Edisi 107 TH. XLIII, 2013

Edisi 107 TH. XLIII, 2013

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita 2

PARLEMENTARIA

EDISI 107 TH. XLIII, 2013

Pengantar Redaksi Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Kata-kata bijak itulah yang menginspirasi Parlementaria mengangkat tema tentang Refleksi Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember. Tema tersebut mengandung makna yang dalam agar generasi bangsa kita bisa menghargai dan menghormati perjuangan para pahlawan bangsanya. Tema tersebut juga membawa pesan besar agar generasi muda supaya tidak tergerus oleh budaya global , sebaliknya tetap menjunjung tinggi budaya bangsa sendiri yakni diantaranya sikap sopan santun, ramah tamah, gotong royong dan menghormati kepada seniornya. Sebagaimana diingatkan Wakil Ketua DPR Koordinator Kesra Taufik Kurniawan, dalam memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 Nopember, jangan hanya bersifat seremonial saja. Justru yang penting bisa me ngambil suri teladan perjuangan para pahlawan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan 10 Nopember juga me rupakan momentum untuk menjadikan inspirasi semangat juang para pahlawan yang telah bekerja keras untuk memerdekakan negeri ini menjadi sumber energi kita untuk membangun bangsa ke depan. Pada edisi ini juga diturunkan liputan khusus hasil Sidang Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) di Medan tanggal 2324 Oktober lalu. Selaku tuan rumah sekaligus Presiden SEAPAC Marzuki

Alie menegaskan bahwa persoalan Korupsi di kawasan Asia Tenggara masih tergolong serius. Dalam indeks persepsi Korupsi (IPK) dari organisasi Transparency International (TI) skor nilai yang diraih negara kita pada tahun 2012 lalu masih tinggi Hal ini merupakan tantangan besar, utamanya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berada pada level bawah dari peringkat bebas korupsi. Untuk itu, kita terbuka untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan dan “best practices” dari nega ra-negara sahabat di kawasan Asia Tenggara yang telah mencapai kesuksesan dalam pemberantasan korupsi. Pada rubrik rutin yang selalu diangkat majalah ini terkait tiga fungsi pokok DPR, bidang pengawasan diturunkan laporan mengenai kuota haji dan pelestarian benda-benda bersejarah atau cagar budaya, bidang legislasi menyangkut nasib RUU Pilpres dan masalah sengketa pilkada menyusul tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar. Sedangkan masalah anggaran dila porkan mengenai persetujuan DPR atas RAPBN 2014. Sejumlah catatan disampaikan Fraksi-fraksi mengiringi persetujuan DPR atas RAPBN 2014 diantaranya perubahan subsidi dari subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasar an. Dengan demikian, alokasi anggaran subsidi akan dapat meringankan beban masyarakat memperoleh kebutuhan dasar, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 4 Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

PROLOG

| 10

Teladani Pahlawan Bangsa Bagi bangsa Indonesia, tanggal 10 Nopember memiliki makna yang dalam bagi perjalanan sejarah khususnya di era penjajahan hingga kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Di era itulah banyak sekali pejuang bangsa yang berjuang tanpa pamrih mengorbankan harta bendanya serta jiwanya untuk tujuan mulia- kemerdekaan.

PROFIL Sunardi Ayub,

| 48

Sederhana, ramah namun memiliki pemikiran yang brilian, itulah yang tergambar dalam diri anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sunardi Ayub. Jauh-jauh menyeberangi lautan Sunardi berusaha menjadi wakil masyarakat NTB untuk menyampaikan segala aspirasi daerahnya.

PESAN PIMPINAN Komitmen Anti–Korupsi Parlemen Asean

8

PROLOG

10

LAPORAN UTAMA

12

Teladani Pahlawan Bangsa

Jangan Hanya Seremonial, Ambil Suri Teladan Pahlawan

SUMBANG SARAN

23

PENGAWASAN

26

Menjiwai Semangat Kepahlawanan Untuk Membangun Indonesia Berhaji Kedua Kali Perlu Diatur Pemerintah Belum Miliki Visi Kebudayaan

ANGGARAN DPR Harapkan Subsidi Lebih Tepat Sasaran

LEGISLASI Agar Lebih Khusuk MK Tak Lagi Tangani Sengketa Pilkada Akhirnya, Pembahasan RUU Pilpres Dihentikan

FOTO BERITA KIAT SEHAT Musim Haji Usai, Waspada Corona

PROFIL Sunardi Ayub, Sukses Wujudkan Keinginan Sang Ayah

30 33 37 39 42 45 48

KUNJUNGAN KERJA

53

Pemerintah Belum Miliki Visi Kebudayaan

SOROTAN

63

Sebanyak 26 cagar budaya di Indonesia, masuk dalam daftar nominasi warisan dunia yang akan ditetapkan oleh organisasi dunia UNESCO di tahun 2013 ini. Setidaknya,sampai saat ini, sudah 13 cagar budaya Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Dari 26 cagar budaya tersebut, tiga di antaranya adalah Candi Trowulan di Jawa Timur, Candi Muara Tikus di Jambi dan kawasan karst Maros Pangkep di Sulawesi Selatan.

liputan khusus

65

SELEBRITIS

67

PERNIK

71

PENGAWASAN

| 30

Fenomena Mobil Murah Tekan Anggaran BBM Bersubsidi DPR RI Akan Susun Kode Etik Anti Korupsi

DEBU, Senang dan Bangga Menjadi WNI

Parlemen Remaja Matangkan Pemahaman Politik Jangan Berhenti Bersepeda!

POJOK PARLE Hormat Militer Ala Priyo Peringatan Sumpah Pemuda Ala Komisi V

75 78 79

ASPIRASI

Pelaporan Penggelapan Tanah Negara Laporan dari Ketua Umum BPD Lembaga Ekaprasetya Pancakarsa Indonesia Provinsi Sumater a Ut ar a meny amp aikan lap or an mengenai tindak pidana penggelapan tanah milik negara eks PTPN IX yang dilakukan oleh PT. Mulia Sakti Perkasa (Developer Perumahan Graha Metropolitan) bekerjasama dengan oknum Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Tanah tersebut adalah tanah negara yang merupakan tanah garapan masyarakat yang digunakan oleh perusahaan Belanda NVVDM. Ke m u d i a n m a s y a r a k at m e l a l u i p e l a p o r menggugat kepemilikan tanah tersebut melalui PTUN Medan dan dimenangkan oleh masyarakat. Namun kemudian se c ar a sepihak t anah tersebut dilelang oleh PTPN IX kepada PT. Mulia Sakti Perkasa (Pengusaha Perumahan Graha Helvetia atau dikenal dengan Perumahan Graha Metropolitan).

Berdasarkan data yang dimilki pelapor tanah yang dilelang tersebut seluas 166,5 Ha, namun setelah dilakukan pengukuran oleh pelapor maka luas tanah tersebut menjadi 240 Ha. Pelapor menduga telah terjadi tindak pidana penggelapan tanah negara seluas 73,5 Ha yang dilakukan PT. Mulia Sakti Perkasa dengan oknum pemerintah daerah setempat. Bila dihitung jumlah kerugian negara akibat tindak pidana penggelapan tanah tersebut sebesar Rp. 1.460.000.000.000,- karena harga tanah per meternya sekitar Rp. 2.000.000,. Bahwa pelapor telah melaporkan permasalahan tersebut kepada KPK RI dengan surat No. 50/ BPD/Lepindo/SU/V/2013 tgl 7 Mei 2013, namun berdasarkan telaahan KPK permasalahan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti mengingat belum ada fakta/informasi yang dapat dijadikan bukti permulaan kasus tindak pidana korupsi.

Desakan Penghentian Program Coremap Surat dari Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIAR A) menyampaikan aspirasi mengenai desakan untuk penghentian Program COREMAP yang merupakan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang. Bahwa pada Januari 2013 yang lalu, Badan Pemeriksa Keuangan RI menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan. Audit secara khusus dilakukan terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Konser vasi Kawasan dan Jenis Ikan (KK JI) serta Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coral Reff Rehabilitation and Management Project/COREMAP). Dalam audit tersebut BPK RI menemukan fakta-fakta antara lain mengenai desain dan

6

PARLEMENTARIA


pelaksanaan kegiatan pengelolaan terumbu karang program COREMAP II belum seluruhnya sesuai dengan desain yang b enar- b enar dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dan Indikator kondisi biofisik pada terumbu karang dan tutupan karang hidup tidak mengalami perubahan signifikan atau cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi awal. Selain itu pelapor juga mendapatkan fakta bahwa di Kabupaten Wakatobi, program konservasi terumbu karang tersebut membatasi akses nelayan tradisional dan mengabaikan kearifan lokal dalam mengelola dan meman faatkan sumber daya laut. Pen gel olaan tot al an ggar an CO R EM A P II mencapai lebih dari Rp. 3,1 triliun tidak berdasarkan prinsip akuntabilitas dan pertang gungjawaban yang semestinya. Dalam pelaksanaannya program konservasi terumbu karang ini berjalan tidak efektif dan rawan kebocoran dana.

Menghimbau Gali Budaya Talang Mamak Surat dari Patih masyarakat adat Talang Mamak di Sembilan Batin, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang melaporkan bahwa Talang Mamak saat ini telah berubah karena banyaknya persoalan yang terjadi dan mengancam aspek kehidupan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pelapor meny ampaikan mak lumat dalam r angka perbaikan dan kemajuan bagi masyarakat adat Talang Mamak. Pelapor juga menyampaikan petisi antara lain sebagai berikut : a. Mendesak DPR untuk segera mengundang o r mas a dat dalam R D P U a gar s e g e r a mengesahkan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat. b. Mendesak Kemenkumham dan Kemendagri untuk segera melakukan sinkronisasi atas semua Peraturan Perundang-undangan. c. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup

untuk melakukan audit lingkungan terkait dengan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hutan tanaman industri di wilayah adat Talang Mamak. d. Mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan pariwisata berbasis ekologi dan budaya masyarakat Adat Talang Mamak. e. Mendesak BPN untuk meninjau ulang seluruh sertifikat dan pemberian HGU yang ada di wilayah adat Talang Mamak. f. Mendesak Kemenhut untuk meninjau ulang penetapan kawasan hutan dan perijinan kehutanan. g. Mendesak Komnas HAM untuk melakukan mediasi antara masyarakat adat Talang Mamak dengan Pemerintah terkait keberadaan agama leluhur. h. Mendesak Pemda Indragiri Hulu dan DPRD Indragiri Hulu untuk menerbitkan Perda yang mengakui hak-hak masyarakat adat.

Perbaikan Jalur Pejalan Kaki Sekitar Stasiun Kereta Api Surat dari Atika warga Serpong, Tangerang. Sebagai karyawan yang bekerja di kawasan Senayan setiap hari ia menggunakan moda transporatasi commuter line, KRL Serpong – Tanah Abang. Kemacetan yang semakin parah membuatnya meninggalkan mobil pribadi dan merasa lebih nyaman menggunakan transportasi publik. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah dan DPR yang telah mendukung PT. KAI sehingga mampu memberikan pelayanan lebih baik. Hanya saja kelancaran yang dilewatinya pada saat menggunakan comline terhenti di stasiun Palmerah. Begitu keluar dari stasiun ia disambut lautan ojek yang membuat macet jalanan. Mereka berebut penumpang yang baru saja turun dari kereta. Keteraturan yang sudah mulai dibangun PT. KAI hilang ketika mulai keluar stasiun.

Karena kantornya tidak terlalu jauh setiap pagi ia memilih berjalan kaki, apalagi udara masih terasa segar. Tapi sangat disayangkan trotoar disamping gedung DPR, sungguh tidak memadai. Paving block sudah rusak, sebagian belum terpasang dan kalau musim hujan trotoar berubah jadi kubangan lumpur. Pejalan kaki memilih turun ke jalan raya yang tentu membahayakan jiwanya. Sangat disayangkan kondisi trotoar yang buruk ini ada disamping gedung DPR, tempat dimana wakil rakyat bertugas mengawasi pembangunan infrastruktur. Pada bagian akhir suratnya Atika menulis, aspirasi ini disampaikan setelah membaca majalah Parlementaria yang tersedia di ruang tunggu bandara Sukarno Hatta. Mungkin anggota DPR di Senayan bisa membaca pesan ini dan menyampaikan kepada pemerintah untuk segera memperbaiki trotoar tersebut.

PARLEMENTARIA


7

PESAN PIMPINAN

Oleh Dr. Marzuki Alie

Pertemuan Sidang Umum The Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), yang diprakarsai oleh DPR RI di Medan–Sumatera Utara, pada tanggal 23–24 Oktober 2013 yang lalu, memuat semangat kuat dari para anggota parlemen di kawasan untuk merumuskan langkah pencegahan dan penindakan yang efektif atas berbagai peluang tindak pidana korupsi yang mungkin dilakukan oleh berbagai level pejabat publik, termasuk para anggota parlemen. Komitmen kuat tersebut dikemas dalam tujuan bersama pencapaian kawasan Asia Tenggara yang bebas korupsi serta dilakukan secara bersama-sama (Corrupt-free Southeast Asia :Common Goal, Common Action). U p ay a ke r j a s a m a a nt i korupsi di tingkat regional merupakan langkah strategis y a n g p e r l u d i ko ko h k a n , mengingat kejahatan korupsi sudah melamp aui b at asbatas negara (trans-boundary crime) dan bersifat kompleks terkait kemajuan arus uang dan teknologi yang semakin terbuka di era globalisasi sekarang ini. Kompleksitas persoalan korupsi berkembang ke berbagai dimensi, baik dimensi pencegahan semisal pembangunan insan berkarak ter hingga dampak pasca korupsi seperti perihal penetapan sanksi, p e m u l a n g a n a s e t (a s s e t recovery), justice collaborator, perlindungan saksi dan korban, ser t a kebutuhan p emb entukan re zim anti pencucian uang. Pertemuan SEAPAC ini sebagai wujud kerjasama antar bangsa yang dapat dimanfaatkan sebagai forum berbagi pengalaman, best practices, lessons learned, serta p engembangan net working, ser t a p enguat an kapasit as di antara para anggota parlemen di kawasan Asia Tenggara. Melalui Sidang Umum SEAPAC tersebut, 8

PARLEMENTARIA


para anggota parlemen dapat mendalami lebih komprehensif mengenai berbagai isu, seperti perihal good governance di sektor publik, perumusan kebijakan anti korupsi, peran masyarakat dalam proses pengawasan sektor publik, relasi antara gender, kultur dan korupsi, serta akuntabilitas partai politik dan sebagainya. Kiprah ini sekaligus merupakan bukti nyata

bahwa para anggota parlemen di kawasan Asia Tenggara berkomitmen dan mendukung penuh Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (UNCAC) serta beragam kerjasama hukum internasional lainnya. Pada tingkat nasional, Indonesia sendiri telah lama melakukan ratifikasi terhadap UNC AC melalui UU Nomor 7 tahun 2006, dan juga telah menetapkan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi melalui Perpres No. 55 tahun 2012, di samping pula telah dihasilkannya UU Nomor 30 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar terbentuknya lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia (KPK), serta UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara N e gar a y an g B e r sih dar i KKN, dan yang menjadi landasan legal bagi pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Disamping itu, implementasi agenda Sidang Umum SEAPAC di Medan Sumatera Utara ini, juga dapat mengukuhkan citra Indonesia sebagai negeri yang berkomitmen kuat dalam penegakan anti-korup-

si di Indonesia, serta sepenuhnya mendukung penciptaan kawasan Asia Tenggara yang bebas korupsi. Terlebih, negara-negara di kawasan Asia Tenggara saat ini tengah me ngusung agenda besar regional, yakni pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Tentu tidak mungkin agenda besar Komunitas ASEAN 2015 tersebut akan berjalan lancar, bilamana isu korupsi masih meruyak masif di dalam kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, adanya fakta kedekatan geografis serta kemiripan sosial-budaya yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara sepatutnya turut memberikan kontribusi positif bagi keberhasilan penciptaan kawasan Asia Tenggara yang bebas korupsi. Pada tingkat regional, berbagai negara di kawasan masih mendapati persoalan korupsi ini sebagai isu yang masih sangat relevan dan populer dalam proses pembang unan nasionalnya. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh organisasi Transparency International (TI) menunjukkan beragam skor nilai yang diraih negara-negara ASEAN dalam pe ringkat bebas korupsi pada tahun 2012 yang lalu. Peringkat Indonesia (2012) merosot dari peringkat 100 menjadi ke urutan 118, dari 176 negara yang diukur, sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madag askar. Bahkan, untuk kawasan ASEAN, Indonesia masih berada dibawah Singapura yang memiliki skor IPK 87 (peringkat 5), Brunei Darussalam dengan skor 55 (peringkat 46), Malaysia dengan skor 49 (peringkat 54), Thailand dengan skor 37 (peringkat 88), dan bahkan masih dibawah Filipina de ngan skor 34 (peringkat 108). Pada tingkat nasional, sejak periode 2001–2012, tindak pidana korupsi telah merugikan Indonesia sebesar 168,19 trilyun rupiah, di mana angka tersebut bila disalurkan ke dalam program BLSM senilai seratus ribu rupiah per bulan, maka akan dapat disalurkan kepada 3,2 juta warga miskin di Indonesia se-

lama 3 tahun. Atas dasar beragam dampak kerusakan besar yang diakibatkan oleh korupsi, tindak pidana ini tergolong jenis kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), yang dampak buruknya, di antaranya berupa tingginya biaya politik dan ekonomi, tidak tercapainya targettarget pembangunan, lemahnya penegakan hukum, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan negara, terjadinya sikap apatis di dalam masyarakat, terjadi pertikaian di antara unsur-unsur oknum pejabat yang melakukan korupsi beserta pihak pendukungnya, yang berhadapan dengan pihak masyarakat yang menggugat tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan ini jelas akan

Pada tingkat nasional, sejak periode 2001–2012, tindak pidana korupsi telah merugikan Indonesia sebesar 168,19 trilyun rupiah, di mana angka tersebut bila disalurkan ke dalam program BLSM senilai seratus ribu rupiah per bulan, maka akan dapat disalurkan kepada 3,2 juta warga miskin di Indonesia selama 3 tahun.

melemahkan kohesi sosial di dalam masyarakat, serta munculnya budaya antri berkorupsi di berbagai tingkatan generasi bangsa. Sebagai tindak kejahatan yang luar biasa, korupsi sepatutnya ditangani dengan tindakan yang luar biasa pula, baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, maupun penegakan hukumnya.Selesainya persoalan korupsi tidak bisa ditangani dalam kerangka business as usual. Atas fakta kompleksitas isu antikorupsi ini, pertemuan SEAPAC di Medan Sumatera Utara mendapatkan relevansinya yang tinggi, sekaligus pula menggambarkan wujud komitmen penciptaan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari korupsi, dalam kerangka kerja bersama mencapai tujuan bersama. Perwujudan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari korupsi secara mendasar mensyaratkan keberadaan ragam individu yang berintegritas mo ral, berilmu, berani,terlibat dalam pemerintahan (pejabat publik) dan terhadap jalannya transparansi serta akuntabilitas kegiatan pemerintahan di setiap tingkatan. Hal lain yang sangat penting adalah keterlibatan media massa yang berkiprah adil dan objektif dalam mengawal serta mengawasi kerja penyelenggara negara sehingga sesuai de ngan amanah rakyat. Karenanya keberadaan media massa harus berada pada posisi yang kokoh dalam kerangka sistem demokrasi suatu negara.**

PARLEMENTARIA


9

PROLOG

Bagi bangsa Indonesia, tanggal 10 Nopember memiliki makna yang dalam bagi perjalanan sejarah khususnya di era penjajahan hingga kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Di era itulah banyak sekali pejuang bangsa yang berjuang tanpa pamrih mengorbankan harta bendanya serta jiwanya untuk tujuan mulia- kemerdekaan.

M

ereka adalah pahlawan, yakni orangorang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Mereka adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Kepada para pejuang ini pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah NKRI kemudian gugur demi membela bangsa dan negara. Gelar tersebut juga diberikan kepada seseorang yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. 10

PARLEMENTARIA


Seiring dengan perjalanan sejarah, maka kita tidak hanya mengenal pahlawan yang gugur memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan seperti Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi, dan Pahlawan Ampera, tetapi lebih bervariasi ketimbang kriteria tersebut. Misalnya para atlet yang berprestasi di tingkat internasional, maka bisa disebut sebagai Pahlawan Olahraga, lalu pahlawan lingkungan, pahlawan tanpa tanda jasa atau guru dan pahlawan devisa karena ikut andil memasukkan devisa ke negara dengan perannya seba gai tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tersebar di bebe rapa negara. Kita sebagai bangsa harus senantiasa mengingat pepatah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa

yang menghormati pahlawannya. Mencermati makna dan arti kata-kata bijak tersebut, kita dituntut untuk mengenang perjuangan para pahlawan, bagaimana dengan semangat, keberanian, dan perjuangan tanpa pamrih, akhirnya bangsa Indonesia bisa bebas dari penjajahan dan memperoleh kemerdakaan. Suri Tauladan Parlementaria edisi 107 ini sengaja menurunkan laporan utama Refleksi Hari Pahlawan lantaran ingin mengingatkan jasa-jasa besar para pendahulu kita dalam memperjuangkan dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hampir tujuh puluh tahun setelah kemerdekaan, perjalanan bangsa kita penuh warna dan dinamika. Karena itu pernyataan Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat Taufik Kurniawan yang mengharapkan, dalam memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 Nopember, jangan hanya bersifat seremonial saja, tapi ada yang perlu kita camkan bersama. Justru yang penting dalam memperingati hari pahlawan, kita bisa mengambil suri teladan perjuangan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, dia berharap dalam memperingati Hari Pahlawan seharusnya lebih meriah dibanding peringatan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah hasil sejarah, namun peristiwa-peristiwa sebelumnya dimana para pahlawan gugur adalah tonggak sejarah yang perlu diketahui oleh generasi muda bangsa.

Di masa lalu, dalam setiap memperingati perjuangan para pahlawan bangsa terkait dengan orang yang mengangkat senjata, bambu runcing melawan kompeni atau melawan penjajah Belanda. Namun untuk era selanjutnya, menurut Indra, kepahlawanan itu akan selalu muncul di setiap waktu, baik dalam perjuangan mempertahankan NKRI dan memajukan Indonesia di berbagai bidang pengabdian. Dalam konteks kekinian, ada pula perjuangan pahlawan tanpa tanda jasa. Kepahlawan para guru dalam melakukan blue print generasi cermerlang yang mengisi bangsa ke depan, mereka lakukan setiap hari tanpa lelah. Ironisnya, para pahlawan yang satu ini, kerap kurang mendapat perhatian serius dari negara. Upaya mensejahterakan guru sekaligus meningkatkan wawasannya sudah sempat dilakukan lewat program sertifikasi guru. Hanya persoalannya, ada kebijkan otonomi da erah yang kerap salah penerapan. Banyak kasus otonomi daerah yang dipegang kepala daerah justru menghambat kinerja para guru. Dana sertifikasi guru yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah, justru ditahan kepala daerah karena dianggap sebagai kekayaan daerah. Dana tersebut mengendap di kas daerah dan dipergunakan sesuai kepentingan kepala daerah. Padahal, itu dana sertifikasi guru yang harus segera dibagikan kepada para guru PNS.

Belum lagi kita melihat realitas para guru honorer, terutama yang mengabdi di daerah 3 T (terpencil, terluar, dan terdepan). Honor mereka tak cukup untuk Sikap senada juga disampaikan anggota DPR Indra hidup seminggu. Kadang malah tak menerima honor bahwa dalam memperingati Hari Pahlawan hendaknya sama sekali, karena pemberian honor hanya sukarela dijadikan momentum bagi segenap bangsa Indonesia dari sekolah tempat mereka mengabdi. Mereka juga untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para kerap mendapat janji kosong dari oknum sekolah pahlawan. Setiap tanggal 10 Nopember juga merupa untuk diangkat menjadi PNS. Setelah bertahun-tahun kan momentum untuk menjadikan inspirasi semangat bertahan, mereka tak jua diangkat menjadi PNS. juang para pahlawan yang telah bekerja keras untuk memerdekakan negeri ini dan itu menjadi sumber enItulah sedikit potret pahlawan tanpa tanda jasa di ergi kita untuk membangun bangsa ke depan. Tanah Air. Padahal, bila melihat profesi guru di luar negeri, justru profesi itu sangat dihormati. Dari tangan Politisi Senayan ini juga menekankan, setiap peri gurulah sumber daya bangsa tercipta. Anggaran ngatan Hari Pahlawan juga menjadi refleksi supaya kita pendidikan di luar negeri begitu tinggi, jauh melebihi mengingat jasa para pahlawan yang begitu luar biasa sektor lain. Di Indonesia, walau sudah dipatok 20% dimana mereka telah mengorbankan jiwa, raga dan da- dari APBN dalam konstitusi kita, anggaran pendidikan rah mereka. “Kita sebagai generasi penerus harus bisa masih sulit mencapai target tersebut. Hendaknya mengamankan perjuangan mereka itu,” tutur Indra. pembangunan fisik infrastruktur tidak membuat pemerintah kita lupa pada pembangunan sumber daya manusia bangsa ini. (mp,mh)

Setiap tanggal 10 Nopember juga merupakan momentum untuk menjadikan inspirasi semangat juang para pahlawan yang telah bekerja keras untuk memerdekakan negeri ini dan itu menjadi sumber energi kita untuk membangun bangsa ke depan. PARLEMENTARIA


11

akil Ketua DPR Koordinator Kesejahte raan Rakyat Taufik Kurniawan mengharapkan, dalam memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 Nopember, jangan hanya bersifat seremonial saja. Justru yang penting dalam memperingati hari pahlawan bisa mengambil suri teladan perjuangan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dia berharap dalam memperingati Hari Pahlawan seharusnya lebih meriah dibanding peringatan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah hasil sejarah, namun peristiwa-peristiwa sebelumnya dimana para pahlawan gugur adalah tonggak sejarah yang perlu diketahui oleh generasi muda bangsa. Berikut petikan wawancaranya. Ada banyak usulan pengajuan nama-nama pahlawan nasional yang baru. Bagaimana mekanismenya menurut Anda? Pengajuan pahlawan nasional tentu sudah ada panduan dan mekanisme UU-nya. Biasanya dari Kemen terian Sosial mengajukan ke Dewan. Dewan selanjutnya membahas sesuai mekanisme. Biasanya

12

PARLEMENTARIA


masuk dulu ke rapat pimpinan, lalu disampaikan ke Bamus, dan Bamus menyampaikan ke komisi terkait. Biasanya ke Komisi VIII. Nah, dari Komisi VIII kemudian diputuskan di paripurna untuk dikembalikan kepada Presiden. Pada prinsipnya sejauh yang kita lihat, para pahlawan itu, kan, pejuang di zamannya. Konteks nya sebagai pahlawan pergerakan nasional. Usulan tersebut sudah meru-

pakan sisiran dan para pelajar sekarang pun harus mempelajari secara detail. Kalau pahlawan nasional, kan, sudah dikenal luas. Nama-nama pahlawan yang diusulkan dalam 5 tahun terakhir adalah para pahlawan kita juga yang harus dihormati. Mungkin ada pahlawan yang lebih banyak di aspek budaya. Mereka berjuang tidak dengan mengangkat senjata, tapi dengan karya sastra. Terakhir, ada usul an Mr. Asaat mantan Presiden PDRI. Inilah fungsi dari pemerintah dan DPR untuk menilai. Ada nilai-nilai spirit yang mungkin belum terserap oleh generasi sekarang. Mereka larut dalam budaya pop dan tergerus globalisasi. Bagaimana Anda menilainya? Sekarang tinggal peran aktif dari Kemendikbud dan Kemensos. Setelah diputuskan menjadi pahlawan nasio nal, tentu tugas dari Kemensos dan Kemendikbud untuk menyosialisasikan ke sekolah-sekolah. Di sinilah perlu intensitas mereview pahlawan-pahlawan nasional yang baru-baru ini disetujui kepada anak didik kita. Mereka harus tahu pahlawan nasional yang baru disahkan dan yang baru diusulkan. Di luar nama-nama pahlawan yang sudah kita kenal, masih banyak ribuan nama lain yang laik menjadi pahlawan. Saya mengusulkan agar setiap tahun ajaran baru Kemendikbud bisa memberikan bab baru dalam pelajaran sejarah tentang siapa saja nama-nama pahlawan baru. Apa saja karya dan perjuangan para pahlawan baru tersebut yang perlu diketahui anak didik. Dengan kata lain ada yang harus selalu di-up date. Ada satu mata pelajaran yang hilang dari lembaga pendidikan kita, yaitu pelajaran budi pekerti. Padahal, itu penting, karena isinya bisa berupa contoh teladan dari nilai-nilai kepahlawanan? Jadi, ini kan proses panjang. Anak didik dan pemuda agar mencontoh suri tauladan para pahlawan kita. Kalau hanya sekadar keputusan di atas kertas berupa Keppres lalu dimasukkan dalam lemari perpustakaan, itu enggak ada added value-nya. Setelah diputuskan oleh presiden, baru disosialisasikan. Saya kan tadi mengusulkan agar ada up date terbaru dalam bab tersendiri tentang pahlawan nasional yang baru disetujui. Setelah disosialisasikan, bagaimana pula penyerapan suri tauladannya. Misalnya, pahlawan yang bergerak di bidang budaya. Anak didik harus tau karya-karyanya. Seperti Ronggo Warsito, apa saja karya dan perjuangannya. Begitu pula Mr. Asaat, bagaimana saat dia memimpin jadi Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI). Biasanya anak didik hanya belajar saat ulangan. Setelah itu lupa. Mungkin di era global ini bisa juga memanfaatkan media sosial seperti facebook dan tweeter yang mungkin lebih efek-

tif untuk sosialisasi nama-nama pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanannya. Tentu facebook dan tweeter itu dari Kemendikbud. Sebetulnya banyak cara menetapkan pahlawan nasional itu tidak hanya sekadar selesai di atas Kepres, tetapi suri tauladan itu yang harus kita tanamkan kepada generasi sekarang Banyak pejuang kemerdekaan yang kesejahteraan hidupnya tidak diperhatikan pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Ada istilah bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai pahlawannya. Dengan nilai perjuan gan seorang pahlawan, siapa lagi yang akan menghargai kalau bukan bangsa dan rakyatnya sendiri. Esensinya bagaimana pejuang veteran, purnawirawan ABRI, dan seterusnya ini perlu kita hormati dan kita banggakan. Ada pejuang-pejuang yang tidak dikenal di TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), misalnya, juga harus menjadi perhatian sejarah. Apalagi orang-orang yang dekat dengan keseharian seorang pahlawan nasional, seperti ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang jadi tukang panggulnya. Bagaimana mungkin seorang Jenderal Sudirman bisa berjuang kalau tukang panggulnya tidak dihargai.

