Edisi 108 TH. XLIII, 2013

Edisi 108 TH. XLIII, 2013

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita 2

PARLEMENTARIA

EDISI 108 TH. XLIII, 2013

Pengantar Redaksi Edisi terakhir Parlementaria tahun 2013 ini sengaja diisi mengenai rangkuman kegiatan Dewan yang menonjol selama setahun dalam bentuk kaleidoskop. Hal ini dimaksudkan sebagai evaluasi pelaksanaan tugas DPR dalam mengemban amanah rakyat khususnya mencakup tiga tugas pokok yaitu legislasi, pengawasan dan penetapan anggaran negara. Tugas pengawasan dan penetapan anggaran negara relative berjalan cukup baik, namun bidang legislasi atau penyusunan undang-undang sering mendapatkan kritikan tajam masyarakat. DPR mengapresiasi namun masyarakat juga perlu memahami, bahwa fungsi perundang-undangan dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu DPR dan Pemerintah. Perlu menjadi catatan, meski produk UU tidak mencapai target, tetapi ada produk undang-undang yang monumental dilahirkan DPR tahun 2013 ini yaitu UU Administrasi Kependudukan. (UU Adminduk). UU ini merupakan tonggak baru bagi terwujudnya admi nistrasi data kependudukan yang lebih modern, efektif, efisien, tidak berteletele dan tidak menyusahkan rakyat. Tak kalah menarik adalah kiprah DPR dalam forum internasional, berhasil menggelar Konperensi AntiKorupsi Anggota Parlemen Asia Tenggara (Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption –SEAPAC) di Medan. Forum ini menghasilkan

tekad dan strategi yang lebih realistik dalam memerangi dan mencegah korupsi di tingkat regional, yang disebut Deklarasi Medan. Kemudian, pada 2 dan 5 Desember 2013, di Bali, DPR telah menjadi tuan rumah Konperensi Parlemen ke13 bersama WTO (PC-WTO) tentang Perdagangan Bebas. Tanggungjawab DPR menjadi sangat berat, sebab menyangkut nasib 230 juta lebih rakyat Indonesia di masa depan. Potensi nasional berupa nasib komoditas seluruh sektor perdagangan internasional dan pemasukan devisa nasional darinya, dipertaruhkan di fora PC-WTO. Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan agar upaya mewujudkan perdagangan bebas tidak sampai menggangu ketahanan ekonomi nasional suatu negara. Inilah yang mendorong anggota parlemen berkumpul pada saat pelaksanaan sidang WTO untuk mengkritisi dan memastikan perdagangan bebas berjalan secara adil dan bermanfaat. Masalah aktual yang diangkat adalah kisruhnya DPT dan soal penya dapan. Sedangkan pengawasan TKI di Malaysia disajikan dalam rubrik liputan khusus. Dalam pantauan langsung Timwas DPR ke negeri jiran itu untuk mengecek apakah apakah kemen terian dan lembaga serta KBRI sudah berkoordinasi dengan baik demi terwujudnya perlindungan TKI di Malaysia.

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013 4 Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

PROLOG

PESAN PIMPINAN

| 11

Inovasi Kreatif Masyarakat Indonesia

PROLOG

11

LAPORAN UTAMA

13

Kaleidoskop DPR Tahun 2013

Kaleidoskop Pimpinan

Kaleidoskop DPR Tahun 2013 Sepanjang tahun 2013 Dewan telah melakukan tugas dan fungsinya dengan penuh dinamika dan kerja keras. Meski demikian sorotan kepada lembaga ini masih cukup kencang, kendati para anggota Dewan telah berupaya meningkatkan kinerjanya. PROFIL Harry Azhar Azis

| 55

Pribadinya sederhana dan tenang. Tutur lembut penuh keramahan. Saat Parlementaria menemui di ruang kerjanya, ia menyambutnya dengan baik, seraya senang bisa berbagi kenangan cerita masa kecil dan perjalanan karirnya sebagai politisi. Inilah Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. PENGAWASAN

SUMBANG SARAN

34

PENGAWASAN

39

Mengkaji Kinerja Parlemen Tahun 2013 Penyadapan Australia Langgar Kedaulatan NKRI Pemerintah Belum Mampu Sajikan Data Kependudukan yang Valid

LEGISLASI Kinerja Dewan Harus Lebih Maksimal

KIAT SEHAT

53

PROFIL

55

KUNJUNGAN KERJA

61

Atensi Khusus Komisi V untuk Provinsi di Wilayah Batas Negara Komisi VII DPR : Soroti Illegal Tapping dan Infrastruktur Gas

DPR RI sangat prihatin terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Negara Amerika Serikat dan Australia. Penyadapan ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan pada Pemimpin dunia.

43 51

Harry Azar Aziz, Kesederhanaan Seorang Politisi

Penyadapan Australia Langgar Kedaulatan NKRI

41

FOTO BERITA

Nggak Kuat Asam Urat

| 39

8

SOROTAN Pemerintah Diminta Serius Tangani TKI Overstay

liputan khusus Bali Session of the PC on the WTO Berakhir, Terima Kasih DPR

SELEBRITIS Fatin Sidqia Lubis Juara I X Factor Indonesia

PERNIK Lengkap Sih, Tapi…

POJOK PARLE Kali Ini DPR Ditantang

65 67 63 72 76 79

ASPIRASI

Informasi tentang SP3 atas 22 Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Surat dari Sdr. Valentinus Gunawan selaku Ketua LSM Forum Komunikasi Masyarakat Tionghoa Indonesia/FKMTI Kota Padang, yang ditujukan kepada Komisi III DPR RI, perihal penyampaian informasi tentang terjadinya protes terhadap keputusan SP3 atas 22 (dua puluh dua) kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat dan rencana untuk mempraperadilkan Kejati, pasca diumumkannya SP3 tersebut oleh Kepala Kejati Provinsi Sumatera Barat. Berkaitan dengan diumumkannya SP3 atas 22 (dua puluh dua) kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, terjadi kesepakatan bersama dalam pertemuan antara Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Gerakan Lawan Mafia Hukum (GLMH) Sumatera Barat, LSM-LSM,

Pelapor sebagai anggota LSM FKMTI memohon agar Kejaksaan Tinggi Sumbar dapat menjelaskan alasan dilakukannya SP3 dan mengkaji ulang terhadap 22 (dua puluh dua) kasus korupsi tersebut. Pelapor memohon agar Komisi III DPR RI ikut memberi perhatian dan penanganan terhadap masalah tersebut.

Penyampaian Buku Laporan Keuangan

Sengketa Lahan Perkebunan masyarakat Desa Samba Danum dan Rantau Asem dengan PT Karya Dewi Putra

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat dari Sdr. M. Zamkhani selaku Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN RI yang ditujukan kepada Ketua Panja Kelapa Sawit dan Karet Komisi VI DPR RI perihal Penyampaian B u k u L a p o r a n Ke u a n g a n BUMN Perkebunan yang sudah di audit secara detail selama 5 tahun terakhir (tahun buku 2008 – 2012).

Surat dari Sukriansyah, dkk., tentang permohonan penyelesaian sengketa lahan perkebunan antara masyarakat Desa Samba Danum dan Rantau Asem dengan PT Karya Dewi Putra (PT KDP) yang beroperasi di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena sampai saat ini belum ada penyelesaian.

Surat pelapor tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat Sekjen DPR RI No. PW/05651/ DPR- RI/ V/2013 tgl 24 Mei 2013 perihal Permintaan Buku Laporan Keuangan yang sudah di audit secara detail selama 5 tahun terakhir dan terlampir disampaikan pula Buku L aporan Keuangan BUMN Perkebunan (kelapa sawit dan karet) tersebut.

6

Praktisi Hukum, Jurnalis medai cetak, elektronik dan online yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumbar pada tgl 29 Mei 2013, dimana Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akan memberikan salinan berkas perkara 22 (dua puluh dua) kasus dugaan tindak pidana korupsi yang di SP3 tersebut.

PARLEMENTARIA

Pelapor telah menggarap lahan tersebut sejak Tahun 1990 dan telah mempunyai Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei pada tanggal 25 November 2011. Pelapor menyampaikan, bahwa kebun karet sejumlah 3.000 pohon yang sudah panen dan rumah tempat peristirahatan digusur rata dengan tanah oleh PT KDP dan telah diadukan kepada Presiden berdasarkan surat tanggal 28 Februari 2013 dan telah mendapatkan tanggapan dari Plh. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kemensekneg RI pada


tanggal 1 April 2013, yang intinya meminta Bupati Katingan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian pelapor menyampaikan permasalahan tersebut secara langsung kepada Bupati Katingan dan Gubernur Kalimantan Tengah pada bulan April 2013, namun tidak mendapatkan penyelesaian seperti yang diharapkan pelapor. Pelapor memohon Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan meminta Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengecek kembali izin dan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT KDP serta memanggil Bupati Katingan Duel Rawing, Gubernur Kalteng dan Ketua DPRD Provinsi Kalteng dan diteruskan kepada Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan dan perkebunan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan.

Kondisi Fisik Bangunan SPAM KTM Rambutan Terbengkalai Surat dari Sdr. Naslim Herwadi, Amd., selaku Ketua LSM Brantas Orang Korupsi Tegakkan Kebenaran Bersama Rakyat (LSM BONKKAR), tentang laporan kondisi fisik bangunan SPAM KTM Rambutan yang terbengkalai. Pelapor menyampaikan hasil investigasi di lapangan pada kegiatan Pengembangan SPAM Rambutan Satker SNV T Dirjen Cipta Kar ya Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain: Pondasi water reservoir diduga tidak sesuai dengan gambar rancangan kerja (soft drawing) sehingga terjadi keretakan konstruksi bangunan. Pembesian dinding water reservoir (booster) terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena hanya menggunakan besi Æ8 dan Æ10 KS yang semestinya menggunakan besi ulir berukuran Æ13 SNI. Dari penampakan visual, mutu beton untuk peven kanan terindikasi bukan mutu beton K.350 tetapi beton plastis yang diauk/diolah

sendiri secara manual di tempat kerja dengan alat berupa molen. Anggaran untuk pemeliharaan bangunan reservoir KTM Rambutan Ogan Ilir yang 5% diduga fiktif terlihat dari kondisi bangunan yang saat ini tidak terawat dan tidak ada pemeliharaan bangunan dan perawatan lokasi bangunan. Bangunan SPAM KTM Rambutan tidak berfungsi dan tidak terawat atau diduga Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum salah dalam membuat program perencanaan sehingga bangunan SPAM KTM Kabupaten Ogan Ilir tidak bermanfaat, terbengkalai dalam kondisi + 50% rusak dan fasilitas tidak berfungsi sama sekali atau hanya menghambur-hamburkan uang negara saja. Pelapor memohon agar Komisi V DPR RI memeriksa dan meninjau lokasi pembangunan SPAM KTM Rambutan tersebut karena diduga terjadi tindak pidana KKN dalam pelaksanaannya serta memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan Pengembalian Tanah Masyarakat Ds. Sungai Belida Kabupaten Oki Surat dari M. Jais, tentang permohonan pengembalian tanah masyarakat Desa Sungai Belida, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dikuasai oleh PT Buluh Cawang Plantations (PT BCW), Kebun Bumi Arjo sejak Tahun 1989 sampai saat ini seluas 222 hektar a.n. M. Jais dkk karena sampai saat ini belum diberikan ganti rugi. Masyarakat sebanyak 111 KK telah menggarap tanah tersebut sejak Tahun 1986 sebagai tanah persawahan dan perkebunan. Bahwa sejak diberikan HGU pada tahun 1989, PT BCW yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit dan karet telah menggusur tanaman padi dan kebun yang digarap masyarakat tanpa ada penyelesaian ganti rugi. Pada tahun 1996, pelapor telah mengajukan

ganti rugi atas penggusuran tersebut kepada PT BCW melalui Pemerintah Kabupaten OKI dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, namun sampai saat ini belum dapat terealisasi dan tanah seluas 222 hektar tersebut masih dikuasai oleh PT BCW hingga kini. Pelapor mengkhawatirkan situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah tersebut karena pada bulan Mei 2013, anak-anak pelapor telah menguasai tanah dimaksud secara paksa. Pelapor memohon Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan dapat diteruskan kepada Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan dan perkebunan dan Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Daerah sebagai bahan masukan dalam rangka fungsi Pengawasan Dewan.

PARLEMENTARIA


7

PESAN PIMPINAN

Oleh Dr. Marzuki Alie

Konferensi Nasional Riset Manajemen VII di Palembang beberapa waktu yang lalu, menyadarkan kita bahwa masyarakat Indonesia harus lebih bersiap dalam menghadapi era global. Sebab, tepat setahun jelang diresmikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) pada 2015, masyarakat kita dinilai kurang siap. Keanggotaan Indonesia di G-20 tidak menjamin bangsa ini langsung siap menghadapi era global. Perlu inovasi kreatif untuk memacu kesiapannya. Setiap organisasi masyarakat maupun masyarakat Indonesia sebagai unsur kekuatan sosial yang rasional dan mandiri, amat perlu meretas jalan bagi lahirnya “idiologi inovasi dan kreativitas” yang bersifat embedded dalam setiap proses transformasi. Sebab, inovasi dan kreativit as bukanlah sesuatu yang sifatnya given dalam setiap sistem sosial dan ekonomi apapun. Inovasi dan kreativitas merupakan sebuah proses melalui mana setiap individu atau kelompok individu menghasilkan suatu perubahan atau efek yang berarti baik, bagi kehidupan pribadi maupun orang lain. Menurut hemat saya, sejalan dengan pemikiran Thomas Kuhn misalnya, produk inovasi dan kreativitas, tidak terjadi secara random tetapi sebuah proses siklis yang berjalinberkelindan. Dengan demikian, pandangan ini sekaligus menggugat sebuah “praksis sosial” sebagian masyarakat kita tentang adagium: “tiba masa, tiba akal”. Saya juga meyakini segenap proses yang mendorong bagi lahirnya inovasi dan kreativitas tidaklah semata-mata sebagai produk yang dihasilkan oleh bakat individual. Sistem dan nilai-nilai sosial tertentu tetap memainkan peran penting dalam hal ini. Pendek kata, setiap struktur sosial berikut 8

PARLEMENTARIA


memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadil an sosial. Sebagai sebuah produk peradaban, kehadiran inovasi dan kreativitas yang dicetuskan oleh setiap aktor masyarakat dan organisasi secara kelembagaan menjadi satu pilar penting bagi peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Di sinilah titik irisan kepentingan antara pen guatan proses transformasi organisasi dan masyarakat yang berbasis inovasi dan kreativitas dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional ditemukan.

norma-norma maupun nilai-nilai yang dianut, merupakan parameter penting yang turut memberikan rambu-rambu dalam batas-batas mana setiap pribadi individu, dapat menghasilkan inovasi dan kreativitas. Dengan demikian, konsepsi kreativitas dan inovasi harus diletakkan dalam bingkai sebagai sebuah karya (construct) sosial dan historis. Mandat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kehidupan bernegara ditujukan dalam rangka

Pembangunan ekonomi nasional merupakan instrumen dalam mendorong penguatan produktivitas nasional. Keberhasil an penguatan yang berbasis inovasi dan kreativitas tersebut pada gilirannya akan berimplikasi positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menyadari bahwa produktivitas inovasi dan kreativitas tidak akan bekerja sendiri betapapun kondusifnya sistem sosial dan ekonomi, peran aktor organisasional dan sosial bagi terciptanya produktivitas tersebut mutlak diperlukan. Konsekuensinya, agenda penguatan transformasi organisasi dan masyarakat berbasis inovasi dan

kreativitas menjadi taruhan kepentingan nasional. Indonesia telah tumbuh menjadi negara dengan tingkat perekonomian yang berpendapatan menengah. Perekonomian Indonesia tergolong sangat dinamis dan bahkan kini sedang berperan dalam kancah panggung politik dan ekonomi internasional melalui keanggotaannya di G-20 dan peran aktifnya di ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian kita dapat dikatakan selalu positif. Untuk mengelola momentum seperti ini diperlukan kesiapan superstruktur yang memadai, yakni semangat transformatif semua komponen masyarakat dan kelembagaan untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Namun demikian, kita harus me ngakui bahwa struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh struktur industri yang sifatnya belum intensive-technology. Konkretnya, pengembangan teknologi dan inovasi kreatif memang telah dikembangkan tetapi belum banyak yang terserap dalam pembangunan ekonomi. Situasi seperti ini me nguatkan adagium bahwa Indonesia berada dalam situasi di mana terjadi fenomena ketidakpaduan antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri. Pertanyaannya, pengembangan teknologi, inovasi akreatif seperti apa yang berperan dalam menopang pembangunan ekonomi secara kokoh ke depan? Sejumlah parameter normatif misalnya, bahwa pengembangan tek nolo gi dan inov asi k reatif harus (1) berkualitas; (2) relevan terhadap kebutuhan nasional; (3) relevan terhadap tren global;

dan (4) m e milik i kete r k ait an dengan pasar teknologi lokal dan internasional. Oleh karena itu, bagaimana memadukan semua unsur bauran parameter tersebut, menjadi p ekerjaan b es ar kit a dalam menyongsong renc ana pembangunan jangka panjang nasional. Dalam kerangka inilah, sinergitas politik pembangunan dengan politik pengembangan teknologi, inovasi dan kreativitas menjadi sebuah keniscayaan.

Kedua, keberadaan investasi asing langsung (foreign direct i n v e s t m e n t) d a n ke r j a s a m a pembangunan dengan negaranegara industri selama beberapa dekade ter akhir tidak banyak mendorong perkembangan inovasi yang signifikan. Hal ini merefleksikan urgensinya kesiapan semua pemangku kepentingan bagi pengembangan teknologi inovasi dan kreativitas yang bersifat mandiri.

Konstelasi globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkan rezim ekonomi global yang tidak kunjung bersifat inklusif dan adil bagi semua negara khususnya negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, globalisasi ekonomi juga menawarkan peluang manfaat ekonomis yang bisa diraih semua bangsa. Dalam pemikiran seperti ini, proses transformasi organisasi dan masyarakat yang berbasis inovasi, kreativitas dan kemandiriaan tentunya menjadi kebutuhan strategis. Dalam konteks nasional, tiga alasan berikut dapat memperkuat hal ini.

Ketiga, Indonesia b er ada dalam posisi “darurat prestasi ” pengembangan inovasi dan iptek dalam pembangunan ekonomi nasional. Laporan Organization fo r Eco n o mi c Co o p e r a t i o n & D e v e l o p m e n t ( O E C D ) 2 0 12 membuka mata bahwa peran inovasi dan Iptek dalam perekonomian ternyata masih di bawah negaranegara tetangga.

Pertama, meminjam parameter Bank Dunia tentang konsepsi “indeks ekonomi berbasis pengetahuan”, yakni suatu indeks yang mengukur kemampuan setiap negara untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan. Nilai indeks Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 146 negara yag disurvei pada tahun 2012. Sebagai perbandingan, Si ngapura menempati urutan ke-23, Malaysia ke-48, Thailand ke-66 dan Vietnam pada posisi ke-104. Data ini memberikan gambaran bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya yang mulai menapaki masamasa pembangunan ekonomi yang kurang lebih sama.

Sebagai satu instrumen utama p er tumbuhan dan daya saing ekonomi, urgensi transformasi organisasi dan masyarakat yang berbasis inovasi dan kreativitas juga bisa dilihat dalam konteks penuntasan persoalan kemiskinan

Konstelasi globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkan rezim ekonomi global yang tidak kunjung bersifat inklusif dan adil bagi semua negara khususnya negara-negara berkembang.

PARLEMENTARIA


9

PESAN PIMPINAN

di Indonesia.

penyelesaian isu kemiskinan.

Mari kita sedikit telisik peta kemiskinan kita. Data statistik menunjukkan bahwa tingkat angka kemiskinan di Indonesia masih relatif signifikan. Per September 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang (11,66%), dengan perincian jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 10,51 juta orang sementara di perdesaan mencapai 18,08 juta orang. Dalam rentang waktu satu dekade terakhir, penduduk miskin rata-rata masih mencapai 14,92%. Diukur dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan pun menunjukkan kecenderungan kenaikan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Dengan melihat situasi sosio-ekonomis seperti ini, transformasi organisasi dan masyarakat yang berbasis inovasi dan kreativitas menjadi tantangan tersendiri dalam

Nilai tantangan juga bisa dilihat dalam kerangka globalisasi ekonomi. Mari kita sitir kembali kritik Joseph Stiglitz, pemenang Hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2001 terhadap globalisasi ekonomi. Stiglitz menegaskan bahwa globalisasi ekonomi yang diartikan sebagai penghapusan segala penghalang perdagangan dan integrasi semua p erekonomian nasional dapat menjadi kekuatan berharga yang berpotensi memakmurkan setiap orang di seluruh dunia, khususnya

10

PARLEMENTARIA


Globalisasi sudah seharusnya dapat menciptakan pertumbuhan yang dapat dinikmati secara lebih merata bagi semua orang.

rakyat miskin. Namun demikian, cara pengelolaan globalisasi selama ini, termasuk di dalamnya segenap persetujuan perdagangan multilateral yang berperan penting dalam penghapusan segenap penghalang perdagangan dan kebijakan yang diberlakukan terhadap negara-negara berkembang perlu diubah secara total. Globalisasi sudah seharusnya dapat menciptakan pertumbuhan yang dapat dinikmati secara lebih merata bagi semua orang. Dalam konstelasi seperti ini, inovasi dan kreativitas untuk menopang daya saing ekonomi nasional menjadi satu kunci sukses integrasi ekonomi Indonesia secara global berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Untuk menuju ke sana, kesiapan segenap pemangku kepentingan baik aktor sosial maupun kelembagaan perlu mentransformasikan diri dengan basis inovasi dan kreativitas menjadi taruhan penting.**** Foto:iwan armanias/parle.

PROLOG

Sepanjang tahun 2013 Dewan telah melakukan tugas dan fungsinya dengan penuh dinamika dan kerja keras. Meski demikian sorotan kepada lembaga ini masih cukup kencang, kendati para anggota Dewan telah berupaya meningkatkan kinerjanya. Tahun 2013 yang merupakan tahun keempat anggota DPR periode 2009-2014, sering disebut sebagai tahun politik. Meski disibukkan dengan persiapan pencalonan kembali sebagai anggota Dewan periode 2014-2019, perlu dievaluasi untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja parlemen nasional Indonesia selama setahun ini. Evaluasi ini adalah sebagai bagian dari kepedulian untuk terus memperbaiki kualitas praktek demokrasi menuju ke arah konsolidasi yang sesungguhnya.

Menyangkut tiga tugas pokok Dewan yaitu legislasi, penyusunan APBN dan pengawasan, telah dijalankan dengan baik. Beberapa target penyelesaian RUU telah dicanangkan, penyusunan dan penetapan APBN sudah berjalan setiap tahunnya dengan siklus pembahasan yang teratur dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang cukup intens. Khusus di bidang penyusunan undang-undang, dalam tahun 2013 ini dipatok sebanyak 70 RUU untuk diselesaikan bersama pemerintah. Target tersebut kelihatanya tidak akan bisa dicapai, mengingat sejumlah kendala termasuk dari pemerintah dan perdebatan yang alot di kalangan fraksi-fraksi DPR. Ada kalanya Dewan sudah begitu bersemangat untuk membahas RUU, tetapi justru pemerintah belum siap baik substansi RUU PARLEMENTARIA


11

PROLOG

maupun masalah lain yang bertalian dengan perangkat perundang-undangan yang menyertainya. Di bidang pengawasan, Dewan membentuk tim pengawas yang cukup menonjol diantaranya Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century, Tim Pemantau Pelaksanaan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pemantau Pelaksanaan

ruptor yang melarikan diri. Ketua DPR, Marzuki Alie, mengingatkan agar Singapura dapat memperlihatkan sikap yang lebih maju, dengan tidak lagi menghubung-hubungkan ekstradisi para koruptor dengan diijinkannya Singapura melakukan latihan militer di tanah Indonesia, di wilayah Pulau Sumatera. Dengan kata lain, Ketua DPR mengharapkan Singapura bisa mengambil langkah lebih maju dengan tidak mengaitkan ekstradisi dengan perjanjian kerja sama pertahanan kedua negara. Kemudian, pada 2 dan 5 Desember 2013, di Bali, DPR telah menjadi tuan rumah Konperensi Parlemen ke-13 bersama WTO (PC-WTO) tentang Perdagangan Bebas. Setelah seb elumnya dilak sanakan di Manila (Filipina) dan Hong Kong, DPR kali ini bertanggung jawab mempersiapkan masuk an b agi prosp ek p er un din gan perdagangan bebas Konperensi Menteri WTO ke-9 (MC9) dari perspektif kepentingan parlemen.

UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Timwas lainnya adalah Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria. Masih dalam rangka tugas pengawasan, Komisikomisi DPR juga membentuk panitia kerja. Tidak kurang 46 Panja dibentuk dewan untuk lebih mengotimalkan tugas pengawasan sebab berkaitan dengan komisi yang mempunyai pasangan kerja dengan kementerian atau lembaga, dengan cepat dikoordinasikan dengan kemenerian yang menjadi pasangan kerjanya. Diplomasi parlemen: Sejumlah agenda dalam rangka diplomasi parlemen, telah berhasil digelar DPR pada tahun 2013 ini. Pada Oktober 2013, DPR menjadi tuan rumah penyelenggaaran Konperensi Anti-Korupsi Anggota Parlemen Asia Tenggara (Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption –SEAPAC) di Medan, yang menghasilkan tekad dan strategi yang lebih realistik dalam memerangi dan mencegah korupsi di tingkat regional, yang disebut Deklarasi Medan. Namun demikian, DPR mempertanyakan ketidakhadiran anggota parlemen Singapura dalam Konperensi SEAPAC di Medan. DPR masih mempertanyakan kerja sama Singapura di masa depan untuk benar-benar mau membantu dalam perang memberantas korupsi di kawasan, khususnya terhadap negara-negara tetangga yang telah dirugikan dan menjadi korban dari para ko12

PARLEMENTARIA


Tanggungjawab DPR menjadi sangat berat, sebab menyangkut nasib 230 juta lebih rakyat Indonesia di masa depan. Potensi nasional berupa nasib komoditas seluruh sektor perdagangan internasional dan pemasukan devisa nasional darinya, dipertaruhkan di fora PC-WTO, yang masukannya kemudian dibawa dalam MC9. Anggota parlemen dapat berkontribusi dalam membantu perkembangan suatu sistem perdagangan multilateral lewat fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran yang dimilikinya. "Pertemuan kita di Bali ini mendorong sistem perdagangan yang bebas dan adil diantara bangsa-bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidato pengantar acara Jamuan Makan Malam untuk menghormati anggota parlemen peserta PC WTO di Westin Bali Convention Center, Senin (2/12/13). Ia meyakini kerja sama perdagangan internasional antar bangsa merupakan salah satu pilar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Namun perdagangan bebas itu harus berkeadilan dan berdasarkan aturan-aturan yang jelas. Masih banyak kiprah DPR di forum-forum internasional termasuk Organisasi Parlemen Dunia (IPU), Parlemen Asia Pasifik (APPF), Parlemen Asean (AIPA) dan peran Grup Kerja Sama Bilateral (GKSAB) dengan parlemen sejumlah negara sahabat. Kiprah DPR di berbagai forum antar parlemen telah memberi arti penting tidak saja bagi kepentingan nasional, tetapi juga kepentigan masyarakat internasional secara luas. (mp) Foto:wy/parle.

LAPORAN UTAMA

Kaleidoskop Pimpinan

Dari Target Legislasi, Kunjungi Korban Banjir dan Kenaikan BBM

menjadi undang-undang ditambah RUU Administrasi Kependudukan yang disetujui DPR pada bulan Nopember lalu.

Selama setahun mengisi kegiatannya, pada tahun 2013 ini DPR telah melakukan berbagai hal, selain tiga tugas pokoknya, juga berpartisipasi aktif terhadap masalah-masalah aktual yang berkembang. Sebagai salah institusi pilar demokrasi, kegiatan Dewan selama setahun ini penuh dinamika dan mewarnai perjalanan kehidupan demokrasi di tanah air.

Kondisi ini disadari Ketua DPR dan menyatakan dapat memahami adanya kritik masyarakat mengenai rendahnya produk undang-undang yang dihasilkan. “ Dewan memahami kritik ini, namun masyarakat juga perlu memahami, bahwa fungsi perundang-undangan dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu DPR dan Pemerintah,” ungkap Ketua DPR. (Selengkapnya tulisan soal legislasi di rubrik legislasi).

DPR bersama Pemerintah pada tahun 2013 telah menetapkan 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai RUU Prioritas. Optimalisasi ini tidak hanya kita tuntut kepada kalangan Dewan, tetapi juga kepada Pemerintah, karena Pemerintah juga ikut memegang tanggung jawab terhadap penyelesaian berbagai RUU tersebut. Namun demikian, target untuk menyelesaikan 70 RUU, nampaknya tidak bis a ter wujud. Terc at at sampai akhir Oktober lalu baru 16 RUU disetujui DPR untuk disahkan

Tinjau Korban Banjir Sebagai negara tropis, iklim yang terjadi sesuai siklus tidak dapat dielakkan. Pada setiap awal tahun, bertepatan dengan Pembukaan Masa Persidangan I pada awal bulan Januari, musim penghujan sedang besar-besarnya. Akibatnya Januari yang sering dipadankan dengan hujan sehari - hari, b erdampak terjadinya banjir. Hampir dua pekan, Pimpinan DPR memberi perhatian pada korban dan mengunjungi berbagai wilayah banjir di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Daerah yang dikunjungi diantaranya di Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jembatan Besi Jakarta Barat serta lokasi korban banjir di desa terisolir Renged dan Kampung Pule, Kecamatan Binuang, Serang Banten. Setelah ke kawasan banjir di Jakarta dan Banten, Ketua DPR RI Marzuki Alie melanjutkan kunjungan silaturrahim, menyapa korban banjir di Desa Munibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

PARLEMENTARIA


13

LAPORAN UTAMA

Tak hanya Pimpinan Dewan alat kelengkapan DPR- Badan Urusan Rumah Tangga - BURT DPR RI mengunjungi korban banjir di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan. Kawasan yang dilewati Sungai Ciliwung ini berada tidak jauh dari Rumah Jabatan Anggota (R JA) DPR RI Kalibata. Minggu lalu wilayah padat penduduk ini sempat terendam air hingga ketinggian 3 meter. “Kawasan terkena banjir di Rawajati ini tidak jauh dari rumah dinas Anggota DPR RI di Kalibata, jadi tentu sebagai tetangga kita harus me ngunjungi, bersilaturahim. Kita bantu apa yang bisa kita lakukan,” kata Wakil Ketua BURT Indrawati Sukadis disela-sela kunjungan di RW 07, Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan.

