Edisi 118 TH. XLIV, 2014

Edisi 118 TH. XLIV, 2014

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya Naefuroji M. Andri Nurdriansyah SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

2

PARLEMENTARIA

EDISI 118 TH. XLIV, 2014

Pengantar Redaksi Para anggota DPR periode 2014-2015 telah dilantik pada 1 Oktober lalu. Tak dapat dipungkiri, Dewan periode ini terbentuk adanya dua kubu sebagai kelanjutan episode pilpres dimana satu pihak mendukung pemerintah (eksekutif) dan kelompok lain mendukung lembaga legislatif. Di Indonesia peristiwa ini sebagai masalah yang baru, tetapi di negara lain AS dan negara-negara Amerika Latin telah me laksanakannya dan berhasil menumbuhkan kedewasaan berpolitik yang pada akhirnya tercipta check and balances. Kita semua menunggu kiprah dan kinerja DPR. Dengan menjunjung tinggi tugas dan fungsi masing-masing, tidak menghalangi terbangunnya pola hubungan secara konstruktif antara eksekutif dan legislatif. Sebab muaranya sama baik Presiden maupun DPR ingin meningkatan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat. Pada edisi ini dalam rubrik pengawasan disajikan tulisan mengenai pencabutan hak politik terpidana yang mengundang prokontra, rubrik anggaran menyoroti 20% anggaran pendidikan dan legislasi dilaporkan sejumlah RUU yang berhasil diselesaikan di akhir periode DPR 2009-2014. Parlementaria kali ini juga menyoroti janji Presiden saat pemilu lalu. Diantaranya, indikator program pro rakyat yang mengacu pada tiga hal, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas, penyediaan lapangan pekerjaan, dan menghilangkan ketimpa ngan sosial. Menurut anggota Dewan Fadel Muhamad, program itu sudah jelas dan sudah ada master plan, serta sudah punya perencanaan blue print sampai 2045. Itu harus diaplikasikan untuk pembangunan ke depan.

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV,5715350 2014 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

|8

PROLOG

Kontrol Ideal DPR Baru Kontrol Ideal DPR Baru

Kita akan Bersinergi dengan Pemerintah Hubungan Eksekutif – Legislatif Dan Mekanisme Checks and Balances Sejak dilantik dan diambil sumpah para anggota DPR, DPD dan MPR pada 1 Oktober lalu hingga akhir Oktober 2014 situasi perpolitikan di tanah air di warnai hiruk pikuk yang melelahkan dan menegangkan. Begitu dilantik pagi harinya, malam hari hingga pagi lagi suasana pemilihan Pimpinan DPR penuh interupsi dan aksi walk out. PROFIL SETYA NOVANTO

| 53

Panja JIS Minta Aparat Transparan Pencabutan Hak Politik Melanggar HAM

Anggaran Pendidikan Minimal 20 Persen APBN Anggaran Pendidikan Jangan Dipecah

Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan untuk menjadi “Seseorang”. Dengan kejujuran, keuletan, kegigihan dan doa, semua kerikil kehidupan berhasil dilaluinya. Apa saja kerikil yang dimaksud dan bagaimana perjalanan hidup Ketua DPR RI, Setya Novanto, berikut kisah yang disampaikannya kepada Rahayu Setiowati dari Majalah Parlementaria.

Mengenal dan Memahami Anatomi Anggaran Pendidikan

Kado Istimewa DPR Periode 2009-2014

Hidup Sehat Kenapa Tidak

anggaran

| 29

Anggaran Pendidikan Minimal 20 Persen APBN Amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Setya Novanto From Nobody To Somebody

DPR Dukung Program Pemerintah Pro Rakyat Sidang ke-VII Asia-Europe Parliamentary Partnership Dewi Yull Sosialisasikan Bahasa Isyarat

Serba Serbi Pelantikan Anggota DPR Anang Hermansyah “Kehilangan” Anak Dan Istri

ASPIRASI

Status MPR dan Pemilihan Presiden Langsung dan DPD Saya selaku Direk tur L SM Government Policy Watch ingin menyampaikan keberatan diu bahnya status MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara menjadi Lembaga Tinggi Negara, Pemilihan Presiden Langsung dan Pemilihan DPD. Bahwa berdasarkan pengamatan dan analisa LSM Government Policy Watch atas temuan-temuan dari produk hukum selama tahun 1999 – 2004, dan hal-hal yang mendasari serta alasan keberatan tersebut antara lain adalah: Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat UUD 1945 tidak terlebih dulu membatalkan dasar hukum pemberlakuan UUD 1945, yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan TAP MPRS No. XXII/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum dan tata cara urutan perundang-undangan seba gaimana diubah oleh TAP MPR No. Tahun 2000.

Tujuan awal reformasi bukanlah dimaksudkan untuk membuat Nega ra baru, UUD baru, Sistem Negara baru, dan lain-lain, apalagi dengan meninggalkan prinsip-prinsip dasar dari ketatanegaraan dan tatanan asli yang sudah ada sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

hasil perubahan UUD 1945 adalah cacat hukum/batal demi hukum;

Kesalahan dan kegagalan MPR RI atas amandemen UUD 1945 harus dikembalikan kepada UUD 1945 semula/asli, yang jika tidak dikembalikan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi, maka MPR RI dinyatakan dimisioner.

MPR RI mengadakan sidang istimewa dan kembali ke UUD 1945 sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang jika tidak dilakukan, maka hasil pemilihan langsung Presiden, DPD adalah cacat hukum, karena hasil amandemen UUD 1945 tidak disahkan oleh MPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUD 1945.

Adapun usulan solusi atas permasalahan tersebut adalah Presiden dan MPR RI dapat melakukan halhal sebagai berikut: Presiden untuk mengeluarkan Keppres yang isinya mempertegas Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sehingga

MPR RI membatalkan Tata Tertib MPR tahun 2004 sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat 2 yang menyatakan bahwa Perubahan dan Penetapan UUD adalah putusan Majelis.

Syamsoer Kono Semarang, Jawa Tengah

Pemanfaatan Besi Bekas Saya selaku Direktur Utama PT Mahkota Sultan Sulaiman dan keluarga/para ahli waris alm. Sultan Siak Syarif Kasim II, mengajukan permohonan kepada Ketua DPR RI, mengenai rekomendasi agar besi bekas (scrap) eks PT Caltex Pacifik Indonesia dapat dihibahkan kepada keluarga/para ahli waris alm. Sultan Siak Syarif Kasim II untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Perlu diketahui alm. Sultan Siak Syarif Kasim II semasa hidupnya pernah berjasa membantu negara pada saat kesulitan dengan menyumbangkan emas batangan senilai 13.500.000 Gulden dan mengingat kondisi keluarga/para ahli waris alm. Sultan Siak Syarif Kasim II yang sangat memprihatinkan/kurang mampu pada saat ini. Saya juga melampirkan Surat dari Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang ditujukan kepada Kementerian Sosial RI No. S-318/MK.5/ 2013 tanggal 19 Februari 2013 perihal persetujuan dan memerintahkan pelaksanaan hibah besi bekas (scrap) eks. PT Caltex

6

PARLEMENTARIA


Pacifik Indonesia di Propinsi Riau, intinya menyetujui permohonan hibah dari Pemerintah Provinsi Riau tersebut dengan berpedoman pada PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008 dan Permenkeu No. 96/ PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga. Demikian saya mengharapkan agar permohonan rekomendasi ini dapat diberikan melalui PT Mahkota Sultan Sulaiman.

Chaidir Jakarta Timur

Kesejahteraan Serta Perkembangan Karier Panitera Saya selaku Anggota IPASPI (Ikatan Panitera/Sekretaris Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer) ingin menyampaikan aspirasi kepada Ketua Komisi III DPR RI, mengenai permohonan perbaikan kesejahteraan dan karir dari Anggota IPASPI, karena tugas yang diemban sangat berat. Adapun dasar permohonan tersebut adalah untuk menunjang kemajuan peradilan yang bersih dan agung, antara lain sebagai berikut: Perbaikan karir, sebagai pejabat fungsional dan struktural perkembangan karir untuk jabatan sebagai Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti sangat dibatasi walaupun mempunyai jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Adapun karir tertinggi hanya mencapai pada peradilan di tingkat Pengadilan Tinggi, sedangkan pada tingkat MA RI didominasi oleh para Hakim. Perbaikan kesejahteraan yaitu peningkatan besarnya tunjangan jabatan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dengan alasan karena

tunjangan jabatan yang diterima selama ini sangat jauh berbeda dengan Hakim serta tidak sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diberikan, meskipun resikonya sama dengan para Hakim. Gaji dan tunjangan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti semestinya terpisah dari tunjangan remunerasi. Jabatan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dapat dimasukkan dalam UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang menyebutkan bahwa sebagai pejabat fungsional tidak diberlakukan batasan pangkat/ golongan. Pelapor berharap agar permohonan untuk perbaikan kesejahteran dan karir bagi jabatan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti tersebut dapat disetujui. Wayan S, SH Surabaya

Kebijakan Obat BPJS S ay a adalah p ensiunan PNS yang saat ini sedang menderita sakit darah tinggi dan asam urat sedangkan isteri pelapor menderita stroke, sakit jantung, darah tinggi dan diabetes, yang setiap bulannya berobat di Rumah Sakit Pontianak. Selama ditangani oleh PT. Askes, saya tidak pernah mengalami kesulitan untuk berobat, namun setelah ditangani BPJS muncul kesulitan dan permasalahan, khususnya dalam pemberian obat-obatan. Biasanya PT. Askes memberikan obat untuk

1 (satu) bulan, tetapi BPJS hanya memberikan obat untuk 7 (tujuh) hari. Bahwa keadaan tersebut sangat memberatkan bagi saya dan isteri yang sudah lanjut usia (62 tahun) karena harus bolak-balik ke rumah sakit. Selain itu ada beberapa jenis obat yang dulunya ditanggung oleh PT. Askes, tetapi sekarang tidak lagi ditanggung BPJS.

kebijakan pemberian obat dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan untuk menghindari pelayanan yang terlalu lama dan penambahan kunjungan berobat khususnya bagi penderita penyakit akut.

Iskandar Ms Pontianak, Kalimantan Barat

Saya memohon bantuan DPR RI (khususnya Komisi IX DPR) agar

Ucapan Selamat Anggota DPR Baru Selamat untuk anggota DPR RI periode 2014 - 2019 atas pelantikan pada 1 Oktober 2014. Bapak/ ibu anggota dewan yang terhormat semoga dapat melaksanakan amanat rakyat, memiliki nurani, moral, iman, dan bapak/ibu ada karena rakyat...jadi

ingatlah rakyat dan harus merakyat..........TUHAN Maha Tahu..................... Pphp Wondama via email

PARLEMENTARIA


7

PROLOG

S

ejak dilantik dan diambil sumpah para anggota DPR, DPD dan MPR pada 1 Oktober lalu hingga akhir Oktober 2014 situasi perpolitikan di tanah air diwarnai hiruk pikuk yang melelahkan dan menegangkan. Begitu dilantik pagi harinya, malam hari hingga pagi lagi suasana pemilihan Pimpinan DPR penuh interupsi dan aksi walk out. Hampir sebulan setelah dilantik, suasana panas kembali terjadi dengan tertundanya pengesahan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan Dewan (AKD) dalam beberapa kali rapat paripurna. Puncaknya pada rapat paripurna DPR tanggal 28 Oktober 2014 lalu, kekisruhan terjadi lantaran ada dua kubu yang menyerahkan nama anggota AKD dari kubu Surya Darma Ali (SDA) langsung disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Sebelumnya lima fraksi yakni FPG, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi PD telah menyerahkan nama-namanya, di tambah FPP maka menjadi 6 fraksi. Fraksi yang belum menyerahkan namanya adalah Fraksi PDI Perjua ngan, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nas8

PARLEMENTARIA


dem dan Fraksi Hanura. Pengesahan ini mengundang protes dari kubu Romahurmuziy. Meski demikian, pelantikan dan p enguc apan sumpah anggot a DPR, DPD dan MPR periode 20142019 berjalan lancar dan khidmat. Diawali dengan pelantikan anggota DPR dengan lebih dulu Sekjen DPR membacakan komposisi 560 anggota Dewan hasil pemilu 9 Juli 2014 yang terdiri 10 perwakilan parpol, termasuk pengumuman anggota tertua dan termuda yang menjadi Pimpinan S ement ar a DPR. Acara serupa dilakukan saat p e l ant ik an an g g ot a D P D dan terakhir bersama-sama anggota DPR dan DPD ketika dilantik sebagai anggota MPR. Pada rapat Paripurna pertama yang dipimpin Ketua Sementara Popong Otje Djundjunan (FPG) didampingi anggota termuda Ade Rezki Pratama (F Gerindra) yang beragendakan Pemilihan Pimpinan DPR, suasana mulai memanas. Acara yang dimulai kurang lebih pukul 22.00 WIB diwarnai hujan interupsi dari para Anggota Dewan dan skorsing yang dilontarkan pimpinan berulang kali.

Dalam kesempatan ini, masingmasing fraksi di DPR menyampaikan paket usulan Pimpinan DPR, terdiri dari satu Ketua DPR dan empat Wakil Ketua DPR. Namun, dari sepuluh fraksi di DPR hanya enam fraksi saja yang menyampaikan usulannya. Enam partai tersebut yakni Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Gerindra (F-Gerindra), Fraksi Partai Persatuan Pemb an gunan (F - P P P), Fr ak si Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN). Sedangkan sisanya, melakukan walk out sesaat sebelum penyampaian usulan, yaitu Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura). Enam fraksi mengusulkan paket pimpinan yang terdiri dari Ketua DPR dari F-PG yakni Setya Novanto. Berikutnya, empat Wakil Ketua yakni Agus Hermanto (F-PD), Fadli Zon (F-Gerindra), Taufik Kurniawan (F-PAN), dan Fahri Hamzah (F-PKS). “Dari enam fraksi mengusulkan

paket yang sama. Karena hanya ada satu paket dari enam fraksi, apakah usulan ini dapat disetujui?” tanya Pimpinan DPR sementara kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir. Jawaban ‘setuju’ pun disuarakan oleh seluruh peserta rapat. Beberapa jam usai pelantikan, akhirnya Pimpinan DPR-RI berhasil dibentuk. Pengambilan sumpah lima Pimpinan DPR-RI dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, berlangsung hingga pukul 04.00 WIB dini hari, Kamis (2/10). Proses pemilihan Pimpinan DPD berlangsung relatif lancar dilakukan melalui pemungutan suara. Setelah melewati empat kali voting, akhirnya terpilih Pimpinan DPD periode 20142019 Ketua Irman Gusman dengan Wakil Ketua Farouk Muhamad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Sementara dalam pemilihan Pim pinan MPR hampir sama dengan pemilihan Pimpinan DPR, meski tanpa diwarnai walk out. Setelah melalui proses voting yang melelahkan, akhirnya politisi PAN Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua MPR RI yang baru periode 2014-2019. Ia terpilih lewat Paket B yang diusung 5 fraksi dengan 347 suara. Sedangkan Oesman Sapta Odang meraih 330 suara lewat Paket A yang diusulkan 5 fraksi dan 1 Kelompok DPD. P ros e s vot in g y an g diambil melalui pemungutan suara tertutup itu dimulai sekitar pukul 03.00 WIB dini hari pada Rabu (8/10) dan baru selesai pada pukul 05.30 WIB. Pimpinan MPR baru dalam formasi Paket B langsung dilantik sebagai Pimpinan MPR oleh Ketua MA untuk kemudian diambil sumpahnya. Seperti diketahui Paket B yang kini menjadi Pimpinan MPR terdiri dari Zulkifli Hasan sebagai Ketua, H i d a y a t N u r W a h i d ( F - P K S ), Mahyudin (F-PG), EE. Mangindaan (F-PD), dan Oesman Sapta Odang (DPD) masing-masing sebagai Wakil Ketua. Mereka secara resmi diusung oleh F.Gerindra, F-PG, F-PD, dan F-PKS.

Pemilihan suara untuk Pimpinan MPR hanya menyisakan 1 suara abstain. Sebelumnya saat menyampaikan visi misi sebagai Ketua MPR, Zulkifli mengutarakan, akan menciptakan keharmonisan antara DPR dan DPD, selain juga tetap mengawal 4 pilar yang selama ini terus disosialisasikan oleh MPR. Kepada pers usai pelantikan, Zulkifli menyatakan, akan segera menyukseskan pelantikan Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla pada 20 Oktober nanti. “Agenda terdekat kita

tanggal 20 mendatang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, harus betul-betul kita sukseskan karena jadi tonggak keberhasilan demokrasi kita,” ucapnya. Kekuatan Bersama Satu agenda lagi yang dilakukan adalah pemilihan Pimpinan alat-alat kelengkapan dewan (AKD). Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, dirinya sudah berdiskusi dengan mantan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, namun, tentunya secara bijaksana akan berdiskusi dengan Koalisi Merah Putih, bagaimana jalan keluarnya. “Apakah kita harus sama-sama memberikan kontribusi at au b agaimana? Ya, mudah mudahan ini bisa menjadi kekuatan

bersama,” katanya. Sementara politikus muda PDI Perjuangan Nico Siahaan, me nyatakan, meski tidak mendapat posisi pimpinan AKD DPR tidak ada masalah. Karena itu, kalaupun nanti Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak mendapatkan jatah Pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tidak ada masalah. “ Kita mau kerja. Dapat ketua atau tidak, tidak masalah. Malah kadang-kadang ketua kerjanya berat. Apalagi pemerintahan nanti adalah partai kita, koalisi kita, sehingga hubungan dengan

mitra kerja akan lebih baik,” pungkas Nico Siahaan. Dalam hitungan diatas kertas, menurut politikus Partai Nasdem Patrice Rio Capella, KMP juga menguasasi alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk Pimpinan Komisi. Tetapi itu bisa dimusyawarahkan dan jangan sampai tubuh di DPR sendiri terbelah. Kalau di DPR saling melemahkan yang rugi DPR sendiri, harusnya kita bisa bekerja sama dengan baik, sebab kita mewakili Dapil kita masing-masing. “Kalau itu membuat kita terpecah di tubuh parlemen, bagaimana DPR bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal, kalau dalam tubuh sendiri masih terjadi tarik menarik bukan

PARLEMENTARIA


9

PROLOG

kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan kelompok masingmasing,” ungkap dia. Kalaupun KMP akan menguasai Pimpinan AKD dengan pemungutan suara, apa boleh buat. Tapi yang pas ti itu tidak baik untuk ke depannya. Hal seperti ini, lanjutnya, pernah terjadi tahun 2005 antara Koalisi Kebangsaan dengan Koalisi Kerak yat an menguasai semua di tubuh MPR dan DPR tenyata di Komisi di kocok ulang karena Komisi tidak bisa bekerja. “ Kita bekerja untuk negeri ini tidak bisa sendiri, harus bekerja dengan baik. Sepanjang kerja sama untuk hal yang positif, akan menguntungkan rakyat secara luas,” tegasnya lagi.

legislatif, sebagai hal yang wajar. Di Indonesia ini masalah yang baru, tetapi di negara lain AS dan negara-negara Amerika Latin telah melaksanakan ini. “Hal seperti ini terjadi di Amerika dan beberapa negara Amerika Latin, kemudian tumbuh ke dewasaan berpolitik, akhirnya terjadi check and balances atau keseimbangan yang bagus,” katanya Politisi Partai Golkar ini mengakui, munculnya dua kubu ini sebagai hal agak baru dan sedikit canggung untuk melaksanakan hal ini. Tetapi berdasar teori ilmu pemerintahan, hal seperti ini terjadi. Konsekuensi

dua kubu. “Insya Allah lima tahun ke depan mungkin KMP di eksekutif dan K I H ke mb ali di l e mb a ga legislatif. Kita lihat apa yang akan terbangun lima tahun ke depan,” katanya. Anggota FPAN DPR Sukiman menanggapi proses pemilihan pimpinan DPR menyatakan, terkait dengan proses pemilihan Pimpinan DPR dan MPR yang diwarnai aksi WO itu merupakan proses demokrasi, sebuah dinamika. “ Namun kalau sudah diambil keputusan, saya yakin teman-teman kita yang punya pengalaman politik yang cukup lama mereka berjiwa besar dan secara sportif menerima keputusan

Di bagian lain Ketua DPR Setya N ov a nto m e n e g as k a n , u nt u k m e n g e m b a l i k a n ke p e r c ay a a n publik tentu dibutuhkan parlemen yang kuat. Selain itu, kinerja dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan tentu juga harus ditingkatkan. Khusus untuk bidang pengawasan atau kontrol pada pemerintah, sudah seharusnya semua parpol di parlemen bersatu. Selaku anggota DPR, semua harus melakukan fungsinya bersama, tidak boleh membedakan apakah ini Koalisi Indonesia Hebat atau apakah ini Koalisi Merah Putih. Apabila pemerintah sekarang b aik , m e l ak s an ak an p ro gr am sesuai dengan ketentuan, tentu harus didukung bersama-sama. Sebaliknya, jika pemerintah ada penyimpangan, tidak sesuai, harus juga bersama-sama diluruskan. Kontrol Ideal Munculnya dua kubu yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR pada awal masa baktinya merupakan sebuah dinamika politik. Menurut politisi Golkar Fadel Muhamad, dalam sebuah proses politik munculnya dua kubu di parlemen dimana satu pihak mendukung p e m e r i n t a h (e k s e k u t i f ) d a n kelompok lain mendukung lembaga 10

PARLEMENTARIA


logisnya adalah seluruh pimpinan AKD kemungkinan oleh Koalisi Merah Putih dan di Pemerintahan didominasi Kelompok Indonesia Hebat terdiri PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem dan PKB. Dampaknya bagi Indonesia ke depan, memang ini hal baru dan belum pernah terjadi seperti ini. Ke depan wajah Indonesia akan lain, karena ada sebuah tim KMP yang kompak dalam pembangunan parlemen ke depan. “Tentunya ini menarik sekali,” ia menambahkan. Ini konsekuensi logis dari percaturan politik akhirnya menjadi

tersebut karena itu sebuah proses yang telah terjadi,” katanya. Dia berharap semua melihat ke depan dengan kerja sama yang baik, karena telah menunggu agenda DPR diharapkan bisa dikerjakan bersamasama. Dengan terpilihnya Pimpinan MPR baru dibawah Zulkifli Hasan diharapkan jalin kebersamaan demi menjaga Pancasila, NKRI dan UUD 45 serta Bhineka Tunggal Ika. Itu tandas Sukiman, harga mati dan harus dijaga di Majelis ini. Tentang isu penjegalan pemerintahan Jokowi, saya kira jauh dari itu. Manakala Pemerintah berjalan

budgeting dan legislasi, sementara Pemerintah juga bertekad akan bekerja maksimal. “Jadi sepanjang kita masih dalam rel konstitusi, masih dalam on the track melaksanakan fungsinya, tidak masalah. Apakah pendukung Prabowo kuasasi parlemen dan pendukung Jokowi kuasi pemerintah, sepanjang melaksanakan fungsinya dengan baik maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tapi kalau menyalahgunakan fungsi untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan partai sesaat, di situlah kemudian masyarakat khawatir, kalau dilakukan terus kapan mengurusi rakyat,” ujarnya dengan menambahkan, optimis pelan-pelan suasana ini mencair. baik dan memegang amanah rak yat dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebagaimana visi misi dan program yang disampaikan saat kampanye pilpres, Insya Allah KMP akan istiqomah. Tapi selama tidak dijalankan dan keluar dari apa yang diucapkan atau dilakukan akan terjadi sebuah kritis yang tajam. “Tapi yakinlah bahwa kita tidak punya nawaitu atau niat seperti itu. Itu jauh, apalagi menghambat pelantikan Presiden, saya kira jauh pikiran itu. Kita masih berpikir jernih dan yakin teman-teman KMP mempunyai jiwa kebangsaan, dan kenegarawan,” kata Sukiman menambahkan. Hal yang sama dikemukakan Patrice Rio Capella, politisi Partai Nasonal Demokrat (Nasdem), dan berkeyakinan tidak ada niat dari para anggota MPR yang menghambat proses pelantikan Presiden pada 20 Oktober. “ Kita kan harus menghormati pilihan rakyat, tidak ada jegal menjegal. Kita harus segera memikirkan bahwa Indonesia harus maju ke depan, terlepas dari siapa yang terpilih. Kita perlu proses untuk menenangkan ketegangan ini, dengan harapan masyarakat bisa tenang, investor juga bisa tenang sehingga inves masuk dan situasi

pasar kembali bergairah. Sudah waktunya, kata Sekjen Partai Nasdem ini, kita mengakhiri semua ini , kita segera bekerja untuk rakyat Indonesia baik MPR maupun DPR. Semuanya telah melalui proses politik. Kita juga menghormati DPR dengan Pimpinannya yang sudah dilantik, meski kami tidak bisa mencalonkan diri,” ujarnya. Dengan jiwa besar Patrice menyatakan, pihaknya mengucapkan selamat dan menerima apapun hasilnya, dan telah mengucapkan selamat kepada Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR yang baru. “ Kalau ini semua kita lakukan maka telah menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita telah belajar berdemokrasi, bisa maju demokrasinya. Bukan kemudian ada kalah dan menang dan menjadi soal terus menerus. Sikap seperti ini kan nggak baik”. Dia menambahkan, adanya kekuatiran partai yang berkuasa dan oposisi akan terjadi disharmoni, dan itu wajar-wajar saja. Kalau niatnya menguasai parlemen dalam rangka check and balances, bisa terima. Justru dengan itu DPR memaksimalkan fungsinya dengan tiga tugas pokooknya yakni pengawasan,

Terkait isu akan ada pemakzulan, menurut Patrice itu wajar tapi akan sulit terjadi dan kawan-kawan di DPR dan MPR berpikirnya luas, negarawan. Diingatkan, jangan sampai kita melakukan hal-hal kontraproduktif sehingga masyarakat menilai DPR sekarang ini hanya mengurusi kepentingannya sendiri saja bukan kepentingan rakyat. Sedangkan soal rencana kenaikan BBM apakah dipakai sebagai senjata untuk jatuhkan pemerintah, Patrice Rio Capella menegaskan bahwa DPR tahu hitung-hitungannya, jumlah A PBN yang menc apai 20 0 0 T lebih, dimana ada defisit APBN DPR mengetahuinya. Bukan Presiden mendatang yang harus melakukan ke b i j a k a n i t u, t e t a p i ko n d i s i keuangan kita yang defisit. Subsidi BBM juga luar biasa besarnya hampir 500 T, kemudian harus dialihkan untuk program desa, program Indonesia Pintar termasuk membayar hutang. “Kalau 500 T habis untuk subsidi, saya kira tidak menguntungkan masyarakat dan kalaupun akan ada kenaikan BBM, tentu ada reasoningnya. DPR paham dan memaklumi kalau itu harus naik,” kata Patrice menambahkan. (mp) foto: iwan armanias, naefurodjie/parle/ iw

