Edisi 117 TH. XLIV, 2014

Edisi 117 TH. XLIV, 2014

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) Drs.Slamet Sutarsono (Deputi Persidangan dan KSAP) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya Naefuroji M. Andri Nurdriansyah SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

2

PARLEMENTARIA

EDISI 117 TH. XLIV, 2014

Pengantar Redaksi Sepanjang bulan September lalu, suasana di gedung wakil rakyat Senayan bertambah sibuk. Anggota DPR periode 20092014 yang akan mengakhiri pengabdiannya sampai akhir bulan September masih bersemangat menyelesaikan tugas-tugasnya menuntaskan sejumlah RUU yang ditunggu masyarakat. Sementara anggota baru hasil pemilu legislatif tanggal 9 April lalu, segera akan memasuki masa pengabdiannya pada saat pelantikan 1 Oktober mendatang. Meski ada yang pesimis terhadap DPR periode 2014-2019 karena banyak wajah baru dan diwarnai politik uang, namun kita perlu optimis terhadap 560 anggota Dewan hasil pilihan rakyat ini. Mereka adalah putera-puteri terbaik bangsa yang disiapkan oleh partai melalui sekolah legislatif dan pembekalan dari Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional (Lemhanas). Sebagaimana diungkapkan Gubernur Lemhanas Budi Soesilo Soepandji, DPR periode 2014-2019 harus lebih berkualitas dan mengurangi sedapat mungkin hal-hal yang berbau pada masalah-masalah yang tidak terpuji. Kemudian penegasan Ketua DPR Marzuki Alie bahwa pembekalan di Lemhanas akan memperkuat karakter le gislator baru.

adalah anggota baru atau 318 orang. Artinya ada 318 orang yang merupakan darah segar, mereka belum terkooptasi oleh halhal yang tidak baik. Kita punya harapan besar. Dan saya lihat ini banyak yang mudamuda,” kata anggota PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Kepada anggota DPR periode 20092014 yang segera mengakhiri tugasnya perlu diapresiasi dan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengemukakan seluruh anggota DPR 2009-2014 telah mencurahkan pengabdian yang terbaik untuk bangsa ini. Menyambut kehadiran anggota baru ini, Setjen DPR sebagai institusi pendukung kegiatan bidang administrasi dan keahlian telah melakukan pembenahan khususnya ruang kerja anggota dan rumah jabatan. Menurut Sekjen DPR persiapan menyambut anggota baru sudah dikoordinasikan dengan KPU, MPR dan DPD sementara ruang kerja anggota yang ada di Gedung Nusantara I ada beberapa perubahan disesuaikan dengan komposisi keanggotaan Dewan hasil pemilu legislatif 2014. Selamat datang dan selamat bertugas, DPR periode 20142019.

Dari 560 anggota DPR sebanyak 56,6%

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV,5715350 2014 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

|8

PROLOG

Selamat Datang DPR Baru Pemilihan Umum Legislatif yang digelar tanggal 9 April 2014 lalu telah berlalu dan berlangsung dengan aman dan lancar. Hasilnya sudah sama-sama kita ketahui bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih, PDI Perjuangan berjaya kembali sebagai pemenangnya. Meski demikian, pemilu yang oleh banyak kalangan diharapkan bisa menyederhanakan sistem kepartaian kita, nyatanya malah bertambah. Jika DPR periode 2009-2014 terdapat 9 fraksi, hasil pemilu 2014 ini bertambah satu fraksi lagi menjadi 10 fraksi.

PROLOG Selamat Datang DPR Baru

LAPORAN UTAMA

9

SUARA PUBLIK

32

PENGAWASAN

33

Para Wakil, Hasil Seleksi Rakyat

Terkait Pengendalian BBM Bersubsidi: Pemerintah Perlu Lakukan Sosialisasi PP Reproduksi Sangat Sempit Untuk Disalahgunakan

PROFIL popong otje

djundjunan

| 53

PENGAWASAN

ANGGARAN

Menilik Lebih Jauh RAPBN 2015

Target Asumsi Dasar Ekonomi Makro Sering Meleset

Bicaranya lugas dengan aksen Sunda yang kental. Berdedikasi dan penuh disiplin adalah citra dirinya. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, ia masih bisa menerima Parlementaria dengan baik, penuh keramahan. Inilah Popong Otje Djundjunan, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Ia Anggota Dewan yang sangat rajin dan tepat waktu menghadiri berbagai agenda rapat di DPR.

LEGISLASI UU Panas Bumi Jawab Tantangan Ketahanan Energi UU Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Upaya Memproteksi Pasar Nasional

Terkait Pengendalian BBM Bersubsidi: Pemerintah Perlu Lakukan Sosialisasi Pemerintah, melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran pada 24 Juli 2014 mengenai pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi.

35 38 42 44 47

FOTO BERITA

49

KIAT SEHAT

51

PROFIL

53

Waspada Sindrom Metabolik

| 33

8

Popong Otje Djundjunan Penuh Disiplin dan Berdedikasi

KUNJUNGAN KERJA

59

SOROTAN

68

liputan khusus

71

Persiapan Sekretariat Jenderal Jelang Pelantikan Anggota DPR Etika Dan Integritas Wujudkan Parlemen Kredibel Dan Akuntabel

SELEBRITIS Bimbo Mengukir Sejarah Baru

74

PERNIK

77

POJOK PARLE

79

DPR Telah Curahkan Pengabdian Terbaik Untuk Bangsa Keakraban Bapak-Anak

ASPIRASI

Permohonan Keadilan Untuk Tenaga Honorer Mewakili Forum tenaga honorer hasil verifikasi database tahun 2005, kami menyampaikan keberatan atas terbitnya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menpan RB No. 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, karena peraturan tersebut mengakibatkan pelapor tersisih oleh data tenaga honorer K2 hasil verifikasi tahun 2012 yang masih diragukan kebenarannya. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2005, tenaga honorer di Kabupaten Wonogiri terseleksi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kategori 1, kategori 2, dan tidak memenuhi syarat. Dengan adanya peraturan tersebut menimbulkan penggelembungan data tenaga honorer K2 akibat adanya manipulasi sehingga dapat diangkat menjadi CPNS. Selain itu, seharusnya pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS dilakukan setelah pengangkatan tena-

ga honorer K1 selesai semua. Apalagi dalam Pasal 6A ayat (9) PP No. 56 Tahun 2012 disebutkan bahwa Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS.

prioritaskan tenaga honorer K1 yang telah mengabdi lama namun belum diangkat menjadi CPNS. Suyatno Wonogiri, Jawa Tengah

Jadi kami berharap Pemerintah menerbitkan kebijakan yang mem-

Mohon Bantuan Klarifikasi Hak Pensiun TNI AD Saya laporkan kepada Komisi III DPR, bahwa saya telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Panglima Kodam Iskandar Muda Banda Aceh tentang pembayaran hak alm. Kapten CPL M. Rachmat NRP. 11000006270672 yang hingga saat ini belum terealisasi, padahal telah diajukan sesuai prosedur kepada Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI. Yang menjadi pertanyaan adalah hak-hak pensiun alm. Kapten CPL M. Rachmat yang tidak dapat diberikan kepada isteri/anak yang bersangkutan walaupun SKEP Kasad No. 14/II/2006 disebutkan bahwa tunjangan diberikan kepada mantan prajurit yang meninggal dunia selama masa dinas keprajuritan telah dijalani (10 tahun). Seharusnya kepada alm. Kapten CPL M. Rachmat diberikan hak pensiun karena gaji yang bersangkutan

6

PARLEMENTARIA


selama bekerja (7 tahun 7 bulan) selalu dipotong 10% untuk iuran wajib pensiun. Apalagi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 71/PMK.02/2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun PNS yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun, alm. Kapten CPL M. Rachmat berhak mendapatkan pengembalian iuran wajib pensiun sebesar dana yang dipotong selama masa dinas yang telah dijalani. Saya memohon bantuan Komisi III DPR RI untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada Sekretaris Negara dan Panglima TNI AD dan kiranya dapat disampaikan pula kepada Komisi I DPR RI sebagai bahan masukan. M. Wahyu Alam Bau-bau, Sulawesi Tenggara.

Permohonan Moratorium Pengosongan Rumah Negara eks Rumah PJKA Melapor kepada Komisi II DPR RI, bahwa sejak 2013 saya telah beberapa kali mengadukan permasalahan kepemilikan rumah dinas kepada Presiden RI dan instansi terkait dan telah memohon penetapan pemerintah berupa Keppres/Perpres/Inpres tentang pembelian/sewa beli rumah Negara yang dikelola oleh PT. KAI (Persero). Peraturan Perundang-undangan yang ada terkait pengaturan rumah negara telah jelas dan memihak pada kepentingan rakyat, namun terkesan diabaikan oleh PT. KAI dengan dalih efisiensi, mengklaim rumah dinas sebagai aset perusahaan dan secara sewenangwenang menetapkan tarif sewa serta melakukan

tindakan intimidasi dan pengusiran jika ada penghuni melakukan perlawanan atas kebijakan sewa menyewa tersebut. Saya memohon agar Komisi II DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mendorong para penyelenggara Negara terkait untuk menetapkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Darsa Tarmidi Bandung, Jawa Barat

Pengaduan Gangguan Kebisingan S a y a a d a l a h w a r g a /p e m i l i k r umah di J l. J e lamb ar B ar at , Jelambar menyampaikan keberatan atas gangguan kebisingan dan lingkungan akibat ak tivitas perusahaan percetakan PT. Sinar Gravindo Jaya dan mengakibatkan dinding rumah warga sekitar retakretak karena getaran mesin. S e j a k F e b r u a r i 2 013 , s a y a telah melaporkan gangguan dan penyalahgunaan izin usaha perusahaan tersebut ke beberapa Instansi baik di tingkat Pemkot

Jakarta Barat Pemprov DKI, dan Ombudsman bahkan Walikot a Jakarta Barat telah 3 kali memberi surat peringatan untuk penutupan kegiatan usaha namun tidak ada upaya nyata untuk menghentikan usaha tersebut. Kemudian tanggal 19 Desember 2 013 , s a y a d i u n d a n g u n t u k mediasi oleh Sekretaris Deputi Pemprov DKI, namun hasilnya justru menggugurkan eksekusi penertiban perusahaan tersebut karena perusahaan dianggap telah

memiliki kekuatan hukum yakni izin usaha yang diberikan oleh Pemkot Jakar ta Barat yang dilegalisasi dengan SK Wagub DKI, padahal usaha percetakan tersebut berada di kawas an p emuk iman y ang seharusnya tidak boleh diberikan izin sebagai lokasi usaha industri. Saya memohon agar DPR R I m e nye l e s aik an p e r mas al ahan tersebut. Mei TK Jelambar, Jakarta Barat

Keengganan Relokasi Pasar Surat ini saya tujukan untuk Ketua DPR RI, sebagai Ketua Pengurus Pasar Rakyat Lingkungan Dumen I, Surabaya menyampaikan permohonan bantuan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di Pasar Lingkungan Dumen I, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, agar tidak direlokasi oleh Pemkot Surabaya.

Saya berharap Ketua DPR RI dapat memberikan rekomendasi kepada para pedagang agar dapat berjualan kembali di Pasar Dumen I, Kel. Dukuh Menanggal, Surabaya. Dwinono Sudarwanto Surabaya, Jawa Timur

PARLEMENTARIA


7

PROLOG

P

emilihan Umum Legislatif yang digelar tanggal 9 April 2014 lalu telah berlalu dan berlangsung dengan aman dan lancar. Hasilnya sudah sama-sama kita ketahui bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih, PDI Perjuangan berjaya kembali sebagai pemenangnya. Meski demikian, pemilu yang oleh banyak kalangan diharapkan bisa menyederhanakan sistem kepartaian kita, nyatanya malah bertambah. Jika DPR periode 2009-2014 terdapat 9 fraksi, hasil pemilu 2014 ini bertambah satu fraksi lagi menjadi 10 fraksi. Sebanyak 560 anggota Dewan periode 2014-2019 telah ditetapkan oleh KPU. Pada urutan pertama PDI Perjuangan dengan 109 kursi, disusul Golkar: 91 kursi, Gerindra: 73 kursi, Partai Demokrat: 61 kursi, Partai Amanat Nasional: 49 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa: 47 kursi, Partai Keadilan Sejahtera: 40 kursi, Partai Persatuan Pembangunan: 39 kursi, Partai Nasdem: 35 kursi dan Partai Hanura: 16 kursi 8

PARLEMENTARIA


Para anggota Dewan ini dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014 dan bersamaan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga akan dilantik sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2014, para anggota MPR ini dalam Sidang Umumnya akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Bagi bangsa Indonesia, bulan Oktober 2014 memiliki arti yang sangat bersejarah. Selain memiliki DPR, DPD dan MPR baru, juga memiliki Presiden baru yang segera membentuk Kabinet baru pula. Kita semua patut bangga menyambut itu semua dengan harapan peme rintahan dan DPR baru bisa menjalankan tugas masing-masing baik dengan muaranya terciptanya masyarakat adil, makmur dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kita semua menaruh harapan besar kepada anggota Dewan agar bisa amanah memperjuangkan kepenti ngan rakyat. Dengan tata tertib baru

yang disahkan tanggal 16 September lalu, Dewan bertekad memba ngun, membentuk dan memperkuat pelaksanaan wewenang dan tugasnya berdasarkan prinsip check and balances. Dengan komposisi sekitar 58 per sen anggota DPR adalah wajah baru, seharusnya juga bisa memberikan warna dan semangat baru bagi parlemen. Bahkan para anggota baru tersebut diharapkan menjadi “ darah segar” ditambah mayoritas berusia muda, akan menjadikan Dewan lebih kreatif dan dinamis. Tantangan anggota dewan sepanjang masa jabatan lima tahunan itu sama dan tidak pernah berubah. Yaitu, bagaimana meningkatkan kinerja di bidang legislasi, menyusun penganggaran negara yang berkualitas dan pengawasan yang konstruktif dan positif terhadap ki nerja eksekutif. (mp) Foto: Rizka/Parle/ Hr

LAPORAN UTAMA

Para Wakil, Hasil Seleksi Rakyat

K

eputusan besar dan penting akhirnya telah dibuat oleh 124.972.491 rakyat dalam Pemilu Legislatif lalu. Angka itu 75 persen dari 185 juta lebih dari Data Pemilih Tetap yang dikeluarkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Ini adalah proses ujian kompetensi atau kalau dibandingkan dengan program idol yang muncul di televisi swasta, kegiatan ini adalah program seleksi terbesar. Rakyatlah juri yang berdaulat penuh menentukan kandidat yang pantas mendapatkan mandat mewakili mereka menduduki kursi di Gedung Rakyat, Senayan. “Iya suka atau tidak suka, bagus

atau buruk inilah hasil seleksi rak yat. Mereka yang menentukan sendiri wakilnya yang akan memperjuangkan nasib bangsa ini lima tahun ke depan. Seharusnya rakyat tidak salah pilih ya, tentu ada resikonya kalau ternyata salah menilai,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago dalam perbincangan dengan Parle di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia menambahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil pilihan mereka, rakyat seharusnya juga mengontrol kinerja para wakil ini. Proses pengawalan itu juga perlu dilakukan media yang selama ini telah menyampaikan sejumlah masukan PARLEMENTARIA


9

LAPORAN UTAMA

kepada publik. Sinergi publik dan media ini, diharapkan dapat menjadi kekuatan penekan sehinggga para wakil yang telah berhasil melewati tahapan seleksi oleh rakyat dapat tetap amanah dalam mengemban tugasnya. “Rakyat tentu bisa melakukan pengawasan dan melakukan tekanan terus menerus bersama media kepada para wakil yang sudah mereka tunjuk. Kalau ini dilakukan tentu mereka akan waspada, memperhatikan terus langkah mereka supaya tidak menciderai masyarakat. Kalau kelompok masyarakat sipil itu berinisiatif bersama media tentu ada pengaruhnya,” ujar dia. Lebih jauh menurutnya agak sulit berharap apabila dalam proses pemilihan lalu rakyat menentukan sikap setelah melakukan transaksi - money politic. Hampir tidak mungkin mengharapkan kinerja positif dari para kandidat yang sejak dari awal sudah mengedepankan uang. Baginya aksi money politic dalam pemilu terjadi karena transparansi belum berjalan dengan benar. Partai politik belum menunjukkan komitmen kuat untuk lebih terbuka dalam melakukan rekruitmen calon anggota legislatif, sistem yang transparan belum berhasil dibangun. “Selama sistem belum diperbaiki, kalau sistem rekrutmen anggota dewan yang dilakukan tidak transparan, maka money politic akan terus berlanjut. Partai perlu melakukan kontrol, memberi arahan yang positif bukan untuk kepentingan politik praktis dan politik yang sempit terus,” tekannya.

sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini. Baginya tantangan anggota dewan sepanjang masa jabatan lima tahunan itu sama dan tidak pernah berubah yaitu bagaimana meningkatkan kinerja di bidang legislasi, membuat penganggaran berkualitas dan pengawasan yangn konstruktif dan positif terhadap kinerja eksekutif. Catatan khusus yang perlu menjadi perhatian anggota dewan terpilih adalah beban pada periode lalu ketika sejumlah kasus korupsi mencoreng korps legislatif ini. Ini penting menurutnya agar upaya memulihkan kepercayaan rakyat kepada para wakilnya dan tentu DPR itu sendiri berhasil. Pendiri CIRUS (Center for Indonesian Regional dan Urban Studies) ini memberikan poin tersendiri terhadap kegiatan pembekalan bagi anggota dewan terpilih di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). “ Pemb ekalan di Lemhannas bisa membantu walaupun kita tidak bisa berharap banyak. Sekarang kalau dari sananya kualitasnya memang rendah karena rekruitmen tidak transparan, karakter pribadinya misterius, tidak teruji jujur dan bersih ya bagaimana, sebulan di Lemhannas-pun tidak akan bertambah bagus,” tekannya. Optimalisasi Tiga Fungsi

Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono mengakui tugas sebagai anggota dewan hanya fokus pada tiga Wajah Baru DPR fungsi utama, pengawasan, merancang undangundang dan membahas anggaran. Dalam setiap periode Memperhatikan daftar nama anggota DPR yang akan masa jabatannya fungsi pengawasan dinilai paling segera bekerja di Senayan, 58 persen adalah berhasil. Namun yang hampir selalu kedodoran wajah baru yang seharusnya juga bisa adalah p en c ap aian t arget l e gislasi. memberikan warna dan semangat baru Sebagai gambaran tahun 2010 lalu DPR bagi parlemen. Namun menurut menargetkan 70 RUU yang masuk Tidak ada jaminan Andrinof tidak semua wajah baru Prolegnas, berhasil diselesaikan 16 ya wajah baru akan ini mempunyai latar belakang UU. Tahun 2011, 93 RUU selesai menghasilkan sesuatu yang lebih politik yang mumpuni dan akan 24 dan tahun 2012, tuntas 30 mendongkrak kinerja dewan. UU dari 69 RUU yang masuk baik. Bagaimana mereka diseleksi, Sebagian dari mereka adalah daftar Prolegnas. Dari fakta bagaimana mereka memperoleh suara itu ia menilai anggota dewan figur populer konsekuensi dari sistem proporsional yang akan segera bekerja perlu dari rakyat, itu juga bisa kita lihat terbuka. Ada kecendrungan melakukan evaluasi. kemungkinannya. Kita juga mencatat peningkatan oligarki keluarga biaya pencalegan mereka itu tinggi dan kerabat sejumlah tokoh di “Saya merasa DPR kadang daerah yang terpilih menjadi terlalu ambisius, terlalu dibebani sekali, itu bisa jadi tanda tanya, anggota DPR seperti istri, anak, keinginan-keinginan. Saya pikir apa betul mereka ingin adik atau keponakan dari kepala target 30 RUU setiap tahunnya mengabdi? daerah atau pejabat daerah. adalah target yang wajar asal diberi ruang untuk membuat perubahan “Tidak ada jaminan ya wajah baru akan target seperti APBN yang ada mekanisme menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Bagaimana perubahan APBNP. Jadi pada pertengahan tahun mereka diseleksi, bagaimana mereka memperoleh suara dinilai target bisa ditingkatkan kenapa tidak,” ujar dia. dari rakyat, itu juga bisa kita lihat kemungkinannya. Politisi Fraksi Partai Demokrat yang pernah bertugas Kita juga mencatat biaya pencalegan mereka itu tinggi di Bidang Legislasi ini menuturkan tingginya target sekali, itu bisa jadi tanda tanya, apa betul mereka ingin karena pintu untuk mengusulkan RUU memang terbuka mengabdi? ” urai akademisi yang pernah menjabat sangat lebar. Seorang anggota dewan yang didukung 10

PARLEMENTARIA


dewan untuk tidak lagi membahas anggaran bersama pemerintah sampai kesatuan tiga. Pembahas detil sampai kesatuan tiga sudah sangat teknis jadi cukup dibahas secara internal oleh pemerintah. Ia meyakini keputusan ini membantu parlemen untuk bekerja lebih fokus dan upaya meningkatkan kinerja dewan di bidang anggaran akan terdorong dengan sendirinya. Bicara Ternyata Tidak Sederhana Kalau ditarik kebelakang parlemen berasal dari bahasa Perancis - Le parle yang berarti bicara. Ini bisa dimaknai anggota dewan memang tugasnya bicara. Sederhana saja. Akan tetapi menurut Harry sepanjang hampir lima tahun masa jabatan kali ini, ia mengakui masih ada anggota dewan yang suaranya nyaris tidak terdengar dalam persidangan. “Ada yang sampai sekarang masih sulit bicara, dari awal sampai akhir nggak pernah ngomong atau kalau ngomong cuma membenarkan, mendukung pendapat orang lain. Dia sendiri tidak punya sikap, padahal sebagai anggota DPR dia harus tangkas mengkritisi banyak persoalan,” tandasnya.

25 anggota lain dapat mengusulkan produk legislasi baru. Demikian pula publik bisa mengusulkan revisi atau pembuatan UU asal didukung wakilnya dalam jumlah yang sama. Mantan Ketua Pansus RUU Pencucian Uang ini mengingatkan perlunya direalisasikan pembentukan Legislation Center yang mengkaji produk legislasi prioritas. Pemerintah sendiri menurutnya sudah memilikinya sehingga koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi lebih mudah. Khusus bagi anggota dewan yang baru ia menyarankan agar mawas diri dan banyak belajar sehingga tidak terjebak dengan target yang ditetapkan sendiri. Sementara itu di bidang anggaran Andrinof Chaniago memberikan catatan positif kepada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengoreksi kewenangan

Ia sendiri mengakui berbicara di ruang rapat yang seperti aquarium - dilihat banyak orang adalah tantangan tersendiri. Jangan pernah bicara tanpa persiapan, tanpa mempelajari terlebih dahulu agenda rapat yang sedang dihadapi. “Jangan cobacoba anggota dewan nggak belajar terus bicara, hasilnya bisa diketawai orang. DPR itu kayak aquarium diliatin orang banyak, wartawan, LSM, asal bicara akan dicibirkan, dikritisi mungkin tidak hari itu tapi dalam bentuk berita keesokan harinya,” lanjut dia. Mau tidak mau seorang anggota dewan harus belajar dengan cepat, meningkatkan kemampuan bicara dan pemahaman terhadap persoalan. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menyarankan agar anggota dewan periode 2014-2019 benar-benar mengoptimalkan fungsi Tenaga Ahli. Pelajari dengan seksama input yang telah disiapkan oleh staf yang memang disiapkan negara untuk mendukung kinerja dewan. Ide brilian dari para staf didukung pemahaman yang baik dari anggota dewan akan menghasilkan kinerja yang semakin hari samakin baik. Pada akhirnya, harapan yang dititipkan publik, konstituen di daerah pemilihan setahap demi setahap akan dapat diwujudkan oleh wakilnya di Rumah Rakyat di Senayan. (iky) Foto: Eka HIndra, Naefurodjie, Andry/Parle

PARLEMENTARIA


11

LAPORAN UTAMA

Adian Napitupulu:

LOLOS BERKAT DAMPINGI KASUS TEGANGAN TINGGI

P

enampilannya sederhana. Berbaju batik cokelat sembari tergantung tas kecil dipundaknya serta dua bungkus rokok setia menemaninya, ia mengikuti pembekalan dan pemantapan pemimpin Tingkat Nasioal anggota DPR periode tahun 2014-2019 di Lemhanas awal September lalu. Kesederhanaan juga ditunjukkan saat wawancara dengan Parle, dengan memilih duduk di teras Gedung Lemhanas. Dialah Adian Napitulu, anggota DPR dari PDI Perjuangan yang terpilih dari Dapil Bogor berhasil lolos ke Senayan berkat mendampingi masyarakat dalam kasus tegangan tinggi. Caleg terpilih dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) ini bernama lengkap Adian Yunus Yusak Napitupulu, SH. Ia mengisahkan, di Dapilnya mempunyai pendam pingan. “Kita mendampingi kasus tegangan tinggi selama 17 tahun sejak 1976. Kalau anggota Dewan melakukan reses, saya juga melakukan kunjungan dan mendampingi masyarakat. Jadi sebelum jadi anggota DPR saya sudah reses terus, Mengenai langkah-langkahnya melakukan kunjungan kerja,” tutur selanjutnya setelah menjadi angtokoh muda yang lebih dikenal seb- gota DPR, Adian mengatakan, angagai aktivis ini. gota Dewan itu sifatnya perorangan tetapi langkah-langkah diaturnya Berkat kedekatannya dengan dan diputus oleh partai. Artinya rakyat dan membantu masyarakat bahwa semua kawan-kawan di PDIP dalam kasus te gangan tinggi itu akan menunggu perintah dan itulah akhirnya dia lolos menjadi intruksi partai, mana yang menjadi politisi Senayan. Meski demikian, agenda prioritas, mana yang tidak. perjuangannya tidak dilakukan “Mana yang harus didahukan dan dengan mudah mesti ada dana yang mana yang tidak dan mana yang dikeluarkan. Setidaknya, kata Adian, dianggap lebih penting. Jadi langdalam perjalanan ke DPR ia habiskan kahnya langkah bersama,” kilahnya dana sekitar 1 miliar. “ Dana sebesar itu sebagian besar untuk atribut Semua langkah itu lanjut dia, akan dan pertemuan. Ini menjadi modal dirumuskan bersama-sama. “Ngamenarik simpati suara,” katanya. pain kita berorganisasi kalau langkahnya sendiri-sendiri, termasuk 12

PARLEMENTARIA


berpartai. Organisasi atau partai itu adalah langkah bersama,” tandas mantan aktivis Forkot ini. Ketika ditanyakan, bagaimana kalau ada kebijakan yang tidak sejalan, bagi Adian, mungkin saja terjadi tetapi baginya itu kegagalan bernegosiasi dalam partainya sendiri. Kegagalan memperjuangkan ide-ide dalam partainya sendiri. Ada 318 Orang Darah Segar Saat didesak dirinya masuk DPR di tengah citra yang terus disorot dan sebagian anggota bermasalah dengan KPK, Adian Napitulu mene gaskan bahwa masih lebih banyak anggota DPR yang baik. Secara

prosentase masih lebih banyak anggota Dewan yang tidak korupsi. “ Jadi tidak ada persoalan”. Kalau komposisi sekarang 56,6% anggota DPR baru, dalam angka ada 318 orang. Artinya ada 318 orang darah segar, mereka belum terkooptasi oleh hal-hal yang tidak baik. “Kita punya harapan besar. Dan saya lihat ini banyak yang muda-muda,” ujarnya sambil menunjuk rekan-rekan yang ikut pembekalan di Lemhanas kala itu. Lagi pula, ujar Adian, kehadiran mereka bukan atas nama keluarga, tetapi banyak yang bukan siapa-siapa bukan orang kaya, bukan anak menteri. Lalu apa yang akan diperjuangkan di DPR, aktivis yang malang melin tang dan sering ditangkap aparat ini menegaskan, garis-garis perjuangan yang akan dilakukan sudah jelas yakni memperjuankan ideology partai, memperjuangkan kepentingan rakyat, memperjuangkan Indonesia. Itu koridor besarnya. Intinya, semua hal harus diperbaiki termasuk infrastruktur dan masalah lain banyak yang harus diperbaiki. Namun ia menyatakan tidak berbicara banyak, lebih baik nanti setelah dibagi di Komisi berapa. “Ngapain bicara tentang jalan kalau tidak di menjadi anggota Komisi V. Jangan overlap, kalau sudah dibagi di Komisi, jangan bicara yang lain sementara masalahnya sendiri tidak diselesaikan. Kalau semua teman-

teman konsentrasi di komisi masingmasing, itu bagus,” tegasnya lagi. Adian merasa yakin, partainya tidak akan menempatkan orangnya sia-sia. Akan dilihat kemampuan, kapasitas kemudian pengalamannya serta latar belakang pendidikannya. Pasti partai akan menempatkan sesuai yang terbaik. “Nggak mungkin berpendidikan sastra lalu ditaruh di Komisi III. Nggak mungkin sarjana hukum di komisi sosial. Yang jelas harus konsentrasi, kalau tidak berantakan,” tegasnya. Khusus di Bogor, ia tertarik untuk membuat lembaga bantuan hukum (LBH), karena banyak sekali masalah hukum, banyak masalah ketidakadil an. “Komitmen saya, akan bikin LBH disana”. Ketidakadilan apa yang dirasakan, banyak misalnya Kecamatan Rumpin. Di wilayah itu sumber daya alam habis, tapi infrastrukturnya tidak diperbaiki. Rakyat disisakan debu dan penyakit serta kerusakan lingkungan. Banyak hal yang harus diperbaiki. Di wilayah itu setahun menghirup udara debu mungkin tidak terasa. Tetapi kalau 15 tahun, harusnya diperiksa, jangan –jangan paru-parunya sudah penuh debu semua. L e b ih jauh s aat dit any ak an bagaimana mensiasati kontrol Dewan terhadap Pemerintah separtai, dengan tegas Adian mengatakan,

yang dia tahu pemahaman demokrasi yang dimiliki Jokowi menutup peluang penyelewengan sekecil mungkin. Demokrasi itu mendengarkan dan melaksanakan apa yang diinginkan rakyat. Sampai hari ini tidak ada kesulitan berhubungan dengan Presiden, kapan saja. Semuanya bisa dihindari kalau komunikasinya bagus . “Kuncinya, komunikasi semua gagasan, ide, kalau bisa komunikasi dengan baik, hasilnya akan baik dan sampai hari ini komunikasi dengan Jokowi bagus,” tandas Adian. Dalam biografinya, antara lain terungkap bahwa aktivitas Adian Yunus Yusak Napitupulu, dimulai pada akhir tahun 1991 ketika ia bekerja menjadi buruh dengan upah Rp 3.000 / hari di pabrik kayu di Total Group di kawasan Industri Marunda. Setelah ditangkap pukul 2 pagi dan di tahan di Polsek Cilincing Jakarta Utara dan dinterogasi terkait keterlibatannya dalam 5 kali demontrasi dan pemogokan di Pabrik, Adian kemudian diberhentikan dengan tidak hormat. A k h i r 19 9 6 A d i a n b e r s a m a k aw an - k aw anny a m emb entuk Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Jakarta dan mulai terlibat melakukan pendampingan dan pengorganisasian terhadap Korban SUTET di desa Cibentang, Parung Jawa Barat. (mp) Foto: Andri/Parle/Hr.

