Edisi 114 TH. XLIV, 2014

Edisi 114 TH. XLIV, 2014

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) Drs.Slamet Sutarsono (Deputi Persidangan dan KSAP) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya Naefuroji M. Andri Nurdriansyah SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

2

PARLEMENTARIA

EDISI 114 TH. XLIV, 2014

Pengantar Redaksi Meski telah bekerja keras dan melahirkan karya-karya yang monumental, tetapi masih ada saja yang menilai negatif kinerja dan citra DPR. Beranjak dari situlah Pansus DPR yang diberi tugas membahas revisi RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( MD3) bertekad untuk menjadikan lembaga DPR ke depan menjadi kuat, citranya baik, dan lebih independen. Pansus menilai masih ada sumber-sum ber masalah yang secara permanen tidak bisa diselesaikan dan secara terusmenerus merusak citra dan persepsi umum tentang DPR. Dengan revisi UU ini persoalan sistemik akan diakhiri. Selain itu, fokus penyempurnaan RUU MD3 adalah penyetaraan lembaga-lembaga negara tersebut untuk melaksanakan fungsi check and balances. Penguatan ini diperlukan sehingga akan didorong dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya lembaga parlemen lebih optimal. Kita patut apresiasi tekad Pansus tersebut sehingga DPR bersama DPD dan MPR periode 2014-2019 yang akan dilantik tanggal 1 Oktober dan DPRD yang dilantik awal Agustus bisa amanah melaksanakan tugasnya dan memenuhi harapan seluruh masyarakat.

Ketiga tugas pokok Dewan senantiasa menjadi ulasan di Parlementaria, bidang pengawasan diturunkan soal Moratorium Pendaftaran Haji dan Penyelamatan Sumber Daya Alam dan di bidang anggaran diulas soal pemotongan anggaran. Sedangkan bidang legislasi diturunkan laporan soal RUU Sistem Perbukuan Nasional dan RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Sedangkan liputan khusus diturunkan laporan Sidang Standing Committe on Economics Affairs Asian Parliamentary Assembly (APA) 2-5 Juni 2014 di Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menegaskan esensi penting pelaksanaan Sidang APA di Jakarta diharapkan dapat menjadi pesan penting kepada dunia bahwa di tengah tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden, Indonesia masih dapat menye lenggarakan pertemuan internasional. Ini menunjukkan demokrasi yang terus tumbuh di negeri ini sudah semakin baik. Ditekankan, pertemuan APA tidak boleh hanya menjadi wahana intelektualisme resolution drafting dan wacana pembahasan isu kawasan, melainkan harus menghasilkan output yang terukur dan bermanfaat nyata bagi rakyat di Asia.

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV,5715350 2014 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

|8

PROLOG

Menuju DPR Akuntabel Dan Representatif

PROLOG Menuju DPR Akuntabel Dan Representatif

Pansus revisi RUUtentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( MD3) bertekad ke depan lembaga DPR menjadi kuat, citranya baik, dan lebih independen. Pasalnya, masih ada sumber-sumber masalah yang secara permanen tidak bisa diselesaikan, secara terus-menerus merusak citra dan persepsi umum tentang DPR. Dengan revisi UU ini persoalan sistemik akan diakhiri.

8

LAPORAN UTAMA

9

SUMBANG SARAN

23

PENGAWASAN

26

UU MD3 : Ke Depan Lembaga DPR Kuat dan Independen

Menimbang Moratorium Pendaftaran Haji Pembangunan Smelter Dorong Kemandirian Pengelolaan SDA Indonesia

PROFIL Ibnu Multazam

| 50

ANGGARAN

32

LEGISLASI

36

Pemotongan Anggaran Untuk Jaga Defisit Anggaran RUU Sistem Perbukuan Jamin Tersedianya Buku Sampai ke Pelosok Daerah

Sosoknya begitu ramah dan terbuka. Pandangannya visioner penuh makna. Saat ditemui di ruang kerjanya, ia senang bisa berbagi cerita tentang masa kecilnya di kampung sebagai anak seorang petani.

DPR Proteksi Sediaan Farmasi Tak Layak

43

KIAT SEHAT

47

PROFIL

50

KUNJUNGAN KERJA

56

Ibnu Multazam Anak Petani yang Religius

| 26 Menimbang Moratorium Pendaftaran Haji Kuota tak bertambah. Daftar tunggu terus mengular seperti benang kusut. Dana jemaah terus mengendap bertahun-tahun. Pembenahan layanan haji belum sepenuhnya dilakukan. Belum lagi ada pengurangan kuota haji Indonesia menyusul renovasi Masjidil Haram hingga 2015.

40

FOTO BERITA

Puasa Itu Menyehatkan

PENGAWASAN

29

Merajut Asa Damai di Morotai

SOROTAN

69

liputan khusus

71

SELEBRITIS

74

Lawan dan Tindak Tegas Kampanye Hitam

Sidang APA Lancar, Pesan DPR Kepada Dunia

Peggy Melati Sukma Kini Tak lagi “Pusiiiiing”

PERNIK Kalau Sholat Belum Beres, Jangan Harap Urusan Dunia Beres

POJOK PARLE

DPR Serba Sendiri

77 79

ASPIRASI

Pengaduan Kerusakan Jalan di Kabupaten Lumajang Kami atas nama Masyarakat Lumajang untuk Perbaikan Jalan pada 6 Januari 2014, melakukan aksi demo/turun ke jalan menuntut perbaikan jalan dan menertibkan kendaraan besar yang melewati jalan raya Pasirian-Lumajang yang rusak parah akibat dilewati kendaraan besar bermuatan melebihi kapasitas dan tidak sesuai dengan kelas jalan. Aksi demo tersebut menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemkab Lumajang dengan masyarakat, yaitu sebagai berikut : Jalan raya Pasirian-Lumajang yang kondisinya rusak parah akan segera diperbaiki permanen selambat-lambatnya awal Maret 2014. Untuk sementara jalan akan diperbaiki dengan tambal sulam

guna menutupi lubang-lubang yang membahayakan pengguna jalan, dan kendaraan besar seperti tronton dan truk gandengan/ kendaraan besar lainnya dilarang melewati jalur perbaikan. Mulai 8 Januari 2014, ketentuan berat muatan untuk armada angkutan barang harus disesuaikan dengan ketentuan kelas jalan. Menyampaikan hasil kesepakatan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur. Namun faktanya kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal, justru pihak Pemkab Lumajang terkesan memaksakan diri tetap memperbolehkan kendaraan angkutan berat melintasi Jalan Raya Pasirin-Lumajang yang kondisinya telah rusak parah dan tidak layak dilewati kendaraan bermotor. Bahkan beberapa perusahaan angkutan dan pengelola pertambangan masih menjalankan armadanya dengan

pengawalan preman, dan ketika masyarakat melaporkan temuan tersebut ke petugas, ternyata mereka saling melempar tanggung jawab dan terkesan melakukan pembiaran terhadap kejadian tersebut. Berdasarkan hal tersebut kami mempunyai pernyataan sikap sebagai berikut : Melarang armada angkutan berat berupa tronton, truk gandeng dan sejenisnya untuk melewati jalan tersebut. Menolak penambangan pasir dengan menggunakan alat berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir pantai selatan Lumajang dan merusak jalan raya Forum Masyarakat Peduli Penderitaan Rakyat Lumajang

Perlindungan Hukum Warga Purnawirawan Perlindungan hukum untuk warga purnawirawan, warakawuri dan yatim piatu TNI HubAD Radar Cijantung, Cibubur dan Cimanggis. Kami atas nama Tim Panitia Kecil Warga Komplek Radar Cijantung menyampaikan keresahan atas ketidakpastian untuk tinggal di rumah yang sudah 50 tahun ditempati. Bahwa sejak 1962, para orang tua pelapor dari TNI Generasi 1945 dan TNI Generasi 1960 telah menempati, membangun, dan memelihara rumah di Komplek Radar di wilayah Cijantung, Cibubur, dan Cimanggis tanpa adanya bantuan dana dari Dit Hubad, bahkan sarana dan prasarana dibangun dengan swadaya bersama para penghuni seperti pengaspalan jalan di depan rumah, membangun drainase saluran pem-

6

PARLEMENTARIA


buangan air, pembayaran pengadaan awal listrik, dan PBB. Bahwa yang mendasari kami menempati rumah di Komplek HUBAD Radar Cijantung tersebut adalah UndangUndang No. 72 Tahun 1957 tentang Penempatan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Namun ternyata para penghuni diperintahkan untuk segera mengosongkan rumah berdasarkan : Surat telegram K ASAD No. ST/508/2006 tertanggal 20 April 2006 Surat telegram KASAD No. ST/34/2007 tertanggal 9 Januari 2007

Surat telegram K ASAD No. ST/2026/2009 tertanggal 21 Desember 2009 Surat Dirhubad No. SE/28/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013. Kami mempertanyakan kekuatan hukum surat-surat telegram tersebut dan merasa iri dengan komplek-komplek perumahan milik lembaga/kementerian lainnya seperti Deplu, Depsos, Setneg yang walaupun penghuninya sudah pensiun masih dapat menempati rumah tersebut dan hidup tenang bersama anak cucu, bahkan dapat memiliki rumah negara tersebut dengan sertifikat hak. Tim Panitia Kecil Warga Komplek Radar Cijantung

Sumbang Saran Mengenai Pelayanan Kesehatan Via Program JKN (BPJS) di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Saya ingin memberi masukan terkait pelayanan kesehatan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Saat ini untuk mendapatkan obat di RSUP Dr. Wahidin Sudi rohusodo Makassar (misalnya obat untuk pasien pederita diabetes kronis), pasien peserta BPJS Kesehatan harus menjalani prosedur dan waktu yang lama untuk satu tindakan karena harus melakukan kunjungan selama 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali ke RSUP dengan waktu tunggu sampai 6 jam per hari. Bahkan hampir sebagian pasien dengan berbagai macam penyakit tidak mendapatkan obat yang sesuai dengan resep dokter, sehingga kekecewaan pasien peserta BPJS Kesehatan menjadi bertambah karena harus menunggu 3 (tiga) hari sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan untuk mendapatkan sisa pengambilan obat yang dibutuhkan. Dengan demikian pelayanan kesehatan bagi pasien bertambah buruk apalagi bagi peserta BPJS Kesehatan, sehingga pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar mengambil kebijakan untuk meminimalkan waktu kunjungan yaitu menjadi 7 (tujuh) hari per satu kali kunjungan/persatu kali pemberian obat atau dengan kata lain 4-5 hari/bulan, namun hal tersebut masih dianggap memberatkan pasien peserta BPJS Kesehatan. Berdasarkan keadaan tersebut, saya mempunyai beberapa

saran yaitu : Perencanaan pengadaan obat harus didasarkan pada kebutuhan pasien. Pengontrolan terhadap ketersediaan obat pada apotik. Pemberian obat dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan, untuk menghindari pelayanan yang terlalu lama dan penambahan kunjungan berobat. Dengan bertambahnya peserta BPJS harus diimbangi dengan penambahan SDM yang profesional di bidang kesehatan. Membuat standar operasional kinerja SDM pelayanan kesehatan. Menyusun suatu kebijakan program BPJS pada setiap rumah sakit yang berdasarkan kepada pertimbangan manusiawi/ kepuasan pasien bukan kepada provit atau mencari keuntungan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Agar menerapkan pelayanan kesehatan yang mengacu kepada program yang pernah diterapkan oleh PT. Askes, sebelum terselenggaranya pelayanan kesehatan BPJS yang baik. Haryono Salimin, Makassar, Sulsel

Peninjauan Penebusan Stiker PPN VCD & CD Ekonomi Kami atas nama Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI) Jawa Timur menyampaikan permohonan agar Ketua DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pajak membebaskan penebusan stiker Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hasil karya rekaman. Kami prihatin dengan maraknya pembajakan hasil rekaman di Indonesia yang merugikan negara, padahal pelapor selaku pengusaha industri rekaman original turut memberikan kon tribusi kepada negara dalam hal pajak melalui faktur pajak atau pajak final sebesar 10% baik yang terjual maupun tidak terjual, sedangkan para pembajak bisa lolos dengan tidak membayar pajak. APPRI sebagai satu-satunya asosiasi rekaman di Jawa Timur telah 10 tahun memerangi pembajakan hasil rekaman, namun dengan adanya teknologi yang semakin canggih, usaha

tersebut terkadang tidak berhasil. Juga yang kami rasakan sejak kenaikan harga BBM, biaya produksi menjadi meningkat seperti harga pemakaian lagu kepada pencipta lagu di daerah, biaya transportasi untuk distribusi, gaji karyawan, biaya-biaya lain seperti biaya artis penyanyi, artis musisi, cameramen, editing, namun harga barang yang diproduksi oleh pelapor tidak dapat dinaikan, bahkan harus bersaing dengan VCD, CD, MP3, MP4 hasil menjiplak atau membajak hasil karya yang diproduksi oleh pelapor. Demikian kami memohon diadakan rapat dengar pendapat untuk menyampaikan usul dan saran tersebut dalam rangka menambah konstribusi pajak ke kas negara. Asmuni Abdu dan Moestofa, Banyuwangi, Jawa Timur

PARLEMENTARIA


7

PROLOG

P

ansus revisi RUUtentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( MD3) bertekad ke depan lembaga DPR menjadi kuat, citranya baik, dan lebih independen. Pasal nya, masih ada sumber-sumber masalah yang secara permanen tidak bisa diselesaikan , secara terusmenerus merusak citra dan persepsi umum tentang DPR. Dengan revisi UU ini persoalan sistemik akan diakhiri. Begitulah tekad para anggota Dewan yang duduk di Pansus RUU MD3. Mereka juga menegaskan akan memecah antara fungsi politik Dewan yang murni dengan fungsi system pendukung, supaya tidak ada serangan kepada anggota Dewan bahwa anggota Dewan itu hanya mengurus dirinya sendiri . Intinya DPR ingin memisahkan antara fungsi politik Anggota DPR dengan fungsi sistem pendukung yang lebih permanen dan kuat. “ DPR ini adalah institusi yang paling dinamis,” tandas Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU MD3, Fahri Hamzah Setelah UU MD3 ini direvisi, dijelaskan Fahri, akan muncul satu 8

PARLEMENTARIA


penguatan yang sangat substansial dari sisi lembaga pendukung. Dalam pembahasan di Pansus, ada yang mengusulkan lahirnya sekretariat lembaga perwakilan atau sekreta riat parlemen atau sekretariat jenderal parlemen. Sikap senada disampaikan Ketua Pansus Benny K. Harman, revisi UU MD 3 dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensiil dan membangun birokrasi parlemen yang kedap korupsi. Karena itu , tata kerja parlemen akan dirombak total. Anggota Pansus Totok Daryanto dari FPAN mengatakan, nantinya kesekjenan dibuat berbeda, sama sekali beda dengan kesekjenan yang selama ini. Konsepsi dasarnya akan berubah, DPR dalam melaksanakan hak-haknya lebih otonom. Tidak lagi seperti sekarang, DPR tidak memiliki keotonomian. Anggota Pansus dari Fraksi Hanura Syarifuddin Suding menegaskan pihaknya ingin melakukan perubahan, ingin memperkuat fungsi-fungsi DPR sebagaimana amanat UUD di bidang anggaran, legislasi dan pengawasan. “ Kami ingin lakukan reformasi di institusi DPR, pintu masuknya melalui Revisi UU MD3 ini,”

ungkap dia. Sementara itu anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan Daryatmo Mardianto mengatakan, fokus pe nyempurnaan RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) adalah penyetaraan lembaga-lembaga negara tersebut untuk melaksanakan fungsi check and balances. “ Penguatan ini yang kita perlukan. Kita akan dorong dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya lembaga parlemen lebih optimal,” tegasnya. Adapun Roy Salam mengharapkan revisi UU MD3 ini akan memperluas penguatan wewenang/otoritas secara kelembagaan maupun individu. Ini buat mendongkrak kinerja. “RUU MD3 ini juga sebagai entry point pembenahan kinerja DPR,” ujar peneliti Indonesia Budget Center itu. Sementara itu, Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri berharap revisi RUU MD3 memuat agenda transparansi dan akuntabilitas. Selain itu juga dipastikan bahwa visi perombakan adalah mendorong dan memfasilitasi akselerasi fungsi representasi. (mp)

UU MD3 : KE DEPAN LEMBAGA DPR KUAT DAN INDEPENDEN

B

eranjak dari masih adanya sumber-sumber masalah yang secara permanen tidak bisa diselesaikan yang akhirnya menjadi sumber masalah yang secara terus-menerus merusak citra dan persepsi umum tentang DPR, maka DPR mengusulkan perubahan yang lebih signifikan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disingkat RUU MD3.

tugas inilah yang membuat kamar legislatif itu paling dinamis, kata Fahri. Apalagi kekuasaan legislatif di Indonesia itu lebih banyak diperankan DPR daripada DPD. DPD tidak memiliki kewenangan anggaran, membuat undang-undang pun DPD harus titip ke DPR.

Intinya DPR ingin memisahkan antara fungsi politik Anggota DPR dengan fungsi sistem pendukung yang lebih permanen dan kuat. “Karena DPR ini adalah institusi yang paling dinamis,” terang Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU MD3, Fahri Hamzah kepada Tim Parle.

Selain itu, ada aspirasi soal DPRD, apakah DPRD itu dianggap legislatif daerah atau merupakan bagian dari pemerintah daerah. Trend yang lebih berkembang ba nyak yang menginginkan agar DPRD ini lebih independen. Namun hal ini, menurut Fahri, harus disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Membuat undang-undang, membahas anggaran, dan mengawasi pemerintahan adalah tugas Dewan. Tugas-

Setelah UU MD3 ini direvisi, dijelaskan Fahri, akan muncul satu penguatan yang sangat substansial dari

“Jadi kamar legislatif yang paling besar adalah DPR. Karena itulah kemudian reformasi secara menyeluruh termasuk didalamnya kepada DPD dan MPR harus kita lakukan. Inilah undang-undang yang kita bahas sekarang,” papar politisi Dapil Nusa Tenggara Barat.

PARLEMENTARIA


9

LAPORAN UTAMA

sisi lembaga pendukung. Dalam pembahasan di Pansus, ada yang mengusulkan lahirnya sekretariat lembaga perwakilan atau sekretariat parlemen atau sekretariat jenderal parlemen. “Lembaga perwakilan itu sudah ada dalam konstitusi, tapi parlemen tidak ada istilah dalam konstitusi. Nah itu yang paling mendasar,” jelas politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

manen itu hanya ada Komisi, Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Pansus (Pansus). Yang lain sifatnya hanya ad hoc saja. Dapur permanennya ada di Badan Keahlian. “Ketika nanti ada momen-momen misalnya akan menyusun RAPBN maka dibentuklah Pansus APBN. Dimana tugasnya mulai pembahasan asumsi dan sebagainya sampai kemudian terbentuklah APBN dan disampaikan ke pemerintah, setelah itu selesai dan dibubarkan. Nantinya anggota Dewan ini kesibukannya tidak ba nyak seperti saat ini yang banyak sekali dan merangkapmerangkap, hal ini harus kita akhiri,” papar Fahri. Untuk BURT yang banyak mendapat sorotan masyarakat, saat ini anggota DPR yang duduk di BURT terjebak menjadi kuasa pengguna anggaran dimana seolah-olah yang belanja itu Dewan. Hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Dewan tidak boleh menjadi kuasa anggaran, karena hal ini nanti dewan akan mengawasi dirinya sendiri. “Mustahilkan,” tegas Fahri.

Dengan lahirnya lembaga perwakilan atau sekreta riat parlemen ini, tentunya akan mengubah gaya kerja. Jika dulu itu anggota dewan memiliki tugas legislasi dimana anggota menjadi anggota pembuat undangundang terutama di Badan Legislasi (Baleg) yang akhirnya anggota Dewan menjadi legal drafter (penyusun naskah akademik yang membahas sampai detail-detail titik koma) yang dirasakan cukup berat, nantinya hal itu cukup dilakukan oleh sisi pendukung Dewan. “Anggota dewan hanya berdebat masalah contennya saja. Setelah selesai perdebatan masuk ke dapur lembaga kita, keluar sudah menjadi undang-undang tinggal kita sisir saja ada masalah atau tidak,” terangnya.

Semua itu nantinya akan dilakukan oleh sisi pendukung. Dijelaskan Fahri, apapun dari sisi pendukung oleh sekretariat parlemen atau lembaga perwakilan sudah tidak ada urusannya lagi dengan DPR, DPD, MPR. “Itu sudah kerjaan dari sisi pendukung,” imbuhnya. Begitu pula dengan Banggar. Mengapa banyak yang curiga dengan anggota dewan yang duduk di Banggar? Hal tersebut, ungkap Fahri, disebabkan karena anggota permanen dalam Banggar yang menyebabkan ada ruang permainan disitu. “Karena permanen disitu, peluang banyak ruang mainnya ada. Tapi begitu dibikin tidak permanen orangnya ganti-ganti, temponya singkat. Hilang korupsi didalamnya. Hilang peluang permainan. Sama halnya seperti Baleg, saya kira itu sebabnya kenapa kita mutlak melakukan perubahan,” terangnya.

Ada dua alternatif ke depannya, jelas Fahri, apakah BPHN itu ditarik ke DPR karena DPR merupakan kuasa pembuat Undang-Undang atau BPHN dijadikan lembaga independen sebagai dapur Undang-Undang. “Ketika pemerintah atau DPR akan membuat Undang-Undang tinggal panggil BPHN. Saya kira itu satu hal bagus, yang akan kita perbaiki di masa depan,” imbuhnya.

Karena permanen disitu, peluang banyak ruang mainnya ada. Tapi begitu dibikin tidak permanen orangnya ganti-ganti, temponya singkat. Hilang korupsi didalamnya. Hilang peluang permainan. Sama halnya seperti Baleg, saya kira itu sebabnya kenapa kita mutlak melakukan perubahan,

Adapun alat-alat kelengkapan Dewan yang selama ini menjalankan fungsi langsung, seperti Baleg, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) nantinya tidak ada dalam UU MD3 ini. Semua alat kelengkapan per-

Dalam pembahasan Pansus, ada 3 (tiga) skema rancangan yang dijadikan acuan bagi perubahan pola manajerial DPR ke depan yang diharapkan nantinya DPR akan sangat dihormati. Anggota dewan dipilih untuk lima tahun, tapi dewan sebagai institusi harus

Menurut Fahri, lembaga pendukung ini adalah institusi permanen di DPR yang seumur-umur republik nanti itu tugasnya adalah menjaga konsistensi Undang-Undang, seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

10

PARLEMENTARIA


seumur hidup bangsa ada, DPR itu harus jadi pusat kegiatan. “Makanya seperti di Amerika itu ada Library of Congres yang merupakan perpustakaan terlengkap. Ada visitor center namanya pusat kunjungan, harusnya dewan kita ini mempunyai museum juga. Kalau ada orang daerah yang ingin tahu sistem pemerintahan di negara kita, tinggal datang ke DPR,” papar Fahri. “Dan itu seharusnya dikelola oleh satu yang lebih permanen. Artinya siapa yang menjadi anggota, ini tetap berjalan. Sekarang kan tidak. Semua anggota mau ngedrive semua kegiatan di DPR. Kita inikan cuma datang sebentar, makanya kami mengusulkan dalam jangka waktu panjang pejabat-pejabat di Senayan ini harus lebih dari pejabat-pejabat di eksekutif. Karena yang dikelola ini lebih rumit,” tambanya. Dijelaskan Fahri, misalnya dirinya pulang dari reses, rakyatnya memerlukan undang-undang tentang Bank Desa. Fahri tinggal memanggail pusat kajian legislasi. “Tolong saya ingin buat Undang-Undang Bank Desa, konsepnya begini taggihan setorannya per musim, dalam rangka menyikat rentenir di desa saya mau lawan rentenir. Dengan ngomong begitu besok akan datang naskah akademiknya. Kemudian Saya tinggal ngomong ke pimpinan, saya ingin maju dengan Undang-Undang Bank Desa. Dijadwalkan lalu dibentuklah pansusnya. Setelah selesai perdebatan di pansus juga usulkan ringkas. Maka jadilah UU. Panggil pemerintah, pemerintah setuju ketok, BI setuju ketok, jadi UU. Saya kira yang ini dalam rangka mempercepat,” terang Fahri. Fahri sebagai anggota Pansus RUU MD3 mengharapkan dengan revisi UU MD3 ini, kedepan lembaga DPR menjadi kuat, citranya baik, dan lebih independen. Agar DPR kuat, harus didukung dengan sistem pendukung yang baik. Di negara maju, anggota DPR-nya itu belum tentu pintar. Jika rakyat suka, rakyat memilihnya. “Saat ini, kita sedang minta perhatian pemerintah, Jika ingin anggota DPR ini menjadi baik, sebaiknya pemerintah harus menyepakati Undang-Undang ini untuk merintis agar DPR ini lebih independen,” kata Fahri. Kata Fahri, pada dasarnya pemerintah tidak keberatan tinggal minta waktu untuk sinkronisasi sebab pointpoint nya itu mereka tangkap memang harus begitu. “Sebenarnya eksekutif dari dulu sikapnya seperti itu karena konsekuensi dari amandemen keempat. Dimana kekuasaan dewan itu lebih kuat,” ujarnya. Saat ini, yang menjadi hambatan adalah jika kita mengikuti lambannya perubahan birokrasi pemerintah, dewan juga menjadi lamban. Dewan ini jangan mengikuti lambannya birokrasi pemerintah, dewan harus lebih cepat.

“Makanya mudah-mudahan kalau ini disepakati memang ada nomenklatur-nomenklatur baru di dalam sistem kita. Seperti halnya sekjen parlemen, pegawai DPR nanti lebih independen. Sebenarnya sudah ada lembaga-lembaga lain yang independen seperti BI, BPK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial,” ungkap Fahri. Masalah DPD dalam revisi UU MD3, menurut Fahri, Pansus mengikuti saja Keputusan Mahkamah Agung (MA), dan tidak ada masalah. Malah, cerita Fahri, DPD senang karena nanti seluruh sistem itu juga bekerja untuk DPD. Sementara MPR meminta satu tambahan pada pendukung pusat kajian dan sosialisasi nilai-nilai dasar. Karena menurut MPR, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu belum ada pusat yang mensosialisasikannya. Pansus menyepakati itu menjadi domainnya MPR. MPR nantinya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi sosialisasi, fungsi amandemen konstitusi, dan fungsi suksesi.

Sementara MPR meminta satu tambahan pada pendukung pusat kajian dan sosialisasi nilai-nilai dasar. Karena menurut MPR, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu belum ada pusat yang mensosialisasikannya. Pansus menyepakati itu menjadi domainnya MPR. Sedangkan untuk DPRD, untuk sementara Pansus akan mengintegrasikan dengan sistem pemerintahan daerah. Sebenarnya, ujar Fahri, ada keinginan untuk memisahkan Undang-Undang MD3 yang sedang dibahas ini menjadi empat Undang-Undang, terdiri dari UU DPR sendiri, UU MPR sendiri, UU DPRD sendiri. “Ini masih dalam pembahasan DPR dengan pemerintah.” Kesetjenan nanti dikoordinir oleh lembaga perwakilan sekretariat parlemen. Di masa yang akan datang sekretariat parlemen harus merintis agar menjadi independen dari eksekutif. Pegawainya pun adalah pegawai parlemen, administrasinya dan segala macam di parlemen. Dan itu sebenarnya termasuk dalam Aparatur Negara tapi bukan PNS yang demokrat seperti UU lama itu. Lebih mengakomodir UU baru yaitu UU Aparatur Sipil Negara (ASN). (sc) foto: naefurojie/parle/hr.

PARLEMENTARIA


11

LAPORAN UTAMA

Penyetaraan Lembaga Negara Laksanakan Check and Balances

A

nggota Pansus RUU Revisi UU MD 3 Dar yatmo Mardiyanto mengatakan, fokus penyempurnaan RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) adalah penyetaraan lembaga-lembaga negara tersebut untuk melaksanakan fungsi check and balances. “ Penguatan ini yang kita perlukan. Kita akan dorong dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya lembaga parlemen lebih optimal yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelas Daryatmo dalam percakapannya dengan Parlementaria. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, esensi penguatan tersebut adalah tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga dalam revisi UU tersebut Pansus DPR merumuskan melalui pengelompokan. Pertama dengan mempertimbangkan hasil pengujian oleh Mahkamah Konstitusi maka variable yang digunakan adalah Keputusan MK dirumuskan dan masuk menjadi norma dalam revisi UU MD3.