Di luar nama-nama pahlawan yang sudah kita kenal, masih banyak ribuan nama lain yang laik menjadi pahlawan. Asistennya Bung Tomo dan ajudan Bung Karno yang setiap harinya menyiapkan keperluan seorang Presiden. Ini juga harus jadi perhatian kita. Jangan Cuma pahlawan yang memang sudah kita kenal. Aspek kehidupan yang layak harus kita perhatikan. Ini tanggung jawab pemerintah terutama kementerian sosial. Saya sudah katakan tadi, tidak sekadar dimasukkan dalam tas dan lemari perpustakaan, aspek filosofi perjuangannya juga bisa kita pegang. Suri tauladannnya bisa diambil anak-anak didik kita. Kalau ada pejuang kemerdekaan kita yang saat ini tidak punya rumah dan bahkan menjadi pemulung, itu tidak boleh terjadi. Hal yang sama juga kita arahkan kepada para pahlawan olaharaga. Seorang peraih medali emas juga harus dihargai. Itu menjadi tugas Menpora, bagaimana menghargai seorang anak bangsa yang sukses mengharumkan nama bangsa lewat cabang olahraga. Dalam konteks kekinian, ada pahlawan tanpa tanda jasa (guru) yang perlu kita perhatikan. Bagaimana seharusnya perhatian pemerintah kepada mereka, terutama yang tinggal di daerah terpencil? PARLEMENTARIA


13

belum menikmati kesejahteraan hidup. Masih ada kesenjangan yang mesti ditata oleh Kemendikbud dan Kemenag. Pemda juga harus memperhatikan mereka. Di daerah miskin, guru wiyata bakti itu ada yang 3 bulan tidak dibayar. Padahal, dia jalan kaki setiap hari ke sekolah. Tanggapan anda tentang tuntutan dari para guru honorer agar honornya disesuaikan dengan UMR? Itu masalah di daerah. Sebagian besar tidak memungkinkan, karena kendala anggaran. Di Jatengpun ada guru honorer yang hanya terima Rp 300 ribu per bulan, itupun tidak pasti kadang dapat, kadang tidak. Semunya tergantung fluktuasi APBD yang diterima oleh kabupaten//kota yang bersangkutan. Perlu kebijakan nasional terhadap seluruh aspek profesi guru yang tidak dibatasi oleh perbedaan perlakuan, baik guru negeri, swasta, atau madrasah. Jangan sampai ada guru yang perjuangannya sama, keluar kering atnya sama, jebolan sekolahnya sama dari IKIP, karena tidak punya koneksi, akhirnya jadi guru honorer yang gajinya hanya Rp 300 ribu per bulan. Bulan berikutnya, guru honorer itu belum tentu dapat honor lagi. Ada juga yang dirapel tiga bulan sekali, ada yang setahun sekali. Terhadap pahlawan devisa?

Bicara profesi guru, ini profesi yang sangat mulia. Dari seorang guru bisa muncul tokoh-tokoh pahlawan yang kita kenal. Hanya saja latar belakang para guru perlu ditata dengan baik. Sekarang ini ada guru yang masuk PGRI, guru wiyata bakti, dan guru swasta, itu nasibnya masih jomplang. Saya berkeliling masuk kampung. Guru-guru negeri (PNS) insyaAllah sudah layak. Tetapi, guru-guru wiyata bakti ada yang sebulan hanya terima Rp 300 ribu. Mungkin dibandingkan dengan upah PRT saja sudah ketinggalan. Tetapi, beban kerjanya sama dengan guru PNS. Belum lagi guru wiyata bakti selalu menerima perlakuan berbeda antara yang sudah lama mengajar dan yang baru mengajar. Ini juga perlu ditata. Ada lagi guru madrasah yang nasibnya sama. Ada yang honorer, wiyata bakti, dan guru swasta. Semuanya

Tentunya menyangkut TKI. Berkali-kali kita sampaikan harus ada anggaran untuk meningkatkan keterampilan para TKI. Kalau tidak punya keterampilan, tidak profesional, dan tidak punya keahlian, pendapatan mata pencahariannya rendah. Bahkan, bisa direndahkan oleh majikannya. TKI/TKW sedikit demi sedikit harus beranjak berubah, dari sekadar PRT menjad tenaga terampil yang menguasai aspek teknologi. Jangan hanya mengejar rupiah dan devisa, tetapi mengorbankan harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia yang akhirnya dihina oleh warga negara lain. Terkait TKI yang terancam hukuman mati? Ini perlu kita sampaikan. Intinya harus meningkatkan proteksi terhadap WNI yang terancam hukuman mati. Siapapun WNI kita yang mendapat ancaman hukuman pidana, itu menjadi tugas negara untuk memproteksi nya. Tapi juga harus diingat, jangan berlebihan. Kita juga harus lihat bagaimana proteksi yang diberikan. Seperti

Perlu kebijakan nasional terhadap seluruh aspek profesi guru yang tidak dibatasi oleh perbedaan perlakuan, baik guru negeri, swasta, atau madrasah. Jangan sampai ada guru yang perjuangannya sama, keluar keringatnya sama, jebolan sekolahnya sama dari IKIP, karena tidak punya koneksi, akhirnya jadi guru honorer yang gajinya hanya Rp 300 ribu per bulan. 14

PARLEMENTARIA


di Malaysia, ada yang ditembak mati karena dituduh me rampok. Apa betul demikian. Harus dicek dulu. Jangan sampai ada WNI yang melakukan tindak kriminal lalu diproteksi habis-habisan oleh pemerintah. Perlu verifikasi dulu, apakah betul melakukan tindak kriminal murni atau sebelumnya mengalami penganiayaan oleh majikan, sehingga melakukan perlawanan dengan tindakan kriminal. Masalah TKW yang terancam hukum mati, jangan jadi komoditas politik. Jangan pula di-gebyah uyah (genera lisir). Kalau tidak melanggar hukum, ya kita bela habishabisan. Kalau sudah dipastikan tidak melanggar hukum dan masih teraniaya, maka harus habis-habisan dibela. Terhadap PJTKI nakal yang kerap meloloskan TKI di bawah umur? Itulah saya ingatkan, jangan sampai PJTKI itu kantornya di pangkalan-pangkalan ojek. Di Dieng, ada kantor PJTKI menyatu dengan kandang kambing. Ini pen tingnya diverifikasi oleh Kemenakertrans dan BNP2TKI pimpinan Pak Jumhur, terhadap jasa-jasa pengerah TKI. Apa perlu moratorium pengiriman TKI ke luar negeri? Pernah dilakukan moratorium saat ada masalah di Timur Tengah. Pengiriman TKI ditahan dulu sampai ada

proses pembekalan bagi seluruh TKI. Tentunya TKI yang diberangkatkan adalah TKI yang memiliki skill dan pe nguasaan teknologi. Jangan hanya menjadi pembantu rumah tangga. Sekarang sudah ada kemajuan yang signifikan. Pengetatan izin PJTKI harus jelas. Harus professional, kemudian skill dan menguasai aspek hukum dan undang-undang di negara tujuan TKI. Kembali ke nilai-nilai kepahlawanan, bagaimana agar bisa diserap generasi muda kita? Dulu bapak saya seorang pejuang PETA, tahun 1945. Almarhum bapak saya menjadi komandan batalyon Purbalingga, Kapten Jumadi, teman seangkatan Pak Sumardjono. Momen 10 Nopember ini, akan meng ingatkan sejarah perjuangan kebangsaan orang-orang tua pendahulu kita, yang secara langsung terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Sekarang kita cukup prihatin, peringatan 10 Nopember hanya seremonial, tidak ada kesan apapun. Kita harapkan ke depan setiap peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember harus dibuat bagus, jangan sampai kalah meriah dibanding peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. Sebelum proklamasi kemerdekaan ada nilai-nilai historis sebelumnya, seperti Bandung Lautan Api, Pertempuran Surabaya 10 Nopember, Pertempuran 10 Hari di Semarang, dan 6 Jam di Yogya. (mh, mp) foto: agung/parle.

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

Zaman sudah berubah. Reformasi telah bergulir. Sektor pendidikan masih jadi sorotan. Kesejahteraan guru, memang, terus diupayakan membaik. Berbagai kebijakan menyangkut profesi guru silih berganti dikeluarkan. Bahkan, anggaran sektor pendidikan sudah dipatok konstitusi kita sebesar 20% dari APBN.

P

ersoalannya ada otonomi daerah (otda) yang selama ini cukup mengganggu dinamika perbaikan kesejahteraan para guru, terutama para guru honorer di daerah. Distribusi guru juga tidak merata antara daerah dan pusat, antara desa dan kota. Di daerah tertentu mungkin jumlah guru melimpah. Tapi, di daerah lain justru “kekeringan” guru. Inilah potret mutakhir “Oemar Bakri” di Tanah Air. Parlementaria menemui Anggota Komisi X DPR RI Irsal Yunus beberapa waktu lalu untuk membincang seluk beluk kehidupan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Di ruang kerjanya, Irsal banyak mengungkap temua ironi dunia pendidikan kita terutama menyangkut nasib para guru. Dari persoalan sertifikasi hingga kehidupan para guru honorer di daerah, jadi perbincangan menarik. Menurut Ir sal, sek tor pendidikan mestinya tidak masuk dalam kebijakan otonomi daerah. Kebijakan di sektor ini harus dipegang pemerintah pusat. “ Pendidikan tidak bisa diotonomikan,” kata politisi PDI Perjuangan ini. Hampir semua fraksi di Komisi X tak setuju kebijakan sektor pendidikan dilimpahkan ke daerah. Tidak saja menyangkut anggaran,

16

PARLEMENTARIA


lebih dari itu distribusi guru juga jadi terhambat.

Rp 100 ribu per bulan. Memilukan.

“Pendistribusian guru jadi tidak normal. Pemerintah pusat pasti tidak berdaya, karena ini kewena ngan pemerintah daerah,” tutur Irsal. Idealnya 1 guru 28-32 murid. Bila ada 1 guru 40 murid, itu berarti kekurangan guru. Distribusi kerap tidak sempurna. Pemerintah, nilai Irsal, tidak jeli mencari solusi. Apalagi menyangkut distribusi guru di daerah-daerah terpencil.

Pemberian honor itu hanya sukarela dari sekolah. Kadang para guru honorer tak mendapatkan honor sama sekali. Semuanya bergantung kas sekolah. Atau ada juga guru honorer yang sebetulnya adalah staf a d i m i n s t r a s i s e ko l a h . Ketika tidak ada guru, staf itulah yang dijadikan guru honorer. Akhirnya, dia juga berharap diangkat jadi PNS. Staf administrasi merangkap guru honorer. Ini juga banyak terjadi.

Satu hal, kata Irsal, khusus guru SD saat ini sudah melimpah jumlahnya. Tinggal bagaimana mendistribusikannya. Kendala distribusi guru SD ini, kerap terhambat kebijakan kepala daerah setempat. Ketika pemerintah pusat ingin mendistribusikan para guru SD ke daerah, penolakan bisa saja terjadi, berdasarkan subyektifitas daerah. Akhirnya, guru SD numpuk di satu daerah. Namun, di daerah yang jauh terpencil kekurangan guru, karena tak ada pasokan guru. Sebagian guru tak mau terlalu jauh me ngabdi. Guru Honorer Perlu dilihat obyektif persoalan guru honorer ini. Irsal mengungkap persoalan yang membelit guru honorer. Ada sebagian guru honorer yang bertahan lama dengan profesinya itu, karena dijanjikan menjadi PNS oleh sekolah tempatnya mengabdi. Tapi, setelah bertahun-tahun, tak ada realisasi pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Kasus seperti ini banyak terjadi.

Namun, kita tak bisa menutup mat a bahwa ada guru honorer yang sungguh-sungguh me ngabdi dengan honor ala kadarnya. Di sekolahnya sangat

memperhatikan ini. Karena kalau menurut birokrasinya bila mengharapkan menjadi PNS terlalu lama jenjangnya. Jadi, hendaknya Pemda memperhatikan guru honorer ini dalam artian bayarlah yang wajar atau tidak sama sekali sup ay a jan gan di gantun g harapannya menjadi PNS,” tegas Irsal.

Guru honorer yang sungguh meng abdi, kata Irsal, adalah mereka yang bukan penduduk asli setempat, tapi ditempatkan di daerah terpencil yang serba sulit mendapatkan akses.

Mestinya pihak sekolah tempat mereka mengabdi, jangan memberikan janji kosong. Sebaiknya, kata Irsal, bila tidak ada pengangkatan PNS, sampaikan saja agar para guru honorer tersebut bisa beralih profesi, mencari penghidupan yang layak. Di berbagai daerah nasib guru honorer sangat memilukan. Di era terbuka dan reformasi ini masih ada guru honorer yang menerima honor

minim guru. Kadang guru honorer tersebut memegang 2 sampai 3 kelas. Ditambah akses yang sangat sulit untuk mengurus pengangkatannya menjadi PNS. Pemda setempat juga tak memperhatikannya. Inilah realitas dari sebagian guru di Tanah Air. “Nah, kami mengharapkan dari provinsi, kabupaten/kota yang

Guru honorer yang sungguh mengabdi, kata Irsal, adalah mereka yang bukan penduduk asli setempat, tapi ditempatkan di daerah terpencil yang serba sulit m en dap at k an ak s es. Guru honorer seperti itu mesti mendapat prioritas perhatian, baik pengangkatannya sebagai PNS, maupun pemberian insentif lebih. Dan yang ditugaskan untuk itu adalah Pemda. Ironisnya, Pemda sendiri kerap tak berdaya atau bahkan tak tau kondisi para guru honorer ini. Kadang, kebijakan di bidang pendidikan jadi komoditas politik. Irsal lalu bercerita di daerah tertentu ada bekas kepala dinas pemakaman yang diangkat jadi kepala sekolah

PARLEMENTARIA


17

LAPORAN UTAMA

mendapatkan fasilitas lebih dari guru di kota.” Persoalan di balik sertifikasi ini adalah banyak guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi. Lagi-lagi masalahnya adalah otonomi. Ada dana transfer daerah yang begitu besar didistribusikan ke daerah. Sikap Pemda, kata Irsal, selalu menahan transfer daerah tersebut, karena dianggap sebagai pendapat an daerah.

lantaran telah menjadi tim sukses kampanye sang bupati. Guru-guru handal, baik yang PNS maupun honorer yang tidak mendukung pencalonannya, dipindahkan oleh bupati tersebut ke mana saja, sesuai seleranya.

Namun, bagi guru PNS yang berada di daerah 3 T (tertinggal, terluar, dan terdepan), akses untuk mengurus sertifikasi sangat sulit. Tak ada internet yang bisa digu-

“Ini salah satu otonomi daerah yang tidak pas. Kami di DPR sedang mengusulkan supaya sebagian dari kebijakan p endidikan ini dikembalikan ke pusat. Bagaimana ngontrolnya? Satu-satunya lewat partai politik. Orang-orang partailah yang selama ini rajin terjun ke bawah melihat pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah,” harap Irsal. Pemda kadang tidak sensitif melihat realitas ini.

Ini salah satu otonomi daerah yang tidak pas. Kami di DPR sedang mengusulkan supaya sebagian dari kebijakan pendidikan ini dikembalikan ke pusat.

Sertifikasi Guru Pemberlakuan sertifikasi guru se betulnya untuk memetakan kualitas guru sekaligus lembaga pendidikannya. Syarat dasar sertifikasi adalah guru yang sudah memiliki NIP dan sudah mengajar minimal 2 tahun berturut-turut. Bagi guru yang sudah berusia 50 tahun, harus didahulukan sertifikasinya. Sertifikasi sesungguhnya adalah pengakuan atas kualitas profesinya. Setelah sertifikasi ada uji kompetensi untuk melihat apakah benar hasil sertifikasi tersebut.

18

PARLEMENTARIA


nakan. Menurut Irsal, Kemendikbud atau Kemenag harus memperhatikan persoalan ini. Artinya, guru PNS yang berada di daerah 3 T harus diberi uang transpor, akomodasi, dan gaji yang lebih. “Kenapa kita memberikan fasilitas kepada guru seperti itu, karena dialah yang mau “berkorban” lebih daripada guru-guru yang ada di kota. Guru-guru di desa banyak mendapat perbedaan fasilitas. Mereka jauh dari keluarga. Bahkan, istri dan anak-anaknya tidak dibawa. Jadi, guru-guru yang di 3 T harus

Dana tersebut mengendap dan akan dikeluarkan sesuai kepenti ngan Pemda. Padahal, dalam transfer daerah itu ada dana sertifikasi yang menjadi hak para guru PNS. Kadang ada yang sampai 1 tahun dana sertifikasi itu tidak dibayar. Ini kondisi mutakhir para guru kita, kata Irsal. Akhirnya, berdasarkan temuan tersebut, dana sertifikasi guru ditransfer ke sekolah masingmasing. Tidak lagi ke kas daerah. Kontrol harus terus diperketat. Begitulah sedikit ironi dunia pah lawan tanpa tanda jasa di Tanah Air. Irsal lalu membandingkannya dengan dunia pendidikan di negara Finalandia yang pernah disinggahinya. Ia sempat membuat laporan kunjungannya seputar dunia pendidikan di Finlandia. Hasil laporannya diberikan kepada Mendikbud. Di Finlandia, guru sangat dihormati. Semua guru di Finlandia bergelar S2. “Guru sangat penting di negara maju. Dengan SDM yang baik, ne gara itu akan maju. Pendidikan adalah pondasi utama untuk kemajuan bangsa,” ungkap Irsal tentang pendidikan di Finlandia. Sayangnya, di Indonesia pendidikan diukur dari ujian nasional. Padahal bukan itu. Tapi, proses belajar mengajar harus membawa anak didik pada masa depan yang cerah. Di Finlandia, anak usia dini sudah diteliti untuk diketahui arah bakatnya. Dari TK hingga perguruan tinggi, suasana nya dibuat gembira, sehingga murid sangat menikmati. (mh) Foto:Od, HR/parle.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka menerima delegasi Migran Care upayakan pembebasan hukuman mati TKI Wilfrida

Memperingati Hari Pahlawan adalah momentum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Setiap tanggal 10 Nopember juga merupakan momentum untuk menjadikan inspirasi semangat juang para pahlawan yang telah bekerja keras untuk memerdekakan negeri ini dan itu menjadi sumber energi kita untuk membangun bangsa ke depan. PARLEMENTARIA


19

LAPORAN UTAMA

B

agi anggota Komisi IX DPR Indra, setiap pe ringatan Hari Pahlawan diharapkan menjadi reflek si supaya kita mengingat jasa para pahlawan yang begitu luar biasa dimana mereka telah mengorbankan jiwa, raga dan darah mereka. “Kita sebagai generasi penerus harus bisa mengamankan perjuangan mereka itu,” tutur politisi muda PKS kepada Parlementaria. Ia membandingkan, dalam setiap memperingati perjuangan para pahlawan bangsa kalau dulu terkait dengan orang yang mengangkat senjata, bambu runcing melawan kompeni atau melawan penjajah Belanda. Namun untuk era selanjutnya, menurut Indra, kepahlawan an itu akan selalu muncul di setiap waktu, baik dalam perjuangan mempertahankan NKRI dan memajukan Indonesia di berbagai bidang. Sebagai contoh, di bidang ketenagakerjaan, tenaga kerja Indonesia ( TKI) kita sering disebut pahlawan devisa, karena realitasnya andil mereka cukup besar dalam pemasukan devisa yang dihasilkan dan dikirim ke kampung halaman. Mereka ikut andil dalam membangun desanya dengan mengirim penghasilannya ketika menjadi buruh migran. “Devisa yang masuk dari TKI adalah dua besar setelah migas. Ini kan berarti sangat siginifikan nilai

Sumber: http://www.setneg.go.id/

20

PARLEMENTARIA


Mudah-mudahan menjadi referensi di dalam memperingati Hari Pahlawan. Setiap pahlawan di negeri ini apakah pahlawan pembangunan, pahlawan demokrasi atau pahlawan olah raga, juga pahlawan lingkungan atau pahlawan devisa itu harus mendapatkan perhatian serius. uangnya,” ungkap anggota Dewan yang membidangi tenaga kerja ini. Meski demikian, Indra berharap, momen di hari pahlawan ini kita harus mengevaluasi diri apakah pahlawan devisa tersebut sudah mendapat porsi yang sebenarnya atau seharusnya. “Harusnya pahlawan itu kita hargai, kita lindungi. Mereka telah berjasa, sudah sela yaknya mendapatkan suatu penghargaan,” tegasnya . Sebagai Komoditi Dalam pengamatan anggota Dewan ini, sekarang realitasnya, slogan TKI sebagai pahlawan devisa baru sekedar slogan karena TKI atau buruh migran kita justru sering diposisikan sebagai komoditi. Komo diti dari ujung rambut sampai ujung kaki, untuk diuangkan oleh pihakpihak tertentu. Mereka bahkan tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dan mereka teraniaya di negeri orang. Sampai ada yang mempertaruhkan nyawa mereka, sementara negara belum berhasil dan belum mampu memberikan perlindungan y an g m e m a d ai kepada para TKI. “Mudah-mudahan menjadi referensi di dalam memperingati Hari Pahlawan. Setiap pahlawan di negeri ini apakah pahlawan

pembangunan, pahlawan demokrasi atau pahlawan olah raga, juga pahlawan lingkungan atau pahlawan devisa itu harus mendapatkan perhatian serius. Termasuk untukTKI, bahkan setiap warga negara Indonesia di manapun berada dan berapapun jumlahnya harus mendapatkan perlindungan penuh dari negara,” tukas Indra. Indra berharap kepada pemerintah termasuk Presiden SBY hendaknya merefleksikan momentum Hari Pahlawan bukan hanya bicara para purnawirawan, tetapi pahlawan devisa juga perlu mendapatkan perhatian penuh. Karena mereka di depan mata kita jelas mendapatkan ancaman , rentan dari kesewenangwenangan dan itu harus ada tidakan konkrit keperpihakan nyata dari negara kepada pahlawan devisa negara. Misalnya setiap ada masalah yang menimpa TKI di Malaysia, di Arab Saudi atau di negara manapun, seharusnya diberi atensi penuh untuk diberi perlindungan untuk mereka, bukan sekedar formalitas atau adminsitratif saja, tetapi atensinya. “ Saya mencontohkan, seperti Philipina memosisikan tenaga kerjanya ( buruh migran) sebagai pahlawan devisa negara, satu saja bermasalah, maka seorang Presiden Philipina Arroyo mau turun langsung sebagai bentuk bahwa warga negaranya dilindungi secara penuh,” ujar Indra. Sikap dan langkah tegas Arroyo itu seharusnya dilakukan oleh SBY. Pemerintah Indonesia segera ber tindak ketika ada masalah, seperti sejumlah TKI terdampar di Padang Pasir dibuang, ada traficking

(perdagangan manusia), perlu secepatnya ada tindakan serius. Ketika ada 4 orang TKI ditembak di Malaysia , bukan sekedar menerima penjelasan bahwa mereka melakukan tindakan kriminal. Sebaiknya, tetap ditelusuri oleh pemerintah dan diinvestigasi karena ketika pemerintah serius melindungi WN kita, maka negara lainpun tidak akan menyepelekan para TKI kita di luar negeri. Tapi kalau kita sendiri tidak serius kepada WN kita sendiri, apalagi warga negara lain. Diingatkan kembali oleh anggota Dewan, hendaknya hal itu menjadi momentum pada Hari Pahlawan ini kita untuk menghargai, mengapre siasi dan menempatkan pada porsi yang sebenarnya seorang pahlawan di semua bidang, bukan hanya pah lawan yang gugur membawa senjata melawan penjajah, tetapi juga pahlawan yang yang mempertah-

ankan NKRI, menghadirkan kontribusi untuk kesejahteraan bangsa dan negara. “Mereka juga harus mendapat apresiasi yang memadai,” ungkap politisi PKS ini.