Moreno Soeprapto

“PERBAIKI NASIB ATLET DAN MANTAN ATLET”

N

ama Moreno Soe prapto, satu dari sekian banyak generasi muda yang terpilih menjadi anggota le gislatif Periode 2014-2019. Bersama Parlementaria, ia memaparkan visi dan misi ketika ia memasuki “rumah

rakyat” itu. “Miris melihat kondisi beberapa mantan atlet pasca masa keemasannya membela negara. Nasibnya sangat menyedihkan, untuk menyambung hidup tidak sedikit diantara mereka menjual

medali atau piala,” ungkap Moreno Soeprapto. Sementara tidak sedikit generasi penerus yang berpotensi sebagai bibit unggul dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana

PARLEMENTARIA


13

LAPORAN UTAMA

tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal itu lantas menggugah naluri pembalap yang pernah menjuarai Lippo City Kart Race itu untuk membantu merubah “nasib” para atlet serta para mantan atlet, termasuk dirinya sendiri yang notabene juga mantan seorang atlet nasional.

“Sebenarnya tidak sedikit yang i n g i n m e m i n a n g s ay a u n t u k menjadi kader partainya, namun saya melihat kesamaan visi dan misi dengan Partai Gerinda,” akunya hin g ga ke mu dian ia m e milih Partai Gerinda menjadi kendaraan politiknya yang akan merubah nasib para atlet dan masyarakat secara umum.

background pengalaman hidup sebagai seor ang atlet hingga ke m u d i an i a b e r t e k a d u nt u k merubah nasib atlet dan mantan atlet melalui kursi parlemen, namun pria kelahiran Jakarta 14 November 1982 ini tetap mengaku siap jika kelak ia mendiami gedung parlemen ditempatkan pada komisi lain di luar bidang olahraga.

Sadar bahwa untuk merubah nasib seseorang apalagi banyak orang, tidak semudah membalikkan telapak t angan. Perlu sebuah kerja kolektif. Tak ayal hal itu membuatnya harus masuk dalam sebuah sistem atau partai. Allah SWT mengamini niat baik putra dari mantan pembalap nasional Tinton Soeprapto dan Dewi Anggraini ini. Lewat “tangan” Prabowo Subianto yang notabene merupakan salah satu pendiri Partai Gerinda, Moreno dipinang untuk menjadi salah satu kader partai tersebut.

Legislatif dipilih Moreno sebagai s e b u ah j alur untuk m e r ub ah nasib atlet dan masyarakat secara keseluruhan. Ia menilai dengan tiga fungsi yang dimiliki oleh anggota DPR, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, ia dapat berbuat lebih banyak untuk dapat merubah nasib para atlet dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mulai dari memberikan anggaran yang cukup bagi pembinaan calon-calon bibit unggul di seluruh pelosok nusantara termasuk di dalamnya pembuatan sarana dan prasarana pendukung.

“Saya memang sangat konsen terhadap peningkatan taraf hidup atlet dan mantan atlet, meski demikian sebagai anggota DPR saya juga harus siap ditempatkan di komisi apapun. Saya tetap harus berpikiran luas, dari hulu sampai ke hilir, horizontal dan vertikal tentang segala hal,” tandasnya.

Selain itu, melalui lembaga legislatif ia dapat membuat undangundang y ang mengakomo dir seluruh kepentingan dan kebutuhan rakyat luas termasuk di dalamnya para atlet. Dan yang terp enting dengan menjadi anggota DPR ia diberikan wewenang untuk dapat melakukan pengawasan atau controlling terhadap setiap kebijakan dan program yang sudah disepakati bersama, hingga pada akhirnya segala target yang ditetapkan untuk kepentingan rak yat dapat berjalan tepat sasaran. W a l a u memiliki

I a m e nj e l as k an, b a gaim ana sebuah keluarga dapat memberikan kesempat an kepada anakanaknya untuk mengembangkan diri di bidang yang diminatinya, sementara keluarga tersebut masih kelaparan. Bagaimana orangtua bisa membelikan sepatu olahraga, raket dan bola tanding untuk anaknya, jika ia harus berpikir esok mereka makan apa. Dengan begitu Moreno yakin untuk meningkatkan taraf hidup dan prestasi atlet, terlebih dahulu harus dimulai dengan peningkatan ekonomi keluarga dan rakyat. “Indonesia kaya akan sumber daya alam nya, jika kemudian ada rakyat yang masih kelaparan sebenarnya itu sangat aneh. Pasti ada yang salah dalam pengelolaannya, dan ini yang harus dibenahi. Di Dapil saya, Malang Raya, potensi pertanian 70 persen, sisanya peternakan. Khusus untuk peternakan saya m e l i h at l a h a n y a n g t e r s e d i a masih sangat minim. Inilah yang harus diperjuangkan,agar potensi peternakan yang hanya 30 persen itu dapat terangkat,” jelas Moreno. Dengan pengamatan langsung ke masyarakat itulah yang kemudian mendatangkan kepercayaan mas yar akat Dapil Jawa T imur untuk menjadikannya sebagai wakil daerahnya di kursi parlemen.

14

PARLEMENTARIA


Terlepas dari itu ia menyadari bahwa untuk menjalankan kepercayaan masyarakat dengan baik bukan sesuatu yang mudah, terlebih lagi ini merupakan kali pertamanya menjadi anggota legislatif. Ia harus terus belajar dan mempelajari segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Baginya, tidak ada kata terlambat untuk belajar dan berbuat. Atas dasar itu jualah, Moreno

berusaha menampik anggapan sebagian orang yang memandang re m e h at au p e simis an g g ot a parlemen yang notabene dari segi usia masih sangat muda. Ia yakin, bersama dengan rekan sejawatnya, lewat proses learning by doing akan dapat memberikan dedikasi yang tinggi bagi masyarakat dan Negara. Bahkan tidak berlebihan jika ia bertekad untuk mengikis citra negative yang sempat melekat pada image anggota parlemen beberapa

waktu lalu. “Intinya, jangan lihat usianya, tapi lihatlah tekad, niat dan kemauan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat luas serta menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar dan mandiri. Terlebih lagi dengan pembekalan yang kami terima melalui Lemhanas ini, saya optimis bahwa DPR mendatang akan lebih baik lagi,” pungkasnya mengakhiri.(Ayu) Foto: Andri/Parle/Hr.

AYUB KHAN

“SAYA AKAN JAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT INDONESIA”

M

enjadi anggot a legislatif sejatinya bukan cit a - cit a Ay ub K h an s e jak kecil, ia lebih memilih menjadi seorang guru. Takdir menggiringnya untuk menjadi seorang politikus. Bahkan kini bersama dengan 559 anggota DPR terpilih lainnya, Ayub berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat luas, khususnya masyarakat Dapil Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang. Keterlibatan Ayub dalam dunia politik bisa dikatakan akibat ketidak sengajaan. Ketika ia tengah asikasiknya membangun usaha keluarga dibidang property, salah seorang kerabatnya melihat jiwa leadership Ayub yang begitu menonjol. Sangat disayangkan jika hanya digunakan sebatas pengelolaan perusahaannya saja. Sempat tak yakin akan hal tersebut, namun agaknya jiwa sosial Ayub lebih mendorongnya untuk dapat berbuat lebih banyak dari apa yang telah dilakukannya selama ini untuk keluarga, lingkungan sekitar serta untuk bangsa secara keseluruhan. “Kebetulan masyarakat Jember yang merupakan dapil saya ini masih

mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya, sep er ti tembakau. Sayangnya tingkat penghasilan mereka masih sangat minim. Oleh karena itulah saya menjajal kemampuan saya di pemilihan legislatif kemarin, agar dapat berjuang meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dapil saya dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” tegas Ayub.

Dilanjutkannya, tidak hanya sektor pertanian, daerah Jember dan Lumajang sejatinya merupakan d a e r ah d e n g an ko n di s i al am yang sangat indah. Hal tersebut menurutnya dapat dikelola sebagai tempat pariwisata. Dengan begitu akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan kewenangan yang dimiliki DPR, hal tersebut menurutnya

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

s an gat s tr ate gis untuk dap at mewujudkan itu semua. Tujuan utamanya yakni meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin dengan tiga tugas dan fungsi yang diembannya itu dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Atas dasar itulah dalam Pileg kemarin Ayub bertekad untuk melenggang ke Senayan. Dan akhirnya atas dukungan masyarakat sekit ar Allah SW T mengamini keinginannya tersebut. Dalam Pileg 2014 ini memang pertama kalinya Ayub bertarung memperebutkan kursi DPR RI. Namun seyogyanya, pada 2009 lalu ia pernah berlenggang di DPRD Kabupaten Jember. Konon, lewat 10.690 suara yang berhasil diraihnya ia mengalahkan 9 rekan separtainya. Bahkan perolehan suara Ayub merupakan tertinggi dari semua Caleg di Kabupaten tersebut. Ayub mensyukuri apa yang telah diraihnya saat ini, melenggang ke Senayan dan menjadi wakil rakyat yang tidak hanya memperjuangkan nasib masyarakat Dapilnya, melainkan juga berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Meski untuk itu ada konsekwensi lain yang harus diterimanya. Salah satunya adalah kemungkinan untuk meninggalkan profesi lamanya sebagai wiraswasta atau usahawan di bidang properti. Hal tersebut semata untuk menghindari syakwasangka atas penya lahgunaan wewenang jabatan barunya sebagai anggota legislatif.

P

“Insya Allah saya tidak seperti yang pernah ada di berita-berita. Saya akan jaga kepercayaan masyarakat Indonesia khususnya warga Dapil saya yang telah memilih saya,” ucap Ayub. Diakuinya, untuk sebuah proses politik memang membutuhkan biay a y ang tidak se dik it. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat segala sesuatunya butuh cost atau biaya. Ayub mengaku saat kampanye Pileg 2014 kemarin saja ia menghabiskan biaya kurang dari 2 Miliar. Hal tersebut digunakan untuk pembelian atribut kampanye dan cos t b agi t im suk s e sny a seperti konsumsi dan akomodasi kampanye. Namun hal tersebut tak lantas membuatnya bertekad untuk “balas dendam” saat duduk di kursi senayan mendatang. “Alhamdulillah saya bisa ke DPR RI karena dukungan dari masyarakat luas, dan sama sekali tidak ada money politic saat kampanye lalu. Saya menghabiskan dana kurang dari 2 Miliar itu semata untuk pembelian atribut-atribut kampanye, mulai dari kaos, spanduk dan lain-lain. Apa yang sudah saya keluarkan itu tentu masih terbilang kecil dibanding kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada saya. Oleh karenanya saya tidak akan menganut slogan “balas dendam” untuk mengembalikan modal saya tersebut. Karena apa yang saya berikan, lillahita’alla semata untuk masyarakat luas,” jelas Ayub.

PARLEMENTARIA

Kabupaten Jember Ayub menduduki Komisi D yang meliputi bidang Pendidikan, Pemuda, Kesehatan dan lingkungan hidup, di DPR RI mendatang Ayub menyerahkan semua kebijakan penempatan komisi pada Ketua Fraksi dan pimpinan par tai lainnya. Karena sebagai wakil rakyat yang telah mengikuti pembekalan di Lemhanas, seorang wakil rakyat harus siap ditempatkan di bidang dan komisi apapun. “Ya syukur-syukur ditempatkan di Ko misi X y an g m asih a d a korelasinya dengan bidang saya sebelumnya saat di DPRD Komisi D. Namun semua itu saya serahkan pada kebijakan partai dan pimpinan fraksi. Sebagai wakil rakyat saya siap ditempatkan dimanapun,” tegasnya. (Ayu) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.

Jika sebelumnya di DPRD

INGIN MENGUBAH NASIB PELAKU UKM

asca runtuhnya Orde baru, Reformasi membuka lebar-lebar kran kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap warganegara, tak terkecuali dengan Sungkono. Caleg DPR RI terpilih ini memprakarsai berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) Sidoarjo. Sejatinya ia seorang 16

Alhamdulillah saya bisa ke DPR RI karena dukungan dari masyarakat luas, dan sama sekali tidak ada money politic saat kampanye lalu. Saya menghabiskan dana kurang dari 2 Miliar itu semata untuk pembelian atributatribut kampanye, mulai dari kaos, spanduk dan lain-lain.


wiraswasta yang bergerak di industri tas dan sepatu kulit. Menyandang profesi wiraswasta sekaligus sebagai politisi tentu bukan hal yang mudah baginya, terkadang ada kebijakan politis yang telah ditentukan koleganya

tidak mengenakkan bagi dunia usahanya. Sebut saja ketika kebijakan perbankan yang meningkatkan suku bunga beberapa waktu lalu, dirasa sangat memberatkan para usahawan termasuk dirinya sangat berdampak pada tingginya biaya produksi. Hingga pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing produk lokal yang dihasilkannya. Sungkono pun tergerak masuk dalam legislatif tentu dengan tujuan utama untuk dapat menyuarakan aspirasi teman-teman seperjuangannya dalam industri kecil menengah, tentunya tak terbatas industri tas dan sepatu kulit. Untuk pertama kalinya mengikuti pemilihan legislatif di tingkat Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 lalu, Sungkono memperoleh suara yang sangat fantastis, singkat cerita ia pun melenggang mulus masuk ke gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Komisi B, serta menjadi anggota Badan Anggaran dan Badan kehormatan. Dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sedikit banyak ia memiliki kewenangan untuk ikut menentukan nasib masyarakat sekitar termasuk pengusaha kecil menengah. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan program kredit usaha rakyat (KUR) yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. “Permasalahannya program KUR itu sasarannya dimana? Selain itu pemerintah kurang memberi arahan produk atau out put yang dihasilkan harus dipasarkan kemana agar bisa meningkatkan pendapatan,” jelas pria kelahiran Lamongan 21 Juli 1962 ini. Ditambah lagi adanya peristiwa lumpur Lapindo, hal itu menurut Sungkono sangat berpengaruh terhadap industri Sidoarjo. Tidak sedikit yang pada akhirnya menutup usahanya, karena memang kawasan tersebut sudah tidak dapat dihuni lagi. Tentu bukan hal yang mudah membuka usaha di wilayah baru. “Ditambah peristiwa lumpur Lapindo, tidak sedikit UKM yang gulung tikar,” kisahnya. Bertolak dari hal itu, Sungkono meyakini dirinya bahwa kesertaannya di panggung politik tanah air harus bisa bermanfaat bagi masyarakat daerahnya. Paling tidak dapat merubah nasib masyarakat sekitar. Atas dasar itulah ia kemudian memilih untuk maju ke lembaga legislatif di pusat alias DPR RI. “Dari awal kesertaan saya di Politik adalah untuk dapat berbuat dan bermanfaat lebih untuk masyarakat sekitar. Di saat kesertaan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lalu tidak dapat dengan maksimal merubah nasib masyarakat, perjuangan saya pun harus lebih gigih lagi. Oleh karena itulah dalam Pileg 2014 kemarin saya bertekad maju untuk Caleg DPR RI satu. Saya menilai dengan berada di pusat dapat lebih

memaksimalkan perjuangan saya untuk merubah nasib masyarakat Dapil saya,” paparnya. Dengan niat baik itulah, akhirnya Allah SWT pun mengamininya. Meski berada di nomer urut 4 untuk caleg dari partainya di Dapil Jawa Timur I namun perolehan suara Sungkono terbilang cukup signifikan dibanding caleg DPR RI lainnya, baik rekan separtainya maupun caleg dari partai lain. Untuk satu kecamatan, Sungkono rata-rata berhasil memperoleh suara lebih dari seribu. Tak ayal kondisi tersebut memuluskan langkahnya untuk melenggang ke Senayan. Lewat background pengalaman yang dimilikinya ditambah niat dan keinginannya untuk memperbaiki UKM serta nasib masyarakat daerah pemilihannya secara keseluruhan, Sungkono pun berharap di tempatkan di Komisi VI yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, dan BUMN termasuk di dalamnya perkoperasian dan UKM. Walau demikian sebagai anggota DPR RI yang notabene sebagai wakil rakyat yang tak terbatas pada Dapilnya sendiri, Sungkono menyadari jika ia harus siap ditempatkan di Komisi atau bidang apapun. Hal tersebut ia serahkan pada kebijakan pimpinan fraksi dan partainya. Namun menurutnya, pimpinan partai dan fraksi tentu memasukkan kadernya ke dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliknya. Sehingga ketika harus melakukan pengawasan terhadap berbagai program yang dirancang dan disusun pemerintah, ia akan dapat menjalankan tugas dan fungsi kedewanannya dengan sangat baik. Begitupun saat menjalankan kedua tupoksi lainnya, legislasi dan budgeting.(Ayu) Foto: Dok/Parle/Hr. PARLEMENTARIA


17

LAPORAN UTAMA

Krisna Mukti

S

agama.

TOTALITAS DIRI UNTUK KONSTITUEN ebagai anggota legislatif terpilih dari PKB Krisna Mukti mengaku akan memfokuskan dirinya sebagai wakil rakyat dan berjanji untuk memperjuangkan suara rakyat dengan mengedepankan norma hukum, maupun

“Ini pekerjaan tidak main-main atau cari uang, apalagi menyelewengkan uang rakyat. Saya mengkomitkan diri saya, akan break sebentar dari dunia artis dan fokus untuk rakyat,” ujar Krisna Mukti kepada Parlementaria baru-baru ini. Menurutnya, oknum anggota Dewan yang banyak bermasalah terlibat urusan hukum harus menjadi pelajaran bagi dirinya. “Itu menjadi pelajaran bagi saya, jadi buat apa mengikuti yang jelek, jadi simple apa yang dilarang agama dan negara jangan diikuti,” tandasnya. Selama kurang lebih 25 tahun dirinya aktif di dunia entertainment dan telah keliling ke seluruh daerah atau desa di Indonesia, namun faktanya dia melihat dan menyaksikan bahwa kondisi masyarakat di desa banyak yang tidak layak. “Awalnya saya melihat di depan mata kepala saya sendiri, kondisi masyarakat di desa terpencil yang kurang layak, karena memang kerjaan saya keliling daerah, kampung dan desa-desa nyanyi untuk sebuah produk sabun cuci,” jelasnya. Dia menambahkan, dirinya juga menjadi duta komunitas desa terpencil dari Kementerian Sosial. Dengan posisinya tersebut, membuat dia kerap berkunjung ke berbagai daerah, seperti pergunungan, pulau terluar, desa terpencil dan hutan dimana banyak yang kurang layak dibandingkan kita yang tinggal di perkotaan. “Berawal dari hal itu saya ingin mencoba memberikan sedikit kemampuan diri saya untuk membantu mereka, jadi tidak hanya sebatas finansial tetapi juga hiburan serta pemikiran bagi bangsa dan negara sebagai anggota Dewan,” katanya. Setelah menyaksikan kondisi masyarakat desa terpencil selama menjadi entertainer, dirinya mencoba ikut menyumbangkan pemikirannya dengan terlibat di berbagai organisasi politik sosial maupun budaya. “Itu juga masih belum memuaskan saya karena tidak 18

PARLEMENTARIA


ada suatu hal yang membuat hidup mereka berubah, akhirnya setelah tanya sana sini akhirnya banyak yang menyarankan untuk menjadi anggota legislatif, akhirnya masuklah saya di PKB,” ujarnya. Alasan masuk PKB, dikarenakan Partai tersebut cocok dan sesuai dengan platform dirinya yang mencintai lingkungan hidup, sederhana dan mengedepankan pluralisme. “Partai PKB lebih Krisna Mukti, bahkan Partai ini sangat mencintai lingkungan hidup, pluralisme, serta down to earth. Jadi cocok dengan karakter saya setelah ketemu dengan Cak Imin membahas suatu hal saya akhirnya masuk di PKB dan menjadi Caleg DPR,” paparnya. (si/mp/ayu/ical) Foto: Sugeng Irianto/Parle/Hr.

Hamid Noer Yasin

BANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF DENGAN RAKYAT

A

nggota Legislatif terpilih dari Fraksi PKS Hamid Noer Yasin mengat akan, akan terus menjalin komunikasi efektif dengan konstituennya sebagai wakil rakyat. “Seorang Wakil rakyat harus siap didatangi konstituennya yang mengeluh dan meminta bantuan sebagainya. Hal itu dapat menjadi investasi amal soleh di masyarakat,” ujarnya kepada Parlementaria baru-baru ini. Menurutnya, saat ini memang terjadi pragmatisme di kalangan mas yar akat seperti maraknya praktik politik uang saat Pileg lalu. “Sangat luar biasa terjadi pragmatism di masyarakat namun itu biasanya terjadi bagi para calon yang datang belakangan kalau yang sudah lama berada di mas y ar akat k it a bis a melakukan semacam pembelaan melalui advokasi anggaran seperti mengusulkan pembangunan jalan yang belum diaspal, jembatan roboh semuanya bisa dibantu lewat anggaran,”paparnya. Dia menambahkan, kata kuncinya yaitu bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik di masyarakat. “Kita bisa memberikan apa yang diharapkan masyarakat minimal bisa memperjuangkan meskipun wujudnya bukan sekarang seperti mendampingi masyarakat, dan memberikan sumbangan pemikiran atau kalau memungkinkan memberikan finansial,” jelasnya. Seb elumny a, Hamid b erniat

pelayan masyarakat artinya b is a m e l ak uk an sin e r gi program yang ada dengan daerah setempat khususnya Wonogiri bagian selatan b any ak p e r s o al an y an g belum terselesaikan seperti bencana yang masih tinggi. “ Setelah terpilih dan dilantik tugas utama kami adalah bersinergi dengan teman-teman lainnya bagaimana bisa menguatkan fungsi DPR RI baik itu fungsi legislasi, anggaran, maupun fungsi pengawasan, untuk legislasi kita ingin bagaimana membuat peraturan Undang-Undang yang mengedepankan kepentingan rakyat dan lain sebagainya,” ujarnya.

untuk berhenti sebagai wakil rakyat Wonogiri namun karena desakan dari warga yang mendorongnya untuk menjadi wakil di pusat. “Yang mendasari pertama adalah amanah rakyat, karena sebelumnya saya sudah menjadi anggota DPRD Wonogiri selama tiga periode 19992014. Sebetulnya saya berjuang sudah lama wak tu itu pengen istirahat tetapi dorongan rakyat luar biasa menghendaki saya maju,” terangnya. Kemudian PK S mencalonkan dirinya menjadi calon Anggota DPR dari Jateng IV meliputi Wonogiri, Sragen, dan Karang Anyer dengan nomor urut empat. “Memang kita berniat berjuang untuk menjadi

Sementara dari sisi anggaran, lanjutnya, yaitu bagaimana mendorong dan mengantisipasi anggaran yang pro rak yat ser ta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ekonomi kecil. Sisi pengawasan, meskipun program baik kalau tidak ada pengawasan maka takut adanya penyelewengan karena itu perlu pengawasan yang ketat dari suatu program kebijakan yang ada. “Saya akan belajar dari para senior dengan membangun tim work yang solid terutama membangun kebersamaan dengan teman-teman lainnya agar kita menjadi anggota Dewan yang memiliki kredibilitas yang tinggi di perhitungkan oleh lembaga lain dan elemen masyarakat lainnya,” paparnya. (si) Foto: Sugeng Irianto/Parle/Hr.

PARLEMENTARIA


19

LAPORAN UTAMA

Fauzih H. Amro

PERLU PARTISIPASI MASYARAKAT AWASI KINERJA DPR

M

uka baru dan anak muda di Parlemen ke ce n d e r un gan semakin menonjol, faktanya, dari 560 orang anggota DPR terpilih periode 2014-2019, terdapat 56 persen sekitar 350 orang merupa kan anggota Dewan baru, kita mengharapkan 350 orang anggota dewan mampu memberikan warna bagi DPR RI dan bangsa Indonesia. “Khusus di Daerah Pemilihan, saya intinya ingin memperjuangkan pembangunan lapangan terbang karena memang infrastruktur merupakan modal dasar pembangunan suatu daerah,” ujar anggota Legislatif terpilih dari Partai Hanura Fauzih H. Amro dari Dapil Sumsel I. Te r k a i t m a r a k n y a p r a k t i k politik uang saat Pemilukada, dia mengat akan, p erlu dipikirkan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih proaktif serta mampu melakukan kontrol terhadap dewan dalam menjalankan fungsinya. “Saat ini, kita akui masyarakat kita sangat pragmatis mulai dari Pemilukada langsung Kabupaten, Gubernur, bahkan Pilpres semuanya marak dengan praktik uang,” ungkapnya dengan nada miris. Karena itu, lanjutnya, dia sepakat pemilihan ke depan harus melibatkan DPRD, DPR sehingga tingkat par tisipasi masyarakat semakin banyak, dan ke depan kita berharap politik uang semakin menurun. “Saya berharap dengan munculnya anggota dewan usia muda sekitar 10 persen yang berumur 30 tahun kebawah atau sekitar 50 orang. Dapat memberikan warna DPR,” tambahnya.

20

PARLEMENTARIA


Dia mengharapkan, peran DPR dibidang legislasi, budgeting, dan pengawasan semakin maksimal. “Memang pada era lalu di DPR semuanya cenderung lemah fungsinya seperti pengawasan, legislasi, dan budgeting, jadi yang utama perlu dukungan dari para tenaga ahli guna mendorong fungsi legislasi karena memang dewan itu merupakan politisi tidak membahas secara detail banget,” ujarnya. Khusus pembekalan Lemhanas bagi anggota DPR baru, Fauzih

mengatakan, ini merupakan sejarah pertama kali DPR RI mengadakan ke r j as am a d e n g an L e m h an as untuk melakukan pembekalan bagi anggota DPR baru. “Ini baru pertama kali diberikan pembekalan dan suasana sangat cair serta tidak mengedepankan ego sentris dan partai. Selain itu, ada kebersamaan dalam suka dan duka yang bertujuan untuk membangun Indonesia ke depan dan tidak ada ego sentris mudah-mudahan kita bisa langsung running,” ungkapnya.

B

erbicara keterwakilan perempuan di DPR RI merupakan salah satu tolok ukur dalam mengakomodasi isu kesetaraan jender di dunia politik. Berawal dari penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, merupakan pintu bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik semakin lebar. Sebelumnya kita ketahui, peran perempuan di dunia politik pada zaman Orde baru sangat termarjinalkan. Era itu sangat otoriter mempunyai kekuasaan penuh atas pemerintahan Indonesia saat itu, tidak ada yang berani mencoba untuk menentang apa yang menjadi keinginan Pemimpin saat itu. Peran orang-orang yang bukan berasal dari kerabat dekat tidak

terlalu signifikan di era itu. Terlebih lagi kaum wanita, bahkan berbagai macam pandangan tentang wanita di masyarakat tidak jarang menimbulkan pro dan kontra. Kaum wanita masih dianggap tabu untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh kaum pria. Kaum wanita yang dianggap lemah sering dimarginalkan dalam masyarakat. Ko dr at k aum w anit a h any a dianggap sebagai seorang istri, at au ib u r umah t an gga s aja. Sehingga apabila wanita ingin berperan dalam hal-hal yang baru terlebih berperan dalam hal politik masih sangat dipertimbangkan. Hal tersebut semakin dipersulit ketika Orde Baru, mengingat semua kontrol pemerintah berada di bawah kekuasaan rezim otoriter. P as c a e r a refo r m asi, p e r an perempuan di dunia politik semakin terbuka lebar, bahkan banyak akademisi dan aktivis perempuan

ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan nasional saat itu. Peran p erempuan ak hirny a semak in sentral dan semakin kuat dengan ditelurkannya paket UU Politik yang memuat kewajiban Partai untuk melibatkan perempuan dalam keterwakilannya di kepengurusan organisasi politik tersebut. Partai politik harus menyertakan keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya di tingkat pusat jika ingin menjadi peserta Pemilu, demikian bunyi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Didalam UU berbunyi bahwa Parpol baru dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan dengan menyertakan sekurangkurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat Pusat. Artinya Pemerintah mencoba memberikan kesempatan secara setara dan seluas-luasnya bagi setiap Warga

PARLEMENTARIA


21

LAPORAN UTAMA

Negara Indonesia (WNI), khususnya perempuan, untuk memperoleh hak politik mereka tanpa ada tembok pembedaan gender. Dengan asas pemberian kesempatan setara dan seluas-luasnya tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga “ad hoc” penyelenggara Pemilu, mencoba berinisiatif untuk mengerucutkan lagi pasal tersebut ke dalam syarat pengajuan bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2014. Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 pasal 11 huruf b tertera jelas kewajiban parpol untuk mengikut ser t akan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dari total nama bakal caleg yang diajukan kepada KPU. Seluruh parpol nasional peserta Pemilu dapat memenuhi unsur tersebut, dengan memasukkan berkas-berkas bakal caleg perempuan sedikitnya 30 persen dari seluruh bakal caleg yang diajukan ke KPU. KPU kemudian memperketat lagi persyaratan pengajuan bakal caleg tersebut dengan meminta parpol menempatkan satu nama caleg perempuan di antara tiga nama caleg di setiap daerah pemilihan (dapil). KPU memerintahkan agar penempatan daftar bakal caleg perempuan yaitu setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan bakal calon, artinya, nama caleg perempuan tidak boleh lagi ditempatkan di nomor urut “buntut” melainkan harus di urutan pertama dan atau kedua di antara tiga caleg lain. Peran Perempuan Penyediaan jatah perempuan dalam pusaran politik di Tanah Air masih menjadi pro dan kontra di sebagian kalangan masyarakat. Untuk tingkat pusat, tentu tidak menjadi masalah bagi perempuan yang ingin terjun ke kancah politik d e m i m e m p e r j u a n g k a n h a khak sesama perempuan. Hal itu terbukti dengan angka peningkatan par tisipasi perempuan di kursi 22

PARLEMENTARIA


DPR RI di setiap penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan data KPU menunjukkan, sejak Pemilu 1955 hingga 2009, persentase jumlah perempuan sebagai anggota DPR cenderung meningkat dalam kurun waktu tersebut. Puncak jumlah perempuan di Parlemen Senayan terjadi pada periode Anggota DPR 1987-1992, dengan jumlah perempuan 65 orang atau sekitar 13 persen dari total anggota DPR RI saat itu. St atis tik jumlah p erempuan

Berdasarkan data KPU menunjukkan, sejak Pemilu 1955 hingga 2009, persentase jumlah perempuan sebagai anggota DPR cenderung meningkat dalam kurun waktu tersebut. Puncak jumlah perempuan di Parlemen Senayan terjadi pada periode Anggota DPR 19871992, dengan jumlah perempuan 65 orang atau sekitar 13 persen dari total anggota DPR RI saat itu. tersebut sempat menurun menjadi 62 orang atau 12,5 persen (19921997), 54 orang atau 10,8 persen (1997-1999), hingga hanya 46 orang atau 9 persen (1999-2004). Namun grafik perempuan di Parlemen Senayan kembali merangkak ke angka 11,9 persen dengan jumlah 61 orang dari 550 anggota DPR RI pada periode 2004-2009. Jumlah calon legislatif perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 sebanyak

97 orang at au set ara dengan 17,32 persen. Sementara jumlah perempuan anggota DPR pada periode kali ini menurun ketimbang periode 2009-2014. Pada periode sebelumnya, 2009-2014, terpilih 103 perempuan anggota DPR. “Jumlah Anggota DPR perempuan Periode 2009-2014 mengalami penurunan. Disisi lain, politik uang yang gencar kerap mengabaikan unsur proses kompetensi yang ada,” ujar Anggota DPR terpilih Periode 2014 -2019, A m elia A n ggr aini dari Par tai Nasdem kepada Parlementaria. Ke depan, lanjut Amelia, DPR harus memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk maju khususnya di Pemilihan Legislatif (Pileg). “Di Partai saya, sudah cukup mengakomodasi perempuan saat Pileg lalu, bahkan perempuan ditempatkan menjadi nomor urut satu dan peluangnya juga sangat besar. Sementara pada tingkat DPP Nasdem sendiri sudah menaruh p eremp uan p ada p osisi y an g strategis,” paparnya. Meskipun jumlahnya 103 orang perempuan anggota DPR, faktanya, j u m l a h p e ro l e h a n k u r s i b a g i perempuan di DPR tersebut tetap jauh dari kuota pencalonan yang sebelumnya ditentukan sekurangkurangnya 30 persen. Sehingga, masalah-masalah seperti angka kematian perempuan melahirkan, pelecehan seksual, buruh perempuan dan tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri masih belum tertangani dengan optimal karena minimnya kebijakan menyangkut isu-isu perempuan. Semoga saja dengan hadirnya anggota DPR baru membawa angin perubahan positif bagi Parlemen. Kita semua memang berharap kinerja DPR baik tugas maupun fungsi di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan lebih optimal dan tidak adanya anggota dewan yang terlibat praktek korupsi dan ditangkap oleh KPK. (si/mp/ayu) Foto: Rizka/Parle/Hr.