Konferensi pers menjelaskan pengunduran diri Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (22/1).

pengurangan subsidi BBM sebagai akibat dari kenaikan harga rata-rata dan menguatnya kurs dolar,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Tidak ketinggalan Korpri Unit Sekretariat Jenderal DPR-RI juga menyerahkan bantuan korban banjir kepada 32 keluarga pegawai Setjen DPR dan 13 keluarga non PNS terdiri outsourching dan karyawan Pujasera . Ke 45 keluarga ini tinggal di berbagai wilayah Jabadetabek yang mengalami musibah banjir awal tahun 2013 ini.

Di tengah sorotan publik terhadap lembaga DPR, Kesekretariat Jenderal telah memperoleh berbagai penghargaan terbaik. Bahkan Koperasi Setjen DPR telah mendapat tujuh penghargaan terakhir sebagai koperasi terbaik. “Koperasi merupakan alat kesejahteraan untuk karyawan Setjen DPR RI,” paparnya. Belakangan diketahui, Nining menjadi salah satu pengurus DPP Partai Nasdem dan mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2014.

Mundurnya Sekjen DPR

Kenaikan harga BBM

Dalam sejarah kesekjenan DPR, baru kali ini seorang Sekjen mundur dari jabatannya. Sekjen DPR Nining Indra Saleh memilih mundur setelah sekitar lima tahun menduduki orang nomor satu di Setjen DPR. Ketua DPR Marzuki Alie memuji keberhasilan Sekjen DPR Nining Indra Saleh di masa kepemimpinan dirinya menjabat Sekjen DPR selama 5 tahun.

Salah satu topik hangat yang terjadi pada tahun 2013 ini adalah kenaikan BBM sehingga terjadi pro kontra yang cukup tajam. Di kalangan DPR sendiri terpecah menjadi dua kubu antara yang setuju dan menolak kenaikan BBM.

Ia menekankan rapat konsultasi ini bukan untuk menyetujui usulan kenaikan harga BBM terbebut. «Kita bisa bicarakan bagaimana ke p utus an itu dib uat ap ak ah dalam forum paripurna atau komisi terkait,» lanjutnya.

Untuk membahas kenaikan BBM ini Pimpinan DPR RI, Senin (13/5) memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaksanakan rapat konsultasi di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan diagendakan untuk membahas R APBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) dan rencana kenaikan harga BBM.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengharapkan program kompensasi yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran dan tepat guna. Dan yang juga penting, jangan sampai terjadi penyimpangan di lapangan dalam pemberian kompensasi tersebut.

Menurut Marzuki, DPR RI telah meraih opini wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan oleh BPK RI tiga tahun berturut-turut. “ Setjen DPR menerima peng hargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilannya menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah,” ujarnya saat 14

PARLEMENTARIA


“Ini forum positif menyangkut pembahasan RAPBN-P yang akan diusulkan p emerint ah. Dalam RAPBN-P itu ada usulan tentang

Menurut Taufik, subsidi BBM membenani APBN yang berarti juga membenani uang rak yat, karena itu BBM bersubsidi perlu ada penyesuaian di lapangan. A k i b at p e ny e s u a i a n t e r s e b u t akan b erdamp ak p ada sek tor

organisasi masyarakat berunjuk rasa menolak rencana kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak). Ditemui Parle dari luar gedung DPR Senayan, ditengah-tengah demonstrasi sekitar dua ribuan buruh Presiden Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Said Iqbal mengatakan bahwa rencana pemerintah menaikan BBM sangat melukai hati buruh Indonesia dan juga rakyat.

lain sehingga perlu ada program kompensasi kenaikan BBM, salah satunya BLSM. “Bagi kami itu sebagai alternative terakhir,” katanya. Pramono Anung Wibowo meng ingatkan, untuk mengantisipasi maraknya demo yang menen tang kenaikan harga BBM menjadi tugas pemerintah. “Yang jelas saya minta pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipasi menangani penolakan kenaikan harga BBM ini sebab telah berdampak pada kegiatan pasar modal,” ujarnya kepada pers usai menerima Delegasi Petisi 28 dan ormas lain yang menolak kenaikan harga BBM, di Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (13/6). Sebelumnya, Wenry Anshory Putra dari Dewan Mahasiswa yang menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan harga BBM kepada Pimpinan DPR menjelaskan bahwa Dewan Mahasiswa Indonesia pada 14-15 Juni 2013 akan melakukan pertemuan konsolidasi nasional akbar tentang penolakan kenaikan harga BBM di Universitas Pajajaran Bandung.

Panas di dalam dan di luar Disaat DPR RI berdebat dalam sidang paripurna Senin (17/6) dengan agenda tunggalnya pengambilan keputusan terhadap Perubahan UU No.19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013, di luar gedung DPR RI sejumlah massa dari berbagai

secara beruntun di beberapa tempat. Yang terakhir, kata Priyo menjawab pers di Gedung DPR Senayan Rabu (11/9), justru terjadi di depan Gedung KPK sehingga memunculkan kecurigaan aksi itu terkait dengan kasus korupsi.

Ketua DPR RI Marzuki Alie me nanggapi para pendemo yang antikenaikan BBM sebagai kontrol sosial dari anak-anak kita sendiri. Pihak kepolisian juga diminta prefesional dengan tidak bersikap emosional atau represif.

Lima Fraksi Setuju, empat menolak. Sesuai prediksi maka pengambilan keputusan kenaikan BBM akhirnya ditempuh melalui voting dalam rapat paripurna DPR Senin (17/6) malam. Postur APBN-P 2013 disiapkan untuk menunjang rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. APBN-P 2013 juga memuat kompensasi dari kenaikan harga BBM meliputi Bantuan L angsung Sementara Masyarakat (Balsem) untuk rakyat miskin sebesar Rp 150 ribu per kepala keluarga selama 4 bulan. Hasil voting, 338 suara dari 5 partai yakni PD, Golkar, PAN, PPP, dan PKB menerima APBN-P 2013, sedangkan 181 suara dari 4 partai yakni PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura menolak. Tak kalah menarik pada sepanjang tahun 2013 ini beberapa aparat kopolisian menjadi korban penembakan orang-orang tidak dikenal. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menegaskan, tertembaknya anggota polri Bripka Sukardi menunjukkan bahwa ketenteraman masyarakat berada pada garis merah. Dia khawatir, kasus ini akan memberi dampak kecemasan kepada masyarakat di Ibukota karena terjadi

Sementara itu, Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman Selasa (17/9) menyetujui Mirza Adit yaswara sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Eksekutif Lembaga P enjamin Simp anan (L P S) ini berhasil mengungguli pesaingnya, Anton Hermanto Gunawan melalui mekanisme voting. Hasilnya, Mir za Adit yaswara mendapatkan 32 suara, sedangkan Anto Hermanto meraih 2 suara. Selain itu, ada 9 suara menolak kedua calon, 4 suara abstain, dan kertas suara kosong sebanyak 1 suara. Wakil Ketua DPR Sohibul Iman berharap, Tim Dewan Gubernur BI harus mampu meyakinkan pasar, bahwa BI mampu mengatasi tekanan moneter ini. Kenapa baru sekarang kekosongan ini diisi? Posisi DGS BI itu penting, apalagi sekarang lagi ada gonjang ganjing kondisi ekonomi. Saya berharap, penambahan DGS ini dapat menambah energi baru untuk tim Dewan Gubernur BI,” ungkap Politisi PKS ini menambahkan.(tim) Foto: Tim Parle.

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

KOMISI I ini masih menumpang di Gedung Sekretariat Negara Lt. VI di kawasan Gajah Mada, Jakarta. Anggaran KPI juga masih jadi sub anggaran Kemenkominfo. Belum diberi keleluasaan mengelola anggaran sendiri.

Penyelesaian Masalah Papua

RUU Perjanjian Internasional Dibahas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional segera diamandemen. Komisi I DPR RI sudah menyiapkan RUU pengganti dan membahasnya bersama peme rintah. Kepentingan nasional tentu mengemuka pada semua format perjanjian internasional. Pemerintah sudah menyerahkan DIM RUU ini. Kebutuhan perlindungan hukum atas semua kepentingan nasional menjadi urgen terhadap perubahan politik dan tata hubungan di dunia internasional. RUU sudah dibahas sejak awal tahun 2013. Komisi I juga telah mengundang para akademisi dan pakar dari berbagai perguruan tinggi nasional untuk mencermati kelemahan UU lama dan memberi banyak masukan penting untuk format perjanjian internasional masa depan. Contoh perjanjian yang cukup mengganggu kedaulatan bangsa adalah saat merancang perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Indonesia meminta Singapura mengekstradisi WNI yang tersangkut hukum. Namun, untuk memuluskan ekstradisi WNI, Singapura ingin meminta la16

PARLEMENTARIA


han 60 h di Baturaja untuk sarana latihan militer Singapura. Inilah contoh kasus yang cukup mengganggu kedaulatan Indonesia.

Kinerja KPI Komisi I DPR RI mengapresiasi visi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mewujudkan penyiaran yang berkeadilan dan bermartabat agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. KPI juga sedang giat mengawasi penyiaran di kawasan perbatasan, karena program siaran tv negara sahabat mudah masuk ke sistem tv masyarakat perbatasan Indonesia. Banyak program KPI yang terus direalisasikan untuk kepentingan bangsa. Misalnya, program t v digital. Selain itu, KPI juga sedang mengawasi iklan politik menjelang Pemilu ini. KPI tak punya sanksi berat bagi para pelanggar kampanye sebelum masa Pemilu. Yang bisa dilakukan KPI hanya pengurangan durasi jam tayang atau penghentian sementara. Komisi I sejak awal hingga pertangahan tahun ini terus memantau kerja KPI. Yang menjadi persoalan KPI saat ini adalah belum punya sekretariat kantor sendiri. Selama

Separatisme di Papua seperti tak pernah habis mucul. Organisasi Papua Merdeka (OPM) tentu sangat mengganggu kedaulatan negara. Pada Mei 2013, Komisi I DPR sempat mempersoalkan keterlibatan pemerintah Inggris yang membuka kantor perwakilan OPM di Oxford. DPR telah melayangkan keberatannya kepada Dubes Inggris atas pembukaan perwakilan separatis Papua tersebut. Komisi I DPR bahkan sempat mengundang Royal Defence College (Lemhanas Inggris) untuk dimintai konfirmasi dan ke jelasan seputar hal ini. PM Inggris pun akhirnya menyatakan dengan jelas bahwa Papua maupun Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Dalam 2 tahun terakhir, Komisi I memberikan perhatian khusus pada dinamika di Papua. Akar persoalan ada pada kesejahteraan masyarakat Papua yang selalu menimbulkan separatisme. Dan separatisme di Papua selalu menjadi komoditi pembahasan di organisasi-organisasi internasional. Untuk itu, Komisi I dalam raker Mei 2013 lalu dengan Menlu, Menhan, dan Kepala BIN, telah memetakan bagaimana sesungguhnya posisi dan sikap dunia internasional terhadap persoalan Papua.

Jenderal Moeldoko Panglima TNI Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pergantian tampuk pimpinan TNI merupakan bagian

dari penuntasan agenda reformasi di tubuh TNI. Pada Agustus 2013, Komisi I menggelar fit and profer test terhadap calon Panglima TNI saat itu Jenderal Moeldoko. Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Agus Suhartono sebetulnya sudah hampir menyelesaikan Renstra tahap I di penghujung masa jabatannya. Karena terpotong oleh agenda suksesi TNI, maka Jenderal Moeldoko harus segera menyelesaikan agenda mendesak tersebut saat menjadi Panglima TNI.

Banyak harapan digantungkan pada seorang Moeldoko. Komisi I DPR, misalnya, mendesak TNI secepatnya membangun citra TNI yang berkelas. Profesionalisme dan modernisasi alutsista menjadi agenda penting lainnya ketika TNI dipimpin Jenderal Moeldoko. Komisi I seperti dikemukakan Mahfudz Siddiq harus tetap aktif berperan menjaga perdamaian dunia dan sebagai observer di wilyah konflik di belahan dunia. Sebelum disetujui DPR, Komisi I telah memeriksa berkas administrasi Moeldoko. Catatan harta kekayaannya dilaporkan ke KPK dan jejak karirnya sebagai TNI dilaporkan pula ke Komnas HAM. Dan akhirnya, Jenderal Moeldoko disetujui DPR menjadi Panglima TNI.

Lemsaneg Mundur Setelah mendapat kritik tajam dari DPR dan masyarakat luas selama Oktober hingga November 2013, polemik keterlibatan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), berakhir sudah. Lemsaneg mitra kerja Komisi I akhirnya mundur dari KPU setelah menandatangi MoU dengan KPU untuk mengamankan teknologi informasi dan komunikasi Pemilu 2014. Desakan agar Lemsaneg mundur dari KPU tidak saja dilontarkan Komisi I, tapi juga Komisi II DPR. Persoalan netralitas dan keterbukaan kinerja menjadi persoalan krusial ketika Lemsaneg ikut mengamankan data Pemilu 2014. Lemsaneg yang terbiasa bekerja tertutup, dinilai para anggota Komisi I tidak tepat bekerja sama dengan KPU yang terbiasa terbuka dalam bekerja. Dan pada Oktober lalu, Komisi I sempat mengundang semua lembaga yang terkait Pemilu, dari KPU, Bawaslu, DKPP, KPI, dan Kemenkominfo, untuk membahas keterlibatan Lemsaneg. Dan pada 28 November 2013, Lemsaneg resmi mundur dari KPU tanpa kompensasi apapun.

Heboh Penyadapan Skandal penyadapan terkuak pada November 2013, setelah Edward Snowden mengungkap kepada dunia internasional bahwa Amerika

dan Australia melakukan penyadapan terhadap para pejabat negara lain. Tak terkecuali, Indonesia menjadi obyek penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia. Spontan ini membuat pemerintah Indonesia marah dan mengecam aksi penyadapan tersebut. Komisi I DPR sibuk mengecam dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan tegas soal ini. Akhirnya, Presiden SBY pun mengeluarkan kecaman kepada Australia, bahkan membekukan kerja sama militer, intelijen, dan keamanan dengan Australia. Dan puncaknya, pada 28 November 2013, Komisi I menggelar rapat gabungan tertutup dengan mengundang Menlu, Menhan, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg, Panglima TNI, Kapolri, dan Kemenkominfo untuk membahas serius skandal penyadapan. Ketua Komisi I Mahfidz Siddiq usai rapat tersebut membacakan 6 poin penting kesepakatan DPR dan pemerintah. Di antaranya adalah mendesak pemerintah menye diakan satelit khusus pengamanan komunikasi di semua kementerian/ lembaga, kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, dan juga komunikasi VVIP. Cyber defence juga segera diterapkan dan kontrol terhadap operator seluler yang dikuasai perusahaan asing juga akan dilakukan secara ketat. (as) Foto: Wahyu/Parle.

KOMISI II Mengawal Persiapan Pesta Rakyat Diawali Januari tahun 2013, Komisi II DPR, melakukan RDP dengan WamenPAN&RB, Kepala BKN, dan Kepala BPKP, dalam rapat tersebut Komisi II DPR menilai Pemerintah tidak konsisten dalam melakukan verifikasi validasi (Verval) tahap satu data honorer yang dianulir pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, WamenPAN&RB Eko Prasodjo mengakui ketidakcermatan pemerintah saat verval tahap satu, ketidakcermatan itu menurut Eko, karena keterbatasan waktu, anggaran dan SDM sehinga menyebabkan banyak komplain atas data tersebut. Masih dibulan yang sama, Komisi II DPR menyetujui pelaksanaan sosialiasasi Rancangan UndangUndang (RUU) Aparatur Sipil Negara

(ASN), dan berharap RUU ASN bisa diselesaikan ditahun ini. Dibulan ini juga Komisi II DPR meminta Mendagri untuk segera menerbitkan Perppu mengenai Pilkada. Di bulan kedua, Februari 2013, Komisi II DPR dalam keseimpulannya saat RDP meminta Dirjen Dukcapil dan KPU sinkronisasikan data penduduk, hal ini merupakan bentuk kekecewaan Komisi II atas ketidaksinkronan data KPU Jabar, Jatim,

PARLEMENTARIA


17

LAPORAN UTAMA

Pada Juni 2013, Komisi II DPR m a m p u m e ny e l e s a i k a n s a l a h satu Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonom Baru (DOB) terkait pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Prov. Sulawesi Selatan hingga di sahkan menjadi Undang-Undang pada Paripurna DPR.

Jateng, dan Bangkalan. Dalam acara ini ditemukan adanya selisih data kependudukan yang cukup tinggi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada Maret 2013, Komisi II DPR melakukan pergantian pimpinan, Politisi PDIP Arif Wibowo menggantikan Ganjar Pranowo selaku Wakil Ketua Komisi II DPR, penggantian Ganjar Pranowo dilakukan karena saat itu ia tengah sibuk dalam pencalonannya sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah.

Berkomitmen Kawal Pemilu 2014 Selanjutnya, pada Mei 2013, Komisi II DPR dalam berbagai kesempatan rapatnya, berkomitmen akan terus mengawal Pemilu 2014 dan me nyelesaikan tugas kedewanan pada periode ini “Sebagai bentuk komitmen perwakilan rakyat di Parlemen, Komisi II DPR berkomitmen akan te rus mengawal dan menjaga prinsip luber, jurdil sebaik-baiknya dalam Pemilu 2014,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar saat RDP de ngan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Dibulan Mei ini juga, dalam RDP dengan KPU dan Bawaslu, Komisi II DPR meminta penjelasan KPU terkait 18

PARLEMENTARIA

sudah sejauh mana Program Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dapat membantu KPU untuk memutakhirankan data pemilih sari sisi kemanfaatannya. Menanggapi pernyataan tersebut, anggota KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, bahwa dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, khususnya untuk menyediakan daftar pemilih, KPU memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikai Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). “Sistem ini adalah sebuah sistem informasi b e r b as i s te k n o l o g i ko m p u te r (aplikasi) yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses pemuktakhiran dan penyusunan daftar pemilih,”kata anggota KPU Hadar Nafis Gumay. Fungsi ut ama SIDA L IH, ujar Hadar Nafis, antara lain mencakup konsolidasi data pemilih, pemilihan dan pemutakhiran dan sosialisasi. “Sampai saat ini SIDALIH membantu proses pemutakhiran mulai dari analisis DP4, menggugah DP T Pemilu terakhir, Sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, distribusi data pemilih (model A.KPU) ke seluruh KPU Kab/Kot a, dan menyusun pemilih kedalam TPS (model A.0 KPU,” jelasnya.


Lebih lanjut, masih di bulan Juni, seluruh fraksi di Komisi II DPR bersepakat untuk membahas RUU Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kesepakatan tersebut tercipta saat Raker dengan Mendagri Gamawan Fauzi. Menurut beberapa fraksi revisi ini salah satunya berkaitan dengan KTP elektronik, dimana semua fraksi meminta menghapus masa berlaku e-KTP yang hanya 5 tahun dan menerapkan e-KTP yang berlaku seumur hidup kecuali ada perubahan elemen data. Juli 2013, Komisi II DPR mendorong dibentuknya peradilan pertanahan, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, saat mendampingi Ketua DPR Marzuki Alie menerima wakil Masyarakat Desa Paya Bagas, dan Wakil Kelompok Tani Bandar Rejo, Desa Naga Kesiangan Sumatera Utara, Problem sengketa pertanahan di Indonesia ini seperti gunung es, oleh karena itu saat ini DPR tengah membahas RUU Pertanahan ini. “Dalam RUU Pertanahan yang diajukan kita memang mendorong agar dibuat sebuah peradilan pertanahan khusus, dimana dalam peradilan tersebut akan membicarakan permasalahan tanah yang lebih spesifik lagi dibanding peradilan umum,”jelas Hakam. September 2013, dibulan ini, Komisi II DPR meminta pengumuman Daftar PemilihTetap (DPT) untuk di tunda ini dikarenakan Masih banyak yang harus diverifikasi dan divalidasi, walaupun Sekjen KPU Irman menyatakan 99% data DPT sudah akurat. Pergantian pimpinan Komisi II DPR

juga terjadi dibulan ini, posisi Wakil Ketua Komisi II DPR dari PD Taufik Effendi di gantikan oleh Khatibul Umam Wiranu yang juga politisi Partai Demokrat Oktober 2013, dalam RDP dengan KPU dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Komisi II DPR menolak kerjasama KPU dengan Lemsaneg terkait pengamanan data pemilu, menurut salah satu Anggota Komisi II DPR Gamari Sutrisno kerjasama ini perlu dipertimbangkan karena justru akan menimbulkan kecurigaan. “Apakah kerjasama yang ada masih belum dianggap cukup sehingga harus libatkan Lemsaneg untuk amankan data pemilih? Jika ini timbulkan kecurigaan dan kemudian timbulkan kontroversi dan perannya

sudah bisa diambil alih oleh institusi pemerintah yang sudah ada, tolong di-review lagi,” ujarnya. Ia menambahkan, menambahkan tugas pokok antara KPU dan Lemsaneg ini sangat berlainan. “Yang satu harus dibuka yang satu undercover, jangan sampai dengan dalih pengamanan yang terjadi justru sebaliknya,” katanya. Mendekati akhir tahun, pada November 2012, produk monumental dipersembahkan oleh Komisi II DPR, dimana setelah dilakukan pembahasan secara marathon, revisi RUU perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo dalam laporannya

menjelaskan secara keseluruhan, lahirny a R U U p erubahan at as UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya data kependudukan yang lebih baik, guna proses pembangunan demokrasi yang lebih baik bagi NKRI ini. Beberapa poin penting dalam UU Adminduk ini diantaranya adalah masa berlaku KTP yang selama ini hanya 5 tahun. Dalam RUU ini, KTP diberlakukan seumur hidup dan dalam perubahan UU ini telah diamanatkan juga bahwa dalam pela yanan administrai kependudukan, untuk mendapatkan semua jenis dokumen kependudukan tidak diperkenankan lagi dipungut biaya kepada masyarakat atau gratis. (nt) Foto: Rizka/Parle.

KOMISI III Berharap Komisi III Membuat Sejarah Akhirnya datang juga. Mirip judul tayangan program salah satu televisi swasta, tapi itulah yang terjadi saat naskah revisi RUU KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan RUU KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diserahkan Presiden kepada DPR. Sebenarnya tim penyusun sudah dibentuk pemerintah sejak tahun 1981 lalu, tetapi ganti pemerintah ganti kebijakan. Barulah akhir Desember 2012, saat reses, naskah itu mendarat di DPR. Jadilah pada awal tahun 2013 ketika persidangan dimulai kedatangan naskah ini menjadi perbincangan hangat anggota dewan. “Ini peristiwa bersejarah bagi DPR dan bangsa, kita akan merevisi 2 kitab UU yang menjadi sumber dari segala sumber kita dalam berpraktek hukum,” kataAnggota Komisi III, Eva Kusuma Sundari. Sejumlah pihak menyangsikan apakah DPR bersama

pemerintah dapat menuntaskan produk legislasi ini pada periode ini. Tantangan utama adalah kesibukan menjelang tahun politik 2014, saat sebagian besar anggota DPR harus mempersiapkan diri mengikuti pemilu legislatif pada awal bulan April. Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin menyuarakan optimisme, “Kita akan membentuk panja, bentuk tim perumus, tim sinkronisasi yang akan kita paralelkan dengan beberapa uu yang kita bahas. Mudah-mudahan pembahasan RUU Kejaksaan, RUU MA, RUU KUHAP dan RUU KUHP dapat kami selesaikan dalam periodisasi 2009-2014 ini,” paparnya. Awal Ok tober lalu seluruh fraksi telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), RUU KUHP khususnya buku kesatu 1704 DIM, buku kedua 1596 DIM dan RUU KUHAP 1169 DIM. Semuanya diklasifikasi berdasarkan jenis masalah diantaranya redaksional, meminta catatan atau penjelasan. Secara khusus anggota Tim Penyusun Draf RUU, Prof. Muladi memberikan dukungan kepada

seluruh anggota Komisi III. “RUU ini akan jadi monumen bagi anda, syukur anda terpilih kembali pada periode akan datang. Kalau tidak anda sudah mencatat sejarah yang sangat monumental bagi negeri ini,” ujarnya.

Kursi Panas Fit and Proper Test Sepanjang tahun 2013 Komisi III DPR melakukan beberapa kali uji kepatutan dan kelayakan terhadap Calon Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Kapolri, Komnas HAM dan LPSK. 7 Januari, komisi hukum ini memulainya dengan uji penulisan makalah 12 orang calon hakim agung paket pertama dari seharusnya 24 kandidat. Penekanan utama dalam setiap fit and proper test adalah menemukan anak bangsa memiliki moralitas dan integritas. “Kalau kapasitas kita tidak ragu karena semua kandidat sudah berkarir sekian puluh tahun, ada yang praktisi dan akemisi,” jelas Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf.

PARLEMENTARIA


19

LAPORAN UTAMA

Dalam setiap proses uji kepatutan dan kelayakan keterlibatan publik selalu menjadi menjadi perhatian. Sejumlah masukan yang diperoleh dari LSM, mahasiswa dan komponen masyarakat lain terbukti sangat membantu dalam mengeksplorasi kemampuan para calon. Kejelian dalam memilih dan mengajukan pertanyaan membuat sejumlah kandidat gelagapan. Barangkali

anggota Komisi III dari FPDIP Ahmad Basyarah juga bersuara keras. Ketika anggota lain menyebut nama Sutarman seperti Superman, ia memilih penggambaran yang berbeda. “Nama Sutarman menjadi Superman barangkali itu bercanda tapi ini sangat penting. Nama Sut ar m an itu m e m an g h ar us m enjadi Sup er man dan tidak boleh menjadi ‘Setirman’ apalagi

itulah sebabnya ada yang menyebut kursi di Komisi III ibarat kursi panas bagi kandidat yang sering memakan korban. Hakim Daming Sanusi misalnya saat fit and proper test keseleo lidah, menyebut korban dan pemerkosa sama-sama menikmati. Pengalaman lain juga dialami kandidat hakim konstitusi Dr. Djafar Albram, SH yang salah menyebutkan sila kedua dan keempat Pancasila. Media dan publik menyoroti insiden ini, sebagian menyampaikan aspirasi agar meminta Komisi III untuk tidak meloloskan mereka. “Kami meminta DPR tidak meloloskan hakim Daming Sanusi menjadi hakim agung karena telah melukai perasaan rakyat,” kata juru bicara aliansi LSM STPA, Ilma Sovri Yanti. Belakangan 2 kandidat ini memang tidak diloloskan.

‘Setorman’. Apakah itu ‘Setirmen’ karena Kapolri yang mudah disetir oleh kepentingan tertentu, apalagi K ap o l r i y an g m e nye to r p a d a atasannya. Tidak boleh Sutarman menjadi ‘Setirman’ atau ‘Setorman’ tapi harus menjadi Superman,” paparnya.

Pertengahan Oktober, pada saat uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri Komjen Pol. Sutarman 20

PARLEMENTARIA


Pengawasan dan Anggaran Sepanjang tahun 2013, Komisi III banyak menyoroti permasalah an yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Mulai dari sidak Wamen Denny Indrayana dari lapas ke lapas, temuan produksi ekstasi, pesta seks dan narkoba seorang bandar di lapas, kasus napi koruptor hilang malam pulang pagi sampai kepada kerusuhan antar napi atau dengan sipir. Untuk mengurai permasalahan itu komisi hukum secara khusus mengundang para Kalapas dari seluruh Indonesia. Rapat akhir

Agustus itu berlangsung tertutup. “Kita putuskan rapat ini berlangsung tertutup karena kita ingin mencari akar masalah sesungguhnya, jadi para Kalapas bisa bicara tanpa beban,” kata Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf yang memimpin jalannya sidang. Dalam pertemuan itu Anggota Komisi III dari FPG Nudirman Munir meminta penjelasan terkait realisasi pembangunan lapas dengan anggaran sebesar Rp.1 triliun sesuai Inpres no.1/2010. Ia juga mengkritisi keputusan pemerintah m en geluar k an P P no.99/2012 tentang Pengetatan Remisi untuk narapidana korupsi, narkotika dan terorisme dinilai tidak tepat. Sejumlah temuan menunjukkan kebijakan itu malah membuat para napi menjadi frustasi karena upaya mereka untuk berubah menjadi lebih baik tidak mendapat apresiasi. Menurutnya dalam UU dijelaskan lapas adalah tempat pembinaan bukan balas dendam. Prinsip pembinaan kalau berbuat baik akan ada reward, pengurangan hukuman. Setelah PP 99, upaya remisi diperketat sejumlah napi menjadi hilang harapan, jadi agresif. “Seharusnya kalau mau menambah efek jera beri hukuman maksimal 20, 30 tahun, seumur hidup kalau perlu,” tandasnya. Pertengahan Mei, publik dikejutkan dengan beredarnya laporan PPATK tentang seorang anggota polisi berpangkat Aiptu yang memiliki rekening gendut dengan jumlah total transaksi Rp.1,5 triliun. Ini mengingatkan banyak pihak pada temuan serupa yang sempat diekspos daftar perwira tinggi kepolisian yang juga terendus punya rekening gendut. Bedanya kali ini aparat korps Bhayangkara ini lebih sigap, Aiptu LS yang bertugas di Papua segera ditangkap dan dijadikan tersangka. “Kalau dulu ada rekening gendut melibatkan perwira tinggi, laporan PPATK itukan raib ditelan bumi. Ini jangan artinya kepolisian itu tumpul ke atas runcing ke bawah, harusnya azas kesetaraan perlu diperhatikan

jangan double standar. Sekarang begitu reaktifnya polisi, LS segera diinvestigasi dan ditetapkan jadi tersangka,” kata anggota Komisi III Edi Ramli Sitanggang. Apresiasi diberikan kepada KPK ketika berhasil menangkap tangan kasus suap yang dilakukan Mario C. Bernardo pengacara dari kantor Hotma Sitompul kepada seorang oknum pegawai MA, Djodi Supratman. Uang suap sebesar Rp.128 juta dalam amplop berwarna coklat berhasil disita. Ini membuat sangkaan publik soal aksi mafia peradilan yang mengatur perkara di MA, benar adanya. Sejumlah anggota komisi bersuara agar momentum ini digunakan untuk membongkar aksi busuk para mafia pengatur kasus. Keprihatinan mendalam me nyeruak karena sepanjang Agustus lalu 4 polisi telah gugur dalam serangkaian aksi teror penembakan. Rasa duka sekaligus dukungan mengemuka dari ruang rapat Komisi bidang hukum ini. Kebijakan sejumlah Polda untuk melengkapi anggotanya dengan rompi anti peluru didukung, namun yang paling penting adalah menjaga moral force. ”Ini aksi teror yang harus dikalahkan, moral force polisi perlu ditingkatkan,” begitu kata Gede Pasek Suardi-

ka yang saat itu masih Ketua Komisi.

