Edisi 116 TH. XLIV, 2014
PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) Drs.Slamet Sutarsono (Deputi Persidangan dan KSAP) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya Naefuroji M. Andri Nurdriansyah SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail:
[email protected]; www.dpr.go.id/berita
2
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Pengantar Redaksi Bulan Agustus bagi bangsa Indonesia dan DPR-RI memiliki arti khusus, sama-sama memperingati hari lahirnya ke-69. Hanya beda tanggal, jika HUT RI pada tanggal 17 Agustus, maka HUT DPR-RI pada tanggal 29 Agustus. Memasuki usia ke-69, bagi DPR-RI tidak hanya bertambah usia, tetapi bertambah pula dinamika yang dijalaninya. Pada edisi khusus ulang tahun ini, Parlementaria mencoba mengulas sejumlah aktifitas dan ki nerja Dewan periode 2009-2014 juga periode sebelumnya. Pada lazimnya HUT, maka selain sebagai sarana introspeksi, koreksi juga evaluasi agar langkah-langkah yang dilakukan ke depan bisa lebih baik. Khusus menyangkut ketiga fungsi pokok DPR yang selalu menjadi tema laporan majalah ini, telah dijalani dengan optimal dan penuh dinamika. Diakui bahwa fungsi pengawasan dan anggaran telah berjalan dengan baik, namun diakui fungsi legislasi masih perlu ditingkatkan. Beberapa kebijakan telah dilakukan, dengan membuat dua hari sidang setiap pekannya sebagai hari legislasi, namun belum mencapai hasil maksimal. Perlu diketahui, meski penyusunan UU merupakan salah satu tugas pokok DPR tetapi pembahasannya dilakukan bersama pemerintah. Meski Dewan sudah bersemangat untuk menyelesaikan RUU tetapi jika tidak diimbangi sikap pemerintah, maka hanya bertepuk sebelah
tangan, sehingga pada akhirnya target penyelesaiannya RUU tidak berhasil. Dari Setjen, dilaporkan mengenai kinerja lembaga pendukung adminitrasi dan keahlian Dewan ini termasuk berbagai keberhasilan dengan penghargaan dari BPK, Menteri Keuangan dan Menpan-RB serta Koperasi Setjen DPR yang ditetapkan sebagai Koperasi Terbaikke-5 dari 342 Koperasi Primer Fungsional di DKI Jakarta. Sementara kilas balik perjalanan Majalah Parlementaria yang telah memasuki usia 46 tahun diturunkan dalam edisi khusus ini. Pasang surut mewarnai perjalanan majalah DPR-RI ini sejak lahir pada Mei 1968 hingga sekarang serta memperoleh penghargaan Bronze Award pada Hari Pers Nasional di Bengkulu awal Pebruari 2014 lalu. Pada edisi khusus ini juga ditampilkan sejumlah anggota Dewan yang selama lima tahun terakhir berbicara vocal, kritis memperjuangkan aspirasi rakyat. Sayang mereka tidak berhasil mendarmabaktikan kembali pengabdiannya di Senayan. Ini terkait dengan makin masifnya politik uang sehingga ke depan perlu dicarikan jalan keluar terbaik. Pada akhirnya para wakil rak yat terpilih benar-benar merupakan puteraputera bangsa terbaik pilihan rakyat yang bisa amanah menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat menuju masyarakat yang makin maju, adil, makmur dan sejahtera.
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
3
Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta
Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV,5715350 2014 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715536, e-mail:
[email protected].
PROLOG
|8
Masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014 hampir mengakhiri masa baktinya. Banyak suka duka menyelimuti perjalanan anggota dewan menjabat hampir lima tahun di Senayan. Selain pujian yang dialamatkan kepada anggota dewan, tak jarang kritik pun ditujukan kepada para wakil rakyat ini, terutama menyangkut kinerja DPR RI selama lima tahun ini.
PROFIL Hendrawan supratikno
| 55
Pandangannya sangat visioner. Bicaranya lugas dan jelas. Saat ditemui di ruang kerjanya, ia menerima dengan penuh keramahan. Inilah Hendrawan Supratikno, pria berdarah Tionghoa dari Cilacap. Bicara soal ekonomi, Hendrawan adalah sosok yang tepat untuk diajak berbincang. Ia menguasai betul seluk beluk perekonomian, karena ditunjang spesialisasi keilmuannya yang memang di bidang ekonomi. sorotan
| 69
Penghargaan Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja Meraih penghargaan sebetulnya bukan itu tujuannya. Tujuan utamanya adalah bagaimana terus meningkatkan kinerja. Tidak saja dalam lingkup Setjen DPR tetapi juga bertekad untuk ikut memberikan konstribusi membangun lembaga DPR menjadi institusi negara yang lebih baik dalam membangun Indonesia
ASPIRASI
Pengiriman Artikel Kemurnian Pemahaman Al Qur’an Dengan ini saya menyampaikan artikel berjudul “Mengembalikan Kemurnian Pemahaman Al Qur’an Menurut Pengertian Sejatinya”. kepada Ketua DPR RI, Artikel ini membahas permasalahan mendasar dalam akidah yang dianut oleh umat Islam, yaitu mengoreksi pemahaman umat terhadap nash-nash dalam Al Qur’an maupun hadist melalui sentuhan ilmiah.
Saya berharap pemerintah tampil melakukan mediasi dan dialog yang cerdas, ilmiah, kritis, terbuka, santun, demokratis serta damai, sesuai dengan tanggung jawab Pemerintah berdasarkan amanat dari Surat An Nisa ayat 59 dan Konstitusi Bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat dibutuhkan untuk mencapai ke suksesan pembangunan nasional.
mendapatkan tanggapan sesuai yang diharapkan, meskipun Kementerian Agama RI pada Juli tahun 2011 telah menugaskan 2 Tim untuk menemui saya, namun tidak juga mendapatkan kejelasan. Demikian saya berharap agar Pemerintah memahami permasalahan tersebut dengan sebaik-baiknya, terlepas dari pendapat yang berbeda-beda.
Sejak tahun 2004, kajian Al Qur’an tersebut telah disampaikan kepada Ormas Islam, Tokoh-Tokoh Islam terkemuka dan Negara Islam, namun tidak
Syahrudin Ahmad Makassar., Sulawesi Selatan
Bantuan Klarifikasi ke Menpan dan BKN RI Surat ini saya tujukan kepada Ketua Komisi II DPR RI perihal permohonan bantuan klarifikasi ke Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saya telah mengirim surat kepada Kepala BKN RI tentang pengaduan adanya pengangkatan tenaga honorer K2 tanpa adanya SK pengangkatan dari Walikota Bau-bau, namun diterima sebagai CPNS.
honorer K2 menjadi CPNS, padahal yang bersangkutan masih berstatus pelajar, namun oleh Pemkot Bau-bau sudah diberikan SK sebagai pegawai honorer terhitung mulai tanggal 1 Juni 2005, sehingga yang bersangkutan pada saat melamar diragukan keabsahan ijasahnya. Jadi saya ingin agar Komisi II DPR RI dapat membantu untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada Menteri PAN & RB dan Kepala BKN. M. Wahyu Alam
Dalam surat itu saya mempertanyakan alasan BKN mene rima Surat Keputusan Pengangakatan Tenaga Honorer K2 tersebut sebagai berkas persyaratan pengangkatan tenaga
Bau-bau, Sulawesi Tenggara
Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih Bersama ini saya menyampaikan ucapan terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh DPR RI melalui surat Setjen DPR RI no. DPK/00859/SETJEN-DPRRI/SP.09/01/2014 tgl 30 Januari 2014 perihal Informasi Data Tenaga Ahli Anggota DPR RI terhadap surat permohonan yang disampaikan pelapor No. 1128-H&P-XI/2013 tgl 25 Nopember 2013 perihal permohonan informasi mengenai Tenaga Ahli Anggota DPR RI.
• Ketua DPR RI
Terkait tanggapan serta jawaban dari Setjen DPR RI tersebut, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas pelayanan publik yang sangat baik, utama nya kepada :
Heppy Wajongkere, SH
6
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
• Sekjen DPR RI • Seluruh Penyelenggara Negara dilingkungan DPR RI Demikian, terima kasih banyak.
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Permohonan Membentuk UU Pengembalian Nilai Tunai Melaporkan keberatan dengan ketentuan potongan 4,75% setiap bulan “secara paksa” yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Keppres No.8 Tahun 1997 jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan Penyetoran Dan Besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari PNS dan Pejabat Negara dan Penerima Pensiun. Alasan pemotongan sebesar 4,75% tersebut dikarenakan untuk membayar pensiun padahal dana pensiun tersebut dibiayai oleh Negara melalui APBN. Maka diharapkan agar DPR bertindak dengan: Membentuk UU Pengembalian Nilai Tunai sebagaimana dimaksud dan diumumkan dalam berita negara
Melakukan revisi atas Keppres No.8 Tahun 1997 dan Keppres No. 56 Tahun 1974 beserta UU yang mendasari Menyatakan bahwa pasal-pasal dalam Keppres tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih. Kadiono, Madiun Radi, Tuban Saiful Anam, Jember Loso, Ponorogo, Jatim
Penyelesaian Permasalahan Gangguan Kebisingan dan Lingkungan Saya adalah warga dan pemilik rumah di Jelambar Jakarta Barat menyampaikan keberatan atas gangguan kebisingan dan lingkungan akibat aktivitas perusahaan percetakan PT. SGJ dan mengakibatkan dinding rumah warga sekitar retak-retak karena getaran mesin. Sudah sejak Februari 2013, saya mela porkan gangguan dan penyalahgunaan izin usaha perusahaan tersebut ke beberapa Instansi baik di tingkat Pemkot
Jakarta Barat Pemprov DKI, dan Ombudsman bahkan Walikota Jakarta Barat telah 3 kali memberi surat peringatan untuk penutupan kegiatan usaha namun tidak ada upaya nyata untuk menghentikan usaha tersebut. Kemudian pada 19 Desember 2013, saya diundang untuk mediasi oleh Se kretaris Deputi Pemprov DKI, namun hasilnya justru menggugurkan eksekusi penertiban perusahaan tersebut karena perusahaan dianggap telah memiliki
kekuatan hukum yakni izin usaha yang diberikan oleh Pemkot Jakarta Barat yang dilegalisasi dengan SK Wagub DKI, padahal usaha percetakan tersebut berada di kawasan pemukiman yang seharusnya tidak boleh diberikan izin sebagai lokasi usaha industri. Saya memohon agar DPR RI menyelesaikan permasalahan tersebut. Sdri Tmk, Jakarta Barat
Penyampaian Dugaan Tindak Pidana Korupsi Saya saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif LSM Indonesia Monitoring Development, melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Paket Pengadaan dan Pemasangan Tiang Pener angan Jalan Umum (PJU) Selembayung (Paket III) di Dinas Pertamba ngan dan Energi Pemerintah Provinsi Riau yang berasal dari APBD Perubahan TA 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.780.589.500,- yang menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp 2 miliar. Saya telah melaporkan dugaan TPK tersebut kepada Kejati Riau melalui su-
rat No. 11/IMD/III/2014 tertanggal 12 Maret 2014. Adapun dugaan TPK tersebut antara lain adalah: • Bahwa proses pelelangan umum terhadap pekerjaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. • Waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi dari Kontrak yang sudah dibuat dan tidak diberikan sanksi oleh Panitia.
• Kekurangan pemasangan tiang di Jalan Naga Sakti Depan Stadion seba nyak 2 unit, begitu pula di beberapa tempat lainnya dengan total kekurangan sebanyak 29 tiang senilai Rp. 493.000.000,Saya meminta DPR RI menindaklanjuti laporan ini dan menindak tegas siapapun yang terlibat tanpa pandang bulu sesuai komitmen Pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi sampai ke akar-akarnya. R. Adnan, SH, Pekanbaru, Riau
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
7
PROLOG
DINAMIKA DPR PERIODE 2009-2014 Masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014 hampir mengakhiri masa baktinya. Banyak suka duka menyelimuti perjalanan anggota dewan menjabat hampir lima tahun di Senayan. Selain pujian yang dialamatkan kepada anggota dewan, tak jarang kritik pun ditujukan kepada para wakil rakyat ini, terutama menyangkut kinerja DPR RI selama lima tahun ini.
D
alam Majalah P arlementaria edisi khusus kali ini, tim redaksi Parle akan mengupas dan menyoroti kinerja Anggota DPR periode 2009-2014, terutama terkait kinerja di tiga fungsi DPR, yaitu Bidang Pengawasan, Legislasi, dan Anggaran. Edisi kali ini bukan berarti ingin meng-counter berbagai opini maupun pemberitaan di berbagai media yang terkesan ‘memojokkan’ DPR. Namun, akan dibahas berbagai fakta maupun bukti berbagai kinerja yang telah dilakukan oleh DPR.
8
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Tentunya, DPR berusaha tampil sebaik mungkin dengan tiga fungsinya. Namun, dari ketiga fungsi tersebut, yang paling menjadi sorotan dan memerlukan evaluasi adalah fungsi legislasi. Di akhir masa jabatan ini yang kurang dari 3 bulan lagi berakhir, DPR masih terus membahas beberapa RUU. Tentunya, walaupun dikejar dateline, kuantitas dan kualitas produk legislasi tetap diupayakan menemukan titik ke seimbangan. Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman menyatakan, tiga fungsi DPR masih perlu ditingkatkan. Ia me-
nyatakan, bidang legislasi terus menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya, produktifitas legislasi dari sisi kuantitas sangat rendah dan juga dari sisi kualitas, sehingga masih perlu ditingkatkan. “ Banyak UU yang dihasilkan ternyata di-judicial review. Ada yang dibatalkan pasal dan ayatnya. Tapi, ada juga yang dibatalkan seluruhnya seperti UU Koperasi. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Ke depan harus ada perbaik an,” jelas Sohibul. Sementara di fungsi anggaran,
Sohibul menilai DPR ke depannya harus memiliki semacam standing position yang terkait dengan budget policy. Jadi, tidak semata-mata hanya membahas alokasi anggaran bersama pemerintah. Selain itu, DPR juga harus punya visi anggaran. Pembahasannya tidak hanya tentang budget allocation, tetapi lebih pada budget policy-nya. Sehingga hal ini harus ditingkatkan, dan Banggar harus memperkuat sisi keahliannya.
RUU. Walau diburu sisa waktu masa jabatan, Baleg tidak bermaksud kejar tayang dengan pembahasan berbagai RUU tersebut.
APBN-Perubahan. Setidaknya setiap enam bulan sekali Banggar ‘banting tulang’ menyusun rumitnya anggar an negara.
“UU berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh kejar ta yang. Justru harus betul-betul serius, tetapi juga tidak boleh memo lor-molorkan mencari waktu agar panjang pembahasannya. Itu juga tidak boleh,” ungkap Wakil Ketua
“Peran Banggar untuk mengatur anggaran negara supaya mencukupi kebutuhan kementerian dan lembaga, dan program-program yang dirasa penting, sesuai dengan prioritasnya dapat berjalan dengan anggaran yang ada. Program tersebut bukan kebijakan Banggar, karena itu wilayah kerja Komisi. Peran Banggar itu memastikan anggaran negara semua menjadi cukup,” jelas Anggota Badan Anggaran DPR Ferrari Roemawi.
UU berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh kejar tayang. Justru harus betul-betul serius, tetapi juga tidak boleh memo “DPR dalam konteks pengawasan harus lebih tanggap ketika ada hal lor-molorkan mencari yang tidak baik di pemerintahan. waktu agar panjang Misalnya, bagaimana pemerintah pembahasannya. Di bidang pengawasan, Sohibul menilai kinerja DPR relatif berjalan cukup baik, walaupun tentunya perlu ditingkatkan. Selama ini, pengawasan itu sifatnya langsung. Melihat kondisi realitas di lapangan dan kemudian DPR memberikan respon.
menangani bencana kemanusiaan. Pengawasan DPR tentu harus lebih cepat lagi,” imbuh Politisi asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Utamakan Produk Legislasi Ber kualitas
Kurang dari 3 bulan lagi periode DPR 2009-2014 segera berakhir, namun pembahasan RUU terus dilakukan, tanpa kenal lelah. DPR berusaha melahirkan UU monumental untuk kesejahteraan rakyat. Kualitas produk legislasi harus tetap terjaga. Artinya, UU yang dihasilkan memang sangat dibutuhkan dan tidak membuka celah untuk di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). DPR lewat Badan Legislasi tentu berupaya semua RUU yang dibahas menghasilkan produk UU yang bermutu untuk mengisi kekosongan aturan hukum di tengah masyarakat. Data yang diterima Parle menyebutkan, dari tahun 2010 sampai Agustus 2014, DPR telah menghasilkan 104 UU. Sejauh ini, Baleg juga memberlakukan prinsip kehati-hatian dan ketelitian saat membahas berbagai
Pembahasan anggaran, baik APBN maupun APBN-P yang hanya 2 bulan, menuntut Banggar untuk bekerja secara cepat dan tepat. Namun, di satu sisi harus membutuhkan konsentrasi tinggi, kecermatan, serta ketelitian. Bahkan rapat di hari sabtu, dari pagi sampai malam pun dilakoni untuk mengejar dateline APBN.
Baleg Abdul Kadir Karding. Selama tahun 2014, RUU monumental yang disahkan diantaranya adalah UU Desa, UU Perlindungan Petani, dan UU Pesisir, dan UU Kese hatan Jiwa. Namun, ada satu RUU yang dibatalkan, yaitu UU Koperasi oleh MK, karena dinilai bertenta ngan dengan konstitusi. Politisi PKB ini mengklaim, tak ada RUU yang dibatalkan pembahasannya di Baleg karena persoalan waktu yang sempit atau masalah teknis lainnya. Baleg selalu bekerja keras menyelesaikan pembahasannya. “Tugas Baleg biasanya hanya mengharmonisasi dan membulatkan. Yang lama biasanya pembahasan di Pansus atau Panja,” papar imbuhnya. Kerja Cepat dan Tepat Di bidang anggaran, DPR telah melaksanakan fungsinya secara maksimal dan intensif. Hal itu terlihat dari proses penyusunan Ranca ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pembahasan APBN, sampai ke pembahasan
“Ada tekanan kerja karena singkatnya waktu pembahasan, dan pembahasan berupa angka-angka, sehingga membutuhkan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Rapat sampai malam, di skors, besoknya dilanjutkan lagi, ini menjadi siklus yang rutin dilakukan bagi Banggar setiap pembahasan APBN maupun APBN-P,” tambah Ferrari. Politisi Demokrat ini berharap, Banggar dapat bekerja semakin professional dan transparan, serta tercipta koordinasi antara Banggar dengan Komisi-komisi DPR yang semakin intensif. Semoga, dengan artikel yang disa jikan di Majalah Parlementaria kali ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, bagaimana kinerja selama periode 2009-2014, walaupun menitikberatkan pada kinerja satu tahun terakhir. Banyak harapan muncul dengan sisa masa jabatan yang sebentar lagi selesai, dan banyak teriring doa agar periode DPR mendatang akan jauh lebih baik. Amin. (Tim Laput) Foto: Tim Parle.
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
9
LAPORAN UTAMA
PENGAWASAN
M. Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR RI
Fungsi Pengawasan Berjalan Baik
S
ebagai representasi rakyat Indonesia, DPR berusaha tampil sebaik mungkin dengan tiga fungsinya. Dari tiga fungsi; legislasi, anggaran, dan pengawasan, tampaknya fungsi terakhir itu yang dinilai paling baik. Yang paling menjadi sorotan dan perlu evaluasi adalah fungsi legislasi. Di akhir masa jabatan ini, DPR masih terus membahas beberapa RUU. Kuantitas dan kualitas produk legislasi diupayakan menemukan titik keseimbangan.
penilaian terhadap capaian tiga fungsi DPR tersebut. Di bidang anggaran, ia berharap DPR memiliki standing position dengan menitikberatkan pada budget policy. Dan yang paling menonjol adalah fungsi pengawasan. DPR banyak membentuk tim pengawas, dari kasus Bank Century hingga pengawasan Otsus Aceh-Papua. Berikut petikan wawancaranya.
Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman kepada Mastur Prantono dari Parlementaria memberikan banyak
Secara umum saya evaluasi bahwa tiga fungsi DPR ini masih perlu ditingkatkan. Pertama, yang menjadi
10
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Bagaimana secara umum Anda melihat tiga fungsi DPR?
sorotan di legislasi. Produktifitas legislasi dari sisi kuantitas sangat rendah dan juga dari sisi kualitas, masih perlu ditingkatkan. Buktinya apa? Banyak UU yang dihasilkan ternyata dijudicial review. Ada yang dibatalkan pasal dan ayatnya. Tapi, ada juga yang dibatalkan seluruhnya seperti UU Koperasi. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Ke depan harus ada perbaikan. Termasuk UU MD3? Ya, termasuk MD3. Mau tidak mau di-judicial review juga. Tapi, karena belum disidangkan, ya, kita belum tau hasilnya. Jadi, kita tidak bisa mengevaluasinya sekarang. Yang kita evaluasi adalah apa yang sudah diputuskan oleh MK. Bagaimana dengan fungsi anggaran DPR? Ya, soal anggaran ini kita melihat ke depan DPR harus memiliki semacan standing position yang terkait dengan budget policy. Jadi, kita tidak semata-mata hanya membahas alokasi anggaran bersama pemerintah. DPR juga harus punya visi anggaran. Pembahasannya tidak hanya tentang budget allocation, tetapi lebih pada budget policy-nya. Nah, ini menurut saya harus ditingkatkan. Untuk itu, saya meminta Banggar harus memperkuat sisi keahliannya.
kemanusiaan. Pengawasan DPR tentu harus lebih cepat lagi. Timwas Century sudah lama bekerja, tapi hasilnya belum ada? Sekarang kasus Century sudah ada di ranah hukum. Kita berharap KPK terus bisa melaksanakannya dengan baik dan Timwas terus mengawasinya. Kita harapkan KPK bisa serius. Mengenai pengembalian dana nasabah Bank Century? Wah, itu menurut saya kalau kasus hukumnya sudah selesai, itu harus dibicarakan. Bagaimana dengan pengawasan otonomi khusus Papua dan Aceh? Oh ya, itu harus ada audit khusus. Bagaimana pelaksanaan otonomi khusus di kedua wilayah itu. Kita melihat dana yang sudah kita keluarkan cukup besar. Tetapi, dampaknya pada kesejahteraan masyarakat nampaknya masih banyak dipertanyakan. Jadi, saya merekomendasikan ke depan harus ada audit khusus oleh BPK terkait itu. Sebetulnya sudah ada, hanya hasilnya yang belum kita dapatkan. (tim) foto: Naefurodjie/Parle/HR.
Pemerintah sempat ingin memotong anggaran hingga Rp100 triliun? Itu, kan, tidak jadi. Yang dipotong setahu saya sekitar Rp30 sampai Rp40 triliun saja. Lalu, bagaimana dengan fungsi pengawasan? Di bidang pengawasan ini yang bisa dibilang lumayan. Selama ini, pengawasan itu sifatnya langsung. Melihat realitas dan kemudian anggota DPR memberikan respon. Untuk itu, saya lihat di pengawasan ini relatif berjalan baik. Tentu harus tetap ditingkatkan. DPR dalam konteks pengawasan harus lebih tanggap ketika ada hal yang tidak baik di pemerint ahan. Misalnya, bagaimana pemerintah menangani bencana
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
11
LAPORAN UTAMA
PENGAWASAN
Pengawasan DPR Berkontribusi Besar Kawal Pembangunan
D
al am p e l ak s an a an fungsi pengawasan, DPR periode 20092014 membentuk beberapa tim pengawas/ tim khusus. Tim-tim dimaksud, antara lain adalah Tim Pengawas Kasus Pemberian Dana Talangan Bank Century atau yang disebut Tim Pe ngawas Century DPR, Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Tim Pengawas Perlin dungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sejumlah rekomendasi disampai12
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
kan DPR diantaranya masih perlu meneruskan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPR RI terhadap penyelesaian kasus Bank Century yang mencakup pengawasan terhadap penegakan hukum oleh KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, asset reco very oleh Pemerintah, pengembalian dana nasabah PT Antaboga, dan kebijakan legislasi. Sebelum Tim Pengawas Century mengakhiri tugasnya, Pemerintah dan DPR RI harus merumuskan skema pembayaran ganti rugi dana
nasabah PT Antaboga. Terhadap masalah hukum, utamanya yaitu korupsi yang ditangani oleh KPK, DPR menekankan lembaga itu tidak bertele-tele dalam menangani kasus skandal Bank Century. Anggota Timwas Century DPR Indra mengakui kasus Bank Century belum selesai hingga akhir masa tugas DPR 2009-2014 tanggal 30 September, tapi dalam perspektif hasil, sebenarnya sudah banyak. Sudah beberapa orang menjadi tersangka, dan itu bukan sekedar berdiri sendiri karena KPK.
lematan asetnya,” jelas Indra. Walaupun sebenarnya belum 100% menyelesaikan semua hal, Timwas mengharapkan hak-hak nasabah Antaboga bisa dijalankan. Begitu pula harapan Timwas DPR semua tersangka sudah jelas, sebab hingga sekarang posisinya masih dan kawan kawan (dkk). Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengatakan, fungsi pengawasan relatif berjalan baik, kendati harus tetap ditingkatkan. DPR dalam konteks pengawasan harus lebih tanggap ketika ada hal yang tidak baik di pemerintahan. Misalnya, bagaimana pemerintah menangani bencana kemanusiaan. Pengawasan DPR tentu harus lebih cepat lagi. Khusus dalam kasus Bank Century sudah berada di ranah hukum. “ Kita berharap KPK terus bisa melaksanakannya dengan baik dan Timwas terus mengawasinya. Kita harapkan KPK bisa serius. Sedangkan pengembalian dana nasabah Bank Century, kalau kasus hukumnya sudah selesai, itu harus dibicarakan,” tegasnya. Sedangkan Timwas Otonomi Khusus Papua dan Aceh, harus ada audit khusus. Bagaimana pelaksanaan
otonomi khusus di kedua wilayah itu. “Kita melihat dana yang sudah kita keluarkan cukup besar. Tetapi, dampaknya pada kesejahteraan masyarakat nampaknya masih banyak dipertanyakan,” katanya. Dijalankan Efektif Dalam kontek s Aceh, DPR RI berkomitmen untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di Aceh termasuk Blok Pase di Kabupaten Aceh Timur terkait persoalan investasi PT Triangle Pase Inc, perusahaan tambang minyak dan gas asal Australia. Dalam konteks ini DPR juga mengharapkan agar target yang ingin dicapai setelah diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, kiranya dapat dijalankan secara efektif dan tercapai serta memperoleh hasil maksimal. Hal ini penting, mengingat berbagai prioritas dalam pendekatan pembangunan yang dijalankan untuk Papua (new deal policy for Papua), adalah meliputi aspek kehidupan sosial kemasyarakatan dan peme rintahan yang sangat luas. Dengan Inpres ini, DPR RI melalui tim pemantau, menuntut agar
Sudah ada Tim Pemburuan Aset, sudah ada yang diselamatkan oleh negara. Itu menunjukkan bahwa bukan sekedar kemampuan Tim Pemburu Aset, tapi bagaimana Timwas Century DPR melakukan pengawasan sehingga mereka melakukan langkah-langkah yang progresif juga. “Jadi ini sebuah rentetan yang berkaitan satu sama lain. Progresifnya KPK dan menjadikan beberapa tersangka serta semakin terkuaknya pelaku pelaku utama, itu juga kontribusi besar dari Timwas yang terus konsisten mengawasi aparat pe negak hukum. Begitu juga penye PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
13
LAPORAN UTAMA
PENGAWASAN
pemerintah semakin memperkuat perhatian ekstranya kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Perhatian dimaksud antara lain adalah melalui alokasi khusus pendanaan kepada beberapa kementerian dan lembaga terkait berkenaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Alokasi tambahan dana ini merupakan bentuk dari proses on top mechanism mengenai alokasi dana otsus dan dana otsus infrastruktur. Selanjutnya, DPR RI juga membentuk Tim Pengawas terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 02A/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 12 Februari 2013 dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra, namun Tim ini mulai bekerja efektif sejak Oktober 2013. Serangkaian kegiatan telah dilakukan seperti Rapat Dengar Pendapat 14
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
dengan Pemerintah, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai stakeholders, serta kunjungan lapangan baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat beberapa kesimpulan sebagaimana disampaikan saat Rapat Paripurna tanggal 17 Desember 2013 lalu yaitu: Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra-penempatan, hingga pruna-penempatan. Permasalahan TKI yang paling mendasar berada di dalam negeri.
Kebijakan penempatan dan perlindungan TKI melibatkan 21 kementerian/lembaga dan badan. Dalam pelaksanaan di lapangan, masingmasing kementerian/lembaga, dan badan cenderung mengedepankan ego sektoral, berjalan sendiri-sen diri, dan tidak terkoordinasi dengan baik. Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia, diketahui bahwa beberapa persoalan yang dihadapi oleh TKI di Malaysia antara lain: TKI yang bermasalah dengan hukum, termasuk TKI yang terancam hukuman mati.
Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra-penempatan, hingga pruna-penempatan. Permasalahan TKI yang paling mendasar berada di dalam negeri.
Sedangkan terkait dengan kebijakan penempatan dan perlin dungan TKI di Arab Saudi, persoal an penting yang dihadapi adalah: Banyaknya TKI yang bekerja di Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui visa umroh/haji dan ziarah secara non-prosedural mengakibatkan banyaknya TKI yang bekerja tanpa memiliki dokumen dan berstatus overstayer.
Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja se bagai anak buah kapal (ABK), antara lain tidak terdata di perwakilan negar a setempat, banyaknya ABK yang terdampar di beberapa negara, dan adanya ABK yang terancam hukuman mati karena melakukan tindak pidana. Masih dalam hal fungsi pengawasan, Dewan masih akan meminta
perhatian berkaitan dengan masih tingginya angka kecelakaan dengan ratusan korban meninggal dan lukaluka sepanjang arus mudik dan arus balik lebaran 2014. Berbagai kebijakan dan upaya harus terus menerus dilakukan Pemerintah dengan segenap perangkatnya, termasuk aparat kepolisian, agar angka kecelakaan yang merupakan musibah tahunan ini dapat ditekan dari tahun ke tahun. (tim) Foto: Eka Hindra, Rizka/Parle/HR
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN MELALUI PANJA NO.
NAMA PANITIA KERJA
1.
Panja tentang Digitalisasi
2. 3.
AKD Komisi I
NO.
NAMA PANITIA KERJA
AKD
21.
Panja Kebijakan Energi Nasional
Panja Aset Tanah dan Rumah Dinas di Lingkungan TNI/Kemhan
22.
Panja Kawasan Danau
23.
Panja Sektor Hulu Listrik
Panja Pusat Layanan Internet Kecamatan dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK/ MPLIK)
24.
Panja Perguruan Tinggi Agama Islam
Komisi VIII
25.
Panja Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk Manusia
Komisi IX
26.
Panja Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
27.
Panja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
28.
Panja Program Internship Dokter Indonesia
29.
Panja Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja
30.
Panja Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau Tahun 2012
Komisi X
31.
Panja P3SON (Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olah Raga Nasional) Hambalang, Bogor
Komisi X
4.
Panja BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia)
5.
Panja Papua dan Papua Barat
6.
Panja tentang Pertanahan
7.
Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara
8.
Panja tentang Tenaga Honorer
9.
Panja Pemberantasan Mafia Hukum
10.
Panja Putusan MA yang Bermasalah
11.
Panja Pengelolaan Kawasan Hutan
12.
Panja Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jambi
13.
Panja Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bangka Belitung
32.
Panja Evaluasi RSBI
33.
Panja Kurikulum
34.
Panja Indikator Kesejahteraan 2013
14.
Panja Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Barat
35.
Panja Investasi Pemerintah pada PT Inalum
15.
Panja Impor Pangan dan Produk Hortikultura
36.
Panja Kinerja Keuangan BUMN 2013
16.
Panja Swasembada Gula
37.
Panja Tarif, Bea dan Cukai 2013
17.
Panja Pupuk Bersubsidi
38.
Panja Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Bank Indonesia 2013
18.
Panja Penanggulangan Banjir
Komisi V
39.
Panja Transfer Daerah 2013
19.
Panja Komoditas Sawit dan Karet
Komisi VI
40.
Panja Suku Bunga 2013
20.
Panja Mineral dan Batubara
Komisi VII
Komisi II
Komisi III
Komisi IV
PARLEMENTARIA
Komisi XI
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
15
LAPORAN UTAMA
LEGISLASI
Mengejar Kualitas Produk Legislasi
U
sulan rancangan undang-undang (RUU) terus mengalir datang ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Di sisa waktu akhir masa jabatan para anggota DPR ini, pembahasan RUU terus dilakukan, tanpa kenal lelah. DPR berusaha melahirkan UU monumental untuk kesejahteraan rakyat.
DPR lewat Baleg tentu berupaya semua RUU yang dibahas menghasilkan produk UU yang bermutu untuk mengisi kekosongan aturan hukum di tengah masyarakat. Dan yang monumental adalah disahkannya UU Desa, UU Perlindungan Peta ni, dan UU Pesisir. Sementara yang menyedihkan adalah dibatalkannya UU Koperasi oleh MK, karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.