PARLEMENTARIA


11

LAPORAN UTAMA

Kita akan Bersinergi dengan Pemerintah

S

elepas terpilih menjadi Pimpinan DPR bersama Koalisi Merah Putih, DPR selalu dipersepsikan negatif. DPR kerap dihadapkan dengan eksekutif secara diametral. Parlementaria berhasil mewawancarai Setya Novanto Ke tua DPR RI pada beberapa kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai isu dan wacana negatif. Menurut politisi Partai Golkar tersebut, DPR yang kini dipimpinnya justru akan menjaga keseimbangan sebagai lembaga kontrol. Bahkan, berupaya bersinergi dengan pemerintahan yang dipimpin Jokowi nanti. Berikut ini petikan wawancaranya. Pemilihan pimpinan DPR sangat alot, bahkan 12

PARLEMENTARIA


diwarnai sedikit kegaduhan. Bagaimana Anda mampu memimpin lembaga ini? Hal biasa ketika terjadi banyak perbedaan dan pendebatan di lembaga politik seperti DPR ini. Sejak dipercaya memimpin lembaga ini, tentu saya akan bekerja sebaik mungkin dan menjaga kesimbangan di tengah keragaman warna politik yang ada di gedung parlemen. Sebagai Ketua DPR RI, saya juga berupaya bersikap netral, baik dengan kelompok Koalisi Merah Putih (KMP) maupun dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). D en gan teman - teman dar i K I H ap alagi P D I Perjuangan, saya selalu berkomunikasi dengan erat dan

sangat bersahabat. Kalau pun ada perbedaan itu bukan berarti permusuhan. Yang jelas tujuan kita sama, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bahwa ada koalisi di DPR yang berseberangan dengan koalisi yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK itu hal biasa, tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. DPR memang harus mengontrol jalannya pemerintahan, justru agar pemerintahan nanti menjadi kuat. Bila Presiden Jokowi menjalankan pemerintahan ini dengan baik, tak ada alasan bagi DPR untuk tidak mendukungnya. Ada yang menilai, DPR kali ini benar-benar berwarna oposisi. Bagaimana Anda membangun check and balances di parlemen? Ya, biar saja ada yang menilai seperti itu. Toh, memang, kerja DPR mengawasi secara ketat lewat suara oposisi. Justru dengan adanya oposisi akan

terwujud check and balances. Ada keseimbangan yang ideal antara legislatif dan eksekutif. Benarkah parlemen kali ini akan selalu menjegal program pemerintahan mendatang? Tak ada pikiran ke arah itu. Mengapa kami yang berada di KMP harus selalu dipersepsikan seperti itu. Pak Jokowi saja belum menjalankan pemerintahan, masa sudah ada pikiran dan wacana tersebut. Itu pikiran yang tidak sehat. Isu-isu seperti itu perlu disingkirkan. Justru kita harus menjaga stabilitas politik agar tetap kondusif. Panggung politik yang tidak kondusif akan selalu direspon negatif oleh pasar. Ekonomi nasional pun bisa terganggu. Kami justru sepakat akan bersinergi dengan pemerintah. Sekali lagi tak perlu ada kecurigaan dan persepsi berlebihan soal itu. Doakan saja sistem kontrol dan ketatanegaraan kita berjalan dengan baik. Pers juga tak perlu membuat sensasi dan gosip tentang hubungan legislatif dan eksekutif. Buatlah pemberiataan yang konstruktif dan tidak mengadu domba antar-dua lembaga negara ini. Apa yang Anda ingin priorit askan selama memimpin DPR ke depan? Tentu saya dan pimpinan yang lain di DPR ingin mengembalikan kepercayaan publik. Tiga fungsi DPR yang di periode lalu sering dikritik dan menjadi sorotan negatif harus ditingkatkan pada periode ini. Semua anggota harus memberdayakan dirinya untuk meningkatkan citra DPR. Untuk itu perlu bersatu bagaimana memberdayakan DPR ke depan. Jangan terus berkonflik antar-koalisi, karena sangat tidak sehat bagi pendidikan politik kepada masyarakat. Prolegnas yang pada periode lalu tidak mencapai target, kini harus diupayakan sesuai target. Prolegnas tak perlu muluk-muluk, yang penting realistis dan menyentuh hajat hidup rakyat banyak. RUU yang akan dirumuskan agar betul-betul diteliti dan tidak terburuburu dibahas. Masukan dari para akademisi dan pakar harus betul-betul dipalajari, agar produk UU yang dihasilkan tidak banyak digugat ke MK. Ke depan kita juga akan membuat posko pengaduan masyarakat. Posko ini diinisiasi oleh saya sendiri. Terknisnya, posko akan ditempatkan di depan gedung DPR RI dan terbuka buat siapa saja rakyat Indonesia yang ingin mengadukan nasib atau menyampaikan aspirasinya. Dengan posko ini, kelak tak ada jarak antara kami dan rakyat. Semua pengaduan dari masyarakat itu boleh jadi sebagai bahan evaluasi kami sekaligus menyerap masukan dari masyarakat.

PARLEMENTARIA


13

LAPORAN UTAMA

Tahun 2015 kita segera memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). P e r an ap a y an g b i s a dimainkan DPR? DPR sudah menyiapkan regulasi untuk melindungi ke p e nt i n g an n as i o n al. Misalnya UU Perdagangan dan UU Perindustrian sudah kita sahkan. Ada pula UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. S emuany a tentu untuk memproteksi pasar nasional dan produkproduk lokal dalam menyambut pemberlakuan MEA . Sosialisasi juga sedang kita lakukan bersama pemerintah bahwa tahun depan kita sudah masuk gerbang MEA. Tentu persiapan harus kita lakukan dari sekarang. Apa langkah DPR untuk p e r k u at ke b ij ak an d i lingkungan Setjen DPR RI?

Tatib DPR dan UU MD3 diarahkan untuk memperkuat kelembagaan. Apa saja bentuk penguatan itu nantinya? Salah satunya adalah memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dari setiap anggota DPR. Hal ini diwujudkan dengan hak mengajukan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan kebutuhan dapilnya yang nanti disampaikan dalam rapat paripurna dan rapat komisi. Dengan begitu, anggota DPR akan lebih terlihat merakyat dan tidak elitis, karena mampu secara konkrit merespon dan memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan rakyat di dapilnya masing-masing. Selain itu, sesuai Tatib DPR, kelembagaan Badan Keahlian akan terus disempurnakan agar mampu mendukung penyediaan data, informasi, dan pemikiran yang berkualitas yang 14

PARLEMENTARIA


dibutuhkan DPR untuk menjalankan 3 fungsinya. Ada lagi soal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang terus diperkuat untuk menjaga integritas lembaga dan anggota DPR. MKD ini dibentuk untuk menjaga kredibilitas dan menjamin anggota DPR tidak menjadi obyek perlakuan tidak wajar berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat. Pasar sempat merespon negatif apa yang terjadi di DPR, terutama saat pemilihan pimpinan DPR. Apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan pasar? Itu hal wajar. Apa yang terjadi di panggung politik kerap linier dengan respon pasar. Untuk itu, pers juga harus menjaga situasi agar tetap kondusif. Pemberitaan yang tendensius tentang situasi politik di parlemen akan memengaruhi pasar investasi dan nilai tukar rupiah.

Ke s e t j e n a n m e m a n g perlu ditata dengan baik. Disiplin kerja kita benahi. Lalu, bagaimana menjalin kerja sama dengan pers, sehingga ada transparansi kerja di lingkungan DPR. Dengan komunikasi yang baik, maka kinerja para anggota Dewan akan bisa ditingkatkan. Sistem kesekretariatan harus dibenahi betul, seperti protokoler harus kita tingkatkan kinerjanya supaya lebih profesional. Tanpa didukung oleh kesekretariatan yang kuat, kami tidak bisa memberi banyak penjelasan kepada masyarakat. Begitu juga Pamdal, Kepolisian yang bertugas di lingkungan komplek parlemen harus dibenahi. Bahkan, bagi para pekerja di lingkungan D PR harus dilihat kembali kesejahteraannya. Apalagi, nanti setiap anggota punya 5 staf ahli. (mh,mp) foto: iwan armanias/parle/ iw

SALING MENJAGA KESEIMBANGAN

E

ksekutif kuat, legislatif pun kuat. Tapi, bukan ingin mengadu kekuatan. Di tangan para negar awan, kedua kutub kekuasaan ini bisa saling mengisi dan bersinergi. Saling mengoreksi dan mengevaluasi. Terjagalah kese imbangan kekuatan politik, yang satu menguasai DPR, lainnya me nguasai pemerintahan. Ruang kerja Willy Midel Yoseph belum tertata rapi, setelah resmi dilantik menjadi Anggota DPR RI periode 2014 -2019. Dengan penutup kepala khas dayak Kalimantan, Willy ingin menegaskan indentitas pribadinya, sekaligus indentitas politiknya. Ditemani secangkir kopi hitam, perbincangan politik mengalir dari anggota F-PDI Perjuangan ini. Polarisasi kekuatan politik di DPR menjadi isu publik yang terus dibincang hari itu. Kali pertama menjadi anggota DPR, Willy langsung disuguhkan per tarungan dua kepentingan besar yang membelah parlemen. Koalisi Merah Putih (KMP) di satu kutub, dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di kutub lainnya. Walau ia sendiri berada di kutub KIH, tapi mant an Bupati Murung R ay a, Kalimant an Tengah (Kalteng), ini ingin melihatny a dari sisi positif. Menurutnya, biarlah KMP menguas ai DPR , jus tru untuk menciptakan keseimbangan. “Kalau eksekutifnya terlalu kuat, kontrol dari legislatif jadi lemah, sehingga bisa kebablasan. Dengan adanya keseimbangan ini, kedua kekuatan bisa bersinergi melayani masyarakat. Kita nikmati saja kondisi yang ada dan sama-sama membawa negara ini ke arah yang lebih baik,”

katanya, pertengahan Oktober lalu. Perkara sapu bersih pimpinan DPR dan MPR oleh KMP baginya tak menjadi persoalan. Tatib DPR dan UUD MD3 memungkinkan semua itu terjadi. Betapa pun sebetulnya pemilihan pimpinan DPR dan MPR bisa mengedapankan musyawarah untuk mufakat. Sementara itu, Syarifuddin Su

ding, politisi Partai Hanura yang tergabung pula dalam KIH, melihat, sebenarnya aksi sapu bersih itu sudah bisa diprediksi saat membahas Tatib DPR dan UU MD3. Dua aturan main itu dibahas setelah kekalahan KMP di pilpres. Jadi sudah bisa ditebak arah anginnya. “Dalam perebutan kursi pim pinan, saya sudah duga dari awal pembahasan UU MD3. Ketika itu

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

dimunculkan sistem paket. Dan UU ini dibahas pasca-pilpres, sehingga sudah ketahuan arahnya. KIH, kan, cuma 4 fraksi yang sangat tidak mungkin mengusung paket pimpinan DPR. UU itu mensyaratkan minimal 5 fraksi. Sementara di KMP ada 6 fraksi. Jadi, memungkinkan untuk sapu bersih,” ujar mantan anggota Komisi III DPR ini. Namun, sebagai upaya menciptakan check and balances tak ada salahnya. Hanya saja kekuatan mayoritas di parlemen, rentan digunakan sebagai alat jegal kebijakan pemerintah. Apalagi, bila pimpinan komisi DPR juga ikut disapu bersih oleh KMP, mengingat aturan mainnya sangat memungkinkan untuk KMP menyapu bersih. “Pimpinan alat kelengkapan yang dikuasi itu, bisa menjadi instrumen politik untuk membuat intrik yang 16

PARLEMENTARIA


menggangu kinerja pemerintahan. Tapi, dalam konteks mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat, saya mengapresiasi dan menghargainya. Itu merupkan salah satu fungsi check and balances antara parlemen dan pemerintah,” tutur Ketua F-Hanura di MPR itu. Setelah menguasai parlemen, KMP diharapkan tidak melakukan manuver politik lagi yang dipandang tidak perlu. Aksi sapu bersih, memang, kerap dinilai oleh KIH sebagai balas dendam politik, setelah kontestasi perebutan kekuasaan eksekutif tidak bisa dimenangkan. Dengan saling merebut kekuasaan, masyarakat pun menilai panggung politik nasional selalu dipenuhi kegaduhan. “Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan. Membuat kegaduhan politik sungguh tidak elegan,” kilah Suding.

Menyoal prospek pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ke depan dengan formasi kekuatan politik yang ada di DPR, Suding optimis berjalan lancar. “Saya sangat optimis dengan satu syarat pemerintahan Jokowi-JK fokus pada program kese jahteraan rakyat. Begitu pula pasar akan merespon pemerintahan baru ini dengan positif. Bila kemarin res pon pasar sempat negatif, itu karena ada sedikit kegaduhan di parlemen. Parlemen memegang peran pen ting dalam menciptakan kesejukan politik. Ketika panggung politik gaduh, ekonomi ikut bergoyang. Parlemen yang sejuk dan terjaga keseimbangannya, tentu akan menciptakan iklim investasi yang juga baik. “Pemerintah dan parlemen yang saling bersinergi akan menciptakan iklim investasi yang nyaman,” imbuh Suding. (mh) foto: naefurodjie/ parle/iw

Pengamat Politik Said Salahudin

DPR SEKARANG LEBIH IDEAL

H

ari begitu terik, saat Parlementaria me nyambangi sebuah ap ar te m e n di k a wasan Jakarta Pusat. Di lobi sebuah apartemen itu, secara eksklusif Parlementaria menemui pengamat politik Said Salahudin Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma). Obrolan seputar dunia politik mutakhir me ngakrabkan pertemuan di ten gah udara Jakarta yang panas menye ngat. Panggung politik nasional, memang, sedang mengalami dinamika yang tinggi pascapilpres, terutama di DPR. Menurut Said, sejak DPR dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) dengan suara mayoritas, DPR bisa berperan lebih ideal sebagai lembaga kontrol. Ketika eksekutif dikuasai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan legislatif dikuasai KMP, maka terjadi keseimbangan bandul politik.

Dalam mainstream sistem presi densial, DPR ditempatkan untuk mendukung pemerintah sehingga posisi presiden semakin kuat. “Tapi saya agak berbeda pandangan soal itu. Walaupun saya tidak me ngatakan itu keliru. Menurut saya kalau kekuasaan eksekutif sudah dikelola oleh kekuatan politik tertentu, katakanlah sekarang KIH, maka kekuatan politik lain yang mendominasi legislatif menjadi penting sebagai kelompok penyeimbang,” jelas Said yang ditemui pertengahan Oktober lalu. Berkaca pada fakta empiris selama Presiden SBY memerintah 10 tahun, publik jarang mendapat pembelaan dari parlemen ketika ada kebijakan SBY yang merugikan masyarakat. 5 tahun per tama (2004 -2009) ketika SBY memerintah, mayoritas partai di DPR menjadi pendukung pemerintah. Pada 5 tahun kedua (20 09 -2014), Par tai Demokrat

yang dipimpin SBY mendapat suara mayoritas di pemilu dan masih didukung penuh mayoritas anggota DPR. “Apa dampaknya? Ketika ada kebijakan-kebijakan SBY yang ditentang atau mendapat resistensi publik, DPR tidak melakukan pembelaan. DPR lebih berpihak pada presiden terhadap hal yang sesungguhnya ditolak rakyat.” Dengan kekuatan politik yang ada di parlemen seperti sekarang, di sinilah letak idealnya posisi DPR dalam konteks politik. Ketika nanti ada kebijakan Jokowi yang menimbulkan resitensi publik, KMP di DPR akan memainkan perannya untuk mengoreksi dan membela publik. Sebaliknya, bila kebijakan Jokowi yang pro kepentingan rakyat dan karenanya publik diuntungkan, lalu KMP hendak menyoal kebijakan itu, maka publiklah yang memberikan

PARLEMENTARIA


17

LAPORAN UTAMA

Soliditas Koalisi Dua kutub koalisi di parlemen masih belum teruji soliditasnya s e k ar an g. S e te l ah 1-2 t ah u n pemerintahan Jokowi-JK berjalan, barulah akan mulai terlihat soliditasnya, baik KIH maupun KMP. Ujian soliditas itu biasanya menyangkut respon terhadap isu-isu kebijakan publik dan power sharing. Menurut Said, mungkin ada dua partai yang memainkan resistensi di dua kubu koalisi tersebut. PPP di KMP dan PKB di KIH.

respon negatif kepada KMP. “Oleh karena itu, saya kira kalau kebinet Jokowi didominasi kekuatan politik KIH, parlemen dikuasai KMP, akan terjadi konsep mengawasi dan mengimbangi. Jadi tidak ada yang keliru dengan sistem kita yang ada sekarang,” terang Said. K arena K M P s angat kuat di parlemen, sempat ada perbincangan menarik tentang ancaman terbuka pemakjulan Presiden Joko Widodo. Menurut Said semua itu adalah paranoid saja. Wacana itu tak perlu dibesar-besarkan lagi. Kalau pun ada kebijakan presiden yang coba dijegal di parlemen, tentu ada argumen logis dan legal. “Tidak dengan sendirinya, karena KMP kuat dan mayoritas di parlemen, lantas dia bisa menjegal presiden. Harus ada alasan-alasan konstitusional.” Menurut Presidium Forum Pas casarjana Hukum Tata Negara UI ini, tak mudah menjatuhkan presiden di tengah jalan. Kelompok KIH di DPR tak perlu khawatir dengan isu dan wacana negatif impeachment. “Sistem kita mendesain presiden tidak mudah di-impeach, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang sudah diatur dalam UU. Selama presiden tidak melakukan perbuatan tercela, tidak bisa di-impeac. Lalu apa yang membuat kita khawatir dengan itu?” 18

PARLEMENTARIA


Said yang merupakan anggota tim seleksi penyelenggara pemilu di sejumlah daerah itu, merasa prihatin terhadap para elite politik yang kalah dalam pemilu lalu membangun wacana provokatif yang tidak menyehatkan bagi pendidikan politik rakyat. Tentu saja ini sangat tidak sehat untuk m e m b an gun d e m o k r asi y an g berkelas. “Terus terang saya sedih dengan upaya-upaya dari elit yang kalah secara politik, lalu membangun argumen-argumen yang justru mempropokasi rakyat. Jadi, rakyat tidak dib er ikan e dukasi y ang baik dan benar tentang sistem ketatanegaraan kita. Rakyat selalu dipropokasi untuk benci kepada kelompok tertentu. Menurut saya itu enggak sehat.” Dengan membangun wacana dan argumen negatif itu, wajar bila kemudian pasar merespon negatif pula. Dampaknya nilai tukar rupiah turun dan para investor masih menahan diri untuk berinvestasi. Said merasa senang, ketika Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan ingin menyukseskan pelantikan presiden segera setelah ia terpilih menjadi Ketua MPR. Itu pernyataan yang sejuk dan menyehatkan di tengah ketegangan politik.

D a l a m k a s u s P P P d i K M P, persoalannya lebih kepada power sharing. Partai berlambang Ka’bah i t u m u n g k i n ke c e w a k a r e n a selalu ditinggal dalam meraih kursi pimpinan DPR dan MPR . Soliditas KMP akan banyak teruji menyangkut satu partai ini. Namun, Said mencermati bahwa garis perjuangan dan sikap politik PPP sebetulnya lebih cenderung ke KMP. Kalau pun PPP menyeberang ke KIH, kursinya di parlemen tidak signifikan bagi KIH. Perpecahan di internal PPP, memang, membuat kaki partai ini menggantung di antara dua kubu koalisi. Akhir episode dari perpecahan internalnya masih ditunggu publik, ke mana sesunggunya partai ini mencari kawan politik. Sementara itu di kubu KIH ada PKB yang memiliki posisi tawar tinggi. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskadar itu, jelas Said, akan lebih tegas mengambil sikap politik bila sharing powernya tidak menguntungkan. “Nah, yang paling rentan adalah PKB. PKB saya lihat lebih berani mengambil sikap dibanding Hanura dan Nasdem dalam menentukan sikap politik. Ketika partai yang lain menerima koalisi tanpa syarat, PKB berani bersikap tentang posisinya di pemerintahan. Dalam dua koalisi ini sama-sama punya potensi pecah, tapi kadarnya lebih besar di KMP,” ucap saksi ahli MK dalam kasus sengketa hasil pemilu ini. (mh) foto: iwan armanias, naefurodjie/parle/iw

SUMBANG SARAN

Hubungan Eksekutif – Legislatif

Dan Mekanisme Checks and Balances Indra Pahlevi Perhelatan demokrasi Indonesia tahun 2014 telah usai dengan pengambilan sumpah/janji presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober 2014. Diawali dengan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2014 yang menghasilkan DPR, DPD, dan DPRD-DPRD periode 20142019 dilanjutkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden tanggal 9 Juli 2014 yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa yang diusung oleh Koalisi Merah Putih (Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang) serta pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). Satu partai politik peserta pemilu yang tidak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah Partai Demokrat. Berdasarkan hasil pemilu Anggota DPR yang ditetapkan KPU serta Putusan Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan komposisi kursi keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019 sebagai berikut: 1.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

109 kursi

2.

Partai Golongan Karya

91 kursi

3.

Partai Gerakan Indonesia Raya

73 kursi

4.

Partai Demokrat

61 kursi

5.

Partai Amanat Nasional

48 kursi

6.

Partai Kebangkitan Bangsa

47 kursi

7.

Partai Keadilan Sejahtera

40 kursi

8.

Partai Persatuan Pembangunan

39 kursi

9.

Partai Nasdem

36 kursi

10. Partai Hati Nurani Rakyat

16 kursi

Selanjutnya pemenang pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan Keputusan KPU serta Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri atas PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura yang jika digabung kekuatannya di DPR RI berjumlah 208 kursi. Sedangkan kekuatan Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PPP yang mengusung Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berjumlah 291 kursi. Sisanya adalah kursi Partai Demokrat yang berjumlah 61 kursi. Dengan komposisi kekuatan antar dua koalisi tersebut, maka muncul banyak analisis bagaimana hubungan eksekutif dan legislatif selama 5 (lima) tahun ke depan? Banyak yang menilai hal itu akan memunculkan hubungan yang “tidak harmonis” karena kekuatan Koalisi Merah Putih akan sering “mengganjal” berbagai program dan usulan Presiden terpilih Joko Widodo karena kekuatan pendukungnya lebih sedikit dibandingkan dengan kekuatan kekuatan pendukung pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Apalagi jika melihat hasil pemilihan pimpinan DPR secara paket yang menghasilkan komposisi pimpinan DPR RI dengan komposisi Ketua DPR Setya Novanto (Partai Golkar), Agus Hermanto (Partai Demokrat), Fadli Zon (Partai Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), dan Taufik Kurniawan (PAN) yang berarti ada kekuatan tambahan dengan bergabungnya Partai Demokrat. Dalam konteks inilah analisis singkat ini hendak melihat bagaimana sesungguhnya pola hubungan (relasi) antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. PARLEMENTARIA


19

SUMBANG SARAN

Sistem Presidensial Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana sistem presidensial di Indonesia serta bagaimana pola hubungan antara eksekutif dan legislatif (PresidenDPR), alangkah baiknya kita lihat apa saja ciri-ciri sistem presidensial secara umum. Arend Lijphart menyampaikan beberapa ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu : 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. 3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menterimenteri yang memimpin departemen dan nondepartemen. Sehingga menteri-menteri hanya tunduk dan bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). 4. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 5. Kedudukan presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan, karena keduanya dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat pemilih. 20

PARLEMENTARIA


6. Kendati presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, tetapi bila presiden melakukan pelanggaran hukum, presiden dapat dikenai Impeachment yang pelaksanaanya dilakukan oleh hakim tinggi dan tidak dilakukan oleh anggota parlemen. Jika kita melihat ciri-ciri utama sistem presidensial yang dikemukakan Lijphart di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pola hubungan eksekutif dan legislatif sesungguhnya saling mengisi dan bekerja sesuai posinya masing-masing tanpa bisa saling menjatuhkan. Karena dalam sistem demokrasi modern, kehadiran 2 (dua) lembaga demokrasi utama yaitu eksekutif dan legislatif selain yudikatif merupakan sebuah syarat berlangsungnya sistem demokrasi di suatu negara sebagaimana dikemukakan John Locke dan Montesquieu. Sehingga diharapkan akan hadir sebuah kondisi saling kontrol antar cabang kekuasaan (checks and balances). Satu syarat utama dalam sistem presidensial adalah adanya pergantian kekuasaan secara periodik melalui pemilu sebagai sebuah upaya kontrol masyarakat terhadap pemimpinnya. Oleh karena itu syarat utama berlangsungnya demokrasi di suatu negara adalah berlangsungnya pemilu demokratis secara periodik. Ahli lain, Scott Mainwaring mengaitkan sistem presidensial dengan sistem kepartaian yang menilai bahwa sistem presidensial tidak terlalu cocok dengan sistem multi partai ekstrem. Dalam argumennya ia

menilai bahwa sistem kepartaian sangat berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas dalam partai politik. Partai sendiri berada dan beroperasi dalam suatu sistem kepartaian tertentu, tergantung sistem apa yang dipakai oleh suatu negara untuk mengatur partai politik. Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang interaksi antar partai dan struktur persaingan di antara sesama partai politik dalam upaya meraih kekuasaan pemerintahan sesuai dengan konstruksi regulasi yang berlaku di negara tersebut. Sistem kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektifitas dalam partai politik. Berdasarkan pengalaman di Indonesia, argumen Mainwaring ini terlihat dalam kasus Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terutama periode 2009-2014 yang partai politiknya (Partai Demokrat) menjadi mayoritas di DPR RI dengan 148 kursi ditambah beberapa partai politik pendukungnya seperti PAN, Partai Golkar, PKB, PKS, dan PPP. Tetapi prakteknya ternyata tidak selalu memperlihatkan apa yang direncanakan dan dilakukan oleh Pemerintah senantiasa memperoleh dukungan penuh dari DPR. Padahal kekuatan oposisi secara formal hanya 3 (tiga) partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Kasus-kasus seperti Bank Century dan kenaikan harga BBM adalah salah satu fakta yang menunjukkan kebenaran argumen Mainwaring. L alu bagaimana sesungguhnya pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial? Sejatinya dengan sistem pemerintahan presidensial di atas, pola hubungan antar cabang kekuasaan terutama antara eksekutif dan legislatif harus dimaknai dalam koridor berjalannya mekanisme checks and balances dan bekerja sesuai dengan porsinya. Eksekutif menjalankan fungsi utama sebagai eksekutor dari undang-undang yang dibentuk oleh legislatif melalui berbagai penerbitan peraturan pelaksananya dan eksekusi di lapangan. Sedangkan DPR selain menjalankan fungsi legislasi (bersama Presiden sesuai UUD NRI Tahun 1945) juga menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya pemerintahan. Dengan demikian tujuan terciptanya mekanisme checks and balances dapat terwujud sesuai koridor sistem demokrasi serta konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Dalam ajaran Trias Politica, sesungguhnya cenderung terciptanya pemisahan kekuasaan (separation atau devided of power), tetapi konteks Indonesia yang terjadi cenderung menggunakan asas pembagian kekuasaan (distribution of power) seperti yang terlihat dalam proses pembahasan undang-undang yang melibatkan pemerintah. Kondisi tersebut memberikan nuansa berbeda dalam penerapan mekanisme checks and balances di Indonesia.

