Edisi 115 TH. XLIV, 2014
PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) Drs.Slamet Sutarsono (Deputi Persidangan dan KSAP) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya Naefuroji M. Andri Nurdriansyah SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail:
[email protected]; www.dpr.go.id/berita
2
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Pengantar Redaksi Parlementaria edisi kali ini mengangkat soal politik anggaran, Sebagai salah satu fungsi pokok DPR, penyusunan anggaran negara ini sangat penting bahkan merupakah ruh jalannya pembangunan nasional. Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Yasonna H. Laoly saat membacakan laporan di depan Sidang Paripurna DPR, tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2015 adalah penguatan kebijkan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Spirit yang disampaikan Pimpinan Banggar tersebut menurut Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman sudah ideal. Kebijakan fiskal, memang selalu diarahkan untuk stimu lus fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN itu instrumen fiskal pemerintah untuk menstimulasi dan mendinami sasi pembangunan, sehingga pembangunan bisa tumbuh dengan baik dan berkelanjutan, tinggal bagaimana kemudian itu dibuktikan di dalam politik anggaran.
Di bidang pengawasan, dilaporkan soal indikasi suap dalam penerimaan siswa baru dan legislasi menyoroti RUU Larangan Minuman Beralkohol serta RUU Konservasi Tanah dan Air. Sementara laporan kunjungan kerja spesifik senantiasa menjadi rubrik rutin seiring dengan meningkatnya frekeuensi pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Tak ketinggalan, salah satu masalah aktual yang dilaporkan adalah sengitnya persaingan Pilpres 2014. Betapa kerasnya persaingan itu terlihat sejak sebelum pendaftaran, penetapan calon, kampanye hingga pilpres itu sendiri. Sengitnya persaingan itu juga ditunjukkan dengan hasil perhitungan suara dan penetapan pemenang Pilpres olah Mahkamah Konstitusi setelah ada gugatan dari Capres nomor urut satu. Kendati demikian, kita semua berharap, namanya kompetisi mesti ada pemenang dan pihak yang kalah. Sebagaimana diucapkan kedua kubu, siap menang dan siap kalah. Saatnya menunjukkan kenegarawanan. Kembali kita menatap masa depan yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera dalam bingkai Indonesia Bersatu.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
3
Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta
Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV,5715350 2014 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715341, e-mail:
[email protected].
|8
PROLOG
Menuju Politik Anggaran Ideal Ruang Rapat Paripurna DPR penuh terisi oleh para anggota dewan. Perbincangan seputar dua kandidat presiden dalam pilpres menghangat. Maklum, hari itu Rapat Paripurna DPR digelar satu hari sebelum hari pencoblosan pilpres. Sebagian anggota dewan lainnya sibuk memberi keterangan pers soal pilpres dan pemerintahan baru yang akan datang. PROFIL Dinajani Mahdi
| 48
Down to earth, itulah yang nampak dalam diri Dinajani Mahdi. Betapa tidak, sejak lahir, kuliah, memiliki beberapa gelar akademis dan menjdi Guru Besar, hingga berbagai jabatan bergengsi berhasil ia jalani, namun Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini tak ingin terlihat “berbeda” dengan yang lain. Bahkan dengan usia yang sudah tidak muda lagi, Istri Harijanto Mahdi ini tak segan-segan “blusukan” ke berbagai daerah. PENGAWASAN
PROLOG Menuju Politik Anggaran Ideal
LAPORAN UTAMA
10
SUMBANG SARAN
24
PENGAWASAN
27
Masih Ada Ruang Fiskal Bagi Presiden Baru
DPR Dorong Ombudsman Selidiki Pungutan Sekolah Infrastruktur Lebaran 2014 Pemudik Harus Dijadikan Puncak Pelayanan Utama Pemerintah
31
LEGISLASI
34
Semua Kementerian Dan Lembaga Terjadi Penyimpangan
RUU Larangan Minuman Beralkohol Proteksi Generasi Bangsa
41
KIAT SEHAT
45
PROFIL
48
KUNJUNGAN KERJA
54
Dinajani Mahdi Tak Ada Kata Tua dan Lelah Untuk Berjuang
Tahun ajaran baru identik dengan beban baru bagi para orang tua. Bukan lagi sebagai kata-kata kiasan, memang begitulah realitas yang terjadi. Banyak keluarga, ibu-ibu khususnya yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan keluarga, mengeluh akan beban yang dihadapi pada setiap tahun ajaran baru.
38
FOTO BERITA
Alkohol itu Merusak
DPR Dorong Ombudsman Selidiki Pungutan Sekolah
29
ANGGARAN
RUU KTA : Jaga Lingkungan Dan Kelangsungan Hidup Umat Manusia
| 27
8
Merajut Asa Damai di Morotai
SOROTAN
68
liputan khusus
70
SELEBRITIS
72
Saatnya Tunjukkan Kenegarawanan
Parlemen Dituntut Rekomendasi Selesaikan Krisis Ukraina Shahnaz Haque Indonesia Kekurangan Figur Teladan
PERNIK Tingkatkan Silaturahim Lewat Buka Puasa Bersama
POJOK PARLE Nazar Noriyu
Semangat Mengantri
75 77 78
ASPIRASI
Laporan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan Publik Saya warga Labuan Bajo Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, NT T, melaporkan pelayanan Camat Ko modo (Abdullah Nur, S.IP)/terlapor yang tidak mau menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.Lbj.593/50/I/2014 dan No. Lbj.593/51/I/2014 yang keduanya ditandatangani oleh Lurah Labuan Bajo tanggal 9 Januari 2014 dan Surat Keterangan Waris No: Pem.593.2/49/I/2014 tgl 12-01-2014 yang telah ditandatangani para ahli waris disaksikan oleh Lurah Labuan Bajo dengan pengesahan No.Lbj.543/52/I/2014.
man namun belum ada tanggapan atau upaya mediasi dari Bupati, justru pihak Ombudsman Prov. NTT yang melakukan klarifikasi bahwa terlapor tidak mau menandatangani dokumen/surat tersebut dengan alasan:
Saya telah mengaduk an hal ter s e b ut kepada Bupati Manggarai Barat dengan tembusan Ombuds-
c. Adanya surat keberatan dari pihak lain.
a. Tapal batas dalam SHM a.n. H. Djafar Ali Rawi (yang berbatasan dengan tanah pelapor) adalah tanah Negara b. Adanya rencana pemerintah untuk menggunakan tanah pelapor sebagai tempat relokasi pemukiman penduduk
tersebut dan dapat disimpulkan bahwa terlapor tetap bersikukuh pada alasan tersebut meski pelapor telah memberi sanggahan bahwa perolehan SHM a.n. H. Djafar tidak sesuai prosedur yakni diperoleh atas dasar rekomendasi HGU. Beberapa bidang tanah di lokasi yang sama telah mendapatkan SHM dan berproses di BPN. Terlapor juga tidak bisa menunjukkan surat keberatan pihak lain tersebut. Saya mohon bantuan DPR RI untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan Madagas Jamb
Atas klarifikasi Ombudsman tersebut, pada 18 Februari 2014, pelapor menemui terlapor untuk membahas hal
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
Bantuan Hukum Tuntutan Mantan Karyawan PT. Vico Indonesia Saya mantan karyawan Pertamina/Vico Indonesia mengajukan permohonan keadilan dan bantuan hukum atas penyelesaian permasalahan tuntutan hak normatif mantan karyawan PT. Vico Indonesia yang pensiun pada tahun 1997, 1998, 1999, dan Januari 2000. Bahwa permasalahan tersebut pernah ditangani oleh Komisi IX DPR RI melalui Tim Kecil Pembahasan Masalah Mantan Karyawan PT. Pertamina Drilling Services Indonesia/PT. Vico Indonesia yang dibentuk pada tahun 2005, namun hingga saat ini tidak menghasilkan keputusan apapun. Oleh karena itu, saya berharap agar Komisi III DPR RI meneliti keabsahan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Kalimantan Timur No. 565/440-434/02/UPTD.P4D/IX/2002 yang diduga direkayasa oleh mafia peradilan karena sidang dilakukan hanya sepihak dalam 1 kali sidang dan tidak dihadiri oleh pihak mantan karyawan PT. Vico Indonesia dimana Kepu-
6
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
tusan P4D tersebut berisi penolakan hasil kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Pertamina, PT. Vico Indonesia, dan mantan karyawan PT. Vico Indonesia pada 12 juni 2002. Bahwa PT. Vico Indonesia telah mengingkari isi kesepakatan bersama tersebut, bahkan menjadikan pengurus mantan karyawan PT. Vico Indonesia yang pensiun pada tahun 1997, 1998, 1999, dan Januari 2000 menjadi tersangka dan DPO di Polda Kalimantan Timur Dengan demikian saya memohon penyelesaian permasalahan tersebut secara hukum dan politik.
Djamaluddin A Samarinda, Kalimantan Timur
Penyelesaian Areal Pengganti Kawasan Hutan Produksi Kami menyampaikan permohonan penyelesaian areal pengganti/tukar menukar Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan yang terletak di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang hingga saat ini belum mendapat tanggapan. Bahwa sebagian kawasan hutan tersebut dilepaskan dan diserahkan dalam bentuk HGU kepada PT. Bumi Sumber Sari seluas 10.510 ha sebagai perkebunan tebu sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.281/KPTS-VII/1985 dengan persyaratan PT. Bumi Sumber Sari harus segera menyerahkan areal pengganti dengan luas minimal sama sebagaimana Keputusan Gubernur Lampung No. G/043/BAPPEDA/HK/1986 tentang penetapan areal pengganti tersebut.
Kami khawatir dengan berlarut-larutnya penyelesaian masalah areal pengganti akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat perambah atau pihak perusahaan akibat ketidaktegasan Kementerian Kehutanan. Seharusnya areal pengganti tersebut dikukuhkan sebagai kawasan hutan produksi tetap register 47 Way Terusan sesuai peruntukan awal dalam pembebasan dari masyarakat hukum adat yaitu kawasan kosong dari masyarakat perambah hutan.
Hamsin Jalil Wakil masyarakat hukum adat Kampung Mataram Udik
Bahwa selain kepada PT Bumi Sumber Sari, Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan tersebut juga dilepaskan dan diserahkan kepada PT. Indolampung Buana Makmur, PT. Rejo Sari Bumi, dan PT. Gunung Madu Plantation.
Lampung Tengah
Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Masyarakat Adat di Kec. Nyuatan Kami ingin melaporkan masalah penyerobotan tanah milik ahli waris Dien Melanyur Tamen seluas 1.300 hektar yang terletak di Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh PT Gunung Bara Utama (PT GBU) untuk kegiatan penambangan batubara, padahal para ahli waris Dien Melanyur Tamen tidak keberatan dengan kegiatan PT GBU tersebut apabila diberikan ganti rugi/kompensasi yang sesuai atas tanah tersebut. Bahwa PT. GBU telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dirjen Minerba, namun tanpa melalui proses pelepasan hak atas tanah, bah-
kan pemilik tanah tidak mengetahui bahwa tanah mereka masuk ke dalam area tambang PT.GBU, padahal tanah adat tersebut tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak lain. Kami kecewa dengan kegiatan PT. GBU tersebut karena didukung oleh oknum anggota Polres Kutai Barat dan Polda Kalimantan Selatan serta pihak Pemkab Kutai Barat untuk intimidasi dan memaksa para ahli waris untuk melepas hak kepemilikan tanah dengan memberikan ganti rugi yang jumlahnya tidak sesuai, bahkan 3 (tiga) orang ahli waris sempat ditahan oleh pihak Polres Kutai Barat karena diduga melakukan tindak pidana merintangi atau mengganggu
usaha pertambangan dari pemegang izin yang sah yaitu memasang portal dan mencoba menghadang kendaraan/ alat-alat berat milik PT. GBU yang keluar masuk areal pertambangan. Menurut kami, tindakan aparat kepolisian dan pemkab tersebut adalah sewenangwenang dan anarkis, merampas hakhak masyarakat.
H. Djoni Lubis DPP LSM Aliansi Indonesia Jakarta Timur, DKI Jakarta
Pembuangan Air Limbah PT. Indah Kiat Tangerang Saya ingin melaporkan adanya pembuangan air limbah ke Sungai Cisadane oleh PT Indah Kiat Tangerang, yang selama bertahun-tahun berlangsung tanpa ada tindakan dari instansi yang berwenang. Padahal Sungai Cisadane merupakan sumber air yang dipakai
oleh PDAM untuk diolah menjadi air minum yang dikomsumsi masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya. Pada kesempatan ini pula saya meminta agar diberi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kasus
pencemaran tersebut di DPR. Arisardjono Pamulang Tangerang Selatan
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
7
PROLOG
R
uang Rapat Paripurna DPR penuh terisi oleh para anggota dewan. Perbincangan seputar dua kandidat presiden dalam pilpres menghangat. Maklum, hari itu Rapat Paripurna DPR digelar satu hari sebelum hari pencoblosan pilpres. Sebagian anggota dewan lainnya sibuk memberi keterangan pers soal pilpres dan pemerintahan baru yang akan datang. Dan salah satu agenda rapat waktu itu juga menyangkut politik anggaran untuk pemerintahan mendatang. Presiden terpilih akan menggunakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015 yang telah di susun pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengagendakan laporan Banggar untuk RAPBN 2015. Wakil Ketua Banggar Yasonna H. Laoly naik podium, menyampaikan laporannya. Asumsi dalam RAPBN 2015 pun dipaparkan sebagai acuan bagi pemerintahan mendatang mengelola perekonomian negara. A sumsi dasar, memang, kerap meleset dari perkiraan. Kali ini, dalam RAPBN 2015 asumsi sudah tersusun dan disepakati. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5%-6%. Inflasi disepakati 3,5%-5%. Sementara nilai tukar dipatok Rp11.500Rp12.100 per dollar. Semua asumsi masih di atas kertas. Kelak, mungkin terkoreksi lagi saat pengajuan APBN Perubahan. 8
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Dan yang menarik, momentum tahun 2015 merupakan tahun awal dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Dan RAPBN 2015 bisa menjadi landasan untuk m e mulai p e mb an gunan jangka menengah itu. Yasonna saat memba cakan laporan Banggar me ngatakan, “Tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2015 adalah penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.” Untuk itu, lanjut Yasonna, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman kepada Parlementaria perte ngahan Juli lalu, menilai, spirit yang disampaikan pimpinan Banggar tersebut sudah ideal. Kebijakan fiskal, memang, selalu diarahkan untuk stimulus fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi (baca wa wancara dengan M. Sohibul Iman). “Tentu spirit kita ingin seperti itu. Kita harus memahami bahwa APBN itu instrumen fiskal pemerintah untuk menstimulasi dan mendinamisasi pembangunan itu sendiri, sehingga pembangunan bisa tumbuh dengan baik dan berkelanjut an. Nah, karena niat kita seperti itu, tinggal bagaimana kemudian itu dibuktikan di dalam politik anggaran,”
jelas Sohibul. Karena suksesi kepemimpinan nasional segera terjadi di depan mata, tentu saja pemerintah harus berkonsultasi dengan presiden terpilih untuk menyesuaikan kembali arah politik anggaran. Presiden terpilih sangat berkepentingan dengan materi penyusunan RAPBN 2015, karena dialah yang menggunakan sepenuhnya anggaran tersebut. Materi anggaran negara ini kelak menjadi dasar bagi presiden terpilih untuk mengelola anggaran sesuai visi misinya. Tahun ini, pemerintah harus menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk dijalankan pemerintahan baru. Di sinilah pen tingnya konsultasi dengan presiden terpilih. Banggar pun sudah membentuk Panja RKP dan Prioritas Anggaran tahun 2015. Anggaran memang menjadi instrumen politik dan ekonomi. Bahkan, dari penyusunan anggaran tersebut kita bisa melihat titik berat
arah kebijakan suatu rezim. Dan tahun ini merupakan tahun transisi politik anggaran. Karena pemerintahan SBY berakhir pada Oktober, maka RAPBN 2015 disahkan lebih cepat, yaitu pada September, dari tradisi sebelumnya pada setiap Oktober. Pada 2015 nanti kita akan melihat perubahan arah politik anggaran, karena rezim telah berganti. Ekonom Faisal Basri di Harian Kompas edisi 14 Juli 2014, menulis, pemerintahan baru harus melakukan reformasi struktural untuk membenahi kerapuhan struktur perdagangan luar negeri. Bahkan, Bank Indonesia juga disarankan memberi tambahan energi bagi presiden baru untuk mengakse lerasi pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonomi tak pernah beranjak dari 6%, rakyat Indonesia tak kunjung sejahtera. Dapur Anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengetuk palu dan putusan pun telah dijatuhkan. Dalam amar putusannya, Banggar DPR tak boleh lagi membahas satuan tiga dan memberi tanda bintang pada mata anggaran. Sohibul Iman dan Yasonna sependapat bahwa putusan MK yang menyangkut larangan membahas anggaran hingga satuan tiga, salah alamat. Itu bukan ranah pembahasan Banggar, melainkan komisi-komisi di DPR dengan para mitra kerjanya. Tapi bila menyangkut larangan memberi tanda bintang, baik Sohibul Iman dan Yasonna sepakat menerimanya. Itu penting dilakukan Banggar. Sebelumnya, sering kali Banggar memberi tanda bintang pada mata anggaran, karena belum ada konsolidasi atau kesepakatan bulat antara pemerintah dan DPR. Pascaputusan MK itu, Banggar hanya boleh bersikap menerima atau menolak atas usulan anggaran yang diajukan pemerintah. Putusan ini sangat diterima DPR. Dengan begitu, Banggar bekerja
semakin ideal sebagai dapur politik anggaran. Yasonna menjelaskan, Banggar bicara pada isu-isu besar, misalnya pengentasan kemiskinan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan infrastruktur (lihat: Banggar Hanya Bahas Program). Di sisi lain, Banggar juga harus meng usahakan bagaimana pendapatan selalu lebih besar daripada belanja negara.