Pasalnya lanjut Indra, dalam kons ep UU sebelumnya lebih do minan penempatan atau bahasa lain bisnis atau komoditi. Dan dalam pembahasan RUU TKI saat ini mindsetnya p erlindungan. WN Kelas Dua TKI jangan dijadikan komodiri tet api mulai dari p erekrut an, Ketika ditanyakan apa yang sudah pelatihan, penempatan dan purna dilakukan DPR khususnya Komisi IX, penempatan-saat pulang kembali itu Indra mengatakan bahwa Komisi harus mendapatkan perlindungan IX sangat konsern terhadap para penuh dari negara. Perubahan pahlawan devisa. Kepada BNP2TKI, UU sedang digodok dalam fungsi Kemenakertrans, dan Kemenlu, legislasi dan itu menjadi kewajiban berkali-kali didesak jangan sekali- DPR untuk mengubah UU supaya kali dijadikan mereka warga kelas mindsetnya bukan penempatan atau dua. Tidak ada di negeri ini warga bisnis tetapi harus perlindungan kelas dua, tetapi sebaliknya di satu pada setiap TKI. sisi diposisikan sebagai pahlawan, tet ap i dar i sisi p e r lin dun gan Kaitanya dengan Panitia Kerja dijadikan warga kelas dua. “Nah ini (Panja) TKI, anggota Dewan ini saya minta keseriusan BNP2TKI dan mengat akan, kalau Panja ada Kemenaker dan dalam hal legislasi beberapa seperti Panja Konsorsium kita sudah membuat kesimpulan karena juga bermasalah. Untuk bersama perlu adanya perubahan menangani TKI, yang ada tim total UU TKI,” jelas dia. pengawas (Timwas) sudah dibentuk PARLEMENTARIA


21

LAPORAN UTAMA

Menurutnya kedua masalah itu harus diberi porsi lebih besar karena TKI kita butuh perlindungan, pengawasan dari perekrutan harus mendapat perhatian serius karena penyimpangan mulai dari desa. mal mungkin oleh negara. Lebih jauh anggota Dewan ini menyatakan, dirinya sebenarnya setuju moratorium pengiriman buruh migran (domestic worker) sebab umumnya TKI bermasalah adalah pembantu rumah tangga (PRT). Berbeda dengan tenaga yang memiliki ketrampilan atau keahlian ( sklll) begitu dihargai di luar negeri.

dan mulai jalan. “Untuk legislasi kita lakukan perubahan dan pengawasannya kita ada Timwas TKI, sedangkan untuk anggarannya setiap rapat dengan pemerintah kita mendesak perlunya perlindungan pengawasan,” papar Indra. Menurutnya kedua masalah itu harus diberi porsi lebih besar karena TKI kita butuh perlindungan, pengawasan dari perekrutan harus mendapat perhatian serius karena penyimpangan mulai dari desa. Pemalsuan identitas dan segala macam, pelatihan tak memadai sehingga tidak perform di luar sana. Karena itu soal anggaran kita berikan porsi besar untuk alokasi perlindungan dan pengawasan. Di bidang legislasi atau penyusunan UU, diupayakan untuk mengubah total UU sementara dari sisi pengawasan, sudah dilakukan melalui Timwas. Ia berharap, mudah-mudah upaya parlemen untuk bisa memberi perlindungan penuh dan memposisikan pahlawan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah sehingga TKI kita dihargai dan dilindungi seopti22

PARLEMENTARIA


PRT ini perlu moratorium dalam rangka kita punya posisi tawar yang bagus dengan negara lain. “Kalau tenaga kerja Philipina bisa punya nilai tawar yang cukup besar, masa kita tidak bisa,” tukas Indra. Karena itu menurutnya ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah, pertama di dalam negeri harus dibenahi PJTKI/penyalur TKI itu perlu dievaluasi ulang.

semua pihak supaya kita sebagai bangsa dihargai dan tidak terulang kasus-kasus PRT yang diseterika, dianiaya bahkan diancam dibunuh di dorong dari atap apartemen dan segala macam. Ini seharusya menjadi pembelajaran buat kita sehingga TKI kita mendapat perlindungan memadai,” tukas Indra. Terhadap langkah dan kebijakan pemerintahan SBY untuk melin dungi TKI atau WN lainnya, dengan tegas politisi Senayan ini menuturkan, setiap WN di manapun berada, seperti 4 WNI kita ditembak Malaysia, apakah sudahkah SBY bikin statemen. Kalau Bunda Putri langsung konperensi pers 2000%, ada 16 TKI terdampar di Saudi, apakah sudah buat statetemen. Apakah kalau ada masalah SBY mau turun langsung. Ini menunjukkan bahwa terhadap kasus-kasus TKI pemerintah tidak punya atensi kuat dan tidak punya keberpihakan yang lebih terhadap perlindungan TKI. Sejauh ini SBY terhadap perlindungan buruh migran masih jauh dari harapan.

C al on - c al on T K I ju ga har us memenuhi kriteria tertentu seperti pendidikan harus memadai, pelatih an cukup dan perjanjian harus pasti dan juga di luar negeri diharapkan bisa menangani lebih serius persoalan-persoalan yang menimpa TKI Persoalannya, kata Indra, mesehingga pemerintah setempat bisa mang mindsetnya buruh migran menghargai kita. kita dipandang sebagai komoditi. Ini yang masalah. Kalau SBY serius, Ini lagi-lagi butuh keseriusan saya yakin Menterinya akan serius, semua pihak, jangan sampai muncul saya yakin penyelundupan TKI akan persoalan ketika diberlakukan mora- berkurang, juga kalau SBY serius torium, ada pihak yang tidak serius maka BNP2TKI akan lebih tegas. sehingga masih ada penyelundupan “Saya berharap aparat untuk tegas TKI melalui pintu tak resmi, lantar terhadap pemalsu dokumen ini lagian di banyak lokasi sebagai negara lagi contoh menjadi teladan. Kalau kepulauan, begitu mudahnya me- pemimpin negeri ini memberi conmasok TKI melalui pintu tidak resmi toh yang kuat maka struktur bawatersebut. Di satu sisi ada moratori- hannya juga akan kuat. Turunannya um tetapi di sisi lain para mafia de juga begitu,” demikian Indra mengan mudah menyelundupkan TKI. nambahkan. (mp,mh). Foto: Iwan Aranias, Odjie/Parle.

“Lagi-lagi ini butuh keseriusan

SUMBANG SARAN

Oleh Herlina Astri

P

ahlawan merupakan istilah yang sangat lekat dengan perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan secara tradisional dimaknai sebagai orang yang mempunyai jasa bagi bangsa dan negara, khususnya dalam merebut kemerdekaan, b aik m elalui jalan b er p er ang maupun politik-diplomasi. Ketika para pahlawan tersebut berjuang, mereka mendedikasikan sebagian besar hidupnya bagi negara tanpa berpikir sedikit pun untuk memperoleh gelar pahlawan.

Dalam bahasa Sansekerta, kata pahlawan ditulis dalam bentuk “phala-wan“ yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah or ang y ang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani.1 1K a m u s B e s a r B a h a s a I n d o n e s i a 2001 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/ Pahlawan, diakses tangga; 22 Oktober 2013

PARLEMENTARIA


23

SUMBANG SARAN

Secara umum pahlawan dapat diartikan sebagai seseorang yang berpahala yang perbuatannya bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain, karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat bangsa atau umat manusia. Pertanyaan selanjutnya, apakah sebutan pahlawan hanya diberikan kepada mereka yang telah mengorbankan nyawa atau berjasa bagi ek sistensi suatu negara? Mereka yang bertaruh nyawa demi ideologi negara atau mereka yang dianggap berjasa bagi negara? Jika demikian, maka pemaknaan tentang pahlawan akan sangat ter b at as, s eb ab hany a didasarkan pada label yang dibuat oleh penguasa negara. Padahal jika m e l i h a t k e m b a l i d e f i n i s i pahlawan sebelumnya, a d a penekanan b a h w a pahlawan merupakan seseorang yang berjasa untuk orang lain, masyarakat, dan bangsa, ataupun kepada makhluk hidup lainya. Penghargaan atau pengakuan orang pada peran penting seseorang itu sesuatu yang genuine, sesuatu yang tulus keluar dari hati. Ciri pokok seorang pahlawan bukan terletak pada sosok fisiknya yang tinggi besar seperti superhero, bukan pada tindakannya yang berani mati atau heroik, bukan pada pengakuan oleh penguasa negara, tetapi lebih pada kesediaannya untuk berkorban demi tujuan luhur kehidupan.

Kepahlawanan adalah satu perbuatan yang dilakukan seorang dalam mengabdikan diri guna ke p e nt in gan y an g l e b ih luas daripada kep entingan diriny a sendiri, baik itu kep entingan negara, bangsa, masyarakat atau umat manusia. Semangat pengabdian yang kuat itu biasanya timbul karena adanya dorongan hati nurani untuk membela kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, ke t i k a e r a p e nj aj ah an s u d ah berlalu tidak berarti kelahiran para pahlawan ikut berhenti. Saat ini pahlawan dapat hadir di bidang apa saja seperti olah raga, lingkungan atau hak asasi manusia, baik gelar yang diberikan secara resmi oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Contoh sederhana gelar, pahlawan juga dapat diberikan kepada kedua orangtua kita, para perawat yang bertugas di daerah pedalaman, para pemain sepak bola yang mencetak gol penentu kemenangan atau kepada seseorang y a n g

Saat ini pahlawan dapat hadir di bidang apa saja seperti olah raga, lingkungan atau hak asasi manusia, baik gelar yang diberikan secara resmi oleh pemerintah maupun pihak mendedikasikan lainnya. hidupnya pada

Pahlawan dalam Arti Luas Apakah sebetulnya kepahlawanan itu dan bagaimana sifat orang yang dapat disebut pahlawan? 24

PARLEMENTARIA


bidang tertentu dan memberikan pengaruh positif yang sangat besar kepada masyarakat. Kesadaran dan kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi tujuan yang lebih luhur menjadi ciri dari orang-orang besar dan tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Pemaknaan pahlawan selanjutnya harus mengacu pada orangorang yang dengan tulus bersedia mengesampingkan kebahagiaan pribadinya demi kepentingan yang lebih luas dan transedental. Setiap orang yang berjasa kepada bangsa ataupun orang lain dapat disebut sebagai pahlawan. Orang tua berjasa kepada kita karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik kita. Petani berjasa dalam

menyediakan kebutuhan pangan. Guru berjasa dalam mengajarkan ilmu pengetahuan. Semua orang dapat berjasa dan menjadi pahlawan bagi bangsa ini sesuai dengan caranya masing-masing. Selain pahlawan kemerdekaan, menurut penulis untuk saat ini masih ada beberapa orang yang dapat disebut sebagai pahlawan, antara lain: Ibu: sosok pahlawan yang pertama dan utama. Selama 9 bulan ibu mengandung dan mempertaruhkan nyawa agar kita dapat menghirup udara di dunia ini. Dengan kesabar an dan kasih sayang yang tak terhingga, ibu mengasuh dan mendidik kita. Awal datangnya generasi yang dapat diandalkan sangat bergantung pada ibu. Namun demikian bukan berarti ayah tidak memiliki peran sebagai pahlawan, karena dari ayah kita juga belajar bertanggung jawab untuk melindungi keluarga dengan memenuhi kebutuhan setiap anggotanya. Guru: jiwa seorang guru mencerminkan jiwa seorang pejuang. Guru menjadi tiang negara yang memiliki peran untuk mencerdaskan dan mendidik generasi penerus bangsa. Guru rela meninggalkan keluarga nya untuk mendidik murid-muridnya. Bahkan ada guru yang tetap bersemangat mengajar meskipun ditempatkan di daerah tertinggal yang minim sarana dan prasarana. Semua dilakukan untuk menghasilkan generasi yang kuat tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental, emosional, dan intelektual. Tenaga Kerja Indonesia (TKI): sering disebut sebagai pahlawan devisa. TKI memiliki peran penting dalam mengembangkan kerja sama di bidang ekonomi antar-negara. Meskipun terdapat banyak kasus yang menimpa TKI, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sumbangan para TKI ini cukup besar bagi keuangan negara. Pet ani, nelayan, peternak: mereka yang bergerak di bidang pangan ini kadang terlupakan karena dianggap tidak terlalu berperan

penting untuk negara, padahal mayor it as keb utuhan p an gan merupakan hasil pertanian. Petani bekerja sejak matahari belum terbit sampai dengan akan tenggelam ke m b a l i . P e r j u a n g a n m e r e k a dalam menyediakan pangan untuk masyarakat masih kurang dihargai. Masih banyak anggapan bahwa petani hanyalah sosok pekerja kasar yang tugasnya menanam dan memanen padi, bukan sebagai sosok yang menentukan ketersediaan dan ketahanan pangan. Pahlawan tak Dikenal: bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia masih banyak pahlawan yang tak dikenal, baik orang-orang yang suka menolong sesama maupun orang yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Meskipun jarang disebut sebagai pahlawan, namun keberadaan orang-orang ini sedikit banyak menjaga kedamaian dunia. Meneladani Semangat Pahlawan Hakekat pahlawan bukanlah orang yang secara formal diangkat sebagai pahlawan, tetapi siapa saja yang perilakunya dan sepak terjangnya patut untuk dijadikan teladan bagi generasi berikutnya. Karena itulah sering muncul istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan juga pemberani. Ia akan tidak takut dan ragu untuk mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Seorang pahlawan juga berani dan rela berkorban untuk kepentingan yang lebih luas bagi bangsa dan negaranya. Oleh karena itu siapa saja dapat menjadi pahlawan dalam bidang yang diitekuninya. Pahlawan juga tidak mengharapkan balasan materi, ia ikhlas berbuat untuk kepentingan orang banyak. Nilai kepahlawan tidak terbatas pada suatu masa atau suatu bidang kehidupan tertentu. Potensi dan intuisi kepahlawan akan selalu ada dan hidup di dalam diri orang yang memiliki bakat untuk itu, dan akan

selalu ada di segala zaman dan di lain itu nilai-nilai luhur kepahlawasegala bidang kehidupan, karena se nan juga menjadi landasan untuk sungguhnya pahlawan sejati adalah membina dan mempersiapkan diri seseorang yang secara pribadi ber- generasi muda menjadi manusia juang untuk kebaikan dan kejujuran berkualitas demi membangun bangyang dilandasi oleh semangat dan sa dan negara. keikhlasan untuk melakukan setiap tindakan nyata. Menjadi seorang Keteladanan dari seorang pahlapahlawan tidak selalu hawan sangat diperlukan saat rus secara legal formal. ini. Bukan dalam benKepahlawanan tidak tuk kata-kata saja, Petani, nelayan, hanya didefinisikan melainkan dari peternak: mereka yang dalam kontek s sikap, tindakan, tindakan tetapi dan perilaku sebergerak di bidang pangan pahlawan juga hari-hari. Sesuai ini kadang terlupakan karena dapat diar tidengan era saat dianggap tidak terlalu berperan kan dalam ucaini, satu kete p an . M e r u b ah ladanan sangat penting untuk negara, padahal seseorang dari berharga diban mayoritas kebutuhan pangan perilaku yang dingkan dengan merupakan hasil per- negatif merupakan pemberian gelar bagian dari definisi kepahlawanan itu tanian. tersebut sendiri. Negara lebih memerlukan mereka yang Sikap kepahlawanan sangat mau bekerja keras untuk mempenting dan harus dimiliki setiap bangun negaranya dengan keteorang. Sejak dini sikap kepahla- ladanan yang dapat diikuti oleh wanan harus mulai dipupuk dan orang lain. dibiasakan. Orang yang tidak memiliki sikap kepahlawanan akan Membangun negara dan bangsa menjadi penakut, pelit atau tidak merupakan pekerjaan yang tidak mau berkorban, malas berusaha, sedikit dan tidak mudah. Berbagai egois (mementingkan diri sendiri) kemampuan harus dikerahkan undan mudah putus asa. Walaupun tuk pembangunan. Suksesnya pemtidak mendapat penghargaan dari bangunan memerlukan pahlawan siapapun sikap kepahlawanan harus di segala bidang. Terlebih setelah senantiasa dipupuk sebab penghar- berbagai krisis yang kita alami.Tidak gaan bukanlah tujuan dari seorang jarang keberhasilan pembangunan pahlawan. Kita harus membiasakan memerlukan pengorbanan. Oleh diri memiliki sikap kepahlawanan karena itu mereka yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap pekerjaan itu dengan semangat kepahlawan dapat kita terapkan di pengorbanan layak disebut sebagai lingkungan keluarga, lingkungan pahlawan pembangunan. Marilah sekolah, dan di lingkungan ma- kita bersama menjadi bagian dari syarakat. pahlawan pembangunan mulai hari ini dan mulai dari diri kita dengan Nilai-nilai kepahlawanan harus cara melaksanakan pekerjaan kita dilestarikan karena selalu dibutuh- masing-masing secara bersungguhkan sesuai dengan perkembangan sungguh untuk mendapatkan hasil dan dinamika masyarakat yang di terbaik. hadapi saat ini. Semangat berkor1 Peneliti Muda Bidang Kerja Sosial pada ban demi kepentingan yang lebih besar, baik kepentingan bangsa, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan negara, maupun kepentingan lain Informasi (P3DI), alamat e-mail: herlina. yang lebih luas. Semangat seperti [email protected] itu yang perlu ditumbuhkan dalam diri generasi muda untuk menghadapi tantangan era globalisasi. Se-

PARLEMENTARIA


25

PENGAWASAN

26

PARLEMENTARIA


Amru terkaget-kaget ketika mengetahui antrian untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini memasuki rekor terlama sepanjang sejarah republik. Ia tidak menyangka ketika mendaftar petugas memberitahukan nomer urutnya adalah 2 juta sekian, hampir mendekati angka 3 juta. Itu berarti jamaah yang menunggu giliran melaksanakan ibadah haji hampir mencapai 3 juta orang, kalau kuota yang diberikan untuk Indonesia sekitar 180.000 sampai 200.000 jamaah setiap tahun berarti ia harus menunggu sekitar 15 tahun lagi untuk mewujudkan mimpi beribadah di dekat Kabah.

A

mboi, alangkah lamanya. Padahal usia Amru baru saja melewati kepala 5. Beragam pertanyaan berkecamuk di kapalanya. Apa mungkin ia dan istrinya bisa melaksanakan ibadah haji ketika antrian akhirnya datang menghampiri ketika usia sudah mendekati kepala 7. Apa mungin ia mampu berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwa dalam usia itu, padahal sekarang saja naik tangga di kantornya, lutut sudah sering terasa linu. Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Rubaie mengaku semakin sering menerima keluhan seperti ini dari masyarakat. Ia kemudian menyambut baik ketika muncul wacana untuk menyiapkan regulasi untuk mengatur warga negara yang ingin melaksanakan ibadah haji untuk kedua kalinya. Prioritas utama diberikan kepada yang akan melaksanakan ibadah rukun Islam kelima itu untuk pertama kali. “Jadi peraturan ini sifatnya untuk mengatur bukan membatasi, diprioritaskan kepada yang belum melaksanakan ibadah haji,” katanya kepada Parle di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, akhir Oktober lalu. Politisi FPAN ini menyebut pengaturannya tidak perlu lewat undang-undang tetapi cukup lewat Permen - Pera turan Menteri seperti pada waktu pemerintah mengeluarkan aturan tentang kriteria pengurangan kuota 20 persen untuk mengantisipasi proses renovasi yang berlangsung di Masjidil Haram. Ia menekankan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI diberi kewenangan untuk mengatur hal teknis seperti itu. Akan tetapi karena menyangkut hajat orang banyak, lebih baik sebelum diPARLEMENTARIA


27

PENGAWASAN

berikan catatan soal peraturan tersebut. Ia menyebut pembatasan warga negara untuk melaksanakan ibadah bisa saja dianggap melanggar hak asasinya untuk beribadah. “Kalau dia memang sudah mampu dan ingin berhaji ya sudah silahkan mendaftar, sesuai proposional urut kacang. Masalah nanti ada persoalan dan ada keberpihakan pada yang belum berangkat haji atau orang yang sudah lanjut usia, itu ada peluang untuk mengatur. Tetapi kuota haji untuk mendaftar itu tidak boleh dibatasi kalau sudah dibatasi itu melanggar hak asasi orang untuk beribadah,” tekannya.

tandatangani ada proses konsultasi dengan wakil rakyat di DPR. “Saya rasa kalau peraturan itu diterbitkan kita pasti akan mendukung karena untuk kemaslahatan dan kebaikan umat,” tandasnya. Ia kemudian menyampaikan refe rensi yang diperolehnya dari sejumlah negara diantaranya Arab Saudi dan Turki. Sebagai negara yang ketempatan pelaksanaan ibadah haji bisa saja kemudian rakyat kerajaan Arab Saudi berhaji setiap tahun. Alangkah padatnya apabila itu dibolehk an. Itulah sebabnya pemerintah setempat mengeluarkan aturan, warganya baru boleh berhaji kembali setelah 3 tahun kemudian atau sekali dalam 3 tahun. Negara lain Turki, menetapkan aturan tunggu yang sedikit lebih panjang 4 tahun. Pemerintah Indonesia menurutnya bisa mempelajari sejumlah aturan yang sudah diterbitkan negara lain. Rentang waktu yang dipilih sebaiknya ditetapkan lewat perhitungan yang matang tidak sekedar menjiplak 3 atau 4 tahun kemudian. “Cara mengukurnya mesti dengan research, gunakanlah scientific. Berapa yang mendaftar, 28

PARLEMENTARIA


berapa antrian keseluruhan, harus ada data kuantitatif sehingga ditemukan rumusan yang pas, kalau mau berhaji yang kedua kali setelah sekian tahun,” tekannya. Baginya tidak masalah apabila pada akhirnya pemerintah menetapkan ibadah haji yang kedua dilaksanakan setelah 7 tahun kemudian. Itu menurutnya akan mendorong jamaah untuk mempersiapkan haji pertamanya dengan sebaik mungkin, sehingga pada akhirnya menjadi haji yang lebih berkualitas. “Nabi Muhammad SAW juga memberi contoh hanya sekali saja melaksanakan ibadah haji sepanjang hidupnya, jadi kita sebagai umatnya sekali itu lakukanlah dengan berkualitas,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur XI ini.

Jadi menurutnya siapapun warga negara yang telah menunaikan ibadah haji, kalau dia mempunyai kemampuan untuk berhaji kembali pemerintah tidak boleh melarangnya. Dalam pencermatannya orang yang berangkat haji lebih dari sekali adalah orang yang sudah memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat. “Amal salehnya baik, itulah sebabnya ia mendapat panggilan lagi, kemudahan untuk berhaji. Masa orang mau haji saja tidak boleh.” Ia kemudian mengimbau agar umat muslim menjadikan ibadah haji sebagai prioritas apabila telah merasa mampu. Jangan ditunda, karena ibadah ini memiliki tantangan tersendiri termasuk kondisi fisik yang prima. Sehingga usia paling ideal untuk menunaikan ibadah ini menurutnya adalah antara 45 sampai 50 tahun.

Baginya tidak Namun ia m e n g a k u i masalah apabila m e m p e r antrian pada akhirnya pemerintah hatikan yang sudah menetapkan ibadah haji mt aehnucnaplaie b i10 h, pengaturan yang kedua dilaksanakan b erhaji untuk ke d u a k a l i ny a setelah 7 tahun m e m a n g p atut dilak uk an. kemudian. K e m e n t e r i a n

Sement ar a itu anggot a Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Baghowi mem-

Agama menurutnya perlu didukung data yang lebih lengkap sehingga mudah mengetahui siapa yang sudah

dan belum pernah berangkat haji. “Harus transparan dan publik bisa mengakses dengan mudah, kalau itu aku setuju. Tetapi kalau melarang orang mendaftar haji karena sudah berhaji itu aku tetap tidak setuju,” tandasnya. Pada bagian lain baik Rubaie maupun Baghowi sama-sama sepakat dalam pengaturan haji yang kedua kalinya tersebut perlu diatur klausul pengecualian diantaranya berangkat sebagai muhrim. Dalam bebera pa kasus suami istri tidak dapat berangkat bersamaan misalnya karena sakit. Pada saat sang istri sudah sembuh dan siap berangkat haji, suami sebagai muhrimnya dapat berangkat kembali menemani. Pengecuali an lain adalah para pembimbing haji. “Kelompok pengajian biasanya berangkat haji dipimpin oleh pembimbingnya. Kalau ini dipandang untuk membantu sekian puluh atau ratusan jamaah sehingga bisa berhaji lebih baik, ini tentu patut dipertimbangkan,” demikian Rubaie.

ibadah reguler berlangsung 40-45 hari. Bagi seorang pengusaha atau pejabat publik, waktu tentu sangat diperlukannya dalam menjalankan roda organisasi. “Bayangkan kalau seorang konglomerat harus berhaji selama 2 bulan, bagaimana ia harus mengawasi perusahaannya. Gubernur atau Walikota tidak mungkin meninggalkan tugasnya terlalu lama,” paparnya. Wa l a u p u n m e m i l i k i b a n y a k kemudahan ONH Plus tetap diatur

reguler,” kata dia. Pemerintah menurutnya perlu terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kuota haji Indonesia dengan memperharui data jumlah penduduk sesuai sensus terbaru yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik). Prosesnya dimulai dengan menyampaikan data tersebut kepada PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Setelah diratifikasi badan dunia tersebut, barulah data jumlah penduduk terbaru tersebut disampaikan

ONH Plus Dihapus? Salah satu program terkait ibadah haji yang patut ditinjau ulang adalah ONH (Ongkos Naik Haji) Plus. Ketika antiran haji reguler memanjang sampai 15 tahun sementara ONH Plus hanya menanti beberapa bulan, membuat wacana penghapusan kembali mengemuka. “Kami minta Kementerian Agama untuk menghapus haji non reguler atau ONH Plus karena itu menimbulkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin. Padahal, umat Islam di mata Allah sama saat melaksanakan ibadah,” kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Achmad Iskandar dalam satu kesempatan. Bagi M. Baghowi program ONH Plus ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi sejumlah pihak yang memiliki keterbatasan waktu dalam melaksanakan ibadah haji. Sebenarnya seluruh rangkaian ibadah di tanah suci itu hanya memerlukan waktu 9 hari tetapi karena pengaturan ibadah yang sifatnya masal itu cukup rumit akhirnya

kepada OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang kemudian bersidang menetapkan jumlah kuota masingmasing negara.

Walaupun memiliki banyak kemudahan ONH Plus tetap diatur dalam batasan jumlah jamaah yang terbatas. dalam batasan jumlah jamaah yang terbatas. Indonesia misalnya hanya memberikan kursi 15.000 dari seluruh kuota sekitar 200.000 orang jamaah. “Jadi kita pastikan antriannya tidak menabrak jatahnya

Sementara itu Achmad Rubaie meminta segenap pihak melihat bertambahnya antrian haji sebagai pertanda dua hal. Pertama, meningkatnya kesadaran beribadah masyarakat dan kedua bertambahnya kesejahteraannya rakyat. Ia berharap segenap pihak termasuk pemerintah dapat menyikapi sejumlah persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji dengan bijaksana, sehingga pelayanan kepada para jamaah semakin baik. (iky) Foto:wy/ parle.

PARLEMENTARIA


29

PENGAWASAN

Sebanyak 26 cagar budaya di Indonesia, masuk dalam daftar nominasi warisan dunia yang akan ditetapkan oleh organisasi dunia UNESCO di tahun 2013 ini. Setidaknya,sampai saat ini, sudah 13 cagar budaya Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Dari 26 cagar budaya tersebut, tiga di antaranya adalah Candi Trowulan di Jawa Timur, Candi Muara Tikus di Jambi dan kawasan karst Maros Pangkep di Sulawesi Selatan. Sedangkan, enam di antaranya termasuk dalam warisan dunia kategori tak benda, empat cagar budaya sebagai warisan dunia kategori benda, dan tiga lainnya adalah warisan dunia kategori alam. Namun, dibalik itu semua, paling tidak ada sepuluh cagar budaya yang kondisinya kritis dan terancam rusak. Kesepuluh cagar budaya yang terancam rusak itu diantaranya adalah candi Borobudur, kawasan candi Prambanan, situs Sangiran, biola W.R. Supratman, hingga bendera pusaka merah putih asli. Ironisnya, Candi-candi di kawasan cagar budaya Trowulan yang menjadi nominasi 30

PARLEMENTARIA


warisan dunia, juga masuk ke dalam cagar budaya yang terancam rusak.

melebihi dari orang-orang yang menjaga bank atau perkantoran,” imbuhnya.

Parahnya lagi, sudah beberapa kali benda bersejarah yang disimpan di museum raib digondol orang tak dikenal. Museum Nasional saja ternyata sudah lima kali terjadi. Kasus pertama terjadi pada tahun 1960, koleksi emas dan permata di museum itu dirampok sekelompok pencuri. Pencurian kedua pada 1979, koleksi uang logam hilang dicuri orang tak dikenal. Masih di tahun yang sama, koleksi keramik senilai Rp 1,5 miliar raib dan belum ditemukan sampai sekarang.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto menyatakan seharusnya Undang-undang Cagar Budaya benar-benar diterapkan. Sehingga, cagar budaya yang terlingkup dalam area UU Cagar Budaya, menjadi terlindungi.