12

PARLEMENTARIA


Kedua berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), maka penguatan atau kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam norma bukan sekedar dari tata tertib MPR, DPR atau DPD tetapi masuk norma sehingga DPR dan Pemerintah bersepakat dalam posisi memperkuat kelembagaan tersebut. Penguatan lainnya berdasarkan masukan masyarakat termasuk LSM dan berbagai kalangan masyarakat sehingga ada pemikiran perlunya UU yang mengatur secara terpisah UU MPR sendiri, DPR sendiri dan seterusnya. Yang dievaluasi fungsi-fungsi DPR seperti fungsi legislasi berkembang pemikiran bagaimana memperoleh dukungan yang kuat sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa lebih maksimal. Karena itu ada usulan perlunya dibentuk Badan Fungsional Keahlian dalam struktur kesetjenan. Badan ini setingkat kesekjenan dengan harapan kerjanya makin fokus. Selain itu ada Budget Centre, Pusat Legislasi dan Pengawasan Center di tingkat pendukung. Semua

badan pendukung ini dimaksudkan Dewan dalam melaksanakan tugasnya lebih baik lagi termasuk fungsi representasi, fungsi diplomasi. “Ini akan dirumuskan dalam fomula substansial,” kata Daryatmo. Kembali soal penguatan kelembagaan, Daryatmo mengatakan semuanya tetap bertumpu pada mekanisme konstitusi dan check and balances yang berkaitan dengan system Presidensial dimana memposisikan check and balances ada di DPR. “Kita ingin dalam posisi yang setara. Karena itu tidak perlu ada kekhwatir an akan melampaui tugas dan wewenang sebagai lembaga perwakilan. Demikian pula dengan Presiden tidak akan melampaui tugas dan wewenangnya sebagai lembaga eksekutif,” ujarnya. Harus Pro Rakyat Dalam wawancara dengan RRI Pro 3, Daryatmo Mardiyanto juga menanggapi pendengar yang menilai bahwa DPR dalam pembahasan RUU masih mementingkan golongan atau partainya ketimbang kepentingan rak yat. Seharusnya, kata pendengar RRI tersebut, kalau untuk kepentingan rakyat tidak terjadi tarik ulur. Ia juga menanyakan kenapa RUU hasil pembahasan DPR bisa dibatalkan MK apakah tidak dimintakan pendapat para ahli dan dikonsultasikan dengan MK terlebih dahulu. Menanggapi hal ini, Daryatmo mengatakan bahwa pembahasan RUU dilakukan DPR dengan Pemerintah. “Kalau ada tarik ulur berarti antara pemerintah dan DPR saling meyakinan. Kemudian dicapai kesepakatan. Kalau dikatakan harus pro rakyat, itulah yang menjadi pegangan DPR,” terang dia. Apalagi lanjutnya, dalam sumpah dan janji yang diucapkan saat dilantik sebagai anggota DPR ditegaskan” Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan kepentingan nasional demi bangsa dan rakyat”. Jadi sambung Daryatmo, basis yang dilakukan anggota DPR adalah rakyat yang diwakili secara nasional maupun secara daerah. Ia menyayangkan dalam proses pembahasan RUU kadang-kadang kemasan sisi negatifnya yang banyak muncul di media masa, bahkan mendominasi pemberitaan dan akhirnya mengalahkan proses-proses yang terjadi. Pembahasan RUU bisa memakan waktu lebih dua tahun, ada yang 4 tahun seperti RUU KUHP dan KUHAP apalagi UU tersebut sifatnya sangat mendasar. Soal pengujian UU oleh MK, Daryatmo menyebutkan hal itu adalah kenyataan dan pembelajaran buat kita semua bahwa ada satu tempat lain terhadap UU yang harus diuji terhadap UUd 45. “Ini merupakan tempat yang baik bagi rujukan sekaligus tantangan bagi DPR dan Pemerintah untuk bekerja lebih hati-hati. Esensinya UU adalah hasil bersama antara Pemerintah dan DPR , sehingga kalau diuji MK maka harus menjadi perhatian

kedua lembaga tersebut,” ia menjelaskan. Dalam rangka penguatan kelembagaan ini pula, ke depan dalam pembahasan RUU perlu diperkecil atau meniadakan munculnya yudicial review (YR) oleh MK. Justru yang penting, dengan adanya YR masyarakat bisa melakukan control bagi pemerintah dan DPR termasuk bersama-sama mendalami UUD 45. Terkait penguatan DPD, Ia menjelaskan bahwa kedudukan DPD dalam bidang legislasi itu setara de ngan DPR dan Presiden. Karena itu DPD berhak dan berwenang membahas dan mengusulkan RUU terkait dengan masalah daerah seperti masalah pemekaran, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Terkait penguatan DPD, Ia menjelaskan bahwa kedudukan DPD dalam bidang legislasi itu setara dengan DPR dan Presiden. Karena itu DPD berhak dan berwenang membahas dan mengusulkan RUU terkait dengan masalah daerah seperti masalah pemekaran, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. “Saya kira ini keputusan yang telah dirumuskan, dimana DPD bisa mengusulkan RUU dan membahas ber sama pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Tingkat I. Sedangkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambil an Keputusan dilakukan antara Pemerintah dan DPR, sesuai konstitusi dasar kita,” ungkap Daryatmo dengan menambahkan, itulah posisi praktik konstitusional yang menempatkan DPD setara dengan DPR dan Presi den untuk menyampaikan usulan dan pembahasan RUU. Itu pula kondisi yang diterima sebagai penguatan berdasarkan keputusan MK tersebut. Pembahasan RUU ini yang menuju tahapan akhir, masih terdapat beberapa masalah matiks pendapat fraksi dan pemerintah atas materi yang ditunda. MIsalnya bagaimana melaksanakan fungsi representasi Dewan untuk memperjuangkan daerah yang diwakili. Dalam pelaksanaan APBN dalam bentuk fungsi, program dan kegiatan yang ada semuanya bersifat nasional, lalu fungsi Dewan ketika ada peristiwa tertentu, ada pemikiran bisa melakukan sidak (inspeksi mendadak). Fungsi pengawasan yang sifatnya mendesak atau mendadak, bisa dilakukan di daerah tertentu perlu lembaga penPARLEMENTARIA


13

LAPORAN UTAMA

dukung. Pemerintah diharapkan memahami hal itu dan dituangkan dalam norma UU.

akuntabel dan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan mengenai efek kongkrit dari perubahan UU MD 3, ia mengemukakan, misalnya MPR dirumuskan tugas dan wewenang, keinginan MPR dibuat UU sendiri atau terpisah sehingga perlu dilengkapi dengan wewenang dan tugas. Anggota MPR mempunyai tugas pemasyarakatan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, itu menjadi tugas. “Dulu belum menjadi tugas, sehingga pemerintah dan lembaga lain memahami tugas ini,” katanya.

Juga dirumuskan penguatan system pendukung atau Badan Keahlian, Fungsi Kesekjenan. Apakah bisa dimungkinkan pendukung kesekjenan yang mandiri berada dalam lingkup DPR sepenuhnya. “Itu keinginan kami dari DPR sebab ini esensial sifatnya. Berarti lembaga kesekjenan adalah kesekjenan DPR, kesekjenan lembaga perwakilan,” katanya dengan menambahkan, ini proses yang harus diyakinkan kepada pemerintah. Masalah itu kata Daryatmo berkaitan antara lain dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU Keuangan Negara.

Selain itu, keleluasaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan harus didukung tetapi juga akuntabel. Selama ini posisinya keleluasan lembaga DPR dalam melaksanakan fungsi perwakilannya, supaya ada check and balances. MIsal fungsi-fungsi pengawasan, le gislasi dan penyusunan anggaran dengan bottom up, mendapat dukungan yang memadai akuntabel dan transparan. “Masyarakat akhirnya dapat melihat apa yang dilakukan anggota Dewan dengan transparan, 14

PARLEMENTARIA


Masalah yang masih pending adalah soal fungsi – dana representasi, soal Baleg, Banggar dan BURT serta Mahkamah Kehormatan, soal penguatan sistem pendukung keahlian dan status DPRD. “Hanya tinggal empat ini, namun optimis dapat diselesaikan dalam masa sidang ini, apalagi bulan Agustus anggota DPRD sudah menjalani pelantikan,” demikian Daryatmo. (mp) foto: eka hindra, naefurodjie/parle/hr.

Anggota DPD Farouk Muhammad

D

DPR Perlu Berhati-hati Revisi RUU MD3

alam diskusi forum legislasi di Gedung Parlemen, Senayan beberapa waktu lalu Farouk Muhammad, anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh anggota DPD saat ini. Salah satunya tidak diberikan peran yang luas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ia mencontohkan pengalamannya dalam menjalankan tugas legislasi. Ia tidak dilibatkan dalam membahas sebuah RUU, bahkan ia sempat diminta keluar ruangan saat hadir di rapat tersebut. Hal itu menjadi cermin bahwa DPD tidak diberikan porsi yang cukup untuk menjalankan tugas legislasi.

Padahal secara substansial, me ngacu pada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) ada dua aspek yang ditekankan tentang fungsi legislasi, yakni mengenai kewenangan DPD dalam proses awal penyusunan program legislasi nasional sampai tingkat penyusunan RUU (Rancangan Undang-undang). Namun menurutnya permasalahannya bagaimana mekanisme dalam menciptakan format tersebut. Ia me nganggap sudah lama praktek satu kamar ini berlangsung. Oleh karena itu ke depan menurut Farouk, semua pihak harus meluruskan fungsi anggota dewan, tidak sekedar masuk ke dalam lapangan yang teknis saja. “Ketika sebuah ide diketengahkan dan tidak ditemukan formula yang

tepat. Maka akhirnya, semuanya hanya berjalan ditempat dan putus ditengah jalan,”ungkapnya. Sementara untuk bentuk dari RUU itu sendiri, Farouk mengaku tidak mempermasalahkannya, apakah nanti akan dipisah atau tetap menjadi UU MD3. Karena menurutnya masing-masing lembaga mempunyai aturan sendiri. Meski demikian, yang masih menjadi pertanyaannya adalah posisi DPRD dalam UU MD3 yang jelas berbeda kedudukannya dari yang lain (MPR, DPR dan DPD). Jika DPRD dikeluarkan dari UU MD3 tersebut, ia tidak bisa berdiri sendiri. Jika dimasukkan ke dalam RUU Pemda, maka hal ini malah akan menjadi permasalahan. Dima-

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

na ada dua UU yang tidak sinkron di dalamnya, yakni pasal yang memasukan DPRD pada sebuah RUU Pemda yang notabene menjadi bagian dari Pemda. Tetapi di lain pihak anggota DPRD dipilih bersamaan dengan pemilihan angota DPR dan DPD. Terkait dengan fungsi legislasi tadi, disini Pansus tentu akan me ngalami kesulitan. Mekanisme Pemilihan Ketua DPD Tidak Jelas Farouk berharap agar DPR lebih berhati-hati dalam menyusun RUU MD3 ini. DPR benar-benar harus cermat dalam menyusun ketentuan tentang mekanisme pemilihan Ke tua DPD. Pasalnya kata Farouk, DPD tidak punya fraksi-fraksi sebagaimana yang ada di DPR. Dikatakannya keanggotaan DPD bersifat individu sebagai representasi wilayah provinsi. Masing-masing provinsi mengi rim empat senator untuk duduk di DPD sebagai bagian sistem parlemen Indonesia.

dinyatakan bahwa pelaku diproses secara hukum dan proses pemilihan diulang saja,”harap mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu. Selain itu Farouk meminta Pansus RUU MD3 DPR mencabut hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD. Pasalnya kerap bertindak sendiri tanpa melibatkan anggota DPD lainnya di luar PURT. Misalnya, ketika PURT DPD melaksanakan renovasi ruangan kerja anggota DPD. Anggota DPD yang tidak masuk dalam PURT tidak bisa menanyakan kenapa ruangannya direnovasi. Farouk juga menilai perlu adanya penguatan staf pendukung anggota dewan, termasuk DPR dan DPD. Menurut Farouk, seorang anggota DPD tidak perlu lagi menjalankan tugas-tugas yang sifatnya membuat

Meski demikian ia beranggapan jika dukungan kepada anggota dewan (DPD) itu sangat tergantung kepada tenaga ahli yang mendampingi dewan. Sayangnya dalam banyak kasus, diungkapkan Farouk, ia ke rap menemukan jika yang menjadi tenaga ahli itu kerap didasarkan atas pertimbangan kekeluargaan dan kekerabatan. Bukan kepada profesio nalisme yang dimiliki. “Dalam banyak kasus, saya mene mukan jika istrinya jadi anggota dewan, maka suaminya yang jadi tenaga ahli. Begitu juga sebaliknya. Bahkan ada pula menempatkan adik suami atau istri untuk jadi tenaga ahlinya,” ungkap Farouk. Melihat kenyataan itu, Farouk berharap perlunya penguatan staf pendukung kepada anggota dewan yang direkrut secara profesional dan akuntabel, sesuai dengan keahlian-

“Sama halnya dengan DPR yang akan memilih ketuanya, DPD juga akan memilih pimpinannya. Kalau mekanisme pemilihan Ketua DPD tidak jelas dan tegas aturannya di dalam UU MD3, potensi suapnya sangat tinggi,” kata Farouk di acara Forum Legislasi tentang ‘RUU MD3’ itu. Politisi asal NTB itu bahkan me ngungkapkan setelah KPU (Komisi Pemilihan Umum) menyampaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) DPD terpilih terindikasi memobilisasi caleg DPD terpilih lainnya untuk datang ke Jakarta. Tujuannya adalah membicarakan skenario pemilihan Ketua DPD. Padahal, lanjut Farouk, seluruh anggota DPR dan DPD belum dilantik untuk periode 2014-2019. “Kalau kegiatan memobilisasi anggota DPD terpilih itu nantinya terindikasi suap-menyuap dalam menetukan Ketua dan Pimpinan DPD, saya ingin dalam RUU MD3

16

PARLEMENTARIA


konsep, tetapi cukup dibuatkan konsep dan akhirnya memutuskan konsep mana yang akan dipilih. Hal itu penting untuk dipertegas agar apa yang diajukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

nya. Dengan begitu anggota dewan tidak perlu lagi menjalankan tugas yang sifatnya membuat konsep. Melainkan hanya memilih konsep yang sudah disusun oleh si tenaga ahli. (Ayu) foto: naefurodjie/parle/hr.

Beri “Ruang” Sekjen

Lanjutkan Reformasi Birokrasi

I

de awal revisi UU MD3 sejatinya ditujukan sebagai pintu masuk perubahan wajah parlemen Indonesia menjadi lebih profesional, akuntabel dan representasi rakyat. Belakangan rencana revisi ini menuai polemik di beberapa kalangan yang di dalamnya muncul kecurigaan akan adanya muatan “kepentingan”. Hingga kemudian tarik ulur atas substansi dari butir-butir dalam revisi UU ini pun tak dapat dihindari. Kesetjenan sebagai satu-satunya unsur pendukung dewan menjadi butir tersendiri yang ikut masuk dalam revisi UU tersebut. Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti kepada Parlementaria Jumat (27/6) mengatakan bahwa sebelumnya UU MD3 ini dikenal dengan sebutan UU Susduk (susunan dan kedudukan) yang kemudian berubah menjadi UU MD3. “Sepanjang pengetahuan saya setiap periode UU ini selalu direvisi. Tidak hanya berganti nama, melainkan juga ada materi muatan di dalamnya yang kami yaki-

ni tujuannya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja dewan atau juga untuk lebih memperbaiki mekanisme kerja agar menjadi lebih efektif,”ujar Win, begitu ia biasa disapa. Dijelaskan Win, sebenarnya secara prinsip, Kesekjenan itu sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dewan tentu mengikuti segala perubahan yang ada. Misalnya ada perubahan di dalam struktur kedewanan, maka Kesekjenan juga harus menyesuaikan. Namun disini ia berharap perubahan tersebut juga harus konsisten dan melihat tujuan atau harapan yang sebenarnya diingin kan. Kalau bicara teori menurut John P. Koffer dalam “Reading Change” bahwa sebagian besar perubahan gagal dan hanya 30% yang bisa dikatakan berhasil maka harus hati-hati. “Dicari akar masalahnya sehingga diketahui benar aspek-aspek yang memang memerlukan perubahan, ini dalam konteks perubahan di Kesekjenan. Kesekjenan DPR sendiri telah melakukan reformasi birokrasi secara PARLEMENTARIA


17

LAPORAN UTAMA

terus menerus, bertahap dan berkelanjutan,”ungkapnya. Secara konsisten sejak tahun 2005, Kesekjenan DPR telah melakukan reformasi birokrasi dan terus berproses hingga menuju pada sistem remunerasi, dimana yang dilihat adalah kinerja masing masing pegawai atas dasar analisa beban kerja, analisa jabatan, evaluasi jabatan dan pemetaan struktur administrasional atas semua. Itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pembinaan SDM untuk rekruitmen, penempatan, promosi, diklat dan sebagainya dilakukan dengan mekanisme yang transparan. Proses itulah yang hingga kini masih terus dilakukan Kesetjenan DPR termasuk sistem pemberian reward dan punishment atas penilaian prestasi kinerja pegawai. Saat ini seluruh pegawai mendapatkan tunjangan berdasarkan kelas jabatan. Ini berbeda dengan sebelumnya. Reformasi Birokrasi Sesuai UU ASN Dengan kata lain, Win berharap agar materi muat an UU MD3 ini kontennya tidak bertentangan dengan UU lainnya. Karena sebagai supporting Kesekjenan ini dalam melaksanakan pekerjaan dihadapkan pada rambu rambu, ada koridor ada norma-norma yang mengatur yang tidak bisa dilanggar. Seperti standar akuntansi pemerintah, UU tentang Keuangan Negara, UU tentang Kewenangan pemeriksaan oleh BPK terkait dengan 18

PARLEMENTARIA


sistem pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara, juga UU No.15 Tahun 2004, kemudian ada UU No.1 tentang pembendaraan negara, dan yang terbaru adalah UU ASN (aparatur sipil Negara). Itu semua me ngatur tentang bagian terbesar dari pelaksanaan tugastugas dan fungsi Sekertariat jendral dalam rangka mensupport DPR RI. “Karena UU tentang MD3 ini merupakan salah satu dasar bagi Setjen, maka Kami tentu berharap tetap memberikan ruang kepada Sekertariat jendral untuk terus melakukan reformasi birokrasi menyesuaikan de ngan UU ASN yang baru,”harap Win. Sejatinya UU ASN itu dikatakan Win sudah luar biasa lengkap, dalam arti sudah memuat segala aturan, baik mengenai kepangkatan, jabatan, usia pensiun dan seba gainya. Sementara dari sisi remunerasi juga kita baru saja berjalan. Dalam reformasi birokrasi itu ditambahkan Win, ada sembilan area perubahan yang juga dilakukan Kesetjenan DPR RI, yakni perubahan mind set dan culture set lewat budaya kerja, kemudian ada evaluasi perundang undangan yang harus menunjang pelaksanaan penguatan dukungan kepada dewan, kemudian dari sisi organisasi, tata laksana, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan monitoring evaluasi. Menurut Win, Setjen harus terus diberi ruang untuk melakukan semua itu.

“Dari Sembilan area perubahan itu di setiap titik area perubahan banyak sekali dokumen dan bukti bukti yang sudah kita lakukan. Bukti-bukti perubahan apa yang sudah kita lakukan dan diverifikasi lapangan oleh tim nasional. Kemudian berapa nilainya itu belum 100% , karena sekarang ini masih berproses terus,”papar wanita yang sejak Januari 2013 Menjadi Plt Sekjen dan pada medio Februari tahun lalu resmi dilantik sebagai Sekjen DPR RI itu. Ditambahkannya, dari sisi kelembagaan perubahan struktur Sekertariat Jenderal sejak tahun 2005 sebe tulnya juga sudah merupakan upaya untuk memperkuat dukungan kepada tiga fungsi dewan dengan konsentrasi dukungan yang sifatnya teknis dan administratif ada pada deputi administrasi dan Deputi Persidangan, sedangkan dukungan keahlian oleh Deputi PUU (perundang-undangan) dan Deputi Anggaran dan Pengawasan. Dari sisi SDM (sumber daya manusia) Setjen DPR juga terus melakukan rekrutmen dengan transparan. Kesetjenan DPR juga membuat sekitar 400 SOP (standard operational procedure) supaya semua mekanisme pelaksanaan pekerjaan itu berjalan secara sistematis, prosedural dan rapih. Sehingga selain tertib administrasi, kinerjanya juga jelas. Kalau Untuk Efektif Bisa,Efisiensi Masih Ragu Sementara itu terkait rencana penggabungan Ke sekjenan diketiga lembaga (MPR, DPR dan DPD) dalam satu atap, Win mengatakan bahwa sebelumnya Ke sekjenan DPR dan MPR memang menjadi satu. Namun itu dikarenakan pimpinan DPR yang merangkap sebagai pimpinan MPR. Sehingga hal tersebut bukan menjadi hal yang sulit. Sedangkan saat ini DPR,MPR dan DPD masing-masing memiliki pimpinan. Hal itu yang membuat Kesekjenan ketiga lembaga tersebut juga ikut menyesuaikan. Tetapi kalau tujuannya efektifitas saya kok ragu ya bahwa penggabungan Kesekjenan ketiga lembaga itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih efektif. Oleh karena itu saya berharap agar wacana tersebut perlu dievaluasi lagi Win mencontohkan salah satu tugas Sekjen yang ikut mendampingi dan memfasilitasi acara pimpinan lembaga. Dapat dibayangkan dalam suatu saat yang bersamaan di ketiga lembaga tersebut ada kegiatan yang sangat penting, bagaimana cara Sekjen yang hanya satu itu bisa membagi ketiga kegiatan tersebut. Karena memang ada saat saat dimana kegiatan itu harus dihadiri Sekjen gitu, tidak bisa diwakilkan oleh Deputi dan atau Kepala biro. Selain itu, untuk hal-hal yang sifatnya stra tegis fungsional penggabungan ketiga Sekjen itu tentu tidak mudah. Dimana pimpinan lembaga ada tiga sementara Sekjen hanya satu. Sementara mengenai rencana pembentukan badan khusus yang menaungi Kesekjenan ketiga lembaga atau parlemen itu, Win mengatakan bahwa untuk membuat

badan atau jabatan khusus setingkat menteri itu merupakan hak prerogative presiden. Namun jika yang dimaksud itu sekertaris parlemen semacam pejabat tinggi utama di tingkat Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi tidak setingkat menteri, itu memungkinkan namun perlu pertimbangan secara mendalam manfaat dan efektifi tasnya bagi kinerja ketiga lembaga Kesekjenan Tidak sedikit pandangan yang mengatakan bahwa revisi UU ini kelak bisa menepis citra negatif di masyarakat, akan lembaga DPR secara keseluruhan. Khusus hal tersebut Win menilai bahwa sebenarnya untuk membangun citra positif DPR itu tidak cukup dengan revisi UU. Namun juga implementasinya. Mengenai citra negatif DPR, Win mengaku bahwa saat ini era keterbukaan, termasuk keterbukaan dalam teknologi informasi dimana salah satunya sosial media. Dari sosmed, seluruh masyarakat bisa tahu apapun yang terjadi dan dimanapun itu berada, termasuk apa yang terjadi di gedung parlemen ini. “Jadi saya melihat tidak cukup hanya dengan revisi UU MD3 kemudian citra positif meningkat. Meningkatnya citra DPR dipengaruhi oleh bagaimana DPR melaksanakan ketiga fungsi, legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan. Kinerja dan komitmen DPR yang saya lihat akan sangat baik dalam mengangkat citra positif dewan,” ungkap Win.

Jadi saya melihat tidak cukup hanya dengan revisi UU MD3 kemudian citra positif meningkat. Meningkatnya citra DPR dipengaruhi oleh bagaimana DPR melaksanakan ketiga fungsi, legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan. Kinerja dan komitmen DPR yang saya lihat akan sangat baik dalam mengangkat citra positif dewan, Meski demikian Win tidak ingin dikatakan resistant terhadap perubahan tersebut, karena tujuan dari perubahan itu pastinya mengarah kepada kebaikan. Walau saat ini pun Kesekjenan DPR masih terus berproses dan melakukan perubahan berdasarkan aturan dan UU yang telah ditetapkan. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pansus. “Saya sepenuhnya menyerahkan kepada kebijakan Pansus, namun menurut pandangan saya pribadi perubahan memerlukan proses dan perlu masa transisi. Kalau tujuannya hanya efisiensi mungkin bisa,” tegas Win. (Ayu) foto: rizka/parle/hr PARLEMENTARIA


19

LAPORAN UTAMA

Upaya Wujudkan Parlemen Akuntabel Dan Representatif

R

evisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah dibahas Pansus DPR. Revisi RUU tersebut dimaksudkan untuk mengubah bebe rapa pasal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPR termasuk ketiga lembaga lain yaitu MPR, DPD dan DPRD. Sebagaimana diungkapkan Ketua Pansus Benny K.Harman revisi dimaksudkan untuk memperkuat lembaga DPR, sekaligus sebagai lembaga yang akuntabel dan kedap korupsi. Berikut pandangan Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri kepada Parlementaria: Pendapat anda mengenai Pansus DPR yang merevisi UU MD3 Pansus RUU MD3 akan berhadapan dengan harapan dan tuntutan publik tentang kinerja parlemen yang le bih baik. Dengan kata lain, wajah parlemen seharusnya 20

PARLEMENTARIA


bisa berubah, mampu menunjukkan keterwakilan dan keberpihakan dengan suara masyarakat. Untuk itu, Pansus RUU MD3 harus menjadikan agenda revisi UU MD3 sebagai entry point secara lebih signifikan dan prioritas dalam rangka membenahi kinerja DPR. Bahkan lebih dari itu sebagai upaya mewujudkan lembaga parlemen yang akuntabel dan representatif. Revisi UU MD3 sebaiknya bersifat terbatas dan fokus. Terbatas dalam artian hal-hal positif yang telah diatur oleh UU MD3 tetap harus dipertahankan, misalkan kewajiban evaluasi kinerja anggota fraksi dan penyampaiannya kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2). Sedangkan yang prospektif harus mendapatkan tempat untuk dibahas dan dijadikan prioritas perubahan. Fokus maksudnya menuju ruang lingkup dan sasaran yang lebih strategis, contohnya penerapan voting day, bagaimana mereposisi Badan Kehormatan (BK) menjadi lebih kuat atau merinci ketentuan rapat-rapat tertutup.