Inilah yang perlu dipikirkan segera dalam agenda politik anggaran. Kebutuhan terhadap minyak mentah akan selalu tinggi. Sementara persediaan minyak di Indonesia sangat minim. Sektor energi, memang, termasuk yang selalu kedodoran dalam merancang postur APBN. Produksi yang kurang dan subsidi yang terus membengkak telah menggerogoti anggaran negara.
Dalam laporannya, Banggar DPR telah menyusun kebijakan di bidang pendapatan negara tahun 2015 dengan membidik perpajakan. Pertama, menyempurnakan regulasi dan penggalian potensi pajak. Ke dua, pajak untuk stabilisasi ekonomi nasional dengan mengoptimalkan bea masuk, bea keluar, dan PPh. Ketiga, pajak untuk tingkatkan daya saing dan nilai tambah. Dan terakhir, pajak untuk kendalikan konsumsi barang kena cukai, terutama tarif cukai hasil tembakau.
Anggota Komisi VII yang sekaligus Anggota Banggar DPR Satya Widya Yudha, mengungkapkan, subsidi energi mencapai Rp350 triliun dalam APBN-P 2014. Subsidi itu terdiri dari subsidi BBM Rp245,4 triliun dan subsidi listrik Rp103,8 triliun. Bahkan, dalam APBN berjalan 2014 saja, subsidi BBM sudah mencapai Rp282,1 triliun dan subsidi listrik Rp71,3 triliun.
Sementara penerimaan dari sektor migas di tahun 2015, Banggar telah menyusun startegi, yaitu meningkatkan produksi migas, pencapaian target lifting minyak mentah dan gas bumi, efisiensi cost reco very, dan memperbarui harga jual gas. Pada asumsi dasar RAPBN 2015, Banggar telah menyepakati harga minyak 95-110 dollar per barel. Lift ing minyak 830-900 ribu barel per hari. Lifting gas bumi 1.200-1.260 barel setara minyak per hari. Dan lifting migas 2.030-2.160 barel setara minyak per hari. Untuk mengoptimalkan pendapat an dari sektor migas, Banggar sempat mendesak pemerintah dan Pertamina untuk menggarap kilangkilang baru. Namun, dengan alasan cost yang terlalu mahal, kilang baru belum tergarap. Mandeknya pembangunan kilang minyak baru, karena umumnya investor punya keinginan berbeda dan spesifik. Investasi kilang minyak, memang, sangat besar, sekitar 9 miliar dollar AS untuk kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari. Sementara keuntungannya hanya 2%.
“Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah terobosan untuk menekan subsidi BBM dan subsidi listrik agar tidak terus membengkak. Salah satunya dengan manajemen belanja volume BBM bersubsidi yang harus ditekan agar tidak over kuota setiap tahunnya. Selain itu, penerapan teknologi radio frequen cy identification (RFID) jangan sampai menjadi wacana terus menerus oleh pemerintah. Program itu harus dijalankan secara konkret sehingga volume BBM bersubsidi bisa dikontrol secara ketat dan efisien,” tegas Satya. Begitulah realitas pengelolaan anggaran nasional. Banyak celah yang masih bisa kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan. Dan banyak celah penghematan pula untuk menekan pengeluaran. Kini, dengan wajah politik anggaran yang baru, Banggar bisa lebih fokus memperhatikan isu-isu besar di bidang pendapatan dan belanja negara. Banggar tidak lagi disibukkan dengan konfirmasi pengeluaran anggaran dengan memberi tanda bintang. Inilah politik anggaran masa depan. (Tim Laput)
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
9
LAPORAN UTAMA
Masih Ada Ruang Fiskal Bagi Presiden Baru
A
da salah alamat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tidak lagi membahas mata anggaran hingga ke satuan tiga. Selama ini, Banggar memang tidak pernah membahas hingga ke satuan tiga. Itu ranah komisikomisi di DPR. Namun, untuk pemberian tanda bintang dalam pembahasan anggaran, Banggar DPR sepakat menerima keputusan MK. M. Sohibul Iman Wakil Ketua DPR RI, melihat, sejak ada keputusan MK tersebut, Banggar bekerja lebih ideal. Ia hanya berada di ranah budget policy, tidak 10
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
lagi di budget allocation. Ditemui reporter M. Husen dan fotografer Naefuroji dari Parlementaria, di ruang kerjanya pertengahan Juli lalu, Sohibul menilai, masih ada ruang fiskal bagi presiden baru untuk bermanuver dengan berbagai program kerjanya. Berikut ini petikan hasil wawancaranya. MK telah membatalkan kewenangan Badan Anggaran (Banggar) untuk bahas mata anggaran secara teknis dengan pemerintah. Ke depan bagaimana peran Banggar yang ideal di DPR? Pertama yang harus diketahui publik ialah ketika
Banggar tidak boleh membahas satuan tiga, itu sebetulnya salah alamat, karena selama ini Banggar juga tidak bahas satuan tiga. Yang membahas satuan tiga itu adalah komisi. Jadi, poin untuk tidak membahas satuan tiga berupa kegiatan dan jenis barang, sesungguhnya mamang bukan Banggar.
APBN
Ditolak
Diajukan
PEMERINTAH PRESIDEN
Tahun lalu
DPR Diterima
Peran Banggar ya RAPBN seperti biasa, melakukan APBN/UU disidangkan sinkronisasi dari apa yang sudah dibahas di komisi. Menyusun RAPBN Dan kemudian disesuaikan dalam bentuk dengan plafon yang Nota Keuangan tersedia. Yang berubah itu Dikembalikan justru di komisi. Memang di dalam keputusan MK, untuk larangan komisi untuk dilaksanakan melakukan pembahasan sampai satuan tiga pakai keputusan sapu jagad, karena memang keputusannya ke Banggar. Kalimatnya itu begini: “Yang terkait dengan kegiatan Sempat terwacanakan Banggar dihapus saja, dan jenis belanja pada pasal-pasal lain harus dimaknai walau akhirnya diputuskan tetap ada. Pendapat sama”. Anda? Kebetulan di UU yang di-judicial review itu, komisi berhak membahas sampai satuan tiga. Nah, karena itu, kami menerima juga dengan legowo. Jadi, dokumen yang disetujui di komisi sampai program. Saat pembahasan, anggota nanti bisa bertanya sampai kegiatan, itu tergantung situasi. Tapi, yang jelas berubah itu dokumen yang ditandatangani DPR tidak ada lagi sampai ke satuan tiga. Bagaimana dengan pemberian tanda bintang? Nah, kalau isu ini sangat tepat. Kami menerima. Keputusan MK itu, terhadap usulan APBN sikapnya cuma dua, menerima atau tidak menerima. Jadi, tidak bisa jadi menerima dengan tanda bintang. Kalau menerima, ya harus terima semuanya. Begitu juga sebaliknya. Soal ini sekali lagi kami terima. Kami akan lakukan itu. APBN berikutnya tidak akan ada lagi bintang-bintang. Tapi, kami juga meminta kepada pemerintah, kalau kami tidak boleh dibintangi, Menkeu juga tidak boleh membintangi terhadap anggaran internal mereka. APBN itu, kan, sudah disetujui, mengapa harus dibintangi lagi. Kemarin diskusi dengan pemerintah harus recive local, kami tidak membintangi, mereka juga tidak boleh membintangi.
Ya, silakan saja, tapi kemarin RUU MD3 telah diputuskan, Banggar tetap ada. Dulu, saya termasuk yang mengusulkan Banggar dihapus, bila peran Banggar seperti sekarang ini. Kenapa Banggar yang sekarang itu mengarah ke budget allocation? Yang ideal itu, Banggar harus mengarah ke budget policy. Dia menetapkan politik anggaranya, bukan alokasi anggaran. Nah, karena itu dari diskusi kami dengan pimpinan Banggar dan wakil pemerintah, ke depan kita akan lebih memperbaiki performa Banggar, agar Banggar ini sesuai dengan martabatnya, yaitu berbicara tentang budget policy, bukan budget alocation. Bagaimana Anda melihat asumsi dasar di RAPBN 2015? Ya, itu, kan, masih dalam tahap pembahasan. Kita, sih, berharap karena tahun depan ada pemerintahan baru, sehingga asumsi-asumsi makro yang kita tetapkan sekarang betul-betul bisa direalisasikan pemerintah dengan sungguh-sungguh. Banyak anggota dewan saat di rapat paripurna sering mengatakan, setiap asumsi makro banyak melesetnya. Nah, kita berharap ke depan tentu tidak demikian.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
11
LAPORAN UTAMA
Tentu spirit kita ingin seperti itu. Kita harus memahami bahwa APBN itu instrumen fiskal pemerintah untuk menstimulasi dan mendinamisasi pembangunan itu sendiri, sehingga pembangunan bisa tumbuh dengan baik dan berkelanjutan. Nah, karena niat kita seperti itu, tinggal bagaimana kemudian itu dibuktikan di dalam politik anggaran. Pimpinan Banggar menyatakan strategi fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus, guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apakah arah ini sudah ideal menurut Anda?
Anggaran negara memiliki peran besar untuk menilai arah keberpihakan terhadap sebuah rezim. RAPBN 2015 disusun oleh pemerintahan SBY lalu dilaksanakan oleh pemerintahan baru. Apakah nanti akan ada gap dalam pelaksanaanya?
Tentu spirit kita ingin seperti itu. Kita harus memahami bahwa APBN itu instrumen fiskal pemerintah untuk menstimulasi dan mendinamisasi pembangunan itu sendiri, sehingga pembangunan bisa tumbuh dengan baik dan berkelanjutan. Nah, karena niat kita seperti itu, tinggal bagaimana kemudian itu dibuktikan di dalam politik anggaran.
Pertama, ini menurut saya blessing in disguised atau berkah tersamar dari keputusan MK itu. Kalau sekarang ditetapkan sampai program, berarti pemerintah berikutnya punya keleluasaan dari sisi kegiatan. Dia masih punya ruang untuk bermanuver. Sebab kalau sampai kegiatan, dia akan terpaku.
Misalnya, kalau bicara pembangunan berkelanjutan, aspek-aspek apa saja yang selama ini menjadi hambatan besar dalam pembangunan. Nah, itu harus kita berikan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur. Menurut saya infrastruktur harus diprioritaskan, karena dengan pembangunan infrastruktur nanti akan memberikan multiflyer effect yang luar biasa kepada sektor-sektor lain, sehingga diharapkan pembangunan ini bisa lebih baik. Kita harus bisa menekan jangan sampai belanja barang jauh lebih besar daripada belanja modal. Infrastruktur ini, kan, belanja modal. Kalau dari tujuan, sih, oke. Tapi, bagaimana rilnya dalam pembagian anggarannya sendiri. Yang kedua terkait dengan masalah jaminan sosial. Jaminan sosial ini kita sudah menetapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga harus menjadi perhatian. Kalau pendidikan, kan, sudah. Menurut saya hal-hal yang dapat menjamin adanya sustainability harus kita utamakan.
12
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Kedua, memang menteri keuangan yang sekarang, setelah konsultasi dengan Presiden, di pengantar pidato waktu mengajukan RAPBN tahun 2015, dia mengatakan bahwa RAPBN 2015 ini bersifat baseline, artinya dia lebih diarahkan agar birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat bisa jalan. Jadi tidak sedetail ketika pemerintahanya bukan transisi. Sekarang Presiden dan Menkeu sudah memberikan keleluasaan, R APBN 2015 ini untuk pemerintahan yang akan datang bisa bermanuver. Ada ruang fiskal buat dia. Jadi dia bisa beradaptasi? Ya, insya Allah ada. Jadi sudah dipertimbangkan. Karena ini tahun transisi, maka APBN yang dibuat harus tetap memberikan kebebasan ruang fiskal untuk presiden berikutnya. (mh) Foto: Naefurdjie, Andry/ Parle/Hr.
Banggar Hanya Bahas Program
P
ascaputusan Mahka mah Konstitusi (MK) yang memutuskan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tak lagi membahas anggaran hingga ke satuan tiga dan tak boleh memberi tanda bintang pada mata anggaran, di sambut baik oleh Banggar DPR dan pemerintah. Spirit keputusan itu adalah bahwa Banggar hanya membahas program, tidak pada kegiatan. Namun, kalangan di DPR menilai, hanya larangan pemberian tanda bintang yang tepat ditujukan kepada Banggar DPR. Sementara putusan MK yang menyangkut larangan membahas hingga ke satuan tiga, tidak tepat diarahkan ke Banggar. Itu adalah ranah pambahasan di setiap komisi DPR dengan para mitra kerjanya. Inilah yang disayangkan dari putusan MK tersebut.
Adalah Wakil Ketua Banggar DPR Yasonna H. Laoly yang banyak memb eri penjelasan seputar kiprah Banggar selama ini. Kepada Parlemenataria yang menemuinya di ruang kerja pertengahan Juli lalu, anggaota F-PDI Perjuangan itu, menegaskan, selama ini hanya komisi-komisi DPR yang bahas anggaran hingga ke satuan tiga. Banggar hanya mensinkronisasi usulan-usulan dari setiap komisi untuk disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada. “Justru sebetulnya ada kesaalahan dari teman-teman yang mengajukan gugat an, bahkan MK sendiri. Seolah-olah semua mata anggaran dibahas di Banggar. Proses pem bahasan sampai unsur kegiatan itu, kan, di komisi. Keputusan komisi itu lalu diserahkan ke Banggar. Nah, Banggar mensinkronisasi,
karena usulan-usulan dari komisi banyak sekali, sementara uangnya terbatas,” papar Yasonna. Pihaknya mengaku heran, me ngapa selama ini Banggar yang disalahkan. Padahal, Banggar tak pernah membahas hingga ke satuan tiga. Usulan anggaran hingga satuan tiga dari setiap komisi, sering kali dikembalikan oleh Banggar, karena tidak realistis dengan alokasi yang ada. Banggar-lah yang merapikan semua usulan anggaran dari setiap komisi dan mendiskusikannya dengan pemerintah melalui proses Panitia Kerja (Panja). Menurut Yasonna, dengan pola kerja Banggar yang ada sekarang masih menyisakan persoalan. Ketika mitra kerja komisi memita anggaran untuk suatu program, Banggar menyepakati anggaran tersebut
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
13
LAPORAN UTAMA
Indonesia diperkirakan mencapai 300 juta jiwa. “ Kalau ini dibiarkan, sumber daya alam kita akan terkuras dan pertumbuhan ekonomi juga ikut terkuras. Sudah ada kesepakatan pengendalian penduduk. BKKBN harus diperkuat,” jelas Yasonna. Di sini akan terlihat bagaimana pemerintah menyusun anggaran untuk p ro gr am p en gen dalian penduduk. Ini semua menyangkut kebijakan anggaran (budget policy).
dalam b e ntuk “g e l o n do n gan ” anggaran tanpa ada rincian teknis. Celah kerawanan ini harus diawasi dengan sangat ketat. Ke mana saja “gelondongan” anggaran tersebut nanti digunakan. “Kami (Banggar) tidak tahu apa yang terjadi dalam pembahasan mitra kerja dengan komisi DPR. Kami sahkan tanpa tahu uang segitu banyaknya akan ke mana. Ini kan persoalan juga. Mulai dari sini kita perketat pengawasan pelaksanaan anggaran. Jadi, komisi dengan mitra kerjanya mulai sekarang harus memperketat proses pengawasan pelaksanaan anggarannya. Sebagai wakil rakyat, kami diberi mandat oleh rakyat untuk menggunkaan, mengawasi, dan merumuskan ke mana uang rakyat ini diarahkan.” Politik Anggaran B an g g ar b e ke r j a di t at ar an kebijakan makro (budget policy). Sekali lagi tidak bekerja di wilayah p e m b a g i an al o k as i an g g ar an setiap kementerian dan lembaga (budget allocation). Ketika bicara politik anggaran di Banggar, maka yang dibicarakan adalah program kerja dari setiap kementerian dan lembaga (KL). Bila ada program kerja pengentasan kemiskinan, itulah yang dibahas anggarannya di Banggar bersama pemerintah. 14
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Pemberian tanda bintang pada mata anggaran, seper ti sering dilakukan Banggar sebelum ada putusan MK, dipastikan tak ada lagi. Tanda bintang berarti ada mata anggaran yang diblokir, karena belum ada kesepakatan penuh antara Banggar dan pemerintah. K ini, yang ada adalah usulan anggar an K L itu ditolak at au diterima. Yasonna menjelaskan, politik anggaran bicara pada isu-isu besar, misalnya pengentasan kemiskinan, kedaulatan pangan, energi, dan infrastruktur. “Kalau bicara pangan, irigasi harus diperbaiki. Mau cetak sawah tidak ada irigasi, ya tidak jalan. Atau kalau mau membangun infrastruktur, infrastruktur mana dulu. Bisa tidak trasportasi ini betulbetul dapat menciptakan multiplayer effeck bagi pembangunan ekonomi,” kata Yasonna. Yang perlu diantisipasi dari politik anggar an, s ambung Yasonna, adalah ledakan penduduk. Sumber daya alam kita bisa terkuras habis u n t u k m e m e n u h i ke b u t u h a n penduduk. Begitu juga kebutuhan terhadap anggaran negara. Dalam pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) untuk menyusun RUU APBN 2015, sudah disadari betul potensi ledakan penduduk tersebut. Pada 2035 penduduk
P r o g r a m “ h e n g k i p e n g k i ”, begitu Yasonna memberi istilah akan terlihat dalam pembahasan anggaran. Yang dimaksud adalah praktik KKN dalam penyusunan anggaran untuk program pemerintah tersebut. Proyek “hengki pengki” itu juga kerap terlihat saat komisi membahas anggaran dengan mitra kerja. Inilah saatnya Banggar bekerja di ranah kebijakan saja. Dengan begitu celah praktik KKN bisa diminimalisir. Subsidi Energi Subsidi energi sudah membengkak begitu besar. Tentu ini membebani anggaran negara. Seiring dengan itu, mafia migas juga perlu diberantas, karena hingga kini belum ada kilang minyak baru untuk menambah produksi migas di dalam negeri. Yasonna mengungkapkan, dalam rapat Banggar yang membahas energi, pemerintah dan Pertamina sudah ditantang membuat kilang-
Subsidi energi sudah membengkak begitu besar. Tentu ini membebani anggaran negara. Seiring dengan itu, mafia migas juga perlu diberantas, karena hingga kini belum ada kilang minyak baru untuk menambah produksi migas di dalam negeri.