Hari itu, Wakil Ketua Baleg Abdul Kadir Karding sibuk diwawancarai wartawan soal capaian legislasi di DPR. Maklum, masa jabatan segera berakhir, sementara DPR masih terus merampungkan pembahasan sejumlah RUU. Kualitas produk le gislasi harus tetap terjaga. Artinya, UU yang dihasilkan memang sangat dibutuhkan dan tidak membuka celah untuk di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Terakhir, DPR mengesahkan RUU Kesehatan Jiwa menjadi UU. Kadir menjelaskan, dari sekitar 68 prog ram legislasi nasional (prolegnas) tahun 2014, yang berhasil diselesaikan kemungkinan besar tidak lebih dari 20 RUU. DPR masih terus bekerja keras menyelesaikan bebe rapa RUU di waktu yang tersisa ini.
16
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
“Yang tidak kalah monumental adalah disahkannya UU Pesisir. UU
ini sangat monumental untuk menyambut presiden baru yang ingin mengusung konsep pembangunan maritim. UU Pesisir saya kira menjadi salah satu instrumen yang tidak terpisahkan dari visi Indonesia ke depan,” jelas Kadir yang ditemui akhir Juli lalu itu. UU ini sebetulnya revisi dari UU Pesisir yang lama. Semua RUU yang sudah diundang kan tersebut merupakan inisiatif DPR. Sejauh ini Baleg juga memberlakukan prinsip kehati-hatian dan ketelitian saat membahas berbagai RUU. Walau diburu sisa waktu masa jabatan, Baleg tidak bermaksud kejar tayang dengan pembahasan berbagai RUU tersebut. “UU berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh kejar ta yang. Justru harus betul-betul seri-
us, tetapi juga tidak boleh memo lor-molorkan mencari waktu agar panjang pembahasannya. Itu juga tidak boleh. Nah, ke depan yang sedang kita kejar adalah pembahasan RUU Perlindungan Anak, RUU Haji dan Lembaga Keuangan Haji,” ungkap Kadir. Dua RUU terakhir itu sangat strate gis dan mendesak untuk segera disahkan. Untuk itulah, Baleg selalu meminta kepada fraksi-fraksi di DPR agar mengutus orang-orang terbaiknya yang bisa merancang UU berkualitas. Baleg juga dibantu para tenaga ahli. “RUU,” demikian Kadir, “Jangan asal banyak tapi kehilangan kualitas. Persoalan kualitas jadi yang utama.” Selama ini, target prolegnas selalu melahirkan produk UU bekualitas. Contohnya adalah UU Desa yang merupakan salah satu target proleg nas. UU Desa proses pembahasannya sangat panjang, makan waktu beberapa tahun. Dengan UU ini, pembangunan negeri harus dimulai dari desa (bawah). Seperti diketahui, di Indonesia lebih banyak desa daripada kota. Dahulu, sambung Kadir, desa tak memiliki anggaran yang tetap, sehingga para lurah dan kepala desa kesulitan membangun desanya. Hanya yang memiliki akses ke pemerintah pusat saja yang bisa mendapatkan anggaran untuk membangun desanya. Kini, semua desa di seluruh Indonesia akan
mendapatkan anggaran yang tetap setiap tahun. Politisi PKB tersebut, menegaskan, pembangunan desa jauh tertinggal dari perkotaan. Karena ketertinggalan itu, banyak masyarakat desa pergi ke kota mencari penghidupan. Desa harus segera mengejar ketertinggalannya. UU Desa sudah cukup memberi landasan bagi pembangunan desa. Sejauh ini, sambung Kadir, tak ada RUU yang dibatalkan pembahansannya di Baleg karena persoalan waktu yang sempit atau masalah teknis lainnya. Baleg selalu bekerja keras menyelesaikan pembahasannya. Hingga saat ini, RUU yang masih dalam pembahasan di Baleg adalah RUU Penyandang Cacat, RUU Kepolisian, dan RUU Etika Penyelenggara
Negara. “ Tugas Baleg biasanya hanya mengharmonisasi dan membulatkan. Yang lama biasanya pembahasan di Pansus atau Panja,” papar Kadir. Selain itu, masih ada RUU Perlindungan Anak yang segera dirampungkan pembahasannya. RUU ini juga tidak kalah pentingnya dengan RUU lainnya. Banyak kasus kekerasan terhadap anak, memang, cukup mengkhawatirkan. Anak perlu mendapat perlindungan yang memadai di mana pun mereka berada. “Ke depan perlu ada ruang pendidikan dan bermain yang ramah anak. Akhir periode ini RUU Anak bisa segera diselesaikan,” tutur Kadir mengakhiri wawancara. (mh) Foto: Naefurodjie/Parle/HR
REKAPITULASI PELAKSANAAN PROLEGNAS TAHUN 2010-2014 USULAN NO.
PROLEGNAS TAHUN
DPR
PEMERINTAH
SELESAI DPD
DPR
KUALIFIKASI RUU
PEMERINTAH
NON KUMULATIF
KUMULATIF TERBUKA
JUMLAH
1.
2010 (70 RUU)
36 RUU
34 RUU
6 RUU
9 RUU
8 RUU
7 RUU
15 RUU
2.
2011 (70 RUU & 21 RUU LUNCURAN 2010)
37 RUU
33 RUU
12 RUU
13 RUU
20 RUU
5 RUU (CATATAN 1 RUU CUKUP DIATUR DG PP)
25 RUU
3.
2012 (69 RUU)
46 RUU
23 RUU
18 RUU
14 RUU
10 RUU
22 RUU (CATATAN 2 RUU CUKUP DIATUR DG PP)
32 RUU
11 RUU
11 RUU
11 RUU
11 RUU
22 RUU
5 RUU
5 RUU
3 RUU
7 RUU
4.
2013 (75 RUU)
48RUU
27RUU
5.
2014 (68 RUU)
44 RUU
23 RUU
1 RUU
JUMLAH YANG DISELESAIKAN
10 RUU 104 RUU
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
17
LAPORAN UTAMA
LEGISLASI
DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH DISETUJUI/DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PROLEGNAS TAHUN 2010-2014
RUU PROLEGNAS TAHUN
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Pemerintah). 2. RUU tentang Pencegahan dan Pem berantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pemerintah).
3. RUU tentang Keprotokolan (DPR). 4. RUU tentang Cagar Budaya (DPR). 5. RUU tentang Gerakan Pramuka (DPR). 6. RUU tentang Holtikultura (DPR).
7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (DPR). 8. RUU tentang Perumahan dan Permu kiman (DPR).
TAHUN
1. RUU tentang Transfer Dana (Peme rintah) 2. RUU tentang Informasi Geospasial (Pemerintah) 3. RUU tentang Akuntan Publik (Peme rintah). 4. RUU tentang Keimigrasian (Pemerin tah) 5. RUU tentang Mata Uang (DPR). 6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mah kamah Konstitusi (DPR). 7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (DPR).
8. RUU tentang Perubahan atas UU No mor 32 Tahun 1997 tentang Perda gangan Berjangka Komoditi (DPR). 9. RUU tentang Penanganan Fakir Miskin (DPR). 10. RUU tentang Pembentukan Per aturan Perundang-undangan (DPR). 11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Peny elenggara Pemilu (DPR). 12. RUU tentang Bantuan Hukum (DPR). 13. RUU tentang Intelijen Negara (PEMTH). 14. RUU tentang Perubahan atas UU No mor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial (DPR). 15. RUU tentang Rumah Susun (DPR). 16. RUU tentang Pengelolaan Zakat, In faq, dan Shodaqoh (DPR). 17. RUU tentang Otoritas Jasa Keuang an (PEMTH). 18. RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (DPR). 19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (diputuskan substansi cu kup diatur dengan PP)/PEMTH. 20. RUU tentang Pengadaan Tanah Un tuk Pembangunan (PEMTH).
TAHUN
1. RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.(DPR) 2. RUU tentang Perubahan atas Un dang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah. (DPR) 3. RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)/PEMTH. 4. RUU tentang Pendidikan Tinggi. (DPR) 5. RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (DPR)
6. RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan. (DPR) 7. RUU tentang Veteran. (PEMTH) 8. RUU tentang Koperasi. (PEMTH) 9. RUU tentang Pangan. (DPR) 10. RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. (PEMTH)
TAHUN
1. RUU tentang Pencegahan dan Pem berantasan Tindak Pidana Pendan aan Terorisme. (PEMTH) 2. RUU tentang Organisasi Kemasyara katan. (DPR) 3. RUU tentang Pemberantasan Peru sakan Hutan. (DPR) 4. R U U t e nt a n g Ke a nt a r i k s a a n. (PEMTH)
5. RUU tentang Perlindungan dan Pem berdayaan Petani. (DPR) 6. RUU tentang Pendidikan Kedokteran. (DPR) 7. RUU tentang Perubahan atas Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (PEMTH) 8. RUU tentang Perubahan atas UU No
mor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. (DPR) 9. RUU tentang Desa. (PEMTH) 10. RUU tentang Perindustrian. (PEMTH) 11. RUU tentang Aparatur Sipil Negara. (DPR)
TAHUN
1. RUU tentang Perdagangan. (PEMTH)
2. RUU tentang Keinsinyuran. (DPR)
3. RUU tentang Kesehatan Jiwa (DPR)
2010 2011
2012
2013
2014
RUU KUMULATIF TERBUKA (RUU DI LUAR PROLEGNAS) TAHUN
2010
18
1. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009. 2. RUU tentang Pengesahan Memoran dum saling pengertian antara Pemer intah RI dan Kerajaan Kebawah Duli Yanga Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. 3. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Ang garan 2008. 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN tahun Anggaran 2010. 5. RUU tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009. 6. RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011. 7. RUU tentang Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pe rubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
TAHUN
1. RUU tentang Perubahan atas UU No mor 10 Tahun 2010 tentang Angga ran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. 2. RUU tentang Pertanggungjawab an Atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Ta hun Anggaran 2010. 3. RUU tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Dis abilitas (Ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
4. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012. 5. RUU tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear TestBan Treaty).
TAHUN
1. RUU tentang Pengesahan Persetu juan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Re publik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. 2. RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Pembe rantasan Terorisme). 3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012. 4. RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya/RUU Migran. 5. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI dan Pemerin tah Republik Cheko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan. 6. RUU tentang Pengesahan Memo randum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan Keamanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan, Logistik,
dan Industri Pertahanan. (diputuskan substansi cukup diatur dengan PP) 7. RUU tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. 8. RUU tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata). (diputuskan sub stansi cukup diatur dengan PP) 9. RUU tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun 2011. 10. RUU tentang APBN Tahun 2013. 11. RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. 12. RUU tentang Pembentukan Kabu paten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. 13. RUU tentang Pembentukan Kabupa ten Pesisir Barat di Provinsi Lam pung.
14. RUU tentang Pembentukan Kabu paten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat. 15. RUU tentang Pembentukan Kabu paten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. 16. RUU tentang Pembentukan Kabu paten Mahakam Hulu di Provinsi Ka limantan Timur. 17. RUU tentang Pembentukan Kabupa ten Malaka di Provinsi Nusa Teng gara Timur. 18. RUU tentang Pembentukan Kabu paten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. 19. RUU tentang Pembentukan Kabupa ten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah. 20. RUU tentang Pembentukan Kabupa ten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. 21. RUU tentang Pembentukan Kabu paten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. 22. RUU tentang Pembentukan Kabupa ten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
TAHUN
1. RUU tentang Pembentukan Kabu paten Morowali Utara di Provinsi Su lawesi Tengah. 2. RUU tentang Pembentukan Kabu paten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. RUU tentang Konvensi Rotterdam (Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional). 4. RUU tentang Pengesahan Protokol Nagoya (Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan
Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatan Atas Konvensi Ke anekaragaman Hayati). 5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pem bentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. 6. RUU tentang Pembentukan Kabu paten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan. 7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013.
8. RUU tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN Tahun Ang garan 2012. 9. RUU tentang APBN Tahun 2014. 10. RUU tentang Perubahan atas UU No mor 27 Tahun 2007 tentang Pengelo laan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 11. PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua atas UU No mor 24 Tahun 2003 tentang Mahka mah Konstitusi.
TAHUN
1. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik India tentang Bantuan Hu kum Timbal Balik Masalah Pidana. 2. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Korea tentang Bantuan Hu kum Timbal Balik Masalah Pidana. 3. RUU tentang Pengesahan Interna tional Convention for the Suppres
sion of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggu langan Tindakan Terorisme Nuklir). 4. RUU tentang Pembentukan Kabupat en Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara. 5. RUU tentang Pembentukan Kabu paten Buton Selatan di Provinsi Su lawesi Tenggara. 6. RUU tentang Pembentukan Kabupa
ten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara. 7. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India. 8. RUU tentang Pengesahan Persetu juan tentang Kerjasama Industri Per tahanan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki.
2011
2012
2013
2014
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
19
LAPORAN UTAMA
ANGGARAN
Fungsi Anggaran DPR RI
D
Bekerja Secara Cermat dan Teliti
ewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melalui salah satu Alat Kelengkap an Dewannya, yaitu Badan Anggaran, selama periode 2009-2014 telah melaksanakan fungsi anggaran secara maksimal dan intensif. Hal itu terlihat dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar a (RAPBN), pembahasan APBN, sampai ke pembahasan APBN-Perubahan. Setidaknya setiap enam bulan sekali Banggar ‘banting tulang’ menyusun rumitnya anggar an negara. Proses pembahasan anggaran pun tak luput dari kondisi keuang an global, sehingga Anggota Dewan harus dapat mencermati, meneliti, dan mengkritisi berbagai program dan kebijakan di bidang fiskal dan anggaran negara, yang dibahas dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuang an, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, dan Bank Indonesia. Untuk mengupas tentang fungsi anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPR RI, Tim Parle pun menemui salah satu Anggota Banggar, Ferrari Romawi. Ditemui di ruang kerjanya di Gedung Nu santara I DPR, Senayan, beberapa waktu lalu, Ferrari menyatakan, selain membahas APBN, Banggar juga membahas asumsi makro yang telah dibahas oleh komisi-komisi DPR. “Banggar, dalam fungsi anggaran tentunya harus bisa menerjemahkan asumsi makro yang sudah dibahas di komisi-komisi DPR terkait. Misalnya, asumsi kurs rupiah yang dibahas 20
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
dan disepakati antara Pemerintah dengan Komisi XI, maka harus ada adjustment dari APBN, karena setiap perubahan kurs akan berpengaruh terhadap APBN. Begitu juga lifting minyak yang dibahas antara Peme rintah dengan Komisi VII, juga akan mempengaruhi APBN. Atas dasar kesepakatan Komisi terkait dengan pemerintah itulah, kesepakatan itu dibahas Banggar dengan peme rintah, untuk mendapatkan postur anggaran yang ideal,” jelas Ferrari. Politisi Demokrat ini menambahkan, Banggar harus melakukan konsolidasi hasil pembahasan di masing-masing komisi. Selama ini, hasil pembahasan dan keputusan masing-masing komisi terhadap anggaran mitra kerjanya jumlahnya itu selalu melebihi anggaran yang dipunya oleh negara. Karena menurut Komisi banyak program yang mesti dianggarkan, padahal anggaran negara tidak mencukupi hal itu. “ Komisi cen der ung mem berikan anggaran yang lebih kepada kem enter ian atau lembaga sebagai mitra kerja nya, karena m a s i h kurangnya anggaran untuk pro-
gram-program yang dijalankan. Tapi kalau semua kementerian-kementerian diberikan anggaran yang lebih, tentu saja anggaran negara tidak akan cukup. Nah, di sinilah letak peran Banggar untuk membahas dengan pemerintah, mana anggar an yang bisa ditambah, mana yang perlu dikurangi,” imbuh Politisi asal Dapil Banten III ini. Ferrari menegaskan, Banggar akan berusaha bagaimana caranya agar anggaran yang dimiliki negara ini cukup, karena masing-masing komisi ingin agar mitra kerjanya mendapatkan anggaran yang ideal. Tapi kalau semua anggaran dibuat ideal, tidak ada kecukupan anggaran negara untuk membiayainya. Sehingga, terkadang pengajuan anggaran kementerian atau lem-
baga yang diajukan oleh komisi kepada Banggar, dikembalikan kepada Komisi untuk dibahas lagi. “Peran banggar untuk mengatur anggaran supaya mencukupi kebutuhan kementerian, dan programprogram yang dirasa penting, sesuai dengan prioritasnya dapat berjalan dengan anggaran yang ada. Program tersebut bukan kebijakan Banggar, karena itu wilayah kerja Komisi. Peran Banggar itu memastikan anggaran negara semua menjadi cukup,” imbuh Politisi yang juga menjabat Anggota Komisi VI ini. Ketika ditanya tentang kesepakat an asumsi makro yang disepakati DPR dan pemerintah ternyata meleset dari kondisi sebenarnya, Ferrari mengakui hal itu dirasa cukup wajar. Mengingat, angka-angka asumsi makro tersebut berupa proyeksi atau prediksi. Namun, Ferrari optimis, angka-angka asumsi makro ini disepakati agar pemerintah juga terpacu agar target dapat tercapai. “Itu angka proyeksi ataupun prediksi, jadi ya wajar tidak harus selalu tepat. Nah, ini masuk ke ruang APBN Perubahan. Hal yang wajar jika memang apa yang diprediksikan tersebut memang tidak sesuai dengan kenyataan,” jelas Ferrari. Putusan MK Tidak Berpengaruh Pascaputusan MK yang memutuskan Banggar DPR tidak bisa memba-
has sampai satuan tiga, Ferrari memandang hal itu tidak berpengaruh kepada kinerja AKD yang yang di pimpin oleh Ahmadi Noor Supit ini. Pasalnya, selama ini Banggar tidak pernah membahas sampai satuan tiga. Justru, putusan MK ini malah berpengaruh ke Komisi-komisi DPR. “Putusan MK itu memutuskan DPR tidak bisa membahas sampai satuan tiga, tapi di Banggar memang tidak pernah membahas sampai satuan tiga, karena itu kewenangan komisi. Komisi-komisi DPR harus mengetahui program mitra kerjanya, termasuk nantinya mengawasi pelaksanaan programnya. Kalau tahun anggaran sebelumnya berjalan baik, maka program tersebut dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya,” imbuh Ferrari. Buntut dari putusan MK tersebut, Komisi DPR tidak bisa mengetahui secara tepat anggaran yang digelontorkan kepada kementerian atau lembaga, termasuk anggarannya digunakan untuk program apa. Efeknya, akan mempengaruhi fungsi pengawasan DPR, karena saat melakukan fungsi pengawasan, berdasarkan data anggaran yang sudah digelontorkan. Tuntutan Kerja Cepat dan Tepat Pembahasan anggaran yang hanya 2 bulan, menuntut Banggar untuk bekerja secara cepat dan tepat. Namun, di satu sisi harus membutuhkan konsentrasi tinggi, kecer-
matan, serta ketelitian. “Ada tekanan kerja karena singkatnya waktu pembahasan, dan pembahasan berupa angka-angka, sehingga membutuhkan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Rapat sampai malam, di skors, besoknya dilanjutkan lagi, ini menjadi siklus yang rutin dilakukan bagi Banggar setiap pembahasan APBN maupun APBN-P,” tambah Ferrari. Ke depannya, Ferrari berharap dapat bekerja semakin professional dan transparan. Agar anggaran be tul-betul “matang”, Ferrari meminta agar waktu pembahasan diperpanjang. Jadi Banggar tidak bekerja di bawah tekanan waktu yang begitu ketat, sehingga tidak ada kesan yang mengatakan Banggar dan pemerintah menyepakati anggaran semaunya, padahal itu sudah melalui mekanisme pembahasan yang sangat intensif. “Berikutnya, saya berharap koordinasi antara banggar dengan komisi semakin intensif. Akan lebih baik jika Pimpinan Banggar setiap sebelum melakukan pembahasan APBN dan APBN-P dapat melakukan rapat koordinasi dengan Pimpinan Komisi. Sehingga, isu-isu penting yang ada di Komisi, dibahas terlebih dahulu dengan Pimpinan Komisi. Hal ini akan mewarnai pembahasan anggaran di DPR RI. Ini bisa dimulai pada DPR periode mendatang,” tutup Ferrari. (sf) Foto: Naefurodjie/Parle/HR
Asumsi Dasar dalam APBN-P TA 2014 No.
Asumsi
Tahun Anggaran 2014 APBN
RAPBN-P
Kesepakatan
1.
Pertumbuhan ekonomi (%)
6.0
5.5
5.5
2.
Inflasi (%)
5.5
5.3
5.3
3.
Nilai Tukar (Rp/USD)
10,500.0
11,700.0
11,600.0
4.
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)
5.5
6.0
6.0
5.
Harga Minyak (USD/Barel)
105.0
105.0
105.0
6.
Lifting Minyak (ribu barel/hari)
870.0
818.0
818.0
7.
Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)
1,240.0
1,224.0
1,224.0
8.
Lifting Minyak dan Gas (ribu barel/hari)
2,110.0
2,042.0
2,042.0
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
21
LAPORAN UTAMA
ANGGARAN
Infrastruktur Bak Jantung Pembangunan Indonesia
I
nfrastruktur adalah jantung dari pembangunan sebuah negara. Negara dapat dikatakan maju dan berkembang, jika pembangunan infrastruktur digalakkan sebanyakbanyaknya. Berkaca dari negara Republik Rakyat Tiongkok yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok nege rinya, sehingga pembangunan dan penyebaran penduduk pun merata. Hal yang sama sebenarnya bisa dilakukan oleh Indonesia. Agar pembangunan Indonesia semakin maju, maka perlu dibangun dulu infrastruktur, maka dipastikan kemudian muncul pusat-pusat per tumbuhan pembangunan di dekat infrastruktur yang sudah dibangun.
Namun, selama ini pembangun an infrastruktur Indonesia bisa dikatakan belum tersusun dan terencana dengan baik. Kasusnya selama ini, pembangunan seperti perumah an dibangun terlebih dahulu, kemudian menyusul dibangun infrastruktur seperti jalan raya, listrik, jaringan telepon, maupun jaringan air bersih. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tersebut malah merusak pembangunan lain yang sudah berjalan. Pembangunan infrastruktur, tentunya tak bisa dilepaskan dari anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki 3 fungsi utama, dimana salah satunya adalah fungsi anggaran. Tentu saja, fungsi anggaran ini terus diperjuangkan oleh DPR agar mencapai anggaran yang ideal, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berkelanjutan dan mengalami peningkatan. Mengingat, anggaran infrastruktur juga dianggap sebagai pos anggaran yang cukup besar alokasinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk membahas fungsi anggaran DPR dalam bidang infrastruktur, Tim Parle pun
22
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
menemui Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu, di Lantai 8 Gedung Nusantara I, Sena yan. Sebagaimana diketahui, Komisi V memiliki mitra kementerian bidang infrastruktur, yaitu Kemen terian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Dalam APBN 2014, anggaran infrastruktur dipatok sebesar Rp 206,6 triliun. Anggaran ini mening kat sebesar 11,77% dibandingkan pagu anggaran 2013 yang “hanya” sebesar Rp 184,3 triliun. Anggaran ini pun masih dialokasikan untuk kementerian dan lembaga, serta non kementerian dan lembaga. Kemen PU sendiri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 72,4 triliun, kemudian Kemenhub sebesar Rp 31,5 triliun, Kementerian ESDM Rp 11,5 triliun, Kemendikbud Rp 10,7 triliun, dan kementerian lain seba nyak Rp 46,5 triliun. Sisanya, atau sebesar Rp 34 triliun dialokasikan untuk anggaran non kementerian atau lembaga. Namun, di pertengahan tahun 2014, terjadi pengurangan anggar an dikarenakan anggaran subsidi energi meningkat dari Rp 282 triliun
“Saat ini DPR bersama-sama de ngan pemerintah cukup maksimal dalam membicarakan alokasi anggaran, sehingga apa yang menjadi program prioritas itu bisa dapat dipenuhi lebih dahulu. Soal pemotongan anggaran, waktu itu hampir sebagian besar anggota Komisi V meminta pemotongan jangan sebesar itu (Rp 20,7 triliun). Karena kalau pemotongan sebesar itu, maka otomatis itu akan berdampak kepada pembangunan di daerah. Alhamdulillah, pemotongan yang tadinya sudah dialokasikan sekitar Rp 20,7 triliun itu hanya menjadi Rp 9 triliun, ini sangat luar biasa,” kata Michael. Politisi Demokrat ini mengapresiasi pemerintah yang telah memberi perhatian yang sangat besar kepada bidang infrastruktur, selain bidang pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur juga memberikan pengaruh yang signifikan bagi kemajuan Indonesia. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, sudah banyak dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya, dalam membuka wilayah-wilayah yang selama ini terisolir, dimana masyarakatnya belum merasakan manfaat infrastruktur. “ Yang tadinya masyarakat itu datang ke kota dengan waktu tempuh yang begitu lama, tetapi dengan adanya pembangunan infrastruktur, otomatis kini waktu tempuh lebih murah, dan lebih dekat. Sehingga, itulah manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti trans Sumatra, trans Jawa, trans Sulawesi, trans Maluku, itu manfaatnya luar biasa,” imbuh Michael. Dari Sabang ke Merauke Selama kurun waktu 5 tahun ini, periode DPR 2009-2014 ini, Komisi
V DPR tentunya memberikan perha- angkutan laut harus diperbanyak, tian besar terhadap pembangunan sehingga dapat memudahkan mainfratruktur. Perhatian pun diberi- syarakat. kan dari Aceh sampai ke Papua, dari Nias sampai Pulau Rote. Walaupun, “Untuk bisa menghubungkan satu diakui Michael, belum semua dae- pulau dengan pulau lain, harus ada rah merasakan pembangunan yang kapal-kapal perintis yang saat ini diselalu digalakkan pemerintah Indo- miliki oleh pemerintah, Sebenarnya nesia. Namun, DPR bukan berarti sudah cukup layak, tetapi memang menjadi acuh terhadap daerah yang belum maksimal karena banyak terisolir maupun terluar. Daerah- daerah juga yang belum terlayani daerah tersebut tetap menjadi per- dengan fasilitas yang diberikan oleh hatian, termasuk wilayah Timur In- pemerintah. Jumlahnya harus diperANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2009-2014 donesia. (triliun rupiah) banyak, karena kita negara kepulauUraian 1. K/L 033
022
020
023
-
KEMEN PU
2009 2010
2011
2012
Real
Real
Real
Real
62,3
59,9
29,7
24,9
91,2 41,8
2013 APBN
122,6 56,5
KEMENHUB
12,8
12,4
16,0
25,3
K/L Lainnya
11,6
14,5
19,0
25,8
KEMEN ESDM
4,8
KEMENDIKBUD
3,4
2. Non K/L
a.l 1 Risiko Kenaikan Harga Tanah (land capping) 2 Unit Perc Pemb Prov Papua & Papua Barat
3 Pemetaan & Pemb Shelter Daerah Rawan Bencana
4 Penyelesaian pemb Perumahan Warga Baru NTT
5 Cadangan VGF
6 Belanja Hibah
3,0
5,1
6,2
8,2
6,7
8,4
2014
APBNP
146,6 65,6
30,6
13,8
3,1
33,5
153,6 66,7
30,7
13,8
8,8
33,6
Anggaran Infrastruktur, 2009-2014
APBN 172,6
11,5
10,7
200.0 150.0
46,5
14,0
26,1
23,0
22,8
30,0
30,7
34,0
0,4
0,4
0,4
0,3
0,5
0,5
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
0,9
0,3
3,6
1,0
1,0
0,9
0,3
2,3
-
-
-
1,1
3,5
7 Dana Alokasi Khusus
7,2
4,5
6,1
6,3
10,9
10,9
12,4
10 Dana Kontijensi PLN
-
-
-
-
0,6
0,6
1,0
8 Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur
9 Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur
11 Penyertaan Modal Negara
12 LPDB KUKM
Total
2,1
0,5
1,5
0,3
76,3
1,4
3,6
3,8
0,4
86,0
1,4
4,6
3,5
0,3
114,2
1,0
6,0
5,0
0,6
145,5
1,0
3,7
2,0
1,0
176,6
“Kita akui dengan jujur, pembangunan masih timpang antara wilayah barat dan timur Indonesia. Memang wilayah timur harus kita lebih tingkatkan lagi perhatiannya. Misalnya ada kebijakan Presiden di tahun 2012 untuk daerah-daerah tertentu di wilayah timur, seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, diberikan fasilitas yang direct. Sehingga, DPR juga memberikan dukungan yang optimal terhadap kebijakan ini,” imbuh Politisi asal Dapil Papua Barat ini. Indonesia yang dikenal dengan negara archipelago yaitu negara kepulauan yang terbesar di dunia, sehingga pembangunan infrastruktur bukan saja di darat, tetapi harus ada orientasi kebijakan pemerintah juga menyentuh ke laut, sehingga laut bukan lagi menjadi pemisah, tetapi menjadi penghubung. Sehingga, sarana prasarana untuk
1,0
3,7
4,0
1,0
184,3
250.0
72,4
31,5
2,5
3,0
3,0
1,0
206,6
Rp Triliun
menjadi Rp 350 triliun. Dua hal dinilai pemerintah dan DPR RI menjadi prioritas dalam pengurangan anggaran yaitu mengurangi belanja barang dan mengurangi perjalan an dinas. Hal ini disepakati dalam APBN-Perubahan 2014.
100.0
145.5
176.6
184.3
206.6
114.2 76.3
86.0
50.0 -
2009
2010
KEMEN PU KEMENDIKBUD
2011
2012
KEMENHUB K/L Lainnya
2013 2013 APBN APBNP
2014
KEMEN ESDM Non KL
an, sehingga masyarakat juga lebih mudah, lebih cepat, dan murah biayanya. Perpindahan barang dan jasa lebih cepat dan lebih murah. Mudah-mudahan ini ke depannya bisa ditingkatkan,” harap Michael. Terkait dengan anggaran infrastruktur, Michael berharap dapat meningkat dari tahun ke tahun. Namun, perlu dilihat lagi prioritasnya. Mengingat,masih banyak bidang lain yang perlu dibiayai oleh APBN, sehingga alokasinya harus berimbang. “Harus dilihat prioritas anggaran yang mesti didahulukan, karena kalau kita semuanya di prioritaskan maka tidak akan mungkin akan terakomodasi dengan baik. Namun, setiap tahunnya akan selalu kami perjuangkan, sehingga diharapkan anggaran infrastruktur dapat bertambah,” janji Politisi Demokrat ini. (sf) Foto: Naefurodjie/Parle/ HR
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
23
LAPORAN UTAMA
ANGGARAN
Fungsi Anggaran DPR Bidang Pendidikan
Harus Di Atas 20% dari APBN
A
manat UU Nomor 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidik an yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Untuk memenuhi hak warga ne gara, pemerintah pusat dan peme rintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan 24
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Komisi X, selaku komisi yang membidangi pendidikan, sekaligus mitra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selalu berupaya agar anggaran untuk pendidikan tetap dalam jalurnya. Artinya, anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Walaupun, dalam beberapa kali anggaran disepakati, selalu ‘mepet’ angka 20 persen. “Konteks DPR RI, khususnya Komisi X selalu berupaya untuk meningkatkan anggaran lebih dari 20 persen, tapi lagi-lagi ketika kita akan menaikkan anggaran dengan memberikan catatan hasil rapat komisi X dengan Kemendikbud untuk di harmonisasi di Banggar, tidak terjadi kesepakat an itu antara DPR dengan pemerintah,” jelas Anggota Komisi X Ferdiansyah, ketika ditemui beberapa wak-
tu di Gedung Lemhanas, di sela-sela menjalani orientasi Anggota DPR baru periode 2014-2019, beberapa waktu yang lalu. Politisi Golkar yang telah menjabat Anggota Dewan sampai 3 periode ini menambahkan, Komisi X selalu berkeinginan agar anggaran pendidikan paling tidak bukan hanya memenuhi kecukupan rasio 20%, tapi ada peningkatan. Ia berharap, setidaknya 20,25 persen, kemudian tahun depannya meningkat lagi menjadi 20,50 persen, bahkan sampai menyentuh di angka 23 persenan.