Bisakah revisi itu menjawab kritikan masyarakat terhadap kinerja DPR Mengandalkan sepenuhnya revisi UU MD3 (untuk membenahi kinerja DPR) juga tidak layak dan belum tentu bisa menyelesaikan rentetan persoalan keparlemenan. Ada beragam faktor, termasuk profil caleg terpilih yang ternyata merupakan output dari sistem kepartaian dan pemilu yang masih bermasalah. Dalam artian, jejak permasalahan yang muncul dari pelaksanaan pemilu dan kinerja parpol akan berdampak pada (pilihan-pilihan) orientasi anggota DPR. Motif dan orientasi bisa dibentuk, tapi tidak selalu tergantung pada perlakuan regulasi. Mesti dilihat pula bagaimana parpol melakukan rekrutmen, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja kader mereka yang duduk di lembaga perwakilan. Revisi UU MD 3 dimaksudkan untuk mereformasi parlemen, agar bisa kuat, akuntabel, dan kedap korupsi. Komentar anda. Komitmen (pimpinan Pansus RUU MD3) tersebut bisa diperiksa pada pilihan proses (pembahasan) dan subs tansi RUU MD3. PSHK mendesak agar (hasil evaluasi) implementasi UU MD3 selama ini turut menjadi refe rensi pilihan substansi, misalkan apa saja kelemahan pelaksanaan UU MD3, temuan yang kontradiktif, dan rekomendasi yang luput diakomodasi dalam (pembahasan) UU MD3 terdahulu. Namun, PSHK justru mene mukan RUU MD3 memperkecil skala transparansi dan akuntabilitas. DPR sepertinya masih menghendaki rapat-rapat yang tertutup tanpa bisa diketahui standar pengaturannya. Bahkan ketentuan tentang evaluasi kinerja anggota fraksi dan pelaporannya kepada publik justru dihilangkan. Kaitannya dengan peran parpol yang merupakan asal anggota DPR selama ini masih bermasalah seperti kaderisasi, rekrutmen caleg, hingga dana untuk kampanye. Persoalan ini mesti dilihat karena MD3 nanti bakal menjadi penguat otoritas DPR sebagai lembaga legislatif. Kinerja caleg yang diusulkan dan kemudian terpi lih sebagai anggota DPR turut dipengaruhi pula oleh bagaimana parpol melakukan rekrutmen, kaderisasi, monitoring, dan evaluasi. Caleg yang memiliki portofolio politik yang memadai seharusnya lebih diprioritaskan karena dianggap memiliki bekal, kompetensi, dan terbiasa dengan kerja politik. Sebaliknya, jika parpol hanya mempertimbangkan faktor elektabilitas caleg maka dikhawatirkan caleg tersebut tidak mampu dengan segera menguasai medan pengambilan keputusan, menghindari arus konfrontasi (untuk kemudian dicarikan solusinya) hingga gampang larut dalam target pragmatis. Pengamatan Anda terhadap tiga fungsi pokok DPR

selama ini. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut turut dipengaruhi pula oleh pihak eksternal, seperti pemerintah, lembaga pengawas, dan berbagai aktor lain yang ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun penilaian tetap bisa ditujukan kepada porsi yang dijalankan oleh DPR di dalam tiga fungsi tersebut. Untuk legislasi, DPR masih berkutat pada biang permasalahan, yaitu desain Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang bermasalah. Harus ada koreksi dan itu bisa dilakukan melalui revisi UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. DPR harus dibekali petunjuk yang rinci tentang obyek fungsi pengawasan, agar tidak keliru dan asal ramai. Selain itu, keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) perlu diperkuat, begitu pula kerja sama dengan BPK. Sedangkan pada fungsi penganggaran, basis penilaian DPR terhadap (usulan) RAPBN perlu diperkuat melalui suplai data dan informasi pembanding serta independent review. Bagaimana idealnya DPR kita ke depan. DPR yang ideal bukan sekedar membenahi cara kerjanya tapi juga mengolah “kursi” agar efektif dan berintegritas. Upaya ini berhulu sejak dari parpol dan sistem pemilu. Oleh karena itu, membicarakan DPR yang ideal secara tidak langsung menjamah pula proses rekrutmen caleg hingga kompetisi memperoleh “kursi” secara fair.

DPR yang ideal bukan sekedar membenahi cara kerjanya tapi juga mengolah “kursi” agar efektif dan berintegritas. Upaya ini berhulu sejak dari parpol dan sistem pemilu. Oleh karena itu, membicarakan DPR yang ideal secara tidak langsung menjamah pula proses rekrutmen caleg hingga kompetisi memperoleh “kursi” secara fair. Harus disadari pula bahwa DPR tidak hanya dilihat sebagai aktor politik, tapi juga entitas organisasi (politik) yang akan menjalankan pola manajemen tersendiri. Oleh karena itu, peran DPR sebagai organisasi politik perlu mendapatkan perhatian. Dalam artian, harus tersedia pilihan tata kelola mengenai sumber daya manusia, anggaran, dan mekanisme yang dialokasikan bagi fungsi manajemen politik yang dijalankan oleh DPR. Sudahkah memadai berbagai fasilitas bagi anggota DPR sekarang ini.

PARLEMENTARIA


21

LAPORAN UTAMA

Dalam konsep revisi UU MD3 alat kelengkapan Dewan (AKD) yang permanen itu hanya Komisi, Panja dan Pansus. Yang lain ini sebetulnya ad hoc sifatnya tetapi dapur permanennya ada di Badan Keahlian. Pendapat anda.

Saya ambil contoh fasilitas dukungan penganggaran. Setiap tahun anggaran bagi DPR selalu meningkat. Pada 2014 kenaikannya sebesar 8,7%. Sekarang kita amati, ternyata DPR masih berhadapan dengan masalah dan karakternya yang relatif sama (setiap tahunnya). Apa kah ini karena kekeliruan dalam penganggaran atau solusinya bukan pada alokasi anggaran yang dinaikkan (setiap tahun)? Saya meyakini bahwa orientasi awal anggota DPR duduk dan mengolah kuasa representasi sangat mempengaruhi kinerja, termasuk menggunakan dan mengoptimalkan berbagai fasilitas yang diberikan. Fasilitas bisa saja ditambah tapi jika orientasinya bukan perjuangan mandat representasi, maka fasilitas tidak berkontribusi positif bagi kinerja DPR dan warga yang diwakili. Revisi UU MD3 juga dimaksudkan akan memisah antara fungsi politik anggota dengan fungsi sistem pendukung yang seharusnya fungsi pendukung itu lebih permanen dan kuat. Komentar anda? Ada kebutuhan tentang sistem pendukung karena kita bukan memilih cendikiawan. Kita menjatuhkan pilihan pada seseorang yang dianggap mampu mewakili dan memperjuangkan suara kita. Anggota DPR berasal dari beragam latar belakang. Tidak semuanya mantan anggota DPR sebelumnya (petahana), berpendidikan hukum/politik, dan hanya terlibat dalam kerja legislasi misalkan. Faktor latar belakang, beban kerja, dan ke terbatasan waktu (contohnya dalam fungsi legislasi) menjadikan peran seorang anggota DPR lebih tertuju pada penguasaan isu/konteks politik dan sosial serta meresponnya dalam ruang kebijakan. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dimiliki dan dirangkai oleh anggota DPR? Bagaimana cara memiliki dan merangkainya? Keberadaan sistem pendukung (meliputi dukungan keah lian, anggaran, dan publikasi) adalah salah satu jawabannya.

22

PARLEMENTARIA


Saya pikir untuk level Panja dan Pansus seharusnya tidak perlu permanen, sedangkan komisi bisa permanen karena itu yang jamak dipraktikan di parlemen manapun. Catatannya adalah usulan perombakan alat kelengkapan DPR berdasarkan fungsi DPR sangat dimungkinkan sebagai sebuah opsi dan ini harus dilakukan melalui revisi UU MD3. Namun harus dipastikan bahwa visi perombakan adalah mendorong dan memfasilitasi akselerasi fungsi representasi, bukan sekedar “mendisiplinkan”. Perombakan alat kelengkapan DPR mensyaratkan koordinasi yang sangat intensif lintas komisi, serta pembenahan kinerja fraksi dan manajemen rapat. Tujuannya agar terhindar dari stagnasi dan terbentur pada (keterbatasan) pembidangan tiga komisi. Apa saran atau masukan PSHK terhadap revisi UU MD3. PSHK menyimpulkan bahwa revisi UU MD3 berupaya untuk memperbesar otoritas dan kewenangan DPR, baik secara kelembagaan maupun individu (anggota DPR). Tidak ada yang salah, apalagi jika tujuannya ingin mendongkrak kinerja DPR. Sayangnya ruang kontrol dan langkah pengawasan tidak turut diperbesar dan difasilitasi. Padahal jika otoritas dan kewenangan diperbesar, maka ruang kontrol atau pengawasan harus turut diperbesar pula. Tujuannya agar otoritas dan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan dan terhindar dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, PSHK mendesak agar revisi UU MD3 menjangkau pula penciptaan ruang kontrol dan langkah pengawasan. Dalam artian, RUU MD3 memuat pula agenda transparansi dan akun tabilitas. Sebagai contoh, harus ada ketentuan yang memaksa DPR untuk menyampaikan kepada publik tentang kriteria dan alasan suatu rapat diselenggarakan secara tertutup. Selain itu, UU MD3 yang baru harus menjamin ke tersediaan pendokumentasian dan publikasi setiap pengambilan keputusan (termasuk dengan cara voting). Tujuannya untuk memperlihatkan alur pengolahan aspirasi, rekam proses negosiasi politik, dan pendidikan politik warga. Masukan lain yang tidak kalah penting adalah penyediaan saluran atau fasilitasi bagi anggota DPR/DPRD dalam menggunakan (hak) mengusulkan RUU/rancangan perda dan mengajukan pertanyaan serta mekanisme penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR/DPRD yang selama ini dianggap terlalu lambat. (sc,mp) foto: naefurodjie/parle/hr.

SUMBANG SARAN

Check and Balance Parlemen Dalam (stronght) Bi-Cameralism Oleh Chusnul Mar’iyah

R

eformasi 1998 dan pro ses demokratisasi di Indonesia menghasilkan model parlemen dalam lembaga Trias Politica dengan tiga kamar (DPR, DPD dan MPR) yang memiliki fungsi berbeda. Di samping itu juga proses keanggota an dilakukan melalui pemilu.Pemilu menjadi indikator utama dalam suksesi pemerintahan.

Menhukham dan kemudian oleh KPU dan terakhir berdasarkan Parlementary Threshold (3,5 % untuk pemilu 2014 yang baru lalu). Konstruksi lain adalah perubahan dalam sistem pemilu yang berhubungan keanggotaan lembaga parlemen tersebut.

Setelah reformasi dilaksanakan Pemilu pada tahun 1999, perubahan penting yang terjadi adalah amandemen konstitusi atau UUD 1945. Pada saat itu UUD 1945 menjadi subyek kontroversi dalam perubahan politik. Kekuatan politik Civil Society menuntut adanya perubahan UUD 1945 de ngan Konstitusi Baru, seperti yang terjadi di Afrika Selatan atau di Thailand. Pada akhirnya proses yang terjadi adalah perubahan UUD atau amandemen konstitusi terjadi sejak 1999 sampai 2004. Dinamika politik pada awal reformasi tersebut di satu sisi muncul tuntutan adanya UUD Baru (Konstitusi Baru). Sementara itu di sisi lain menuntut agar amandemen harus dilakukan secara gradual. Dalam perjalanannya saat ini masih juga menuntut untuk diubah lebih lanjut terutama terhadap fungsi DPD dan di sisi lain muncul tuntutan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Setelah melewati 16 tahun perubahan politik dari otoritarianisme ke demokratisasi di Indonesia didominasi oleh pendekatan kelembagaan. Di antaranya adalah penataan kelembagaan formal seperti jumlah partai politik yang dibatasi oleh berlapis-lapis peraturan perundang-undangan. Mulai dari persyaratan administrasi yang diverifikasi oleh Kementerian

di Indonesia dengan konstruksi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dapat disebut sebagai simbol politik gotong royong, simbol musyawarah perwakilan dari rakyat Indonesia, telah kehilangan fungsi utama yaitu memilih Presiden/Wakil Presiden sejak Pemilu 2004. Konstruksi sistem Presidensial dengan eksekutif kuat menjadi bangunan sistem politik Indonesia dewasa ini. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan praktik perubahan model pemilihan untuk representasi parlemen saat ini pada pemilu 2004 (sistem terbuka dengan pemenang langsung bila memenuhi BPP) dan diubah pada pemilu 2009 dan 2014 yang baru lalu (sistem terbuka dengan suara mayo ritas), menunjukkan bahwa hasil pemilu legislatif sangat fragmented dan 2009 dan 2014 menjadi fleksibel. Terlihat pula bahwa variabel ideologi menjadi kurang penting dan parpol menjadi lemah.

Rekonstruksi Parlemen Sementara itu sejak pemilu 2004, DPD dipilih secara langsung de ngan jumlah yang sama untuk setiap provinsi yaitu 4 wakil. Pertanyaannya adalah apakah bentuk dari DPD ini sebagai konstruksi House of Sena te (strongth bi-cameralism) ataukah House of Lord (soft bi-cameralism)? Sementara itu house of representative atau dalam konteks ini DPR memiliki fungsi yang dominan dalam tataran parlemen.

Dari berbagai pasal yang diamandemen dalam UUD 1945, yang menarik dan masih dibutuhkan pemikiran le bih jauh tentang rekonstruksi lembaga legislatif negara Indonesia, sejauh mana kedudukan DPR, DPD dan MPR dalam bangunan sistem presidensial di dalam sistem unitary state di Indonesia. Rekonstruksi Lembaga legislatif atau parlemen di Indonesia menarik untuk dikaji lebih jauh. Apakah perubahan UUD 1945 dengan model bi-cameral atau three-cameral saat ini merupakan bentuk yang terbaik dalam proses demokratisasi, ataukah memerlukan perubahan secara konstitusional? Ataukah hanya memerlukan perubahan regulasi setingkat Undang-undang?

Di samping itu juga persyaratan untuk pemilihan umum di kedua lembaga tersebut berbeda di DPR mewakili partai dengan Daerah Pemilihan (sejak 2004) sementara di DPD mewakili Provinsi dengan pemilu yang diikuti perorangan.

Dalam rekonfigurasi model politik

Dalam kerangka membangun de-

PARLEMENTARIA


23

SUMBANG SARAN

mokrasi, kerangka membangun parlemen (DPR, DPD dan MPR) adalah dalam kerangka membangun checks and balanced dalam pemerintahan. Bentuk dan model checks and balanced seperti apa? Bagaimana kekuasaan diberikan kepada ketiga lembaga parlemen di Indonesia. Dalam hal ini bangunan kekuasaan trias politica legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam kerangka melembagakan checks and balances antara ketiga lembaga tersebut, harus ada acountability. Untuk itu dibutuhkan mekanisme untuk acountability tersebut. Lembaga negara MPR yang dulunya menjadi lembaga tertinggi negara setelah UUD 1945 diamandemen menjadi lembaga tinggi negara. Sementara lembaga baru DPD memiliki fungsi yang berbeda dengan DPR. Pertanyaannya apakah lembaga negara MPR dan DPD hasil outcome yang dikeluarkan dari hasil musya warah dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan? Bagiamana dan sejauh mana dengan nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan. Apakah sistem presidensial dengan presiden dipilih secara langsung. Demikian juga dengan sistem pemilihan DPD serta DPR dengan cara pemilihan proporsional daftar terbuka dengan electoral mechanic yang dilaksanakan saat ini. Hasil sistem pemilu legislatif ini tidak menjamin hasil pemilu akan menghasilkan anggota legislatif yang bagus dan berkualitas. Desain pemilu baik untuk DPR maupun DPD dengan daftar terbuka serta suara terbanyak tidak serta merta

Sangat penting untuk membangun sistem checks and balances antara presiden dan parlemen agar dapat menjamin hasil pilihan yang tidak bagus tersebut dapat dikontrol. 24

PARLEMENTARIA


menghasilkan anggota parlemen yang baik, karena keterpilihan dalam praktiknya dapat dibeli dengan money politics dan kecurangan yang dikenal dengan the liberal machiavelian election (pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat). Demikian pula hasil pemilihan Presiden secara langsung tidak serta merta menghasilkan Presiden yang berkualitas. Oleh karena itu sangat penting untuk membangun sistem checks and balances antara presiden dan parlemen agar dapat menjamin hasil pilihan yang tidak bagus tersebut dapat dikontrol. Lembaga MPR secara historis pen ting, sebagai simbolisasi Permusyawaratan dan kedaulatan rakyat Indonesia. Dengan perubahan setelah reformasi fungsi MPR secara substantif berkurang. Pertanyaan yang muncul adalah apakah diperlukan untuk mempertahankan posisi lembaga MPR seperti dewasa ini? Ataukah diperlukan memperkuat kembali lembaga MPR. Urgensi Agenda Baru Memba ngun Strong bi-cameral Dalam Pro ses Pembuatan UU Lembaga Parlemen yang mewakili orang/penduduk adalah DPR, sementara lembaga parlemen yang mewakili wilayah/provinsi adalah DPD. Persoalannya, sejak reformasi rekonstruksi fungsi DPD sebagai penyeimbang antara keterwakilan penduduk dengan wilayah secara kelembagaan belum mendapatkan perhatian utama. Amandemen Konstitusi memberikan ruang bagi DPD untuk berperan dalam beberapa isu yang menyangkut wilayah. Namun, secara kepolitikan demokratis lembaga politik tidak berpengaruh signifikan terhadap jalannya pemerintahan. Terutama dalam konteks proses legislasi yang menyangkut pemerintahan daerah. Hal itu bisa disebabkan sistem pemilihan anggota DPD berasal dari perseora ngan, sehingga tidak menghasilkan pengelompokan politik yang signifikan. Dengan jumlah yang cukup 132 orang, sejumlah itu pula jumlah “frak-

si” yang ada di DPD. Dengan demikian DPD juga belum memberikan konstribusi dalam penataan kelembagaan formal demokrasi. Walaupun apabila fungsi yang ada dalam UUD 1945 hasil amandemen diasumsikan mengubah dan mampu memperoduksi sistem politik yang demokratis dengan upper house Dewan Perwakilan Daerah ini. Dengan proses pemilihan secara langsung menyebabkan kehilangan kelompok-kelompok atau golongan-golongan dalam bangunan kelembagaan pasca reformasi yang pada masa sebelumnya merupakan bagian penting lembaga ini, misalnya golongan-golongan seperti golongan perempuan, kelompok adat, pimpinan umat agama sebagai simbolisasi pluralisme dan nasionalisme religius konstruksi bangsa Indonesia. Perkembangan teori-teori demokrasi dewasa ini mengemukakan wacana baru bahwa permusyawaratan rakyat mengikutsertakan kelompok marginal dan kelompok-kelompok yang tidak mungkin dapat diwakili melalui sistem pemilihan umum yang lebih menggunakan sistem pasar dan terlalu terbuka dalam praktiknya. Per t any aanny a adalah des ain kelembagaan formal seperti apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia? Dalam pengalaman demokratisasi di Indonesia saat ini sejauh mana hasil dari Musyawarah di lembaga DPD dan di MPR mempengaruhi jalannya pemerintahan? Sistem pemilihan masing-masing lembaga DPR dan DPD tidak sempurna, dan memang tidak akan ada sistem yang sempurna. Partai Politik memiliki monopoli dalam mencalonkan Anggota DPR dan Presiden/Wakil Presiden. Sementara itu MPR yang menjadi gabungan antara DPR dan DPD memiliki pengaruh yang terbatas. Perubahan desain kelembagaan formal yang pada awalnya ditujukan untuk mengubah wajah parlemen yang hanya sebagai cap legitimasi saja, di satu sisi telah memberikan optimisme dalam kepolitikan demokratis. Di sisi lain praktik politik yang tidak demokratis seperti meningkatnya

fenomena feodalisme dalam lembaga-lembaga demokrasi. Paradoks ini sebagai hasil dari proses perubahan dalam membangun yang oleh Diamond disebut sebagai hybrid regime pada masa transisi politik di negaranegara demokrasi baru. Persoalannya sejauh mana DPD yang didesain setelah reformasi ini diberi fungsi cukup signifikan dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan? DPR tidak akan memberikan kewenangan dan kekuasaannya kepada DPD begitu saja. Sementara kekuatan di luar parlemen seperti civil society setelah berhasil mendesakkan perubahan politik pada tahun 1998, pada perkembangannya menjadi jauh dari pusat pengambilan keputusan termasuk di lembaga legislatif. Dalam konteks inilah maka untuk mendesign kembali kelembagaan politik dan membangun rekonfigu rasi kembali dibutuhkan perubahan Undang-Undang bahkan amandemen konstitusi bila dibutuhkan. Hal itu agar fungsi lembaga demokratis sep erti DPR dan DPD mendapatkan peran sesuai dengan desain fungsi checks and balance dalam sistem presidensial yang dianut. Peran yang diberikan adalah bahwa DPD diberi fungsi untuk menjadi penentu pembuatan kebijakan melalui Undang-undang yang berhubungan dengan fungsi dan kepentingan daerah yang diwakilinya. Hal itu tidak hanya dalam pembahasan atau dalam proses namun juga memiliki suara (voting/ have a say) yang dibutuhkan dalam menentukan Undang-undang tersebut. Demikian pula lembaga MPR seba gai Majelis Permusyawaratan Rakyat, joint meeting antara lower house and upper house dapat dikembalikan lagi fungsinya untuk menentukan hal-hal yang berhungan dengan kepentingan nasional dalam menentukan kedaulatan negara (baik itu sebagai kata lain GBHN yang dikenal selama ini) sebagai payung hukum. Untuk mendapatkan fungsi tersebut dibutuhkan perubahan dalam Undang-undang Pemilu. Di antaranya

memperkuat kewenangan partai politik dalam mencalonkan kandidat yang mewakilinya, agar fragmentasi suara dapat dieliminasi. Pada saat yang sama dibangun sistem demokrasi internal partai dalam aspek-aspek re krutmen, pendidikan politik, idelogi politik bahkan isu tentang keadilan gender dalam parpol harus pula diperhatikan.

Untuk itu perlu lebih lanjut melakukan evaluasi dalam sistem pemilu di Indonesia yang saat ini sudah terlalu liberal dan terbuka. Apakah sistem proporsional dengan daftar tertutup dan dengan disiplin partai lebih baik dibanding sistem terbuka seperti pada 2 pemilu 2009 dan 2014 terkahir ini? Ataukah sistem yang dianut pada pemilu 2004, yang hanya bagi kandidat yang memperoleh jumlah suara se suai dengan BPP yang bisa masuk ke DPR dan selebihnya nomor urut? Praktik politik saat ini justru me ngarah ke sistem yang melemahkan partai, tokoh-tokoh politik dengan mudah pindah-pindah partai, menyebabkan low trust masyarakat kepada partai politik, menggejalanya pragmatisme sehingga menurunkan kredibilitas partai, keterpilihannya dapat dibeli dengan uang dan kecurangan, keyakinan bahwa hanya dengan money politic dapat berhasil dalam pemilu. Pada saat yang sama perlu didesain apakah keanggotaan DPD yang perseorangan sudah memenuhi kriteria pengelompokan agar terjadi pengambilan keputusan dengan kepentingan pengelompokan tersebut? Sejauh mana partai politik dapat juga masuk ke upper house agar fungsi check and balance secara bersamasama dalam menjalankan fungsi kontrol kepada eksekutif dapat berjalan dan dapat melembagakan check and balance serta acountability dari jalan-

nya pemerintahan.Untuk itu DPD harus diberi kewenangan memiliki hak suara (voting) dalam pembuatan UU dan dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam model strongth bi-cameralism di Australia misalnya Senate memiliki hak budget yang sangat penting. RUU juga dibahas di Senate, akan tetapi fungsi hanya setuju atau tidak setuju. Untuk fungsi budget apabila dua kali ditolak, maka terjadi double desolution, pemerintahan harus dibubarkan dan dalam waktu 36 hari akan ada pemerintahan baru, seperti yang terjadi pada masa PM Gough Whitlam pada tahun 1975. Karena sistem di Austalia adalah sistem non-fix term. Intinya adalah apa tujuan dari amandemen konstitusi pasca reformasi ini membangun lembaga Perwakilan Daerah DPD dalam penataan lembaga formal demokrasi? Bukankah anggaran DPD juga sangatlah besar? Apakah lembaga ini perlu dipertahankan den gan diberi kewenangan baru? Ataukah lembaga DPD ini yang tidak memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan menjadi tidak berguna? Ataukah kita hanya perlu keanggotaan ad.hoc di DPD pada saat ada joint session di MPR sebagai simbolisasi majelis permusyawaratan rakyat? Pertanyaanpertanyaan ini harus secara serius mulai dibahas dan dikembangkan agar dapat secara terus menerus memperbaiki fungsi-fungsi lembaga politik demokrasi yang mempengaruhi jalannya pemerintahan sebagai simbol keterwakilan rakyat. Masa transisi harusnya sudah beranjak ke konsolidasi demokrasi, karena itu diperlukan pemikiran baru untuk memfungsikan partai politik dan parlemen sebagai representasi rakyat yang lebih sesuai dengan konteks di Indonesia dan untuk kepentingan nasional Indonesia. Menggabungkan antara sejarah bangsa dalam rekonstruksi negara, pengalaman dari berbagai negara lain digunakan sebagai referensi. Praktik dan kondisi politik ke Indonesiaan dan kekinian menjadi bagian penting dan utama dalam membangun kelembagaan kepolitikan demokratis. foto: naefurodjie/parle/hr.

PARLEMENTARIA


25

PENGAWASAN

Menimbang Moratorium Pendaftaran Haji Kuota tak bertambah. Daftar tunggu terus mengular seperti benang kusut. Dana jemaah terus mengendap bertahun-tahun. Pembenahan layanan haji belum sepenuhnya dilakukan. Belum lagi ada pengurangan kuota haji Indonesia menyusul renovasi Masjidil Haram hingga 2015. Pengurangan kuota 25% dari 211.000, menjadi tinggal 154.000 calon haji saja.

T

ak hanya itu, persoalan kian runyam, ketika pucuk pimpinan di Kementerian Agama (Kemenag) jadi tersangka untuk dugaan kasus korupsi haji. Layanan haji dirundung banyak masalah. Di tengah karut marut pelayanan haji itu, muncul wacana moratorium (penghentian sementara) pendaftaran haji. Sebuah usulan yang di respon sangat positif oleh beberapa kalangan. 26

PARLEMENTARIA


Gagasan moratorium pendaftaran haji ini bukan tanpa alasan. Di te ngah daftar tunggu yang mengular, praktik kolusi pun tumbuh subur. Banyak pendaftar calon jemaah haji mendekati oknum pejabat di Kemenag untuk minta didahulukan keberangkatannya ke Tanah Suci. Di beberapa daerah daftar tunggu itu ada yang sampai belasan tahun.

belum mendapat kepastian, apakah bisa berangkat menunaikan rukun Islam atau tidak. Menunggu belasan tahun tapi tak mengantongi kepastian, memang, jadi masalah serius calon jemaah haji Indonesia. Bagi pendaftar yang sudah termakan usia (70 tahun ke atas), menunggu bertahun-tahun bisa jadi mengubur mimpi ke Tanah Suci.

Mereka yang masuk daftar tunggu

Di sini sebagian kalangan me-

untuk diberangkatkan. Selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Kemenag. Dengan moratorium ini jadi semakin jelas, tidak ada lagi yang minta didahulukan. Bagaimana pun Kemenag perlu mempelajari terlebih dahulu usul an ini dan membicarakannya de ngan Komisi VIII DPR RI. Kebijakan moratorium bila disetujui tentu tak boleh merugikan masyarakat. Selama ini calon jemaah haji diwajibkan menyetor Rp 25 juta untuk mendapatkan kuota dan melunasi sisa biaya haji menjelang keberangkatan.

lihat, menghentikan sementara pendaft aran haji berarti memberi nafas bagi Kementerian Agama (Kemenag) untuk berbenah diri secara menyeluruh, seraya memberi kepastian pula bagi para calon jemaah yang sudah masuk daftar tunggu untuk pergi haji. Bila ini yang dimaksud mungkin moratorium menjadi keniscayaan. Ketua DPR RI Marzuki Alie menyambut baik usulan moratorium ini. Baginya, menghentikan sementara pendaftaran haji adalah untuk membenahi semua layanan haji, baik pengelolaan dananya maupun pengelolaan ibadah hajinya. “Saya kira bagus ya, karena berdasarkan urutan, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk apa mendaftar sekarang, toh, berangkatnya masih sekian tahun ke depan. Jadi, kita tata dulu, kita lakukan perbaikan-perbaikan baik dalam pengelolaan dana haji maupun pengelolaan ibadah hajinya,” papar Marzuki baru-baru ini di ruang kerjanya.

Pihaknya bahkan menyerukan pemerintah berani menyetop terlebih dahulu pendaftaran haji. De ngan menutup sementara, sekaligus menutup kemungkinan yang daftar belakangan bisa berangkat lebih awal karena praktik kolusi. “Dengan ditutup sementara, maka tidak ada ruang bagi yang baru mendaftar untuk berangkat. Jadi clear, tidak ada tuduhan dari sana sini.”

Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman. Menurutnya, pemerintah hendaknya tidak menerima terus menerus pendaftaran haji, karena belum memberi kepastian kepada masyarakat yang mendaftar. Sebaliknya, moratorium memberi ruang pembenahan bagi Kemenag selama beberapa tahun. Setelah pembenahan menyeluruh, barulah pemerintah bisa membuka kembali

Marzuki mengaku sebagai pejabat publik pernah dimintai bantuannya oleh calon jemaah haji yang berusia di atas 70 tahun agar bisa segera diberangkatkan ke Tanah Suci. Melihat usianya yang sudah uzur, memang, jadi dilematis. Sebagai Ketua DPR mengusulkan saja ke Kemenag,

Pemerintah jangan terus menerima pendaftaran. Padahal, menunggunya saja sudah 5 (lima) tahun. Itu pun tidak memberi kepastian. Setiap kebijakan apapun kalau ada moratorium harus tujuannya adalah membenahi, bukan semata-mata karena sudah kebanyakan kuota hajinya.