Pengaduan Publik Setiap hari Selasa, Komisi III selalu mengupayakan untuk menerima pengaduan publik yang mendapat masalah dalam upaya mencari keadilan. Kegiatan ini sekaligus d al am ke r an gk a p e n g aw as an terhadap kinerja aparat penegak hukum, apakah mereka sudah b e ke r ja d e n gan b e nar. A k hir Januari, mantan wartawan Metro TV Luviana mengadukan kekerasan yang diperolehnya saat melakukan aksi unjuk rasa bersama anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) di depan kantor Partai Nasdem di Jakarta. Niat hati ingin menyerahkan rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan kepada Surya Paloh, pemilik Metro TV yang juga pengurus partai Nasdem. Polisi menurut mereka membiarkan kasus kekerasan yang dilakukan oleh simpatisan partai itu. Pengaduan lain dat ang dari keluarga yang melaporkan jenazah terduga terorisme ditahan aparat kep o lisian s amp ai 26 har i di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati Jakarta. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai aturan perundangundangan dan melanggar hak

asasi. Tim Komisi III yang kemudian memeriksa laporan ini ke rumah sakit, langsung meminta aparat segera memulangkan jenazah kepada keluarganya. Keluarga lain yang juga menyampaikan aspirasi ke komisi hukum ini adalah ibunda Raf fi Ahmad. Ia mengeluhkan penanganan kasus anaknya oleh B N N y an g dis an gk a m e milik i psikotropika/zat katinona tidak sesuai aturan perundangan. Cukup panjang daftar pengaduan publik yang telah disampaikan ke Komisi III sepanjang tahun 2013, termasuk Sanusi Wiradinata yang melaporkan aksi mafia peradilan oleh seorang oknum pengacara. Ia datang ke ruang rapat komisi hukum membawa sejumlah bukti dengan pengawalan khusus 4 orang petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. “”Kita sepakat tidak ada tempat bagi mafia hukum di negara ini. Mereka bergerak karena kita memberi ruang kepada penegak hukum untuk melanggar hukum. Jadi jangan halangi lagi pemberian sanksi bagi penegak hukum yang melanggar UU. Ini perlu diatur dalam revisi RUU KUHAP dan KUHP,” demikian Nudirman Munir. (iky) Foto:Wahyu/Parle.

KOMISI IV Pemerintah Perlu Jamin Terwujudnya Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Memasuki tahun 2013 kekhawatir an semakin parahnya krisis pangan menghantui sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi dan tugas bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan, menginginkan Pemerintah menjamin terlaksana dan terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan.

Untuk mencegah krisis pangan di Indonesia, ketahanan pangan mutlak diperkuat, karena pangan m e r u p a k a n ke b u t u h a n d a s a r manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. DPR mengharapkan Pemerintah mencapai target swasembada 5 komoditas pangan utama yaitu padi, jagung, kedelai, gula dan daging, sesuai dengan yang direncanakan.

Komisi IV meminta penjelasan Kementerian Pertanian mengenai progres program swasembada dan swasembada berkelanjutan 5 komoditas utama pertanian. “Intinya bisakah pada akhir tahun 2014 mencapai swasembada dari 5 komoditas pangan tersebut, dan kalau tidak bisa apa kendalanya, serta tidak boleh terjadi fluktuasi harga di pasar,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, kepada Parlementaria, baru-baru ini. Untuk itu Komisi IV meminta Menteri Pertanian untuk melaksanakan progres penyerapan anggaran un-

PARLEMENTARIA


21

LAPORAN UTAMA

Begitu pula soal benih, Firman memandang penting untuk memiliki prognosa penyaluran benih bersubsidi, baik jadwal penyaluran untuk setiap masa tanam, serapan anggaran maupun total benih yang disalurkan, agar pelaksanaan dan penyaluran benih bersubsidi berjalan efektif.

tuk persiapan kegiatan Kementerian Pertanian 2013, persiapan panyaluaran pupuk dan benih, serta progres roadmap swasembada 5 komoditas pangan utama. Berdasarkan Permentan, Pemerintah menargetkan produksi padi tahun 2012 sebanyak 67,82 juta ton dan mencapai 76,57 juta ton tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,64%. Target produksi jagung sebanyak 18,86 juta ton dan pada tahun 2014 produksi mencapai 20,82 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,33%. Komoditas kedelai ditargetkan tahun 2012 sebanyak 1,10 juta ton pada tahun 2014 produksi mencapai 2,70 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar

35,02%.Target produksi gula tahun 2012 sebesar 2,66 juta ton dan pada tahun 2014 produksi mencapai 3,10 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,53%. Sedangkan produksi daging sapi ditargetkan tahun 2012 sebanyak 0,41 juta ton dan pada tahun 2014 produksi mencapai 0,53 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 29,57%. Sebagai penunjang swasembada tersebut, Komisi IV berharap alokasi pupuk sesuai musim tanam, dan segala keterlambatan serta harga di atas Harga Eceran ter tinggi (HET) tidak terjadi. Oleh karena itu alokasi pupuk dan benih perlu mendapat pengawalan khusus, agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.

Beberapa RUU berhasil diselesaikan Komisi IV pada tahun 2013, yaitu UU tentang Holtikultura, UU tentang Pangan, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU tentang Pencegahan Pengerusakan Kawasan Hutan. Sementara RUU yang tengah dibahas adalah RUU Perkebunan, dan RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta RUU tentang Konservasi Tanah dan Air dalam tahap penyusunan. Terkait dengan pembinaan produk hortikultura local, Ketua Komisi IV Romahurmuzy mendapatkan keluhan mengenai buruknya pembinaan sehingga tidak dapat bersaing dengan produk impor. Kondisi ini diperparah dengan terjadi inkonsistensi terhadap kontinuitas produksi maupun mutu dan kualitas produk holtikultura lokal yang dihasilkan. Mengutip amanat UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 46 Ayat (2), Ketua Komisi IV menegaskan, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kawasan hortikultura. (as) Foto:Wy/Parle.

KOMISI V Sejak tahun 2011-2014 Anggaran Infrastruktur Capai Rp 755 Triliun Infrastruktur memegang peranan besar dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya Indonesia kawasan 22

PARLEMENTARIA


timur. Selama ini pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut selalu tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Ko n d i s i m e d a n y a n g s u l i t , anggaran yang minim, maupun soal teknis lainnya menjadi isu utama

dalam meningkatkan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Karena keterbatasan anggaran infrastruktur tentunya, pemerintah harus mampu mengelola pekerjaan infrastruk tur yang urgent dan memiliki dampak bagi masyarakat.

“Kita mendorong segera mengelola pekerjaan yang harus diselesaikan segera, dan Pemerintah pusat juga dapat melakukan intervensi kekurangan anggaran daerah,” ujar anggota Komisi V DPR Mulyadi kepada Parlementaria belum lama ini. Saat ini, APBD memang terbatas untuk pembangunan infrastruktur karena itu, pemerintah pusat harus melakukan intervensi sehingga memiliki multifier efek. Ada daerah yang memiliki potensi wisata namun karena anggaran infrastruktur minim jadi wilayah tersebut tidak tergarap secara maksimal.

Direncanakan, Kementerian PU akan melakukan perbaikan irigasi dengan luasan di bawah seribu hektare (ha). Hal tersebut disebabkan kerusakan irigasi paling besar di wilayah yang memiliki luasan itu. Sementara alokasi anggaran untuk perbaikan irigasi tersebut setara Rp 800 miliar untuk empat ribu desa (setiap desa kurang lebih 50 ha).

untuk pelabuhan laut.

Infrastruktur Terbesar

berikan dorongan untuk terciptanya pelabuhan hub internasional ataupun pembangunan infrastruktur lainnya. Kita punya pelabuhan banyak tetapi tidak ada yang menjadi kebanggaan luar biasa dan semua harus dibawa ke Singapura padahal itu Negara yang kecil,”papar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said dari Partai Golkar.

Untuk membangun bandar a dialokasikan dana sebesar Rp14 triliun, kelistrikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp288 triliun, infrastruktur keairan Rp8 triliun, telekomunikasi Rp102 triliun, serta lain-lain Rp13 triliun. “Komisi V DPR RI akan terus mem-

Komisi V DPR melihat bahwa persoalan anggaran khususnya kabupaten banyak terserap untuk biaya operasional. Bertolak dari pemikiran diatas, Komisi Infrastruktur dan perhubungan bersama dengan pemerintah menggelontorkan dana infrastruktur dasar sebesar Rp. 7.8 Triliun seperti perbaikan infrastruktur di desa, perbaikan embung, maupun pembangunan irigasi kecil. Selain, itu perlu dilibatkan potensi warga sekitar sehingga muncul semacam program padat karya, dimana dengan anggaran tersebut dapat meningkatkan taraf hidup 3.6 juta orang Program infrastruktur yang dirancang dalam bentuk program percepatan dan perluasan infrastruktur pemukiman dengan alokasi dana Rp 250 juta per desa per kelurahan. Kemudian, program percepatan dan perluasan sistem air minum untuk menambah layanan bagi 1,6 juta penduduk serta percepatan dan perluasan sumber daya air untuk memperbaiki irigasi kecil di empat ribu desa.

Berkat dukungan anggaran dari Komisi V DPR, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur dari tahun 2011-2014 mencapai Rp 755 triliun guna mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Menurut Pemerintah, anggaran sebesar Rp544 triliun berasal dari pemerintah, dan sisanya Rp211 triliun dari kerja sama pemerintah swasta (Public Private Partnership/ PPP). Adapun alokasi pembangunan infrastruktur, sebesar Rp 143 triliun digunakan untuk membangun jalan, Rp 138 triliun untuk membangun jalur kereta api, dan Rp 49 triliun

K husus p emb an gunan jalan raya, Muhidin mengatakan, dirinya optimis jalan nasional pada tahun 2014 akan mencapai 95 persen layak namun itu hanya sejumlah 38.500 jalan Negara saja dibandingkan jalan propinsi/kabupaten yang jumlahnya lebih banyak dan kondisi yang tidak layak. (si) Foto:Ical/Parle.

PARLEMENTARIA


23

LAPORAN UTAMA

KOMISI VI yang melonjak tinggi. Namun, daging impor tak disambut pasar lokal walau dijual Rp 70 ribu/kg.

Harga Kedelai Membumbung

Inalum Jadi BUMN

Merpati Dilokalisir

Harga kedelai membumbung tinggi, hingga para produsen tahu tempe terkapar. Pada medio Agustus harga kedelai mencapai Rp 10.000/ kg dari sebelumnya Rp 7.000/kg. Komisi VI sempat menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan membahas tata niaga kedelai.

Setelah kurang lebih 35 tahun beroperasi di Indonesia, PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), akhirnya diambil alih menjadi BUMN sejak 1 November 2013. Tim dari 9 kementerian yang dipimpin Menko Perekonomian mengambil alih Ina lum. Persoalan sangat krusial di balik pengambilalihan ini adalah nilai buku yang belum disepakati antara tim perunding Inalum dari Indonesia dengan pihak NAA.

Maskapai penerbangan plat merah Merpati akhirnya dilokalisir hanya melayani penerbangan ke wilayah Indonesia Timur. Komisi VI meminta kepada Kementerian BUMN untuk membenahi manajemen Merpati yang terus merugi. Piutang pemerintah di Merpati akhirnya dijadikan modal penyertaan.

Komisi VI selalu mengecam langkah impor kedelai yang dilakukan pemerintah. Impor hanya langkah jangka pendek. Komisi VI justru meminta pemerintah mengajukan solusi jangka panjang yang tidak bergantung pada impor, sehingga secara perlahan kita bisa kembali swasembada kedelai.

Karena utang menumpuk dan kerugian terus mendera, skala rute pun diturunkan atau dipersempit ke rute-rute kawasan Indonesia Timur saja. Namun, demikian Merpati tidak perlu ditutup, karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia Timur. Perlahan, Merpati diharapkan sehat kembali.

Gula Rafinasi Merembes

Walau Inalum sudah diambil alih, ada selisih harga dari nilai buku yang belum mencapai titik temu hingga pertengahan November lalu. Pihak NAA semula mengklaim nilainya sebesar 626 juta USD, lalu dikoreksi menjadi 558 juta USD atau sekitar Rp 6,37 triliun. Pemerintah pusat telah menyediakan dana Rp 7 trilun dari APBN-P 2012 dan 2013 untuk mengambil alih Inalum. Kini, saham Inalum 100% dikuasai pemerintah pusat. Sementara Pemprov Sumut tetap diberi kesempatan untuk membeli saham Inalum. Pada 17 Oktober lalu, Komisi VI mengundang seluruh bupati, wali kota, dan DPRD se-Sumut. Delegasi Pemprov Sumut ini dipimpin Wakil Gubernurnya Tengku Erry Nuradi. Mereka menuntut penguasaan saham Inalum sebesar 58,88%.

24

PARLEMENTARIA


Daging Sapi yang Heboh Pada April 2013 harga daging sapi melejit mencapai Rp 100-110 ribu/ kg dari harga sebelumnya berkisar Rp 70-75 ribu/kg. Konsumsi daging menurun dan penjual daging merana. Komisi VI menelisik tampaknya ada persoalan distribusi yang sengaja dimainkan oleh para spekulan. Komisi VI sibuk memanggil kementerian terkait untuk mengklarifikasi berbagai temuan di lapangan menyangkut harga daging sapi. Pemerintah telah mengekspor dari Australia dan Selandia Baru sebanyak 3000 ton untuk menekan harga kebutuhan daging di dalam negeri

Gula rafinasi (gula untuk industri) merembes ke pasar tradisional yang dikonsumsi masyarakat. Serbuan gula rafinasi ke pasar konsumsi, telah merontokkan harga gula dari para petani tebu. Gula rafinasi jauh lebih murah daripada gula tebu. Dahulu harga gula dari petani di tingkat lelang sempat mencapai Rp 10.000 per kg. Lalu, turun menjadi Rp 8.900 per kg. Harga Patokan Petani (HPP) pada awal Oktober 2013 sempat turun di harga Rp 8.100/kg. Ini semakin menyengsarakan pet ani tebu. Komisi VI pada 8 Oktober lalu, sempat memanggil 11 produsen gula rafinasi untuk menghadiri rapat dengan BKPM, Dirjen Industri Agro Kemenperin, Dirjen Perdagangan Luar Negri Kemendag, dan AGRI untuk membincang serius kasus ini. Komisi VI meminta Kemendag menjatuhi sanksi pada perusahaan gula rafinasi yang sengaja menjual produknya ke pasar konsumsi. (mh) Foto: Naefuroji/Parle.

KOMISI VII

Perjuangan Bangun Kedaulatan Energi Nasional Sepanjang tahun 2013 ini, Persoalan subsidi dan kelangkaan BBM serta impor BBM selalu mewarnai perdebatan di Parlemen, maupun media elektronik. Bahkan kerap Komisi VII DPR berdebat sengit dengan Pemerintah sampai pagi hanya untuk menentukan besaran subsidi BBM, maupun listrik. Perdebat an ter sebut s angat alot, pasalnya memang besaran subsidi berdampak langsung terhadap APBN. Disisi lain defisit pun semakin besar yang harus segera ditutup oleh utang kita. Dibalik persoalan tersebut, sejatinya kedaulatan energi nasional semakin tergadaikan saat ini, karena itu, disetiap pertemuan, Komisi VII

selalu mendorong pemerintah untuk m emb er ik an p er hat ian penuh terhadap energi baru dan terbarukan guna menggantikan energi fosil di masa mendatang. Misalnya saja dalam Rapat Kerja (Raker) antara Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI terkait fungsi Pengawasan baru-baru ini, menghasilkan 8 (delapan) kesepakatan dimana salah satu butir kesimpulan tersebut berbunyi, Komisi VII DPR RI meminta ESDM untuk melakukan sinkronisasi kebijakan energi nasional dengan mempertimbangkan target penurunan emisi Indonesia pada COP-15 Kopenhagen, dengan melakukan pengkajian secara mendalam atas penggunaan energi nuklir, energi baru dan terbarukan lainnya. Perhatian Komisi VII DPR terhadap

energi selain fosil memang selalu diutarakan diberbagai Raker, RDP, maupun RDPU dengan pemerintah. S e c ar a te g as Ko m i s i V I I D P R menyat akan dukungan p enuh terhadap energi baru dan terbarukan namun dukungan tersebut nyatanya kurang mendapat respon positif dari Pemerintah. Pasalnya kita ketahui, cadangan minyak bumi Indonesia saat ini hanya tersisa 3,7 miliar barel dan diperkirakan akan habis 10-11 tahun lagi. Bahkan, berdasarkan proyek si hin gga 2019, jus tr u cadangan energi Indonesia akan lebih banyak didominasi gas bumi.

PARLEMENTARIA


25

LAPORAN UTAMA

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar Bobby A Rizaldy mengatakan, kendala pengemb angan energi baru dan terbarukan ada pada infrastruktur. “Potensi energi terbarukan seperti geotermal dan air yang sumbernya cukup jauh dari pusat beban penggunaan energi. Untuk itu, diperlukan pengembangan ja ringan infrastruktur untuk mengalirkan energi itu ke pusat beban energi (konsumen). Langkah yang diperlukan, antara lain, membuka sentra industri baru untuk menyerap EBT, sehingga bisa lebih ekonomis dan terus dikembangkan,”ujarnya. Menurutnya, untuk pembang unan infrastruktur energi baru dan terbarukan, diperlukan alokasi anggaran melalui APBN serta penambahan insentif bagi produsennya. “Kami mengarahkan RI harus lepas dari ketergantungan terhadap energi fosil dan bisa mandiri,” ujarnya Bobby. Bahkan secara tegas, Anggota

DPR dari PPP Tommy Adrian Firman menyatakan dukungan penggunaan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Dirinya menilai penggunaan energi nuklir untuk menghasilkan listrik lebih murah dan tepat. “Artinya ngapain kita subsidi PLN sampai 10 MW, berapa Triliun kita terus rugi,” ujarnya. Subsidi yang dilakukan oleh pemerintah kepada PLN menurutnya sudah sampai pada tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Setiap tahun DPR RI diajak rembuk menentukan nasib subsidi PLN. Kelazima n tingkah pemerintah demikian menurutnya sudah pada tingkat tidak wajar, hal itu diperkuat dengan satatemennya. “Daripada kita subsidi gila-gilaan lebih baik bangun energi nuklir,” jelasnya.

Dana Riset Indonesia Yang tidak kalah menariknya, bahwa Komisi VII DPR juga memberikan perhatian penuh terhadap pening-

katan anggaran penelitian, bahkan dalam Raker dengan Menteri Ristek Gusti Muhammad Hatta meminta anggaran tersebut didorong menjadi satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Seperti kita ketahui, anggaran Ristek Indonesia selalu tertinggal dibandingkan dengan Ne gar a tetangga lainnya. Bahkan anggaran riset Negara Maju seperti Amerika Serikat, Jepang sangat besar karena itu dengan dukungan tersebut diharapkan riset dapat memberikan kontribusinya dalam memajukan perekonomian Indonesia. Sementara Dewi Aryani (F-PDIP) Mengharapkan Ristek dapat memberikan kontribusi terkait persoalan kedelai yang harganya melambung tinggi. “Kedelai tidak hanya soal bib it karena itu bukan hanya soal teknis mikro tetapi Ristek harus menjadi leader dalam memecahkan persoalan ini,” katanya. (si) Foto: Iwan Armanias/Parle

KOMISI VIII Sepanjang tahun 2013 ini banyak hal yang sudah dilakukan dan terjadi baik di Komisi VIII DPR RI, maupun yang berkaitan dengan para mitra kerjanya.

Pengadaan Al Quran Setelah sempat menghentikan pengadaaan program pengadaan Al Quran di Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama untuk tahun anggaran 2012-2013 lalu. Pada tahun Anggaran 2013-2014 ini Komisi VIII menyetujui dan mendukung kembali proyek tersebut. Dalam RDP dengan Eselon I Kementerian Agama pada selasa (19/2) lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya jangan sampai karena adanya penyalahgunaan wewenang dari oknum terdahulu membuat program yang bertujuan 26

PARLEMENTARIA


baik itu malah dihentikan total pelaksanaanya. “Yang salah kan oknum yang menyalahgunakan wewenang program tersebut, tapi program pengadaan Al Quran nya tidak salah. Jadi menurut saya program yang bertujuan mulia ini tetap harus dijalankan,” tegas Jazuli yang ketika itu masih berada di Komisi VIII. Jazuli menilai, hal tesebut agar tidak timbul permasalahan di masyarakat. Seperti timbul kecemburuan di umat Islam dimana pemerintah tidak mengeluarkan dan mengedarkan kitab suci Al Quran, sementara kita suci umat lain terus dicetak dan diedarkan. Bahkan bukan tidak mungkin akan beredar Al Quran versi lain yang isinya malah jadi melenceng dari ajaran yang ada dalam Al Quran yang semestinya.

Pengurangan Kuota Haji Komisi VIII DPR RI bersama mitra kerjanya, Kementerian Agama RI gagal melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait pengurangan kuota haji 2013. Pemerintah Arab Saudi tetap pada keputusannya me ngurangi 20 persen kuota haji setiap Negara termasuk Indonesia. Akibatnya sekitar 42 ribu calon jemaah haji gagal berangkat tahun ini. Dijelaskan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sayed Fuad Zakaria pada Senin (1/7) silam, pengurangan kuota haji itu dikarenakan tempat Tawaf yang berada di lantai 2 dan 3 sedang mengalami renovasi atau perbaikan. “Tempat tawaf dari lantai satu, dua dan tiga per jam nya bisa menampung 84 ribu jemaah per jamnya. Sedangkan lantai 2 dan 3 seka-

rang belum bisa digunakan karena sedang dalam perbaikan. Sementara untuk lantai bawah kapasitasnya hanya 22 ribu jamaah per jam. Jika dipaksakan, hal itu tentu akan mengkhawatirkan keamanan jamaah haji,”jelasnya. Meski demikian, Komisi VIII meminta untuk tahun depan Indonesia bisa mendapatkan penambahan kuota haji sebagai kompensasi pengurangan kuota haji tahun ini.

RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangU n d a n g ( R U U ) Ke a d i l a n d a n Kesetaraan Gender (KKG), Sayed Fuad Zakaria mengatakan RUU KKG tidak akan menganut paham liberal sebagaimana yang dicemaskan oleh banyak pihak selama ini.

Dijelaskan Sayed di Press Room (9/7) lalu ke khawatiran tersebut dikarenakan adanya pemahaman yang multi tafsir terhadap bebe rapa kalimat yang terdapat dalam draft RUU KKG sebelumnya. Mi salnya kalimat “tanpa memandang status pasangan hidup”. Maksud pasangan hidup disini sebenarnya adalah suami istri. Namun karena adanya pemahaman yang multi tafsir, seolah-olah pasangan hidup yang dimaksud juga termasuk gay atau lesbian. Dan Panja KKG sudah mengganti kalimat tersebut dengan kalimat lain yang lebih tegas dan jelas, “Pasangan suami istri”.

Sembilan Nama Anggota KPAI Terpilih Setelah melewati proses fit and proper test selama tiga hari, akhirnya Kamis (5/11) Komisi VIII DPR RI telah memilih dan mengesahkan sembilan nama yang akan menjadi

anggota KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Periode 2013-2016. Kesembilan nama yang terpilih menjadi anggota KPAI Periode 20132016 itu adalah Maria Ulfa Anshor, A shrorun Ni ’am Sholeh, Maria Advianti, Rita Pranawati, Susanto, Budiharjo, Putu Elvina, Erlinda dan Titi Haryati. “Alhamdulillah, setelah tiga hari kami menggelar fit and proper test kandidat anggota KPAI Periode 2013-2016, hari ini kami berhasil memilih dan mengesahkan Sembilan dari delapan belas nama yang diajukan presiden untuk menjadi calon anggota KPAI. Ke Sembilan nama terpilih itu tiga diantaranya incumbent, dan enam nama lainnya tokoh baru yang memiliki komitmen dan kapabilitas yang tinggi terkait perlindungan terhadap anak,” jelas Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah.

PARLEMENTARIA


27

LAPORAN UTAMA

Kemenag Harus Tertib Ajukan Anggaran Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah mengatakan tidak cairnya dana BOS dan gaji guru itu lebih disebabkan karena keterlambatan dari Kementerian Agama dalam mengajukan anggaran. Ditambah adanya ketidaksinkronan angka yang tertera dengan jumlah yang dibutuhkan, membuat Menteri Keuangan tidak bisa mencairkan anggaran tersebut. Oleh karena itu dengan tegas Ida meminta agar Kemenag kedepan lebih tertib dan lebih rapi lagi dalam membuat anggaran dan laporan.

“Sesungguhnya yang terlambat diajukan itu anggaran keseluruhan Ke m e n a g, p a d a p e r te n g ah an Februari 2013, itu dengan sendirinya membuat anggaran itu terblokir. Sementara mitra Komisi VIII lain mengajukan persetujuan anggaran di awal Desember 2012, ”Jelas Ida Fauziyah.

Erupsi Gunung Sinabung Komisi VIII menyarankan Bupati Karo, Kena Ukur Surbakti untuk segera mengusulkan pembentukan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Karo. Jika Karo memiliki BPBD maka proses penyelamatan dan pengambilan keputusan dalam

proses penanganan bencana pun bisa lebih cepat. “Kami menyarankan Pemerintah Kabupaten Karo untuk segera mengusulkan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan atas peningkatan erupsi Gunung Sinabung. Termasuk kemungkinan terjadinya bencana alam lainnya di masa mendatang,”ungkap Ida saat mengunjungi lokasi pengungsi Erupsi G.Sinabung,Kamis (21/11) lalu. (Ayu) Foto:Ayu/Parle.

KOMISI IX atau tidak tahu harus melaporkan kasusnya kemana. Kasus kelalaian medik yang terungkap umumnya melibatkan pasien dari kelompok ekonomi menengah atas. Pasien miskin lebih banyak pasrah. Banyaknya kasus dugaan kela laian medik yang terjadi di bebera pa rumah sakit di Indonesia yang berujung pada kematian pasien ini, Komisi IX DPR RI di awal tahun 2013 memanggil beberapa rumah sakit yang diduga melakukan kelalaian medik, antara lain RSAB Harapan Kita, RS Medika Permata Hijau, RS Santa Elisabet Medan dan RS Ibu dan Anak Dedari Kupang.

Pemanggilan Rumah Sakit Bukti Komitmen DPR Bela Rakyat Jumlah pengaduan dugaan kelalaian medik (mal praktek) yang masuk ke KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) hingga awal 2013 sudah 183 kasus. Namun, hanya 28

PARLEMENTARIA


88 pengaduan yang dapat diproses dan melibatkan 121 dokter. Dari 121 dokter itu, hanya 57 orang yang terbukti melanggar disiplin. Dari jumlah itu, hanya 26 dokter yang dicabut sementara STR-nya. Masih banyak kasus malpraktek yang tidak terdokumentasikan karena keluarga korban tidak mau

Pemanggilan pihak rumah sakit ini, menurut Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, merupakan bukti komitmen DPR untuk membela hak rakyat. Ia berharap, jangan sampai hak rakyat dipertaruhkan karena kepentingan segelintir pihak.

Aksi Bersama DPR dan Buruh Panggil Paksa Meneg BUMN Sebagai tindaklanjut ketidakhadir an Menteri Negara BUMN, Dahlan Is-

kan, dalam tiga kali undangan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, pada 18 Februari, 27 Februari, dan 5 Maret 2013, Komisi IX memutuskan memanggil paksa Menteri Negara BUMN tersebut. Pemanggilan Meneg BUMN ini terkait dengan masalah buruh dan ketenagakerjaan.

Negara (BAKN) DPR RI dalam telaahannya menemukan adanya penyimpangan proyek pembangunan sarana dan prasarana pabrik vaksin flu burung yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 600 miliyar rupiah lebih dari total anggaran Rp 2,4 Triliun.

Sikap Dahlan Iskan yang dianggap tidak peduli terhadap nasib buruh BUMN ini, membuat Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning mengajak sejumlah perwakilan buruh melakukan aksi bersama dan menemui pimpinan DPR untuk meminta dukungan Ketua DPR mengenai upaya pemanggilan paksa terhadap Menteri Negara BUMN tersebut.

Berkaitan temuan tersebut, Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk Manusia. Panja menemukan data yang berbeda antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan terkait anggaran pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung tersebut.