ANGGARAN PENDIDIKAN, 2009-2014 (triliun rupiah)
“Namun, pada suatu angka tertentu harus bisa dibatasi. Dibatasi dalam artian, jangan sampai semua APBN didominasi oleh anggaran pendidikan. Konsep itu sebenernya sudah ada pada periode 2004-2009, ada konsep setiap tahun seyogyanya pendidikan itu meningkat. Problemnya lagi-lagi kesepakatan dengan pemerintah itu,” heran Ferdiansyah. Ferdi mengakui, ketika tidak terjadi kesepatakan di Banggar terkait anggaran pendidikan, akhirnya diambil jalan tengahnya, yang penting anggaran disepakati minimal 20 persen dari APBN. Ferdi memberikan alasan kenapa anggaran pendidikan harus selalu meningkat. Pasalnya, amanat dari UUD, dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan tidak hanya melalui sekolah, bahkan dijabarkan di Pasal 31 itu cukup luas. Artinya, wajib belajar itu harus ditanggung oleh negara, berarti konsekuensi logisnya, wajib belajar itu semuanya mulai dari ujung sepatu sampai ujung kepala si pelajar wajib ditanggung oleh negara. “Nah, itu suka ada orang yang tidak paham, bukan soal mampu dan tidak mampu, karena penjabaran wajib belajar dijabarkan dalam UU No 20 Tahun 2003, dikatakan yang berusia 7-15 tahun mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, jadi tidak dilihat dari latar belakang orang tua, bahkan seorang anak menteri atau jenderal pun,” imbuh Ferdi. Persepsi Belum Sama Politisi asal Dapil Jawa Barat XI ini menegaskan, permasalahan paling dasar dari anggaran pendidikan ini adalah belum samanya persepsi antar pemangku kepentingan di pemerintah. Anggaran pendidikan 20 persen itu masih dipecah-pecah di sektor pendidikan di kementerian lain, sehingga walaupun terkesan cukup besar, namun setelah dibagibagi, jadinya cukup kecil juga. Ferdi menjelaskan, klasifikasi anggaran fungsi pendidikan sekarang ada di 16 Kementerian dan Lem-
Komponen Anggaran Pendidikan
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat
90,6
96,5
105,4
117,2
126,2
130,3
2. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah
Anggaran Pendidikan, 2009- 2014 Triliun Rp
117,7
127,7
159,0
186,6
214,1
238,6
a. Bagian Anggaran Pendidikan Yang diperkirakan dalam DBH
0,6
0,7
0,9
1,0
0,9
1,0
c. Bagian Anggaran Pendidikan Yang diperkirakan dalam DAU
98,0
95,9
104,3
113,9
128,1
135,6
200,0
-
11,0
18,5
30,6
43,1
60,5
150,0
-
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
100,0
-
-
1,0
16,8
23,6
23,4
24,1
208,3
225,2
266,9
310,8
345,3
368,9
b. DAK Pendidikan
d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD
e. Tunjangan Profesi guru
f. Bagian Anggaran Pendidikan Yang diperkirakan dalam Otsus
g. Dana insentif daerah
9,3
7,5
2,2
9,3
5,8
2,3
h. Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan
-
1,3
j. Dana percepatan pembangunan infrastruktur Daerah (DPPID) pendidikan
-
-
i. Bantuan Operasional Sekolah
3. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan 4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3) 5. Total Belanja Negara RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (4 : 5 ) X 100%
-
10,0
10,0
3,7
2,9
2,7
3,3
-
0,6
-
-
2,6
7,0
11,1 2,4
3,7 -
-
5,0
10,0 1,9
4,1 -
-
-
300,0 250,0
50,0 -
1.000,8 1.126,1 1.320,8 1.548,3 1.726,2 1.842,5 20,8
20,0
20,2
20,1
baga, diantaranya di Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Lemhanas, termasuk Kemendikbud sendiri. Sehingga, jangan sampai konteksnya pemenuhan anggaran itu hanya pemenuhan asal-asalan saja, supaya mencapai angka 20 persen APBN, dan supaya tidak melanggar UU atau konstitusi. Hal yang perlu dicermati agar ke depan lebih baik, jadi klasifikasi anggaran pendidikan meliputi setelah definisi, baru klasifikasinya, sehingga setiap kementerian yang mendapatkan anggaran pendidikan juga mengerti konteks bagaimana anggaran pendidikan itu. “Penyamaan persepsi itu minimal di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemen terian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seba gai kementerian yang utamanya menangani pendidikan, kebijakan Kemendikbud harus membuat dua range, yaitu Kementerian nasional dan Kemendikbud sendiri. Kemendikbud sekarang belum membuat range pendidikan nasional, dimana Kemendikbud sebagai penjuru. Konsekuensi logisnya adalah Kemendikbud membuat dan membahas bersama Kemen PPN/Bapenas, bagaimana untuk pendidikan, bagaimana amanat pasal 31 itu. Sekarang, Kemendikbud belum melakukan secara murni dan konsekuen, itu yang menjadi problem di dunia pendidikan,” tegas Ferdi.
20,0
20,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Melalui Belanja Pemerintah Pusat Melalui Transfer ke Daerah Melalui Pengeluaran Pembiayaan
Ferdi juga mengkritisi mengenai perencanaan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah yang dituangkan oleh APBN itu kurang matching. Sehingga, Komisi X juga cukup bi ngung untuk memperjuangkan anggaran pendidikan agar bisa meningkat. “Yang paling sederhana adalah mengenai daftar pokok pendidikan. Misal, ada berapa sekolah yang rusak, yang perlu rehab ringan berapa, rehab sedang berapa. Berkait an dengan guru, guru yang perlu di training berapa. Komisi X setiap tahunnya memperjuangkan untuk naik, hanya saja yang perlu diklasifikasi dan ditekankan lagi mengenai kesepakatan, karena ini UU kesepakatan antara pemerintah dengan DPR,” imbuh Ferdi. Ferdi berharap ke depannya persepsi tentang klasifikasi anggaran pendidikan dapat disamakan. Soal definisinya, sepertinya tidak ada masalah lagi. Klasifikasi hingga pe nempatan anggaran pendidikan itu harus dipahami bersama. Termasuk melakukan perubahan UU, penyela rasan UU, antara UU Pemerintah Daerah turunan Pasal 18 UUD 1945 de ngan UU Sistem Pendidikan Nasional turunan dari pasal 31, harap Ferdi. (sf) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
25
LAPORAN UTAMA
ANGGARAN
Fungsi Anggaran DPR Bidang Kesehatan
DPR Akan Terus Perjuangkan Anggaran Kesehatan
U
ndang-undang Ke sehatan No. 36 Tahun 2009 meng amanatkan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN. Namun, amanat ini masih dipandang sebelah mata oleh pemer intah. Bahkan, untuk tahun 2014, anggaran untuk bidang kesehatan hanya sebesar 3,8 persen dari APBN. Yang sangat disayangkan, di dalam anggaran itu tidak terkonsentrasi pada anggaran regular Kementerian Kesehatan, namun juga termasuk anggaran premi Jaminan Kesehatan Nasional.
“Komisi IX, sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan sudah berulangkali mendesak Pemerintah agar berkomitmen dengan UU ini. Ja ngankan sampai 2,5 persen. Bahkan di tahun anggaran 2014 ini, kecenderungan tren anggaran menurun. Walaupun dari sisi jumlahnya naik, tapi kebutuhan meningkat. Sehingga keseluruhan anggaran Kemenkes yang hanya 2,1 persen, dari total APBN 2014, masih dikurangi lagi untuk BPJS,” tegas Anggota Komisi IX Wirianingsih, saat ditemui beberapa waktu oleh Tim Parle di ruang kerjanya.
Dikutip dari rilis Kementerian Keungan, pagu indikatif tahun 2014 Kemenkes adalah Rp 46,5 triliun. Namun, di dalamnya terdapat anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kese hatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang mencapai angka Rp 19,9 triliun. Sehingga, jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2013, terjadi penurunan anggaran hampir 30%, dimana anggaran 2013 senilai Rp 34,58 triliun. Sedangkan pagu indikatif Kemenkes tahun 2014 hanya sebesar Rp 24,67 triliun.
Politisi PKS ini mengaku pesimis dengan bidang kesehatan, jika pemerintah tak segera memenuhi anggaran sesuai aturan di UU itu. Disaat pemerintah ingin meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan, termasuk akses masyarakat menuju kesehatan yang harus makin baik, tapi pemerintah tak serius dalam pemenuhan anggaran. Belum lagi, implementasi BPJS yang dimulai per Januari 2014 lalu masih perlu mendapat perhatian serius.
26
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
“Sistem BPJS ini masih banyak yang harus ditinjau ulang, karena memang belum seperti yang kita harapkan. Kami berharap masyarakat yang belum dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan baik, dapat diangkat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelaksanaannya melalui BPJS,” tambah Politisi dari Dapil Jakarta III ini. Jadi, tambah Politisi yang akrab dipanggil Wiwi ini, kalau dilihat dari sisi pagu anggaran, anggaran K e m e n k e s 2 014 ini belum memenuhi har ap an Komisi IX. Selama ini pemerintah terk e -
ANGGARAN KESEHATAN, 2009-2014 (triliun rupiah)
s an “ngapusi ” (m emb ohon gi ) rakyat. “Kalau misalnya dipenuhi anggaran kesehatan sebesar 5 persen, atau sekitar Rp 83 triliun, kami optimis anggaran sebesar itu cukup memadai untuk terpenuhinya tuntutan kesehatan sesuai dengan UU dan konstitusi. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik, dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara baik pula. Tidak ada diskriminasi,” tegas Wiwi. Wiwi mengaku selama ini Komisi IX selalu berjuang agar anggaran kesehatan memenuhi 5 persen. “Saya pikir pemerintah main-main dengan rakyat. Apa tidak serius menangani kesehatan masyarakat. Hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Saya berharap DPR periode mendatang lebih memaksimalkan, mengingatkan pemerintah dalam hal fungsi pengawasan, dalam penyusunan anggaran agar dipenuhi anggaran kesehatan sesuai dengan UU. Kita tetap ini minta sesuai dengan UU,” harap Wiwi. Efek dari kurangnya anggaran kesehatan ini, Pemerintah belum fokus pada aspek pelayanan kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok daerah, namun memang belum memadai. Diperlukan kesadaran bersama dari seluruh penyelenggara negara, agar dapat menciptakan masyarakat yang adil, sehat, sejahtera. Namun upaya ini belum maksimal, karena terbatasnya anggaran. “Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah tingkat kebocoran anggaran dari hulu ke hilir. Jika anggaran ini tepat sasaran, tentu akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Jika kita lihat saat ini, masih ditemui banyak kebocoran anggaran, hampir di semua lini. Kalau anggaran itu tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran, saya optimis ada peningkatan
Komponen Anggaran Kesehatan I. Melalui Belanja Pemerintah Pusat 1. Melalui K/L 24 Kemenkes
63 Badan POM 68 BKKBN
- K/L Lainnya
2. Melalui Non-K/L i.
Subsidi Untuk Air Bersih
ii. Askes PNS (Belanja Pegawai)
II. Melalui Transfer ke daerah
1. DAK Kesehatan 2. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus
III. TOTAL ANGGARAN KESEHATAN % thd APBN
2009 2010 2011 2012
2013
Anggaran Kesehatan, 2009-2014
2014
Real Real Real Real APBN APBNP APBN
Rp Triliun 80.0
23,2
28,2
38,5
42,3
52,0
54,1
66,5
21,7
26,2
36,3
39,7
49,0
51,0
61,6
18,0
22,4
26,9
28,7
34,6
36,6
46,5
60.0
2,7
2,6
6,3
7,7
10,7
10,7
11,1
40.0
4,8
20.0
0,3
0,6
1,5
-
0,4
0,8
1,9
-
0,8
2,4
2,3
0,0
1,1
2,2
2,6
0,0
1,2
1,2
2,6
2,6
3,0
3,1
0,0
0,0
1,1
2,9
4,9
0,0
4,6
1,5
3,4
1,9
3,8
2,3
3,8
2,6
3,9
3,0
3,9
3,0
4,0
4,0 0,6
2,8 0,6
2,9 0,8
3,0 0,8
3,1 0,8
3,1 0,8
3,1 0,9
27,8
31,6
42,3
46,1
55,9
58,0
70,5
3,0
3,0
3,3
3,1
3,3
3,4
3,8
yang signifikan, bukan hanya bidang kesehatan, tapi bidang-bidang lainnya,” tambahnya. Politisi yang sering menjadi narasumber di berbagai seminar tentang ibu dan anak ini menambahkan, jika target pelayanan kesehatan itu mewajibkan Puskesmas sebagai garda kesehatan terdepan, yang mudah dijangkau oleh masyarakat, maka Puskesmas harus dibenahi seluruhnya. Kemudian ditambah jumlahnya dan dipermudah akses jangkaunya. Jika diperlukan, maka perlu dilakukan kerjasama lintas kementerian dan pemangku kepentingan. “Jadi, Puskesmas harus ditambah lagi sesuai dengan jumlah penduduk. Sisi infrastruktur, tenaga kesehatannya, dan obat-obatannya juga harus dipenuhi. Saya rasa kalau anggaran kesehatan kita diperbesar, maka aspek-aspek tersebut dapat dipenuhi. Ke depannya kita akan lebih baik,” harap Wiwi. Konsisten Perjuangkan Anggaran Wiwi memberikan pesan kepada Komisi IX di periode berikutnya untuk tetap konsisten dalam menuntut anggaran agar sesuai dengan UU. Ia menegaskan, anggaran ini sebagai amanat UU, sehingga Komisi IX jangan pernah lelah untuk memperjuangkannya. “Jangan pernah lelah berjuang untuk kepentingan rakyat soal kese
70.5
70.0
55.9
50.0
30.0
42.3
58.0
46.1
31.6
27.8
10.0 -
-
2009
2010
Kemenkes BKKBN Melalui Non K/L
2011
2012
2013 2013 APBN APBNP
2014
Badan POM K/L Lainnya Transfer ke Daerah
hatan. Kemudian, awasi penggunaan anggarannya untuk mengurangi tingkat kebocoran anggaran. Anggaran kesehatan harus benarbenar dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan sampai ada kebocoran di sana sini. Kalaupun itu sulit dihindari, setidaknya kita bisa meminimalisir,” imbuh Wiwi. Sebenarnya, tambah Wiwi, bebe rapa kali terjadi perdebatan alot de ngan Kemenkes terkait pembahasan anggaran, terutama soal pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN. Ada saja alasan pemerintah, salah satunya masih tarik menarik anggaran dengan bidang lain. “Kita tetap tuntut nanti, kita akan berdiri paling depan soal anggaran keshatan 5 persen itu. Kami akan terus memperjuangkan anggaran kesehatan, untuk Indonesia yang lebih baik. Dan masa depan anakanak yang sampai sekarang belum mendapatkan pelayanan yang baik,” tegas Wiwi. Politisi yang telah memiliki 2 cucu ini yakin, walau anggaran belum memenuhi 5% dari APBN, namun jika anggaran itu tepat sasaran, maka akan ada perubahan yang signifikan. Selain itu, dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari pemerintah, maka pelayanan kesehatan Indonesia akan semakin membaik ke depannya, harap Wiwi. (sf) Foto: Naefurodjie/Parle/HR
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
27
SUMBANG SARAN
DPR Kita: Antara Dinamika dan Harapan
P
erjalanan DPR periode 2009-2014 segera berakhir. Berbagai peristiwa telah terjadi, ditandai pasang naik dan surutnya citra DPR. Namun, secara umum di tengah sorotan yang kerap dilekatkan pada lembaga ini, tetaplah patut untuk diberikan apresiasi, mengingat telah berjalannya ketiga fungsi yang melekat, baik fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan. Secara umum pula dapat dicatat bahwa apa yang menjadi keputusan-keputusan formal di lembaga perwakilan rakyat ini, tidak lepas dari dinamika aspirasional yang berkembang dalam masyarakat. Semangat untuk melakukan evaluasi dan koreksi manakala terdapat hal-hal yang berseberangan dengan aspirasi rakyat, juga tampak menonjol dari perjalanan DPR periode ini. Dari segi kinerja memang tidak dapat dipungkiri, masih terdapat catatan-catatan klasik yang memberi pesan kepada para anggota dewan ke depan untuk lebih mening katkan diri lagi. Disiplin anggota dewan memang terus memperoleh sorotan dari berbagai kalangan, kendatipun kualitas kebijakan yang dihasilkan DPR, tidak semata-mata ditentukan dari absensi anggota dalam rapat-rapat. Itu hanya satu faktor dari sekian lainnya. Lagi pula, tentu para anggota dewan juga tampak telah berikhtiar untuk tidak disebut sebagai sosok-sosok 4D alias “datang, duduk, dengar, dan dapat duit”. Kalau target pencapaian produk perundang-undangan tidak sepenuhnya terpenuhi, maka ini tentu merupakan catatan yang 28
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
penting bagi DPR periode selanjutnya untuk lebih bekerja keras. Perlu juga untuk dipelajari secara mendalam mengapa target tersebut belum terpenuhi. Secara umum, yang terpokok tampaknya, semua itu tak lepas dari fenomena tarik-menarik kepentingan, sehingga memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU). Bagaimanapun, DPR sebagai lembaga legislatif merupakan himpunan dari banyak kekuatan politik. Ikhtiar memba ngun konsensus berupa gagasan dasar dan teknis yang melatari sebuah RUU untuk menjadi UU, tentu bukan proses yang sederhana. DPR juga memperoleh sorotan dalam konteks fungsi penganggaran, yang pada kenyataannya telah melemparkan beberapa anggota nya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan DPR secara detil dalam fungsi penganggaran, memang berisiko terjadinya praktik pragmatisme-transaksional yang melibatkan berbagai pihak, apakah pemerintah maupun swasta. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya telah memangkas kewenangan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan keuangan negara. Satuan tiga dan perbintangan yang diberikan DPR telah dihapus. Badan Anggaran DPR tidak dibubarkan, melainkan
kehilangan beberapa kewenangan yang dimiliki sebelumnya. Intinya, DPR kehilangan wewenang membuat anggaran belanja secara detail yang menjadi domain pemerintah. Hal demikian meninggalkan hikmah yang penting bagi DPR ke depan, bahwa setidaknya mereka tidak lagi dihadapkan pada jebakan-jebakan melakukan hal-hal yang masuk ke ranah korupsi. *** Bagaimana dengan fungsi pe ngawasan? Sebagaimana kita rekam kembali, bahwa DPR sekarang ini diawali dengan drama politik tingkat tinggi, yakni dengan dibentuknya Pansus Bank Century. Terlepas dari dinamika dan kepentingan politik yang ada, pembentukan pansus demikian mencerminkan bagaimana fungsi pengawasan bekerja. Terdapat suatu formasi kekuatan politik yang pada praktiknya berbeda de ngan kenyataannya di pemerintahan. Fraksi-fraksi yang ditopang oleh partai-partai koalisi pemerintahan, nyaris semuanya memiliki sikap yang berbeda dengan partai arus utamanya. Kendatipun demikian, usai itu semua, pemerintahan masih tetap berjalan hingga akhir periodi sasinya. Terlepas dari pro-kontra yang menyertai terkait dengan pembahasan kasus Bank Century ataupun yang lain, tercatat bahwa semuanya tidak sampai menggoyahkan stabilitas politik nasional. Secara umum, dinamika politik DPR terkendali dan kondusif. Hubungan lembaga DPR dan pemerintah, serta dengan lembaga-lembaga lainnya juga berjalan secara harmonis, berbeda misalnya dengan era Presiden KH Abdurah-
M Alfan Alfian Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakar ta
man Wahid. Tentu saja semua itu tak lepas dari realitas hubungan antar-partai politik yang notabene terdapat komunikasi politik yang efektif antar-pemimpin partai-partai politik. *** Bagaimana dengan harapan terhadap DPR kita ke depan? Wajah DPR ke depan ditentukan oleh hasil pemilu 2014. Konstelasi politiknya berubah seiring dengan pola koalisi pasca-pilpres. Itu semua tentu akan berpengaruh bagi dinamika politik internal di DPR. Hubungan antara DPR dan pemerintah, bisa sangat dinamis, manakala kelompok pengimbang atau “oposisi” di DPR proaktif terhadap isu-isu dan rencana-rencana kebijakan peme rintah. Akan ada suatu perimbangan baru dalam kepolitikan internal DPR. Kendatipun dinamis, saya memperkirakan bahwa peristiwaperistiwa politik di DPR tidak akan berujung pada terganggunya stabilitas politik dan ekonomi. DPR periode 2014-2019 merupakan DPR yang keempat sejak era reformasi atau pasca-Pemilu 1999. Tentu saja berbagai dinamika politik sebelumnya telah menjadi refe rensi berharga bagi kalangan politisi untuk mengelola demokrasi “cheks and balances” ke depan. Merujuk pengalaman yang ada, maka tidak ada bayangan bahwa ke depan akan terjadi krisis kepemimpinan. Sebaliknya, saya kira, ujian-ujian kepemimpinan para elite politik baru tetap akan berujung pada suatu konsensus dan keseimbangan. Pada galibnya, dinamika politik di dalam atau di luar gedung parlemen,
merupakan peristiwa yang mempertautkan aspek kepemimpinan politik yang lebih luas. Sejarah akan menguji sejauh mana elite-elite politik itu berubah menjadi para pemimpin yang secara elegan mampu membuahkan konsensus kebijakan yang produktif bagi bangsa. Dari sisi potensi korupsi politik, banyak yang berharap ke depan mengecil atau menyusut, seiring dengan p erkemb angan p er an penganggaran DPR yang terlalu detil oleh MK. Memang, banyak yang menganalisis bahwa DPR ke depan diisi oleh politisi-politisi yang muncul dalam arus perilaku politik yang super-pragmatis dan transaksional. Banyak yang khawatir kualitas politisi kita ke depan tak akan lebih baik dibandingkan kini dan sebelumnya. Namun, seyogyanya hal-hal semacam itu merupakan hal yang wajar dijadikan catatan, yang penting buktinya kelak, karena rakyat selalu menuntut yang baru akan lebih baik. Tugas dan tantangan DPR kita ke depan juga berat, karena mereka juga dituntut untuk mampu merubah sistem politik menjadi lebih ideal, bukan sistem yang memperkuat praktik-praktik pragmatisme-tran saksional dalam demokrasi langsung kita. Belajar dari yang lalu, seyogya nya ke depan kualitas perundangundangan yang dibuat oleh DPR meningkat, sehingga tidak goyah oleh judicial review ke MK. Artinya, semakin sedikit ataupun tidak ada sama sekali perundang-undangan yang digugat ke MK, maka semakin baik kualitas produk perundangundangan DPR. Terhadap fungsi pengawasan terhadap kebijakan
pemerintah, DPR juga harus tetap kritis, sehingga jalannya pemba ngunan terarah, tidak membebani rakyat, dan membuat Indonesia semakin maju dan mandiri. Tugas DPR dan pemerintah ialah meletakkan dasar-dasar bagi keberlangsungan pembangunan yang efektif. Oleh karenanya diperlukan suatu sinergisitas yang kritis dan objektif. Yang tak kalah penting adalah, bagaimana DPR mengatisipasi perkembangan masyarakat. Jangan sampai aspirasi luas masyarakat terhimpit oleh kepentingan-kepen tingan terbatas partai-partai politik dan menjadikan DPR sebagai ajang konflik yang kontraproduktif. DPR dituntut tetap peka terhadap dina mika dan perkembangan aspirasi masyarakat. Karenanya, DPR seba gai rumah rakyat, sebagaimana dikembangkan oleh DPR periode ini, harus senantiasa terbuka dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya ke lembaga perwakilan mereka. DPR tidak boleh menjadi lembaga yang eksklusif, melainkan tetap harus inklusif, lembaga konsultatif dan dialogis, bukan menjaga jarak dari rakyat. Tidak mengurangi substansi kritik yang telah dilakukan oleh sejumlah pihak kepada DPR, sekali lagi saya perlu sampaikan apresiasi kepada para pimpinan DPR dan semua anggotanya yang telah bekerja keras dalam menjalankan fungsi-fungsi nya selama ini. Semoga DPR ke depan mampu mengambil hikmah dari ragam peristiwa dan pengalaman sebelumnya, serta mampu bekerja lebih baik lagi.***
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
29
FOTO BERITA
KEGIATAN DEWAN TAHUN 2009-2014
Ketua DPR RI Marzuki Alie memberikan bantuan korban banjir Pluit dan Pejagalan Jakarta. Foto: Wahyu Utomo/Parle/HR
Ketua DPR Marzuki Alie berdialog dengan pengungsi korban erupsi Merapi Foto: Iwan Armanias/Parle/HR
30
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima Gubernur Papua Lukas Enembe terkait OPM. Foto: Wahyu Utomo/ Parle/HR
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Foto: Wahyu Utomo/ Parle/HR
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
31
FOTO BERITA
KEGIATAN DEWAN TAHUN 2009-2014
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima Forum Pelajar Indonesia. Foto: Iwan Armanias/ Parle/HR
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima Persatuan Penyandang Cacat Indonesia. Foto: Iwan Armanias/Parle/HR
32
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Wakil Ketua DPR Pramono Anung bertemu Migrant Care bahas nasib TKI. Foto: Naefurodjie/Parle/HR
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima LSM Migrant Care terkait TKI Wilfrida. Foto: Iwan Armanias/Parle/HR
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
33
FOTO BERITA
KEGIATAN DEWAN TAHUN 2009-2014
Wakil Ketua DPR RI Mohamad Sohibul Iman didampingi siswa siswi saat diwawancarai tim Parle seusai menerima siswa SD Islam Rawamangun Jakarta. Foto: Rizka/ Parle/HR
Wakil Ketua DPR RI Mohamad Sohibul Iman memainkan bola di depan pemain bola cilik berbakat Alif. Foto: Andriansyah/Parle/HR
34
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Tim Kunker Komisi V bermotor ria menuju Obyek Kunjungan di Kaltim. Foto: Sugeng/ Parle/HR
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima sidak sembako menjelang hari raya di Pasar Palmerah Jakarta. Foto: Iwan Armanias/Parle/HR
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
35
FOTO BERITA
KEGIATAN DEWAN TAHUN 2009-2014
Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy menanam pohon di pulau Nipa, Batam-Kepri saat Kunker. Foto: Iwan Armanias/ Parle/HR
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin sidak ke Pelabuhan Tanjung Priuk terkait limbah B3. Foto: Iwan Armanias/Parle/HR
36
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri saat meninjau UN 2014 di SMPN 11 Banjarbaru Kalimantan Selatan. Foto: Eka Hindra/Parle/ HR
Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan UN di SMAN 2 Batam Provinsi Kepulauan Riau. Foto: Iwan Armanias/Parle/HR
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
37
Nudirman Munir
SEMANGAT SEORANG PEJUANG Ada pemandangan menarik di ruang sidang siang itu. Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir hadir dengan lengan diperban plus ada jarum infus yang ma sih bertahan di sana. Setelah ditanya, ia menjelaskan sedang opname di rumah sakit. Panggilan tugas mendorongnya untuk tetap datang walaupun saat bi cara mantan aktivis mahasiswa ini masih tersengal, mengatur nafas. Pejuang tangguh. Itu pilihan kata yang paling pas untuk menggambarkan per juangan mantan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Dalam satu rapat di Badan Legislasi, ia pernah mempertanyakan salah satu pasal ten tang sanksi dalam RUU Perlindungan Petani. Ada ancaman hukuman penjara 5 tahun bagi petani yang tidak mengikuti aturan pola tanam yang telah disepakati dengan pemerintah. Baginya pasal ini bisa jadi akan membahayakan niat baik untuk memberikan perlindungan pada petani. Katakanlah apabila dalam dua hektar tanah yang diberikan pemerintah dan disepakati untuk menanam kakao, apakah tidak boleh kalau sebagian dari kebun digunakan untuk menanam sa yuran atau kolam kecil ikan lele sebagai persediaan pangan keluarga. “Apa jadinya kalau atas pelanggaran itu petani dipidana, diperiksa dikantor polisi dan terpaksa ditahan karena an caman hukumannya lima tahun. Kalau petani ditahan karena kasus ini, lahan mereka bisa terbengkalai, siapa yang menggarap apa kita kasih saja ke polisi atau jaksa. Jadi saya usulkan waktu itu pasal tersebut dihapus atau ancaman hukumannya dikurangi,” katanya kepada Parle di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam rapat pembahasan tingkat satu itu pemikirannya ditolak. Ia pantang me nyerah, pada saat RUU dibawa ke pem bahasan tingkat dua, sidang paripurna ia kembali menyuarakan kegelisahan nya. Interupsi. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar II ini kembali me nguraikan alasan kenapa pasal itu harus dicabut atau paling tidak ancaman huku mannya jangan 5 tahun. Kali ini panda
38
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
ngannya mendapat respon dari sejumlah anggota dewan yang lain. Terjadilah adu argumentasi yang bermuara pada pilih an, sidang diskor untuk melakukan lobi antar fraksi. “Alhamdulillah akhirnya teman-teman anggota dewan memahami apa yang jadi kegelisahan saya. Pasal itu tidak di hapus karena memang diperlukan tetapi ancaman hukuman dikurangi menjadi 4 tahun. Jadi petani yang terkena kasus ini tetap bisa bekerja di kebunnya apabila memang harus melewati proses peme riksaan di kepolisian,” tuturnya. Sejak aktif dalam organisasi kemaha siswaan ia telah mengasah kepedulian sosialnya terhadap permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Masalah utama yang membelit bangsa ini menu rutnya masih berkutat pada ketidakadil an. Kondisi itu yang dihadapinya ketika mendapat laporan masyarakat Kenagari an Tiku Lima Jorong, Kabupaten Agam siap bertumpah darah mempertahankan tanah mereka yang akan disita pengadil an. Persoalannya Yayasan Tanjung Ma ngopoh meminta aparat hukum segera melaksanakan keputusan MA terkait sengketa tanah di wilayah itu. Usut pun ya usut ternyata ia menemukan persoal an utama ada pada surat keputusan MA yang salah menuliskan objek sengketa. Ia sigap menghubungi aparat hukum ter kait agar eksekusi dihentikan. Hukuman untuk Penegak Hukum Pertanyaan besarnya adalah kenapa kok keputusan kasasi MA bisa salah. Menurut dia itu beberapa kali terjadi. Aparat penegak hukum sering melaku kan kesalahan bahkan menegakkan hukum dengan melanggar hukum dan sejauh ini tidak ada aturan perundangundangan yang mengatur sanksi atas pelanggaran itu. Bersama Komisi III ia pernah menggolkan RUU Sistem Peradil an Anak yang memuat pasal sanksi bagi aparat yang tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan. Sebuah kemajuan besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Tapi sayang aturan itu digugurkan oleh
Majelis Hakim Konstitusi. Dengan nada prihatin ia memaparkan sebenarnya masalah utama penegakan hukum di tanah air adalah karena semua aturan perundang-undangan masih menginduk pada KUHP dan KUHAP yang merupakan terjemahan dari UU milik penjajah Belanda. Ia memahami ketika Indonesia memproklamirkan ke merdekaannya dari Belanda seperang kat aturan harus segera diselesaikan. Penataan hukum itu menjadi prioritas dan pilihannya menyiplak aturan yang ada saat itu milik Pemerintahan Belanda. Jiplakan itu tertuang pada UU no.1/1946 atau undang-undang pertama dalam se jarah negara ini. Sebagai langkah darurat menurutnya hal itu bisa diterima. Teta pi rupanya penguasa menikmati gaya berkuasa ala penjajah sehingga UU itu terus dipertahankan bahkan ketika pe milik aslinya Belanda sudah lama mem buangnya ke tempat sampah. “KUHP itu aslinya dibuat masih di za man VOC lalu diperbarui pemerintah Belanda. KUHAP juga gitu sama saja. Belanda puluhan tahun lalu sudah mem buang UU ini ke tong sampah karena rohnya memang untuk kepentingan pen guasa, pemerintah kolonial. Disitu pemerintah termasuk penegak hukum nya tidak bisa salah, sewenang-wenang dan punya imunitas. Selama ini belum diperbaiki, tidak ada sanksi bagi penegak hukum yang menegakkan hukum dengan melanggar hukum, selama itu pula tidak akan ada perubahan,” tandasnya.
Ia mengaku sangat kecewa ketika pemerintah sangat terlambat menyerah kan draf RUU KUHP dan KUHAP kepada DPR, padahal sudah lama diselesaikan para pakar. Pada saat pembahasannya pemerintah juga terlihat maju mun dur karena ada keberatan dari KPK dan didukung aparat keposisian dan jaksa. Akhirnya pembahasan menjadi berlarutlarut dan bisa dipastikan tidak akan tuntas pada periode ini. Nudirman ber harap pemerintahan Jokowi mempunyai niat baik sehingga menjadikan penataan hukum sebagai kebijakan prioritas. Indo nesia menurutnya perlu belajar kepada Singapura yang menjadikan penataan hukum sebagai langkah awal yang ke mudian terbukti membuat negara jiran berhasil meraih capaian besar dibidang kepastian hukum dan ekonomi. 120.000 Tanda Tangan Banyak pihak terkejut dengan hasil
akhir Pemilu Legislatif yang tidak me munculkan nama Nudirman Munir se bagai kandidat terpilih. Ia sendiri juga mengaku cukup baik mempersiapkan diri, melakukan kampanye dan turun langsung ke konstituen bahkan menu rutnya sampai menit terakhir. Laporan dari tim sukses dan relawan pendukung nya yang tersebar di sejumlah TPS cukup menggembirakan tetapi hasil akhir di KPU ternyata sebaliknya.
“Saya terharu dengan apa yang telah dilakukan pendukung, simpatisan ini. Ar sip 120 ribu tanda tangan dukungan ma sih saya simpan. Mereka juga sudah ber juang ke Bawaslu tapi tidak bisa karena menurut UU yang punya hak menggugat hanyalah partai politik. Setelah gagal di Bawaslu semua berkumpul, sebagian menangis. Saya besarkan hati mereka, ya sudahlah mudah-mudahan ada hikmah nya,” ujarnya pelan.