Hubungan Eksekutif dan Legislatif Pasca Pemilu 2014 S e b a g a i m a n a s u d a h d i ke m u k a k a n d i at a s , komposisi keanggotaan DPR RI periode 2014-2019 memperlihatkan seolah adanya kekuatan yang saling berhadapan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. 2 (dua) kekuatan ini muncul sebagai imbas dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 lalu karena adanya gabungan partai politik yang mengusung salah satu pasangan calon. Sejatinya, baik secara konsep maupun pengalaman empirik di Indonesia, pola hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak akan banyak berubah. Artinya, apa yang pernah

terjadi pada periode sebelumnya baik periode 20042009 dan 2009-2014 akan kembali terjadi pada periode 2014-2019. Argumennya sederhana bahwa dalam sistem presidensial kedua cabang kekuasaan tersebut (eksekutif dan legislatif) tidak bisa saling menjatuhkan, meskipun terdapat ruang bagi legislatif untuk mengimpeach Presiden atau Wakil Presiden tetapi dengan syarat dan mekanisme yang panjang serta rumit. Adanya semacam kontestasi antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di DPR RI periode 20142019 sesungguhnya hanya memberikan gambaran bahwa adanya kekuatan yang mendukung kebijakan pemerintah dan ada yang mengkritisi lebih intens terhadap kebijakan pemerintah. Sebagaimana halnya terjadi pada periode 2009-2014, terdapat beberapa fr ak si yang senantiasa mendukung kebijakan pemerintah terutama Fraksi Partai Demokrat karena Presiden SBY merupakan kader dan bahkan pendiri Partai Demokrat, tetapi di sisi lain fraksi-fraksi anggota koalisi Presiden SBY tetap memberikan pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan Presiden SBY, selain yang juga disampaikan oleh fraksi “oposisi” terutama Fraksi PDI Perjuangan.

PARLEMENTARIA


21

Menurut hemat penulis, apa yang terjadi dalam praktek politik di Indonesia tidak menggambarkan adanya kekuatan oposisi dan kekuatan pendukung pemerintah. Argumennya adalah sistem presidensial sesungguhnya tidak mengenal secara konseptual adanya kekuatan oposisi. Yang dikenal adalah adanya mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan. Artinya yang menjadi kekuatan penyeimbang adalah lembaga (DPR) dan bukan kelompok-kelompok (fraksi-fraksi) yang ada di DPR karena tugas dan fungsi pengawasan dimiliki oleh lembaga, sementara setiap anggota memiliki hak bertanya pada setiap forum Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat. Dengan argumentasi seperti itu, maka sesungguhnya tidak hanya Koalisi Merah Putih saja yang bisa mengkritisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi juga dapat dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat termasuk Fraksi PDI Perjuangan jika terdapat kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sebaliknya dapat terjadi kekuatan Koalisi Merah Putih akan mendukung kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo jika dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat. Memang, tidak dapat dipungkiri dengan adanya 2 22

PARLEMENTARIA


(dua) kekuatan yang seolah saling berhadapan di DPR RI priode 2014-2019 ini akan memunculkan kekhawatiran hadirnya ketidakstabilan politik sebagaimana tesis Mainwaring yang menyatakan sistem presidensial relatif tidak cocok dengan sistem multipartai ekstrem seperti Indonesia. Apalagi menurut Mainwaring terdapat beberapa kelemahan sistem presidensial seperti saat terjadinya pelengseran presiden. Hal ini terjadi ketika negara mengalami krisis yang berkepanjangan kemudian presiden tidak mampu mengatasinya lalu dampak dari ketidakmampuan presiden menyebabkan hilangnya dukungan dari mayoritas legislatif dan masyarakat. Jika presiden dapat membaca situasi dengan baik maka ia akan memilih mengundurkan diri namun jika presiden tidak merasakan perubahan yang terjadi maka dengan terpaksa legislatif bersama masyarakat akan melengserkan jabatan presiden dan digantikan oleh wakilnya. Masalah tidak akan selesai setelah presiden tergantikan oleh wakilnya. Wakil presiden belum tentu memiliki legitimasi sama dengan presiden, dampaknya pada penyelesaian krisis justru akan semakin parah. Contoh negara yang pernah mengalami hal tersebut adalah Chile pada tahun 1973 saat Allende keluar yang seharusnya menjabat dari tahun 1970 hingga 1976

Dengan elaborasi di atas dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara eksekutif dan legislatif (Presiden dan DPR) pada periode 2014-2019 ini tidak akan banyak berubah dari pola yang terjadi pada periode sebelumnya. Yang harus dipahami adalah sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dianut oleh Indonesia tidak memperhadapkan antar 2 (dua) kekuatan yang sekarang ini hadir di DPR RI periode 2014-2019. Sebagai sebuah lembaga perwakilan yang memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI menjadi penyeimbang bagi Pemerintah sekaligus mitra dalam menjalankan pemerintahan. Sebagaimana ajaran trias politica yang dianut Indonesia yang lebih menganut ajaran distribution of power dibanding ajaran separation of power, maka kerjasama antara eksekutif dan legislatif menjadi sebuah kebutuhan dalam mengelola pemerintahan ke depan yang memihak kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dinamika politik sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia hendaknya dimaknai sebagai sebuah proses yang masih berlangsung dalam rangka konsolidasi demokrasi setelah kita mengarungi masa transisi demokrasi sejak tahun 1998.

Kekurangan lain sistem presidensial kurang mo bile dibandingkan dari sistem parlementer. Kebijakan presiden bisa di block legislatif dan presiden tidak bisa memaksakan kepentingannya terhadap legislatif. Kasus Indonesia, kebijakan-kebijakan presiden sering ditolak oleh legislatif karena adanya partai oposisi. Kasus penolakan kebijakan Presiden SBY untuk mengurangi subsidi BBM. Terjadi demonstrasi besar-besaran dan penolakan dari seluruh partai oposisi, bahkan partai koalisi pun ada yang ikut menolak saat terjadi pembahasan kebijakan tersebut dalam rapat paripurna DPR. Kekurangan yang terakhir adalah lemahnya ikatan presiden dengan partai politik karena orang yang memiliki sedikit pengalaman dan masih diragukan kredibilitasnya dapat dengan mudah terpilih. Selain itu, sistem partai politik yang relatif lemah dan diperparah dengan elite politik yang tidak mampu mengontrol proses seleksi calon presiden juga ikut mempengaruhi lemahnya ikatan antara individu dengan partai politiknya. Hal semacam ini pernah terjadi di negara Brazil pada tahun 1989 dan terjadi di negara Peru pada tahun 1990.

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif secara umum dan antar fraksi di DPR RI periode 2014-2019 harus berlangsung secara konstruktif melalui sebuah pola hubungan saling menghargai sesuai tugas fungsi masing-masing. Legislatif memberikan berbagai masukan dan kritik atas berbagai kekurangan yang dimiliki Pemerintah (eksekutif) dan selanjutnya masukan-masukan itu benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah (eksekutif) dengan tujuan memperhatikan kepentingan rakyat. Sebaliknya, legislatif (DPR) tetap menghargai keberadaan Pemerintah sebagai eksekutor dengan sejumlah program dan kegiatannya sepanjang sesuai koridor untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Meskipun Indonesia masih menggunakan sistem multipartai ekstrem seperti tergambar dalam jumlah fraksi di DPR (10 fraksi), namun tidak menghalangi terbangunnya pola hubungan secara konstruktif antara eksekutif dan legislatif. Sehingga akan tercapai tujuan menyejahterakan rakyat berdasarkan kerjasama Presiden dan DPR. Perlu dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengangkat 1 (satu) pejabat setingkat menteri yang secara khusus menjalankan tugas membangun hubungan dengan DPR RI dan/atau lembaga negara lainnya. Sehingga dapat terbangun relasi lebih baik sekaligus membangun tradisi komunikasi politik di Indonesia. * Peneliti Bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, dapat dihubungi pada alamat email [email protected] foto: iwan armanias, andri/parle/iw

PARLEMENTARIA


23

PENGAWASAN

PANJA JIS MINTA APARAT TRANSPARAN Ia kembali menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan. Ini sudah beberapa kali dilakukannya seakan menggambarkan keprihatinan terhadap kasus pelecehan seksual yang dialami beberapa anak usia pra-sekolah, Taman Kanak-kanak di sekolah bertaraf internasional, Jakarta Internasional School (JIS). Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, sedari awal telah berbulat hati mengawal kasus yang menarik perhatian banyak pihak di tanah air dengan membentuk Panitia Kerja - Panja JIS.

“K

ita prihatin karena kasus ini diyakini merupakan kasus yang sensistif dan menarik perhatian masyarakat luas dan dianggap perlu untuk diawasi karena dapat berdampak sistemik. Kejahatan Paedofilia merupakan salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban, yang kemudian dapat beralih menjadi pelaku di kemudian hari,” kata Ketua Panja JIS, Al Muzammil Yusuf dalam perbincangan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, beberapa waktu lalu.

24

PARLEMENTARIA


Kasus kekerasan seksual yang terjadi di JIS sekitar bulan Maret 2 014 l a l u , m e r u p a k a n s u at u peristiwa hukum yang hingga kini banyak menimbulkan polemik, baik di masyarakat luas, maupun antar instansi. Kasus ini terkuak setelah orang tua murid melapor pada pihak yang berwajib mengenai pelecehan yang menimpa anaknya. Publik tersentak apalagi liputan media baik cetak maupun elektronik yang luar biasa. “Panja berkepentingan mencermati respons dan penegakan hukumnya maupun dari sisi antisipatif perlindungan anak dan

pencegahan di kedepan hari,” tekannya. Komisi III yang membidangi masalah hukum ini juga terkejut pada saat pemeriksaan di tahap p enyelidikan dan p enyidikan, salah satu tersangka bernama Azwar melakukan bunuh diri di toilet kantor Mapolda Metro Jaya. Peristiwa ini juga menimbulkan keraguan di masyarakat terkait perlakuan aparat penegak hukum dan obyektifitasnya. Selain itu, pihak keluarga korban juga mengaku mendapat intimidasi untuk segera

mengakhiri kasus ini atau membuat jalan cerita yang lain dari yang dilaporkannya. Terima Pengaduan Dalam melaksanakan tugasnya Panja menerima masukan dari sejumlah pihak diantaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyampaikan informasi yang tidak kalah mengagetkan. Selain kasus pelecehan yang sedang dit angani kep olisian terny at a ada kasus kekerasan serupa yang dialami korban lainnya. “Yang juga mencengangkan adalah berita mengenai seorang guru yang pernah mengajar di JIS bernama William James Wahey (64) yang masuk dalam daftar buronan FBI untuk kasus paedofil,” tambah Al Muzammil yang juga Wakil Ketua Komisi III ini. Terhadap kasus dan permasalahan

yang terjadi tersebut, KPAI kemudian melaporkan kepada Panja mengenai fakta-fakta atau data yang mereka miliki. Secara garis besar, KPAI

KPAI juga menduga pengaruh JIS terhadap penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti rekayasa, pemberian perlakuan spesial terhadap para guru dan pihak JIS, intimidasi, dan ketidakmaksimalan aparat dalam mengungkap akar permasalahan atau aktor-aktor utama dari kasus kekerasan seksual di JIS tersebut.

melaporkan perihal penanganan hukum terhadap kasus ini bukanlah hal yang mudah mengingat banyaknya pihak yang dapat terkait dan sulitnya mendapatkan alat bukti kesaksian dari korban. Para pelapor dan beberapa terlapor sendiri statusnya Warga Negara Asing (WNA) dan telah pergi ke luar negeri. KPAI juga menduga pengaruh JIS terhadap penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti rekayasa, pemberian perlakuan spesial terhadap para guru dan pihak JIS, intimidasi, dan ketidakmaksimalan aparat dalam mengungkap akar permasalahan atau aktor-aktor utama dari kasus kekerasan seksual di JIS tersebut. Selain petugas kebersihan yang dijadikan tersangka, diduga oknum guru dan pihak lain di JIS ikut terlibat dalam kasus kekerasan seksual ini.

PARLEMENTARIA


25

PENGAWASAN

Langkah Pengawasan Panja JIS telah mengunjungi atau mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari dan menganalisa data dan informasi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polda Metro Jaya (10/7) Panja mendapat informasi para tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakar ta. Sedangkan pemeriksaan terhadap tersangka lainnya (para guru dan kepala sekolah TK) masih berjalan dan di dalami untuk kemun gk inan perluasan saksi dan alat bukti. Adapun Para guru tersebut adalah dua orang WNA dan satu orang WNI. Dua guru telah menjadi tersangka dengan terpenuhinya alat bukti (baik Saksi, Visum Et Repertum, Alat bukti petunjuk, Keterangan Psikolog) namun Kepala Sekolah masih belum cukup bukti. Polisi juga telah mengetahui bahwa ruangan di sekolah JIS telah dilakukan perubahan sejak Juni 2013 sampai dengan Agustus 2013. Polda telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) Saksi termasuk Saksi Korban. Kemudian pada saat memanggil Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terungkap JIS belum mempunyai lisensi atau ketetapan pada level Play Grup. Ditjen PAUDNI telah melakukan penutupan secara resmi terhadap JIS dan diberikan larangan untuk penerimaan siswa baru untuk level Play Grup. Sedangkan Ditjen Imigrasi men jelaskan telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang Tenaga Kerja JIS. Setelah berkoordinasi dengan Ditjen PAUDNI hasilnya, satu orang tidak terbukti bersalah, dua puluh orang bermasalah den gan keimigrasian, lima orang masih diperiksa oleh Kemenakertrans. Disetujui dilakukan tindakan deportasi terhadap dua puluh Guru 26

PARLEMENTARIA


JIS karena permasalahan Izin Kerja, namun tidak dilakukan penangkalan. Selanjutnya Kemenakertrans (26/6) mengirim surat ke Kanim Jaksel yang isinya lima orang tersebut dinyatakan bersalah melanggar izin ketenagakerjaan, sehingga dilakukan deportasi. Satu orang dilakukan deportasi sedangkan e mp at l ainny a ditun da at as permintaan pihak Polda. “ Tim Panja juga mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan di Cipinang, Jakarta dengan tujuan mendapat data dan masukan terkait dari pihak tersangka (petugas kebersihan) yang kasusnya telah diajukan ke Pengadilan. Dalam hal ini, diperlukan kerja sama dari pihak tersangka sehingga pengungkapan kasus secara komprehensif dan lengkap dapat dilakukan,” papar Politisi PKS ini. Ia melanjutkan para tersangka pada umumnya mengaku mereka mendap at intimidasi, bahkan kekerasan dari penyidik selama proses pemeriksaan. Namun mereka tidak mengakui perbuatan kejahatan pedofilia atau merasa direkayasa. “Hal ini memang perlu dibuktikan di persidangan. Adapun terkait dengan perluasan saksi atau korban, Panja tidak mendapat keterangan apapun terkait dengan keterlibatan guru atau pihak sekolah lainnya,” tandasnya. Rekomendasi Panja JIS pada akhirnya menetapkan sejumlah rekomendasi terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di JIS yang masih dalam pro ses penegakan hukum. “Para pihak, terutama aparat penegak hukum harus terus melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, pola kerjasama dan koordinasi yang efektif, dan obyektifitas dari semua pihak baik aparat maupun pihak sekolah dalam mengungkap kasus ini,” kata Muzammil. Ditemukan kendala dalam pe nanganan kasus ini, selain korban adalah anak dibawah umur (Siswa Taman Kanak-Kanak), juga adanya

Para pihak, terutama aparat penegak hukum harus terus melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, pola kerjasama dan koordinasi yang efektif, dan obyektifitas dari semua pihak baik aparat maupun pihak sekolah dalam mengungkap kasus ini,” kata Muzammil. sifat lintas batas negara, dugaan int imi d asi te r h a d ap ke lu ar g a korban dan non-kooperatif dari JIS serta dugaan peredaran zat atau obat terlarang, permasalahan tindakan deportasi yang akan atau harus dilakukan Imigrasi, serta Izin Penyelenggaraan PAUDNI di JIS. “Oleh sebab itu, pemerintah secara keseluruhan perlu memberi perhatian serius, baik dari sisi legislasi maupun programprogram implementatif, preventif dan sosialisasi, demi mencegah dan memberantas tindak pidana kejahatan ini,” lanjutnya. Langkah yang tidak kalah pen ting adalah perlunya peningkatan dan pengawasan yang efektif terhadap kinerja seluruh pihak, terutama dalam pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan bekerja sama dengan seluruh pihak perlu dilakukan secara efektif dan sinergis. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berbasis Internasional harus sama baiknya seperti yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Al Muzammil berharap kasus JIS menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Semua bisa dimulai menurutnya dengan memberikan sanksi optimal bagi para pelaku kejahatan seksual di JIS. (iky) foto: naefurodjie/parle/iw

PENCABUTAN HAK POLITIK MELANGGAR HAM Kalangan DPR menilai pencabutan hak politik yang dimasukan dalam vonis para terdakwa koruptor terlalu berlebihan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Vonis pengadilan harus betul-betul mengikuti pertimbangan hukum serta terbebas dari unsur-unsur lain termasuk kepentingan politik.

“I

tu nggak bener pen cabutan hak politik, nggak boleh dicabut seperti itu, karena dalam hal ini, kalau kita mau bicara jujur, ini kan kebanyakan unsur politisnya. Misalnya dalam kasus vonis Luthfi Hasan Ishak (mantan Presiden PKS-red, ngga ada hak pengadilan untuk mencabut, hak politik LHI, terlalu berlebihan itu,” kata anggota DPR Komisi VII

dari FPPP Tommy Adrian Firman kepada Parlementaria, di Jakarta, beberapa waktu lalu sebelum masa jabatannya sebagai anggota DPR periode 2009-2014 berakhir. Seperti diketahui, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut hak politisi PKS Luthfi Hasan Ishaaq sepertinya menjadi hal baru bagi terpidana kasus korupsi, karena

keputusan ini diyakini akan bisa menimbulkan efek jera. Sebelumnya pencabutan hak politik itu ini juga telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap terpidana kasus korupsi Korlantas Polri, Irjen Djoko Susilo. Menurut Tommy, pencabutan hak politik itu tidak bisa dianggap memberi efek jera, namun yang

PARLEMENTARIA


27

PENGAWASAN

vonis pengadilan menggeneralisir terdak wa kasus korupsi harus dicabut hak politiknya. “ Kasus korupsi kan macam-macam, kalau korupsi yang ikut-ikutan kan beda dengan korupsi yang terencana dan dalam jumlah yang banyak apalagi terdakwanya penyelenggara negara. Itu kan beda, jadi harus dilihat kasus per kasusnya, tidak boleh digeneralisir atau disama ratakan,” katanya. Menurut Martin, pencabutan hak politik seseorang harus di lihat dari kasus korupsinya termasuk posisinya sebagai penyelenggara negara. “Misalnya seperti Akil Muchtar ya sudah, kalau itu memang perlu dicabut hak politiknya, karena Akil sebagai Ketua MK tidak pantas

pasti ketika seseorang itu sudah dihukum, hal itu sudah memberikan efek jera. “ Tapi yang namanya hak politik itu tidak bisa dicabut,” ujarnya. Tommy mengatakan korupsi di level tertinggi atau pun terendah, pengadilan tidak punya hak untuk mencabut hak politik seseorang. “Tidak bisa semudah itu mereka (pengadilan-red) mencabut begitu saja hak politik seseorang, karena ini berkaitan dengan HAM,”

Tommy mengatakan korupsi di level tertinggi atau pun terendah, pengadilan tidak punya hak untuk mencabut hak politik seseorang. “Tidak bisa semudah itu mereka (pengadilanred) mencabut begitu saja hak politik seseorang, karena ini berkaitan dengan HAM,” tambahnya. 28

PARLEMENTARIA


tambahnya. Sementara itu Anggota Komisi VI DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura Erick Satya Wardhana mengingatkan agar pencabutan hak politik harus memiliki pertimbangan yang kuat dimana proses pengadilan harus betul-betul bebas dari kepentingan apapun di luar pertimbangan hukum. “Karena mencabut hak politik itu adalah bagian dari HAM,” ujarnya. Politisi dari Partai Hanura itu mengatakan bahwa menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Sejatinya, kalau memang pencabutan hak politik itu bagian dari upaya untuk membuat efek jera, tidak bisa mengorbankan begitu saja HAM. “Harus betul ditimbangtimbang pada kondisi apa manusia itu boleh dicabut salah satu hak asasinya,” demikian Erick. Kasus Perkasus Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan pencabutan hak politik terdakwa kasus korupsi harus di lihat kasus per kasus. Tidak bisa

begitu, dia perjual belikan putusan pengadilan MK,” katanya. Meski begitu, Martin setuju jika memang pencabutan hak politik terdak wa kasus korupsi dalam rangka memberikan efek jera. “Jadi harus selektif, harus dibedakan dan melihat kasus korupsinya bagaimana. Kalau Akil Mucthar seribu persen cabutlah itu hak politiknya. Ide pencabutan hak politik ini perlu di apresiasi dalam rangka memberikan efek jera,” tutupnya. *w aw a nc a ra d i la k u k a n sebelum pela nt ika n A nggota DPR R I baru periode 2014-2019(nt) foto: iwan armanias, nita/parle/iw

ANGGARAN

ANGGARAN PENDIDIKAN MINIMAL 20 PERSEN APBN Amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk itu, Indonesia menganggarkan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Untuk membahas hal ini, Tim Parle berkesempatan mewawancarai Mantan Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri, periode 2009-2014. Politisi Partai Golkar ini juga terpilih kembali menjadi Anggota DPR Periode 2014-2019. Sebagai Anggota DPR yang pernah bermitra kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya Syamsul memberikan perhatian besar terhadap pendidikan Indonesia. Berikut petikan wawancaranya;

Tim Parle (TP): Anggaran pendidikan minimal 20 % APB N . Bagaimana Komisi X sebagai mitra dari Kemendikbud mempertahankan, dan meningkatkan anggaran ini?

miliki lembaga pendidikan. Lalu sebagaian lagi di transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan sebagai nya. Termasuk untuk membayar gaji guru dan seterusnya.

Syamsul Bachri (SB): Jadi anggaran pendidikan minimal 20% itu adalah amanat konstitusi, oleh karena itu kawan-kawan di Badan Anggaran selalu mengacu pada amanat itu. Setiap kenaikan APBN, otomatis anggaran pendidikan naik. Komisi X adalah komisi yang membahas secara rinci implementasi anggaran 20 % tersebut, bersama-sama dengan komisi lain.

Jadi garda terdepan untuk mengukur seberapa besar konsistensi pemerintah itu ada di Badan Anggaran. Banggar selalu berusaha tidak bergeming dari minimal 20% tersebut. Angka itulah yang menjadi acuan, sesudah itu baru di teruskan ke Komisi masing-masing. Komisi X misalnya yang bermitra dengan Kemendikbud, tentu hanya bisa berkutik pada angka yang telah di tentukan untuk Kemendibud.

Sebagaimana diketahui anggaran 20% itu terbagi dua, yaitu anggaran pusat dan anggaran yang di transfer ke daerah. Anggaran pusat di kelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan 16 Kementerian lain yang me-

Jadi selama ini Komisi X tidak dalam posisi untuk bisa mendongkrak, meskipun setiap rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita selalu menyampaikan rekomendasi bahwa

PARLEMENTARIA


29

anggaran

anggaran pendidikan yng dikelola oleh Kemendikbud harus dinaikkan dengan berbagai pertimbangan dan hasil kajian. Tapi tetap saja yang menentukan di Banggar. Yang bisa kita lakukan di Komisi X adalah bagaimana anggaran yang dialokasikan untuk Kemendikbud itu digunakan seefektif mungkin sesuai dengan misi pendidikan itu sendiri yang tertuang dalam UUD 1945 maupun UU Sisdiknas. Acuan Komisi X dalam melakukan penentuan anggaran alokasi setiap pro-

TP: Pada APBN-Perubahan 2014, terdapat beberapa Kementerian dan Lembaga yang anggarannya dipotong, bagaimana dengan Kemendikbud yang merupakan mitra Komisi X? SB: Sesuai dengan rekomendasi kita, semua mitra Komisi X yang lain itu di potong. Namun untuk Kemendikbud itu tidak di potong. Saya kira ini patut di apresiasi bahwa DPR dan pemerintah berpendapat bahwa anggaran pendidikan yang begitu strategis itu tidak boleh dikurangi karena itu akan mengganggu target-target pembangunan pendidikan Indonesia. Anggaran pendidikan tidak boleh berkurang, apalagi secara keseluruhan APBN meningkat, namun anggaran pendidikan turun, itu dapat melanggar konstitusi. Pemerintah tidak boleh melakukan itu. TP: Sebagaimana kita tahu, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN tetapi di dalamnya masih ada gaji pendidik, dibagi ke 18 Kementerian atau Lembaga. Terlihat b e s a r, teta p i masih dibagi-bagi.

gram adalah 8 standar pendidikan kita, mulai dari standar isi, standar proses dan standar output. Lalu dalam standar proses itu sendiri ada berbagai komponen lagi, seperti standar sarana prasarana, standar pembiayaan dan lain sebagainya. 30

PARLEMENTARIA


Bagaimana bapak menilainya? SB: Anggaran pendidikan kita di tahun 2015 sebesar 20,06% atau Rp 409,1 triliun, meningkat Rp 5,2 triliun dibanding tahun 2014. Anggaran pendidikan melalui belanja pusat itu

Rp 154,2 triliun, termasuk anggaran cadangan pendidikan Rp 9,3 triliun. Anggaran pendidikan melalui transfer daerah ini cukup besar, yaitu Rp 254,9 triliun. Kita bisa lihat anggaran yang di pusat itu Rp 254,9 triliun, Kemendikbud Rp 88,3 triliun, Kementerian Agama Rp 48,2 triliun, Kementrian Negara yang lain dalam hal mengelola pendidikan sekitar Rp 8,5 triliun. Lalu ada cadangan pendidikan yaitu Rp 9,3 triliun. Tentunya anggaran Kemendikbud yang Rp 88,3 triliun itu Komisi X mengarahkan lagi untuk apa saja. Terjadi dialog dan diskusi yang sangat mendalam antara DPR dengan pemerintah. Komisi X melihatnya, salah satu tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita melihat pendidikan secara sederhana, bagaimana anak-anak Indonesia di usia pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga tingkat

Komisi X melihatnya, salah satu tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita melihat pendidikan secara sederhana, bagaimana anak-anak Indonesia di usia pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga tingkat Pendidikan Tinggi sebanyak mungkin menikmati pendidikan Pendidikan Tinggi sebanyak mungkin menikmati pendidikan. Apalagi untuk Pendidikan Dasar tidak boleh ada lagi anak yang tidak sekolah. Lalu, bagaimana yang lulus Pendidikan Dasar itu bisa berlanjut ke Pendidikan Menengah, bahkan hingga ke Pendidikan Tinggi. Ini yang kita

harapkan, agar anak-anak kita bisa terlibat secara luas dan merata di bidang pendidikan. Berikutnya, adalah bagaimana mutu pendidikan kita bisa terus meningkat. Mutu pendidikan tentu saja terkait dengan relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Kebutuhan dunia kerja sangat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa. Ini merupakan tali temali yang tidak boleh terputus. Kerangka berpikir inilah yang menjadi acuan dalam memberikan pandangan politis terhadap sektor pendidikan. Jadi keputusan-keputusan politik DPR, yang diinginkan oleh DPR dan Pemerintah menjadi satu keputusan lahirnya perundang-undangan dalam bentuk penganggaran, dan dengan diikuti pengawasan dilakukan oleh DPR. TP: Tidak dipungkiri anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN cukup besar. Namun masih ada banyak anak yang putus sekolah. Bagaimana peran anggaran pendidikan yang cukup besar itu? SB: Yang utama adalah Pendidikan Dasar sudah tidak bayar. Pemerintah wajib membiayainya, baik swasta, apalagi negeri. Jadi jika dilihat siapa yang salah, pemerintah yang kurang melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat kurang memahaminya. Oleh karena itu, semua bertanggung jawab. Dalam melakukan fungsi peng awasan, Komisi 10 melakukan kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan, memiliki tugas untuk menyosialisasikan WAJAR (Wajib Belajar) atau wajib belajar 9 tahun. Namun, sekarang kita terus menggelorakan WAJAR 12 tahun. Jadi kita inginkan, tak lama lagi anggaran untuk sekolah menengah sudah gratis, meskipun tidak dipe rintahkan dalam UUD. Kami berpendapat Pendidikan Dasar ini harus menyambung hing-

ga Pendidikan Menengah harus terus di biayai oleh Negara. Dan secara bertahap pun hingga Perguruan Tinggi. Itulah yang terus kita usahakan, bagaimana anak usia pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, DPR dan masyarakat.