ALUR PEMBAHASAN RAPBN Pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah Kepada DPR
Rapat Paripurna: Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas RUU APBN
Rapat Paripurna: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas RUU APBN
Rapat Kerja Komisi I s.d. XI dgn Mitra Kerjanya membahas alokasi anggaran untuk program, Proyek dan Kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan menyampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis. • Menyempurnakan hasil sikronisasi dari Badan Anggaran secara tertulis •Menyampaikan hasil penyempurnaan sinkronisasi ke Badan Anggaran utk bahan akhir penetapan APBN
Rapat Kerja Badan Anggaran denganMenteri Keuangan Meneg. PPN/ Kep. Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
kilang baru. Bahkan, ditantang pula terhadap kebutuhan anggarannya. Pihak pemerintah dan Petamina berkilah anggarannya terlalu mahal untuk mencari dan membuat kilang baru. Perlu dicermati jawaban pemerintah dan Pertamina tersebut. Ada apa di balik semua itu. Padahal, ini terkait dengan politik anggaran untuk mensejahterakan rakyat. Subsidi BBM sudah banyak menyerap komposisi anggaran kita. Maka, sektor ini menjadi PR besar bagi pemerintahan baru nanti. Diungkapkan Yasonna, subsidi BBM sudah mencapai Rp300 triliun. Dan ke depan subsidi itu akan bergerak mencapai Rp400 triliun. “Kalau dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan di sektor lain, sudah banyak yang kita kerjakan. Jadi, pada pemerintahan 5 tahun ke depan harus bisa mengurangi subsidi BBM.” Hal yang sama juga terjadi pada subsidi listrik. Banggar selalu dipusingkan soal subsidi listrik. Kalau dinaikkan tarif listrik, rakyat ribut. Kenaikan tarif mau tidak mau
Rapat Internal Panitia Anggaran untuk Membahas Hasil pembahasan rapat kerja Komisi I s.d. XI dengan Mitra Kerjanya dalam rangka Pembahasan RKA K/L
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan Meneg. PPN/Kep. Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran 2. Laporan panitia kerja 3. Pembacaan naskah RUU APBN 4. Pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi 5. Pendapat Pemerintah 6. Penandatanganan naskah RUU APBN 7. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II
harus dihadapi. Inilah yang sejak dari dulu kita terlalu dimanjakan dengan subsidi. Selain itu, anggaran yang tidak efisien di PLN juga harus dipangkas. Dengan begitu, alokasi anggaran untuk sektor energi betulbetul optimal. Sumb er- sumb er energi baru yang murah dan ramah lingkungan perlu segera dikembangkan. Energi non biofosil seperti panas bumi, tenaga uap, dan batu bara bisa menggantikan listrik dan BBM. Kita baru berhasil mengganti konsumsi minyak tanah dengan gas. Banggar DPR terus mendesak pemerintah agar menggarap program energi baru dan terbarukan. Ini penting untuk mengurangi defisit anggaran. Pemerintahan Baru RAPBN 2015 sudah disusun oleh pemerintahan SBY. Kelak yang memanfaatkan anggaran tersebut adalah pemerintahan baru. Calon presiden terpilih nanti akan membentuk tim untuk berkonsultasi dengan pemerintahan SBY supaya tidak ada kesenjangan dalam penggunaan anggaran. R APBN
Rapat Paripurna 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I. 2. Pernyataan persetujuan /atau penolakan dari tiap-tiap fraksi & anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;, 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.
2015, tentu terkait dengan rencana kerja pemerintah (RKP). Visi misi calon presiden terpilih mulai dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perlu diketahui, tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN. Dalam laporan Banggar DPR yang disampaikan Yasonna pada Rapat Paripurna 8 Juli 2014, dikatakan, RKP dan prioritas an g gar an t ahun 2015 p ros e s penyusunannya menunggu visi misi calon presiden terpilih. Rentang waktu RPJMN adalah 2015-2019. Visi misi calon presiden terpilih mau tidak mau akan mewarnai RAPBN 2015. Masih ada ruang fiskal bagi pemerintahan baru untuk mengelola anggaran negara sesuai arah kebijakan pemerintahannya. R APBN 2015 akan diketuk pada September 2014. “Tim pemerintah harus berkonsult asi dengan presiden terpilih, agar bisa sesuai dengan visi misinya saat disampaikan di hadapan rakyat,” Yasonna menerangkan. (mh) Foto: Naefurodjie, Andry/Parle/Hr.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
15
LAPORAN UTAMA
Badan Anggaran dan Politik Fiskal
A
PBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memiliki makna yang strategis dalam memengaruhi arah pembangunan ekonomi dan sosial negara. Dalam konstitusi, APBN ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Penetapan oleh kedua lembaga negara tersebut memberi tanda betapa pen tingnya peran APBN bagi negara. Pemerintah merupakan simbol teknokrasi yang diharapkan mampu mendesain anggaran secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, DPR adalah representasi dari suara rakyat yang diharapkan sanggup mengartikulasikan kepen tingan masyarakat, yang sebagian bisa dipenuhi dari program APBN. Dengan situasi tersebut, pemerintah dan DPR harus aktif menyiapkan format anggaran setiap tahun 16
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
agar tujuan konstitusi dapat dicapai dengan mengoptimalisasikan keberadaan APBN. Teknokratis dan Politik Jika menyimak bangunan konsep di atas, maka peran DPR lebih banyak kepada aspek “politik anggaran”, sedangkan pemerintah lebih bekerja pada aspek “teknokratis”. Aspek teknokratis itu berbicara soal desain kebijakan dan program yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Efisiensi mendeskripsikan seberapa baik pengorganisasisan pemanfaatan sumber daya dalam memproduksi pelayanan. Sementara itu, efektivitas adalah derajat kesanggupan sebuah sistem untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan, misalnya: (i) aksesibilitas (aspek-aspek semacam kesanggupan, representasi di antara
kelompok-kelompok yang menjadi prioritas, dan keterjangkauan fisik); (ii) kesesuaian (menyocokkan pela yanan dengan kebutuhan masyarakat); dan (iii) kualitas (proses pertemuan standar yang dibutuhkan atau timbulnya kegagalan pelayanan) [Dollery dan Wallis, 2001]. Sebaliknya, politik anggaran dimaknai sebagai keberpihakan kebijakan dan alokasi anggaran yang secara sadar ditujukan untuk menjalankan mandat konstitusi. Politik anggaran merupakan fundamental fiskal yang akan menentukan kemana arah kebijakan ekonomi dijalankan. politik anggaran/fiskal merupakan cermin dari mandat konstitusi dan kepentingan rakyat yang harus disuarakan oleh DPR. Sayangnya, sampai hari ini aspek itu nyaris diabaikan sehingga politik anggaran tidak memantulkan cahaya yang
Politik anggaran merupakan fundamental fiskal yang akan menentukan ke mana arah kebijakan ekonomi dijalankan. politik anggaran/fiskal merupakan cermin dari mandat konstitusi dan kepentingan rakyat yang harus disuarakan oleh DPR. Sayangnya, sampai hari ini aspek itu nyaris diabaikan sehingga politik anggaran tidak memantulkan cahaya yang terkandung dalam konstitusi. Arah APBN praktis hanya ditentukan oleh pemerintah, sehingga ruh APBN menjadi hilang. Pasal-pasal ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan dan keadilan terpinggirkan karena didesak oleh kepentingan sempit dan jangka pendek. Akibatnya, fungsi APBN sebagai pengungkit kesejahteraan dan keadilan masyarakat menjadi sirna. terkandung dalam konstitusi. Arah APBN praktis hanya ditentukan oleh pemerintah, sehingga ruh APBN menjadi hilang. Pasal-pasal ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan dan keadilan terpinggirkan karena didesak oleh kepentingan sempit dan jangka pendek. Akibatnya, fungsi APBN sebagai pengungkit kesejahteraan dan keadilan masyarakat menjadi sirna. Secara umum, politik anggaran yang harus diperjuangkan oleh DPR itu bermuara pada lima hal. Pertama, APBN mesti diartikan sebagai instrumen ideologis yang keberadaannya dapat mendekatkan kepada cita-cita konstitusi dan dasar negara. Kedua, anggaran harus dipastikan didesain dengan bertumpu kepada optimalisasi pendapatan/penerimaan dan efisiensi belanja. Tidak diperkenankan APBN dibangun di atas praktik kebocoran penerimaan dan pemborosan pengeluaran, seperti praktik yang terjadi selama ini. Ketiga, spirit keadilan (sosial dan ekonomi) harus terpancar jelas dalam kebijakan dan program APBN. Fungsi redistribusi APBN sama pentingnya dengan fungsi stabilisasi dan alokasi. Keem pat, kebijakan dan program APBN harus mencerminkan prioritas penyelesaian masalah yang dihadapi. Kelima, seluruh UU yang menjadi panduan dalam alokasi APBN harus dipenuhi, misalnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Alokasi Nilai Keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengurangi kewenang an Badan Anggaran DPR, dalam beberapa aspek –menurut saya- justru harus disambut dengan gembira.
Pengurangan kewenangan itu bisa dimanfaatkan untuk memperteguh fungsi Badan Aggaran sebagai institusi “budget policy” (politik fiskal). Pada titik ini, Badan Anggaran DPR akan fokus kepada perjuangan politik anggaran sehingga arah dan peran APBN sesuai dengan amanat konstitusi dan suara rakyat. Pembahasan yang bersifat teknokratis lebih baik diurus oleh pemerintah (bud get allocation), asalkan setiap program yang diambil bertujuan untuk menjalankan politik anggaran yang
telah dibahas oleh Badan Anggaran. Jika program-program yang disusun tidak sesuai dengan politik anggaran, maka Badan Anggaran tinggal memerintahkan komisi-komisi di DPR untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah. Dengan dasar ini, Badan Anggaran akan terhindar dari dua hal yang selama ini selalu dituduhkan kepadanya. Pertama, Badan Anggaran hanya menjadi tempat negosiasi program atau proyek sehingga praktik korupsi menjadi marak. Dengan fokus kepada politik anggaran, maka Badan Anggaran tidak terlibat dalam pembahasan program, sehingga ruang negosiasi program/proyek menjadi
absen. Implikasinya, potensi korupsi menjadi kecil sehingga kepercaya an publik menjadi pulih, ditambah pemerintah akan bekerja sungguhsungguh untuk menjalankan programnya. Kedua, program akan lebih efektif berjalan sesuai dengan kebutuhan karena disusun secara teknokratis oleh pemerintah. Fungsi pengawasan DPR juga akan berjalan dengan baik, karena tiap keberhasilan/kegagalan program sepenuhnya merupakan tanggung jawab peme rintah karena mereka yang menjadi penyusunnya. Model inilah yang menurut saya akan membuat APBN menjadi lebih bertenaga dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat. DPR fokus mendesain politik anggaran berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Pada posisi ini, fungsi Badan Anggaran lebih banyak sebagai “authoritative allocation of values” sehingga kepentingan rak yat bisa dilindungi. Sementara itu, pemerintah konsentrasi menyusun program yang sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratis. Indikator efisiensi dan efektivitas akan dipakai oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Jika praktik ini benar-benar dilakukan berdasarkan aturan main yang disepakati, maka rakyat akan percaya sepenuhnya terhadap lembaga negara, baik pemerintah maupun DPR, karena kepentingannya disantuni dengan baik. Oleh: Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; Direktur Ekse kutif Indef. Foto: Republika Foto: Andry/ Parle/Hr.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
17
LAPORAN UTAMA
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksana APBN Setjen DPR RI
Proses Pembahasan APBN
A
nggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rak yat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam hal transparansi anggaran, Indonesia telah melaksanakan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dalam hal proses pembahasan dan penetapan APBN, partisipasi public dan mekanisme pengawasan anggaran. Indonesia terus melaksanakan reformasi anggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran negara. Proses ini tidak hanya terjadi di le vel pemerintah, namun juga melibatkan peningkatan peran parlemen dalam proses pembahasan, penetapan dan akuntabilitas anggaran. Sesuai dengan konstitusi, DPR memiliki tiga fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran. Setiap tahun pemerintah mengajukan RUU APBN untuk tahun anggaran berikutnya guna dibahas dan disetujui oleh DPR. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, maka Peme 18
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
rintah menggunakan anggaran setinggi-tingginya sejumlah anggaran tahun berjalan. Reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan 3 (tiga) paket UU di bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam UU tersebut menegaskan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Dalam kaitan ini persetujuan anggaran yang dilakukan oleh DPR meliputi persetujuan secara rinci yang meliputi unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. DPR RI juga memiliki peran penting dalam merumuskan, membahas, menetapkan dan melakukan perubahan terhadap APBN. Dalam hal perumusan dan
Budget (Nota Keuangan dan UU APBN), Citizen Bud get (ringkasan anggaran di media massa dan website), In Year Report (laporan realisasi anggaran secara periodik), Mid Year Review (laporan tengah semester), End Year Report (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), dan Audit Report (Laporan Audit BPK).
pembahasan anggaran, peran penting DPR RI adalah membahas dan menetapkan bidang-bidang prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian atau Lembaga untuk periode satu tahun. Peran berikutnya, DPR RI membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kedua pe ran ini dibahas di Badan Anggaran.
DPR RI menerima dokumen RAPBN secara resmi setiap tanggal 16 Agustus. Penyampaian secara langsung oleh Presiden dalam Sidang Paripurna DPR dan DPD. Selain dokumen RUU APBN dan Nota Keuangan, Pemerintah juga menyampaikan dokumen pendukungnya, yaitu himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L) seluruh Kementerian dan lembaga.
Peran terakhir DPR RI, yang dilakukan oleh Komisi adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementrian dan lembaga. Proses Pembahasan Anggaran
Pemerintah telah menerapkan Anggaran Berbasis Ki nerja (Performance Based Budget) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambil an keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Untuk pembahasan RAPBN tahun anggaran 2014,
Persetujuan DPR RI selambat-lambatnya 3 bulan sejak BPK menyampaikan hasil audit terhadap LKPP kepada DPR. Berdasarkan pada siklus anggaran tersebut, dokumen yang disampaikan oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi Pre Budget Document (Pokok-pokok Kebijakan Fiskal), Executive Budget (RAPBN), Enacted
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN NASIONAL Januari - April
Mei - Agustus (10)
Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP
DPR Kabinet/ Presiden
(9)
RPJM Nas
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Kebijakan Pemerintah
(1) (7) Rancangan Akhir RKP
Penyusunan Rancangan Awal RKP
Kement.PPN/ BAPPENAS
Keppres tentang RKP
(17) Pembahasan RAPBN
Pembahasan RKA-KL
(20)
Nota Keuangan RAPBN dan (16) Lampiran
Keppres tentang Rincian APBN
Penelaahan Konsistensi dengan RKP
SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu
(12) SE Pagu Sementara
Rancangan Keppres ttg Rincian APBN
Lampiran RAPBN (15) (Himpunan RKAKL)
(19)
Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran
(6)
(2) RENSTRA KL
Kementerian/ Lembaga 1/8/2014
Daerah
Rancangan Renja KL
A
(5a)
B
C
(6a)
RKA-KL
(22) Pengesahan
(21)
(13)
(1a)
(18)
UU APBN
(11)
(3)
Kement.erian KEUANGAN
September - Desember
(14)
Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(23)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Biro Analisa APBN D
15
(18a)
(12a)
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
19
E
1
LAPORAN UTAMA
pemerintah juga telah menyusun alokasi anggaran kementerian negara/lembaga untuk 3 tahun berikutnya yaitu tahun 2015-2017. Pembahasan APBN di DPR RI melibatkan Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran. Sebelum dilakukan pembahasan di Komisi I-XI dan Banggar, Fraksi-fraksi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap RAPBN yang diajukan oleh Presiden, kemudian Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapinya. Kedua kegiatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna terbuka dalam waktu yang berbeda. Setelah itu Komisi I-XI bersama mitra kerjanya membahas secara detil anggaran di masing-masing Kemen terian atau lembaga. Sementara itu, Banggar membahas RAPBN secara keseluruhan meliputi Asumsi Makro, besaran Pendapatan Negara, besaran Belanja Negara, Kebijakan Defisit, dan Pembiayaan untuk menutup defisit. Berdasarkan pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, DPR RI dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. Perubahan pada besaran asumsi makro ekonomi akan berdampak pada besaran pendapatan Negara, belanja Negara dan pembiayaan defisit APBN.