Apakah ada permainan? Itu yang ma sih terus didalaminya. Tetapi sejumlah pihak yang mengaku sebagai Pendukung Nudirman Munir melakukan aksi den gan cara mereka sendiri. Mereka meng himpun tanda tangan dan pernyataan, dari nagari ke nagari, kecamatan ke ke camatan di daerah pemilihan Sumbar II. Aksi berantai itu hasilnya luar biasa. 120.000 tanda tangan dan pernyataan telah memilih Nudirman Munir dalam pemilu lalu berhasil dihimpun.
Ia berharap UU dapat memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan gugatan class action - jadi tidak hanya parpol apabila menemukan sejumlah ke janggalan dan bukti kecurangan dalam pemilu. Baginya sejumlah upaya sudah dilakukan dan ia berjanji untuk tidak le lah berbuat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ia meyakini masih banyak ruang yang terbuka untuk meneruskan perjuangan itu. (iky)
Eva Kusuma Sundari
PANTANG MENYERAH Pansus RUU MD3 dalam rapat paripurna yang menyatakan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dihapus. Ia tersentak, sekaligus bertanya dari mana logikanya alat kelengkapan dewan yang dinilai berhasil mengkampanyekan akun tabilitas bagi penyelenggara negara ke mudian diyatakan tidak diperlukan lagi. Ia dengan lantang segera mengajukan interupsi mempertayakan ini kepada pimpinan sidang.
Gigih dan pantang menyerah. Itulah gambaran yang paling tepat untuk me ngungkapkan bagaimana anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari dalam sejumlah persidangan. Ia akan berupaya sebisa yang ia mampu untuk menjelaskan pilih an sikapnya kepada para kolega sesama anggota dewan. Sikap yang tentu beran jak dari pemahaman terhadap persoalan terlihat dari argumentasinya. Itu yang disampaikannya ketika ang gota Komisi III ini menyikapi laporan
“Sedih rasanya BAKN dibub arkan, padahal dari sekian alat kelengkapan dewan ya ini yang paling tidak berma salah, anggarannya kecil tetapi outputnya cemerlang,” katanya kepada Parle saat mengenang kembali peristiwa yang disebutnya traumatik dalam pembi caraan di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Bagaimana tidak ia ikut membedah kelahiran BAKN, membesarkannya dan kemudian mendapat apresiasi internasi onal. Itu pula yang kemudian mengantar kan DPR menjadi Ketua GOPAC - Global Organisation of Parlementarian for Anticoruption, organisasi anggota parlemen yang mengkampanyekan antikorupsi.
Sejumlah kolega parlemen manca negara menilai BAKN adalah terobosan penting karena dianggap sebagai bagian dari komitmen politik yang jelas ter hadap antikorupsi dari DPR. Selama ini menurutnya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tidak pernah ditin daklanjuti oleh dewan. Paparan yang disampaikan dalam rapat paripurna itu hanya bergaung di ruangan itu dan se lanjutnya berkas laporan masuk laci atau disusun rapi di lemari. “Dari dulu laporan BPK tidak ditanggapi oleh DPR semen tara kita berkoar-koar ayo hapus korupsi tapi data temuan BPK tidak diurus, ini kan kontradiksi yang luar biasa. Kita di BAKN memulainya, terlibat di dalam dan mengerti pada akhirnya dimusuhi anggota DPR yang lain karena kasusnya dibongkar oleh BAKN,” tandas mantan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga ini. Dalam sejumlah kunju ngan kerja ke lapangan menindaklanjuti temuan BPK, para mitra kerja didorong untuk serius menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Eva bersama seluruh ang gota BAKN juga commit untuk bekerja bersih, siapapun yang berupaya mem
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
39
berikan grativikasi pasti akan ditolak. “Banyak yang kaget BAKN tegas meno lak amplop,” tuturnya. Ketegasan dan keteguhan juga ditun jukkan pendiri Kaukus Parlemen Asean untuk Myanmar ini saat menjelaskan pentingnya anggaran bagi pelatihan pemahaman trafficking bagi para jaksa. Ia waktu itu sendirian memaparkan data dan fakta betapa banyaknya kasus perdagangan manusia yang menimpa anak bangsa tetapi tidak satupun berkas yang naik ketahap penuntutan. Temuan lapangan menunjukkan persoalan uta ma adalah lemahnya pemahaman para jaksa terhadap permasalahan traficking. Upaya keras Eva untuk meyakinkan seluruh peserta rapat anggaran waktu itu akhirnya berhasil. Pimpinan sidang mengetokkan palu menyetujui anggaran Rp30 miliar untuk pelatihan bagi para jaksa. Politisi Fraksi PDIP ini menyebut tidak selamanya perjuangan dalam persida ngan berbuah manis. Ia sempat dibuat setengah frustasi ketika menjadi anggota pansus revisi UU Penempatan dan Per lindungan TKI. Bagi mantan konsultan Asia Foundation ini, DPR dan pemerintah perlu merujuk pada Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Se luruh Pekerja Migran dan Anggota Kelu arganya. Sejumlah ketentuan dalam rati
fikasi itu akan memberikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Argumen yang seharusnya atas nama perlindungan dapat diterima, entah kenapa selalu dimentahkan. Bagi nya itu tidak masuk akal. Belakangan ia dapat bisikan sejumlah anggota pansus ternyata adalah pemilik perusahaan PJTKI. “DPR perlu lebih tegas mengatur tidak boleh ada konflik kepentingan dari anggota, yang punya perusahaan PJTKI tidak boleh di Komisi IX, yang punya pe rusahaan tambang jangan menjadi ang gota Komisi VII,” tegasnya. Tolak Politik Uang Pemilu Legislatif lalu membawa kesan yang dalam bagi Eva Kusuma Sundari. Survey internal yang dilakukan relawan dan tim sukses menunjukkan elektabili tasnya di daerah pimilihan Jatim VI cukup baik. Politisi yang lahir di Nganjuk, Jatim ini telah berupaya keras membagi wak tunya antara tugas kedewanan di Sena yan dengan kunjungan rutin bertemu konstituen. Ia mengaku hasilnya cukup bagus. Namun kabar buruk diperolehnya dua hari menjelang waktu pemungutan suara. Relawan pendukungnya melapor kan sejumlah kandidat pesaing mulai melakukan aksi politik uang. Satu hal yang tidak mungkin diikutinya walaupun punya kemampuan. “Pemilu Legisla tif kita tidak memberi ruang bagi caleg
yang bekerja keras dan harus mengaku kalah dengan yang punya duit dan tenar. Aku harus legowolah, bukan karena jelek tapi karena sistemnya,” keluhnya. Kegundahan ibu dari seorang putra ini sedikit terobati ketika pasangan capres cawapres yang diusungnya Jokowi-JK berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu. Ia percaya semangat perubahan yang dibawa Jokowi akan mengantarkan bangsa ini ke kondisi yang lebih baik tentu termasuk parlemennya. Sebagai anggota Global Woman Leaders Network ia mengaku siap berbuat untuk bangsa dan negara dalam bidang apapun yang ia bisa. Satu gagasan yang memenuhi fiki rannya saat ini adalah kembali menulis. Pengalamannya selama 10 tahun meng geluti politik pasti banyak yang dapat dituangkan dalam buku. “Aku pingin segera menulis tentang BAKN. Kenapa penegakan hukum kita le mah karena tidak paham prinsip-prinsip akuntabilitas,” tuturnya bersemangat. Eva Kusuma Sundari politisi perempuan yang selalu menemukan cara untuk dapat melakukan sesuatu untuk ma syarakat dan bangsanya. Keteguhannya bagaikan Srikandi yang bersinar terang. Semoga menyinari dan menginspirasi banyak perempuan lain untuk berani menjadi Srikandi. (iky)
Sumarjati Arjoso
“BINTANG” YANG TAK AKAN REDUP terpilihannya sebagai wakil rakyat untuk masa bakti 2014-2019. Pasalnya selama ini Sumarjati terkenal vokal dalam me nyuarakan aspirasi masyarakat. Jika be lakangan muncul istilah blusukan untuk para tokoh yang kerap kembali ke ma syarakat, Sumarjati telah melakukannya jauh sebelum ini. Tanpa sorotan kamera ia kerap mendatangi masyarakat di pelosokpelosok daerah terutama yang termasuk dalam daerah pemilihan (dapil) nya.
Sumarjati Arjoso merupakan salah satu anggota DPR RI perempuan Periode 2009 - 2014 yang terbilang aktif dan vokal dalam menyuarakan aspirasi ma syarakat plus menyusun kebijakan yang pro rakyat. Tak berlebihan jika kemu dian Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI ini diibaratkan sebuah “bintang”. Sayangnya, takdir berkata lain, Sumar jati dikalahkan dengan caleg lainnya, baik rekan satu partai maupun caleg partai lainnya. Akankah “bintang” itu tetap ber sinar di luar gedung parlemen? Wallahual am bissawab. Berikut penuturanya kepada Rahayu Setiowati dari Parlementaria.
40
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Ya, selain kata takdir tak ada yang dapat dijadikan alasan atas ketidak ke
Tidak hanya blusukan semata, usai kun jungannya tersebut ia masih terus ber juang untuk menyampaikan aspirasi terse but hingga masyarakat berhasil mendapat atau merasakan apa yang diharapkan
nya. Sebut saja ketika ia berhasil me nyuarakan aspirasi masyarakat Dapilnya untuk mendapatkan PPIP atau Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, pembangunan irigasi desa, madrasah dan pembangunan pedesaan lainnya. “Meski bukan menjadi domain saya sebagai anggota komisi VIII namun saya tetap berusaha untuk menyuarakan as pirasi masyarakat Dapil saya, dan Alham dulillah perjuangan saya tidak sia-sia, masyarakat Dapil saya mendapat ber bagai bantuan dari pemerintah pusat. Belum lagi berbagai program CSR dari pihak swasta yang disalurkan untuk ma syarakat Dapil saya,” jelas Sumarjati. Kiprah Sumarjati di DPR tidak hanya sebatas dalam komisi yang didiami nya saja. Ia pun terpilih menjadi Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI. Disini tugasnya tidak mudah, bersama anggota BAKN lainnya, Sumarjati harus melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI atas laporan pemeriksaan keuangan pemerintah pusat (LPKPP) serta lembaga-lembaga Negara lainnya, tak terkecuali dengan laporan keuangan DPR RI sendiri. BAKN juga melakukan investigasi ter hadap berbagai program yang dijalankan pemerintah, yang kemudian hasil inves tigasi tersebut diberikan kepada masingmasing komisi terkait untuk ditindak lanjuti kembali. Tugas-tugas tersebut tentu bukan hal yang mudah. Perlu niat, keingina n dan keberanian yang tinggi pastinya. Namun demi menjalankan semua amanat konstitusi yang telah di amini sebelumnya, ia bersama anggota BAKN lainnya terus berjuang menjalan kan tugas dan kewajibannya tersebut. Tak berlebihan jika alat kelengkapan dewan yang satu ini kerap dianggap “galak” ter hadap pemerintah dan lembaga Negara lainnya. “Terus terang saya kecewa kenapa ke depan BAKN yang dihilangkan. Karena BAKN ini kan menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan. Jelas sekali sangat dibutuhkan di Parlemen. Tapi kok malah dihilangkan atau diganti statusnya men jadi Ad Hoc,” tegas alumni Universitas Indonesia ini.
“Serangan Fajar” Sayangnya, menurut Sumarjati per juangannya tersebut seketika tak terlihat saat memasuki masa pemilihan legislatif 2014. Terlebih lagi mendekati hari pen coblosan. Berbagai “serangan fajar” yang awalnya dianggap hanya isapan jempol semata, akhirnya terjadi. Hingga kemu dian hal itu meluluhlantahkan semua perjuangannya selama ini. Meski dari survey nama Sumarjati Arjoso selalu menempati posisi teratas di jajaran ca leg Dapilnya, namun pada kenyataannya suara atau dukungan yang ia dapatkan sangat bertolak belakang dan jauh dari harapan. Kecewa dan menyesalkah ia? “Kecewa? Sudah pasti, karena hal itu membuktikan bahwa perjuangan selama ini menyuarakan aspirasi dan keingi nan masyarakat yang ada di Dapil saya menjadi tidak terlihat sama sekali. Tapi semua itu tidak membuat saya menyesal. Karena saya yakin apa yang telah saya perbuat tersebut pastinya membawa manfaat besar bagi bangsa dan khu susnya rakyat sekitar. Dan ke depan jika ternyata pilihan dari masyarakat terse but tidak sesuai harapan mereka, ma syarakat sendiri yang akan merasakan nya,” paparnya. Berbicara tentang kualitas para caleg terpilih mendatang, Sumarjati berharap agar para caleg mendatang lebih baik dari periode sebelumnya, atau minimal tidak lebih buruk dari sebelumnya. Ia berharap selain harus memiliki integritas yang tinggi, seorang anggota legislatif juga harus memiliki intelegensi atau ke mampuan berpikir yang tinggi. Hal terse but berkaitan dengan ketiga fungsi yang diemban yaitu pengawasan, budgeting atau anggaran dan fungsi legislasi atau membuat undang-undang. Kesemuanya itu menurutnya diperlukan intelegensi yang tinggi. “Saya berharap anggota parlem en, meski persyaratan tentang intelegensi, intelektualitas atau kemampuan ber pikir tidak ada, yang ada hanya batasan tingkat pendidikan, minimum lulusan SMA, tetapi sebagai seorang anggota parlemen tetap harus paham segala hal, paling tidak sesuai komisinya masingmasing. Sebut saja ketika DPR harus melakukan fit and proper test untuk ja
batan tertentu, sejatinya orang yang memberi test (mengetest-red) harus lebih pintar dari yang ditest,” ungkapnya. Sementara itu wanita kelahiran Yogya karta. 29 Mei 1946 ini mengaku bahwa tidak semua anggota parlemen mampu atau berkeinginan berbicara dan me nyuarakan aspirasi masyarakat Indone sia khususnya yang berada di Dapilnya masing-masing. Padahal menurutnya arti Parle itu sendiri adalah bicara. Jadi sebagai anggota parlemen ia wajib ber bicara, berbicara untuk menyampaikan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, dimanapun anggota parlemen itu berada tetap harus me nyampaikan aspirasi masyarakat yang didasari oleh pemahaman atas perma salahan yang ada. Disinilah diperlukan peran partai atau fraksi dalam menentu kan calon legislatif yang akan mewakili partainya dan pastinya mewakili ma syarakatnya.
Terus terang saya merasa sedih karena anggota DPR banyak tercoreng, dari segi integritas, misalnya soal korupsi dan lain-lain. Kedua tercoreng karena kualitasnya kurang, sampai banyak undangundang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dijudicial review dan kemudian dibatalkan, “Terus terang saya merasa sedih kare na anggota DPR banyak tercoreng, dari segi integritas, misalnya soal korupsi dan lain-lain. Kedua tercoreng karena kuali tasnya kurang, sampai banyak undangundang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dijudicial review dan kemudian dibatalkan,” jelasnya. Oleh karena itu Sumarjati mem an dang positif pembekalan yang diberikan DPR kepada para caleg terpilih, namun menurutnya tidak bersifat detail pada sebuah permasalahan tertentu. Hanya
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
41
sebatas penyamaan persepsi dan hal-hal teknis lain seperti bagaimana cara me mimpin dan berbicara. Kepada tenaga ahli sekalipun, anggota dewan tidak se harusnya menyerahkan seutuhnya tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, anggota dewan harus tetap memberikan arahan kepada tenaga ahli (TA) nya apa yang harus dibuat atau apa yang harus dikerjakan dari tugas-tugasnya tersebut. Disinilah tetap diperlukannya intelektu alitas dan kemampuan berfikir dari ang gota dewan dalam memberikan arahan kepada TA nya tersebut. Meski periode mendatang ia tak lagi dapat berkiprah dan berjuang di gedung parlemen, namun ia meyakini bahwa demi bangsa dan negara ia tak akan
pernah lelah untuk berjuang. Baginya perjuangan tidak hanya bisa dilakukan dalam sebuah sistem, di luar sistem pun demi niat dan tekad yang tulus untuk bangsa semua itu dapat dilakukannya. “Dari dulu pun sebelum jadi anggota DPR saya sudah aktif di Yayasan Kanker Indonesia, saya pernah menjabat sebagai kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Se lain itu saya juga lama di Depkes (seka rang Kemenkes-red), pernah juga men jabat Dirjen di Depsos. Sejak muda saya aktif di Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Yayasan TBC, dan lain-lain. Berdasar kan pengalaman-pengalaman tersebut, tentu ke depan saya akan terus berjuang
memajukan bangsa dan negara,” tegas Sumarjati. Alhasil, Sumarjati berharap agar ang gota legislatif periode mendatang dapat menjalankan tugas dan fungsi serta amanah rakyat yang diembannya de ngan baik. Di sisi lain, dengan segala kemampuan, dan pengalaman yang di miliki Sumarjati bak seorang “bintang”, diharapkan “bintang” itu akan terus bersinar di luar gedung parlemen. Dan sebaliknya harapan seluruh masyara kat Indonesia, agar di masa mendatang muncul “bintang-bintang” lainnya yang dapat menyinari Gedung Parlemen ini le wat karya dan bhaktinya kepada bangsa Indonesia. (Ayu)
Ahmad Yani
BERSYUKUR TIDAK TERPILIH LAGI SEBAGAI ANGGOTA DPR Bahkan pada pemilu tahun 1971 Ah mad Yani kecil yang masih berumur 9 ta hun diajak oleh ayahnya. Rumahnya pun dijadikan Posko Persaudaraan Muslimin Indonesia (Permusi), hingga akhirnya bergabung ke Partai Persatuan Pemba ngunan (PPP).
Pernyataan mengejutkan diutarakan salah satu ‘Bintang Senayan” Ahmad Yani dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR-RI. “Saya bersyukur tidak ter pilih lagi. Alhamdulillah saya tidak ter pilih lagi karena saya tidak mau mengi kuti tawaran-tawaran money politic itu,” ungkap Yani, panggilan akrab vokalis DPR kepada Perlementaria. Lebih jauh diungkapkan, dirinya tidak ingin masuk ke DPR dengan mengha lalkan segala cara. Apalagi dirinya dari partai Islam yaitu PPP. “Saya ditawarkan sejak awal dengan transaksi beli suara. Itu yang saya tolak, bahkan saya lapor kan ke polisi, akibatnya mereka dendam dan mereka buang suara saya,” katanya. Menurutnya, kalau berfikir pragmatis untuk apa kampanye, ikuti saja kemauan mereka. Harga yang ditawarkan murah, 1 suara dengan harga Rp.30.000 saja. “Jadi kalau butuh suara 200 ribu maka hanya membutuhkan tidak sampai 1 mil yar. Tapi bagaimana saya masuk ke DPR dengan cara-cara yang bertentangan dengan hati saya. Cara-cara yang tidak hak dan bathil. “Saya lebih bangga tidak terpilih tapi saya punya harga diri dan punya martabat,” kilah anggota Dewan
42
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
yang sering dijuluki Koboy Senayan ini. Mengisahkan perjalanannya hingga masuk ke Senayan, cukup panjang dan berliku. Sejak dari kecil Ahmad Yani didi dik dari keluarga salah satu pendiri Mu hammadiayah di Palembang. Menurut penjelasannya Muhammadiyah pertama berdiri di kampung halamannya di desa Ulak Paceh Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sehingga sejak kecil dia terbiasa dengan hal-hal yang bersifat politik.
Sewaktu Sekolah Menengah Tingkat Atas, dia sudah terbiasa ikut kampanye karena keluarganya merupakan bagian dari keluarga besar PPP di Palembang. Ia melanjutkan pendidikan kuliah di Ja karta, dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). “Saya merintis karir politik di HMI dari jenjang Pengurus Komisariat, Pengurus Cabang, hingga Pengurus Be sar HMI dan ikut pertarungan politik ter kait masalah azas tunggal. Karena pada rezim orde baru memaksakan azas tung gal, saya termasuk orang yang menolak. Bukan menolak Pancasilanya tapi meno lak penerapan tunggalnya itu,” katanya. Baru menjelang 2007, pasca Muk tamar PPP di Ancol, dia diminta untuk ikut masuk bergabung di PPP kemudian dipercaya sebagai pengurus kemudian ditunjuk sebagai ketua lembaga bantuan Hukum DPP PPP. Kemudian alhamdulil lah pada pemilu tahun 2009 dipercaya
oleh rakyat untuk menjadi anggota DPR walaupun jalannya berliku. “Saya dizo limi terus, karena banyak orang yang tidak suka dengan saya. Tetapi alhamdu lillah MK pada waktu itu mengabulkan permohonan saya. saya terpilih kemudi an mulailah aktif di DPR RI,” ungkapnya. Ketika baru masuk di DPR RI, Ahmad Yani diberikan kesempatan untuk me milih, karena berlatar belakang hukum dia memilih untuk bertugas di Komisi III bidang perundang-undangan dan hukum termasuk keinginannya untuk memper baiki tatanan peraturan perundangundangan. Kemudian karena dia lihat banyak produk perundang-undangan yang bermasalah, dan DPR lambat mela hirkan UU maka masuk menjadi anggota Badan Legislatif (Baleg). Sejak menjabat sebagai Anggota DPR RI Ahmad Yani mengetahui banyak pro blem-problem yang tidak sesederhana yang dapat dibayangkan ketika dirinya belum masuk ke DPR. “Saya akhirnya di DPR tidak tahu kenapa orang banyak me nyebut saya Coboy Senayan. Buat saya satu-satunya amanah yang harus saya jalankan yaitu memperjuangkan kepen tingan rakyat, walaupun pada yang wak tu bersamaan kadangkala bertentangan dengan sikap partai,” katanya. Itu dilaku kan seperti pada awal menangani kasus Century, kasus pajak dan lainnya. Amar Ma’ruf Kembali ditegaskannya bahwa dirinya kadang-kadang berseberangan dengan sikap partai, maka kata orang selalu mbalelo terhadap sikap-sikap partai. Menurut Ahmad Yani, dirinya tidak mbalelo terhadap sikap partai karena prinsip partai yang dia pahami di PPP yaitu 6 prinsip pokok yang salah satu diantaranya amar ma’ruf nahi munkar. “Menurut saya sepanjang kebijakan pemerintah itu keliru saya dobrak,” kata Ahmad Yani dengan menambahkan makanya ikut aktif menggulirkan usul inisiatif pembentukan Timwas Century. Selama berkecimpung pada Badan Legislasi, menurutnya ada problem, sebagaimana yang telah ditulis dalam bukunya “Pasang Surut Badan Legis lasi”, maka kendala pembuatan UU di
DPR itu tidak hanya di DPR, tetapi juga ada di pemerintah. Karena walaupun kewenangan mutlak ada di DPR sesuai pasal 20 Ayat (1) tapi di Ayat (2) UUD 45, pembahasannya bersama-sama peme rintah sehingga kalau Pemerintah tidak mau maka tidak akan jalan. “Seharusnya ada usul inisiasi lagi untuk mengaman demen UUD dimana pembuat UU adalah DPR, sedangkan Pemerintah/ Presiden cukup memberikan hak veto kalau tidak setuju, seperti di Amerika,” katanya.
Selama berkecimpung pada Badan Legislasi, menurutnya ada problem, sebagaimana yang telah ditulis dalam bukunya “Pasang Surut Badan Legislasi”, maka kendala pembuatan UU di DPR itu tidak hanya di DPR, tetapi juga ada di pemerintah. Karena walaupun kewenangan mutlak ada di DPR sesuai pasal 20 Ayat (1) tapi di Ayat (2) UUD 45, pembahasannya bersama-sama pemerintah sehingga kalau Pemerintah tidak mau maka tidak akan jalan. Sebagai contoh, ketika dirinya seba gai Wakil Ketua Pansus RUU tentang MD3. Dia ingin mendisain parlemen be bas korupsi, bagus, responsif, dan meng hasilkan kinerja yang baik. Dia melihat bahwa tugas pokok parlemen adalah legislasi, sehingga kewenangan mutlak DPR adalah legislasi ditambah fungsi pengawasan dan budgeting serta fungsi representasi. Akan tetapi patut disa yangkan ide besar itu tidak juga disam but oleh pemerintah. “Kenapa masyarakat Indonesia antipa ti terhadap DPR bahkan dinilai sebagai terkorup. Apa iya, menurut saya tidak. DPR tidak seburuk yang diungkapkan itu. Ternyata kita lihat sumber masalah, potensi yang diduga hampir rata-rata yang tersangkut masalah adalah mereka yang berhubungan dengan anggaran,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Yani, kenapa ti dak diubah. Jika itu pokok persoalannya maka kita anggap Banggar harus diubah dan Banggar itu tidak perlu permanen tetapi bersifat adhoc. “Sesuatu yang permanen biasa menimbulkan potensi apalagi itu berhubungan anggaran. Akan tetapi anehnya sungguh diluar dugaan saya, Kementerian Keuangan malah mempertahankan Banggar bersifat per manen,” keluhnya. Kata Ahmad Yani, Badan Legislasi harus memiliki supporting system yang kuat dan harus ada disain legislasi yang memiliki perangkat badan keahlian khu sus. Sekarang ini badan legislasi kurang memadai, jadi wajar saja target program legislasi nasional (prolegnas) belum ter penuhi. dan itu menurutnya masih ma nusiawi karena keterbatasan supporting system. Dia mempertanyakan, apakah betul Pemilihan Kepala Daerah (Plikada) de ngan pemilihan secara langsung ini membawa kesejahteraan kepada rak yat dan pembangunan semakin baik ? Menurutnya Pilkada langsung ini ba nyak mengantarkan kepala daerah ini ke penjara karena biaya yang dikeluarkan untuk menjadi kepala derah tersebut terlalu tinggi. “Masa mau menjadi Bupati saja ratus an milyar, kalau begitu dari mana uang itu akan dikembalikan, pasti korupsi,” ungkapnya. Karena sikapnya itu, dirinya dimusuhi banyak kepala daerah dengan berbagai macam untuk mendiskualifikasinya. “Saya yakin betul hampir seluruhnya kepala daerah bermasalah,” katanya, Karena biaya politiknya terlalu tinggi, orang telah mengeluarkan biaya tinggi mau tidak mau dia harus berusaha untuk mengembalikan. Hal ini yang harus dievaluasi dan pe nataan ulang. “Saya setuju usulan SBY, pemilihan kepala daerah kembali kepada DPRD. Biaya lebih ringan. Sekarang bi aya yang dikeluarkan untuk Pilkada oleh negara dan APBD cukup besar,” kata Yani menambahkan. (as)
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
43
Gde Pasek Suardika
SECERCAH HARAPAN INDONESIA BARU Pesta Demokrasi Pemilu Legislatif baru saja usai. Anggota DPR RI sudah ditetapkan KPU selaku penyelenggara Pemilu. Kini kepada anggota Dewan yang terhormat harapan bertumpu di bi dang Legislatif, Anggaran maupun Pen gawasan.
Menurutnya, lebih dari separuh angota DPR merupakan muka baru, bahkan dari 148 anggota DPR dari Partai Demokrat hanya 37 anggota DPR yang incumben. “Saya berpesan agar fungsi anggota DPR harus dipahami dulu membuat UU, mem bahas anggaran dan fungsi pengawasan,
Kita lihat memang ada secercah hara pan, tetapi terbersit pula kekhawatiran. Begitulah ketika kita melihat komposisi wakil rakyat terpilih yang bakal duduk di gedung parlemen lima tahun ke depan. Harapan tentu saja berkecamuk karena lebih dari separuh anggota DPR periode mendatang diisi muka-muka baru. Di tengah profil dan prestasi yang di tunjukkan DPR selama ini yang diper sepsikan publik kurang elok, kehadiran mereka sangat diharapkan mampu mem bawa perubahan. Mereka, para debutan, itulah yang kita andalkan sebagai agen perubahan untuk memutus hegemoni yang mungkin masih akan memperta hankan tabiat mereka. Harapan juga meninggi karena dari 56,6% wajah baru itu, sebagian besar berasal dari kalangan pengusaha. Kita layak untuk berasumsi bahwa dengan latar belakang itu mereka ialah orang-orang yang punya cukup ke mampuan ekonomi. “Pasti kita berharap lebih baik karena dipilih oleh masyarakat namun sayang nya ada rekan kinerja DPR yang bagus tidak terpilih lagi tetapi sebagian masih ada juga,” kata Anggota DPR dari Partai Demokrat Gde Pasek Suardika kepada Parlementaria.
2014 sangat lemah di bidang legislasi. Pasalnya, target tinggi namun yang dis elesaikan sedikit. “Persoalan bisa juga di tingkat Pemerintah yang lamban mema sukkan draft ke DPR, selain itu panjang nya perdebatan dimana zaman Orba dulu serba yes sekarang tidak seperti itu,” pa parnya. Kenapa fungsi pengawasan lebih be sar, lanjut Pasek, ketika APBN di sah kan tentunya fungsi pengawasan lebih dirasakan karena memang menyentuh problem masyarakat kecil. Sementara, saat UU disahkan, rakyat tidak langsung bisa merasakan, karena memang harus menunggu PP dan peraturan teknisnya. “Jadi kalau pengawasan itu bila masyara kat dibantu maka dampaknya langsung dirasakan oleh mereka. Hal itu berdam pak kepada electoral, jadi kalau rajin dibantu maka elektoral akan kuat,” ka tanya.
siapkan diri dulu sehingga saat masuk tidak kesulitan beradaptasi,” ujarnya Dia mengatakan, kadangkala saat berdiskusi dalam rapat panjang cukup membosankan dan membuat kita tidak betah. “Bayangkan duduk satu jam ke mudian pergi lagi, jadi tidak fokus apa lagi saat membahas UU. Pokoknya kita saat membahas UU intinya adalah bela jar lagi, hampir semua di UU manapun mau tidak mau kita punya referensi yang kuat terhadap UU yang akan dibahas termasuk juga konstituen kita sehingga masuk norma-norma kita,” katanya. Dia menambahkan, periode DPR 2009-
Dia menambahkan, seharusnya legis lasi itu sama maksimalnya dibandingkan dengan fungsi pengawasan. “Penga wasan meningkat saat ini, dimana se harusnya legislasi itu merupakan dasar untuk memudahkan pengawasan juga,” jelasnya. Dia mengharapkan ke depan akan le bih banyak orang berdiskusi, berdebat dan berdialog dalam memperjuang kan kepentingan rakyat dibandingkan mengejar jabatan empuk lainnya. “Me mang cukup memprihatinkan sekali apa lagi saat membahas UU, itu saja terlihat siapa saja yang benar serius dan meng khawatirkan sekali,” ujarnya. (si)
Achmad Rubaei
KENANGAN BERKESAN, IKUT PERJUANGKAN TEKAN BPIH Salah satu kenangan yang berkesan bagi anggota DPR Achmad Rubaei se lama bertugas di Komisi VIII adalah ikut
44
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
menekan atau memberikan pressure ke pada Kementerian Agama supaya ong kos naik haji tidak selalu naik. Kompo
nen biaya haji yang sebelumnya dikenal den gan Ongkos Naik Haji (ONH) para digmanya selalu naik. Kini dengan is
cita masuk DPR dengan idealisme yang tinggi. “Tidak hanya bisa memperjuang kan konstituennya, tetapi untuk mem perjuangkan rakyat dan bangsa Indone sia, supaya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tidak terbebani dengan hutang,” katanya. Karena itu keinginannya mendesain ulang pembangunan dengan membiayai tanpa berhutang, sebab APBN kita sela ma ini selalu ditutup dengan defisit. “Ke tika menjadi pejabat bisa saja itu enak dirasakan, tetapi beban hutang yang banyak pasti memberatkan anak cucu kita ke depannya. Idealisme saya seperti itu,” tukasnya. tilah Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) memiliki paradigma yang ber beda sehingga biaya haji bisa ditekan Politisi PAN yang duduk di Komisi VIII (bidang agama dan sosial) ini mengakui selama mengabdikan dirinya di Senayan, dirinya tidak terlalu banyak berprestasi. Namun yang diperjuangkan dan dira sakan amat berkesan adalah mengkritisi belanja yang diajukan oleh pemerintah tentang komponen-komponen biaya haji. Waktu itu kata Rubaei, biaya haji ber kisar 20- 25 juta. Karena itu pertama dia mengusulkan untuk mengurangi jumlah hari, tidak usah 45 hari misalnya, kenapa tidak 19 hari saja. Diakui memang ada kesulitan secara teknis karena soal flight pada umumnya. “Tetapi tetap terus saya kritisi dan Alhamdulillah bisa ditekan, rata-rata biaya haji berkisar 30 juta Ru piah,” ungkapnya. Menurut Rubaei, biaya haji bisa di tekan sehingga 30 juta atau 35 juta kare na berubah-ubah sesuai dengan apre siasi nilai tukar rupiah ke dolar. Selain itu, karena biaya haji memiliki dua sum ber yaitu direct cost- BPIH yang ditarik dari jamaah, dan kemudian yang tidak berangkat disimpan, di situ ada bunga atau manfaatnya yang disebut indirect cost. Melalui pemanfaatan indirect cost sesungguhnya biaya haji bisa ditekan. Penggunaan indirect cost sedemikian efisien sehingga manfaatnya langsung kepada jamaah. Sebelumnya ia mengisahkan, bercita-
Karena itu keinginannya mendesain ulang pembangunan dengan membiayai tanpa berhutang, sebab APBN kita selama ini selalu ditutup dengan defisit. “Ketika menjadi pejabat bisa saja itu enak dirasakan, tetapi beban hutang yang banyak pasti memberatkan anak cucu kita ke depannya. Idealisme saya seperti itu, Memang ketentuan UU mengizinkan defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3% , namun hutang yang terus menerus itu berakumulasi sehingga jumlahnya se makin banyak dan beban negara makin berat. Namun perjuangan menekan de fisit itu rupanya belum terwujud karena memerlukan kekuatan politik yang sama pandangannya. “Kita harus memperbanyak sumber pendapatan sehingga dapat mengu rangi hutang. Hal itu dapat dengan cara efisiensi. Termasuk eksplorasi sumber daya alam sehingga dengan demikian kita mempunyai sumber dana yang men cukupi,” tegasnya. Politisi PAN dari Dapil Jatim ini sem pat bertugas di Komisi III yang membi dangi masalah hukum. Di Komisi ini dia ikut mendorong, memperkuat lembagalembaga penegak hukum, seperti polisi,
jaksa dan hakim serta KPK. Seharusnya sambung Rubaei, kita bersyukur bahwa Indonesia memiliki KPK karena dengan adanya institusi itu supremasi hukum di Indonesia bisa ditegakkan. “Kalau dulu sebelum ada KPK, tidak pernah anggota DPR diobokobok, karena itu KPK menunjukkan betul kepada kita tentang asas hukum equality before the law (kedudukan yang sama di depan hukum),” katanya. Belum pernah terbayang dulu sebelum ada KPK, ketika dibentuk KPK ternyata korupsi bisa dilakukan oleh banyak lem baga negara yang menjadi pusat aku mulasi kekuasaan yang kemudian ter jadi penyalahgunaan wewenang. Belum pernah dalam sejarah dulu ketika belum ada KPK, Menteri misalnya diadili kare na korupsi. Namun kini, siapapun yang melakukan penyelewengan, pasti akan diproses secara hukum. Bersama anggota Komisi III lainnya, dia juga mendorong dan memperjuang kan remunerasi baik hakim maupun jak sa. Aparat penegak hukum itu tidak bisa dituntut untuk kerja dengan baik, semen tara beban financial begitu tinggi, artinya perlu tambahan dari aspek kesejahtera an. Menurutnya DPR wajib memperha tikan mereka, sehingga bisa memiliki tingkat kualitas pelayanan yang tinggi. “Sekalipun remunerasi yang diberikan oleh negara belum memuaskan, tetapi itu adalah salah bentuk kepedulian DPR dan DPR bisa menagih perbaikan kinerja mereka,” paparnya. Sayang, anggota Dewan yang cukup vokal ini tidak berhasil kembali ke Sena yan. Siapa yang bisa menguasai tahapantahapan pemilu yang dinilai banyak ke curangan itu , dia yang menang. “Saya termasuk yang kalah karena tidak bisa membiayai dan tidak bisa memegang kursi politik itu,” candanya menanggapi adanya kegiatan money politic pada pe milu tahun 2014. “Money Politic itu se perti udara,” Politisi Partai Amanat Nasional PAN ini tidak tertarik seperti itu, karena dirinya tidak berminat untuk mendapatkan po sisi di mana tempatnya akan bertugas memperjuangkan suara rakyat dengan cara membeli kursi. (as)
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
45
Erik Satrya Wardhana
FUNGSI DPR HARUS DIREVITALISASI Erik mengaku tidak pesimis. Ia per caya suatu saat masyarakat kita akan masuk dalam pola yang seperti itu. Ma syarakat semakin cerdas dan ekonomi makin membaik sehingga money politic sudah tidak berlaku lagi, sehingga ma syarakat sudah resisten terhadap hal itu.