Kami berpendapat Pendidikan Dasar ini harus menyambung hingga Pendidikan Menengah harus terus di biayai oleh Negara. Dan secara bertahap pun hingga Perguruan Tinggi. TP: Di dalam anggaran pendidikan ada anggaran untuk infrastruktur ataupun sarana dan prasarana. Namun ternyata kita lihat banyak insfratuktur sekolah rusak bahkan sekolah hingga rubuh. Bagaimana Komisi X dalam fungsi pengawasannya? SB: Anggaran itu masuk dalam standar sarana prasarana. Bagian ini dalam upaya peningkatan, tetapi ini tentu bertitik tolak dari anggaran yang tersedia. Kebutuhan real lapangan itu begitu besar, mulai dari sekolah rusak hingga rubuh, tetapi anggaran yang tersedia tidak memadai, sehingga tidak nyambung. Terkadang pemberitaan muncul di televisi, ada sekolah yang berdampingan dengan kandang kambing, hingga sekolah yang ambruk. Bahkan ketika kami berkunjung di pedalaman Nusa Tenggara Timur, dinding sekolahnya masih terbuat dari pelepah lontar, lantainya masih tanah. Ini menggambarkan kelalaian pemerintah dalam bidang sarana prasarana. Dengan realitas itu, menjadi bahan di Komisi X untuk menentukan anggaran sarana prasarana di sektor pendidikan. Terkadang kami harus menggeser pos-pos program lain yang tadinya bukan untuk sarana prasarana, mengingat anggaran

sarana prasarana ini sangat dibutuhkan. Untuk meningkatkan anggaran sudah tidak mungkin, karena sudah di patok anggarannya. Namun ini akan tetap menjadi perhatian DPR. TP: Pada tahun anggaran 2015, sudah di patok anggaran pendidikan sebesar 20,06%. Apakah ada rencana dari DPR untuk dapat meningkatkan anggaran pendidikan lebih dari 20,06 % di tahun-tahun mendatang? SB: Sebenarnya kita tidak perlu patok pada persentase 20%, persyaratan utama memang lebih dari 20%, minimal 20%. Justru, yang perlu kita lihat adalah optimalisasi pemanfaatan anggaran. Menurut kami, justru secara perlahan-lahan gaji pendidik secara bertahap di pisahkan dari anggaran pendidikan. Jadi gaji pendidik tidak masuk pos anggaran pendidikan, tetapi masuk menjadi anggaran rutin pemerintah seperti gaji Pegawai Negeri Sipil yang lain. Sehingga anggaran pendidikan yang 20% itu betul-betul digunakan untuk proses pendidikan, seperti insfrakstruktur, kurikulum, dan lain-lainnya. Secara real, anggaran pendidikan itu kecil meskipun secara persentase besar. Tapi untuk kebutuhan dalam penyelenggara pendidikan, menjadi sangat kecil, Jadi menurut saya pemanfaatan anggaran yang 20% itu di optimalkan untuk proses pendidikan. Kita berusaha untuk sepakat gaji pendidik dimasukkan pada anggaran belanja pegawai, sama dengan PNS yang lain. Jika itu terjadi, saya kira anggaran yang 20 % itu sudah cukup besar . TP: Lalu bagaiman dengan anggaran pendidikan yang tersebar di kementerian lain, apakah bisa dipisahkan? Sehingga tidak perlu mengambil anggaran pendidikan yang 20% itu? SB: Dulu ada semangat bahwa bidang pendidikan ada di bawah koordinasi Kemendikbud, jadi kementerian-kementerian lain tak perlu lagi membuat program pendi-

PARLEMENTARIA


31

anggaran

dikan. Tetapi itu sulit sekali, karena ada pertimbangan-pertimbangan urgensi, relevansi dan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Yang perlu digarisbawahi, bahkan dalam pengawasan anggaran pun Komisi X tidak terlibat mengawasi anggaran pendidikan di kementerian lain, termasuk anggaran pendidikan di daerah pun, Komisi X tidak banyak tahu, apakah itu efektif atau tidak. Jadi sementara ini memang pengelolanya adalah Kemendikbud. Menurut kami sudah tidak perlu dipersoalkan lagi, yang penting bagi kami adalah pengelola anggaran di sektor pendidikan ini mengacu pada kebijakan nasional Pasal 31 dan UU Sisdiknas. Kalau semuanya mengacu pada amanat itu, saya kira siapapun penyelenggaranya tidak perlu dikhawatirkan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana semuanya memastikan mengacu peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Komisi

32

PARLEMENTARIA


X tidak tahu karena tidak dapat menjangkau penyelenggaraan pendidikan di kementerian atau lembaga lain. Komisi X hanya mengutak-atik anggaran Kemendikbud. Nah, ketika hal ini kita tanyakan bagaimana koordinasi antara Kemendikbud dengan Kementerian lain, itu tidak bisa di jawab secara tuntas. Mestinya, jika melihat Undang-undang Pemerintahan Kementerian dan yang harus bertanggung jawab di bidang pendidikan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Menteri Agama ataupun menteri yang lain. Tetapi faktanya, Komisi X tidak tahu penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud dan bagaimana hasilnya. Jadi masih terkesan sporadis (tidak merata), karena terlihat komunikasinya tidak bagus . TP: Sebagai penutup, apa harapan Bapak terhadap pendidikan Indonesia untuk kedepannya? SB: Yang pertama, saya berharap ada kesinambungan penyelenggara

pendidikan dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dapat terjadi kesinambungan program, sehingga tidak terjadi perubahan yang drastis. Misalnya, tiba-tiba Kurikulum 2013 dihapus, ini kan kacau. Silahkan dikoreksi dan disempurnakan, tapi ini kan sudah menelan investasi yang cukup besar selama Pemerintahan SBY. Sehingga harapannya, penerapan Kurikulum 2013 ini berjalan dengan baik. Kedepannya tinggal di tingkatkan dan disempurnakan. Berikutnya, alokasi anggaran pendidikan konsisten dan terus meningkat seperti yang dianggarkan sekarang ini. Angka 20% dari APBN itu alokasinya harus benar benar berkualitas, tidak boleh di recoki de ngan program-program yang tidak relevan, sehingga anggaran yang 20% itu bisa memenuhi kebutuhan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara lebih berkualitas. (sf) foto: naefurodjie/parle/hr

ANGGARAN PENDIDIKAN JANGAN DIPECAH Anggaran pendidikan yang “menelan’ ’ hingga 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya, dirasa sudah cukup besar. Tahun anggaran 2 015 m e n d a t a n g , a n g g a r a n pendidikan dipatok sebesar 20,06% dari APBN 2015, atau Rp 409,13 t r iliun. N amun, an g gar an ini masih disebar ke 18 Kementerian atau Lembaga, gaji pendidik, dan termasuk dana transfer ke daerah. Pemahaman masyarakat, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN itu murni untuk penyelenggaran pendidikan, sehingga dirasa sangatlah cukup. Namun, kenyataan di lapangan, masih ditemukan sarana prasarana sekolah yang kurang memadai, sekolah yang masih memun gut biaya ke orang tua siswa, hingga masih banyaknya angka anak putus sekolah. “Sebenarnya, jika ada peningkatan di APBN, maka ada peningkatan juga di anggaran pendidikan. Tapi pengalokasian anggaran pendidikan 20% itu yang harus dipahami oleh masyarakat adalah tidak serta merta 20% itu dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masih ada 17 Kementerian yang juga mendapat alokasi anggaran tersebut. Belum lagi, alokasi anggaran itu kemudian juga habis karena ada ketentuan bahwa gaji pendidik masuk ke dalam angka 20 % itu,” jelas Anggota DPR Puti Guntur Soekarno, ketika ditemui oleh Tim Parle, beberapa waktu lalu. Politisi yang pernah menjabat Anggota Komisi X DPR periode 20 09 -2014 ini menambahkan, saat ini DPR memperjuangkan agar anggaran pendidikan 20% APBN itu bisa sepenuhnya dikelola oleh Kemendikbud, jadi tidak dipecah ke Kementerian atau Lembaga lain ataupun ditransfer ke daerah.

“Jadi bagaimana Kemendikbud dapat mengatur alokasi anggaran tidak dipecah ke institusi pendidikan dari Kementerian-kementerian. Kemudian, alokasi anggaran untuk gaji pendidik itu bisa dikeluarkan dari anggaran pendidikan 20% itu. Selain itu, dukungan dari Pemerintah Daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang juga harus mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan, dapat mendukung p enyelenggar aan pendidikan di daerah,” imbuh Politisi PDI Perjuangan ini. Politisi asal Dapil Jawa Barat X ini menambahkan, problemnya saat ini adalah gaji guru itu seharusnya dikeluarkan dari anggaran 20% itu. Namun hingga saat ini, anggaran untuk gaji masih termasuk anggaran tersebut. “Harusnya terpisah. Tapi kan waktu itu dalam Undang-undang, jadinya kan dimasukkan di dalam anggaran yang 20% itu. Kami dari DPR berupaya untuk mengeluarkan

anggaran gaji pendidik dari a n g g a r a n 20 % i t u, s e h i n g g a anggaran 20% itu bisa fokus pada penyelenggaraan pendidikan,” imbuh cucu Presiden Soekarno ini. Puti mengakui besaran anggaran belum menyentuh seluruh aspek pendidikan, seperti masih ditemukannya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai. Namun, bukan berarti anggaran pendidikan selalu kurang, namun ia mencatat, justru alokasinya yang harus tepat sasaran, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi. “Sebenarnya, apabila alokasi itu dapat kita serap dengan baik, kita dapat mengalokasikan untuk seluruh penyelenggaraan pendidikan. Lalu gaji pendidik bisa dipisahkan dan seluruh anggaran pendidikan sepenuhnya dikelola oleh Kemendikbud, seharusnya kualitas pendidikan juga meningkat, termasuk sarana prasarana, kualitas guru dan lain sebagainya,” tutup Puti. (sf) foto: andri/parle/hr

PARLEMENTARIA


33

anggaran

MENGENAL DAN MEMAHAMI ANATOMI ANGGARAN PENDIDIKAN

A

rah yang diberikan pendidikan adalah untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Itulah kutipan terkenal dari Plato, seorang filsuf dan matematikawan Yunani, sekaligus pendiri Akademi Platonik di Athena. Demikian pen tingnya pendidikan yang berperan dalam menentukan masa depan seseorang, hingga pendidikan perlu diberikan sedini mungkin. Indonesia, dengan jumlah penduduk 253 juta jiwa, dan lebih dari 58 juta penduduknya merupakan pelajar, tentunya memberikan perhatian terbesar terhadap penye lenggaraan pendidikan nasional. Yang tak luput harus diperhatikan adalah anggaran pendidikan. Apalagi, tak tanggung-tanggung Peme rintah memberikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

34

PARLEMENTARIA


Namun, sedikit menjadi salah kaprah, ketika banyak pihak menilai anggaran sebesar itu hanya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu, rubrik Anggaran di Majalah Parlementaria kali ini mengupas tentang seluk beluk anggaran pendidikan dari berbagai sisi, mulai dari landasan hukum pengalokasian anggaran pendidikan, definisi, perkembangan anggaran pendidikan serta sasaran dan hasil pembangunan pendidikan maupun permasalahannya. Perjalanan panjang anggaran dimulai dari Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat (4) yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal tersebut dipertegas juga dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa, dana pendidi-

kan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Namun demikian, implementasinya dalam UU APBN pada awalnya belum mampu memenuhi alokasi tersebut. Hal ini mendorong berbagai elemen masyarakat untuk mengajukan uji materi terhadap UU APBN maupun UU Sisdiknas yang melahirkan berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi. Setidaknya, hingga tahun 2008 terdapat 6 keputusan MK berkenaan dengan belum terpenuhinya alokasi anggaran 20% dalam APBN maupun dalam APBN Perubahan. Yang terakhir adalah Putusan Nomor 013/PUU-VI/2008. Menurut keputusan MK tersebut, selambat-lambatnya dalam UU APBN TA 2009 pemerintah dan DPR harus memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan.

Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam APBN 2015, yang dimaksud anggar an p endidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi p endidikan yang dianggarkan m e l a l u i ke m e n t e r i a n n e g a r a atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggar an p endidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Sehingga, berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa struk tur anggaran pendidikan terdiri dari 3 komponen yaitu anggar an p endidikan melalui belanja pemerintah pusat, anggar an p endidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, serta anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga. Pada APBN 2015 terdapat 18 kementerian yang mendapat alokasi anggaran pendidikan yang digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan. Misalnya, anggaran pendidikan pada Kementerian Pertahanan untuk membiayai kegiatan Universitas Pertahanan.

Bidang/Program 1. Program Pendidikan Dasar

Sasaran • APK SMP/SMPLB/Paket B sebesar 81,60% • 6.046.921 siswa SD/SDLB penerima bantuan siswa miskin • 2.169.890 siswa MP/SMPLB penerima bantuan siswa miskin • APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 74,08 %

2. Program Pendidikan Menengah

• 9.399.236 siswa SMA/SMK sasaran BOS • 975.033 siswa SMA/SMK mendapat bantuan siswa miskin (BSM) • Pembangunan ruang kelas baru 500 ruang MI, 700 ruang MTs, dan 500 ruang MA

3. Program Pendidikan Islam

• 819.467 siswa MI, 765.491 siswa MTs, dan 354.929 siswa MA penerima BSM • 3.616.758 siswa MI/Ula dan 3.377.950 siswa MTs/PPS Wustha penerima BOS

Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2015 Sumber : Pokok-pokok Kebijakan dan Postur Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN tahun 2015 pada Rapat Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta 23 September 2014

Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah didistribusikan melalui berbagai mekanisme antara lain Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK) Pendidikan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasiona (DPPN). Tujuannya adalah menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi (intergenerational equity) yang pengelolaannya menggunakan Komponen Anggaran Pendidikan Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah Pengeluaran Pembiayaan Total Anggaran Pendidikan

2009 90,6 117,6 -

2010 96,5 127,7 1,0

mekanisme dana bergulir. Dana cadangan pendidikan digunakan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pada awalnya DPPN dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan pada akhir tahun 2011 pengelolaannya dialihkan pada satker BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Anggaran Pendidikan Selalu Meningkat Tiap Tahun Struktur anggaran pendidikan sebagian besar disalurkan melalui transfer ke daerah. Besarnya alokasi anggaran pendidikan yang didistribusikan melalui transfer ke daerah menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah. Di sisi lain pemerintah daerah dituntut untuk semakin bertanggungjawab terhadap keberha silan pelaksanaaan pembangunan pendidikan di daerahnya. Anggaran Pendidikan mulai dipenuhi sebesar 20% sejak APBN TA 2009 dan meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan alokasi belanja negara dalam APBN maupun APBN-P. Sebagai contoh dalam APBN 2014 anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp368,89 Triliun atau 20,02% dari belanja negara yang sebesar Rp 1.842,4 triliun. Namun dengan adanya peningkatan alo2011 105,4 158,9 2,6

2012

2013

126,2 214,1 7,0 5,0 208,2 266,9 310,8 345,3 225,2 Struktur Anggaran Pendidikan (dalam triliun rupiah) 117,2 186,6

2014 128,1 238,9 8,3 375,3

2015

154,2 254,9 409,1

Sumber : Kementerian Keuangan

PARLEMENTARIA


35

anggaran

2.500,0

dalam triliun rupiah

2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 -

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*)

APBN

207,4

209,5

248,9

289,9

336,8

368,8

409,1

APBN-P

208,2

225,2

266,9

310,8

345,3

375,3

1.126,2

1.320,7

1.548,3

1.736,1

1.876,8

Belanja Negara (APBNP) 1.000,8

2.039,4

Perkembangan Anggaran Pendidikan dalam APBN dan APBNP Ket: *) angka dalam APBN (Sumber: Kementerian Keuangan, diolah)

kasi anggaran belanja negara dalam APBNP 2014 menjadi Rp 1.876,8 triliun maka alokasi anggaran pendidikan juga meningkat menjadi Rp 375,37 triliun atau naik sebesar Rp 6,48 triliun. Di tahun anggaran 2015, DPR dengan Pemerintah menyepakati bahwa anggaran pendidikan dalam APBN 2015 adalah sebesar Rp 409,13 triliun atau 20,06 % dari alokasi belanja negara yang sebesar Rp 2.039,5 triliun. Dari nilai tersebut, anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebuda yaan adalah sebesar Rp 88,3 Triliun, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pada program generic dan kegiatan pada program teknis. Anggaran pendidikan tersebut digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan bidang pendidikan tahun 2015 yang terbagi menjadi tiga program besar, mencakup Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Menengah dan Program Pendidikan Islam. Anggaran versus Mutu Pendidikan Data The Education for All Devel opment Index (EDI) pada tahun 2012 melaporkan Indonesia menempati peringkat 64 dari 120 negara. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan yang baik dari peringkat 69 dari 127 negara pada tahun 2011. Namun, di sisi lain laporan Education Public Ex 36

PARLEMENTARIA


penditure Review (Tinjauan Belanja Publik di Sektor Pendidikan) yang diluncurkan pada 14 Maret 2013 menyebutkan, meskipun anggaran pendidikan Indonesia kini mencapai 20 persen dari APBN, meningkatnya pembiayaan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir belum

2013 meningkat menjadi 73,56%. Dit ambah lagi, masih adany a keluhan mas yar akat terhadap kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Data infografi pendidikan tahun 2011/2012 menunjukkan bahwa dari total 944.218 unit ruang kelas SD di seluruh Indonesia terdapat 228.063 atau 24,15% unit ruang kelas yang masuk kategori rusak. Kondisi ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur penyelenggaraan pendidikan dan pola pengalokasian anggaran pendidikan. Mungkin kata pepatah bahwa semakin banyak ya ng bertanggung jawab berarti semakin tidak ada yang bertanggung jawab, berlaku dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang sangat besar. Sehingga anggaran yang semakin besar pun belum memberikan kuantitas dan kualitas pela yanan pendidikan yang lebih baik. Diperlukan koordinasi yang sinergis

180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

membuahkan capaian pendidikan yang diharapkan. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menunjukkan perkembangan yang kurang signifikan dalam satu dasawarsa terakhir. Pada tahun 2003 APM SD sebesar 92,55% , meningkat 2,92% menjadi 95,47% pada tahun 2013. Dalam kurun waktu yang sama, APM SMP semula sebesar 63,49%, pada tahun

antar pihak yang menerima alokasi anggaran pendidikan, demi tercapainya pendidikan yang semakin berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ditulis oleh: Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR R I Setyanta Nugraha,Analis APBN Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI Martiasih Nursanti Disunting oleh: sf/parle

LEGISLASI

Kado Istimewa DPR Periode 2009-2014 Detik-detik menjelang berakhirnya masa bakti Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014, DPR berhasil mempersembahkan beberapa undang-undang monumental yang telah lama dinantikan masyarakat. Sejumlah undang-undang tersebut menjadi kado istimewa bagi seluruh bangsa Indonesia.

P

ada masa Persidangan bulan Agustus hingga September, Dewan berhasil menyelesaikan dan mengesahkan 21 Rancangan Undang- Undang untuk disahkan menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya 2 Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka.

Di bawah ini merupakan rang k u m a n d a r i k e -19 U n d a n g Undang yang disahkan menjelang berakhirnya DPR periode 20092014.

Sejumlah UU yang monumental seperti UU Hak Cipta, UU Keperawatan, dan UU Jaminan Produk Halal berhasil diselesaikan, walaupun masih ada beberapa RUU yang target pembahasannya tidak tercapai.

Setelah sempat diskors beberapa kali, Rapat Paripurna DPR, pada Jum’at, (26/9) dini hari akhirnya mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU, serta menyetujui opsi Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

1. Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Kepala Daerah

Keputusan tersebut, dilakukan s ete l ah R ap at P ar p iur n a D P R melakukan mekanisme pemungutan suara atau voting. Hasilnya sebanyak 226 anggota DPR menyatakan Pilkada sebaiknya dilakukan melalui DPRD, dan 135 anggota dewan memilih mendukung Pilkada langsung. Sebelum UU ini disahkan, sempat terjadi hujan interupsi dan diwarnai aksi walk out yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat (FPD), dimana aksi tersebut dilakukan karena FPD memilih bersikap netral atas opsi

PARLEMENTARIA


37

LEGISLASI

Dengan begitu, hal ini mendorong daerah menggunakan hasil pemetaan urusan pemerintahan itu sebagai landasan bagi penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil pemetaan ini juga dapat digunakan oleh p emerint ah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut.

yang akan dipilih yakni Pilkada langsung atau melalui DPRD, dan memilih meninggalkan ruang sidang Paripurna. Proses pembahasan RUU Pilkada hampir tiga tahun lamanya. Bermula dari surat Presiden tanggal 15 Desember 2011 menyampaikan R U U t e nt a n g P i l k a d a ke p a d a DPR. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2012 Badan Musyawarah DPR (Bamus) dalam salah satu keputusanny a memb eri tugas konstitusi bidang legislasi kepada Komisi II DPR untuk memproses pembahasan terhadap RUU ini. Menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut, Komisi II DPR segera melakukan proses pembicaraan Tingkat I diawali dengan pembicaraan awal tingkat I antara DPR dengan pemerintah hingga pada akhirnya memasuki pembahasan tingkat Panja, Timus dan Timsin. Selanjutnya, pada 24 September 2014 Komisi II telah melakukan Rapat Kerja dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I atas RUU ini. Hasilnya, Komisi II menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada forum Rapat Paripurna Dewan atas berbagai materi yang masih belum memperoleh kesepakatan antar fraksi serta pemerintah.

38

PARLEMENTARIA


Adapun isu atau materi yang masih memerlukan pembahasan dan diambil keputusannya dalam forum Rapat Paripurna antara lain tentang mekanisme pemilihan kepala daerah, paket atau tidak paket pemilihan kepala daerah, syarat tidak adanya konflik, proses rekapitulasi dan pilihan satu atau dua putaran untuk menentukan pemenang jika mekanisme pemilihannya secara langsung. 2. UU tentang Pemerintahan Daerah UU tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang disahkan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (26/09) memperjelas pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah k ab up aten at au kot a d en gan susunan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. UU ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan m e l ak uk an p e m et aan ur us an pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan y an g dip r ior it ask an ter hadap provinsi dan daerah kabupaten atau kota.

UU ini juga memuat substansi keharusan bagi para kepala daerah untuk melaksanakan program strategis nasional yang ditetapkan Presiden, sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, serta menjaga perta hanan dan keamanan. Hal ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tidak mengurangi hak dan keuntungan ekonomi atas sumber daya alam bagi setiap daerah, maka ada beberapa kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang ditarik ke pemerintahan di tingkat atasnya. D engan memp er timbangkan aspek strategis bagi kepentingan daerah dan nasional, kewenangan itu ditarik ke urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, dengan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Namun, bukan berarti kontrol yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mematikan roh otonomi daerah yang selama ini telah berlaku. Justru, RUU Pemda ini memberikan peluang bagi daerah dalam rangka diskresi yang dapat digunakan pejabat pemerintahan setempat dalam melakukan inovasi daerah, dalam bentuk pembaharuan dalam p e nye l e n g gar aan p e m er int ah daerah.

3. UU tent ang Administrasi Pemerintahan UU tentang Administrasi P e m e r int ah an ini m e r up ak an sebuah tonggak bagi terwujudnya penyelengaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas, terutama dalam hal penggunaan wewenang badan atau pejabat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. UU tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan Paripurna DPR, Jumat (26/9) diharapkan dapat menciptakan tertib penyelenggagraan administrasi pemerintahan, kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan. UU ini juga memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

UU Keperawatan ini, perawat sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat didalam menjalankan tugasnya mendapatkan ketenangan dan perlindungan hukum. Sehingga layanan praktek keperawatan yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih profesional dan akuntabel sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimiliki oleh perawat.

diharapkan tenaga kesehatan di Indonesia dapat memadai baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya. Sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat berkembang menuju ke arah yang lebih baik di negeri tercinta ini. UU Nakes memuat ketentuan yang bersifat umum yang dapat menjadi payung hukum bagi semua tenaga kesehatan.

Pembahasan UU Keperawatan dilakukan secara simultan dengan pembahasan UU Tenaga Kesehatan. Hal ini dilakukan semata untuk memastikan bahwa masing-masing UU yang saling berkaitan ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.