Dwie Aroem Hadiatie (Anggota Terpilih FPG)

SEMPAT DICURANGI REKAN SEPARTAI

M

eski pemilu legislatif dinilai paling lanc ar p elak sa naannya, namun praktik kecurangan berupa penggelembungan suara dan money politic (politik uang) yang marak dan nyaris paling brultal, tidak terbantahkan. Paling tidak itu yang dialami anggota DPR terpilih dari Partai Golkar Dwie Aroem Hadiatie. Yang lebih memprihatinkan, kecurangan dilakukan oleh te man separtai. Aroem mengisahkan, pada pileg lalu dia kehilangan suara karena dialihkan teman separtai, namun akhirnya bisa mengembalikan 9.000 suara yang digelembungkan itu di rapat pleno KPU Propinsi dalam waktu tidak sampai sehari.

ing miskin no 2 se Sumatera. “Saya juga lihat anggota DPR dan DPRD Lampung bekerjanya kurang maksimal Dengan kondisi itu saya akan berbuat lebih banyak lagi,” tekad dia. Ayahnya asli Lampung dan ibunya keturunan Jawa tapi kelahiran Lampung- membentuk dengan garis merah yang jelas latar belakangnya, ingin memajukan Lampung, dan pastilah sebagai putera daerah merasa terpanggil. Kenapa langsung caleg dan posisi di DPR tidak melalui DPRD dulu, Aroem mengaku akan bisa berbuat maksimal bila langsung terjun di DPR.

Ia melihat, salah satu persoalan yang krusial di Lampung adalah infrastruktur baik darat “Penggelembungan dilakukan maupun laut. Infrastruktur titerang-terangan diubah di pleno dak hanya jalan dan itu perlu kabupaten. Saya lapor ke Bawaslu terobosan-terobosan. Pasalminta pada pleno propinsi dihitung nya infra struktur itu memulang,” ujarnya. pengaruhi perkembangan wilayah termasuk pengemUntuk itu dia mengapresiasi niat bangan perekonomian. baik KPU dan Bawaslu yang menghitung ulang, terbukti penggelemPerbaiki Wajah DPR bungan itu dilakukan oleh lima Komisioner KPUD, dialihkan kepaMenanggapi adanya sorotan da seorang caleg dari Golkar. “ Ini negatif ke DPR, Aroem bertekad praktik kanibalisme memang betul bersama-sama rekannya ke depan terjadi. Anehnya, saya komunikasi citra DPR harus diperbaiki. Apadengan partai lain bagus, malah lagi DPR periode mendatang lebih yang sama-sama satu partai nggak banyak wajah-wajah baru. “Kami punya etika,” sesal Aroem. berharap anggota baru maupun incumbent harus sama-sama perbaiki Perempuan yang lahir Bandar wajah DPR ke depan. Saya maju ke Lampung, 1 Februari 1980 ini le DPR niatnya ingin membangun, bih lanjut menuturkan, motivasinya membuat perubahan. Paling tidak masuk ke DPR karena melihat dalam perubahan itu dimulai dari diri sen 10 tahun ini pembangunan di diri,” katanya. wilayahnya kurang maksimal bahkan Lampung menjadi propinsi palSalah satu kiatnya, sambung Aro-

em, sebelum menyampaikan kepada konstituen, keluarga dan diri sendiri, ia bertekad ingin bekerja baik dan benar. Hal itu ditunjukkan dalam visi dan misi. Ia juga berjanji dalam pikiran dan langkahnya harus diwarnai nilai-nilai positif. Dan nilainilai positif itu dasarnya nilai-nilai agama, misalnya niat baik, dalam prosesnya harus dilakukan ke depan

melalui kerja nyata. Termasuk adanya angota DPR yang terjerat korupsi, bagi Aroem itu menjadi pelajaran buat kita sehingga ke depannya tidak perlu mencontoh hal-hal yang tidak baik itu. Diakui banyak hal yang harus diwaspadai dalam perjalannya ke depan. “Yang sekarang banyak muda dan pengusaha, dan telah bersepakat melakukan terobosan bersama-sama. Itu akan dirumuskan bersamasama nanti, supaya DPR ke depan lebih baik. Niatnya DPR harus lebih baik dari yang sekarang ini,” tegas

PARLEMENTARIA


23

LAPORAN UTAMA

fungsionaris DPP Golkar ini. Terkait pandangan sebaiknya anggota DPR tidak hanya sebagai politisi, tetapi juga negarawan, wanita yang aktif di organisasi sayap Golkar ini mengatakan. tidak hanya politisi, semua pejabat pemerintah itu harus menjadi contoh dan beri motivasi. Negarawan harus bisa menjadi panutan, contoh dan sosok negarawan bisa menjaga sikap, dan perilaku. Ia kembali menegaskan, setelah menjadi anggota Dewan maka pri-

oritas yang mendesak di Lampung adalah perbaikan infrastruktur dan mengembangkan potensi ekonomi yang selama ini mati suri. Sebab kebijakan bupati dan Gubernur sering tidak sejalan, seperti jalan yang rusak propinsi, bupati tidak bisa berbuat apa-apa.

kelompok majelis taklim, bersama tim keluarga dan relawan. “ Untuk kampanye kaos saja nggak bikin, cuma spanduk dan kartu nama. Saya blusukan ke dusun-dusun dan ke rumah- rumah penduduk yang ternyata tidak dilakukan oleh caleg sebelumnya.

Menyangkut kiat sukses mendekati kons tituenny a, A ro em me ngaku modalnya blusukan, sampai ke dusun-dusun dan bermalam (nginep). Ia juga mengaku banyak menghadiri pengajian-pengajian,

R ak y at didat angi c ale g D PR s e n e n gny a b uk an m ain, it u akhirnya simpati dan memilihnya,” ujar Aroem menambahkan. (mp) Foto: Andri/Parle/Hr.

Ermalena

A

SECERCAH HARAPAN PERUBAHAN DPR BARU

nggota DPR periode 2014-2019 membawa secercah harapan perubahan. Pasalnya, banyak anak muda yang lolos menjadi anggota dewan diharapkan dapat lebih kreatif, maju dan setiap anggota dewan baru memiliki orientasi terhadap perubahan. “Memang fungsi Dewan kalau dibilang sederhana yah memang sederhana t api juga memiliki beban yang berat. Misalnya Fungsi legislasi, jika dilihat ini merupakan fungsi dalam penetapan kebijakan jadi harus dilihat betul kebutuhannya. Selain itu hal apa saja yang bisa diproteksi serta harus memiliki informasi yang cukup terhadap persoalan legislasi tersebut,” papar Anggota Legislatif terpilih Ermalena dari Fraksi PPP saat diminta tanggapannya terhadap DPR periode ini. Menurutnya, anggota DPR masih membutuhkan advokasi seperti pemutakhiran isu yang harus terus menerus. “Kita tahu bahwa tidak ada orang yang paripurna, dan serba bisa. Seorang anggota harus terus belajar dan anggota Dewan tidak boleh berhenti belajar,” tandasnya. 24

PARLEMENTARIA


anggota Dewan harus paham item kegiatan tersebut apakah anggaran itu betul diperlukan dan mampu mensejahter akan mas y ar akat. Serta tidak tumpang tindih dengan anggaran lainnya. “APBN tahun 2014 sebesar Rp 1.900 Triliun kemudian dari angka sekitar Rp 404 triliun digunakan untuk pendidikan apakah betul 20 persennya itu untuk pendidikan? Nyatanya anggaran itu tersebar di Kemendikbud sebesar Rp 67 Triliun, Kemenag Rp 60 Triliun, di Kemenkes dan kementerian lainnya,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya, seorang anggota Dewan harus memiliki kemampuan dalam melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan. Kita ketahui banyak sekali kebijakan yang dibuat DPR digugat di Mahkamah Konstitusi semuanya itu disebabkan adanya kebijakan yang tidak pro rakyat, tumpang tindih dengan kebijakan lain serta berbagai alasan tertentu.

Dari anggaran pendidikan, lanjutnya, sebesar 20 persen itu fak tanya diperuntukkan untuk belanja rutin. “ Hal itu yang har us dip ahami ap akah tidak memungkinkan kita mengantisipasi urbanisasi dan kelangkaan anak muda yang semakin tidak perduli terhadap persoalan agrikultur, kelautan. Karena itu, perlu adanya alokasi anggaran untuk mencegah hal itu,” paparnya.

Terkait fungsi anggaran, lanjut Ermalena, penetapan anggaran bersama pemerintah tidak sederhana. Yang utama seorang

Dirinya berharap anggota Dewan baru dapat bekerja serius dan sungguh-sungguh dan memahami fungsinya sebagai anggota dewan.

“ Memang harus dilihat secara berimbang karena banyak yang tidak paham indikatornya banyak yang melihat Paripurna sebagai tolak ukur kinerja dewan, padahal itu merupakan finalisasi karena

memang saat b er samaan ada kegiatan lainnya,” ujarnya. Dia menambahkan, perlu adanya manaj em en y an g b aik dalam mengatur jadwal rapat-rapat dewan

jangan sampai saling tumpang tindih jadwal yang ada. “Kegiatan harus diatur sedemikian rupa jangan sampai jadwal kegiatan dewan bentrok,” paparnya. (si) Foto: Sugeng Irianto/Parle/Hr.

Amelia Anggraini

A

PARTISIPASI PEREMPUAN SEMAKIN MENURUN

nggota Legislatif terpilih 2014-2019 Amelia Anggraini dari Partai Nasdem menilai, keterlibatan perempuan saat Pemilu Legislatif (Pileg) lalu mengalami penurunan. Disisi lain politik uang semakin gencar sehingga mengabaikan proses kompetensi yang ada diantara para caleg.

dengan apa yang kita cita-citakan dan utarakan ini,” tandasnya. Terkait pembekalan anggota DPR baru yang dilakukan oleh Lemhanas dan DPR, dia mengatakan pembekalan tersebut bertujuan untuk memantapkan wawasan nasional sehingga kita memiliki bekal kedepannya sebagai anggota DPR. “Didalam pembekalan ini kita diberikan materi seperti wawasan nasional, ketahanan nasional, juga ada mengenai mekanisme DPR seperti fungsi legislatif, pengawasan dan budgeting,” ujarnya.

“Ke depan perlu diberikan peluang bagi perempuan untuk maju khususnya di Pileg. Untuk partai Nasdem saya rasa sudah cukup mengakomodasi perempuan pada Pileg lalu, bahkan beberapa perempuan ditempatkan menjadi nomor urut satu dan peluangnya juga sa ngat besar. Sementara, Nasdem juga meletakkan perempuan di DPP pada posisi strategis,” jelasnya kepada Parlementaria belum lama ini. Sebelum terjun di dunia politik, sosok Amelia sangat dikenal di dunia perhotelan. Selama kurang lebih 18 tahun dirinya aktif di perhotelan. Terjun di dunia politik diakuinya ingin mencoba tantangan dan wacana baru sebagai seorang wakil rakyat. “ S e b e lumny a s ay a di dunia perhotelan kurang lebih 18 tahun. Setelah mencapai jenjang karir tertinggi saya berpikir apa lagi yang akan saya perbuat hingga akhirnya saya aktif di Nasdem untuk membuka wacana baru dengan membawa aspirasi masyarakat kecil,” ujarnya.

Menyinggung Pemilu Legislatif lalu, dia menilai Pileg lalu sangat barbar artinya transparansi dan sistem sudah bagus namun yang perlu dibenahi yaitu praktik politik uang yang sangat barbar. Hal itu, lanjutnya, merupakan challenge (tantangan) tersendiri bagi dirinya sebagai seorang wakil rakyat. “Pengawasan masyarakat juga sekarang ini semakin kencang terhadap anggota Dewan semoga dapat membuat kita lebih baik kedepannya jadi tidak merasa risih atau lebih waspada dalam bersikap memegang amanah rak yat,” katanya. Dia berprinsip bahwa ketika memperjuangkan suatu sikap juga tidak boleh frontal tetapi juga kita harus mengedepankan lobying agar visi dan misi kita bisa ketemu. “Kita harus mempunyai alasan yang kuat

“ Memang kalau kompetisi langsung itu head-to head kencang sekali money politiknya dibawah. Saya tidak sependapat dengan praktik uang ini, namun dilapangan nyatanya hampir semua melakukan praktik politik uang,” terangnya. Ke depan, lanjutnya, dia mengharapkan anggota Dewan 2 014 -2 019 m e m i l i k i k u a l i t a s yang baik dibandingkan anggota sebelumnya. “Tantangan ke depan memang sangat b esar, tet api dengan mayoritas anggota baru diharapkan kinerja lebih baik,” tandasnya.(si) Foto: Sugeng Irianto/ Parle/Hr.

PARLEMENTARIA


25

LAPORAN UTAMA

Pembekalan Berbuah Komitmen “Kami Alumni Pembekalan dan Pemantapan Pemimpin Tingkat Nasional, Anggota DPR RI periode 2014-2019 Angkatan III Lemhannas RI, berkomitmen dengan jiwa dan takwa bekerja baik, jujur dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia.”

I

tulah komitmen yang dibacakan Esti Wijayanti anggota DPR RI periode 2014-2019. Suaranya lantang dan langsung disahuti ulang oleh 145 rekannya peserta Pembekalan Pimpinan Tingkat Nasional yang berlangsung 25 Agustus sampai 12 September lalu. Auditorium Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) itu bergemuruh ketika komitmen itu diserukan oleh para wakil rakyat yang akan segera mengemban tugas penting kenegaraan lima tahun mendatang. “Kalau Pak Gubernur Lemhannas mengakui tadi merin ding maka kalau saya merinding dan bergetar mendengarkan komitmen 26

PARLEMENTARIA


yang disampaikan oleh anggota dewan terpilih,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang hadir di situ untuk menutup secara resmi pembekalan gelombang ketiga itu. Bersama Gebernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji ia kemudian menyalami Esti Wijayanti dan seluruh peserta lainnya. Pembekalan anggota dewan di Lemhannas merupakan langkah baru yang muncul pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan Gub ernur Lemhannas. Ide ini berawal menurut Priyo setelah mengkaji sejumlah permasalahan yang muncul pasca reformasi

ketika demokratisasi diterapkan disegala bidang. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena nilainilai hakiki bangsa, visi asli yang telah diwarikan nenek moyang bisa tercerabut dan terlupakan. Itulah sebabnya muncul pemikian anggota DPR terpilih diberikan bekal tentang wawasan nusantara, nasionalisme dan patriotisme sebelum melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara. Ke giat an dir an c an g den gan metode dialog, diskusi, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk penyampaikan pandangannya ter hadap p er mas alahan y an g

pemerataan - Indonesia bukan milik sekelompok orang atau organisasi ter tentu. “ R asa keb er samaan, yang mendorong kita mampu membangun kerja sama dengan selur uh p otensi b angs a y ang berbeda ras, suku apalagi sekedar berbeda parpol,” tandasnya.

ada. Wakil rakyat dari 77 daerah pemilihan di seluruh Indonesia ini juga saling berbagi pandangan dengan para pemateri tentang banyak isu termasuk persoalan ancaman, tantangan dan peluang y an g dihadapi b an gs a. “ S ay a titipkan kegusaran saya, Bangsa Indonesia sedang ditimpa persoalan yang besar, gesekan masyarakat yang demikian besar, masyarakat gampang marah, imbas pertarungan politik dimana-mana. Ini ongkos sosialnya mahal. Solusinya bisa dicapai kalau pimpinan nasional dan lokal berkomitmen menyuburkan nilai luhur yang bangsa, tenggang rasa, tepo seliro,” tandas Priyo.

Ia percaya banyak orang mempunyai keyakinan setiap partai punya niat baik pada bangsa, tanpa itu menurutnya hidup akan penuh kecurigaan dan kondisi itu tidak baik bagi energi bangsa untuk maju kedepan. Dalam pembekalan yang berlangsung selama tiga minggu diharapkan anggota dewan terpilih dapat membangun perspektif yang sama dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan bangsa ke depan. Politisi FPKS ini mengajak anggota DPR bersama masyarakat menjaga modal sosial bangsa yang sudah ada saat ini yaitu rasa memiliki Indonesia, menjaga upaya

Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji menyebut kegiat an pembekalan berlangsung dalam empat gelombang. Pada gelombang per tama diikuti oleh 89 orang anggota DPR yang terpilih kembali sedangkan tiga gelombang lainnya diikuti oleh anggota yang baru terpilih pada pemilu lalu. Sejumlah penceramah terkemuka tampil dalam sesi dialog diantaranya Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin dan Dr. Anhar Gonggong. Materi lain yang juga disampaikan dalam pembekalan ini adalah pemahaman tentang tugas dan fungsi anggota dewan di bidang pengawasan, legislasi dan anggaran. Bahasan tentang materi ini khususnya bagi anggota dewan yang baru saja terpilih dalam Pemilu Legislatif lalu. Para pembicara untuk sesi ini disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. “Dengan kegiatan

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman mengatakan banyak perbedaan dalam dinamika politik anggota legislatif di Senayan. Keberhasilan melaksanakan tugas kedewanan bukan karena yang satu mendominasi yang lain tetapi karena mampu membangun kerja sama di tengah perbedaan itu. Ia mengharapkan melalui pembekalan di Lemhannas benih kerja sama, saling memahami ini dapat disemai. “Bisa saja partai kita berbeda pendapat, beda platform, tapi itu tidak menghentikan kita untuk berkomunikasi dalam mencari upaya membangun bangsa, disitulah keberhasilannya. Mudahmudahan pembekalan ini memberi ruang untuk itu,” katanya. PARLEMENTARIA


27

LAPORAN UTAMA

daerah yang berbeda tapi pada akhirnya kami jadi paham sifat anggota dewan yang lain. Dengan kebersamaan ini kita bisa menjadi keluarga besar, kitorang basudara bagitu kata saudara kita di Indonesia Timur . Semoga persaudaaraan ini berlanjut sampai kita bekerja di DPR terlepas dari perintah partai kita masing-masing. Sebagai saudara kita harus saling mengingatkan agar tidak ada diantara kita yang menjadi pasien KPK,” lanjut politisi Partai Golkar ini.

harmonisasi ini diharapkan dapat dihasilkan pimpinan tingkat nasional yang mempunya karakter ke b an g s a an y an g t i n g g i d an kompeten dibidangnya serta mampu mengimplementasikan paradigma nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tutur Budi. Pertama Ragu, Akhirnya Tahu Keraguan. Itu yang pertama kali muncul di benak anggota DPR

Kita ragu apa bisa mengikuti dengan baik. Ternyata kita salah, kita bisa kok. Pembekalan ini banyak manfaatnya terutama wawasan kebangsaan, ketahanan nasional. Banyak input yang disampaikan kepada kami termasuk informasi yang sifatnya rahasia yang membantu pemahaman terhadap persoalan bangsa

28

PARLEMENTARIA


terpilih Siti Hediati Hariyadi atau yang biasa dikenal dengan Titik Soeharto saat pertama kali hadir dalam acara pembekalan. Perasaan itu menurutnya juga didengarnya dari beberapa peser ta. Namun setelah mengikuti sejumlah sesi diskusi ia mulai memp erol eh pencerahan. “Kita ragu apa bisa mengikuti dengan baik. Ternyata kita salah, kita bisa kok. Pembekalan ini banyak manfaatnya terutama wawasan kebangsaan, ketahanan n as i o n al. B any ak i n p u t y an g disampaikan kepada kami termasuk informasi yang sifatnya rahasia yang membantu pemahaman terhadap persoalan bangsa,” tuturnya. Namun yang paling berkesan menurut putri keempat mantan Presiden Soeharto ini adalah saat mengkuti kegiatan outbound di Lido, Jabar. Sejumlah tantangan untuk membangun kerja sama tim dilewatinya dengan perjuangan. Tantangan yang paling membuat dia terkesan adalah mendayung rakit ke tengah pulau di danau Lido, mendaki bukit sambil menuntun k am b i n g d an t i n g g al s e l am a tiga hari di tengah suasana alam bersama kolega barunya anggota dewan lintas partai yang sebagian baru saja dikenal. “Kita tidak saling mengenal datang dari partai dan

Sementara itu Kartika Yudhisti anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan Banten II menyambut baik pelak sanaan pembekalan di Lembaga Ketahanan Nasional ( L e m h a n n a s). I a p u n t e r l i h a t antusias ketika diminta menjadi perwakilan yang menerima secara simbolis tanda peserta. Politisi PPP ini melangkah tegap melintasi ruang upacara. Ia tergelak ketika dimintai komentar tentang langkah tegap wakil rakyat itu. “Langkah tegap itu biasa dari dulu juga bisa, mungkin pembekalan ini sekaligus pelatihan kedisiplinan lagi ya. Bagi saya pembekalan ini bagus sekali, kita mendapat penyegaran tentang wawasan kebangsaan yang pasti diperlukan dalam tugas nanti,” pungkas dia. Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti mengatakan sejumlah masukan yang diterima menunjukkan anggot a dewan menyambut positif pelaksanaan pembekalan ini. Kegiatan gabungan lintas partai ini dinilai lebih baik dari pada dilaksanakan sendiri oleh masing-masing partai politik. Menurutnya patut dipertimbangkan kerja sama DPR RI dan Lemhannas ini dilaksanakan berkesinambungan. “Saya juga menerima permintaan dari anggota yang karena kesibukan tahun politik belum bisa mengikuti pembekalan sampai gelombang terakhir. Kita bisa konsultasikan lagi dengan Lemhannas untuk membuka pelatihan tambahan,” demikian Win. (iky) Foto: Naefurodjie, dok. lemhanas/ Parle/Hr.

U

DPR Mendatang Harus Lebih Berkualitas

ntuk pertamakalinya anggota terpilih DPR RI Periode 2014-2019 mendapatkan pembekalan dan pemantapan pemimpin Tingkat Nasional oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Apa tujuan dan materi apa saja yang diketengahkan dalam pembekalan tersebut oleh Lemhanas, berikut penuturan Gubernur Lemhanas, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA yang diungkapkan di ruang kerjanya pada Mastur Prantono, Rahayu Setiowati, dan Fotografer Nurdriansyah dari Parlementaria. Dari mana muncul ide pembekalan bagi anggota DPR? Awalnya saat rapat di Komisi I dilontarkan gagasan bahwa anggota DPR perlu diberi pembekalan mengenai kebangsaan seperti lazimnya pejabat Eselon I dan Menteri. Saya tahu betul yang menyampaikan gagasan itu alumni Lemhanas di DPR. Kemudian Ketua dan Pimpinan DPR yang lain mendukung, dan Sekjen DPR yang mengolah administrasi. Lemhanas kemudian mengkaji dan menyampaikan dua alternatif. Pertama dengan format dialog dan kedua dengan pendidikan dan dialog. Mengapa? karena anggota DPR ini pimpinan tingkat nasional, dipilih oleh rakyat, kalau Lemhanas mengajari, lalu apa yang diajari? Kita tidak punya kompetensi banyak mengenai politik praktis. Namun Lemhanas punya kompetensi di bidang pendidikan para eksekutif, LSM, parpol. Sedangkan Lemhanas sendiri punya dua jalur yaitu jalur PPSA (Program Pendidikan Singkat Angkatan) dan pemantapan nilai kebangsaan.

Akhirnya diambil jalan tengah, untuk anggota DPR incumbent lebih banyak dialogis. Sedangkan anggota DPR baru diberi format pendidikan. Porsi pendidikan lebih banyak, ada guru, ada asistensi paparan dan diskusi atau dialog. Oleh karena itu format yang dilakukan Lemhanas pertama kali ini dikatakan pendidikan full tidak, dialog full juga tidak. Dalam ke sempatan itu juga disepakati bahwa pembekalan diadakan di kampus Lemhanas, bukan di DPR. Singkat-

nya ide dari Komisi I dan ditanggapi Lemhanas dilaksanakan secara original. Bagaimana interaksinya? Saya bersyukur, para anggota DPR yang lama dan baru ini nampaknya senang. Mereka tidak seperti yang kami bayangkan, mereka dihotel dikarantina. Datang tepat waktu, disiplin, makan bersama dan diatur dengan lonceng. Coba jumlahnya ratusan, luar biasa, tampaknya enjoy, bergembira.

PARLEMENTARIA


29

LAPORAN UTAMA

Apa saja materinya? Ada 6 macam yang menjadi kor Lemhanas. Yaitu wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Geo Politik dan Geo Strategi, Kewaspadaan Nasional, Kepemimpinan Nasional . Itu bisa dilihat di Lemhanas. Yang kedua, Lemhanas mengundang para pakar dari berbagai lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota DPR, seperti KPK dan PPATK dan Panglima TNI. KPK tentunya berdasarkan temuantemuan selama ini yang bisa nyrimpeti (mengganggu) jalannya tugas anggota DPR. Panglima TNI bisa bercerita tentang kasus. Tidak cerita perang tetapi peraturan perundangundangan yang diperlukan dalam politik Negara, anggota DPR harus tahu itu. Materi-materi pada angkatan pertama dan kedua pasti ada perbedaan, tematik. Namun tetap ada materi wajib berupa enam kor Lemhanas yang ada di setiap angkatan. Ada juga variasi pembekalan yang berbeda. Ada yang wajib ada yang variable. Variabel antar angkatan bisa beda, tematik Dari materi-materi yang disampaikan, kelihatannya senang, sema ngat, ketawa-ketawa tanpa merasa digurui. Mereka juga ikut out bond, mula-mula mereka takut dikerjain, tetapi pulang dari out bond ketawaketawa semua Kenapa diselingi acara out bond? Anggota DPR kan multi partai, mereka baru ketemu sekarang. Ke dua, multi daerah. Seluruh Indonesia ada disini, dari Padang, Papua, Jawa. Mana kenal orang Papua de ngan orang Padang. Nah disinilah mereka ketemu. Dalam outbond itu ada satu prinsip, mereka dibuat sama-sama, tidak pandang bulu, kaya miskin, tua muda dibuat sama-sama, tetapi tidak “dikerjain”. Jadi metode masingmasing angkatan lain, ini dibuat ri30

PARLEMENTARIA


set oleh Lemhanas saya nggak mau bocorin. Karena outbond satu dengan berikutnya berbeda-beda. Apa ada kesulitan dalam pembekalan ini? Kesulitan jelas ada, sebab latar belakang anggota terpilih yang berbeda-beda. Ada pengusaha, mantan pejabat, mantan panglima, dan lain sebagainya. Mereka semua ikut kegiatan. Ini memang menjadi pemikiran Lemhanas metode meng ajarnya, diskusinya supaya menyatu. Ada kunci yang harus dipegang para pengajar, ada fix, ada variable. Dimodifikasi oleh para ahli dari sini. Metode mengajar inilah yang membuat orang yang sangat heterogen tadi itu dapat diolah dan akhirnya senang. Karena itu semuanya menanggapi dengan antusias. Outbond ini lamanya dua hari, berangkat Jumat siang, pulang Minggu. Ada kaitan pembekalan ini dengan perilaku negative seperti korupsi? Pertama, dilihat dari fungsi kebangsaan ini penting, pemimpin nasional harus mengetahui undangundang. Dengan UU semua harus mematuhinya, kalau tidak, harus tahu konsekuensinya. Mereka juga harus tahu kebangsaan, sejarahnya bagaimana. Ini dikupas habis oleh dosen-dosen yang punya jam terbang tinggi.