Menjadi seorang legislator itu diha dapkan pada sebuah pilihan, mau bekerja sungguh-sungguh atau bekerja dengan tidak sungguh-sungguh. Jika bekerja dengan sungguh-sungguh, waktu 24 jam itu tidak cukup. DPR memberikan ruang bagi setiap anggotanya untuk memilih, apapun pili hannya bisa saja, tergantung dari ang gotanya masing-masing. Jika semua anggota dalam satu komi si bekerja dengan sungguh-sungguh pun, belum tentu seluruh permasala han dalam lingkup komisi tersebut bisa terselesaikan semua. Titik ekstrimnya, kalaupun semua anggota dalam satu komisi tidak bekerja atau hanya melaksanakan rutinitas, mi salnya hanya melaksanakan tugas leg islasi membentuk Undang-Undang saja, tanpa melakukan fungsi pengawasan, pemerintahan tetap berjalan. Tapi bukan berarti kemudian DPR tidak diperlukan. Seorang anggota legislasi mau bekerja atau tidak bekerjapun bisa tidak ada ma salah. Bahkan, ada anggota DPR yang tidak pernah masuk atau jarang bekerja. Tapi itulah uniknya DPR. Kesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana kepada Parlementaria. Namun Erik menyayangkan yang ter eksp ose di luar itu hanya cerita-cerita jelek saja. Mungkin karena rumus beri tanya seperti itu, kata Erik, Bad News is Good News. Dirinya mengaku pernah belajar jur nalistik, bahwa berita adalah anjing menggigit anjing, jika anjing menggigit orang bukan berita. Berita baik bukan berita, berita buruk baru berita. “Doktrin itu mungkin yang memang salah kali ya, sehingga yang terekspose di luar hanya berita-berita jelek. Saya kira kalau dulu doktrinnya berita yang
46
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
“Saya percaya insyaallah satu atau dua periode ke depan akan membaik sehing ga merit sistem dalam mekanisme de mokrasi itu juga bisa terjadi,” tegasnya.
baik-baik itu berita, orang akan berlom ba-lomba memberitakan hal yang baikbaik,” ujarnya. Menurutnya, apa yang dikerjakan tidak berbanding lurus dengan apresiasi, ber beda dengan bekerja di pemerintahan atau swasta. Jika kita bekerja baik atau dengan prestasi baik akan mendapatkan apresiasi kemudian ada penghargaan, ada peningkatan dan lain sebagainya, tapi di DPR tidak begitu. Ada politisi yang bekerja serius 24 jam dengan prestasi yang bagus tapi malah diapresiasi secara negatif oleh partainya atau bahkan oleh masyarakat. “Banyak anggota DPR yang baik-baik saya kira yang kualitasnya bagus-bagus yang tidak terpilih di pemilu berikutnya. Padahal kalau masyarakat atau kita mau punya anggota DPR yang baik, sebetul nya bisa melalui merit sistem dengan cara demokrasi,” jelas politisi dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura). Merit sistem dalam mekanisme de mokrasi adalah media membantu mere kam jejak dan prestasi dari anggota legis latif yang disampaikan ke publik. Publik kemudian mengapresiasi, jika prestasinya bagus diapresiasi secara positif kemudian lima tahun bisa dipilih lagi. Jika presta sinya negatif tidak dipilih lagi. Tapi hal itu menurutnya tidak terjadi.
Untuk kemajuan DPR kedepan, Erik menyarankan harus ada revitalisasi fung si DPR sebagai fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Terutama fungsi legislasi dan fungsi anggaran yang dilembagakan dalam Badan Anggaran dan Badan Legislasi, menurutnya sesuatu hal yang mubajir. Tidak perlu ada lagi Badan Anggaran dan Badan Legislasi, cukup ad hoc saja. Dan Fungsi DPR yang berada di garis terdepan adalah produksi dari fungsi pengawasan mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI. Jika perlu, jumlah Komisi diperbanyak dan jumlah anggo tanya sedikit. “Tapi nanti akan ada persoalan soal keterwakilan, misalnya fraksi yang jum lah anggotanya kecil sep erti Hanura,” tukasnya sambil tertawa. Tapi intinya, tegas Erik, harus ada penajaman kegiatan atau fungsi masingmasing komisi DPR. Selain itu yang ha rus betul-betul direvitalisasi adalah me kanisme tenaga ahli untuk perorangan anggota maupun untuk Komisi. Dimana perekrutannya kalau perlu diserahkan saja kepada lembaga yang lebih kompeten. Daripada diserahkan kepada masing-masing anggota yang ak hirnya ada kompromi-kompromi politik yang secara langsung mereduksi kom petensinya itu. Karena hal itu, menurut nya termasuk yang membuat fungsi DPR tidak bekerja secara efektif.
Mungkin seharusnya kita semua patut berterima kasih kepada anggota legisla tif dari daerah pemilihan Jabar III, karena berkat usahanya berhasil menggagal kan kontrak kerja yang akan merugikan keuangan negara sebesar Rp 15 Triliun, bahkan media pun tidak banyak yang mengekspose masalah ini. Namun Erik tidak mengharapkan pu jian ataupun penghargaan. Dirinya ber syukur atas usahanya itu, pemerintah langsung membatalkan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurutnya kepada Parlementaria, hal itu merupakan salah satu pengalaman yang sangat menarik untuk dikenang selama dirinya menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014. Diceritakan Erik, waktu itu ada kebi jakan pemerintah terhadap Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) yang berpotensi merugikan keuangan negara
sampai dengan Rp 15 Triliun. Rp 1,5 Tril iun/pertahun kontrak selama 10 tahun total mencapai Rp 15 Triliun. Setelah mendapatkan data, ia men coba mengangkat kasus ini di media cetak dan online, dan tentunya juga di DPR sendiri. Untuk memanggil pemerin tah dan Pertamina, kata Erik, tidak mu dah karena domainnya bukan di Komisi VI DPR RI walaupun Pertamina sebagai korporasi di komisi VI. Ini domainnya Komisi VII. Namun hasil upayanya tersebut ti dak memuaskan, jelas politisi yang pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini. Kemudian ia mencoba mengangkatnya di forum Jakarta Lawyers Club (JLC) TV One. Di JLC ia terlibat perdebatan dengan Sutan Bhatoegana dan Rudy Rubiandini. Karena data yang dimilikinya, Sutan Bhatoegana dan Rudy Rubiandini tidak bisa bicara. Esoknya Menko Perekonomian Hatta Radjasa
membatalkan kebijakan pemerintah mengenai hal tersebut. Terselamatkan lah uang negara Rp 15 Triliun. Kalau itu terjadi kontraknya Rp 15 Triliun, dan Per tamina yang rugi. “Saya kasak-kusuk dimana secara kebetulan Fuad Bawazier waktu itu menyarankan untuk diangkat di JLC. Ia memperkenalkan saya dengan Karni Il yas, dan Karni Ilyas Ok. Malamnya mun cul di JLC langsung esok harinya Menko Perekonomian membatalkan kebijakan mengenai TPPI tersebut,” paparnya. “Tidak banyak yang ekspose mengenai hal ini, namun bagi saya hal itu bukan untuk mendapatkan pujian, kalau kata orang sunda bukan untuk pupujien. Begitu kebijakan sudah berubah ya sudah,” tam bahnya merendah. Tapi hal itu, ujar Ketua DPP Partai Ha nura, sesuatu yang tidak akan dilupakan, karena begitu cepat prosesnya. (sc)
Indra
BICARA DENGAN HATI Dari 560 anggota DPR periode 20092014 yang akan mengakhiri tugasnya akhir September 2014 mendatang ada sejumlah anggota yang bicara vokal memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal itu paling tidak tercermin dalam rapat-rapat DPR terutama di Komisi atau Pansus maupun wawancara dengan me dia massa. Dari sejumlah anggota tersebut, adalah anggota DPR Indra dari FPKS yang sering dijadikan nara sumber baik media cetak maupun elektronik. Apa dan bagaimana kiatnya, politisi muda ini mengutarakan bahwa yang menyebabkan dirinya diang gap vokal atau vokalis, itu lebih karena bicara dengan hati. “Ketika ada kesengsaraan masyarakat itu harus saya sampaikan. Ketika ada kong-kalikong yang bisa merugikan negara kita harus bisa mengkritisi itu. Saya tidak peduli siapa yang diuntung kan atau siapa yang harus kita kritisi, bagi saya adalah wakil rakyat, digaji oleh rakyat. Kemudian saya harus berjuang
sejauh yang saya mampu dan seoptimal mungkin,” kata Indra saat berbincang mengenai kesan-kesan selama mengabdi sebagai wakil rakyat di Senayan, Jakarta. Berbekal idealisme yang dimilikinya, sebagai anggota DPR ketika ada masalah di masyarakat, bisa membantu menun taskannya. Ketika ada kesewenangwenangan, kezhaliman, kita bisa meng hentikan kezhaliman itu. Ketika ada buruh bermasalah, datang dan minta advokasi, bisa kita selesaikan. Walaupun sekarang sudah akhir masa jabatan, ketika ada agenda dari DPR se mangat idealisme yang dimiliki itulah yang menjadi tenaga sehingga tetap bisa hadir. Idealisme yang dimiliki itu pulalah yang menjadi tenaga sehingga dia di anggap sebagai vokal. Semangat ide alisme yang dimiliki dalam perspektif jabatan sebagai amanah yang akan di pertanggung jawabkan di akhirat, itulah yang menyebabkan siapapun yang meru
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
47
gikan negara akan dikritisi dan akan di hambat dengan kewenangan dimilikinya. Meski demikian, lanjut Indra, ternyata selama bergelut sekian lama di DPR, mewujudkan idealisme itu tidak mu dah itu. Pasalnya ada mekanisme dan prosedural dan tidak bisa berdiri sendiri. “Sevokal apapun kita, sekuat apapun argumentasi kita, sepenuh hati apapun kita berjuang, tapi kalau ternyata dari 560 orang itu tidak punya semangat yang sama, maka sangat sulit menggol kan perjuangan kita,” tegasnya. DPR ini policynya bersama, tidak bisa berdiri sediri. Misalnya bicara di Komisi dan menginginkan ada perusahaan ditin dak karena melakukan pelanggaran, ti dak bisa seorang Indra walupun sudah mengeluarkan argumen yang kuat, seka lipun sudah dengan dalil, pasal per pasal sudah diajukan, semangat heroikme saya hadirkan, tapi ketika yang lain tidak me nyetujui, maka tidak bisa juga. “Maka antara harapan idealisme de ngan apa yang saya dapatkan, ternyata belum semua bisa saya jalankan karena ada batasan batasan. Dengan revisi Un dang-Undang MD3, karena ada pengua tan meskipun tidak seideal yang semes tinya ada penguatan disitu,” ujarnya lagi. Lalu bagaimana kriteria wakil rakyat yang sebenarnya, Indra menjelaskan sebagai anggota DPR maka harus mau memperjuangkan suara hati rakyat, ber juang bukan untuk kepentingan kelom pok, golongan atau untuk memperkaya diri sendiri. Karena itu dirinya berharap mudah mudahan DPR ke depan bisa memberi kan jawaban yang lebih konkrit dengan penguatan, karena di Undang-Undang MD3 baru ada hal-hal yang spesifik untuk penguatan Kelembagaan, Komisi, Badan dan juga penguatan anggota DPR-nya. “Sebenarnya kalau nanti mereka bisa menjalankan tugas sebagaimana mes tinya, ini punya peluang besar untuk menjawab kerisauan masyarakat,” tutur Indra dengan menambahkan bahwa se lama menjadi anggota DPR tidak layak dikatakan sebagai orang vokal. “Saya merasakan belum banyak yang bisa saya berikan dari perspektif idealisme yang
48
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
saya punya”. Dengan lantang anggota dewan ini menyoroti masalah tenaga kerja outsourching. “Jelas ini melanggar hukum, jelas ini menyimpang, jelas ini me nyengsarakan rakyat, tapi apa, endingnya kita hanya bisa menghujat, kita hanya bisa mengecam, tapi eksekusinya tetap,” tukasnya. Secara pribadi, tambah Indra, sudah lama meminta interpelasi, karena menu rutnya ada penyimpangan yang nya ta, ada ketidak komitmenan yang jelas dari Kementerian BUMN. Tapi siapalah seorang Indra sendirian, butuh duku ngan 560 orang. “Inilah yang membuat saya berpikir, tenyata dalam berjuang di DPR tidak bisa dilakukan sendiri”. Kenangan Manis Tetapi Indra mengakui, setelah sekian tahun di DPR dia menemukan banyak hal manis dan merupakan sebuah keba hagian tersendiri ketika berhasil mem bantu orang. Ada orang miskin tidak punya kemampuan apa apa, akhirnya kita bisa advokasi sehingga bisa berobat tanpa biaya ke RSCM. Kemudian ada buruh yang t adi nya tidak punya harapan untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka, dengan kewenangan dimilikinya, dengan ja batan dimiliki, bisa turun langsung bantu mereka, akhirnya mereka bisa tersenyum dan mendapatkan haknya. Ada policy yang tadinya diduga bisa merugikan bangsa dan negara, dengan upaya dilakukan bersama kawan-kawan dikritisi dengan argumen yang kuat, ak hirnya bisa menyelamatkan kerugian negara dengan cara mencegah policy yang tidak berpihak itu. Atau hal-hal yang manis yang lain, se buah produk Undang-Undang yang akan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, ketika bisa membuat suatu rumusan yang menjegal rumusan yang merugikan masyarakat atau yang membuat rumus an yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu sebuah kebahagiaan yang berharga. “Posisi anggota DPR adalah posisi yang strategis yang bisa memberi kon
tribusi besar untuk bangsa negara dan masyarakat dan tentu ini hal hal yang sekian lama sekian tahun saya rasakan, sehingga saya tetap semangat hari per hari,” ujarnya.
Posisi anggota DPR adalah posisi yang strategis yang bisa memberi kontribusi besar untuk bangsa negara dan masyarakat dan tentu ini hal hal yang sekian lama sekian tahun saya rasakan, sehingga saya tetap semangat hari per hari,
Banyak anggota Dewan yang punya idealis, sehingga bisa menyampaikan kontrol yang efektif terhadap policy pemerintah. Tapi tentu idealisme itu ha rus ditularkan kepada anggota lain, se hingga akan lebih optimal. Kalau anggota DPR sepenuh hati menjalankan tugas, terlepas perdebatan adanya kelemahan dan keterbatasan ke wenangan, sebenarnya banyak hal bisa dilakukan. Anggota Timwas Century DPR ini me ngakui kasus Bank Century belum sele sai dalam artian masa tugasnya sampai tanggal 30 September tapi dalam pers pektif hasil, sebenarnya sudah banyak. Sudah beberapa orang menjadi ter sangka, itu kan bukan sekedar berdiri sendiri karena KPK. Selain itu sudah ada Tim Pemburuan Aset, sudah ada yang diselamatkan oleh negara. Itu menunjukkan bahwa bukan sekedar kemampuan Tim Pemburu Aset, tapi bagaimana Timwas Century DPR melakukan pengawasan sehingga mere ka melakukan langkah-langkah yang progresif juga. “Jadi ini sebuah rentetan yang berkait an satu sama lain. Progresifnya KPK dan menjadikan beberapa tersangka serta semakin terkuaknya pelaku pelaku uta ma, lagi lagi itu juga kontribusi besar dari Timwas yang terus konsisten me
ngawasi aparat penegak hukum. Begitu juga penyelematan asetnya,” jelas Indra. Meski diakui harapan kita semuanya langsung bisa tuntas, tapi ini lagi lagi ibarat menegakkan benang basah yang butuh kemauan bersama, political will pemerintah serta penegak hukum. “ Con toh dari penegak hukum dengan lambat nya menjadikan tersangka, sering mem buat Timwas DPR marah marah,” tutur dia. Walaupun sebenarnya belum 100%
menyelesaikan semua hal, sebenarnya Timwas mengharapkan selesai dan hakhak nasabah Antaboga bisa dijalankan. Begitu pula harapan Timwas DPR semua tersangka sudah jelas, sebab hingga sekarang kan posisinya masih dan kawan kawan (dkk). Akhirnya dia berharap mudah-mudah an setiap anggota DPR kedepan bekerja dengan hati. “ Ketika dia bekerja dengan hati dan memposisikan jabatan sebagai amanah yang akan dipertanggung ja
wabkan di dunia dan akhirat, saya ya kin semua anggota DPR bisa jadi vokal, semua anggota DPR bisa jadi bintang,” tandas Indra. Karena itu kalau sudah hadir da ri hati nurani dan memposisikan ja b a t a n ini am an ah y an g ak an di per tanggungjawabkan di dunia dan akh irat, mereka akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. (spy)
Ali Maschan Moesa
SAATNYA ANGGOTA DPR NEGARAWAN, BUKAN HANYA POLITISI jang, sehingga draft narasi awal dan tim akademisi serta tim ahli harus menyiap kan lebih dulu sebelum dibahas di DPR,” ujarnya.
Sekitar 70% lembaga penelitian me nganggap menjadi anggota DPR itu se bagai pekerjaan-bukan pemegang ama nah rakyat, karena itu sudah saatnya para anggota Dewan untuk bergerak meningkat menjadi negarawan bukan hanya politisi.
Kemudian, proses dengan pemerintah juga harus diperpendek. Dia mengingat kan DPR jangan mempermalukan diri sendiri , setahun mematok target menye lesaikan 75 RUU, tetapi hanya selesai 18 sampai 20 RUU.
Demikian penegasan salah satu voka lis DPR Ali Maschan Moesa mengomen tari pengalamannya sebagai anggota Dewan selama lima tahun terakhir. “Kalau politisi itu berprinsip siapa mendapatkan apa, maka kalau nega rawan lebih berpikir kebangsaan, komit mennya untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkap politisi dari Fraksi PKB ini. Komitmen anggota DPR ini yang pa ling lemah sehingga harus diingatkan ulang. Menurut Ali Maschan, kalau latar belakangnya orang kampus, aktivis ma syarakat, ormas, mereka masih enjoy menjadi anggota DPR. Namun yang berlatar belakang pe ngusaha, kata Ali Maschan kurang co cok. Fraksi-fraksi DPR yang anggotanya terdiri kalangan seperti itu harus me ngadakan penataran ulang. “Jadi yang pal ing menentukan itu adalah komit men sebenarnya,” tegasnya. Saatnya ditanya mengenai sikap vo
kalnya, anggota Badan Kehormatan (BK) DPR ini mengaku mengalir saja. “Sejak awal saya kan gitu. Kalau ditanya ya menjawab. Akhir-akhir ini mungkin di antara 560 teman-teman DPR saya jadi salah satu sumber berita, adalah sesuatu yang biasa,” akunya merendah. Menurutnya, dirinya orang kampus sehingga punya pendapat. “Kuncinya, kalau saya katakan A ya A, kalau saya katakan B ya B. Kalau itu untuk kepen tingan rakyat, ya tidak usah berpikir yang macam-macam,” tambahnya. Pada kesempatan ini dia menyam paikan otokritik kepada Dewan dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU). “ Menurut saya pembahasan RUU itu tidak perlu proses yang terlalu pan
“Kalau kemampuannya merampung kan hanya 25 RUU jangan ditargetkan setahun 75 RUU, maksimal 50 atau 40 RUU saja. Jadi menurut saya proses ini terlalu panjang,” terang dia. Pemerintah sendiri menurut Ali Mas chan, harus memiliki sikap sama-sama, karena persoalannya pembahasan RUU dilakukan DPR bersama dengan peme rintah. Masyarakat harus tahu bahwa keputusannya saja yang di DPR, tetapi prosesnya bersama-sama dengan peme rintah. “Ini yang bikin lama sebenarnya,” kilahnya. Menurutnya, pola pembahasan itu memang harus dirancang ulang agar tidak terlalu panjang seperti sekarang. Beberapa UU berhasil diselesaikan dan tengah dalam proses pembahasan, di antaranya RUU Pengelolaan Keuangan Haji, RUU Jaminan Produk Halal dan RUU Perlindungan Anak. (spy,mp)
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
49
OPINI
Oleh: Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA*
Dalam perspektif Indonesia yang berbeda perkembangan sejarah politik dan demokrasi dengan Barat, fungsi perwakilan dapat dipisahkan pelaksanaannya dari ketiga fungsi parlemen yang sudah dikenal selama ini, yakni legislasi, budget (anggaran), dan pe ngawasan? Jawabannya, tentu tidak harus demikian. Sebab, dalam konteks politik dan demokrasi Indonesia, ketiga fungsi itu bisa bersifat saling melengkapi, mengingat dalam implementasi fungsi representasi harus pula terlaksana secara baik dan optimal fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebaliknya, jika harus terpisah implementasinya, belum tentu ia dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia, mengingat banyak pertanyaan atau persyaratan lainnya yang harus dijawab dan dipenuhi dan dijalankan, yakni apakah anggota DPRRI bersedia sepenuhnya dikontrol oleh konstituen mereka? Maukah me reka bersikap terbuka sepenuhnya kepada konstituen pemilih mereka? Maukah mereka membuka laporan pembayaran pajak mereka? Semua pertanyaan ini harus dapat dipahami dalam konteks implementasi demokrasi sepenuhnya, apalagi dalam situasi demokrasi yang sudah terkonsolidasikan (consolidated democracy). Jadi, karena itulah, fungsi representasi ini harus dimaknai dalam kebutuhan kontekstual Indonesia, sesuai dengan perkembangan yang dapat kita capai sejauh ini. Sebab, jika tidak, ia hanya tinggal konsep (yang bagus) belaka, tanpa bisa diterapkan secara konsisten. 50
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Secara akademik, Guil lermo O’Donnell (2004) menjelaskan demokrasi perwakilan selalu memiliki karaterikstik akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas publik semacam ini berlaku bagi para politisi yang mengklaim dirinya sebagai wakil rak yat. Akuntabilitas vertikal eksis di negara demokrasi yang minimal mempunyai mekanisme pemungutan suara secara luas. Karater lainnya adalah tersedianya peluang besar bagi partisipasi pu blik. Sedangkan Miriam Budiardjo (2000) mengaitkan representasi politik (political representation) itu dengan kemampuan dan kewajiban para anggota parlemen terpilih untuk bertindak atas nama rakyat. Hal ini menjadi penting untuk bisa mereduksi efek sistem pemilu perwakilan berimbang, sehingga para anggota parlemen terpilih tetap loyal kepada rakyat pemilih (konsti tuen) di dapil (konstituensi) mereka. Secara harfiah, demokrasi perwakilan (representative demo cracy) dimaknakan dengan rakyat yang memilih wakil mereka untuk membuat keputusan bagi mereka melalui rapat-rapat di parlemen. Sebagai konsekuensinya, demokrasi perwakilan dan fungsi representasi membutuhkan hadirnya akuntabilitas, sehingga para wakil rakyat harus memiliki akuntabilitas terhadap rakyat yang telah memilih di kons tituen mereka masing-masing. Sehingga, mereka harus mempertimbangkan berbagai opini publik yang ada yang berasal dari para konsti tuen pemilih mereka ketika mereka
membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Dengan kata lain, ketika mengambil keputusan mereka harus mengikuti harapan para kons tituen mereka. Namun, terlepas dari dapat atau tidaknya dipenuhinya syarat dari dan dijalankannya fungsi representasi ini, sejak pemilu pertama yang bebas dan demokratis di tahun 1955, parlemen Indonesia, sudah diberi nama sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini memperlihatkan telah dikedepankannya fungsi perwakilan (representasi) dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia sejak negara ini masih berusia muda. Bahkan, sesungguhnya, pemakaian terminologi fungsi perwakilan (re presentasi) ini telah dikenal jauh lebih awal, sebelum kemerdekaan negara ini diproklamasikan. Sebab, dalam dasar negara, Pancasila, Sila ke-4, disebutkan secara jelas, yakni
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya waratan perwakilan.” Konstituen dan Keterwakilan Hubungan konstituen dan ke terwakilan politik yang terjalin baik dapat dilihat dari dekat atau tidaknya wakil rakyat dengan rakyat pemilih mereka yang telah memberikan mandat. Dalam arena yang lebih nyata, hubungan ini dapat dilihat dari dapat atau tidaknya dijalankan apa yang disebut sebagai fungsi representasi anggota parlemen. Jelas saja, sebuah hubungan yang baik antara konstituen dan wakil mereka dalam sebuah kerangka keterwakilan politik dan fungsi representasi, akan tercermin dalam hubungan komunikasi yang terpelihara, terutama secara langsung. Dalam sistem politik Indonesia, implementasi fungsi representasi para anggota parlemen harus dapat dilihat dari pelaksanaan ketiga tugas pokok dan fungsi DPR di tiga bidang yang ada dan telah dikenal selama ini, secara simultan dan menyeluruh, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun dapat diasumsikan, jika ketiga fungsi parlemen tersebut telah dijalankan secara realistis dengan baik, maka dapat dikatakan fungsi representasi telah diimplementasikan secara komprehensif dan optimal demi memenuhi kepentingan konstituen. Demikian pula sebaliknya. Di negara demokrasi maju (advanced democracies) aplikasi fungsi representasi sudah semakin spesifik, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi parlemen yang sudah jamak dikenal itu tidak ada masalah lagi, dan sudah berjalan secara optimal. Sedangkan di negara demokrasi yang masih menghadapi masalah dengan konsolidasi demokratisnya (emerging democracies), fungsi representasi masih terus dipertanyakan eksistensi dan sejauh mana pelaksanaannya. Kita di Indonesia, dalam kenya taannya, masih harus terus men-
jawab pertanyaan dan tidak lepas dari kritik atas semakin lemah dan tidak produktifnya DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Terhadap UU yang sudah dihasilkan pun masih muncul dilema berupa digugatnya substansi yang sudah disahkan tersebut ke Mahkamah Konstitusi melalui proses judicial review, karena dinilai bertentangan dengan UU yang sudah dibuat dan tengah
hambat jalannya pemerintahan. Padahal, upaya yang jauh lebih agresif telah ditunjukkan para wakil rakyat anggota Kongres AS untuk tidak menerima proposal anggaran Presi den Obama dan Partai Demokrat. Sehingga, hal tersebut sempat telah menghentikan (shut down) jalannya pemerintahan, yang telah sangat berisiko dan implikasi buruk terhadap masa depan negara AS. Representasi Dipertanyakan
diberlakukan. Sinisme yang muncul terhadap UU yang dihasilkan DPR itu juga menjadi sinisme terhadap kinerja dan seperti pelecehan terhadap hasil kerja para wakil rakyat. Hal yang serupa juga muncul terhadap penilaian atas pelaksanaan fungsi anggaran (budget) dan fungsi pe ngawasan. Implementasi fungsi anggaran dinilai secara kritis sebagai kurang berpihak kepada rakyat banyak, dan hanya fokus pada kepentingan egoistik para anggota DPR, sep erti peningkatan gaji dan tunjangan kegiatan mereka, serta pengadaan tunjangan kegiatan baru, seperti tunjangan komunikasi. Sementara, pelaksanaan fungsi pengawasan tidak luput dari tudingan dan kritik yang muncul bahwa kegiatan anggota DPR untuk melakukan kontrol yang asertif terhadap pemerintah telah dinilai secara sumbang juga sebagai upaya meng-
Untuk Indonesia, pelaksanaan ketiga fungsi parlemen plus fungsi representasi masih menjadi pertanyaan, karena memang banyak hal mendasar yang harus dijawab dan sekaligus dibenahi, agar antara konsep dan praktek terlihat relevansinya. Masalah akuntabilitas para anggota DPR, misalnya, harus dapat ditingkatkan, sejalan dengan menguatnya peran mereka secara drastis pasca-1998. Sebab, masalah akuntabilitas terkait erat dan harus bersifat timbal-balik dari kian menguatnya kewenangan mereka, sebagai bukti dari tanggung jawab pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan mereka kepada tuntutan konstituen atau rakyat pemilih merek a. Itulah sebabnya, dalam hal-hal kecil pun, seperti pengeluaran dan belanja perjalanan mereka, termasuk untuk kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai dapil, para anggota DPR harus dapat menunjukkan tanggung jawab mereka yang besar. Hal ini dapat diperlihtakan dengan menyusun laporan kunker, sebagai bukti kunker dengan data-data pendukungnya, seperti bukti boarding pass, kwitansi pembayaran akomodasi, konsumsi dan sebagainya, yang semua dibuat atas nama anggota DPR yang bersangkutan. Bentuk pertanggungjawaban semestinya tidak dibuat atas nama pihak lain, termasuk Sekretariat Jenderal DPR, maupun atas nama staf dan keluarga anggota DPR. Belanja dan pembayaran pengeluaran nilainya harus ditunjukkan sesuai dengan fakta di lapangan, atau yang lazim disebut dalam sistem pertanggung-
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
51
OPINI
jawaban sebagai at cost. Sebagai wujud pertanggungjawaban, rakyat pemilih pada umumnya, dan di dapil khususnya, harus dapat mempunyai akses terhadap laporan kegiatan dan keuangan para wakilnya yang ada di DPR.
panja, pansus, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), dan paripurna. Mekanisme dengar pendapat (hearing) dengan rakyat juga harus diperluas dan diperbanyak, atau semakin dibuat partisipatif.