Sedangkan seb a g ai U U y an g bersifat leks spesiRUU Keperawatan merupakan alis dari UU Tenaga RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPR dan Kesehatan, maka tercantum dalam Program Legislasi UU Keperawatan ini memuat ketenNasional 2009-2014 disahkan tuan yang lebih terperinci khusus menjadi Undang- undang (UU) bagi kelompok tenaga kesehatan dalam rapat Paripurna DPR RI Kamis keperawatan, termasuk juga keten(25/9) tuan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan dan Hal yang melatarbelakangi Komisi praktek keperawatan. IX DPR mengajukan RUU Kepera watan ini, adalah fakta bahwa 5. UU tentang Tenaga Kesehatan sampai dengan saat ini belum ada UU yang mengatur masalah Kepera Rancangan Undang-undang watan secara komprehensif yang tentang Tenaga Kesehatan (Nakes) dapat memberikan perlindungan disetujui Rapat Paripurna DPR Kamis dan kepastian hukum baik bagi pe (25/9) menjadi Undang-Undang, rawat maupun bagi masyarakat lain. namun dengan catatan dari anggota Fraksi PDI Perjuangan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2014 ini Anggota fraksi PDI Perjuangan ada sekitar satu juta perawat di Rieke Diyah Pitaloka meminta seluruh Indonesia, angka tersebut pengesahan ditunda karena ada adalah angka terbesar dari seluruh diskriminasi atas tenaga kesehatan jenis tenaga kesehatan yang ada. dan disabilitas.

4. UU tentang Keperawatan

Diharapkan dengan disahkannya

Dengan lahirnya UU Nakes ini,

UU Nakes mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan ke seluruh penjuru Indonesia, khususnya di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan. 6. UU tentang Hukum Disiplin Militer Anggota TNI Merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai prajurit yang dilatih, dididik, disiapkan, diorganisasikan dan dibina dengan tugas untuk menjaga, mengawasi, mengamankan serta menyelamatkan NKRI dari berbagai bentuk ancaman. Namun dari realita yang ada menggambarkan masih adanya oknum TNI yang melakukan pelanggaran di lapangan sehingga menceder ai Sapt a Marga dan Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI

PARLEMENTARIA


39

LEGISLASI

dan kode etik Keprajuritan. Terkait hal tersebut, DPR berinisiatif mengusulkan RUU tentang Hukum Disiplin Militer yang pada awalnya berjudul RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI. Dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah sependapat untuk merubah judul menjadi RUU tentang Hukum Disi plin Militer.

Hukum Disiplin Militer yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan TNI sehingga perlu perubahan. Dengan disahkannya UU Hukum Disiplin Militer pada 24 September 2014 lalu, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan pembinaan dan menjamin hak dari militer dan pimpinan dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. Undang-Undang Hukum Disiplin Militer ini bersifat lex specialis dari peraturan militer di Indonesia. 40

PARLEMENTARIA


7. UU tent ang Perlindungan Saksi dan Korban

8. UU tentang Jaminan Produk Halal

UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) ini mengatur lebih tegas mengenai peran dari dan hak-hak perlindungan terhadap Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dan Pelapor (Whistleblower),

Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang sangat lama, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (25/9)

DPR dan pemerintah sepakat dalam UU ini adanya perluasan penger tian saksi menjadi siapa saja yang keterangannya terkait dengan tindak pidana m e n u r u t K e p u t u s a n L e m b a g a Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), walaupun tidak ia dengar, tidak ia lihat, dan tidak ia alami sendiri. Disamping itu penghargaan terhadap saksi juga menjadi perhatian. UU ini akan menjamin penghargaan bagi Saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam kondisi tertentu saksi akan dibantu mendapat identitas baru dan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru, mendapat pendampingan di persidangan, serta hak-hak lainnya. Sementara Pemerintah menya tak an dengan disahkannya revisi UU ini pada 25 September 2014 diharapkan peran publik dalam me ngungkap tindak pidana meningkat. Karena UU ini menumbuhkan p ar tisip asi mas y ar ak at dalam mengungkap tindak pidana dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti tindak pidana yang diketahuinya.

Pembahasan UU JPH mengalami penambahan waktu hingga lima kali masa siding. Lamanya pembahasan dikarenakan sikap kehati-hatian DPR dan perbedaan persepsi antara DPR dengan Pemerintah terhadap beberapa substansi di dalam RUU yang memerlukan pendalaman serta penyamaan persepsi. UU JPH ini merupakan langkahlangkah penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif, dimana negara memiliki peran dan harus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia. Apabila hal ini dapat diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, maka hakekat perlindungan dan jaminan akan kita rasakan ketika mengonsumsi produk. UU ini juga memberikan adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen, khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Sehingga, perlu adanya tindakan preventif terhadap setiap produk berlabel halal, namun ketika diperik sa ternyata tidak halal. Selain itu, UU ini sebagai landasan pengawasan terhadap produksi dan peredaran produk di pasar domestik yang semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, bioteknologi, dan proses kimia biologis, serta sebagai landasan hukum tentang sistem informasi produk halal yang dijadikan pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat. Diharapkan, dengan adanya UU ini, dapat memberikan rasa nyaman, keamanan dan keselamatan kepada

masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan produk halal, meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya, serta meningkatkan keterbukaan serta akses untuk mendapatkan informasi terhadap produk halal. 9. UU tentang Perlindungan Anak Undang-undang tentang Perlindungan Anak disahkan DPR 25 September 2014. UU ini menjadi kado istimewa bagi seluruh anak-anak Indonesia di tengah berbagai permasalahan anak yang sudah mengancam masa depan mereka. UU ini juga penting untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa ini. UU tentang Perlindungan Anak ini bertujuan untuk melindungi anak, serta mewujudkan hak-hak anak dengan memberikan pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidang, seperti agama, sosial, pendidikan, maupun kesehatan. UU ini juga melindungi anak dari perluasan ruang lingkup dari perlindungan khusus yang sebelumnya tidak diatur terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan lain se bagainya. Disamping itu, perlindungan anak yang diatur dalam UU ini juga bertujuan untuk menjamin terpenuhi nya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal ini demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, ber akhlak mulia, dan sejahtera. UU ini merupakan inisiatif DPR atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selama pembahasan, baik DPR maupun pemerintah telah membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas

membahas substansi RUU yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Panja secara intensif telah melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) baik dari DPR, maupun dari Pemerintah. 10. U U t e nt an g P e n g e l o l aan Keuangan Haji Sidang paripurna DPR RI, Senin (29/9) menyetujui Rancangan Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) untuk disahkan menjadi Undang-undang. Disahkannya UU ini semata untuk kemaslahatan umat, demi tercipta nya pengelolaan keuangan haji yang professional dan amanah. Karena sebagaimana diketahui penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri kerap menjadi sorotan publik. Dengan adanya UU ini bisa menghindari kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan haji. Ada b eb er apa materi pokok yang diketengahkan dalam UU ini. Diantaranya penjelasan yang dimaksud keuangan haji. Keuangan Haji yang dimaksud dalam UU ini adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam RUU ini juga dijelaskan tentang pembentukan badan atau lembaga khusus pengelola keuangan haji. Sebagaimana diketahui selama ini pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama. Dengan adanya badan khusus pengelolaan keuangan haji yang dinamakan BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. BPKH merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. BPKH ini sendiri bersifat mandiri dan

bertanggung jawab kepada Presi den melalui Menteri. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH ini dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji ini diperoleh dari jemaah haji yang dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada kas haji. Selain itu saldo setoran BPIH yang telah dilakukan oleh jemaah haji itu terdiri atas setoran BPIH beserta nilai manfaatnya. Meski bisa melihat langsung saldo BPIH namun jemaah tidak dapat mengambilnya. Pengambilan saldo setoran BPIH hanya dapat dilakuikan apabila jemaah haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai manfaat yang dapat diambil dari setoran BPIH jemaah haji itu berasal dari investasi yang bisa dilakukan, antara lain berbentuk produk perbankan, surat berharga, emas, dan investasi langsung. Dalam me ngelola keuangan ibadah haji, BPKH juga diawasi oleh dewan pengawas. Dewan pengawas yang terdiri atas 7 orang anggota yang berasal dari unsure professional dimana lima diantaranya berasal dari unsur masyarakat dan dua dari unsur pemerintah. Dewan pengawas inilah yang bertugas untuk melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, dan menilai serta memberika pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pe ngelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH. 11. UU tentang Perkebunan Diharapkan mampu menjawab berbagai problematika perkemba ngan dan tantangan di sektor perke-

PARLEMENTARIA


41

LEGISLASI

dan pelindungan lingkungan laut. Disamping itu mengatur pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, dan tata kelola serta kelembagaan. Undang-Undang ini menegaskan dan menjadi payung hukum Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim.

bunan, Undang-Undang tentang Perkebunan disahkan Paripurna DPR Senin, (29/9) UU tentang Perkebunan merupakan aturan di bidang perkebunan yang komprehensif secara berimbang dan proporsional kepada berbagai pihak terkait di sektor perkebunan, yaitu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan pekebun yang mampu mendorong pertanian berkelanjutan dengan memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar kebun untuk mendapatkan kebermanfaatan ekonomi. Sektor perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Penyel en ggar aan p er keb unan dimaknai sebagai suatu kesisteman mulai dari pengelolaan sumberdaya sampai dengan pemasaran. UU Perkebunan yang terdiri dari 19 Bab dan 118 Pasal, mengamanatkan kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan yang memerlukan tanah berupa tanah hak ulayat untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Selain itu, UU ini melarang untuk mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah 42

PARLEMENTARIA


dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Amanat lainya, ada kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain. Selain itu , kewajiban membangun kebun bagi unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi; dan pembinaan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta atau pekebun. 12. UU tentang Kelautan Secara aklamasi Rapat Paripurna DPR Senin 29 September 2014 mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Kelautan menjadi Undang-undang. UU tentang Kelautan ini terdiri atas 13 Bab dan 72 Pasal mengatur halhal yang berkaitan dengan wilayah laut, pembangunan kelautan, pe ngelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut

UU tentang kelautan bertujuan mendayagunakan sumber daya kelautan dan kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. RUU ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia, memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi gen erasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Laut sebagai penghubung pulau-pulau yang berada di dalamnya memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ser ta per tahanan dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut, dan menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, serta memiliki lebih dari 17.500 pulau. Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang

strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan.

dalam mengonservasi tanah dan air akan berakibat pada degradasi ke suburan tanah dan penurunan fungsi hutan serta kawasan pertanian.

menjadi kegiatan bersama seluruh komponen masyarakat sehingga dapat menjadi just culture seluruh lapisan.

Disamping itu, potensi sumber daya alam di wilayah laut,baik yang hayati ataupun non hayati, sangat melimpah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut termasuk sumber daya yang diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sangat logis jika pemanfaatan l au t d i j a d i k an t u m p u an b a g i pembangunan ekonomi nasional.

Bila konservasi dilakukan dengan t i d a k t e p at , m a k a a k h i r ny a berdampak pula pada menurunnya p ro duk si b er b agai kom o dit as hasil hutan dan pangan. Dengan begitu, kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian pangan nasional akan ikut terganggu.

Definisi Pencarian dan pertolongan mengandung arti sebagai segala usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan manusia yang berada dalam bencana. antara lain untuk melakukan pencarian, secara tepat, aman terpadu dengan SDM yang memiliki kompetensi dan profesional.

13. UU tentang Konservasi Tanah dan Air UU tentang Konservasi Tanah dan Air (KTA) merupakan inisiatif DPR RI yang pembahasannya dilakukan secara lintas sek toral dengan beberapa kementerian, dengan leading sektor dari Kementerian Kehutanan. Selama ini sebetulnya sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun, UU ini dinilai hanya mengatur air di permukaan (blue water). Sementara, UU KTA yang baru disahkan ini, mengatur lebih khusus pada prilaku konservasi tanah dan air yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam konsteks kesuburan tanah. Dan UU ini tentu mengikat semua kalangan, tidak saja pemerintah dan masyarakat, tapi juga pihak swasta. UU ini sendiri sejalan dengan kesepakatan hasil Konvensi PBB tentang Penanggulangan Penggurunan/ degradasi lahan yang ditetapkan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 dan dimantapkan pada KTT Bumi di Johanesburg 2002, serta KTT Rio+20 di Rio Janeiro 2012,” imbuh Ibnu. Konservasi tanah dan air yang selama ini dilakukan belum sistematis dan terintegrasi dengan baik. Bahkan, teknik dan metode yang salah

14. UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disahkan DPR 24 September 2014 adalah UU tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 dan merupakan usul inisiatif DPR. Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan agar penyelenggaraan peternakan d a n ke s e h at a n h e w a n d a p at mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan terkait dengan pemasukan benih, bibit, bakalan, dan ternak ruminansia indukan, serta pencegahan penyakit hewan belum mencapai hasil yang optimal. DPR minta kepada pemerintah untuk segera mensosialisasikan UU ini dan segera menerbitkan empat Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan UU ini. 15. UU tentang Pencarian dan Pertolongan UU tentang Pencarian dan Pertolongan merupakan UU Ini siatif DPR. UU ini mengandung makna pencarian dan pertolongan

Didalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan negara bertanggung jawab menyusun rencana induk pertolongan, SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, ataupun terkait kerjasama internasional. Penyelenggaran operasi penca rian dan pertolongan dilakukan terhadap berbagai kecelakaan kapa baik laut, udara, ataupun bencana tanggap darurat dan kondisi yang membahayakan manusia serta siaga pertolongan. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan SDM di bidang pencarian dan pertolongan guna mewujudkan SDM yang profesional, disiplin, berintegrit as melalui pendidikan dan pelatihan serta kompetensi yang ada. Pemerintah harus membentuk badan nasional pencarian dan pertolongan yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian dan bertanggung jawab kepada presiden. UU yang disahkan Dewan 16 September 2014 ini memberikan ruang keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam rangka menyelenggaran pencarian dan pertolongan, perseorangan, kelompok, badan usaha ataupun organisasi kemasyarakatan yang sesuai prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh BASARNAS. 16. UU tentang Perasuransian Rapat Paripurna, Selasa (23/09) menyetujui dan mengesahkan

PARLEMENTARIA


43

LEGISLASI

UU Hak Cipta ini sudah ditunggu banyak pihak, mudah-mudahan keputusan yang diambil dalam rapat paripurna dewan ini menjadi maha karya DPR untuk masyarakat. Salah keputusan penting yang berhasil diambil saat pembahasan UU ini adalah sanksi yang lebih tegas bagi para pelaku pelanggar hak cipta. Dalam kasus pembajakan hak cipta misalnya UU memberikan sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Rancangan Undang-undang Perasuransian menjadi Undangundang. Penyusunan RUU tentang Perasuransian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan industri perasuransian, baik secara nasional maupun global yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume usa ha dan layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penyempurnaan p engatur an dalam UU ini, mencerminkan perhatian dam dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, sekaligus upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, serta penyesuaian terhadap praktik terbaik di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pe ngaturan dan pengawasan industri perasuransian. Pembahasan RUU tentang Per asuransian sudah dimulai pada Oktober 2012, dengan berbagai tahapan pembahasan baik di Panitia Kerja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Pada rapat kerja tanggal 8 Juli 2013 antara Komisi XI dengan Menteri 44

PARLEMENTARIA


Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menter BUMN disepkati Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perasuransian berjumlah 597 DIM dengan rincian 308 DIM tetap, 248 DIM perubahan dan 41 DIM usulan baru. Selanjutnya, pembahasan DIM dilakukan di Panitia Kerja, Tim Musya warah dan Tim Sinkronisasi. Pembahasan dilakukan secara intensif selama 3 kali masa sidang, terhitung sejak 10 Februari 2014 sampai 12 September 2014 Pembahasan yang telah dilakukan telah menghasilkan beberapa perubahan sistematika penulisan RUU, berupa penambahan jumlah pasal, dari sebelumnya 72 pasal, menjadi 92 pasal. Kemudian, dari semula 15 bab, menjadi 18 bab. 17. UU tentang Hak Cipta Rapat Paripurna DPR RI Selasa (16/9) mengesahkan RUU tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Produk legislasi yang sangat dinantikan banyak pihak ini diharapkan menjadi salah satu karya penting dari DPR bagi perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Pemerintah yang diwakili Men kumham Amir Syamsudin menjelaskan bercermin pada negara maju, perlindungan yang memadai pada hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Salah satu keputusan penting adalah jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan lebih lama. Selama hidup penciptanya ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. 18. UU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian UU ini sangat strategis dimana bisa menjadi senjata bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan di pasar global, ialah UU tentang St andardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). DPR banyak melakukan perubahan atas naskah RUU SPK yang diusulkan pemerintah ini. Kehadiran UU ini sangat ditunggu oleh para pelaku usaha, baik ek spor tir maupun importir, terutama pelaku usaha kecil menengah di tanah air. UU ini menjadi proteksi utama dari serbuan produk-produk impor yang bebas masuk ke pasar nasional pada 2015 nanti. Produk-produk imp or y ang t ak b ermutu dan tidak memenuhi standar nasional dilarang masuk. Bahkan, UU ini

sangat strategis untuk membimbing pelaku usaha kecil menengah di Indonesia agar semua produknya memenuhi standar dan punya daya saing di pasar global. Sementara menurut pemerintah, selama ini banyak peraturan me ngenai standardisasi yang bersifat sektoral dan tidak memadai untuk kepentingan nasional. Dengan disahkannya UU ini, semua peraturan terintegrasi dan melindungi semua pelaku, baik konsumen maupun produsen di dalam negeri. Indonesia adalah satu-satunya negara di kelompok G20 yang belum memiliki UU yang mengatur standardisasi. Dengan disahkannya UU SPK ini, tentu menjadi momentum berharga untuk memulai persaingan di pasar global. Selain menjadi payung hukum, UU ini juga akan menstimulasi pelaku UKM untuk meningkatkan mutu produknya dan berani bersaing di era pasar bebas ini. Untuk itu, butuh duku ngan IPTEK agar produk UKM kian berkualitas. 19. UU tentang Panas Bumi Sebagaimana kita ketahui bahwa Kebutuhan Indonesia terhadap energi terus meningkat, namun seiring pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi energi suplai.

Kebutuhan energi di Indonesia masih tergantung energi fosil. Padahal kita ketahui Indonesia dilalui jalur api mulai dari Pulau jawa, Sumatera dan maluku. Dimana potensi energi panas bumi sangat berlimpah bahkan mencapai 229 titik lokasi yang tersebar di Indonesia. 207 MW potensi panas bumi dunia, namun pengembangan panas bumi baru 4.6 persen. UU Panas Bumi ini akan menggantikan UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi. Dengan disahkannya UU ini maka Kebijakan Energi Nasio nal menegaskan pentingnya peran panas bumi dimana kontribusinya

sesuai bauran energi mix yang ha rus mencapai 23 persen dalam tahun 2025. Pasal dan isi terkait UU Panas Bumi meliputi beberapa hal krusial diantaranya perijinan, insentif dan pengelolaan lahan. Pemda berhak bonus produksi dalam pemanfaatan tidak langsung terhadap panas bumi, hal ini menjadi prioritas utama dalam pengelolaan panas bumi. Selain itu, pemanfaatan kawasan hutan untuk panas bumi harus dapat menjaga hutan agar tetap lestari. (sc) foto: iwan armanias, naefurodjie, andri/parle/iw

RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU (PERIODE FEBRUARI – SEPTEMBER 2014) 1.

RUU tentang Perdagangan

2.

RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana. RUU tentang Keinsinyuran.

Pemerintah (Kumulatif Terbuka)

Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 11-2-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 18-2-2014.


Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 18-2-2014.

DPR

RUU tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir). RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.


Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 25-2-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 25-2-2014.

DPR (Kumulatif Terbuka)


3.

4. 5.

6.

Pemerintah

PARLEMENTARIA


45

LEGISLASI

7.

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPR (Kumulatif Terbuka)


8.

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India. RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2013. RUU tentang Kesehatan Jiwa.

DPR (Kumulatif Terbuka) Pemerintah (Kumulatif Terbuka) Pemerintah (Kumulatif Terbuka) DPR

13.

RUU tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki. RUU tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD.

Pemerintah (Kumulatif Terbuka) DPR

14.

RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pemerintah

15.

RUU tentang Panas Bumi

Pemerintah

16.

RUU tentang Hak Cipta (judul Prolegnas: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.

Pemerintah

Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 24-6-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 24-6-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 3-7-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 8-7-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 10-7-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 10-7-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 26-8-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 26-8-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 16-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 16-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 16-9-2014.

9. 10. 11. 12.

17. 18.

DPR

23.

RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement Transoundary Haze Pemerintah Pollution. (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas (Kumulatif Terbuka) Batas). RUU tentang Perasuransian (Judul Prolegnas: RUU ttg Perubahan Pemerintah atas UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian). RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI (judul Prolegnas: DPR Hukum Disiplin Militer). RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun Pemerintah 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( judul DPR Prolegnas:RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.) RUU tentang Keperawatan. DPR

24.

RUU tentang Tenaga Kesehatan.

25.

RUU tentang Jaminan Produk Halal.

DPR

26.

DPR

27.

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. (RUU tambahan Prolegnas 2014) RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pemerintah

28.

RUU tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah

29.

RUU tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemerintah

30.

RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015.

31.

RUU tentang Kelautan.

32.

RUU tentang Perkebunan

DPR

33.

RUU tentang Konservasi Tanah dan Air.

DPR

34.

RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

19. 20. 21. 22.

46

PARLEMENTARIA


Pemerintah

Pemerintah (Kumulatif Terbuka) DPD

Pemerintah

Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 23-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 24-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 24-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 24-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 25-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 25-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 25-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 25-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 25-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 26-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 26-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 29-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 29-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 29-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 29-9-2014. Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 29-9-2014.

FOTO BERITA

Khidmat Suasana Sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Foto: Iwan Armanias

PARLEMENTARIA


47

FOTO BERITA

Tegang Rapat Paripurna pengesahan nama-nama anggota Komisi di AKD berlangsung panas dan hujan interupsi. Foto: Iwan Armanias

48

PARLEMENTARIA


Berbatik Ria Pimpinan Lembaga Tinggi Negara termasuk Ketua DPR Setya Novanto hadiri pelantikan Menteri Kabinet Kerja. Foto: Andri

PARLEMENTARIA


49

FOTO BERITA

50

PARLEMENTARIA


KIAT SEHAT

dr. Naharus Surur, M.Kes Wakil Ketua Baznas. Health Consultant Sehat. Kita sering lupa nikmat sehat ini, baru ingat begitu berharganya nikmat sehat ketika kita jatuh sakit, apalagi sakit yang berat sehingga merenggut kenikmatan yang biasa didapat. Kita ingat ketika masuk rumah sakit atau harus istirahat total di rumah, dimana untuk sementara waktu atau bahkan seterusnya tak bisa beraktivitas dan beribadah. Nabi SAW pernah mensinyalirnya, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang, sebagaimana hadist ini; “ Dari Ibn Abbas R A berkata : telah bersabda Rasulullah SAW : “dua nikmat yang kebanyakan manusia sering lupa dan lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu lapang/luang.” (riwayat Bukhari). Dua asset atau modal yang begitu berharga ini sering disia-siakan oleh kita bersama sebagai manusia modern seperti sekarang ini, dimana di era digital yang serba praktis dan instan yang membuat manusia juga mengharapkan kesehatan bisa didapat dengan mudah dan instan. Seakan-akan kesehatan itu

‘given dari Allah’ tanpa ada usaha dari manusia. Wajarlah bila manusia kemudian mengabaikan nikmat sehat ini. Hidup sehat yang berkelimpahan itu harus direncanakan dan diusahakan/diperjuangkan, sehingga setiap kita harus menyadari betul apa makna dan manfaat hidup sehat. Seperti ungkapan ini,’ To create health, you need a new kind of knowledge, based on a deeper concept of life (Deepak Chopra). Ungkapan tersebut sangat dalam, bila kita ingin mendapatkan kehidupan yang sehat maka tidak sekedar kita harus mengetahui tentang kesehatan yang benar, namun juga harus faham benar tentang konsep kehidupan ini, kenapa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dan untuk apa kita diciptakan?. (QS: 51:56) Mindset Hidup Sehat Kita bersama sudah menyadari tentang apa dan mengapa kita diciptakan Allah SWT dimuka bumi ini, maka kita juga akan menyadari

betapa pentingnya ‘healthy life style’. Hidup sehat harus sudah ter-internalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lagi hanya menjadi slogan dan tema kampanye dalam setiap pemilu ataupun hanya dalam sebuah kebijakan pemerintah, akan tetapi kosong dengan ruh dan maknanya. Kita bersama harus menyadari bahwa hidup sehat itu tidak sekedar mempertahan tubuh supaya tidak sakit, namun harus dimaknai lebih. Indikator hidup sehat harus kita lenkapi, bahwa tubuh sehat adalah tubuh yang mampu berkar ya sepanjang umur/hidup dengan kematian yang tanpa menyusahkan pihak keluarga. Hidup sehat yang hakiki harus mampu mengantarkan manusia hidup produktif sepanjang usia dan sehat selalu sepanjang hidup, sebagaimana dicontohkan oleh R as u l u l l a h . B e g i t u p u l a p o l a hidup sehat yang dilakukan oleh orang-orang pedalaman Jepang d a n T i o n g ko k , t e l a h m a m p u mengant arkan har apan hidup panjang sampai 90 sd 100 tahun.

PARLEMENTARIA


51

KIAT SEHAT

Namun bukan saja orang-orang lama dan hidup dip e dalaman yang bisa hidup panjang dan tetap produktif sepanjang umurnya. Ada Pablo Picassao yang tetap berkarya dalam dunia ar tistknya di usia 90 tahun, dr Hiromi Shinya MD hampir 80 tahun tetap praktek dan produktif menulis, dan tentu banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hidup sehat dengan harapan hidup yang panjang adalah sebuah kondisi yang bisa kita wujudkan bersama dimasa ke depan. Dengan catatan, kita harus mau dan mampu menerapakan pola hidup sehat sepanjang hidup kita ditengah gempuran iklan-iklan yang menyesatkan dari industri makanan dan obat-obatan. Kesadaran akan hidup sehat, menyadarkan kita tentang apa yang kita makan dan minum itu harus disesuaikan dengan kebutuhan fisiologis tubuh kita. Bukan sekedar melampiaskan selera yang hakekatnya itu hanya di mulut saja. Juga sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan dan gaya hidup kita sehari-hari. Hidup Sehat Tanggung Jawab Individu Ada kesalahan berpikir selama ini, bahwa sehat dan sakit itu bukan menjadi tanggung jawab masingmasin g or an g, namun s er in g dialihkan ke petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat, petugas 52

PARLEMENTARIA


kesling ahli gizi dll). Apa akibat dari pola pikir seperti ini bagi kesehatan kita bersama? Seolah-olah sehat dan tidaknya kita tergantung pada orang lain. Orang sering bersandar penuh (100%) kepada dokter ketika sakit, tentunya setelah bersandar kepada Allah SWT. Hal ini mengakibatkan petugas kesehatan begitu semenamena mengambil alih pemulihan kesehatan pasien. Pasien lupa bahwa tubuhnya adalah melekat dengan dirinya, sehingga sehat dan sakit sesungguhnya tergantung dirinya. Walaupun, dokter telah memberikan obat yang terbaik, tapi kalau pasien abai terhadap tanggung-jawabnya maka terapi tersebut akan sia-sia. Bilamana mulai saat ini, kita menyasadari bahwa sesungguhnya sehat-sakit itu sangat tergantung pada masingmasing individu kita. Pihak-pihak diluar kita adalah hanya bersifat suppor ter saja, namun pelaku atau pemain utama penentu hidup sehat itu ya kita sendiri. Oleh sebab itu, kesadaran dan pemahaman tentang urgensi hidup sehat harus selalu di upgrade dari waktu ke waktu. Kita harus terbuka dengan perkembangan ilmu kesehatan modern, jangan sampai kita berpegang dengan mitos-mitos kesehatan yang sudah melegenda dari masa ke masa selama ini. Walaupun mitos tersebut adalah salah kaprah terhadap ilmu kedokteran dan kesehatan.