Komisi IX DPR Optimis Januari 2014 BPJS Kesehatan Dilaksanakan Komisi IX DPR RI optimis, 1 Januari 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat dilaksanakan. Walaupun pemberian kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) belum menyeluruh, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kartu kepesertaan Jamkesmas. Sebagai persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan didesak untuk segera melakukan verifikasi dan menyelesaikan permasalahan kepesertaan serta pendataan Jamkesmas di seluruh wilayah Indonesia, serta melakukan terobosan dalam sosialisasi, sebagai upaya optimalisasi cakup an pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat sangat miskin, miskin dan rawan miskin lainnya. Disamping itu, Kemenkes diminta mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan memperbanyak jumlah tempat tidur di RS milik pemerintah.

Panja Vaksin Flu Burung Temukan Data Berbeda Kemenkes dan Kemenkeu

Data Dirjen Anggaran Kemen terian Keuangan, disebutkan pagu anggaran untuk keperluan bantuan untuk PT Bio Farma pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 200 M melalui BA 069. Sedangkan data Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes menyatakan anggaran pembangun an fasilitas vaksin flu burung pada 2008 sebesar Rp 143.

Komisi IX Minta Tutup Industri Tidak Berijin Kasus penyekapan dan perbudakan buruh pabrik panci CV. Sinar Logam di Desa Lebak Wangin, Kecamatan Sepatan, Tangerang menjadi perhatian Komisi IX. Pasalnya, perbudakan yang terjadi di CV Sinar Logam diluar batas kemanusiaan dan kasus ini terjadi dekat dengan Ibukota Negara Indonesia, Jakarta. Komisi IX DPR RI mendesak Bupati Tangerang untuk mengambil langkah tegas berupa penutupan terhadap perusahaan, UKM dan industri rumah tangga yang tidak memiliki ijin usaha dan mengeksploitasi pekerja, agar tidak ada lagi kasus perbudakan sebagaimana terjadi di CV. Sinar Logam.

Pemerintah Dinilai Lamban Atasi Persoalan TKI Kerusuhan pecah di KJRI Jeddah, hal tersebut disebabkan lambannya pelayanan pengurusan surat terkait kebijakan pemutihan atau amnesti yang diberikan pemerintah Arab Saudi bagi warga negara asing sejak 11 Mei hingga 3 Juli 2013. Pem er int ah dinilai lamb an mengatasi persoalan TKI di Arab Saudi. Loket pengurusan dokumen hanya dibuka di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah. Akibatnya KJRI Jeddah didatangi para TKI tidak hanya dari Jeddah, namun dari wilayah lain seperti dari Mekkah, Madinnah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk, dan Jiran. K JRI Jeddah membuka 12 loket dan hanya melayani 200 orang per hari. Padahal banyak TKI overstayer yang sebetulnya ingin pulang ke tanah air.

12 Rekomendasi Panja Outsourching Bagi Meneg BUMN Sebagai pertanggungjawaban politik Panitia Kerja Outsourching Komisi IX DPR RI untuk menye lesaikan masalah perburuhan di perusahaan-perusahaan BUMN kepada para pekerja dan keluarganya, menetapkan dua belas rekomendasi pada 25 Oktober 2013. Rekomendasi yang salah satunya menghapuskan praktek ousourching tersebut, harus dilaksanakan dalam waktu lima belas hari kerja oleh perusahaan-perusahaan BUMN, dan apabila diabaikan maka Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Meneg BUMN untuk memberhentikan Direksi BUMN yang bersangkutan. Untuk mengawal seluruh rekomendasi, Panja membentuk Satgas bersama Kemenakertrans dengan melibatkan per wakilan Serikat Pekerja Outsourching. (sc) Foto: Rizka/Parle.

Badan Akuntabilitas Keuangan PARLEMENTARIA


29

LAPORAN UTAMA

KOMISI X

DPR Setujui RUU Dikdok

UN 2013 Amburadul

Pekan kedua Juli 2013, akhirnya DPR RI menyetujui RUU Pendidikan Kedok teran (Dikdok) untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU). Jalan panjang RUU yang mengatur langkah strategis bagi p erkembangan dan kemajuan pendidikan kedokteran ini cukup berliku, melewati 7 kali masa sidang serta melibatkan Komisi Pendidikan dan Komisi Kesehatan.

Penyelenggaraan Ujian Nasional 2013 Tingkat SMA dan sederajat dinilai sangat semrawut. Banyak ke l u h a n d i a l a m at k a n ke p a d a Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh. Mulai dari pelaksanaan UN yang tidak serentak, penundaan pelaksanaan ujian di 11 provinsi, ker tas ujian yang terlalu tipis, hingga kurangnya kertas soal ujian. Menindaklanjuti hal ini, Komisi X langsung memanggil Mendikbud membentuk Tim Panja Evaluasi UN 2013.

Dalam Pengambilan Keputusan Tingkat I, sembilan fraksi memberikan catatan. Dengan adanya UU Dikdok ini, diharapkan segala masalah yang berhubungan dengan pendidikan kedokteran dapat teratasi, termasuk mewujudkan biaya pendidikan dokter yang lebih terjangkau dan belum meratanya jumlah dokter dan dokter spesialis.

30

PARLEMENTARIA


Dalam beberapa kali Raker antara Komisi X dengan Mendikbud yang digelar pada periode April 2013, beberapa Anggota Komisi X mengecam atas karut marutnya UN 2013. Anggota Komisi X Reni Marlinawati bahkan mempertanyakan keabsahan UN 2013, karena banyak aturan Kementerian dalam Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP) yang nyaris tidak jalan. Sementara itu, Anggota Komisi X Jefirstson R Riwu Kore menyatakan Mendikbud harus bertanggung ja wab atas amburadulnya penyelenggaraan UN tahun ini. Sedangkan, Anggota Komisi X Dedi Suwandi Gumelar meminta hasil UN 2013 dibatalkan. Untuk mengetahui kondisi UN 2013, Komisi X juga melakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah. Di Maluku Utara, Komisi X menerima keluhan kertas jawaban terlalu tipis. Di Kalimantan Timur, kertas soal malah di fotocopy. Walaupun mendapat berbagai kecaman, Kemendikbud malah me nyalahkan perusahaan percetakan yang gagal dalam memenuhi kontrak kerja, sehingga mengakibatkan mundurnya jadwal pelaksanaan UN di beberapa daerah.

DPR Setujui Pelaksanaan Kurikulum 2013

Anggota Komisi X Tak Terlibat Kasus Hambalang

Komisi X DPR menyetujui pelaksanaan Kurikulum 2013 yang akan dimulai pada 15 Juli 2013. Kurikulum yang direncanakan menelan anggara n Rp 829 miliar ini akan diterapkan di 6.325 sekolah. Dalam pandangan mini fraksi pada Raker dengan Mendikbud, 6 fraksi menyatakan setuju, dan 3 fraksi masih keberatan.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima laporan audit investigasi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang tahap II dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo. Sempat beredar kabar, ada beberapa anggota Komisi X yang terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 463 miliar ini.

Sebelumnya, Komisi X menilai Kemendikbud terlalu buru-buru dalam mengajukan Kurikulum 2013. Selain itu, masih banyak kalangan pendidik yang belum siap merubah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013. Bukan hanya konsep dan pelatihan guru saja yang belum dipersiapkan secara matang, bahkan anggaran pun berubah-ubah.

MOS Harus Hindari Kontak Fisik

Namun, setelah Komisi X membahasnya dalam rapat internal, laporan resmi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Tahap II BPK itu tidak menyebutkan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Komisi X dalam proses pembahasan anggaran Kemenpora dalam APBN-P TA 2010, APBN TA 2011 dan APBN TA 2012.

Rapat Paripurna awal April 2013, menetapkan dan menyetujui Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Darmin Nasution yang telah pensiun. Sebelumnya, Agus menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan akan menjabat Gubernur BI untuk periode 2013-2018. Tak lama kemudian, Kepala BKPM Chatib Basri ditunjuk Presiden untuk menjabat Menteri Keuangan. Sebelumnya, Komisi XI melakukan pemungutan suara terhadap pencalonan Agus. Dari 54 anggota Komisi XI, 46 orang mendukung Agus, 7 tidak mendukung, dan 1 orang abstain. Seiring penyetujuan kepada Agus, Komisi XI memberikan 14 catatan sebagai bekal untuk Agus memimpin BI. Catatan itu di antaranya, terkait fungsi dan tugas

Pengamanan Museum Harus Berstandar Bank Kasus kehilangan artifak di Museum Sonobudoyo dan Museum Gajah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sangat disayangkan Komisi X. Untuk itu, Komisi X meminta pengamanan museum harus memenuhi standar mutu yang memadai, bahkan pengamanannya harus melebihi kualitas pengamanan di perbankan. (sf) Foto: Naefuroji/Parle.

KOMISI XI DPR Setujui Agus Jadi Gubernur BI

Masa Orientasi Siswa (MOS) kembali memakan korban. Kali ini, Aninda Puspita (16), siswi SMK N 1 Pandak Bantul, pertengahan Juli, meninggal dunia saat mengikuti MOS disekolahnya. Melihat hal ini, Komisi X meminta kegiatan MOS jangan sampai menggunakan kontak fisik, dan fokus pada membagi wawasan dan pengetahuan.

BI dalam hal pengendalian inflasi serta menjaga kestabilan nilai tukar.

Komisi XI Pilih Perry Warjiyo dan Hendar Sebagai Deputi Gubernur BI Pertengahan Maret 2013, DPR mengesahkan Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bidang pengelolaan moneter untuk menggantikan Deputi Gubernur Budi Mulya yang sudah memasuki mas a p ensiun. Perr y b erhasil mengungguli koleganya Hendar setelah serangkaian fit and proper test di Komisi XI. Dengan terpilihnya Perry, Komisi XI memberi beberapa catatan dan rekomendasi kepada Perry untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota Dewan Gubernur BI. Komisi XI meminta Perry untuk memperkuat koordinasi

antara BI dan pemerintah terkait pe ngelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara. Awal Juli 2013, Komisi XI kembali melakukan fit and proper test kepada tiga calon usulan Presiden untuk menggantikan Muliaman D Hadad sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Tiga calon itu yaitu Asisten Gubernur BI Hendar, Asisten Gubernur BI Mulya Siregar dan Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Devisa Treesna Wilda Suparyono. Seminggu kemudian, dilakukan voting untuk memilih satu nama dari tiga calon. Dalam voting tersebut, Hendar mendulang dukungan sebanyak 24 suara, mengungguli Treesna W Suparyono yang mendapat 18 suara dan Mulya Siregar sebanyak 5 suara. Satu surat suara tidak sah karena memilih dua nama.

PARLEMENTARIA


31

LAPORAN UTAMA

Agus Joko Jadi Anggota BPK Pertengahan Juni 2013, Komisi XI melakukan fit and proper test kepada 22 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pengganti Antar Waktu, untuk menggantikan Taufiqurrachman Ruki yang telah memasuki masa pensiun. Sebelumnya, dari 22 nama itu, Dewan Perwakilan Daerah yang juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan, terpilih tiga nama yang akan menjadi bahan pertimbangan Komisi XI, yakni Hekinus Manao, Eddy Rasyidin, dan Rini Purwandari. Dalam rapat internal Komisi XI yang digelar seminggu kemudian, pemilihan diputuskan menggunakan voting. Hasil voting memilih Agus Joko Pramono, dengan rincian Agus mendapat dukungan 42 suara, Muchayat memperoleh 12 suara. 32

PARLEMENTARIA


Sedangkan Eddy Rasyidin dan Gunawan Sidauruk masing-masing 1 suara dari 56 anggota Komisi XI.

OJK Aktif Per 1 Januari 2014 Secara resmi Otoritas Jasa Keua ngan (OJK) akan mengemban tugas pengawasan, limpahan dari Bank Indonesia. Di penghujung 2013 ini, Komisi XI berharap OJK dapat bersiap-siap, dan nantinya dapat memperkuat sistem keuangan Indonesia. Komisi XI akan melakukan pengawasan peralihan fungsi dari BI ke OJK, termasuk dukungan infrastruktur dari pemerintah, setidak nya dalam 3 tahun mendatang.

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro

RAPBN 2014 Komisi XI dan Pemerintah pada akhir Agustus 2013 akhirnya menyepakati sejumlah asumsi makro di RAPBN 2014. Asumsi ini sedikit berbeda dengan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2014 beserta Nota Keuang annya, pada 16 Agustus 2013 lalu. Sejumlah asumsi yang disepakati diantaranya; untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditetapkan sebesar 6,0 persen dan tingkat inflasi 5,5 persen. Sementara itu, suku bunga relatif disepakati sebesar 5,5 persen, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.500 per dolar AS. Asumsi nilai tukar ini lebih lemah diban dingkan usulan sebelumnya, yakni Rp 9.750. (sf) Foto: Naefuroji/Parle.

BAKN

Audit Hambalang II

Anggaran Vaksin Flu Burung

Hasil audit BPK kedua untuk kasus Hambalang sangat ditunggu publik tak terkecuali DPR. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR saat menerima hasil audit tersebut langsung menelaahnya. Sempat beredar informasi bahwa dalam dokumen resmi hasil audit BPK kedua untuk Hambalang itu, mencantumkan inisial nama-nama anggota Komisi X DPR yang diduga terlibat menyalahgunakan anggaran Hambalang. Ketua BAKN Sumarjati Arjoso, menegaskan, tidak ada inisial apapun seperti yang ramai diberitakan.

Proyek pengadaan vaksin flu burung menuai banyak kejanggalan. Anggarannya sudah muncul di Kementerian Keuangan. Ironisnya, Kementerian Kesehatan tidak mengetahuinya. BAKN sempat mengadakan pertemuan dengan Kemenkes, Kemenkeu, BPK, dan BPKP. Proyek ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2008. Pada awal 2013 kejanggalan demi kejanggalan itu diungkap oleh BAKN.

Hasil audit BPK yang resmi hanya ada satu. Dan dokumen hasil audit BPK tersebut walaupun diserahkan pula ke KPK tetap sama, karena tidak boleh ada perbedaan. Begitu Sumarjati sekali lagi menegaskan. Hasil audit tahap II BPK untuk kasus Hambalang, mengungkapkan, kerugian negara mencapai Rp 463 miliar. Anggaran Hambalang sendiri awalnya hanya single year sebesar Rp 125 miliar. Kemudian menggelembung menjadi Rp 2,5 triliun dengan sistem multi years.

Tak tanggung-tanggung anggaran untuk proyek ini Rp 1,4 triliun dengan desain anggaran multi years. Kerugian negara hasil audit BPK yang diterima BAKN, mencapai Rp 600 miliar. Parahnya lagi, PT. Anugerah Nusantara, perusahaan pemenang tender, tidak jelas alamatnya. Di tengah jalan, anggaran proyek ini dihentikan. Proyek ini melibatkan Biofarma, BUMN yang sebetulnya tidak berhak mendapat proyek dari negara. Temuan kejanggalan diserahkan BAKN ke Komisi IX untuk dibicarakan di Panja. Dan BAKN pun meminta kepada Pimpinan DPR untuk menyerahkan bukti penyalahgunaan anggaran vaksin flu burung ini ke KPK. Sejak diserahkan ke penegak hukum, kasus ini jalan di tempat. Belum ada penahanan terhadap penanggung jawab proyek ini. (mh) Foto: Wahyu/Parle. PARLEMENTARIA


33

SUMBANG SARAN

Mengkaji Kinerja Parlemen Tahun 2013 (Poltak Partogi Nainggolan*) Apa peran dan kinerja mencolok DPR sepanjang tahun 2013 ini? Pertanyaan ini menjadi penting diajukan menjelang berakhirnya tahun 2013, untuk mengevaluasi dan me ngukur sejauh mana capaian kinerja parlemen nasional Indonesia selama setahun ini. Di banyak negara, terutama negara maju, dengan praktek demokrasi yang susah sangat mapan atau terkonsilidasi, pertanyaan ini bersifat rutin, karena sudah menjadi bagian dari akuntabilitas politik nasional. Di Indonesia, kita sudah harus terbiasa melakukan penilaian ini, sebagai bagian dari kepedulian untuk terus memperbaiki kualitas praktek demokrasi menuju ke arah konsolidasi yang sesungguhnya. Berbeda dengan pandangan analis yang menyimpulkan demokrasi Indonesia sudah terkonsolidasi, penulis berpendapat tidak demikian. Demokrasi masih harus dibangun ke arah konsolidasi, sebab tanpa diingatkan, dan bahkan dipaksa, kita masih sering lalai untuk selalu melakukan penilaian kembali atas apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini yang menggagalkan kita mampu mempersiapkan rencana kerja politik nasional baru menuju ke arah yang lebih baik di tahuntahun berikutnya. DPR dan PC-WTO Dengan melakukan refleksi ke perjalanan setahun ke belakang, dengan melakukan flashback, masih segar dalam ingatan kita, DPR baru saja terlibat secara mendalam dalam perhelatan forum Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization --WTO) bersama Kementerian Perdagangan untuk mencari tero34

PARLEMENTARIA


bosan atas kemandekan Putaran/ Perundingan Doha (Doha Round) dalam beberapa tahun belakangan. Pada 2 dan 5 Desember, di Bali, DPR menjadi tuan rumah Konperensi Parlemen ke-13 bersama WTO (PCWTO) tentang Perdagangan Bebas. Setelah sebelumnya dilaksanakan di Manila (Filipina) dan Hong Kong, DPR kali ini bertanggung jawab mempersiapkan masukan bagi prospek perundingan perdagangan bebas Konperensi Menteri WTO ke-9 (MC9) dari perspektif kepentingan parlemen. Sungguh bukan sebuah tugas yang mudah, karena ini menyangkut tugas menyusun masukan bagi parlemen sejagad anggota Uni Parlemen Internasional (Inter-Parliamentary Union --IPU). Namun, kendala dan keterbatasan keterlibatan mereka dalam mempersiapkan materi masukan dapat diatasi dengan peran sistem pendukung permanen dan non-permanen yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR melalui peran peneliti di P3DI (Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi) dan Tenaga Ahli di BKSAP. Peran para peneliti dan tenaga ahli menjadi sentral sebab eksistensi bersifat sudah menjdi bersifat alternatif atau pengganti mengisi kekosongan pe ran anggota DPR dalam masalah substansial berupa memberikan masukan yang menyangkut kepenti ngan negara dan rakyat Indonesia di fora internasional perdagangan bebas WTO. Pekerjaan ini tidak mudah dilakukan, apalagi oleh anggota DPR yang terbatas pemikiran dan analisis mereka. Begitu pula, tanggung jawabnya menjadi sangat berat, sebab menyangkut nasib 230 juta

lebih rakyat Indonesia di masa depan. Potensi nasional berupa nasib komoditas seluruh sektor perdaga ngan internasional dan pemasukan devisa nasional darinya, dipertaruhkan di fora PC-WTO, yang masukannya kemudian dibawa dalam MC9. Yang artinya, jika keliru atau tidak berkualitas, akan menentukan nasib negara dan bangsa ke depan, dalam interaksi perdagangan antar-negara, yang penuh taktik dan strategi terselubung yang cerdik, egois, dan bisa memperdaya di balik kampanye slogan perlunya perdagangan bebas dunia. Namun, di luar itu, Delegasi DPR menyadari kesepakatan perun dingan perdagangan bebas pascaAgenda Bali masih belum dapat dilepaskan dari upaya saling sandera antar-negara demi memperjuangkan kepentingan nasional mereka masing-masing. Sebab, dalam kenyataannya, di lapangan, masih terdapat upaya mempertahankan bea masuk atas produk-produk strategis mereka untuk bisa memperjuangkan atau memperoleh pembebasan bea masuk atas produk-produk ekspor mereka. Sebagai konsekuen sinya, dibutuhkan hasil kesepakat an perundingan perdagangan bebas multilateral yang adil dan bisa mengikat banyak negara tanpa diskriminasi, serta juga yang memberikan manfaat bagi semua negara yang bersepakat dan terikat dalam kesepakatan, tanpa terkecuali. Delegasi DPR telah mengungkapkan bahwa akses ke pasar dan keuntungan harus tersedia secara relatif sama dan berimbang bagi para pemangku kepentingan di berbagai

belahan dunia. Sehingga, langkah khusus tetap diperlukan bagi kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat, terutama di negara berkembang dan Less Developed Countries (LDCs), agar pendatang baru di pasar selalu dapat hadir, dan proses perbaikan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan, sejalan dengan dinamisnya praktek perdagangan global yang berjalan. SEAPAC Medan Di bulan Oktober 2013, DPR telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konperensi Anti-Korupsi Anggota Parlemen Asia Tenggara (Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption –SEAPAC) di Medan, yang menghasilkan tekad dan strategi yang lebih realistik dalam memerangi dan mencegah korupsi di tingkat regional, melalui apa yang disebut Deklarasi Medan. Hal ini merupakan upaya lebih jauh bersama dengan parlemen negara di kawasan dalam perang melawan korupsi secara lebih terkordinasi, komprehensif, dan sistemik, dengan melibatkan LSM internasional se perti Transparancy Indonesia seba gai bagian dari Transparancy Internasional yang bermarkas di Berlin, Jerman. Ketua DPR, Marzuki Alie, dan 2 pimpinan DPR lainnya, yaitu Sohibul Iman dan Pramono Anung, yang sangat peduli dengan upaya pemberantasan korupsi melalui parlemen, terlibat aktif memimpin sidang-sidang SEAPAC di medan. Langkah ini melanjutkan apa yang telah dilakukan Filipina --pelopor gerakan anti-korupsi parlemen di kawasan Asia Tenggara yang telah mendirikan National Chapter lebih dulu-- dan Kanada, sebagai motivator gerakan anti-korupsi parlemen di tingkat global. Sebelum pelaksanaan SEAPAC di Medan, DPR telah membentuk Sekretariat Nasional (National Chapter) GOPAC, yang kepengurusan dan aktifitas sehariharinya di lapangannya melibatkan anggota DPR secara langsung. Ke giatan seperti workshop atau seminar anti-korupsi yang produktif, yang melibatkan aktifis anti-korupsi

dan intitusi pemberantas korupsi nasional seperti KPK, bersma dengan para pakar dan institusi akademik, telah dilaksanakan di gedung DPR. Melalui Konperensi SEAPAC di Medan, DPR telah memberikan banyak masukan segar untuk pemberantasan korupsi ke depan di kawasan, terutama terkait dengan realisasi MLA (Mutual Legal Assistance) dalam aksi pemberantasan korupsi. Seruan DPR agar negaranegara anggota SEAPAC menunjukkan komitmen mereka dengan serius melaksanakan MLA di lapangan, adalah untuk tujuan lebih efektifnya berbagai tindakan menangani dan melancarkan perang terhadap korupsi secara menyeluruh, termasuk dengan aksi pencegahan (preven-

tif). Realisasi MLA ini penting agar koruptor tidak dapat seenaknya lari ke luar negeri dan mencari perlin dungan di negara-negara yang tampak koperatif selama ini, de ngan menyediakan safe haven dan perlindungan yang nyaman, bahkan untuk keluarganya. Berbagai aset hasil jarahan mereka bertambah, dan tidak dapat dituntut dan disita kembali melalui pengadilan, sedangkan para pelakunya tidak tersnetuh sama sekai oleh aparat pene gak hukum, terutama kepolisian. Sehingga, dalam kesempatan SEAPAC di Medan, DPR meminta

kerja sama antar-negara di kawasan yang lebih serius dalam pembekuan aset koruptor yang telah dibawa ke luar negeri. Demikian pula, kepada para negara anggota telah diminta langkah pencegahan, dengan tidak mendukung up ay a p encucian uang (money laundering) melalui berbagai jenis usaha baru yang dilakukan para koruptor yang telah melarikan diri itu. Pencegahan dengan penolakan terhadap investasi uang haram tersebut d i n e g a r a p e l a r i a n ko r u p t o r akan sangat membantu perang membrantas korupsi. Yang juga sama pentingnya adalah, bantuan kerja sama untuk memulangkan para koruptor yang telah melarikan diri ke luar negeri melalui kesediaan melakukan ekstradisi.

Karena itulah, secara khusus, DPR telah mempertanyakan ketidakha diran anggota parlemen Singapura dalam Konperensi SEAPAC di Me dan. DPR masih mempertanyakan kerja sama Singapura di masa depan untuk benar-benar mau membantu dalam perang memberantas korupsi di kawasan, khususnya terhadap negara-negara tetangga yang telah dirugikan dan menjadi korban dari para koruptor yang telah melarikan diri. Ketua DPR, Marzuki Alie, dalam kesempatan itu telah mengingatkan agar Singapura dapat memperlihatkan sikap yang lebih maju, dengan tidak lagi menghubung-hubungkan

PARLEMENTARIA


35

SUMBANG SARAN

ekstradisi para koruptor dengan permintaan diijinkannya Singapura melakukan latihan militer di tanah Indonesia, di wilayah Pulau Sumatera. Dengan kata lain, Ketua DPR mengharapkan Singapura bisa me ngambil langkah lebih maju dengan tidak mengaitkan lagi ekstradisi dengan perjanjian kerja sama pertahanan kedua negara. Namun, ironisnya walau, di te ngah-tengah meningkatnya semangat DPR dalam aksi pemberantasan korupsi di fora internasional, kasus-kasus yang melibatkan peran anggota parlemen Indonesia dalam korupsi di masa lalu dan, juga yang baru, terkuak. Ini harus disadari sebagai konsekuensi sikap DPR untuk membersihkan dirinya dari dalam, termasuk soal tudingan keterlibatan anggota dewan dan fraksi dalam pembangunan gedung parlemen itu sendiri. Hukum memang seperti pedang bermata dua, yang harus dikenakan pula terhadap diri sendiri. Sehingga, dengan terkuaknya kasus-kasus baru keterlibatan anggota DPR dalam berbagai tudingan perilaku korupsi, paling tidak, DPR juga telah memperlihatkan dirinya masih memiliki niat dan tekadnya untuk menciptakan good and demo cratic governance. DPR dan MDGs Menjelang berakhirnya target MDGs, yang akan selesai tahun 2015, DPR, yang telah membentuk Panitia Kerja (Working Committee) MDGs, melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah diperoleh Indonesia. Dengan diperkuat Tim Asistensi yang berintikan para peneliti dan tenaga Ahli BKSAP, kajian atas kemampuan capaian nasional telah dilakukan. Kurangnya koordinasi antara kementerian dan sektorsektor pembangunan dan lemah nya komitmen pejabat dan aparat telah menyulitkan pencapaian di lapangan. Kesannya para pemimpin tampak sibuk turun ke lapangan dan melakukan evaluasi pada saatsaat akhir, menjelang berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2012. Adapun laporan yang diterima me 36