Secara menyeluruh, harus dapat dikatakan, bahwa segala kegiatan dan kinerja para wakil rakyat harus dapat diketahui rakyat pemilih nya. Bahkan, untuk pelaksanaan fungsi legislasi, misalnya, rakyat pemilih harus tahu apa masukan yang telah dikontribusikan oleh para wakil mereka dalam bentuk klausul pengaturan yang ada dalam RUU, dan bagaimana itu diperjuangkan sampai final hingga disahkan sebagai UU. Senada dengan itu, untuk pelaksanaan fungsi anggaran, rakyat pemilih harus tahu, apakah ada kontribusi yang telah diperbuat para wakil mereka di DPR terhadap upaya penurunan angka inflasi yang akan semakin membebani mereka. Juga untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan gaji PNS, Polri dan TNI, penurunan tarif transportasi, gas, listrik, air, dan lain-lain, serta peningkatan dukungan pemerintah bagi asuransi kesehatan, pendidikan, dan seba gainya.
Gedung parlemen (DPR) tidak boleh menjadi tempat sakral dan retreat (mengasingkan diri) para elit politik yang tidak boleh didatangi dan tersentuh rakyat kebanyakan, yang sesungguhnya juga merupakan pemilih. Tetapi, sebaliknya, Gedung DPR harus menjadi pusat atau arena pertunjukkan demokrasi sebagai the only game in town (Linz, Stepan, 1986). Rakyat atau konsti tuen bersama wakil-wakil mereka adalah aktor pertunjukan demokrasi tersebut, yang akan selalu mempresentasikan pertunjukan yang baik dan enak dinikmati bersama. Kare-
Dengan keterbukaan, rakyat pemilih akan dapat mengetahui dan mengontrol sejauh mana dan seberapa gigih para wakil mereka telah memperjuangkan aspirasi dan kepentingan konstituen mere ka. Sehingga, logis, hanya dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada rakyat yang adalah pemilih mereka untuk bisa terlibat dalam memberikan suara dan menentukan isi kebijakan yang dihasilkan di gedung parlemen (DPR), relasi konstituen dengan wakil rakyat, keterwakilan politik, dan fungsi representasi dapat terjalin dan terlihat dengan baik. Sebagai konsekuensi nya, gedung tempat para wakil rak yat bekerja harus dapat diakses oleh rakyat, apakah itu kantor pribadi di Gedung DPR, ruang-ruang rapat komisi, fraksi, dan tempat-tempat pembahasan RUU di tim perumus, 52
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Gedung parlemen (DPR) tidak boleh menjadi tempat sakral dan retreat (mengasingkan diri) para elit politik yang tidak boleh didatangi dan tersentuh rakyat kebanyakan, yang sesungguhnya juga merupakan pemilih. nanya, ruang-ruang rapat DPR perlu memiliki ruang tunggu yang memadai, bersahabat, dan nyaman buat publik, begitu pula para petugas rapat, humas, dan keamanannya. Informasi mengenai rapat dan lapor an hasil rapatnya harus pula dapat diakses seluas-luasnya oleh publik. Begitu pula, terhadap anggota DPR yang menghadiri rapat atau tidak dapat menghadirinya, yang (aktif) menyampaikan pendapat atau diam sama sekali (pasif), harus dapat diketahui para pemilih mereka yang datang menghadiri dengar pendapat di Gedung DPR. Gedung DPR tidak perlu dibuat mewah berlebihan, seperti hotel berbintang lima, karena justru nanti membuat segan atau dapat me ngurungkan niat masyarakat kelas
bawah dengan tingkat pendidikan rendah, untuk datang ke parlemen, untuk mau terlibat dalam pembuat an kebijakan nasional. Demikian pula, rapat-rapat yang semula harus dan dapat dilakukan di Gedung DPR tidak boleh dipindah ke tempat tertutup di ruang-ruang hotel dan tempat-tempat terpencil. Karena pembicaraan tentang nasib rakyat dan pembuatan kebijakan nasional harus bersifat transparan dan partisipatif. Sebab, selain cenderung melanggar aturan Tata Tertib DPR, rapat-rapat di hotel-hotel dan tempat-tempat terpencil akan dapat mencegah rakyat untuk datang, mengingat semua tempat itu bersifat restriktif (terbatas) bagi pengunjung luar, selain orang yang hendak menginap, serta tidak ramah bagi rakyat kecil. Secara lebih detil lagi, perlu diperhatikan dalam desain gedung parlemen di Indonesia, baik DPR maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, apakah tersedia ruang untuk menerima tamu dan ruang tunggu khusus untuk konstituen dari daerah, yang ingin mengunjungi para wakil mereka. Apakah gedung parlemen memiliki penerima tamu yang ramah dan siap membantu setiap saat? Adakah nomor-nomor telepon sekretariat dan kontak pribadi wakil rakyat yang dapat dihubungi oleh konstituen melalui sekretaris, ajudan, atau langsung (hotline)? Adakah pula kantor penghubung konstituen di kantor wakil rakyat (gedung parlemen), rumah kediaman pribadi atau dinas wakil rakyat, daerah pemilihan (dapil), ataupun kantor penghubung konstituen yang dapat dibangun khusus secara sukarela, tanpa membebani keuangan negara, di ibukota negara, tempat gedung parlemen berlokasi? Kantor semacam itu dilengkapi dengan petugas sekretariat, penerima tamu, pencatat masukan, laporan, dan keluhan dari rakyat pengunjung atau konstituen, selain alat telekomunikasi atau fasilitas telepon, serta dilengkapi ruang yang layak untuk para pengadu atau konstituen yang datang dari lokasi yang jauh. Yang penting juga adalah, kantor memiliki database
konstituen dan pencatatan secara apik masalah mereka dan perkembangan penyelesaiannya. Kondisi gedung parlemen dan sistem pendukung parlemen secara menyeluruh, serta mekanisme dan budaya kerja parlemen juga berpengaruh terhadap hubungan wakil rakyat dengan konstituen mereka, dan terlaksananya de ngan baik keterwakilan politik dan fungsi representasi. Sehingga, perlu dikemukakan kembali secara kritis, apakah gedung parlemen telah dibuat benar-benar terbuka bagi masyarakat, dan siap menyambut baik dan menampung rakyat yang mengadu. Kemudian, apakah mekanisme rapat-rapat kerjanya sudah dibuat terbuka dan dapat diakses oleh rakyat?
memberikan akses kepada rakyat pemilih untuk mengontrol perilaku dan kinerja mereka sebagai anggota parlemen. Sekali lagi, dalam pelaksanaan ketiga fungsi yang ada harus benar-benar memberikan akses kepada rakyat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat langsung. Selain itu, yang tidak kecil kontribusinya, adalah peran penting manajemen fraksi dalam mendukung terlaksananya dengan baik fungsi representasi. Patut diperhatikan, apakah sekretariat fraksi telah menyediakan daftar kehadiran anggota mereka dan presensi mereka dalam rapat-rapat DPR, serta me-
dak disampaikan? Belakangan muncul kontroversi dan debat yang mengemukakan bahwa fungsi representasi anggota DPRRI lemah. Pendapat ini semakin menyudutkan DPRRI dan citra para anggotanya. Ketiga fungsi DPR yang ada saja sudah mendapat sorotan serius dan dikritik hebat. Dengan tambahan kehadiran fungsi representasi secara terpisah dari ketiga fungsi DPR itu, fungsi representasi semakin tampak lemah (Sherlock, 2007). Karena, selama ini eksistensi fungsi representasi secara tersen diri tidak dikenal atau tampak asing sekali.
Komitmen Pascapemilu Kemudian pula, agar hubungan konstituen dan wakil rakyat terjalin baik dalam keterwakilan politik, dan fungsi representasi dapat dia plikasikan dengan baik, wakil rak yat harus dapat memegang teguh komitmen mereka setelah pemilu selesai dan mereka terpilih sebagai anggota DPR. Dalam tahap ini, kese diaan para wakil rakyat menerima dan melayani para konstituennya di gedung DPR, tempat tinggal mere ka, dan kantor-kantor perwakilan akan menentukan dan sekaligus membuktikan sejauh mana fungsi representasi telah mereka jalankan dengan konsisten. Selanjutnya, supaya fungsi representasi dapat berjalan dengan baik di parlemen, DPR harus mempunyai dan membuat indicators baseline, yang mengatur hal-hal seperti pembentukan dan pengaturan kerja anggota dalam fraksi, sistem pe ngawasan internal, prosedur pelaksanaan tugas legislasi, prosedur pelaksanaan tugas anggaran, prosedur tugas pengawasan, pemberian sanksi, dan lain-lain (Katharina dan Nainggolan, 2008). Semua hal di atas menyaratkan adanya (pembuat an) sebuah UU Keparlemenan dan Tata Tertib, serta Kode Etik, yang
nyediakan sanksinya yang tegas jika dilanggar. Juga, apakah fraksi membuat laporan reguler ke publik, yang mudah diakses publik, untuk pertanggungajawaban fraksi pada masyarakat. Apakah juga mereka mengumumkan ke publik anggotanya yang rajin atau malas menghadiri rapat-rapat kerja DPR? Kemudian, apakah ada agenda hearing fraksi dengan masyarakat secara terbuka dan teratur, yang dapat dibantu difasilitasi oleh sekretariat parlemen? Lalu, bagaimana pula hubungan fraksi dengan media massa? Apakah fraksi bersikap terbuka dan bersahabat terhadap kontrol media massa atas kegiatan dan kinerja para anggota mereka? Bagaimana respons fraksi terhadap masukan dan lapor an masyarakat? Bagaimana pula dengan manajemen staf fraksi, apakah kondusif untuk membantu merespons kebutuhan konstituen para wakil rakyat yang datang dari berbagai daerah dan tempat yang jauh dengan beragam aspirasi, kepentingan, dan masalah yang hen-
Tanpa disadari, peran fraksi yang terlalu kuat juga berdampak negatif terhadap keterwakilan politik dan pelaksanaan fungsi representasi. Dengan kata lain, terlalu kuatnya peran fraksi menjadi bumerang bagi pengimplementasian fungsi representasi. Praktek recall, penarikan keanggotaaan DPR dari jabatannya sebagai anggota parlemen, melalui mekanisme Pergantian Antar-Waktu (PAW), yang marak di masa Orde Baru, menjadi menakutkan dan kontra-produktif terhadap kinerja para anggota DPR sebagai wakil rakyat. Masih dipertahankannya recall, masih menunjukkan kuatnya oligarki elit partai dan, sebaliknya, lemah nya fungsi representasi. *Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA adalah Senior Specialist di Pusat Riset Sekretariat Jenderal DPR (P3DI) untuk masalah-masalah politik, demokrasi, keamanan, khususnya non-traditional security threats, dapat dihubungi di pptogin@yahoo. com Foto: Sofyan, Rizka,/Parle/HR
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
53
KIAT SEHAT
n a t a h e s e K s u Update Stat an
r a b e L a Pasc
S
uka cita Hari Raya Iedul Fitri masih terasa di mana-mana. Ritual pulang kampung yang menguras waktu, tenaga dan financial serasa baru kemaren. Semua bahagia, semua suka cita. Bersilaturahim dengan sanak saudara dan handai tolan, halal bihalal di kantor, serta tentunya jamuan makan dengan beragam menu menggoda sudah menjadi ritual yang membahagiakan dan ditunggu tunggu. Berbagai jenis makanan seperti yang manis manis, asin, berminyak, mengandung kolesterol tinggi serta soft drink akan mempengaruhi status kesehatan siapapun. Apalagi bagi anda penyandang diabetes, hipertensi, jantung, gout dan penyakit lainnya, terutama yang tidak dapat mengendalikan makan dan minumnya baik jenis maupun jumlahnya. Dalam kondisi tertentu saking suka citanya terkadang sampai lupa minum obat yang seharusnya diminum secara rutin. Bagi penyandang diabetes, hi pertensi, jantung dan penyakit lain 54
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
yang memerlukan pengobatan jangka panjang biasanya mempunyai Dokter Pribadi atau Dokter Keluarga dimana mereka dan keluarganya sudah dibekali pengetahuan untuk dapat melakukan sesuatu apabila dalam keadaan darurat. Aktivitas saat Lebaran tidak dapat dihindarkan baik saat menyongsong persiapan dari mulai belanja segala keperluan menjelang lebaran, perjalanan pulang kampung dan aktivitas silaturahim akan menyebabkan kelelahan. Kelelahan tersebut akan membuat daya tubuh seseorang menjadi turun dengan akibat mudah terserang flu, batuk dan demam. Pola makan yang berlebihan dan tidak sehat akan menyebabkan gangguan pada pencernaan seperti mual muntah, mencret dan sakit typhus. Kurangnya makan makanan yang mengandung serat seperti sayur dan buah akan menyebabkan sembelit. Ketika anda sudah berada pada lingkaran ini, sudah cukup. Saatnya melakukan Update Status Kesehatan
Oleh : dr. Elis Tiahesara Pasca Lebaran. Jangan terlena, kembalilah pada Pola Hidup Sehat yaitu cukup istirahat, makan dengan komposisi gizi seimbang dan sempatkan berolahraga. Kalau sudah merasakan ada masalah dengan kesehatan anda, obat obatan pertolongan pertama dapat disediakan untuk digunakan sebelum anda pergi ke dokter. Bagi penyandang penyakit kronis harus tetap mengendalikan status kesehatan dengan mengatur pola makan sesuai anjuran dokter, minum obat teratur, sempatkan olahraga dan bila diperlukan segera kontrol atau konsultasi dengan dokter yang merawatnya. Dengan meng-update status kesehatan selama suasana Lebaran, sepanjang bulan Syawal ini diharapkan anda dapat kembali beraktivitas seperti semula tanpa kendala. Tetapi pastinya kali ini dengan suasana bathin yang indah setelah melewati pelatihan panjang Ramadan dan semangat yang baru pada hari kemenangan, Iedul Fitri. Semoga……
Hendrawan Supratikno
Pandangannya sangat visioner. Bicaranya lugas dan jelas. Saat ditemui di ruang kerjanya, ia menerima dengan penuh keramahan. Inilah Hendrawan Supratikno, pria berdarah Tionghoa dari Cilacap. Bicara soal ekonomi, Hendrawan adalah sosok yang tepat untuk diajak berbincang. Ia menguasai betul seluk beluk perekonomian, karena ditunjang spesialisasi keilmuannya yang memang di bidang ekonomi.
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
55
K
e p a d a r e p o r te r M . Husen dan fotografer Iwan Armanias dari Parlementaria, ia bercerita tetang masa kecilnya di kampung yang penuh kenangan. Nostalgia semasa menjadi mahasiswa juga ia kisahkan dengan penuh antusias. Kini, Hendrawan adalah Anggota Komisi VI DPR RI. Malang melintang menjadi akademisi, akhirnya malah mengantarkan dirinya ke panggung politik. Daya kritisnya sebagai akademisi tak luntur walau sudah menjadi politisi.
Sidareja. Bersama istri tercinta Sri Alim, sepasang insan ini sebetulnya sedang menanti kelahiran anak kesebelasnya. Pagi masih cerah. Mentari sedang bersinar berseri-seri. Tangis bayi laki-laki seketika memecah kesunyian pagi itu. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 21 April 1960. Bayi mungil tersebut kemudian diberi nama Supratikno. Ia lahir dari ibu kandung yang merupakan istri kedua ayahnya, setelah istri pertamanya, Kasinah (wanita asli Jawa)
Jago Catur Sidamulya, 1960. Ini adalah desa kecil di Kecamatan Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah. Ma yoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang dan petani. Desa ini berada di perbatasan antara pusat kota Cilacap dan Majenang. Ke sebelah barat, berbatasan langsung dengan Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Secara topografis. Sidamulya merupakan daerah yang datar dan sering menjadi langganan banjir. Di desa ini mengalir anak sungai dari sungai Citandui yang terkenal itu. Infrastruktur yang menghidupkan desa adalah rel kereta yang menghubungkan Kota Yogyakarta dan Bandung. Karena dilalui kereta Yogya-Bandung, maka mobilitas masyarakat setempat pergi ke dua kota besar tersebut untuk menuntut ilmu atau mencari penghidupan sebagai buruh pabrik. Syahdan, di desa ini seorang pria Tionghoa tekun menghidupi keluarganya dengan membuka toko kelontong. Bersama istri tercinta, ia mewarisi bakat alami sebagai pedagang kepada anak-anaknya. Adalah Wijang Joyosumitro sang pedagang Tionghoa itu. Di desanya, ia dikenal sebagai Babah Wijang, sang juragan telor. Dia sudah menetap di desa tersebut sejak tahun 1920. Kediamannya tak jauh dari stasiun 56
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
wafat. Setelah kelahiran Supratikno, masih ada 2 adiknya yang lahir kemudian. Jadi, ia adalah anak ke-11 dari 13 bersaudara. “Keluarga kami keluarga Tionghoa yang telah mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal. Saya tidak bisa bahasa Mandarin. Justru saya bisa berbahasa Jawa, termasuk Jawa berkromo Inggil. Budaya Jawa seperti wayang itu, saya lebih menguasai daripada budaya Tionghoa,” ungkap Hendrawan.
Terlahir dengan nama Supratikno dan belum ada nama “Hendrawan” di depan namanya. Nama Hendrawan ternyata baru disematkan ketika ia sudah duduk di bangku SMA. Hendrawan kecil tumbuh menjadi anak periang dan cerdas. Masa kecil Hendrawan dihabiskan di desa. Bersama sahabat-sahabat kecilnya, ia suka sekali bermain. Permainan favoritnya adalah layanglayang, kelereng, mencari ikan, bermain burung dara, dan sepak bola. Sebagai anak yang besar di tanah Jawa, Hendrawan juga sangat suka bermain wayang. Ia sa ngat menguasai dunia pewa yangan sejak kecil. Dan yang menarik dari sosok Hendrawan kecil adalah ia jago bermain catur. Kepiawaiannya bermain bidak catur sebenarnya diwa riskan dari kakaknya yang juara catur tingkat kecamatan. Sebagai pecatur cilik, Hendrawan hampir tak ada pesaingnya di desa. Ia suka mengelip ing permainan catur di koran dan menganalisanya. Hampir semua pecatur kelas dunia sudah dikenalnya sejak kecil. Mengawali pendidikan formal, Hendrawan bersekolah di SD Kristen Sidareja, tak jauh dari rumahnya. Setiap hari ia mengendarai sepeda ke sekolah. Hendrawan adalah bintang pelajar di sekolahnya. Ia selalu mendapat ranking kelas sejak duduk di kelas 1 sampai kelas 6. Pelajaran yang sangat disukainya adalah sejarah. Tak hanya di sekolah, di rumahnya pun ia kerap mendapat pelajaran sejarah dari sang ayah. Bila ayahnya sedang bercerita tentang sejarah Indonesia dan wayang, Hendrawan selalu menyimak dengan serius. Saat duduk di kelas 5 SD, ayahnya wafat. Ekonomi keluarga sempat terpuruk, karena toko klontonnya tak terurus. Untungnya, sang ibu pandai membuat kue untuk dijual. Hasilnya, lumayan untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Di rumah, ibundanya membuat bera-
Bagi orang-orang di kota, nama dengan awalan “Su” seperti Supratikno terkesan kampungan. Muncul usulan nama Hendrawan dari para temannya untuk ditambahkan di depan nama Supratikno. Hendrawan sendiri sempat ingin menambahkan nama Andi, tapi takut dikira orang Makassar. Akhirnya, disepakati nama Hendrawan. Jadilah Hendrawan Supratikno se perti yang populer hingga kini. Dari sisi marketing, nama tersebut cukup menjual. “Saya amati nama itu membawa hoki. Namanya bisa go public dan gampang populer secara marketing,” aku Hendrawan penuh tawa.
gam kue dari nogosari, kue talam, lapis, hingga lontong opor. Ada dua penjualnya yang selalu datang ke rumah untuk mengambil kue produksi sang ibu. Lulus SD tahun 1974, Hendrawan melanjutkan ke SMP Kristen Sidareja, masih satu lokasi dengan SD-nya. Prestasinya terus berlanjut di bangku SMP. Ia selalu menempati rangking teratas di kelasnya. Selain sejarah, pelajaran geografi juga sangat disukainya. Bahkan, ia mendapat nilai 10 untuk pelajaran sejarah. Pelajaran eksak seperti matematika, ia juga sangat pandai. Selain aktif bersekolah siang hari di SMP, Hendrawan kecil juga kerap membantu kakaknya berdagang dengan menjaga toko, terutama di hari pasaran, Rabu dan Minggu. Sang kakak waktu itu tinggal di Kawunganten, sekitar 15 km dari rumahnya. Untuk sampai ke toko milik kakaknya, ia susuri rel kereta sendirian. Pulang dari toko, Hendrawan selalu diberi uang saku. Senang rasanya mengingat masa lalu di desa. Dekan Termuda Tamat SMP tahun 1977, Hen-
drawan hijrah ke Kota Purwokerto, Jateng dan tinggal bersama kakaknya bernama Iman Sujono. Sang kakaklah yang sepenuhnya membiayai pendidikan Hendrawan. Saat itu, Hendrawan meneruskan studi di SMA Kristen Purwokerto. Di sekolah ini legenda bulutangkis dunia Christian Hadinata pernah bersekolah. Bagi masyarakat di desanya, bisa bersekolah di kota punya nilai prestis tersendiri. “Dahulu hidup di kota menjadi simbol kesuksesan dan desa jadi simbol keterbelakangan,” ungkap Hendrawan. Sebelum menetap di Purwokerto, Hendrawan suka sekali nonton di bioskop, Purwokerto setiap bulan. Bersama sahabatnya, ia kendarai sepeda motor ke Purwokerto yang berjarak 76 km dari desanya. Waktu itu, ia antara lain nonton film “Cintaku di Kampus Biru” yang dibintangi Roy Martin dan film-film kungfu. Begitulah, orang desa bila ingin mencari hiburan harus pergi ke kota. Banyak kenangan dan peristiwa menarik selama di SMA. Semasa di SMA-lah nama “Hendrawan” mulai disematkan dari sebelumnya hanya Supratikno. Diawali usulan para temannya di SMA agar dirinya merubah atau menambah nama.
Saat bersekolah di SMA Kristen Purwokerto, prestasi pemuda Hendrawan tak pernah surut. Ia selalu menjadi bintang pelajar di sekolahnya. Hobi caturnya juga terus berkembang. Mungkin bila ia tekuni dan fokus di dunia catur, Hendrawan sudah menjadi master catur dunia. Permainan catur seperti sudah mendarah daging bagi pemuda Hendrawan. Satu lagi yang menjadi hobinya kala itu. Ia suka sekali membaca komik silat Kho Phing Hoo. Hampir semua serial silat yang ditulis Asmaraman S. Kho Ping Hoo itu, ia kuasai betul jalan ceritanya. Ada cerita “Pendekar Super Sakti”, “Pedang Kayu Harum“, Dendam Si Anak Haram”, “Pusaka Gua Siluman”, “Si Tongkat Sakti”, “Sepasang Pedang Iblis”, dan lain-lain. Di rumahnya ia mengoleksi hampir semua komik silat Kho Ping Hoo. Saking menguasai cerita silat, kelak ia suka menggunakan istilah dan nama pendekar silat dalam setiap diskusi, rapat, sampai mengajar. Bahkan, kondisi politik mutakhir di Tanah Air kerap ia analogikan juga dengan cerita silat. Di masa remaja ketika masih duduk di bangku SMA, membaca komik seperti jadi “ritual” bagi Hendrawan. Memasuki kelas 3 SMA, ibunda Hendrawan wafat. Jadilah ia anak yatim piatu.
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
57
Setamat SMA tahun 1977, Hendrawan muda melanjutkan ke Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jateng. Prestasi yang mumpuni sebagai pelajar tentu memudahkan dirinya melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Keluarga besarnya memang sangat mendorong ia menjadi mahasiswa. Padahal, semua kakak dan adiknya malah menjadi pedagang. Sebelumnya, ia hampir saja bekerja sebagai supir untuk mobil kakaknya, karena khawatir tak ada yang membiayai kuliah. “Cuma saya satu-satunya dari 13 bersaudara yang lulus hingga sarjana. Selebihnya hanya SMA terus jadi pedagang,” akunya lebih lanjut. Sempat juga ada yang tak setuju ia kuliah, karena setinggi apapun pendidikannya pasti jadi pedagang. Langkah Hendrawan menjadi akademisi boleh jadi merubah tradisi dan persepsi keluarga Tionghoa yang punya kecenderungan berki prah sebagai pedagang. Memilih jurusan manajemen saat kuliah, harapan Hendrawan bisa menjadi pemimpin sebuah perusahaan. Selama kuliah di UKSW, ia aktif di berbagai organisasi. Sebagai aktivis kampus, pemuda Hendrawan pernah menjadi Ketua Dewan Redaks i koran kampus bernama “Gita Mahasiswa”. Sebagai intelektual muda, ia juga aktif berdiskusi tentang tema-tema strategis masa itu dalam kelompok diskusi mahasiwa. Bahkan, di masa awal menjadi mahasiswa ia sudah rutin membaca Majalah Prisma, majalah pemikiran sosial ekonomi yang diterbitkan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S). Majalah ini merupakan bacaan kaum elit terdidik. Selain mengasah kapasitas intelektualnya, pemuda Hendrawan juga aktif berteater di kampusnya. Semasa kuliah di FE UKSW, ia sangat menyukai mata kuliah Sejarah Ekonomi. Yang berbau sejarah pasti sangat disuka. Nilai akademik Hendrawan 58
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
selalu tinggi. Pada 1981, ia dinobatkan sebagai mahasiswa teladan. Ketika lulus menjadi sarjana muda, ia diangkat menjadi asisten dosen. Untuk menambah uang sakunya, ia juga mengerjakan proyek penilitian dan mengajari bahasa Indonesia untuk orang-orang Australia. Dengan penghasilan itu, Hendrawan tak lagi membebani sang kakak yang menanggung biaya kuliahnya.
Saat berangkat ke Belgia, saya bawa Indomie di tas. Padahal, di Belgia semua sudah tersedia. Bahkan lihat salju saja, saya selalu ingin pegang. Tahun 1983, Hendrawan akhirnya meraih gelar S1. Setelah itu, Hendrawan sempat mendapat tawaran bekerja sebagai jurnalis di Majalah Tempo dari Arif Budiman. Sementara Dekan FE UKSW John Ihalauw memintanya agar menjadi dosen di almamaternya itu. Namun, Hendrawan mendapat beasiswa dari
Kedubes Belgia untuk melanjutkan studi S2 di Katholieke Universiteit te Leuven, Belgia. Anggota Dewan Riset Nasional itu, mengambil studi Financial Management. Kali pertama menginjakkan kaki di Kota Leuven, Belgia, ia takjub melihat kota yang begitu bersih dan tertib. “Saat berangkat ke Belgia, saya bawa Indomie di tas. Padahal, di Belgia semua sudah tersedia. Bahkan lihat salju saja, saya selalu ingin pegang,” kenangnya, tersenyum. Pada 1986, Hendrawan lulus dan mendapat gelar MBA. Gelar akademik tersebut sangat bergengsi apalagi didapat dari universitas ternama di luar negeri. Usai menyelesaikan studi S2 di Belgia, dia kembali ke almamaternya dan langsung diangkat menjadi Pembantu Dekan (Pudek) I FE UKSW. Karirnya sebagai akademisi terus melejit. Tahun 1989, mantan anggota GMKI itu diangkat menjadi dekan. Dan ternyata pengangkatannya se bagai dekan mencatatkan dirinya se bagai dekan termuda Museum Rekor Indonesia (MURI). Usianya saat itu 29 tahun. Sampai kini, rekor tersebut
belum terpecahkan. Menjadi Politisi Mantan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Salatiga ini, dipercaya sebagai Dekan FE UKSW untuk dua periode berturut-turut, yaitu 1989-1992 dan 1992-1994. Setelah itu, ia mendapat beasiswa untuk program doktoralnya. Kali ini, Hendrawan menuntut ilmu ke Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda. Di negeri Kincir Ang in itu, ia menekuni bidang manajemen strategik dan ekonomi bisnis. Setelah berhasil meraih gelar PhD bidang ekonomi, Hendrawan kembali lagi ke kampus tercintanya di Salatiga, tahun 1998. Prestasinya yang cemerlang dan dedikasinya yang tinggi, membuatnya dipercaya lagi menempati posisi dekan untuk ketiga kalinya (2000-2004). Dosen di Lembaga Administrasi Negara ini, bahkan dikukuhkan menjadi guru besar bidang manajemen strategik dan ekonomi bisnis, sekaligus dianugrahi gelar profesor dari UKSW tahun 2001. Kwik Kian Gie politisi sekaligus ekonom terkemuka, lalu meminta Hendrawan menjadi pengajar sekaligus pengelola Institut Bisnis dan Informatika Indonesia di Jakarta. Hendrawan diangkat menjadi Direktur Pascasarjana di lembaga tersebut. Dari pergaulannya dengan Kwik Kian Gie, mengantarkan Hendrawan pada pergaulan lebih luas dengan para politisi PDI Perjuangan. Saat itu tahun 2004, Megawati masih menjabat Presi den dan sedang mencalonkan diri menjadi Presiden kembali bersama Hasyim Muzadi sebagai calon Wakil Presiden. Adalah Cornelis Lay penasihat ekonomi Presi den Megawati yang pertama mengajaknya ke Mega Center. Akhirnya ia pun dipercaya menjadi tim sukses Mega-Hasyim dalam Pilpres 2004. “Di Mega Center itu, saya ketemu Pak Taufik Kiemas. Dari situlah, saya mulai dekat dengan Pak Taufik,” ujar Hendrawan. Pada Pemilu 2009, mendiang Taufik Kiemas menawarkannya menjadi caleg dan ditempatkan di dapil Jateng X (Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang) nomor urut 2. “Awalnya saya takut jadi caleg, karena dunia politik sangat berbeda dengan dunia akademik. Dan Pak Taufik
sangat berjasa bagi saya,” imbuhnya. Dosen ekonomi bisnis di berbagai kampus terkemuka Indonesia itu, sukses meraih suara hingga mengantarkannya menjadi anggota DPR RI untuk pertama kali. Di DPR, ia ditempatkan di Komisi VI yang membidangi perdagangan, industri, koperasi, BUMN, dan perlindungan konsumen. Suara kritis selalu dia kemukakan di setiap rapat de ngan pemerintah yang menyangkut kebijakan sektor riil. Soal perdagangan, misalnya, mantan Direktur Pascasarjana IBII ini mengeritik keras bila pemerintah selalu membuka impor tanpa melihat kondisi di dalam nege ri. Produk pangan paling sering terkena imbasnya saat produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Contoh yang selalu heboh adalah impor gula. Padahal, peme rintah punya program swasembada gula. “Saya geli juga kadang-kadang. Saat swasembada PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
59
gula, petani harus diberi insentif tebu, supaya produksi tebu berlimpah dan PTPN memiliki bahan baku untuk mengolah tebu. Tetapi, apa yang terjadi? Setiap kali panen tebu, ada impor low sugar atau gula rafinasi yang merembes ke pasar tradisional. Akhirnya, harga gula di tingkat petani selalu hancur setiap
plah seorang suami dan ayah yang mencintai keluarga. Penulis buku Ekonomi Nurani VS Ekonomi Naluri tersebut, dikaruniai satu buah hati tercinta, Allan Yuda Patria Lai Wie, hasil pernikahannya dengan Juliana Kalelena. Sang istri adalah wanita asli Kupang, NTT yang dinikahinya pada 1985 lewat pernikahan jarak
favoritnya, seperti mengunjungi candi-candi di Jawa atau berwisata ke kampung halaman sang istri di Kupang, NTT. Sesekali suka juga berwisata ke Eropa. Sementara itu, Allan sang buah hati tercinta, baru saja menamatkan studi arsitektur di UNPAR, Bandung. Selanjutnya, pada Januari 2015 berencana melanjut-
menjelang musim giling. Petani pun rugi,” papar Hendrawan.
jauh. Saat menikah, Hendrawan masih menjadi mahasiswa program S2 di Belgia. Sementara Juliana berada di Tanah Air.
kan program S2 di UI.