1/8/2014
20
PARLEMENTARIA
Proses perubahan anggaran dilakukan melalui mekanisme rapat bersama antara DPR RI dengan Peme rintah, baik di komisi terkait maupun di Badan Anggaran. Persetujuan final terhadap APBN dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri juga oleh Wakil Pemerintah. Proses pengambilan keputusan diawali dengan Laporan Ketua Badan Anggaran yang menyatakan pembahasan APBN telah selesai dilaksanakan dan meminta untuk diambil keputusan. Dalam laporan tersebut, Ketua Badan Anggaran mela porkan juga mengenai pendapat dan catatan-catatan dari masing-masing fraksi. Kemudian Pimpinan Rapat Paripurna menanyakan kepada seluruh anggota Parleman apakah dapat menyetujui atau menolak hasil pembahasan tersebut. Persetujuan pada dasarnya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, namun apa bila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pengambilan suara terbanyak (voting). Persetujuan atas RAPBN dalam satu UU yang meliputi seluruh pendapatan, belanja, baik belanja Pemerintah pusat maupun dana transfer ke daerah, dan besaran pembiayaan defisit. Persetujuan APBN oleh DPR RI selambat-lambatnya harus dilakukan pada akhir bulan Oktober atau 2 bulan sebelum diberlakukannya UU tersebut. Jadi, pembahasan dilakukan kurang dari 3 bulan. (Tim Laput)
Biro Analisa APBN EDISI 115 TH. XLIV, 2014
22
Subsidi Bebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega ra Perubahan (APBN-P) tahun 2014 semakin bertambah. Dalam APBN-P 2014 disetujui subsidi energi mencapai Rp 350 triliun, terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp 245,4 triliun serta subsidi listrik yang melonjak hingga Rp 103,8 triliun. Padahal, dalam APBN berjalan 2014 tercatat subsidi energi masih sebesar Rp 282,1 triliun, dimana subsidi BBM mencapai Rp 210,7 triliun. Sedangkan subsidi listrik sebesar Rp 71,3 triliun. “Subsidi energi ini cukup besar dan sangat mempengaruhi APBN. Dengan total anggaran sekitar Rp 1.800 triliun, subsidi kita yang mencapai Rp 350-an triliun, berarti kemampuan kita hanya di kisaran Rp 1.500 triliun. Anggaran Rp 350 triliun untuk subsidi, yang setidaknya 20% dari APBN, hangus terbuang
untuk subsidi. Belum lagi, kita utang hampir 250 triliun setiap tahunnya, sedangkan hutang ini hanya untuk membayar bunga saja, belum utang pokoknya. Kita berhutang untuk membayar hutang, malah kita ha nya sanggup membayar bunganya saja,” jelas Anggota Badan Anggar an DPR RI Satya Widya Yudha, saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. Anggota Komisi VII ini menya yangkan, melonjaknya angka subsidi energi dalam APBN-P 2014 ini cukup menekan postur anggaran belanja negara. Hal lain yang harus mendapat perhatian akibat dampak bertambahnya subsidi energi, terutama peningkatan subsidi listrik yang sangat besar adalah menyusutnya anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur. Akibatnya, pembangunan fisik berkelanjutan
yang sudah dicanangkan pemerintah dalam dua tahun terakhir menjadi terganggu dan terhambat. “Sangat disayangkan subsidi energi dalam APBN selalu mengalami peningkatan. Selain menekan postur anggaran itu sendiri, subsidi energi yang perlu dikritisi adalah bagaimana mengelola anggaran yang mencapai Rp 350 triliun tersebut secara efektif dan efisien seiring dengan peningkatan kebutuhan energi nasional, khususnya adalah subsidi BBM,” tambah Politisi Golkar ini. Satya menegaskan, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah terobosan untuk menekan subsidi BBM dan subsidi listrik agar tidak terus membengkak. Antara lain adalah perlunya manajemen belanja volume BBM bersubsidi yang harus ditekan agar tidak over kuota setiap
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
21
LAPORAN UTAMA
Momok Seram Impor BBM Impor BBM juga masih menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan anggaran subsidi BBM. Saat ini, impor BBM Indonesia mencapai 700 – 800 ribu barel per hari. Hal ini disebabkan karena kebutuhan BBM orang Indonesia mencapai 1,4 juta kiloliter (KL) per hari. Padahal, produksi minyak nasional terus mengalami penurunan secara signifikan, hanya 650 – 700 ribu barel per hari pada tahun 2013.
tahunnya. Penerapan teknologi Ra dio Frequency Identification (RFID) jangan sampai menjadi wacana terus menerus oleh pemerintah. Program itu harus dijalankan secara konkret sehingga volume BBM bersubsidi bisa dikontrol secara ketat dan efisien. Bahkan, yang sangat disayangkan, penyaluran BBM bersubsidi selama ini juga dinilai tidak tepat sasaran. BBM bersubsidi yang seharusnya dimanfaatkan oleh warga masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah, namun kenyataan di lapangan didapati bahwa BBM bersubsidi justru malah dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Catatan Kementerian ESDM (tahun 2014), jumlah konsumen kategori mampu yang menikmati BBM bersubsidi mencapai 70-80 persen. Hal inilah yang secara tidak langsung telah menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Sat y a b erpendapat bahwa distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dilaksanakan secara terbuka, sebaiknya diubah menjadi pola distribusi tertutup. Sehingga, warga masyara22
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
kat kategori tidak mampu dapat menyerap BBM bersubsidi secara maksimal. Sementara, warga masyarakat kategori mampu didorong untuk mengalihkan konsumsinya ke BBM non-subsidi. Dengan demikian, kuota BBM bersubsidi bisa tetap terjaga pada angka logis. Subsidi yang selama ini diterapkan adalah pola subsidi terhadap harga harus dieva luasi dan direvisi. “Pada Sidang Paripurna yang lalu, fraksi kami mengusulkan kepada Pemerintah perlunya mengubah pola dari subsidi harga menjadi subsidi langsung. Subsidi langsung tidak serta merta harus dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang layak mendapat subsidi. Namun, bisa dalam bentuk subsidi langsung terhadap pembangunan fasilitas dan sarana infrastruktur transportasi publik yang nyaman dan memadai bagi warga masyarakat. Subsidi langsung juga bisa diberikan dalam bentuk konkret yang lain, misalnya pendidikan gratis 12 tahun bagi anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan menyeluruh bagi warga masyarakat, maupun pembangunan sarana-prasarana di desa,” imbuh Satya.
“Impor BBM membutuhkan dolar yang besar, itulah yang membuat neraca transaksi berjalan kita defisit, yang disebut dengan current deficit account, dimana impor kita lebih banyak daripada ekspornya. Kita punya potensi emas, nikel dan sumber energi lain yang diekspor, tapi kalah derasnya dengan impor BBM. Kita tidak bisa lepas dari de fisit neraca berjalan, karena faktor impor BBM. Impor BBM itu menjadi momok dalam neraca transaksi berjalan kita,” tegas Satya. Politisi asal Dapil Jawa Timur ini menambahkan, pemerintah selama 10 tahun terakhir tidak memiliki langkah konkret untuk mencari solusi mengurangi impor BBM yang jumlahnya mencapai 700 ribu barel per hari. Satya mendesak pemerintah untuk melakukan konversi BBM ke BBG secara bertahap sehingga ketergantungan terhadap konsumsi energi fosil bisa berkurang. “Konversi BBM ke BBG harusnya menjadi prioritas bagi pemerintah baru, setidaknya dalam 5 (lima) tahun ke depan. Pemanfaatan sumber daya energi gas menjadi pilihan yang konkret karena cadangan berlimpah dan harga relatif murah sei ring dengan menipisnya cadangan minyak nasional dan semakin mahalnya harga BBM,” saran Satya. Walaupun gas bukan termasuk energi alternatif, karena masih termasuk fossil fuel, namun Indonesia memiliki potensi gas yang cukup banyak. Setidaknya, dengan konversi BBM ke BBG ini dapat mengurangi
defisit neraca berjalan. “Sebenarnya pemerintah tahu akan kebijakan konversi BBM ke BBG. Banyak kebijakan baik yang sebenarnya pemerintah tahu, bahkan sudah mendapat masukan dari para ahli, namun pemerintah tetap menutup mata dan tidak menjalankan saran-saran tersebut, karena ini ada kepentingan mafia-mafia pengimpor BBM, dimana sangat menguntungkan mereka, namun merugikan jutaan masyarakat Indonesia. Banyak pihak berkepentingan terhadap impor minyak ini. Sehingga, inisiatif untuk membuat kebijakan konversi dari BBM ke BBG selalu dipersulit dan lama. Ini menjadi tugas pemerintahan baru untuk mengusut hal ini,” harap Satya.
Uraian
Subsidi Energi
BBM (1) LKPP 2007 LKPP 2008 LKPP 2009 LKPP 2010 LKPP 2011 APBNP 2012 APBN 2013 Jumlah Rata-rata
Listrik (2)
berkurangnya pendapatan negara sebagai penopang perekonomian bangsa. “Kunci mandeknya pencapaian target lifting minyak nasional saat ini adalah kurang optimalnya pengembangan terhadap sumur-sumur baru di Indonesia. Hampir 70 persen hasil minyak bumi kita diproduksi di sumur-sumur tua (mature field). Kami mengkritik menyangkut kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya pengembangan dan pemanfaatan eksplorasi minyak bumi di wilayah timur Indonesia. Dengan cadangan yang dimilikinya, wilayah timur Indonesia diperkirakan mampu menyumbang produksi minyak bumi maupun gas bumi cukup besar,” analis Satya.
Total
Penerimaan Migas (PPh+PNBP)
(3)=(1)+(2)
(4)
% Subsidi Energi Terhadap Penerimaan Migas BBM (5)=(1)/ (4)*100
Listrik (6)=(2)/ (4)*100
Total (7)= (5)+(6)
83.792,3
33.073,5
116.865,8
168.784,2
49,6
19,6
69,2
139.106,7
83.906,5
223.013,2
288.635,9
48,2
29,1
77,3
45.039,4
49.546,5
94.585,9
175.795,7
25,6
28,2
53,8
82.351,3
57.601,6
139.952,9
211.605,9
38,9
27,2
66,1
165.161,3
90.447,5
255.608,8
266.586,1
62,0
33,9
95,9
137.379,8
64.973,4
202.353,2
266.227,8
51,6
24,4
76,0
193.805,2
80.937,8
274.743,0
246.250,0
78,7
32,9
111,6
846.636,0 120.948,0
460.486,8 65.783,8
1.307.122,8 1.623.885,6 186.731,8 231.983,7
354,6 50,7
195,3 27,9
549,9 78,6
Genjot Produksi Migas Nasional Sampai saat ini produksi minyak nasional kurang dari 830 ribu barel per hari. Produksi minyak ini masih di bawah target produksi minyak (lifting) pada APBN 2014 yang diharapkan menembus 870 ribu barel per hari. Padahal kebutuhan BBM nasional per harinya sudah mencapai angka 1,4 juta barel, sehingga sisanya harus dipenuhi dari impor baik minyak mentah maupun BBM. Dampak yang cukup signifikan tidak tercapainya lifting minyak adalah
Pemerintah, tambah Satya, harus menerapkan strategi dan terobosanterobosan baru untuk memaksimalkan potensi cadangan minyak maupun gas di wilayah Timur Indonesia, sehingga produksi nasional bisa terdongkrak. Pemerintah selalu berkilah bahwa pengembangan hulu migas wilayah timur Indonesia terkendala masalah minimnya anggaran untuk meng-update data seismic dan sur vey-survey yang akurat mengenai potensi cadangan migasnya. “Kecenderungan produksi minyak
bumi yang menurun pada akhirakhir ini harus disadari bahwa kandungan cadangan sumber energi fosil semakin menipis. Ketergantu ngan terhadap minyak sudah waktunya untuk dikurangi karena sifatnya yang jauh lebih sulit dalam eksplorasi dan mahal harganya,” tambah Satya. Kembangkan Energi Mix untuk Elektrifikasi Nasional Menurut Satya, salah satu upaya untuk menekan anggaran subsidi listrik yang mengalami peningkatan secara signifikan dalam APBN-P 2014 adalah memaksimalkan pemanfaatan energi alternatif sebagai sumber daya listrik nasional. Selama ini, pembangkit listrik yang tersedia, sebagian besar masih bergantung pada BBM (solar). “Kami mendukung penggunaan energi alternatif secara massif untuk menggantikan sumber energi pembangkit. Seperti pemanfaatan energi gas bumi, energi panas bumi, energi batubara, energi matahari, energi microhydro, energi angin dan energi nuklir. Pengembangan energi alternatif sebagai energi masa depan tersebut harus masuk dalam rencana kebijakan nasional,” imbuh Satya. Meskipun dalam APBN-P 2014 angka subsidi listrik melonjak menjadi Rp 103,8 triliun, alokasinya harus dimaksimalkan untuk penambah an pemanfaatan energi alternatif dalam rangka merealisasikan program 10 ribu kilo watt tahap pertama. Sudah saatnya pengemba ngan energi alternatif dioptimalkan dan diprioritaskan, karena menjadi sangat penting untuk mewujudkan ketahanan energi di masa depan. “Ketergantungan terhadap energi fosil (BBM) bisa dihilangkan, digantikan dengan energi-energi baru dan terbarukan dimana Indonesia sangat kaya akan potensi cadangan sumber energi alternatif tersebut. Ini menjadi tugas pemerintah ke depannya,” tutup Satya. (sf) foto: Iwan Armanias/Parle
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
23
SUMBANG SARAN
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DPR PASCA KEPUTUSAN MK NO. 35/PUU-XI/2013
S
esuai Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan fungsi DPR tersebut dituangkan lebih lanjut dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang terhadap APBN yang diajukan oleh presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN. Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, kedudukan DPR menjadi sentral, oleh karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Dalam membahas APBN, DPR memiliki alat kelengkapan yang bersifat tetap yaitu komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar). Komisi membahas penyusunan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan pemerintah. Sedangkan Banggar memiliki tugas membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait; membahas RUU tentang APBN bersama presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga; melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undangundang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi melakukan uji materi atas UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU MD3 terhadap UUD 1945, khususnya yang terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPR yang dilaksanakan oleh Banggar. Uji materi tersebut dilakukan atas permohonan dari Yayasan 24
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Indonesia Budget Center (IBC), dan Indonesian Corruption Watch (ICW), Feri Amsari (Dosen FH Unand), dan Hifdzil Alim (Peneliti FH UGM). Menurut MK, norma yang mengatur hubungan antara komisi dan Banggar tercantum dalam UU MD3. Fungsi utama Banggar adalah untuk melakukan sinkronisasi pembahasan terkait anggaran yang telah dilakukan oleh masing-masing komisi. Pembahasan terbatas pada alokasi anggaran yang telah diputuskan oleh komisi. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kemudian Banggar dianggap sebagai Alat Kelengkapan DPR yang kewenangannya melebihi komisi atau supra komisi. Terkait kewenangan DPR membahas RAPBN secara rinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja kementerian/lembaga (K /L), hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga per wakilan karena kegiatan dan jenis belanja merupakan wilayah kewenangan presiden sebagai perencana dan pelaksana APBN. Disamping itu, kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran terbatas pada persetujuan dan pengawasan anggaran. Praktik penundaan pencairan (pemberian tanda bintang) anggaran pada mata anggaran oleh DPR yang mengakibatkan mata anggaran tersebut tidak mendapat otorisasi untuk digunakan, sudah masuk pada pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bukan termasuk pada salah satu fungsi pengawasan DPR yang dimaksud oleh UUD 1945. Atas dasar pertimbangan tersebut, MK mengeluarkan keputusannya No. 35/PUU-XI/2013 yang isinya sebagai berikut: a. Menghilangkan frasa “kegiatan, dan jenis belanja” pada Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja”. b. Sedangkan yang terkait MD3, memutuskan bahwa: •Pasal 71 huruf g yang berbunyi “membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan
oleh: Nidya Waras Sayekti atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden” dan Pasal 156 huruf a yang berbunyi “pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun rancangan APBN” dan huruf b “pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden” diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”. •Menghilangkan frasa “kegiatan” pada Pasal 107 ayat (1) huruf c yang berbunyi “membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh Uraian
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2014 (Indikator Ekonomi) 1. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy) 2. Inflasi (% yoy) 3. Nilai tukar (Rp/USD)
menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga”. •Menghilangkan frasa “antarkegiatan” pada Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) yang berbunyi “keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan/atau”. •Menghilangkan frasa “kegiatan” pada Pasal 157 ayat (1) huruf c yang berbunyi “rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan”. •Menghilangkan frasa “kegiatan” pada Pasal 159 ayat (5) yang berbunyi “APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit RAPBN-P RUU o r g anisasi, fungsi, (Yang Diajukan APBN-P Pemerintah) (Keputusan program, kegiatan, dan jenis belanja”. DPR) 5,5
5,5
5,3
5,3
11.700
11.600
4. Tingkat Bunga SPN 3 bulan rata-rata (%)
6,0
6,0
5. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)
105
105
6. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)
818
818
1.224
1.224
Pendapatan Negara (triliun Rp)
1.597,7
1.635,4
1. Pendapatan Dalam Negeri
1.595,4
1.633,1
1.232,1
1.246,1
Tax Ratio (%)
12,24
12,38
- Penerimaan Negara Bukan Pajak
363,3
386,9
7. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)
- Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Hibah
2,3
2,3
Belanja Negara (triliun Rp):
1.849,4
1.876,8
1. Belanja Pemerintah Pusat
1.265,8
1.280,4
583,7
596,5
2. Transfer ke Daerah Defisit terhadap PDB (%) Pembiayaan (triliun Rp)
2,5
2,4
251,7
241,5
PARLEMENTARIA
Keputusan MK tersebut disambut baik oleh DPR. Beberapa Anggota DPR berpendapat keputusan MK telah meringankan tugas dan kewenangan DPR dalam p elak s anaan fungsi anggaran, karena apabila DPR melakukan pembahasan anggaran yang diajukan oleh K / L hin gga t in gk at kegiatan/satuan tiga, maka memerlukan waktu dan energi untuk membahas secara mendetail. Disamping i t u, ke p u t u s an M K yang menghapus kewenangan DPR dalam memberi EDISI 115 TH. XLIV, 2014
25
SUMBANG SARAN
tanda bintang pada anggaran yang dianggap belum menenuhi syarat sudah tepat, sehingga posisi DPR semakin clear, hanya menyatakan setuju atau tidak setuju. Melalui keputusan MK tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan APBN di DPR dan memperbaiki citra DPR terhadap adanya permainan anggaran saat pembahasan APBN. Kegiatan DPR Pasca Keputusan MK Adanya beberapa perubahan dari RAPBN-P 2014 yang diajukan pemerintah menjadi RUU APBN-P 2014 merupakan bentuk politik anggaran yang dilakukan oleh DPR. Sebelumnya, DPR juga menyepakati penghematan belanja K/L sebesar Rp43 triliun atau lebih rendah dari Instruksi Presiden No. 14 tahun 2014, dimana presiden meminta kepada 86 K/L untuk melakukan penghematan anggaran hingga Rp10 0 triliun. Penghematan tersebut dilakukan sebagai upaya mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN serta menjaga defisit APBN dalam batas yang aman. Melihat RUU APBN-P 2014 dan efesiensi anggaran yang dilakukan oleh DPR, diharapkan DPR dapat memainkan kembali peran politiknya dalam mendorong upaya pemerintah megendalikan subsidi BBM dan harmonisasi tarif listrik untuk menekan defisit anggaran. Pada tanggal 8 Juli 2014, DPR juga menyampaikan pokok pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 dan hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2015. RKP dan prioritas anggaran tahun 2015 merupakan tahun pertama dari RPJMN 2015-2019 yang proses penyusunannya menunggu visi dan misi presiden terpilih. Dalam RAPBN 2015 disepakati asumsi dasar ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,5-6,0 persen, inflasi 3,5-5,0 26
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
persen, nilai tukar Rp11.500-Rp12.100 per US$1, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,0-6,5 persen, harga ICP minyak 830-900 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.200-1.260 ribu barel per hari. Selain itu, defisit anggaran pada RAPBN 2015 ditetapkan sebesar 1,7-2,5 persen terhadap PDB. Revisi UU MD3 Keputusan MK No. 35/PUU-XI/2013 juga ditindaklanjuti oleh DPR dalam revisi UU MD3 yang telah disahkan pada tanggal 8 Juli 2014. Dalam revisi UU MD3, pasal-pasal yang terkait dengan keputusan MK khususnya mengenai Banggar telah dilakukan penyesuaian. Salah satunya yaitu mengenai tugas dan wewenang Banggar yang sebelumnya Pasal 107 ayat (1) huruf c menjadi Pasal 110 ayat (1) huruf c berbunyi “membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah Pusat dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah”. Pada akhirnya, kegiatan yang dilakukan DPR merupakan suatu bentuk kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah guna mewujudkan tujuan pembahasan APBN yaitu sebagai stimulus ekonomi yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tentunya dalam melakukan pembahasan APBN ini, DPR harus menjunjung prinsip transparansi. Sementara itu, Pemerintah sebagai pelaksana APBN harus menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga seluruh amanat yang menjadi kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidak lupa juga bahwa peran lembaga-lembaga pemantau dan pengawas sangatlah dibutuhkan untuk menjaga pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas tersebut. *** Foto: Andry/Parle/Hr.