PARLEMENTARIA


27

PENGAWASAN

ada yang mendaftar bayarnya hanya setor saja sebagai tanda jadi sehingga uangnya tidak menumpuk.” Sementara itu, pandangan berbeda justru dikemukakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Mahrus Munir. Wacana moratorium belum secara resmi dibicarakan dengan Komisi VIII. Hanya saja, ketika Komisi VIII menggelar rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sempat disarankan oleh lembaga antirasyuah ini untuk menghentikan sementara pendaftaran haji.

Anggota F-PD DPR ini memahami bahwa daftar tunggu memang sudah sangat panjang. Pemerintah harus mencari formulasi jitu untuk mengatasi panjangnya daftar antrian. Dan masyarakat pun perlu diberi penjelasan konfrehensif soal ini. tentu saja bukan dengan cara moratorium.

pendaftaran haji.

kata Sohibul di ruang kerjanya.

“Pemerintah jangan terus menerima pendaftaran. Padahal, menunggunya saja sudah 5 tahun. Itu pun tidak memberi kepastian. Setiap kebijakan apapun kalau ada moratorium harus tujuannya adalah membenahi, bukan semata-mata karena sudah kebanyakan kuota hajinya,”

Sohibul menambahkan, moratorium berarti pembenahan menyeluruh atas pelaksanaan ibadah haji. Perlu diperhitungkan sampai berapa tahun pemberlakuan moratorium tersebut. Setelah itu, pendaftaran bisa dibuka kembali dengan suasana pelayanan yang baru. “Setelah moratorium, jika

28

PARLEMENTARIA


Menurut Mahrus, masyarakat tidak boleh ditahan atau dibatasi ketika hendak mendaftar menjadi calon jemaah haji. Masyarakat pasti kecewa bila tidak bisa mendaftar haji. “Kalau dimoratorium nanti banyak tentangan dari masyarakat. Saya sendiri kurang setuju, kecuali ada cara khusus lainnya.” Anggota F-PD DPR ini memahami bahwa daftar tunggu memang sudah sangat panjang. Pemerintah harus mencari formulasi jitu untuk mengatasi panjangnya daftar antrian. Dan masyarakat pun perlu diberi penjelasan konfrehensif soal ini. tentu saja bukan dengan cara moratorium. Mahrus tak memungkiri banyak praktik kotor berupa kolusi di te ngah daftar tunggu jemaah haji yang panjang itu. Mahrus mempertanyakan, bila dilakukan moratorium, bagaimana mengaturnya ketika daftar tunggu tinggal menyisakan dua keberangkatan lagi. Di sinilah perlu pengaturan yang jelas. Sebab, bila benar-benar ditutup sementara pendaftaran tersebut, pemerintah akan kesulitan mencari dana awal untuk pelaksanaan ibadah haji. Bagi Mahrus, sebaiknya dicari solusi lain selain moratorium. “Kalau diberhentikan sampai habis, nanti memulainya lagi kesulitan, terutama untuk mencari dana. Ini karena alokasi dana untuk pelaksanaan haji di APBN sangat terbatas,” kilah Mahrus. (mh) foto: iwan armanias, rizka, andry/parle/iw

PEMBANGUNAN SMELTER

DORONG KEMANDIRIAN PENGELOLAAN SDA INDONESIA Kewajiban pemerintah yang mengharuskan perusahaan tambang untuk menbangun Smelter diyakini dapat meningkatkan harga jual produk tambang mineral hingga ratusan kali lipat bahkan bisa mencapai 600 kali lipat. Berdasarkan harga internasional, harga yang biasanya USD 50 per ton dalam bentuk ore begitu diolah menjadi nickel atau ferro nickel dapat meningkat menjadi USD 2.500 atau USD 3.000 berapa kali lipat.

P

asalnya, kita ketahui sudah sejak jaman Belanda Indonesia selalu mengekspor bahan mentah dan program hilirisasi itu tidak memperbolehkan ekspor raw material. Bahkan untuk mineral Bauksit, sejak tahun 1938 kita sudah melakukan ekspor namun sampai hari ini belum mampu mengolah dan memurnikannya. “Pembangunan smelter di Indonesia akan menjadi titik pencerahan guna meningkatkan keadaan ekonomi negara. Bahkan dengan ditunjang UU No. 4 Tahun 2009, maka seluruh perusahaan pertambangan hanya

boleh melakukan ekspor barang tambang setelah diolah melalui smelter,” ujar anggota DPR Asmin Amin dari Fraksi PKS kepada Parlementaria belum lama ini. Menurutnya, program Smelter ini telah dicanangkan empat tahun lalu namun sampai sekarang belum terlaksana baru tahun ini. “Pengusaha harus bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun teknologi pengolahan bahan murni ini,” jelasnya. Dia menegaskan, Perusahaan ja ngan hanya berpikir mengambil un-

tung sementara saja. Artinya harus berpikir keuntungan bagi Indonesia dan peningkatan teknologi kita. “Selama ini negara lain akan ketakutan apabila Indonesia memiliki smelter, karena negara lain menyadari besarnya kekayaan kandungan nikel di Indonesia,” katanya. Dia mengungkapkan, terlihat ada nya konspirasi negara asing yang tidak ingin negara Indonesia maju. “Negara luar berharap Indonesia tidak memiliki smelter, dan kita tahu siapa saja yang ingin itu,” terangnya. Pasalnya, apabila Indonesia me-

PARLEMENTARIA


29

PENGAWASAN

miliki Smelter, tentu saja pengolah an Smelter mereka tidak jalan. “Kita tahu Indonesia memiliki bahan baku terbesar di Dunia, sementara negara lain berharap kita tidak punya smelter. Karena kalau kita punya smelter maka smelternya dia itu tidak jalan. Sementara kitalah yang terbesar bahan baku di dunia,” ujarnya. Dia menjelaskan, smelter dapat meningkatkan harga jual bahan baku kita bahkan bisa sampai 1/5 kali lipat, “Jadi kita harus lawan dengan keras siapapun yang menolak ini, karena kita tidak akan pernah maju kalau tidak memiliki Smelter,” katanya. Dirinya mengindikasikan penolakan yang terjadi karena para pengusaha kita tidak ingin mengolah bahan baku tersebut tetapi hanya fokus menguras Sumber Daya Alam (SDA) saja. “Jadi mereka tidak berpikir strategis maunya hanya instan saja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, smelter dapat meningkatkan harga jual bahan baku kita bahkan bisa sampai 1/5 kali lipat, “Jadi kita harus lawan dengan keras siapapun yang menolak ini, karena kita tidak akan pernah maju kalau tidak memiliki Smelter,” katanya. 112 Perusahaan tidak jalan Asmin mengatakan, pernah ada 112 perusahaan mengajukan kepada Pemerintah untuk membangun Smelter namun sampai sekarang belum jalan. Namun hingga akh30

PARLEMENTARIA


irnya diputuskan bahwa tidak ada lagi pengiriman baru mereka serius menanggapinya. “Mengenai tenaga kerja kita harapkan yah bisa survive, karena memang ini untuk kepentingan jangka panjang dan menimbulkan multiplier effect,”paparnya. Menurutnya, pengusaha yang hebat tidak akan mati dengan aturan kewajiban smelter ini bahkan selalu memiliki akal untuk mengembangkan hasil produknya. “Kita percaya pengusaha yang hebat itu kan ga ada matinya, pengusaha selalu punya akal jadi kita percaya itu. Nah itu alasan mau buat smelter dan sekarang mulai ada yang serius,” jelasnya. Dia mengatakan, banyak alasan yang mengeluhkan bahwa minimnya infrastruktur dan sebagainya. Padahal saat ini, Indonesia sudah mulai berkembang dibandingkan empat tahun lalu. “coba lihat dahulu Freeport saja berani masuk ke hutan belantara untuk bikin tambang disana, jadi kalau pengusaha profesional tentunya dia berani dan yakin untuk bergerak,” ujarnya. Dampak multiflier efek dari pembangunan smelter, lanjutnya, selain

tenaga kerja tentunya akan muncul sentra usaha sekitar pengolahan bahan mentah tersebut. “Di sekitar pabrik maka akan hidup usaha penduduk lokal disamping tenaga kerja, selain itu teknologi kita juga mulai disegani karena kita punya SDA melimpah, jadi keputusan pemerintah dan DPR tegas melarang, itu adalah keputusan brilian untuk bangsa kita dimasa mendatang,” katanya. Terkait smelter di Cina, lanjutnya, Pemerintah Cina sudah banyak membangun smelter yang terbesar di dunia, jadi apabila Indonesia membangun smelter tentunya pengusaha akan mengolah bahan bakunya di Indonesia. “Jadi kalau dibangun di Indonesia tentu mereka akan me ngolah disini, yang terdaftar kita punya ore lebih dari 50 juta ton yang ditampung di Cina jadi jika Indonesia membuat akan diolah disini,” ujarnya. Menurutnya, pemasukan negara dari ekspor bahan mentah hanya 2 dollar per ton, sementara yang terdaftar itu 50 juta ton maka sekitar 100 juta dollar. “Itu masih jumlah kecil padahal kita penghasil nikel terbesar, jika ada smelter maka tentunya

pendapatan akan semakin meningkat ini kita telah berpikir prospektif ,” jelasnya

tan lain seperti rare earth material. “Harusnya memang begitu, BUMN tanam saham di smelter,” katanya.

Sementara anggota Komisi VII, Bobby Adhityo Rizaldi dari Partai Golkar menyatakan, BUMN harus terlibat dalam pembangunan smelter, karena terdapat dua keuntungan yang akan diperoleh selain ada nilai komersil, sekaligus bisa mengawasi hasil pemurniannya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan pemberlakuan pelarangan ekspor biji serta pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri dapat mendatangkan keuntungan yang cukup tinggi. Selain itu, pemerintah juga dapat menempatkan diri pada penentu kebijakan di sektor korporasi smelter.

Sebagai pemegang saham, lanjut Bobby, pemerintah bisa mengawasi apakah ada mineral atau logam iku-

DPR, Marwan menyarankan peme rintah melalui BUMN agar menanam saham di sektor smelter. Dengan penanaman saham, kata dia, peme rintah dapat memantau langsung perkembangan dan pertumbuhan sektor korporasi smelter. “Pemerintah bisa saja menempatkan orangnya di jajaran direksi. Tapi, syaratnya, pemerintah harus tegas dulu terhadap UU Minerba kita. Soal saham ini sangat strategis, selain bisa mengatur harga, pemerintah juga dapat mengatur produksinya,” paparnya. (Sugeng Irianto) foto: sugeng/parle

Senada dengan Anggota Komisi VII

PARLEMENTARIA


31

ANGGARAN

PEMOTONGAN ANGGARAN

UNTUK JAGA DEFISIT ANGGARAN

P

emerintah Indonesia akhir nya mengeluarkan kebijakan pemangkasan terhadap belanja negara tahun 2014 hingga Rp 100 triliun. Langkah ini dilakukan untuk menjaga defisit anggaran di level aman 2,5% atau Rp 251,7 triliun. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghemat an dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. 32

PARLEMENTARIA


Inpres yang ditandatangani pada 19 Mei 2014 tersebut meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara untuk melakukan penghematan. Presiden menginstruksikan kepada menteri dan pimpinan lembaga untuk menyampaikan rincian program atau kegiatan yang dihemat kepada Menteri Keuangan. Paling lambat 7 hari sejak inpres diterbitkan, Kementerian dan lembaga negara diminta untuk mengidentifikasi secara mandiri (self blocking) terhadap program atau kegiatan yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan.

Dalam salah satu diktum Inpres menyebutkan, penghematan dan pemotongan anggaran dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pemba ngunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak. Namun, penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap anggaran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan anggaran yang bersum-

ber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBPBLU). Menteri Keuangan Chatib Basri memperkirakan belanja negara akan melonjak sangat signifikan apabila tak diimbangi dengan pemotongan belanja. Ia khawatir, jika anggaran belanja tidak dipotong, anggaran bisa melampaui di pemerintahan baru, sehingga berpotensi melanggar Undang-undang (UU). Pelanggaran tersebut dapat terjadi apabila defisit anggaran melebihi angka 3%. Pemerintah sendiri, me nargetkan defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 sebesar 2,5% atau Rp 251,7 triliun. Angka ini meningkat dari asumsi semula sebesar Rp 175,4 triliun atau 1,69%. Dengan penghematan tersebut, diharapkan fiskal Indonesia le bih stabil dan terjaga di batas aman, serta menjaga agar tidak terjadi defisit anggaran. Pemotongan Anggaran Tak Berpengaruh Imbas dari Inpres ini, Kemen terian dan lembaga negara harus ‘memutar otak’ untuk memotong anggarannya. Pemotongan anggaran ini harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran, sekaligus mitra dari Kemen terian dan lembaga negara. Dengan pemotongan anggaran sebesar Rp 100 triliun, anggaran belanja 86 Kementerian dan lembaga yang sebelumnya tercatat Rp 637,8 triliun menjadi hanya sebesar Rp 539,3 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2014. Semula, Kementerian dan lembaga yang mendapatkan nilai pemotongan anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp 22,746 triliun dari total anggaran Rp 84,148 triliun. Namun, pemotongan anggaran sebesar ini tidak disetujui oleh DPR RI. Sebagai mitra dari Kementerian PU, Komisi V akhirnya menyetujui pemotongan anggaran hanya sebesar Rp 9,62 tril-

Ditemui di Palu, Sulawesi Tengah, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said menyatakan pemotongan anggaran di Kementerian PU itu tidak terlalu berpengaruh terhadap program kerja kementerian yang dipimpin oleh Djoko Kirmanto ini. iun. Dengan demikian pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Rp 74,52 triliun. Ditemui di Palu, Sulawesi Tengah, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said menyatakan pemotong an anggaran di Kementerian PU itu tidak terlalu berpengaruh terhadap program kerja kementerian yang dipimpin oleh Djoko Kirmanto ini. “Saya menilai, dengan pemotong an Rp 9,62 triliun di Kementerian PU, tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap rencana strategi mereka. Proyek masih dapat berjalan. Kalau di Kementerian PU, Rp 9,62 triliun itu pengaruhnya kecil sekali. Masih bisa ditutupi pada tahun anggaran 2015 nanti,” jelas Politisi Golkar ini. Politisi asal Dapil Sulawesi Tengah ini mengakui, jika anggaran Kementerian PU di potong sesuai rencana semula, memang akan sangat berpengaruh. Bahkan, program-program yang telah direncanakan bisa tidak terlaksana. “Kalau Kementerian PU dipotong sesuai rencana awal yang sebesar Rp 22,7 triliun itu, ya imbasnya program yang direncanakan tidak akan tercapai. Kalau di Kementerian Perhubungan, kena pemotongan Rp 4,3 triliun dari anggaran Rp 40,3 triliun, jadi Rp 36 triliun, saya pikir ini aman. Jadi, mitra kerja Komisi V dengan adanya pemotongan anggaran ini bebannya tidak terlalu berat, dan tidak berpengaruh secara signifikan pada kelanjutan proyek maupun capaian yang menjadi program pemerintah,” jelas Muhidin. Tidak Disetujui Hal berbeda terjadi di Komisi IX. Komisi Kesehatan ini tidak menyetujui pemotongan anggaran dan me-

PARLEMENTARIA


33

ANGGARAN

nilai pemotongan anggaran dapat mengganggu kinerja mitra kerjanya. Salah satu mitra kerja Komisi IX, yaitu Kementerian Kesehatan terkena potongan sebesar Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 46,4 triliun. Menurut Anggota Komisi IX Hernani Hurustiati, dengan pemotongan anggaran bisa berakibat kepada kinerja Kementerian Kesehatan menjadi tidak maksimal. Padahal, pada tahun 2015 Indonesia akan menghadapi kesepakatan MDGs, dirinya khawatir target-target MDGs ini tidak bisa dituntaskan oleh Kementerian Kesehatan. “Dengan kondisi pemotongan anggaran ini, apalagi yang dipotong ini hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan tupoksi Kementerian Kesehatan, saya lihat anggaran untuk optimalisasi juga dikurangi, Bagaimana mencapai target apa yang ditargetkan oleh kementerian,” jelas Hernani.

34

PARLEMENTARIA


Mitra dari Komisi IX lain yang anggarannya disunat adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Komisi IX pun tak menyetujui pemotongan ini. Kemenakertrans mendapat jatah potongan sebesar Rp 558 miliar atau 12,36% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 4,5 triliun. Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno menyatakan pemotongan anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2014 dapat berakibat berkurangnya capaian target Rencana Kerja Tahun 2014, sehingga akan mengganggu target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kemenakertrans 2010-2014. “Tidak hanya itu, pemotongan anggaran akan dapat mengurangi kinerja pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan internal kementerian,” kata Soepriyatno saat Rapat Kerja dengan Menakertrans

Muhaimin Iskandar baru-baru ini. Pemotongan anggaran juga terjadi pada mitra Komisi IV DPR RI. Komisi bidang pangan ini akhirnya menyetujui rencana pemotongan APBN tahun 2014 Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 1,9 triliun dan penambahan dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN)

Dengan adanya pemotongan anggaran ini, Komisi IV meminta Menteri Pertanian tetap mempertahan kan program-program untuk petani agar dijadikan prioritas dalam realisasi program dan kegiatan Kementan pada APBN Perubahan Tahun 2014.

sebesar Rp 45 miliar, sehingga total pemotongan sebesar Rp 1,8 triliun. Dengan demikian pagu APBN perubahan tahun 2014 Kementan sebesar Rp 13,6 triliun. Dengan adanya pemotongan anggaran ini, Komisi IV meminta Menteri Pertanian tetap mempertahankan program-program untuk petani agar dijadikan prioritas dalam realisasi program dan kegiatan Kementan pada APBN Perubahan Tahun 2014. “Komisi IV DPR RI berharap pengurangan pagu anggaran tidak mengganggu pelaksanaan program inti, serta seluruh program dapat berjalan lancar hingga akhir tahun 2014,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono. Lembaga negara lain yang mendapat pemotongan anggaran adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari anggaran sebesar Rp 44,9 triliun, anggaran dipangkas sebesar Rp 5,7 triliun. Polri merupakan satu dari sepuluh kementerian atau lembaga yang mendapatkan pemotongan anggar an terbesar. Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Polri menyayangkan pemotongan anggaran ini. Dikhawatirkan, de ngan pemangkasan anggaran yang cukup besar ini dapat mengganggu kinerja Polri. Pasalnya sejumlah program yang sudah dipersiapkan bisa mandeg karena tidak didukung anggaran yang memadai. “Anggaran itu sudah disetujui dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga kalau harus dipotong begitu banyak, pertanyaannya apakah kinerja penegakan hukum bisa benar,” sesal Anggota Komisi III Martin Hutabarat. Dari 86 kementerian dan lembaga, salah satu Kementerian yang tidak mendapatkan pemotongan anggar an adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai mitra kerjanya, Komisi X sangat menyambut

Dari 86 kementerian dan lembaga, salah satu Kementerian yang tidak mendapatkan pemotongan anggaran adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai mitra kerjanya, Komisi X sangat menyambut baik hal ini. baik hal ini. “Kalau anggaran Kemendikbud dipotong berarti amanat Undangundang yang menyatakan APBN sebesar 20% untuk alokasi anggaran fungsi pendidikan itu menjadi berkurang. Maka dari itu satusatunya Kementerian dan lembaga yang tidak dipotong itu hanya Kemendikbud,” jelas Anggota Komisi X Reni Marlinawati, ketika ditemui beberapa waktu lalu. Fungsi anggaran yang menjadi

salah satu fungsi dari DPR RI, tentu akan memper timbangkan dengan seksama mitra kerjanya yang mendapatkan ‘jatah’ pemotongan anggaran. Berbagai upaya pun dilakukan, bahkan hingga menolak pemotongan anggaran, agar tidak mempengaruhi kinerja kementerian atau lembaga. Pemerintah mengakui, perbedaan antara realisasi dan asumsi dasar ekonomi makro yang cukup signifikan menyebabkan postur APBN 2014 menghadapi tekanan yang cukup berat dan mengganggu kesinambungan fiskal ke depan. Berbagai perkembangan pada sisi penerimaan dan belanja telah menyebabkan potensi defisit anggaran melampaui batas yang diperkenankan dalam Undang-undang. “Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penajaman program kerja dan mata anggaran, untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan program kerja dan anggaran APBN 2014, dengan tetap menjaga tingkat kesehatan dan kesinambungan fiskal,” jelas Menkeu Chatib Basri. (sf) foto: rizka/ andry/parle/hr

PARLEMENTARIA


35

LEGISLASI

RUU SISTEM PERBUKUAN

Jamin Tersedianya Buku Sampai ke Pelosok Daerah Buku adalah jendela dunia. Peribahasa yang sangat tak asing bagi kita. Buku menjadi salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni dan budaya. Hingga saat ini, buku masih merupakan sarana pembentukan dan pengembangan peradaban suatu bangsa. Buku menjadi kebutuhan hajat hidup orang di seluruh pelosok bangsa.

“P

eran buku itu sangat penting. Jika menganggap buku itu tidak pen ting, maka kondisi dan masa depan bangsa kita bisa terpuruk. Membaca buku itu pelita hati. Membaca buku itu dapat memperluas cakrawala dan pengetahuan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, sekaligus Ketua Panitia Kerja Rancangan Undangundang Sistem Perbukuan (RUU 36

PARLEMENTARIA


Sisbuk) Utut Adianto, saat ditemui belum lama ini di Jakarta. Keterbatasan akses masyarakat terhadap harga buku yang terjangkau, mutu yang baik, jenis, ketersediaan, dan pemanfaatan buku, serta belum adanya kerangka hukum yang mengatur mengenai perbukuan secara menyeluruh, menjadikan tata kelola perbukuan

melalui sistem perbukuan nasional secara terpadu mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa. Selain itu, pelaku atau praktisi di bidang perbukuan saat ini belum mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum secara optimal

dalam menjalankan peran sertanya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan posisi strategis dan peranan buku bagi bangsa, maka pemerintah perlu mengembangkan kebijakan perbukuan yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk m e n g e mb an gk an dir iny a dan memperoleh ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “ Buku sebagai sarana untuk membuat bangsa menjadi pintar. Untuk itu, pemikiran DPR untuk menjadikan RUU Sisbuk menjadi inisiatif DPR. Muncul harapan, dengan adanya Undang-undang ini, dapat menjadikan buku lebih baik kualitasnya, dan lebih luas peredarannya, tidak sebatas hanya di kota-kota besar. Keinginannya, RUU ini nanti menjamin tersedianya buku sampai ke kota, kabupaten, bahkan sampai pelosok daerah,” tambah Utut. Politisi PDI Perjuangan ini juga mengharapkan, jika RUU Sisbuk ini nanti disahkan, dapat menekan harga buku, baik buku pendidikan maupun buku umum, sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat. “Dengan adanya RUU Sisbuk ini, diharapkan harga buku menjadi murah, sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Ini kan bertalian antara minat baca dan harga buku. Arahnya, juga sirkulasi buku lebih baik juga, harga lebih murah, dan kualitas buku semakin baik,” im-

buh politisi asal Dapil Jawa Tengah ini. Komisi X sendiri, tambah Utut, sudah mengirim dua tim studi ban ding, yaitu ke India yang dia pimpin dan ke Inggris yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri. Studi banding ini untuk belajar mengenai perbukuan. India menjadi pilihan negara yang dikunjungi karena buku-buku kualitasnya bagus, murah dan tersedia luas. Hebatnya, lanjut Utut, ini bukan karena subsidi dan tetap dijual dengan hukum pasar. “Di India, Pemerintah hanya sebagai regulator yang menjamin ket-

Dengan adanya RUU Sisbuk ini, diharapkan harga buku menjadi murah, sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Ini kan bertalian antara minat baca dan harga buku. Arahnya, juga sirkulasi buku lebih baik juga, harga lebih murah, dan kualitas buku semakin baik

ersediaan bahan baku buku seperti kertas. Pemerintah pusat dan daerah pun bekerja sama untuk me ngatur distribusi buku. Para penerbit juga memiliki ikatan yang kuat. Kalau ada penerbit yang ‘nakal’ maka penerbit ini akan dikucilkan. Kita lagi melihat apakah hal seperti ini bisa juga kita akomodir dalam RUU,” imbuh Utut. Akomodir Banyak Kepentingan Utut menjelaskan, setidaknya ada dua jenis buku yang beredar di Indonesia, yaitu buku pendidikan dan buku umum. Ia mengakui, tidak dapat mengatur semua buku umum yang ada, sehingga UU ini akan fokus pada buku pendidikan, karena buku pendidikan sangat jelas peruntukannya untuk mencerdaskan bangsa. “Fokus utamanya adalah buku pendidikan. Tentu kita tidak bisa mengatur semua ke buku umum. Tapi buku umum kita berikan patokan-patokan atau regulasi. Kalau untuk buku pendidikan ini sudah

PARLEMENTARIA


37

LEGISLASI

jelas peruntukannya. Buku pendidikan inikan pangsa pasar yang luar biasa. SD itu sekitar 31 juta, SMP sebanyak 14 juta, SMA 9 juta, Perguruan Tinggi sekitar 4,5-5 juta,” imbuh Utut. Politisi bergelar Grand Master Catur Internasional ini menambahkan, nantinya ada badan yang mengatur sistem perbukuan. Sehingga, dengan adanya badan ini membuat berbagai hambatan yang ada dapat menemui titik temu, dan solusi yang menyertainya. “Badan yang mengelola buku nantinya ada Badan Perbukuan. Untuk buku pendidikan yang mengelola Pusat Kurikulum dan Buku. Soal buku, lagi-lagi yang berkepentingan kan banyak, ada penerbit, pengarang, penyunting, penerjemah, penyadur, dan beberapa pihak lainnya. Semua stakeholder harus diperhatikan. Nanti, dengan adanya UU ini dapat menemui titik temu, dan kompromi dari berbagai 38

PARLEMENTARIA


kepentingan itu,” ujar politisi yang mengoleksi ribuan buku catur ini. Selain mengatur soal keterjangkauan harga dan kualitas, RUU Sisbuk ini juga akan mengatur kela yakan cetak, klasifikasi usia untuk setiap buku dan kontennya.

nantinya RUU juga akan mengatur mengenai hak cipta buku. Termasuk masalah royalti, yang kadang tidak sesuai dengan jerih payah si penulis buku. “Kenapa di Indonesia sekarang pengarang buku itu sedikit karena

Selain mengatur soal keterjangkauan harga dan kualitas, RUU Sisbuk ini juga akan mengatur kelayakan cetak, klasifikasi usia untuk setiap buku dan kontennya. “Jadi tidak ada lagi kejadian buku pendidikan setelah dicetak dan didistribusikan di sekolah kemudian diprotes karena isinya ada gambar atau kalimat seronok. RUU ini nanti akan mengatur urusan konten juga,’’ tegas pria kelahiran Jakarta ini. Ketika disinggung mengenai pembajakan buku yang akhir-akhir ini marak terjadi, Utut menyatakan,

hampir tidak sebanding antara buah pemikirannya dia dengan i n s e n t i f ny a . I n i p e r l u d i j a g a keseimbangannya, karena yang paling besar menikmati itu selalu produsen. Soal pembajakan buku, ini masuknya ke hak cipta. Poin-poin ini juga akan dibahas di RUU,” papar Utut. Terkait dengan hak atau royalti

untuk par a p enulis, nantiny a akan disusun poin-poinnya dan dibandingkan dengan negaranegara lainnya yang sudah maju dan relatif belum maju. Sehingga, akan diperoleh pembayaran royalti yang ideal. “Kalau kita mau mendapatkan buku-buku bermutu tentunya harus dengan jaminan orang yang menulisnya juga bisa mendapatkan hasil yang sepadan. Tapi urusan presentasenya tidak bisa dibuat, karena sulit dilakukan. Konsep besarnya, untuk royalti, poin-poinnya kita susun dan hak cipta dari setiap buku betulbetul dihargai,” tambahnya. Pembahasan Sudah di Baleg Perjalanan pembahasan RUU inisiatif DPR ini sudah sampai di Badan Legislasi DPR RI. Setelah selesai di Baleg, tambah Utut, maka akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

yang sedang kita atur, orang yang melanggar ini apa konsekuensinya, penerbit yang melanggar apa hukumannya. Jadi disitu semua terjaga,” jelas Utut.