Kasus keempat adalah pencurian koleksi lukisan karya Basoeki Abdullah, Raden Saleh, dan Affandi pada tahun 1996. Lukisan ini akhirnya dikembalikan kepada negara setelah diketahui berada di Balai Lelang Christy, Singapura. Kelima, kasus pencurian koleksi emas yang baru saja terjadi pada 11 September 2013 di Museum Nasional. Menurut Johannes Marbun, kasus pencurian ini merupakan tragedi nasional bagi bangsa Indonesia. Warisan masa lalu bernilai sejarah tinggi yang tersimpan di museum tersebut telah menjadi bulan-bulanan perampok. Melihat kondisi ini, Anggota Komisi X DPR Dedi S Gumelar menyatakan bahwa keberadaan kawasan cagar budaya atau peninggalan-peninggalan sejarah dikalahkan oleh berbagai kepentingan ekonomi. Akibatnya, cagar budaya menjadi tidak terawat, bahkan sampai kehilangan artefak. Ia menyesalkan tidak adanya keinginan negara untuk melindungi aset peninggalan sejarah ini.

“Dengan adanya UU Cagar Budaya ini, tidak ada cagar budaya yang terkena imbas adanya pabrik atau kegiatan yang bersifat polusi, misalnya. Area cagar budaya harus kita lindungi. Kalau soal pencurian artefak itu sudah memasuki ranah hukum. Yang terbaik adalah kita sepenuhnya menyerahkan kepada penegak hukum. Kita dorong agar penegak hukum menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” ujar Politisi Demokrat ini. Sedangkan, Anggota Komisi X Ferdiansyah menilai benda sejarah yang dicuri ini merupakan kesalahan pimpinan, sehingga seorang pimpinan harusnya tidak berdalih dengan membuat alasan apapun. “Pemerintah disini tidak mengantisipasi. Harusnya pemerintah melakukan pengawasan dan inventarisasi, sehingga ini menjadi teguran keras kepada Kemendikbud untuk melakukan pengawasan lebih dan menginventarisasi benda-benda bersejarah yang usianya panjang dan bernilai sejarah tinggi. Misalnya, jumlah CCTV

“Pemerintah atau negara tidak memiliki visi tentang kebudayaan. Jika paradigma pemangku kepentingan baik itu pemerintah sebagai pelaksananya, maupun DPR yang membahas anggarannya tidak beranjak menjadi melek budaya, maka selamanya kondisinya akan seperti ini Padahal, kebudayaan belum menjadi strategi bagi bangsa ini untuk bisa bersaing dengan negara lain,” cetus Politisi PDI Perjuangan ini. Terkait dengan pencurian artefak, politisi yang akrab dipanggil Mi’ing ini menilai pengamanan masih kurang maksimal. Seharusnya, pengamanan museum tidak kalah dengan bank. “Museum kita sampai kebobolan, sebut saja Museum Sasono Langen Budoyo hampir 87 item. Museum Nasional (Museum Gajah) empat keping emas. Hal ini menunjukkan cara pandang kita menyiapkan security untuk Museum itu lebih rendah dibanding security kantor atau Bank yang lain. Padahal kalau di negaranegara maju seperti di Eropa yang peradabannya tinggi, mereka menyiapkan SDM security untuk menjaga barang-barang cagar budaya, yang kompetensinya

harus tepat, bila perlu ada CCTV cadangan. Hal itu ditunjang jumlah security yang mampu menjaga dengan baik,” tegas Politisi Golkar ini. Selain itu, tambah Ferdiansyah, kawasan cagar budaya ataupun situs-situs kerajaan dapat diukur berdasarkan nilai sejarah dan dilakukan inventarisasi, sehingga dapat diterapkan tindakan pengamanan-pengamanan. PARLEMENTARIA


31

PENGAWASAN

untuk meminimalisir pencurian tersebut. Ferdi menilai p em buatan duplikasi artefak ini untuk ta hap mengantisipasi, sehingga bila dipajang pada suatu kegiatan yang dipamerkan adalah duplikasinya. “ Sementara yang asli harus tersimpan dengan baik. Me majang b enda b er sejarah yang asli pada suatu pameran resikonya tinggi kecuali ada jaminan bahwa ada asuransi yang mau menjamin dengan jaminan dan nilai yang sesuai,” khawatir Ferdi. Efeknya, dapat diketahui konsekuensi ataupun langkah berikutnya. “Bila sudah menetapkan suatu wilayah sebagai cagar budaya perlu diketahui konsekuensi-konsekuansinya. Misalnya dibuat pos polisi yang terdekat, membuat jaring-jaring pengaman. Jika memang dibutuhkan, ya dibuat parit sebagai pembatas. Dengan tindakan seperti itu, tingkat pengamanan untuk memasuki wilayah tersebut pun sudah dapat kita buat tanpa perlu biaya yang besar,” saran Politisi asal Jawa Barat ini. Ferdi menambahkan bahwa cagar budaya di suatu daerah sudah seharusnya menjadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi dan daerah. Hal itu juga sudah ditetapkan klasifikasinya pada UU Cagar Budaya dan dijelaskan mana benda atau wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Sehingga, ketika sudah diklasifikasi, harus segera disosialisasikan kepada masyarakat dan mengajak stakeholder-stakeholder terkait untuk merawat dan menjaga bersamasama. “Untuk itu harus segera disikapi sebelum ada lagi benda-benda budaya yang hilang, karena selama pengamanan masih minim, maka akan ada lagi bendabenda bersejarah lain yang hilang, tinggal menunggu waktu saja, mungkin 10, 20 atau 30 tahun lagi,” ujar Ferdi. Perlukah Duplikasi Artefak? Kasus beberapa kali dicurinya benda peninggalan sejarah, sempat ada wacana akan dibuat duplikasi 32

PARLEMENTARIA


Namun, terkait de ngan duplikasi ini, Dedi kurang begitu setuju. Ia menilai pembuatan replika dari benda cagar budaya, itu pemahaman yang keliru Kemendikbud. Pasalnya, artefak asli yang dipajang di museum saja kurang mendapat res pon, apalagi yang hanya duplikat. “Masa benda museum dibuat duplikat, duplikatnya yang disimpan, dimana nilai sejarahnya, yang asli saja orang tidak mau datang ke museum, apalagi yang palsu. Anggar annya dari mana? Karena b any ak s e k ali benda cagar budaya yang harus dibuat duplikatnya, tidak masuk akal, ini salah satu ketidakpahaman itu,” heran Dedi. Sementara itu, Agus me lihatnya, Komisi X sebagai rekan dari Kemendikbud, akan membicarakan hal ini dengan Mendikbud M Nuh. Namun ia memberi catatan, jika ingin ditampilkan yang duplikasinya, jangan sampai terlihat kalau itu hanya artefak duplikasi. Selain itu, artefak aslinya disimpan dengan baik. (sf,sc)

ANGGARAN

Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/10) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. Walaupun telah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPR, masing-masing fraksi memberikan catatan terhadap rancangan anggaran tahun depan ini.

D

alam laporannya di depan Rapat Paripurna, Ketua B an ggar A hmadi N o or Supit menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Banggar melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka penyampaian laporan dan pengesahan hasil Panja-Panja RUU APBN 2014. Panja ini terdiri dari Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembia yaan, Panja Belanja Pemerintah Pusat, Panja Transfer Daerah, dan PARLEMENTARIA


33

ANGGARAN

Panja Draft RUU. Pada rapat kerja itu juga disampaikan pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir, dilanjutkan pendapat pemerintah, dan terakhir pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Dalam pandangan mininya, Fraksi Partai Demokrat mendukung kebijakan pemerintah untuk mengubah sistem subsidi, dari subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran, sehingga alokasi anggaran subsidi untuk meringankan beban masyarakat memperoleh kebutuhan dasar, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. “Fraksi Partai Golongan Karya meminta agar peningkatan belanja pemerintah pusat dapat lebih meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pembiayaan program-program yang terkait langsung dengan kepentingan ekonomi rakyat multiplier effect yang lebih besar, seperti infrastruktur, program padat karya dan pengembangan kualitas manusia Indonesia. Selain itu, fraksi Golkar juga meminta agar pembiayaan anggaran dapat disusun dengan le bih baik dan lebih cermat agar tetap menjaga rasio utang terhadap PDB, utamanya utang luar negeri,” jelas Ahmadi. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pemerintah bertugas mengendalikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak melebihi kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan sebesar 48 juta Kiloliter, sehingga kuota BBM bersubsidi yang sudah disepakati tidak jebol terus menerus. Selain itu, fraksi berlambang Banteng ini meminta pemerintah untuk mengelola Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 205 triliun. Hal ini agar jatuh temponya tidak menumpuk pada satu periode waktu tertentu, sehingga pengelolaan utang di masa yang akan datang tetap memberikan ruang yang lebih besar pada kapasitas fiskal untuk membelanjakan bagi program pembangunan. 34

PARLEMENTARIA


Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, menjadi konsentrasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi PKS menyatakan bahwa koreksi pemerintah terhadap pertumbuh an ekonomi menunjukkan ada nya kelemahan perencanaan dan kemampuan analisis forecasting pemerintah, sekaligus menunjukkan pemerintah belum memiliki kebijakan dalam mengantisipasi perubahan dan perlambatan ekonomi glo bal secara kokoh. Pemerintah perlu meningkatkan terobosan kebijakan kebijakan untuk memperkuat daya saing ekonomi dan menarik investasi. Selain itu, mendesak pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam mewujudkan ketahanan pangan. “Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah harus bersikap lebih tegas dan berani dalam menentukan angka cost recovery, harus ada kompensasi yang jelas, khususnya terhadap peningkatan lifting minyak. Selain itu, Fraksi PAN juga meminta agar pemanfaatan utang luar negeri harus dilakukan secara selektif, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan energi,” tambah Ketua Banggar yang sekaligus Anggota Komisi XI ini.

Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah harus bersikap lebih tegas dan berani dalam menentukan angka cost recovery, harus ada kompensasi yang jelas, khususnya terhadap peningkatan lifting minyak. Hal senada diungkapkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Fraksi PPP menyatakan perlunya efisiensi dalam pengelolaan migas oleh pemerintah, terutama

cost recovery, serta mendorong perbaikan iklim investasi sektor migas, peningkatan kinerja BUMN di sek tor migas dan meminta p emerint ah untuk melakukan finansial dan technical audit secara rutin terhadap jumlah semua pemilik Kontrak Production Sharing (KPS). Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung upaya pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja kementerian atau lembaga dengan menerapkan sistem pemberian dan pengenaan sanksi. Selain itu, Fraksi PKB meminta pemerintah untuk memperhatikan volatilitas perkembangan pasar SBN dalam negeri dan terus mencermati akan resiko sewaktu-waktu terjadinya sudden reverseal atau pembalikan dana asing secara tiba-tiba. “Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa RUU APBN TA 2014 belum memenuhi harapan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan nasional. Semangat pro poor, pro job dan pro growth belum dilaksanakan secara konkrit dalam Rencana Anggaran Belanja 2014. Selain itu, rencana belanja pemerintah tahun 2014 masih didominasi oleh belanja rutin, bukan pada belanja modal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Fraksi ini juga meminta pemerintah untuk menghilangkan rezim defisit di APBN, karena hanya akan menjadi peluang untuk menambah utang,” jelas Ahmadi. Dan yang terakhir, Fraksi Partai Hanura meminta pemerintah lebih fokus memanfaatkan potensi pendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi, infrastruktur, dan industri kecil atau mikro, sehingga imbas krisis ekonomi global tidak mampu mempengaruhi sistem perekonomian nasional. Kebijakan pemerintah menutup defisit dengan pembiay aan utang hanya akan mengakibatkan terjadinya krisis sistemik yang mem-

bahayakan ketahanan perekonomian nasional. Angka Pertumbuhan Lebih Rendah Pada rapat kerja yang berlangsung hingga pukul 23.00 malam itu, Banggar dan pemerintah menyepakati hal terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga lifting minyak dan gas. Terdapat beberapa angka kesepakatan yang sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus lalu, dalam Keterangan Pemerintah terkait RUU APBN 2014. “ Berikut kami sampaikan ke sepakatan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I RUU APBN TA 2014. Pertumbuhan Ekonomi disepakati sebesar 6,0%. Selisih 0,4% dibanding RUU APBN yang sebesar 6,4%. Sedangkan untuk tingkat inflasi sebesar 5,5%, selisih 1,0% dibanding RUU APBN sebesar 5,5%,” jelas Ahmadi. Ahmadi menambahkan, asumsi dasar lain dalam RUU APBN TA 2014 yang disepakati yakni nilai tukar rupiah Rp 10.500 per dolar Amerika Serikat (AS) atau naik Rp 750 dari sebelumnya Rp 9.750. Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan 5,5%. Kemudian harga minyak mentah Indonesia dipatok sebesar US$ 105 per barel. Untuk lifting migas bumi disepakati mencapai 2.100 ribu barel per hari dengan porsi lifting minyak 870 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.240 ribu barel setara mi nyak per hari. “Berdasarkan asumsi dasar yang telah disepakati, maka Pendapatan Negara dalam tahun 2014 sebesar Rp 1.667,14 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Dalam Negeri sebesar Rp 1.665,78 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,360 triliun. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.280 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 385 triliun,” tambah pria berkacamata ini.

Dengan demikian, tax ratio tahun 2014 sebesar 12,35%, dan cost recovery sebesar US$ 15,0 miliar. Namun, beberapa fraksi memberikan catatan terhadap pendapatan negara ini. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra tidak menyetujui insentif perpajakan yang ditujukan untuk implementasi Low Cost Green Car (LCGC) dikarenakan mobil murah yang tidak ramah lingkungan, tidak bersinergi dengan upaya pengendalian BBM bersubsidi, sehingga subsidi BBM menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, masih ada kebingungan tentang konsep mobil murah, karena tidak jelas mobil murah ini untuk siapa, atau untuk kalangan mana. Sementara itu,”Fraksi PKS menyatakan pemberian insentif perpajakan untuk mobil LCGC bertentangan dengan usaha pemerintah melakukan intensifikasi atau pe ningkatan penerimaan pajak dan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi,” imbuh Ahmadi. Sedangkan, Belanja Negara dalam tahun 2014 disepakati sebesar Rp 1.842 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.249 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 592 triliun. Anggaran belanja ini akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 263 trili-

un, belanja barang Rp 201 triliun, belanja modal Rp 205 triliun, pembayaran bunga utang Rp 121 triliun, dan subsidi energi sebesar Rp 282 triliun. Belanja negara berikutnya adalah subsidi non energi sebesar Rp 51 triliun, belanja hibah Rp 3 triliun, bantuan sosial Rp 55 triliun, dan yang terkahir belanja lain-lain sebesar Rp 36 triliun. “Untuk belanja Kementerian atau Lembaga tahun 2014 disepakati sebesar Rp 637 triliun. Untuk ang-

Fraksi PKS menyatakan pemberian insentif perpajakan untuk mobil LCGC bertentangan dengan usaha pemerintah melakukan intensifikasi atau peningkatan penerimaan pajak dan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi

PARLEMENTARIA


35

ANGGARAN

Suasana Rapat Kerja antara Banggar, Pemerintah, dan Bank Indonesia.

garan pendidikan, dialokasikan dana sebesar 20,02 persen dari total belanja negara, atau sebesar Rp 368 triliun,” jelas Ahmadi. Berdasarkan perhitungan Pen dapatan Negara dan Belanja Negara tahun 2014, masih kata Ahmadi, maka disepakati besaran defisit dalam tahun 2014 sebesar 1,69% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 175 triliun. Sumber pembiayaan defisit tersebut atas pembiayaan utang sebesar Rp 185 triliun dan pembiayaan non utang sebesar negatif Rp 9,7 triliun. Pembiayaan utang dalam tahun 2014 terdiri atas Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp 205 triliun, pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 20 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 963 miliar. Sedangkan, untuk pembiayaan nonutang terdiri atas perbankan dalam negeri sebesar Rp 4,3 triliun 36

PARLEMENTARIA


dan non perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp 14 triliun. “Seluruh fraksi telah memberikan pendapat akhir, dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil Pembicaraan Tingkat I atau Pembahasan RUU APBN TA 2014 di Banggar untuk kemudian dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang,” jelas Ahmadi me ngakhiri laporannya. Usai Ketua Banggar menyampaikan laporannya, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menanyakan kepada masing-masing fraksi atas persetujuan RUU APBN tahun 2014, dan masing-masing fraksi menyatakan persetujuannya. “Dengan demikian seluruh fraksi dan anggota dewan menyetujui RUU APBN 2014 untuk disahkan menjadi

undang-undang,” kata Sohibul sembari mengetok palu persetujuan. Rapat Paripurna dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah terkait dengan persetujuan anggaran tahun depan ini. Pemerintah, yang diwakili Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan seluruh asumsi makro untuk APBN 2014, terutama pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, telah mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang diperkirakan masih bergejolak tahun depan. “Atas nama pemerintah, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPR. Kita mengupayakan pertumbuhan ekonomi secara maksimal, tapi perkiraan 6% telah mempertimbangkan adanya risiko global. Kami optimistis ke depan, target pertumbuhan ekonomi 2014 bisa kita capai,” yakin Chatib. (sf) Foto: Wy/Od/Parle.

LEGISLASI

AGAR LEBIH KHUSUK MK TAK LAGI TANGANI SENGKETA PILKADA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum lama ini menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

K

ebijakan SBY ini dinilai bukan menjadi solusi baik bagi masa depan MK yang telah dicederai oleh tertangkapnya mantan ketuanya, Akil Mochtar. Tidak mengherankan jika langkah SBY mendapatkan banyak kritikan bahkan penentangan. Alasan yang paling mendasar adalah Perppu tentang MK ini dinilai telah melanggar UUD 1945 atau inkonstitusional. Misalnya, terkait peran Komisi Yudisial (KY) dalam perppu tersebut se bagai lembaga yang akan mengawasi MK.

kewenan gannya memutus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Wacana ini semakin meruncing setelah kasus tertangkap tangannya Ketua MK, Akil Mochtar oleh KPK akibat dugaan suap perkara Pilkada. Sejumlah kalangan DPR terangterangan mendukung gagasan agar MK tidak lagi mengurus soal seng keta Pilkada. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Nurdirman Munir kepada Parlementaria, mengusulkan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada ke depan, tidak lagi ditangani oleh MK , namun cukup di pengadilan tinggi. “Kita mengusulkan sengk eta Pilkada kembali ke pengadilan tinggi, tujuannya supaya MK betul-betul khusyuk ngurusin yang berhubungan dengan MK saja,” kata Nudirman Munir, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/10).

Apalagi, sedari awal sudah banyak kalangan yang menentang kehadir an Perppu MK itu dan belakangan ini muncul wacana kalau kewena ngan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi (MK) baiknya “disunat” saja. Ban yak kalangan menilai bahwa MK telah “over” kewenangan. Dan salah satu kewenangan MK yang menjadi sorotan adalah mengenai

Di samping itu politisi dari Partai Golkar itu juga mengusulkan, agar dalam Undang-Undang dicantumkan bahwa MK tidak boleh keluar dari apa yang dimohonkan. “Putusan MK yang ultra petitum itu sering keluar dari kewenangan, bahkan mengambil kewenangan orang lain. Seperti penetapan pemenang pemilu, itu kan wewenangnya KPU bukan MK. Ini kan ngawur,” ujarnya. Nudirman Munir juga mengingat-

kan perlunya lembaga pengawas terhadap MK. Ketiadaan lembaga pengawas dalam sebuah lembaga negara bisa menimbulkan abuse of power. “MK kan bukan Tuhan. Me reka adalah manusia biasa yang bisa saja salah, khilaf atau sengaja berbuat salah karena ada kepentingan uang atau kekuasaan,” katanya. Untuk itu, kata dia, ada baiknya Majelis Kehormatan yang dibentuk MK dalam kasus Akil Mochtar ini ditetapkan sebagai lembaga pe ngawas MK. “Intinya harus diperlukan lembaga pengawas. Saya lebih setuju Majelis Kehormatan yang dibentuk MK itu ditingkatkan wewenangnya oleh UU menjadi lembaga pengawas yang ditetapkan sebagai lembaga pengawas MK, supaya ada balance of power. Lagian, mana ada di dunia ini ada suatu badan atau lembaga tanpa ada pe ngawas,” tukasnya. Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi II DPR dari FPDIP, Alex Litaay yang mengatakan bahwa tujuan pembentukkan MK itu tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) bukan menangani sengketa Pilkada, namun untuk menguji UndangUndang. “Main core-nya MK itu adalah lembaga yang menguji Undang-Undang,” ujarnya. Meski begitu, Alex mengakui kondisi pada saat itu Pengadilan Tinggi banyak bermasalah dan tidak bisa dipercaya, makanya penanganan sengketa Pilkada didorong untuk diselesaikan di MK. “Nah sekarang MK tidak bisa dipercaya, kalau gitu ya sudah dikembalikan saja ke Peng

PARLEMENTARIA


37

nya, masyarakat yang harus mengawasi bersama-sama untuk mempercayai sistem yang ada. Meski begitu, opsi-opsi ini, kata dia, masih akan dibicarakan di DPR untuk mencari mekanisme sidang yang efektif.

adilan Tinggi tetapi dengan pengawasan yang ketat,” katanya. Politisi dari PDIP itu menambahkan, jika nantinya sengketa Pilkada dikembalikan ke Pengadilan Tinggi, hakim-hakimnya musti mendapat pengawasan yang ketat. “Dulu Komisi Yudisial (KY) kami bentuk untuk pengawasan hakim termasuk hakim di MK , t api kemudian, dibelok-belokan,” tukasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agustina Basik-Basik mengatakan seng keta Pilkada tidak usah ditangani oleh MK. Sejatinya, tugas MK adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden selain untuk menguji Undang-Undang. “Ketika ada sengketa tidak usah dibawa ke Jakarta, tidak usah ke MK. MK itu kalau dalam UndangUndang hanya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu presiden, bukan sengketa Pilkada kepala daerah,” ujarnya.

Misalnya, jika pihak yang beperkara itu berasal dari Maluku Utara, Papua atau pun Aceh, diperlukan biaya tinggi untuk membawa berkas ke Jakarta. Bukan hanya itu, Gamawan mengatakan penyelesai an sengketa di daerah bisa dengan dua cara. Jika aturannya tetap mewajibkan oleh MK, hakim dari MK yang bersidang di daerah. Atau, jika aturannya memungkinkan dikembalikan ke tingkat Pengadilan Tinggi. Jika ada anggapan bahwa hakim di daerah mudah di suap, tambah 38

PARLEMENTARIA


Namun, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai sengketa Pilkada memang harus diselesaikan di MK tapi porsinya yang perlu dikurangi. “Sengketa Pilkada tidak bisa dipindahkan ke lembaga lain, tapi porsinya yang harus dikurangi,” kata Irman Putra Sidin, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/10). Menurut Irman Putra Sidin, selama ini porsi penyelesaian sengketa Pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sangat banyak. “Semua sengketa Pilkada digugat melalui Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan oleh lembaga tinggi negara pengawal konstitusi tersebut,” katanya.

Sengketa Pilkada tidak bisa dipindahkan ke lembaga lain, tapi porsinya yang harus dikurangi

Alex menegaskan tanpa terkecuali semua hakim harus di awasi oleh KY. “Kami (DPR-red) membentuk itu (K Y-red) kan agar semuanya terawasi, supaya ada check and balances. Intinya tidak boleh ada satu lembaga negara pun yang tidak terawasi,” tegasnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan mewacanakan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang saat ini dipusatkan di MK teryata memang memakan biaya yang cukup mahal.

ujung-ujungnya kan minta diperhatikan, dimanjakan, akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti itu seperti yang terjadi sekarang ini (kasus Akil Mochtar-red),” tukasnya.

Dampaknya kata dia, tugas pokok utama MK yakni menguji UndangUndang kemudian menjadi nomor dua karena lebih banyak mengurus sengketa, untuk 457 untuk kabupa ten/kota dan 33 provinsi yang menggelar pemilihan kepala daerah. Menurut Agustina, ada baiknya, ketika ada sengketa cukup diselesaikan melalui pengadilan di tingkat provinsi tersebut. “Paling tidak selesainya ditingkat propinsi,” katanya. Hal ini lanjut dia, untuk mengurangi beban kerja dari MK. “Bayangkan MK harus mengurusi sengketa Pilkada akhirnya mengambil jalan pintas ketika mereka beralasan waktu tidak ada, tenaga sudah terkuras,

Padahal, kata dia, hakim konstitusi jumlahnya sangat terbatas sedangkan kasus yang diselesaikan sangat banyak, baik gugatan uji materi aturan perundangan maupun gugatan sengketa Pilkada. Irman mengusulkan, perlu dicari solusi agar tidak semua sengketa Pilkada digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, sengketa Pilkada itu ada beberapa macam, mulai dari pelanggaran administratif, pelanggaran hukum, hingga tindakan kekerasan. “Terhadap pelanggaran administratif, sebaiknya diselesaikan oleh Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Bawaslu dan DKPP harus diberda yakan,” katanya.(nt) Foto: wy/parle.

LEGISLASI

AKHIRNYA, PEMBAHASAN RUU PILPRES DIHENTIKAN Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) dihentikan pembahasannya.

P

enghentian pembahasan R U U P ilp re s ditet ap k an dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (24/10) dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. Namun, R U U Pilpres ter sebut tidak ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Dengan dihentikannya pemba hasan RUU Pilpres, berarti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tetap menggunakan UU Nomor 42 Tahun 2008 sebagai acuan. UU Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan, bahwa syarat pengajuan pasangan capres-cawapres adalah pasangan diajukan par tai atau gabungan partai yang memenuhi

20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Beberapa isu krusial dalam RUU Pilpres, selain masalah besaran syarat pengusungan atau presidential threshold (PT) capres-cawapres, adalah syarat-syarat capres-cawapres, aturan dan batasan dana kampanye, teknik pemilihan atau penandaan kertas suara ketika memilih, soal larangan rangkap jabatan, serta soal pasal yang mengatur kepala daerah yang maju menjadi capres atau cawapres perlukah mendapatkan ijin dari presiden atau tidak. RUU Pilpres sendiri sebenarnya sudah dibahas di Baleg DPR selama 14 bulan lamanya.

Namun, pembahasan yang sudah memakan waktu lama tersebut kandas akibat penolakan dari lima fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar, PDIP, PAN, PKB, dan Demokrat. Kelima fraksi tetap berpandangan agar RUU Pilpres dihentikan dan tidak dilanjutkan sebagai RUU inisiatif DPR. Revisi UU Pilpres adalah momentum rakyat Indonesia untuk dapat memilih capres dan cawapres yang kredibel, adil, jujur, dan tidak korup. Selain itu, RUU Pilpres juga didesain agar capres- cawapres yang muncul merepresentasikan mayoritas rakyat Indonesia. Seperti diketahui sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

PARLEMENTARIA


39

LEGISLASI

keputusan/walk out,” ujar politisi F-PKB ini. Sedangkan dua fraksi (F-PKS dan F-Gerindra) lainnya dapat menghargai keputusan untuk menghentikan pembahasan penyusnan draft RUU Pilpres dengan pertimbangan Panitia Kerja (Panja) sudah bekerja selama kurang lebih 1,5 tahun yang tentunya juga mengeluarkan biaya/ anggaran yang tidak sedikit.