PARLEMENTARIA


ngungkapkan kegagalan pencapai an sasaran penurunan angka kematian ibu melahirkan, kematian balita, kematian akibat penyakit AIDS//HIV dan penyakit menular TBC. Hal ini belum termasuk, jika telah dilakukan pengkajian secara seksama, perhitungan atas upaya penurunan angka kemiskinan nasional dan dampak kerusakan lingkungan akibat pencemaran dan absennya penegakan amdal, serta terus terjadinya praktek-praktek illegal logging dan illegal fishing, dengan pengeboman ikan, eksploitasi berlebihan, dan sebagainya. Tidak dinafikan bahwa kegagalan pencapai target MDGs juga disebabkan oleh target yang terlalu muluk. Selain itu,kegagalan disebabkan oleh kelalaian mengadopsi perspek tif pembangunan berkelanjutan, sehingga degradasi lingkungan dan meningkatnya ancaman atas keamanan manusia terus terjadi. Karena itulah, DPR, terutama komisi-komisi terkait, dan Panja MDGs, yang dipimpin ketuanya, Nurhayati Assegaf, mendukung langkah pemerintah mengkampanyekan visi dan misi baru pembangunan glo bal, dalam apa yang disebut sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan konsep ini, capaian pembangunan global yang hendak dicapai tampak lebih realistik de ngan pemasalahan dan tantangan

yang dihadapi dunia dan Indonesia dewasa ini dan di masa depan. Namun, seperti haknya MDGs, tidak adanya kesepakatan yang mengikat, diperkirakan akan membuat SDGs bernasib sama dalam pemenuhan sasarannya, apalagi jika tenggat waktu pencapaiannya dibuat semakin fleksibel. DPR dan Dunia Islam Dalam fora internasional di kawasan, sperti Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly --APA), DPR, melalui Grup Nasionalnya, secara rutin mengirimkan de legasi dan menghadiri acara-acara yang telah diagendakan dalam kalender tahunannya. Begitu pula dengan kegiatan Sidang Umumnya. Keterlibatan DPR, terutama Ketua DPR Marzuki Alie, cukup aktif, dan tidak memperlihatkan kecende rungan penurunan. Saling kunjung antar-delegasi tingkat tinggi keparlemenan dengan negara pelopor APA, Iran, terus berlangsung, sehingga poros Jakarta-Teheran tetap menandai mesranya hubungn antar-parlemen kedua negara. Hal ini juga membuktikan cukup suksesnya Iran membangun dan memelihara aliansinya dengan Indonesia melalui kekuatan parlemen, sebagai simbol legitimasi dan dukungan rakyat kedua negara, dalam menghadapi tekanan negara besar, AS

dan Barat, yang masih menekan Iran untuk tidak mengembangkan program pengayaan nuklirnya untuk tujuan pembangunan kapasitas militer. Tanpa disadari, DPR terus menari dalam irama gendang yang dimainkan Iran. Bedanya, dalam situasi saat ini, Suriah tidak ikut lagi, karena krisis politik yang dihada pinya, khususnya terancamnya posisi Presiden Assad. Sehingga, troika kepemimpina n APA sudah tidak eksis lagi, walaupun tanpa Assad pun, APA masih bisa eksis untuk dijadikan kekuatan alternatif me ngurangi tekanan negara besar AS dan Barat atas Iran. Tetapi, memburuknya hubungan Iran dan Arab Saudi, yang juga anggota APA, seiring dengan memburuknya perseteruan kaum Sunni dan Syiah di TimurTengah, atau antara dua kekuatan garis keras Al-Qaeda dan Hezbollah, akan mengganggu prospek APA di masa depan. Dengan kata lain, hubungan harmoni antar anggota APA akan mempengaruhi kekuatan pengaruh APA yang diusung bersama antara parlemen Iran dan Indonesia. Dalam fora yang lain, yakni Perhimpunan Parlemen negara Anggota OKI (Parliamentary Union of Organization of Islamic Countries -PUIC), keterlibatan DPR tidak surut. DPR aktif mengikuti kegiatan PUIC yang diadakan di negara anggota manapun. Namun, kecenderungan yang tampak serupa, DPR terlibat secara rutin saja, tanpa bisa memberi terobosan dan menawarkan pemecahan masalah atas persoal an yang dihadapi negara anggotanya. DPR dapat dikatakan melanjutkan irama gendang Iran, dan dalam kenyataannya, PUIC dan APA tetap mandul dalam konflik Syria dan illegal trafficking in persons, yang mengalir dari kawasan Timur-Tengah ke Australia melalui jalur transit Indonesia. Sementara, ironisnya, kekerasan sektarian antar kelompok Sunni dan Syaih meluas dan meningkat frekuensinya secara drastis. Sehingga, dapat dikatakan, tiada hari tanpa aksi kekerasan, korban manusia dan aksi balas dendam di negara mayoritas Islam. Padahal,

seharusnya keberadaan, organisasi atau perhimpunan parlemen seperti APA dan PUIC adalah untuk menciptakan perdamaian dengan mencari terobosan dan menawarkan resolusi konflik di antara anggotanya dan negara di kawasan yang terjerat dalam siklus kekerasan tanpa henti. DPR dan Isu Terkini Sementara itu, dalam AIPA, tidak juga tampak hasil yang lebih berarti pasca-Sidang Umum di Brunei Darussalam, menuju realisasi Komunitas ASEAN 2015. Konektifitas ASEAN masih bermasalah, begitu pula kesenjangan tampak di sanasini di antara negara anggotanya, terkait dengan realisasi pilar politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Pilar ekonomi, dalam hitung-hitungan angka prosentasi, kesiapannya dinilai lebih baik, tetapi anggota seperti Indonesia pun, yang diketahui sebagai salah satu pendiri ASEAN, kuatir dengan kemampuannya dalam mengimbangi negara-negara anggota lainnya, yang dinilai jauh lebih siap. Seda ngkan pilar politik belum dapat menjamin para anggota ASEAN dapat memecahkan masalahnya sendiri dalam memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan. Untuk urusan Laut China Selatan, misalnya, ASEAN masih tergantung pada peran mitra dialognya, terutama negara adidaya AS. Yang lain, masih tidak berdaya menghadapi tekanan RRC, dan cenderung menjadi pembawa pesan kepentingan RRC di kawasan. Keadaan ini tampak juga di dalam tubuh AIPA. Padahal, secara sosialbudaya, ASEAN harus diakui belum tersosialisasi dengan baik sampai tingkat akar-rumput. Karenanya, tidak banyak yang sudah dilakukan AIPA, terutama kontribusi DPR, dalam hubungannya dengan upaya memperdalam integrasi ASEAN. Aktifitas DPR di fora yang lebih luas, tidak pernah ketinggalan, se perti dalam fora IPU dan organ-organ subordinasi PBB. Tetapi, dapat dinilai, diplomasi, seperti juga aktifitas di fora internasional yang lainnya, keterlibatan DPR hanya rutini-

tas belaka, seperti sekedar hadir, sehingga sering mengundang kritik tentang hasilnya, di tengah-tengah biaya mahal untuk membiayai tiket, uang harian, dan akomodasinya, terutama di saat nilai mata uang nasional, Rupiah, mengalami depre siasi. Terakhir, dalam perspektif hubu ngan internasional, reaksi DPR tampak telat dalam menyikap masalah penyadapan para pejabat tinggi Indonesia oleh AS dan Australia. Se perti dalam menghadapi RRC, dalam menghadapi AS dan Australia, DPR tidak siap dengan diplomasi koersif, penuh prasangka dan hipokrisi. Lagi-lagi, seperti menghadapi kunjungan. Presiden RRC, dalam menghadapi masalah penyadapan, DPR hanya mampu menunjukkan sikap reaktif dan menunggu. Padahal, seharusnya, parlemen harus bisa menunjukkan daya tawarnya, de ngan menawarkan solusi yang jauh lebih signifikan daripada yang telah diperlihatkan pemerintah. Langkah inisiatif juga tidak boleh tidak logis atau mengada-ada, misalnya dengan niat melakukan kunjungan ke Rusia untuk menemui Edward Snowden, tanpa tahu apa target yang hendak dicapai! Sedangkan parlemen Jerman (Bundestag), bersidang secara serius menyikapi masalah penyadapan terhadap Kanselir Merkel, dan dengan kebijakan yang dihasilkan mereka menekan Pemerintah Merkel agar dapat bersikap lebih tegas pada Pemerintah Obama. Fungsi Pengawasan dan Legislasi Dapat dilihat, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR sangat agresif, tetapi, ironisnya juga, tetap tidak berdaya, selain karena terbeban dan disandera masalah korupsi di tubuh para anggotanya, misalnya dalam menkan pemerintah SBY untuk menuntaskan kasus Century setelah 5 tahun dibahas di parlemen. Wajar saja, masyarakat belum dapat dipulihkan kepercayaannya dan kuatir jika dalam perjalanan kemudian, terjadi barter antar-fraksi

PARLEMENTARIA


37

SUMBANG SARAN

di DPR dan partai, dengan pemerintah yang sedang ditekan, sehingga akan melemahkan penegakan hukum di masa depan. Tidak heran Kasus Century dikuatirkan meredup dan menghilang dengan sendirinya secara perlahan, sering dengan mendekatnya pemilu legislatif dan presiden. Terkait dengan fungsi legislasi, hal yang menonjol dengan kinerja DPR adalah “kenekadan” DPR untuk meloloskan RUU Ormas menjadi UU, sekalipun baru saja disahkan di Sidang Paripurna, langsung di bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk dilakukan judicial review. Akibat sikapnya yang seperti ini, bukan tidak mungkin, masyarakat pemilih akan menunjukkan sikapnya yang kritis dalam pemilu, dengan menghukum mereka yang dinilai tidak menghargai aspirasi masyarakat dan kebebasan berserikat. Selain itu, keraguan pihak asing terhadap prospek konsolidasi demokratis di Indonesia menguat, sebab LSM asing menjadi incaran digolkannya RUU Ormas menjadi UU, yang dapat mengganggu dan 38

PARLEMENTARIA


menghalau eksistensi Ormas asing di Indonesia yang dapat menikmati kebebasan politik yang maksimal dalam era sebelumnya. Seiring dengan itu, pertanyaan dan keraguan yang sama diperlihatkan masyarakat, dengan nafsu DPR yang berlebihan untuk menggolkan usulan pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru (DOB). Tercatat, lebih dari 60 RUU masuk ke DPR belakangan ini, dan akan terus dibahas sampai masa tugas para anggota DPR 2009-2014 berakhir. Padahal, pemerintah sebelumnya telah menyatakan kebijakan moratorium terkait dengan pemekaran wilayah, untuk mencegah dampak negatif lebih banyak akibat pembentukan DOB yang dipaksakan. Mengingat begitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membahas dan segera menggolkan semua RUU tentang ini, kritik masyarakat yang semakin sinis bermunculan. Karya legislasi de ngan jalan pintas copy and paste ini ditengarai kemudian sebagai upaya lain mencari pemasukan prib adi dan kas partai menjelang pemilu

legislatif dan presiden. Hal ini akan mengulangi keburukan DPR dengan inisiatif studi bandingnya yang tidak masuk rasional, namun tetap diteruskan, misalnya, studi banding atas nama, untuk kamuflase, kunjungan kerja (ke luar negeri?), pada saat Sidang Paripurna ke AS untuk RRU Tanah dan Air, serta ke Finlandia untuk RUU Perkebunan, yang sulit dijelaskan relevansinya. Demikianlah, catatan singkat men genai kinerja DPR selam setahun ini, yakni 2013, yang sayangnya, masih ditutup dengan cacatan yang masih banyak mengundang kritik. ---------------*Prof. Dr. phil Poltak Partogi Nainggolan, MA, adalah profesor riset untuk masalah - masalah hubungan internasional di P3DI Setjen DPR, menyelesaikan studi dok toral di Alber t- LudwigsUniversitaet Freiburg, Jerman. Ia adalah Kepala Bidang Pengkajian P3DI, dapat dihubungi di pptogin@ yahoo.com Foto: Tim Parle.

PENGAWASAN

DPR RI sangat prihatin terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Negara Amerika Serikat dan Australia. Penyadapan ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan pada Pemimpin dunia.

M

enurut Anggota Komisi I DPR RI Ac hmad D ae n g Sere bahwa penyadapan yang dilakukan Australia terhadap In don esia m er up ak an b entuk pelanggaran kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

kung langkah Menteri Luar Negeri RI memanggil Kuasa Usaha Ad Interim Kedut aan Besar Amerika A serikat dan Duta Besar Australia sekaligus meminta penjelasan mengenai isu penyadapan ini. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia sepatutnya tidak terjebak dalam kerangka pikir pragmatis demi kepentingan diplomasi semata, melainkan harus melihat sebagai ujian kedaulatan bangsa Indonesia.

“ Penyadapan yang dilakukan melalui kedutaan besarnya di Jakarta, merupakan persoalan serius dalam hubungan antar negara,” kata Daeng Sere, Anggota Komisi I yang membidangi Pertahanan, Luar negeri dan Komunikasi, kepada Parlementaria. Politisi dari PPP Daeng Sere meng atakan bahwa Dewan mendu-

“Indonesia harus menuntaskan persoalan ini secara tegas, misalnya Kepala Negara minta penjelasan langsung kepada kedua kepala negara tersebut sekaligus untuk membangun kesepakatan baru secara bilateral serta komitmen untuk menghentikan penyadapan negara lain,” jelas Daeng Sere. S ejak Pemerint ah Indonesia memastikan Australia menyadap Presiden SBY, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono dan pejabat tinggi lainnya, pusat protes ditujukan ke negara Australia. D at a y an g dib o co r k an o l e h

Snowden sebenarnya adalah data NSA (National Security Agency) atau Badan Keamanan Nasional Amerika. Amerika Serikat, mengambil keuntungan dari penyadapan yang dilakukan melalui kedutaan besar Australia di beberapa negara termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan penarikan Duta Besar RI di Canberra dan penghentian tiga kerjasama dengan Australia sebagai bentuk protes at as penyadapan yang dilakukan negeri yang berbatasan langsung dengan Indonesia. “ Seharusnya Presiden mengambil suatu langkah diplomatik yang lebih keras untuk mengatasi masalah penyadapan. Presiden tidak ambil langkah yang keras, tetapi justru memanggil pulang Dubes kita di Australia. Mestinya pemerintah, usir Dubes Australia pulang ke negaranya,” tandas Daeng Sere. Penyadapan merupakan pelang garan. Sebuah negara, kata Daeng,

PARLEMENTARIA


39

Tiap tahun Australia kelimpungan meng hadapi pengungsi yang mencari suaka. Bila hubungan bilateral ini rusak, Australia akan menjadi geger dengan jumlah pengungsi. Tidak ada pilihan, kecuali Ausie meminta maaf dan tidak mengulangi. tidak bisa menggunakan fasilitas kedataan untuk melakukan kegiatan mata-mata. “ Walaupun mereka membangun opini yang disadap itu korupsinya dan akan serahkan ke KPK. Kalau itu dilakukan ya kita tunggu saja. Pada dasarnya itu tidak bisa menjadi pembenaran untuk melakukan kegiatan mata-mata di negara lain,” ungkapnya. Daeng Sere menegaskan kegiatan diplomatik harus tetap terbuka diketahui banyak pihak. “Jadi salah besar jika Australia menggunakan fasilitas kedutaannya untuk kegiatan mata-mata. Masalah ini serius,” ujarnya. Penghentian kerjasama militer yang dilakukan SBY, ujar Daeng Sere juga tidak berdampak. Bila ingin tegas, seperti disampikan mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra yang menyarankan Indonesia menghentikan kerjasama terkait kepentingan utama Australia yakni imgran gelap.” Kalau itu diputuskan Australia akan kelabakan,” tuturnya. Pengusiran Diplomat Lebih lanjut, dijelaskan Daeng tindakan tegas Presiden, katanya, dapat berupa pengusiran diplomat. Menteri Luar Negeri dapat meminta kepada Kepala Perwakilan AS dan Australia untuk memulangkan diplomat yang melakukan pe nyadapan itu. 40

PARLEMENTARIA


“Presiden tidak perlu khawatir akan ada tindakan balasan dari AS maupun Australia karena ada alasan untuk melakukan itu,” katanya. Pertama, AS dan Australia tahu betul bahwa aparat intelijen mereka memang melakukan penyadapan. Buktinya hingga sekarang tidak ada tuntutan hukum terhadap der Spiegel maupun Sydney Morning Herald yang memberikan soal penyadapan oleh AS dan Australia terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Kedua, Indonesia banyak kepen tingan, termasuk ekonomi, dari dua negara tersebut, katanya. Ketiga, pengusiran atas diplomat diharapkan dapat menjadi tonggak untuk mengembalikan kepercayaan Indonesia dalam berhubungan dengan AS dan Australia. Pengusiran di plomat sepadan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Selain itu, Daeng Sere mengang gap pemerintah Australia tak serius menyikapi protes penyadapan Indonesia. Indikasinya adalah belum ada sikap resmi dari pemerintah Australia atas protes Indonesia terkait penyadapan ini. “Saya tidak melihat indikasi pe merintah Australia menganggap persoalan ini serius, Pemerintah Australia justru berdalih pemerintah setempat masih mengumpulkan informasi. Ini semakin memperburuk

situasi.” katanya. Menurut dia, penyadapan me langgar hubungan bilateral dua negara bersahabat dan konvensi internasional. Saat ini, hubungan Indonesia dan Australia berada pada level tertinggi. Pemerintahan Abbot juga dinilai semakin menguatkan hubungan diplomatik dua negara. Dia mengingatkan, tiap tahun Australia kelimpungan menghadapi pengungsi yang mencari suaka. Bila hubungan bilateral ini rusak, Australia akan menjadi geger dengan jumlah pengungsi. “Tidak ada pilihan, kecuali Ausie meminta maaf dan tidak mengulangi,” kata dia. Selanjutnya kepada Pemerintah, Daeng meminta Kementerian Pertahanan, Badan Inteligen Negara, (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga kejadian seperti penyadapan dan hal yang mengganggu kedaulatan Indonesia tidak terjadi lagi. Pemerintah juga harus memba ngun sistem yang bisa menangkal penyadapan. “Kedaulatan negara itu tidak hanya lewat fisik, tapi kedaulatan negara itu harus dijaga juga melalui teknologi komunikasi,” papar Daeng Sere, politisi asal Daaerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I. (as) Foto: Wahyu/Naefuroji/ Parle.

PENGAWASAN

Pemerintah Belum Mampu Sajikan

Data Kependudukan Yang Valid

ra, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk an (SIAK) sebagai basis data kependudukan. Sementara itu menurut Anggota Komisi II dari F-PKS Gamari Sutrisno dengan adanya 2 sistem penghitungan akan menghasilkan hasil berbeda, “Adminduk menggunakan sistem SIAK, sementara KPU menggunakan SIDALIH. Kedua IT ini berbeda sistemnya, karena berbeda maka tentu saja hasil penghitungan DPT nya juga berbeda,” katanya.

Pemilu Legislatif 9 April dan Pemilu Presiden 9 Juli 2014 sudah semakin dekat. Namun tahapan-tahapan persiapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap masih meragukan. Yang paling disorot adalah tahap pemutakhiran data pemilih, sebab tahapan ini merupakan tahapan penting dalam proses penyelenggaran pemilu itu sendiri. Meski sudah diumumkan, sejumlah kalangan di DPR dan partai politik meminta KPU memvalidasi kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena berbagai masalah klasik yang belum beres. Terutama soal akurasi data pemilih. Alasannya, sejumlah pihak mene mukan banyak kasus soal pemilih ganda, penduduk yang belum didaftar, nama-nama fiktif, data-data lama yang belum diperbarui, dan masih banyak soal dalam daftar pemilih sementara yang diumumkan KPU.

Padahal pemerintah sudah menghabiskan anggaran negara sekitar Rp 5 triliun lebih untuk proyek e-KTP yang diyakini akan menyelesaikan problem utama kisruh DPT seperti yang terjadi pada Pemilu 2009 lalu. Tapi megaproyek e-KTP itu sendiri tak luput dari masalah. Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu mengatakan, meski bangsa ini sudah 58 tahun merdeka, namun dalam urusan melakukan pendataan penduduk yang valid, negara ini masih belum mampu. “Namun kita harus memaklumi, China saja membangun sistem eKTP itu perlu waktu 20 tahun, sampai seluruh warganya terdata, by address, by name dan menjadi data akurat. Kalau kita kan baru mulai tahun 2011 atau tepatnya 2010 program e-KTP,” ujarnya. Kesimpangsiuran data pemilih tidak terlepas dari belum sinkronnya data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan data Kementerian Dalam Negeri. KPU sebagai pe nyelenggara memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam pemilu 2014. Sementa-

Ia menambahkan, permasalahan ini sebetulnya tidak akan terjadi kalau KPU mengacu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang di miliki oleh Dirjen Adminduk, “Seharusnya dari awal KPU menggunakan referensi utama DPT itu mengacu pada DP4 dari Adminduk, nah karena KPU menggunakan data sendiri dan IT yang di pakai juga berbeda dengan IT yang dipakai Adminduk, maka terjadilah masalah DPT ini,” jelasnya Pemutakhiran data pemilih harus dilakukan dengan cara sinkronisasi

PARLEMENTARIA


41

serta perbaikan struktur atas data serta dilakukan integralisasi sistem data kependudukan antara pusat, provinsi sampai dengan kabupaten dan kota.

unggulkan program masing-ma sing untuk data pemilih. “Mendagri mengandalkan Siak dan KPU sangat mengandalkan Sidalih makanya DPT tidak pernah sinkron,” ujarnya. Jika KPU tidak ngotot meng gunakan program unggulannya, kata Muhammad, kerumitan ini kemungkinan dapat diminimalisir. “Dan mengelola data yang didapat dari Kemendagri, persoalan DPT ini bisa diminimalisir,” ungkapnya. “Dalam peraturan perundang-undangan, KPU hanya menerima data dari Kemendagri. “Lalu, memuta khirkan menjadi DPT, kan itu yang diatur oleh UU, tetapi KPU mengeluarkan aturannya dengan mengusung Sidalih,” jelasnya.

Untuk itu, ujarnya, dirinya menyarankan, agar tim tekhnis KPU dan tim teknis Adminduk ini di integrasikan untuk melakukan pengecekan, “Kan masih ada waktu, karena nanti akan dimasukan kedalam Daftar Pemilih Khusus, jadi yang belum masuk DPT bisa dimasukan kedalam Daftar Pemilih Khusus, dan ini masih dimungkinkan untuk ditampung, jadi Warga Negara yang belum tercatat dalam DPT itu bisa dimasukan kedalam Daftar Pemilih Khusus, dan jika selama ini dilakukan dengan benar saya kira tidak akan timbul masalah,” tegasnya. Ia menegaskan, seharusnya kesenjangan data dan perbedaan verifikasi dalam pemuktahiran yang bersumber dari Kemendagri kepada KPU atau sebaliknya tidak akan terjadi dalam Pemilu 2014 seperti yang terjadi pada Pilkada di berbagai daerah,” ujarnya. Hal ini juga diamini oleh Ketua Bawaslu, Muhammad. Pihaknya mengungkapkan sebenarnya yang menjadi akar persoalan kisruh DPT pada pemilu 2014 karena KPU dan Kemendagri tidak duduk bersama dalam menyusun DPT. Menurut dia, kedua lembaga tersebut, terlihat saling meng 42

PARLEMENTARIA


Lebih spesifik, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan ketidaksinkronan DPT yang terjadi karena KPU ternyata mengambil data DPT dari data DPT Pemilukada dan data Pemilu sebelumnya. Kemudian data itu oleh KPU dicocokkan langsung di lapangan. Dari sini, jelas Marzuki, muncul berbagai persoalan karena data KPU tidak sinkron dengan data e-KTP dari Kemendagri. “Data e-KTP itu sebetulnya sudah cukup valid karena dengan e-KTP tidak mungkin satu orang yang sama bisa memiliki dua NIK. Data itu kan termasuk data sidik jari dan retina mata, sehingga tidak mungkin orang bisa memiliki NIK lebih dari satu. Kalaupun ada upaya membuat dua NIK, dengan menggunakan nama lain atau alamat lain, maka dengan data sidik jari dan retina tidak mungkin bisa terjadi,” kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta. Meski begitu, tugas Kemendagri bukanlah penyelenggara Pemilu, tetapi lebih pada mensuppor t sistem kepemiluan. Sebab, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengamanatkan pemerintah dan pemda menyediakan data kependudukan dalam bentuk daftar agregat kependudukan dan data WNI yang bertempat tinggal di luar ne geri sebagai bahan bagi KPU untuk

menyusun daerah pemilihan DPR, DPRD dan kabupaten/kota. Saya kira data SIAK bisa diper sandingkan dengan data SIDALIH y ang digunakan K P U, s amp ai dengan tiga hari menjelang Pemilu 2014. Jadi masih sangat cukup waktu dan saya kira publik tidak harus memvonis bahwa ini kisruh DPT,” kata Khotibul Umam Wiranu. Begitu, ia juga mengakui lambannya penyandingan dua sistem administrasi kependudukan antara sistem SIAK dan SIDALIH yang berbeda. “Kalau kita lihat, sistem e-KTP ini kan dibangun dengan biaya Rp 5 triliun lebih. Seharusnya dengan sistem ini, semua departemen bisa menggunakan, termasuk penggunaan transaksi perbankan seperti membayar pajak, listrik atau untuk data BPS. Idealnya memang sistem inilah yang dipakai untuk seluruh aktifitas resmi pemerintahan termasuk didalamnya untuk mendata jumlah penduduk atau pemilih di Pemilu. Nah, masalahnya kan tibatiba KPU nya bikin sistem sendiri untuk mendata pemilih,” jelasnya. Terlepas dari itu, politisi dari Partai Demokrat itu juga mengakui bahwa permasalahan DPT sangatlah dinamis. Ia mencontohkan, misalnya hari ini ada orang meninggal dunia, maka orang yang meninggal dunia yang usianya di atas 17 tahun itu, akan menyebabkan jumlah DPT berkurang. Tetapi, pada hari yang sama, saat ada yang meninggal dunia, ada anak yang sudah genap 17 tahun sehingga dia berhak memiliki hak pilih. “Disinilah kedinamisannya, karena dimana pun diseluruh dunia ini, tidak ada negara yang memiliki daftar pemilih tetap yang akurat, bahkan di negara maju saja yang tingkat akurasinya sudah baik, saya kira tidak akan bisa selalu pasti namun memang selalu dinamis,” ujarnya.(nt) Foto: Rizka/Parle.

LEGISLASI

Kinerja Dewan Harus

Lebih Maksimal Di Bidang Legislasi (Perundang-undangan), Dewan sering mendapat kritik dari masyarakat karena rendahnya produk Undang-Undang yang dihasilkan. Dan Dewan sendiri memahami terhadap kritikan masyarakat ini.

Namun demikian, kata Marzuki lagi, sebagaimana amanat konstitusi, mengharapkan DPR memberikan yang terbaik dalam usaha menyelesaikan berbagai hambatan tersebut. Tahun 2013 ini, Dewan telah menetapkan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2013 berjumlah 75 (tujuh puluh lima) RUU dan 5 (lima) RUU Kumulatif Terbuka. Dari jumlah tersebut, 16 RUU telah disahkan menjadi UU. Sampai dengan masa persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 ini, ada 36 (tiga puluh enam) RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, 29 (dua puluh sembilan) RUU diantaranya telah mengalami perpanjangan waktu pembahasan.

N

amun, menurut Ketua DPR RI, Marzuki Alie dalam pidatony a p ada R ap at Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014, 18 Nopember 2013 lalu, masyarakat juga perlu memahami bahwa fungsi perundang-undangan dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu DPR dan Pemerintah. Seringkali proses pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak berjalan mulus, karena ketidaksepahaman atas materimateri perundangan, baik antara DPR dengan Pemerintah maupun di internal Pemerintah, khususnya untuk RUU yang berasal dari DPR.

Tahun 2013 ini, Dewan telah menetapkan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2013 berjumlah 75 (tujuh puluh lima) RUU dan 5 (lima) RUU Kumulatif Terbuka. Dari jumlah tersebut, 16 RUU telah disahkan menjadi UU.

Kesempatan perpanjangan waktu diharapkan digunakan secara optimal oleh Pansus, Komisi dan Baleg untuk dapat menuntaskannya, antara lain RUU tentang Desa dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disamping 36 (tiga puluh enam) RUU tersebut, terdapat 65 (enam puluh lima) RUU Kumulatif Terbuka yaitu RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang ditangani oleh Komisi II. RUU Kumulatif Terbuka lainnya sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

PARLEMENTARIA


43

LEGISLASI

penentuan alat kelengkapan Dewan yang menanganinya. Pembahasan Perppu tersebut diharapkan selesai dalam Masa Sidang II ini. Sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan Dewan terhadap Perppu adalah memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan, tanpa melakukan perubahan terhadap substansi Perpu yang telah ditetapkan oleh Presiden.

dan Pulau-Pulau Kecil, dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir. Selain itu, ada 29 (dua puluh sembilan) RUU yang sedang dalam proses penyusunan dan perumus an, dan beberapa RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden, menunggu penunjukkan menteri yang akan menanganinya. Pada saat Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 kemarin, Pimpinan Dewan juga telah menerima Peraturan Peme rintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perppu ini akan dibahas dalam r apat Badan Mus yawar ah un tuk pengaturan penjadwalan dan

Sedikitnya jumlah RUU yang telah disahkan Dewan, bukan berarti RUU lainnya belum diapa-apakan. Belum selesai itu, artinya masih dalam pembahasan di tingkat I atau di Tingkat II”, 44

PARLEMENTARIA


Menjelang akhir tahun 2013, dalam Masa Sidang II yang relatif pendek, Dewan hanya memiliki 25 (dua puluh lima) hari kerja sampai dengan 20 Desember 2013. Dewan harus mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dewan, utamanya fungsi legislasi. “Sedikitnya jumlah RUU yang telah disahkan Dewan, bukan ber arti RUU lainnya belum diapaapakan. Belum selesai itu, artinya masih dalam pembahasan di tingkat I atau di Tingkat II,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI (Baleg), Ahmad Dimyati Natakusumah pada parlementaria. Alotnya pembahasan RUU di Dewan, kata Dimyati, karena adanya tarik ulur kepentingan. Seperti pada pembahasan RUU Parpol, RUU Pilpres, RUU KPK, RUU Pertembakauan. Belum lagi, tarik ulur antara Peme rintah dan DPR terkait substansi dan pasal-pasal. “Banyak sekali hal-hal lain, teknis dan non teknis,” ujarnya. Polemik yang terjadi di Baleg

sendiri begitu sangat kuat, terutama saat membahas RUU Pilpres. Kepentingan politik mewarnai dalam setiap pembahasan. Selama ini, kata Dimyati, kemacetan itu terjadi pada pembahasan, bukan pada ranca ngannya. Politisi Partai Persatuan Pembang unan ini berharap, RUU yang ada segera diselesaikan pembahasannya. Kepentingan-kepentingan institusi atau kelompok dikesam pingkan dulu. Kepentingan nasional harus diutamakan. Agar rakyat Indonesia punya payung hukum yang mengatur kehidupan rakyat dengan tertib dan adil. Begitu banyak kepentingan politik mewarnai pembahasan RUU, kata Dimyati, mungkin pada awal me ngusulkan tidak terpikir kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terjadi termasuk tidak terpikir impact, outcome, dan benefit dari sebuah UU itu. Seperti pada pembahasan RUU Pertembakauan terjadi tarik ulur. Orang Jateng setuju karena ada petani tembakau, orang Jatim setuju karena ada petani tembakau. Tapi ada juga orang-orang yang tidak setuju. Selesainya pembahasan RUU, juga tergantung dari kesepakatan. Keberadaan Tenaga Ahli di semua Alat Kelengkapan Dewan yang memiliki kompetensi, dinilai cukup baik oleh Dimyati. Namun perlu di tambah jumlahnya. Karena menurutnya banyak sekali produk yang harus diselesaikan.

Di tahun politik dan di sisa waktu Periode Anggota DPR RI 2009-2014, Dimyati menegaskan kinerja Dewan harus lebih dimaksimalkan. “Karena di tahun politik seperti sekarang banyak hambatan-hambatan tertunda yang disebabkan karena banyak Anggot a Dewan lebih banyak ke Daerah Pemilihannya untuk kepentingan politik ke depan. Jadi sepertinya tugas kenegaraan terlupakan,” papar Dimyati.

selalu menargetkan RUU Prioritas setiap tahun begitu tinggi namun pencapaiannya rendah. Ditegaskan Dimyati, target memang harus lebih besar. Jika targetnya pesimis malah bahaya. “Kita harus tetap optimistis. Pencapaianpencapaiannya tinggal dikejar. Tidak bisa serta merta target banyak harus selesai semua, tidak seperti itu,” tegasnya.

Ketika ditanya, mengapa Dewan

Menurutnya, kinerja legislasi

dewan tahun 2013 belum maksimal. Tapi itulah capaian yang ada. Mudah-mudahan di 2014 ini bisa kejar target. Supaya lebih banyak lagi produk yang diselesaikan, karena masyarakat menunggu tapi tentunya yang berkualitas bukan yang asal jadi. “Kalau asal jadi bisa di uji materi, di judicial review di MK. UU yang dihasilkan harus harmonis, bulat, dan mantap, juga harus konstitusional,” imbuhnya. (sc) Foto: wy/Parle.