PENGAWASAN
DPR Dorong Ombudsman Selidiki Pungutan Sekolah Tahun ajaran baru identik dengan beban baru bagi para orang tua. Bukan lagi sebagai kata-kata kiasan, memang begitulah realitas yang terjadi. Banyak keluarga, ibu-ibu khususnya yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan keluarga, mengeluh akan beban yang dihadapi pada setiap tahun ajaran baru.
D
ari uang jutaan rupiah bagi anak-anak siswa SD, puluhan juta bagi siswa SMP dan SMA hingga ratusan juta rupiah bagi anak-anaknya yang masuk perguruan tinggi. Modusnya bermacam-macam, dari uang gedung, uang pagar, uang bangku, seragam, darmawisata hingga acara lain, umumnya dibebankan kepada orang tua siswa pada saat pendaftaran siswa baru.
Terhadap proses Penyelenggaraan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Juni 2014 lalu muncul beberapa penyim pangan. Dari berbagai pemberi taan di media, Pos Pengaduan PPDB 2013/2014 Ombudsman menerima 388 laporan. Angka ini meningkat drastis dibanding PPDB tahun sebelumnya, yang hanya 50 pengaduan. Ada tiga substansi laporan terba nyak, yaitu permintaan uang, ba-
rang dan jasa, penyimpangan prosedur dan tidak memberikan layanan. Untuk itu, Ombudsman mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penyimpangan yang terjadi pada proses PPDB 2014. Pos Pengaduan PPDB 2014 Ombudsman tersebar di 33 provinsi Indonesia. Masyarakat katanya, dipersilakan melapor jika menemukan adanya penyimpa ngan.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
27
PENGAWASAN
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi X DPR Ferdiansyah me ngatakan, kalau memang ombudsman sudah menerima pengaduan, yang dilakukan adalah mengecek kebenaran itu. “ Kami di DPR akan mendorong dalam fungsi pengawasan untuk membantu ombudsman dalam menyelidiki soal pungutan-pungutan tersebut. Tapi menurut politisi Partai Golkar ini yang harus dipahami adalah pungutan-pungutan itu harus yang membuat keresahan di masyarakat. “ Kalau pungutannya memang sudah disepakati bersama, ya kita juga mengalami kesulitan,” tukasnya. Ia menyebut salah satu contoh soal, darma wis at a mis alny a. Bagi yang mau ikut dan tidak silakan artinya diberi kebebasan bagi peser ta. Ini harus dilihat dalam konsteks yang ditemukan masyarakat. Kepada ombudsman harus diverifikasi dan diklasifikasikan pengutannya seperti apa. Dan ketika masuk uang sekolah apakah ada pungutan-pungutan dalam rangka untuk darma wisata, pasang AC untuk kenyamanan ruangan. “Jadi ini harus dilihat dulu,” ungkapnya. Bagi anggota Dewan yang duduk di Komisi pendidikan DPR ini, masalah pungutan tersebut dasarnya delik aduan. Selama tidak ada pengaduan, berar ti disepakati kedua belah pihak. “Dua hal saja yang penting. Pertama, kami mendorong dalam fungsi pengawasan ke ombudsman. Kedua, kalau melakukan inves tigasi, ombudsman harus meng klasifikasikan dan verifikasi,” terang Ferdian. Perencanaan Satu Tahun Ketika ditanya bagaimana peran Ko mite S e ko l ah, F e rdians y ah mengatakan, seharusnya komite s e ko l a h b e r s a m a s e ko l a h ny a membuat perencanaan satu tahun. Sehingga sekolah tidak boleh memungut lagi pungutan-pungutan di tengah jalan. Karena tiap tahun
28
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
ada RAPBS (rancangan anggaran penerimaan dan belanja sekolah). Kalau ada perubahan signifikan baru dilakukan perubahan. Selama tidak ada perubahan yg signifikan, seharusnya melalui RAPBS bisa di selesaikan.
“Kalau ada proses PPDB di luar ketentuan tentunya ini adalah pelanggaran hukum dan seluruhnya ini akan didorong ke aparat penegak hukum. Karena, PPDB itu tidak berbayar, alias gratis,” jelas Agus Hermanto.
Ferdiansyah menambahkan, seko lah hendaknya juga mencadangkan yang belum terakomodir. Kalau kita merencanakan dengan matang untuk satu tahun mendatang, karena itu tidak perlu memungut lagi. “Kecuali ada kejadian-kejadian yang luar biasa, misalnya ketika sekolah sedang direhab, kenaikan harga bahan bangunannya sampai lima kali lipat. Itu kan tidak mungkin tidak melakukan revisi anggarannya. Atau sedang melakukan kegiatan tertentu yang butuh bahan bakar. Sementara bahan bakarnya sedang naik,” ia menjelaskan.
Politisi Demokrat ini memastikan, penerimaan siswa baru dari tingkat dasar, tingkat menengah, hingga tingkat tinggi itu gratis. Karena biaya ditanggung oleh pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan mempertanyakan persoalan ini kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto menilai, jika ada proses PPDB yang di luar ketentuan, hal ini tentu melanggar peraturan yang ada. Bahkan, pelanggaran aturan ini berpotensi masuk ke ranah hukum.
“Ini merupakan input yang baik untuk Komisi X yang bermitra dengan Kemendikbud. Tentunya hal ini akan dipertanyakan saat Komisi X raker dengan Kemendikbud. Seluruh hal yang di luar aturan adalah pelanggaran hukum, tentunya harus mendorong hal tersebut ke arah hukum,” tambah Politisi asal Dapil Jateng ini. (mp,mh) Foto: Odjie/Parle/ Hr.
INFRASTRUKTUR LEBARAN 2014 PEMUDIK HARUS DIJADIKAN
PUNCAK PELAYANAN UTAMA PEMERINTAH Persoalan infrastruktur menjelang lebaran sudah menjadi agenda tahunan dan perhatian komisi V DPR maupun pemerintah. Namun kerap sepanjang tahun ada saja persoalan yang melingkupi di jalur Pantura tersebut. Bahkan saat ini, persoalan menjadi semakin pelik pasca ambruknya Jembatan Comal, Pemalang, Jawa Tengah yang menjadi jalur utama pemudik. Karena itu berbagai kalangan meminta, pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk memperbaiki jembatan itu agar bisa dilewati oleh pemudik yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dan wilayah sekitarnya.
“P
emerintah harus segera bertindak untuk mengatasi persoalan ambruknya Jembatan Comal. Selain itu, kesiapan jalan yang akan dilint asi para pemudik harus benar-benar dicek kesiapannya, jangan sampai arus mudik atau arus balik terhambat karena kerusakan jalan,” ujar Anggota DPR Teguh Juwarno dari Fraksi PAN kepada Parlementaria Menurutnya, persoalan ini sa ngat serius dan harus ditangani secepatnya. “Kalau tidak ada penanganan serius terhadap jalan yang rusak dan jembatan Comal, maka
dipastikan penderitaan pemudik ke Jawa pada tahun ini akan semakin parah,”paparnya. Sebelumnya, Pemerintah juga telah melaporkan kesiapannya dari sisi infrastruktur, rekayasa lalu lintas, mapun dalam menghadapi situasi terburuk jelang lebaran 2014, kepada Komisi V DPR yang membidangi persoalan infrastruktur dan perhubungan. Dalam pemaparan pemerintah kepada Komisi V DPR dan informasi yang terima Parle terungkap masih maraknya persoalan pasar tumpah
yang menyebabkan kemacetan di jalur-jalur utama, kondisi jalan, maupun banyaknya pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor. “Ini bukan masalah macet semata tetapi bagaimana kita dapat menurunkan secara signifikan tinggi nya angka korban yang meninggal dunia di jalanan karena mudik tersebut,”ujar Anggota DPR Rendy Lamadjido (F-PDIP) kepada Parle. Sebanyak 30 ribu orang meninggal
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
29
PENGAWASAN
Menurut Rendy , kurang lebih 30 ribu orang pertahun meninggal k are n a ke ce l ak aan mu dik ini khususnya para pengendara sepeda motor. “ Kita pesimis terhadap situasi ini karena itu kita minta pembenahan secara frontal karena yang meninggal di jalanan ini kebanyakan usia muda dan karena mengendarai kendaraan roda dua,” terangnya. Dia menambahkan, sejatinya roda dua itu bukan diperuntukkan untuk jarak jauh. Selain itu, banyak sekali alasan pengendara motor yang berdalih sulit memperoleh tiket dan kepastian berangkatnya karena itu mereka menggunakan kendaraan roda dua. “Menteri PU jangan sampai telat mengantisipasi sesuatu karena memang jalur Pantura itu sudah over kapasitas sehingga perlu dicarikan alternatif seperti di lintas tengah, ” terangnya. Dia menambahkan, perlu pemi kiran yang serius dari Pemerintah untuk menyikapi persoalan Pantura. Selain itu juga, lanjutnya, ada beberapa daerah sekitar Pantura memiliki tanah yang labil sehingga banyak rembesan di sekitarnya. “Jadi memang apapun betonnya jika air bisa masuk kedalam tentunya akan membuat jalan cepat rusak,”ujarnya. Selan itu, Komisi V DPR juga me nyoroti maraknya pasar tumpah di beberapa titik yang menyebabkan rawan kemacetan. “Pasar tumpah sudah merupakan sesuatu yang terjadi tiap tahun. Padahal kita punya UU yang menjelaskan bahwa bahu jalan tidak bisa digunakan untuk berdagang. Selain itu, banyak juga masyarakat tidak tahu adanya Undang-undang tersebut. Kita juga mempertanyakan bagaimana law enforcementnya,”tegas Rendy. Karena itu, lanjut Rendy, pihak kepolisian juga harus melakukan rekayasa lalu lintas dan pendalaman yang menyeluruh. “Kita minta ini juga dianggarkan untuk rekayasa lalu lintas, selain pengkajian sumber kemacetan itu juga bisa datang dari pihak Kepolisian yang membiarkan 30
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
terjadinya kemacetan itu,” katanya. Sementara, anggota DPR Abdul Hakim (F- PK S) mengatakan, p elay anan ter b aik s alah s atu indikatornya yaitu penurunan tingkat kecelakaan jiwa pemudik. S ekar ang ini, angka ter sebut masih cukup tinggi karena itu kita berharap kedepan dapat tercapai. “Frekuensi semakin meningkat pada hari mudik, ke depan kita akan evaluasi roadmap to zero agar dapat tercapai,” ujarnya. Menurut Hakim, selain sarana dan prasarana persoalan utamanya juga karena budaya mudik yang tinggi dari masyarakat Indonesia. “ Ini sudah diantisipasi dengan mengurangi penggunaan roda dua untuk jarak jauh tetapi masih belum mengurangi frekuensi penggunaan roda dua. “Penggunaan ini menjadi penyumbang tingginya angka kecelakaan didaerah,” tandasnya. Hakim meminta pihak kepolisian juga menambah rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan di jalur rawan. “Kita akui memang masih terjadi kekurangan rambu karena itu perlu dianggarkan segera,” paparnya. Hal senada disampaikan oleh Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), dan mengatakan pelaksanaan pelayanan arus mudik harus dijadikan puncak pelayanan bagi masyarakat tidak hanya di level Kementerian tetapi juga Presiden. “Jadikan ini menjadi momentum penyelenggaraan arus mudik lebaran yang baik dengan ikhlas,”katanya. Kriteria penyelenggaraan pela y a n a n , l a n j u t Yo s e p h , h a r u s berpedoman pada selamat, aman dan nyaman bagi mas yar akat yang ingin mudik. “Kalau semakin menurun tentunya tidak sukses penyelenggaraan pelayanan lebaran itu,” tambahnya. Wakil Menteri PU Achmad Hermanto Dardak mengatakan, PU telah bekerja maskimal untuk perbaikan jalur mudik lebaran den-
Kriteria penyelenggaraan pela yanan, lanjut Yoseph, harus berpedoman pada selamat, aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin mudik. “Kalau semakin menurun tentunya tidak sukses penyelenggaraan pelayanan lebaran itu,”tambahnya. gan memfokuskan pada jalur jalan yang mengalami kenaikan cukup signifikan, seperti jalur Pantura sebagai jalan utama namun tetap disiapkan jalur alternatif lainnya. Sedangkan untuk pekerjaan pe ningkatan kapasitas, seperti pelebaran jalan contohnya dari Jakarta sampai dengan Kudus sudah 4 lajur. Kemudian untuk jalan tol, sebelum lebaran, rencananya dari Tol Kebon Jeruk sampai Tol Pondok Indah dibuka sehingga akses menuju Bandara Soekarno - Hatta bisa lebih cepat. Pada kesempatan itu, Hermanto menjelaskan masih terdapat bebera pa hambatan yang harus dikoordinasikan dengan pihak lain. Diantaranya yaitu Simpang Jomin, masih tinggi kapasitasnya karena belum selesai tol ke Cikopo, sehingga masih keluar ke Simpang Jomin, Cikampek, Jawa Barat. “ Kita akan melakukan upaya bersama dengan Polantas dan Kementerian Perhubungan untuk majemen lalu lintas agar kemacetan b is a diur ai. P e s an s ay a a g ar para pemudik mengikuti aturan. Sementara itu masyarakat sekitar jalan mudik menyiapkan kuliner y ang bis a dinik mati p emudik sekaligus menggalakkan perjalanan dengan wisata kuliner,” pungkas Hermanto Dardak. (Sugeng Irianto)
ANGGARAN
SEMUA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERJADI PENYIMPANGAN BAKN
(Badan Akun t abilit as Keua ngan Negara) DPR RI telah melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Kesimpulannya, terjadi kerugian keuangan negara hampir di semua kementerian. Artinya, di semua bidang kehidupan terjadi penyimpangan, tak terkecuali di bidang migas (minyak dan gas bumi). “Hampir di semua Kementerian dan lembaga dan di segala bidang terjadi kerugian negara. Dan semua itu sebenarnya sudah menjadi isu di masyarakat dan berbagai media
massa,” ungkap Sumarjati Arjoso usai melaporkan telaahan keuang an negara hasil pemeriksaan BPK dalam Sidang Paripurna DPR belum lama ini. Dalam bidang migas (minyak dan gas bumi) misalnya, menurut Sumarjati, BAKN telah menganalisis berbagai permasalahan, salah satunya permasalahan atas ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak dalam pelaksanaan PSC (production sharing contract) atau kontrak bagi hasil. Dari sana pemerintah kehila ngan potensi penerimaan Negara sebesar 1,78 Triliun.