Juga masalah korupsi, apa sih korupsi itu dimulai dari pengertian merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, juga memperkaya orang lain. Misalkan dikasih uang seribu, jika dibelikan dua batang rokok yang harga per satu batangnya tiga ratus berarti kan masih ada sisanya, kok sisanya ini tidak dikembalikan. Malah membelikan rokok saja tidak. Ini bisa kena sanksi. Begitupun saat uang seribu itu belum datang, namun sudah beli rokoknya dengan harga sepuluh ribu. Ini juga akan terkena sanksi. Ini contoh saja. Nah, oleh para pakar di bidangnya masing-masing, calon anggota DPR terpilih ini kemudian diajak diskusi tentang segala hal, segala kasus yang terkait undang-undang. Kalau melihat seperti itu saya memandang positif, anggota DPR itu positif, walaupun saya nggak menyebut bersih seperti di sorga, tetapi mengarah ke perbaikan. Benarkan setelah pembekalan ada tanda tangan pakta integritas? Mereka tanda tangan membuat komitmen atas kesadaran sendiri, jadi mereka sendiri yang bikin. Dalam pembekalan ada kesiapan ala militer? Oh iya, lapor ala militer. Etika nya memang begitu, dan tidak ada

Lalu langkah apa selanjutnya? Kalau dikembalikan kaya dulu itu tidak juga. Namun dari hasil diskusi dan temuan-temuan perlu pendidikan politik yang lebih baik ya mo del seperti Lemhanas sekarang ini. Yang kedua, perlu rekruitmen ka der-kader parpol yang lebih baik, parpol perlu buat sekolah partai, nanti Lemhanas bisa membantu. Saya dengar sudah ada dua partai yang menghubungi Lemhanas. Tiga partai yang ngomong ke saya, politik memang harus praktek, tidak hanya menerima pelajaran di bangku kuliah. DPR/MPR ada 4 pilar, pandangan anda? Ya saya tidak persoalkan istilah, Lemhanas tidak dalam konteks 4 pilar itu tetapi 6 kor Lemhanas tadi, seperti UUD 45 (Konstitusi) dan Pancasila itu selalu diajarkan di Lemhanas. Jadi menurut pendapat saya, 4 pilar tidak kuno, Materi itu malah harus tetap disosialisasikan. Harapan Anda dengan pembekalan ini?

maksud apa-apa.

kebablasan.

Tanggapan Anda bahwa demokrasi kita kebablasan?

Yang ketiga, karena ideologisnya nggak kuat, maka demokrasi bisa menjadi sarang dua oligarki (orang punya kekuasaan atau punya uang). Dimana orang bisa berdemo dengan dibayar. Itulah resiko demokrasi. Tapi kalau terus menerus begitu, menurut saya itu demokrasi yang tidak sehat karena bergerak hanya karena uang. Padahal manusia itu bergerak karena idenya yang berbeda, tidak setuju, atau menggangu norma-norma yang ada. Sehingga ada atau tidak uang, ia tetap harus menyalurkan aspirasi. Poin yang saya sampaikan tadi bisa merusak nilai demokrasi sehingga memperkuat oligarki atau orang yang memiliki uang banyak.

Menurut saya, ada sih kebablasannya. Itu misalnya di negara yang demokrasinya bagus seperti di Inggris, Kepala negara tidak pernah di coreng-coreng, begitu dihormati. Di Indonesia saya lihat, Kepala Negara diperlakukan tidak pas, padahal itu adalah simbol negara. Itu salah satu contoh demokrasi yang kebablasan. Dalam pembekalan ini juga ada sesi tanya jawab, namun setiap orang tidak boleh selalu interupsi. Ini untuk menghargai satu sama lain. Jangan nanti ada orang bicara, belum selesai sudah di interupsi. Jadi demokrasi antar personil saja

Kalau saya berpendapat, mereka mau datang saya sudah bahagia luar biasa. PR (pekerjaan rumah-red) yang merupakan hasil-hasil seminar Lemhanas saya sudah selesai, antara lain pengkaderan parpol yang terstruktur, banyak kajian-kajiannya dan ini merupakan langkah riil. Harapan saya, DPR periode 20142019 harus lebih berkualitas dan sedapat mungkin mengurangi halhal negatif atau tidak terpuji. Saya mempunyai prediksi, Insya Allah DPR ini mempunyai masa depan yang lebih baik, dan harus lebih baik,. Karena orang melanggar di jalan itu kadang karena mereka tidak tahu, jadi ya harus kita yang memberitahu. Dan semoga setelah lebih tahu stigma negative juga berkurang. Dengan kata lain Lemhanas berusaha membuat orang agar lebih tertib.Itu saja.(mp, ayu) Foto: Naefurodjie, Andry/Parle/Hr.

PARLEMENTARIA


31

suara publik

Faiz Fadjarudin - Wartawan

Anggota Dewan Ya Harus Bicara

Waddi Armi - Karyawan

Pembekalan di Lemhannas Bagus

aturan yang sesuai aspirasi rak yat terutama rakyat kecil. Jangan mendahulukan kepentingan anggota dewan, seperti naik gaji, bangun gedung baru dan lain-lain,” demikian Waddi. (iky)

Yenny Theresia Ulahayanan - Guru Musik

Beri Kesempatan Wakil Pilihan Rakyat Bekerja

Ada pertanyaan yang sampai hari ini terus menggoda Faiz Fadjarudin wartawan yang sering melakukan tugas peliputan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kenapa ya setelah hampir menyelesaikan masa tugasnya masih ada anggota dewan yang tidak pernah bicara, menyuarakan pandangannya atau dengan kata lain nyaris tak terdengar. Padahal semua tahu kalau tugas anggota dewan itu ya bicara, parle. “Iya ada tapi namanya nggak tahu. Anggota dewan ini tidak pernah kelihatan ngomong dalam rapat atau juga tidak pernah bicara kepada wartawan,” tuturnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebagai karyawan sebuah instansi di Jakarta, Waddi Armi mengaku masih sempat meluangkan waktu mencermati perkembangan berita di sejumlah media baik cetak dan elektronik. Informasi tentang pembekalan anggota dewan terpilih di Lemhannas termasuk salah satu yang dicermatinya. “Saya fikir pembekalan itu bagus ya, supaya wawasan kebangsaan mereka bertambah dan menyadari ancaman yang akan memecah-belah bangsa sehingga dalam membahas aturan, undang-undang lebih mempertimbangkan kepentingan negara, tidak kepentingan parpol masing-masing,” tegasnya.

Sebagai wartawan parlemen ia hampir setiap hari wara wiri, keluar masuk ruang rapat, sidang paripurna memantau aktivitas anggota dewan. Setelah hampir lima tahun atau satu periode anggota dewan 2009-2014, ia bisa dikatakan sudah sangat hafal vokalis di setiap komisi.

Ia menyebutkan beberapa persida ngan anggota dewan yang menurutnya perdebatan yang terjadi cenderung bukan mengedepankan bangsa, tapi kelompoknya. Warga Depok ini kemudian berasumsi ada masalah kenegarawanan diantara wakil rakyat di Senayan.

“Mungkin rakyat belum paham ya, wakil rakyat seperti apa yang harus dipilih. Akhirnya kita berprasangka janganjangan waktu itu dipilih karena uang bukan karena kapasitasnya hehehe,” ungkapnya sambil tergelak.

“Lemhannas seharusnya punya data, kajian tentang ancaman dan tantangan bangsa ini baik dari dalam maupun luar negeri. Kalau pemahaman itu sudah ada saya optimis DPR akan lebih baik,” ujar dia.

Faiz berharap anggota dewan periode 2014-2019 yang akan segera mulai bekerja bisa lebih baik. Memperbaiki kekurangan dan memper tahankan prestasi anggota dewan sebelumnya. “Harus lebih baiklah,” pungkas dia. (iky)

Kepada wakil rakyat yang baru saja terpilih, ia mengucapkan selamat bekerja. Mulailah dengan memprioritaskan kepentingan rakyat yang telah memberikan suara dalam pemilu lalu. “Berjuanglah untuk membuat aturan-

32

PARLEMENTARIA


Yenny sering mendengar analisis sejumlah pengamat yang menyoroti anak dan istri pejabat, ar tis atau public figure lain yang terpilih menjadi anggota dewan karena mengandalkan ketokohan bukan kapasitas. Baginya penilaian itu bisa saja salah. “Bagi saya siapapun bisa mencoba menjadi apa saja, sah-sah saja. Semua mempunyai hak untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Kalau ada istri pejabat sering ikut ke daerah, dikenal publik terus dalam pemilu dipilih rakyat, nggak masalah kan?” kata guru musik yang lahir di Jayapura, Papua ini. Ketika ditanya tentang kualitas anggot a dewan kelomp ok ini, ia mengaku tidak mencermati dengan baik sehingga sulit memberi penilaian. Baginya dari pada terlibat dalam perdebatan yang ‘nggak mutu’ lebih baik memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja. “ K it a t in g gal m enun g gu s ep ak terjangnya saja,” tegasnya. Warga Balikpapan, Kaltim ini menyebut sebagai negara yang menerapkan prinsip demokrasi siapapun harus belajar menghormati pilihan orang lain walaupun itu tidak sesuai dengan pilihan pribadinya. “Soalnya inikan pilihan rakyat juga, jadi apa mau dikata,” tutupnya. (iky)

PENGAWASAN

Terkait Pengendalian BBM Bersubsidi:

PEMERINTAH PERLU LAKUKAN SOSIALISASI Pemerintah, melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran pada 24 Juli 2014 mengenai pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi.

K

ebijakan ini menyusul penetapan kebijakan kuota tetap dalam APBN - Perubahan 2014. Kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun diturunkan dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Pemerintah mengaku telah menyosialisasikan kebijakan ini kepada pihak yang berkepentingan. Upaya pembatasan pasokan BBM bersubsidi yang diatur lewat Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014 tak bisa berjalan sesuai rencana. Semula, surat edaran itu me ngatur pembatasan BBM bersubsidi mulai berlaku pada 1 Agustus 2014. Rinciannya, seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak lagi menjual solar bersubsidi. Kemudian pada 4 Agustus 2014, waktu penjualan solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali, dibatasi

dimulai pukul 08.00 sampai pukul 18.00 untuk cluster tertentu.

mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait rencana pembatasan BBM yang menyebabkan kelangkaan BBM yang merata di beberapa daerah.

Tidak hanya solar di sektor transportasi, mulai 4 Agustus 2014, alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan juga akan dipotong sebesar 20 persen dan penya “Kelangkaan BBM juga disebabkan lurannya mengutamakan kapal ne- kurang transparannya pemerintah layan di bawah ukuran 30 gross ton. memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujarnya kepada ParlemenLalu mulai 6 Agustus 2014, selu- taria beberapa waktu lalu. ruh SPBU yang berlokasi di jalan tol tidak lagi menjual premium bersubMenurut Satya, perlu segera sosidi, tetapi hanya menjual pertamax sialisasi apakah dibatasi atau tidak, series. karena apabila dibatasi volume BBM tentunya siapa yang cepat maka dia Seperti diberitakan sebelumnya, yang dapat BBM. “Bisa juga yang pembatasan pasokan BBM bersub- dapat tangki dirigen yang nong sidi dilakukan agar kuota 46 juta li- krong itu bisa dapat duluan,” terangter bahan bakar tersebut mencukupi nya. hingga akhir 2014. Dia menambahkan, jika ada pemTerkait hal tersebut anggota batasan maka harus ada semacam Komisi VII DPR Satya Widya Yudha kriteria atau payung hukumnya. PARLEMENTARIA


33

“Yang tidak sesuai kriteria dianggap melanggar aturan, jika tidak ada kriteria dan payung hukum maka situasi akan chaos sesuai prinsip first come dan first serve,” tandasnya. Dia mengatakan, melalui sosialisasi dan kriteria maka BBM dapat terjaga. Selain adanya usulan untuk membatasi subsidi BBM, lanjutnya, silahkan saja pemerintah baru me ngurangi subsidi BBM namun tentunya penghematan yang ada dapat dialihkan program yang targeted (terukur).

dibangun, bendungan untuk me ngairi sawah dan berbagai bandara di Indonesia. “Pemerintah ini takut karena popularitas akan turun, ini terkait de ngan pencitraan pemerintah, dan dianggap mengganggu kewibawaan mereka,” ujarnya.

“Semua Pilihan kita serahkan kepada pemerintah, jadi melalui subsidi yang targeted jangan sampai inflasi meningkat jika memang harus dicabut program untuk rakyat lebih terfokus dan terarah,” tutupnya. Pendapat serupa dikemukan oleh Asmin Amin, anggota DPR dari Fraksi PKS, ia menjelaskan kisruhnya BBM langka akibat pembatasan di Pulau Jawa, salah satunya disebabkan sistem manajemen yang tidak profesional Pertamina dalam me ngelola BBM. “Banyak secara teknis kinerja orang Pertamina tidak dipahami secara detail, bahkan ada hal yang tidak kongkret dibahas secara detail, ini juga karena persoalan leadership,” jelasnya. Menurut Asmin, pemerintah juga gagal memberikan penjelasan yang kongkret kepada masyarakat. Pa salnya, banyak orang beranggapan yang dimaksud subsidi BBM seakanakan menaikkan harga minyak padahal tidak seperti itu. “Kita subsidi itu 300 Triliun hanya untuk dibakar, sementara perusahaan Jepang sudah menjual 60 juta unit kendaraan mereka sudah untung kemudian uangnya dibawa kenegaranya,” tegasnya. Dia menambahkan, uang subsidi pertahun sekitar Rp 300 triliun apabila dibangun jalan maka hampir 200 km sepanjang pulau Jawa bisa

34

PARLEMENTARIA


Hapus BBM Bersubsidi Ditempat terpisah Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Tommy Adrian Firman berharap pemerintahan (Jokowi-JK-red) ke depan berani menghapus subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) karena dianggap membebani kas Negara. “Kalau saya pribadi lebih baik subsidi BBM harus dihapuskan sama sekali, karena itu sangat memanjakan, masa uang negara cuma habis untuk subsidi energi, itukan keterlaluan,” tegasnya. S ebaik ny a menur ut Tommy, pemerintah mengarahkan subsidi ke program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat, “Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk menyu sahkan, Indonesia itu negara kaya akan sumber daya alam, jadi kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya kan ti-

dak perlu ada hutang,” tambahnya. Terlebih lagi jelas Tommy, subsidi untuk energi ini juga dinikmati oleh orang-orang kaya, “Coba kita lihat, yang memanfaatkan BBM subsidi ini bukan hanya orang miskin saja tapi orang-orang kaya juga, semestinya kalau pemerintah berani bertindak, secara bertahap kurangi subsidi dan s e l a n j u t ny a hapus subsidi BBM itu,” katanya. T o m m y menjelaskan, cost untuk proses pembiayaan sampai menjadi premium cukup mahal sekitar Rp. 10.50 0. “Nah premium sekarang saja dijual Rp. 6.50 0, nah disitu bisa kita lihat pemerintah subsidi terlalu besar, padahal modalnya segitu,” terangnya. Ketika ditanya mengenai, imbas dari dihapuskannya subsidi BBM adalah lonjakan kenaikan harga, ia menjawab, tugas pemerintah untuk memantau itu semua, karena jangan sampai dengan dihapuskannya subsidi rakyat jadi sengsara. Akhirnya setelah menyebabkan panic buying di masyarakat kebijakan pembatasan bahan bakar mi nyak (BBM) bersubsidi telah dicabut oleh pemerintah pada Selasa, 26 Agustus 2014. Rupanya pemerintah menilai pencabutan adalah sebuah pilihan yang tepat untuk mencegah kepanikan masyarakat yang langsung memburu BBM bersubsidi di beberapa SPBU yang berakibat pada antean panjang.(si/nt) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.

PENGAWASAN

PP REPRODUKSI SANGAT SEMPIT UNTUK DISALAHGUNAKAN Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Nomor 61/2014) sempat mejadi polemik di masyarakat. Mereka beranggapan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur tentang legalisasi aborsi. Ada kekhawatiran jika PP tersebut dapat dimanfaatkan dengan sengaja untuk menggugurkan janin dalam kandungan.

D

ikutip dari laman Kompas.com, Menteri Kese hatan RI, Nafsiah Mboi menegaskan tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang aborsi. Aturan yang terbit adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.”Harus ditegaskan, aborsi tetap dilarang. Itu pidana, kecuali untuk dua hal, yaitu aborsi karena kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan,” tegas Nafsiah.

PP Nomor 61/2014 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aturan pelaksanaan ini meng atur bagaimana agar perempuan mendapat layanan kesehatan sehingga bisa hidup sehat, melahirkan generasi sehat dan bermutu, serta mengurangi angka kematian ibu. PP Nomor 61/2014 terdiri dari 8 Bab dan 52 Pasal. Ada 9 Pasal yang mengatur soal aborsi dengan indi-

kasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban pemerkosaan. Pasal terbanyak justru mengatur kesehatan ibu, yaitu 23 pasal. Pelayanan kesehatan yang dimaksud termasuk pelayanan kesehatan reproduksi sedini mungkin, yakni sejak remaja. Pelayanan itu diberikan lewat layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan masa pra-kehamilan, selama kehamilan, persalinan, pasca melahirkan, laya

PARLEMENTARIA


35

PENGAWASAN

haknya. Namun, Nahrawi meng atakan perlu hati-hati dalam membuktikan sebagai korban perkosaan. Adanya kemungkinan PP ini di salahgunakan, menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Zulmiar Yanri sangat kecil sekali. Karena hal itu sudah diantisipasi di dalam PP tersebut.

nan kontrasepsi, kesehatan seksual, dan kesehatan sistem reproduksi. Pasal yang mengatur tentang keseh atan ibu itu, merupakan hal paling penting dari PP Nomor 61/2014, pasalnya bergerak di hulu dengan menjamin perempuan mendapat layanan kesehatan yang baik. Kemudian upaya promosi dan preventif dijabarkan lebih rinci dalam pasal-pasalnya. Harapannya, itu bisa mencegah kehamilan tak diinginkan. PP Nomor 61/2014 lahir dari semangat memberi hak kesehatan bagi perempuan. Sebab, perempuan korban pemerkosaan kerap menerima beban ganda, yakni sebagai korban kekerasan seksual dan harus menghidupi anak yang dilahirkan. Belum lagi cercaan masyarakat kepada korban pemerkosaan. Ia harus menanggung beban ekonomi dan psikologis. Adapun klausul terkait aborsi ada pada Pasal 31 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Penentuan aborsi dan pelaksa36

PARLEMENTARIA


naannya diatur ketat dalam Pasal 32 sampai Pasal 38. Contohnya, penentuan indikasi medis ditentukan tim kelayakan aborsi, harus ada bukti indikasi pemerkosaan dari keterangan ahli, aborsi harus dengan persetujuan perempuan hamil, serta konseling sebelum dan sesudah aborsi. Ketentuan usia kehamilan maksimal 40 hari merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Sementara Peraturan Menteri Kese hatan sebagai turunan PP Nomor 61/2014 akan dikeluarkan September 2014 ini. Dikutip dari laman Republika.co.id, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Nahar Nahrawi menegaskan PP Nomor 61/2014 tentang Reproduksi sudah tepat. Ia mengakui sebelum dikeluarkannya PP tersebut, pemerintah lebih dahulu mengkonsultasikannya dengan MUI. Dirinya menyadari, para dokter terikat sumpah untuk tidak melakukan aborsi. Namun, dari sisi tinjauan fikih, kata Nahrawi, diperbolehkan mengaborsi terhadap korban perkosaan selama usia kehamilan belum sampai 40 hari. Nahrawi mempersilakan masyarakat untuk memilih yang paling bermanfaat. Menurut Nahrawi, korban perkosaan perlu untuk dilindungi

“Semua peraturan perundangan ada kemungkinan disalahgunakan. Kalau kita langsung pada pasal 31 tentang aborsi, jika aborsi dilakukan berdasarkan kedaruratan medis, ini barangkali tidak ada yang tidak setuju. Fatwa MUI juga sudah menyetujui bahwa jika ada keadaan yang membahayakan Ibu dan Anak, maka Ibunya dulu yang harus dise lamatkan, ini kita setuju,” terang Zulmiar. “Yang tidak setujui masyarakat adalah aborsi yang disebabkan kehamilan akibat perkosaan. Tapi akibat perkosaan ini harus dibuktikan terlebih dulu, apakah memang benar-benar, sehingga di sini ada tim yang cukup banyak. Polisi de ngan sendirinya, dokter tentang visum, lalu ahli jiwa bagaimana orang ini tentang kejiwaannya,” tambah Zulmiar. Jika hanya melihat Pasal 31 saja, kata Zulmiar, mungkin menimbulkan kontroversi. Tapi kalau dilihat keseluruhan, menurutnya tidak. Karena Itu semua untuk melindu ngi kesehatan reproduksi mulai dari remaja sampai melahirkan. Dia menjelaskan, bahwa PP ini lahir sebagai amanah dari UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan dan karena memang hal ini sangat sensitif sehingga perlu diatur peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah. Dan peraturan peme rintah ini sebagaimana kita ketahui semua sektor yang terkait ikut didalamnya, termasuk Majelis Ulama juga. Ditegaskan Zulmiar, tidak mudah untuk mendapatkan ijin aborsi akibat perkosaan. Banyak persyaratan

untuk membuktikan bahwa itu akibat perkosaan. Seperti apakah ada pengaduan, apakah ada saksi, bagaimana bukti visum et repertum. “Ketiga hal tersebut bisa saja disa lahgunakan padahal mereka sebelumnya suka sama suka. Harus ada pemeriksaan yang lain, yang lain itu adalah dari psikolog,” tukas politisi dari Partai Demokrat ini.

minggu atau tiga minggu, sempit sekali waktu yang bisa dipakai sebelum usia kehamilan itu 40 hari. Dan waktu yang sempit itu harus dibuktikan dengan serentetan peme riksaan tadi. Jadi kemungkinan untuk disalahgunakan kecil sekali. “ Kemungkinan ada saja, tapi sempit. Karena aborsi yang boleh dilakukan adalah sebelum usia ke-

troversi jika implementasi di lapangan semuanya merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang telah ditentukan. “Pada dasarnya Indonesia menolak aborsi kecuali konteksnya berhubungan dengan kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan ini menyangkut nyawa seseorang yang harus dibuktikan dengan medical record dari dokter. Selain juga karena alasan tindak perkosaan. Tindak perkosaan yang seperti apa? ya tindak perkosaan yang juga dibuktikan dengan medical record dari dokter serta dari pihak berwajib lainnya yang memang di atur dalam undang-undang,” jelas Ledia. D i t a m b a h k a n n y a , j i k a k o rban perkosaan diharuskan untuk menanggung segala apa yang tidak diinginkannya itu artinya juga melanggar hak asasi manusia. Namun demikian semua itu tentu harus dibuktikan dengan medical record dari dokter, apakah hal itu murni akibat sebuah tindak perkosaan atau tidak. Menurutnya, pada dasarnya semua p er atur an p er undang undangan itu berlaku umum ada perkecualian, tapi perkecualian betul-betul dalam kondisi yang khusus, dia tidak boleh kemudian digeneralisasi juga. Oleh karenanya, Ledia yakin jika pengimplementasian PP tersebut sesuai dengan undang-undang, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan pro dan kontra.

Dan yang tidak kalah penting, tegas Zulmiar, adalah usia kehamil an sebelum 40 hari. Jadi waktu itu pendek, “Kita sama-sama perempuan, kita tahu akan merasa hamil itu mungkin kalau sudah terlambat dua minggu, tiga minggu atau empat minggu,” imbuhnya.

hamilan 40 hari. Kita lihat di Televisi dan Media Massa, banyak di praktek aborsi ilegal itu sudah berbentuk orang, ada yang 2 bulan 3 bulan bahkan ada yang 4 bulan. Itu tidak dibolehkan oleh PP ini”, jelasnya.

Sedangkan kehamilan yang diatur dalam PP ini dihitung dari haid terakhir. Jika dari haid terakhir ke haid berikutnya sudah itu terlambat dua

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menilai PP 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi tidak akan menjadi kon-

Takkan Jadi Kontroversi

“Pengimplementasian PP 61 Tahun 2014 itu sangat tergantung kepada tenaga kesehatan dalam hal ini dokter. Pertanyaannya apakah dokter atau tenaga kesehatan tersebut akan murni menjalankan tugasnya sesuai sumpah jabatannya, mengingat ada beberapa kasus aborsi illegal yang juga melibatkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Disinilah diperlukan ketegasan dalam pelaksanaan UU Tenaga Kesehatan juga. Dengan kata lain UU Tenaga kesehatan perlu diperketat pelaksanaannya,” paparnya. (sc) Foto: Naefurodjie, Andri/Parle/Hr.

PARLEMENTARIA


37

ANGGARAN

MENILIK LEBIH JAUH RAPBN 2015 Presiden Susilo Bambang Yudho yono telah menyampaikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2015 beserta Nota Keuangannya pada 15 Agustus 2014 lalu. Presiden menyatakan bahwa tahun 2015 mendatang menandai dimulainya pelaksanaan Rencana Pemba ngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga, tahun 2015–2019. “Dalam RPJMN ketiga ini, Peme rintah telah menetapkan beberapa isu strategis baik di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maupun perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Penanganan isu-isu strategis ditempuh melalui program kerja tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang pada tahun 2015 mengangkat tema Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan,” jelas Presiden di depan Rapat Paripurna DPR RI, di Ge38

PARLEMENTARIA


dung Nusantara. Sejalan dengan tema RKP tahun 2015, tambah Presiden, maka tema kebijakan fiskal yang diusung adalah “Penguatan Kebijakan Fiskal, dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Kebijakan fiskal berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapan gan kerja, pengurangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pembangunan. Keseluruhan upaya itu dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan pengendalian risiko, serta tetap menjaga kesinambungan fiskal. “Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa gambaran umum atas sejumlah asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015 yang dijadikan landasan bagi penyusunan arah program kerja dan kebijakan di tahun 2015 mendatang. Pertama, gejolak dalam perekonomian global diperkirakan masih terjadi, namun demikian diharapkan terjadi per-

baikan dalam perekonomian dunia. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diharapkan mencapai 5,6 persen. Kedua, asumsi inflasi pada tahun 2015 dijaga pada kisaran 4,4 persen,” jelas Presiden. Asumsi berikutnya, terkait dengan asumsi nilai tukar rupiah. dalam tahun 2015 diperkirakan akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp11.900 per dolar Amerika Serikat. Keempat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, diasumsikan pada tingkat 6,2 persen. “Kelima, menyangkut asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude oil Price/ICP). Setelah mempertimbangkan berbagai faktor utama, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD105 per barel. Sementara asumsi lifting minyak mentah dan lifting gas bumi diperkirakan dapat meningkat secara bertahap mencapai sekitar 845 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar

1.248 ribu barel setara minyak per hari,” tambah Presiden. Sedangkan, pokok-pokok ke bijakan fiskal dan penganggaran tahun 2015 meliputi tiga bidang utama, yaitu kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, dan kebijakan pembiayaan anggaran. Secara garis besar postur RAPBN 2015 yaitu; total pendapatan negara mencapai sebesar Rp 1.762,3 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.370,8 tri liun, PNBP sebesar Rp 388,0 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 3,4 triliun. Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp 2.019,9 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 640,0 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah sebesar Rp 257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB.

DPR Tanggapi RAPBN 2015 Empat hari usai Presiden menyampaikan pidatonya, sembilan fraksi DPR menyampaikan pandangan umum terkait RAPBN 2015. Diba-

cakan oleh masingmasing juru bicara nya, seluruh fraksi menyampaikan pand an g an k r i t i s ny a terhadap asumsi makro, kebijakan fiskal, dan penganggaran di RAPBN 2015. Beberapa hal yang mendapat perhatian diant ar any a sub sidi, lifting minyak, sampai ke t arget pendapatan negara. Pemerintah meng alokasikan anggaran subsidi tahun 2015 sebesar Rp 433,5 triliun, dimana sebesar Rp 363,5 triliun dialokasikan untuk subsidi energi dan subsidi non energi sebesar Rp 70 triliun. Melalui juru bicaranya, Heriyanto, Fraksi Partai Demokrat menilai sistem subsidi perlu diubah. Selama ini diterapkan subsidi harga, maka diubah menjadi sistem subsidi tepat sasaran. “Dengan perubahan subsidi terse-

but maka alokasi anggaran subsidi hanya untuk meringankan beban masyarakat dalam rangka memperoleh kebutuhan bahan dasar. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada

masyarakat berpendapatan rendah, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat,” jelas Heriyanto. Hal yang sama diharapkan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Roem Kono, subsidi perlu dialokasikan secara tepat sasaran agar be tul-betul dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, tidak membebani keuangan negara dan menciderai rasa keadilan masyarakat. “Karena itu FPG berpendapat, perlu evaluasi komprehensif menyangkut subsidi, mekanisme, pola dan kelompok sasarannya agar lebih tepat sasaran sesuai amanah konstitusi,” tandas Roem Kono. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuang an melalui jubirnya Sayed Muhammad Muliady juga mengingatkan, alokasi anggaran subsidi hendaknya melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada APBN 2013 dimana Pemerintah harus memiliki kriteria yang jelas untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Selain itu pengeluaran pemerintah untuk membiayai SKK Migas dilakukan melalui mekanisme APBN dan kepatuhan terhadap ketentuan cost recovery dan perpajakan dari sektor migas. Sedangkan Fraksi PKS melalui jubirnya Yudi Widiana Adia memandang bahwa RAPBN 2015 masih membutuhkan peningkatan terobosan kebijakan dalam upaya un-

PARLEMENTARIA


39

tuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendoorong pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Penekanan ini sesuai amanat UUD 45 pasal 23 ayat (1). “Meski demikian F-PKS juga memahami bahwa RAPBN 2015 disusun hanya dalam kerangka base line,” tandas Yudi Widiana menambahkan. Terkait dengan pendapatan negara 2015 yang direncanakan me ngalami peningkatan sebesar 7,76 persen atau senilai Rp 1.762,3 triliun dibanding APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1.635,4 triliun. Fraksi Partai Hanura melalui jubirnya Nurdin Tampubolon menilai, pendapatan negara masih dapat dioptimalkan lebih tinggi dari target dalam RAPBN 2015, jika fungsi kontrol dan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan Negara berjalan dengan baik. “Terkait dengan defisit anggaran 2015 sebesar 257,6 triliun, fraksi Hanura tidak menyetujui terhadap penetapan defisit pada pada setiap penyusunan postur APBN, termasuk RAPBN 2015. Kami berpendapat, Pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi di dalam pengeluaran belanja Negara terutama yang berasal dari belanja rutin pegawai yang setiap tahun mengalami kenaikan, serta menghilangkan program-program yang tidak mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Nurdin. Kebijakan fiskal lain yang menjadi sorotan adalah lifting minyak dan gas bumi. RAPBN 2015 menargetkan, lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 845 ribu barel per hari. Sedangkan lifting gas bumi dipatok sebesar 1248 ribu barel setara minyak per hari. Namun, di APBN 2014, pemerintah hanya merealisasikan lifting minyak bumi sebesar 790 ribu barel per hari dari target sebesar 870 ribu barel per hari. Menanggapi hal ini, DPR berharap pemerintah dapat merealisasikan target tersebut. Mengingat, sudah beberapa tahun belakangan, realisasi selalu meleset dari target yang ditetapkan.