DPR PERLU PROSES LEGISLASI YANG FOKUS DAN SELEKTIF DALAM SEDIKIT WAKTU YANG TERSISA

Oleh: Ronald Rofiandri Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Masa bakti anggota DPR periode 2009-2014 tersisa kurang dari satu tahun. Banyak Anggota DPR juga semakin sibuk dengan agenda persiapan Pemilu 2014. Apalagi hampir seluruh anggota DPR sekarang kembali mencalonkan diri. Dalam bidang legislasi, target Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 hampir pasti tidak bisa tercapai. Target 76 RUU dalam Prolegnas 2013 sangat jauh dari realisasi. Sampai penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 20132014, hanya ada 15 RUU yang sudah disahkan, yang terdiri dari 6 RUU non kumulatif terbuka dan 9 RUU kumulatif terbuka (APBN, pemekaran wilayah, dan pengesahan konvensi). Sedangkan masa sidang sekarang, DPR dan Pemerintah sedang membahas 33 RUU pada tahap pembicaraan tingkat I. Dua diantaranya baru masuk sebagai usul inisiatif DPR, yaitu RUU Kesehatan Jiwa dan RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3). Sedangkan 27 RUU lainnya masih dalam tahap persiapan. Melihat kondisi yang ada, mustahil DPR dan Peme rintah mampu menyelesaikan target Prolegnas, apalagi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Proyeksi ini bahkan disertai dengan kekhawatiran akan kualitas undang-undang yang dihasilkan. Pada bidang politik dan hukum, ada sejumlah RUU dengan materi muatan yang cukup banyak dan kompleks. RUU dimaksud adalah RUU MD3, RUU KUHP, RUU KUHAP, dan RUU Pemilukada. Khusus RUU MD3, sangat erat materi muatannya

dengan kepentingan partai politik dalam kelembagaan DPR. Salah satunya adalah materi pembahasan tentang keberadaan fraksi di DPR. Ketentuan mengenai fraksi seharusnya menjadi salah satu sasaran revisi UU MD3, terutama mengenai dasar pembentukannya. Penentuan mengenai syarat atau kriteria pembentukan dan peran fraksi harus diputuskan sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan. Hal ini penting untuk menjaga objektifitas dari para pembentuk undang-undang. Apabila ketentuan itu dibahas setelah diketahui hasil Pemilu 2014 dan juga jumlah kursi yang diperoleh, maka ada potensi subyektivitas dalam pembahasan dan mengarah kepada bagi-bagi kekuasaan berdasarkan konfigurasi kekuatan partai politik di internal DPR. Oleh karena itu, pembahasan RUU MD3 harus dilakukan dengan disiplin dan fokus, serta menggunakan skala prioritas terhadap materi muatan tertentu. PSHK memandang bahwa langkah yang paling tepat untuk dilakukan oleh DPR sekarang adalah memprioritaskan RUU yang sudah masuk dalam tahap pembicaraan tingkat I dan menghentikan pembahasan RUU yang masih dalam tahap persiapan. Selain itu, DPR dan Pemerintah juga berkesempatan untuk menarik RUU yang diprioritaskan dalam Prolegnas. Preseden penghentian pembahasan dalam tahap persiapan pernah terjadi pada RUU Pilpres dan RUU KPK, sedangkan yang ditarik dari Prolegnas juga sudah dilakukan terhadap RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

PARLEMENTARIA


45

LEGISLASI

PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013 25 OKTOBER 2013 I. RUU DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I PENYIAPAN RUU DAN NA

NO

JUDUL RUU

1

RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I (penugasan Bamus tgl 14 Feb 2010, Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tgl 26 Okt 2011 menyetujui pembahasan RUU dipending)

2

RUU tentang Aparatur Sipil Negara.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II (8 MP)

3

RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pemerintah


4

RUU tentang Mahkamah Agung.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III (4 MP)

5

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor I6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

DPR


6

RUU tentang Jalan.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi V (4 MP)

7

RUU tentang Perdagangan

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI (1 MP)

8

RUU tentang Perindustrian.

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI (1 MP)

9

RUU tentang Jaminan Produk Halal.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VIII (5 MP)

10

RUU tentang Tenaga Kesehatan.

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX (3 MP)

11

RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah.

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI (8 MP)

12

RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI

13

RUU tentang Usaha Perasuransian.

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI (4 MP)

14

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Baleg (6 MP/ditarik dalam tahap pembicaraan Tk. I)

15

RUU tentang Keamanan Nasional.

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (penugasan Bamus tgl 13 Juni 2012, Bamus tgl 9 Feb 2012 pembahasan dialihkan ke Pansus, tgl 11 April 2012 RUU dikembalikan ke Pemerintah, tgl 9 Mei 2012 Presiden menyampaikan RUU kembali ke DPR, MP.I 2012-2013 Raker)/pembahasan sdh 3 MP.

16

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (5 MP)

17

RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus. (3 MP)

18

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. (Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Perlakuan Khusus Daerah Kepulauan).

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus . (5 MP)

46

PARLEMENTARIA


KETERANGAN

PENYIAPAN RUU DAN NA

KETERANGAN

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. (Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Perlakuan Khusus Daerah Kepulauan).

DPR


19

RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. (Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

DPR


20

RUU tentang Perjanjian Internasional.

DPR


21

RUU tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus. (5 MP)

22

RUU tentang Desa.

Pemerintah


23

RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

DPR


24

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I (1 MP)

25

RUU tentang Kepalangmerahan.

DPR


26

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemerintah


27

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pemerintah


28

RUU tentang Keinsinyuran.

DPR


29

RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

Pemerintah


30

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (pembentukan Pansus tgl 11 Juli 2013/ 1 MP)

31

RUU tentang Keperawatan.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX (1 MP)

32

RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (pembentukan Pansus tgl 11 Juli 2013/1 MP)

33

RUU tentang Pertanahan.

DPR


34

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Kumulatif Terbuka)

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV (1 MP)

35

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (pembentukan Pansus tgl 17 Sept. 2013/1 MP)

36

RUU tentang Panas Bumi

Pemerintah

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (pembentukan Pansus tgl 17 Sept. 2013/1 MP)

NO

JUDUL RUU

18

II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I. 1.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

DPR

2.

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD.

DPR

Menunggu Surpres.

PARLEMENTARIA


47

LEGISLASI

3.

RUU tentang Kesehatan Jiwa.

DPR

4.

65 RUU Daerah Otonomi Baru (Kumulatif Terbuka)

DPR

III. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR 1

RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji.

DPR

RUU dalam tahap harmonisasi (proses harmonisasi/penyempurnaan draft RUU oleh Pengusul)

2

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V (proses harmonisasi di Baleg)

3

RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V (proses harmonisasi di Baleg)

4

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VI

5

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VII

6

RUU tentang Kesetaraan Gender.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII

7

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX (Proses harmonisasi di Baleg/ penyempurnaan draft RUU oleh Pengusul))

8

RUU tentang Kebudayaan.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X

9

RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional.

DPR


10

RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus.

DPR


11

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI

12

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Baleg (ditarik dalam tahap penyusunan)

13

RUU tentang Pertembakauan.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Baleg

14

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi III

15

RUU tentang Konservasi Tanah dan Air.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV

16

RUU tentang Kelautan.

DPD

RUU dan NA disiapkan oleh DPD (Proses harmonisasi di Baleg dihentikan/sesuai keinginan DPD)

17

RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

DPR


18

RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi I

48

PARLEMENTARIA


19

RUU tentang Hukum Disiplin Militer

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi I

20

RUU tentang Perubahan atas Uu Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI.

DPR


21

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

DPR


IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH 1

RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pemerintah

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Agama

2

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

3

RUU tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemerintah

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian

4

RUU tentang Rahasia Negara.

Pemerintah

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan.

5

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pemerintah

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan

6

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah


7

RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pemerintah

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Standardisasi Nasional

8

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan

9

RUU tentang Hak Cipta

Pemerintah


PAN dan RB

V. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU 1

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pemerintah

Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl 12-2-2013.

2

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Kumulatif Terbuka)

DPR


3

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah. (Kumulatif Terbuka)

DPR


4

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. (Kumulatif Terbuka)

DPR


PARLEMENTARIA


49

LEGISLASI

5

Pemerintah RUU tentang Konvensi Rotterdam (Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional). (Kumulatif Terbuka)


6

RUU tentang Pengesahan Protokol Nagoya (Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatan Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). (Kumulatif Terbuka)

Pemerintah


7

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan. (Kumulatif Terbuka)

DPR


8

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013. (Kumulatif Terbuka)

Pemerintah


9

RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

DPR


10

RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan. (Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar).

DPR


11

RUU tentang Keantariksaan.

Pemerintah


12

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

DPR


13

RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

DPR


14

RUU tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. (Kumulatif Terbuka)

Pemerintah


15

RUU tentang APBN Tahun 2014. (Kumulatif Terbuka)

Pemerintah


16

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pemerintah

Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 26-11-2013

JAKARTA, 25 OKTOBER 2013 PIMPINAN BALEG DPR RI. KETUA, ttd IGNATIUS MULYONO A-495 50

PARLEMENTARIA


FOTO BERITA

Wakil Ketua Timwas TKI DPR RI Djamal Aziz didampingi anggota Timwas Pius Lustrilanang berdialog dengan TKI di Tempat Penampungan TKI Tenggareng, Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Rabu (04/12) Foto: Eka Hindra/Parle.

Ketua Timwas TKI DPR RI Adang Daradjatun didampingi anggota Timwas Zaini Rahman dan Kepala Dinas Sosial Kepri Dimyath, berdialog dengan TKI Wanita di Rumah Perlindungan Trauma Centre dan Penampungan TKI, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Rabu (04/12) Foto: Eka Hindra/Parle. PARLEMENTARIA


51

Rekam Curhat :

Beberapa anggota Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri tampak menyimak curahan hati tenaga kerja Indonesia yang berada di shelter KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, 15 November 2013Foto: Rizka/Parle.

52

PARLEMENTARIA


KIAT SEHAT

dr. Rolliawati Ameria, SD, Klinik Yankes DPR RI

Menjelang sore, kesibukan para wartawan di press room, Gedung Nusantara III sangat terlihat. Semua fokus ke layar komputer masing-masing, sambil jemari menari lincah di tombol keyboard. Maklum saja sedang mengejar dead line. Jangan coba-coba ganggu kalau sedang konsen begini. Ditengah kesibukan ini ada seorang wartawan yang terlihat gelisah, Ibnur dari salah satu media nasional. Dari tadi sambil tetap mengetik, mulutnya selalu meringis seperti menahan sakit. “Ada apa sih, brisik ah. Lagi konsen nih,” kata teman wartawan yang ada disebelahnya. Sambil menunjuk lututnya Ibnur menjawab,” Nggak tahu nih dari tadi ini lutut nyut nyutan. Apa karena makan wajik ketan tadi ya?”

Jawaban itu segera disambut koor beberapa wartawan di ruangan itu. “Wah asam urat tuh!” seru mereka. Itu sekelumit pengalaman yang mungkin pernah dialami siapa saja. Mungkin juga anda, yang pernah nggak kuat ketemu asam urat atau nama keren-nya Arthritis Gout. Agar lebih paham mari kita kenali lebih jauh penyakit ini. Arthritis Gout atau penyakit asam urat adalah suatu proses inflamasi yang terjadi karena deposit kristal asam urat pada jaringan sekitar sendi. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi asam urat dalam darah (hiperuricemia). pada pria lebih dari 7,0mg/dl dan pada wanita lebih dari 6,5mg/dl. Arthritis gout merupakan penyakit yang sering ditemukan dan tersebar diseluruh dunia. Penyakit ini domi-

nan pada pria dewasa sedangkan pada wanita jarang sebelum menopause. Prevalensi gout bertambah de ngan meningkatnya taraf hidup. Penyakit ini menimbulkan rasa sakit, kekakuan dan peradangan di persendian. Biasanya mempengaruhi sendi yang lebih besar seperti di pergelangan kaki, tumit,lutut,pergelangan tangan, siku, ibu jari. Tanda tanda khas dari penyakit gout adalah terjadinya sera ngan mendadak pada sendi. Serangan pertama sangat sakit dan sering dimulai pada malam hari. Sendi menjadi bengkak, panas dan kemerahan-merahan. Bahkan dengan sentuhan halus pada bagian persendian penderita dapat berteriak kesakitan. Pembengkakan yang khas terjadi di pinggiran sendi yang disertai nyeri kemudian diikuti dengan meningkatnya suhu tubuh. Meskipun serangan pertama gout yang terjadi misalnya pada PARLEMENTARIA


53

ibu jari kaki, tetapi sendi-sendi yang lain seperti lutut, pergelangan kaki dan tangan juga merasa sakit.Rasa sakit dan bengkak gout dapat hilang dengan pengobatan dan perubahan gaya hidup.

Tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit asam urat, yang ada hanya obat untuk mengelola dan mengendalikannya. Tujuan utama pengobatan asam urat adalah Faktor-faktor yang berpengaruh sebagai menghentikan rasa sakit dan peradangan, penyakit gout adalah : mencegah serangan di masa depan, dan 1. Faktor keturunan dengan adanya riwayat gout menghindari komplikasi dalam silsilah keluarga.

2. Meningkatnya kadar asam urat karena diet tinggi protein dan makanan tinggi purin. Purin merupakan senyawa yang akan dirombak menjadi asam urat dalam tubuh. 3. Konsumsi alkohol berlebih,karena alkohol merupakan salah satu sumber purin yang juga dapat menghambat pembuangan urin melalui ginjal. 4. Hambatan dari pembuangan asam urat karena penyakit tertentu, terutama gangguan ginjal. Pasien disarankan untuk minum air sebanyak 1,5 l atau lebih perhari untuk membantu pembuangan asam urat dan meminimalkan pengendapan kristal urat di saluran kemih. 5. Penggunaan obat tertentu yang meningkatkan kadar asam urat terutama diuretika (furosemid dan hidroklorotiazid). 6. Penyakit tertentu dalam darah (anemia kronis) yang menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme. KOMPLIKASI Komplikasi yang timbul pada pasien akibat Arthritis Gout : a. Gout kronik bertofus. Tofus merupakan benjolan disekitar sendi yang meradang akibat timbunan kristal monosodium urat disekitar persendian. Tofus bisa juga ditemukan di jaringan lunak dan otot jantung, katup mitral jantung, retina mata, pangkal tenggorokan.

PENATALAKSANAAN : Medis: Tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit asam urat, yang ada hanya obat untuk mengelola dan mengendalikannya. Tujuan utama pengobatan asam urat adalah menghentikan rasa sakit dan peradangan, mencegah serangan di masa depan, dan menghindari komplikasi. Beberapa jenis obat yang biasa diberikan adalah Analgesik, Kolkisin, Anti Inflamasi Non Steroid, Kortikosteroid untuk artritis gout yang berulang, Obat –obat penurun asam urat seperti Allopurinol atau probenesid. Perawatan Penunjang Medis : Memberikan kompres hangat. melatih pengalihkan rasa nyeri dengan cara menarik nafas dalam-dalam. Pembatasan gerak dan aktifitas fisik berat agar radang sendi tidak bertambah parah. Managemen Diet : Diet yang efektif sangat penting untuk menghindari komplikasi dan mengurangi biaya pengobatan. Hindari makanan kaya purin berikut dan menggantinya dengan yang berkadar purin lebih rendah. - Makanan berkadar purin sangat tinggi yang harus dihindari : anchovy, tuna, cakalang, herring, ikan teri, saripati daging, jeroan, otak, remis, sarden, kerang, kepiting, daun dan biji melinjo, jamur kuping. - Makanan berkadar purin tinggi/ sedang yang harus dibatasi : daging unggas,asparagus, bunga kol, kacang-kacangan, jamur merang, kacang kapri, bayam, kangkung, tahu, tempe.

b. Nefropati Gout kronik. Hal ini terjadi karena pe ngendapan kristal asam urat dalam tubulus ginjal. Pada jaringan ginjal terbentuk mikrotofi yang menyumbat dan merusak jaringan ginjal.

- Makanan berkadar purin rendah yang aman dimakan. Mentega, sereal , keju, coklat, jagung, telur,jus buah, buah-buahan, produk susu, mie, umbi-umbian, sayuran (kecuali yang disebut diatas), nasi putih.

c. Batu ginjal asam urat. Bisa menyebabkan nyeri, pendarahan,penyumbatan aliran kemih atau infeksi.

Agar anda tidak meringis lagi seperti Ibnur, nggak kuat ketemu asam urat anda juga disarankan: meminum cukup cairan dan memastikan kecukupan vitamin C untuk merangsang pengeluaran asam urat. Mengurangi diet tinggi lemak dan fruktosa yang mendukung retensi asam urat. (*)

d. Persendian menjadi rusak.

54

PARLEMENTARIA


Harry Azhar Azis

Kesederhanaan Seorang Politisi PARLEMENTARIA


55

P

ribadinya sederhana dan tenang. Tutur l embut penuh keramahan. Saat Parlementaria menemui di ruang kerjanya, ia menyambutnya dengan baik, seraya senang bisa berbagi kenangan cerita masa kecil dan perjalanan karirnya se bagai politisi. Inilah Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Bicara soal ekonomi makro dan keuangan, Harry adalah orang yang sangat tepat untuk diajak bicara. Pandangannya luas dan tajam penuh keilmuan. Sejak menjadi anggota DPR, Harry selalu berada di komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan. Keahliannya di bidang ekonomi keuangan begitu mumpuni, karena ditopang oleh latar pendidikan doktoralnya di bidang ekonomi.

anak keenamnya. Adalah Abdul Azis Abbas dan Daniar Thaher yang sedang berbahagia itu. Tahmid tiada henti terucap, menyambut kelahiran sang jabang bayi berjenis kelamin laki-laki. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 25 April 1956. Kedua orangtuanya kemudian memberi nama Harry Azhar Azis. Kini, rumah sederhana itu ked at a n g a n “ j a g o n ke c i l ” y a n g menggemaskan. Setelah kelahiran Harry, masih ada empat adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Harry adalah anak keenam dari sepuluh bersaudara. Harry kecil tumbuh menjadi anak periang dan suka bermain. Ia hidup di lingkungan keluarga sederhana dan religius. Ayahnya adalah pegawai rendahan di Dinas PU (Pekerjaan Umum) setempat. Se-

anggar, basket, dan voli juga jadi favoritnya. Memasuki usia sekolah, Harry memulainya di TK Yalasenastri Angkatan Laut RI, Tanjung Pinang 1962. Setahun kemudian masuk SDN II Tanjung Pinang. Setiap hari ia pergi berjalan kaki ke sekolah yang tidak jauh dari rumahnya. Gedung SD-nya lumayan besar. Tapi entah mengapa, gedung SD itu kini seperti mengecil, tak sebesar dulu. Semasa duduk di SD, Harry sangat suka pelajaran matematika, ilmu ukur, sejarah, dan bahasa Indonesia. Selepas pulang sekolah kadang ia membantu ibunya menjual kue ke pelabuhan dekat rumahnya untuk sekadar menghidupkan ekonomi keluarga yang, memang,

Kenangan Masa Kecil Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 1956. Dahulu Tanjung Pinang adalah ibu kota pertama di Riau sebelum digantikan Pekanbaru. Mayorit as p enduduk ny a pada w a k t u i t u b e r p of e s i s e b a g a i nelayan. Laut menjadi salah satu sumb e r p e n ghi dup an. S et i ap hari laut tak pernah sepi dari aktivitas masyarakat. Ada yang yang mengayuh perahunya ke tengah laut, ada yang sedang membentangkan jala, dan ada pula anak-anak belia berenang bersukaria. Lokasinya yang dekat dengan Singapura, membuat mata uang Singapura beredar bebas di kota ini. Bahkan, transaksi perdagangan kerap menggunakan dollar Singapura. Sebelum reformasi, Tanjung Pinang menjadi daerah tertinggal. Kemiskinan membelit warga. Tanjung Pinang hampir tak tersentuh pembangunan infrastruktur. Nah, di kota ini pula di tahun 1956, sepasang insan yang hidupnya penuh kesederhanaan sedang berbahagia, karena segera dikarunia 56

PARLEMENTARIA


mentara ibundanya adalah wanita sederhana penuh perhatian pada keluarganya. Masa kecil Harry dihabiskan di Tanjung Pinang. Ia suka sekali bermain bersama sahabat-sahabat kecilnya di kampung. Berenang di laut adalah kesukaannya. “Saya pernah berenang seharian sampai kulit menghitam,” katanya penuh tawa. Tak hanya itu, bermain kasti,

serba kekurangan. Ada kejadian menarik. Suatu hari, saat berjualan kue di pelabuhan, ia dihampiri seorang kapten kapal. Melihat anak sekecil Harry berjualan kue, sang kapten merasa kasihan dan ingin memborong semua kue yang ada di nampannya. “ Tapi, wak tu itu enggak ada plastik untuk membungkusnya. Akhirnya, dia cuma beli 2 buah

Tinggal bersama sang kakak, ia tak pernah meminta uang. Semua kebutuhan hariannya sudah dijatah, dari biaya sekolah hingga uang saku. Adaptasi dengan lingkungan barunya ia lakukan. Melihat ibu kota Jakarta, kata Harry, tampak serba mewah. Banyak gedung bertingkat, jalan raya selalu ramai, dan rumahrumah mewah berjajaran. Tidak seperti di kampungnya yang serba sulit dan terbelakang. Selama di SMP, Harry tak pernah pegang uang banyak. Semuanya serba ngepas. Kakaknya pun tak pernah memberi uang, kecuali hanya untuk kebutuhan sekolah saja. Namun, ada kejadian menarik y an g t ak p e r nah ia lup ak an. Syahdan, Harry hanya punya uang Rp 50 di sakunya. Saat berjalan kaki ia melihat seorang pengemis begitu merana. Lalu, ia berikan saja uang Rp 50 itu ke pengemis.

kue saja,” kenangnya penuh haru. Sejak kejadian itu, ibunya selalu membekali Harry dengan plastik pembungkus. Hasil dari menjual kue disetor ke ibunya untuk membeli lauk pauk. Selain menjual kue, Harry juga kerap ke lapangan tenis, untuk membantu memungut bola para pejabat setempat yang sedang bermain. Uang tip yang diberikan para petenis itu lumayan untuk menambah uang jajan sehari-hari. Namun, di sisi lain ada juga kisah kenakalannya. Syahdan, ia dan kawan-kawannya pernah mencegat anak sekolah seusianya. Harr y merampas tas anak sekolah itu. Sang anak yang dirampas tasnya melapor ke orangtua Harry. Sampai di rumah, Harr y dimarahi sang ayah. “Ayah saya marah sekali dan memukul pantat saya. Kata ayah, saya tidak boleh mengambil hak milik orang lain,” ungkap Harry. Bahkan, karena nakalnya, Harry sempat dijuluki teman-temannya dengan “Pak Bandar” atau dalam

istilah sekarang mungkin ketua geng. Di sisi lain, Harry juga tak pernah lup a b elajar m en gaji. Ib uny a sangat mementingkan pelajaran agama bagi putra-putrinya. Selain pernah belajar agama di pengajian Muhammadiyah, orangtuanya juga mendatangkan guru ngaji ke rumah. Begitulah romantika masa kecil di Tanjung Pinang. Hijrah Ke Jakarta Setamat SD, ia melanjutkan ke SMPN II Tanjung Pinang, tahun 1970. Hanya setahun di sekolah ini, Harry lalu melanjutkan kelas II di SMPN 74 Rawamangun, Jakarta. Kepindahannya ke Jakarta, lantaran sang ayah sudah tak sanggup lagi membiayai sekolahnya. Apalagi ayahnya sudah pensiun. Akhirnya, Harr y dititipkan pada kakak sulungnya di Jakarta. Sang kakak seorang dokter bernama Winda Azis. Usianya terpaut 16 tahun dengan Harry.

“Sorenya, saya diberi Rp 5000 oleh kakak saya. Saya merasa kaget dan bertanya-tanya. Kemudian, baru saya ingat bahwa tadi siang saya telah memberikan sedekah dan diganti 100 kali lipat. Esoknya, saya mencoba bersedekah lagi dengan memberi pengemis Rp 100. Tapi, tidak kunjung terbalas,” ceritanya, seraya tertawa mengenang kejadian tersebut. Ternyata, lanjut Harry, pemberian sedekah dengan penuh keikhlasan akan segera menuai rezeki yang berlipat ganda. Prestasi akademik Harry selama di SMP sangat baik. Ia pernah menjadi siswa terbaik kedua di sekolahnya. Ia suka sekali bermain bola. Bersama teman-teman SMP-nya ia sering ber tanding sepak bola dengan sekolah SMP lain. “Posisi saya di gelandang kanan. Senang rasanya kalau sudah membuat gol,” kenang Harry, penuh senyum. Setamat SMP tahun 1972, ia melanjutkan studinya ke SMAN 4, sebuah sekolah top di Jakarta. Lokasinya berada di Jl. Batu, Gambir, Jakarta Pusat. Dari Rawamangun, Harry selalu naik bus kota dengan tarif masih Rp25 kala itu. Di SMA

PARLEMENTARIA


57

ini banyak anak pejabat bersekolah. Gaya hidup mewah para anak pejabat sangat kontras dengan keadaan Harr y yang sangat sederhana. Untuk sekadar jajan di kantin, kadang Harry tak mampu. “Saya tidak cocok dengan gaya kemewahan. Masa SMA itu, masih membekas sampai sekarang di karakter saya yang selalu ingin tampil sederhana,” aku Harry. Berorganisasi sudah mulai digeluti Harry di SMA. Wawasan tentang dunia politik juga mulai terbentuk di sini. Kenangan yang tak terlupakan adalah ketika dia menjadi juara catur di SMA. Namun, saat di SMA, rapor Harry sempat bernilai merah. Ayahnya marah sekali. “Kamu hanya punya kesempatan hidup satu kali. Kalau tidak dimanfaatkan betul, kamu tidak akan jadi orang,” tutur Harry, me ngutip nasihat ayahnya saat mengomentari rapornya yang merah. Nasihat sang ayah itu sangat membekas di sanubari Harry hingga kini. Sejak itulah ia giat belajar dan mangasah potensi dirinya. Dipenjara Sebagai Aktivis Setamat SMA tahun 1974, Harry sempat ingin kuliah di ITB, Bandung. Namun, karena Bandung saat itu sangat dingin, ia merasa tak sanggup. Akhirnya, ia putuskan kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan (APP), Departemen Perindustrian RI, Jakarta, tahun 1975. Ia mengambil jurusan marketing. Uang kuliahnya masih Rp 46 ribu per semester. Di kampus inilah, pemuda Harry mulai bergeliat dengan organisasi kemahasiswaan. “Waktu kuliah, saya kurus sekali hanya 48 kg dan rambut gondrong.” Sebagai aktivis kampus, ia tergabung dalam HMI. Daya kritisnya terhadap kondisi politik di zaman ORBA begitu tajam. Sekitar tahun 1978, ia dan para aktivis kampus sudah menyuarakan agar Presiden Soeharto segera turun dari tampuk kekuasaannya. Soeharto dinilai sudah terlalu lama berkuasa. Suara 58

PARLEMENTARIA


kritis yang mendahului para aktivis mahasiswa 1998. Karena suara kritisnya itu, Harry dan sesama aktivis lainnya ditangkap dan ditahan di sebuah rumah tahanan di kawasan Bekasi. Di antara yang ditahan itu, ada nama Dipo Alam yang kini menjabat Sekretaris Kabinet dan Arif Rahman pakar pendidikan. Saat itu, penangkapan terhadap para aktivis gencar dilakukan, karena sedang memasuki masa Pemilu. Sebelum ditahan, Harry sempat berpindah-pindah tempat persem bunyian untuk menghindari pe nangkapan. Bahkan, ia sempat khawatir terhadap penembakan oleh aparat. Waktu itu, kata Harry, ada aktivis yang ditembak mati. Namun, Harry dan kawan-kawan hanya 3 bulan ditahan. Usai Pemilu, semua aktivis dibebaskan, kecuali ada beberapa yang diajukan ke pengadil an. Itu sedikit romantika saat menjadi aktivis kampus.

Sebelum ditahan, Harry sempat berpindah-pindah tempat persembunyian untuk menghindari penangkapan. Bahkan, ia sempat khawatir terhadap penembakan oleh aparat.