Dihentikannya RUU Pilpres karena dari seluruh fraksi yang ada, hanya lima fraksi yang setuju dihentikan pembahasan RUU Pilpres, sedangkan empat fraksi lainnya menolak. menghentikan pembahasan penyusunan draft RUU Pilpres. Dihentikannya RUU Pilpres karena dari seluruh fraksi yang ada, hanya lima fraksi yang setuju dihentikan pembahasan RUU Pilpres, sedangkan empat fraksi lainnya menolak. Fraksi yang sepakat agar RUU ini dihentikan pembahasannya, yaitu Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, PAN, dan PKB. Sementara empat fraksi yang menolak adalah PPP, PKS, Gerindra, dan Hanura. Menurut Wakil Ketua Baleg, Anna Mu’awanah dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/10) mengatakan bahwa sesuai dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013, RUU Pilpres disiapkan penyusunannya oleh Baleg. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU menegaskan bahwa RUU yang berasal dari DPR atau Presiden dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan dan pembahasan. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bah40

PARLEMENTARIA


wa penarikan RUU sebelum RUU diputuskan menjadi RUU dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi atau DPD.

Dis amping itu, P anja sudah melakukan pembahasan terhadap kurang lebih 262 pasal dan masih menyisakan 1 pasal yang belum mendapat kesepakatan yaitu ketentuan mengenai presidential threshold. Satu Pasal yang belum mendapatkan kesepakatan di Baleg tersebut, hendaknya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI. “Sedangkan lima fraksi, yaitu F-PD, F-PG, F-PDIP, F-PAN, dan FPKB sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan penyusunan draft RUU Pilpres,” tukas Anna.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “RUU yang diajukan oleh Anggota, Komisi Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau DPD dapat dilakukan penarikan apabila Pengusul menarik usulannya.

Kekurangan/kelemahan dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2009 yang bersifat teknis, kata Anna, menurut kelima fraksi tersebut dapat diperbaiki/ disempurnakan melalui Paraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres diusulkan oleh Baleg dan RUU masih dalam tahap penyusunan, maka yang dapat melakukan penarikan Baleg sendiri,” kata Anna.

Anna menambahkan, bahwa kelima fraksi tersebut juga menyatakan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 masih memenuhi kebutuhan/relevan untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Anna menjelaskan, bahwa dalam rapat pleno Baleg terakhir untuk mengambil keputusan atas penyusunan RUU Pilpres pada Kamis (3/10) telah diputuskan/disepakati penyusunan RUU Pilpres tidak dilanjutkan/ dihentikan dan draft RUU ditarik dari daftar Prolegnas RUU Perioritas Tahun 2013.

Rapat Baleg juga memutuskan, bahwa keputusan Baleg untuk tidak melanjutkan/menghentikan penyusunan RUU Pilpres dan penarikan draft RUU dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

“Dua fraksi (F-PPP dan F-Hanura) tetap meminta untuk dilanjutkan dan tidak ikut dalam pengambilan

Dalam kesempatan tersebut, Anna juga menyebutkan bahwa penarik an RUU Pilpres telah disepakati pemerintah dalam rapat kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM,

Rabu (16/10) ditarik dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013.

Menurut Indra, paripurna bisa menetapkan jika keputusan di Baleg DPR bulat atau didukung oleh semua fraksi. “Tapi pada kenyataannya dalam rapat Baleg yang lalu, ada dua fraksi menolak dan menyatakan keberatannya, dan dua fraksi lain walkout,” ungkapnya.

“Dengan telah disetujuinya pena rika n RUU Pilpres tersebut oleh Baleg dan Menteri Hukum dan HAM, maka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 mengalami perubahan dari yang semula berjumlah 75 RUU dan lima daftar RUU Kumulatif Terbuka menjadi 73 RUU dan lima daftar RUU Kumulatif Terbuka,” terang Anna. Dengan adanya penarikan RUU Pilpress dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013, menurut Anna, bukan berarti beban legislasi pada tahun 2013 menjadi berkurang. Namun demikian, jelas Anna, apabila ada tekad bersama antara DPR dan pemerintah untuk me nyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 tentunya target Prolegnas yang disepakati bersama akan tercapai.

keputusan adalah paripurna sebagai forum tertinggi. “Di Baleg tidak ada kata sepakat, pencabutan di proleg nas tetap harus dijalankan dalam mekanisme tertinggi di paripurna. Paripurna bukan hanya penetapan saja,” ungkap Yani yang sebelumnya sudah memperdebatkan itu di Baleg DPR.

“Oleh sebab itu, kami mengh a rapkan dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi, dan Pimpin an Fraksi agar Prolegnas dapat direalisasikan sesuai rencana, sehingga dapat menjadi sumbangan penting dalam peningkatan kinerja DPR,” paparnya. Saat rapat paripurna DPR RI de ngan agenda penetapan peng hentian dan pencabutan RUU Pilpres dari Prolegnas diwarnai hujan interupsi. Interupsi datang dari mayoritas anggota fraksi yang sebelumnya tetap ngotot RUU Pilpres dilanjutkan. Mereka tidak mau apa yang telah diputuskan di Baleg DPR hanya ditetapkan dalam paripurna. Empat fraksi menyatakan masih adan ya penolakan dan walkout dalam rapat pleno Baleg DPR menandakan masih ada penolakan atas keputusan tersebut. Karena itu, keputusan mengenai RUU Pilpres harus diambil dalam rapat paripurna DPR. Anggota F-PPP Ahmad Yani dalam interupsinya menyatakan, yang mempunyai otoritas pengambilan

Anggota F-Hanura yang juga anggota Baleg DPR Djamal Aziz dalam interupsinya mengatakan, pihaknya saat pleno Baleg me mut usk an walkout k arena ti d a k m e n g h e n d a k i ke p u t u s a n pencabutan dilakukan Baleg.

Menurutnya, keputusan harus melalui paripurna meskipun harus dilakukan melalui voting. Sebab, sedikit apa pun jika masih ada yang menolak harus dihargai.

Anggota F-PKS yang juga anggota Baleg DPR Indra dalam interupsinya mengatakan, rapat pleno di Baleg DPR telah mengingkari pandangan empat partai politik yang menentang pencabutan RUU Pilpres dari prolegnas.

Atas banyaknya interupsi, Ketua Baleg, Ignatius Mulyono mencoba m ey ak ink an pimpinan sidan g bahwa pencabutan itu sebenarnya sudah disepakati Baleg dan pemerintah. Namun, kata dia, jika dalam paripurna masih ada yang menolak, Baleg DPR menyerahkan sepenuhnya pada sidang paripurna untuk mengambil keputusan. (sc) Foto: Ry, Od/Parle.

Empat fraksi menyatakan masih adanya penolakan dan walkout dalam rapat pleno Baleg DPR menandakan masih ada penolakan atas keputusan tersebut. Karena itu, keputusan mengenai RUU Pilpres harus diambil dalam rapat paripurna DPR. PARLEMENTARIA


41

FOTO BERITA

42

PARLEMENTARIA


Foto: ical/parle.

Parlemen Remaja Suasana Debat seru Parlemen Remaja tentang batasan usia pemuda, di Gedung Nusantara II, Senin (20/10) Foto: Odjie/Parle.

PARLEMENTARIA


43

FOTO BERITA

Kunjungan Kerja Komisi X ke SDN 01 Pontianak. Anggota DPR RI Zulfadhli dan Nurul Qomar mengamati buku Pelajaran Siswa SDN 01 Pontianak terkait Kurikulum 2013. Foto: Hr/Parle.

Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Situs Religi Pulau Mansinam, Papua Barat. Medan yang terjal dan curam mengharuskan Tim Kunker Komisi VIII menggunakan truck sebagai alat transportasi satu-satunya di Pulau Mansinam. Foto: Ayu/Parle. 44

PARLEMENTARIA


KIAT SEHAT

Musim haji telah berakhir, sejumlah pertanyaan muncul ditengah publik terkait merebaknya virus Corona di kawasan Timur Tengah. Sejauh ini Kementrian Kesehatan telah melaporkan tidak ada jamaah haji Indonesia yang tertular virus ini. Sebelumnya ada pemberitaan media yang menyebut seorang jamaah asal Bojonegoro diduga telah tertular. Namun pemeriksaan terakhir menunjukkan hasil negatif. Untuk pemahaman yang lebih baik, mari kita kenali si Corona yang memiliki nama medis MERSCoV atau Middle East Respirator y Syndrome Corona Virus. MERS-COV adalah penyakit sindrom pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona yang menyerang saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan sampai dengan berat. Gejala umumnya adalah: demam, batuk dan sesak nafas, bersifat akut, biasanya pasien memilki penyakit komorbid (Diabetes, penyakit Ginjal kronis, Penyakit jantung kronis, Hipertensi, penyakit paru kronis). Range usia: 14-94 th (median : 50 th), 61% laki-laki PARLEMENTARIA


45

Sejauh ini, semua kasus telah dikaitkan dengan empat negara di atau dekat Semenanjung Arab. (Negara-negara di semenanjung Arab dan Negaranegara tetangga : Bahrain , Iran ,Irak, Israel, Yordania, Kuwait Lebanon, Palestina , Oman , Qatar, Arab Saudi , Suriah , Uni emirat Arab (UEA) dan Yaman). Kemenkes melaporkan dalam kurun waktu tiga bulan April-Juni 2013 jumlah korban infeksi virus MERS COV di dunia tercatat sebanyak 64 kasus ( Arab Saudi 49 kasus, Italia 3 kasus, Inggris Raya 3 kasus, Perancis 2 kasus, Qatar 6 kasus, Tubnisia 2 kasus dan Uni Emirat Arab 1 kasus). Pusat Kedali dan Pencegahan Penyakit (CDC) yang berbasis di Amerikas Serikat, menyarankan untuk tidak mengubah rencana perjalanan ke Timur Tengah tetapi tetap waspada dan menjalankan standar pencegahan yang dianjurkan.

46

PARLEMENTARIA


Cara Penularan MERS-COV Virus ini dapat menular antar manusia secara terbatas, dan tidak terdapat transmisi penularan antar manusia yang berkelanjutan. Tidak diketahui secara pasti mekanisme penularan. Kemungkinan penularannya dapat melalui : • Langsung: melalui percikan dahak (droplet) pada saat pasien batuk atau bersin • Tidak langsung: melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus.

Deteksi dini : Gejala dan Tanda : • Anamnesis : Demam suhu ≥ 38 C, batuk dan sesak ditanyakan pula riwayat bepergian dari negera Timur Tengah, 14 hari sebelum onset

• Pemerik s aan f isik sesuai dengan gambar an Peneumonia

• Hindari kontak seperti mencium, berbagi cangkir atau berbagi peralatan makan dengan orang yang sakit

• Radiologi L Foto toraks dapat ditemukan infiltrate, konsolidasi samapi gambaran Acut Respiratory Distress Syndrome

• Bersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh, seperti mainan dan pegangan pintu.

• Laboratorium: ditentukan dari pemeriksaan RT-PCR (Riverse Transcriptase Polymerasse Chain Reaction) dari sweab tenggorok dan sputum • Tempat pemeriksaan : Laboratorium Badan Litbangkes RI Jakarta.

Pencegahan penyakit : • Cuci tangan anda sering dengan sabun dan air selama 20 detik dan membantu anak-anak melakukan hal yang sama. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan berbasis alkohol • Tutup hidung dan mulut dengan tisu, saat batuk atau bersin kemudian buang di tempat sampah • Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci

*Vaksinasi: Vaksin belum ada

Pengobatan: Tidak ada pengobatan khusus direkomendasikan untuk penyakit yang disebabkan MERS-COV. Perawatan medis mendukung dan membantu untuk meringankan gejala.

Tes laboratorium: Lab test (Polymerase Chain Reaction atau PCR) untuk MERS. Sumber CDC: http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/faq. html

PARLEMENTARIA


47

48

PARLEMENTARIA


S

ederhana, ramah namun memiliki pemikiran yang brilian, itulah yang tergambar dalam diri anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sunardi Ayub. Jauh-jauh menyeberangi laut an Sunardi berusaha menjadi wakil masyarakat NTB untuk menyampaikan segala aspirasi daerahnya. Masa Kecil Buah Jatuh Tak Jauh Dari Pohonnya, ungkapan itu agaknya tak berlaku bagi Sunardi Ayub, anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI. Sang ayah yang seorang pengusaha ternama di Kruak, Lombok Timur ini tak lantas membuat Sunardi latah mengikuti jejak sang ayah menjadi peng usaha. Padahal saat itu sang ayah selalu melibatkannya mengikuti berbagai acara bisnisnya. Sunardi justru terkesima dengan sang ayah ketika berbincang dengan berbagai pejabat daerah. “Begitu gagah dan kharismatik,” gumam Sunardi kecil dalam hati. Namun disisi lain, sang ayah malah ingin anak lelakinya itu kelak menjadi pejabat di daerahnya, sebagaimana rekan-rekannya yang kerap ia temui. “Kalau kamu tidak mau jadi peng usaha, kamu harus jadi pejabat seperti teman-teman ayah,” kisah Sunardi menirukan sang ayah saat itu. Permintaan sang ayah itu bisa dikatakan keinginan sekaligus citacitanya memiliki anak seorang pejabat. Berangkat dari sana, sang ayah menekankan kepada Sunardi untuk mengutamakan pendidikan sekolah setelah pendidikan agama. Gemblengan dari sang ayah itu terlihat dari p endidikan yang diberikan kepada anaknya. Jika anak lain setelah pulang sekolah bisa leluasa bermain, tidak demikian halnya dengan Sunardi. Selepas sekolah di SDN I Kruak, sore harinya Sunardi harus siap-siap kembali bersekolah di sebuah Madrasah untuk memperdalam nilai-nilai keislaman. Bagi ayah Sunardi

s e p a n d a i - p a n d a i ny a m a n u s i a mengenyam pendidikan di dunia akan percuma jika tidak diiringi oleh pendidikan agama yang akan menjadi bekal hidup di akhirat kelak. Untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, lulus sekolah dasar Sunardi hijrah ke kota Mataram mengikuti jejak sang kakak untuk melanjutkan pendidikan ke bangku S e ko l a h M e n e n g a h P e r t a m a . Dipilihlah SMP Muhammadiyah Mataram tempatnya menimba ilmu. Di ibukota propinsi NTB ini pola pikirnya semakin terbuka. Ia meyakini bahwa betapa pentingnya pendidikan. Salah satunya lewat bangku sekolah lah keberhasilan itu bisa diraih. Dari sana ia semakin bertekad untuk terus menimba ilmu agar bisa mewujudkan ci ta-cita orangtuanya yang meng inginkannya menjadi seor ang pejabat. Lulus SMP, Sunardi melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Ampenan Mataram. Disini Sunardi mencoba hidup prihatin. Meski orangtua selalu mengirimkan uang sekolah dan uang saku kepada dirinya, namun untuk mendapatkan jatah lebih Sunardi harus melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk kedua orangtuanya. Misalnya menyupiri sang ayah karena ketika Sunardi sudah mendapatkan SIM (surat ijin mengemudi). Setelah pekerjaannya selesai, sang ayah baru memberikan uang lebih kepadanya. “Itu sebagai salah satu cara ayah saya mendidik, bahwa jika ingin sesuatu yang lebih ya saya harus berjuang terlebih dahulu. Jangan hanya bisa meminta saja,” aku Sunardi. Lulus kuliah ada pertentangan dalam keluarga Sunardi. Orangtua Sunardi, H. Muhammad Ayub dan Hj. Umi Kalsum menginginkan putranya kembali ke kampung halamannya di Keruak, Lombok Timur. Sementara Sunardi sendiri mendapat dukungan dari sang kakak untuk melanjutkan kuliah di Ibukota Nusa Tenggara Timur itu. Setelah melalui proses

Bagi ayah Sunardi sepandaipandainya manusia mengenyam pendidikan di dunia akan percuma jika tidak diiringi oleh pendidikan agama yang akan menjadi bekal hidup di akhirat kelak.

diskusi, alhasil kedua orangtua Sunardi tak kuasa memberikan restu bagi putranya untuk meneruskan menimba ilmu di Mataram. Keduanya menyerahkan keputusan tersebut kepada Sunardi, namun dengan syarat setelah lulus kuliah Sunardi kelak harus membangun kampong halamannya sekaligus mengharumkan nama keluarga besarnya. Sunardi pun mengamini hal itu, baginya segala usahanya menuntut ilmu tak lain adalah untuk membangun kampung halamannya juga. Untungnya Sunardi termasuk m e m i l i k i ot ak y an g l u m ay an encer, tak heran jika kemudian ia diterima kuliah di fakultas hukum Universitas Mataram, universitas negeri terbaik di NTB yang notabene menjadi pilihan per tamanya menimba ilmu. Di bangku kuliah jiwa leadership Sunardi mulai terasah. Ia terpilih menjadi Ketua S e nat M ahasis w a U ni ve r sit as Mataram. Sunardi kemudian masuk dalam HMI (himpunan mahasiswa Islam) yang merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan umat Islam yang cukup terkenal dan dikagumi. Bahkan tahun 1984 ia terpilih menjadi Ketua HMI Cabang Mataram. Dari sana, nama Sunardi pun semakin terkenal di kalangan akademisi. Apalagi setelah itu Sunardi sempat meraih juara ketiga lomba karya tulis ilmiah bidang hukum tentang kesadaran hukum.

PARLEMENTARIA


49

Organisasi dan Karir Politik Dapat diduga, setelah berhasil meraih gelar sarjana hukum, Sunardi kemudian berniat menjadi penasehat hukum. Setahun setelah ia berhasil mengantongi surat ijin membuka kantor pengacara ia pun resmi menjadi lawyer atau penasehat hukum di wilayah NTB. Berbarengan dengan itu sederet jabatan pun didapuk kepadanya, diantaranya, Ketua Yayasan Insan Cinta, sekaligus Direktur Koperasi Insan Cinta. Bahkan ia pun terpilih menjadi Kepala BPPKN (Badan Pro-

50

PARLEMENTARIA


gram Studi Civic Hukum) Universitas Muhammadiyah Mataram, Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, serta penasehat hukum di KADIN kabupaten Lombok Barat. Tahun 1998 Sunardi pun terpilih menjadi Ketua KNPI (Komite Nasio nal Pemuda Indonesia). Disinilah cikal bakal Sunardi berkiprah dalam dunia politik. Sunardi masuk dalam organisasi kepemudaan yang ber afiliasi dengan salah satu parpol. Di AMPG (Angkatan Muda Pemuda Golkar) berturut-turut ia didapuk untuk menduduki Wakil Ketua AMPG NTB, Wakil Ketua Golkar Kodya Mataram dan Wakil Ketua Golkar NTB. Berbekal pengalam a n ny a m e mimpin berb agai organisa-

si, dalam pemilihan umum 1999 ia maju menjadi calon legislatif DPRD provinsi NTB, hingga kemudian terpilih menjadi ketua DPRD NTB. Tak tanggung-tanggung, ia terpilih menjadi Ketua DPRD NTB termuda dengan usia 39 tahun. Dalam pemilu selanjutnya pun demikian. Tahun 2004 Sunardi kembali terpilih menjadi Ketua DPRD NTB. Sayangnya karir politik Sunardi tak semulus perkiraannya. Ia harus rela melepas jabatannya sebelum masa baktinya berakhir. “ Dalam p olitik bias alah itu, menjatuhkan teman dan sebagainya. Buat saya yang terpenting adalah mengungkapkan kebenarannya. Namun ketika pengakuan saya itu tidak bisa diterima oleh pimpinan, padahal hal itu untuk menolongnya, maka tidak ada yang bisa saya lakukan lagi selain menerima segala konsekwensinya,” jelas pria kelahiran Keruak, Lombok Timur, 26 April 1960 ini. Bagi Sunardi yang sudah banyak makan asam garam di sebuah organisasi, hal tersebut merupakan kerikil yang ikut mewarnai perjalan an karirnya. Untungnya, support dan dukungan dari keluarga sa ngat membantu dirinya. Melihat situasi dan kondisi perpolitikan yang sangat dinamis, Sunar di akhirnya memilih “berlayar” dengan menggunakan perahu lain. Ia pun hijrah ke partai Hanura. Di partai yang digawangi Wiranto ini Sunardi langsung

terpilih menjadi Ketua Dewan Pim pinan Daerah (DPD) Provinsi NTB. Bahkan, lewat “perahu” barunya itu ia dapat melenggang ke Senayan, Jakarta menjadi anggota DPR RI. Di kursi legislatif, Sunardi tidak hanya menduduki Komisi III yang notabene merupakan komisi hukum. Ia pun didapuk menjadi Wakil Ketua Badan Legislasi. Ia juga sempat menjadi Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR RI. Meski akhirnya atas keputusan partai ia harus me nyerahkan kursi ketua fraksi kepada rekan separtainya, Sarifuddin Sudding. “Tidak ada yang istimewa dari sebuah rotasi jabatan. Hikmahnya buat saya, saya jadi bisa turun ke dapil menemui konstituen saya,” ungkap suami dari Hj. Bau Intan ini. Ganti Nama Berbicara tentang perjalanan hidup tentu banyak hal menarik dari seorang Sunardi Ayub yang sayang jika dilewatkan. Diantaranya perihal asal muasal nama Sunardi. Nama Sunardi memang identik dengan nama asli orang Jawa. Hal ini tentu cukup mengherankan, mengingat kedua orangtuanya merupakan asli NTB, tepatnya Lombok Timur. Untuk per tama kalinya hanya kepada Parlementaria, Sunardi membuka tabir di balik namanya. “ Ketika lahir nama asli yang diberikan orangtua saya bukan Sunardi, tetapi Muhammad Tarip. Namun ketika masuk sekolah dasar orangtua saya mengganti nama tersebut menjadi Sunardi,”ungkap pria yang pernah mendapat gelar Doctor Honorary Causa di American Institute of Management Studies Honolulu, Hawai ini. Sementara itu nama Sunardi diki-

sahkannya diambil dari kekaguman sang ayah, Muhammad Ayub de ngan salah seorang hakim gagah berani yang pernah ditemuinya dalam sebuah persidangan di kota Lombok Timur. Hakim yang berasal dari Padang itu bernama Sunardi. Sepulangnya usai menghadiri persidangan tersebut, M.Ayub langsung mengungkapkan keinginannya untuk mengganti nama putranya tersebut kepada sang istri. Hal itupun kemudian diamini sang istri. Hingga kemudian sejak saat itu nama M. Tarip berganti Sunardi Ayub, dengan harapan Sunardi kelak akan seperti sang hakim yang gagah berani dalam menegakkan kebenar an. Tak disangka perubahan nama itu pun membawa berkah tersendiri bagi si empunya nama. Pendidikan, karir akademis dan karir politiknya dalam membangun daerah, bangsa dan negaranya. Keluarga dan Pola Didik Dalam hal jodoh, sejak muda ke dua orangtua Nardi, begitu ia biasa

disapa, menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anaknya, termasuk kepada Nardi. Hal itu membuat Nardi merasa bebas memilih pujaan hati yang akan menjadi pendam ping hidupnya kelak. Sebagai aktivis tentu bukan hal sulit bagi Nardi mendapatkan wanita idaman. Tak sedikit mahasiswi di kampusnya yang berusaha untuk merebut hati nya. Namun pilihan justru jatuh kepada Bau Intan, teman seperjuang annya di HMI Mataram. Kepribadian dan pola pikir Bau Intan yang dinilai Nardi cukup smart ditambah de ngan rupa yang sangat cantik meluluhkan hati Nardi. Singkat cerita, satu tahun setelah meraih gelar Sarjana Hukum Nardi meminang Bau Intan. Pernikahan pun digelar pada tanggal 26 Juli 1988. “Dia cantik, smart, dan yang pa ling penting agamanya kuat. Berbekal itu semua saya yakin bahwa dia akan bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anak saya kelak,” aku Sunardi.

Di kursi legislatif, Sunardi tidak hanya menduduki Komisi III yang notabene merupakan komisi hukum. Ia pun didapuk menjadi Wakil Ketua Badan Legislasi. Ia juga sempat menjadi Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR RI. PARLEMENTARIA


51

“Saat saya masih mengontrak rumah, diam-diam ayah saya me ngirimkan uang untuk membeli makanan dan buah-buahan kepada istri saya. Pantesan, kok di rumah makanan selalu enak-enak, buah juga lengkap, ternyata saya baru tahu belakangan istri saya menceritakan jika saat itu ayah yang selalu mengirimkan uang. Namun ayah tidak ingin saya tahu bahwa ayah membantu saya. Katanya supaya saya terus berusaha mencari nafkah untuk keluarga, dan tidak manja. Coba jika saat itu saya tahu ayah saya selalu memberikan uang, pasti saya akan terlena santai-santai aja di rumah,” paparnya sambil tersenyum.

Dugaan Nardi tak salah, selama menjalani kehidupan rumah tangga bersamanya dapat dikatakan Bau Intan sangat membantu dan mendukungnya di setiap langkahnya. Apalagi di awal-awal pernikahan Sunardi yang mencoba mandiri dengan mengontrak sebuah rumah. Disinilah ketrampilan dan kepandaian Bau Intan teruji, bagaimana ia bisa cukup mengatur uang belanja yang diberikan sang suami. Pasalnya, ketika itu gaji Nardi masih tergolong sangat rendah. Meski secara logika gaji Nardi yang tergolong rendah itu belum bisa memberikan penghidupan yang mewah untuk istrinya. Tapi toh kenyataannya makanan dan buah-buahan yang selalu disajikan Bau Intan setiap harinya untuk sang suami tergolong mewah.

52

PARLEMENTARIA


Usut punya usut, Sunardi baru mengetahui belakangan jika ternyata saat ia mengontrak rumah itu, sang ayah diam-diam selalu memberikan uang kepada menantunya untuk mencukupi kebutuhannya. Namun karena tidak ingin jika tindakannya itu kelak akan mempeng aruhi mental anaknya, Nardi menjadi manja, maka sang ayah sengaja membantu secara diam-diam.

Masih diingat Nardi, sang ayah yang selalu menekankan dalam diri anak-anaknya bahwa “jangan pernah merasa menjadi anak pejabat”

Berkat didikan sang ayah itulah dalam diri Nardi tertanam daya juang yang kuat untuk bisa menafkahi keluarganya. Masih diingat Nardi, sang ayah yang selalu menekankan dalam diri anak-anaknya bahwa “jangan pernah merasa menjadi anak pejabat ”. Hal itulah yang kem udian membentuk dirinya menjadi pribadi yang disiplin. Kini didikan dari sang ayah itulah yang ia terapkan kepada keempat putraputrinya, Adi Fathul Ardi, Aryadi Al Maududy, Ikhsanti Tri Yunita dan Sri Hardiningsih. Dengan pola didik seperti itulah maka ia yakin keempat putra-putri nya dapat membanggakan orangtua dan mengharumkan nama bangsa sesuai bidangnya masing-masing. Sebut saja si sulung yang kini menjadi sineas. Lewat karya-karyanya yang bisa disaksikan lewat layar kaca, ia bergabung dalam sebuah production house. Begitupun dengan ketiga putra-putrinya yang lain. Menurut Sunardi, keempat anakanaknya tidak pernah membawa atau menyebut-nyebut jika ayahnya adalah seorang anggota legislatif. Bahkan ada salah seorang dosen sang putri yang baru mengetahui bahwa mahasiswinya merupakan anak seorang anggota dewan ketika putrinya tengah menyelesaikan skripsi di akhir tahun perkuliahannya. (Ayu) Foto: Ry/Parle.