“Setelah di-Paripurna-kan, baru kita dengan pemerintah akan mempertemukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari kedua belah pihak. Kalau berdasarkan DIM, tentu RUU harus ada normanya, harus ada hukumannya apabila melanggar. Itu

Utut menargetkan RUU Sisbuk dapat diselesaikan sebelum periode DPR 2009-2014 berakhir. Ia khawatir, jika RUU ini tidak segera disahkan pada periode ini, maka akan dibahas oleh Anggota DPR periode 2014-2019, sehingga

ada kemungkinan idealis maupun pemikiran agak berbeda. “Saya terus terang mengharapkan RUU ini disahkan, sebab kalau masa bakti ini tidak selesai, nanti akan digantikan Anggota Dewan baru. Dikhawatirkan, Anggota Dewan yang baru ini punya pemikiran, semangat, dan idealisme baru dan belum tentu menangkap nafas dari UU ini,” tutup Utut. (sf ) foto: naefurodjie/parle/hr.

Buku Masih Tetap Digunakan Era digitalisasi tak mungkin dihindari. Kehadiran electronic book (e-book), cukup menggeser peran buku di kehidupan sehari-hari. Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto mengakui bahwa saat ini masyarakat sudah semakin banyak yang beralih menggunakan e-book dengan gadget yang mereka miliki. Namun, menurutnya peran buku masih tetap dibutuhkan.

“Karya-karya besar anak bangsa bisa terus diterbitkan sehingga ketergantungan akan buku-buku bermutu dari luar negeri dapat dikurangi. Sayang kan kalau untuk buku saja harus import, sementara banyak penulis berbakat yang ada di Indonesia,” imbuhnya.

“Untuk tulisan-tulisan ilmiah di dunia pendidikan, buku masih menjadi acuan untuk dijadikan landasan. Dengan RUU ini, maka sistem perbukuan yang belum teratur diharapkan akan jadi teratur dan rapi,” jelas Agus.

Politisi Demokrat ini pun menegaskan bahwa RUU ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyensor buku-buku yang diterbitkan, tetapi justru pengaturan mengenai perbukuan menjadi lebih baik dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pihak-pihak yang terkait dengan hasil karya cipta buku akan mendapatkan jaminan yang juga lebih baik.

Dengan adanya RUU Sisbuk ini diharapkan semakin menjamin terciptanya karya cipta buku yang baik secara kontinyu. Sehingga, ketergantungan akan buku impor dapat dikurangi.

”Jadi dengan RUU ini maka isi buku akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga para pengarang buku, penerbit dan toko buku akan mendapatkan keuntungan,” harapnya. (sf)

PARLEMENTARIA


39

LEGISLASI

DPR Proteksi Sediaan Farmasi Tak Layak

DPR berupaya melindungi masyarakat dari risiko pengadaan, pembuatan dan peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang tidak memenuhi standar.

U

paya ini akan diwujudkan melalui pembentukan RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PSFAKPRT). Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU PSFAKPRT, Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, substansi RUU ini nantinya mengatur agar mekanisme pengawasan farmasi, alat kesehatan, dan kondisi perbekalan sesuai dengan standar internasional. “RUU bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko pengadaan, pembuatan, dan peredaran sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan PKRT 40

PARLEMENTARIA


yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu,” tukasnya di Gedung DPR belum lama ini. RUU ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT. Dengan demikian, RUU ini payungnya adalah pengawasan. Irgan menyebutkan, yang diawasi lebih banyak terkait standardisasi alat, obat, dan mengatur pengawasan obat impor. “ Jadi ini menuju pengawasan standardisasi obat, perawatan medis, dan limitasi ke tersediaan obat. Pansus ini juga

akan melibatkan sejumlah anggota DPR dari Komisi VI yang membidangi masalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perindustrian. Pasalnya RUU ini juga akan mengatur pen gawasan BUMN dalam pengadaan obat di dalam negeri,” paparnya. RUU PSFAKPRT ini sebenarnya merupakan hak dasar manusia yang dijamin sepenuhnya oleh negara dan harus diselenggarakan secara terpadu, terarah, serta berkesinambungan. Menurut Irgan, setiap warga negara memiliki hak asasi manusia atas kesehatan, hidup sejahtera lahir dan batin, seperti

tidak memiliki standar kesehatan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan dan keamanan masyatakat. Itulah mengapa RUU ini sangat diperlukan,” cetusnya. Berbicara pada asepek yuridis, dia menjelaskan, UU No.36/2009 tentang Kesehatan, UU No.35/2009 tentang Narkotika, UU No.23/1997 tentang Psikotropika, UU No.7/1996 tentang Pangan, dan UU No.8/1999 tentang Per lindungan Konsumen belum secara tegas, integrasi dan konprehensif mengatur sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan olahan pangan.

ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 h, ayat 1, dan ayat 3. Dia mengungkapkan, ini bertujuan mendapatkan sediaan farmasi yang sehat sesuai dengan kebutuhan. “Ini merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimak sud dalam Pembukaan UUD 1945,” tegasnya. Penyediaan fasilitas alat kesehatan dan PKRT yang baik dan berkualitas harus diwujud kan demi terjaminnya masyarakat yang sehat. Karena itu, setiap kegiatan diupayakan untuk memenuhi standar keamanan dan khasiat dari sediaan farmasi, alat kesehatan, serta PKRT. Pihaknya mengupayakan, dengan lahirnya UU PSFAKPRT nanti setiap kegiatan dan upaya untuk memenuhi standar keamanan serta mutu bagi masyarakat dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan. “Ketersediaan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berdaya saing tinggi sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional,” tuturnya.

Tidak Miliki Standar Kesehatan Berdasarkan pengamatannya, saat ini masih diproduk si dan diperdagangkan produk-produk sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan pangan olahan yang tidak aman bagi kesehatan. Demikian

Dia menyebutkan, pengaturan mengenai ketersediaan dan pe ngawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan pangan olahan, regulasinya baru ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.166/2000 tentang Badan Pemerintah Non Departemen. Ini memiliki hierarki yang lebih rendah dibandingkan UndangUndang. “Dengan demikian, belum ada satu undang-undang yang menjadi landasan yang kuat dan komperehensif tentang sistem

Banyak produk sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan olahan pangan yang beredar di masyarakat yang berasal dari negara lain tidak memiliki standar kesehatan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan dan keamanan masyatakat. Itulah mengapa RUU ini sangat diperlukan. juga kegiatan atau proses produksi pangan untuk konsumsi anak di bawah usia lima tahun masih belum memberikan jaminan keamanan kesehatan dan memiliki risiko yang sangat membahayakan pertumbuhan anak. “Banyak produk sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan olahan pangan yang beredar di masyarakat yang berasal dari negara lain

pengaturan sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan pangan olahan di Indonesia,” pungkasnya. Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra Putih Sari menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat judul Rancangan Undangundang (RUU) tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kesehatan

PARLEMENTARIA


41

LEGISLASI

fungsi pengawasan tercakup dalam RUU ini. Itu yang kami tolak,” jelas Putih Sari. Lebih lanjut Putih Sari mengatakan, penghapusan kata “Pengawasan” dalam judul RUU kurang relevan mengingat semangat dari inisiatif pembuatan RUU ini adalah untuk mengawasi sediaan farmasi, alkes dan PKRT dari mulai produksi hingga distribusinya. “Apalagi kalau kita sepakat bahwa Badan POM akan kita tunjuk sebagai badan yang akan mengawal atau mengawasi pelaksanaan RUU ini. Selama ini belum ada pengaturan obat dan makanan yang komprehensif dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT, hanya diatur secara terbatas dalam UU No 23/1992 tentang Kesehatan,namun memang belum optimal,” tandas Putih Sari.

Selama ini belum ada pengaturan obat dan makanan yang komprehensif dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT, hanya diatur secara terbatas dalam UU No 23/1992 tentang Kesehatan,namun memang belum optimal RumahTangga). Sebelumnya judul Rancangan UU ini adalah RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, A lke s d an P K R T, y an g d al am perkembangannya terjadi tarikmenarik antara pemerintah dan DPR. “Alhamdulillah sudah bersepakat untuk menggunakan judul RUU Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT, sehingga selanjutnya kita bisa membahas DIM (daftar inventarisir masalah) dari RUU tersebut,” ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Putih Sari usai raker dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum & HAM di DPR, Senayan. 42

PARLEMENTARIA


Menurut Putih Sari, pembahasan judul RUU sempat berlarut-larut selama beberapa bulan karena tidak adanya titik temu antara pemerintah dan DPR , dan pembahasannya terhambat pemilu legislative 2014 lalu. Pada awal pembahasan Pansus, RUU ini bernama RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT, belakangan pemerintah mengusulkan tambahan terhadap judul RUU dengan nama RUU tentang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan. “Jadi ada tambahan kata pangan olahan dalam judul atau tambahan cakupan dalam RUU ini, sekaligus pengurangan kata “pengawasan”, karena dianggap sudah p as ti

Selain upaya koordinasi lintas s e k t o r, m e n u r u t P u t i h S a r i , diperlukan juga payung hukum yang kuat agar Badan POM dapat memperkuat fungsinya dan memp er luas kewenanganny a. “Kalau kita belajar dari negaranegara di seluruh dunia, mereka juga mempunyai UU Pengawasan Obat dan Makanan mesk ipun menggunakan istilah yang berbeda. Dengan adanya RUU ini, saya berharap BPOM dapat memperkuat perannya dalam melindungi kesehatan masyarakat terutama dari bahaya obat atau farmasi, alkes dan PKRT serta makanan olahan yang membahayakan,” tambahnya. Penggunaan kata “pengawasan” dalam judul RUU ini, lanjutnya, juga akan memperkuat aspek penegakan hukumnya. Perlu di ingat, bahwa untuk melindungi mas yarakat dari bahaya penyalahgunaan dan/ atau penggunaan yang salah dari Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta pangan olahan, tidak cukup dengan pengawasan saja, melainkan juga dengan diikuti tindakan dan penegakan hukum atau sanksi (law enforcement) sehingga ada efek jera. (as) foto: iwan armanias, naefurojie/parle

FOTO BERITA

Pelabuhan Peti Kemas Bagendang Sampit Tim Kunjungan Spesifik Komisi V di pimpin Laurens Bahang Dama meninjau fasilitas pelabuhan peti kemas Bagendang, Sampit, Kotawaringin Timur Kalteng. Foto: Sugeng Irianto

PARLEMENTARIA


43

FOTO BERITA

Tinjau Panti Sosial Tim Panja RUU Keswa (Kesehatan Jiwa) berdialog dengan penghuni Panti Griya PMI di Solo. Foto: Nita

44

PARLEMENTARIA


PARLEMENTARIA


45

FOTO BERITA

Tinjau Freeport Tim Komisi VII DPR meninjau tambang PT Freeport, Papua. Foto: Suciati

46

PARLEMENTARIA


KIAT SEHAT

Puasa Itu Menyehatkan oleh dr. H. Naharus Surur, Wakil Ketua Baznas RI Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda “Shumu tashihhu” (berpuasalah niscaya kamu akan s e h at (H R . T h a b r a n i ). S a b d a Rasulullah ini mengisyaratkan bahwa dibalik puasa tersebut ada hikmah bagi kesehatan manusia, baik kesehatan jasmani, rohani dan sosial. Ini telah dibuktikan oleh para sarjana kedokteran baik itu kesehatan jasmani, rohani maupun kesehatan sosial. Sesuai dengan definisi sehat yang dibuat oleh WHO, sehat ialah kondisi baik tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani dan sosial. Berikut ini akan kita uraikan lebih jauh tentang dampakdampak positif puasa terhadap tubuh manusia;

Pengaruh Puasa terhadap fungsi Fisiologi tubuh Tubuh manusia memiliki mekanisme alamiah yang digunakan untuk mangatasi kondisi-kondisi yang tak diinginkan, agar tetap dalam kondisi normal. Mekanisme alamiah ini disebut sebagai Hemeostatis. Dalam keadaan puasa selama 14 jam tubuh tidak mendapatkan supplai makanan, akan tetapi tubuh tetap bertahan. Ini disebabkan tubuh masih memiliki cadangan energi dalam bentuk lemak yang berasal dari karbohidrat yang disimpan dalam bentuk glikogen. Cadangan energi ini mampu bertahan sampai 25 jam. Dengan demikian, mereka yang berpuasa jangan kha-

watir menjadi sakit karena memiliki mekanisme alamiah untuk mempertahankan dirinya. Dibawah ini kita akan mengetahui pengaruh mekanisme puasa terhadap fungsi fisiologi tubuh;

Pengaruh Puasa terhadap Otak Pengaruh puasa terhadap daya ingat sangat besar. Ini diakibatkan oleh karena puasa mengakibatkan tidur semakin nyenyak, dan pada saat tidur nyenyak tersebut terjadi sintesis protein yang digunakan untuk memulihkan fungsi otak.

Pengaruh Puasa terhadap Jantung Dengan puasa jantung semakin sehat, oleh karena otot-otot jantung diberikan isitrahat yang cukup untuk mengadakan recovery. Selain itu juga ada ion Mg yang berfungsi sebagai kardioprotektor. Kadar plasma Mg rendah selama satu atau dua hari setelah Myocardial infarction dan peluang pasien untuk sembuh dari serangan jantung meningkat bila Mg segera diberikan setelah serangan jantung. Puasa mengecilkan tingkat kematian dalam Myocardial infarction, kemungkinan dengan mengurangi resiko Arrhytmia serius, terutama ventricular vibrillation yang dise-

babkan oleh kenaikan konsentrasi lokal katekolamin. Kekurangan Mg meningkat ketegangan nadi jantung.

Pengaruh Puasa terhadap Sistem Pencernaan Diluar bulan Ramadhan alat pencernaan kita bekerja extra keras selama hampir 11 bulan dari 12 bulan dalam satu tahun. Oleh karena itu sepantasnyalah alat pencernaan ini diberi istirahat, paling sedikit satu bulan dalam satu tahun. Makanan yang masuk kedalam tubuh memerlukan proses pencernaan kurang lebih delapan jam, yaitu empat jam diproses didalam lambung dan empat jam didalam usus kecil. Jika makan sahur dilakukan pada pukul empat pagi, berarti pukul 12 siang alat pencernaan selesai bekerja. Dari pukul 12 siang sampai berbuka kurang lebih selama 6 jam, alat pencernaan mengalami istirahat total. Hal ini terjadi selama satu bulan. Mas a ini cukup untuk member sihkan makanan yang tertimbun dalam usus besar dan memberikan kepada usus besar untuk beristirahat dari proses pencernaan. Oleh karena itu dalam bulan puasa usus besar bersih dari makanan yang bertumpuk, suatu hal yang menjadikan makanan tidak masam karena tidak dicerna dan membebaskan seseorang dari

PARLEMENTARIA


47

KIAT SEHAT

gas dan bau yang tidak sedap dan rusaknya alat pencernaan. Selama proses pencernaan didalam lambung, makanan berubah wujud menjadi seperti bubur dengan tingkat keasaman tertentu. Selanjutnya didalam usus kecil diproses, disaring dan diserap sampai tingkat molekular yang amat lembut, yang disebut sari-sari makanan. Setelah proses ini, sarisari makanan yang mengandung gizi berproses menjadi darah, yang kemudian disupplai keseluruh tubuh.

Pengaruh Puasa terhadap Ginjal Laju filtrasi Glomerular normal, dan gravitasi spesifik air kencing tetap konstan seluruhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan apapun pada fungsi kedua ginjal selama shaum dan justru selama ginjal menguraikan timbunan zat sisa yang membahayakan tubuh seperti elektrolit ataupun purin yang dapat menimbulkan penyakit Gout.

Pengaruh Puasa terhadap Hepar (Hati) Dalam kondisi sedang berpuasa, liver melepaskan cadangan glukose dan ak tif membentuk glukose baru dari sisa pembakaran glukose sebagai limbah metabolisme.

48

PARLEMENTARIA


Aktivitas pelepasan cadangan dan pembentukan glukose baru yang disentralisasi di liver merupakan hasil proses tubuh yang sangat komplek dalam rangka mempertahankan keseimbangan lingkungan dalam tubuh. Proses ini melibatkan hampir seluruh subsis tem dan organ tubuh, termasuk didalamnya sistem hormon dan susunan syaraf pusat. Pengendalian fungsi hati dalam metabolisme sangat bergantung pada hormon pankreas, insulin dan glukagon. Hormon insulin bekerja menghambat pembentukan glukose, sedangkan glukagon justru memacu pembentukan serta

pelepasan glukose. Sementara itu pelepasan hormon pankreas dipengaruhi oleh kadar glukose plasma (gula darah). Apabila glukose darah turun maka pelepasan insulin dihambat, sedangkan pelepasan glukagon dipacu, sehingga hati akan meningkatkan glukoneogenesis (pembentukan glukose baru) dan melepaskan glukosenya ke darah.

Pengaruh Puasa terhadap Kulit Setiap saat tubuh mengalami metabolisme energi, yaitu peristiwa perubahan dari energi yang terkandung dalam zat gizi menjadi energi potensial dalam tubuh. Sisanya akan disimpan didalam tubuh, sel ginjal, sel kulit, serta dalam bentuk lemak dan glikogen. Cadangan gizi inilah yang sewaktuwaktu akan dibakar menjadi energi

jika tubuh tidak mendapat supplai pangan dari luar. Ketika berpuasa, cadangan energi yang tersimpan dalam organ-organ tubuh serta sel-sel penyimpannya. Peristiwa ini lazim disebut Peremajaan Sel. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila orang yang sering berpuasa, kulitnya akan menjadi lebih segar dan lembut.

Pengaruh Puasa terhadap Hormon Pada saat-saat tertentu, misalnya disaat sedih, gembira, cemas, bersikap sosial dan yang lainnya. Kelenjar endoktrin menghasilkan zat-zat kimia yang mengeluarkan hormon. Jika tugasnya sudah selesai, pengeluaran hormon dihentikan untuk sementara, sambil menunggu tugas yang sama. Idealnya, hormonhormon tersebut berfungsi secara seimbang didalam tubuh. Kelebihan atau kekurangan hormon tertentu berakibat buruk bagi kesehatan. Misalnya, kekurangan hormon insulin akan mengakibatkan terkena penyakit. Diabetes Melitus, sedang bila kelebihan akan mengakibatkan hiperglikemia. Demikian dengan hormon-hormon lainnya, kekurangan atau kelebihan produksinya akan menghasilkan efek yang kurang baik bagi tubuh dan kesehatan.

Meningkatkan Fungsi Organ Tubuh Berpuasa berarti memberikan ke s e m p a t a n i n t e r v a l s e l a m a kurang lebih empat belas jam bagi kerja organ- organ tubuh, seperti : lambung, ginjal, liver. Selama itu tubuh tidak menerima m a k a n a n at a u p u n m i n u m a n , sehingga menimbulkan efek berupa r angs angan terhadap seluruh sel, jaringan tubuh dan organ tubuh. Efek rangsangan ini akan menghasilkan, memulihkan dan meningkatkan fungsi-fungsi organ sesuai dengan fungsi fisiologisnya, misalnya panca indra menjadi tajam. (*)

Dr. Happy Apriyanti, MKK, Sp.Ok

1. Minum yang cukup. Menjaga keseimbangan antara makan dan cairan adalah penting di saat puasa. Ginjal sangat penting dalam menjaga cairan tubuh dan garam, seperti sodium dan potassium yang hilang saat berkeringat. untuk menjaga kekuatan otot.

2. Jaga komposisi makanan. Komposisi makanan sebaiknya mudah dicerna dan tidak berbeda dengan yang biasa kita makan sehari hari. Hidangan berbuka dan sahur yang mengandung komponen dibawah ini : Nasi, roti dan cereal serta penggantinya Susu Makan yang mengandung lemak dan gula (jangan terlalu banyak) Daging, ikan dan sejenisnya Buah buahan dan sayur

3. Hindari makanan yang tinggi lemak dan melalui proses penggorengan yang memakan waktu lama. 4. Hindari minuman yang mengandung caffeine, tea, cola, dan sejenisnya 5. Jangan langsung berbuka dalam porsi yang besar. Mulailah dengan sup, kolak atau makanan pembuka lain dan tunggu sampai meresap di pencernakan sebelum makan besar. Saat bersahur, disarankan makan buah-buahan untuk vitamin dan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi dan ubi ubian yang dapat bertahan sampai berbuka puasa. Penting untuk bersantap sahur mendekati saat

imsak,.

6. Hindari sinar matahari dan panas yang berlebihan untuk mencegah dehidrasi. 7. Meminimalkan pengunaan tenaga fisik. 8. Dianjurkan berolah raga yang tidak intensif di sore hari sebelum saat berbuka 9. Penderita gangguan lambung Dianjurkan untuk tetap meminum obat obatan seperti antacid, golongan proton pump inhibitor (omeprazole) di saat sahur. Selain itu adanya keluhan lambung dapat dicegah dengan makan yang porsi sedang dan cegah makan makanan yang terlalu berlemak/berminyak atau sangat pedas. Penderita Diabetes . Dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter sebelum melakukan puasa. Memonitor gula darah dan secara teratur sangat dianjurkan.

10. Orang yang lemah fisik . Puasa seharusnya tidak memperburuk status kesehatan. Orang dengan kondisi medis, ibu hamil, atau menyusui, lansia, pasien hipertensi, penyakit jantung atau asma, biasanya tidak wajib berpuasa Ramadhan. Bila tetap berpuasa, mereka harus berkonsultasi dengan dokter sebelum dan sesudah Ramadhan.

11. Jangan menghentikan pengobatan tanpa nasehat medis. Orang dalam pengobatan berkala harus mendapatkan saran dari dokter . (Sumber: dikutip dari Ramadhan Health Guide by NHS)

PARLEMENTARIA


49

Ibnu Multazam

Anak Petani yang Religius Sosoknya begitu ramah dan terbuka. Pandangannya visioner penuh makna. Saat ditemui di ruang kerjanya, ia senang bisa berbagi cerita tentang masa kecilnya di kampung sebagai anak seorang petani. Pria berdarah Jawa ini besar di lingkungan keluarga pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU). Inilah Ibnu Multazam, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Bicara soal pertanian, Ibnu adalah sosok yang tepat untuk diajak bicara. 50

PARLEMENTARIA


K

epada reporter M. Husen dan fotografer Iwan Armanias dari Parlementaria, mantan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dua periode ini, memiliki pribadi yang istoqomah. Lurus dan apa adanya. Sebelum terjun ke panggung politik, Ibnu dikenal seba gai aktivis GP Anshor di Ponorogo. Ia pribadi yang hangat dan dekat de ngan masyarakat. Masa Kecil di Desa Tulung Tulung, 1965. Sebuah desa kecil di Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Mayoritas masyarakat di desa ini berprofesi sebagai petani. Areal sawah membentang sepanjang mata memandang. Di bagian barat desa, ada hutan yang masih rimbun menghijau. Pesantren banyak berdiri di Kota Ponorogo ini, termasuk di desa Tulung. Masyarakatnya sangat religius. Di desa inilah seorang petani religus sedang mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Ia seorang pemimpin pondok pesantren di Desa Tulung. Adalah Abdul Manan, pria bersahaja itu. Sehari-harinya ia mengasuh ratusan santri. Selain memberikan banyak pengetahuan bagi para santrinya, Abdul Manan juga masih menggarap sawahnya sendiri. Para santrinya juga selalu membantu menggar ap s awah tersebut Hari itu, Abdul Manan sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Bersama istri tercinta Siti Maknun, ia segera dikarunia anak pertama. Syahdan, matahari perlahan mulai tergelincir di ufuk barat. Hari mendekati gelap. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan, 9 Oktober 1965. Di waktu inilah, tangis bayi memecah kesunyian. Tahmid tiada henti terucap sebagai tanda syukur atas kelahiran jabang bayi berjenis kelamin laki-laki. Dalam tradisi Jawa dikenal istilah “julong caplok ”. Artinya, bayi yang lahir di sore hari harus betul-betul dijaga, agar tidak diganggu makhluk apa pun demi keselamatannya. Bayi

laki-laki itu kemudian diberi nama Ibnu Multazam. Dalam bahasa Arab, Ibnu berarti anak laki-laki. Sedangkan Multazam berarti yang berketetapan hati. Dengan nama itu, ayahnya berharap anak lakilaki ini punya prinsip hidup yang kuat. Tak ada adik lagi yang lahir kemudian. Jadi Ibnu adalah anak tunggal pasangan Abdul Manan dan Siti Maknun. Ibnu kecil tumbuh di lingkungan pesantren dan masyarakat desa yang agraris. Ibnu suka sekali bermain bersama sahabat-sahabat kecilnya. Permainan favoritnya saat kecil dahulu adalah bermain layanglayang. Di malam hari, kadang ia suka bermain pentak umpet. Di waktu senggang, bermain bola di halaman pesantren juga jadi kesenangannya. Senang rasanya mengingat masa kecil di kampung. Sebagai anak seorang kiai, ia tentu mendapat pendidikan agama dari kedua orangtuanya. Sementara untuk pendidikan formal, Ibnu memulai sekolahnya di SDN Tulung 1. Ia biasa berjalan kaki ke sekolah setiap pagi yang jaraknya sekitar 1 km. Saat berangkat sekolah, Ibnu selalu menenteng sepatunya sepanjang jalan. Bahan sepatunya yang terlalu

keras dan kaku, membuat kakinya kerap melepuh dan lecet. Sepatu itu tak enak bila digunakan berjalan jarak jauh. Ketika sudah mendekati sekolah barulah ia mengenakan sepatu tersebut. “Masa kecil saya otomatis membantu orangtua di sawah karena orangtua saya petani. Hampir setiap hari saya ke sawah. Sebagai anak petani, ya pekerjaan saya sehari-hari di sawah,” kenang Ibnu. Ayahnya yang pertama mengajari Ibnu kecil membaca Al Quran. Uniknya, bila ia salah membaca, sang ayah menaburkan air dari kendi ke kepalanya. Ia didiamkan saja oleh ayahnya sampai menemukan kesalahannya sendiri dalam membaca Al Quran. Pada usia SD, Ibnu sudah pandai membaca Al Quran dengan tartil. Setamat SD tahun 1977, Ibnu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Al Mukarom. Madrasah ini didirikan oleh kakek buyutnya di Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Bersama teman-teman sekelasnya, ia bersepeda ontel ke madrasah. Bila tak ada sepeda, ia menumpang cikar, gerobak yang ditarik 2 lembu milik para petani yang lewat. Selama di madrasah, Ibnu menyukai pelajar an-pelajaran sosial. Pelajaran yang

PARLEMENTARIA


51

bersifat hafalan sangat disukainya. Semasa sekolah, ada pula kenakalannya. Bila ingin membolos, ia panjat pagar di belakang sekolah dan pergi bermain. Di madrasah ini ada gurunya bernama Pak Zaini yang selalu keras pada Ibnu daripada siswa lainnya. Kepada Pak Zainilah, ayahnya menitipkan Ibnu untuk dididik. “Anak saya sudah diwakafkan ke sekolah,” kata Ibnu mengu tip pernyataan sang ayah kepada gurunya tersebut. Pak Zaini juga kerap meminta Ibnu membantunya saat mengajar. Ibnu sering diminta menuliskan materi pelajaran di papan tulis. Lulus Madrasah Tsanawiyah, Ibnu melanjutkan ke SMA Hudaya NU, di Kota Ponorogo. Di SMA, ia mulai rajin berorganisasi. Bahkan, ayahnya kerap mengajak Ibnu ke pertemuanpertemuan rapat NU di Ponorogo. Ayahnya, memang, seorang aktivis pergerakan NU. Di masa SMA inilah, ia mulai mengenal dunia politik dari ayahnya. Dari aktifitas ayahnya di NU, Ibnu mulai mengenal namanama pesohor negeri. Ia begitu tertarik pada Menteri Luar Negeri yang waktu itu dijabat Mochtar Kusumaatmadja. Pemikiran dan cita-cita Ibnu muda terinpirasi oleh ayahnya dan Mochtar Kusumaatmadja. Mantan Menlu itu, menjadi idolanya sejak muda. “Insipirasi saya Pak Mochtar Kusumaat madja. Saya melihat dia begitu pintar menjelaskan setiap masalah. Saya berpikir, kelak ingin seperti Pak Mochtar Kusumaatmadja,” akunya. Menjadi Politisi Setamat SMA tahun 1985, Ibnu muda melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jateng. Dia ingin mengambil jurus an Hubungan Internasional, karena terinspirasi oleh Mochtar Kusumaatmadja. Karena belum bisa diterima, akhirnya dia mengambil jurusan Bahasa Inggris. Walau berlatar NU, ia mudah berbaur dengan para aktivis Muhammadiyah di kampusnya. Justru dengan kuliah di kampus Mu52