Harr y termasuk tokoh aktivis pemuda yang berpengaruh, tidak saja di kampus, tapi juga di luar kampus. Di kampus, ia pernah menjadi Presidium Dewan Mahasiswa APP, 1977 dan pemimpin redaksi majalah kampus APP, 1976-1978. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa teladan APP 1976. Usai kuliah di APP pada 1980, Ketua Bidang Ekonomi PPK Kosgoro ini, melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI), Departemen Perin-

dustrian RI. Di STMI ia dipercaya menjadi dewan penasihat Senat Mahasiswa STMI. Bahkan, pada 1983-1986, Harry terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI. Aktif berorganisasi tentu tak melupakan prestasi akademiknya di kampus. Ia termasuk mahasiswa dengan prestasi cemerlang. Setamat dari STMI, mantan Dewan Pertimbangan Pemuda DPP KNPI ini, melanjutkan studi untuk bidang kebijakan ekonomi publik di University of Oregon, Amerika Serikat. Aktivitas berorganisasi dan kecemerlangan prestasi akademiknya terus berlajut di Amerika. Yang membedakan adalah fisiknya yang kian tambun. “Berat badan saya meningkat menjadi 105 kg, karena sering makan junk food selama di Amerika,” ujar mantan Dewan Penasihat DPP AMPI itu. Harry sukses meraih gelar Master of Arts dengan IPK 3,7 tahun 1990. Usai menamatkan kuliah S2 di negeri Paman Sam, Harry pulang ke Tanah Air. Panggilan dan tawaran kerja banyak menghampirinya. Tercatat, ia pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, b ai k n e g e r i m au p u n s w as t a. Memasuki tahun 1994, Harry terus memperdalam studi ekonominya pada progr am dok tor alnya di Oklahoma State University, Amerika Serikat. Dengan IPK 3,8, mantan senior adviser Per s atuan Mahasis wa Indonesia di A mer ika S er ikat (PERMIAS) itu, sukses meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) bidang ekonomi. Sempat ditawari bekerja di Amerika dengan gaji yang sangat besar, tapi Harry lebih memilih pulang kampung untuk mengabdi di negeri sendiri. Ke Panggung Politik Dunia politik baginya sudah tak asing. Sejak mahasiswa, Harry sudah sering bersentuhan dengan politik. Bahkan, sejak masih memimpin HMI, peraih Scholarship Award for

Bank syariah sudah jadi pilihan. Ia sudah mampu bersaing dengan bankbank konvensional,

ASEAN Youth itu, pernah ditawari Akbar Tanjung untuk masuk Partai Golkar. Tawaran yang sama juga pernah disampaikan mantan Jaksa Agung Soekarton untuk bergabung dengan partai beringin tersebut. Tawaran dari partai lain juga berdatangan. Tapi, di mata Harry, ia tak ingin masuk partai yang masih memiliki figur sentral. Pilihan, memang, akhirnya jatuh ke Partai Golkar. Namun, sebelum benar-benar “manggung” di dunia politik praktis bersama Golkar, Harry sempat menjadi Tim Ahli Panitia Ad Hoc (PAH) II Badan Pekerja MPR RI pada 2001 dan 2002. Bahkan, Harry menjadi Anggota Komisi Konstitusi 20032004. Ia turut terlibat dalam meng arsiteki amandemen UUD 1945. Ta h u n 2 0 01-2 0 0 4, m a n t a n Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans) ini, dipercaya sebagai staf ahli Fraksi Partai Golkar MPR RI. Memasuki Pemilu 2004, Harry resmi menjadi caleg Golkar dari dapil Kepulauan Riau. Setelah terpilih, ia pun dilantik menjadi anggota DPR RI untuk periode pertamanya, 2004-2009. “Resmi

dilantik menjadi anggota DPR, saya hampir tidak percaya. Tuhan mengantarkan saya ke lembaga ini. Dan saya memilih di Komisi XI yang membidangi ekonomi keuangan,” kilahnya. Bicara soal perbankan, saat ini perbankan syariah begitu booming

di Indonesia. Harry ikut merumuskan UU perbankan syariah. Ketentuan share-nya 1%. Kini, sudah 3%. Di Malaysia, share-nya sudah mencapai 20%. Mengapa Malaysia begitu besar sharingnya? Itu lantaran perbankan syariah muncul kali pertama penerapannya dari pemerintah. Sementara di Indonesia, perbankan

PARLEMENTARIA


59

syariah muncul dari masyarakat. “Bank syariah sudah jadi pilihan. Ia sudah mampu bersaing dengan bank-bank konvensional,” jelas Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini. Setelah lima tahun pertama mengabdi di Komisi XI, Harry kembali terpilih pada Pemilu 2009 menjadi anggota DPR periode 20 09 -2014. Pada periode ini, Harry sempat dipercaya menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) sepanjang Oktober 2009Juli 2010. Setelah itu, Harry dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi XI hingga kini. Di Komisi XI, ia menumpahkan semua pengetahuannya tentang ekonomi. Selama berkiprah di komisi ini, Harry ikut terlibat dalam merumuskan berbagai UU. Ia pernah menjadi Ketua Pansus RUU Pajak Daerah/Retribusi Daerah, Pansus RUU BPK, Pansus Surat Berharga Syariah Negara, dan Pansus RPJPN 2005-2025.

voritnya adalah ke Wakatobi, Toba, Biak, atau wisata laut. Bila ditanya hobi, Harry suka sekali berenang, walau sudah tak rutin ia lakukan. Hobi yang membawanya pada kenangan masa kecil sebagai anak pesisir di Tanjung Pinang. Suka Makan di Warteg Pada Pemilu 2014, ia kembali dipercaya partainya untuk menjadi caleg dari dapil Kepulauan Riau. Tugas berat lima tahun mendatang sudah menanti. Sebagai Anggota DPR, ke sibukannya luar biasa. Bahkan, telah banyak menyita waktu kebersamaanya dengan keluarga. Ini sudah menjadi konsekuensi dari pilihan hidup. Istri dan anak-anaknya sudah terbiasa dan mengerti dengan profesi ini. Namun, bila ada waktu bersama keluarga, Harry suka mengajaknya berwisata. Nah, lokasi destinasi fa60

PARLEMENTARIA


Kini, hobi yang paling disuka adalah jalan kaki di pagi hari. Saat kunjungan kerja ke daerah, misalnya, selepas salat subuh ia langsung bergegas ke luar hotel untuk menikmati mentari pagi dan melihat suasana masyarakat setempat. Sosoknya yang sederhana dan merakyat, kerap tak sungkan untuk singgah di warteg mana saja atau sekadar makan lesehan bersama masyarakat lain yang mungkin tidak dikenalnya. “Makan di Warteg atau lesehan rasanya lebih nikmat,” akunya. Sementara bila bicara lagu kesukaan, ada satu lagu yang sangat disukai nya, yaitu “Fatwa Pujangga”. Lagu

khas melayu ini begini syahdu di telinga Harry. “Kalau saya disuruh nyanyi, ya lagu Fatwa Pujangga yang saya nyanyikan, karena cuma itu yang saya bisa dan suka,” kilah nya, penuh derai tawa. Namun, bila sekadar mendengar musik, maka musik country ia sukai. Kesibukannya sebagai pejabat negara, tentu tak melupakan perannya sebagi kepala rumah tangga. Di rumahnya ada Amanah Abdulkadir, istri tercinta yang ia nikahi pada 1986. Sang istri sama-sama aktivis HMI. Dari hasil pernikahannya, ia dikarunia 3 buah hati tercinta, masing-masing, Mina Azhar, Hanifah Azhar, dan Ibrahim Azhar. Ketika ditanya, ke mana ia akan berkiprah bila tak lagi di DPR, “Saya akan kembali ke kampus menjadi dosen,” jawabnya, mengakhiri perbincangan. (mh) Foto: Naefuroji/ Doc/Parle.

KUNJUNGAN KERJA

Atensi Khusus Komisi V untuk Provinsi di Wilayah Batas Negara Hanna Gayatri geleng-geleng kepala. Anggota Komisi V DPR RI ini tertegun ketika mampir disebuah toko oleh-oleh di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Sebagian besar kue, makanan kering lainnya yang terpajang di rak toko itu ternyata produksi negara tetangga. Satu pojok yang benar-benar memajang produk asli daerah adalah aneka olahan ikan diantaranya ikan asap, ikan asin. Ketika mencoba salah satu kue impor itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Selatan ini mengaku kue dari sejumlah

daerah di Indonesia yang pernah dicobanya tetap lebih lezat. “Tetap lebih enak oleh-oleh makanan khas Indonesia. Saya rasa membanjirnya makanan, kue impor ini karena masalah infrastruktur sehingga pada akhirnya orang lebih mudah mendatangkan barang dari negara tetangga dari pada daerah lain seperti Makasar atau Surabaya, biayanya lebih mahal,” kata Hanna p o lit isi FPA N D P R dis e la - s e la Kunjungan Kerja di Kaltara beberapa waktu lalu. Peduli pada pembangunan in-

frastruktur di wilayah perbatasan negara, beranda terdepan bangsa, membuat Komisi V membentuk 2 Tim Kunjungan Kerja ke dua provinsi yaitu Papua dan Kaltara dalam waktu bersamaan. Kedua daerah ini memang berada di posisi strategis, Kaltara berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Sedangkan Provinsi Papua, belahan timurnya berbatasan dengan negara Papua Nugini, sementara di selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, Teluk Carpentaria, Australia.

PARLEMENTARIA


61

KUNJUNGAN KERJA

Dalam kunjungan ke Provinsi Papua yang dipimpim oleh Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena tiga proyek pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama yaitu Pemba ngunan Ring Road Jayapura, Pelebaran Jalan Jayapura-Sentani, dan Rencana Pembangunan Jembatan Holtekamp.

kondisi saat ini tidak ada kata tidak. Demi mengatasi kemacetan di Jayapura, dalam rangka pengembangan kota, kita lihat sendiri saat ini kota Jayapura sudah semakin padat dan macet. Harapannya aspek pengembangan kota akan membuka pusatpusat pertumbuhan baru,” papar Michael.

Komisi yang membidangi infrastruktur ini perlu mendukung program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Pa pua. Sejauh ini pembangunan Ring Road Jayapura pada segmen pertama masih membutuhkan dana sebesar Rp 400 miliar, kemudian pelebaran jalan Jayapura-Sentani membutuhkan Rp 100 miliar, dan Rencana Pembangunan Jembatan Holtekamp membutuhkan sekitar Rp 821 miliar. Berarti total total anggaran yang dibutuhkan untuk penuntasan 3 proyek ini adalah Rp.1,3 triliun lebih. “Memperhatikan

Pada bagian lain ia menyebut selama ini kita sering mendengar ada pihak yang menyebut banyak dana masuk ke Papua tapi realisasi program pembangunannya tidak terlihat. Namun setelah Tim Kunker Komisi V meninjau langsung ke lapangan dapat dipastikan informasi itu tidak benar. “Kita datang ke P apua dan melihat langsung, ternyata apa yang dikatakan itu tidak benar adanya. Pembangunan terjadi dan terlihat di mana-mana di Papua. ”Disamping meninjau sejumlah proyek yang sedang dibangun, Komisi V menurutnya menghimpun masukan dari segenap

62

PARLEMENTARIA


pihak tentang usulan program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas kedepan. Baginya Papua adalah provinsi yang luasnya jauh lebih besar dari Jawa dengan b er agam p otensi y ang masih terpendam, untuk menggalinya tentu diperlukan anggaran yang tidak sedikit dan perlu perencanaan yang matang. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Ober Gultom melaporkan pembangunan Ring Road Jayapura merupakan p ro gr am p e mb an gun an jal an baru yang dicanangkan Pemprov Papua sepanjang 41,2 kilometer dan terdiri dari lima segmen. Proyek pembangunan Ring Road Jayapyura saat ini sudah mencapai 60 persen, diperkirakan rampung 2015. Kemajuan cukup signifikan berlangsung pada proyek pelebaran jalan Jayapura-Sentani yang sudah m en c ap ai hampir 8 0 p er s en. S e d a n g k a n P r o y e k J e m b at a n

H oltek amp dit argetk an mulai dilaksanakan pada tahun 2014 saat ini masih menunggu rencana tata ruang kota baru yang dipersiapkan oleh Pemkot Jayapura. Jembatan Holtekamp dirancang memiliki panjang 800 meter diharapkan membangun koneksi antarwilayah serta menjadi kebanggaan warga Papua. Sekaligus nantinya dapat menjadi landmark Indonesia Bagian Timur. Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe memaparkan pembangunan di tanah Papua perlu dilakukan percepatan terutama untuk meningkatkan konektivitas daerah. Sampai saat ini akunya karena luasnya wilayah masih ada kawasan yang masuk kategori tertinggal karena belum tersentuh pembanguan infrastruktur. “Masih ada yang belum tersambung antarkawasan yang menyebabkan kawasan tertentu tertinggal,” ujarnya. Kondisi ini juga berdampak pada enggannya pengusaha berinvestasi di provinsi ini. Untuk mengejar ketertinggalan itu gubernur yang baru menjabat enam bulan ini telah mencanangkan program pembangunan menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Pelabuhan dan Bandara di Kaltara Tim Kunjungan Kerja Komisi V ke Provinsi Kaltara yang dipimpin Laurens Bahang Dama memukan fakta transportasi dan air baik sungai dan laut berkembang sangat pesat. Itulah sebabnya komisi yang membidangi masalah perhubungan dan transportasi ini mendukung daerah pecahan Kalimantan Timur ini segera mempunyai pelabuhan bertaraf ekspor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini dilakukan seiring pembenahan sejumlah pelabuhan untuk mendukung moda transportasi sungai dan laut yang menjadi andalan masyarakat. “Kita juga siapkan pelabuhan yang punya standar bisa ekspor. Apalagi Kaltara berada didekat negara tetangga, serta jangan malah harus ke Makasar atau ke Surabaya

dulu,” kata Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama di Tanjung Selor, Kaltara. Pelabuhan yang diproyeksikan untuk ditingkatkan menjadi pelabuhan ekspor adalah Pelabuhan Melundung yang berada di Tarakan.

penumpang. Ia mengakui dengan terbentuknya provinsi Kaltara akhir tahun lalu jumlah penumpang akan meningkat pesat. “Sekarang Kaltara sudah terbentuk disini akan menjadi pintu gerbangnya, otomatis akan ada pertambahan pergerakan

Proyek lain yang ditinjau adalah pengembangan Bandara Internasional Juwata di Kota Tarakan. Anggota Tim Kunkungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI Agung Budi Santoso menilai pengembangan bandara ini belum sesuai tantangan yang akan dihadapi kedepan, terutama peningkatan jumlah penumpang. Kondisi ini menurutnya terjadi karena perencanaan dilakukan belum mengacu pada terbentuknya provinsi Kaltara. “Sekarang sudah jadi provinsi sendiri dan sudah dibangun ya selesaikan dulu. Kalau dilihat sejumlah kasus, memang selalu lebih cepat pertambahan penumpang dari pada kapasitas bandara, ini harus diantisipasi manajemen Bandara Juwata kedepan,” ujarnya.

orang,” ungkapnya. Kepada Tim Kunker Komisi V ia memaparkan pembangunan sudah sesuai jadwal dan menyisakan 30 persen pekerjaan. Diperkirakan akhir tahun 2014 nanti terminal baru Bandara Juwata sudah dapat berfungsi.

Dalam penjelasannya Kabid Keamanan Penerbangan Bandara Juwata, Gozali Panjaitan menjelaskan saat ini penumpang yang dilayani sudah mencapai 1,1juta/tahun, sedangkan perluasan akan mengkerek kapasitas menjadi 2,2 juta

Terkait perkembangan transportasi udara di provinsi termuda ini Komisi V DPR RI meminta pemer intah tidak mempersulit birokrasi pengurusan izin penerbangan di sejumlah jalur perintis di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Transportasi udara menjadi andalan masyarakat setempat karena medan darat di provinsi dengan luas wilayah 72.567 km2 ini belum mendukung. “Kalau pertimbangannya adalah keselamatan, itu perlu karena dalam bisnis penerbangan satu saja syarat tidak dipenuhi bisa fatal. Tetapi jangan masalah ini terjadi karena birokrasi, kalau persyaratan sudah lengkap segera dipercepat saja karena ini dibutuhkan masyarakat. Tidak boleh memperlambat proses pemberian izin,” kata

PARLEMENTARIA


63

KUNJUNGAN KERJA

anggota Komisi V DPR, Abdul Hakim. Ia meminta pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara, Kementrian Perhubungan transparan dalam menyelesaikan proses pengurusan perizinan. Apabila ada persyaratan yang harus dilengkapi, pemerintah menurut Politisi FPKS ini patut melakukan asistensi agar masyarakat calon pengguna jasa di wilayah yang baru dimekarkan ini tidak terhambat aktifitasnya. Sebelumnya Penjabat Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie dalam per-

temuan dengan Tim Kunker Komisi V di Gubernuran Tanjung Selor mengeluhkan sulitnya memperoleh izin bagi maskapai penerbangan yang akan membuka jalur perintis di wilayahnya. “Padahal ini investasi swasta, mereka sudah siap beroperasi tapi izin permanen tidak kunjung keluar,” tandasnya. Karena permintaan masyarakat tinggi akhirnya perusahaan penerbangan tersebut melayani dengan izin sementara yang setiap bulan diperpanjang. Kondisi tersebut menurut mantan Sekda Kaltim ini jelas menyulitkan karena tidak gampang memperpanjang izin tepat waktu, setiap bulannya. Pada bagian lain ia juga melaporkan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dalam penetapan anggaran pengembangan sejumlah bandara di wilayahnya. Akibatnya

64

PARLEMENTARIA


anggaran yang sudah ditetapkan secara sepihak itu tidak dapat digunakan dengan efektif. “Saya diminta mempersiapkan perluasan bandara Tanjung Harapan di ibukota provinsi. Jelas tidak mungkin karena keterbatasan lahan, panjang landasan 1600 meter tidak dapat ditambah. Lebih baik dialihkan ke lokasi lain,” tambahnya. Ia meminta dalam penetapan anggaran, pemerintah pusat sebaiknya melibatkan daerah sampai pada pembahasan terkecil. Saat ini lanjut-

nya Kaltara sudah memiliki 7 bandara perintis yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 bandara internasional di Kota Tarakan. Selain itu dibangun pula bandara Long Ampung di Kab. Malinau dan Long Bawan di Kab. Nunukan yang berada di perbatasan Kaltara dengan Malaysia. Proyek di kawasan strategis nasional ini bekerja sama dengan TNI AD. Kaltara Perlu Punya Kantor SAR Sendiri Tantangan geografis serta lalu lintas transportasi baik di darat, laut dan udara yang padat membuat resiko kecelakaan di Provinsi Kaltara tergolong tinggi. Untuk meningkatkan respon tanggap terhadap

muda ini patut memiliki kantor SAR (Search and Rescue) sendiri. “Selama ini Pos SAR Tarakan dibawah koordinasi Kantor SAR Balikpapan. Melihat tantangan ke depan sebaiknya Provinsi Kaltara punya Kantor SAR sendiri,” kata Hetifah anggota Tim Kunker Komisi V DPR. Untuk menanggulangi keadaan darurat saat ini sudah berdiri Pos SAR Tarakan dengan 16 orang tenaga penyelamat. Mereka harus siaga menghadapi tantangan di wilayah dengan luas 72.567,49 km2 yang memiliki 1 bandara internasional dan 7 bandara perintis. Tidak seperti provinsi lain sebagian besar penduduk juga mengandalkan transportasi sungai, ditambah pelayaran internasional dari Laut Cina Selatan yang melintas di perairan provinsi pemekaran dari Kaltim ini. “Kita tentu tidak mau terlambat dalam merespon keadaan darurat di perbatasan dengan Sabah dan Serawak Malaysia Timur,” lanjut politisi dari Fraksi Partai Golkar ini. Sementara itu Kepala Kantor SAR Balikpapan Hendra Sudirman menjelaskan saat ini koordinasi dengan Pos SAR Tarakan sejauh ini masih berlangsung baik. Hanya saja ia menyebut kalau mencermati tantangan di lapangan dan memban dingkan dengan petugas dan peralatan pendukung memang jauh dari memadai. “Sebaiknya memang ada Kantor SAR sendiri di Kaltara sebagai Unit Pelaksana Teknis Basarnas sehingga sumber daya akan dilengkapi. Respon terhadap kecelakaan juga akan lebih cepat,” jelasnya. Ia juga menyebut dalam pelaksanaan tugas di lapangan petugas Pos Tarakan tidak jarang bertemu dengan rescuer dari negara tetangga Malaysia. Kalau bicara SDM ia meyakini timnya dapat menandingi tetapi kalau bicara kelengkapan (alut) sudah tertinggal. Ini menurutnya juga mempengaruhi respon dilapangan. “Kita tentu tidak mau saat menyelamatkan warga negara kita di perbatasan ternyata didahului oleh tim SAR dari negara lain,” demikian Hendra. (iky/ iw) Foto: Iwan Armanias/Ical/Parle.

kecelakaan/bencana provinsi ter-

Komisi VII DPR

Soroti Illegal Tapping dan Infrastruktur Gas Pada masa reses kali ini, Komisi VII DPR menerjunkan dua tim kunjungan kerja yaitu ke Provinsi Sumsel dan DKI Jakarta. Pada kunjungan ke Sumsel, Palembang, Tim menemukan bahwa maraknya illegal tapping di daerah tersebut, sehingga Komisi VII DPR berencana memanggil Kepala SKK Migas dan jajarannya untuk meminta penjelasannya terkait illegal tapping di Sumsel yang diduga merugikan negara hingga 3000 barel perhari atau setara 3 miliar perhari.

“Ini mengapa masih kerap terjadi pencurian minyak dan bagaimana penanganannya,” tanya Gusti Iskandar Sukma Alamsjah dari Partai Golkar. Menurutnya, terkesan adanya pembiaran oleh aparat setempat. Bakan dibeberapa daerah tidak terjadi kasus separah ini. “Pencoleng tidak boleh dibiarkan yang utama harus koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat,” tegasnya. Komisi VII DPR kritisi kinerja PLN Cabang Sumatera Selatan. Pasalnya masih maraknya pemadaman bergilir di wilayah tersebut. Hal itu mengemuka saat Tim Kunker Komisi VII DPR mengadakan RDP dengan jajaran Direksi PLN Cabang Sumsel, baru-baru ini. “Ini ada keanehan padahal daya PLN Sumsel surplus tapi mengapa masih banyak pemadaman,ini persoalan utamanya transmisi,” ujar anggota DPR Asmin Amin dari FPKS.

PARLEMENTARIA


65

KUNJUNGAN KERJA

Menurutnya, PLN ini merupakan lembaga yang sangat maja padahal sudah dikasih margin 7 persen dari APBN. “Itu luar biasa sekali meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas,” tegasnya.

PGN Wilayah DKI Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan infrastruktur gas di PT PGN wilayah DKI Jakarta.

Hal senada disampaikan oleh Djamaludin Jafar dari Fraksi PAN. Dia mengaku her an terhadap kinerja PLN. Padahal listrik surplus di wilayah itu. “Masih ada ribuan desa yang listriknya sering mati,” katanya.

“Kita ingin mengetahui secara langsung dan mendapatkan informasi mengenai pengembangan infrastruktur gas bumi seperti ja ringan pipa transmisi dan distribusi serta stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG),” ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Sementara Milton Pakpahan dari Partai Demokrat mengatakan, Perlu didorong pembangunan pembangkit. Selain itu, perlu variasi gas dan energi terbarukan untuk menunjang kinerja PLN. “Ini perlu kesadaran bersama membangun PLN,” tambahnya.

Menurutnya, ketersedian gas bu mi yang didukung dengan pengembangan infrastrukturnya sangat penting untuk meningkatkan pasok an gas di berbagai sektor seperti industri, pembangkit listrik, komersial dan rumah tangga khususnya di ibukota Jakarta.

Dorong Infrastruktur Gas Sementara pada kunjungan ke Ibukota Negara, tim meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) Muara Gembong, di wilayah Bekasi. kunjungan kali ini, DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT. 66

PARLEMENTARIA


Saat ini peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan domestik menjadi salah satu fokus nasional. oleh karenanya perlu mendapatkan dukungan dan partisipasi semua pihak terkait. General Manajer Strategic Business Unit (SBU) Transmisi- Sumatra Jawa Melanton Ganap menjelaskan bahwa “Strategic Business Unit (SBU) Transmisi Sumatra Jawa yang dikelola di Stasiun gas di Muara Bekasi mengoperariskan jaringan pipa transmisi dari Stasiun Grissik di Sumatra Selatan kemudian menuju ke Stasiun Pagardewa yang menerima pasokan gas dari Pertamina lalu menuju ke Jawa Barat yaitu ke Stasiun Bojonegara dan terakhir menuju ke Stasiun Muara Bekasi. (si) Foto: Sugeng/Wahyu/Parle.

Saat ini peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan domestik menjadi salah satu fokus nasional. oleh karenanya perlu mendapatkan dukungan dan partisipasi semua pihak terkait.

SOROTAN

Pemerintah Diminta Serius Tangani TKI Overstay Terdapat 101.067 orang TKI yang melakukan pengurusan dokumen setelah Arab Saudi memberikan amnesti. Kemudian yang sudah dilayani dokumen itu sebanyak 17.655 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak, 6.257 orang akan pulang ke tanah air.

B

erdasarkan perkiraan masih ada sekitar 75.000 orang pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang berstatus tidak berdokumen. Bahkan banyak kendala saat pengurusan amnesti oleh pekerja migran antara lain akses layanan yang sulit dijang kau oleh pekerja migran dan pela yanan di KJRI yang kurang optimal. Karena itu, guna mengetahui se-

cara langsung kondisi para TKI yang melewati batas izin kerja (overstayer) di Arab Saudi, Komisi I DPR mengirimkan tim yang akan bertolak dari tanggal 2-7 Desember 2013. “Komisi I DPR akan menemui Duta Besar RI di Arab Saudi serta Konsulat Jenderal. Serta melihat sejauh mana KBRI dan KJRI ini menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada mereka,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR, baru-baru ini.

Menurut Hasanuddin, banyak juga para TKI yang telah mendapatkan rekomendasi untuk kerja kembali di majikannya atau majikan baru dan itu tersebar di berbagai wilayah. “Sekarang ini ada tersebar yang mereka siap kembali ada ratusan orang di KJRI Jeddah, dan ratusan org di KBRI Riyadh,” jelasnya. Dia menambahkan, Komisi I DPR juga ingin mendapatkan gambaran penuh terkait kendala di lapangan,

PARLEMENTARIA


67

Pelayanan Medis di Tarhil Sumaysi. Dia juga mendesak kepada peme rintah untuk meminta keterangan kepada otoritas setempat mengenai praktek sweeping barang TKI di Tarhil yang disita, hilang dan tanpa ada pemberitahuan serta tidak ada resi. “Pihak petugas Tarhil Sumaysi terus melakukan sweeping barangbarang TKIO termasuk peralatan mandi. Barang disita tanpa diberi resi. Bahkan, salah satu TKIO me laporkan dia mendapat izin keluar ruangan untuk periksa tasnya dan kedapatan semua perhiasan dan uang hilang dari tas,” jelasnya. Dia mendesak kepada pemerintah untuk segera memulangkan TKIO secara massal menggunakan armada laut. Menurutnya, jika menggunakan pesawat akan besar biayanya dan TKI tidak dapat langsung dipulangkan karena semua penerbangan diprioritaskan bagi rombongan haji yang pulang ke negara masing-masing.

kondisi tempat penampungan serta bagaimana proses dokumen keimigrasian apakah sudah berjalan atau tidak. Sementara anggota Komisi IX DPR dari Partai Golkar Poempida Hidayatullah Pemerintah tak ada

alasan untuk menunda pemulangan sekitar 7 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang overstay di Arab Saudi. “Pemerintah kan punya anggaran,” kata anggota Timwas TKI, Poempida Hidayatullah di gedung DPR, belum lama ini. Anggaran dimaksud, lanjutnya, terkait situasi darurat. Pemulangan TKI termasuk masalah darurat dan dana itu, katanya bisa digunakan untuk menyewa pesawat.” Tapi kenapa seolah-olah pemerintah gamang dalam merespon persoalan TKI di Arab Saudi,” ujarnya Sementara Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk menambah konsumsi, obat-obatan dan jumlah tim medis untuk para Tenaga Kerja Indonesia Overstayer (TKIO) di Tarhil Sumaysi, Arab Saudi. Berdasarkan data dari KBRI, terdapat kurang le bih 7.885 TKIO Butuh Makanan dan

68

PARLEMENTARIA


“Perlu segera diberikan akses dan membantu menyalurkan hasil sumbangan dari masyarakat berupa minuman, makanan, obat-obatan, pampers, pembalut perempuan yang sangat diperlukan bagi para TKIO. Karena hanya KBRI/KJRI yang mempunyai akses masuk ke dalam,” tambahnya, Pasalnya, pemberian konsumsi dan obat-obatan yang disediakan oleh K JRI/KBRI dan pemerintah Arab Saudi tidak optimal dan tidak sebanding dengan jumlah TKI sehingga kesehatan para TKIO menurun. “Kita mendesak pemerintah seriusi persoalan TKI di luar negeri, Ne gara berkewajiban melindungi warga negaranya tanpa pandang bulu, jelang ekonomi Asean harus siapkan secara matang tenaga kerja Indonesia agar bisa bersaing dengan Negara lain. Siapkan Tenaga kerja yang mampu bersaing dan mindset dipekerjakan luar negeri dapat diluar negeri,” terangnya. (si) Foto: Eka Hindra/Parle.

LIPUTAN KHUSUS

Bali Session of the PC on the WTO Berakhir, Terima Kasih DPR Tepuk tangan bergemuruh ketika pimpinan sidang Vital Moreira dari Parlemen Uni Eropa menyampaikan kata penutup dalam hajat anggota perlemen dari seluruh dunia Bali Session of the PC on the WTO. “Izinkan saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada tuan rumah DPR RI. Tidak hanya fasilitas yang mereka sediakan untuk kita tetapi juga dukungan mendalam kepada kita selama sidang beberapa hari ini,” katanya.

P

ertemuan parlemen dari 39 negara ini berlangsung tanggal 2-5 Desember dilaksanakan secara bersama oleh 3 lembaga yaitu IPU (Inter-Parliamentary Union) , Parlemen Eropa dan DPR RI. Kegiatan yang dilaksakan paralel dengan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dalam Keterangan Pers, Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat menyampaikan beberapa hal yang telah disepakati itu adalah menegaskan komitmen untuk mendukung sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan adil berdasarkan prinsip non-diskriminasi.