40

PARLEMENTARIA


“Untuk menghindari melesetnya realisasi lifting minyak dan gas bumi, maka pemerintah harus mendapat dukungan oleh kesanggupan para kontrak kerjas sama (KKKS) dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya terkait dengan perizinan dan tum pang tindih peraturan pembebasan lahan,” jelas juru bicara F-PKB Chusnunia Chalim. Harapan yang sama juga disampaikan oleh juru bicara F-Gerindra Sadar Subagyo. Sadar menyatakan, pihaknya menyambut penetapan lifting dalam R A P B N 2015. N amun, perlu dicatat, target ini harus tercapai 100 persen, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Fraksi PAN meminta pemerintah melakukan audit kinerja terhadap SKK Migas dan kontraktor migas serta melakukan real time monitoring terhadap lifting minyak nasional, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam. Dan yang terakhir, Fraksi PPP meminta agar pemerintah mampu mempertahankan kondisi makro pada RAPBN 2015, menjadi lebih baik dan stabil serta berkelanjutan sehingga bisa menjadi stimulus bagi pergerakan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan rakyat. Asumsi Makro RAPBN 2015 Di sepakati Dari RAPBN 2015 yang telah di sampaikan oleh Pemerintah, DPR pun membahas secara intens membahas asumsi makro RAPBN 2015. Di awal September 2014 ini, Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Pusat Statistik pun menyepakati asumsi makro 2015. Rapat kerja menghasilkan kesimpulan angka pertumbuhan ekonomi

5,8 persen, inflasi 4,4 persen + 1, dan Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan dipatok sebesar 6,0 persen. Untuk nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp 11.600 – Rp 11.900. Semula, DPR mengusulkan di angka Rp 11.600, namun pemerintah tetap bertahan di angka Rp 11.900.

Anggota Komisi XI Dolfie OFP menilai, terkait dengan asumsi makro yang telah disepakati antara DPR dengan pemerintah ini berada di angka-angka yang konservatif, sehingga dirasa tidak memberatkan pemerintahan mendatang. Mengi ngat, RAPBN 2015 disusun pada masa transisi pemerintahan. “Angka pertumbuhan ekonomi kita sepakati menjadi 5,8%, karena berdasarkan informasi dari Peme rintah saat pembahasan, akan ada perbaikan di sistem logistik dan pen ingkatan di sistem distribusi barang dan jasa. Atas dasar itu kita menaikkan dari 5,6% menjadi 5,8%. Setidakya pertumbuhan ekonomi kita dongkrak, agar ke depannya bisa berada di kisaran angka 6%,” jelas Dolfie, saat ditemui Parle beberapa waktu lalu. Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu selain belanja pemerintah, adalah konsumsi masyarakat atau kemampuan daya beli masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi

transisi lebih smooth, maka angka-angka yang dipatok di angka moderat, sehingga tidak terlalu tinggi. Namun bukan berarti angka yang ditetapkan menjadi pesimis.

oleh investasi. “ Yan g p alin g p e nt in g adalah investasi. Bagaimana kita agar meningkatkan investasi, itu hanya bisa dilakukan agar investasi dapat masuk ke Indonesia jika situasi Indonesia kondusif. Situasi kondusif itu bukan hanya dari keamanan, tapi juga pengurusan izin. Ini yang akan kita perbaiki ke depannya, sehingga diharapkan lebih efisien, agar semakin menarik investasi ke dalam negeri. Apabila investasi itu sudah menghasilkan barang atau jasa, itu tentu saja akan berkorelasi dengan penerimaan pajak dan pendapatan negara,” imbuh Dolfie. Terkait dengan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Dolfie menyatakan, hasil dari masukan Bank Indonesia, Rp 11.900 per dolar ditetapkan untuk mengantisipasi kondisi global, khususnya bank sentral Amerika (FED). Pasalnya, FED akan melakukan normalisasi terhadap stimulus ekonominya. “Jika itu dilakukan, ada kekhawatiran terhadap outflow di dalam negeri. Oleh karena itu diantisipasi Rp 11.900. Berkaca dari tahun 2014 yang berada di angka Rp 11.600, dan sekarang di angka Rp 11.700, rasa nya di tahun 2015, kalau FED tidak melakukan kebijakan itu, kemungkinan bisa di bawah Rp 11.900,” yakin Dolfie. Sedangkan pendapatan Negara yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.762,3 triliun, Dolfie menilai angka ini bisa ditingkatkan lagi. Namun, harus dilakukan berbagai perbaikan, terutama dari Direktorat Jenderal Pajak. “Pendapatan kita utamanya digenjot. Jika dari Dirjen Pajak ada pembenahan SDM, mungkin kita bisa menaikkan pendapatan negara. Potensi penerimaan negara lainnya jika Blok Cepu berhasil produksi sesuai dengan targetnya, 165 ribu barel per hari, itu sangat signifikan,”

“ Tentunya pemerint ah baru harus menyesuaikan R APBN yang yang telah disampaikan oleh Presiden SBY. Kita menjaga masa transisi ini, sehingga mematok angka moderat, artinya tidak terlalu tinggi. Selama pembahasan asumsi makro, kita mencari jalan tengah sehingga anggaran di masa transisi ini terasa smooth. Jika tidak bisa, tentunya harus dilakukan APBN-P oleh pemerintah baru,” jelas Vera.

harap Politisi dari Dapil Kalimantan Barat ini. Ia mengapresiasi komunikasi yang baik terkait penyusunan R APBN 2015 yang digulirkan pada masa transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden terpilih, Joko Widodo ini. Ia yakin, walaupun anggaran tahun pertama pemerintahan mendatang disusun oleh pemerintah periode 2009-2014, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Jokowi dapat menja lankannya. “Saya melihat dalam masa transisi ini, sudah ada komunikasi yang baik antar pemerintah lama dengan pemerintah mendatang, dimana agenda utamanya membahas agar program Presiden Jokowi terserap di APBN 2015. Dengan harapan, berba gai program Jokowi dapat terserap di APBN 2015,” harap Dolfie. Sementara itu, Anggota Komisi XI Vera Febyanthi menyatakan, peme rintahan yang baru harus dapat menjalankan APBN sesuai dengan penyampaian RAPBN oleh Presiden SBY pada 15 Agustus lalu. Agar

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, berkaca dari APBN-P 2014, dimana kondisi pertumbuhan ekonomi global yang terus melambat, penerimaan pajak yang belum optimal, dan juga tax ratio yang belum signifikan, sehingga di RAPBN 2015 tidak perlu mematok angka pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi. “Dikhawatirkan, jika tidak mencapai angka yang telah ditetapkan, itu akan menjadi beban pemerintah yang lama. Kita masih bisa mengakomodasi, melihat situasi bahwa pemerintahan ini dalam masa transisi. Kebijakan pemerintah yang baru untuk melakukan pergerakan terhadap pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2015 atau RAPBN 2016,” imbuh Vera. Politisi asal Dapil DKI Jakarta III ini berharap, di tahun mendatang, dimana dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah bisa menghidupkan industri lokal, sehingga produk dari luar atau impor harus bersaing dengan produk lokal. Termasuk persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga dan menciptakan kompetisi yang sehat. (sf) Foto: Iwan Armanias, Naefurodjie, Andry/Parle/Hr.

PARLEMENTARIA


41

ANGGARAN

TARGET ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO SERING MELESET Oleh: Biro Analisa Anggaran dan pelaksanaan APBN Setjen DPR RI Dewan Per wakilan Rak yat Republik Indonesia, melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi anggaran, memiliki tugas untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan B e lanja N e gar a b er s ama Presiden. Hal ini termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh DPR-RI. APBN memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung jalannya ekonomi nasional, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. APBN yang baik juga merupakan salah satu indikator baiknya pengelolaan negara. Oleh karena itu, penyusunan APBN harus mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. 42

PARLEMENTARIA


Tahapan yang dilalui APBN yaitu penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Dalam penyusunan APBN, pemerintah mengajukan r anc angan A PB N dalam bentuk Rancangan Undangundang tentang APBN kepada DPR. Penyusunan APBN tak bisa dilepaskan dari indikator-indikator ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak dan lifting gas. Indikator-indikator ini, atau biasa disebut asumsi ekonomi makro menjadi acuan p enghitungan besaran postur APBN yaitu pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan anggaran dalam APBN. Selain itu, asumsi ekonomi makro juga penting kaitannya

dengan penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ( M e d i u m Te r m E x p e n d i t u r e Framework) berdasarkan perhitungan prakiraan maju (forward estimate) yang dihitung dari besaran asumsi ekonomi makro dalam APBN. Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Belum Bisa Dibanggakan Pertumbuhan ekonomi merupakan muara dari kebijakan ekonomi makro Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Makin tinggi p er tumbuhan ekonomi diharapkan makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam berbagai indikator antara lain penurunan tingkat pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, meningkatnya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan. Jika per tumbuhan ekonomi mampu mencakup itu semua dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai merupakan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, dalam UU APBN TA 2010 hingga UU APBN TA 2013, DPR dan Pemerintah menetapkan untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja sekitar 400 ribu hingga 450 ribu orang. Namun dalam UU APBN TA 2014 target penyerapan tenaga kerja untuk setiap satu 1% pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 200 ribu orang. Pertumbuhan ekonomi nasional yang selalu dibanggakan ternyata tidak mencapai sasaran utama, khususnya dalam p enyer apan tenaga kerja dan penurunan tingkat kemiskinan. Rilis dari Badan Pusat Statistik (BP S) dalam setahun terakhir menyebutkan, jumlah pengangguran berkurang sebanyak 50 ribu orang. Sektor pertanian masih mendominasi sebagai penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan kontribusi 34,55%. Sementara itu, sektor perdagangan hingga Februari 2014 hanya menyumbang a n g k a 21, 8 4 % , s e d a n g j a s a kemasyarakatan berkisar di angka

15,64% dan yang terakhir 13,02% dari sektor industri. Namun sektorsektor tersebut mengalami pertumbuhan e ko n o m i y a n g lebih rendah dibandingkan sek tor lainnya. H a l i n i mengindikasikan b a h w a pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil pekerja. Selain itu, angka gini ratio juga semakin tinggi yang berarti terdapat kesenjangan yang semakin lebar. Indeks Gini Ratio Indonesia tahun 2013 adalah 0,413 meningkat dari tahun 2010 sebesar 0,38. Terkait dengan angka inflasi, selama tahun 2009-2014, realisasi inflasi tertinggi terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 8,38 %. Penyebabnya adalah tekanan dari domestik yang berasal dari dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan penurunan subsidi BBM serta gejolak harga pangan yang diakibatkan oleh adanya gangguan pasokan pada beberapa komoditas hortikultura. Tingkat inflasi juga perlu dijaga, karena inflasi yang tinggi berefek pada pendapatan riil masyarakat. Beranjak ke asumsi makro berikutnya, yaitu nilai r u p i a h terhadap dolar Amerika Serikat yang semakin lesu. Nilai tukar memiliki peran penting d a l a m tercapainya stabilitas m o n e t e r dan dalam

mendukung kegiatan ekonomi. Hingga saat ini, managed floating exchange rate masih digunakan, akibatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tergantung pada demand dan supply pasar. Sejak tahun 2013 hingga Mei 2014 rupiah terdepresiasi hingga ±12%. Faktor penyebab depresiasi ini antara lain tapering off yang dilakukan Amerika, nilai impor bahan bakar yang terus meningkat, serta Indonesia sebagai negara net importer. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara maupun p e mb i ay aan an g g ar an. D isisi lain, untuk memantau kondisi perekonomian global, Pemerintah m en er bit k an P er b en dahar aan Negara (SPN) 3 bulan. Tujuan penerbitan ini untuk membayar kekurangan kas negara dalam jangka pendek dan menutup defisit APBN. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan 2014 sebesar 5,5% yang dipengaruhi faktor eksternal berupa aliran modal masuk dan suku bunga global serta faktor internal berupa masa jatuh tempo. Perubahan bunga SPN berdampak pada sisi belanja negara. Harga minyak Indonesia (ICP) pada periode tahun 2009-2013 yang ditetapkan dalam asumsi makro APBN selalu jauh melesat dari realitas harga minyak yang

PARLEMENTARIA


43

ANGGARAN

ditetapkan. ICP yang ditetapkan pada tahun 2009 sebesar US$ 80/ barel namun realisasinya menurun menjadi US$ 61,6/barel. Sebaliknya pada tahun 2013, harga minyak yang ditetapkan sebesar US$ 100/barel, realisasinya meningkat menjadi US$ 105,8/barel. Fluktuasi harga minyak Indonesia dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Pada bulan April 2014, harga minyak mentah Indonesia mencapai level US$ 106,4 per barel atau naik 6,2 % dari harga April tahun 2013. Organization of Petroleum E x p o r t i n g C o u n t r i e s (O P E C ) memperkirakan permintaan minyak dunia pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 1,1 juta barel per hari pada tahun 2014 menjadi 1,2 juta barel per hari. Badan Energi Amerika Serikat memperkirakan harga miny ak B rent dan W T I pada tahun 2015 masing-masing mencapai sebesar US$105 per barel dan US$95 per barel atau lebih rendah bila dibandingkan dengan harganya di tahun 2014. Namun, masih terdapat ketidakpastian yang bersumber dari faktor geopolitik. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, perkiraan harga minyak mentah Indonesia tahun 2015 adalah sekitar US$105 per barel. Sementara itu, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini bertolak belakang dengan kebutuhan minyak mentah di Indonesia y ang ter us mengalami peningkatan. Sejak tahun 20 03 pro duk si miny ak dalam negeri sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan minyak bumi. Realisasi lifting minyak mentah tahun 2013 yang hanya 825 ribu barel per hari (bph) belum dapat memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat Indonesia yang dalam sehari mencapai 1500 - 1600 ribu bph. Sehingga Indonesia masih bergantung pada Bahan Bakar 44

PARLEMENTARIA


Minyak impor untuk memenuhi setengah lebih kebutuhan akan BBM dalam negeri. Imbas dari menurunnya lifting minyak, diperlukan sumber energi baru untuk menggantikan posisi minyak bumi sebagai bahan bakar utama salah satunya adalah gas bumi. Lifting gas bumi sebagai upaya untuk menjaga capaian target penerimaan negara karena penurunan alamiah lifting minyak. Ketersediaan gas masih sangat memadai sampai masa mendatang, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk

penerimaan negara. Namun hal itu harus didukung dengan kebijakan yang mendorong terbentuknya kondisi yang kondusif di sektor

hulu maupun di sektor hilir. Juga pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan industri gas bumi Indonesia. Keseluruhan indikator asumsi dasar ekonomi makro ditetapkan dalam setiap penyusunan APBN, tentunya sangat berkaitan dan mempengaruhi besaran APBN. Untuk itu, diperlukan dasar perhitungan yang tepat sehingga pengalokasian anggaran dalam APBN dapat terukur, terarah, dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas dan kebijakan pembangunan. Namun sayangnya, penentuan asumsi dasar ekonomi akhir-akhir ini seringkali meleset dari nilai pasar yang berlaku. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah setiap tahunnya mengajukan APBN Perubahan di awal tahun berjalan. Untuk itu perlu ada mekanisme yang tepat dan transparan terkait perhitungannya serta koordinasi yang efektif antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter sehingga besaran asumsi dasar ekonomi makro dapat lebih akuntabel dan tidak meleset terlalu jauh dari yang ditargetkan APBN. (Editor: sf)

LEGISLASI

UU Panas Bumi Jawab Tantangan Ketahanan Energi Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pemanfaatan potensi sumber energi primer nasional yang terbarukan dan ramah lingkungan.UU tentang Panas Bumi dapat mendorong investasi pengusahaan panas bumi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan energi fosil.

“U

butuhan energi ini tidak diimbangi dari sisi penyediaan energinya.

ndang-Undang (UU) tentang Panas Bumi sangat strategis sehubungan dengan semakin beratnya tantangan pengelolaan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Panas Bumi Nazarudin Kiemas (F-PDIP), di Gedung Parlemen, Jakarta.

“ Tingginya pertumbuhan permintaan energi tersebut semakin memperlebar kesenjangan antara permintaan dan penyediaan energi, yang berujung pada terjadinya krisis energi di beberapa wilayah Indonesia,” jelasnya.

Nazarudin mengungkapkan, saat ini kebutuhan Indonesia akan energi terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. Ke-

Lebih lanjut, dia menjelaskan hingga saat ini telah diketahui 299 lokasi panas bumi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan total potensi sebesar 28.617 MW

atau 40% dari potensi panas bumi dunia. Sedangkan pemanfaatan energi panas bumi untuk listrik saat ini masih kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Sampai saat ini pengembangan energi panas bumi baru mencapai 1.341 MW atau 4,6% dari potensi yang ada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan

PARLEMENTARIA


45

LEGISLASI

kan sebagai sumber utama mitigasi perubahan iklim tetap dapat dipertahankan.

demikian panas bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan panas bumi melalui pengaturan dalam UU ini menjadi sangat penting sebagai kerangka hukum baru menggantikan UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum di masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif dalam pengusahaan panas bumi, antara lain terkat dengan masalah penganggaran ekplorasi, perizinan, insentif, dan penyediaan lahan. Peran Pemda Melalui UU Panas Bumi ini pe nguatan peran Pemerintah untuk menyelenggarakan panas bumi menjadi penting. Pemerintah menyelenggarakan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang bertujuan untuk keperluan penyediaan listrik. Dalam penyelenggaraan panas bumi dengan Pemerintah Daerah, memiliki peran menyelenggarakan panas bumi untuk tujuan langsung berupa hak untuk melakukan survei pendahuluan. Disamping itu, Pemerintah Daerah berhak atas bo46

PARLEMENTARIA


nus produksi dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi tersebut. Praktek selama ini menunjukan pengusahaan panas bumi tergolong jenis usaha yang berbeda dengan pengusahaan migas. Selama ini, pengusahaan panas bumi sangat beresiko dengan tingkat pengembalian modal yang lamban karena tingginya biaya pengusahaan, rendahnya insentif, dan masalah perizinan terutama di kawasan hutan. “Perubahan penyelenggaraan panas bumi dalam UU tentang Panas Bumi tidak lagi menjadi bagian dari pertambangan, sehingga pengusahaan panas bumi diharapkan tidak lagi bertentangan dengan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan hanya dapat dilakukan di hutan produksi dan lindung,” papar Nazarudin. Pada kawasan konservasi peng usahaan panas bumi dilakukan melalui mekanisme izin pemanfaatan jasa lingkungan. Pengusahaan panas bumi pada kawasan hutan harus menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepentingan untuk menjaga hutan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosioekonomi dan kultural masyarakat sekitar hutan dan sekaligus menjadi-

Nazarudin, menegaskan panas bumi sangat strategis sehubungan dengan semakin beratnya tantangan pengelolaan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. “Undang-Undang tentang Panas Bumi diharapkan dapat mendorong investasi pengusahaan panas bumi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan energi fosil, serta menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” tegasnya. Di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyampaikan pandangan Pemerintah, bahwa seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan Indonesia akan energi terus meningkat pesat. Kebutuhan energi ini harus diimbangi dari sisi penyediaan energinya, sehingga pemanfaatan energi terbarukan untuk listrik khususnya yang berasal dari panas bumi perlu ditingkatkan. Dalam rangka menunjang penyediaan energi masa depan tidak lagi bisa mengandalkan energi fosil, selain cadangannya terbatas dan tidak dapat diperbaharui juga dapat menimbulkan masalah lingkungan. Menurutnya, panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang apabila dikembangkan sebagai energi listrik, selain sebagai sumber energi ramah lingkungan, juga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. “Perlu didorong kegiatan usaha panas bumi baik untuk pemanfaatan langsung (untuk non listrik) maupun pemanfaatan tidak langsung (untuk tenaga listrik) agar secara bertahap konstribusi terhadap ekonomi nasional terus meningkat,” ujar Jero Wacik. (as) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.

UU STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Upaya Memproteksi Pasar Nasional

Gerbang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah diambang terbuka. Tinggal menunggu tiga bulan lagi. Produk asing segera membanjiri pasar nasional tanpa terkendali. Produk lokal bisa tersingkir karena kalah bersaing di negeri sendiri. Belum lagi produk jasa juga akan merayu konsumen nasional. Bisakah produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri?

D

PR RI telah mensahkan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) sebagai pelindung pasar nasional sekaligus meningkatkan mutu produk barang dan jasa pelaku usaha di dalam negeri. Inilah rumusan UU yang sa ngat prospektif dan strategis perannya sebagai benteng produk anak bangsa sendiri. DPR dan pemerintah tentu menyadari betul kehadiran UU SPK ini dengan menatap jauh ke depan menghadapi persaingan bebas. UU SPK dinilai sebagian kalangan

sebagai senjata Indonesia dalam menghadapi persaingan global yang sangat ketat. Ketua Pansus RUU SPK Ferrari Roemawi (F-PD) dalam pengant arnya di Rapat Paripurna DPR, 28 Agustus lalu, menyampaikan, kehadiran UU ini sangat ditunggu oleh para pelaku usaha, baik ek spor tir maupun importir, terutama pelaku usaha kecil menengah di Tanah Air. RUU ini akan menjadi proteksi utama dari serbuan produk-produk impor yang bebas masuk ke pasar PARLEMENTARIA


47

LEGISLASI

masuk ke pasar nasional akan me ngalami proses uji mutu yang ketat sesuai SNI. Bila tidak memenuhi SNI, akan ditolak masuk. Inilah cara kita sebagai bangsa melindungi negara sendiri sekaligus meningkatkan daya saing produk anak bangsa.

nasional pada 2015. Produk-produk imp or y ang t ak b ermutu dan tidak memenuhi standar nasional dilarang masuk. Bahkan, UU ini sangat strategis untuk membimbing pelaku usaha kecil menengah di Indonesia agar semua produknya memenuhi standar dan punya daya saing di pasar global. Selama ini, aturan main tentang standardisasi produk masih bersifat sektoral dan tidak memadai lagi. Zaman telah berubah dan kemajuan teknologi kian melejit. Untuk itu, butuh peraturan yang lebih protektif menghadapi teknologi mutakhir di pasar global. UU SPK ini mengintegrasi semua kepentingan, baik konsumen dan produsen maupun eksportir dan importir. UU yang merupakan inisiatif pemerintah ini, terutama sekali ingin melindungi para pengusaha kecil menengah yang ingin bersaing di tingkat lokal maupun internasional. Mereka perlu mendapat arahan yang tepat dari pemerintah agar produknya memenuhi standar nasional dan bisa bersaing di pasar internasional. Di kelomp ok ne gar a - ne gar a G20, ternyata Indonesia adalah negara yang belum memiliki UU Standardisasi. Bila sampai tak memiliki UU ini di lingkungan negara-negara G20, Indonesia b i s a t e n g g e l a m d a l a m p as a r global. Produk-produk lokal juga bisa tersingkir. Inilah momentum 48

PARLEMENTARIA


berharga dalam memulai persaingan, dimana produk lokal sudah terjaga mutunya dan pasar nasional pun terproteksi dengan baik dari gempuran produk-produk asing. Ferrari mengatakan, dengan UU SPK yang baru saja disahkan, tentu akan menstimulasi pelaku UKM untuk meningkatkan mutu produknya dan berani bersaing di era pasar bebas. Untuk itu, butuh dukungan IPTEK agar produk UKM kian berkualitas dan kompetitif. Para pelaku UKM, lanjut Ferrari, akan mendapat pendampingan dan bantuan dana untuk mengurus sertifikasi standar produknya dari APBN. Untuk mendukung semua p ro gr am p e n damp in gan b a gi UKM, ak ses informasi seputar aturan standardisasi akan digalakkan. Bagaimana mengurus sertifikasi agar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) segera disosialisasikan kepada para pelaku UKM seiring disahkannya UU SPK ini. Kementerian Ristek juga akan ikut proaktif memberi sentuhan IPTEK pada setiap produk UKM agar memiliki daya terima yang baik di pasar ekspor. Pada bagian lain, Ferrari menjelaskan, kehadiran UU SPK juga melin dungi konsumen di Tanah Air dari produk-produk yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Produk impor yang

Produk-produk asing yang sering k al i m e r u g i k an ko ns u m e n d i Indonesia banyak sekali beredar d i p as ar an . M i s al ny a p ro d u k elektronik, mainan anak, hingga perlengkapan rumah tangga. Ferarri mengungkapkan, ada produk impor yang baru dipakai 3 hari sudah rusak. Produk-produk seperti ini akan semakin diperketat izin masuknya ke Tanah Air. Termasuk produk pangan yang membahayakan kesehatan konsumen juga akan diperketat. UU SPK saat masih dirumuskan di Pansus, terdiri dari 9 bab. Lalu berubah menjadi 11 bab. Bahkan, pasalnya pun berubah dari 67 pasal menjadi 76 pasal. Yang menarik dalam rapat Pansus RUU SPK, hampir semua fraksi sempat mengusulkan agar aturan sertifikasi halal diintegrasikan saja dalam satu wadah di Badan Standardisasi Nasional (BSN). Namun, hal ini perlu pengaturan lebih lanjut tanpa harus dimasukkan ke dalam UU SPK. “Dalam RUU ini mendelegasikan 11 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Menteri, dan 3 Peraturan Kepala BSN,” papar Ferrari dalam pengantarnya di Rapat Paripurna DPR beberapa waktu lalu. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Sementara yang dimaksud penilaian kesesuaian merupakan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. (mh) Foto: Iwan Armanias, Naefurodjie/Parle/ Hr.

FOTO BERITA

Foto Kenangan Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menyerahkan foto kenangan kepada Pimpinan DPR RI 2009-2014. Foto: Andry.

Coba ATV Basarnas Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus meninjau fasilitas Basarnas di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Foto: Sugeng

PARLEMENTARIA


49

FOTO BERITA

Jantan atau betina? Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR meninjau penangkaran penyu di Pariaman, Sumatera Barat. Foto: Ibnur

Ayo jalan Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR melepas tukik ke laut lepas. Foto: Ibnur 50

PARLEMENTARIA


KIAT SEHAT

WASPADA SINDROM METABOLIK Sindrom Metabolik adalah sekelompok faktor resiko terkait dengan kelebihan berat badan (overweight) dan obesitas, yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung dan penyakit lain seperti diabetes dan stroke. Arti Metabolik disini berarti proses biokimiawi, sedangkan faktor resiko adalah gaya hidup atau kondisi yang meningkatkan resiko terkena penyakit. Di Amerika Serikat, terdapat 47 juta penderita Sindrom Metabolik (s e k it ar 25%), dan an gk a ini cenderung bertambah. Peningkatan

sebagai faktor resiko utama penyakit jantung. Terdapat lima kondisi yang menjadi faktor resiko. Seorang penderita dapat terkena satu atau lebih faktor resiko tersebut. Diagnosis Sindrom Metabolik ditegakkan bila terdapat paling sedikit tiga faktor resiko: Lingkar perut yang besar. Disebut juga abdominal obesity atau disebut apple shape. Kadar Trigliserida dalam darah yang lebih tinggi dari normal (>150 mg/dL). Trigliserida adalah salah “baik ” karena peningkatan HDL dikaitkan dengan penurunan resiko. HDL pada pria sebaiknya diatas 40 mg/dL sedangkan pada wanita sebaiknya diatas 50 mg/dL terutama pada wanita pasca menopause Tekanan darah yang lebih tinggi dar i n o r mal (13 0 / 85 mm H g). Tekanan darah selalu dalam dua nominal, misal 120/80 mmHg. Angka pertama, disebut sistolik, mengukur tekanan dalam sirkulasi saat detak jantung. Angka kedua menunjukkan besar tekanan dalam sirkulasi antara detak jantung pada waktu jantung mengalami relaksasi Kadar gula darah puasa yang lebih tinggi dari normal, lebih dari 100 mg/dL (5.6 mmol/L). Kadar gula darah yang sedikit meningkat dapat menjadi penanda awal diabetes

ini terkait dengan bertambahnya obesitas di masyarakat. Diperkirakan di masa depan Sindrom Metabolik akan menjadi masalah kesehatan utama, melebihi kebiasaan merokok

satu bentuk lemak dalam darah. Kadar HDL (High D ensit y Lypoprotein) yang lebih rendah dari normal. HDL disebut kolesterol

Semakin banyak terdapat faktor resiko semakin besar resiko terkena penyakit jantung, diabetes atau stroke. Penderita Sindrom Metabolik memiliki resiko 2 kali lebih besar untuk terkena penyakit jantung

PARLEMENTARIA


51

KIAT SEHAT

lingkar pinggangnya 102 cm. Indikator gemuk untuk wanita Indonesia bila lingkar pinggangnya melebihi 80 cm. Penetapan angka 90 cm bagi pria Indonesia karena pada batas angka tersebut, telah ditemukan berbagai risiko penyakit degeneratif, misalnya kadar gula darah melebihi batas normal

dan 5 kali lebih besar untuk terkena diabetes. Faktor resiko lain juga tidak dapat dikesampingkan, kadar LDL (lowdensity lipoprotein cholesterol) sering disebut kolesterol “jahat ” dan merokok juga menjadi faktor resiko penyakit jantung walaupun tidak termasuk komponen sindroma metabolic. Bahkan adanya satu faktor resiko saja meningkatkan resiko penyakit jantung, dan setiap fak tor resiko harus dib erikan penatalaksanaan yang tepat. Kemungkinan terkena Sindrom Metabolik terkait dengan kelebihan berat badan (overweight) atau obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Penyebab lain adalah kondisi yang disebut “resistensi insulin”, yaitu kondisi tubuh yang tidak dapat

Kemungkinan terkena Sindrom Metabolik terkait dengan kelebihan berat badan (overweight) atau obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Penyebab lain adalah kondisi yang disebut “resistensi insulin”. 52

PARLEMENTARIA


memanfaatkan insulin dengan efektif. Insulin, yang bermanfaat memasukkan glukosa kedalam sel tubuh, membantu merubah gula darah menjadi energi. Resistensi insulin dap at m e n gak ib at k an kenaikan kadar gula darah dan terkait erat dengan kelebihan berat badan dan obesitas. Kegemukan (obesitas) merupakan keadaan berlebihnya lemak tubuh secara absolut maupun relatif. Kelebihan lemak tubuh umumnya mengakibatkan peningkatan berat badan dan indeks massa tubuh (IMT). Perhitungan IMT adalah b er at badan dalam kg dibagi dengan kuadrat dari tinggi badan dalam meter, atau BB (kg)/(TB (m))2. IMT kurang dari 18,5 dinyatakan kurang. IMT antara 19-25 berarti berat badan sehat atau normal, IMT antara 25-30 berarti kelebihan berat badan (overweight), IMT antara 30-30 Obesity” shapes=”_x0000_ s1028” align=”left ” width=”196” height= ”124” hspace = ”12 ”> 4 0 disebut obesit as, dan IMT 40 atau lebih berarti obesitas yang berbahaya. Disebut kegemukan bila lingkar p i n g g an g ny a di at as 9 0 c m . Indikator ini untuk pria Indonesia. Pria Eropa dinyatakan gemuk bila

Beragam cara dapat digunakan untuk mencegah Sindrom Metabolik, termasuk meningkatkan aktivitas fisik (Olah Raga!!), secara praktis dapat berupa jalan kaki sekitar 30 menit per hari, dan mengonsumsi diet dengan jumlah kalori dikurangi, terutama yang rendah serat dan gula. Te r a p i l i n i p e r t a m a a d a l a h merubah gaya hidup (mengurangi jumlah kalori dan meningkatkan aktivitas fisik). Terkadang terapi m e dik am e nto s a d e n gan o b at juga diperlukan. Diuretika dan ACE inhibitor digunakan untuk terapi hiper tensi, Obat untuk menurunkan kolesterol kita pakai untuk menurunkan kolesterol LDL dan kadar Trigliserida, dan meningkatkan HDL. Dalam penelitian tahun 2003 didapatkan olah raga dapat membantu pada 31% penderita, menurunkan kadar Trigliserida pada 43% penderita. Hasil beragam penelitian lain juga menunjukkan manfaat peningkatan aktivitas fisik dan mengurangi asupan kalori untuk terapi Sindroma Metabolik. Genetik (riwayat keturunan) dan umur lanjut juga menjadi penyakit yang mendasari Sindrom Met abolik. Apakah ini berar ti Sindrom Metabolik tidak dapat dicegah? Sama sekali tidak! Kita dapat mencegah Sindrom Metabolik terutama dengan merubah gaya hidup. Perubahan gaya hidup adalah suatu komitmen seumur hidup bukan Cuma seumur jagung.