Apalagi, lanjut mantan anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini, teknologi pengolahan tebu di Tanah Air masih sangat terbelakang. “Ketika saya jadi anggota Panja Gula, Menteri Pertanian pernah dipanggil supaya tebu diprioritaskan. Menteri Kehutanan dipanggil agar menyediakan lahan. BKPN dipanggil supaya jangan memberi izin lagi pada pabrik gula rafinasi. Keadaan ini cukup dilematis. Kemandirian pangan dan energi jadi masalah pelik.” Ditinggal Istri Tercinta Kesibukannya luar biasa, baik sebagai akademisi maupun politisi. Di tengah kesibukannya itu, ia teta60
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Juliana sendiri adalah mahasiswa satu almamater di UKSW Salatiga. Ia menamatkan studi theologi pada 1985. Pada 7 April 2014 lalu, sang isteri tercinta tutup usia setelah sempat dirawat di RS PGI Cikini Jakarta. Untuk mengabadikan cinta dan pengabdian sang istri pada keluarga, Hendrawan menulis buku “Berjuang Tanpa Sanjungan”. Kisah cintanya di kampus UKSW, pernikahan jarak jauh, hingga detik-detik terakhir sebelum wafat, terekam dengan baik dalam buku tersebut. Sebelumnya, bersama istri tercinta, Hendrawan suka sekali mengajak keluarga berwisata ke lokasi wisata
Bicara soal lagu favorit, Hendrawan ternyata juga orang yang suka mendengarkan lagu. Bahkan ia suka karaoke mendendangkan lagulagu pop, barat, dangdut, hingga lagu daerah. Sebut saja lagu-lagu Koes Plus, Armada, Noah, Geisha, Dewa, BCL, Beatles, dan lain-lain sangat digemarinya. Ia dokumentasikan semua lagu favoritnya tersebut untuk dinikmati di waktu senggang. Kelak, bila tak lagi menjadi anggota DPR, Hendrawan akan kembali ke habitatnya sebagai akademisi profesional. Ia kembali mengajar di kampus-kampus sebagai ahli ekonomi bisnis dan manajemen strategik. (mh) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR
KUNJUNGAN KERJA
Ketua Tim Kunker/Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo didampingi Akhmad Muqowam dan Nu’man Abdul Hakim berdialog dengan Gubernur Kepri M. Sani seusai pembahasan daerah otonomi baru
Sebelum Akhiri Tugas, DPR Akan Sahkan Beberapa DOB
D
alam reses Masa Persidangan IV Tahun Si d an g 2013 -2014 baru-baru ini, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo beranggotakan 21 orang anggota mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kepri H. Muhammad Sani dan seluruh staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kantor Gubernur Kepri, Batam. Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Komisi II Arif Wibowo memastikan sebelum 30 September dimana
masa tugas anggota DPR RI periode 2009-2014 berakhir, lembaga ini akan mengesahkan beberapa usul an daerah otonomi baru (DOB). Dari usulan 65 calon DOB yang berpeluang disahkan adalah pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur, hasil pemekeran Kabupaten Karimun.
“Pembentukan dan Pengesahan Kabupaten Kepulauan Kundur perlu dipercepat. Karena sudah sangat mendukung serta semuanya sudah terpenuhi apalagi ditunjang dengan letak geografis wilayahnya dekat dengan negara tetangga,” tegas Arif.
Menurut Arif, semua persyaratan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur telah dipenuhi. Bahkan Presiden melalui Kemendagri telah memberi lampu hijau agar sebelum masa berakhir tugas dewan periode 2009-2014 ini, usulan ini telah disahkan melalui Rapat paripurna DPR RI.
Wakil Ketua Komisi II Khatibul Umam Wiranu yang ikut serta dalam rombongan Tim kunker menambahkan, anggota Dewan akan kembali masuk kerja tanggal 15 Agustus 2014 sekaligus diisi Pidato Presiden RI dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 69. “Setelah itu, Komisi II DPR RI akan melanjutkan
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
61
KUNJUNGAN KERJA
kegiatan persidangannya, meski tinggal sekitar 1,5 bulan lagi, kita akan kerja dan diharapkan DOB bisa disahkan melalui Sidang Paripurna nanti,” tegasnya. Mulai Tahun 2010 Sementara itu Dewan Penggerak Utama Badan Pekerja pembentuk an Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) Abdul Malik mengatakan, usulan pemekaran DOB Kabupaten Kepulauan Kundur yang didasari pada syarat-syarat dalam PP No.
78/2007 semuanya sudah dipenuhi. “Kundur ini daerahnya terbuka, berada pada dua sisi daerah perbatasan. Pertama sebagai daerah perbatasan Prov. Kepri dengan Prov. Riau dan yang kedua sebagai daerah perbatasan dengan negara tetangga Singapura. Oleh karena itu, masyarakat Kundur menaruh harapan besar pada DPR RI segera mengesahkan kabupaten hasil pemekaran 62
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Kabupaten Karimun ini. Bahkan segala daya upaya telah dilakukan masyarakat, hingga akhirnya penentuan pengesahan tinggal ketok palu oleh DPR,” tegasnya. Lebih lanjut, Malik mengatakan bahwa perjuangan masyarakat mewujudkan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Kundur ini, telah dimulai sekitar tahun 2010. Semua syarat telah dipenuhi. Tinggal pengesahannya saja,usulan pembentukan Kabupaten Kundur telah didasari oleh PP No. 78/2007, karena
sudah sangat mendukung. Sudah empat tahun tokoh masyarakat Kundur memperjuangkan agar daerah mereka menjadi Kabupaten sendiri. Setelah semua syarat terpenuhi, kini Kabupaten Kepulauan Kundur tinggal menunggu pengesahan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam pertemuan tersebut Gubernur M. Sani mengatakan, bahwa
sudah saatnya Kepulauan Kundur menjadi Kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Karimun. Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II Khatibul Umam Wiranu me ngatakan, hasil kajian Dewan Pertimbangan Otonomi daerah (DPOD) Kemendagri menunjukkan bahwa dari tahap pertama diusulkan 65 DOB, tahap kedua 22 DOB, sehingga totalnya ada 87 DOB yang sudah dapat surat Presiden. Ttetapi yang layak dimekarkan hanya sebanyak 33 DOB.
“DPR tetap ajukan 87 DOB tersebut. Kami berani mengajukan hal itu karena secara normatif sudah sesuai dengan PP 78 dan UU Otonomi Daerah dan itu sudah dilakukan kajian akademik,” terang Khatibul dengan menambahkan, meski pembahasan dilakukan menjadi dua panja, namun skala prioritas daerah perbatasan dan bertetangga dengan ne gara lain tetap sama. (hindra) Foto: Eka Hindra/Parle/HR
PANTAU BBM, KOMISI VII TERJUNKAN TIM KE 4 PROPINSI
M
omentum hari raya dan liburan selalu dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk mudik ke kampung halaman. Hal tersebut sudah merupakan adat istiadat bagi masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Khusus pada Hari Raya Idul Fitri 1435 H atau bertepatan Hari Lebaran tahun 2014 lalu, dengan harapan ritual tahunan itu bisa dinikmati seluruh masyarakat, ketersediaan dan distribusi BBM menjadi perhatian serius Komisi VII DPR. “Komisi VII DPR menurunkan empat Tim ke Propinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk meninjau langsung kondisi stok dan distribusi BBM untuk masyarakat,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryarmo Mardianto. Menurutnya ketersediaan BBM yang cukup saat mudik menjadi prioritas Komisi VII DPR untuk mengawalnya.
“Itu yang menjadi perhatian Komisi VII DPR, selain itu juga, Jateng termasuk jalur utama yang dilalui masyarakat yang ingin ke Jatim, jadi mobilitas masyarakat sa ngat tinggi,” ujarnya. Mobilitas masyarakat yang tinggi itu memerlukan kesiapan fasilitas dan sarana serta kesiapan ketika terjadi lonjakan permintaan BBM. “Jika tidak diimbangi pasok an yang cukup akan menjadi keresahan masyarakat. Komisi VII yang punya mitra tugas dengan Pertamina memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi distribusi tersebut,” terang Daryatmo. Dia menambahkan, tujuan Kunker spesifik ke Sermarang yaitu ingin memperoleh masukan dan langkah antisipasi menjelang Hari raya Idul Fitri. “Kita ingin meminta masukan komprehensif seperti pasokan kesediaan BBM, fasilitas infrastruktur BBM, termasuk depo dan terminal BBM, SDM untuk antisipasi kerawanan. AntisiPARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
63
KUNJUNGAN KERJA
pasi dan penanganan secara cepat jika terjadi masalah distribusi BBM,” terangnya. Komisi VII DPR, lanjutnya, juga memberikan perhatian terhadap SPBU di sekitar Pantura. Pasalnya, selain menyediakan BBM, harus diperhatikan juga fasilitas yang layak untuk para pemudik beristirahat. “Kita mengharapkan dapat memperoleh informasi yang cukup jika ada masalah kita selesaikan bersama,”katanya. Tim dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Dar yatmo Mardiyanto dari Fraksi PDI Perjuangan, didampingi anggota lainnya yaitu Natassya Tara (F-PD), Sutarip Tulis Widodo (F-PD), Dito Ganinduto (F-PG), Halim Kalla (F-PG), Bambang Wuryanto (F-PDI Perjuangan), Mohammad Idris Luthfi (F-PKS), Totok Daryanto (F-PAN), Agus Sulistyono (F-PKB), dan Herry Lontung Siregar dari Fraksi Hanura.
ngendalian BBM bersubsidi sehingga tidak membengkak terus, Saya pikir pengendalian BBM bersubsidi tidak jalankan dengan baik,” kritiknya. Wakil Ketua Komisi VII Achmad Farial dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menambahkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) total volume BBM Bersubsidi sebanyak 48 juta kl diturunkan menjadi 46 juta kl. “Saya minta BPH Migas mengontrol bagaimana penetapan volume 46 juta kl di APBN-P 2014 ini tidak seperti tahun lalu dengan minta tambahan lagi. Pertamina juga harus lebih bisa mengendalikan BBM dari kebocorankebocoran yang ada,” tegasnya. Achmad Farial juga mengusulkan kendaraan pengguna jalan tol jangan dikasih premium (BBM bersubsidi). Karena kalau yang mudik menggunakan kendaraan mobil berarti bisa dikategorikan mampu. jadi buat apa dikasih premium. Anggota Komite BPH Migas Qoyum Tjandranegara menjelaskan bahwa telah diputuskan oleh pemerintah termasuk dengan DPR bahwa mulai 1 Juli sampai akhir Desember 2014 BBM bersubsidi diturunkan dari 48 juta kl mejadi 46 juta kl. “Sampai akhir Juni yang telah dikonsumsi sebanyak 22,9 juta kl, jadi kalau ini per semester 23 juta kl, saya memperkirakan pas jumlahnya. Jadi belum melebihi,” jelasnya. Meski demikian diingatkan, selagi masih adanya disparitas harga BBM yang masih jauh maka penyelewe ngan BBM masih tetap tinggi.
Pengendalian BBM Subsidi Seiring dengan lonjakan penggunaan kendaraan pada arus mudik dan arus balik lebaran, terjadi peningkatan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Komisi VII DPR meminta kepada Pertamina dan BPH Migas untuk lebih memaksimalkan dalam mengendalikan kebutuhan BBM Bersubsidi. ”Bagaimana cara mengendalikan BBM bersubsidi sehingga tidak over kuota, karena sekarang ini sudah over,” kata Anggota Komisi VII Ali Kastella dari Fraksi Partai Hanura, setelah mendapatkan penjelasan tentang sistem dan cara distribusi BBM dalam rangka menghadapi lebaran oleh PT. Pertamina yang dihadiri juga BPH Migas, menjelang lebaran di Terminal BBM Padalarang, Jawa Barat. Menurut Ali Kastella pengendalian BBM bersubsidi tidak berjalan dengan baik. “Misi BPH Migas adalah pe 64
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Lebih lanjut, menurutnya kendaraan mobil plat hitam harus menggunakan pertamax karena bukan 30% dinikmati oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah tapi hanya 4%. Sebanyak 96% BBM dinikmati oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke atas,” tegas Qoyum. Achmad Faril menegaskan, selain upaya mejaga ke tersediaan pasokan, aspek lain juga harus diperhatikan adalah penguatan infrastruktur untuk kelancaran pendistribusian apalagi menjelang dan pada bulan ini menyambut hari raya idul fitri biasanya kebutuhan ba han bakar minyak akan melonjak sangat besar. Mobilitas masyarakat tinggi sehingga perlu kesiapan dan terjamin ketersediaannya. ”Komisi VII mengharapkan seluruh ketersediaan dan pendistribusian bahan bakar yang menjadi tanggung jawab Pertamina dapat teratasi dengan baik, sehingga masalah kelangkaan bahan bakar dan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak serta menyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tidak terjadi,” tegasnya.
General Manager Marketing Operation Region III Afandi menjelaskan kesiapan Pertamina dalam menghadapi mudik lebaran.Wilayah kerja pemasaran Pertamina di seluruh Indonesia terbagi dalam 8 region, dengan 112 terminal BBM dan 4879 SPBU, 54 DPPU, 97 instalasi pelabuhan, 3 LOBP (Lubricant Oil Blending Plants) dan 151 Kapal Tanker. Region III (wilayah operasi pemasaran Provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat) memiliki stok premium 372.763 kl (16 hari), solar 504.515 kl (40 hari), pertamax 100.416 kl (85 hari), pertamax plus 36.176 kl (241 hari), kerosene 57.824 kl (588 hari), DEX 9.985 (243 hari), MDF 43.633 kl (533 hari), MFO 54.045 (102 hari), MFO380 stok 9.286 (33 hari), dan Bio Fame 21.558 (51 hari). Obyek kunjungan spesifik di region III khususnya wilayah kerja Bandung Group TBBM Padalarang dan TBBM Ujung Berung (Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Sumedang, Garut), BBM disuplai menggunakan Pipa dari kilang Cilacap. TBBM Padalarang mempunyai stok yang cukup untuk premium 26.495 kl (9 hari), biosolar 17.074 kl (14 hari), Kerosine 11.215 kl (70 hari). Dan TBBM Ujung Berung mempunyai stok untuk premium 45.206 kl (9 hari), bio solar 22.704 kl (14 hari), pertamax 5.961 kl (17 hari). Kemasan Literan Untuk mengatasi luapan manusia di SPBU akibat an trian untuk mengisi bahan bakar, Pertamina sudah mulai memasarkan bahan bakar kendaraan dalam kemasan (1ltr, 2ltr, 5ltr, 10ltr). Daya angkut yang dimiliki masih sangat cukup untuk melayani peningkatan kebutuhan BBM. Untuk meng-
hindari kemacetan dan keterlambatan suplai maka berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun lalu pertamina membuat SPBU kantong, ini artinya mobil tanki stanby di 18 SPBU dimana setiap saat dapat digerakan kepada SPBU terdekat yang mengalami krisis stok. Berdasarkan pengalaman ini tersebar di jalur selatan dan jalur utara, sehingga ketika ada krisis stok karena macet, dipindahkan dari SPBU terdekat. ini upaya agar tidak ikut terkendala karena macet. Buffer stock untuk 21 SPBU yang kapasitas tangkinya terbatas atau peningkatan penjualannya diperkirakan sangat tinggi. Rata-rata SPBU mempunyai kapasitas 3060 ton sedangan peningkatan penjualan diperkirakan diatas 60 ton. ”Baru tahun ini dilakukan Pertamina, karena sepeda motor di jalur utara akan dialihkan ke jalur alternatif yang ridak lazim. Sepeda motor akan dibelokkan mulai dari Kerawang ke kiri arah pinggir laut nantinya tembus lewat dari Cikampek. Pertamina menyiapkan kios pertamax 1 liter dengan kemasan kaleng, supaya di tengah jalan mereka kehabisan bisa menggunakan ini,” paparnya. Meningkat 50 Persen Sementara itu Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR ke Jawa Timur dipimpin Wakil Ketua Zainudin Amali (F-PG) menggelar pertemuan dengan PT. Perta mina (Persero) khususnya Pertamina Marketing Operation Region V (MOR V) dan BPH Migas Surabaya. Menurutnya, peningkatan aktivitas masyarakat di bulan puasa biasanya mulai terasa 15 hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 2014 (1435 H). Kondisi ini mengakibatkan permintaan akan energi khususnya Premium dan LPG 3 Kg bersubsidi mulai merangkak naik hingga mencapai kisaran 50 persen dari kebutuhan normal harian. Oleh karena itu, Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian ESDM termasuk di dalamnya PT. Pertamina dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antara manajemen PT. Pertamina (Persero) khususnya MOR V dengan pihak berwajib, Kementerian ESDM, Pemda dan Dinas Perhubungan (DLLAJ) serta instansi terkait lainnya untuk menghindari penyalahgunaan distribusi BBM dan LPG 3 Kg. Selain itu, Komisi VII juga ingin memastikan jumlah stok dan supply BBM khususnya Premium dan LPG 3 PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
65
KUNJUNGAN KERJA
Kg bersubsidi telah mencukupi kebutuhan konsumen hingga disemua lini masyarakat sehingga potensi terjadinya kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg bisa diminimalkan. General Manager Pertamina Operating Region V, Giri Santoso merasa bangga dengan kehadiran Komisi VII DPR yang menunjukkan perhatian besar terhadap PT. Pertamina (Persero) khususnya MOR V. Terkait dengan BBM khususnya Premium, Giri me ngatakan tren konsumsi premium terus naik sekitar 6 persen. Tetapi pada tahun 2014 ini sementara pakai kuota, sehingga tidak lebih besar daripada tahun 2013. Begitu juga dengan LPG terus naik, terutama yang 3 Kg walaupun di Jawa Timur masih banyak juga yang menggunakan Minyak Tanah, konsumsinya rata-rata sekitar 11 persen kenaikkannya, sedangkan LPG 12 Kg cende rung menurun. Mengenai kesiapan lebaran, pihaknya sudah membentuk Tim Satgas mulai tanggal 1 Juli sampai 12 Agustus 2014 dan petugasnya tidak boleh ada yang cuti dan tidak boleh meninggalkan tempat. Begitu juga dengan supply, dimonitor terus stoknya, dan kebutuhan armada mobil tangki disiapkan dan apabila nanti ada kema cetan, ditambah pengaturan operasional untuk buka selama 24 jam. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Asmin Amin menyoroti persoalan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kepulauan Selayar yang diperlakukan sama dengan pembangunan Stasiun Pe ngisian Bahan Bakar Umum (SPBU). “Pertamina bilang itu tergantung Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah bilang Pertamina tidak memberi kuota sehingga tidak diberi tempat membangun SPBN. Kemudian Pertamina bilang lagi harus ada syarat ini dan syarat itu,” ujar Asmin saat pertemuan dengan PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya dalam rangka kunjungan spesifik Komisi VII
DPR terkait ketersediaan BBM dan LPG 3 Kg bersubsidi, baru-baru ini. Menurut politisi F-PKS ini, mestinya Pertamina ja ngan memberlakukan sama antara pembangunan SPBU dengan SPBN. Karena mereka adalah masyarakat yang betul-betul nelayan miskin, sama juga yang ada NTB, mereka sangat susah untuk membuat SPBN. Asmin mengatakan, negara kita ini adalah negara benua atau negara kepulauan yang terdiri lebih dari 13 ribu kepulauan, tetapi hampir semua sistem duku ngan untuk menterjemahkan sebagai negara benua ini lemah. Ia memberi contoh, di Kepulauan Selayar masyarakat nelayan disana membeli minyak itu hampir Rp 20 sampai Rp 30 ribu. “Kalau membuat SPBN itu diperlakukan sama dengan membuat SPBU, dan mereka selalu bicara itu adalah tergantung kebijakan Pemerintah Daerah atau tergantung SKPD, ini membingungkan” tukasnya. Ditegaskan Asmin, keberadaan pulau-pulau kecil ini penting sementara selalu masyarakat nelayan dianggap tidak penting, akhirnya kemampuan jelajah masyarakat nelayan kita kurang. Akibatnya kita kecurian Rp 40 Triliyun lebih per tahun dari hasil laut kita. “Seandainya kemampuan jelajah nelayan kuat, mereka tidak akan berani mencuri hasil dari laut kita,” ujar politisi FPKS. Menanggapi hal tersebut diatas, General Manager PT. Pertamina Operating Region V Surabaya, Giri Santoso menjelaskan memang itu persyaratan perizinan yang harus ada. “Jadi tidak ada tambahan-tambahan dari Pertamina yang buat susah, saya juga pelajari itu,” kata Giri. Bahkan untuk SPBN kalau mengurus surat dan ada penjelasannya, kata Giri, sudah bisa eksekusi, yang penting nomor satu safetynya dulu. Kalau safetynya oke, izin-izin menyusul itu tidak apa-apa karena ini sedang dalam pengurusan, tidak seperti SPBU. “Jadi untuk SPBN memang sudah cukup kita kasih to leransi, tapi nanti kita akan evaluasi lagi mungkin bisa ada yang lebih mudah lagi,” imbuhnya. (si, as,iw) Foto: Iwan Armanias, Agung, Sugeng/Parle/HR
66
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR-RI
FOKUS PANTAU KONDISI PENDIDIKAN DI DAERAH
S
enin pagi, matahari mulai menggeliat dari peraduannya. Namun, aktifitas jalanan Jakarta sudah cukup padat. Aktifitas di Bandara Soekarno Hatta pun sudah terlihat ramai. Di sela-sela keramaian penumpang bandara yang sedang mengantre, terlihat beberapa orang berpakaian rapi, dan menggunakan pin di kerah bajunya. Ya, merekalah Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR yang akan bertolak ke Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunjungan Komisi X DPR ini dalam rangka melakukan tugas konstitusionalnya, yaitu memantau kondisi pendidikan di kedua daerah tersebut. Tim Kunker ke Provinsi Bali diketuai oleh Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto (F-PD), dan turut dalam rombongan diantaranya Anggota Komisi X DPR Parlindungan Hutabarat (F-PD), Lucy Kurniasari (F-PD), Jefirstson Riwu Kore(F-PD), Nurul Qomar (F-PD), dan Jamal Mirdad (F-GERINDRA). Hadir pula Anggota Komisi X DPR lain, yaitu Popong Otje Djundunan (F-PG), Harbiah Salahuddin (F-PG), Rully Chairul Azwar (F-PG), Kahar Muzakir (F-PG), Wayan Koster (FPDIP), Asdy Narang (F-PDIP), Rohmani (F-PKS), Herlini
Amran (F-PKS), dan Nasrullah (F-PAN). Sementara Tim Kunker ke Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto (F-PDIP), dengan anggota tim kunker Rinto Subekti (FPD), Sri Novida (F-PD), Anton Sukartono (F-PD), Ferdiansyah (F-PG), Zulfadhli (F-PG), Ahmad Zainuddin (F-PKS), Surahman Hidayat (F-PKS), dan Budi Heryadi (F-Gerindra). Di Bali, usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta beserta jajaran di Kantor Gubernur Bali, Agus Hermanto menegaskan, sekolah yang tidak memiliki izin harus ditindak, dan dihentikan operasionalnya. Padahal terkait sekolah tanpa izin ini tidak menjadi pembahasan pada sesi pertemuan. Permasalahan ini dita nyakan oleh sejumlah awak media Bali. “Terkait dengan perizinan, walaupun hak izin melekat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk pro aktif dalam hal ini, supaya ada penindakan lebih lanjut. Tidak boleh ada institusi pendidikan yang tidak memiliki izin,” PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
67
KUNJUNGAN KERJA
tegas Agus. Politisi Demokrat ini menambahkan, jika sekolah tidak memiliki izin, dan tercatat di Pemda, tentu saja Pemda tidak dapat melakukan kontrol. Kejadian beberapa waktu lalu, dimana ada sekolah internasional di Jakarta yang tidak memiliki izin tentu saja menjadi pelajaran. Ia berharap, hal ini tidak terjadi lagi.
dan guru besar sebanyak 42 orang. Uniknya, sebelum diwisuda, para mahasiswa UHO yang telah dinyatakan lulus akan menerima pelatihan ESQ untuk meningkatkan kecerdasan spiritual para lulusannya.
“Kalau tidak memiliki izin, bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan kontrol? Tindakan yang bisa dilakukan, sekolah tersebut tidak boleh beroperasional terlebih dahulu. Soal hal ini, harus ada kerjasama antara Pemda dengan Kemendikbud,” tambahnya. Menilik beberapa informasi di media lokal Bali, dijelaskan banyak sekolah yang beroperasi di Bali tidak memiliki izin operasional dari Kemendikbud, namun sudah melaksanakan proses pembelajaran dan beroperasi bertahun-tahun. Menyikapi kondisi ini, Gubernur sudah mengirim surat ke Mendikbud, termasuk agar ada pelibatan pemerintah provinsi dalam proses penerbitan izin hingga pengawasan sekolah internasional yang beroperasi di Bali. Dalam kesempatan yang sama, Komisi X DPR RI juga menantang Provinsi Bali untuk segera menuntaskan buta aksara yang ada di daerahnya. Pasalnya, Provinsi Bali masih masuk dalam 10 besar daftar provinsi penyandang buta aksara. “Menurut Badan Pusat Statistik, masih ada 8,6 juta masyarakat Indonesia yang masih buta aksara di sepuluh provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Bali. Kapan Provinsi Bali mendekla rasikan tuntas buta aksara?” tanya Qomar. Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta menyatakan menerima tantangan tersebut, namun tidak berani menjanjikan tahun depan. Pasalnya, anggaran untuk tahun 2015 sudah dialokasikan untuk bidang lain. Namun, setidaknya di tahun depan akan dimulai pembinaan. Sementara di Kendari, Sultra, Komisi X mendapat data bahwa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ha nya mendapat anggaran berkisar Rp16 miliar. Jauh bila dibandingkan dengan kampus UI yang mendapat Rp235 miliar. Padahal, 52 persen anggaran pendidikan nasio nal tersedot ke perguruan tinggi (PT), ketimbang untuk pendidikan dasar dan menengah. Ini lantaran, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula kebutuhan anggarannya. Soal kebutuhan pendidikan untuk Sultra, Komisi X DPR selalu berusaha memperjuangkannya. “Bantuan anggaran bagi Universitas Halu Oleo mestinya jauh lebih besar daripada kampus UI dan ITB,” kata Utut. Kampus UHO sendiri telah mencetak 46.617 lulus an dari berbagai jurusan. Saat ini, mahasiswa aktifnya berjumlah 35.012 orang dan sekitar 2000 lebih akan segera diwisuda. Jumlah tenaga pengajar 1.065 dosen, 68
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Dalam kesempatan yang sama, Tim Kunker Komisi X juga mendapati banyak potensi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang belum tergali secara optimal. Provinsi yang juga dikenal dengan Bumi Anoa ini memiliki 14 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 2,7 juta jiwa. Memiliki potensi pariwisata, pendidikan, olahraga, hingga pertanian, butuh perhatian pemerintah pusat. Di bidang Pariwisata, Sultra punya banyak destinasi pariwisata menarik seperti wisata bawah laut Wakatobi yang belum terpublikasi secara luas. Masih kalah dengan wisata bawah laut Bunaken (Sulut), Raja Ampat (Papua), dan Bali. Dinas Pariwisata Sultra, sedang menggencarkan promosi Wakatobi sebagai wisata bawah laut alternatif di Nusantara selain di Papaua, Sulut, dan Bali. Di bidang olahraga, Sultra sangat terkenal dengan olahraga dayung. Para atlet dayung Sultra selalu menyumbangkan emas bagi kontingen Indonesia di pesta olahraga Sea Games dan Asian Games. Namun, perhatian terhadap kesejahteran para atlet dayung sangat kurang. Selama ini, belum ada asrama yang representatif bagi para pedayung di Sultra. Bahkan, keterangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra, para pedayung sudah kehilangan kuota untuk diangkat jadi PNS. Sementara itu, di bidang pendidikan, Sultra memiliki 2029 unit PAUD, 2000-an unit SD, 700 lebih unit SMP, dan 265 unit SMA. Sultra juga memiliki 2 universitas negeri. Dan kelak akan memiliki lagi 2 kampus negeri. Yang menjadi persoalan di Sultra, regulasi sertifikasi guru masih menyisakan masalah. Para guru dituntut mengejar jam ngajar sebagai syarat mendapat sertifikasi guru. Akhirnya, banyak guru mengajar di beberapa sekolah untuk mengejar syarat tersebut. (sf & mh) Foto: Sofyan/Parle/HR
SOROTAN
PENGHARGAAN JADI MOTIVASI TINGKATKAN KINERJA Penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh sejumlah lembaga negara kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR atas prestasinya belakangan ini menjadi motivasi bagi Setjen DPR untuk terus meningkatkan kinerja sebagai unsur penunjang lembaga DPR ke arah yang lebih baik. DPR-red) harus mampu mengimba ngi itu, karena memang pekerjaannya beda lembaga di DPR dengan di Kementerian,” ujarnya. Meski meraih opini WTP, pihaknya menegaskan Setjen DPR tetap menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK termasuk evaluasi-evaluasi apa saja yang belum ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan BPK dari tahun-tahun sebelumnya. “Jadi PR-PR yang lama kita coba selesaikan, karena WTP itu kan pasti ada catatan. Nah catatancatatan itu yang kami akan tindaklanjuti. Sekecil apapun catatan dari BPK, akan kami selesaikan, karena sekarang itu eranya tranparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
H
al itu disampaikan Sekjen DPR,Winantuningtyastiti kepada Parlementaria, di Gedung DPR, Kamis (14/8), menanggapi sejumlah penghargaan yang diterima oleh Setjen DPR. Salah satu prestasi Setjen DPR yang menonjol ialah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut dari tahun 2009 hingga 2014. “Meraih penghargaan sebetulnya bukan itu tujuannya. Tujuan utamanya adalah bagaimana terus meningkatkan kinerja. Tidak saja dalam lingkup Setjen DPR tetapi juga bertekad untuk ikut memberi-
kan konstribusi membangun lembaga DPR menjadi institusi negara yang lebih baik dalam membangun Indonesia,” kata Win, panggilan ak rab Sekjen DPR ini. Terkait opini WTP yang diberikan BPK kepada Setjen DPR, Winantu ningtyastiti mengatakan opini WTP fokus pada laporan keuangan. Namun kondisinya saat ini, kata dia, BPK juga terus meningkatkan peme riksaannya bukan saja pada laporan keuangan tetapi juga laporan kinerja.“Tahun-tahun yang lalu kan hanya fokus pada laporan keuangan. Sekarang berkembang jadi laporan kinerja dan laporan keuangan. Jadi kita harus berlari ‘mengejar’ ini, lembaga lain juga sama. Kita (Setjen
Win juga mengatakan pihaknya dan jajaran Setjen DPR tidak hanya fokus untuk membesarkan lembaga internal Setjen DPR, tetapi juga pe nguatan terhadap lembaga dewan. “Karena itu, selain harus menjaga konsistensi untuk terus mendapatkan laporan keuangan yang baik tidak hanya dari BPK tetapi juga dari Kementerian Keuangan. Kami juga terus meningkatkan pelayanan publik, dan dari sisi-sisi yang lain, misalnya tadi ada penghargaan dari Kementerian Koordinator, kemudian ada juga dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Itu semua dalam kerangka transparansi dan peningkatan kinerja,” katanya. Terkait peningkatan kinerja, Win mengatakan untuk pertama kalinya Setjen DPR melakukan rekrutmen dan promosi pegawai secara transparan dan akuntabel mengikuti standar nasional. Ia mencontohkan belum lama ini pihaknya mengumumkan adanya pengisian jabatan eselon satu yang kosong, setelah
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
69
SOROTAN
diumumkan dalam wak tu dua minggu, pihaknya menyelenggarakan assessment bagi pegawai yang mendaftar untuk mengisi lowongan tersebut. Oleh pihak ketiga, seluruh pegawai yang mendaftar kemudian dievaluasi. “Kami berkonsultasi dengan lembaga pihak ketiga penyelenggara assessment, untuk mengukur kompetensi peserta dan sebagainya yang akan menduduki jabatan yang kosong itu. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan khusus. Kalau kemarin pemerintah pusat itu kan menggunakan metode berpega ngan kepada merit system, kalau kami gabungan. Gabungan antara merit system dan carrier system,” jelasnya. Ia memastikan rekrutmen pegawai juga tetap menghargai loya litas dan integritas pegawai yang selama ini diberikan kepada Setjen DPR tanpa harus mengabaikan merit system. “Artinya kapasitas dan kompetensi yang dimiliki serta syarat-syarat lainnya secara terbuka harus dimiliki bagi pegawai, yang mana tujuannya untuk mengetahui kalaupun nanti ada yang diangkat jadi pejabat, ya karena memang dia kompeten dan memenuhi syarat untuk itu. Jadi tranparansi itu mulai dari rekrutmen pegawai, promosi, mutasi itu secara konsisten kita laksanakan. Terkait laporan kinerja, Win me ngatakan Setjen DPR sudah membangun sistem yang tersusun dalam mengukur target kinerja pegawai Setjen DPR secara menyeluruh. “Setiap pegawai datang, dia tahu hari itu yang harus dilakukan dan apa yang harus dilaporkan. Mereka menyusun, mengisi buku apa saja yang dia lakukan setiap jamnya pada hari itu, dan setiap satu Minggu sekali atasan langsungnya paraf, dilampiri dengan produk. Jadi hasil kinerjanya apa, output-nya apa sudah bisa diukur,” jelasnya. Masalah disiplin pegawai juga menjadi bagian dari fokus pembenahan Setjen DPR, Win memastikan 70
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
bahwa kehadiran pegawai dilakukan dengan sistem finger print dengan aturan ketat ketika pegawai terlambat, maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan. Adapun saat ini lanjut dia, tunja ngan berbentuk tunjangan kinerja, tidak lagi sama rata seperti sebe lumnya.