“Atas permasalahan tersebut telah direkomendasikan kembali kepada pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC atau amandemen tax treaty terhadap KKKS (kelompok kontrak kerjasama) yang menggunakan tax treaty sehingga potensi berkurangnya pendapatan Negara dari Pph migas tidak terjadi,” jelas Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini. Dijelaskannya tax treaty merupa kan penghindaran pajak berganda, dimana Indonesia dengan 63 nega ra di dunia telah memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda. Sementara sesuai dengan UU No.36
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
31
ANGGARAN
Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (Pph) pasal 1 dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan demikian jelas hal tersebut merugikan negara, karena jika subyek pajak itu telah dikenakan pajak di negara lain, maka Indonesia tidak dapat menetapkan pajak pada subyek pajak tersebut, meski kontrak bagi hasil (PSC)dilakukan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) telah mengi rimkan surat kepada SKK (satuan kerja khusus) Migas melalui surat tertanggal 9 juli 2012 yakni tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP (Laporan keuang an pemerintah pusat) TA 2011. Hal tersebut mengingat amandemen PSC bukan merupakan kewenangan DJP,melainkan wewenang SKK Migas. Surat tersebut dilanjutkan Sumarjati telah ditanggapi oleh SKK Migas tanggal 3 agustus 2012 yang berisi bahwa SKK Miigas telah melakukan pertemuan dengan KKKS yang menggunakan tax treaty untuk membahas mengenai amandemen PSC. Dari hasil pertemuan tersebut KKKS pada dasarnya setuju untuk melakukan amandemen PSC tersebut, namun dengan syarat bahwa hal tersebut berlaku ke depan, dan terhadap penggunaan tax treaty yang telah terlanjur digunakan sebelumnya diminta untuk diputihkan. Atas persyaratan KKKS itu SKK Migas meminta tangapan dari DJP. Renegosiasi PSC Menanggapi hal tersebut DJP telah melakukan kajian mengenai penerapan tarif tax treaty serta serangkaian diskusi di tahun 2012 dengan berbagai pihak seperti akademisi, konsultan hukum,kepala divisi hukum SKK MIGas, Kemen terian ESDM, Ditjen Anggaran, dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Salah satu hasil rapat menyepakati usulan renegosiasi PSC atau kontrak bagi hasil. 32
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Menteri Keuangan juga telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan kepada kepala SKK Migas tanggal 31 Desember 2013 tentang penetapan Tax treaty WP KKKS Migas dan usul an Amandemen PSC (kontrak bagi hasil) bagi KKKS yang menetapkan tariff pajak berdasarkan tax treaty. Sejak tahun 2013 pelaporan Pph oleh KKKS tidak lagi menggunakan dokumen PSC 71/72, melainkan menggunakan Laporan Penerimaan Negara (LPN) sebagaimana diatur dalam PMK (peraturan menteri keuangan) np. 79/PMK.02/2012 tentang tata cara penyetoran dan pelaporan penerimaan Negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan atau gas bumi dan perhitungan pajak penghasilan untuk keperluan pembayaran PPh Minyak Bumi dan atau Gas Bumi berupa volume Mi nyak bumi dan atau gas bumi. Sayangnya,dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas penerapan tariff PPh oleh 25 KKKS untuk tahun pajak 2013 dengan membandingkan antara pajak terutang yang termuat dalam LPN dengan pajak terutang berdasarkan kontrak kerjasama yang diterima BPK dari KPP Migas sampai tanggal 10 april 2014 menunjukan terdapat kekura ngan pembayaran PPh Migas oleh KKK S, yakni sebesar 145 Juta dolar amerika atau sama dengan 1,77 Triliun
Selain kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas sejumlah 1,77 triliun juga berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC terkait, (menggunakan kurs tengah BI Per 31 desember 2013 sebesar Rp 12,189 per 1 dolar amerika). “ S e l a i n ke h i l a n g a n p e n e r i -
maan negara dari PPh Migas sejumlah 1,77 triliun juga berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC terkait,” jelas Sumarjati. Dikatakan wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN ini, permasalahan tersebut disebabkan karena pemerintah belum melaksanakan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty untuk memberikan kepastian bagian Negara dari pelaksanaan PSC. Dalam bidang migas kerugian negara tidak hanya penggunaan tax treaty. Terdapat keterlambatan pemindahbukuan ke rekening KUN (Kas Umum Negara) atas penerimaan Negara dari pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi dan transfer material yang disetor melalui reke ning Migas sebesar Rp 28,86 Triliun. Keterlambatan pemindahbukuan
itu menurut Sumarjati, tidak sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Selain itu juga tidak sesuai dengan PP No.45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh PNBP (Penerimaan Negara bukan pajak) wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Ditambahkan Sumarjati masih banyak lagi permasalahan dalam bidang migas yang menyebab kan kerugian negara. Diantaranya adalah hasil pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan negara yang berasal dari hasil penjualan Migas menunjukan indikasi bahwa hasil penjualan gas bulan Januari sampai November 2013 belum dibayarkan kepada Negara sebesar 2,5 triliun.
Pemerintah belum menerima hasil penjualan sebesar 307, 8 miliar rupiah atas lifting minyak mentah bagian negara bulan sepetember 2013 untuk tujuan ekspor yang dilakukan oleh trafigura. “Itulah sebagian dari PR (Pekerjaan Rumah) yang masih harus dibenahi bersama. BAKN telah merekomendasikan kepada Pimpinan DPR agar hasil telaahan BAKN DPR RI ini dapat ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran sebagai pertimbangan dalam merumuskan UU pertanggungjawaban pengelolaan APBN 2013 serta untuk pembahasan APBN TA 2015,”ujarnya. Oleh karena itu dikatakan Sumarjati, sejatinya BAKN sebagai alat kelengkapan DPR masih sangat diperlukan sebagai pengawas internal maupun eksternal dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (Ayu) Foto: Andry, Odjie/Parle/HR.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
33
LEGISLASI
RUU KTA
JAGA LINGKUNGAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP UMAT MANUSIA Konservasi tanah dan air atau yang sering disebut pengawetan tanah merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas tanah, kuantitas dan kualitas air. Apabila tingkat produktifitas tanah menurun, terutama karena erosi maka kualitas air terutama air sungai untuk irigasi dan keperluan manusia lain menjadi tercemar sehingga jumlah air bersih semakin berkurang.
P
ada kenyataannya semakin banyak terjadi degradasi lahan dan air yag disebabkan oleh banyak faktor yang dapat menyebabkan rusaknya atau berkurangnya kualitas dan kuantitas suatu tanah dan air yang dapat berdampak buruk pada lingkungan kita 34
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
bahkan dapat menyebabkan suatu bencana alam seperti longsor yang merupakan bentuk dari erosi. Salah satu kegiatan dalam menyelamatkan lahan dari tingkat erosi yang tinggi adalah penerapan teknik konservasi tanah dan air di
samping kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharan dan pengayaan tanaman. Konservasi tanah dan air merupakan upaya untuk penggunaan lahan sesuai dengan syarat– syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Konservasi tanah dan air mempunyai tujuan
utama untuk mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan kerusakannya. Atas dasar itulah DPR RI diakhir masa jabatannya periode 20092014 berinisitif memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Tanah dan Air (KTA) untuk di Undang-Undangkan agar mempunyai payung hukum yang kuat. Menurut Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo mengatakan bahwa sebagai bentuk kepedulian dewan demi menjaga lingkungan dan kelangsungan hidup umat manusia khususnya rakyat Indonesia, dewan berinisiatif untuk berjuang menggolkan RUU ini. Alasannya, menurut Siswono, dewan merasa prihatin melihat kerusakan lingkungan di bumi ini, untuk itu perlu melakukan langkahlangkah guna melindungi kualitas daripada tanah itu sendiri. “Kita melihat banyak terjadi pengrusakan dimanamana, seperti pada perusahaan pertambangan yang kerap meninggalkan lubang-lubang besar, contohnya di pulau Bangka hasil dari eksploitasi timah, di Kalimantan kita melihat lubanglubang
peninggalan dari eksploitasi batubara dimana lubang bekas eksploitasi nya berisi air berwarna hijau penuh dengan material, yang ikan pun tidak bisa hidup didalamnya,” tegas politisi Partai Golkar ini kepada Parlementaria beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, tidak hanya akibat dari eksploitasi perusahaan pertambangan, sekarang ini juga sering terjadi bencana erosi, abrasi ditepi pantai.
donesia sebenarnya relatif jauh tertinggal. Menurutnya, negaranegara lain sudah membuat UU ini bahkan hampir 100 tahun yang lalu. “Contohnya Amerika terkenal de ngan soil and water conservation act nya, dan mereka sudah sekitar 60 tahun yang lalu,” ujar Politisi Daerah Pemilihan Jawa Tengah ini. Hal senada di sampaikan, Herman Khaeron yang juga Wakil Ketua
UU Konservasi Tanah dan Air (KTA) sangat penting dan strategis demi menjaga lingkungan ditanah air, karena didalam UU ini secara khusus mengatur tanah dan segala material, mineral, renik-renik yang ada didalam tanah yang harus dilindungi “Oleh karena itu, UU Konservasi Tanah dan Air (KTA) sangat penting dan strategis demi menjaga lingkungan ditanah air, karena didalam UU ini secara khusus me ngatur tanah dan segala material, mineral, renik-renik yang ada didalam tanah yang harus dilindungi” jelasnya.
Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat, menurutnya, latar belakang lahirnya RUU Konservasi Tanah dan Air ini, karena regulasi yang mengatur tentang tanah dan air belum cukup memadai dan komprehensif. Meskipun UU Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) menyebutkan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia Tuhan merupakan kekayaan nasional.
Keberadaan U U K TA di In-
Ia menambahkan, UU ini nantinya mengatur perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah dan air pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan, untuk mendukung pembangunan dan kehidupan yang berkelanjutan.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
35
LEGISLASI
Inggris, melainkan soil, jadi soil and water, “Dan air disini adalah yang mengikat dalam butiran-butiran tanah yang kemudian menjadi sumber mata air untuk kehidupan, ini adalah sebuah resources yang harus dijaga kesinambungan keberadaannya, atas dasar itulah, saya kira pengaturan ini dibatasi terhadap eksploitasi yang memungkinkan butiran air didalam tanah akan hilang dan habis suatu saat nanti.
“Satu hal penting dalam memahami RUU KTA adalah, tanah dan air merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ia bukan konservasi tanah dan konservasi air secara terpisah, tapi konservasi tanah yang berarti melakukan konservasi pula untuk airnya,” jelas Herman. Selanjutnya, kata Herman, tanah yang dimaksud dalam RUU ini, ja ngan di artikan land dalam bahasa
36
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Untuk menghindari tumpang tindih peraturan, maka ruang lingkup KTA dalam rumusan RUU ini dibatasi pada hutan lindung dan hutan produksi. Bab V tentang Penyelenggaraan konservasi tanah dan air dalam RUU ini memuat secara rinci. Pasal 13 ayat (1) RUU ini, misalnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan KTA dilaksanakan pada lahan dikawasan lindung dan budi daya. “Sesungguhnya, kita batasi kon-
Untuk menghindari tumpang tindih peraturan, maka ruang lingkup KTA dalam rumusan RUU ini dibatasi pada hutan lindung dan hutan produksi. Bab V tentang Penyelenggaraan konservasi tanah dan air dalam RUU ini memuat secara rinci. Pasal 13 ayat (1) RUU ini, misalnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan KTA dilaksanakan pada lahan dikawasan lindung dan budi daya.
servasi ini dihutan lindung dan hutan produksi, itupun hanya dengan kriteria lahan kering, kritis, lahan dengan kemiringan tertentu, dan lahan yang membutuhkan pera watan,” jelasnya. RUU ini, lanjut Herman, berbeda dengan UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Di dalam RUU KTA melindungi butiran air yang mengikat ditanah (green water), sedangkan UU No.7 Tahun 2004 mengatur air permukaan (blue water). “Bila green water berada di kawasan lindung dan budi daya, maka blue water hanya mengatur air dipermukaan dan peruntukkannya,” tegas Herman. Pendapat serupa dikemukakan anggota DPR Anton Sukartono Suratto, menurutnya tanah dan air itu sumber daya yang luar biasa, dan jangan hanya memperhatikan tanahnya saja, “Begitu tanahnya kita ambil, dibawahnya ada air, sementara itu kan kehidupan kita ada di air,” tegas Anton yang pernah duduk di Komisi IV DPR ini. Menurutnya, seperti eksplorasi
pertambangan dan perkebunan yang hanya memikirkan unsur tanahnya saja dan didalamnya ada kandungan airnya yang tidak diperdulikan, dan ekosistem berubah atau tidak. “Oleh karena itu harus kita perhatikan,” tegasnya beberapa waktu lalu. Untuk itu, katanya, dengan ada nya RUU Konservasi Tanah dan Air ini kita harus menjaga tidak hanya tanah, tetapi kandungan air didalamnya juga harus dijaga, “Semangatnya seperti itu, intinya dalam RUU KTA ini, kita concern mengatur sampai dibawahnya, tidak cuma atasnya saja, dan saya harap pemerintah juga mempunyai semangat yang sama, jangan sampai kita punya tanah ada tetapi didalamnya sudah tidak ada, kasihan kedepannya anak cucu kita nanti,” harapnya. Pemerintah, menurut Anton yang sekarang bertugas di Komisi Pendidikan DPR, sangat serius terhadap RUU KTA ini, bahkan mereka sangat membutuhkan UU ini karena pemerintah melihat banyak ketimpangan dan tidak bisa berbuat apapun, karena belum ada payung hukum untuk melindungi hal tersebut.
Serupa dengan rekan-rekannya di DPR, menurut salah satu Pimpinan Komisi IV DPR Ibnu Multazam mengatakan RUU KTA ini nantinya akan mengatur tentang peneban gan hutan, pembangunan jalan dan gedung secara komprehensif dan harus memperhatikan konservasi tanah dan air. Selain itu, alasan pembahasan RUU KTA karena melihat bencana yang sering terjadi di Indonesia. Seperti diketahui RUU Konservasi Tanah dan Air merupakan usul inisiatif DPR, yang terdiri dari 17 BAB dan 65 pasal. (nt) foto: Iwan Armanias, Odjie/parle/hr.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
37
LEGISLASI
Proteksi Generasi Bangsa Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara. Mulai dari lingkungan yang sehat hingga pelayanan kesehatan yang memadai. Perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi. Salah satu instrumen yang tengah dipersiapkan untuk melindungi kesehatan masyarakat adalah RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. RUU ini resmi menjadi inisiatif DPR. Kini pembahasannya sudah memasuki tahap pembicaraan tingkat I.
L
arangan minuman beralkohol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol. Minuman beralkohol yang dilarang diklasifikasi dalam golongan yaitu minuman beralkohol golongan 38
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
A adalah minuman beralkohol de ngan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 1% sampai dengan 5%, golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%, golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%, minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun, dan minuman beralkohol campuran atau racikan.
masukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan di wilayah Negara Kesa tuan Republik Indonesia.
Dalam RUU ini mengatur, setiap orang dilarang memproduksi, me-
KH. Aus Hidayat Nur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS),
Namun Pada Pasal 8 Ayat (1) berbunyi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
dengan tegas mengatakan Pasal 8 Ayat (1) dari draf RUU ini akan mere duksi pasal sebelumnya yaitu Pasal 5,6, dan 7 yang merupakan jantung dari RUU ini, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengi ngat Pasal 8 Ayat (1) justru mengikat terhadap Pasal 5,6, dan 7. Oleh karena itu, menurut pen dapat F-PKS bahwa Pasal 8 Ayat (1) harus dihapus. “F-PKS mengusulkan bunyi Pasal 8 Ayat (1) larangan pada Pasal 7 (mengonsumsi) dikecualikan bagi wisatawan asing, kepentingan adat, ritual keagamaan, dan tempat yang diizinkan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan agama,” paparnya di gedung DPR dalam Rapat Paripurna, Selasa (24/6).
terbukti berdampak buruk bagi penggunanya. Masih ingat jatuhnya puluhan korban akibat minum minuman keras oplosan? Menurut Djamal, mengonsumsi minuman beralkohol bisa menimbulkan efek samping, bukan saja kepada pelaku tetapi juga kepada masyarakat. Misalnya gangguan yang timbul akibat ulah peminum. Kese hatan masyarakat, kata dia, perlu dijaga melalui regulasi minuma n beralkohol.
RUU ini mewajibkan kepada nega ra untuk melaksanakan fungsi pe ngawasan larangan minuman beralkohol secara sungguh-sungguh melalui Tim Terpadu. Pengawasan minuman beralkohol mulai dari memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi minum an beralkohol dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Peme rintah dan Pemerintah Daerah. Tim terpadu yang dibentuk Peme rintah terdiri dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM), Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Perwakilan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Anggota Komisi IX DPR (Fraksi Hanura), Djamal Aziz, berpendapat proses pembahasan RUU ini perlu dilanjutkan. Minuman beralkohol
Anggota Komisi VI DPR A Muhajir menambahkan konsumsi minuman beralkohol yang berkadar tinggi sangat berbahaya. Ironisnya, konsumen minuman beralkohol lebih didominasi kalangan muda. Padahal, generasi muda menjadi aset strategis memperbaiki kondisi bangsa ke depan. Muhajir mencatat, korban me nin g g al ak ib at m e n g o nsumsi minuman beralkohol mencapai 18 ribu jiwa. Atas dasar itulah Muhajir prihatin dengan kondisi tersebut. Terlebih, mayoritas penduduk Indonesia didominasi kalangan muslim. “Sangat aneh apabila Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat permisif dalam penggunaan
Proses pembahasan RUU ini perlu dilanjutkan. Minuman beralkohol terbukti berdampak buruk bagi penggunanya. Masih ingat jatuhnya puluhan korban akibat minum minuman keras oplosan?
atau konsumsi minuman beralkohol,” ujarnya. Muhajir, politisi Partai Amanat Nasional,berpandangan produksi dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol bisa punya hubungan dengan kriminalitas. Kejahatan seringkali dilakukan setelah pelaku mengonsumsi minuman beralkohol kadar tinggi. Ia menilai RUU Larangan Minuman Beralkohol menjadi jalan keluar terhadap peredaran produk minuman beralkohol. Anggota Komisi III DPR Martin Hut abar at menambahkan, se lain bertentangan dengan norma agama, minuman beralkohol bertentangan dengan moral bangsa Indonesia. Menurutnya dampak minuman beralkohol tidak saja kesehatan jasmani, tetapi psikologis. Ia mengatakan minuman beralkohol menjadi faktor tingginya angka kriminalitas. Kondisi itulah yang memicu perkelahian, mengganggu ketertiban umum, hingga hilangnya tatanan sosial masyarakat. Kendati begitu, minuman beralkohol masih banyak beredar baik melalui impor maupun produksi sendiri. Minuman beralkohol masih bisa dijual bebas, sehingga dapat membahayakan bagi kehidupan manusia, khususnya generasi muda. “Diperparah dengan kondisi lemahnya penegakan hukum terkait dengan produksi, peredaran, dan jual beli nya,” ujarnya. Kehati-hatian ? Sebenarnya, Indonesia sudah punya sejumlah regulasi terkait. Misalnya, Keputusan Presiden (Keppres) No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. Ada juga Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah (Perda) di sejumlah tempat. Lagi pula, banyak perusahaan yang memproduksi minuman berakohol. Karena itu, Martin meminta pembahasan RUU dilakukan dengan
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
39
LEGISLASI
Minuman Beralkohol amatlah stra tegis dalam melindungi kesehatan masyarakat. Terlebih, menjaga kehidupan masa depan bangsa dan negara. Menurutnya, dengan ada nya rancangan regulasi pelarangan perlunya disusun dengan secara kehati-hatian dan mendalam. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, mulai ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.