Popong Otje Djundjunan

Penuh Disiplin dan Berdedikasi Bicaranya lugas dengan aksen Sunda yang kental. Berdedikasi dan penuh disiplin adalah citra dirinya. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, ia masih bisa menerima Parlementaria dengan baik, penuh keramahan. Inilah Popong Otje Djundjunan, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Ia Anggota Dewan yang sangat rajin dan tepat waktu menghadiri berbagai agenda rapat di DPR.

PARLEMENTARIA


53

K

etika para koleganya di Komisi X belum satu pun hadir, Popong sudah hadir rata - rata satu jam sebelum rapat. Bicara soal dunia pendidikan dan budaya daerah, Popong adalah orang yang tepat untuk diajak berbincang. Kepada reporter M. Husen dan fotografer Rizka Arinindya dari Parlementaria, Popong berbagi cerita menarik tentang kenangan masa kecilnya di Bandung dan Sumedang, hingga ia menjadi politisi Senayan. Antara Bandung-Sumedang

untuk masyarakat setempat sebagai guru. Hidup kedua orangtua Popong penuh pengabdian. Keduanya, jebolan pendidikan Belanda waktu itu. Di wilayah Tomo, Sumedang, Popong kecil pun mulai memasuki pendidikan formal pada usia 6 tahun. Waktu itu, ia masuk Sekolah Rakyat (SR) tahun 1944. Dahulu, bila ingin mendaftar masuk SR, seorang s is w a h ar u s b i s a m e nye nt u h telinganya. Bila tangan kanan sudah

Selain benang kusut, matahari juga jadi objek yang paling mudah dilukis oleh Popong. Karena gurunya sangat mencintai Popong kecil, nilai menggambarnya malah diberi 6 di buku rapor dari yang semestinya 3. “Menggambar harusnya dapat nilai merah. Tapi, karena sayang, malah dikasih 6. Kata guru saya, mestinya dapet nilai 3,” kenang Popong penuh tawa. Popong hidup di tengah keluarga religius dan berdisplin tinggi. Ia juga

Bandung 1938. Masih dalam suasana era penjajahan. Tepat di Gang Jaksa, dekat Jl. Dewi Sartika, Tegalega, Bandung, hidup sepasang insan yang mengabdi sebagai guru untuk masyarakatnya. Tinggal di sebuah rumah sederhana, sepasang insan itu sedang berbahagia, karena segera dikaruniai anak ketiga. Adalah H. Samdja dan Hj. Rapi’ah Nursari, sepasang insan yang s e d an g b e r b ah a gi a te r s e b ut . Syahdan, tangis bayi memecah kesunyian hari itu. Tahmid tiada henti terucap sebagai tanda syukur atas kelahiran bayi mungil berjenis kelamin perempuan. Air mata suka cita mengalir dari pelupuk mata sang ibu. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 30 Desember 1938. Kehadiran bayi perempuan ini, memang, s angat didambakan orangtuanya, karena sebelumnya sudah punya 2 anak laki-laki. Kini, di rumah sang guru tersebut, kedatangan bidadari kecil yang dib eri nama Pop ong. Setelah kelahiran Popong, masih ada 8 adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Popong adalah anak ketiga dari sebelas bersaudara. Masa balita Popong dihabiskan di Bandung. Tak lama kemudian sang ayah pindah tugas ke Sumedang dan harus membawa serta keluarganya hijrah. Pengabdian sang ayah tak kenal tempat. Ia adalah guru berdedikasi tinggi. Begitu pula ibunda Popong yang juga mengabdi 54

PARLEMENTARIA


bisa menyentuh telinga kiri atau sebaliknya, calon siswa tersebut baru bisa masuk SR. Popong adalah siswa berprestasi di sekolahnya. Para gurunya sangat mencintai Popong kecil. Satu hal yang paling tidak disukai Popong di sekolah, ia tak suka pelajaran menggambar. Ia pasti bingung harus menggambar objek apa, karena memang tak pandai menggambar. Karena bingung, ia pernah menggambar objek lingkaran kusut tak beraturan. Saat ditanya gurunya tentang objek tersebut, Popong hanya menjawab, itu benang kusut. Hasil lukisannya itu, kerap membuat teman-teman dan gurunya tertawa.

suka bermain dan bercengkrama dengan sahabat-sahabat kecilnya di kampung. Semasa kecil, ia suka sekali bermain sonlah, gatrik, dan congklak. Semua permainan tr adisional s angat disukainy a termasuk petak umpet. Senang rasanya mengingat masa kecil di kampung dahulu. Saat Magrib tiba, ia selalu berada di rumah. Selepas Isya, setiap malam Jumat atau malam Minggu, biasanya ia dan sahabat-sahabat kecilnya di kampung pergi ke masjid untuk belajar agama. Tak hanya dispilin dan cerdas, Popong juga tumbuh menjadi anak yang sangat religius. Lingkungan keluargalah yang sangat mempengaruhi kehidupan Popong.

Sementara itu, bila ditanya citacitanya sejak kecil, ia menjawab ingin menjadi dokter. Ketika kecil dulu, ia sangat kagum melihat tetangganya yang seorang dokter. Dokter muda dari Banjarmasin bernama Sanusi Galib itu bertugas di Sumedang bersama istrinya yang merupakan adik bungsu Bung Hatta. Saat Sumedang dikepung tentara Belanda, keluarga Popong dan keluarga dokter itu mengungsi, karena tak mau bekerja sama dengan Belanda. Sang dokter begitu peduli membantu mengobati para pengungsi. Dulu dengan mengalungkan steteskop, para dokter biasanya keliling kampung untuk memonitor kesehatan warga tanpa pamrih. Sebuah profesi yang sangat mulia di mata Popong kecil. Ia pun ingin seperti dokter yang dilihatnya itu. “Kata ayah saya, kalau mau jadi dokter, nilai ilmu pastinya harus bagus. Jadi, saya belajar sungguh-sungguh supaya bisa menjadi dokter,” akunya, mengenang nasihat sang ayah. Waktu pun berlalu. Tahun 1951, setamat SR, Popong melanjutkan ke SMP di Sumedang. Prestasi belajar Popong kian cemerlang di SMP. Semua mata pelajaran dia sukai, kecuali pelajaran menggambar. Nilai bahasa Inggris mendapat 10. Bahkan, ia dinobatkan menjadi bintang pelajar di sekolahnya. Karena prestasinya itu, Popong pernah menerima hadiah uang sebesar Rp50 dari Gubernur Jawa Barat saat itu, Sanusi Harjadinata. Nilai uang yang sangat besar ketika itu. Ketika memasuki jenjang SMA, Popong muda hijrah ke Bandung, karena di Sumedang belum ada SMA. Ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 5 Bandung, tahun 1954. Pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa Jerman sangat disukai Popong. Kecemerlangan prestasi Popong terus berlanjut. Ia tetap menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Antara Bandung-Sumedang ada

kenangan yang selalu tersimpan. Nostalgia masa kecil dan remaja di dua kota tersebut, tak pernah terlupakan. Prest asi dan cit a cita pernah terukir di dua kota itu. Pun, masa-masa sulit ketika p em er int ahan kolonial masih berkuasa, pernah pula dirasakan Popong. Mengubur Cita-cita Menjadi dokter adalah idamannya sejak kecil. Penguasaan ilmu pasti sebagai syarat masuk Fakultas Kedokteran (FK) sudah ia kuasai. Popong ingin mengabdi untuk masyarakatnya sebagai dokter. S eb uah cit a - cit a y an g mulia. Selepas tamat SMP, Popong sudah menguatkan niat masuk FK. Saat Popong masih duduk di SMP, belum ada FK di UNPAD Bandung. FK hanya ada di UI Jakarta waktu itu. Sang ayah sangat mengkhawatirkan putrinya ini bila harus tinggal di Jakar ta seorang diri, jauh dari keluarga. Apalagi tak ada sanak famili yang tinggal di Ibu Kota. Karena persoalan jauh dari keluarga inilah, sang ayah menasihati Popong untuk mengurungkan niatnya belajar ilmu kedokteran di Jakarta. “Pong, kalau kamu ingin menjadi dokter, fakultas kedokteran itu hanya ada di Jakarta. Nanti kalau di Jakarta tinggal dengan siapa. Rasanya

terlalu jauh untuk anak perempuan tinggal di Jakarta,” ungkap Popong, mengutip pernyataan ayahnya. Sang ayah lalu menyarankan agar kuliah di Bandung saja. Sebagai anak perempuan yang taat pada orangtua, Popong pun menerima nasihat itu dan harus mengubur cita-citanya menjadi dokter. “ Walau hati sebenarnya berat menerima keputusan orangtua, tapi zaman dahulu kita nggak berani melawan orangtua. Jadi, ya sudahlah. Tapi, akhirnya malah jadi menantu dokter,” kilahnya, tersenyum. Lulus SMA tahun 1957, Popong akhirnya kuliah di Fakultas Ekonomi (FE) UNPAD. Dan saat itu FK ternyata sudah dibuka di UNPAD. Namun, Popong tetap tak bisa mendaftar, karena lulusan SMA Negeri 5 Bandung tak bisa masuk FK UNPAD. Tahun per t ama kuliah di FE UNPAD, tak membuat Popong semangat mengikuti perkuliahan. Ia tampak tak menyukai bidang ekonomi. Popong berusaha terus mengikuti perkuliahan. Sampai di tingkat 2, akhirnya ia tak kuasa juga untuk minta berhenti pada ayahnya. Lalu, mendaftar kembali di FKIP UNPAD tahun 1959 dengan memulai perkuliahan baru. Kali ini, ia tampak mulai menikmati perkuliahannya. Waktu itu, FKIP baru dibuka di UNPAD.

PARLEMENTARIA


55

ada beban baginya bersosialisai dengan banyak kalangan lewat organisasi. Dengan begitu, ia sangat dikenal di tengah masyarakat Bandung. Tercatat hingga kini ia aktif di sekitar 36 organisasi. Namun yang langsung dia pimpin adalah organisasi Pasundan Istri, Balai Perguruan Putri, dan Forum Pembaruan Kebangsaan. Bahkan, sejak 1983 sampai sekarang, Popong aktif sebagai koordinator keluarga asuh para perwira siswa negara-negara sahabat yang sedang menuntut ilmu di Sesko TNI, Seskoad, Seskoau, dan Sespimpolri. Para perwira tersebut berasal dari Amerika, Australia, Brunei, Filiphina, India, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Papua Nugini, RRC, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam . Menjadi Politisi Dunia politik bagi Popong sudah tak asing. Sejak masih remaja, ketika duduk di SMA , Popong sudah mengikuti Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Ketika itu ia memilih PARKI (Partai Kebangsaan Indonesia) yang merupakan partai lokal. Memasuki Pemilu pertama di era Orde Baru tahun 1971, Popong juga telah aktif berpolitik. Ketika itu ia sudah bergabung dengan Golkar. FKIP sendiri merupakan cikal bakal IKIP Bandung, yang kini menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Karena darah guru mengalir deras pada diri seorang Popong, dunia pendidikan jadi lekat dengan dirinya. Maklum, ayah dan ibunya adalah seorang guru. Kuliah di keguruan UNPAD baginya sangat menyenangkan. Di FKIP, Popong menekuni studi Sastra Sunda. “ Saya suka sastr a. Akhirnya saya masuk sastra daerah, karena memang ibu Sunda, ayah Sunda, dan ada di lingkungan Sunda. Rasa cinta kepada budaya Sunda sangat tinggi. Makanya, mengambil jurusan bahasa daerah,” imbuh pengurus Senat Ikatan Mahasiswa Bandung 56

PARLEMENTARIA


ini. Memasuki perkuliahan tingkat 2, tahun 1960, Popong menikah dengan seorang Komandan Batalyon Siliwangi, Mayor Otje Djundjunan. Ketika itu, tak masalah mengikuti perkulihan sambil berumah tangga. Popong sempat cuti kuliah beberapa tahun. Saat sudah dikaruniai anak pun, Popong tetap bisa mengikuti perkuliahan. Dan anaknya bisa ia titipkan di asrama putri kampusnya. Bahkan, ia tetap bisa berorganisasi dengan baik di kampusnya. Popong menyelesaikan studi sastra di UNPAD pada 1982. Semasa aktif kuliah dan berumah tangga, ia rajin berorganisasi. Tak

Bahkan, pada Pemilu 1971, sempat ditawari menjadi calon anggota DPR RI, namun ia tolak karena harus mendampingi suaminya sebagai Wali Kota Bandung. Sang suami, Otje Djundjunan sudah diangkat menjadi Wali Kota Bandung dan Popong juga sudah dikaruniai empat anak yang masih kecil-kecil. Ia harus berkonsentrasi menjadi first lady di Kota Bandung. Kondisi waktu itu tak memungkinkan bagi pendiri Sekber Golkar di Bandung ini, meninggalkan Kota Bandung untuk berkiprah di Jakarta menjadi Anggota DPR RI. Memasuki Pemilu 1987, barulah Popong mau menerima tawaran menjadi caleg. Ketika itu yang

menawarinya menjadi caleg adalah Suhud Warnaen Wakil Gubernur Jabar. Ketika itu Golkar mengenal jalur A, B, dan C. Jalur A untuk ABRI, B untuk birokrat, dan C di luar birokrat dan ABRI. Saat tawaran caleg disampaikan, suami Popong sudah wafat. Dengan modal sosial yang tinggi karena sudah dikenal luas oleh masyarakat, akhirnya ia terpilih menjadi anggota DPR untuk pertama kalinya tahun 1987. Setelah resmi menjadi anggota DPR, Popong lalu ditempatkan di Komisi VIII yang waktu itu membidangi peranan wanita. Lima tahun kemudian pada Pemilu 1992, kembali terpilih dan duduk di Komisi IX yang membidangi pendidikan. Selanjutnya, pada Pemilu di masa akhir Orde Baru tahun 1997, Popong terpilih lagi dan berkiprah di Komisi II. Ketika gelombang reformasi mulai mewarnai politik Indonesia, Popong menyaksikan betul perubahan yang terjadi dari gedung DPR. Ia sempat tak pulang selama 3 hari, karena gedung DPR dikepung demonstran yang menuntut perubahan. Bahkan, sebagai anggota Komisi II DPR, ia pernah menerima delegasi demonstran yang dipimpin Amien Rais. Popong mengkritik Amien yang terlalu dominan menggunakan bahasa asing saat menyampaikan aspirasinya. P o p o n g in gin s e mua o r an g menghormati institusi DPR dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, Popong juga menolak pembubaran PKK dan Dharma Wanita yang menjadi bagian dari tuntut an reformasi. Ia menentang keras, karena selama ini tak ada bukti bahwa dua organisasi kewanitaan itu merugikan masyarakat. Justru para pengurusnya bekerja secara sukarela. Di masa transisi, ketika UU Pemilu tahun 1999 masih dirumuskan, Popong ikut mengarsitekinya. Ia satu-satunya anggota wanita dalam Pansus tersebut. Antara sistem

distrik dan proporsional tertutup menjadi perdebatan menarik dalam menentukan sistem Pemilu yang tepat untuk Indonesia. Popong sangat setuju sistem distrik, tapi tak ada satu pun yang mendukungnya. Sis tem p rop or sional ter tutup yang biasa diterapkan selama Pemilu Orba, itulah akhirnya yang disepakati. Dalam perjalanan Pemilu kemudian, sistem proporsional tertutup diubah menjadi proporsional terbuka. Menurut Popong, sistem ini bila dianalogikan seperti manusia yang tidak jelas kelaminnya, perempuan bukan lelaki juga bukan.

peduli pada dunia pendidikan. Pada Pemilu 2014 ini, Popong terpilih lagi untuk periode keduanya secara berturut-turut di era reformasi, setelah sebelumnya di masa ORBA pernah tiga periode pula secara beruntun menjadi anggota DPR RI. Separuh hidup Anggota Dewan Penyantun UNPAD dan anggota MWA UPI ini, berada di panggung politik. Bagi Popong, politik menjadi wahana pengabdiannya kepada masyarakat. Dalam menghabiskan usia senjanya ini, Popong bertekad untuk melaksanakan tugasnya di

Pasca reformasi Popong justru istirahat sejenak dari hiruk pikuk panggung politik selama 10 tahun. Memasuki Pemilu 2009, barulah ia kembali ke Senayan. Waktu itu Popong ditempatkan di Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Cimahi) yang persaingannya sangat ketat. Mereka yang tak memiliki modal sosial tinggi, sulit mendulang suara di sini. Dan Partai Golkar mendapat satu kursi lewat suara yang diraih Popong sebanyak 25.260. Setelah resmi dilantik kembali menjadi anggota DPR RI, peraih Doctor Honoris Causa bersama dengan Jusuf Kalla dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2012 itu, duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan. Bicara dunia pendidikan, ada kritik Popong pada pendidikan anak usia dini. Saat ini, katanya, anak TK dipaksa belajar membaca dan menulis. Padahal itu sangat tidak baik bagi perkembangan anak. Usia 5 tahun merupakan usia emas (golden age) bagi perkembangan anak. “Seorang manusia akan menjadi sarjana atau durjana bergantung pada sentuhan di usia emasnya 0-5 tahun. Seharusnya anak-anak tidak boleh dipaksa belajar menulis dan membaca. Harus atas kemauan sendiri, karena nanti mereka malah menjadi trauma sehingga akhirnya tidak suka membaca dan menulis,” paparnya. Popong tampak begitu

Bagi Popong, politik menjadi wahana pengabdiannya kepada masyarakat. Dalam menghabiskan usia senjanya ini, Popong bertekad untuk melaksanakan tugasnya di DPR dengan sebaik– baiknya. Selaku kader Golkar, dia juga punya motto: “Yang muda yang berkarya, yang tua tetap berkarya”.

PARLEMENTARIA


57

DPR, Popong selalu tepat waktu dan menjadi teladan bagi yang lain. Popong telah mendedikasikan hidupnya untuk rak yat yang ia wakili. Selain sibuk di parlemen, Popong juga ternyata aktif menulis. Beberapa buku dan puluhan artikel seputar dunia pendidikan dan kebudayaan sudah ia tulis. Bahkan, kini ia sedang menulis biografinya sendiri yang merekam semua kenangan indah masa kecil hingga jejak langkahnya di panggung politik. Wanita yang hobi membaca ini, ternyata sangat menyukai lagu-lagu tradisional, terutama tembangtembang Sunda dari penyanyi lawas Upit Sarimanah. Upit adalah pesinden era 1950-an yang lahir di Pur wakar ta, 16 April 1928. Salah satu lagu populernya adalah “Mojang Priangan” dan “Bajing Luncat”.

DPR dengan sebaik–baiknya. Selaku kader Golkar, dia juga punya motto: “Yang muda yang berkarya, yang tua tetap berkarya”. Menyukai Tembang Lawas Selama menjadi anggota DPR, ia beberapa kali menjadi pembicara di for um -for um inter nasional dengan topik peranan perempuan Indonesia. Diantaranya, dia pernah bicara di Bangladesh, Kamboja, dan Kanada. Bahkan, Pop ong juga beberapa kali membawa tim kesenian untuk tampil di manca negara, seperti Amerika, Jepang, dan Bangladesh. Selaku aktivis organisasi perempuan, Popong sering pula menjadi pembicara dalam forum diskusi dan seminar yang diselenggarakan oleh ormas perempuan, profesi, maupun

58

PARLEMENTARIA


perguruan tinggi. Sementara seba gai Ketua FPK (Forum Pembaruan Kebangsaan), Popong proak tif merangkul dan mengajak WNI keturunan Tionghoa untuk menanamkan rasa berbangsa dan bernegara yang kuat khususnya sebagai warga Kota Bandung. Dari aktivitasnya berorganisasi itu, di rumahnya kini banyak terpampang ratusan piagam dan plakat penghargaan. Kesibukan sebagai anggota DPR, memang, telah menyita waktu Popong. Namun, ia tetap bisa membagi waktu untuk keluarga tercintanya. Dewan Penasihat Ikatan Alumni UPI ini, termasuk salah satu anggota tertua di parlemen. Namun, Popong tetap terlihat sehat dan mampu menjalankan tugastugas konstitusionalnya dengan baik. Bahkan, dalam hal disiplin kerja dan menghadiri rapat-rapat di

Selain tembang lawas Sunda, Popong menyukai pula lagu-lagu bergenre kroncong tahun 1950-an. Sebut saja pelantun kroncong yang populer waktu itu Sam Saimun. Sam adalah penyanyi keroncong yang sering muncul di RRI. Ia satu angkatan dengan Ismail Marzuki. Tak ketinggalan penyanyi pop Grace Simon sangat digemari Popong. Untuk penyanyi asing, Popong menggemari Doris Day dan Nat King Cole. Lagu-lagu nostalgia dari para penyanyi lawas tersebut membawanya pada kenangan masa muda. Sementara bicara destinasi wisata, Indonesia menyimpan banyak lokasi yang sangat indah nan alami. “Ada tempat wisata di.Bandung namanya Kawah Putih. Kawahny a suka berganti warna, kadang pink, putih, lalu hijau. Itu lokasi favorit sekali buat saya,” aku Popong. Destinasi wisata di Lombok, Tidore, Ternate, sampai Papua juga sangat eksotis. (mh) Foto: Rizka, Doc. Keluarga/Parle/Hr.

KUNJUNGAN KERJA

DPR Dorong Wujudkan Lapas Narkotika Modern

D

i sela-sela kesibukannya membahas RUU, rapat kerja dengan Menteri dan pasangan kerjany a termasuk uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung, Komisi III DPR masih memberikan perhatian kepada pembinaan para napi di lembaga pemasyaratakan (lapas). Termasuk pembinaan dan fasilitas korban narkotika. Untuk itu tiga tim dikirim Komisi III DPR belum lama ini untuk melakukan kunjungan kerja spesifik, masing-masing ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Salah satu masalah yang ditemui Tim Komisi III ke Propinsi DI Yogyakarta adalah fasilitas peningkatan lapas. Sejak awal Lapas Narkotika II A Yogyakarta akan dijadikan lapas model, percontohan modern. Oleh karena itu harus ada kerjasama proaktif antara Kemenkumham, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi)

dengan Pemerintah Daerah setempat dalam membangun pola kerja dan pelaksanaan program rehabilitasi yang terwujud secara fisik dalam sistem yang efektif. Hal ini terungkap saat pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham dan BNPP Yogyakarta di Aula Lapas Narkotika Kelas II A, Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta, barubaru ini. Seusai melakukan inspeksi ke sejumlah sel tahanan di lapas tersebut, Ketua Tim Harry Witjaksono mengemukakan bahwa penanganan rehabilitasi warga binaan pengguna narkoba masih tidak maksimal secara kualitas maupun kuantitasnya. “Saya lihat secara keseluruhan masih seperti lapas umum biasa, seharusnya Lapas Narkotika didesain sekaligus sebagai tempat rehabilitasi, baik model bangunan maupun lokasi yang seharusnya khusus, sehingga dapat dilakukan upaya yang paling efektif dalam program reha-

bilitasi tersebut” ujarnya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Endang Sudirman menjelaskan bahwa memang Lapas narkotika ini diharapkan sejak awal menjadi lapas modern yang merupakan lapas model dan menjadi pusat rehabilitasi terhadap para penderita korban narkotika. Akan tetapi dalam perkembangannya, baik pengedar, pemakai, dan korban narkotika masuk ke dalam lapas ini “Kendala yang dihadapi ada lah fasilitas yang minim, tidak m e m e nuhi s y ar at . Fasilit as kesehatan yang tidak ada tahun ini sehingga kami berharap ada dukungan dari fasilitas anggaran agar keinginan menjadikan Lapas Narkotika II A menjadi lapas model” ungkapnya Sementara itu anggota tim kunjungan spesifik Dodi Reza Alex Noerdin mempertanyakan sinergi kerjasama yang dijalin pihak lapas dengan aparat hukum lain dan

PARLEMENTARIA


59

KUNJUNGAN KERJA

pemerintah daerah. “Seberapa jauh Pemda DIY ikut serta membantu dalam pemberantasan narkoba? Dan seharusnya antara pengedar, importir, dan penderita narkoba di dalam lapas harus dipisah. Software nya dari Kemenkumham dan BNNP untuk menangani hal ini apakah sudah ada? Inilah yang harus dikembangkan” tegas Dodi. Menanggapi hal tersebut kepala BNNP (Badan Nasional Narkotika Provinsi) Yogyakarta Budiharso mengungkapkan bahwa minimnya sumber daya manusia menjadikan terhambatnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam menjalankan program-program pemberantasan narkoba. “Dengan jumlah yang terbatas, kami ditantang untuk mengatasi daerah-daerah rawan narkoba di Yogyakarta, dengan cakupan yang begitu luas. Kami telah berdiskusi dengan Pemda, bahwa akan dilakukan hibah kepada BNNP. Akan tetapi dana tersebut sebaiknya diserahkan ke SKPD yang memang telah digerakkan untuk melakukan programprogram pembinaan dan pencegahan narkotika.” jelas Budiharso BNN Makassar Sementara itu Tim Komisi III DPR RI melakukan peninjauan ke Balai Rehabilitasi Korban Penyalahguna narkoba, BNN, Baddoka,di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangannya, fenomena permasalahan narkoba yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dengan angka penyalah guna yang semakin meningkat. Bahkan telah menjadi orientasi utama dari strategi penanganan utama dari strategi penanganan pengguna narkoba. Ketua Tim, Andi Rio Idris Padjalangi menjelaskan peninjauan ini untuk melihat secara langsung terhadap kesiapan dan kapasitas pusat rehabilitasi narkoba yang saat ini menjadi stategi utama BNN dan aparat penegak hukum dalam menangani penyalaguna narkoba (bukan pengedar). 60

PARLEMENTARIA


Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengawasi permasalahan over kapasitas di lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan mengurangi angka kejahatan narkoba. “Program rehabilitasi untuk penyalahguna dan pecandu narkoba serta dapat mengurangi over kapasitas lapas dan penegakan hukum yang menghabiskan biaya perkara dengan output yang tidak seimbang,” kata Andi Rio, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka (13) menjelaskan bahwa pencandu norkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Menurut Andi Rio, pecandu narkotika dapat dikatakan adalah orang yang telah mengalami ketegantungan pada narkotika, yang sejatinya perlu mendapat perlakuan khusus agar mereka terlepas dari ketergantungan narkotika yang merusak generasi bangsa. “Upaya yang harus ditempuh pemerintah untuk menekan angka pecandu narkotika adalah dengan merehabilitasi para penandu narkotika melalui rekomendasi dari BNN,” tegasnya. Kepala Lapas Narkotika Makasar Erwadi Supriyatno memaparkan bahwa kapasitas lapas maksimal hanya 368 orang, sedangkan saat

ini pada Lapas narkotika berisi sekitar 479 orang. Menurutnya, jumlah ini bisa lebih besar karena masih ada pihak lapas atau rutan lain yang belum memindahkan narapidana ke tempat lapas narkotika. ` Erwadi mengakui mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembinaan. Petugas lapas menurut pandangannya seperti malaikat, harus menjaga, membina, kalau ada perkelahian harus menyidik, harus memberikan bimbingan rohani, menjadi seorang psikolog karena hurus mengetahui tingkah laku dari narapidana. ”Kami mengalami kesulitan karena petugas kami 50% adalah lulusan SMA,” jelasnya. Pada kesempatan ini Erwadi mengatakan bahwa Lapas Narkotika butuh dukungan karena merasa tidak akan mampu maksimal melaksanakan tugas apabila ditanggung sendiri. ”Kami butuh dukungan dari pihak lain baik dari LSM, maupun instansi lain yang bisa membantu kami melak snakan pembinaan maupun rehabilitasi di dalam lapas terutama terhadap pengguna yang masih ada di dalam,” katanya. Dia menambahkan akan lebih fokus terhadap pengamanan karena sangat riskan bila fokus kepada pembinaan tapi ternyata pengamanan justru akan diabaikan. (as,ry) Foto: Rizka, Agung/Parle/Hr.

KOMISI V DPR KUNJUNGI TIGA SEKOLAH KEDINASAN DI TIGA PROVINSI

S

ebagaimana kita ke tahui, akhir-akhir ini muncul sorotan dari masyarakat terhadap sekolah kedinasan terkait dengan tindak kekerasan dalam pembinaan taruna barunya. Terkait hal tersebut, Komisi V DPR RI dalam waktu yang bersamaan 27 dan 28 Agustus 2014 mengirimkan tiga tim Kunjungan Spesifik ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) di Bali, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di Semarang, serta Akademi Teknik dan Kese lamatan Penerbangan (ATKP) dan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di

Makasar Sulawesi Selatan.

lah kedinasan tersebut.

Maksud kunjungan spesifik ini adalah untuk mengetahui aktivitas pendidikan dan berbagai persoalan di keempat sekolah kedinasan yang berada dibawah Badan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI.

Tim Kunjungan Spesifik ke BPPTD Bali dipimpin Ketua Komisi V, Teguh Juwarno. Turut serta dalam rombo ngan Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR ke Bali, Nova Iriansyah (FPD), Saan Mustofa (FPD), Usmawarnie Peter (FPD), Mulyadi (FPD), Josef A. Nae. Soi (FPG), Bambang Sutrisno (FPG), Manggara M. Siahaan (FPDIP), Sadarestuwati (FPDIP), Sigit Sosiantomo (FPKS), Yasti Soepredjo Mokoagow (FPAN).