Dalam bagian lain, Win juga me ngungkapkan bahwa Setjen DPR juga diperhitungkan dalam forum internasional. Salah satunya menjadi Komite Eksekutif di sidang Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada Ok-
Komunikasi antara pimpinan de ngan pegawai juga dibangun oleh Setjen DPR, salah satunya dengan cara membuat portal komunikasi. Portal itu menjadi sarana komunikasi antara pegawai dengan pegawai, dan pegawai dengan pimpinan. “Ada yang protes, ada juga yang memberikan kritik dan saran yang bagus, malah ada yang lucu-lucu juga,” katanya. Winantuningtyastiti memastikan semua bentuk masukan dan saran itu akan direspon. “Kalau perlu kita panggil, kalau memang pegawai menyampaikan saran dan usul. Kita panggil yang bersangkutan, kita jelaskan, kemudian saran-saran itu kita buat sebagai masukan di rapat koordinasi para pejabat di lingku ngan Setjen DPR. Misalnya sebagai bahan evaluasi kebijakan apa yang salah, apa yang harus dibenahi,” jelasnya. Untuk itu, ia berharap peningkat an kinerja terus berjalan dengan baik, karena semangat perubahan kata Winantuningtyastiti harus terus didorong. “Saya tahu kesulitan banyak pegawai termasuk yang di suarakan di portal itu. Tapi ini harus. Karena nanti bersaingnya tidak hanya di internal kesekjenan saja, tetapi instansi-instansi luar juga bisa melamar jabatan di kesekjenan secara terbuka sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Jadi saya, mau tidak mau agak keras meningkatkan SDM dan menerapkan disiplin dan mendorong kerja yang betul-betul bekerja. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi santai tapi semuanya kita imbangi dengan tunjangan. Tunjangan kinerja yang Alhamdulillah, makin bekerja keras makin tinggi,” ujarnya.
tober 2013, yang penyelenggaraannya berbarengan dengan sidang Assembly Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-129. Sidang ASGP itu sendiri merupakan forum pertemuan dan komunikasi antar Sekretaris Jenderal dan pejabat Setjen parlemen sedunia dalam rangka tukar menukar informasi dan berbagi pengalaman terbaik mengenai keparlemenan dan supporting system sebagai sarana memperat kerja sama antar-parlemen. Selain itu, ASGP yang anggo tanya mencapai 176 negara di dunia itu juga merupakan forum untuk menyampaikan program-program IPU dan mendorong Setjen masingmasing parlemen anggota IPU untuk berpartisipasi aktif mensukseskan program-program tersebut. “Seperti nanti kita juga diundang ke Philipina dan sekjen-sekjen di Asia untuk memberikan saran atau pendapat mengenai prinsip kerja IPU. Jadi kita (Setjen DPR-red) mulai diperhitungkan, apalagi banyak juga tamu-tamu yang datang kesini dari
negara lain untuk belajar, belajar untuk bagaimana Setjen ini mensupport transisi atau perubahan demokrasi, proses-proses demokrasi yang terjadi di parlemen,” katanya. Selain kepada lingkup kerja internal, Winantuningtyastiti me ngatakan Setjen DPR juga menaruh harapan yang besar terhadap parlemen terutama para anggota DPR agar bisa merasakan betul-betul dukungan atau pendampingan dari kesekjenan. Harapan itu tentunya agar akuntabilitas dan kedisiplinan berjalan dengan baik di kalangan anggota dewan. “Mohon maaf meskipun saya tidak punya kewenangan untuk menilai kedisiplinan anggota dewan tapi setidaknya saya boleh mengharapkan. Sehingga ke depan target yang telah di tetapkan bersama itu bisa tercapai termasuk prolegnas dan sebagainya itu, dan tingkat kehadir an anggota dewan benar-benar di masyarakat terasa meningkat, serta meminimalisir anggota dewan yang terkena masalah,” katanya.
Saat ini saja kata dia, cukup sering intensitas pihak Setjen DPR yang dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau hadir dalam sidang korupsi di pengadilan Tipikor. “Mau tidak mau kondisinya ya seperti itu, karena Setjen DPR menjadi pengguna anggaran dan bertanggung jawab terhadap seluruh administratif maupun aset di DPR. Makanya saya berharap tidak ada lagi anggota DPR yang terkena masalah,” katanya. Untuk itu pihaknya juga sudah merencanakan kepada anggota DPR terpilih pada periode ini diinformasikan aturan-aturan yang terkait dengan anggaran keuangan serta hak-hak para anggota DPR. “Setjen DPR akan minta waktu khusus untuk menyampaikan itu melalui fraksifraksi supaya pemahaman mengenai aturan-aturan itu juga ada di seluruh anggota dewan,” ujarnya. Disamping itu, Setjen DPR bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) akan menye lenggarakan pembekalan untuk
BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MELALUI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI PERIODE 2013 -2014 NO. 1 2
3 4
5
6
7
NAMA PENGHARGAAN DPR RI/Setjen DPR RI, telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas audit laporan keuangan oleh BPK RI DPR RI/Setjen DPR RI menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas Keberhasilannya menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah Tahun Anggaran 2012. DPR RI/Setjen DPR RI, telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas audit laporan keuangan oleh BPK RI DPR RI/Setjen DPR RI menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas Keberhasilannya menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah Tahun Anggaran 2013. DPR RI/Setjen DPR RI Desember 2013, telah menerima Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas Prestasinya dalam Akuntabalitas Kinerja Tahun 2012 dengan nilai 60,28 predikat tingkat akuntabilitas kinerja “CC”. DPR RI/Setjen DPR RI pada tanggal 29 Oktober 2013, telah menerima Sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM atas prestasi sebagai Stand Terbaik Harapan I Pameran Legal Expo 2013, yang diselenggarakan pada 28-29 Oktober 2013 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Setjen DPR RI pada tanggal 8 Februari 2014 telah menerima Sertifikat Bronze Winner dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) kategori “The Best of Government Inhouse Magazine (InMA) 2014” (Parlementaria Edition: 103/XLIII, 2013).
KETERANGAN Diterima Tahun 2013 Diterima Tahun 2013
8
Diterima Tahun 2013
2
Diterima Tahun 2014
HR.
Setjen DPR RI pada tanggal 24 Desember 2013 telah menerima Piagam Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Atas partisipasinya dalam pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2013 secara transparan, akuntabel, adil serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi.
Diterima Tahun 2014
Pada bulan Juni 2012, Koperasi Pegawai Setjen DPR RI telah ditetapkan sebagai Koperasi Terbaik urutan ke-5 dari 342 Koperasi Primer Fungsional di Wilayah DKI Jakarta. Pada tanggal 7 Desember 2012, Koperasi Pegawai Setjen DPR telah menerima Penghargaan Terbaik UMKM AWARD tahun 2012 dan menerima insentif modal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk Kategori “Koperasi Karyawan” BUMN/BUMD/TNI/POLRI/PNS tingkat nasional yang diikuti sebanyak 6679 peserta.
Diterima 2012
Diterima 2012
PRESTASI KORPRI SETJEN DPR RI 1
Diterima Tahun 2013
“Kalau dulu di zaman Orde Baru kan ada BP-7 atau P-4, sekarang tidak ada lagi. Nah sekarang ini pertama kalinya ada pembekalan untuk anggota DPR. Pembekalan diberikan untuk anggota DPR lama yang terpilih kembali serta anggota DPR yang baru sama sekali. Bedanya, anggota DPR yang baru sama sekali pembekalannya lebih lama yakni tiga minggu untuk tiga angkatan. Sementara anggota DPR lama yang terpilih kembali, hanya empat hari karena dianggap sudah memahami proses-proses yang ada di DPR,” ujarnya. (nt) Foto: Dok BPK, Andry/Parle/
PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH KOPERASI PEGAWAI SETJEN DPR RI 1
Diterima Tahun 2014 Diterima Tahun 2014
anggota DPR yang terpilih pada periode 2014-2019, guna memberikan masukan tentang wawasan kebangsaan serta komitmen bersama dalam membangun bangsa yang tidak terkotak-kotak di dalam menyuarakan kepentingan partai politik atau kepentingan pada daerah pemilihannya saja, termasuk di dalamnya bagaimana DPR ikut menopang eksistensi negara dan memajukan bangsa ini.
2
3
Tahun 2012 Juara II Futsal antar-Kementerian/LPNK yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan RI. Tahun 2013, Lomba Gerak Jalan Proklamasi yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) pada tanggal 1 September 2013, menempuhjarak 8 km mendapat juara: Regu 1 meraih Juara I kategori beregu umum putra; Tahun 2013, Lomba Gerak Jalan Proklamasi yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) pada tanggal 1 September 2013, menempuhjarak 8 km mendapat juara: Regu 2 meraih Juara II Kategori beregu umum putra.
PARLEMENTARIA
Diterima 2012 Diterima 2013
Diterima 2013
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
71
SELEBRITIS
Dijelaskannya, semua bidang kehidupan pasti berkaitan dengan dunia politik, karena segala apa yang ada dalam kehidupan ini memiliki aturan atau regulasi. Dimana untuk menentukan aturan atau regulasi tersebut harus melewati proses politik juga. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi dirinya untuk lari menjauh dari dunia politik. Meski dalam Pemilu Legislatif (Pileg) kemarin Tommy gagal meraih suara untuk mengantarkannya menuju kursi Parlemen. Berbicara tentang kegagalannya melenggang ke Senayan, bungsu pasangan H Syamsuddin Betong dan Hj Mulyanih Eliya Hastuti ini men gaku kecewa dengan kondisi saat pileg kemarin yang notabene menjadi pengalaman pertamanya menjadi caleg. Ia kecewa dengan perilaku di masyarakat yang menyalahgunakan kata demokrasi. Hampir semua anggota masyarakat mengatakan ingin perubahan dalam kehidupan kenegaraan. Sayangnya, masyarakat sendiri yang malah menodai perjuangannya tersebut, dengan membuat sebuah standard tersendiri. Misalnya dengan memilih calon wakilnya tersebut berdasarkan nilai nominal yang didapatkan. “Pandangan masyarakat bahwa setiap caleg itu selalu kaya atau ba nyak uang, akibatnya banyak orang yang menjadi miskin karena nyaleg dan sebaliknya tidak sedikit juga orang yang kaya mendadak karena pileg kemarin,” paparnya.
U
rung melenggang ke Senayan tak membuat pesinetron Tomy Kurniawan lari menjauhi dunia politik. Baginya semua bidang kehidupan pasti akan berkaitan dengan politik, baik itu bisnis, ekonomi, maupun bidang seni seperti yang selama ini dilakoninya. Berikut kisah yang disam72
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
paikannya kepada Rahayu Setiowati dari Parlementaria. “Saya harus tahu politik, karena pasti akan berhubungan dengan kehidupan dan keberlangsungan kita,” ungkap aktor kelahiran Jakarta 15 September 1984 ini.
Dari sana tak heran jika tidak sedikit politisi yang menganggap bahwa pileg kemarin menjadi pemilu terburuk. Meski demikian, Tommy mengaku tidak menyesal telah mengikuti semua itu. Ada hikmah yang bisa diambil dari pengalaman pertamanya tersebut. “Saya jadi mengetahui karakteristik masyarakat kita saat ini, termasuk karakter orang-orang di dalamnya. Selain itu lewat pemilihan legislatif kemarin saya juga dapat belajar ba nyak tentang politik yang selama ini jauh dari bidang yang saya tekuni,”
berharap agar ke depan DPR menjadi sebuah lembaga negara wakil rakyat yang benar-benar terpercaya kredibilitasnya. Baik dalam membuat regulasi atau undang-undang maupun dalam pengawasan terhadap roda pemerintahan. Suami dari Fatimah Tania Nadira ini menilai bahwa selama ini ia masih kurang merasakan atau melihat kin erja DPR, terutama yang menaungi bidang seni dan budaya. Pasalnya ia merasakan selama ini belum ada undang-undang yang dapat melind ungi artis beserta kru film atau sinetron di dalamnya. Terlebih lagi bagi artis lama atau artis senior. Akibatnya ada istilah semakin tua, semakin hilang. Misalnya de ngan maraknya sistem “borongan” dimana produser membayar film sekaligus artis dan kru. Imbasnya, honor artis dan kru menjadi sangat berkurang, Tommy berharap perlunya peraturan atau undang-undang per filma n yang melindungi kru dan artis, termasuk jaminan kesehatan. Karena sebagaimana diketahui kerja artis dan kru di dunia film dan sinetron tidak terbatas waktu. Hal tersebut tentu sangat beresiko bagi kese hatan dan keselamatan. “Parfi dan Parsi harusnya bisa melindungi kita, tapi pada kenyataannya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri alias tidak ada tindak lanjutnya,” ungkap pelakon film layar lebar Eiffel I’m in Love ini. kata Tommy. Perlu Undang-undang Bagi Pekerja Seni Ayah dua orang anak ini me nganggap bahwa ke depannya perlu ada sebuah perbaikan dari sistem pemilihan di Indonesia. Salah satunya menurut Tommy adalah dengan penggunaan sistem elektronik. De ngan sistem ini, diyakini dapat meminimalisir kecurangan dalam pemilu mendatang.
Lewat sistem elektronik, suara yang masuk dari seluruh provinsi dan daerah di Indonesia akan langsung terakumulasi, tanpa terlebih dahulu harus melalui proses perhitungan di beberapa area. Sistem elektronik menurut Tommy juga akan memudahkan masyarakat dalam menyuarakan pilihannya tanpa harus mendatangi TPS (tempat pemungutan suara) yang ada. Berbicara tentang harapannya kepada calon legislatif terpilih, Tommy
Ia menilai karena alasan itu jualah teman-teman artis yang menjadi anggota legislatif itu lebih memilih berada di Komisi X yang menaungi bidang kebudayaan dibanding komisi lainnya. “Mereka ingin memperjuangkan nasib para pekerja seni yang semakin tua semakin ditinggalkan. Namun yang pasti DPR mendatang harus lebih baik dari sekarang, membuat kebijakan yang pro rak yat,” papar Tommy. (Ayu) foto: dok. yr
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
73
Tonggak-Tonggak Sejarah Majalah Parlementaria
Cahaya lamput kilat datang silih berganti mengabadikan momen bersejarah bagi majalah Parlementaria. Di panggung The 3rd Indonesia In-house Magazine Award (InMA) yang berlangsung di Bengkulu awal Pebruari lalu, berdiri Ketua Serikat Perusahaan Pers, Dahlan Iskan menyerahkan Bronze Award kepada Pimpinan Pelaksana majalah Parlementaria Djaka Dwi Winarko. Award itu sebagai bentuk apresiasi kepada majalah internal Setjen DPR RI yang telah memenuhi sejumlah standar Dewan Juri, mengalahkan puluhan media intenal lain. Moment itu menjadi tonggak sejarah penting yang telah ditancapkan majalah Parlementaria sejak pertama kali diterbitkan bulan Mei 1968. “Ini merupakan apresiasi dari para juri profesional yang tentu punya kriteria yang objektif. Penghargaan ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang benar dan sekaligus memotivasi kita untuk bisa lebih baik,” kata Djaka yang juga Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR. Ketika berada di tonggak keberhasilan Bronze Award, pasti menarik apabila menarik waktu mundur kembali kebelakang. Bersama sejumlah tokoh Parle di era lalu, tonggak demi tonggak loncatan sejarah itu akan kembali dibentangkan. Sejarah panjang majalah Parlemen74
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
taria yang berjalan seiring dengan perkembangan demokrasi di lembaga negara DPR RI. Tokoh Parle tempo dulu yang pertama kali dijumpai adalah Umar, reporter angkatan pertama. Namanya sangat irit sehingga sebagian orang lebih akrab memanggil sekaligus dengan gelar akademisnya Umar BA. Tokoh yang masih terlihat bugar diusia 80 ini menuturkan Majalah Parlementaria hadir ditengah suasana demokrasi terpimpin era DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Parlemen ini dibentuk menggantikan DPR hasil pemilu 1955 yang dibubarkan sejak 5 Maret
1960. 283 anggota DPR-GR diangkat oleh presiden yang terdiri dari 153 anggota mewakili partai politik dan
130 anggota mewakili golongangolongan. Keberadaan DPR GR waktu itu sebenarnya terbagi pada dua bagian utama, era orde lama tahun 19601966 dan era orde baru tahun 19661971. Umar menjelaskan, namanya juga demokrasi terpimpin semua serba sesuai aturan dan arahan dari pimpinan, bahkan anggota dewan sering disebut sebagai ‘Yes Man’. Sidang yang berlangsung pada waktu itu sifatnya tertutup, tidak boleh diliput langsung wartawan. Umar diizinkan mengikuti rapat karena merupakan bagian dari Staf Humas Setjen DPR GR. “Tugas kita menyimak jalannya rapat dan hasilnya ditulis dalam bentuk pers release yang nanti akan disampaikan ke seluruh kantor media,” katanya dalam wawancara yang berlangsung di rumahnya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia kemudian menggambarkan kesibukan ketika rapat usai dan terburu-buru menuju ruangan untuk mengetik berita dengan mesin tik legendaris olivetti yang menurutnya memiliki suara yang merdu, tiktiktuk. Setiap hari cukup banyak keterangan pers yang dibuat dan disebarkan. Media baik cetak maupun elektronik pada saat itu menurutnya sangat bergantung pada hasil kerja tim kehumas an dalam mendistribusikan berita. Kondisi lain, gedung dewan saat itu
juga bukan tempat favorit wartawan dalam memburu berita karena sudah bisa dipastikan dengan sistem demokrasi terpimpin berita pasti sewarna. Semakin hari jumlah keterangan pers yang dihasilkan Bagian Humas DPR-GR pada saat itu semakin banyak, bundelnya menumpuk memenuhi ruangan. Sejak itulah muncul ide untuk mengumpulkan secara berkala dalam satu buletin yang terbit teratur. “Inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran majalah Parlementaria,” kata Suwardjo yang juga termasuk reporter angkatan pertama. Berdasarkan dokumentasi yang berhasil diperoleh buletin nomer 1, tahun 1 itu diterbikan pada bulan Mei tahun 1968. Datanya bahkan masih tersimpan rapi di Library of Congress, Perpustakaan Kongres Amerika Serikat yang secara rutin mendapat kiriman lewat Kedutaan Besar Amerika di Indonesia. Tampilan awal Buletin Parlementaria pada saat itu masih sangat sederhana, belum ada foto, tidak ada cover dan produksi dilakukan menggunakan mesin stensilan yang diputar manual dengan tangan, jrekjrekjrek. Soal pilihan nama Parlementaria menurut Umar karena pada waktu itu kata parlemen sudah sangat akrab dengan publik. Penyebutan anggota DPR-GR pada saat itu lebih populer dengan pang-
gilan anggota parlemen. Penamaan yang lebih dikenal masyarakat juga bukan gedung dewan tetapi gedung parlemen. “Rasanya pada saat itu nama Parlementaria sudah yang paling pas, jadi tidak ada usulan nama lain yang masuk,” ungkapnya. Dengan kehadiran buletin ini anggota dewan yang saat itu juga sudah terbagi dalam sejumlah komisi
terbantu dalam mencermati kinerja koleganya yang bekerja di alat kelengkapan yang berbeda. Dinamika keparlemenan dan tuntutan untuk tampil lebih baik mendorong Bagian Pemberitaan untuk mengembangkan bulletin menjadi format majalah. Pilihan pertama waktu itu adalah majalah ringkas dengan ukuran 135 x 210 mm yang mudah dibaca dan dibawa. “Waktu
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
75
itu majalah Intisari juga sedang populer, jadi kenapa kita tidak buat majalah seukuran itu,” jelas Suwar djo yang sempat menjabat sebagai Kabag Humas. Awak redaksi mulai memasukkan unsur foto untuk memperkuat berita. Tata wajah juga menjadi perhatian, hari menjelang terbit ruang redaksi menjadi ramai mendiskusikan pilihan foto terbaik untuk cover. Tidak mudah memang memilah milih foto untuk majalah, disamping kaidah jurnalistik, keadil an untuk seluruh alat kelengkapan dewan harus jadi perhatian. Salah satu fotografer generasi pertama majalah Parlementaria adalah RFX Soebandrio. Ketika dihubungi Parle, ia bersemangat berbagi cerita tentang dinamika kerja sebagai fotografer. Sebagian besar foto itu menurutnya sudah menjadi dokumen negara di Kantor Arsip Nasional. Namun sebagian yang lain rusak termakan usia termasuk salah satu foto favoritnya. “Saya itu sangat mengagumi kesederhanaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, satu foto yang berhasil saya abadikan saat beliau memasang kaos
sebagian besar iklan datang dari kementrian, lembaga negara atau BUMN yang ingin mempromosikan produk atau program kerja mereka. Sebagian dari hasil iklan berdasarkan aturan yang ada pada saat itu boleh digunakan untuk kepenti ngan produksi majalah. Perubahan ukuran majalah Parlementaria terus dipertahankan sampai sekarang.
kaki yang ternyata bolong. Sayang karena penyimpanan yang buruk, fotonya terlanjur rusak,” ungkap dia. Ia memberi saran kepada Parle agar memberi perhatian pada proses dokumentasi foto karena semua itu pada saatnya akan menjadi bagian dari sejarah bangsa. Tonggak sejarah majalah Parlementaria selanjutnya adalah ketika terbit dengan ukuran yang lebih besar. Alasan utama perubahan itu adalah kepentingan iklan yang memang terlihat lebih menarik apabila muncul dalam halaman yang lebih lebar. Suwardjo menjelaskan
Eksistensi majalah Parlementaria yang tebit berkala setiap bulan dinilai rentangnya terlalu lama. April 1990, Dudung Kamaludin yang mulai menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Hukum Setjen DPR memutuskan untuk menjaga kesinambungan pemberitaan diperlukan media yang terbit setiap minggu. “Kita pandang perlu terbitan seminggu sekali itu namanya bulletin. Pertimbangannya majalah sebulan sekali terlalu lama, ini supaya DPR publikasinya bisa intens,” katanya. Pada era ini majalah dan bulletin Parlementaria semakin gencar menerbitkan berita tentang kinerja dewan di bidang pe ngawasan, legislasi, anggaran serta kunjungan kerja ke sejumlah daerah. (iky) Foto: Andry/Parle/HR
Survei dilakukan Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia menggunakan teknik Judgement Sampling dalam penentuan sampel 46 tahun sudah usia ma jalah Parlementaria. Banyak hal telah disajikan kepada pembaca budiman. Dalam satu rapat redaksi, menge muka pertanyaan bagaima na sebenarnya pandangan khalayak tentang eksistensi majalah ini. Hasil diskusi ke mudian mengerucut pada ide untuk melakukan survei. Gayung bersambut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia - FISIP UI bersedia melakukannya le wat pusat studi multi-disiplin Center for Election and Political Party (CEPP). Maka dirancanglah satu survei yang dilakukan di Ban
76
PARLEMENTARIA
dara Udara Soekarno Hatta pada akhir April 2014, berte patan ketika majalah Par lementaria edisi 111 meng hiasi rak-rak di ruang tunggu bandara paling sibuk urutan kedelapan di dunia ini. Kese luruhan laporan hasil survei menjadi bahan masukan yang baik dan bermanfaat bagi tim redaksi majalah Parlemen taria. Selain mendapatkan gambaran secara obyektif mengenai kepuasan pembaca terhadap majalah ini, jawaban yang diberikan oleh masyara kat diharapkan sebagai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Hasil survey ini tentunya akan dipergunakan untuk bahan penyusunan per
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
baikan majalah Parlementaria kedepannya. Tidak lupa, terima kasih kepada para sur veyor, PT. Angkasa Pura II, responden, dan seluruh pihak yang telah membantu terl ak sananya
survei ini dengan baik dan lancar. *** Input yang membuat redak si bernafas lega adalah ma jalah Parlementaria diapre
siasi oleh pembaca sebagai majalah non komersil yang menarik. Sebanyak 68% re sponden mengakui hal terse but. Yang menjawab biasa saja sebesar 21%, yang men jawab kurang menarik 7% dan yang menjawab sangat mena rik sebesar 4%. Responden memberikan apresiasi positif terhadap ma jalah Parlementaria karena memuat informasi yang ber manfaat (69%), memuat seg men edukasi sebesar 52%, dan untuk segmen hiburan dalam majalah parlementaria sebesar 28%. Rata-rata para responden pernah membaca majalah parlementaria lebih dari 1 kali (97%). Sebagian besar responden menikmati ma jalah ini ketika sedang bera da dalam ruang bandara. Na mun hal ini dipengaruhi oleh frekuensi seberapa sering mereka terbang dan tersedia nya stok majalah.
Para pembaca umumnya berusia 20-60 tahun, dimana responden perempuan seba nyak 23% dan laki-laki sebe sar 77%. Mayoritas pembaca juga memiliki tingkat pen didikan yang tinggi (83%), sementara sisanya menge nyam bangku pendidikan SMA (17%). Para pembaca umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil (47%) lalu diikuti
oleh karyawan swasta sebe sar 40%, wiraswasta 10% dan mahasiswa 3%. Hal ini menunjukkan bahwa target market majalah Parlementar ia adalah mereka yang berada pada usia produktif, berpen didikan menengah-tinggi dan pekerja. Bandara sebagai lokasi singgah antar kota, provinsi, pulau bahkan antar Negara menjadi pilihan dengan tu juan supaya majalah dapat tersebar luas. Majalah Par lementaria seringkali dibawa oleh pembaca untuk dinik mati oleh teman dan ke r a b a t . T i m redaksi senan tiasa berusaha menyajikan ma jalah Parlemen t aria s eb agai majal ah yang p an t as un tuk direkomenda sikan pembaca kepada rel asi dan keluarga. Sebagian besar responden (93%) adalah pembaca ma jalah non komersil lainnya. Dengan temuan ini, muncul keyakinan di masa depan sangat terbuka peluang bagi majalah Parlementaria untuk membentuk segmen pembaca tetap. Pembaca akan selalu memerlukan informasi-infor masi yang berkaitan dengan fungsi utama DPR: fungsi le
gislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Majal ah P ar l em en t aria diapresiasi memiliki tampi lan yang menarik. Sebanyak 70% responden mengakui bahwa logo majalah menarik. Sebanyak 60% responden menyatakan cover depan me narik, sedangkan 73% respon den menilai cover belakang memikat. Capaian ini meru pakan hasil kerja keras tim redaksi majalah Parlemen taria. Tim redaksi memahami visualisasi informasi yang disampaikan sama penting nya dengan substansi. Visu alisasi dan substansi men jadi satu kesatuan utuh yang memperlihatkan konsistensi informasi yang disampaikan. Sedangkan cover depan dan cover belakang adalah pe mikat bagi pembaca untuk membuka halaman-halaman berikutnya. Survei menggunakan teknik Judgement Sampling (Purposive Sampling) dalam penentuan sampel. Tentunya ada per timbangan subyektif untuk memilih responden yang me miliki ciri-ciri tertentu, dalam hal ini adalah 30 responden yang memutuskan untuk me luangkan waktu tunggunya dengan membaca majalah Parlementaria yang dise diakan di rak-rak baca ruang tunggu Bandara Internasional Soekarno Hatta Terminal 1 dan 2. Untuk mendapatkan
PARLEMENTARIA
data primer, digunakan kue sioner, mengumpulkan in formasi dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan ten tang Majalah Parlementaria secara berurutan sedemikian rupa guna mendapatkan re spon dari pembaca. Dengan menggunakan pertimbangan kategori pertanyaan tertutup, diambil jumlah minimal res ponden sebanyak 30 orang. Hal ini disesuaikan dengan jumlah batas minimum untuk pengujian sebuah penelitian (Bliemer and Rose, 2005; Umar, 2009). Terbit secara periodik un tuk setiap bulannya, Majalah Par lemen t aria b er ada di bawah pengelolaan bagian Pemberitaan DPR RI. Baru setahun ini memang Majalah Parlementaria bisa kita temu kan di ruang-ruang tunggu bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, distribusi majalah gratis ini belum bisa menjangkau seluruh fasili tas-fasilitas publik lainnya (Stasiun kereta, pelabuhan, terminal, dsb). Saat ini, ma jalah Parlementaria dicetak sebanyak 10.000 eksemplar per bulan. Majalah bulanan ini didistribusikan kepada 560 anggota DPR, lembaga negara, kementerian, lemba ga non-kementerian, peme rintah kabupaten, perguruan tinggi, LSM, kedutaan besar, kantor kecamatan, dan Ban dara Soekarno Hatta. Secara keseluruhan, majalah dan buletin Parlementaria dise bar ke 6.650 titik, yang terdiri dari 150 titik yang ada di luar negeri (KBRI dan Konjen) dan 6.500 titik di dalam negeri pada tingkat kecamatan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. (*/iky) Bahan diambil dari laporan Center for Election and Political Party FISIP UI
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
77
POJOK PARLE
Lahir, Rezeki, Jodoh dan Maut memang menjadi rahasia Illahi yang tidak bisa diketahui dengan pasti oleh siapapun. Siapa sangka jika kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang juga diikuti oleh salah satu Tim Parlementaria menjadi pertemuan terakhir dengan Ketua Komisi V DPR RI, Laurens Bahang Dama. Berikut saat-saat terakhir kebersamaan Laurens dengan Komisi V sebagaimana dikisahkan Rizka Arinindya. Bak petir disiang hari, Rabu (13/8) malam kami mendapat kabar atas kepergian Ketua Komisi V DPR RI, Laure ns B ahan g D ama. Masih segar dalam ingatan kami, selama dua hari p enuh Ketua Komisi V DPR RI mengikuti Kunjungan Kerja nya ter ak hir ke Maluku 11-13 Agustus lalu. Tak ada yang b erb e da dari sikapnya ketika itu, selalu bersemangat, senyum dan detail terhadap setiap hal. Hal tersebut juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi V, Michael Wattimena yang memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR
terletak diantara dua desa, Pokka dan Galala ini Laurens yang ditemani anggota Komisi V, Rendy Lamajido yang berdiri di atas anjungan kapal Ferry. Kami pun sempat mengabadikan moment terakhir kebersamaan keduanya. Dihari kedua kunjungan ke Maluku, antusiasme Laurens tetap tinggi dalam mengikuti agenda yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun sama sekali tak terbesit bahwa kunjungan kerjanya kali itu merupakan yang terakhir. Hal itu terlihat saat Laurens tanpa lelahnya meninjau sudut demi sudut rumah susun TNI AD Kodam XV Pattimura, tak terasa langkah kakinya sampai memasuki lantai empat rumah susun yang tidak difasilitasi oleh lift atau escalator itu. Perjalanan dilanjutkan peninjauan dan pemaparan proyek restorasi sungai WayLela dan pembangunan Check Dam Way Yori Desa Passo. Di kesempatan ini Laurens menyempatkan diri berfoto bersama dengan anggota Tim Kunker lainnya. Usai usai melakukan peninjauan dan menampung aspirasi baik dari mitra kerja dan Pemprov Maluku kami pun kembali ke kediaman masing-masing. Khusus untuk Laurens ia memilih kembali ke kediamannya di Denpasar Bali. Ia sengaja pulang tanpa memberi tahu terlebih dahulu pada keluarganya. Ia ingin memberikan kejutan kepada kedua anak dan istrinya.
“Tak ada yang berbeda dari sikap Pak Laurens selama kunjungan kerjanya terakhir ke Maluku, Senin (11/8) kemarin. Saya duduk berdampingan dengan beliau satu pesawat, karena itu saya tidak mengira beliau akan pergi secepat itu. Tapi begitulah kehendak Tuhan,” ungkap Michael Wattimena. Kami (Parlementaria dan Tim Kunjungan Kerja Komisi V) tiba di Bandar Udara Pattimura dan langsung disambut dengan General Manager PT Angkasa Pura I, Hallendra YW yang notabene merupakan mitra kerja Komisi V. Disana Laurens dan Tim menampung berbagai aspirasi sekaligus memberi masukan kepada pihak Angkasa Pura, baik yang berkaitan dengan kualitas pelayanan maupun kondisi Bandara. Usai kunjungan tersebut, Tim Kunker Komisi V mengunjungi Kantor Gubernur Maluku. Namun sebelum itu Kami menyempatkan diri terlebih dahulu meninjau jembatan Merah Putih yang dilaluinya dengan menggunakan Ferry. Saat menyisiri sungai yang 78
PARLEMENTARIA
EDISI 116 TH. XLIV, 2014
Rencananya akan digelar pertemuan keluarga dan sekedar makan bersama pada malam harinya. Sa yangnya, sebelum pertemuan itu terlaksana, musibah itu sudah datang terlebih dahulu. Laurens, dipanggil menghadap Sang Pencipta, bahkan ia pun belum sempat foto bersama seluruh anggota Komisi V DPR RI. Karena beberapa hari menjelang Kepergiannya, Laurens mengutarakan keinginannya untuk berfoto bersama usai Sidang Paripurna Pidato Kenegaraan Presiden RI di akhir masa bhakti anggota DPR RI periode 2009-2014. Selamat jalan Pak Laurens, Kami akan selalu mengenang dan melanjutkan semangat perjuanganmu.(Ayu) foto: Rizka/Parle/HR.
Semoga Semakin Amanah Perjuangk an Suar a R akyat