KUNJUNGAN KERJA

BAKN DPR MINTA PERCEPAT LIKUIDASI BADAN OTORITA BATAM

Untuk itu, Kepada Kementerian Keuangan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diminta se ger a menyeles aikan proses likuidasi Badan Otorita Batam. BAKN meminta penjelasan terkait permasalahan yang telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2011, dengan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja dan jajarannya, baru-baru ini di Batam Center, Pulau Batam. Penyelesaian Proses Lukuidasi

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Batam guna meminta penjelasan terkait permasalahan yang telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

diharapkan neraca akhir Otorita Batam menjadi neraca awal BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU). “BAKN meminta proses likuidasi Badan Otorita Batam selesai pada akhir tahun 2013 atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari sekarang,” tegas Ketua BAKN Sumarjati Arjoso. Selanjutnya, BAKN meminta kepada BPKP sebagai Pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus memberikan bantuan dan dukungan untuk perbaikan Sistem Akuntansi dan Sistem Pe ngendalian Intern (SPI) BP Batam.

kapkan dalam Catatan 4 atas Laporan Keuangan, BP Batam menyajikan Piutang Usaha per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masingmasing sebesar Rp13,75 miliar dan Rp30,36 miliar. Saldo Piutang Usaha sebesar Rp1,74 miliar pada RSOB belum dapat diyakini kewajarannya karena penatausahaan piutang usaha pada RSOB belum memadai. Selain itu, saldo piutang usaha sebesar Rp13,75 miliar tersebut, belum termasuk piutang UWTO sebesar Rp248,55 miliar pada Neraca BP Batam per 4 Februari 2011, melainkan hanya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Patut diketahui, berdasarkan Laporan BPK, sebagaimana diung-

Saldo Piutang UWTO belum dapat diyakini kewajarannya karena BP Ba-

PARLEMENTARIA


53

atas akun tersebut. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan untuk dapat meyakini kewajaran saldo Piutang Tidak Lancar dan Saldo Lainnya (Aktiva Lain-Lain).

tam baru melakukan verifikasi dan pendataan kembali piutang UWTO hanya sejak tahun 2006 hingga se karang, padahal penyewaan lahan telah dilakukan sejak tahun 1991. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk dapat menelusuri dan meyakini kewajaran saldo piutang usaha. Catatan 8 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan saldo Aktiva

Catatan 11 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan saldo Aktiva Lain-lain pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp107,39 miliar dan Rp89,57 miliar. Dari saldo sebesar Rp107,39 miliar tersebut, diantaranya merupakan saldo Piutang Tidak Lancar dan saldo Lainnya masing-masing sebesar Rp34,80 miliar dan Rp5,41 miliar.

54

PARLEMENTARIA


Tetap pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masingmasing sebesar Rp14,18 triliun dan Rp14,18 triliun. BP Batam belum menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP atas LK BP Batam Tahun 2010 untuk melakukan rekonsiliasi dan mempertanggungjawabkan perbedaan pencatatan aktiva tetap sebesar Rp37,72 miliar, sehingga permasalahan ter sebut masih terjadi pada tahun 2011. Catatancatatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan untuk dapat meyakini kewajaran saldo aktiva tetap. Catatan 11 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan saldo Aktiva Lain-lain pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 D esemb er 2010 masing-masing sebesar Rp107,39 miliar dan Rp89,57 miliar. Dari saldo sebesar Rp107,39 miliar tersebut, diant aranya merupakan saldo Piutang Tidak Lancar dan saldo Lainnya masing-masing sebesar Rp34,80 miliar dan Rp5,41 miliar. Saldo Piutang Tidak Lancar tersebut yang terdapat pada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak didukung dengan rincian debitur dan faktur sebesar Rp31,18 miliar, dan saldo Lainnya sebesar Rp5,41 miliar tidak memiliki dasar kebijakan akuntansi atas pembentukannya serta tidak ada dokumen pendukung

Catatan 15 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan, saldo Titipan Pihak Ketiga pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masin g - masin g s eb es ar Rp43,76 miliar dan Rp40,79 miliar. Dari saldo sebesar Rp43,76 miliar tersebut, diantaranya merupakan s al do Pen er imaan S em ent ar a sebesar Rp5,83 miliar dan saldo Lain-lain sebesar Rp16,04 miliar. BP Batam tidak dapat menyajikan dasar kebijakan akuntansi untuk pembentukan akun Penerimaan Sementara dan akun Lain-lain dan tidak ada dokumen pendukung atas akun tersebut. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan p ro s e dur p e m e r ik s aan unt uk dapat meyakini kewajaran saldo Penerimaan Sementara dan saldo Lain-lain. Catatan 19 atas Laporan Keuang an juga mengungkapkan, Belanja Operasional pada Laporan Surplus Defisit pada periode yang berakhir pada tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp39,95 miliar. BP Batam membebankan belanja tahun sebelumnya minimal sebesar Rp15,22 miliar pada periode 1 Januari s.d. 4 Februari 2011. BPK berkeyakinan bahwa masih terdapat belanja tahun-tahun sebelumnya yang dibebankan pada tahun 2011 dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan verifikasi terhadap po pulasi belanja operasional sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran saldo belanja operasional tersebut. Karena permasalahan yang diuraikan tersebut, BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan BP Batam tanggal 4 Februari 2011.

Sistem Kontrol Tunjangan Guru Dalam Kunker di Provinsi Kepulauan Riau, BAKN juga melakukan Rapat Dengar pendapat Umum de ngan Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (10/10), Aula Graha Kepri Batam Center, Batam. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI meminta Inspektorat Daerah agar menyiapkan sistem kontrol atas Tunjangan Profesi Guru, dengan memanfaatkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina sistem pengendalian intern pemerintah. Sumarjati Arjoso dari Fraksi Partai Gerindra menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2012 Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tercatat adanya masalah Penyaluran Dana Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. BAKN mencatat dari sumber Hasil Audit Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun 2013, terdapat sisa dana tunjangan sertifikasi guru yang be-

Catatan 19 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan, Belanja Operasional pada Laporan Surplus Defisit pada periode yang berakhir pada tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp39,95 miliar. lum dibayarkan per Juli 2012 untuk seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia sebesar Rp1,61 Triliun (43,40%) dari Rp3,71 Triliun pagu anggaran. Masih terdapat sisa dana tunjangan sertifikasi guru per Juli 2012 yang belum disalurkan sebesar Rp194,67 miliar, dengan rincian: Rp168,50 miliar TA 2012, Rp21,91 miliar TA 2011, dan Rp4,26 miliar TA 2010. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sisa dana tunjangan sertifikasi guru per Juli 2012 yang belum dibayarkan sebesar Rp27,44 miliar dengan rincian: Rp5,00 miliar (100%) di Kabupaten Natuna, Rp189 juta (47%) Kabupaten Kepulauan Anambas, Rp980 juta (43%) Kabupaten Karimun, minus Rp487 juta (kelebihan penyaluran) Kota Batam, Rp14,08 miliar (100%) Kota Tanjung Pinang, Rp6,25 miliar (100%) Kabupaten Lingga, dan Rp938 juta (55%) Kabupaten Bintan.

Menurut BAKN salah satu cara untuk memperbaiki efektivitas pen yaluran dana sertifikasi guru tersebut adalah dengan Perbaikan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan meningkatkan fungsi pengawasan inspektur Jenderal Kabupaten Kota. BAKN berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat Jenderal di Kabupaten/ kota betul-betul serius menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. “Luasnya lingkup pekerjaan Dinas Pendidikan dan Inspektur Jenderal di Kabupaten/Kota akan menuntut kerja sama yang kuat antara Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Inspektur Jenderal Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD dan berbagai pihak seperti BPKP dan BPK,” papar Sumarjati Arjoso wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III. (as) Foto: Agung/ Parle.

PARLEMENTARIA


55

KUNJUNGAN KERJA

DPR KAWAL ASPIRASI MASYARAKAT BOROBUDUR

KEMBANGKAN KESENIAN DAN PARIWISATA DPR RI mendukung mewujudkan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata dalam dan luar negeri, serta tidak sekadar mengandalkan kedatangan turis. Salah satunya yang akan dilakukan adalah mengandalkan dunia pendidikan dan nilai-nilai luhur berbasis agama yang ada di Candi yang menjadi tujuh keajaiban dunia itu. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Utut Adianto saat mengadakan kunjungan spesifik Candi Borobudur belum lama ini.

Karding yang ikut dalam kunjungan tersebut. Karding mengapresiasi penampilan kesenian tradisional K idung K ar ma W ib angga dan bangga dengan kesenian yang ada di Borobudur. Menurutnya, mengembangkan kesenian masyarakat Borobudur berarti juga melestarikan tradisi dan budaya bangsa.

“Komisi X DPR akan mengawal Borobudur,” tandas Politisi PDI aspirasi masyarakat Borobudur, Perjuangan ini. ter masuk hal y an g b er k ait an dengan musik dan kesenian yang Hal senada juga disampaikan akan mendukung pariwisata sekitar Anggota Komisi X Abdul Kadir

“Kami memiliki beberapa program seni dan budaya untuk mendukung pengembangan Borobudur menjadi kawasan wisata dalam dan luar negeri. Oleh karena itu sudah

56

PARLEMENTARIA


s e lay ak ny alah ke l omp ok s eni budaya yang ada di Borobudur ini bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi,” ungkap Karding.

rutnya, petugas keamanan yang berjaga di museum harus melebihi kualitas petugas keamanan di perbankan.

Sementara itu, Koordinator Warung Info Jagad Cleguk, Sucoro me ngaku bahagia adanya kunjungan dan dukungan Komisi X DPR RI yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata itu terhadap pengembangan budaya dan pariwisata sekitar Candi Borobudur.

Analo giny a sederhana, kat a Mi’ing, kalau di Bank Indonesia ada satu gudang uang dengan pengamanan yang memadai, tidak mungkin maling akan mampu membawa uang satu gudang, jumlah uang yang dicuri biasanya satu atau dua tas, dan uang yang hilang pun bisa diganti kembali.

Hal tersebut ungkap Sucoro, se suai dengan aspirasi yang diutarakan kepada Komisi X DPR ketika mendatangi gedung parlemen, Senayan Jakarta bulan Juni lalu. Ketika itu ia meminta dukungan kepada Komisi X agar keberadaan Candi Borobudur lebih bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Dalam Kunjungan Spesifik ini, selain Utut dan Karding, ikut pula anggota Komisi X lainnya yakni Rinto Subekti, Ida Riyanti, Venna Melinda, Syamsul Bachri, Zulfadhli, TB. Dedi Suwandi Gumelar, Rohmadi, Nasrullah, Machmud Yunus, Nuroji, dan Muchtar Amma yang juga menyatakan dukungannya terhadap p en gemb an gan kesenian dan Pariwisata Candi Borobudur. Pengamanan Museum

“Bagaimana kalau yang hilang barang peradaban seribu tahun lalu? Siapa yang mampu memutar waktu seribu tahun kembali, itu barang tak tergantikan,” jelasnya.

“ Benda-benda yang asli saja disimpan di museum masih banyak orang yang tidak datang, apalagi yang replika, Jadi kenapa tidak diperkuat saja pengamanannya, otomatis nilai sejarahnya makin tinggi,” tambahnya. Kepada Tim Komisi X DPR, Kepala Museum Sonobudoyo, Riharyani menjelaskan bahwa saat ini baru ada 11 tenaga keamanan. Mereka harus bergantian menjaga museum. Pengamanan terbagi menjadi dua

unit pada siang dan malam. Mereka merupakan tenaga outsourcing dari CV Garuda Merah yang merupakan rekanan dari Dinas Kebudayaan DIY. Seperti diketahui, kasus pencurian sejumlah koleksi di Museum Sonobudoyo Yogyakarta yang terjadi sejak 2010 hingga kini belum menunjukkan titik terang. Kasus yang terjadi pada 11 Agustus 2010 lalu mengakibatkan 75 koleksi emas museum raib, salah satunya topeng emas yang diduga peninggalan zaman Majapahit.(iw)/foto:iwan arma-

Dalam rangkaian kunjungan spesifik ini, Tim Komisi X juga berkesempatan meninjau museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Anggota Komisi X TB Dedi Suwandi Gumelar menyo roti masalah pengamanan museum. Menurutnya hampir dipastikan pe ngamanan museum di seluruh Indonesia belum memenuhi kualifikasi standar mutu yang memadai.

Oleh karena itulah Mi’ing menolak usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh untuk membuat replika atau duplikat untuk dipajang di museum. Selain nilai sejarahnya yang tidak ada, anggaran yang akan dikeluarkan juga tidak kecil. Bahkan pemerintah juga harus menyediakan anggaran khusus untuk me ngamankan benda yang asli.

Anggota Dewan yang akrab disapa Mi’ing ini menegaskan, beberapa museum telah terbukti kehilangan barang-barang berharga yang merupakan benda-benda cagar budaya. Antara lain, Museum Radya Pustaka di Surakarta, Museum Sonobudoyo di Yogyakarta, dan Museum Gajah di Jakarta. Dengan demikian menu-

Benda-benda yang asli saja disimpan di museum masih banyak orang yang tidak datang, apalagi yang replika, Jadi kenapa tidak diperkuat saja pengamanannya, otomatis nilai sejarahnya makin tinggi

nias/parle.

PARLEMENTARIA


57

Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Utut Adianto berdialog dengan siswa SDN 01 Pontianak terkait Kurikulum 2013.

Rencana Pemerintah yang akan membangun dan mengembangkan 15 buah asrama untuk siswa di seluruh perbatasan di Indonesia mendapat apresiasi KomisI X DPR. Anggota Komisi X DPR, Zulfadhli berharap Kalbar bisa mendapatkan lima asrama tersebut. “Paling tidak Kalbar harus bisa memperjuangkan lima asrama di Kabupaten per batasan,“ ujar Zulfadhli bersama Tim Komisi X DPR saat berkunjung ke SD Muhammadiyah 2 Pontianak, pada masa reses Persidangan I Tahun 2013/2014 baru-baru ini. B erdas arkan informasi, s aat ini ada,lima kabupaten di Kalbar

58

PARLEMENTARIA


yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Sanggau, Kapuas Hulu, Sintang, Bengkayang dan Sambas. Jika mendapatkan lima asrama, berarti setiap Kabupaten akan memiliki satu asrama. Siswasiswa dari perbatasan dikumpulkan di asrama dan dapat mengenyam pendidikan yang layak dan mereka tidak perlu lagi berjalan kaki untuk ke sekolah. Keberadaan asrama ini dimaksudkan untuk meringankan beban siswa di perbatasan baik dari siswa SD sampai SMA. Menurut Zulfadhli, selama ini banyak anak yang di wilayah perbatasan tidak dapat melanjutkan pendidikan yang layak

dibicarakan lebih lanjut,” katanya.

Adianto dihadapan murid dan guru pengajar SMA Negeri I Pontianak.

Pantau Kurikulum 2013 Dalam rangakaian kunjungan kerja ke Propinsi Kalimantan Barat ini, Tim Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Utut Adianto juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa Sekolah Negeri di Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan perhatian dan dukungan serius serta mendapatkan informasi terhadap proses belajar terkait pelaksanaan Kurikulum 2013.

karena keterbatasan infrastruktur. Politisi dari Partai Golkar ini meng ungkapkan, penentuan lokasi pembangunan 15 asrama tergantung dari evaluasi Kementerian Pendidik an dan Kebudayaan. Selain itu, juga diperlukan komitmen dari pemerintah kabupaten bersangkutan untuk mengelola dan menyiapkan hal- hal yang terkait dengan asrama tersebut. Dia, berharap dengan adanya asrama, pendidikan di kabupaten perbatasan dapat berjalan dengan optimal dan seluruh anak bangsa di sana dapat bersekolah. “Terkait daya tampung asrama, masih akan

Dalam reses Masa Persidangan I tahun 2013/2014 ini Komisi X me ngirim tiga tim kunjungan kerja yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Bali dalam rangka meninjau kesiapan pelaksanaan Kurikulum 2013. Khusus untuk Propinsi Kalbar Tim Komisi X meninjau beberapa sekolah antara lain ; SD Muhammadiyah 2, SMP Negeri 1, SMA Ne geri 1 dan SMK Negeri 3. Dalam kunjungannya ke SMAN Negeri I Pontianak Tim DPR diterima Kepala Sekolah Nur Ali didampingi Guru Bahasa Indonesia, Bahasa inggeris dan Matematika. “Kami ingin mengetahui secara langsung dan mendapatkan informasi tentang pelaksanaan K u r i k u l u m 2 013 y a n g t e l a h dilakukan di Sekolah ini,“ kata Wakil Ketua komisi X/Ketua Tim Utut

Untuk menerapkan kurikulum lama dengan yang baru tidak ada problem karena dari sisi pengajaran sudah dilakukan pelatihan dengan sistem 52 jam, namun yang menjadi masalah hanya buku. “Kalau me mang buku tersebut menjadi ma salah, nanti akan kita sampaikan ke Dirjen Pendidikan Menengah,” tukasnya. Pimpinan Komisi X dari PDI Perjuangan ini mempertanyakan, s aat ini l e b ih h a p py d e n g an kurikulum baru atau kurikulum yang lama. “Kalau masalah happy itu relatif dan juga pihak pemerintahpun harus yakin dengan penerapan kurikulum ini, karena tidak terlalu banyak perubahan dan ini sudah berjalan sangat baik,” tukas Zulfawarni seorang guru matematika. Sementara itu anggota Komisi X dari Partai Golkar, Ferdiansyah, juga mempertanyakan permasalahan penerapan sistem kurikulum dan pengajaran yang dilakukan dengan sistem 52 jam serta masalah buku. Menanggapi hal itu Zulfawarni menyatakan, antara guru, orang tua murid dan siswa harus saling berkomunikasi tentang masalah penjurusan yang berkaitan dengan kurikulum yang baru ini. (hr), foto : hindra/parle/hr.

PARLEMENTARIA


59

Pada masa reses kali ini, Komisi VIII DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Komisi VIII membagi atas Tiga Tim kunjungan kerja, yakni Provinsi Papua Barat, Aceh dan Bali. D i P apua B ar at , Komisi V I I I menc oba menghimpun aspirasi langsung dari pemerintah bumi cenderawasih, khususnya yang ber kaitan dengan sektor pendidikan agama, pemberdayaan perempuan, sosial dan lain sebagainya. Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Amalia Hanifa yang menjadi Ketua Tim Kunker Papua Barat mengatakan, 60

PARLEMENTARIA


pihaknya sengaja mengunjungi Papua Barat untuk mengetahui secara langsung isu dan perkembang an yang terkait dengan bidang keagamaan dan kerukunan umat beragama di daerah tersebut.

bagi siswa sekolah di Lembaga pendidikan yang menganut agama tertentu sebagai pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” tanya Ledia Hanifa.

Dalam pertemuan dengan Ko misi VIII, Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Pjs. Sekda Papua Barat, Ishak Halattu mengatakan bahwa sejauh ini Papua Barat tidak memiliki permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan agama. Bahkan jika dianalogkan bangsa ini bisa mendapatkan nilai Kebhinekatunggal Ika an di Papua Barat ini.

Untuk hal tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Agama Papua Barat, Juliana Leong mengatakan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan agama Islam di sekolah. Seperti kurangnya jumlah guru Pendidikan Agama Islam pada PAUD/ TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Selain itu kurangnya ke tersediaan buku pendidikan agama Islam bagi guru dan siswa, serta kurangnya sarana/prasarana praktek Pendidikan Agama Islam bagi siswa. Berkaitan dengan hal tersebut Komisi VIII mengunjungi secara langsung Pendidikan Integral Hidayatullah,

“Bagaimana dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Misalnya ketersediaan guru agama

MTS Luqmanul Hakim yang berada di Jalan Trikora, Manokwari. Selain itu, tak lupa Komisi VIII juga mengunjungi Situs Religi Pulau Mansinam. Untuk menjangkau Pulau yang terletak di Teluk Doreri, sebelah selatan Kota Manokwari ini Komisi VIII terlebih dahulu harus menyeb er angi laut an dengan speed boat selama 10 menit dan menumpang truk fuso ke puncak pulau seluas 11,6 hektar ini, dimana di puncak Pulau Mansinam ini tengah dibangun Patung Yesus setinggi 30 Meter.

diminta. “Karena keterbatasan anggaran yang kami miliki, kami hanya bisa memberikan anggaran sebasar 500 juta untuk gereja di situs pulau Mansinam, dan 250 juta untuk gereja-gereja di Papua Barat secara keseluruhan,” ungkap Yusak. Dalam kunker kali ini, Komisi VIII juga mengunjungi warga Wosi yang menjadi korban banjir di Manokwari, Papua Barat. Dalam kesem-

Sedangkan menurut Anggota Komisi VIII lainnya, Ketut Sustiawan, normalisasi kali atau sungai Wosi dan penataan daerah-daerah sekitar aliran sungai juga sangat diperlukan. Pengerukan dan pelebaran sungai yang ada disertai dengan pembuatan sudetan disepanjang sungai diharapkan dapat menjadi solusi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi Pada kunjungan kerja ini, Komisi VIII juga mengunjungi Asistensi So-

Namun lebih dari itu di Pulau ini merupakan tempat bersejarah dalam peradaban masyarakat Papua. Dimana pada 5 Februari 1855 dua orang zendelingwerklieden (utusan tukang) dari Jerman, C.W. Ottow dan Johann Gottlob Geissler menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Tanah Papua. Kedatangan keduanya untuk menyebarkan misi penginjilan di Tanah Papua. Ke depannya situs pulau ini diharapkan dapat menjadi salah satu tempat wisata favorit terutama bagi umat kristiani. “Kami berharap Kemen terian Agama ikut memberikan dana atau anggaran untuk pembangun an situs religi ini sebesar 24 miliar. Karena sejak awal pembangunan, anggaran berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pariwisata,” kata Juliana. Menanggapi hal tersebut Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama yang diwakili oleh Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi, Yusak Mangontan mengatakan bahwa keterbatasan anggaran pada Dirjen Bimas Kristen tidak memungkinkan untuk memberikan dana sebesar yang diminta untuk pembangunan gereja di Pulau Mansinam. Namun untuk Papua Barat secara keseluruh an, Dirjen Bimas Kristen belum bisa memberikan anggaran sebesar yang

patan ini anggota Komisi VIII, Nurul Iman Mustofa mengatakan harus ada solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang hampir setiap tahun melanda pemukiman warga yang berada di sepanjang sungai atau kali wosi ini. Bahkan dalam banjir bulan lalu sekitar lima rumah warga hanyut terbawa arus. “Salah satunya reboisasi atau penghijauan kembali lembah hijau atau hutan lindung. Karena konon menurut informasi di hutan lindung atau lembah hijau Wosi rendani kehilangan pohon-pohon besar akibat penebangan liar. Sementara pohonpohon tersebutlah yang sebenarnya bisa menopang tanah di saat debit air hujan meningkat,” kata Nurul Iman Mustofa.

sial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang berada di Arowi, Papua Barat. Martha fadhiba, 79 tahun menjadi salah satu ASLUT yang didatangi Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa menanyakan bagaimana sejauh ini program jamina n sosial usia lanjut yang dianggarkan oleh Kementerian Sosial RI. Martha termasuk dalam 200 ASLUT di Papua Barat yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 2,4 juta per tahun yang diberi dalam tiga tahapan. “Kami yakin banyak ASLUT seperti ibu Martha di Papua Barat yang juga harus diberikan bantuan jaminan sosial. Sementara panti jompo di daerah ini juga masih sangat minim, bahkan bisa dikatakan belum ada.

PARLEMENTARIA


61

Tinjau Gempa Aceh Sementara itu Tim Kunker Komisi VIII yang ber tugas menyerap aspirasi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam mendapatkan sejumlah masukan. Diantaranya pe ningkatan jumlah pondok pesantren namun tidak dibarengi dengan pembinaan teknis yang diberikan pemerintah.

Ini PR (pekerjaan rumah) bagi Kemensos dan tentu kita semua untuk mengatasi ini,” ungkap Ledia. Sementara itu Anggota Komisi VIII lainnya Abdul A ziz Suseno mendapat aspirasi berbeda dari masyarakat Arowi. Dimana masyarakat menyampaikan secara langsung janji pemerintah yang ingin memberikan rumah permanen dari bata kepada warga Arowi yang notabene berada disekitar pesisir pantai, namun hingga kini janji tersebut belum teralisasi. “Warga menagih janji pemerintah yang katanya rumahnya akan direnovasi menjadi rumah bata permanen. Kenyataannya saat ini pemerintah hanya merenovasi rumah warga dengan mengguna kan papan, bukan bata dan semen. Untuk hal ini kami akan sampaikan kepada Komisi V yang menangani perumahan,” ungkap Aziz. 62

PARLEMENTARIA


“Sebut saja masih banyak pondok pesantren yang b elum memiliki sarana dan prasarana serta gedung ruang belajar yang memadai. Hal ini tentu akan menghambat proses belajar mengajar,” kata Wakil Ketua Komisi VIII, Sayed Fuad Zakaria yang memimpin rombongan kunker Aceh. Berangkat dari hal tersebut, Komisi VIII meminta agar pemerintah meningkatkan perhatiannya pada pendidikan keagamaan yang ada di Aceh, khususnya agama Islam. Serta mendesak Kementerian Agama untuk memberikan dukungan alokasi anggaran yang cukup untuk pendidikan keagamaan di Aceh, mengingat Provinsi ini memiliki keistimewaan dalam budaya dan adat istiadat, serta penerapan syariat Islam di daerah ini. “Dengan demikian materi muatan lokal dimasukan dalam kurikulum madrasah yang berorientasi kepada penerapan dan penguatan nilainilai Dinul Islam dan pelestarian budaya Aceh yang Islami dikalangan sis w a. A k hir ny a p e nin gk at an kualitas Sumber Daya Manusia

Aceh bisa sama dengan provinsi maju lainnya, karena itu adalah kunci mempercepat pembangunan masyarakat Aceh,” tambahnya. Tim Kunker Komisi VIII juga mengunjungi Posko Bencana di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Gempa bumi 5,6 SR di 16 km Barat daya Aceh Besar Oktober lalu berdampak pada rusaknya berbagai fasilitas sosial. Oleh karena itu, Komisi VIII meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan verifikasi tingkat kerusakan dampak gempa tersebut. Disertai dengan penanggulangan bencana pasca gempa oleh mitra kerja Komisi VIII. Terkait dengan program pemberdayaan perempuan, Sekda Aceh, Dermawan mengatakan masih berjalan dengan baik. Kampanye kese taraan gender emansipasi perempuan dalam pembangunan serta pemberdayaan perempuan tetap dilaksanakan rutin oleh pemerintah aceh. Dalam hal perlindungan hak-hak konstitusional perempuan, pemerintah aceh menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kalangan LSM dan ulama. Salah satunya saat akhir Oktober lalu, Komnas Perempuan dan Pemerintah Aceh menggelar dialog dan evaluasi bersama tentang penerapan hakhak konstitusional perempuan di Aceh. Dengan kata lain, secara umum penerapan hak konstitusional di Aceh sudah berjalan dengan baik. Salah satu indikasinya terlihat dari keterlibatan perempuan Aceh se bagai kandidat dalam Pemilu 2014, semua Parpol telah memenuhi ketentuan tentang partisipasi perempuan. Untuk hal tersebut, Sayed mengaku komisinya memberikan apresiasi yang besar. Bahkan ia memperkirakan pada pemilu 2014 mendatang akan lebih banyak menempatkan perempuan dalam jajaran anggota legislatif di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. (ayu,as)

SOROTAN

FENOMENA MOBIL MURAH

TEKAN ANGGARAN BBM BERSUBSIDI Fenomena mobil murah biasa disebut Low Cost Green Car (LCGC) dalam pameran otomotif terbesar di Indonesia telah memukau banyak pecinta otomotif. Bahkan tidak tanggung-tanggung ribuan masyarakat telah memesan mobil tersebut menjadi kendaraan idaman mereka. Program LCGC inipun dinilai akan berdampak pada membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) seiring dengan pertumbuhan industri otomotif, khususnya LCGC yang dipatok mencapai 600.000 unit setiap tahunnya.