PARLEMENTARIA


hammadiyah, membuat pemuda Ibnu tampil lebih moderat dan to leran terhadap berbagai pemikiran dan sikap politik. Ayahnya sempat pula mendapat ejekan dari masyarakat di desanya, karena membiarkan Ibnu kuliah di kampus Muhammadiyah. Waktu itu pertentangan NU dan Muhammadiyah sangat keras, tidak seperti sekarang yang sudah harmonis. Ayah Ibnu tak bergeming dengan perta nyaan dan cemooh masyarakat sekitar. Dia sangat toleran dan memberi kebebasan pada putra satu-satunya itu untuk memilih tempat kuliah. Di kampusnya, Ibnu aktif berorganisasi dan menerbitkan majalah berbahasa Inggris. Selain itu, aktifitas berkesenian di kampus juga tak pernah ia lewatkan. Tercatat, Ibnu pernah terlibat dalam pentas drama panggung di kampusnya. Di luar kampus ia menjabat sekretaris GP Ansor cabang Ponorogo. Selama kuliah, ia kos di Surakarta dan dibekali uang saku sebesar Rp12.000 untuk satu bulan. Bila uang saku habis, ia harus pulang ke rumahnya di Ponorogo, Jatim. “Ayah saya tidak mau mengirim uang lewat wesel pos. Saya diwajibkan pulang bila butuh uang dan ini sudah keharusan. Didikan se perti ini saya terapkan kepada anak

saya, Kalau mau ambil uang harus pulang ke rumah. Tidak boleh minta dikirim kecuali kepepet,” ungkap Ibnu. Tampaknya, tradisi seperti ini sangat positif, karena mengharuskan seorang anak terus menjaga interaksi dan komunikasi langsung dengan orangtuanya di kampung. Semasa kuliah di jurusan Bahasa Inggris, Ibnu sangat menyukai mata kuliah metode conversation. Mata kuliah inilah yang membuatnya terampil berbahasa asing. Untuk terampil berbahasa asing, memang, harus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setamat kuliah tahun 1989, Ibnu membuka kursus Bahasa Inggris di Kota Ponorogo. Ia rintis lembaga kursus tersebut dari nol. Kali pertama membuka kursus, siswa yang mendaftar sudah 150 orang. Waktu itu, ia masih menyewa sebuah rumah untuk tempat kursusnya dengan biaya pinjaman. Lembaga kursus ini terus berkembang pesat hingga saat ini. Bahkan, pada tahun 2000 Ibnu sudah mampu membeli sebuah gedung dengan 3 lantai untuk dijadikan tempat kursus permanen. Jerih payah dan usaha kerasnya membuahkan hasil yang manis. Ia susun sendiri kurikulum dan strategi promosinya saat merintis

Di kampusnya, Ibnu aktif berorganisasi dan menerbitkan majalah berbahasa Inggris. Selain itu, aktifitas berkesenian di kampus juga tak pernah ia lewatkan. Tercatat, Ibnu pernah terlibat dalam pentas drama panggung di kampusnya. PARLEMENTARIA


53

lembaga kursus. Waktu itu, lembaga kursus bahasa asing belum menjamur seperti sekarang. “Saya mempromosikan ini dengan membuat banner yang dipasang di batangbatang pohon,” cerita Ibnu. Kini, lembaga kursusnya sudah dipenuhi para siswa yang aktif mempelajari bahasa asing. Ada sekitar 400-500 siswa di lembaga kursusnya tersebut. Sambil membuka kursus, ia juga tetap aktif berorganisasi. Bahkan,

politik dimulai pada tahun 1994. Memasuki masa reformasi, ba nyak partai baru bermunculan. Tak terkecuali, NU juga ikut menggagas lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melihat realitas tersebut, para aktivis NU dan GP Ansor berbondong-bondong masuk PKB, termasuk Ibnu. “Saya diminta mengurus dan memperkuat PKB. Di PKB, saya menduduki jabatan sebagai Sekretaris DPC PKB Ponorogo pada 19982002,” jelas Ibnu.

masyarakat pemilih, terutama di kampung halamannya sendiri. Direktur PT. OHIO itu telah banyak berbuat untuk masyarakatnya lewat aktifitas politik. Pada pemilu kedua masa reformasi, ia kembali menjadi caleg DPRD Ponorogo. Dan Ibnu terpilih lagi menjadi anggota DPRD Ponorogo untuk periode keduanya (20042009). Dua periode berkiprah di daerah, Ibnu melangkah lebih maju dengan menjadi caleg untuk DPR RI dari dapil Jatim VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan Trenggalek). “Saya menjadi caleg untuk DPR RI melalui keputusan partai. Jadi, saya diberi mandat oleh partai,” tutur Ibnu. Hasilnya, sungguh menggembirakan. Tak dinyana, masyarakat tetap mau memilihnya. Ibnu melenggang ke Senayan untuk periode pertamanya menjadi anggota DPR RI (2009-2014) dengan raihan suara sekitar 45 ribu lebih. Padahal, waktu itu ia bersaing dengan putra Presiden SBY, Edhi Baskoro Yudhoyono.

perlahan ia terjun ke panggung politik. Kegiatan politiknya dimulai saat ia masuk PPP sebagai Wakil Ketua cabang untuk Kabupaten Ponorogo. Berpolitik baginya tidak lepas dari pengaruh sang ayah. Kegiatan politik juga membutuhkan dana. Dan ia danai sendiri kegiatan politiknya dari penghasilannya membuka kursus tersebut. Kegiatan

Pada pemilu perdana di masa r e fo r m as i, t ah u n 19 9 9, I b n u menjadi caleg untuk DPRD Ponorogo dari dapil VI (kecamatan Sukorejo). Dan ia terpilih untuk periode pertamanya (1999-2004). Kedekatannya dengan masyarakat membuatnya mudah mendulang suara. Apalagi, pribadinya yang ramah dan santun sangat disukai

Sambil membuka kursus, ia juga tetap aktif berorganisasi. Bahkan, perlahan ia terjun ke panggung politik. Kegiatan politiknya dimulai saat ia masuk PPP sebagai Wakil Ketua cabang untuk Kabupaten Ponorogo. Berpolitik baginya tidak lepas dari pengaruh sang ayah. Kegiatan politik juga membutuhkan dana. Dan ia danai sendiri kegiatan politiknya dari penghasilannya membuka kursus tersebut. Kegiatan politik dimulai pada tahun 1994. 54

PARLEMENTARIA


Ketika resmi menjadi anggota DPR RI, ia memilih komisi yang menurutnya bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ia pilih Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Pada tahun 2012, Ibnu mendapat kepercayaan dari Fraksi PKB untuk menempati kursi Wakil Ketua Komisi IV DPR. Bicara masalah pertanian di Indonesia, menurut Ibnu, hanya ada 2 hal penting: pupuk dan harga. Petani tak bisa memproduksi pupuk sendiri. Dan yang menentukan kebijakan harga komoditas pertanian juga bukan petani. Jadi, untuk menjalankan pertanian yang berkelanjutan, dua hal ini sangat urgen. Petani sangat bergantung pada stabilitas harga dan ketersediaan pupuk. “Harga adalah kunci buat petani untuk melakukan pertanian secara berkesinambungan. Sementara untuk pupuk, pada 2012-2013 sudah terlaksana dengan baik. Ada

pembagian pupuk ke para petani dengan harga yang terjangkau. Memasuki tahun 2014 ini, pupuk agak kacau, karena alokasi nasional berkurang,” papar mantan Ketua DPC PKB Ponorogo ini. Petani sangat terpukul bila pupuk langka. Kalau pun ada, harganya melangit tak terjangkau petani. Atau ketika harga komoditas pertanian sedang membaik, tiba-tiba harganya dirusak oleh produk-produk impor yang jauh lebih murah. Dua kondisi ini sangat menyedihkan dan menyulitkan petani. Begitulah masalah dunia pertanian di Tanah Air sepanjang yang diamati oleh Ibnu di Komisi IV DPR. Pada pemilu April 2014 lalu, Ibnu kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari dapil yang sama. Perolehan suaranya terus melejit hingga mencapai 76 ribu lebih. Ibnu dipercaya kembali oleh masyarakat pemilihnya untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI. Pada Oktober 2014 nanti, matan Wakil Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim ini, akan dilantik untuk periode keduanya (2014-2019). Suka Dangdut dan Jazz Sukses sebagai politisi, tentu tak

melupakan perannya sebagai ayah dan suami di rumah. Ibnu tetaplah kepala rumah tangga yang baik. Di rumahnya ada istri tercinta Yuseptewati yang dinikahinya tahun 1993. Dari hasil pernikahannya itu, Ibnu dikarunia dua buah hati, masing-masing Alyani Anadya Sabrina dan Ibnu Alfandi Yusuf. Kesibukannya sebagai wakil rakyat, memang, telah menyita waktunya bersama keluarga. Namun, masih ada sang istri yang memberikan perhatian penuh pada putra putrinya. “Anak saya tidak pernah berkomentar tentang kesibukan saya, karena ibunya lebih banyak di rumah,” kilah

Ibnu. Kini, selain sibuk sebagai ibu rumah tangga, sang istri juga telah memiliki sebuah butik pakaian. Kepada kedua buah hati tercintanya itu, Ibnu juga telah mengajarkan kemandirian hidup dengan berwirausaha. Kedua anaknya ikut berbisnis pakaian di butiknya tersebut. Saat mengajak pergi ke Tanah Abang atau Thamrin City Jakarta, kedua anaknya dibebaskan untuk belanja pakaian sendiri sesuai sele ra dan insting bisnisnya, untuk kemudian dijual di butik. Di sinilah kemandirian dan entrepreneurship terbangun. Ibnu mengaku malah jarang mengajak rekreasi. Di waktu senggang, ketika tak ada kesibukan yang padat, ia selalu menyempatkan berolahraga joging untuk tetap memelihara kebugaran tubuhnya. Selain suka berjoging, Ibnu juga ternyata suka pada musik dangdut dan Jazz. Mendendangkan lagu-lagu dangdut ia sangat suka. Sebut saja, lagu berjudul “Siksa Kubur” dan “Bunga Dahlia” dari Ida Laela. Lagu “Malam Syahdu” dari Rhoma Irama juga ia suka. Bahkan, tak ketinggalan lagu-lagu dari Elvie Sukaesih jadi favoritnya. (mh) foto: iwan armanias, naefurodjie/parle/iw

Ibnu Multazam bersama warga masyarakat saat acara kenduri sebelum pelaksanaan pengerukan sumber air

PARLEMENTARIA


55

KUNJUNGAN KERJA

MERAJUT ASA DAMAI DI MOROTAI

D

us, ciiitt. Begitu kirakira suara ketika roda pesawat menyentuh landasan Bandar Udara Leo Wat timena, Kabupaten Pulau Morotai. Desahan nafas lega terdengar dari hampir seluruh penumpang pesawat Cessna Grand Caravan milik maskapai Susi Air berkapasitas 12 penumpang itu. Ketegangan luruh karena berhasil melewati perjalanan panjang dimulai dengan terbang dinihari dari Bandara Soeta, Jakarta, mendarat ketika fajar menyingsing di Bandara Babullah, Maluku Utara, selanjut perjalan an dengan Cessna tadi.

melibatkan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara dengan PT. Morotai Marine Culture (MCM). Penyelesaian kasus yang bermula dari perselisihan investasi di bidang perikanan ini dinilai berlarut-larut dan telah memancing anarkisme sejumlah pihak. “Kita datang ingin mendapat informasi langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan dan sejauh mana proses penegakan hukum terhadap persoalan ini. Apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Al Muzammil Yusuf yang memimpin kunjungan di Morotai pertengahan Juni lalu.

Ini adalah perjalanan Kunju ngan Spesifik Komisi III DPR RI yang berikhtiar memantau perkemba ngan kasus sengketa hukum yang

Ia menambahkan kunjungan komisi yang membidangi masalah hukum ini sebagai respon dari pe ngaduan masyarakat yang meminta

56

PARLEMENTARIA


komisi hukum mengambil langkah pasca sengketa yang bermuara pada aksi anarkisme di PT MMC. Perusahaan investasi dibidang perikanan ini dinilai menyalahi sejumlah aturan sehingga DPRD Kabupaten Morotai merekomendasikan kepada Bupati untuk mencabut izinnya. Namun upaya ini berakhir kisruh, upaya Wakil Bupati bersama Satpol PP yang datang ke lokasi perusahaan di Pulau Ngele-ngele Besar menegakkan SK Penghentian Sementara rusuh. Ramainya masyarakat yang ikut mendukung SK Bupati ini diduga membuat penertiban menjadi anarkis. Dalam perkembangannya PT. MMC yang maju ke jalur hukum memenangkan perkara di PTUN. Sedangkan pada kasus pidana kedua belah pihak saling menuntut. Polda saat ini telah menindaklanjuti dan

menetapkan Bupati, Wakil Bupati dan sejumlah pimpinan PT MMC sebagai tersangka. “Kita ingin kasus hukum yang telah berlangsung sejak 2012 ini bisa segera selesai. Kita juga mendorong terciptanya suasana kondisif di Provinsi Malut khususnya Kabupaten Pulau Morotai ini,” kata anggota tim Subyakto. Dengarkan Pihak yang Bertikai Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR menyisir sengkarut persoalan hukum antara dua pihak yang bertikai yaitu Pemerintah Kabupaten Morotai dan PT MMC (Morotai Marine Culture) yang beroperasi di wilayah ini. Hasil dari pembicaraan menunjukkan kedua belah pihak masih memiliki harapan agar permasalahan diselesaikan dengan musyawarah. “Kita sudah tanyakan pada kedua belah pihak ini mau tarung terus-terusan atau restoriative justice? Kenapa karena memang ada perkara kalau diteruskan tidak

akan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak semua kasus bisa tuntas di peradilan bisa saja lewat mediasi. Pada dasarnya kedua pihak menerima karena pemkab peduli pada 80ribu rakyatnya, perusahaan peduli pada 400 karyawannya,” kata Ketua Tim Al Muzammil Yusuf saat mengadakan pertemuan dengan pimpinan dan karyawan PT. MMC. Dalam kunjungan ke perusahaan yang terletak di Pulau Ngele-Ngele Besar, Tim Komisi III juga sempat berdialog dengan karyawan dan meninjau rumah budi daya ikan ke rapu, keramba berpelampung yang rusak akibat kekerasan tahun 2012 lalu. Ihsan Nur salah seorang kar yawan berharap perusahaan bisa berproduksi kembali dengan normal. “Ini tempat kami mencari nasi, kami hanya perlu solusi untuk kembali bekerja,” tuturnya. Sementara itu pengacara PT. MMC Asman Sangaji menyebut se-

benarnya pembicaraan perdamaian sudah pernah dilakukan melibatkan Bupati didampingi Kabag Hukum. Namun upaya itu kandas tanpa alasan yang jelas. “Padahal kita sudah menyepakati rancangan kesepakat an damai eh tahu-tahu besoknya hilang, berubah lagi,” ungkapnya. Kepada Tim Komisi III diantaranya Otong Abdurrahman (FPKB), Su byakto (FPD) dan Abu Bakar Alhabsy (FPKS), direktur perusahaan investasi budi daya perikanan laut Thaher berkomitmen untuk mengembangkan perusahaan di Morotai sesuai dengan aturan perundang-unda ngan yang ada. Sebelumnya dalam pertemuan dengan Bupati dan jajaran Muspida Kabupaten Morotai sejumlah masukan juga berhasil dihimpun oleh Tim Kunjungan Spesifik. Ketua DPRD M. Ali Sangaji mengatakan langkah Bupati untuk melakukan penutupan sementara PT. MMC sudah sesuai

PARLEMENTARIA


57

KUNJUNGAN KERJA

rekomendasi dewan. “DPRD sudah membahas tentang masalah PT. MMC sejak tahun 2010 lalu dan kitapun sudah melakukan kunjungan lapangan kesana dan kita waktu itu ditolak oleh perusahaan, bahkan diusir,” paparnya. Kondisi itulah yang kemudian membuat DPRD Kab. Morotai merekomendasikan penutupan yang kemudian ditindaklanjuti bupati dengan menerbitkan SK Penghentian Sementara.

kedatangan Komisi III ini bisa menjadi momen luar bagi kami dan insya Allah ini adalah momen puncak bagi kami. Kami ingin bupati lebih konsentrasi membangun Morotai kalau setiap hari ada berita bupati mau ditangkap polisi ya tidak bisa bekerja. Kami sesalkan kalau muara kasus ini mengkriminalisasi bupati kami,” demikian Ali Sangaji.

Pada saat Satpol PP menindaklanjuti SK Bupati tersebut terjadilah insiden pengrusakan dan penjarahan yang sebagian dilakukan masyarakat. Itulah yang kemudian mendasari aparat kepolisian menetapkan Wakil Bupati dan Bupati Morotai sebagai tersangka. “Kami berharap

Fakta yang berhasil dihimpun, kedua pihak yang bertikai masih sama-sama menginginkan jalan damai. Walaupun proses hukum sudah berjalan tetapi demi kemaslahatan semua pihak upaya rujuk patut dibuka kembali. “Memperhatikan berkas yang sudah diproses hasilnya

58

PARLEMENTARIA


Pintu Damai Masih Terbuka

adalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Kita sudah mendengar ke dua pihak semua ingin rujuk tapi kok selalu gagal berarti ditengah pihak ini ada setannya yang tidak ingin kedua pihak rujuk, ada yg bermain ditengah perkara ini. Kami gembira kalau kedatangan kami ini tidak siasia, upaya perdamaian patut dibuka kembali. Kita ingin melihat kemanfaatan yang lebih besar dari masyarakat banyak,” kata Al Muzammil Yusuf saat bertemu Kapolda Malut dan jajarannya di Ternate, Malut, hari berikutnya. Ia menyebut telah berbicara Gubernur Malut yang kemudian menyanggupi membuka kembali perdamaian. Semua pihak perlu jernih melihat dukungan masyarakat ke-

pada kepala daerah mereka yang dianggap telah melakukan upaya penegakan kewenangan di wilayah tersebut. Pilihan Komisi III ini menurutnya sejalan dengan rekomendasi yang pernah disampaikan Komnas HAM. Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunjungan Spesifik dari FPD Ruhut Sitompul meminta kepolisian berhati-hati dalam menyikapi sengketa di wilayah yang langsung berhadapan de ngan Samudera Pasifik dan berbatasan dengan sejumlah negara ini. Baginya kasus hukum ini persoalan besar tapi kalau bisa dikecilkan untuk kepentingan yang lebih besar kenapa tidak. “Saya terenyuh mendengar pengaduan masyarakat kalau polisi mengambil bupati kami, maka kami pilih merdeka. Kita sedih melihat video anarkisme oleh Satpol PP dan masyarakat di PT MMC tapi mereka juga menyampaikan waktu kami pertama kali datang ke PT MMC kemudian dilempari kok tidak di-videokan juga? Jadi kalau ada win win solution mungkin itu lebih baik,” tuturnya. Menanggapi hal ini Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Sobri Effendi Surya menjelaskan upaya mendamaikan para pihak sudah dilakukan beberapa kali namun

kandas. Namun ia mengaku siap menindaklanjuti setiap perkemba ngan baru apalagi kalau melibatkan Gubernur Malut. “Kami sependapat, peran gubernur menentukan dalam kasus ini. Pak Gub bisa memfasilitasi dan panggil kedua pihak, saya siap apapun keputusan mereka berdua. Bupati mencabut laporan, PT MMC juga mencabut laporan kasus ini akan kita hentikan. Dengan catatan kami tidak bisa mencampuri masalah perdata dan PTUN-nya,” papar Kapolda. Sebelumnya dalam pertemuan di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, tim juga sudah memperoleh masukan tentang langkah hukum yang telah dilakukan terhadap empat pelaku pengrusakan. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sudah mengetukkan palu vonis bersalah. Eksekusi belum dilakukan karena para pihak masih mengajukan banding. Kejaksaan dalam pertemuan itu menyatakan posisi siap menindaklanjuti apabila para pihak kemudian memilih jalur musyawarah, mengedepankan upaya restrorative justice. Itu dia, yang paling penting dari semua itu adalah asa damai yang akan memberikan pencerahan kepada banyak pihak. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tetapi tentu hukum yang mendatangkan kedamaian di Morotai yang permai. (iky)

Berdialog dengan Pimpinan dan Karyawan PT MMC

Tim Komisi III DPR diterima Kapolda Malut

PARLEMENTARIA


59

KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Spesifik Komisi V:

Dari Pelabuhan ke Bandara

B

elum lama ini, Komisi V DPR telah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik menyoroti berbagai persoalan di bidang perhubungan maupun Pekerjaan Umum di beberapa daerah. Pada kesempatan itu, Komisi Perhubungan menurunkan beberapa tim diantaranya ke Sulawesi Tengah (Sulteng), Banyuwangi, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kotawaringin Timur dan Muara Bungo, Jambi. Tim juga memantau berbagai fasilitas sarana dan prasarana seperti bandara, pelabuhan, maupun ak-

ses jalan nasional. Diharapkan melalui kunker tersebut mendapatkan masukan serta hambatan daerah dalam sektor perhubungan maupun pekerjaan umum. Misalnya saja saat di Sulteng, Palu, Tim Kunker Komisi V DPR menemukan masih banyak kendala akses jalan disana. Khususnya jalan yang menuju ke area pelabuhan maupun Bandara. Tak dipungkiri, de ngan ditetapkannya Palu, Sulteng sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dukungan infrastruktur memang sedang digalakkan. Selain bandara, pelabuhan juga dimaksimalkan. Akses jalan raya, baik ke atau dari pelabuhan dan bandara, pun tak luput perlu mendapat perhatian. Terminal baru di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu sudah diresmikan pada Maret lalu, dan Pelabuhan Pantoloan sudah mulai beroperasi. “Jika

60

PARLEMENTARIA


sudah

ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, maka penunjangnya adalah infrastruktur. Infrastruktur yang penting itu adalah pelabuhan dan akses jalan yang bisa memberikan konektifitas seluruh wilayah untuk meningkatkan arus barang dan orang. Ini adalah salah satu penunjang seluruh kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelas Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Muhidin M. Said Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo. Ia menilai, walaupun pelabuhan Pantoloan sudah berfungsi dengan baik, akses jalan menuju pelabuhan tetap harus diperhatikan. Sehingga, kondisi jalan semakin mendukung aktifitas pelabuhan. “Kalau pelabuhan berkembang besar jalannya mesti diperhatikan agar menjadi tidak macet. Makanya perlu diatur areanya, mana area yang bisa dilewati tronton peti kemas, jadi bisa dibedakan dengan kendaraan umum,” imbuh Politisi F-PKS ini. Selain itu, saat meninjau Pelabuh an Donggala, tim menemukan

bahwa Pelabuhan Pantoloan, Palu, Sulteng kurang perhatian padahal dahulu pernah menjadi Pelabuhan utama di Sulteng. Karena itu, Tim meminta kembali difungsikan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) didaerah tersebut.

dan Bandara Juanda Surabaya. Sementara sektor laut menjadi peng hubung Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Hal itu menjadi alasan kuat bagi pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan pembangunan perhubungan.

stuktur lain yang diperlukan. Komisi V akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja di Kabupaten Banyuwangi dengan Pemerintah,” jelasnya.

“Pelabuhan Donggala ini memang pelabuhan lama. Tapi, jangan sampai pelabuhan yang lama ini jadi tak berfungsi lagi, karena masih punya potensi. Sehingga, perlu ada pembagian fungsi. Pelabuhan Donggala menjadi pelabuhan penumpang, Pelabuhan Pantoloan difokuskan pada pelabuhan kargo dan peti kemas. Jadi saling dukung,” jelas Anggota Komisi V Hetifah.

“Akses jalan ke bandara serta terminal integrasi moda dari pelabuhan laut dan stasiun Banyuwangi baru melalui fly over ini sangat dibutuhkan dan tentu kita akan upayakan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena.

Saat Kunker spesifik ke Kotawa ringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama melihat masih terkendalanya fasilitas landasan pacu bandara yang mampu menampung pesawat berbadan lebar terbaru. Pasalnya, fasilitas landasan

Pembangunan itu, kata Michael, perlu dukungan penuh dari pe ngambil kebijakan, yakni Dirjen Perhubungan dan Menteri Perhubu ngan RI. Selain guna kenyamanan para pengguna jasa transportasi, bandara dan pelabuhan di Banyuwangi juga dinilai akan membantu per tumbuhan perekonoomian. “Kami akan membantu semaksimal mungkin untuk menganggarkan dana untuk pembangunan,” imbuhnya.

Bandara H. Asan pendek dan perlu diperpanjang. “Kita harapkan kedepan pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737 seri terbaru bisa mendarat,” ujarnya.