Selain itu, untuk mengetahui kesi apan serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam mencetak kelulus an yang mempunyai kompetensi, profesional dan daya saing yang tinggi di bidangnya. Serta untuk melihat potensi keunggulann yang spesifik yang dimiliki keempat seko-

Sementara Tim Kunjungan Spesifik ke PIP Semarang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Lassarus didampingi

PARLEMENTARIA


61

KUNJUNGAN KERJA

antara lain Sony Waplau (F-PD), Sudjadi (F-PDIP), Yosep Umar Hadi (F-PDIP), Epyardi Asda (F-PPP) dan Saleh Husin (F-Hanura). Sedangkan Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR ke ATKP dan PIP di Makasar Sulawesi Selatan dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Muhidin M. Said dari Fraksi Partai Golkar. DPR Harap SDM Dishub Punya Sense Dampak Lalu Lintas Di BPPTD Bali, anggota tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR Sigit Sosi antomo berharap Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perhubungan mempunyai ‘sense’ atau kepekaan terhadap dampak lalu lintas akibat perubahan kondisi lingkungan. Menurut Sigit, hal ini penting karena persoalan lalu lintas sering terlambat disadari, seperti jika ada perubahan tata ruang yang menyebabkan kemacetan, perubahan peruntukan lahan dari perumahan menjadi kantor atau gedung. “Ini kan baik, misalnya, salah satu contoh, kasus-kasus pasar tumpah yang menjadi persoalan, ketika kami di DPR kami rapat mudik lebaran tidak terjadi, karena sejak dini sudah diantisipasi oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan,”kata Sigit saat Tim Kunker melakukan pertemuan dengan Kepala Pusat Pengemba ngan Sumber Daya Manusia Perhubungan Anton S Tampubolon, dan Kepala BPPTD Salman Zuhdi beserta tenaga pengajar dan jajaran, di Gedung BPPTD, Bali. Ditempat ini, Sigit juga memberikan aprsiasinya untuk BPPTD Bali, dirinya terkesan dengan bangunan sekolah yang masih mempertahan kan arsitektur nilai-nilai dan budaya lokal, sementara dibanyak tempat di Indonesia DPR tidak menemukan nilai-nilai lokal tampil pada bangunan, padahal semua dibiayai dan dibangun oleh Negara. “Saya kira balai diklat BPPTD Bali ini dengan gaya arsitekturnya yang menarik perlu menjadi contoh dan 62

PARLEMENTARIA


mungkin kepada teman teman kementerian mohon ini menjadi panduan, kalau membuat diklat cobalah tampilkan bentuk-bentuk lokal karena bagian dari menjaga budaya bangsa,”jelas politis dari PKS ini.

Saya kira balai diklat BPPTD Bali ini dengan gaya arsitekturnya yang menarik perlu menjadi contoh dan mungkin kepada teman teman kementerian mohon ini menjadi panduan, kalau membuat diklat cobalah tampilkan bentuk-bentuk lokal karena bagian dari menjaga budaya bangsa, BPPTD Bali Butuh Banyak Tenaga Pengajar Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Anton S Tampubolon mengatakan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatih an Transportasi Darat (BPPTD) Bali membutuhkan banyak tenaga pe ngajar. “Kendala yang kami lihat di BPPTD Bali ini adalah kurangnya jumlah pengajar, sedangkan nanti ditahun 2015 akan ‘booming’ Balai Diklat dan Sekolah Tinggi perhubungan, sep erti yang sudah dilaporkan Kepala BPPTD Bali, Pak Salman, dilaporkan 2 ribu yang mendaftar, tapi kami hanya mampu 9 ratus, 1100 nya kami tidak mampu menerima,” jelas Anton dihadapan rombongan Tim Kunker Komisi V DPR. Ia menambahkan, tahun 2015 juga UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berlaku, dan semua PNS harus berkompeten

disemua bidang, “Tahun 2015 UU ASN berlaku, dan PNS semua harus kompeten, baik diterminal, jalan, tempat pengujian dan sebagainya, nah mereka itu kan nantinya akan sekolah disini tidak lagi didaerah, untuk itu kendala kami ialah jumlah pengajar,” tegasnya. Oleh karena itu, tambahnya, karena jumlah pengajar yang direkrut terbatas formasinya, maka Balai Diklay ini meminjam tenaga pengajar dari Perguruan Tinggi, dan Dirjen Perhubungan, serta praktisi. Selain itu, Anton juga melaporkan, bahwa dalam hal anggaran juga masih dibutuhkan banyak, terlebih lagi untuk laboratorium dan simulator. Dalam penjelasannya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali kampus ini memiliki peran yaitu untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Darat melalui 2 jalur. Jalur pertama adalah pendidikan tinggi, hingga saat ini DPPTD Bali memiliki program studi D2 pengujian kendaraan bermotor yang lulusannya nanti adalah memiliki kompetensi menguji kendaraan bemotor wajib uji seluruh Indonesia, “Sedangkan jalur kedua adalah pembangunan SDM Perhubungan Darat melalui pelatihan teknis pada bidang perhubungan darat dari mulai bidang perencanaan transportasi, manajemen rekayasa lalu lintas, angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan transportasi jalan,” terangnya. Seperti diketahui, jelas Anton, dalam era Otda ini terdapat kurang lebih 534 provinsi kabupaten kota, yang jumlah aparatur perhubungan darat seluruhnya adalah 29 ribu seluruhnya, “Itulah yang diberi tugas kepada kami dan kami bagi peran pada kampus-kampus kami yaitu di Palembang khusus yang menangani ASDP, di STTD khusus menangani perguruan tinggi transportasi darat dan diklat teknis, di Madiun Perke reta Apian, di Bali manajemen dan

rekayasa lalu lintas dan angkutan umum, dan terakhir di Tegal khusus mengenai poli tekhnik keselamatan transportasi jalan,” ujarnya. “Saya kira dengan 29 ribu aparatur pemerintah daerah yang harus memiliki kompetensi dan diklatnya tidak hanya sekali tetapi setiap periode waktu harus ditingkatkan, dan memerlukan balai-balai diklat seperti yang ada di Bali, untuk itu, saya mohon arahan, pembinaan sehingga peran kami bisa berfungsi dengan baik,” katanya mengakhiri paparannya. Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR selaku pimpinan Tim Kunker Komisi V DPR Teguh Juwarno mengatakan, kedatangan dewan kali ini untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan terutama untuk melihat langsung penyelenggaraan pendidikan pelatihan di Balai BPPTD. “Kami juga kami ingin mendengar tantangan hambatan dan harapan kedepan karena dalam kapasitas kewenangan parlemen, kita punya hak konstitusional untuk kemudian memberikan dalam bentuk duku ngan dan support agar bagaimana pengembangan SDM ini betul betul kedepannya, menjadi salah satu yang harus lebih diperhatikan, kenapa? karena menurut saya pada akhirnya teknologi boleh hebat, peralatan boleh lengkap, tapi kalau kemudian yang mengoperasikan tidak punya hati maka kemudian alat dan peralatan itu akan bisa menjadi alat yang menyebabkan kerusakan,” harap Teguh yang juga politis dari F-PAN ini. Dewan Usul Relokasi PIP Semarang Di PIP Semarang, anggota Komisi V DPR, Epyardi Asda mengusulkan PIP Semarang untuk direlokasi. Hal tersebut, disampaikan Epyardi saat pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi V dengan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan Wahyu Satrio Utomo dan Direktur PIP Semarang, M. Chairul Djohansyah beserta jajarannya di PIP Semarang.

Tingginya animo masyarakat yang ingin belajar di sekolah Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di Semarang tidak sebanding dengan jumlah murid yang diterima karena keterbatasan fasilitas ruang kelas dan asrama. Pasalnya lokasi PIP Semarang berada di tengah kota dan tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan.

Tingginya animo masyarakat yang ingin belajar di sekolah Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di Semarang tidak sebanding dengan jumlah murid yang diterima karena keterbatasan fasilitas ruang kelas dan asrama. Pasalnya lokasi PIP Semarang berada di tengah kota dan tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan.

saat ini menjadi Anggota DPR selalu membicarakan ini baik dengan Menteri Perhubungan maupun dengan Kepala BPSDM,” jelasnya. Ia menyadari bahwa Sekolah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena lulusan PIP Semarang merupakan lulusan siap pakai. Ia juga mengakui bahwa DPR yang berkunjung ke PIP baru saat ini, sebelumsebelumnya belum ada. “Kita menyadari sekolah ini sa ngat dibutuhkan oleh masyarakat, karena seperti disampaikan Direktur PIP Semarang yaitu Supply dan Demand-nya itu cukup tinggi. Dimana lebih banyak demand-nya daripada supplynya, sehingga ada jaminan lulusan PIP Semarang bisa langsung bekerja. Hanya negara kita saat ini sedang ada keterbatasan dana, tetapi seandainya ada proposal yang jelas, ada masukan yang pasti dari PIP Semarang saya rasa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan,” papar Epyardi. Ditegaskan Epyardi, bahwa dirinya yakin teman-teman politisi di Komisi DPR akan mendukung usulannya ini jika memang betul-betul dan bermanfaat untuk PIP Semarang.

“Saya melihat bahwa sekolah ini lokasinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan, ini persis sama dengan sekolah-sekolah lain. Contohnya AIP yang dulunya di Ancol dikembangkan ke Marunda. Pasalnya jika ditengah kota pengembangannya susah,” jelas politisi dari Parta Persatuan Pembangunan. Seharusnya, kata Epyardi, relokasi ini sudah menjadi pemikiran bagi yang bertanggung jawab terhadap PIP Semarang. Pasalnya, sebagaimana diketahui sekolah kejuruan atau akademik kejuruan yang sangat bisa membantu secara langsung contohnya adalah sekolah pelayaran. “Saya sebagai almamater dan

“Saya berharap kepada Direktur PIP dan Kepala BPSDM untuk membuat proposal yang jelas kemana sekolah ini kemungkinannya bisa direlokasi. Kalau disini tidak mungkin pengembangannya. Karena satusatunya jalan adalah relokasi, untuk relokasi harus ada proposal yang jelas dari PIP dan BPSDM sehingga nantinya itu bisa dikembangkan,” harapnya. Epyardi berjanji sebagai almamater PIP Semarang dan sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi V dan Badan Anggaran siap untuk memperjuangkan ini. Komisi V Minta Jenjang Pendidikan PIP Semarang Ditingkatkan Arah kebijakan Presiden baru salah satunya adalah menitikberatkan pada negara maritim, dimana

PARLEMENTARIA


63

KUNJUNGAN KERJA

bobot transportasi laut menjadi lebih besar. Berarti armada kapal menjadi lebih banyak dan otomatis armada kapal ini membutuhkan operator dengan keahliannya masing-masing. Operator dengan keahlian masing-masing ini perlu di didik, di sekolahkan dan yang baru memiliki sekolah ini baru pemerintah lewat Kementerian Perhubungan. “Jadi tidak hanya sudah saatnya, tapi memang harus ada peningkatan stock atau kebutuhan tenagatenaga operator itu dipercepat, yaitu dengan memperluas jumlah penerimaan, peningkatan jenjang pendidikan tidak hanya pada tingkat D-III tapi juga S1 kemudian sampai S2,” papar Anggota Komisi V DPR, Sudjadi usai pertemuan Tim Kunju ngan Spesifik Komisi V DPR dengan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan jajarannya di Semarang. Menurut Sudjadi, armada laut butuh tenaga operator, pemerintah harus link and match dengan pendidikan di bidang operator pelayaran, dan kebutuhan tenaga kenavigasian atau tenaga yang kaitannya dengan angkutan laut dipercepat. Ia menyatakan, bahwa animo masyarakat yang ingin masuk ke sekolah PIP Semarang cukup tinggi, namun tempatnya di dalam kota dan suasana bahari tidak kelihatan. Maka relokasi PIP sangat diperlukan. Tapi yang menjadi masalah adalah biaya. “Tapi kalau itu memang urgent sekali di bidang kelautan, kenapa tidak? Apalagi nanti Presiden baru itu programnya pendidikan dikaitkan dengan pendidikan kelautan, dikaitkan dengan tenaga kenakhodaan, ya nyambung”. Tukas politisi PDI Perjuangan ini. Untuk itu, kata Sudjadi, kebutuh an SDM di PIP harus simultan, harus disiapkan dan untuk menutupi kekurangan yaitu dengan merekrut 64

PARLEMENTARIA


tenaga yang sudah pensiun. “Tadi ada ide dari Direktur PIP semacam outsourching atau kontrak, kenapa tidak kalau bisa”, tegasnya.

bangkan ini sangat luar biasa. Baik kebutuhan tenaga kerja bidang kelautan maupun penerbangan, contoh di Makasar. Daya tampung sangat terbatas dan peminat cukup “Jika sifatnya emergency, ya harus besar padahal pasar yang membubisa dengan cara-cara ada namanya tuhkan mereka peluangnya besar,” outsourching, ada namanya kon- jelasnya. trak, kan banyak para pensiunanpensiunan yang berprestasi yang Dikatakan Muhidin, kalau peluang perlu diberdayakan. Saya setuju ka- ini dimanfaatkan maka bisa meninglau untuk itu,” imbuh Sudjadi. katkan pertumbuhan lapangan kerja dan mampu bersaing dengan negaDPR Minta ATKP dan PIP Makasar ra asing sekalipun, dan pada giliranManfaatkan Peluang nya dapat meningkatkan devisa. S ement ar a di AT K P dan PIP Makasar Sulawesi Selatan, Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR minta memanfaatkan peluang pasar yang besar bagi kelulusan dari ATKP dan PIP Makasar. Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin M. Said mengemukakan hal itu saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Spesifik ke dua Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubu ngan di Makasar tersebut dengan Direktur ATKP Heri Sudarmaji. Ketua Tim Muhidin M Said me ngatakan, anggaran yang dikelola oleh Kemenhub sangat luar biasa. Artinya sekolah-sekolah yang dibina oleh BPSDM yang betul-betul menjadi kebutuhan pasar, apakah itu pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. “Jika kita tingkatkan dan dikem-

“Dengan mengirim pelaut keluar negeri dengan gaji kurang lebih tujuh ribu US dolar dapat memberikan gengsi negara kita karena yang dikirim adalah tenaga-tenaga terampil yang cukup handal serta kompetitif sehingga mampu bersaing secara global,” ujarnya lagi. Dengan mengirim tenaga terampil, kata Muhidin, maka akan mengangkat derajat dan martabat bangsa, karenanya Komisi V DPR memandang perlu untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Di sisi lain, perlu dorongan pembiayaan sehingga perlu diberikan pemahaman kepada Kemenhub saat pembahasan anggaran. Dengan demikian target yang akan dicapai untuk mendapatkan tenaga-tenaga terampil bisa diwujudkan. (sc/nt/spy) Foto: Suciati, Supriyanto/Parle/Hr.

Komisi VI: Upaya Mengawal Aset Negara

G

usar. Itu yang diperlihatkan anggota Komisi VI DPR yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN saat menyaksikan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN II) diserobot oleh pihak-pihak tertentu. Baginya ini bukan hanya kegagalan BUMN tetapi juga ketidakberdayaan negara. “Jadi itu bukan tugas Direksi PTPN saja. Masalah ini menyangkut Kementerian BUMN, aparat hukum, keamanan, macam-macam maka harus ada koordinasi. Dalam kasus ini kelihatannya negara sudah tidak ada, dibiarkan,” kata Sukur Nababan anggota panja saat meninjau lahan PTPN II di Medan, Sumut, beberapa waktu lalu

Pada bagian lain ada masyarakat penggarap yang menduduki lahan setelah menyuntik tanaman keras milik PTPN dengan zat kimia te r te nt u. T im y an g dip imp in Sekretaris Panja Lili Asdjudireja dan sejumlah anggota diantaranya Marzuki Daud (FPG), Ferrari Romawi (FPD) dan Nasril Bahar (FPAN) meninjau lokasi bersama Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution. Ida Ria anggota Panja dari F-PD mengaku prihatin melihat puluhan batang pohon kelapa yang menjulang tinggi tapi dalam kondisi kering terkena zat kimia. Lahan ini kemudian ditanam jagung dan tanaman lain oleh penyerobot. “Penegak hukum kok tidak melakukan sesuatu,” tandasnya.

Ia bersama Tim Kunjungan Kerja Panja melihat sendiri lahan dikapling dan dipagar beton dengan luas yang sebagian mencapai ribuan meter.

Ke h a dir an p ar a p e nye ro b ot menurut Dirut P TPN II diduga digerakkan oleh pihak-pihak yang ingin menguasai lahan bernilai

Anggota Panja Aset BUMN Komisi VI Sukur Nababan dan M. Azhari (kanan) saat rapat dengan PTPN II di Medan, Sumut.

ekonomi tinggi karena berada tidak jauh dari Bandara Internasional Ku a l a n a m u . “ B a n y a k p e ke r j a PTPN datang dari Jawa tidak bisa memp er t ahankan t anah y ang telah ditempatinya. Padahal nenek moyang merekalah yang datang dari Jawa membuka kebun ini. Sekarang orang yang tak jelas bisa masuk menguasai bukan sekedar untuk rumah, tapi luas sekali dan sulit memintanya kembali,” tutur dia. B hat ar a menambahkan s aat ini sedang mengupayakan membangun kawasan mandiri Kota Deli Megapoltitan di atas lahan seluas 8.200 hektar. Proyek ini direncanakan bekerja sama dengan pengembang Ciputra. Namun kendala muncul sebagian lahan sudah dikapling pihak-pihak tertentu.

PARLEMENTARIA


65

KUNJUNGAN KERJA

Harus Dipidana Panitia Kerja Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI siap menindaklanjuti temuan pelepasan aset negara yang tidak sesuai aturan perundang-undangan. Sejumlah langkah akan diambil termasuk meminta aparat terkait memperkarakan secara pidana penyimpangan yang terjadi. “Penyimpangan itu tentu kita bisa minta diselesaikan secara pidana karena disini kita lihat ada pelanggaran serius dalam menangani aset BUMN,” kata anggota panja Muhammad Azhari yang ikut dalam rombongan kunjungan ke Sumut. Ia menjelaskan dalam tugas pengawasannya panja telah m e n dal ami s e juml ah lap o r an dugaan penyimpangan pelepasan aset pada perusahaan plat merah seperti PT Telkom yang menjual anak perusahaan Telkom Vision, PT Djakarta Dloyd, PT Sandang dan Hotel Indonesia Nature. “Kita sudah periksa Telkom saat melepas aset Telkom Vision, kita sudah larang melakukan penjualan tapi kok masih dijual, Hotel Indonesia Nature juga melepas aset dimana sekarang telah berdiri Hotel Kempinsky dan Grand Indonesia sangat besar itu,” tandasnya. Aset Pelindo dan PT PAL Sement ara itu Ketua Komisi VI DPR-RI yang juga Ketua Panja A s e t - as e t B U M N A i r l a n g g a Hartarto dalam kunjungan kerja ke Pelindo III di Surabaya, Jatim m e m i nt a p e nj e l as an te nt an g kinerja perusahaan plat merah ini di Pelabuhan Tanjung Perak. Pasalnya fun gsi p elabuhan m er up akan pintu gerbang keluar masuknya barang dari dan ke Indonesia guna menjamin stabilitas perekonomian 66

PARLEMENTARIA


nasional. Selain itu kunjungan tersebut lebih dikhususkan tentang pengelolahan aset-aset BUMN. D alam k unjun ganny a ke P T PAL (Persero) di Surabaya, Jawa Timur sejumlah anggota panja menekankan peranan industri starategis harus dikembangkan. Apalagi sudah ada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri strategis. Dalam RAPBN P e r u b a h a n 2 014 p e m e r i n t a h melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai 1,5 triliun untuk PT PAL (Persero). Anggaran tersebut bukan untuk modal kerja, namun untuk menjalankan misi pembanguan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) berupa pembuatan kapal selam yang di produksi oleh Indonesia. Anggota Komisi VI Azam Azman Natawijana menjelaskan PT PAL (Persero) itu meminta penyertaan modal negara untuk tahun 2015 sebesar 1,5 triliun dan 2016 sebesar 1 triliun yang digunakan sebagai fasilitas pembuatan kapal selam untuk Kementerian Pertahanan. Proyek ini bekerja sama dengan perusahan swasta Korea dengan perjanjian, dua kapal dibangun di Korea dan satu di Indonesia. Untuk

mendukung program ini perlu menyiapkan fasilitas pendukung. PT PAL (Persero) telah meminta fasilitas itu dengan nilai Rp2,5 triliun dibagi dalam dua tahun. Hanya saja perusahaan ini masih punya kewajiban seperti hutang jangka panjang yang jumlahnya cukup besar . Dengan kondisi ini muncul pertanyaan apakah perusahaan BUMN ini layak menerima penyertaan modal negara (PMN) ini. Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menegaskan, DPR ingin mendalami lebih detil terkait pemberian PMN untuk membangun fasilitas kapal selam. Pembahasan PMN untuk kapal selam akan didalami dalam rapat dengan manajemen PT PAL dan Kementerian BUMN.”PT PAL agar melengkapi datanya. Termasuk dana PMN masa lalu untuk apa,” ujar dia. PTPN Produksi Bio Solar Sementara itu dalam kunjungan Panja Kelapa Sawit dan Karet Komisi VI DPR ke Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan sejumlah temuan mengemuka. Anggota Panja Sugihono Kar tosuwondo mempertanyakan kepada jajaran Direksi PTPN XIII di Pontianak,

Kalbar sejauh mana perusahaan ini dilibatkan dalam program konversi CPO dengan solar menjadi Bio Diesel. “Apakah PTPN XIII sudah dilibatkan oleh Pertamina dalam pengadaan BBM Bio Diesel bersubsidi? Disini seharusnya Meneg BUMN berperan untuk mengatur kerjasama interkonek si antara Per tamina dengan PTPN, jika kendalanya soal biaya produksi, disitu ada dana subsidi BBM yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan jumlahnya cukup

turun seperti sekarang, namun bisa kembali terhenti (off) ketika harga CPO naik. Pihaknya juga mengakui jika BUMN yang memproduksi CPO (PTPN) hanya mampu mensuplai 10% kebutuhan pasar, selebihnya 90% masih dikuasai swasta.

besar,” ujarnya. Politisi PKS ini menyayangkan lambannya kinerja Meneg BUMN dalam mengatur kerja sama antar BUMN terkait ketersediaan bahan baku Bio Diesel. Padahal menurutnya, dalam rapatrapat di komisi lain (Komisi VI) Pertamina sudah mengalokasikan harga kisaran Rp.2000/liter untuk bahan baku Bio Diesel. “ L alu selama ini dari mana Pertamina mendapatkan bahan baku Bio Diesel tersebut jika PTPN tidak dilibatkan,” tanya Sugihono.

Hal ini sudah dilakukan pada perkebunan tebu sehingga bisa tercapai swasembada gula. Politisi Demokrat Dapil Lampung ini juga bisa memahami jika produk si kelapa sawit dan karet mengalami penurunan dari tahun ke tahun dikarenakan kualitas pohon yang juga semakin menua. Untuk itu diperlukan replanting (pengantian p ohon tua) se c ar a terenc ana sejak dini agar bisa meningkatkan kembali produksi secara jangka panjang. Ditambah masih lesunya perekonomian dunia terutama eropa, otomatis ikut mempengaruhi turunnya permintaan sehingga berdampak turunnya harga komoditas CPO dan karet.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Ut ama P TPN XIII Nur Hidayat menjelaskan bahwa pihak ny a sewaktu menjabat di PTPN III pernah difasilitasi Meneg BUMN untuk menjalin kerja sama dengan pihak PLN terkait program konversi BBM dari minyak nabati (CPO). Program Bio Diesel lanjutnya bisa berjalan jika pada saat harga CPO sedang

Ketua Panja At te Sugandi mengungkapkan pada akhir masa kerja diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang nantinya bisa mendorong peningkatan produksi.

Kinerja Keuangan Irmadi Lubis, Ketua Tim Kunker Panja Kelapa Sawit dan Karet ke Makasar, Sulsel mengatakan

kunjungan fokus mendalami kinerja keuangan, jumlah produksi dan luas lahan PTPN XIV baik inti maupun plasma. Disamping itu juga mengawasi pelaksanaan kewajiban pemerintah di bidang industri, perdagangan, investasi, BUMN serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). “Termasuk sejauh mana nilai - nilai kemajuan baik dari deviden yang dicapai di perusahaan tersebut,” ujar Irmadi. Hal ini menurutnya merupakan salah satu bentuk pengawasan dari dewan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat dan memastikan sejauh mana pelaksanaan undang-undang berjalan, agar tidak tumpangtindih dengan Undang-undang lain. Tim Komisi VI ini selanjutnya akan mengadakan rapat bersama dengan Deputi dan Kementerian BUMN sebagai pembina. “Kunker Panja Kelapa Sawit dan Karet ini dihar ap k an bis a m emp ero l e h informasi secara langsung tentang perkembangan kinerja perusahaan dan anak perusahaan serta rencanarencana strategis ke depan. Selain itu juga ingin mengetahui kendalakendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh masingmasing BUMN dalam menjalankan fungsinya,” harap Irmadi. Informasi dari Direksi PTPN XIV menyebutkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi antara lain, beban hutang yang mencapai Rp 1,69 triliun berupa keterbatasan sumber pendanaan dan ekuitas negative, sebagian besar tanaman kelapa s awit dan karet p erlu replating dan beberapa komoditi y a n g d i k e l o l a t i d a k v i s i b l e. Sementara itu program road map penyehatan PTPN untuk bangkit dan tumbuh antara lain pelunasan hutang, penyelesaian legalitas lahan dan penataan SDM. Selain itu re habilit asi e k s tensif ik asi bisnis kelapa sawit dan karet serta membangun sistem, manajemen terpadu. (iky, eka, odji, andri) Foto: Eka HIndra, Andri,Ibnur/Parle/Hr.

PARLEMENTARIA


67

SOROTAN

PERSIAPAN SEKRETARIAT JENDERAL JELANG PELANTIKAN ANGGOTA DPR Tak lama lagi, tepatnya 30 September 2014 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014 mengakhiri masa jabatannya. Dan tepat keesokan harinya, Anggota DPR periode 2014-2019 dilantik. Pelantikan Anggota DPR ini melibatkan beberapa pihak, selain Komisi Pemilihan Umum, tentunya Sekretariat Jenderal DPR RI.

P

elantikan Anggota DPR setiap lima tahun sekali sebenarnya sudah menjadi tradisi bagi Setjen DPR. Namun, tentunya selalu ada evaluasi, agar semakin meningkatkan Setjen DPR sebagai supporting system bagi Anggota Dewan. Untuk mengetahui bagaimana persiapan Setjen DPR, Tim Parle berkesempatan mewawanc arai Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti. Win, panggilan akrab Winantu nin gt y as titi m en gaku b any ak persiapan yang harus dipersiapkan oleh Setjen DPR. Pasalnya, selain 68

PARLEMENTARIA


persiapan pelantikan Anggota DPR baru, Setjen DPR juga disibukkan “ m e m u l a n g k a n ”A n g g o t a D P R lama. Berarti, bukan hanya urusan administrasi saja, tapi sampai melibatkan akomodasi juga. “Sebenarnya, tidak berat. Tapi memang luar biasa yang harus kami persiapkan. Insya Allah kalau kita kerjakan bersama-sama semuanya akan berjalan lancar. Per tama, administrasi memang yang harus sangat teliti baik untuk anggota yang akan habis masa tugasnya maupun juga anggota baru. Kemudian kita juga menyiapkan akomodasi,” jelas Win, ketika

ditemui saat pengambilan gambar untuk program Aspirasi, di Studio TV Parlemen, beberapa waktu lalu. Jika dikelompokkan, tambah Win, ada kelompok yang sifatnya administratif, teknis dan juga substansi. Ketiga tugas kelompok dibagi kepada seluruh pegawai Setjen DPR RI. Ada nuansa berbeda jelang pe lantikan Anggota DPR Periode 20142019, yaitu pembekalan anggota dewan yang melibatkan Lembaga Ketahanan Nasional. Win mengakui, pembekalan ini merupakan yang pertama kali melibatkan pihak lain.