“P

rogram LCGC ini sudah disetujui pemerintah, tentunya orang yang punya mobil lama akan membeli mobil murah untuk keperluan sehari-hari, ini akan menyebabkan BBM Subsidi te rus membuka,” ujar anggota Komisi VII DPR Tommy Adrian Firman dari Fraksi PPP saat diwawancarai Parlementaria baru-baru ini. Dirinya mengkhawatirkan kondisi tersebut akan berdampak terhadap BBM subsidi yang terus meningkat

kemudian berakibat jebolnya APBN nantinya. Pasalnya, tanpa Low Cost Green Car (LCGC) saja pertahun produksi mobil Indonesia mencapai 1 juta unit, kemudian sepeda motor 10 juta unit dimana semuanya meminum BBM bersubsidi karena pangsa pasar BBM subsidi 98 persen, dan non subsidi hanya 2 persen. program mobil murah ini justru akan menggerus BBM bersubsidi. Terkait mobil nasional, menurut Tommy, perhatian pemerintah

masih minim terhadap industri mobil nasional. Pasalnya, industri dalam negeri seharusnya bekerjasama alih teknologi dengan industri otomotif asing yang memiliki pengalaman di luar negeri. “Banyak orang yang melihat mobil nasional kurang unggul diban dingkan mobil dari pabrikan Jepang, karena memang mobil murah LCGC mencapai 100 juta dan tentunya mereka akan membeli mobil itu,” tambahnya. Tommy mengharapkan pemerin-

PARLEMENTARIA


63

tah segera mendorong percepatan pembangunan infrastruktur massal seperti monorail dan MRT untuk mengurangi kemacetan di kota besar. “Kemacetan di jalan akan terus bertambah, bukan karena adanya mobil murah tetapi karena semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi,” tandasnya. Menurutnya, kebijakan Pemerintah daerah DKI Jakarta sudah jalur yang benar dalam mengejar ke tertinggalan infrastruktur dengan segera membangun transportasi massal. “Namun semuanya butuh proses, kita akui memang pajak mobil kendaraan bermotor Indonesia termasuk tertinggi, coba jika diluar negeri mobil mewah 1 miliar, maka di Indonesia bisa mencapai 2 miliar,” katanya. Sementara anggota Komisi V DPR Fary Djemy Francis dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, dirinya mendorong pembangunan Industri otomotif nasional, karena kebutuhan mobil nasional pertahun terus meningkat bahkan mencapai 1.7 juta pertahun. “Kita lihat bahwa pangsa pasar mobil diseluruh dunia yang tertinggi yaitu Indonesia. Yang utama yaitu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya membangun pabrik mobil nasional,” ujarnya. Dia menegaskan, dirinya menolak mobil murah dan mendukung pembangunan mobil nasional secara terpadu. “Kita juga mendorong bagaimana transportasi publik dikedepankan jangan kita mendorong jumlah mobil sementara jalan yang dibangun tidak meningkat maka kami mendorong industri mobil nasional berikutnya yaitu mengutamakan transportasi publik,”

Khusus Industri mobil nasional, dia mengharapkan industri otomotif nasional dapat segera bangkit, karena memang kebutuhan mobil di Indonesia sangat besar. “Berikutnya kita ingin sistem infrastruk tur semakin terintegrasi, khusus mobil murah konsepnya memang hanya untuk pemenuhan kebutuhan orang tertentu saja, dan yang penting bagaimana untuk membangun infrastruktur publik itu utamanya,” jelasnya. katanya. Terkait persoalan Infrastruktur, lanjut Fary, dirinya bersama Komisi V DPR sudah melakukan evaluasi kepada semua stakeholder Komisi V DPR, ternyata dari hasil evaluasi itu masih terdapat kekurangan khususnya pembangunan infrastruktur, air bersih, bandara, pelabuhan dan transportasi lainnya. “Semua sudah didiskusikan dengan Komisi V DPR bahkan sebagian besar beralasan masih minimnya anggaran,” ungkapnya. Karena itu, terangnya, perlu ada terobosan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, artinya perlu terobosan guna mencegah anggaran jangan sampai bocor, memang apabila tidak bocor sangat memungkinkan kita membangun jalan dari Aceh-Lampung. Terkait kebijakan menekan laju pertumbuhan kendaraan bermotor, Fary mengatakan, setiap Kepala Daerah mempunyai terobosan dalam menekan laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Diakuinya, untuk anggaran infrastruktur Indonesia hanya mencapai sekitar 2.5 persen dari APBN, sementara untuk negara maju bisa tembus diatas lima persen.

Kita lihat bahwa pangsa pasar mobil diseluruh dunia yang tertinggi yaitu Indonesia. Yang utama yaitu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya membangun pabrik mobil nasional 64

PARLEMENTARIA


Permalukan Pemakai Premium Pemerintah mengancam akan mempermalukan pengguna mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) yang mengguna kan bahan bakar minyak bersubsidi. “Kalau ada yang nekat mengguna kan Premium, difoto saja biar dipermalukan,” kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat baru-baru ini. Dalam beberapa hari terakhir, marak foto mobil murah pengguna Premium beredar di sebuah situs berita. Hidayat mengancam pemilik mobil murah yang nekad menggunakan bahan bakar bersubsidi harus dipermalukan. “Dari sekian ribu orang ada beberapa yang nye leweng, ya itu difoto saja. Dipermalukan, nomornya (nomor pelat ken daraan) juga difoto,” katanya. Meski mengancam akan mempermalukan, Hidayat mengakui hingga kini pemerintah masih menggodok regulasi yang melarang penggunaan premium sebagai ba han bakar mobil murah. “Nanti juga ada kerja sama dengan SPBU untuk membuat aturannya ,” ujarnya. Namun langkah Menteri Perindustrian, dinilai Tommy tidak akan berjalan di lapangan, karena, akunya, masyarakat membeli mobil LCGC dengan harapan dapat menggunakan premium dan irit. “Sekarang ini mobil mewah saja masih mengisi premium seperti di luar kota tidak ada pertamax plus mereka banyak mengisi premium,” terangnya. (si) Foto: Iwan Armanias/Parle.

LIPUTAN KHUSUS

DPR RI Akan Susun Kode Etik Anti Korupsi Perhelatan akbar anti korupsi yang digagas oleh DPR RI baru saja usai, dan membuahkan empat isu utama yang dinamakan “Deklarasi Medan”. Deklarasi tersebut membahas beberapa hal diantaranya mengenai patronase politik dan dampaknya terhadap korupsi, Gender, budaya dan korupsi, mobilisasi massa dan bagaimana memperbaiki kepercayaan public (public trust).

B

eberapa isi deklarasi diantaranya menyatakan tidak ada kekebalan hukum dalam bentuk apapun yang dapat diberikan kepada seseorang termasuk pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi. Kemudian diperlukan kerjasama yang lebih erat antar berbagai pihak termasuk NGO, Media, sektor swasta dan institusi yang berkaitan dengan pengawasan korupsi. Selain itu, anggota parlemen harus berpartisipasi dalam mempromosikan prinsip-prinsip UNCAC (United Nations Convention on AntiCorruption) yang terdiri dari upaya

pencegahan, kriminalisasi, pengembalian aset, kerjasama internasional dan mekanisme pengawasan yang efektif. “Sebagai tuan rumah Indonesia khususnya DPR RI sebagai pe nyelenggara sidang umum Southeast Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC, memiliki kepentingan yang begitu besar terhadap kerjasama regional dalam pemberantasan korupsi,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat konferensi Pers SEAPAC , baru-baru ini. Menurutnya, Korupsi bukan lagi isu domestik tetapi sudah dika tegorikan sebagai kejahatan lin-

tas batas negara, sebagaimana juga diakui oleh UNCAC bahwa korupsi merupakan ancaman trans nasional. “DPR RI berusaha untuk mengambil inisiatif dan mendorong langkah konkret demi mewujudkan kerjasama antar negara dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya. Persoalan Korupsi Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Indonesia masih memiliki tantangan dalam memberantas korupsi diantaranya, perbaikan sektor politik dan penegakan hukum di Indonesia. “Selain itu perlu didorong pembangunan integritas serta perbaikan sektor pemerintahan,

PARLEMENTARIA


65

semuanya membutuhkan efektifitas dan fungsi kerjasama antar negara dan kerangka berfikir internasional dalam memberantas korupsi,”ujar Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) ini. Menurut Pramono dalam sidang kali ini, Indonesia ingin berbagi visi yang kuat dalam memberantas korupsi dan mendukung pemerintahan yang bersih. “Visi dari pemerintah menjaga integritas dan moralitas dalam melayani masyarakat dengan baik, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari sisi administrasi,” tandasnya. Dia menambahkan, Parlemen Indonesia memiliki visi yang mendalam dalam menerapkan sema ngat Pertemuan GOPAC Chapter. “Kita semua memiliki kepedulian dalam berbagai latar belakang multi political, kita semua terinspirasi semangat pergerakan anti korupsi dari GOPAC ini,” ujarnya. SEAPAC, lanjutnya, merupakan lembaga yang memfokuskan solusi dan langkah-langkah dalam memberantas korupsi. “Kita mengharapkan pertemuan ini dapat memiliki dampak dalam mempromosikan gerakan anti korupsi,” ujarnya. Pertemuan ini bagi Indonesia merupakan langkah serius dalam menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa di tengah masyarakat termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan trias politika. Pada kesempatan itu, Pramono mengharapkan semakin meluasnya gerakan anti korupsi pada tingkat parlemen di Asia Tenggara. “Kita intinya mendorong semua anggota SEAPAC untuk memiliki national chapter karena memang yang baru memiliki national chapter adalah Indonesia, Malaysia dan Timor Leste,” ujarnya. Menurutnya, semua negara yang tergabung di SEAPAC memiliki pandangan yang sama bahwa ke

66

PARLEMENTARIA


terbukaan itu menjadi faktor pen ting. disisi lain, diharapkan negara tetangga dapat bekerjasama untuk memulangkan para koruptor. “Ja ngan sampai para pelaku atau orang yang korupsi di Indonesia menjadikan negara tetangga sebagai surga bagi mereka,” tandasnya.

Visi dari pemerintah menjaga integritas dan moralitas dalam melayani masyarakat dengan baik, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari sisi administrasi, Pramono menambahkan, didalam deklarasi Medan prinsipnya me ngatur agar parlemen di Asia tenggara memiliki kesepahaman untuk segera meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). “Indonesia sendiri sudah hampir meratifikasi semua yang belum tinggal asset recovery saja,” katanya. Dia mengatakan, ratifikasi asset recovery sangat penting bagi Indonesia untuk mencegah para pelaku korupsi lintas batas melarikan uang hasil korupsinya. “Para pelaku korupsi makin lama makin canggih mereka tidak menempatkan uangnya di Indonesia atau negara sendiri tetapi dipindah ke luar negeri,” tandasnya. Begitu dipindah ke luar negeri, lanjut Pram, Indonesia tidak memiliki alat untuk mengambil aset hasil korupsi tersebut. “Karena itu ratifikasi UNCAC itu sangat penting sekali,” jelasnya. SEAPAC didirikan sejak tahun 2005 di Manila, Filipina, sebagai

regional chapter GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) yang bermarkas di Kanada. Sebanyak 28 orang anggota DPR RI bergabung menjadi anggota SEAPAC melalui pembentukan gugus tugas nasional anti korupsi pada Desember 2012. Saat ini jumlah anggota DPR yang bergabung dengan SEAPAC sudah mencapai 39 orang. Kode Etik Anti Korupsi Terkait hasil deklarasi Medan, Ketua BKSAP Surahman Hidayat mengusulkan agar segera disusun Kode Etik Khusus anti korupsi bagi anggota Dewan. “Memang kita sudah ada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) namun itu masih normatif kita ingin yang lebih aplikatif lagi untuk memerangi korupsi di DPR RI,” ujarnya disela-sela Sidang umum Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) di Medan, Kamis, (24/10). Menurutnya, hal ini merupakan upaya kita untuk berbuat sesuatu dalam memberantas korupsi dan termasuk etika moral kita sebagai anggota DPR untuk memerangi praktek korupsi tersebut. “Kode etik itu untuk memelihara legitimasi anggota parlemen karena didalam dirinya melekat tanggung jawab sosial dan moral,” ujarnya. Dia menambahkan, aturan internal DPR juga harus diperkuat terkait dukungan dalam memerangi praktek korupsi diantaranya menskors dan memecat anggota yang terlibat korupsi. “Kita juga akan mendorong sampai tingkat Fraksi dan yakin semangatnya sama semua,” tandasnya. Surahman mengatakan, dirinya mendorong perbaikan UU MD3 se bagai pintu masuk dalam memerangi korupsi di Dewan. “Khusus le gislasi juga perlu diperbaiki dan itu menjadi pintu masuk untuk perbaik an kedepannya,” katanya. (si) Foto: Iwan Armanias/Parle.

SELEBRITIS

B h i n e k a Tu n g g a l I k a a t a u b erb eda - b eda tet ap satu jua, itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kondisi grup musik DEBU. Ya, tidak hanya warna kulit dan r ambut yang cukup mencolok keanekaragamannya, kedua belas personilnya pun berasal dari berbagai belahan bumi yang berlainan. Namun kini dibawah

naungan Sang Merah Putih, lewat musik nya yang sangat berbeda, DEBU mencoba menularkan lirik-lirik yang penuh mistik dan sufistik yang lahir dari relung kalbu yang mabuk akan cinta dan kerinduan pada Sang Khalik. Bersama dengan Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlementaria, Kumayl Mustafa Ibnu Daood, sang vokalis sekaligus salah

satu pentolan grup ini menceritakan kisahnya. Kaum Sufi yang Merasa Tidak Nyaman Meski berasal dari berbagai negara seperti Swedia, Inggris dan belakangan juga bergabung anggota dari Indonesia, namun PARLEMENTARIA


67

SELEBRITIS

DEBU hanya bisa menyanyi di acara tertentu saja, itupun terbatas pertemanan atau kekerabatan. Diceritakan Mustafa, tahun 1997 sebagian besar dari komunitas tersebut pindah ke sebuah Negara di dekat Amerika Serikat, yakni Republik Dominika. Sayangnya, tak berbeda dari Amerika Serikat, di Negara itupun komunitas DEBU tidak merasa nyaman. “Orangtua kami ketika itu berpikir ini sungguh bukan lingkungan yang ramah bagi kami yang merindukan suasana Islami. Dalam hati kami bertanya sebenarnya dimanakah tempat di dunia i n i y an g b i s a m e m b e r i kenyaman dan ketenteraman dalam suasana Islami?,” kisah Mustafa.

dapat dikatakan sebagian besar personil DEBU (ketika itu bernama Dust on the Road), yang notabene merupakan orang tua dari personil DEBU sekarang, awalnya tinggal di sebuah kota kecil di daerah New Mexico, sebuah propinsi yang terletak antara Texas dan Arizona, Amerika Serikat. DEBU membentuk sebuah komunitas yang meyakini prinsip dan ajaran Islam. Di bawah bimbingan Syekh Fattah, DEBU mempelajari tasawuf dan memilih menjadi golongan sufi. Bak nafas hidup sehari-hari, bagi golongan Sufi menyanyi menjadi zikir dan ibadah yang akhirnya akan menjadi bagian dari perkembangan spiritualnya. Tentu saja menyanyi dengan lirik- lirik y ang p enuh mistik dan sufistik, yang rindu dan cinta akan Sang Khalik. Komunitas muslim di kota tersebut yang ketika itu masih sangat terbatas membuat 68

PARLEMENTARIA


D i te n g ah ke g e l i s ah an tersebut, dilanjutkan Mustafa, lewat mimpi yang dihadirkan pada Syekh Fattah, Allah SWT yang Maha pengasih memberikan ilham yang menyebutkan nama Indonesia. Setelah didiskusikan kepada sang isteri, ke duanya meyakini bahwa mimpi itu adalah petunjuk dan jawaban Illahi akan doa dan kegelisahannya selama ini. Lantas dimanakah Indonesia itu? Pertanyaan itu muncul karena selama ini pemimpin kaum sufi itu memang belum pernah mengetahui tentang Indonesia. Subhanallah, lagi-lagi Allah SWT memberikan petunjuknya, lewat Syekh uqbah, seorang kerabat yang dikenalnya melalui dunia maya (internet), Syekh Fattah akhirnya mengetahui tentang Indonesia. Di saat bersamaan, Syekh Fattah pun mengutarakan keinginannya dan kelompoknya untuk bersilaturahim dan datang ke Indonesia. Hijrah Ke Tanah Pertiwi Satu tahun pasca reformasi di

Indonesia atau tepatnya di medio bulan Maret 1999 Syekh Fattah dan kelompok Sufinya hijrah ke Jakarta dan diterima langsung oleh Syekh Uqbah. Itu merupakan pertemuan per tamakalinya dengan Syekh Uqbah yang sekaligus menjadi titik awal kehidupan kaum sufi bimbingan Syekh Fattah di bumi pertiwi. Tiga bulan lamanya DEBU atau kaum sufi tersebut bermukim di ibukota, khususnya di bilangan Pasar Minggu. Hingga suatu hari tawaran dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang pun datang. Syekh Fattah dan beberapa anggota kelompoknya diminta mengajar agama untuk mahasiswa baru di universitas tersebut. Tentu saja tawaran tersebut tak dibiarkan begitu saja. Tanpa berpikir panjang, dengan niat berdakwah dan menyiarkan Islam, DEBU atau kaum sufi tersebut langsung mengamini t awaran ter sebut. Hingga tak lama berselang, mereka pun berangkat ke Ujung Pandang dan ditempatkan di Bukit Barugah. Tak lama mendiami bukit tersebut, DEBU pindah ke daerah pedesaan, Padang Lampe namanya. Disini berdiri Pesantren Darul Mukhlisin milik UMI. Kondisi Pesantren tersebut saat itu bak hidup segan mati tak mau. Dengan kata lain, hanya fisik bangunan saja yang nampak menawan, namun ruh dari pesantren sama sekali tak terasa dan tak nampak sama sekali. Kondisi tersebut meski merupakan tantangan terbesar bagi Syekh Fattah dan kaum sufi lainnya termasuk anggota DEBU, namun tak mengurangi semangat Syekh Fattah dan kelompoknya untuk berdakwah dan mengajar di pesantren tersebut. ”Kami mengajar para mahasiswa itu sambil menjalankan kegiatan sehari-hari. Kita ajarkan Al Quran dan hadits serta bahasa Inggris. Setiap usai shalat lima waktu, Syekh Fattah membimbing kami zikir bersama para mahasiswa,” papar Mustafa.

Dari pergaulan sehari-hari diketahui bahwa umumnya anak muda di daerah tersebut ketika itu belum terlalu mengerti tentang Islam. Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang tidak bisa membaca Al Quran dan belum mengetahui tata cara shalat. Berangkat dari kondisi tersebut, Syekh Fattah memulai dakwah lewat zikir. Ia mencoba menarik minat pemuda akan keindahan Islam de ngan lantunan puji-pujian terhadap Allah SWT lewat zikir. Lirik-lirik yang disajikan Syekh Fattah dalam zikir dan nyanyian tersebut semua sarat akan nilainilai Islami. Perlahan namun pasti. Agaknya hal tersebut cukup me ngena dalam diri para pemuda dan mahasiswa tersebut. Hingga dari hari ke hari para peserta zikir pun terus bertambah. Dan akhirnya dari menyanyi,zikir, para mahasiswa dan pemuda setempat pun semakin penasaran dengan ajaran-ajaran Islam lainnya. Terlepas dari semua itu DEBU pun mulai bisa mensosialisasikan grup dan aliran musiknya yang diakuinya belum pernah ada sebelumnya. Keunikan Nama dan Musik DEBU Dimana bumi berpijak disana lah langit dijunjung. Ungkapan itu agaknya begitu membekas dalam benak para personil DEBU yang awalnya bernama Dust on The Road atau Debu di jalanan. Hijrahnya ke bumi pertiwi membuat para sufi dalam kelompok tersebut untuk menyelaraskan nama kelompok mereka sesuai dengan bahasa Indonesia, yakni DEBU dan bukan lagi Dust on The Road. DEBU, nama yang sederhana dan mudah diingat. Formasinya pun berubah. Disinilah proses regenerasi berlangsung. Syekh Fattah yang merupakan guru rohani, tidak lagi memimpin vokal. Sebaliknya, ia lebih sering membuat syair-syair dalam bahasa Indonesia. Sementara personil DEBU saat ini merupakan hasil regenerasi orangtuanya yang n ot ab en e m er up ak an p en dir i DEBU. Meski diakui Mustafa untuk

instrumen tertentu masih dipegang oleh beberapa orang senior. “DEBU bisa beregenerasi dan dina mis dalam musik dan personilnya, namun satu hal yang harus tetap dipegang dan ditanamkan dalam grup ini adalah prinsip dimana musik dan nyanyian sebagai media dakwah dalam menyiarkan ilmu-ilmu Islam,” ungkap pria kelahiran Oregon, Amerika Serikat, 9 Juli 1981 ini. Keunikan musik DEBU yang kaya akan nuansa ala Timur Tengah de ngan rebana nya, ditambah dengan bebunyian dari berbagai alat musik tradisional dari berbagai negara, seperti alat musik santur dari Iran, Tambura dari Turki, gendok-gendok dari Sulawesi Selatan sangat harmonis dengan alat-alat musik modern yang selama ini ada seperti Biola, Bass, harpa dan perkusi. Dari kenyataan tersebut sangat sulit menggolongkan aliran musik DEBU. Seperti Nasyid padang pasir, namun aliran jazz dan country nya terdengar kental. Menyikapi hal tersebut pria yang identik dengan rambut blondy nya yang gondrong ini mengatakan bahwa musik DEBU adalah musik yang universal atau musik dunia. Dari beberapa keunikan tersebut tak heran jika kepopuleran DEBU cepat berkembang. Dari mulut ke mulut undangan untuk berdendang diberbagai kesempat an pun menghampirinya, hingga kemudian di tahun 2003 DEBU pun didapuk untuk membuat album rekaman bertajuk Mabuk Cinta yang direkam dalam dua bahasa, Indonesia dan

Namun bagi kami, dimana pun DEBU bernyanyi dan bermusik kami akan tetap berusaha menyajikan seindah mungkin untuk menarik kecintaan para hamba kepada Mahbud nya. Kembali lagi, Musik adalah media dakwah kami,

Arab. Tahun berikutnya, 20 04 D EB U ke m b a l i m e n g e l u ar k a n album bertitle Makin Mabuk yang juga disajikan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Tahun 2006 DEBU kembali merilis album ketiganya berjudul Nyawa dan Cinta, namun kali ini DEBU memfokuskan hanya merekam album dalam bahasa Indonesia, diantaranya lagu berjudul Agama, Dendang Sufi dan Tobat berkali-kali. Dan setahun kemudian, 2007 DEBU membuat gebrakan baru dengan merilis album bertitle Gubahan Pecinta yang berisi 13 lagu dalam 6 bahasa yaitu Indonesia, Arab, Inggris, Turki, Cina dan Italia. Dan pada tahun yang sama DEBU merilis album dalam bahasa Turki berjudul Hep Beraber. Isu Deportasi dan Perjuangan Menjadi WNI Nama DEBU kian melambung, tak hanya dalam negeri namun juga man c an e gar a. B eb er ap a kali DEBU diundang berdendang di depan kepala Negara, seperti di Presiden Iran, Ahmadinejad. Bahkan beberapa tahun lalu saat berlangsung Idul fitri, DEBU didapuk bernyanyi di Istana Negara, di depan Presiden SBY. “Tentu kami bangga dan senang bisa bernyanyi di depan Presiden atau kepala Negara, karena tidak semua musisi mendapat kesempatan tersebut. Namun bagi kami, dimana pun DEBU bernyanyi dan bermusik kami akan tetap berusaha menyajikan seindah mungkin untuk menarik kecintaan para hamba kepada Mahbud nya. Kembali lagi, Musik adalah media dakwah kami,” aku Mustafa. Banyaknya undangan menyanyi di berbagai acara membuat DEBU kerap menghiasi layar kaca. Tak ayal hal tersebut mengundang anggapan beberapa pihak mengenai status kewarganegaraan dan visa yang digunakan para personil DEBU yang sebagian besar berwarna blonde atau bule. Beberapa kali isu deporPARLEMENTARIA


69

SELEBRITIS

ia ke dalam salah satu partai membuat kebebasannya dalam bermusik menjadi terbatas. Padahal musik adalah universal. “Kalau untuk menghibur dalam sebuah kampanye mungkin tidak masalah. Namun kalau setelah itu kami tidak diperbolehkan menghibur dalam kampanye partai lain, tentu kami tidak mau. Inti kami bermusik kan dakwah, dan musik adalah universal. Jadi kami tidak ingin prinsip kami itu malah menghilang,” jelasnya. tasi kerap menerpa para personil DEBU. Namun sebelum pihak imigrasi melakukan pendeportasian, untungnya para personil DEBU termasuk yang taat aturan. Mereka tak lupa untuk memperbarui dokumendokumen yang berhubungan dengan keimigrasian. Namun 21 Juni 2011 lalu DEBU tidak perlu lagi memperpanjang dokumen ijin tinggal atau visanya di Indonesia. Karena sejak saat itu mereka resmi menjadi WNI setelah diambil sumpah setianya kepada Negara kesatuan Republik Indonesia oleh Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat. Sujud syukur pun me reka panjatkan. Dengan bahasa Indonesia yang fasih dan penuh penghayatan DEBU menyanyikan lagi Indonesia Raya dan Padamu Negeri ketika berlangsung proses pengambilan sumpah. Malah, ketika membacakan Pancasila dilakukan secara lancar seb agaimana b erlangsungny a acara-acara resmi lainnya. “Sebenarnya sejak kami datang ke Indonesia tahun 1999 silam kami telah berusaha mengajukan permohonan menjadi WNI, namun peraturan belum memperbolehkannya. Namun saya bangga dan bahagia sudah resmi menjadi WNI,”aku Mustafa. Lebih dari itu, saat diundang bernyanyi ke berbagai Negara, Mustafa

70

PARLEMENTARIA


dan personil DEBU lainnya dengan bangga mengatakan bahwa mereka berasal dari Indonesia. Bahkan de ngan bangganya mereka memperlihatkan paspor Indonesia. Diakui Mustafa, ketika bertandang ke Ne gara lain, tidak sedikit yang kehe ranan melihat paspor Indonesia yang mereka tunjukkan. Pasalnya warna kulit sebagian besar personil DEBU yang berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia. Dengan bangganya Mustafa menjelaskan bahwa inilah keunikan dan kebe ranekaragaman yang ada di Indonesia. “Meski berbeda-beda, namun kami tetap satu jua, bangsa Indonesia,” ujarnya. Tidak Ingin Berpolitik dan Hanya Ingin Menghibur Dalam Kampanye Menjadi WNI secara otomatis personil DEBU memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Termasuk hak memilih dan dipilih dalam sebuah proses demokrasi. Tahun 2014 mendatang menjadi pertama kalinya Mustafa mengikuti pemilih an umum legislatif dan eksekutif atau pilpres. Untuk hal yang satu itu Mustafa mengaku akan mengikutinya se perti warga Negara lainnya. Namun ia enggan untuk masuk ke dalam dunia politik, misalnya menjadi kader atau partisan salah satu partai. Ia tidak ingin dengan masuknya

Bagi Mustafa, DEBU adalah milik semua umat, semua partai dan semua kalangan. Sehingga ia tidak ingin masuk dalam sebuah partai politik yang notabene membuat aktivitas musik dan dakwahnya jadi terhambat. Berbicara tentang wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif Sena yan, sebagaimana musisi lainnya, DEBU berharap agar wakil rakyat dan membuat sebuah regulasi untuk melindungi hak cipta sebuah karya seni. Tak dapat dipungkiri maraknya pembajakan, membuat nasib para pencipta lagu dan musisi menjadi sangat memprihatinkan. Diungkapkannya, ada dugaan bahwa pembajakan tersebut sengaja dilakukan para produser untuk mengurangi pemberian royalti kepada para pencipta dan pekerja seni. Melihat kondisi demikian, tak berlebihan jika Mustafa berencana untuk ke depannya akan menjadi produser yang mampu menghasilkan karya yang baik, dan melindungi hak cipta para pencipta dan pekerja seni. “Saat ini masih dalam tahap menabung, mengumpulkan dana dulu. Jika modal sudah cukup saya akan membuat sebuah recording musik yang akan memproduseri berbagai seniman dan musisi lengkap dengan sistem royalti. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan taraf hidup para pecinta dan pekerja seni,” tutup Mustafa. (Ayu)

PERNIK

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Pendidikan politik dan demokrasi dirasa penting untuk diberikan sedini mungkin kepada generasi muda Indonesia. Namun, pendidikan politik di kalangan remaja saat ini cukup terbatas, selain tidak berimbangnya informasi politik yang disampaikan oleh media menyebabkan disorientasi pemahaman politik. Dilatarbelakangi hal itu, Sekretariat Jenderal mengadakan acara Parlemen Remaja 2013 yang bertema ‘Dari Pemuda Untuk Bangsa’.