Dalam pembahasan dan penyusunan naskah dan substansi Rancangan UndangUndang Tentang Larangan Minuman Beralkohol perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga produk legislasi yang dihasilkan tidak mudah dibatalkan dan memang mempunyai kemaslahatan bersama bagi rakyat Indonesia. penuh kehati-hatian. Materi RUU ini juga bersinggungan dengan peraturan lain. “Dalam pembahasan dan penyusunan naskah dan substansi Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga produk legislasi yang dihasilkan tidak mudah dibatalkan dan memang mempunyai kemaslahatan bersama bagi rakyat Indonesia. Anggota Komisi IX DPR (Fraksi Golkar), Poempida Hidayatulloh, ingin melihat dampak konsumsi minuman beralkohol tak hanya dari sisi kesehatan. Menurutnya, produk minuman beralkohol menjadi bagian komoditi unggulan yang menyerap tenaga kerja. Selain itu, menjadi tambahan pemasukan bagi pendapatan negara melalui pajak dan cukai. Itu sebabnya, diperlukan
40
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Didi menilai larangan minuman beralkohol boleh jadi akan berbenturan dengan berbagai macam kepentingan. Tidak saja persoalan budaya, tetapi juga ekonomi. Dari sisi ekonomi, produk minuman beralkohol dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan pajak. Dari sisi sosial budaya, masih ada daerah tertentu yang mempertahankan nilai budaya dengan tradisi minuman beralkohol tradisional. RUU ini mempunyai ketentuan pidana yang diharapkan dapat menutup celah terjadinya praktekpraktek moral hazard berbagai pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Ketentuan Pidana RUU ini. Setiap yang melanggar ketentuan memproduksi minuman beralkohol dan melanggar ketentuan memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 Tahun dan paling lama 10 Tahun atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah.
kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai hal dalam penyusunan RUU tersebut. Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan substansi menyeluruh dari RUU Larangan
Dan setiap yang mengonsumsi minuman beralkohol, dipidana de ngan pidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 10 juta rupiah atau paling banyak 50 juta rupiah. (as) Foto: Andry/Parle/Hr.
FOTO BERITA
Terharu Tim Kunker Komisi VIII DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Hj. Ledia Hanifa Amaliah mengunjungi keluarga tidak mampu dan memberikan sumbangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Selasa (15/7). Foto: Supriyanto
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
41
FOTO BERITA
42
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Teliti Raskin Komisi IV temukan beras menir dan karung tanpa cap Mitra Bulog NTB, Rabu (16/7) Foto: Ayu.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
43
FOTO BERITA
Sidak Mudik Tim Kunker Komisi V DPR dipimpin Laurens Bahang Dama meninjau Terminal Ubung, Bali. Foto: Odjie
Sidak Mudik Tim Kunker Komisi V DPR dipimpin Michael Wattimena meninjau Stasiun Pasar Turi Surabaya, Jumat (18/7). Foto: Mastur Prantono 44
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
KIAT SEHAT
Seperti yang diketahui, beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua DPR RI ,Priyo Budi Santoso, selaku pemimpin sidang paripurna telah mengesahkan pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Usul inisiatif DPR untuk pembahasan RUU ini, bisa dipahami sehubungan bahwa minuman beralkohol menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti secara nasional. WHO (World Health Organization) mengeluarkan laporan sepanjang tahun 2009 tercatat 775 ribu nyawa melayang di dunia akibat minuman-
keras tersebut. Angka itu sama de ngan 5.3% dari total jumlah kematian di seluruh dunia. Laporan itu juga menyebautkan angka 3.19 juta orang yang saat ini dalam kondisi kritis , dalam kasus yang sama. David Freeman dan Marina Katz, MD dalam laman WebMD.com menyebut hasil penelitian ilmiah, alkohol ternyata benar-benar merusak tubuh, menyebabkan lebih dari 60 penyakit. Sementara Prof. James C. Garbutt, MD dari Chapel Hill School of Medicine, University of North Carolina mengungkap alkohol adalah molekul kecil yang sangat
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
45
KIAT SEHAT
rumit dan bisa merusak banyak hal dalam tubuh manusia. Hanya saja kita sering tidak menyadari semua efek buruk itu. Nah sebagian dari hasil penelitian Prof. Garbutt ini barangkali akan membuka mata anda tentang daya rusak alkohol.
Penyakit Hati. Peminum berat dapat menyebabkan hepatitis alkoholik—suatu peradangan hati yang disebabkan karena alkohol. Beberapa tahun kemudian, hepatitis ini menyebabkan kerusakan yang menetap dan menimbulkan jaringan parut pada sel-sel hati (cir rhosis). Penyakit ini mengurangi kemampuan hati untuk memproduksi protein dan proses hormon, nutrisi, obat, dan racun. Sirosis semakin memburuk dari waktu ke waktu dan dapat berpotensi mengancam jiwa. Sejumlah temuan menunjukkan ada kasus peminum berat tidak pernah terkena sirosis namun ada fakta lain peminum yang belum masuk kategori kecanduan menderita sirosis. Untuk alasan yang belum diketahui, 46
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
perempuan peminum lebih rentan mengalami kasus sirosis.
Gangguan Pencernaaan. Peminum berat dapat mengakibatkan peradangan pada lambung (gastritis) dan juga luka pada lambung dan esophagus (kerongkongan). Hal ini dapat mempengaruhi penyerapan vitamin B dan usur nitrisi lainnya. Pankreatitis. Mengkonsumsi berlebihan mengakibatkan kerusakan pankreas yang berfungsi memproduksi hormon yang me ngatur metabolisme dan enzim yang membantu system pencernaan – dan menyebabkan timbulnya peradangan pada pancreas. Gangguan Kardiovascular.
Para pecandu akan membuat trombosit di tubuhnya cenderung mengumpul menjadi gumpalan darah, yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Penelitian di Har vard University tahun 2005 menemukan pesta minuman keras
berisiko kematian dua kali lipat bahkan pada orang yang belum pernah mengalami masalah dengan jantung. Pecandu alkohol juga akan mengalami cardiomyopathy, suatu kondisi yang berpotensi mematikan di mana otot jantung melemah dan akhirnya gagal, serta kelainan irama jantung seperti atrial fibrilasi ventrikel. Tekanan Darah Tinggi Alkohol dapat mengganggu sistem saraf simpatik yang antara lain me ngontrol konstriksi dan pelebaran pembuluh darah sebagai respons terhadap stres, suhu, tenaga dan selanjutnya menyebabkan tekanan darah meningkat. Seiring waktu, efek ini bisa menjadi kronis. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan lainnya, termasuk penyakit ginjal, penyakit jantung, dan stroke.
Komplikasi Kencing Manis (Diabetes). Alkohol mempenga-
ruhi pelepasan gula darah dari hati
dan dapat meningkatkan risiko rendahnya kadar gula dalam darah Hal ini dapat membahayakan penderita diabetes sebelumnya yang telah mengkonsumsi insulin untuk menurunkan kadar gula dalam darah.
Gangguan Fungsi Seksual dan Menstruasi. Minum minu-
man beralkohol berlebihan dapat menyebabkan disfungsi ereksi, pada laki-laki. Pada wanita, dapat menggangu menstruasi.
Gangguan Pada Mata. Pada suatu waktu, peminum berat dapat menyebabkan involuntary rapid eye movement (nystagmus) dika renakan adanya kelemahan dan kelumpuhan otot otot mata karena kekurangan vitamin B1 (thiamine) Cacat Lahir. Alkohol yang
dikonsumsi saat hamil, dapat menyebabkan fetal alcohol syndrome, yang mengakibatkan gangguan tumbuh kembang dari bayi-anak .
dulu baru kemudian minum. Sebuah studi yang dilakukan di Selandia Baru memastikan peminum berat tidak menghilangkan depresi tetapi malah menyebabkan depresi. Kejang Sering mengkonsumsi alkohol bisa menyebabkan epilepsi dan dapat memiju kejang bahkan pada seseorang yang tidak memiliki riwayat epilepsi. Kerusakan Saraf Peminum berat dapat mengalami kerusakan saraf yang dikenal sebagai alcoholic neuropathy. Anda akan merasa mati rasa di kaki, otot melemah, incontinence atau ketidak mampuan untuk mengandalikan keluarnya urin, sembelit, disfungsi ereksi, dan masalah lainnya. Alcoholic neuropathy diperkirakan terjadi karena alkohol adalah racun bagi sel-sel saraf.
Tulang Keropos (B one Meningkatkan Risiko Kan L oss). A l cohol m en ggan ggu ker. Hasil penelitian dari Jurgen produksi sel sel tulang muda sehingga dapat mengakibatkan pengeroposan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang (fractures)
Komplikasi Neurologis. Demensia Seiring bertambahnya usia, otak manusia cenderung menyusut sekitar 1,9 persen dalam 10 tahun. Ini dianggap normal. Namun penelitian menemukan otak peminum berat ternyata menyusut lebih cepat, mengakibatkan hilangnya memori dan gejala lain dari demensia. Peminum berat juga mengalami kasus melemahnya kemampuan merencanakan, membuat penilaian dan memecahkan masalah.
Rehm, PhD dari Pusat Kecanduan dan Kesehatan Mental di Toronto, Kanada menyebut kebiasaan minum alkohol akan meningkatkan resiko kanker. Jaringan kanker bisa terbentuk di wilayah mulut, tenggorokan, pita suara, hati, payudara dan usus. Bahkan pada peminum alkohol tingkat sedang juga dapat meningkatkan risiko
kanker payudara. Kondisi ini muncul ketika tubuh mengubah alkohol menjadi asetaldehida, carcinogen kuat.
Anemia. Peminum berat akan mengalami kondisi jumlah sel darah merah pembawa oksigen akan turun sangat rendah. Kondisi ini biasa dikenal sebagai anemia. Gejalah umumnya adalah tubuh akan cepat lelah, pucat, gelisah, sesak nafas dan sakit kepala. Asam Urat. Sebagian kasus menunjukkan asam urat sebagian besar terjadi karena faktor keturunan. Namun bisa dipastikan alkohol dapat memperburuk kasus asam urat yang anda hadapi. Penyakit Menular. Konsumsi alkohol menekan sistem kekebalan tubuh, awal terjadinya kasus infeksi, termasuk tuberkulosis, pneumonia, HIV / AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya. Peminum berat juga sangat mungkin terlibat dalam seks berisiko yang bisa jadi tidak disadarinya. Sebagian hasil temuan dan kajian ilmiah yang telah dikemukakan di atas, semoga dapat menambah wawasan dan membangun pemahaman bahwa daya rusak alkohol pada tubuh manusia sungguh luar biasa. Salam sehat. (*)
Depresi Sudah lama diketahui minum alkohol bergandengan dengan depresi bahkan muncul perdebatan mana yang datang lebih awal minum dulu baru depresi atau depresi PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
47
Dinajani Mahdi
Tak Ada Kata Tua dan Lelah Untuk Berjuang Down to earth, itulah yang nampak dalam diri Dinajani Mahdi. Betapa tidak, sejak lahir, kuliah, memiliki beberapa gelar akademis dan menjadi Guru Besar, hingga berbagai jabatan bergengsi berhasil ia jalani, namun Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini tak ingin terlihat “berbeda” dengan yang lain. Bahkan dengan usia yang sudah tidak muda lagi, Istri Harijanto Mahdi ini tak segan-segan “blusukan” ke berbagai daerah. Bersama Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlementaria, Anggota Dewan Penasehat Ikatan Dokter Indonesia ini mengisahkan pengalaman hidupnya.
48
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
14
Juni, tujuh puluh satu tahun yang lalu, dapat dipastikan menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi pasangan Mr. Andi Zainal Abidin dan Ratu Nung Suryani. Pasalnya, di hari itulah putri pertama keduanya hadir ke muka bumi ini. Dinajani, begitulah keduanya menamai putri sulungnya itu. Terlahir di tengahtengah keluarga yang serba berkecukupan menjadi sebuah “berkah” tersendiri bagi Dina. Segala fasilitas permainan telah tersedia di rumah. Namun kedua orangtua Dina tidak lantas memanjakan Dina dengan terus membiarkannya bermain. Keduanya malah lebih menekankan pendidikan Dina.
Begitupun, saat Dina memilih untuk menempuh jalur pendidikan yang berbeda dari keinginan sang ayah yang notabene merupakan ahli hukum ternama sekaligus sebagai pendiri LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Kedua orangtua Dina pun mengamini keinginan Dina yang ingin menjadi seorang dokter. Bagi nya dokter merupakan profesi yang sangat mulia.
Bersama teman-temannya ia kerap berdemo dan melancarkan aksi. Bahkan ketika ia dan temantemannya berdemo di Istana, mere ka sempat ditembaki. Syukurnya Dina langsung tengkurap. Namun malang bagi teman Dina, Arif Rahman Hakim yang tak sempat tengkurang atau tiarap. Ia menjadi korban penembakan di Istana Negara ketika itu.
“Alhamdulillah, saat ujian kedokteran saya diterima, dan dapat beasiswa dari pemerintah sehingga Mama dan Papa tidak perlu mengeluarkan uang untuk sekolah saya. Karena orangtua saya kan selain punya tiga anak kandung kan juga punya beberapa anak angkat, jadi pastinya banyak membutuhkan biaya,”kisah Dina.
Tidak hanya melancarkan aksi demo, Dina pun tak segan-segan turun langsung ke masyarakat dalam bentuk Bhakti Sosial ke Kampungkampung. Dina pun membiasakan hidup sederhana sebagaimana kebanyakan teman-teman lainnya. Hal itu terlihat dengan kebiasaan Dina yang memilih untuk mengayuh sepeda saat kuliah. Kebetulan rumah Dina di Jalan Surabaya Menteng dengan fakultas kedokteran UI di Salemba berjarak tidak terlalu jauh. Padahal ketika itu ia memiliki segala fasilitas yang lebih modern dari kedua orangtuanya, seperti motor vespa dan mobil.
Tak ayal setiap kali pulang sekolah dasar (SD) sang Mama selalu menanyakannya, pelajaran apa yang tadi didapat di sekolah. Seusai Dina makan dan tidur siang atau menjelang sore harinya sang Mama kembali memeriksa pelajaran Dina di sekolah, sambil mengajarinya mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) yang ditugaskan sang guru. Hal itu terus dilakukan sang Mama yang merupakan seorang guru TK itu hingga Dina duduk di bangku sekolah menengah atas. “Ibu saya seorang guru TK, jadi setiap belajar di rumah selalu ditunggui dan diajarkan. Makanya sampai sekarang saya yakin,kalau anak guru pasti pinter-pinter,” tawa Dina. Beranjak dewasa, hal yang lebih membuatnya merasa beruntung lahir di tengah keluarganya saat itu adalah kebiasaan kedua orangtuanya yang selalu menerapkan dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dimana pun, termasuk di rumah. Sebut saja ketika SMA, Dina yang tomboy memilih untuk mengikuti pelatihan militer (seperti wajib militer). Tidak hanya kemampuan fisik yang diajarkan, di pelatihan militer ia diajarkan untuk memasang dan melepas senjata. Padahal meski kondisi Negara ketika itu tidak kondusif, namun bagi seorang wanita hal tersebut sejatinya tidak wajibkan.
Aktivis Kampus Tahun 1962 Dina resmi menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di bangku kuliah Dina bak menemukan tempat untuk menyalurkan jiwa organisatornya. Ia pun bergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Situasi Negara saat itu membuat Dina tak kuasa berdiam diri.
“Orangtua sudah harus ikhlas kalau anaknya berdemo. Untuk kegiatan sosial lainnya, Mama justru mendukung. Kata mama, kalau kamu bisa berbuat sesuatu, lakukan.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
49
Kamu punya segalanya. Jadi apa yang kamu punya bisa kamu berikan sebagian kepada orang lain, itu akan lebih bernilai,” kata Dina mengingat perkataan sang Mama ketika itu. Meski sempat terhambat selama enam bulan, karena saat itu Fakultas kedokteran UI sempat dibekukan. Namun dengan segala kerja keras dan usaha akhirnya tahun 1968 Dina berhasil meraih gelar dokter umum dari Universitas Indonesia. Lulus dari UI, Dina langsung men50
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
gabdi untuk almamaternya sambil mempraktekkan ilmunya di RSCM. Karena kebetulan ketika itu FK UI masih sangat minim staff pengajar. Dina mengajar Biokimia. Dari sana Dina mendapat gaji sebesar 125 rupiah. Meski sudah terbiasa menerima uang sebesar honor atau gajinya itu, namun hal itu tak mengurangi kebahagiaan Dina tatkala menikmati hasil jerih payahnya bekerja. Malah sejak saat itu ia bertekad untuk tidak lagi mau menerima uang dari kedua orangtuanya.