Point ke dua yang disetujui, aktifitas perdagangan internasional memiliki peran penting sebagai salah satu alat untuk mendorong pembangunan. Selain itu, perlu ada keselarasan antara Preferential Trade Agreement s, termasuk diantaranya kerjasama perdagangan plurilateral, regional, dan bilateral, dengan sistem perdagangan multilateral. Sidang ini juga mengharapkan adanya perkembangan dalam berbagai bidang, termasuk dalam negosiasi perdagangan untuk produk barang dan jasa lingkungan. Mendukung keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi perdagangan bebas dan menyuarakan agar WTO dapat lebih mengakomodasi keterlibatan parlemen untuk PARLEMENTARIA


69

LIPUTAN KHUSUS

meningkatkan transparansi dalam sistem perdagangan internasional. Surahman menambahkan, Indonesia juga memberikan masukan amandemen terhadap Outcome Document yang disebutnya Bali Outcome, yaitu menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari mekanisme perdagangan multilateral. Hasil kesepakatan Doha Development Agenda harus seimbang dan lebih adil bagi kelompok negara berkembang dan kurang berkembang, serta mendorong partisipasi negara berkembang untuk meneruskan agenda pembangunan pasca 2015. Secara khusus, anggota BKSAP, Edwin Kawilarang dalam sidang pleno menyuarakan WTO seharusnya mengeliminasi berbagai kampanye negatif terhadap komoditi minyak sawit dan produk turunannya serta membuka akses pasar bagi produk sawit di negara-negara maju, terutama karena tanaman sawit di Indonesia diproduksi secara tradisional dan menyerap lapangan kerja dalam jumlah besar. Intinya, DPR ingin memastikan ketentuan WTO diimplementasikan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kompetisi dan rivalitas yang timbul dari mekanisme perdagangan bebas harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

70

PARLEMENTARIA


Sementara anggota BKSAP Nurhayati Ali Assegaf yang juga menjabat sebagai anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mengatakan, Indonesia akan mengajukan diri untuk menjadi anggota Steering Committee PCWTO pada tahun 2014, bersamaan dengan rotasi anggota Steering Committee. Perdagangan Bebas Tidak Boleh Ganggu Ketahanan Ekonomi Nasional Sementara itu dalam upacara pembukaan PC WTO, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan agar upaya mewujudkan perdagangan bebas tidak sampai menggangu ketahanan ekonomi nasional suatu negara. Inilah yang mendorong anggota parlemen berkumpul pada saat pelaksanaan sidang WTO untuk mengkritisi dan memastikan perdagangan bebas berjalan secara adil dan bermanfaat. “Tantangan inilah yang menjadi kepedulian kita sebagai penerima mandat dari rakyat mengawal pembangunan nasional dari potensi dampak negatif kerjasama perdagangan bebas yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional masingmasing negara. Penting menjaga perdagangan bebas diatas ketahanan ekonomi nasional suatu bangsa,” katanya. Dihadapan peserta sidang ia menekankan peran parlemen dalam isu perdangan bebas dunia tidak hanya

ra bangsa-bangsa namun lebih dari itu parlemen adalah miniatur rakyat yang menentukan sendiri eksistensi dan corak kerja sama ekonomi lainnya yang diinginkan. Ketua DPR juga berharap anggota parlemen yang hadir dalam pertemuan PC WTO dapat mendukung penguatan sistem perdagangan multi lateral dan upaya penyelesaian Doha Develpment Agenda termasuk isu utama Bali Package.

mendorong terwujudnya kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi dianta-

Sementara itu anggota Komite Eksekutif IPU Phairoj Thambanjong yang bicara mewakili Ketua IPU juga menyampaikan apresiasi. “Saya mengucapkan terima kasih kepada parlemen Indonesia yang telah meluangkan waktu dalam menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin”, ujarnya. Baginya kehadiran parlemen adalah untuk memastikan WTO bisa mengatasi hambatan yang dihadapi negara berkembang dalam mengakses pasar negara industri. Parlemen yang tergabung dalam PC WTO juga mendukung negara berkembang untuk mendapat dorongan melalui adanya perlakuan khusus, fasilitasi perdagangan dan bantuan untuk perdagangan. (tt/iky) Foto:Rizka/Parle.

AYO BELI BATIK... Kehadiran parlemen dari 39 negara anggota IPU (Inter-Parliamentary Union) ditambah European Parliament tentu kesempatan yang baik untuk memperkenalkan kekaya an budaya Indonesia, salah satunya adalah batik. Itu pula yang dilakukan anggota delegasi Indonesia Nurhayati Ali Assegaf yang mendapat kehormatan memimpin jalannya diskusi sesi ketiga PC WTO (Parliamentary Conference on the WTO). “Iyalah kita ajak para delegasi untuk sebanyak mungkin membeli batik Indonesia yang khas, bisa juga untuk oleh-oleh setelah mengikuti konferensi di Bali ini,” katanya usai sidang di Hotel Patra Jasa, Denpasar, Bali, beberapa waktu lalu. Presiden Perempuan Parlemen IPU ini juga menghadiri sidang dengan me ngenakan batik dan menarik perhatian sejumlah delegasi yang rata-rata mengenakan stelan jas lengkap.

WTO Officials. “Please buy batik, our product of Indonesian culture,” serunya disambut tepuk tangan peserta sidang.

Himbauan yang sama juga disampaikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan saat menjadi pembicara dalam sesi diskusi tentang Policy Dialogue with Minister and Senior

Ternyata dari sejumlah delegasi PC WTO, ada anggota delegasi yaitu Senator dari Kenya, Katherine Mukhte Nabwala yang sudah memakai batik. Ia mengaku menyukai

batik Indonesia dan tergerak untuk langsung mengenakan dalam sidang kali ini. “Iya ini batik Indonesia, saya suka. Saya juga sudah beli batik sebagai oleh-oleh untuk saudara saya yang ada di Kenya,” jelasnya sambil memamerkan batik yang dikenakannya. (iky)

PARLEMENTARIA


71

SELEBRITIS

Fatin Sidqia Lubis Juara I X Factor Indonesia

Tahun 2013 agaknya menjadi tahun penuh “mukjizat” bagi Fatin Sidqia Lubis. Betapa tidak, setelah menjuarai X Factor pada Mei lalu, praktis perjalanan hidupnya berubah 180 derajat. Saat ditemui Rahayu Setiowati dari Parlementaria baru-baru ini, gadis kelahiran Jakarta, 30 Juli 1996 ini menceritakan suka dukanya memasuki dunia hiburan yang notabene menjadi dunia baru baginya. 72

PARLEMENTARIA


Fatin, tak jauh beda dengan g a dis r e m aj a l ainny a. S e l ain mengikuti olahraga beladiri, ia pun tak ketinggalan mengikuti perkembangan musik tanah air dan mancanegara. Tak jarang ia bersenandung di dalam kamar ataupun di kamar mandi m e ny any ik an l a gu - l a gu y an g memang tengah “in” di kalangan anak muda. Namun, saat itu sama sekali tidak ada dalam pikirannya jika ia harus menggeluti dunia tarik suara, apalagi menjadi seorang artis terkenal. Nasib, berkata lain. Suatu hari ia dengan slogan “coba- coba” mengikuti ajang X Factor Indonesia, yang memang baru pertama kali diadakan di tanah air. Masih diingat Fatin, kondisinya ketika itu bisa dikatakan kurang fit. Namun, karena orangtua dan pihak sekolah mengijinkanny a untuk mengikuti audisi ajan g p e n c ar ian b ak at bernyanyi itu, ia pun tak kuasa untuk menggagalkan niat coba-cobanya mengikuti kompetisi tersebut. Dengan masih m e n g e n ak an s e r a g am sekolah abu - abu y ang dipadukan dengan sweater

garis-garis, dengan malu-malu ia tampil dihadapan para juri yang notabene merupakan artis senior dan ternama itu. Tak disangka, lewat lagu Grenade milik Bruno Mars, Fatin mendapat tepukan tangan meriah dari keempat juri, Rossa, Ahmad Dhani, Mulan dan Bebi Romeo. Dapat diduga, ia pun dapat dengan mulus melenggang ke babak berikutnya. Satu per satu “saingannya” ditinggalkannya“competitor” nya ditinggalkanny a. Dan singkat cerita, masuklah ia dalam babak Final. Novita Dewi menjadi saingan terberat Fatin ketika itu.

Dalam kesempatan itu Fatin mengakui keunggulan olah vocal dari Novita Dewi. Meski demikian hal itu tak menyurutkan semangatnya untuk memberikan yang terbaik yang ia bisa. Bahkan dengan sekuat tenaga ia mencoba menutupi segala kekurangannya, termasuk dalam hal menghafal lirik lagu. Maklum, dalam beberapa babak Fatin pernah beberapa kali lupa lirik. Namun, t akdir b erkat a lain, dewi fortuna menghampirinya. Lewat lagu “Katakan Tidak” yang ia nyanyikan secara duet dengan penyanyi remaja Afgansyah Reza, disusul dengan lagu kemenangannya b er titel “Aku Memilih Setia”, putri pasangan Fatin Bahari Lubis dan Nurseha ini pun didapuk sebagai pemenang X Factor Indonesia musim pertama. Album dan Film Perdana Dapat diduga, usai menjadi jawara di ajang X Factor, praktis hari-hari Fatin pun berubah. Dari nobody m e n j a d i s o m e b o d y. S e m a k i n banyak orang yang mengenal dirinya, tak sedikit yang memanggilmanggil namanya ketika ia tengah melewatkan kebersamaan dengan orangtua ataupun temantemannya. Tidak hanya itu, jika sebelumnya, selepas pulang sekolah ia langsung kembali pulang ke rumah, kini hari-harinya disib uk k an d e n gan berbagai jadwal ke g i at a n , l at i h a n , wawancara, syuting d a n s h o w. M e s k i waktu kebersamaan d en gan or an gtua dan adiknya sedikit tersita, namun itu tak mengurangi rasa syukurnya. Ia bersyukur bisa merasakan semua itu di usianya yang masih ter bilan g muda. Padahal tidak sedikit orang yang ingin mencapai posisi

PARLEMENTARIA


73

SELEBRITIS

album perdananya tersebut, label Sony Musik yang menaunginya menggandeng Gustav Efraimsson, seorang penulis lagu dan produser musik asal Swedia yang pernah terlibat pembuatan single All in My Head yang dibawakan boys band NKOTBSB (New Kids On The Block & Backstreet Boys). “Alhamdulillah, Album perdanaku F o r Yo u y an g b e r isi 12 l a gu mendapat tempat yang baik dari masyarakat. Buktinya, dalam waktu sembilan hari penjualan mencapai 80 ribu keeping. Padahal industri musik katanya lagi lemah karena banyaknya pembajakan dan illegal download,” ungkap Fatin. Siswi kelas 12 SMAN 97 Jakarta ini dengan antusias menceritakan sejarah dibalik nama album perdananya itu. Gadis manis ini pun mengisahkan nama for you karena saat itu oleh teman maupun para Fatinistic (sebutan untuk penggemar Fatin) sering dipanggil Foya. Gara-garanya ketika ia lolos audisi X Factor Indonesia, ia menyanyikan lagu “Grenade” dimana dalam lagu tersebut ada lirik “for ya”yang ditempatkan di chorus (reffrain), sehingga diplesetkan menjadi foya. “Pas audisi X Factor nyanyi kan Grenade, nah ada foya gitu, jadinya for you,” jelas kata Fatin ketika ditemui di studio 4 RCTI Kebun Jeruk, Jakarta.

seperti dirinya harus menunggu hingga bertahun-tahun lamanya. Rasa syukurnya semakin dalam tatkala single miliknya yang bertitle Aku Memilih Setia yang notabene menjadi lagu kemenangannya itu menjadi hits ditengah lemahnya industri musik tanah air. Bahkan terakhir lagu tersebut termasuk dalam 11 lagu lainnya dalam album bertajuk For You yang baru dirilis pada 11 November 2013 lalu. Tak tanggung-tanggung, dalam merilis 74

PARLEMENTARIA


Selain lagu Aku Memilih Setia, dalam album tersebut, ia juga menjadikan lagu “Dia Dia Dia” sebagai single lainnya. Tak tanggungtanggung, video klip single teranyar Fatin itu pun mengambil latar belakang di kawasan Vienna (Austria) dan Paris (Perancis). Kedua kota tersebut dipilih karena dinilai memiliki keindahan arsitektur untuk ditampilkan dalam video klip Fatin. Berbicara tentang kepergiannya ke beberapa negara di Eropa itu, Fatin mencerit akan bahwa ia dipercaya untuk terlibat dalam pembuatan pembuatan film ’99 C ahaya di L angit Eropa’ yang

mengambil lokasi syuting di Vienna, Austria. Di film tersebut Fatin berperan sebagai Fatin. Selain itu ia pun ditunjuk untuk mengisi Original Soundtrack (OST) film tersebut. Ia pun melakukan syuting video klipnya di Paris, Perancis. Ia sangat gembira dengan perjalanannya tersebut. Bukan hanya karena ia bisa mengunjungi Eropa secara gratis namun karena pengalaman yang ia rasakan ketika mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Eropa. “Ini pengalaman baru buat aku. Dan alhamdulillah keluarga dukung b an g e t . A k u s e n an g b an g et . Pelajaran berharga untukku, aku ceritain ke keluarga dan ke temanteman, wah seru deh,” papar dara yang sebentar lagi akan mengikuti Ujian Nasional itu. Tetap Utamakan Pendidikan Berbicara tentang masa depannya, Fatin tak menampik jika profesinya sebagai artis bukan tidak mungkin bisa dijadikan sandaran hidupnya kelak. Namun mengingat banyaknya pesaing yang terus menerus berganti dalam dunia hiburan, maka ia bertekad untuk tetap mengedepankan pendidikan akademisnya sebagai bekal masa depannya. Baginya pendidikan sangat penting, meskipun ia berada di industri hiburan. Terlebih lagi, keinginannya kelak mengambil jurusan sastra Inggris, tentu hal ini akan semakin mendukung karirnya. “A ku mauny a ambil jur us an sastra Inggris. Sudah ada sih beberapa kampus yang ingin aku tuju untuk kuliah nanti. Dan yang pasti aku tetap harus kuliah dan mengutamakan pendidikan,”jelas Fatin. Fatin pun mencerit akan pengalamannya beberapa waktu lalu yang mendapat undangan di salah satu acara untuk menghibur para undangan termasuk Menteri Pendidikan M. Nuh. Ia sangat senang karena sebagian besar undangan ikut bernyanyi bersamanya. “Artinya beliau-beliau itu kan tahu laguku,”

ungkap Fatin sambil tersenyum. Bahkan saking senangnya mereka mendengarkan suara merdu Fatin, sampai-sampai gadis manis itu pun didapuk untuk kembali menyanyikan lagu tambahan. “Terus mereka minta tambah dua lagu lagi, padahal kan harusnya aku sudahan. Tapi ya gak apa-apa aku akhirnya nyanyi lagi,” katanya. Berbicara tentang dunia politik,

gadis berhijab ini pun mengatakan bahwa untuk saat ini dirinya belum tertarik dengan dunia tersebut. Hal tersebut sangat dimaklumi mengingat tahun ini Fatin baru memasuki usia 17 tahun. Usia yang baru tergolong dewasa dalam undang-undang.

tanda penduduk). Malah diakuinya, ia pun sudah mendapat SIP, atau surat ijin pacaran, lho kok?!!..

Usia 17 tahun bagi Fatin adalah usia yang sudah tidak dikatakan anak-anak lagi. Dan untuk pertama kalinya ia mengantongi KTP (kartu

Fatin mengatakan orangtuanya memang membolehkannya untuk m e m i l i k i p a c ar, n am u n s an g pacar jika ingin mengajak pergi harus terlebih dahulu meminta ijin langsung kepada ayahnya. Begitupun jika sepulang mereka dari berpergian, sang pacar harus menyerahkan kembali Fatin kepada sang ayah.“Beratkan syaratnya,” tawa Fatin.

“Ia aku sudah 17 tahun, sudah punya KTP, sudah punya SIP atau surat ijin pacaran dari orangtua, hehe,”ujar Fatin terkekeh.

Tahu n 2014 b is a dik at ak an menjadi tahun perdana dirinya untuk menjadi pemilih dalam sebuah pemilihan umum. Ia pun mengaku sudah memiliki jawara yang akan di pilihnya sebagai wakil rakyat mendatang. “Aku udah punya calon yang nanti akan aku coblos di pemilu April mendatang. Tapi masih rahasia ya,”ungkapnya, Berbicara tentang pemilu, Fatin memiliki pengalaman lucu. Dalam pemilihan umum tahun 2009 lalu, ia belum berhak memilih, namun karena ingin dikatakan sudah dewasa, dengan iseng ia ikut mencelupkan jarinya ke tinta para petugas di TPS (tempat pemungutan suara) saat kedua orangtuanya tengah menggunakan hak suaranya. “Dulu biar dibilang udah dewasa, aku ikut ibuku ke TPS terus celupin tinta ke tanganku. Tapi besok aku bener-bener menjadi pemilih,”kata Fatin s ambil ter t awa. I a pun berharap ke depannya ia tidak salah dalam memilih wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. (Ayu) Foto: Ayu/Doc?Parle.

PARLEMENTARIA


75

PERNIK

LENGKAP SIH, TAPI… Lulu tampak duduk termenung di depan ruang fitness, Lapangan Jantung Sehat, Kompleks DPR RI. Sesekali kepalanya melongok ke dalam ruang yang cukup ramai itu. Pagi itu, udara masih cukup segar, ditambah suasana ramai usai senam bersama. Pegawai di TU BAKN Setjen DPR ini kembali menyeka keringatnya. Akhirnya, setelah 10 menit menunggu, ia memasuki ruang fitness, dan langsung menuju salah satu alat, treadmill. Ia mengaku, harus menunggu untuk bisa mengg unakan salah satu alat di ruang fitness.Pasalnya, walaupun alat cukup lengkap, namun jumlahnya cukup terbatas. Sehingga, ketika pegawai yang berolahraga cukup banyak, harus saling bergantian. Tak jarang, harus menunggu di luar ruangan, atau mencoba jenis olahraga yang lain terlebih dulu, ke jogging track misalnya. Untuk mencari tahu hal ini, Tim Parle memutuskan untuk menemui pengurus ruang fitness. Info didapat, pengurusnya adalah Bagian Pelayanan Kesehatan Setjen DPR. Akhirnya kami bertemu dengan Yani, seorang ahli Fisioterapi dan In76

PARLEMENTARIA


struktur Senam di Pelayanan Kese hatan Setjen DPR RI. “Dulu, ruang fitness berada di Nusantara V, tepatnya di Gedung Pustaka Loka. Namun karena terjadi terjadi reformasi, ruangan yang di sana dipakai untuk rapat. Kemudian, sempat juga dipindah ke ruangan Inst alasi, sekitar 2 tahunan berada di sana. Kemudian baru dipindah ke Lapangan Jantung Sehat ini. Dulu waktu di Nusantara V, sampai memiliki satu ruangan khusus untuk fitness dan aerobic. Di sini jauh lebih sempit dibanding ruangan sebelumnya,” ujar Yani. Ia mengakui, luas ruang fitness yang baru ini kurang memadai se-

bagai tempat untuk berolahraga. Walaupun alat-alatnya sudah cukup bagus dan lengkap, namun memang panjang, lebar dan tinggi ruangan kurang layak untuk tempat berolahraga. Panjang ruangan itu tidak sampai 10 meter, lebar 3 meter, tingginya juga cuma 2,5 meter. Ia menilai, luas ruangan ini tak sebanding dengan jumlah peminat olahraga fitness. “Alat-alat sudah cukup lengkap, bagus, dan banyak juga. Peminatnya cukup banyak, tapi ya itu, ruangannya sempit. Peminatnya dari tahun ke tahun juga semakin banyak. Coba ruangannya lebih luas, mungkin akan lebih banyak lagi yang datang untuk berolahraga. Karena enggak

tanya, dan akan dimonitor dari waktu ke waktu,” ujar Yani memastikan. Berharap Diperluas Lagi Yani selalu berharap, ruang fitness dapat diperluas, atau dipindahkan ke tempat yang lebih layak lagi. Sehingga, pegawai yang ingin berolahraga cukup lega dan nyaman menjalankan aktifitas olahraganya.

cukup tempatnya, bahkan ada alat fitness yang sampai dititipkan di ruangan Pelayanan Kesehatan,” imbuh Yani. Efek dari sempitnya ruangan, akhirnya kelas aerobic ditiadakan. Sebagai gantinya, bagi peminat aerobic bergabung dengan olahraga senam setiap Jumat pagi. Selain itu, karena harus mengantri untuk menggunakan alat, beberapa orang enggan untuk berkunjung ke ruang fitness. “Akibat tempat yang sempit, Anggota Dewan juga menjadi urung untuk berolahraga di sini. Mereka mengeluhkan ruangan yang sempit, dan juga fasilitas seperti kamar mandi yang kurang layak. Ya peminatnya dari waktu ke waktu semakin banyak, banyak yang sudah sadar diri pentingnya berolahraga,” jelas ibu dari dua anak ini. Dipantau Dokter Banyak segi positif yang didapat dari berolahraga. Selain menyegarkan badan, kesehatan pun didapat. Namun, bukan berarti langkah mudah untuk ‘menyadarkan’ para pegawai DPR akan pentingnya olahraga. Berbagai langkah telah ditempuh Yani dan tim Yankes, salah satunya dengan melakukan pendataan riwayat kesehatan seluruh pegawai.

“Dulu semua pegawai diperiksa, dan didata riwayat penyakitnya. Dari kolesterol, gulanya, tensinya. Yang mempunyai penyakit dicatat. Kemudian, setiap p e gawai di program, di treatment, kemudian diberi obat. Semingga sekali di cek kondisi kesehatannya oleh dokter,” jelas Yani. Anak per tama dari lima ber saudara ini menambahkan, untuk memonitor, pegawai dapat meme riksakan dirinya ke ruang pemeriksaan dokter yang letaknya tepat di sebelah ruang fitness. “Jadi, pegawai yang berolahraga dapat berkonsultasi dengan dokter jaga. Mereka yang memiliki potensi penyakit seperti darah tinggi, diabetes ataupun lainnya, kita monitor terus. Diharapkan, hal ini memotivasi pegawai untuk terus berolahraga dan tetap menjaga kesehatannya,” imbuh Yani. Yani menambahkan, untuk dapat mendapatkan monitor dari dokter Yankes, pegawai harus mendaftar terlebih dahulu. Selanjutnya, pegawai akan mendapatkan program apa saja yang akan didapatkan. Program olahraga ini bisa disesuaikan de ngan jenis penyakit, atau kemauan dari masing-masing pegawai. “Disesuaikan dengan masing-ma sing pegawai. Dokter memiliki da

“Saya dan teman-teman berharap ada ruangan baru. Jadi, kelas aerobic dapat dibuka lagi.Ruangan juga harus yang layak. Lalu, layak itu yang seperti apa? Syarat pertama, luas dan memiliki fasilitas yang lengkap. Kalau yang sekarang kan pendek dan sempit. Padahal peminatnya banyak. Kalau lagi banyak yang di dalam ruangan, itu sampai ‘kembrobyos’ (berkeringat karena kepanasan, RED),” harap Yani. Terkait dengan jumlah alat, ia memastikan dengan ruangan yang luas, alat-alat fitness dapat di tambah lagi. Sehingga, nantinya pegawai yang ingin berolahraga tak perlu antri lagi. “Untuk saat ini, jumlah alat dasardasar fitness sudah mencukupi. Nanti, kalau sudah ada ruangan yang luas, jumlah alat akan menyesuaikan. Yang sangat urgent sekarang itu cuma ruangan yang kurang luas. Saya yakin, kalau ruangan sudah cukup, nantinya akan banyak pegawai yang datang berolahraga. Dan itu artinya kesadaran akan pentingnya olahraga pelan-pelan terbentuk,” tambah Yani. Untuk mencari jawaban dari harapan Yani dan ‘penggila’ fitness, Tim Parle pun mencari petinggi Setjen DPR . Wakil Sekjen DPR Achmad Djuned pun ditemui usai menghadiri acara dengan tokoh masyarakat Lampung Selatan di Gedung Nusantara III. “Untuk sarana fitness memang dianggap belum memenuhi syarat. Itu harus kita akui. Gedung kita belum memiliki sarana khusus untuk berolahraga. Gedung yang kita

PARLEMENTARIA


77

ruang fitness, karena Setjen juga mempunyai fasilitas olahraga yang lain.

miliki saat ini kebanyakan untuk ruang kerja maupun ruang rapat. Untuk membangun ruang untuk fitness masih harus kita pikirkan,” ujar Djuned.

“Kalau pagi hari, banyak terlihat di halaman Gedung Nusantara yang olahraga dengan berlari, berjalan santai, atau juga bersepeda untuk berolahraga. Kesadaran pegawai untuk berolahraga cukup tinggi. Ini sebagai bentuk pencegahan dan kesadaran akan pentingnya berolahraga, bukan karena sakit,” aku pria yang sesekali berangkat ke kantor menggunakan sepeda ini.

Djuned menambahkan, untuk saat ini ada hal-hal lain masih menjadi prioritas Setjen DPR. Namun ia memastikan, nantinya ruang fitness akan diperbaiki atau dibangun kembali, walaupun ia tidak dapat menyebut kapan kepastiannya. “Untuk ruang fitness bukan dalam waktu dekat ini. Masih ada prioritas yang lain. Kita masih ada prioritas untuk membuat tempat penitipan anak. Untuk ruang fitness saat ini, dianggap masih cukup,” tambah pria berkacamata ini.

hanya dibuka hanya pada pagi hari, dari pukul 06.00 hingga 09.00 pagi.

Ia mengusulkan, untuk sementara jadwal buka ruang fitness diatur kembali, sehingga dapat mengakomodir peminat olahraga fitness. Misal dengan menambah jam buka ruang fitness. Saat ini, ruang fitness

Pria yang dilantik menjadi Wasekjen pada pertengahan 2013 ini mengakui bahwa minat pegawai Setjen DPR untuk berolahraga cukup tinggi. Ia juga mengusulkan, untuk berolahraga tidak harus di

Mensana en corporesano, atau yang artinya didalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang kuat. Mungkin kata-kata ini sudah tak asing bagi sebagian orang. Sehat berarti dapat melakukan aktifitas rutin tanpa ada gangguan atau keluhan yang berarti. Sehat dapat dikate gorikan menjadi dua, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Untuk mendapatkan sehat jasmani, bisa dilakukan dengan berolahraga.

Dengan berolahraga ringan, dapat membantu memperbaiki metabolisme tubuh, menurunkan kolesterol, asam urat, memperbaiki kerja jantung (hipertensi/hipotensi), Pankreas (pada penderita diabetes), mencegah kegemukan (obesitas) dan menjadikan awet muda.

Olahraga ringan merupakan olahraga tanpa adanya benturan dan intensitas sedang.Olahraga ringan bisa dilakukan dengan jalan cepat di treadmill ataupun berjalan cepat dioutdoor, Senam Low Impact sampai Mix Impact, renang, dan sepeda (sepeda static maupun mov). Olahraga ini bisa dilakukan berdurasi minimal 30 menit hingga satu jam.

78

PARLEMENTARIA


Berolahraga harus sesuai dosis latihan dan umur. Pemanasan dapat dilakukan selama 15 menit, meliputi peregangan dan olahraga ringan, misalnya jalan kaki perlahan. Aktifitas berikutnya ditingkatkan dengan menaikkan denyut nadi 10 sampai 20 dari denyut nadi awal. Aktifitas olahraga terakhir adalah pendinginan, yaitu gerakan olahraga dari inti, dengan intensitas perlahan diturunkan sehingga mencapai nadi awal ketika memulai olahraga.

Walaupun belum ada kepastian Setjen untuk membenahi ruang fitness, diharapkan hal ini tidak menyurutkan para pegawai Setjen DPR untuk berolahraga. Karena olahraga bukan melulu dengan fitness, namun bisa dengan fasilitas olahraga yang lain, seperti lari di jogging track, ataupun bersepeda di halaman gedung, bahkan olahraga ringan di meja kerja masing-masing. Salam olahraga! (sf) Foto: Rizka/Parle.

Idealnya, olahraga dapat dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Namun, bagi seseorang yang berusia diatas 35 tahun, ja ngan melakukan olahraga yang cukup menguras tenaga dan melibatkan banyak aktifitas fisik seperti bulutangkis, tenis, ataupun sepakbola, karena dikhawatirkan mengakibatkan cedera fatal. Olahraga dapat dilakukan dengan durasi 30 sampai 60 menit dalam sehari. Bahkan, disela-sela kesibuk an bekerja, dapat melakukan olahraga ringan. Dengan berolahraga dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik, dan berbagai efek positif lainnya. Jadi, kini tak ada alasan lagi untuk tidak berolahraga kan? (Ditulis oleh Yani SSt Ft, Fisioterapi dan Instruktur Senam di Yankes Setjen DPR RI. Disarikan oleh Tim Parlementaria)

POJOK PARLE

Kali Ini DPR Ditantang Pada setiap rapat DPR, biasanya para anggota dewan melontarkan kata-kata yang isinya meminta pemerintah atau pasangan kerja untuk meningkatkan kinerjanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau pelayanan umum. Kata-kata itu seperti mendesak, meminta, menghimbau, mendorong dan kata-kata lain yang sejenis. Namun dalam rapat dengan sejumlah pakar hukum pidana dan tata negara kali ini, para anggota Dewan yang tergabung dalam Tim Pengawas kasus Bank Century, gilir an yang mendapat tantangan. Tidak main-main. Tantangannya adalah berani tidak DPR merevisi UU tentang KPK. Mungkin di mata publik kinerja KPK Pimpinan Abraham Samad dinilai berani dan penuh gebrakan. Seolah tak pandang bulu, semua koruptor dilibas dan diberantas habis. Namun ternyata tidak di mata pengamat, terutama pakar hukum pidana. Prof. Romli Asmasasmita dari Universitas Padjajaran Bandung dan Prof. Mudzakir dari Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta melihat kinerja KPK ini lambat dan terkesan takut. Contohnya untuk menetapkan dua tersangka kasus Century, Deputi Gubernur BI BM dan SF saja debatnya panjang di kalangan KPK. Apalagi mengusut aktor-aktor lainnya. Dari situ diketahui bahwa Pimpin an KPK tidak solid, lain dengan dulu. Padahal, sebenarnya kasus Century sudah terang benderang, tidak perlu muter-muter sebab ada presedennya, yaitu kasus cek pelawat. Dalam kasus cek pelawat jelas Dewan Gubernur BI bertangung jawabnya karena kolektif kolegial.

mengatakan, dua hal yaitu secepatnya DPR melakukan revisi UU KPK. Namun ditanggapi oleh anggota Timwas” Berani nggak? Yang kedua, Pimpinan KPK diminta pertanggungjawabannya oleh publik. Harus diminta pertanggungjawabannya, sebab kasus yang hampir 5 tahun ini malah berlarut-larut tidak tuntas. Dengan nada prihatin Prof. Romli mengatakan bahwa mereka yang di fit and propertest di DPR, ternyata tidak lagi fit and proper. “Aneh ya, apakah memang sengaja Komisi III DPR memilih orang yang aneh-aneh seperti itu,” ujarnya disambut gelak tawa anggota Timwas Century DPR. (mp) Foto: Wahyu/Parle.

Lalu bagaimana solusinya, Romli PARLEMENTARIA


79

Edisi 108 TH. XLIII, 2013

Recommend Documents