Pembekalan diberikan kepada anggota DPR incumbent yang terpilih kembali dan anggota yang baru. “Kali ini pembekalan kerjasama dengan Lemhannas, tentu ada materi-materi yang terkait dengan wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Tentu dari berbagai aspek, seperti aspek ketahanan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Saya kira ini penting, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Pembekalan dimulai pada 8 Agustus dan selesai 12 September 2014 kemarin,” imbuh Win. Win mengaku tak menyangka pembekalan ini mendapat antusias yang cukup dari Anggota Dewan. Dari hasil pantauannya, tercipta dinamika dari berbagai tema dialog, serta interaksi antara narasumber dengan peserta juga cukup bagus dan semangat, lebih kepada sharing pengalaman karena banyak juga yang cukup pengalaman. “Alhamdulillah cukup bagus dan semangat. Kami juga tidak menyangka, karena pada saat ini pandangan publik pada anggota Dewan sangat eksklusif. Tapi ternyata beliau-beliau ini mau mengikuti kegiatan-kegiatan pembekalan yang seperti itu. Dinamika kelompok seru sekali. Sangat semangat karena ada yel-yel. Ada kesepakatan komitmen bersama untuk membangun bangsa itu juga diucapkan,” ujar Win sambil tersenyum simpul. Masih dalam menyambut Anggota Dewan baru, Setjen DPR senantiasa meningkatkan dukungannya, dari dukungan staf meliputi dukungan secara substansi maupun dukungan administrasi. Salah satunya, jelas Win, pada masa transisi ini Setjen DPR membentuk liaison officer (LO) yang akan memandu Anggota Dewan yang baru untuk menunjukkan bagian-bagian di Kompleks Parlemen, seperti ruang rapat komisi, ruang rapat fraksi, ruang rapat Alat Kelengkapan Dewan, ruang kerja sementara hingga perpustakaan. “Ada beberapa hal yang men-

galami peningkatan, Mungkin yang sedikit beda adalah sistem teknologi informasi, karena kami terus meningkatkan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan elektronik parlemen. Kalau sekarang komunikasi dengan anggota itu bisa via sms gateway, kalau dulu kan hanya via manual,” jelas Win. Di samping itu, peningkatan pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu persiapan jelang pelantikan ini. Win mengaku, terdapat penambahan tim medis, yaitu dokter spesialis yang lebih lengkap dibanding dahulu. Hal serupa juga terkait dengan perlengkapan medis. Bahkan, kini rawat jalan juga sudah bisa di Pelayanan Kesehatan Setjen DPR, setidaknya untuk mengantisipasi. Perubahan Menyesuaikan Perolehan Suara Hal lain yang turut menjadi perhatian Setjen DPR jelang pelantikan adalah ruang kerja dan rumah jabatan Anggota Dewan. Apalagi, di periode 2014-2019 ini ada sedikit perbedaan dibanding periode sebelumnya. Yaitu, jumlah perolehan

suara masing-masing fraksi, dan penambahan menjadi 10 fraksi. Poin utama yang paling harus disesuaikan adalah ruang kerja masing-ma sing wakil rakyat ini. “Tentu ada perubahan, karena inikan beda peta ruang kerjanya. Untuk kapasitas ruangan masingmasing lantai itu sudah di-setting sedemikian rupa untuk ruang kerja dan ruang rapat. Tentunya nanti ada penyesuaian, begitu juga dengan Rumah Jabatan Anggota (RJA). Biasanya kami sudah mulai menyusun lokasi masing-masing blok di RJA dan ruang kerja di setiap lantai serta seluruh ruang rapat fraksi-fraksi yang ada di gedung ini sudah kami petakan dan bandingkan dengan perolehan suara partai,” jelas Win. Terkait dengan persiapan ruang kerja dan rumah jabatan anggota, Tim Parle pun menemui Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi (Karo Harbangin) Err y Sapt aria Achyar. Ia mengaku, jelang pelantikan ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekjen DPR untuk persiapan fasilitas bagi anggota dewan, terutama ruang

PARLEMENTARIA


69

SOROTAN

kesepakatan antar fraksi. Belum lagi ada anggota dewan yang terpilih lagi, hal itu juga tak boleh luput dari perhatian. Err y memastikan pihaknya sudah bersiap untuk membenahi ruang kerja maupun RJA. Khusus untuk RJA, Anggota DPR periode lalu yang tidak terpilih lagi diberi waktu dua bulan untuk beresberes dan persiapan untuk pindah. Nah, di bulan ke tiga, Harbangin akan beraksi untuk melakukan pembenahan dan perawatan.

kerja dan RJA. “Sesuai arahan Sekjen, kita harus menyiapkan ruang kerja sesuai dengan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 9 April kemarin. Kita juga harus melihat kondisi anggota incumbent yang sudah exis ting. Penyesuaian dengan kondisi dan komposisi yang ada. Kita akan koordinasi terus dengan sekretariat fraksi untuk menentukan di lantai mana saja menempatkan anggota yang incumbent, maupun yang baru,” jelas Erry. Apalagi, dengan penambahan 1 (satu) fraksi ini, turut memberikan andil dalam pengaturan ruang kerja. Walaupun tidak jumlah anggota tetap sama. Dengan jumlah 28 ruang kerja di setiap lantai, tentunya ada beberapa penyesuaian. Termasuk penyesuaian penempatan di masing-masing lantai. “Sebenarnya untuk ruang kerja tidak ada perubahan drastis, mengingat tidak ada penambahan jumlah anggota, hanya penambahan fraksi dan perubahan komposisi perolehan suara. Dulu Partai Demokrat 148 anggota, sekarang menjadi 61 ang70

PARLEMENTARIA


gota, ini kan turun. Mereka menempati lantai 9,10 dan 23, ke depannya kita akan atur lagi. Atas permintaan anggota dewan kemarin, ruang kerja mereka diubah. Komposisi ruang kerja itu akan disesuaikan,” imbuh Erry. Penyesuaian juga berlaku pada rumah jabatan anggota, di kompleks Kalibata dan Ulujami. Saat ini, komposisi RJA di Ulujami ada 51 rumah jabatan, sedang di Kalibata ada 505, dengan total 560. Sement ara untuk rumah jabatan pimpinan, terpecah di dua tempat, yaitu di Widya Chandra, Jakarta Selatan dan Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. “Atas saran Bu Sekjen, rumah jabatan pimpinan akan dipusatkan di komplek Widya Chandra. Surat permintaan itu sudah kami layangkan ke Sekretariat Negara. Mudahmudahan ada persetujuan, supaya lebih mudah koordinasinya antar pimpinan,” jelas Erry. Erry menambahkan, Setjen DPR hanya sebatas memberikan fasilitas ruang kerja dan RJA, sedang untuk p enempat an, itu b erdasarkan

“Setelah anggota dewan selesai beres-beres, sekitar awal Desember 2014 Biro Harbangin sudah bisa berbenah. Utamanya kita lakukan perawatan saja. Kita sesuaikan kondisiny a nanti. Kami harus memastikan tata lampu sudah sesuai, apakah ada kebocoran air, arus keluar masuk udara, dan lain sebagainya. Harapan kita Januari 2015 rumah jabatan sudah bisa ditempati,” harap Erry. Sedang untuk ruang kerja, Erry berharap per 1 Ok tober 2014 anggota dewan baru sudah bisa menempati ruang kerjanya di Gedung DPR. Ia memastikan untuk persiapan ruang kerja cukup hanya dengan waktu 1 minggu, karena hanya pembenahan secara minor saja. “Untuk pengerjaan tidak lama, hanya satu mingguan. Kita hanya merubah partisi, apakah perlu ada pergantian wallpaper, lampu atau pergantian minor lainnya. Maksimal 10 hari untuk pengerjaannya. Yang penting ruang kerja nyaman, akses mudah, tercipta koordinasi yang semakin mudah juga,” tutup Erry. Harapan seluruh pegawai Setjen DPR, dukungan ini dapat memaksimalkan kinerja DPR periode 2014 -2019. Dukungan ini akan terus ditingkatkan, menyesuaikan dengan berbagai kondisi yang terus berkembang. Sebagai akhir kata, Selamat Datang Anggota DPR Periode 2014-2019 di Senayan. (sf,sc) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.

LIPUTAN KHUSUS

ETIKA DAN INTEGRITAS WUJUDKAN PARLEMEN KREDIBEL DAN AKUNTABEL

S

ebagai tindak lanjut konsekuensi hasil South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) maka DPR RI harus menindaklanjuti hasil Sidang Umum SEAPAC di Medan dengan menyelenggarakan pertemuan selanjutnya. Belum lama ini, DPR RI mengadakan Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) Board Meeting and Workshop on Stronger ethics and integrity : Path for Parliament to combat Corruption, di Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tiga negara di kawasan ASEAN yaitu Brunei Darussalam sebagai observer, Malaysia dan Timor Leste. Ketua Delegasi Brunei Darussalam dipimpin oleh Shafiee Ahmad di damp in gi 3 o r an g an g g ot a delegasinya. Sementara Malaysia dipimpin langsung oleh Senator Datuk Doris Sophia Brodi dan rombongan. Timor Leste dipimpin langsung oleh Aderito Hugo da Costa sebagai Vice Speaker Timor Leste. Sidang Southeast Asian Parliamentarians

Against Corruption (SEAPAC) Board Meeting and Workshop on Stronger ethics and integrity : Path for Parliament to combat Corruption menghasilkan beberapa point diantaranya adanya kesamaan pandangan perlunya penguatan etika dan integritas para anggota parlemen dalam rangkaian kerja bersama dalam isu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta saling tukar pikiran dengan negara kawasan terkait peran parlemen dalam memberantas korupsi di negara masing-masing. Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia Pramono Anung mengatakan, pemberantasan korupsi tergantung dari legislasi maupun peran partisipasi masyarakat di negaranya masing-masing. “Indonesia sudah memiliki tool yang cukup dalam memberantas korupsi yang kurang hanya legislasi tentang aset recovery saja,” ujar Pramono saat Konferensi Pers seusai Workshop mengenai The stronger ethics and integrity : Path for Parliament to

combat corruption. Melihat langkah ini, ujarnya, diharapkan masa depan pemberantasan korupsi semakin baik. Kita ketahui bahwa masih ada anggaran yang idle yaitu anggaran diajukan tetapi tidak dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan masyarakat. “Perlu juga dipikirkan pola cara pandang anggaran yang lebih efisien sehingga ekonomi kita dapat lebih baik lagi,” tandasnya. Menurut Pramono, gerakan anti korupsi tidak dapat berjalan apabila

Menurut Pramono, gerakan anti korupsi tidak dapat berjalan apabila media massa tidak melakukan pengawasan yang ketat. “Di dalam negara demokrasi, media massa menjadi pilar keempat jadi siapapun yang melakukan korupsi itu ada budaya malu,” tuturnya.

PARLEMENTARIA


71

LIPUTAN KHUSUS

media massa tidak melakukan pengawasan yang ketat. “Di dalam negara demokrasi, media massa menjadi pilar keempat jadi siapapun yang melakukan korupsi itu memiliki budaya malu,” tuturnya. Sementara Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman mengatakan, tegaknya etika dan integritas yang paripurna diyakini oleh para anggota parlemen SEAPAC akan mendorong terbentuknya lingkungan parlemen dan kawasan di Asia Tenggara yang transparan, akuntabel, dan berwibawa. Menurutnya, sistem administrasi pemerintahan yang kondusif bagi ter wujudnya lingkungan yang bebas dari korupsi di berbagai sektor pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting, namun harus memiliki keteguhan etika dan integritas paripurna.

kawasan Asia Tenggara masih tergolong serius. Hal ini tergambarkan dalam skor nilai yang diraih oleh negara-negara ASEAN dalam indeks persepsi korupsi (IPK) Transparency International (TI) pada tahun 2013 yang lalu. “Tentunya ini merupakan tanta ngan besar, utamanya bagi negaranegara di kawasan Asia Tenggara yang berada pada level bawah dari peringkat bebas korupsi. Karenanya, kita perlu saling bertukar pengalaman, pengetahuan dan best practices dari negara-negara sahabat di kawasan Asia Tenggara yang telah mencapai kesuksesan dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya. Dia mengatakan, secara umum p e mb e r ant as an ko r up si ak an efektif melalui dua jalur yaitu legal formal dan moral etika. Benteng utama adalah kesadaran moral etika karena dia akan mencegah

korupsi. Dalam periode 2004-2012 saja. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat negara yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, tanpa sedikitpun melihat latar belakang jabatan, partai politik dan koneksi pelaku korupsi tersebut,” paparnya. Langkah progresif lainnya, lanjut Sohibul, adalah pembentukan s atg as p e m b e r ant as an m af i a hukum, ratifikasi the united nations convention against corruption (UNCAC) melalui UU No. 7 tahun 2006 serta adopsi strategi nasional pemberantasan korupsi melalui Peraturan Presiden nomor. 55 tahun 2012. Sudah Jadi Agenda Nasional

“Dalam hal ini jauh lebih esensial dan mendasar sesungguhnya tindak pidana korupsi tidak mungkin dicegah hanya oleh rangkaian pagar hukum yang sedemikian kompleks t api har us diser t ai etika dan integritas yang paripurna dari para penyelenggara negara,” paparnya. Dia menambahkan, korupsi di 72

PARLEMENTARIA


kita dari niat dan perilaku koruptif. Bagi mereka yang lemah kesadaran etika dan moral maka hukum harus diterapkan sekeras-kerasnya sehingga menimbulkan efek jera. “Pada tingkat nasional, Pemerintah I n d o n e sia te l ah m e njal ank an langkah yang sangat progresif bagi pemberantasan tindak pidana

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Siswono Yudo Husodo me ngatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah menjadi agenda politik nasional sejak era reformasi. Bahkan menjadi isu utama di setiap kampanye Parpol begitu juga saat Pemilu Capres dan Cawapres di Indonesia. “Korupsi di Indonesia juga melibatkan yudikatif, bahkan penegak hukum seperti oknum polisi, jaksa, dan hakim, banyak ditangkap oleh KPK dan di sidang Tipikor. Bahkan baru-baru ini, hakim Tipikor terbukti bersalah karena terlibat kejahatan

korupsi,” terangnya. Selama tujuh tahun terakhir, lanjutnya, beberapa oknum anggota DPR RI terbukti bersalah karena terlibat korupsi. Yang tertinggi pada tahun 2010, sekitar 27 orang dan di tahun 2012 terdapat 16 orang. Bahkan KPK menangkap 12 orang dari kepala lembaga atau Kementerian yang terlibat korupsi, Duta

Selama tujuh tahun terakhir, lanjutnya, beberapa oknum anggota DPR RI terbukti bersalah karena terlibat korupsi. Yang tertinggi pada tahun 2010, sekitar 27 orang dan di tahun 2012 terdapat 16 orang. besar 4 orang, Komisioner tujuh orang, gubernur 10 orang, walikota atau bupati 35 orang, pegawai

pemerintah 114 orang, hakim 10 orang, swasta 94 orang dan yang lainnya 41 orang. Semuanya 401 orang yang terlibat telah ditangkap oleh KPK. Melihat fakta korupsi yang masih besar, lanjutnya, indeks korupsi dan pemerintah masih terlihat tidak sinkron. Kondisi ini disebabkan kampanye pemberantasan korupsi meningkat namun praktek korupsi juga tidak turun. “Sekarang ini, penegakan etika merupakan keharusan, yang utama adalah penegakan etika melalui fraksi di Parlemen yang memiliki kekuasaan “recall” yang harus diterapkan sejak proses recruitment sebagai anggota parlemen,” ujarnya. Ke depan dan yang akan datang, lanjutny a, atur an etika harus diimplementasikan sejalan dengan penetapan mahkamah etik dan bahkan sidang etik. “ Sesudah ratifikasi UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Badan Kehormatan akan

berubah nama menjadi Mahkamah Tertinggi Kehormatan DPR, dengan perubahan nama itu diharapkan aturan semakin jelas, serta sanksi e t i k m e n j a d i l e b i h k u at d a n terjamin,” harapnya. Berdasarkan data empirik, anggota parlemen yang terlibat korupsi memiliki track record yang buruk di masa lalunya. “Jadi tahap pertama Parpol memiliki tanggung jawab untuk melakukan kualifikasi dari para kandidat,” terangnya. Tahap kedua, lanjutnya, yaitu para pemilih. Artinya jika pemilih memilih calon terbaik dari kandidat yang ada maka kita akan memiliki orang-orang terbaik di parlemen kita. “Sayang sekali, banyak para politisi saat Pemilu melakukan politik uang (money politic s), sehingga dia bisa terpilih oleh konstituennya,” jelasnya. (Sugeng Irianto) Foto : Naefurodjie/Parle/

PARLEMENTARIA


73

SELEBRITIS

Bimbo Mengukir Sejarah Baru 74

PARLEMENTARIA


Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaian sampai ke tepi kuburan hamba kuburan hamba bila mati Ada sajadah panjang terbentang hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi

P

enggalan lirik lagu “Sajadah Panjang” yang dinyanyikan secara utuh oleh grup Bimbo itu beberapa waktu lalu mengukir sejarah baru. Untuk pertamakalinya sekelompok penyanyi mengeluarkan suara emasnya di dalam ruang Sidang Paripurna DPR RI. “ Senang dan plong karena akhirnya perjuangan kami selama ini melahirkan UU Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang didalamnya juga menyangkut nasib kami para musisi akhirnya terwujud juga,” ungkap Sam Bimbo. Ya, pria bernama lengkap RM S amsu din H ardjak usumah itu merupakan salah satu musisi yang ikut membidani dan mengawal lahirnya UU HAKI. Hal tersebut dikisahkannya sejatinya berasal dari kegelisahan dirinya selaku musisi atas maraknya pembajakan lagu yang selama ini terjadi. Masih diingat Sam, ketika suatu hari ia mengeluarkan sebuah album musik tidak sampai hitungan minggu tibatiba dia mendapati album yang baru diluncurkannya itu banyak beredar di pasaran namun dengan cover atau sampul yang berbeda. “Tidak dalam satu minggu setelah peluncuran album kami, ternyata di pasaran ada album kami dengan cover atau sampul yang berbeda, dan setelah kami lihat ternyata itu bajakan,” kisah Sam. S e dih? Sudah p as ti. Namun lepas dari hal itu Sam meyakini jika pembajakan itu terus terjadi, seniman atau musisi tidak lama akan mengalami “mati suri”. Pembajakan telah merampas hak dan rezeki

para seniman, yang pada akhirnya juga mempengaruhi pendapatan keluarga. Walau demikian sebagaimana umat beragama ia yakin tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Pasti ada solusi untuk semua itu. Perlu sebuah “perjuangan” untuk menghentikan semua ketimpangan tersebut. Sam pun menggandeng berbagai p i h ak te r m as u k D ir j e n H A K I , Kementerian Hukum dan HAM dan tentunya DPR RI sebagai wakil rakyat untuk mencari jalan keluar atas seluruh permasalahan tadi. Setelah melalui beberapa proses audiensi, ak hir ny a S e las a (16 / 9)D P R R I bersama pemerintah mengesahkan UU yang akan dijadikan payung hukum bagi seniman Indonesia untuk melindungi karya intelektualnya. Tidak sedikit yang beranggapan b ahwa k ipr ah S am y ang ikut membidani lahirnya UU ini menjadi langkah awal bagi pria kelahiran Kuningan 6 Mei 1942 ini untuk masuk dalam jajaran legislatif atau lebih besar lagi politikus. Menanggapi hal itu, Sam mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu semata untuk melindungi karya seniman termasuk dirinya sendiri sebagai musisi. Sam menceritakan bahwasanya sejak tahun 70-an dirinya telah diminta untuk menjadi politikus, anggota legislatif bahkan sempat ditawarkan posisi bupati dan walikota. Namun ia menolak semua itu. Baginya, profesinya sebagai seniman telah membawa berkah tersendiri baginya. Sementara profesi sebagai legislatif dan eksekutif merupakan sebuah pekerjaan yang menurutnya tidak dapat dirangkap dengan

pekerjaan lain. Karena hal tersebut menyangkut nasib masyarakat dan bangs a Indonesia se c ar a keseluruhan. “Tak heran jika artis ketika ia telah duduk di kursi Parlemen malah tidak fokus untuk memperjuangkan nasib seniman, karena memang yang dipikirkan tidak hanya seniman, tetapi keseluruhan bidang kehidupan,” ucap Sam. Meski demikian ia berharap agar ke depan para artis atau seniman yang duduk di Parlemen khususnya di komisi yang membidangi seni dan budaya agar lebih peka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh rekan seprofesinya. Karena bagaimanapun juga keterpilihannya d a l a m a n g g ot a l e g i s l at i f i t u sedikit banyak dipengaruhi oleh profesi lamanya sebagai ar tis atau seniman. Dengan demikian, sudah selayaknyalah artis yang juga anggot a parlemen lebih sensitif terhadap berbagai masalah seniman. Kilas Balik Sam Bimbo merupakan sulung dari tujuh bersaudara keluarga Bimbo yang sekaligus sebagai pemimpin grup Bimbo. Sejatinya ia merupakan lulusan seni rupa dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Berbagai karya seni telah dihasilkannya, termasuk salah satu lukisan abstrak yang terpampang di Gedung Nusantara DPR RI. Namanya dikenal luas sebagai penyanyi dan musisi sejak ia bersama kedua adiknya, Acil dan Jaka membentuk grup musik Bimbo pada tahun 1967. Lagu Melati Dari Jayagiri karya

PARLEMENTARIA


75

SELEBRITIS

itu sarat akan kritik sosial dan fenomena sehari-hari. L a g u b e r t i t l e Tu h a n y a n g diciptakan Sam pada akhirnya menyematkan grup ini sebagai kelompok musik religi. Hingga kemudian pada tahun 1974 album qasidah semakin mengukuhkan ciri khas religi grup tersebut. Untuk menghasilkan sebuah karya musik y ang mumpuni, Bimb o tidak termasuk artis yang alergi terhadap kolaborasi. Mereka pun menggandeng beberapa sastrawan, salah satunya Taufiq Ismail. Bahkan pada tahun 2007 Bimbo sempat merilis karya penyair kawakan itu yang berjudul Jual Beli dan Hitam Putih menjadi salah satu lagu dalam album teranyarnya. Hingga kini ribuan lagu telah dihasilkan Sam bersama ketiga adiknya. Tidak hanya penjualan album dan popularitas yang menghampirinya, sederet penghargaan pun sempat diterima Bimbo, khususnya Sam. Salah satunya adalah penghargaan dari Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagen, dan Presiden Rusia, Leonid Breshnev pada tahun 1982. Saat itu Bimbo menerima penghargaan atas lagu yang mengusung tema yang menginspirasi untuk m e n ce g ah te r j a d i ny a p e r an g dunia III. Sementara itu dalam bidang seni rupa atau seni lukis, Sam pernah menggelar pameran tunggal termasuk di Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok. Bahkan lukisannyapun hingga kini menjadi koleksi beberapa pecinta seni lukis mancanegara, seperti Nakajima di Jepang.

Iwan Abdurachman melambungkan nama Trio ini. Dip er tengahan t ahun 70 -an Iin Parlina yang tidak lain adalah s a u d a r a k a n d u n g ke t i g a n y a ,

76

PARLEMENTARIA


memperkuat grup ini. Sementara perlahan-lahan aliran musik mereka pun menjadi semakin beragam. Dari yang bergenre balada dengan lirik-liriknya yang puitis, menjadi bernada humor. Namun kesemua

Kini dengan adanya Undangundang HAKI, Sam berjanji akan mengeluarkan album teranyar Bimbo yang seyogyanya sudah direkam namun belum sempat die darkan, karena menunggu adanya perlindungan bagi karya seninya. Alhasil, ia pun merasa semakin bebas berseni dan berkreasi tanpa harus dibayangi ketakutan atas ulah pembajak.(Ayu) Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr.

DPR Telah Curahkan Pengabdian Terbaik Untuk Bangsa Berbeda dengan peringatan HUT DPR sebelumnya, peringatan HUT ke-69 tanggal 29 Agustus 2014 lalu berlangsung meriah dan semarak. Ini bisa dipahami mengingat peringatan HUT kali ini merupakan kali terakhir bagi anggota Dewan periode 2009-2014 yang akan mengakhiri pengabdiannya pada akhir September 2014. Kemeriahan tercermin dari serangkaian acara yang telah disiapkan panitia. Setjen menggelar upacara bendera dilanjutkan penyematan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden kepada 182 Karyawan dan Karya wati Sekretariat Jenderal DPR terdiri dari pengabdian 30 tahun 74 orang, 29 tahun 22 orang dan 10 tahun 86 orang. Sementara anggota DPR mengawali HUT dengan pidato Ketua DPR dalam Rapat Paripurna yang dibacakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Priyo Budi Santoso. Potongan tumpeng diberikan kepada Ketua MPR Sidarto Danusubroto dan penyerahan “ hadiah” dari para wartawan berupa buku “ Kicauan Senayan dan Warna-Warni DPR”. Priyo menilai dua buku tersebut sebagai kado istimewa di hari ulang tahun DPR, disusun oleh segenap

wartawan yang bergabung dalam Koordinatoriat Wartawan DPR. “Hari ini segenap Pimpinan dan Anggota DPR dan Setjen DPR merasa beruntung pada ulang tahun ke69 kami mendapatkan kado istimewa dari Press Room, dua buku karya Genuine, atau karya teman-teman Press Room yang selama 24 jam ini konsentrasi untuk bertugas di lingkungan DPR. Atas nama Pimpinan saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya”, kata Priyo. Berikan Terbaik Dalam pidatonya di depan Rapat Paripurna khusus menyambut HUT DPR ini, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengemukakan, dalam usianya ke-69 ini tentu sangat matang bagi institusi DPR/MPR dalam memberikan yang terbaik untuk rakyat dalam mencapai PARLEMENTARIA


77

tujuan NKRI yang adil dan makmur.

suntuk dengan dalang Ki Kukuh Bayu Aji dari Banyumas.

“HUT DPR/MPR kali ini tentu sangat bermakna, karena ini merupakan Sidang Paripurna Peringatan HUT DPR/ MPR yang terakhir untuk keanggotaan DPR periode 2009-2014, Insya Alloh seluruh anggota DPR 2009-2014 telah mencurahkan pengabdian yang terbaik untuk bangsa ini, “ ujar Priyo.

Kemeriahan dan semarak pertunjukan salah satu budaya nasional ini ditunjukkan kehadiran masyarakat yang memenuhi arena yang disiapkan dan mengikuti hingga akhir acara pukul 04.00 pagi.

Lebih lanjut ia mengatakan, DPR/MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang di pundaknya mengemban tugas sebagai penyambung lidah rakyat, turut menjadi bagian terpenting di dalam mewarnai negara ini. “Keberadaan DPR/MPR sejatinya menjadi kontrol penyeimbang, check and balances terhadap Pemerintah agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang,” tegasnya. Saat ini, DPR periode 2009-2014 adalah DPR hasil Pemilu 2009 dan merupakan lembaga Perwakilan Rakyat yang terbentuk untuk periode yang ke 18. DPR periode saat ini lahir di tengah-tengah proses demokrasi yang terus berkembang, keterbukaan dan kebebasan berpendapat makin nyata, masyarakat bebas menyampaikan kritik apapun termasuk terhadap kinerja DPR. Akses informasi mengenai Lembaga Perwakilan Rak yat demikian luas, tidak ada satu hari pun tanpa pemberitaan mengenai DPR, baik pemberitaan positif maupun pemberitaan yang negatif. Pada kesempatan ini Priyo mengapresiasi Sekretariat Jenderal yang dalam upaya meningkatkan kualitas dukungan terhadap kinerja DPR. Khusus Tahun Sidang 2013-2014, Sekretariat Jenderal telah melakukan upaya strategis sehingga mendapatkan penghargaan dan prestasi yang sangat baik, di antaranya : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan dari BPK, dan penghargaan keberhasilan menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem laporan keuangan pemerintah Tahun Anggaran 2013, dan telah mencapai secara berturut-turut sejak Tahun 2009. Selain tercermin melalui keberhasilan tersebut, untuk pertama kalinya, Sekretariat Jenderal DPR dipercaya menduduki jabatan penting di Asosiasi Sekretaris Jenderal Parlemen Sedunia sejak bulan Maret 2014, sebagai Ordinary Member of Executive Committee ASGP. “ Capaian tersebut patut kita apresiasi dan menyampaikan rasa bangga kepada Sekretariat Jenderal DPR,” ungkap Priyo lagi. Khas Banyumasan Tak kalah meriah, dalam rangkaian acara peringatan HUT kali ini, DPR mempersembahkan hiburan kepada masyarakat berupa Pagelaran Wayang Kulit semalam

78

PARLEMENTARIA


Acara semakin meriah selain aksi dalang muda energik Kukuh Bayu Aji juga selingan pelawak Kirun asal Jawa Timur dan dua pelawak asal Banyuwas Klowor dan Dower . Ketiga pelawak ini mengocok perut penonton pada sesi goro-goro, menjadikan masyarakat tetap mengikuti jalannya cerita yang kali ini mengambil lakon Wayhu Manunggal Jati. Pertujunjukan wayang kulit di DPR kali ini merupakan pagelaran yang ke 42. Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, selama pertunjukan wayang kulit ini semua dalang kondang pernah diundang dari Anom Suroto, Manteb Sudarsono maupun dalang ‘edan” Ki Entus Susmono, kali ini diundang dalang dari Banyumasan Ki Kukuh Bayu Aji. Acara pagelaran diawali tampilnya Grup Karawitan Seni Budoyo yang terdiri para karyawan Setjen DPR/ MPR dibawah asuhan Sekjen DPR Winantuningtyastiti membawakan Panembromo. Suasana Banyumasan mewarnai pagelarang wayang kulit ini antara lain 8 orang pesinden dengan logat ngapak-ngapaknya, selingan Tari Lengger dan hidangan yang disediakan panitia Soto Sukaraja, Bakmi Jawa dan tempe mendoan. Pagelaran ini juga mendapat perhatian diplomat negara sahabat dengan hadirnya Dubes Thailand dan Laos serta Ketua Umum Persatuan Dalang Indonesia serta Presiden Wayang Se dunia. Pertunjukan diawali secara simbolis penyerahan wayang kulit dari Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Ki Dalang Kukuh Bayu Aji. (spy,mp) Foto: Andri/Parle/Hr.

POJOK PARLE

KEAKRABAN BAPAK-ANAK M

eskipun masa tugas DPR sudah berada di penghujung pengabdian dan tinggal menghitung hari, suasana rapat-rapat kerja masih berlangsung semarak. Tak terkecuali, rapat kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan lima Kementerian yakni Kemenkumham, Kemendikbud, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Wakil dan Polri yang berlangsung di ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/9) lalu.

ekonomi bangsa, tetapi juga bersejarah karena yang memimpin rapat kerja adalah Ketua Pansus Didi Irawadi Syamsuddin sementara Wakil Pemerintah yang hadir adalah Menkumham Amir Syamsuddin.

Rapat kerja tersebut beragendakan Pengambilan Keputusan Tingkat I antara DPR dan Pemerintah dilanjutkan dengan penandatanganan Pengesahan Draft RUU tentang Hak Cipta sebagai revisi atas UU No.19/2002. Sebelum pengesahan draft RUU, Ketua Panja Deding Ishak dari F-PG melaporkan jalannya pembahasan RUU pada tingkat Panja (Panitia Kerja) dan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Setelah itu forum rapat menjadi cair dan berjalan lancar hingga pengesahan dan tanda tangan naskah RUU Hak Cipta. Canda tawa tidak sampai disitu, yang cukup mengundang komentar adalah tatkala Ketua Pansus Didi Irawadi membuka acara dengan Saudara Menteri. “Kalau dirumah pasti nggak berani kepada bapaknya panggil saudara. Tapi ini di forum DPR, anak berani panggil Saudara kepada Bapaknya,” komentar rekan wartawan.

Kemudian disusul dengan pandangan mini fraksifraksi dan pemerintah. Acara berlangsung datar-datar saja. Adalah anggota Fraksi Gerindra Martin Hutabarat yang memecah kebuntuan dan akhirnya suasana sidang diwarnai gelak tawa dan tepuk tangan. Martin mengatakan, rapat kerja pengesahan revisi UU Hak Cipta kali ini sangat bersejarah. Tidak hanya materi UU nya yang cukup menjanjikan bagi para seniman dan

“Ini peristiwa bersejarah, belum pernah bapak anak bertemu dalam forum raker seperti ini. Ini kakak adik atau bapak anak. Kalau bapak anak kayanya nggak jelas, Didinya yang cepat tua atau Pak Amir yang awet muda,” disambut tawa dan tepuk tangan para peserta rapat.

Pada saat Menteri Amir Syamsuddin selesai membacakan sambutannya dan menyerahkan kepada Ketua Pansus Didi Irawadi, anggota Pansus juga berkomentar. “ Ini peristiwa baru, bapak menyampaikan laporan kepada anaknya,” ujarnya lagi-lagi disambut tawa dan tepuk ta ngan panjang. Itulah bentuk keakraban antara ayah dan putera tercinta dalam satu tugas yang sama menyelesaikan RUU Hak Cipta. (mp) Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr PARLEMENTARIA


79

Edisi 117 TH. XLIV, 2014

Recommend Documents