Banyak kesalahan dalam pola makan dan minum yang diakibatkan o l eh k arena b er p e gan g p ada teori lama tentang gizi sebagai contohnya. Yang menjadi dasar kita bertindak bukan sekedar ini atas saran dokter dan petugas kesehatan lainya, namun atas kesadaran diri dengan berbasis pengetahuan yang memadai tentang kesehatan. Di era digital seperti ini, sudah tidak ada lagi monopoli ilmu apapun oleh suatu profesi apapun termasuk ilmu kesehatan. Setiap orang dengan mudahny a bis a m endap atkan pengetahuan apapun melalui buku dan internet. Kewajiban kita masingmasing adalah membuka dan mengakses ilmu pengetahuan yang begitu banyak dan luas tersebut. Fungsi dokter masa depan itu sebagai mediator dan fasilitator, bukan lagi sebagai pihak satusatunya yang paling otoritatatif dalam menyembuhkan pasiennya. Sebagaimana ungkapan dibawah ini; ‘the doctor of the future will give no medicine, but will interest his patient in the care of the human frame, in diet and in the cause and prevention of disease ( Thomas Alva Edison). Ada dua reposisi yang harus dilakukan, pertama oleh dokter / tenaga kesehatan di satu sisi dan kedua pasien disisi yang lain. Bagi dokter/tenaga kesehatan harus merubah peran yang selama ini begitu dominan dalam memegang otoritas penyembuhan menuju p e r an f asilit asi dan m e diasi. P asien dijadikan subyek at au par tner dalam menyembuhkan suatu p eny ak it. Per an pasien juga mengalami pergeseran yang sebelumnya menjadi obyek dokter/ tenaga kesehatan bergeser menjadi partner dokter. Perubahan peran ini mengakibatkan perubahan tanggung-jawab penyembuhan tidak lagi ditangan dokter/tenaga kesehatan sepenuhnya, namun ‘ take ownership your body’ atas kesembuhan penyakit. Wallahu a’lam (*/iky)

Setya Novanto

From Nobody To Somebody Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan untuk menjadi “Seseorang”. Dengan kejujuran, keuletan, kegigihan dan doa, semua kerikil kehidupan berhasil dilaluinya. Apa saja kerikil yang dimaksud dan bagaimana perjalanan hidup Ketua DPR RI, Setya Novanto, berikut kisah yang disampaikannya kepada Rahayu Setiowati dari Majalah Parlementaria.

PARLEMENTARIA


53

12

November, 59 tahun sil am m e nja di har i yang sangat membahagiakan bagi pasangan R Suwondo Mangunratsongko dan Julia Maria Sulastri. Pasalnya, setelah menunggu Sembilan bulan lebih lamanya, akhirnya putra yang dinantikannya itu hadir ke muka bumi ini. Tangis bahagia dari Julia sekaligus sebagai ungkapan syukur akan kehadiran sang buah hati. Dan sebagaimana bulan kelahirannya, November, keduanya pun sepakat menamai putranya dengan mengambil bulan kelahirannya tersebut,Novanto, tepatnya Setya Novanto. Masa kecil Novanto tak berbeda d e n g an d e l ap an s au d ar any a, kedua orangtua selain menerapkan pentingnya sekolah dan kebersamaan diantara saudara. Tak berlebihan jika usai sekolah, Novanto membantu sang ibu berjualan kue. Sama sekali tidak ada waktu bermain untuk dirinya. Semua itu

54

PARLEMENTARIA


dilakoni dengan ikhlas. Sayangnya kebersamaan itu terenggut, tatkala menerima kenyataan perpisahan kedua orangtuanya. Penderitaan pun bertambah. Pasalnya sang bunda memboyong kesembilan anaknya ke Jakarta. Kejamnya Ibukota sangat dirasakan Novanto. Betapa tidak, biaya hidup yang tidak murah di kota metropolis ini membuat sang bunda dan anak-anaknya harus memeras keringat dan memutar otak demi bisa menyambung hidup. Seusai pulang sekolah, Novanto langsung menanggalkan seragamnya. Ia langsung menjajakan kue kering dari satu kampung ke kampung lainny a. S ore hari menjelang Magrib, Novanto sudah tiba kembali ke rumah. Usai mandi, tak lupa ia bergegas mengambil buku pelajaran yang akan dipelajari keesokan harinya. Tak berlebihan jika di kelas ia sudah lebih dulu tahu tentang pelajaran yang akan dibahasnya itu.

“Uang hasil jualan kue selain saya berikan ke ibu saya untuk tambah menyambung hidup, juga saya tabung. Saya yakin dengan usaha dan doa tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan tidak akan menguji melebihi kemampuan umatnya,” kisah Novanto. Alhasil, Novanto kecil berhasil melanjutkan sekolah ke bangku SMP, bahkan ia berhasil masuk sekolah negeri yakni SMPN 73 Tebet, Jakar t a Selat an. Meski sudah beranjak remaja, namun ia tak malu untuk tetap melakoni rutinitas lamanya, berjualan kue ker in g. B aginy a “p er juan gan ” belum berakhir, selagi nafas masih menderu. Hingga kemudian singkat cerita Novanto berhasil meluluskan sekolah hingga SMA. Hijrah Ke Kota Pahlawan Lulus SMA, jika pemuda daerah ingin merantau ke ibukota

vanto berjualan beras dan madu di pasar Keputran, Surabaya. Usai kumandang Adzan Shubuh Novanto berangkat ke Pasar Wonokromo Surabaya untuk menunggu orangorang desa yang membawa beras dan madu. Ia kemudian membelinya untuk dijual kembali di Pasar Keputran, Surabaya. Hasil keuntungan menjual beras dan madu itulah yang akhirnya bisa digunakan sebagai penyambung hidup plus memenuhi kebutuhan lainya. Bukan Novanto namanya kalau sudah puas dengan kondisinya saat itu. “Untuk bisa merubah nasib, saya harus kuliah,” pikirnya. Alhasil ia pun memutar otak mencari peruntungan lainnya yang lebih “menjanjikan” untuk bisa membiayai perkuliahannya kelak. Suatu hari salah seorang teman melihat ajang pencarian bakat dalam bidang modeling. Teman itu kemudian langsung mendorong Novanto untuk mengikuti audisi ajang tersebut. Awalnya ia ragu mengamini permintaan temannya, namun karena dorongan teman begitu kuat ditambah dengan keinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih, Novanto pun akhirnya nekat mengikuti ajang tersebut.

guna mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, Novanto malah sebaliknya. Berbekal ijazah SMA yang baru saja dimilikinya, Novanto pamit kepada sang bunda untuk hijah ke Surabaya. Awalnya, sangat berat bagi sang bunda untuk melepas putranya. Namun melihat tekad sang putra yang begitu kuat untuk dapat mengadu nasib di Kota Pahlawan, sang bunda pun tak kuasa menampik keinginan Novanto. “Restu, dan doa dari ibu itulah yang kemudian memantapkan tekad saya untuk merubah nasib di Surabaya. Saya memilih Surabaya karena di Jakarta sangat sulit bagi lulusan SMA seperti saya ketika itu

untuk mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan diri. Paling-paling di Jakarta saya menjadi buruh pabrik atau kuli bangunan,” ungkapnya. Sayangnya, kenyataan tak seindah harapan. Alih-alih ingin merubah nasib, di Surabaya Novanto malah belum jua mendapat pekerjaan. Sementara itu tabungan dan perbekalan sudah semakin menipis. Namun, ia tak ingin cepat-cepat berputus asa. “Ketika satu pintu tertutup, maka pintu lainnya akan terbuka lebar,” pikir Novanto ketika itu. Dari sana ia bertekad pantang kembali ke Ibukota sebelum berhasil. Demi menyambung hidup, No

Meski belum memiliki pengalaman di bidang modeling, namun dengan tekad mendapatkan penghasilan lebih, Novanto yang awalnya hanya sekedar iseng-iseng mengikuti ajang tersebut malah terlihat cukup serius mengikutinya. Bak model profesional, Novanto yang memiliki wajah menarik dan kharismatik itu tak ragu berlenggak-lenggok di atas catwalk, padahal itu merupakan kesempatan pertamanya berlaga bak peragawan. Dewi for tuna agaknya mulai mendekatinya. Ia dinyatakan lolos audisi tersebut. Ia pun bergabung dalam agensi model, FIT dan CHIC namanya. Bahkan tahun 1976 ia dinobatkan menjadi Pria Tampan Se-Surabaya. Wajah Novanto pun semakin dikenal luas, tak hanya itu pundi-pundi rupiah pun mulai dihasilkan Novanto melalui profesi barunya sebagai peragawan.

PARLEMENTARIA


55

Sukses Sebagai Usahawan Sedikit demi sedikit semua itu ia kumpulkan sebagai tambahan modal usaha plus mewujudkan keinginan lamanya,melanjutkan kuliah. Berbekal pengalamannya bergabung dalam sebuah agency model, public speaking Novanto pun semakin terasah. Sampai kemudian ia bergabung dalam sebuah perusahaan distributor mobil. Novanto pun menjalani pekerjaan barunya sebagai marketing. “Entah kenapa oleh manager, saya dipercaya sebagai kepala penjualan mobil di seluruh Indonesia bagian T imur. A ngka p enjualan s ay a memang mencapai target yang telah ditetapkan, tapi sebenarnya temanteman saya juga demikian. Akhirnya saya hanya bisa berucap syukur Alhamdulillah atas kepercayaan tersebut,” ujar Novanto. Dari hasil jerih payahnya itu, pelan tapi pasti penghasilan Novanto pun meningkat. Ia tidak hanya dapat 56

PARLEMENTARIA


memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di Surabaya, lebih dari itu Novanto pun mulai bisa membantu sang bunda bersama ke delapan anak-anaknya yang lain di Ibukota. Senang dan bangga dirasakan sang bunda akan keberhasilan sang putra. Namun tentu kebahagian sese orang bukan hanya dilihat dari materi. Novanto rindu kebersamaan dengan sang bunda dan saudarasaudaranya yang lain. Ia teringat akan peribahasa jawa “Mangan ora mangan asal kumpul”. Usai berhasil meraih gelar Sarjana Muda

dari jurusan Akuntansi Universitas Widyamandala, Surabaya, Novanto memutuskan diri untuk kembali ke Jakarta, berkumpul bersama bunda dan kedelapan saudaranya Setibanya di ibukota Novanto memang sempat berkumpul bersama sang bunda dan keluarganya. Tapi itu tidak berlangsung lama, untuk meringankan beban ibunya ia memilih tinggal di rumah sahabatnya

yang bernasib jauh lebih beruntung dibanding dirinya, Hayono Isman. Di rumah yang terletak di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat itu meski tidak diminta namun ia tak segansegan membantu mengerjakan pekerjaan rumah, mulai dari mengurus kebun, menyapu, mengepel, hingga mencuci mobil. “Saya tahu dirilah hidup di ru mah orang, jadi saya tidak malu membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Namun sebenarnya disini saya banyak belajar berbagai hal saat berdiskusi dengan teman-teman, mulai dari wacana kenegaraan

sampai masalah akar rumput atau rakyat biasa seperti saya,” ungkap Novanto. Siapa sangka jika diskusi yang sekedar pengisi waktu luang bersama teman-temanya itu malah makin menambah semangatnya untuk mewujudkan mimpinya menjadi orang sukses. Dari sana tekad Novanto untuk terus melanjutkan pendidikan akademisnya semakin

bulat. Berbekal penghasilannya di Surabaya, ia masuk Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Melanjutkan perkuliahan artinya semakin mendekatkan dirinya dengan kata “sukses”. Ia tentu bangga dan senang dengan langkah yang telah diambilnya itu. Namun disisi lain, jantungnya pun mulai berdegup kencang tatkala melihat kenyataan tabungannya terkuras untuk membiayai perkuliahannya. Ia pun kembali memutar otak untuk dapat kembali mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

Ide pun muncul, ia merintis bisnis foto kopian. Kalau anda berpikiran ia membuka kios foto kopian, itu salah besar. Karena pastinya ia tidak memiliki modal untuk hal tersebut. ia membeli buku-buku kuliah yang mahal, lalu difoto kopi dan hasil kopiannya ia dijual kepada temanteman di kampusnya. Tidak hanya itu, ia juga menitipkan beberapa barang dagangannya ke kantin kampus. Keuntungan itu digunakannya

PARLEMENTARIA


57

untuk membeli dagangan lainnya, sambil membiayai perkuliahannya. Hingga kemudian ia berkenalan dengan ayah salah seorang temannya. Ayah temannya itu meminta Novanto untuk mengembangkan bisnis SPBU disekitar Cikokol, Tangerang miliknya. Disinilah jiwa bisnis Novanto kian terasah. Berkat kejujuran dan keuletannya, SPBU tersebut berkembang menjadi besar. Bukan manusia namanya jika sudah puas dengan kondisi yang ada. Selain mengelola SPBU tersebut, Novanto bersama beberapa temannya mulai mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang peternakan. Disinilah ia mulai mengenal jasa bank. Ia mengajukan kredit untuk perluasan usahanya. Ia berhasil mendapatkan order pengadaan bahan baku kertas untuk salah satu pabrik kertas di Padalarang, Jawa barat. Tak lama berselang ia mulai m e mb an gun p e r us ahan y an g bergerak di bidang transportasi dan perdagangan. Berkat sentuhan “tangan emas” Novanto lagi-lagi usaha tersebut membuahkan hasil. Hingga kemudian kesuksesan demi kesuksesan pun berhasil diraihnya. 58

PARLEMENTARIA


K ini s e juml ah p e r us ah aan di berbagai bidang, baik perhotelan, biro perjalanan dan lain sebagainya tercatat sebagai miliknya. Tentu semua itu tak semudah membalikkan telapak tangan. “Perlu usaha, kerja keras, kegigihan, keuletan dan tentu doa,” tegas Novanto. Karir Politik Sukses menjadi pengusaha de ngan menyerap ratusan tenaga kerja tentu sebuah prestasi tersendiri. Ia tidak hanya membantu peme rintah mengatasi tingginya angka pengangguran. Lebih dari itu ia juga telah menyelamatkan ratusan bahkan ribuan anak bangsa dari kemiskinan dan keterbelakangan. Meski demikian, ia masih merasa belum berbuat banyak untuk nege ri ini. Oleh karenanya, ia bertekad untuk bisa membangun bangsa ini dengan ikut menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat. Atas dasar itulah ia masuk dalam sebuah partai politik. Ia menjadikan Golkar sebagai kendaraan untuk bisa mencapai tujuan utamanya, membangun bangsa. “Sebelum masuk Golkar, saya terlebih dahulu bergabung dengan organisasi Bahumas Kosgoro dan PPK Kosgoro. Baru kemudian

menjadi kader dan masuk dalam dewan kepengurusan Partai Golkar,” ujar Novanto. Lewat Partai Golkar itu jualah akhirnya Novanto terpilih menjadi wakil rakyat selama tiga periode secara berturut-turut. Disini, Novanto berusaha untuk menyuarakan aspirasi masyarakat tidak hanya yang berada di Dapil (daerah pemilihan) nya, NTT melainkan juga aspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tepat di peringatan hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2014 kemarin, Setya Novanto secara aklamasi terpilih menjadi Ketua DPR RI yang baru. Menjadi ketua DPR tentu bukan akhir dari perjuangan No vanto, setelah itu sederet tugas harus diemban dan dijalankannya. Jika ada peribahasa yang mengatakan “condong yang akan menongkat, rebak yang akan menegak ” (Pemimpin yang akan membantu atau menjaga rakyatnya jika ada kesusahan yang menimpa rakyatnya) itulah prinsip yang akan selalu dipegangnya dalam berpolitik dan bernegara. Alhasil, ke depan ia terus berharap dukungan dan bantuan dari seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjalankan prinsip hidupnya tersebut.(Ayu) foto: iwan armanias, naefur odjie, dok. pri/parle/iw

KUNJUNGAN KERJA

Tidak Boleh Lengah, Melawan Narkoba

N

arkoba telah menjadi bahaya nyata bagi bangsa. BNN memperkirakan pada t ahun 2015 nanti pengguna narkoba di Indonesia akan meningkat mencapai 5,1 juta orang, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya 4,7 juta. Data yang lebih memprihatinkan adalah lima ribu pengguna ternyata murid SD. Fakta itulah yang membuat Komisi III DPR RI menjadikan pengawasan terhadap perang melawan narkoba menjadi prioritas. Sejumlah agenda kunjungan lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dilakukan komisi yang membidangi masalah hukum dan HAM ini yaitu ke Pontianak, Yogyakarta dan Makasar. Ketika genderang perang sedang ditabuh, publik dikejutkan dengan informasi seorang perwira mene ngah di Polda Kalbar AKBP IED bermain mata dengan para bandar dan pengedar narkoba. Para wakil rakyat di Senayan jelas prihatin karena ka-

sus ini seperti pagar makan tana man. Komisi III memberi perhatian serius, penyelesaian perkara ini dipandang penting ditengah pembenahan yang dilakukan Korps Bhayangkara ini. “Kunjungan spesifik kita ini diantaranya ingin mengetahui penanganan narkoba di Polda Kalbar dan yang paling jadi sorotan adalah kasus AKBP EID. Kita datang dalam menjalankan fungsi pengawasan, kalau mengenai penyidikan kita tidak mencampuri, itu wilayahnya Kapolda,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi III Aziz Syamsudin di Kantor Polda Kalbar, Pontianak, beberapa waktu lalu. Ia menambahkan kasus ini merupakan tantangan tersendiri bagi Polda Kalbar karena memeriksa anggotanya sendiri. Sejauh ini menurut Aziz yang juga Wakil Ketua Komisi III penanganan kasus sudah berjalan cukup baik. “Kita akan terus mengawasi sampai kasus ini tuntas, kita tidak boleh le ngah dalam penanganan narkoba,” tekannya.

Sementara itu dalam penjelasannya Kapolda Kalbar Brigjen Pol. Arief Sulistyanto menyebut akan bertindak tegas mengungkap kasus yang menjadi isu nasional terutama setelah AKBP IEP ditangkap Polisi Malaysia di Kutching. Dalam pertemuan tersebut ia juga mengumumkan informasi terbaru telah ditangkapnya istri yang bersangkutan karena diduga ikut berperan. “Kami telah menangkap Titi istri AKBP IEP yang diduga ikut berperan, indikasi kuat kasus pencucian uang terkait narkoba. Saya rasa ini juga informasi yang paling ditunggu rekanrekan media,” kata Kapolda dalam pertemuan dengan anggota Komisi III yang juga terbuka untuk kalangan media ini. Ia juga menyebut keterkaitan AKBP IEP dengan kasus penyalahgunaan wewenang penggelapan barang bukti narkoba. “Kasus ini merupakan pukulan bagi kami di Kalbar, saya sendiri sudah melapor ke Kapolri dan menyatakan siap mundur apabila

PARLEMENTARIA


59

KUNJUNGAN KERJA

dianggap gagal. Tapi perintah beliau minta kasus ini harus diungkap sampai tuntas,” demikian Arief. Tinjau Balai Rehabilitasi Selain ke Provinsi Kalbar, Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI melakukan peninjauan ke Balai Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkoba, BNN, Baddoka, di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Tim, Andi Rio Idris Padjalangi menjelaskan peninjauan ini untuk melihat secara langsung terhadap kesiapan dan kapasit as pusat rehabilitasi narkoba yang saat ini menjadi stategi utama BNN dan aparat penegak hukum dalam menangani penyalaguna narkoba (bukan pengedar). Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengawasi permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan mengurangi angka kejahatan narkoba. “Program rehabilitasi untuk penya lahguna dan pecandu narkoba dapat mengurangi over kapasitas lapas dan penegakan hukum yang menghabiskan biaya perkara de ngan output yang tidak seimbang,” katanya. Andi Rio menambahkan pecandu narkotika dapat dikatakan adalah orang yang telah mengalami ketegantungan pada narkotika, yang sejatinya perlu mendapat perlakuan khusus agar mereka terlepas dari ketergantungan narkotika yang merusak generasi bangsa. “Upaya yang harus ditempuh pemerintah untuk menekan angka pecandu narkotika adalah dengan merehabilitasi para penandu narkotika melalui rekomendasi dari BNN,” tegasnya. Lapas Narkotika Modern Sejak awal Lapas Narkotika II A Yogyakarta akan dijadikan lapas model, percontohan modern. Oleh karena itu perlu ada kerjasama proaktif antara Kemenkumham, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dengan Pemerintah Daerah setempat dalam membangun pola kerja dan pelaksanaan program rehabilitasi yang terwujud secara 60

PARLEMENTARIA


fisik dalam sistem yang efektif. Ini yang menjadi fokus perhatian Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR ke Lapas Narkotika Kelas II A, Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta, barubaru ini. Seusai melakukan inspeksi ke sejumlah sel, Ketua Tim Harr y Witjaksono mengemukakan penanganan rehabilitasi warga binaan pengguna narkoba masih tidak maksimal secara kualitas maupun kuantitas. “ Saya lihat secara keseluruhan masih seperti lapas umum biasa, seharusnya Lapas Narkotika didesain sekaligus sebagai tempat rehabilitasi, baik model bangunan maupun lokasi yang seharusnya khusus, sehingga dapat dilakukan upaya yang paling efektif dalam program rehabilitasi tersebut” ujarnya. Sement ar a itu Anggot a T im Kunjungan Spesifik Dodi Reza Alex Noerdin mempertanyakan sinergi kerjasama yang dijalin pihak lapas dengan aparat hukum lain dan pemerintah daerah. “Seberapa jauh Pemda DIY ikut serta membantu dalam pemberantasan narkoba? Dan seharusnya antara pengedar, importir, dan penderita narkoba di dalam lapas harus dipisah. Software nya dari Kemenkumham dan BNNP untuk menangani hal ini apakah sudah ada? Inilah yang harus

dikembangkan,” tegas Dodi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Endang Sudirman menjelaskan lapas narkotika ini diharapkan sejak awal menjadi lapas modern yang merupakan lapas model dan menjadi pusat rehabilitasi terhadap para penderita korban narkotika. Akan tetapi dalam perkembangannya sejumlah kendala menghadang. “Kendala yang dihadapi adalah fasilitas yang mi nim, tidak memenuhi syarat. Fasilitas kesehatan yang tidak ada tahun ini sehingga kami berharap ada dukungan dari fasilitas anggaran agar keinginan menjadikan Lapas Narkotika II A menjadi lapas model. Keterbatasan itu membuat pembatasan napi pengedar, pemakai, dan korban narkotika tidak berjalan,” ungkapnya. Bagi Harr y sejumlah temuan lapangan akan menjadi catatan penting Komisi III dan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan pemerintah. Ia menekankan para pelaku tindak kejahatan narkoba memang selalu punya jurus baru untuk berkelit, tantangan di lapangan juga semakin rumit. Namun aparat dan masyarakat tidak boleh kalah. Dengan kerja sama selalu ada cara memenangkan perang melawan narkoba. (iky/as/ry)

KONSENTRASI DI PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN

D

i penghujung masa jabatan DPR periode 20 0 9 -2014, bukan berarti kinerja seluruh Anggota Dewan menurun. Justru, tiga fungsi DPR semakin dimaksimalkan. Tak terkecuali Komisi IV DPR. Komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan serta pangan ini pun melakukan kunjungan kerja spesifik ke tiga daerah untuk meninjau kondisi pertanian dan bidang kerja lainnya. Satu tim Komisi IV yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, paling awal berangkat menuju Padang, Sumatera Barat. Tim ini bertolak dari Jakarta pada

Kamis, (28/08) lalu. Tak lama setelah itu, dengan masih dipimpin Herman Khaeron, Tim Kunker Komisi IV mengunjungi Malang, Jawa Timur pada Kamis (18/09). Berselang satu minggu kemudian, Jumat (5/09), Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam memimpin kunjungan kerja ke Tomohon, Sulawesi Utara. Di Padang, Komisi IV meninjau karamba budi daya ikan air tawar di Danau Maninjau yang bulan Agustus lalu terkena musibah upwelling atau umbalan massa air yang menyebabkan 450 ton ikan mati. Sejumlah langkah perlu dilakukan agar bencana seperti ini bisa diantisipasi dan kerugian bisa ditekan.