Perpanjang landasan

Politisi Golkar ini mengatakan, sebaiknya Pelabuhan Donggala tetap berfungsi, dan melayani pelabuhan rakyat. Pasalnya, dengan kondisi Indonesia yang memiliki banyak pulau kecil, akses menggunakan kapal masih dibutuhkan. “Walaupun jumlah penumpang kapal memang menurun, namun tidak semua wilayah bisa dijangkau angkutan udara atau darat, mungkin hanya bisa dijangkau menggunakan kapal. Kalau tidak tersedia pelabuh an, mau bagaimana? Mungkin angkutan kapal tidak menguntungkan secara ekonomis, tapi perlu untuk aksesibilitas dan mobilitas rakyat terjamin,” imbuh Politisi asal Dapil Kalimantan Timur ini. Kaji Pembangunan Bandara Blimbingsari Sementara saat Kunker ke Kabupaten Banyuwangi, tim melihat guna menyokong percepatan pembangunan infastruktur di kabupa ten ujung timur Pulau Jawa, perlu segera dikaji secara serius ranca ngan pembangunan sektor penunjang Bandara Blimbingsari, Pelabuh an Ketapang dan terminal terpadu antar moda. Kita ketahui, di sektor perhubu ngan udara, Banyuwangi menjadi penyokong dua bandara Internasional, yakni Bandara Ngurah Rai Bali

Namun sayang, Michael yang ha dir bersama sejumlah pejabat pen ting dari Kementerian Perhubungan dan Balai Bina Marga pusat, enggan menyebut berapa besar anggaran yang akan dikucurkan. “Besar anggaran nantilah kita sampaikan, yang jelas anggaran ini bukan untuk menanggung beban pembangunan daerah seperti pembebasan lahan, namun untuk membangun insfra-

Selain itu, paparnya, kondisi pelabuhan juga harus ditingkatkan dengan melakukan pengerukan air di sekitar pelabuhan. “Kita banyak laporan yang mengatakan, banyak kapal sulit masuk karena kendala pelabuhan dan menunggu air su ngai pasang,” ujarnya. Melihat kondisi itu, Komisi V DPR mendukung penuh peningkatan fasilitas infrastruktur seperti jalan, bandara maupun pelabuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur. “ Tujuan kita ke Kotawaringin Timur yaitu untuk melihat langsung Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki disini, termasuk juga tingkat

PARLEMENTARIA


61

KUNJUNGAN KERJA

har apkan p embangunan s ek tor ekon omi lainny a dapat cepat bergerak seiring stimulan percepatan pemba ngunan insfrastruktur, yang berdampak pada kelanjutan percepat an pen ingkat an taraf hidup dan kesejahte raan masyarakat. Bupati Bungo Sudirman Zaini kepada Tim Komisi V mengatakan, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilakukan telah berhasil meningkatkan kemantapan jaringan jalan serta memperluas jaringan jalan sampai menjangkau kepelosok desa.

perekonomiannya, tak salah jika akses pintu masuk baik melalui jalur darat, laut dan udara untuk kita kembangkan dan itu menjadi prioritas,” ujarnya saat diwawancara wartawan, di Kotawaringin Timur, baru-baru ini. Menurutnya, kunjungan kesini juga untuk melihat langsung kondisi ketiga akses tersebut baik darat, laut maupun udara. “Kita melihat ternyata perkembangan cukup pesat, namun kekurangannya yang akan kita tingkatkan, untuk memudahkan orang masuk ke Kotim,”ujarnya. Beri Perhatian Infrastruktur Muara Bungo Selain ke tiga provinsi diatas, Komisi V DPR RI juga menurunkan timnya ke Provinsi Muara Bungo, Jambi. Tim yang dipimpin Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama diantaranya meninjau pembangunan Bandara Muara Bungo dan meninjau Lokasi Pusat Logistik Mitigasi Bencana Sumatera. L aurens mengat akan, Komi si V DPR mendukung penuh pembangunan Bandara Muara Bu ngo. Bahkan, ia meminta Dirjen Perhubungan untuk menyurati pihak Avia Star agar melayani rute pener62

PARLEMENTARIA


bangan ke Muara Bungo setiap hari. Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR juga mempunyai komitmen dan memberi perhatian yang sangat besar pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Bungo. Kabupaten di wilayah Propinsi Jambi ini sangat membutuhkan pemba ngunan di sektor infrastruktur. Laurens menjelaskan, kunjungan Tim Komisi V dalam rangka menye rap berbagai masalah serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang diterima Komisi V. Komisi V DPR juga membutuhkan sharing informasi dari Pemda terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bungo. Termasuk menampung serta mendiskusikan kendala-kendala pembangunan dan anggaran baik berupa masukan maupun kritik yang dapat diguna kan sebagai penyempurnaan pembangunan di masa mendatang. Dia berharap kehadirannya dalam kunjungan kerja ini dapat dioptimalkan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bungo, utamanya program dan kegiatan Kabupaten Bungo yang dibiayai APBN. Selain itu, Komisi V DPR meng-

Sedangkan untuk kawasan perkotaan Muara Bungo, juga telah dibangun jalan lingkar dari Sungai Mengkuang - Tanjung Menanti - Sungai Binjai. “Pemba ngunan jalan lingkar tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran transportasi menuju Bandara, memindahkan angkutan kendaraan berat yang melintasi kota Muara Bu ngo dan mengurangi kemacetan lalu lintas serta pembangunan wilayah perkotaan sekitar kota Muara Bundo,” tegas Sudirman Zaini. Pembangunan Bandara Muara Bungo kata Sudirman, akan terus dikembangkan sesuai site plan yang telah direncanakan. Data manifest saat ini rata-rata penumpang rute Jakarta - Muara Bungo atau sebaliknya sebanyak 1.250 penumpang/ bulan dengan landasan pacu 1.450 meter dan diharapkan pada tahun 2015 panjang landasan telah dapat menampung pesawat berbadan besar seperti Boing 737- 400. Dia berharap pembangunan bandara ini akan mendapat dukungan DPR dan Kementerian Perhubungan, Pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada upaya peningkatan mutu bangunan tempat tinggal atau bedah rumah dimana sebanyak 1.095 unit rumah telah diperbaiki dengan menggunakan dana APBN. (si/sf/as/spy)

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi VI: Serap Aspirasi dan Cari Solusi

D

alam menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke empat Provinsi secara bersamaan, yakni Riau, Jawa Timur, Jawa Te ngah dan Sulawesi Selatan. Khusus di dua Provinsi terakhir ini Tim Parlementaria mengikuti lawatan sang wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Industri Rokok Termarjinalkan Kudus menjadi salah satu kota tujuan lawatan Komisi VI DPR RI ke Jawa Tengah. Tujuannya tak lain untuk mengetahui ikhwal kekisruhan dalam industri rokok menengah ke bawah. Pasalnya, sebagaimana pengaduan yang diterima Komisi VI

dari sekitar 400 pabrik rokok hanya tersisa kurang lebih 35 perusahaan rokok menengah ke bawah. Padahal mata pencaharian utama masyarakat kota yang berada di sebelah timur Kota Semarang ini berasal dari Industri rokok. Bahkan kota ini konon juga disebut dengan sebutan Kota Kretek. “Kami ingin mengetahui karut marut dalam industri rokok khususnya di Kudus ini. Menurut penga duan yang saya dengar banyak perusahaan rokok khususnya golo ngan II dan III yang gulung tikar. Sebenarnya apa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini,” tanya Ketua Komisi VI, Airlangga Hartarto Menjawab hal tersebut Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Selu-

ruh Indonesia (Formasi) Jateng, Muhammad Guntur yang ikut menemui Tim Komisi VI mengatakan bahwa bertumbangnya satu per satu perusahaan rokok kretek khususnya di Kudus, Jawa Tengah salah satunya dikarenakan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai rokok menjadi sebesar Rp 80 per batang. Belum lagi iklan di masyarakat dan larangan merokok masyarakat yang terus menerus diluncurkan peme rintah. Oleh karenanya Guntur berharap agar DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan menurunkan tarif cukai, bahkan hingga nol rupiah per batang. “Kami sudah mendiskusikan hal ini dengan berbagai pihak, bahkan lewat pengacara Yusril Ihza Mahendra kami sudah melayangkan gugatan

PARLEMENTARIA


63

KUNJUNGAN KERJA

hingga ke Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Menteri Keuangan terhadap kenaikan tarif cukai sebesar 65 persen. Hasilnya MA menga bulkan gugatan kami, dan meminta pemerintah mengembalikan kelebihan tarif cukai sebesar 15 persen atau sekitar 18,3 Triliun dari tahun 2011-2012. Tapi kenyataannya keputusan hukum yang sudah inkrah itupun tidak juga dapat dieksekusi,” ungkapnya. Mendengar hal tersebut, Anggota Komisi VI, Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa sebenar nya DPR RI telah melakukan upaya untuk melindungi industri rokok. Salah satunya dengan Surat Pimpinan DPR kepada Presiden untuk tidak dulu menandatangani Frame work convention on Tobaco Control (FCTC) atau konvensi pengendalian tembakau. Alhasil pemerintahpun mengamini permintaan DPR untuk tidak meratifikasi FCTC. “Jika Indonesia meratifikasi FCTC 64

PARLEMENTARIA


artinya Indonesia harus tunduk pada acuan yang telah ditentukan FCTC. Salah satunya dengan harga cukai rokok yang harus dinaikkan setinggi-tingginya. Sedangkan, industri rokok saat ini sudah banyak yang gulung tikar karena tidak mampu menutup tingginya biaya produksi seiring tingginya tarif cukai rokok. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu Pimpinan DPR mengirimkan surat kepada Presiden untuk tidak menandatangani FCTC, dan Pemerintah mengamini hal tersebut. Ini menjadi sebuah langkah konkret dalam melindungi industri rokok tanah air. Bagaimanapun juga Kretek (tembakau) merupakan industri heritage (warisan bangsa) yang harus dilestarikan,” jelas Hendrawan. Sementara itu Ketua Komisi VI, Airlangga Hartarto yang didampingi oleh Ferari Romawi, Miranti Dewaningsih, Rachel Maryam Sayidina, Hendrawan Supratikno dan Edy Kuntadi mengatakan keprihatinan-

nya akan kondisi tersebut. Ia menilai bahwa industri rokok khususnya golongan II dan III termarjinalkan oleh regulasi yang dibuat pemerintah. “Kami prihatin dengan kondisi industri rokok golongan II dan III yang merupakan industri rokok mene ngah ke bawah. Mereka termarjinalkan oleh regulasi yang dibuat pemerintah,” ungkap Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto saat mengunjungi Pabrik Rokok Maja dan Excel di Desa Gondosari, Gebog, Kudus Jawa Tengah, Kamis (19/6). Dilanjutkannya, tidak hanya tarif cukai yang membuat industri rokok menjadi termarjinalkan, salah satunya lewat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.200 Tahun 2008 yakni persyaratan membangun pabrik harus memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter, dan lokasinya harus jauh dari pemukiman warga. Padahal menurut Airlangga, kebanyakan industri rokok

kecil yang merupakan SKT (sigaret kretek tangan) diproduksi di rumahrumah.

Hal ini terkait dengan adanya revisi Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003.

“Memindahkan industri kecil dari rumah itu jelas tidak sesuai. Kita sudah punya contoh industri rumah yang berhasil, seperti industri sepatu, tas, songkok. Semua itu dikerjakan di rumah. Akibat dari PMK ini banyak industri rokok yang gulung tikar,” papar Airlangga.

“Tujuan dari Kunker ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban pemerintah di bidang industri, perdagangan, investasi, BUMN serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).Termasuk sejauhmana nilai-nilai kemajuan baik dari deviden yang dicapai di perusahaan tersebut,” ujar Ketua Tim Kunker

A ir langga b er s ama anggot a Komisi VI lainnya berjanji akan membicarakan hal tersebut kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Perekonomian. Bahkan jika memungkinkan pihaknya akan terus memperjuangkan hal tersebut di periode mendatang, meski dalam peraturan tidak ada carry over untuk RUU atau program legislasi dari periode sebelumnya ke periode mendatang. “Bersama dengan Pemerintah kami akan mencari solusi atas permasalahan ini. Namun jika dalam periode kali ini kami belum dapat menyelesaikan permasalahan ini, mesti dalam DPR tidak ada sistem carry over atau pengalihan ke DPR periode setelah ini, Insya Allah di periode mendatang kami akan kembali memperjuangkan hal ini. Karena Alhamdulillah periode mendatang saya masih dipercaya kembali menjadi wakil rakyat,” ujar Airlangga. BUMN Perlu Tingkatkan Koordinasi Dalam kunjungannya ke Sulawesi Selatan, Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI mengunjungi tiga BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yakni PT Semen Tonasa, PTPN XIV, dan PT. Sang Hyang Seri. Kunjungan ini bertujuan melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengawasan prosedural di dalam aturan-aturan yang berlaku di ranah BUMN. Serta bagaimana pelaksanaan UU Perseroan Terbatas, terkait dengan kekayaan negara, termasuk juga aset-aset yang ada di BUMN, Makassar, Sulawesi Selatan.

Komisi VI DPR Yusyus Kuswandana di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari kunjungan ini diharapkan bisa memperoleh informasi secara langsung tentang perkembangan kinerja perusahaan, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing BUMN dan anak perusahaan dalam menjalankan fungsinya serta rencanarencana strategis ke depannya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam upaya meningkatkan produktivitas. BUMN hadir untuk mengemban misi negara, oleh karenanya hendaknya tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi perhatian.

Dalam pertemuan itu ia secara khusus menyampaikan catatan kepada jajaran Pimpinan PT. Semen Tonasa agar terus menjaga ketersediaan semen terutama di wilayah timur Indonesia. Keseimbangan supply and demand harus terkendali sehingga masalah kelangkaan tidak mengganggu pesatnya pembangun an infrastruktur di kawasan ini Sementara itu, bagi PT. Sang Hyang Seri yang notabene merupakan

perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam penyediaan benih, Yusyus mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugastugas pioneer-nya BUMN tersebut juga dituntut dapat menerapkan prinsip good coorporate governance. “Jajaran BUMN agar meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar lebih terintegrasi dalam meningkatkan produktivitas terutama mendukung program pembangunan. Sebagai badan usaha yang dibentuk oleh negara BUMN tidak terlepas dari tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (ayu, iw), Foto: Ayu, Iwan Armanias/parle/iw.

PARLEMENTARIA


65

KUNJUNGAN KERJA

Mengatur Panas Bumi, Melindungi Kekayaan Negeri

I

ndonesia merupakan negara dengan potensi sumber panas bumi (geothermal) terkaya di dunia. Hampir di setiap pulau ada sumber panas bumi. Dari ujung barat hingga ujung timur, sumber energi yang satu ini belum termanfaatkan secara maksimal. Komisi VII DPR menyadari betul potensi ini dengan menyusun RUU tentang Panas Bumi. Diupayakan RUU ini rampung sebelum Oktober 2014. Panas bumi dipandang penting sebagai sumber kekayaan negeri. Ia hanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi di dalam negeri. Untuk menyempurnakan rumusan RUU ini, Komisi VII DPR melihat dari dekat kekayaan panas bumi di beberapa daerah. Pada akhir Juni lalu, Komisi VII 66

PARLEMENTARIA


mengunjungi empat lokasi sumber panas bumi secara bersamaan, yaitu Garut (Jawa Barat), Tomohon (Sulawesi Utara), Brastagi (Sumatera Utara), dan Lampung. Di empat daerah ini, sumber panas buminya cukup tinggi. Komsi VII DPR melihat banyak kenyataan di daerah belum memaksimalkan potensi energi ramah lingkungan ini. Lewat kunjungan kerja spesifik satu per satu disisir untuk mengetahui potensi sekaligus masalah yang dihadapi.

Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Barat, Pesawaran, dan Way Kanan.

Panas Bumi Sumber Pendapatan Daerah

Di Indonesia, pemanfaatan potensi panas bumi masih relatif kecil. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terus melakukan pengembangan di beberapa wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), salah satunya PLTP Ulu Belu Lampung ini.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber energi geothermal atau sumber energi panas bumi. Sedikitnya terdapat 15 lokasi yang memiliki potensi panas yang tersebar di beberapa kabupaten, seperti

“Bila dilihat betapa besarnya potensi di Lampung ini memungkin kan kita tidak kekurangan tenaga listrik. Kalau masih kekurangan inilah kesalahan kita.” Demikian disampaikan Ketua Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI Alimin Abdullah (F-PAN) di PLTP Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

“Jangan sampai kita gagal mengolah sumber daya alam yang kita mi-

liki. Jadi di akhir masa jabatan Komisi VII ini diharapkan RUU Panas Bumi bisa selesai. Karena ini menyangkut berbagai hal yang kompleks termasuk status jelas bahwa ini bukan termasuk pertambangan lagi. Juga terus terang rakyat Lampung masih banyak yang mengeluhkan seringnya listrik padam,” ungkap Alimin.

sidi migas yang membengkak dan cadangan yang makin menipis, sehingga harus beralih ke panas bumi.

Hal senada dikemukakan Isma Yatun (F-PDI Perjuangan) mengenai pentingnya RUU Panas Bumi yang juga mempunyai pengaruh besar pada aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Direktur Keuangan PT. Pertamina Geothermal Energi Hadi Karyono mengakui dalam hal penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) memang tenaga yang disiapkan oleh kalangan perguruan tinggi tidak banyak. Pasalnya pendidikan khusus di bidang geothermal terurtama di level operator tidak ada sehingga menjadi hambatan bagi operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

“Jangan sampai pendapatan dari hasil panas bumi ini malah keluar untuk orang luar tapi tidak masuk pendapatan kabupaten, hanya menjadi penghasil tenaga yang menghidupi listrik di Provinsi Lampung yang memang sejauh ini menjadi sumber terbesar setelah masuknya listrik dari Sumatera Selatan sedang bermasalah,” ujar Isma.

Demikian mengemuka saat Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR dipimpin Jamaludin Karim mengadakan kunjungan ke PLTP Lahendong 1 dan 2 di Sulut.

kan geothermal sendiri sangat luar biasa, terutama pada level operator. “Pendidikan formal kita tidak ada yang khusus geothermal . Kita berharap ada AKA Migas tapi khusus bidang geothermal,” katanya lagi. Menurut Hadi, Pertamina sudah bekerja sama dengan Undip Semarang, dengan harapan ada pendidikan D3 atau S1 Geothermal, namun kelihatanya masih jauh. Akibatnya, sekarang orang yang bekerja di PLTP masih itu-itu saja sehingga banyak pegawai Geothermal yang pensiun, lalu ditarik kembali. Menanggapi hal ini, Ketua Tim Komisi VII DPR Jamaludin Karim mendukung dibukanya jenjang Pendidikan Tinggi Geothermal. Prospek ke depan sangat baik sehingga perlu

Tim Kunlap mengingatkan pula bahwa semua hal detil harus diperhitungkan dan diusulkan sebelum ketok palu RUU Panas Bumi tersebut. Apa saja yang harus diatur termasuk penggunaan sumber air daerah yang selama ini masih belum masuk ke kas daerah. “Memang Kabupaten Tanggamus ini belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) menyangkut PLTP Ulu Belu sebagai sumber penghasilan daerah. Saya berharap setelah UU Panas Bumi ini jadi, pemerintah daerah segera membuat Peraturan Daerah sehingga jelas perhitungannya dan langsung bisa memberikan manfaat untuk daerah tersebut,” pungkas Isma. Pendidikan Tinggi Geothermal Menghadapi pemanfaatan energi geothermal (panas bumi) di masa yang akan datang, sudah saatnya dibuka jenjang pendidikan tinggi baik Strata (S1) atau Diploma (D3) geothermal. Prospek pemanfaatan energi panas bumi ke depan cukup besar sehubungan dengan sub-

“Harapan kita ke depan kalau di minyak ada Akademi Migas (AKA Migas), mudah-mudahan ke depan ada Akademi Geothermal. Ini perlu support dari Kementerian ESDM,” katanya. Dijelaskan pula, ketika masih di Migas secara besar-besaran dilakukan upaya untuk membesarkan AKA Migas di Cepu. Namun dalam perkembangannya SDM yang ada hanya itu-itu saja dan tidak berkembang. Bahkan untuk mengembang-

diinformasikan kepada anak-anak kita. “SDM untuk PLTP perlu diisi oleh anak-anak kita. Ini lahan yang terbuka luas sehingga potensinya bisa dimanfaatkan sekailgus dapat menyalurkan tenaga kerja terampil anak-anak kita sendiri,” ia menambahkan. Sumber Panas Bumi Banyak di Hutan Sumber Panas Bumi Indonesia banyak terdapat di hutan konserva-

PARLEMENTARIA


67

KUNJUNGAN KERJA

si, hutan produksi, dan hutan lindung. Tidak mudah mengeksplorasi sumber panas bumi di tengah hutan, selain menyangkut perizinan yang ketat, juga menyangkut pelestarian ekosistem hutan. Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi VII DPR dengan

listrik. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ini dipimpin Jhonny Allen Marbun (F-PD). Anggota Komisi VII yang mengikuti kunjungan kerja spesifik tersebut adalah Muhammad Idris Luthfi (F-PKS), Saifudin Dono djoyo (F-Gerindra), dan Hery Lontung Siregar (F-Hanura).

Tanah Air khususnya program percepatan pembangunan 10.000 MW tahap II. Teuku Irwan yang memimpin kunjungan spesifik mengatakan, Komisi VII DPR menilai penting untuk melakukan peninjauan lapangan ke PLTP Kamojang Garut mengingat di satu sisi belanja Kementerian/Lembaga pada APBN-P 2014 mengalami penghematan, namun disisi lain alokasi subsidi energi justru semakin meningkat hingga mencapai proporsi 25 persen dari total anggaran belanja pemerintah. Teuku Irwan menambahkan, de ngan beroperasinya PLTP Unit V Kamojang Garut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan diversifikasi energi dan perlambatan laju alokasi subsidi energi pada tahun mendatang.

PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Brastagi, Sumatera Utara. Dari data yang disampaikan PT. PGE, sumber potensial panas bumi di hutan konservasi mencapai 16%, hutan lindung 18,7%, dan hutan produksi 16,7%. Wilayah Sumatera merupakan yang terbanyak lokasi sumber energi panas buminya, yaitu mencapai 90 lokasi. Disusul Jawa 71 lokasi, dan Bali-Nusa Tenggara 28 lokasi. Pansus DPR sendiri sedang menyusun RUU Panas Bumi yang rencananya akan disahkan tahun ini. Pasal-pasal krusial yang masih dipertanyakan PT. PGE terutama menyangkut kegiatan pertamba ngan panas bumi di kawasan hutan, perizinan, dan kegiatan eksploitasi. PT. PGE telah beroperasi di Sibayak sejak 15 Januari 1996. Kontraknya sudah diperbarui pada 8 Desember 2003. Dan PT. PGE sebenarnya tidak termasuk pemegang izin panas bumi. Ia hanya kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi. Komisi VII DPR RI mendapat ba nyak informasi penting soal pemanfaatan panas bumi untuk energi 68

PARLEMENTARIA


Menurut Jhonny Allen, pemanfaatan sumber panas bumi sebagai energi di Indonesia, baru 4% dari total 40% sumber panas bumi nasional. Di Sibayak, misalnya, sumber panas bumi yang coba digarap oleh PT. PGE terdiri dari 8 proyek panas bumi (geothermal). Saat meninjau ke Sibayak, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumut, Komisi VII melihat langsung Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sibayak yang dikelola PT. PGE. Di Sibayak sendiri cadangan yang terbukti menjadi sumber panas bumi sebesar 18 MWe. Yang baru termanfaatkan 10 MW. Di sini ada 4 sumur produksi, 5 sumur reinjeksi, dan 1 sumur monitoring. Untuk pemipaan sudah dilakukan sepanjang kurang lebih 2 km di sumur produksi. Sementara di sumur injeksi pemipaan sudah terpasang kurang lebih 0,5 km. PLTP di Kamojang Garut Komisi VII DPR baru-baru ini meninjau pula PLTP Kamojang Kabupaten Garut Jawa Barat terkait persoalan sistem ketenagalistrikan di

Dia menambahkan, Komisi VII mengharapkan adanya masukan dan informasi mengenai berbagai aspek, mengingat perlunya penjelasan tentang realisasi secara menye luruh program percepatan pemba ngunan 10.000 MW tahap II. Sementara itu, Dirjen PT Perta mina Geothermal Energy Roni Gunawan mengatakan, pemerintah agar membantu mengurangi risiko pengembangan dengan cara menanggung risiko eksplorasi. Hal ini sangat penting demi suksesnya percepatan pembangunan geothermal di Indonesia. Roni juga mengatakan, peme rintah saat menetapkan harga listrik, dan lelang Wilayah Kerja Per tambangan (WKP) didasarkan atas komitmen dan program kerja dari para pengembang dan menerapkan “open access” untuk transmisi listrik dengan mekanisme “toll fee” serta memberikan izin untuk pengemba ngan geothermal di kawasan hutan konservasi, serta kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan geothermal. (ry,mp,mh,spy)

SOROTAN

http://www.solopos.com/

Head to head dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI menuju kursi RI-1 dan RI-2, menjadi ajang perang bintang. Tak jarang, dalam arena perang bintang ini tersaji kampanye hitam yang saling menjatuhkan. Dosa-dosa masa lalu masing-masing calon pun dibongkar. Berbagai berita, video dan sejenisnya beredar ke publik untuk menjatuhkan lawan tanding.

S

ebanyak 200 juta lebih masyarakat Indonesia seakan ”dipaksa” menonton adegan brutal ini tanpa bisa berbuat banyak memberi peran. Padahal, sebagai pemegang kedaulatan suara, masyarakat sedang menunggu sajian dari masing-masing pasangan mengenai program yang berpihak pada rakyat.

sebagai upaya menutupi kelemahan diri sendiri. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Gamari Sutrisno menilai perlu ada

penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kampanye hitam dalam penyelenggaraan pemilu legislatif maupun pemilihan presiden.

Apa yang akan dilakukan masingmasing pasangan calon ketika nanti terpilih untuk mensejahterakan rakyat dan mengangkat marwah bangsa ini, adalah hal ditunggutunggu. Sayang, hal itu sampai saat ini belum juga tersajikan. Memang, kampanye hitam menjadi cara yang ampuh untuk menjatuhkan lawan politik. Namun, perlu disadari bahwa upaya membongkar kelemahan dan keburukan lawan tanding, cenderung tak lebih PARLEMENTARIA


69

SOROTAN

“Jika diketemukan bukti-bukti kampanye hitam, maka harus dilaporkan ke aparat penegak hukum. Bisa lapor ke Bawaslu atau kepolisian. Tapi karena ini sifatnya lebih pidana, maka lebih baik dilaporkan langsung ke Kepolisian,” kata Gamari kepada Parlementaria, di Gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini. Gamari melihat maraknya kampanye hitam yang saling menyerang figur capres menjadi pertimbangan bagi DPR dalam membuat peraturan perundang-undangan terkait penye lenggaraan pemilu. Misalnya saja, kata Gamari, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kampanye hitam. “Memang perlu ada perangkat hukum yang tegas yang mengatur soal itu (kampanye hitam-red),” ujarnya. Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar Firdaus Muhammad menilai maraknya kampanye hitam (black campaign) menjelang Pilpres 9 Juli 2014 adalah bukti terkikisnya ketulusan dalam berpolitik dan berdemokrasi untuk memilih pemimpin di Indonesia. “Kampanye hitam itu bagian dari pencitraan, dan bisa dilakukan oleh kelompok sendiri atau lawan politik untuk menaikkan elektabilitas. Bisa saja kampanye hitam itu dilakukan sendiri untuk menimbulkan kesan seakan-akan dirinya diserang lawan politiknya,” katanya dalam dialektika demokrasi bertajuk ‘Pengaruh Kampanye Hitam Terhadap Pemilih’, baru-baru ini, di Gedung DPR, Jakarta. Lahirkan Konflik Menurut Firdaus, kampanye hitam yang berlebihan bisa melahirkan konflik dan akan merugikan rakyat karena tidak berdasarkan data-data yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. “Kalau rakyat di kota bisa dikatakan sudah rasional sehingga tidak terpengaruh. Tapi, rakyat di daerah belum begitu rasional, me70

PARLEMENTARIA


lainkan mengedepankan emosional, sehingga berpotensi memicu terjadi konflik,” tambahnya. Akademisi itu juga menyesalkan banyaknya kalangan intelektual dan purnawirawan yang terlibat langsung menjadi tim sukses para ca pres. “Keterlibatan mereka itu akan menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Apalagi rahasia negara terbongkar oleh orang-orang yang seharusnya menjaga rahasia negara,” serunya. Sementara itu, mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi mengatakan kampanye hitam dalam Pemilihan Presiden 2014 yang mengangkat isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) harus dilawan. “Sudah tersedia instrumen berupa institusi sebagai pencegah dan penghancur beserta senjatanya yakni aturan hukum,” kata Hasyim Muzadi kepada Parlementaria, di Semarang, beberapa waktu yang lalu. Menurut Hasyim Muzadi, kampanye hitam bermuatan isu SARA bukan saja menodai pesta demokrasi dan menghancurkan pihak yang dinistai, melainkan juga berpotensi memecah belah bangsa dan memicu konflik horizontal. Ia juga mengingatkan bahwa kampanye hitam mengandung unsur kejahatan karena bersifat memutarbalikan fakta dan cenderung fitnah.

Menurut Firdaus, kampanye hitam yang berlebihan bisa melahirkan konflik dan akan merugikan rakyat karena tidak berdasarkan data-data yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan.

Hasyim Muzadi juga menyayangkan kampanye hitam yang menggunakan agama sebagai sumber konflik. “Seakan-akan Islam menghalalkan segala cara, untuk mencapai tujuan. Padahal politik itu untuk agama dan negara, bukan negara atau agamanya untuk politik. Persoalannya, kata Muzadi, mau dan mampukah aparat berwenang bertindak tegas menegakkan aturan itu. “Sebenarnya aturan hukumnya sudah ada, masalahnya yang memegang aturan itu berani tidak melakukan tindakan tegas. Undang-Undang Pemilu sudah melarang kampanye hitam, tapi tidak ada institusi tegas yang berani meneg akkan hukum itu. Misalnya ada kampanye hitam, lalu korban lapor ke polisi, tapi kan polisi ada atasannya, itu atasannya ketua partai. Jadi susah juga,” katanya. Menurut, Hasyim Muzadi, bukan saja kendala personal, tapi juga ada kendala sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Misalnya bagaimana TNI/Polri disuruh netral tapi yang menyuruh netral Panglima tertinggi yang juga menjabat seba gai ketua partai. (nt) foto:

LIPUTAN KHUSUS

SIDANG APA LANCAR, PESAN DPR KEPADA DUNIA W

elcome Dinner baru saja usai. Upacara menyambut para tetamu seluruh delegasi peserta Sidang Standing Committe on Economics Affairs Asian Parliamentar y Assembly (APA) 2-5 Juni 2014 berjalan lancar. Senyum ramah tak lepas dari sang tuan rumah, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Surahman Hidayat, termasuk ketika memberikan keterangan kepada wartawan.

“Jadi 12 negara yang hadir dan ada satu dipimpin langsung oleh ketua parlemennya. Anggota komite tetap itu antara 13 negara kalau yang datang 12 itu berarti sudah jauh melebih kuorum 7 negara. Ini tentu suatu kehormatan bagi DPR selaku tuan rumah,” katanya ramah disela-sela hajat organisasi parlemen se-Asia yang berlangsung di Hotel LeMeridien, Jakarta. Ia menyebut persidangan sebelumnya yang berlangsung di Turki delegasi yang hadir jauh lebih sedikit, sedangkan si-

dang di Bahrain kegiatannya malah batal. Adapun 12 negara peserta sidang di Jakarta adalah Saudi Arabia, Pakistan, Indonesia, Srilanka, Bahrain, Yordania, Iran, Kamboja, Turki, Malaysia, Siprus dan RRT.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung lebih menegaskan lagi esensi penting pelaksanaan Sidang APA di Jakarta yang diharapkan dapat menjadi pesan penting kepada dunia bahwa ditengah tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden, Indonesia masih dapat menyelenggarakan pertemuan internasional. Ini menunjukkan demokrasi yang terus tumbuh di negeri ini sudah semakin baik. “Di tengah kesibukan kita menyelenggarakan Pemilu Presiden, ada rivalitas antar kandidat dan pendukungnya, Indonesia tetap sejuk dan damai serta bisa menye lenggarakan forum internasional secara baik. Ini perlu kita tunjukkan kepada masyarakat dunia,” ujarnya usai membuka sidang secara resmi.