Parlemen Remaja 2013 diadakan pada Jumat-Senin, 25-29 Oktober 2013, dengan mengambil lokasi di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor dan Komplek s Parlemen, Senayan, Jakarta. Untuk dapat mengikuti acara, siswa-siswi ini diwajibkan untuk membuat essai yang bertema Fungsi DPR (Legislasi, Anggaran, Pengawasan) dalam Kontribusi Percepatan Pembangunan. Essai ini diseleksi Tim Humas DPR RI, sehingga terpilihlah 136 peserta pilihan terbaik dari 30 provinsi. Hari pertama, Sabtu, para peserta sudah diuji dengan hawa dingin Kopo, Bogor. Tepat pukul 05.00 pagi, seluruh peserta berkumpul di lapangan untuk mengikuti senam pagi. Tampak beberapa peserta kedinginan, namun dingin itu perlahan hilang ketika badan bergerak mengikuti gerakan olahraga ini. Dengan berseragam warna putih dan biru gelap, seluruh peserta semangat mengikuti gerakan instruk-

tur senam. Usai senam, acara dilanjutkan d e n g a n d i n a m i k a ke l o m p o k . Kegiatan ini dipandu oleh para instruktur dari Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Ciawi, Bogor. Ke 136 peserta dibagi menjadi tiga kelompok besar, yang kemudian ke l o m p o k b e s a r i n i m a s i n g masingnya dipecah menjadi empat kelompok kecil. Beberapa permainan diajarkan pada sesi ini, namun bukan sembar ang p e r m ai n an, m e l ai n k an u nt u k melatih kekompakan, konsentrasi, maupun kesabaran para peserta. Menjelang tengah hari, Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned secara resmi membuka rangkaian acara Parlemen Remaja 2013. Dalam sambutannya, ia meny at akan bahwa P arlemen Remaja merupakan salah satu amanat dari Inter Parliamentary PARLEMENTARIA


71

PERNIK

anggota DPR dengan masyarakat setempat ketika melakukan pertemuan,” imbuh Djuned. Pentingnya Pendidikan Politik Setiap sendi kehidupan manusia selalu dipengaruhi politik. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menekankan pendidikan politik sangat penting diberikan sedini mungkin. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kepada peserta Parlemen Remaja 2013.

Serunya Peserta Parlemen Remaja melaksanakan kegiatan Dinamika Kelompok.

Harapan kita adalah mereka representasi masyarakat setiap provinsi. Sehingga, ketika Anggota Dewan melakukan kunjungan daerah, mereka bisa menjadi fasilitator antara anggota DPR dengan masyarakat setempat ketika melakukan pertemuan.

72

PARLEMENTARIA


Union (IPU), dimana Indonesia yang merupakan anggota IPU harus turut berperan serta mengembangkan demokrasi, dengan cara mem berikan pendidikan politik kepada generasi muda. Ia juga menyatakan apresiasinya kepada para peserta yang merupakan pemuda-pemuda pilihan yang sudah memahami tentang kedewanan dan politik di Indonesia. “Parlemen remaja tahun ini saya lihat mereka antusias dan sudah memahami tentang kedewanan. Mereka adalah orang-orang terpilih dari setiap provinsi, jadi mereka diseleksi di masing-masing provinsi. Jadi, ketika mereka hadir di sini, sudah memiliki bekal pengetahuan soal kedewanan, kinerja dewan, bahkan kegiatan anggota dewan,” ujar Djuned ketika diwawancara Tim Parle usai memberikan sambutan. Untuk itu, ia berharap ke depan nya siswa-siswi yang sudah mengikuti Parlemen Remaja, semakin memahami kerja politik, sehingga nantinya ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau terjun ke masyarakat, akan lebih matang dalam pemahaman politik. “Harapan kita adalah mereka re presentasi masyarakat setiap provinsi. Sehingga, ketika Anggota Dewan melakukan kunjungan daerah, me reka bisa menjadi fasilitator antara

“Pendidikan politik sejak dini itu sangat penting. Pertanyaan saya, sadar tidak kalau selama ini kehidupan dipengaruhi oleh politik? Kehidupan sekecil apapun, dipengaruhi kebijakan politik, maupun keputusan politik. Lha wong harga sapi saja ditentukan oleh kebijakan politik,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini. Oleh karena itu, tambah Arif, tidak logis apabila remaja malah menjadi apatis dan anti politik, padahal hidupnya ditentukan oleh politik. Ia menegaskan, seseorang sejak bangun pagi hingga tidur malam selalu dipengaruhi politik. “Kita punya potensi anak-anak muda yang hebat. Sehingga membuat kita optimis kepada bangsa kedepannya. Mereka tidak boleh pesimis, mereka tidak boleh takut di kehidupan politik. Mereka justru harus kita dorong untuk terlibat dalam kehidupan politik. Mereka adalah generasi penerus bangsa Indonesia,” tambah politisi asal Jawa Timur ini. Arif menilai peserta Parlemen Remaja 2013 ini meniliki penge tahuan demokrasi yang sudah cukup luas. Untuk itu, generasi muda ini perlu didorong untuk semakin memahami politik. Selain itu, mene gaskan kepada generasi muda untuk tidak apatis dan anti politik. “Saya acung jempol kepada siswasiswa terbaik dari masing-masing provinsi itu. Meskipun pengetahuannya masih normatif, sepanjang

tentang demokrasi, ketatanegaraan, mereka sudah mau menjadi yang terbaik. Sekarang tinggal memberikan kesadaran, pemahaman, dan dorongan kepada mereka untuk memahami lebih jauh kehidupan politik, dan membuat mereka sadar bahwa kehidupan politik itu pen ting,” ujar politisi yang ketika acara ingin dipanggil ‘Om’ ini. Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi X Dedi Gumelar. Politisi yang akrab dipanggil Miing ini juga turut menjadi pembicara di Parlemen Remaja di hari yang sama dengan Arif. Ia menilai, peserta Parlemen Remaja sudah memahami dunia politik Indonesia. “Mereka sudah memiliki kesadaran politik sejak dini. Mereka juga mengetahui bagaimana mereka memberikan sumbangsih kepada negara dan bangsa, dalam konteks memperbaiki negeri ini,” imbuh politisi PDI Perjuangan ini. Dalam paparannya, Dedi mem baw akan materi tentang Pemuda Dalam Undang-undang. Ia memandang peran pemuda semenjak kemerdekaan hingga sekarang begitu krusial. Oleh karena itu, perlu difasilitasi oleh negara untuk me nguatkan peran pemuda itu. “Untuk membangun bangsa, maka generasi muda kita mesti handal, tangguh mandiri, professional, dan berakhlak. Pembangunan pemuda mesti memiliki landasan aturan, dengan mengacu Pancasila dan UUD 1945. Perlu juga adanya regenerasi kepemimpinan di kalangan muda, untuk menghindari stagnasi kepemimpinan nasional, karena yang muda tidak mend apatkan ruang untuk bisa berk embang,” papar Dedi. Interupsi Pimpinan! Suasana mendadak ricuh. Semua anggota fraksi ingin melakukan interupsi. Bahkan, beberapa anggo

Sebelumnya, para peserta Parlemen Remaja melakukan Rapat Kerja den gan M enter i Pemuda dan Olahraga. Karena tidak menemui kata mufakat terkait definisi umur pemuda, Ketua DPR memutuskan untuk membawa pembahasan ini ke Rapat Paripurna.

Mereka sudah memiliki kesadaran politik sejak dini. Mereka juga mengetahui bagaimana mereka memberikan sumbangsih kepada negara dan bangsa, dalam konteks memperbaiki negeri ini, ta dewan sampai berdiri sam bil mengacung-acungkan tangan untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan, ketika salah satu anggota dewan sedang menyampaikan p endapat, langsung dipotong oleh anggota dewan yang lain. Pimpinan menjadi bingung untuk menentukan laju Rapat Paripurna. Apa yang terjadi dengan Rapat Paripurna? Rupanya ini bukan Rapat Paripurna sebenarnya yang terjadi di Kompleks Parlemen. Ini hanyalah Simulasi Rapat Paripurna yang dilakukan oleh 136 peserta Parlemen Remaja di Griya Sabha Kopo, Bogor, Minggu. Dalam simulasi ini, Rapat Paripurna mengagendakan Pembic ar aan Tingkat II terkait RUU Kepemudaan.

Didaulat menjadi Ketua DPR ketika Rapat Paripurna adalah Satria Adhitama Sukma. Siswa asal SMA Pesantren Unggul Al Bayan, Jawa Barat ini terpilih karena mendapatkan nilai essai terbaik, ditunjang oleh penilaian Tim Humas selama kegiatan Parlemen Remaja berlangsung. Peserta dibagi menjadi 9 fraksi yaitu Fraksi Majapahit berjumlah 21 orang, Fraksi Padjajaran 20 orang, Fraksi Brawijaya 17 orang, Fraksi Sriwijaya 16 orang, Fraksi Tarumanegara 13 orang, Fraksi Kutai 14 orang, Fraksi Airlangga 11 orang, Fraksi Singasari 10, dan Fraksi Mataram 9 orang. Sisanya, bertugas menjadi Sekjen DPR dan staf, Menpora beserta jajarannya. Masing-masing fraksi sudah menyampaikan pendapat mininya. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat terkait definisi umur pemuda. Fraksi Majapahit, Padjajaran, Sriwijaya dan Airlangga berpendapat batas minimal dan maksimal pemuda adalah 16-30 tahun, sesuai dengan definisi yang diusulkan oleh Menpora. Sementara Fraksi Brawijaya, Tarumanegara, Kutai dan Airlangga menilai, definisi umur pemuda yang paling tepat adalah 17 sampai 35 tahun. Sedangkan, fraksi Singasari mengusulkan batasan umur yang paling tepat adalah 16 sampai 35 tahun. “Kami menilai, batasan minimal untuk pemuda adalah 16 tahun. Karena umur ini adalah umur persiapan. Kalau…,” belum selesai Anggota Fraksi Airlangga Selly Febrilian Mayora menyelesaikan pendapatnya, hampir semua anggota men-

PARLEMENTARIA


73

gatakan interupsi sembari mengacung-acungkan ta ngan. Karena situasi semakin tak terkendali, Ketua Rapat berteriak,” Semua interupsi saya tolak!” tegas Satria sambil mengetok palu 1 kali.

bekal untuk menyambut masa mendatang yang menjadi tanggung ja wab mereka,” ucap Politisi PKS ini. Sohibul menambahk an, p e mu da su dah mempunyai peran dalam perpolitikan Indonesia. Saat ini, pemuda berperan sebagai pemilih dalam p emilu, dan memberikan aspirasinya dalam memi lih pemimpin ataupun wakil rakyat. Ia berharap p e mu da - p e mu da ini menjadi pemilih yang rasional.

Akhirnya, karena tidak terjadi mufakat, dilakukan lobby, dan disepakati un tuk voting. Hasil voting menghasilkan definisi umur pemuda adalah 16 sampai 30 tahun, sesuai dengan usulan yang disampaikan Menpora. Ditemui usai memimpin Rapat Paripurna, Satria menyatakan tidak menyangka terpilih untuk menjadi Pimpinan Dewan. Ia sendiri awalnya cukup pesimis dapat memimpin jalannya rapat. “Awalnya pesimis. Namun, karena di sini saya ingin belajar, saya coba yakin, ternyata yang saya hadapi tampak menjadi mudah. Saya merasa optimis bisa memimpin Rapat Paripurna,” ujar pelajar pemakai kawat gigi ini. Setelah melalui beberapa kali si mulasi Rapat Kerja maupun Rapat Paripurna, para peserta Parlemen Remaja 2013 melakukan Rapat Paripurna sebenarnya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, keesokan harinya. Di Rapat Paripurna kali ini, pimpinan rapat masih dijabat oleh Satria Adhitama Sukma, didampingi Wakil Ketua Indra Rahmadi (SMAN 1 Bajeng, Sulsel), Dafrosa Devi (SMAN 1 Merauke, Papua), Widya Rizky (SMAN 10 Samarinda, Kaltim), dan Kharisma Muthia (SMAN Modal Bangsa, Aceh). Pimpinan DPR membuka Rapat Parip urna, kemudian dilanjutkan dengan paparan masing-masing fraksi terkait RUU Kepemudaan. Walaupun masih terdapat beberapa perbedaan, namun peserta yang berpe ran sebagai Anggota Dewan terlihat lebih kondusif dalam menyampaikan interupsi atau pendapatnya.

74

PARLEMENTARIA


Karena tak kunjung mendapatkan kesepahaman, Satria pun memanggil masing-masing ketua fraksi untuk melakukan lobby. Dan disepakati untuk voting dengan pilihan umur pemuda 16-30 tahun, 16-35 tahun, dan 17-35 tahun. Hasil voting memutuskan, umur 16-30 tahunlah yang disepakati disebut sebagai p emuda, de ngan perolehan suara sebanyak 68. Kemudian, umur 17-35 tahun mendapat 52 suara, dan terakhir 16-35 tahun memperoleh 11 suara. Tanggung Jawab Pemuda Masa depan bangsa Indonesia masih panjang. Masa mendatang akan menjadi tanggung jawab pemuda dan remaja saat ini. Sehingga, pemuda-pemuda sangatlah menjadi harapan bangsa di masa depan. Hal inilah yang disampaikan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ketika membuka Simulasi Rapat Kerja dan Paripurna DPR RI, di Ruang KK II, Gedung Nusantara, Senin. “Kita tidak mungkin menggantungkan harapan kepada pemuda bangsa jika kita tidak memiliki persiapan untuk mereka. Acara Parlemen Remaja ini adalah sebagai pembekalan supaya mereka memiliki

“ Selain itu, mereka juga menjadi bagian penting dalam pendidikan politik. Karena mereka ini lebih well educated dan well info. M erek a har us m en didik masyarakat yang belum terdidik secara baik. Mereka juga harus berperan memberikan pendidikan politik. Dengan begitu, pemuda menjadi optimal dalam perannya di bidang politik,” imbuh Politisi asal DKI Jakarta ini. Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menilai pendidikan politik sudah ada di sekolahsekolah, karena terangkum dalam kurikulum, salah satunya di mata pelajaran Kewarganegaraan. Peme rintah juga melakukan berbagai upaya pembinaan kepemimpinan, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan Pramuka dan kepemudaan. “Semoga dengan kegiatan Parlemen Remaja ini, banyak pengalaman yang bisa diambil oleh siswa-siswi ini. Ini pilihan tema yang sangat tepat. Semoga, adik-adik bisa menjadi generasi muda yang sesuai dengan zaman reformasi. Dan semoga 5-10 tahun ke depan, Indonesia menjadi salah satu negara kemakmuran yang dibarengi pertumbuhan demokrasi yang baik,” harap Sohibul. (sf) Foto: Od/Parle.

PERNIK

Jangan Berhenti Bersepeda!

Suasana tampak cerah pagi itu. Matahari juga bersinar dengan terangnya. Sudah tampak keramaian di halaman depan Gedung DPR/MPR RI. Hampir setiap orang menenteng sepedanya masing-masing. Yang pasti, ini bukan demonstrasi yang kadang terjadi di depan Kompleks Parlemen. Lalu, sedang ada apakah yang terjadi di Rumah Rakyat ini? a, inilah gelaran Sepeda Sehat Senayan 2013 yang dihelat oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI pada Minggu, 29 September 2013, dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-68, pada 17 Agustus 2013, dan HUT DPR-RI ke 68, pada 29 Agustus 2013 lalu. Acara ini termasuk dalam rangkaian kegiatan Pekan Olahrga dan Seni (Porseni) DPR-RI yang digelar 30 Agustus hingga 27 September 2013. Acara yang diikuti oleh unsur pegawai dan karyawan DPR, masyarakat umum, dan komunitas sepeda se-DKI Jakarta hingga berjumlah 5000 peserta ini mengangkat tema, ‘Revitalisasi DPR-RI sebagai Rumah Rakyat ’. Ditunjang dengan visi agar terciptanya kesehatan dan kebugaran melalui udara bersih dan bebas polusi. Acara dibuka langsung oleh Ketua DPR-RI Marzuki Alie, dengan didampingi Sekjen DPR Winantuningtyastiti. Dalam sambutannya, Marzuki menyatakan bahwa kegiatan bersepeda menjadi penting, karena dapat menekan pencemaran udara yang diakibatkan

kendaraan bermotor, sehingga kesejukan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Bersepeda, tambah Politisi Demokrat ini, memang tidak mudah untuk disosialisasikan kepada masyarakat DKI Jakarta. Ada beberapa tantangan, diantaranya karena belum terbiasa, gengsi, hingga prasarana jalan yang belum mendukung. Namun, diharapkan kegiatan bersepeda dapat dimunculkan sebagai alat transportasi sehari-hari, setidaknya sebagai alat transportasi jarak dekat. “Bagi yang mengikuti Sepeda Sehat Senayan 2013, saya minta agar tidak berhenti bersepeda. Lanjutkan terus menggunakan sepeda sebagai alat transportasi alternatif di Kota Jakarta. Saya perlu mengingatkan bahwa kegiatan bersepeda selain untuk kegiatan berolahraga, rekreasi, dan sebagai sarana transportasi, juga sangat mendukung program p elest arian lingkungan,” jelas Marzuki saat memberikan sambutan kepada 5000 peserta sepeda sehat.

PARLEMENTARIA


75

PERNIK

Selain itu, Marzuki mengharapkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat memberikan jalan khusus bagi penggemar sepeda, baik untuk kegiatan dalam bekerja sehari-hari maupun bagi anak-anak yang akan bersekolah. Menurutnya, selama ini menurutnya banyak warga Jakarta yang mau menggunakan sepeda untuk kegiatan diluar olah raga seperti berangkat ke tempat kerja. Namun, mereka terkendala karena belum adanya jalur sepeda. “Para pekerja di pusat-pusat kegiatan itu banyak sekali yang mau menggunakan sepeda. Kita lihat car free day yang sampai saat ini selalu dimanfaatkan masyarakat untuk berolah raga. Sampai sekarang komunitas bike to work juga gencar mensosialisasikan itu. Tapi banyak juga yang takut bersepeda melihat jalur sepeda yang belum ada. Mereka harus bertarung di tengah jalan Jakarta dengan para pengguna kendaraan bermotor. Mereka juga harus menghirup asap bus kota yang hitam,” jelas Marzuki. Ia menambahkan, bahwa Sepeda Sehat tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Peserta tahun ini jauh lebih banyak, karena diikuti 33 komunitas sepeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Sepeda Sehat Senayan 2013 diikuti 33 komunitas sepeda se DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan khusus pada hari ini kami menyediakan berbagai hadiah doorprize dalam bentuk barang dan lain sebagainya,” ujar politisi Partai Demokrat ini. Namun, ia mengajak seluruh peserta sepeda sehat agar tidak melihat hadiahnya. Melainkan keinginan 76

PARLEMENTARIA


untuk tetap bersemangat, sehingga tubuh dan jiwa menjadi sehat. “Selain menyehatkan badan, bersepeda sangat ramah lingkungan, karena tidak menggunakan energi manusia, tidak menggunakan energi fosil dan lain sebagainya yang mencemari udara. Dengan jiwa sehat, Insya Allah moral kita menjadi sehat,” imbuh Marzuki. Sementara itu, Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyatakan bahwa dalam rangka Porseni DPR, sudah banyak kegiatan yang dilakukan di internal DPR. Diharapkan melalui kegiatan funbike ini, sebagai bentuk DPR untuk berbaur bersama masyarakat umum. “Kalau kegiatan Porseni itu kan dilakukan untuk pegawai internal dan seluruh pegawai, karyawan di lingkungan DPR, MPR dan DPD dan sektor-sektor lain yang ada di Kompleks Senayan. Yang melibatkan masyarakat hanya sepeda sehat ini. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan, karena kita umumkan juga di berbagai media,” jelas Win, sapaan akrab

Selain menyehatkan badan, bersepeda sangat ramah lingkungan, karena menggunakan energi manusia, tidak menggunakan energi fosil dan lain sebagainya yang mencemari udara. Dengan jiwa sehat, Insya Allah moral kita menjadi sehat,

Winantuningtyastiti. Ketika ditanya mengapa yang dipilih sepeda sehat, Win menyatakan bahwa olahraga menggunakan sepeda ini sangat fleksibel diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Bahkan, olahraga yang cukup popular di Indonesia ini tidak mengenal umur untuk melakukannya. “Sepeda sehat dianggap bisa diikuti masyarakat umum. Pesepeda kan tidak terbatas, dari anak kecil sampai tua pun bisa. Kalau lari kan tidak semua bisa, usianya terbatas. Saya saja gak bisa lari,” ujar Win sambil tersenyum.

Sebelum peserta sepeda sehat berangkat, peserta dihibur oleh penampilan marching band dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta. Peserta memberikan tepuk tangan yang meriah kepada mahasiswa yang berkampus di Cilincing, Jakarta Utara ini. Bendera start pun siap dikibarkan oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko. Rute sepeda sehat akan dimulai dari Gedung DPR, kemudian keluar melalui gerbang depan, menuju depan Kantor Kementerian Kehutanan, dilanjutkan ke Jl. Lapangan Tembak, Graha Pemuda, TVRI, Fly Over Semanggi, Jl Sudirman, Gedung BNI, dan memutar balik di Bundaran HI. Dilanjutkan kembali melalui Jl Sudirman, Semanggi, Jl Gatot Subroto, dan finish di halaman Gedung DPR kembali. Tak sampai satu jam, tampak beberapa peserta sudah memasuki Kompleks Parlemen. Peserta kembali merapat di depan panggung, untuk melanjutkan senam bersama. Tampak peserta masih semangat mengikuti senam, walaupun baru saja selesai bersepeda dengan rute cukup jauh. Selain marching band, peser ta juga dihibur penampilan dari BMX Wim Cycle Team. Lima pesepeda BMX unjuk kebolehan menunjukkan kemampuannya dalam ‘mengolah’ sepeda roda dua ini. Trik seperti hang five, three hundred sixty, dan beberapa trik lainnya sukses dibawakan oleh Yanuar, Heru, Ardian, Ari dan Mounting. Ketua DPR pun sempat terpukau menyaksikan aksi para pesepeda ini.

Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat berjalan terus setiap tahunnya. Kegiatan ini, tambah Win, juga merupakan salah satu momen dimana dapat berbaur dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini dapat menunjukkan bahwa DPR terbuka dan menyatu dengan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap DPR. Bendera Start Pun Dikibarkan Menjelang pukul 07.0 0 pagi, semua peser ta sudah siap mengendarai sepedanya masing-masing. Berada di posisi terdepan, Ketua DPR-RI Marzuki Alie didampingi istri, Asmawati Marzuki, dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti, serta Anggota Komisi VI Refrizal (F-PKS).

Suguhan musik dari band dan alunan lagu dangdut dari Helga KDI 5 juga turu memeriahkan suasana. Peserta pun dimanjakan dari berbagai stand kuliner dari Koperasi DPR dan cek gula darah dari RS Siloam. Suasana semakin meriah ketika pembagian hadiah dimulai. Peserta semakin merapat mendekati panggung. Beberapa hadiah yang dibagi diantaranya sepeda, kipas angin, rice cooker, LCD TV, kamera, handphone, dan beberapa hadiah hiburan lainnya. Puncaknya, adalah pengundian hadiah sepeda motor. Dan akhirnya… Hadiah motor diberikan kepada Yuli Wahono, warga Tomang Tinggi, Jakarta Barat. Pria yang tergabung dalam Komunitas Sepeda Tomang ini pun tak menyangka bisa membawa pulang sepeda motor. Pria 43 tahun ini pun pulang dengan wajah sumringah. (sf) Foto: Hr,Wy/Od/Parle.

PARLEMENTARIA


77

POJOK PARLE

Salah satu tugas pimpinan sidang paripurna yang biasanya dijabat oleh salah satu Pimpinan DPR adalah memperkenalkan pejabat negara yang baru saja terpilih dalam proses uji kepatutan dan kelayakan. Inilah yang dilakukan Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam usai menetapkan Komjen Pol. Sutarman sebagai Kapolri Terpilih di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia segera mempersilahkan lulusan Akademi Kepolisian angkatan tahun 1981 itu tampil di depan mimbar pimpinan yang posisinya lebih tinggi dari pada meja peserta rapat. Priyo menyambut Sutarman dengan jabatan tangan erat, diiringi tepuk tangan anggota dewan. “Pak Priyo, salam komando dong,” tiba-tiba terdengar permintaan dari wartawan foto yang mengabadikan momen bersejarah itu. Sambil tersenyum dan masih diiringi aplaus anggota dewan kedua pejabat negara ini, memenuhi permintaan para juru foto. Salam komando sambil tersenyum lebar dilakukan. 78

PARLEMENTARIA


Pada bagian akhir Politisi Fraksi Partai Golkar ini terlihat sedikit kaget ketika Komjen Pol. Sutarman yang saat ini masih menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri memberikan salam jenis ketiga, hormat ala militer. Ia akhirnya memilih untuk membalas penghormatan itu dengan sama-sama mengangkat tangan, menempelkan ujung jari telunjuknya di atas alis. Tepuk tangan anggota dewan kali ini ditambah canda dan ketawa meriah. Pasalnya mereka menyaksikan sendiri Priyo kelihatan kagok membalas penghormatan ala militer itu. Setelah kembali ke bangkunya wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur I ini membuat pengakuan. “Kelihatan Pimpinan DPR harus belajar bagaimana cara memberi hormat ala militer,” katanya sambil tersenyum. (iky) Foto: Wy, Od/Parle.

Mangara Siahaan bersama Tim Kunker Komisi V dalam perjalanan dengan speed boat menuju Tanjung Selor ibukota Kaltara.

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dimulai bertepatan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda. Ada peristiwa menarik saat Pemkot Tarakan, Kaltara mengadakan jamuan selamat datang menyambut kehadiran rombongan. Usai Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama menyampaikan sambutan, tiba-tiba anggota Komisi V dari FPDIP Mangara Siahaan maju kedepan. Pembawa acara agak sedikit kaget karena kemunculannya di panggung tidak termasuk dalam daftar acara yang diterimanya. “Saya tidak akan menyampaikan sambutan tetapi karena hari ini adalah peringatan Sumpah Pemuda, apalagi kita berada di provinsi terluar Indonesia, mari kita bernyanyi bersama,” katanya. Ia langsung membawakan lagu Tanah Air karya cipta ibu Soed diiringi organ tunggal panitia. Politisi yang turut berjuang sejak era reformasi ini terlihat sangat menghayati, matanya merem, tubuh sedikit bergetar.

Perlahan hadirin yang memenuhi ruangan mulai mengikuti suaranya. Semua akhirnya bernyanyi mengikuti mantan aktor ini. “ Tanah air ku tidak kulupakan. Kan terkenang selama hidupku...” Usai lagu pertama hadirin kemudian berseru agar ia melanjutkan dengan lagu lainnya. Maka mengalunlah Indonesia Pusaka. “Indonesia tanah air beta. Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di pujapuja bangsa...” Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama terlihat mem berikan apresiasi usai penampilannya. “Luar biasa, ini peringatan Sumpah Pemuda kita,” ujarnya sambil mengacungkan jempol. (iky)

PARLEMENTARIA


79

Edisi 107 TH. XLIII, 2013

Recommend Documents