“Fenomena upwelling di Danau Maninjau ini biasa, tapi jangan dianggap hal biasa karena telah mengakibatkan banyak kerugian. Bagi Komisi I V ini adalah hal serius, sehingga kami mendorong pemerintah bekerja sama dengan p e m d a m e n ce g a h i n i t e r j a d i kembali,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV Herman Khaeron di Maninjau, Sumbar, Kamis (28/08). Politisi FP Demokrat ini mengaku prihatin karena dalam tahun ini bencana sudah terjadi sebanyak tiga kali mengakibatkan kerugian puluhan miliar rupiah. Pemerintah perlu mengambil langkah karena kasus seperti ini terjadi tidak hanya di Maninjau tetapi juga disejumlah

PARLEMENTARIA


61

KUNJUNGAN KERJA

danau lain di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, anggot a tim Kunjungan Kerja Komisi IV Anak Agung Jelantik mengingatkan agar usaha budi daya disekitar Danau Maninjau agar memprioritaskan penduduk setempat. Masyarakat yang berusaha di sekitar danau agar bekerja berdasarkan zona yang telah ditetapkan dan tetap menjaga ekosistem. “Kegiatan budi daya ini harus mengutamakan rakyat sekitar. Kalau melibatkan pengusaha dalam luas dan skala tertentu harus memiliki izin usaha perikanan,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Bali ini. Te r k a i t d e n g a n r e n c a n a Pemerint ah Kot a Pariaman, Sumatera Barat untuk membangun dermaga agar dapat membantu kapal nelayan merapat membongkar 62

PARLEMENTARIA


hasil tangkapannya, Komisi IV DPR RI menyambut baik upaya tersebut. Namun pembangunan dermaga di Pantai Pariaman ini dihar ap k an m e milik i b at as an yang jelas dengan objek wisata di kawasan sama. “Perlu batas-batas yang tegas, kalau pelabuhan perikanan bercampur dalam satu lokasi dengan kawasan wisata pengelolaannya akan susah nanti, tumpang tindih,” kat a anggot a T im Kunjungan Spesifik Komisi IV Darizal Basir. Po lit isi P ar t ai D em o k r at ini menyebut dapat memahami pentingnya dermaga bagi para nelayan. Kerusakan terumbu karang bisa dicegah karena jangkar nelayan tidak lagi menghujam ke laut karena kapal sudah bisa ditambatkan di dermaga. Dalam kunjungan ini, Komisi IV

DPR RI juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kotamadya Pariaman, Sumatera Barat untuk membangun kawasan konser vasi penyu. Kebijakan pembangunan yang dipadukan dengan keseimbangan lingkungan dipastikan pada saatnya akan menghasilkan hal positif. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV Sri Hidayati. Ia menyoroti langkah Pemkot Pariaman untuk meredam kebiasaan masyarakat setempat mengkonsumsi telur penyu dengan menyebut telur yang mirip bola pingpong itu bisa bikin impoten. “ I y a s ay a r as a ke p e rc ay aan masyarakat sebelumnya makan telur penyu bagus untuk vitalitas tidak didukung kajian ilmiah juga kan. Lebih baik begitu ya, dari pada penyu punah karena manusia terus memburu telurnya,” tekannya.

Sementara itu Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menjelaskan disamping mengoreksi kepercayaan telur penyu untuk vitalitas, dilakukan pula kebijakan jemput bola membeli telur penyu milik masyarakat Rp3000/butir. Langkah ini cukup berhasil, pada akhirnya secara berkala pemkot melepas tukik ke laut.

dan masukan dari para pakar Universitas Brawijaya, Malang, dalam mengkritisi RUU Perkebunan sangat positif. Satu masalah yang menjadi perhatian adalah lahan. Anton menekankan, sanksi jangan hanya dikenakan kepada rakyat dan pengusaha, tetapi juga harus ada sanksi bagi pejabat-pejabat pemerintah.

“Kawasan konservasi penyu kita cukup luas sampai ke empat pulau yang berhadapan langsung dengan pantai Pariaman sekarang sudah berkembang menjadi kawasan wisata favorit. Masyarakat juga kami ajak melepas anak penyu atau tukik ke laut dan memberikan donasi perkembangan program ini,” jelas Genius Umar.

Kita akan minta analisa harga-harga dasar produksi, kemudian kepemilikan lahan di perkebunan yang sekarang ini 5% oleh bangsa Indonesia, 95% bangsa asing itu akan kita ubah menjadi 30% bangsa asing dan 70% milik bangsa Indonesia,” tegasnya.

Himpun Masukan Tiga RUU Selama kunjungan kerja spesifik di Malang, Komisi IV bertandang ke Universitas Brawijaya, Malang, untuk melakukan konsultasi publik dan jaring pendapat dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam mencakup tiga Rancangan Undang-Undang, meliputi RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Kelautan dan RUU tentang Konservasi Tanah dan Air.

“ Masih bany ak p erkebunan perkebunan terutama BUMN-BUMN, keuntungan mereka berlebihan tetapi masyarakat sekeliling sangat memprihatinkan kehidupannya.

Kita akan minta analisa hargaharga dasar produksi, kemudian kepemilikan lahan di perkebunan yang sekarang ini 5% oleh bangsa Indonesia, 95% bangs a asing itu akan kita ubah menjadi 30% bangsa asing dan 70% milik bangsa Indonesia,” tegasnya. Terhadap RUU tentang Kelautan, politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa RUU ini sudah diajukan tahun 2003 tetapi sekarang di inisiasi oleh DPD RI. Memang masih sangat kurang bahan-bahannya, terutama masalah pencemaran di laut, pencemaran oleh perang. Terhadap RUU tentang Konservasi Tanah dan Air, DPR mendapatkan masukan bahwa RUU tersebut masih lebih banyak mengatur konservasi tanah ketimbang masalah air. Harusnya berimbang, karena RUU ini mengatur bagaimana kelanjutan tanah dan air kita ini di waktu-waktu yang akan datang. Menanggapi kunjungan Komisi IV, Rektor Universitas Brawijay Bisri menyatakan, konsultasi pulbik dan jaring pendapat dalam bentuk FGD, memberikan wacana yang luar biasa kepada Universitas Brawijaja, Malang, yang memberikan kontribusi dalam perbaikan dan saran terhadap ketiga RUU ini. Bisri berharap kedepannya, DPR bisa

Herman menyatakan, kunjungan ini sebagai proses untuk mencari masukan yang lebih baik, konprehensif, dan berorientasi kepada tiga hal pokok. Pertama, melahirkan sebuah pasalpasal yang afirmatif, kemudian memberikan pengaturan yang lebih konprehensif, lebih memberikan kepastian hukum terhadap siapapun yang tentunya aturan ini dapat bermanfaat bagi para stackholders. Dan yang terakhir undang-undang sektoral yang dihasilkan dapat memberikan satu kepastian hukum pada para pelaku usaha. Usai gelar FGD, Anggota Komisi IV DPR Anthon Sihombing (FP G) m e n g a t a k a n p a n d a n g a n PARLEMENTARIA


63

KUNJUNGAN KERJA

lebih dekat lagi kepada perguruan tinggi untuk mensinergikan pemikiran dari legislatif. “Semoga UU ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, bangsa dan Republik Indonesia,” harapnya. Dorong Petani Sulut Kembangkan Benih Lokal

dengan petani di Tomohon yang sudah menggunakan bibit lokal, daripada menggunakan bibit dari luar daerah. Tapi, ia meminta agar pengembangan terus ditingkatkan, mengingat, persaingan juga semakin ketat.

Sementara itu, di Desa Rurukan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Komisi IV mendorong agar petani dapat mengembangkan benih lokal. Berdasarkan hasil pantauan di Kota Tomohon, Tim Kunker Spesifik Komisi IV menilai kualitas benih local dirasa sudah baik. Benih itu memiliki kandungan air yangs sedikit, sehingga tidak mudah membusuk.

“Penangkar harus terus meningkatkan benih lokal, jangan berhenti di satu titik. Sementara research di tempat lain terus berjalan, maka kita bisa semakin jauh ter tinggal. Sekali kita memproduksi benih, maka harus maju terus. Untuk itu, diperlukan dukungan dari pemerintah untuk memajukan kualiatas dan kuantitas benih lokal di Tomohon, terutama wortel dan bunga krisan putih dan kuning,” harap Siswono.

“Masalah benih, sebaiknya petani meningkatkan kualitas benih lokal saja. Meningat, benih dari luar belum tentu cocok ditanam di

Namun di satu sisi, Tim Kunker Komisi IV mengingatkan Pemprov Sulut untuk memperhatikan tata ruang dan wilayah. Pasalnya, pada

estate ataupun perumahan yang dapat merusak masa depan suatu daerah. Untuk itu, tata ruang dan wilayah harus diprogramkan sebaik mungkin. “ Sekitar 6 bulan lalu di sini (Provinsi Sulut) terjadi banjir, yang sangat merusak dan menyebabkan banyak korban. Hal ini karena alih fungsi hutan menjadi pemukiman, ditambah pohon-pohon di hutan yang dibabat habis. Saya menghimbau kepada masyarakat, agar jangan hanya mementingkan kepentingan sesaat, dan harus memperhitungkan masa depan bangsa,” himbau Ian. Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi IV Mohammad Jafar Hafsah. Ia melihat, selama p erjalanan dari Kot a Manado hingga Kota Tomohon terdapat banyak galian dan perbukitan yang dikeruk tanahnya. Sehingga, selain mengganggu pemandangan, juga berpotensi menyebabkan banjir dan longsor. “ Te r d ap at b any ak g al i an di perbukitan. Ini menyalahi. Hal ini bisa menyebabkan longsor, juga tidak bisa ditanami pohon. Hal ini harus dihindari. Jangan terlalu banyak lahan digali, atau bukit dipangkas. Pemerintah tidak memperhatikan tata ruang dan AMDAL. Pemerintah harus berikan perhatian,” tegas Politisi Demokrat ini.

Tomohon. Benih yang sudah cocok itu ditingkatkan sedemikian rupa, agar menghasilkan produksi yang lebih baik,” ujar Ketua Tim Kunker Komisi IV Ibnu Multazam di Kota Tomohon, Sulut. Hal senada diungkapkan anggot a T im Kunker Sis wono Yudo Husodo. Ia mengaku bangga 64

PARLEMENTARIA


awal tahun ini, sempat terjadi banjir bandang di Manado, termasuk Kota Tomohon. Sehingga, bencana itu tidak terjadi lagi di masa mendatang. Anggota Komisi IV Ian Siagian mengingatkan kepada masyarakat dan L SM harus mengontrol pemerintah, agar lahan pertanian jangan dialih fungsikan menjadi real

Ditemui usai pertemuan, Walikota Tomohon Jimmy F Eman berharap, kunjungan kerja Komisi IV ini dapat meningkatkan produksi hortikultura dan florikutura di Tomohon. Harapan yang sama juga disampaikan para petani setempat. “Kami berharap, Komisi IV dapat m e re ko m e n dasik an ap a y an g menjadi harapan kami kepada pihak terkait, untuk mendapatkan bantuan, baik bantuan teknis maupun bantuan dari sisi pendanaan,” harap Jimmy. (iw,iky,sf)

KOMISI V BUKTIKAN KESUNGGUHAN SERAP ASPIRASI KE DUA DAERAH Membelah dada melihat hati. Peribahasa itulah yang pas untuk mengungkapkan kesungguhan hati Komisi V untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah. Beberapa waktu lalu Komisi V DPR RI mengunjungi Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan Sumedang, Jawa-Barat secara bersamaan guna menampung aspirasi dari mitra kerjanya, termasuk keluhan masyarakat sekitar. Labuhan Bajo, NTT Dalam kunjungan yang dipimpin oleh anggota Komisi V Fary Djemi Francis, para wakil rak yat ini menampung beberapa aspirasi dari b erbagai mitr a kerjanya. Sebut saja penyelesaian bandara K o m o d o , L a b u a n B a j o N T T. Untuk mendukung percepatan penyelesaian bandara yang menjadi satu destinasi wisata yang baru ini, Kementerian Perhubungan m e namb ah at au m e mp e r luas runway (lintasan bandara).

“Kami sudah melihat dan merasakan langsung runway yang ada saat ini masih sangat kurang panjang sehingga hanya bisa digunakan untuk pesawat kecil jenis ATR saja. Padahal dengan menjadikan Pulau Komodo menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia ini, sudah pasti pesawat kecil tidak efektif dalam mendatangkan wisatawan ke daerah ini. Untuk diketahui dalam pesawat yang kami tumpangi sebanyak sembilan puluh persennya adalah turis asing, artinya daerah ini benarbenar telah menjadi daerah tujuan

wisata dunia yang baru,”jelas Tim Kunjungan Kerja, Fary Djemi Francis pada wartawan di Labuhan Bajo, NTT, Rabu (10/9). Fary menambahkan penambahan runway Bandara Komodo, Labuhan Bajo ini sangat diperlukan agar mampu didarati oleh pesawat jenis Boeing 737 yang notabene berukuran besar dan mampu mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi. Selain itu peluasan runway juga semata untuk menghindari terjadinya resiko kecelakaan dalam pendaratan

PARLEMENTARIA


65

KUNJUNGAN KERJA

pesawat. Menurut laporan yang diterimanyadari Ditjen Perhubungan udara, Kementerian Perhubungan, Fary mengatakan bahwa panjang runway Bandara Komodo saat ini 2.150 m X 30 m, sementara luas apron 220 m X 80 m. Selain perpanjangan runway, Komisi V juga meninjau gedung terminal baru yang telah dibangun dari tahun 2012-2014. Disini terlihat beberapa kekurangan yang harus segera diselesaikan,seperti fasilitas penunjang operasional bandara, sebut saja ruang kantor yang masih belum memadai,tractor, flood light dll. Tidak hanya itu Komisi V juga mencermati akses menuju

66

PARLEMENTARIA


bandara,salah satunya dengan rencana pembuatan jalan lingkar yang akan memudahkan masyarakat menuju bandara. Untuk hal tersebut, Kemenhub tengah menyelesaikan pekerjaan pemotongan ob stacle antara bukit kalumpang dan bukit cinta. “Pemotongan obstacle ini tidak hanya bertujuan sebagai akses menuju bandara, namun juga sebagai salah satu pemenuhan standard keselamatan dan keamanan penerbangan, namun pembangunan ini juga seyogyanya tetap mempertimbangkan tata ruang kota atau daerah. Dengan kata lain jangan sampai menimbulkan dampak buruk

bagi warga sekitar, ” ungkap Fery. Pada kesempatan itu Fary yang didampingi anggota Tim Kunker Komisi V lainnya yang terdiri dari Eri ko Sotarduga, Sonny Waplau, Hetifah, Sigit Sosiantomo, Etha Buloh, Nurhasanah ini juga mengunjungi Kampung ujung dan Kampung te ngah yang berada tepat di bibir pantai. Jika gelombang laut pasang, dua kampung ini pun ikut tergerus ombak. Namun sejak Komisi V me nganggarkan pada mitra kerjanya Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun pengamanan Pantai Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, kedua kampong ini dapat dikatakan terbebas dari banjir.

Sumedang, Jawa Barat Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Sumedang, Jawa Barat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin M.Said. Dalam kunjungannya tersebut Muhidin berjanji akan membantu menyelesaikan hak masyarakat korban proyek Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Problem teknis konstruksi sudah 95 persen selesai, sementara problem utamanya, masalah sosial hingga kini belum selesai. “Pada tanggal 22 - 24 September Komisi V akan membicarakan anggaran 2015 dan mendiskusikan dengan KemenPU untuk mencarikan jalan keluar, termasuk masalah Bendungan Jatigede,” ujarnya kepada pers usai mengadakan pertemuan dengan pejabat PU dan Pemda Sumedang, serta wakil masyarakat di lokasi proyek Waduk Jarigede, Kamis 11 September 2014. Selama Rabu - Kamis (10 -11 September 2014) Tim Kunker Spesifik Komisi V yang terdiri dari Roestanto Wahidi, Bambang Sutrisno, Jamaluddin Jafar, A.Bakri dan Andi Muawiyah Ramli ini melakukan peninjauan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (C isum dawu) dan B en dun gan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Ditambahkan politisi dari Fraksi Par tai Gerinda ini selain akan mengantisipasi terjadinya banjir di pemukiman warga, pengamanan pantai berupa bangunan revet ment at au temb ok laut , juga telah dibangun breakwater atau bangunan pemecah gelombang yang bertujuan untuk memininalisir kerusakan dan perbaikan zona pantai dalam kaitan penanggulangan mitigasi bencana. Tidak hanya itu, di wilayah ini juga telah dibangun pelabuhan kecil selain sebagai tempat sandar perahu-perahu warga juga dapat dijadikan fasilitas w ar g a u nt u k b e r k u m p u l d an bermain. (Ayu)

sudah dilaksanakan. Konstruksi fisik waduk telah selesai dan ditargetkan pengisian waduk semula pada April 2014 dan mundur lagi pada September ini. Manfaat Bendungan Jatigede antara lain akan mampu mengairi irigasi seluas 90.000 ha, menghasilkan air baku 3.500 liter/detik, menghasilkan PLTA 110 MW dan pengendalian banjir seluas 14.000 hektar. Problem sosial yang perlu segera diselesaikan menyangkut 11.400 KK terdiri sekitar 25.000 jiwa akan kehilangan perumahan, lahan pendapatan dan mata pencaharian. Jadi lanjut Muhidin, itulah intinya kedatangan Tim Komisi V DPR ke lokasi Waduk Jatigede adalah untuk mengetahui persis apa masalah yang terjadi. Dengan hadirnya para pemangku kepentingan dan melakukan diskusi, dia optimis akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Langkah-langkah konkrit yang akan dibicarakan di antaranya masalah kehutanan, pemukiman, pembebasan lahan, termasuk pembangunan perumahan. Kebetulan masalah ini ada di lingkup tugas Komisi V. “Mari duduk bersama dan setiap masalah akan dibicarakan,” ujarnya lagi.

Ditegaskan politisi Partai Golkar ini, rencana penggenangan Dikatakan Muhidin, berlarutnya yang dilakukan sebaiknya setelah penyelesaian masalah sosial terkait pengosongan. Hak-hak rakyat harus Bendungan Jatigede ini tidak bisa diselesaikan dulu, baru dilakukan dibiarkan, karena seluruh persoalan penggenangan, sebab tujuannya itu tujuannya sangat mulia untuk semua untuk kepentingan rakyat. kesejahteraan rakyat. “Rakyat juga “Boleh digenangi tapi hak-hak rak tidak bisa dirugikan. Karena itu yat diselesaikan,” katanya. rakyat juga harus dicarikan jalan keluar bagaimana hak-hak rakyat Sebagai anggota DPR kata dia, ini bisa diselesaikan dengan baik,” akan mencari jalan keluar bagaimatandas Muhidin. na agar proyek ini selesai. Apalagi Jatigede merupakan target masa Proyek Bendungan Jatigede meru- Kabinet SBY. Tekait dengan hal ini pakan proyek terlama di dunia, diga- dia berharap dikeluarkan Keppres gas oleh Presiden Soekarno tahun sebagai payung hukum untuk men1963 dan disiapkan detail desain cairkan uang negara yang akan dibabendungan 23 tahun kemudian has dengan Kemen PU 22 Septem(1986) dan ditindaklanjuti dengan ber mendatang. DPR akan mendesak beberapa studi dan detail desain. ganti rugi masyarakat yang tergusur Pada tahun 2004 direview kembali proyek Jatigede harus diprirotaskan. hingga akhirnya pembangunan fisik (mp) PARLEMENTARIA


67

SOROTAN

DPR DUKUNG PROGRAM PEMERINTAH PRO RAKYAT Program Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama lima tahun ke depan belum dimulai, namun nyatanya muncul berbagai isu ketakutan bahwa program Jokowi akan dijegal.

K

ekhawatiran tersebut cukup beralasan karena memang lembaga L e gislat if te r p e c ah menjadi dua koalisi besar yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dimotori oleh PDI Perjuangan yang merupakan imbas pertarungan politik pasca Pilpres lalu antara Jokowi dengan Prabowo Cs. Munculnya Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI membuat peta politik semakin menarik. Pasalnya, kehadiran KMP dapat meningkatkan check and balances antara Pemerintah dan Parlemen. 68

PARLEMENTARIA


bekerja di DPR,” ujarnya. D i a m e n am b ah k an , ap ab i l a program pemerintah Jokowi hanya untuk golongan dan kelompok tertentu kita juga akan berikan warning keras. “Kalau program pemerintah hanya untuk golongan dan kelompok tertentu kita akan m en gaw asiny a s e c ar a ket at ,” ujarnya. Fauzih menilai, usulan KMP yang akan merombak 100 UU karena dianggap tidak pro rak yat dan liberal merupakan usul yang bagus. “Kita setuju saja karena memang UU harus pro rakyat,” terangnya. Untuk menunjang itu, terangnya, perlu disupport dari Kesetjenan DPR RI. “Untuk drafting mulai dari awal UU itu dirapikan di Kesetjenan, jadi anggota hanya memberikan masukan agar UU ini rigid dan detail,” katanya.

“ Terbentuknya KMP di DPR RI merupakan penyeimbang atas terbentuknya pemerintahan JokowiJK,” ujar anggota DPR dari Partai Golkar Fadel Muhammad kepada wartawan. Menurut Fadel, indikator program pro rak yat Joko Widodo harus mengacu pada tiga hal, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas, penyediaan lapangan pekerjaan, dan menghilangkan ketimpangan sosial. “Itu sudah jelas sudah ada master plan, kita sudah punya perencanaan blue print sampai 2045. Saya terlibat membuatnya. Itu kita aplikasikan untuk pembangunan ke depan,” jelasnya. Dia menegaskan, apabila program Jokowi dan JK melenceng dari Blue Print yang sudah ada, tidak main-main Golkar bukan hanya ak an m e m b e r i k an k r i t i k t ap i warning yang besar. “Bukan hanya mengkritisi, kita akan memberikan

masukan-masukan, kalau dia tidak mau, kita akan berikan warningwarning politik yang besar pada mereka,” ungkapnya. Sementara anggota DPR dari Partai Hanura Fauzih H. Amro dari Partai Hanura mengatakan, kubukubu yang ada di DPR RI harus berakhir, apalagi anggota DPR baru sudah digodok di Lemhanas soal kebangsaan. “Saya lihat dengan dikuasainya parlemen oleh KMP sementara ek sekutif K IH, dapat menjadi penyeimbang at au check and balance. Jangan sampai ada lagi saling jegal,” harapnya. Menurutnya, teman-teman KIH akan terus memback up program Jokowi yang pro rakyat misalnya swasembada pangan, infrastruktur dan pembangunan tol laut. “Masa program yang pro rakyat ini mau dijegal. Ke depan jangan kubukubuan tetapi sebagai pengawas program pemerintah bisa langsung

Terkait munculnya koalisi di DPR, papar Fauzih, dalam politik tidak ada yang abadi. Kita lihat perkembangan setahun ke depan apakah dinamika politik akan berubah atau tidak. “Kita tahu dulu sempat ada koalisi kebangsaan dan awal pemerintahan juga banyak pertentangan tapi f ak t any a ak hir ny a c air juga,” terangnya. Dia mengharapkan, dapat segera terbangun kerjasama yang baik, karena ekses koalisi ini merupakan akibat efek domino Pilpres. “Semoga ke depan kita bisa melebur menjadi satu,” tandasnya. Sebagai wakil rakyat, ujar Fauzih, dirinya mengharapkan kabinet Jokowi diisi oleh or ang y ang profesional dibidangnya. Disisi lain, program yang ada tidak memuat unsur kapitalisme. “ Yang utama Jokowi harus mengedepankan supremasi hukum, kemudian kedua penghematan dalam semua aspek. Selain itu program harus pro rakyat, sebagai negara maritim, program kelautan dan pertanian itu yang harus diprioritaskan,” ujarnya.

PARLEMENTARIA


69

SOROTAN

SEMBILAN PROGRAM PEMERINTAHAN JOKOWI-JK 6

1

Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji, dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri secara bertahap selama 5 tahun. Program remunerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas sampai ke level daerah.

2

Mensejahterakan desa dengan mengalokasikan dana desa di mana setiap desa rata-rata 1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus dan menjadikan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap.

Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Bantuan dana Rp 10 juta per tahun untuk UMKM/Koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.  

7

Layanan kesehatan gratis rawat jalan/rawat inap dengan Kartu Indonesia Sehat, 6.000 Puskesmas dengan fasilitas rawat inap, serta air bersih untuk seluruh rakyat.

3

8

4

9

M e nin gk at k an an g g ar an p e n an g gul an g an kemiskinan, termasuk memberi subsidi Rp 1 juta setiap bulannya untuk keluarga pra-sejahtera, sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%. Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta hektare sawah. Pembangunan 25 bendungan, 1 juta hektar lahan pertanian baru di luar Jawa. Pendirian Bank Petani dan UMKM serta penguatan Bulog.

5

Perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengelolaan ikan.

Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa. Mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara termasuk petani, nelayan, buruh, termasuk difabel dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar. Menyediakan fasilitas pendidikan yang baik dengan target partisipasi 100% untuk SD, dan 95% untuk tingkat SLTP; mewujudkan kur ikulum berkualitas; menjamin kesejahteraan guru dan meningkatkan tunjangan bagi para guru. Meningkatkan kualitas guru dengan melanjutkan program Sertifikasi guru. (si, as) foto: iwan armanias/ parle/iw

70

PARLEMENTARIA


LIPUTAN KHUSUS

SIDANG KE-VIII ASIA-EUROPE PARLIAMENTARY PARTNERSHIP Peran Parlemen dalam Mendorong Kemitraan Asia-Eropa, Pertumbuhan Berkelanjutan dan Struktur Pemerintahan yang Lebih Kuat

S

idang Asia-Europe Parlia mentary Partnership (ASEP) ke-VIII telah diselenggarakan pada Senin-Selasa (6-7/10/2014) di Roma, Italia. Sidang yang dihadiri oleh 41 negara anggota ASEP dari kawasan Asia dan Eropa ini mengambil tema “The Role of Parlia ments in Fostering Europe - Asia Dialogue, Sustainable Growth and Stronger Governance Structures” (Peran Parlemen dalam Mendorong Kemitraan Asia-Eropa, Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Struktur Pemerintahan Lebih Kuat). Sidang ini diikuti oleh Delegasi P ar l emen dar i ne gar a - ne gar a anggota ASEM - Australia, yaitu Austria, Belgia, Brunei, Cina, Siprus, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Indonesia, Italia, Jepang, Laos , Latvia, Lithuania, Malaysia, M a l t a , M o n g o l i a , M y a n m a r, N o r we gia, P ak is t an, Filip ina, Po lan dia, Por tu gal, R umania, Federasi Rusia, Singapura, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swiss, Thailand, I n g g r i s R ay a, V i e t n am - d an Parlemen Eropa. Dewan Perwakilan Rakyat Repu

blik Indonesia sebagai salah satu anggota ASEP dari kawasan Asia turut berpartisipasi dengan mengirimkan tim delegasi. Delegasi dipimpin oleh Evita Nursanty (F-PDIP), de ngan anggota terdiri dari Jefirstson Richset Riwu Kore (F-PD), Meutya Viada Hafidz (F-PG), dan Vanda Sarundajang (F-PDIP). Sebagaimana diketahui, sidang A SEP merupakan salah satu forum berbagi ide, informasi, dan pengetahuan untuk membangun dan memperkuat kerja sama antar Negara di kawasan Asia dan Eropa. Dalam gelaran sidang kali ini ditekankan dua subtema pada panel yang dilaksanakan secara pararel. Panel pertama membahas Struktur Tata Kelola Ekonomi dan Keuangan (Economic and financial go vernance structures). Setiap negara menyampaikan pandangannya terkait kondisi ekonomi dan keuangan, baik di negaranya masing-masing maupun global. Panel dipimpin oleh Standing Committee Republik Rak yat Tiongkok Hon. Shaohua Zhao dan anggota Parlemen Eropa Hon. Marc Tarabella.

Pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan untuk Uni Eropa dan Asia, namun dengan tantangan yang berbeda. Meskipun Eropa telah membuat langkah-langkah yang luar biasa untuk ke depannya, kebijakan baru harus diadopsi untuk menghindari stagnasi. Sementara itu, p er tumb uhan A sia har us memperoleh kekuatan dalam bulanbulan mendatang. Saat ini, pemulihan ekonomi global lebih lemah dari yang diperkirakan. International Monetary Fund telah menurunkan angka p er tumbuhan ekonomi dunia menjadi sebesar 3,3% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan lima aspek yang saling berkaitan, yakni pertumbuhan ekonomi dunia, ketidakseimbangan neraca global saat ini, pengangguran, harga, investasi. Enam tahun usai memasuki era krisis, Uni Eropa masih berkutat dengan def lasi dan s t agnasi. Sebaliknya, A sia dip erkir akan akan terus mendorong pemulihan global. Hubungan antara Uni Eropa dengan Asia sangatlah penting,

PARLEMENTARIA


71

LIPUTAN KHUSUS

ing (MODEL ASEM), yang diwakili Evita Nursanty didampingi Vanda Sarundajang. Acara ini diselenggarakan pada Kamis (9/10/2014) di Politecnico di Milano Bovisa Campus, Milan. Model ASEM merupakan forum pertemuan yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai ASEM yang lebih mendalam bagi pelajar dari Asia dan Eropa. Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan hasil-hasil dari Sidang ASEP VIII, Delegasi Indonesia juga menjelaskan peran dan kegiatan ASEP dalam menjalin kerja sama antara kawasan Asia dan Eropa, di depan sekitar 120 pelajar yang berasal dari 40 negara anggota ASEM.

mengingat Asia merupakan mitra dagang utama Uni Eropa, dan pada saat yang sama, pertumbuhan masa depan Asia tergantung pada akses ke pasar Uni Eropa. Delegasi Indonesia berkesempatan menyuarakan aspirasi nega r a - negar a b erkembang dalam membangun kewaspadaan terhadap potensi resiko di pasar global diperlukan coordinated regional responses to crisis, kebijakan yang kuat (strong and prudent policies) dari setiap negara untuk menghadapi tantangan jangka menengah dan jangka panjang, dan globally coordinated policy measures untuk mengatasi krisis keuangan global. Selain itu, kerja sama ekonomi regional perlu diperkuat tidak hanya di antara negara berkembang namun juga dengan negara-negara maju guna menciptakan stabilitas makro ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan regional financial arrangement (RFAS) dan penciptaan bilateral safeguard. “Resiko kegagalan untuk mencapai pemulihan ekonomi global harus dihindari. Dalam ASEP, anggota parlemen harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi krisis dengan menciptakan sistem Euro72

PARLEMENTARIA


Asia yang mampu menghadapi krisis. Komitmen dan kebijakan y a n g a d i l u nt u k m e n d u k u n g pertumbuhan jangka menengah dan panjang,” jelas Anggota DPR Jefirstson Richset Riwu Kore. Pembahasan panel kedua adalah Pertumbuhan dan Ketahanan Pa ngan yang Berkelanjutan (Sustain able growth and food security). Pada pembahasan panel dua ini, Delegasi Indonesia diwakili oleh Meutya Viada Hafid, yang bertindak sebagai co-chair mewakili kawasan Asia, didampingi Anggota Parlemen Finlandia Aila Paloniemi, Anggota Senat Italia Lucio Malan. “Indonesia mendukung sepenuhnya upaya untuk meningkatkan kemitraan Asia-Eropa dalam mencapai pertumbuhan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui pembangunan pertanian yang inklusif pada kawasan Asia dan Eropa. Melalui inisiatif sejenis ASEAN Plus Three Emergency Rice Re serve (APTERR) sebagai bentuk kerja sama regional dalam kawasan Asia dan Eropa untuk mencapai keta hanan pangan global,” jelas Meutya. Selain Sidang ASEP, Indonesia juga diundang sebagai pembicara dalam The Model Asia-Europe Meet

Hasilkan Kesepakatan Untuk Dua Wilayah Sidang ASEP VIII menghasilkan Deklarasi tentang “The Role of Par liaments in Fostering Europe - Asia Dialogue, Sustainable Growth and Stronger Governance Structures yang berisi kesepakatan dan harapan dari parlemen di kawasan Asia dan Eropa. Kesepakatan itu antara lain terkait pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi yang bertujuan untuk mengurangi ang ka pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan. Deklarasi ini juga menekankan isu ketahanan pangan yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Delegasi Indonesia mengusulkan perlunya perhatian terhadap isu pengecualian sosial di samping kemiskinan yang timbul dalam krisis dan perhatian khusus terhadap masyarakat lokal yang dirugikan seba gai akibat krisis ekonomi. Pendekatan produksi yang diusulkan oleh Delegasi Indonesia adalah untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Perlu dipertimbangkan juga diversifikasi produksi yang berbasis pola konsumsi masyarakat lokal, mengi ngat bahwa Indonesia berpenduduk lebih dari 250 juta orang dan memi-

liki pola konsumsi yang beragam. Selain itu, Delegasi Indonesia turut menyampaikan posisi Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN terhadap keinginan negara Uni Eropa yang ingin berpartisipasi dalam The East Asia Summit yang semula diusulkan dalam deklarasi. Sidang ini juga menyepakati untuk memperbaharui komitmen Parlemen Anggota ASEP pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB, dimana semua anggota wajib menghindari ancaman pada hubungan internasional dan penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun. Semua pihak harus mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, kepada badan-badan regional, atau cara-cara damai lainnya untuk setiap perselisihan.

pentingnya memperkenalkan kebijakan yang bertujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan serta mempromosikan perdagangan dan investasi mengalir di dua wilayah, memerangi pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif baik di Asia dan di Eropa. Ditekankan pula pentingnya memperkuat peran parlemen dalam mekanisme tata kelola ekonomi internasional saat ini, sehingga membuat lebih transparan, akuntabel dan mampu memenuhi kebutuhan warga. Lingkungan ramah bisnis peraturan juga perlu diciptakan untuk mendukung sosial bisnis, kredit mikro, ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan semua untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai alat yang efektif untuk memperkenalkan model bisnis baru, sehingga menghasilkan sosial secara efisien dan efektif biaya.

menguatkan. Partisipasi sektor swasta dan ke terlibatan masyarakat sipil perlu didorong dalam desain dan implementasi langkah-langkah perlin dungan lingkungan, untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini memberikan kontribusi terhadap perubahan sikap dan membawa pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Pentingnya peran pertanian yang merupakan sektor lapangan kerja terbesar di mayoritas negara berkembang, dan pen tingnya perjanjian pertanian internasional untuk menjamin keamanan pangan dan gizi di tingkat nasional, regional dan global. Untuk tujuan ini, sidang ASEP menegaskan pentingnya untuk bertindak dan segera menangani perubahan iklim, termasuk langkah menuju kesepakatan global yang efektif mengenai perubahan iklim pada tahun 2015. Hal ini mengingat dampak negatif yang cukup besar pada sektor pertanian dan penduduk, guna menjamin pertumbuh an yang berkelanjutan. Saling percaya dan pengertian, serta membina kerjasama multifaset antara negara-negara Asia dan Eropa menjadi kesepakatan terkait hubungan kemitraan di dua wilayah ini. Sidang menggarisbawahi perlunya mempromosikan perdamaian, stabilitas dan keamanan, yang harus sama, transparan, inklusif dan tak terpisahkan.

Terkait dengan tata kelola ekonomi dan keuangan, Sidang ASEP mengakui bahwa ekonomi dan pasar keuangan Eropa dan Asia telah menjadi lebih terintegrasi dan saling bergantung. Ditekankan perlunya institusi regional dan sub-regional untuk fokus pada kebutuhan khusus dari kelompok yang diwakili, dan mempromosikan representasi yang lebih adil negara-negara berkembang. Sidang juga menggarisbawahi

Sidang juga menghasilkan kesepakatan di bidang pertumbuhan yang berkelanjutan dan ketahanan pangan. Seluruh delegasi menyatakan kekhawatirannya tentang keamanan pangan sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang kompleks yang harus ditangani secara global. Mereka percaya bahwa pembangunan berkelanjutan harus diupayakan dalam tiga dimensi yang telah ditetapkan, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang digerakkan secara seimbang dan saling

Sidang menekankan peran forum ASEM sebagai platform penting untuk promosi, kerjasama dan pertukaran pandanngan antara Eropa dan Asia. Pentingnya proses ASEM untuk mencapai pemahaman yang lebih baik antar daerah dengan diperkuatnya politik, ekonomi, sosial-budaya dan kerja sama pendidikan. Dalam perspektif ini ditekankan hubungan antara parlemen Asia dan Eropa melalui forum ASEM. Kesepakatan paling akhir, sidang sepakat bahwa Sidang ASEP ke-IX akan diadakan di Mongolia, di tahun 2016. (sf) foto: eka hindra/parle/hr

PARLEMENTARIA


73

SELEBRITIS

Sosialisasikan Bahasa Isyarat 74

PARLEMENTARIA


D

ari penampilan dan kualitas suara, tidak ada yang berbeda dari penyanyi yang populer di era tahun 80-an ini, cantik dan suara yang sangat prima. Namun, kini disetiap kesempatan Dewi Yull selalu menyisipkan bahasa isyarat saat berkomunikasi. Apa maksud dan tujuannya tersebut? Ikuti kisahnya berikut ini.

pernah membeda-bedakan keempat anaknya tersebut, di beberapa kesempatan Dewi tidak ketinggalan menyertakan anak-anaknya. Bahkan ketika mendiang putri sulungnya, Gisca berkeinginan untuk menjadi model video klipnya, itu pun telah diwujudkannya lewat video klip lagu Putri yang dinyanyikannya sendiri.

Panji pun berhak mendapat fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabel saat belajar, mulai dari penerjemah bahasa isyarat bagi tunarungu dan tuna wicara, tutorial, pendampingan bagi tuna netra, serta kursi roda bagi tuna daksa.

Dewi meyakini bahwa di balik kekurangannya, Allah SWT masih memberikan segala kelebihan pada alm Gisca dan Panji, yang notabene menyandang Tuna Rungu. Bahkan kemampuan Panji dikatakan Dewi melebihi insan pada umumnya. Ya, Panji Surya Putra berhasil masuk ke Jurusan Bahasa Inggris Universitas Brawijaya Malang yang notabene merupakan universitas negeri ternama, melalui jalur seleksi khusus penyandang disabilitas (SKPD).

serangkaian test Panji terpilih masuk Universitas Brawijaya, Malang dengan nilai tertinggi. Bangga dan bahagia pastinya. Bahwa di balik kekurangannya, ada kelebihan yang tidak dimiliki kebanyakan orang umumnya,” papar Dewi Yull.

“Alhamdulillah, setelah melalui

Terimakasih, ucap Dewi Yull sambil membuka telapak tangan yang disentuhkan ke bibir kemudian digerakkan ke depan. Ya, itulah salah satu bahasa Isyarat yang dilakukan Dewi Yull disetiap penampilannya. D i te m u i d i a c ar a p e r p i s ah an Anggota Komisi VIII DPR RI Periode 2009-2014 di hotel Santika, Jakarta wanita bernama lengkap Raden ayu Dewi Pujiati ini lantas menceritakan ikhwal penggunaan bahasa Isyarat tersebut. “ Dua anak saya tuna rungu, oleh karena itu saya ber tekad harus tahu dan mengerti tentang bahasa isyarat. Bahkan kini, anak saya meminta saya untuk ikut mensosialisasikan bahasa isyarat tersebut. Tujuannya tidak lain agar para penyandang tuna rungu dapat mudah berkomunikasi dengan orang lain. Beranjak dari sanalah saya selalu menyisipkan bahasa Isyarat di setiap penampilan saya, walaupun di sekitar saya tidak ada penyandang tuna rungu,” jelas Dewi Yull. Sontak, pengakuan Dewi itu mengundang decak kagum dari para audiens yang sebagian besar merupakan anggota Komisi VIII DPR RI Periode 2009-2014. Ya, kekaguman dari sosok seorang ibu yang gigih memperjuangkan keinginan dan kemajuan putraputrinya yang diberikan keberkahan tersendiri. Bangga Dengan Putra Putrinya Ibu empat orang anak ini mengisahkan, sejak mengetahui kenyataan bahwa dua anaknya menyandang tunarungu, ia tidak pernah malu mengakuinya. Ia tidak

Tidak hanya itu, Panji berhasil meraih nilai terbaik pertama dari 19 peserta lain yang lulus tes tahun ketiga di Universitas Brawijaya Malang. Dari sana, Panji dan temanteman difable lainnya mendapat kesempatan kuliah di universitas tersebut bersama seluruh mahasiswa lain di kelas reguler.

Penyanyi yang pernah mengeluarkan banyak hits, seperti Kau Bukan Dirimu Lagi, Jangan Ada Dusta Diantara Kita ini menambahkan bahwa anak ketiganya itu, Panji sempat bercitacita ingin menjadi dosen atau guru bahasa Inggris untuk para tuna rungu. Sebagai orangtua, ia sangat mendukung keinginan putranya tersebut. Ditambah saat ini kepedulian pemerintah terhadap kaum difable semakin terlihat. Sehingga terbuka luas kesempatan bagi Panji untuk bisa meraih cita-

PARLEMENTARIA


75

SELEBRITIS

Karir Seni Tak berlebih jika Dewi kini me nganggap akan setia dengan dunia seni yang telah membesarkan namanya. Bahkan ia menganggap lewat panggung ke panggung itulah dirinya bisa hidup seperti saat ini. Karirnya di dunia seni berawal ketika tahun 1977 ia menjadi juara ke empat Penyanyi Tingkat Nasional setelah Hetty Koes Endang, Melky Goeslaw/Diana Nasution dan Ira Puspita.

citanya tersebut.

bon lewat sebuah sistem kandas di tengah jalan.

RUU Disabilitas Terkait dengan pengesahan RUU tentang Penyandang Disabilitas yang akan menjadi usulan DPR, Dewi sangat menyambut positif hal tersebut. Pasalnya, RUU tersebut menjadi pay ung hukum y ang kuat untuk memberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas sebagaimana warganegara lainnya. Dengan demikian segala ketidak adilan atau diskriminatif perlakuan yang pernah diterima para difable tidak akan terulang kembali. Berbicara tentang Politik, diakuinya untuk bisa terlibat langsung dalam penentu kebijakan, mau tidak mau dan suka tidak suka setiap orang harus masuk dalam sebuah sistem, baik itu sistem politik maupun sistem pemerintahan. Oleh karena itulah beberapa waktu silam pihaknya sempat masuk menjadi kader salah satu partai politik. Bahkan Dewi sempat dicalonkan menjadi Wakil Walikota Cirebon. Ia konon meraih suara terbanyak kedua saat rapat Tim Pilkada Partai tersebut. Sayangnya, langkahnya terjegal dengan adanya konflik internal partainya sendiri. Keinginannya untuk memajukan kota kelahirannya, Cire76

PARLEMENTARIA


“ B agi s ay a mengab di untuk kota kelahiran saya, Cirebon tidak harus menjadi Walikota atau Wakil Walikota. Dan apa yang sudah terjadi merupakan pelajaran politik yang berharga untuk saya,” aku Dewi ketika itu. Kini, Dewi kerap diminta mengisi acara kampanye Pilkada untuk beberapa tokoh politik.Tidak hanya sekedar menyumbangkan suara emasnya, namun Dewi juga kerap te r jun l an gsun g m e n amp un g aspirasi dan keluhan masyarakat sekitar untuk kemudian disampaikan kepada kandidat kepala daerah yang diusungnya. Meski demikian ia mengaku masih enggan untuk kembali ke panggung politik. “Sepertinya dunia saya bukan di Politik. Saya lebih enjoy di panggung hiburan dan seni tanah air. Walau begitu saya melihat dunia politik Indonesia saat ini telah banyak mengalami kemajuan yang luar biasa. Terutama peluang bagi perempuan untuk ikut berpolitik saat ini terbuka luas dengan ditambahnya kuota perempuan dalam politik,” papar wanita kelahiran Cirebon, 10 Mei 1961.

Dari ajang itu namanya mulai dikenal luas sebagai penyanyi profesional. Bahkan tidak hanya bersenandung, Dewi Yull juga sempat berakting lewat sinetron Losmen dan film Kembang Kertas. Sejak saat itu nama dan wajah Dewi Yull semakin dikenal luas di masyarakat. Bahkan terakhir, duetnya dengan alm Broery Pesolima malah dinobatkan menjadi pasangan duet yang mampu melahirkan lagu-lagu abadi sepanjang masa. Dalam kehidupan pribadi, lewat Titiek Puspa pada tahun 1980 Dewi Yull dipertemukan dengan aktor Ray Sahetapy dalam sebuah syuting film bertajuk GADIS. Dari perkawin an mereka dikaruniai empat orang anak, Gizka Puteri Agustina Sahe tapy, Rama Putra, Panji Surya, Mohammad Raya Sahetapy. Sayangnya, pada tahun 2004 pernikahan keduanya kandas saat Ray berencana menikahi teman kuliahnya Sri Respatini Kusumawati. Dewi sendiri di berbagai kesempatan, termasuk saat perpisahan Komisi VIII Periode 2009-2014 lalu mengungkapkan bahwa dirinya juga sudah tidak sendiri lagi. Sejak beberapa tahun silam, ia telah melepas masa jandanya dengan dinikahkan oleh se sama seniman. “Alhamdulillah sudah lima tahun saya tidak sendiri lagi, saya sudah menikah, suami saya seniman juga, tapi memang belum terpublikasi. Karena biasanya berita baik malah tidak disukai media, sebaliknya be rita buruk malah jadi incaran media,” ungkap Dewi diselingi tawa. (Ayu) foto: rizka/parle/iw

SERBA SERBI PELANTIKAN ANGGOTA DPR Ade Rizki Grogi Tapi Terharu Anggota termuda DPR periode 2014-2019 Ade Rizki Pratama (26), tidak dapat membayangkan dirinya menjadi Pimpinan sementara DPR mendampingi Pimpinan ter tua Popong Otje Djundjunan (76). Kesempatan seperti ini tidak dapat dirasakan oleh semua anggota DPR. “Saya merasa grogi saat memimpin sidang pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 di ruang Rapat paripurna Gedung Nusantara,” ungkapnya belum lama ini. Politisi muda dari Partai Gerindra ini mengaku, pada saat memimpin sidang rasanya tidak karuan, ada rasa bangga, ada rasa gugup juga ada rasa terharu. “ Inilah pengalaman saya yang pertama kali duduk menjadi anggota Dewan termuda yang akan menjadi pengalaman hidup yang sangat berharga. Apalagi bagi saya yang berusia masih cukup muda sudah memimpin sidang paripurna baik sidang DPR maupun MPR,” sebut Ade. Dengan menjadi pimpinan sidang sementara, sekaligus anggota DPR termuda dia berharap, dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda bangsa Indonesia turut aktif dalam membangun bangsa.

Ditunjuk sebagai Pimpinan DPR sementara menurut Ade, diterima pada saat acara gladi resik. Sangat terkejut ketika diberi kepercayaan itu, namun dirinya tidak mungkin menolaknya. “Mau tidak mau saya harus memimpin sidang mendampingi anggota tertua Popong Otje Djundjunan,” pungkas Ade.

Ceu Popong Ingatkan Anggota DPR Tidak Korupsi Salah satu bintang Senayan pada Sidang paripurna saat pemilihan Pimpinan DPR periode 2014-2019 adalah anggota tertua Popong Otje Djundjunan. Meski cukup berusia, namun ketahanan fisiknya masih cukup prima, menghadapi berondongan interupsi toh bisa menyelesaikan tugasnya memimpin rapat dari malam hingga pagi hari. Ceu Popong, panggilan akrab politisi Partai Golkar ini berpesan pada anggota DPR tidak melakukan korupsi. Kalau betul-betul berpegang bahwa Tuhan selalu melihat kita setiap saat, tidak mungkin akan melakukan korupsi. Lagi pula, dikatakan, anggota DPR sudah mengucap PARLEMENTARIA


77

sumpah dengan mengatakan Demi Allah. “Kalau kita sudah bersumpah seperti itu, tentu kita akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Adapun kalau ada anggota DPR yang melakukan korupsi itu lupa dengan sumpahnya, maka semua ini berpulang pada pribadi anggota DPR masing-masing,” kilahnya. Wanita yang sudah menjalani Puasa Nabi Dawud (sehari puasa-sehari tidak) selama 15 tahun ini mengatakan, untuk menjadi seorang politikus itu tidak ada batas usia. Berbeda kalau menjadi Tentara atau PNS, ada batas usia pensiun. Di negara lain biasanya usia di atas enam puluh baru tumbuh menjadi seorang politikus, kalau di Indonesia beda. Anak-anak muda sudah hebat, makanya disini sudah terbiasa menghadapi masalah seperti ini. Mengungkap kiat tetap segarnya menggeluti dunia politik, Ceu Popong hingga memasuki 5 periode ini mengatakan, segala macam itu harus diterima dengan ridho dan ikhlas Lillahi Ta’ala. Bagian orang hidup itu ada manis, ada pahit, dan ada asin, ada kecut, juga ada pedas. “Nah karena itu bagian orang hidup, maka tentu harus kita terima dengan ikhlas, jangan mau manisnya saja, begitu dapat pahit lalu mengeluh. Mestinya kalau kita mendapat yang manis alkhamdulillah, yang pahit juga alkhamdulillah,” jelas Ceu Popong.

Pesan Ibu dan Pesan Partai Pada saat acara pelantikan anggota DPR 1 Oktober lalu, selain anggota DPR juga hadir ke Gedung Wakil

78

PARLEMENTARIA


rakyat tersebut anggota keluarga termasuk bapak dan ibunya. Salah seorang diantaranya Ny. Diah, ibu kandung anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji. Ia mendoakan dan mengingatkan agar putranya melaksanakan tugas dengan amanah dan menjauhi diri dari segala jerat pidana apalagi pidana khusus seperti korupsi. “Iya, Ibu sudah mengingatkan jangan sampai lupa diri terjebak korupsi. Jadi pejabat negara suka lupa, ingat saja wakil rakyat ya wakilnya rakyat,” kata Ny Diah saat dijumpai di loby Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dia bersama sejumlah keluarga besar sengaja datang jauh-jauh dari Jawa Timur menyaksikan peristiwa yang pastinya bermakna besar bagi mereka, Sambil menanti putranya yang sedang rapat fraksi di ruang sidang Komisi X, dia bersama anggota keluarga lainnya memilih santai berselonjor di lobi Gedung Nusantara I. Fraksi Partai Gerindra juga punya cara tersendiri dalam menyambut anggota barunya. Satu buket besar bunga dengan kombinasi warna merah dan putih di pajang persis di pintu masuk ruang pertemuan yang juga digunakan oleh Panitia Anggaran ini. Bersebelahan dengan kembang merah putih ada poster Ketua Umum mereka yang baru Prabowo Subianto. Disisi kanannya ada tulisan besar berisi peringatan. “Jika ada anggota legislatif yang tidak setia dan mengkhianati rakyat Indonesia maka Partai Gerindra tidak akan ragu-ragu untuk memecatnya,” demikian pesan partai dibawah Pimpinan mantan capres Prabowo Subianto tersebut.(spy) foto: naefurodjie, andri/parle/iw

POJOK PARLE

ANANG HERMANSYAH “KEHILANGAN” ANAK DAN ISTRI

M

enjalani proses pelantikan DPR RI untuk pertama kalinya tentu menjadi momen yang istimewa bagi anggota DPR terpilih, tak terkecuali artis penyanyi sekaligus pencipta lagu, Anang Hermansyah. Tak berlebihan jika untuk acara bersejarah dalam hidupnya itu Anang mempersiapkan dengan sangat baik. Jika biasanya suami Ashanty ini jarang sekali mengenakan jas, namun di hari tersebut pria kelahiran Jember 18 Maret 1969 ini melengkapi kemeja putih dan celana hitamnya dengan jas senada plus dasi warna biru. “Pas Subuh aku harus pasang dasi, pasang apalah. Disiapin sih sama istri tapi saya memang enggak biasa pakai seperti itu,” kata Anang pada wartawan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10). Hal tersebut mungkin tidak terlalu aneh. Namun yang cukup membuat orang tertawa adalah tatkala pelantun lagu “Separuh Jiwaku Pergi” itu “kehilangan” istri dan anaknya di Gedung DPR. Lho kok bisa? Ya pasalnya, usai mengikuti acara pelantikan dan sumpah janji anggota DPR RI Periode 2014-2019, seluruh anggota DPR pun berhamburan keluar dari gedung Nusantara atau yang biasa disebut gedung bulat. Sontak kondisi tersebut membuat gedung yang berbentuk bak tempurung kurakura itu menjadi sangat penuh dan sesak. Berbarengan dengan itu Anang yang sudah ditunggu sejumlah pewarta termasuk wartawan infotaimen pun kebingungan. Sejatinya ia ingin melayani pertanyaan para wartawan, namun disaat yang bersamaan sang istri menghubunginya lewat telpon selularnya.

“Kamu dimana? Kamu dimana? Aku juga di lobi ini,” teriak Anang dengan logat Jawa Timurnya yang khas. Kondisi tersebut berlangsung cukup lama. Tak ayal hal itu mengundang tanya sekaligus tawa pengunjung yang memenuhi gedung tersebut, termasuk wartawan yang sejak lama mengikutinya. Anang mencari-cari lobi yang dimaksud sang isteri dari ujung telpon genggamnya. Ia merasa sudah berada di gedung yang sama dengan sang istri, namun wajah sang istri dan putri sulungnya tak jua diketemukannya. Alhasil setelah beberapa lama mencari-cari, salah seorang staf atau karyawan DPR sempat menanyakan lobi yang dimaksud Anang. “Ada banyak lobi disini mas Anang,” ucap orang tersebut. Ya, di gedung parlemen sendiri memang ada enam gedung utama, yakni gedung nusantara atau yang biasa disebut gedung bulat atau gedung kura-kura, Gedung Nusantara I, Nusantara II, Nusantara III, Nusantara IV dan Nusantara V. Masingmasing gedung memiliki lobi yang berbeda. Khusus untuk acara pelantikan anggota DPR, tempat dimana Anang dilantik berada di Gedung Nusantara. Tak berapa lama, yang dinantikan pun tiba. Anang menemukan istrinya yang tengah hamil bersama putri sulungnya,Aurel. Kebahagiaanpun terpancar dari wajah mereka. Anang yang didampingi istri dan anaknyapun langsung melayani pertanyaan wartawan. Setelah sebelummya mengungkapkan alasannya. “Tadi datangnya terpisah, karena kasihan kan Ashanty kalau bareng saya dan harus menunggu di luar. Makanya istri dan anak saya datangnya belakangan,” ujar Anang menjelaskan.(Ayu) foto: naefurodjie/parle/iw PARLEMENTARIA


79

Edisi 118 TH. XLIV, 2014

Recommend Documents