Secara khusus Politisi FPDIP yang dalam Pileg lalu terpilih kembali, meminta agar rangkaian pertemuan di Jakarta tidak boleh hanya sekedar menghasilkan wacana membicarakan isu kawasan. Ia meminta persidangan yang membahas isu utama mengurangi kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan harus memberikan hasil konkrit bagi rakyat. “Pertemuan APA tidak boleh hanya menjadi wahana intelektulialisme ‘resolution drafting’ dan wacana pembahasan isu kawasan melainkan harus menghasilkan output yang terukur dan bermanfaat nyata bagi rakyat di Asia,” tekannya. Perlu Definisi Ulang tentang Kemiskinan M. Oheo Sinapoy anggota dele gasi Indonesia mengusulkan perlu meninjau ulang definisi kemiskinan yang ada saat ini. Ia menilai pemahaman tentang miskin perlu dinilai dari konteks budaya masing-masing negara. “Saya ingin mendorong par-

PARLEMENTARIA


71

LIPUTAN KHUSUS

tensi di Asia dan sekarang kita harus membuat sesuatu bersama-sama,” pungkas Ali yang berkebangsaan Iran ini. Selesaikan Empat Draf Resolusi Sidang Komite Tetap pada Masalah Ekonomi, organisasi parlemen Asia di Jakarta ini berhasil menuntaskan empat draf resolusi yang akan disampai pada sidang pleno di Kamboja akhir tahun ini. Draf tersebut adalah Draf Resolusi tentang Integrated Energy Market in Asia, Draf Resolusi Alleviating Poverty in Asia, Draf Resolusi tentang Environmental Issues, Global Warming, Climate Change, and Planting Billions of Trees throughout Asia, dan Draft Resolusi Internasional Financial Affairs for the Countries of APA Member Parliaments. lemen anggota APA mendefinisikan ulang apa itu kemiskinan, apa itu kurang uang atau karena rumahnya tidak bagus atau apapun itu. Saya mencermati budaya kita punya ukuran kemiskinan sendiri-sendiri,” tegasnya. Menurutnya warga yang miskin belum tentu karena tidak punya uang tetapi mereka miskin karena minimnya akses terhadap pendidikan atau bisa jadi jauh akses kesehatan sehingga sering sakit dan tidak dapat bekerja. Masyarakat di Papua misalnya tinggal di Honai, rumah tanpa keramik belum tentu masuk kategori miskin. Anggota delegasi Indonesia Evita Nursanty mendukung usulan ini. “Saya rasa usulan itu baik selama ini kita terpaku dengan standar kemiskinan yang ditetapkan dengan parameter barat bukan Asia,” paparnya. Apabila APA dapat mengoreksi definisi kemiskinan itu maka jumlah penduduk miskin yang menurut Bank Dunia mencapai 900 juta jiwa akan dapat dikoreksi. Kondisi ini jelas meningkatkan nilai dan produktifitas kawasan. Asisten Sekjen APA Ali Khorram menjelaskan usulan delegasi Indo72

PARLEMENTARIA


nesia tersebut belum dapat ditindaklanjut dalam draf resolusi terkait kemiskinan yang sudah dipersiapkan. Usulan tersebut menurutnya akan dicatat dan disampaikan dalam rapat selanjutnya untuk dapat diakomodir dalam teks. Sebelumnya Country Director Asian Development Bank untuk Indonesia Adrian Ruthenberg juga menyampaikan laporan angka kemiskinan Asia untuk kategori pendapatan 1,25 dollar AS per kapita per hari berhasil diturunkan. Namun perbaikan kemiskinan sejak antara tahun 2002 - 2010 sangat lambat.

Dalam keterangannya dengan Pers usai penutupan sidang, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Surahman Hidayat mengatakan draf resolusi telah dibahas dalam sesi-sesi drafting resolusi pada hari ke dua sidang. Draft resolusi mengenai Financial Affairs for the Countries of APA Member Parliaments mendapatkan banyak penguatan kepada kerjasama antar negara-negara APA untuk melakukan penguatan ekonomi nasional dan regional dari bahaya krisis ekonomi berikutnya, baik tingkat regional maupun global.

Potensi sumber daya ekonomi yang ada di seluruh kawasan Asia sebenarnya sangat cukup untuk mengentaskan kemiskinan yang telah membelenggu benua terpadat di dunia ini. Ali Khorram memaparkan Produk Domestik Bruto Asia saat ini sudah melewati Amerika dan Uni Eropa. Tahun 2014 ini, total PDB Asia US$18.500 triliun sedangkan Amerika dan Uni Eropa US$17.000 triliun. Potensi lain 70 persen minyak dunia ada di kawasan Asia tepatnya di Asia Barat Daya. “Itu artinya Asia memiliki lebih banyak nilai produksi dan pendapatan dalam satu tahun dibandingkan dengan AS dan Uni Eropa. Jadi kita punya banyak po-

Sedang draf resolusi Environmental Issues, Global Warming, Climate Change, and Planting Billions of Trees throughout Asia, fokus prioritas ditekankan agar masing-masing negara anggota APA dapat melaksanakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam paradigma pembangunan nasionalnya, sehingga bisa menghindarkan diri dari perubahan iklim, pemanasan global, degradasi dan deforestasi hutan. Surahman menambahkan, dalam draft resolusi Alleviating Poverty in Asia, semua partisipan menyepakati tentang perlunya keterlibatan aktif parlemen untuk turut menuntas-

kan kemiskinan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Sedang draft resolusi Integrated Energy Market in Asia, ditekankan perlunya mekanisme bersama melalui ide Asian Integrated Energy Market, yang akan dapat mengurangi resiko ketiadaan pasokan energi dalam konteks distribusi, penggunaan maupun preservasinya. Dalam sidang ini, anggota delegasi menyampaikan ragam usulan dan pendapat, di antaranya perlunya kerjasama dengan negara-negara lain di luar Asia terkait energi dan efisien penggunaan energi. Selain itu juga mengusulkan perlunya penjelasan tentang manfaat dan kelemahan bila di terapkan “Integrated Asian Energi Market”, keterlibatan pihak swasta, dan kebutuhan di selenggarakannya Asian Energi Forum. Surahman mengatakan, dinamika diskusi sidang menghantarkan pada dua ide solusi, yakni dibentuknya badan yang menangani hal ini, atau di selenggarakannya konferensi untuk membahas isu “Integrated Asian Energi Market,” serta munculnya dua skema yang di ajukan, yakni kebutuhan regulasi terkait hal ini, dan kebutuhan infrastruktur yang menghubungkan konektivitas nega ra-negara di Asia. Nicolaos Tornaritism Ketua Dele gasi Parlemen Siprus memberikan perhatian kepada pengembangan energi tenaga angin dan tenaga sur ya. “Pengembangan sumber energi terbarukan ini diharapkan memberikan efek ganda membuka peluang kerja baru,” tutur juru bicara parlemen negara yang dikabarkan menemukan potensi gas cukup besar di laut Mediterania Timur. Tidak Bahas Potensi Konflik di Asia Dalam rangkaian persidangan delegasi Iran sempat mengusulkan untuk membuat pernyataan sikap terkait sejumlah konflik antar negara di Asia tetapi mayoritas delegasi menolaknya. “Pengalaman

kita kalau dibicarakan soal konflik itu akan jadi sangat sensitif dan jadi emosional pada akhirnya rapat sulit dikendalikan, akhirnya malah mengganggu agenda sidang utama,” kata Ketua Delegasi Indonesia Surahman Hidayat. Ia menyebut sebenarnya APA memberikan perhatian tentang isu ini tetapi pembahasan diserahkan kepada Komite Tetap bidang Politik dan Keamanan yang berlangsung di

malam dengan para delegasi untuk mempromosikan Indonesia. Ia mengingatkan ada 17 ribu pulau, beragam budaya dan etnik yang perlu ditinjau agar semakin memahami Indonesia. “Kami mengundang segenap delegasi untuk mengeks plor beragam potensi wisata yang ada di Indonesia. Negeri ini bukan hanya kota Jakarta yang dinamis tetapi masih banyak kota menarik lain dengan beautiful panorama,” katanya. Dalam acara makan malam

Turki. Menurutnya negara Asia tetap pada upaya menjaga kebersamaan dengan prinsip non intervensi. Setiap konflik diselesaikan dengan prinsip kolektivisme sesuai sema ngat Asia Afrika yang dicetuskan di Bandung.

ini para delegasi juga diajak lebih mengenal lebih jauh tentang budaya Betawi yang ada di Jakarta. Sejumlah peserta memanfaatkan kesempatan untuk berfoto bersama dengan seniman yang mengenakan pakaian adat Betawi.

Anggota delegasi Iran Hosein Nejabat melakukan interupsi ditengah jalannya sidang meminta rapat juga memberikan sikap terhadap konflik yang terjadi disejumlah tempat seperti Laut Cina Selatan, Mesir dan Suriah yang berada di perbatasan Asia dengan Timur Tengah. “Saya rasa kita semua sudah hadir bersama disini dan tentu ada baiknya kita menyampaikan sikap mencari solusi terkait konflik yang terjadi di beberapa tempat di kawasan Asia ini,” ujarnya.

Bicara pada kesempatan berbeda Senator Pakistan Nawabzada Saifullah Magsi mengatakan komunikasi intens antar parlemen diharapkan dapat meningkatkan kesepahaman dan kerja sama. Ia yakin keberhasil an komunikasi itu akan mampu mewujudkan abad ke-21 sebagai abad Asia. Sementara delegasi Bahrain Abbas Almadhi menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah DPR RI. “Kami menyampaikan terima kasih kepada parlemen Indonesia atas undangannya, keramahtamaha n dan jamuan yang sangat baik kepada kami,” ungkapnya sambil tersenyum. (iky) foto: iwan armanias/parle

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memanfaatkan acara makan

PARLEMENTARIA


73

SELEBRITIS

Peggy Melati Sukma

P

usiiiiiiiiiiiing. Masih ingat kata yang pernah “heboh” di akhir tahun 90-an? Jargon yang melambungkan nama Peggy Melati Sukma itu hampir dipastikan kini tidak akan lagi keluar dari bibirnya. Mengapa demikian? Temukan jawabannya dalam kisahnya berikut ini. Lain dulu, lain sekarang, itulah yang terlihat dari penampilan wanita kelahiran Cirebon, 13 Juni 1976 74

PARLEMENTARIA


ini. Tentu bukan hanya karena jilbab yang kini selalu dikenakannya. Lebih dari itu, gaya dan tutur bahasanya pun terdengar lebih santun dan lembut. Ditengah-tengah acara bedah buku bertitel “Kujemput Engkau di Sepertiga Malam” yang ditulisnya sendiri itu, Peggy menceritakan proses dibalik keputusannya untuk berhijab. “Ditengah gemerlap dunia, aku merasa sunyi. Telah banyak penca-

paian keduniawian yang saya raih, tapi sisi rohaniah saya kosong, hingga saya merasa sunyi, ”aku Peggy ketika dijumpai di Gedung Nusantara V, Senayan Jakarta. Untungnya hal itu tak berlangsung lama, di satu titik di sepertiga malam yang ia lalui, Sang Khalik membalikan hati Peggy. Ia mendapat hidayah yang begitu besar, yang akhirnya menyadarkannya bahwa kehidupan di dunia adalah

sementara. Ada kehidupan lain yang lebih kekal setelah ini. Ia menyadari bahwa pada hakikatnya diri manusia adalah ruh yang kemudian menggerakkan jasad atau raga. Tanpa ruh yang ditiupkan Allah SWT, jasad manusia hanya seonggok tubuh tak berarti. Sadar akan hal tersebut, Peggy merasa jiwanya kosong dan butuh “makanan”, butuh perawatan yang sangat ekstra. Dari sana, ia mulai membuka dan menggali lebih dalam kitab suci Al Quran. Semakin ia gali, semakin kecil ia dihadapan Allah SWT. Hingga akhirnya, ia mengaku tidak akan pernah merasa puas untuk terus menggali dan menjalankan Perintah-NYA. Tak puas akan hal itu, Peggy pun merangkai pengalaman “hijrah”nya tersebut dalam sebuah buku berjudul Kujemput Engkau di Sepertiga Malam. Meski ia menulis buku tersebut dari sudut pandang Islam karena ia memang seorang muslim, namun sesungguhnya buku tersebut bersifat sangat universal. Tujuannya tak lain adalah untuk mengingatkan para sahabat, penggemar dan seluruh masyarakat akan kehidupan di akhirat kelak. “Saya mencoba menghadirkan diri saya yang lengkap, Peggy seorang artis, Peggy seorang pengusaha, Peggy yang pekerja sosial dan Peggy yang bekerja untuk negara. Tidak hanya itu, saya juga coba mengha dirkan segala kesalahan, pemikiran, perjalanan, rute “perjalanan” saya dan proses pergulatan batin hingga kemudian saya hijrah seperti sekarang ini,”paparnya. Berjuang di Luar Sistem Sebagaimana artis lainnya yang lebih dulu terjun ke panggung politik tanah air, seyogyanya Peggy memiliki kemampuan yang mumpuni untuk terlibat dalam bidang tersebut. Namun seperti kiprahnya dalam penulisan buku, Peggy merasa bahwa segala yang dilakukan merupakan kehendak Illahi yang menggerakkan hatinya. Untuk saat

ini hatinya belum tergerak untuk terjun ke panggung politik tanah air.

sebagai Duta Pendidikan Kesetaraan oleh Depdiknas.

“Sepuluh tahun terakhir dorongan yang sangat kuat kepada saya dari teman-teman partai, senior-senior bahkan dari para ketua partai untuk terjun ke panggung politik. Saya sangat berterimakasih ketika saya mendapat wejangan dan dorongan untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tapi memang sampai saat ini saya belum mendapatkan spirit untuk masuk kedalam sistem,” ucapnya.

Bersama dengan Nirina Zubir dan Teuku Zacky, Peggy didaulat menjadi Duta Teknologi oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Bahkan saat Jakarta diterjang banjir besar pada 2002 lalu, lewat Yayasan yang dibentuknya ia sibuk membantu korban banjir. Aktivitas sosialnya semakin meningkat tatkala ia menikah dengan Wisnu Tjandra yang notabene merupakan pengusaha sekaligus Direktur Artha Graha.

Peggy menjelaskan bahwa untuk berbuat sesuatu bagi bangsa tidak hanya bisa dilakukan dalam sebuah sistem. Namun hal itu juga bisa dilakukan di luar sistem, yang menurutnya malah akan dapat lebih bebas bergerak. Sampai hari ini, Peggy memilih untuk berjuang di luar sistem untuk melengkapi perjuangan para tokoh yang ada di dalam sistem pemerintahan dan sistem negara lainnya.

Kini, bangsa Indonesia tengah menjalani pesta demokrasi, lebih tepat pemilihan presiden. Peggy mengaku dorongan untuk menjadi bagian dari Tim Sukses kedua kandidat presiden begitu kuat. Namun

“Perjuangan, baik di dalam maupun di luar sistem jika dijalankan dengan konsisten, nawaitu yang baik dengan cara yang lebih fokus, maka hal itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi,” tegas Putri dari Raden Ating Sukma dan Aty Latieva Attamimi. Meski berada di luar sistem telah banyak hal yang dilakukan Peggy untuk bangsa. Tahun 2006 ia sempat ditunjuk oleh Menteri Pemberda yaan Perempuan sebagai duta Indonesia untuk berbicara di PBB guna membahas UU Perlindungan Perempuan di New York. Pada tahun yang sama ia juga sebagai wakil Indonesia dalam ajang World Art Performance di Pakistan. Di penghujung tahun yang sama Peggy sempat ditunjuk

pengalaman mengajarkannya untuk tidak cepat mengambil keputusan. Ia kembalikan kepada Sang Khalik jawaban atas dorongan tersebut, hingga kemudian atas kehendakNya jualah Peggy memutuskan untuk ti-

PARLEMENTARIA


75

SELEBRITIS

dak terlibat langsung menjadi Tim Kemenangan kedua kandidat presi den saat ini. Meski tidak terlibat dalam politik praktis, namun berbagai harapan atas perubahan bangsa pun ia titipkan kepada kedua calon pemimpin bangsa tersebut. Peggy berharap siapapun pemimpinnya semoga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang saling memahami, mempunyai hakikat spiritual yang dekat dengan Tuhan.

jargon “pusiiiiiiing” nya yang kemudian dipatenkannya. Lewat sinteron ini lagi-lagi ia masuk dalam nominasi Artis Wanita Terfavorit Indonesia Kategori Komedi Panasonic Award tahun 1999.

berlakon dalam pementasan wa yang orang yang berjudul Srikandi Larasati Kembar di Gedung Kesenian Jakarta. Bahkan di tahun yang sama bersama teater Tanah Airku ia kembali berlakon di ajang inter-

Tak puas dengan berakting, Peggy pun merambah ke dunia presenter. Beberapa acara berhasi dibawakannya dengan sangat apik, diantaranya reality show Rejeki Nomplok, Smile dan Klise. Untuk kiprahnya ini ia juga mendapat dua penghargaan dari Tabloid Citra. Bahkan pada tahun 1996 lewat acara talkshow bertajuk “Obrolan Pagi” ia berhasil menyabet gelar Pembawa Acara Talkshow Wanita Terfavorit.

nasional, tepatnya di festival teater anak-anak tingkat dunia di Lingen, Jerman. Dalam festival tersebut, Peggy berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Atas keberhasilannya tersebut, Pimpinan Teater Tanah Airku, Jose Rizal Manua mendapuknya menjadi public office teater yang konon telah mencetak banyak seniman handal Indonesia.

“Siapapun pemimpinnya yang terpenting bisa membuat seluruh masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berkarakter spiritual, sehingga memiliki fondasi yang kuat untuk perjalanan bangsa ini kedepannya,” jelasnya. Berdasarkan pengalaman yang pernah ia jalani sendiri, ia yakin untuk membangun bangsa harus dimulai dari diri Individunya terlebih dahulu. Setelah itu sistem keluarga hingga akhirnya akan menciptakan bangsa atau negara yang dapat mensejahterakan rakyat. Hingga kemudian anak cucu kita akan terus dapat mewarisi apa yang kita miliki saat ini. Dunia Hiburan Sedikit kilas balik perjalanan seorang Peggy Melati Sukma di panggung hiburan tanah air. Sejak kecil darah seni dalam diri Peggy sudah begitu kental, namun baru mulai terasah ketika ia duduk di bangku SMP. Ia masuk dalam sebuah sanggar teater. Memasuki masa remaja, wajahnya kerap mengisi halaman berbagai majalah wanita. Hingga kemudian tawaran membintangi sebuah sinteron pun menghampiri nya. Lewat perannya sebagai Iteung di Sinetron Si Kabayan wajah Peggy mulai dikenal luas. Bahkan lewat perannya ini ia sempat masuk dalam nominasi pemeran utama wanita terbaik kategori Komedi Festival Sinetron Indonesia tahun 1997. Namanya semakin melambung tatkala ia secara tak sengaja mengeluarkan

76

PARLEMENTARIA


Ia pun sempat menjajal kemampuannya di dunia tarik suara. Sa yangnya dewi fortuna tak menghampiri Peggy untuk berkiprah di bidang seni yang satu ini. Meski sempat merilis beberapa album, diantaranya album bertitle Aku Ka ngen Padamu pada tahun 1998, dan My Wish pada tahun 2000 penjual an album tersebut jauh dari harapannya. Publik pun lebih mengenal Peggy sebagai aktris sineron dan presenter. Kerinduannya pada panggung teater begitu memuncak, hingga kemudian pada tahun 2006 Peggy

Kini, meski tidak secara tegas mundur dari panggung hiburan tanah air, namun keputusannya untuk hijrah dan berhijab secara tidak langsung diakui Peggy membawa sebuah konsekwensi tersendiri. Tentunya konsekwensi untuk menyaring lebih ketat tawaran berlakon dalam layar kaca. Selain tentunya kesibukan Peggy sebagai seorang penulis yang diiringi dengan dak wah dan sejumlah aktivitas so sialnya cenderung sangat menyita waktunya. Kini, dengan kesadaran spiritualnya yang sangat tinggi Peggy mengakui bahwa jiwanya tak lagi kosong, dan tentunya ia sudah tak lagi “Pusiiiiiiing”. (Ayu) foto: rizka/ parle/hr

Peristiwa Isra’ Mi’raj merupakan momen yang sangat penting bagi umat Islam karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melakukan sholat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Isra’Mi’raj berasal dari dua kata yaitu : Isra’ dan Mi’raj. Isra’ berarti perjalanan malam (perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa) dan Mi’raj berarti naik ke langit Peristiwa Isra’ Mi’raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 M, 3 tahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 51 tahun. Peristiwa luar biasa ini terjadi mulai dari lepas tengah malam sampai menjelang waktu subuh waktu Mekah. Sebelum peristiwa itu terjadi, Rasulullah mengalami keadaan duka cita yang sangat mendalam. Beliau ditinggal oleh istrinya tercinta, Khadijah, lalu beliau juga ditinggal oleh

pamannya sendiri, Abu Thalib, yang sangat melindungi Nabi Muhammad. Karena ditinggalkan kedua orang yang sangat disayangi tersebut membuat beliau sangat berduka cita. Karena itu, Allah SWT menghibur Nabi Muhammad dengan memperjalankan beliau, sampai kepada langit untuk bertemu dengan Allah SWT. Pada suatu malam tanggal 27 Rajab, Allah SWT memberikan wahyu

kepada Malaikat Jibril a.s, “Janganlah engkau (Jibril) bertasbih pada malam ini dan engkau Izrail jangan engkau mencabut nyawa pada malam ini.” Malaikat Jibril a.s. bertanya, “ya Allah, apakah kiamat telah sampai? Allah SWT berfirman, maksudnya, “Tidak, wahai Jibril. Tetapi pergilah engkau ke Syurga dan ambilah Buraq dan terus pergi kepada Muhammad dengan Buraq itu”. Kemudian Jibril pun pergi ke

PARLEMENTARIA


77

Syurga tempat Buraq berada, dan menemukan 40 juta Buraq di taman Syurga. Setiap Buraq memiliki mahkota di keningnya bertuliskan katakata, “Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah.” Diantara Buraq itu, Jibril melihat pada seekor Buraq yang memisahkan diri seraya menangis bercucuran air matanya. Jibril menghampiri Buraq itu lalu bertanya, “Mengapa engkau menangis, ya Buraq?” Berkata Buraq, “Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 ribu tahun yang lalu, maka pemilik nama itu tertanam dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu kepada nya dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Untuk mengenang kembali peristiwa yang sangat bersejarah ini, pertengahan Juni lalu, Korpri Sekretariat Jenderal MPR,DPR dan DPD telah mengadakan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW tahun 1435 H/2014 M. Acara tersebut diawali dengan sambutan Anggota DPR Prof. Ali Maschan Moesa, Msi dan dilanjutkan ceramah Isra’ Mi’raj yang disampaikan oleh Ustad Syech Alijaber. Dalam sambutannya Ali Maschan Moesa mengingatkan apapun ibadahnya termasuk memperingati Isra’ Mi’raj ini kita harus istiqomah, selalu ingat kepada Allah selama 24 jam. Bahwa iman yang paling sempurna adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul Nya harus bisa mengalahkan segala-galanya. Kalau ini dilakukan maka pasti tidak bisa ada rasa khawatir dan rasa takut dan yang ada rasa penuh optimisme untuk menyongsong masa depan. Selain itu, mengutip sebuah hadis yang diingatkan Nabi Besar Muhammad SAW, bahwa dunia adalah dilaknat oleh Allah. Allah tidak suka dunia, lebih suka akhirat sebab akhirat itu lebih baik dan kekal. Karena itu banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Selain itu yang dilaknat Allah adalah guru yang tidak bisa membawa muridnya mengingat kepada Allah.

78

PARLEMENTARIA


di dunia, tetapi yang terbesar punya masalah juga di Indonesia. Rumah tangga bermasalah, proses politik bermasalah dalam proses ekonomi juga bermasalah, urusan lain-lain juga bermasalah. Selain itu kasus narkoba di mana-mana dan ada anak Sekolah Dasar sudah berbuat zina. “ Kondisi ini sangat memprihatinkan. Allah belum menurunkan azabnya karena masih ada diantara Bapak Ibu yang suka tahajud,” tegas Alijaber. Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyebutkan, yang termasuk dilaknat Allah adalah orang yang merasa bodoh tetapi tidak mau belajar, “Jadi orang yang merasa bodoh lebih baik dari pada orang yang merasa pintar,” kata Ali Maschan Moesa. Selalu Ingat Allah Kalau ketiga-tiganya yaitu lebih suka akhirat, guru yang mengajarkan ingat kepada Allah dan selalu merasa bodoh sehingga mau belajar terus menyatu teritegrasi, menurut Ali Machsan, maka kapanpun, apapun dan dimanapun, kita akan selalu ingat kepada Allah. Sementara itu Ustad Syech Alijaber dalam ceramahnya merasa bangga datang ke Indonesia karena jumlahnya umat Islamnya terbesar

Ditambahkan, Indonesia bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bukan dengan memperingati Isra’ Mi’raj dan acara-acara lainnya. “Tetapi kunci keselamatan dan kemakmuran adalah memakmurkan masjid ini. Kalau sholat kita belum beres, jangan harap urusan dunia akan beres. Jangan harap, kalau janji Allah belum beres, dunia kita akan beres,” tambah Alijaber. Peringatan Isra’ Mi’raj ini berlangsung khidmat dan lancar diselingi lantunan irama Marawis dari Ponpes Assidiqiyah 2 Tangerang. Hadir ikut menyemarakkan acara ini para karya wan dan karyawati Setjen MPR,DPR dan DPD serta para pensiunan Setjen DPR di wilayah DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini Sekjen DPR Winantuningtyastiti cendera mata berupa replika Gedung DPR kepada Ustadz Syech Alijaber. (spy) foto:iwan armanias, naefurodjie/parle/hr.

POJOK PARLE

DPR SERBA SENDIRI A

pa bedanya fasilitas anggota DPR dan Menteri atau Pejabat Eksekutif? Pertanyaan ini muncul dalam rapat Timwas Century DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Jenderal (pol) Sutarman dan pejabat dari Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan. Adalah anggota F-PPP Ahmad Yani yang melontarkan pertanyaan tersebut, lantaran minimnya kehadiran anggota Timwas Century DPR dalam rapat kerja Rabu (21/5) lalu. Suasana sidang memang berbeda jauh dibanding sebelum Pemilu Legislasi (Pileg) 9 April lalu. Pada raker yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dengan kelima pejabat pemerintah tersebut, 5 (lima) fraksi hadir tetapi yang aktif

mengikuti sidang hanya 4 (empat) orang yakni Edy Ramly Sitanggang dan Benny K Harman dari F-PD, Indra dari F-PKS dan Ahmad Yani dari F-PPP. Menyusul kemudian Fahri Hamzah dari F-PKS. Sementara wakil pemerintah, dibelakangnya puluhan staf ikut menghadiri rapat tersebut. Tidak kurang lima puluh orang staf hadir, sementara empat anggota Dewan hanya diikuti beberapa orang staf saja. Taufik mengatakan, suasana sidang memang adem. Selain sedikit anggota juga pertanyaan yang diajukan tidak “ sepanas” sidang sebelumnya. Tapi apapun suasananya, kita tetap melanjutkan tugas konstitusionalnya.

Ahmad Yani sebelum melontarkan pertanyaan kepada pemerintah menyatakan, inilah kelemahannya kalau DPR menggelar rapat-rapat, semuanya sendiri. Berbeda dengan pemerintah, Pak Amir Syamsudin bisa membawa banyak staf, Kapolri dan Jaksa Agung juga dengan sejumlah jajarannya. “Kalau DPR, kaya lagu dangdut saja ……., nyuci-nyuci sendiri, mandi mandi sendiri, makan makan sendiri dan ……rapat pun juga sendiri….. Padahal DPR juga punya tenaga ahli yang seharusnya bisa dibawa ke ruang sidang ini………………..,” ujarnya disambut ketawa hadirin di Ruang KK I Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan belum lama ini. (mp) foto: eka hindra/parle.

PARLEMENTARIA


79

Edisi 114 TH. XLIV, 2014

Recommend Documents