“Saya mau mandiri. Sebisa mungkin gaji saya sebesar 125 perak itu bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri, misalnya jajan bareng teman-teman,” akunya. Meski sudah menjadi dok ter umum, namun hal itu tak mengurangi hasrat Dina untuk terus belajar. Oleh karenanya ketika Negara memberikan kesempatan padanya untuk melanjutkan kuli ahnya, ia pun menyambutnya dengan gembira. Ia mengambil spesialisasi penyakit dalam. Kei
nginanny a untuk men get ahui lebih dalam tentang segala macam penyakit. Berhasil meraih gelar spesialis penyakit dalam, lagi-lagi dewi fortuna menghampirinya. Ia mendapat beasiswa untuk kembali mengenyam bangku kuliah. Ia pun mengambil bidang khusus alergi dan imunologi. Kali ini ia tidak hanya berke sempatan belajar di dalam negeri. Dina mendapat beasiswa kuliah ke luar negeri seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Ketika itu menurut kisah Dina, ilmu Alergi Imunologi belum banyak yang mendalami. Olehkarena itu Dina bertekad untuk menjadi ahli di bidang tersebut sambil mengembangkan divisi tersebut di RSCM. Singkat cerita, akhirnya Dina pun berhasil memanjangkan namanya dengan sederet title atau gelar akademisnya menjadi Prof. DR. Dr. Hj Dinajani Mahdi, SpPD-KAI, SpKL, FINASIM, SH. Khusus untuk gelar atau title terakhirnya itu yang notabene merupakan gelar non kedokteran, Dina punya alasan sendiri. Ketika itu Dina teringat keinginan sang ayah yang sempat ditolaknya sebelumnya, yakni sekolah hukum untuk meneruskan profesinya menjadi ahli hukum. “Saat itu saya baru berfikir setiap orang itu harus mengerti hukum dan setiap orang itu harus patuh terhadap hukum. Kebetulan buku Papa banyak, jadi saya pikir gak ada salahnya saya untuk juga mendalami bidang hukum. Toh, hukum juga menyangkut segala bidang pekerjaan atau profesi, termasuk profesi dokter,” jelas Dina. MENIKAH Love at the first sight atau Cinta pada pandangan pertama. Itulah kenyataan yang terjadi pada Dina dan Harijanto Mahdi,pria yang lebih dari empat puluh tahun telah mendampingi hidupnya. Sebagai mahasiswa baru, Dina cukup menonjol diantara teman-temannya. Tidak hanya karena ia termasuk dari lima mahasiswi diantara delapan
Sebagai mahasiswa baru, Dina cukup menonjol diantara teman-temannya. Tidak hanya karena ia termasuk dari lima mahasiswi diantara delapan puluh mahasiswa baru, namun juga karena kelincahan dan keberanian Dina sebagai mahasiswa baru dalam mengikutib berbagai kegiatan kemahasiswaan saat itu. puluh mahasiswa baru, namun juga karena kelincahan dan keberanian Dina sebagai mahasiswa baru dalam mengikutib berbagai kegiatan kemahasiswaan saat itu. Siapa sangka jika karakter Dina tersebut berhasil menarik hati salah seorang seniornya, Harijanto. Tak bertepuk sebelah tangan, diamdiam dalam hati Dina juga tertarik dengan Harijanto. Harijanto yang ketika itu sudah berprofesi sebagai seorang prajurit TNI AL dengan seragam putih-putihnya terlihat sangat gagah dan kharismatik di mata Dina. Gayung bersambut, keduanya pun sepakat untuk menjadi sejoli di kampus kuning tersebut. Tak berapa lama menjalani masa penjajakan, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kebetulan kedua orangtua mereka pun mengamini niat baik Dina dan Harijanto. “Alhamdulillah enggak ada masalah di kedua orangtua kami.
Orangtua saya sendiri saat itu tidak menetapkan criteria khusus untuk calon menantunya. Yang terpenting tiga hal, harus seagama, bukan suami orang, dan yang ketiga harus ada pekerjaannya. Biarpun gajinya kecil tapi ada penghasilannya,” jelas Dina. Singkat cerita, restu dari kedua orangtua Dina dan Harijanto ini pun menghantarkan keduanya menuju kursi pelaminan. Menjelang gelar dokter diraih keduanya, tepat di hari ulangtahun Harijanto, 10 November 1968 keduanya berikrar untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama. Di awal pernikahannya bagi Dina merupakan masa-masa adaptasi yang cukup berat. Pasalnya karakter Dina yang sedikit cuek sangat bertolak belakang dengan karakter militer yang ada dalam diri Harijanto. Perlahan namun pasti Harijanto mencoba menularkan dan menerapkan sikap prajurit di tengah keluarga barunya. Dina pun sedikit demi sedikit mengikutinya, ia menjadi lebih disiplin. Sikap dan cara bicara Dina pun mulai diperhatikan. “Dia ngedidik saya cara militer. Keras dan disiplin. Kamu harus tepat waktu, kamu harus gini, kamu harus ngomong yang baik, kamu enggak boleh gini-gitu. Aduh banyak bener. Padahal di buku-buku yang saya baca enggak ngajarin kaya gitu. Tapi karena saya lihat tujuannya baik, jadi ya saya ikutin, karena dia kan kepala rumahtangga yang berarti pemimpin atau imam di keluarga kami,”paparnya. Sejatinya, tidak hanya perbedaan karakter yang menjadi ujian bagi kedua dalam mengarungi bahtera
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
51
rumahtangga. Sang Khalik kembali menguji kekuatan cinta keduanya lewat perbedaan jarak. Pasalnya Harijanto yang seorang TNI AL berbasis di Surabaya, sementara Dina menetap di Ibukota. Namun Harijanto tidak kehilangan akal. Sabtu setelah lepas dinas, dengan menggunakan Kereta api Harijanto langsung ke Jakarta untuk menemui Dina, sang isteri. Minggu malamnya ia sudah harus bersiap-siap kembali ke Surabaya. Untungnya hal itu tak berlang-
buah Harijanto untuk diolah atau dimasakkan. Kondisi demikian sama sekali tak pernah dikeluhkan apalagi disesali Dina. Dina pun tidak pernah menceritakan kondisinya tersebut kepada kedua orangtuanya di Jakarta. Meski tak pernah mengadu kepada kedua orangtuanya, namun ia tentu tak kuasa menutupi kenyataan itu tatkala sang ayah secara tibatiba ingin mengunjungi kediaman anak sulungnya di Surabaya. Dapat diduga reaksi Sang Ayah setibanya
hidupan perekonomian keluarga Dina dan Harijanto merangkak naik. Hingga kemudian keduanya berhasil membeli satu rumah utuh di Kawasan Gubeng, Surabaya. Dina pun memboyong anak-anak hasil pernikahan mereka. Kurang lebih selama sepuluh tahun keduanya menempati rumah tersebut. Memiliki rumah sendiri secara utuh bukan berarti kehidupan keduanya lancar tanpa kerikil. Harijanto yang seorang perwira menengah TNI AL diwajibkan untuk berlayar ke berbagai daerah. Artinya, tinggalah Dina bersama sang anak di rumah. Tapi justru di saat itulah rasa sayang Harijanto kepada sang istri semakin bertambah. “Sebagai seorang TNI saya berlayar dengan menggunakan kapal selam yang keluar dari Pelabuhan biasanya malam. Saat itu tidak ada transportasi lain, selain skuter yang saya punya. Tengah malam istri saya mengantarkan saya ke pelabuhan. Kemudian kapalnya berlayar, saat matahari terbit istri saya baru kembali pulang ke rumah,”cerita Harijanto yang ikut mendampingi sang istri saat mengisahkan perjalanan hidupnya kepada Parlementaria.
sung lama, setelah gelar dokter berhasil diraih Dina, ia memilih untuk mendampingi sang suami bertugas di Surabaya. Kondisi tersebut mendorong Harijanto yang sebelumnya tinggal di Mess TNI AL mengajukan permohonan mendapatkan rumah untuk keluarga kecilnya. Alhasil Harijanto diberikan rumah yang sekaligus sebagai balai pengobatan di kawasan genjeran, Surabaya. Di rumah tersebut hanya ada tempat tidur, karpet dan soundsytem kecil. Kondisi yang sangat bertolak belakang dari kehidupan Dina selama ini. Bahkan karena tidak ada kompor dan segal perlengkapan dapur, untuk makan sehari-hari Dina membelikan bahan mentahnya yang kemudian dititipkan ke anak 52
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
di rumah Dina. Kaget dan sangat terharu. Namun pantang bagi Dina untuk meminta belas kasihan sang ayah. Ia dan Harijanto bertekad untuk mandiri dan tidak mengharap bantuan kedua orangtuanya. Namun, orangtua mana yang tidak sedih melihat putri satu-satunya hidup dengan kondisi yang bertolak belakang dari kehidupannya selama ini. secara tiba-tiba sang ayah memberikan Dina sejumlah uang guna membeli kursi tamu. Karena selama itu jika ada tamu, terpaksa keduanya menjamu nya di lantai alias lesehan. Masih diingat Dina, kursi rotan menjadi barang “istimewa” pertama dalam rumahtangga Dina. Dari sana, perlahan-lahan ke-
Dina lagi-lagi harus menjalani long distance relationship, karena sang suami diberikan kesempatan oleh Negara untuk memperdalam ilmu kedokterannya di Negara lain. Amerika, Australia, Perancis dan beberapa Negara lainnya. Tidak jarang Dina pun mendampingi sang suami. Seolah tidak ingin kalah dari sang suami, Dina pun mendapat kesempatan untuk terus menimba ilmu. Bagi Dina, dalam hal belajar ia tidak akan pernah merasa cukup dan puas. Masih diingat Mahdi, ketika Dina akan menjalani sidang guru besar, di atas meja makan rumahnya sudah berderet buku-buku pelajaran yang pernah dibacanya. Tidak ada satu orangpun yang boleh menyentuhnya. Hingga akhirnya ia terpilih menjadi Guru besar bagian ilmu penyakit Dalam FK UI. Sementara sang suami setelah terpilih menjadi Kepala RS TNI AL di Surabaya hingga
terakhir jenderal bintang dua ini dipercaya menjadi Kapuskes (kepala pusat kesehatan) TNI. TERJUN KE DUNIA POLITIK Puas dengan sederet gelar akademis, menjelang masa pensiunnya, Dina mendapat kesempatan untuk masuk menjadi kader salah satu partai politik. Dasarnya seorang aktivis, tentu bukan hal yang sulit bagi Dina untuk beradaptasi dengan teman politikus lainnya. Hingga kemudian tahun 2009 silam Dina terpilih menjadi anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrat. Kebetulan saat itu undang-undang memberi kesempatan kaum hawa untuk menambah jumlah kesertaannya di legislatif. “Papa saya dulu selain sebagai pendiri LBH, beliau juga orang politik, bahkan pernah menjadi salah satu pimpinan DPR. Mungkin sudah menjadi suratan takdir ya,” jelas Dina. Dina tak sependapat jika ada yang menyimpulkan bahwa politik itu kotor dan kejam. Menurutnya hal itu tergantung pribadi yang menjalaninya. Selama ini ia selalu memegang teguh prinsip yang ia terima dari sang ayah berupa fatsun Politik diantaranya harus sopan, bersih, cerdas, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Hal itulah yang menurutnya sangat tepat dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai pimpinan tertinggi Partai Demokrat. Hingga akhirnya tak perlu waktu lama bagi Dina untuk memilih partai tersebut sebagai kendaraan politiknya. Kebetulan dalam bidang pemerintahan sederet jabatan pernah diemban Dina, diantaranya sebagai staff ahli Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat, Staff ahli wakil presiden, staff ahli Mensesneg. Menduduki kursi legislatif bukan berarti perjuangan selesai sampai disitu. Bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi IX lainnya, Dina semakin gigih untuk memperjuangkan nasib rakyat. Meski kondisinya
sudah tidak muda lagi, sesekali tongkat besi sengaja dibawa untuk membantu menopang tubuhnya ketika berjalan. Namun untuk menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat tak ada kata “tua”. Dina tak pernah lelah untuk “blusukan” ke berbagai daerah di Indonesia. Hingga akhirnya Fraksi Demokrat mempercayainya untuk menjadi salah satu pemimpin Komisi tersebut. “Alhamdulillah saya tidak pernah merasa tua dan lelah untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang terkait dengan masalah kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan yang menjadi mitra kerja kami,” aku Dina. Untungnya kiprah Dina itupun didukung oleh Suami dan keempat putra-putrinya. Malah jika sang mama di rumah, keempat anak Dina selalu mencandainya untuk segera ke kantor. “Katanya Mama lebih baik ke kantor DPR saja, daripada di rumah cerewet,” tawa Dina menirukan ucapan sang anak. Dina mengakui bahwa sebagai seorang ibu, ia tak berbeda dengan ibu-ibu lainnya yang sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Namun, ia juga mengadopsi pola didik yang diterapkan kedua orangtuanya sebelumnya, yakni mene
rapkan prinsip demokrasi dalam keluarga. Atas dasar itulah Dina pun membebaskan anak-anaknya untuk memilih jalur pendidikan sesuai dengan minatnya masing-masing. “Cara mendidik anak saya mudah saja, lewat contoh. Kalau saya sedang belajar atau sholat, anak pasti akan melihat, dan secara tidak langsung tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk berbuat yang sama. Jadi saya sangat demokratis. Begitupun ketika anak saya awalnya ingin menjadi seorang ahli hukum se perti kakeknya, ya saya dukung saja, meskipun belakangan ia menyadari bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Karena sering terlibat pembicaraan seputar kesehatan dan kedokteran, akhirnya anak saya lebih tertarik menjadi dokter diban ding menjadi ahli hukum,”paparnya. Hingga akhirnya Dina dan Harijanto berhasil mengantarkan keempat anak kandungnya, Haridini Intan setiawati Mahdi, Haridana Indah Setiawati Mahdi, Hariputranto Laksamana Mahdi, dan Fitri Adinda Mahdi menjadi dokter dengan ber bagai bidang spesialisasinya ma sing-masing. Tidak hanya itu, Dina juga sukses mengantarkan keempat anak angkatnya menjadi dokter. (Rahayu Setiowati), Foto: Rizka Arinindya.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
53
KUNJUNGAN KERJA
Sekeping Surga Telah Jatuh di Pulau Buton
I
tulah ungkapan yang diucapkan oleh Anggota Komisi X DPR Oelfah Syahrullah Harmanto. Ia mengaku kagum dengan potensi wisata di Pulau Buton. Politisi Golkar ini menilai pulau yang bertetangga dengan Pulau Muna ini, sangatlah indah dan memiliki banyak potensi wisata. “Pulau ini sangat indah. Saya apresiasi usaha Bupati Buton dalam mengembangkan potensi di daerahnya. Pantai Katembe bagus. Pemandangan dari Benteng Keraton Buton pun sangat indah. Namun, ketika Buton menjadi kawasan wisata, kami mohon biaya akomodasi jangan terlalu mahal, sehingga nanti banyak wisatawan yang datang ke sini,” harap Oelfah, usai 54
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
meninjau beberapa lokasi wisata di Kota Baubau dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, beberapa waktu yang lalu. Karena keindahan dan keunikannya, Pulau Buton berpotensi menjadi Kawasan Pariwisata Khusus. Demikian dikatakan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Agus Hermanto. Ketua Komisi X ini menilai, Buton memiliki keunikan yang tidak ada di tempat lain. Bahkan, bisa jadi keunikan ini hanya ada di Buton. “Buton ini memiliki keunikan, yaitu tata pemerintahan yudikatif, eksekutif dan legislatif yang ada sejak zaman Kesultanan. Bahkan, Buton juga telah menjadi pusat
pemerintahan. Selain itu, potensi wisata lama yang sangat indah, seperti pantai dan goa. Buton juga memiliki Benteng Keraton yang terluas di dunia,” jelas Agus. Politisi Demokrat ini juga melihat aspek lain yang turut mendukung ekonomi Buton, yaitu produksi aspalnya yang memiliki kualitas terbaik. Menurutnya, jika aspal ini dikembangkan dengan baik, dan memiliki kualitas dunia, hal ini dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan daerah. Dalam sesi pertemuan, Bupati Buton Umar Samiun mengatakan bahwa Buton memang memiliki banyak potensi wisata. Bahkan, beberapa daerah memiliki keunikan tersendi-
ri, yang bahkan mungkin tidak ada di tempat lain. “Seperti di Pantai Nirwana, pasirnya memiliki karakter yang berbeda. Pasirnya tidak lengket di kulit, sehingga jika bermain pasir di pantai ini, sesudahnya tidak perlu dibasuh air, maka pasirnya akan rontok sendiri. Selain itu kita memiliki Pantai Katembe yang memiliki garis pantai sepanjang 2,8 kilomter,” jelas Umar. Umar juga menjelaskan beberapa potensi wisata lain yang dimiliki Buton, seperti Benteng Kraton Buton, masjid tertua di Buton, Goa Langalu, dan Pulau Batu Atas yang memiliki potensi wisata bawah laut yang menakjubkan.
daerah. Seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelas Rinto. Dalam hal ini, tambah Politisi Demokrat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dapat menunjang pembangunan infrastruktur di Buton. Apalagi, Buton terkenal dengan produksi aspalnya, sehingga seharusnya jalan raya di Buton harus memiliki kualitas yang baik pula. Sedangkan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan
dalam perizinan wisata yang menjadi area kerja kedua kementerian tersebut. Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Pulau Buton dalam rangka menghimpun masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-undang Kawasan Pariwisata Khusus (Kaparsus). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai mitra dari Komisi X mengusulkan bahwa Pulau Buton memiliki banyak pariwisata yang lebih spesifik dan khusus yang bisa dijadikan acuan dalam RUU. (sf) Foto: Sofyan/Parle/Hr.
Pada kesempatan yang sama, Walikota Baubau AS Tamrin berharap, kunjungan Komisi X ke Buton ini dapat mendukung peningkatan sarana dan prasarana Pulau Buton. Pasalnya, APBD Buton yang masih terbatas. Ia mengakui, masih banyak potensi wisata Buton yang belum tergali. “Masih banyak potensi lain yang belum tergali. Akan terus kami gali dan revitalisasi, sehingga pariwisata Buton semakin menonjol, ini membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dan dukungan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai promosi, dan mengharapkan partisipasi dari investor,” jelas Tamrin Perlu Kerjasama Kementerian Terkait Untuk mengembangkan potensi wisata Buton perlu mendapat perhatian khusus, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Anggota Komisi X Rinto Subekti menilai perlu ada sinergi antar Kementerian untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah. “Perlu ada sinergi antara kementerian di pemerintah pusat dalam mengembangkan potensi wisata di
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
55
KUNJUNGAN KERJA
MENYADARKAN SEKALIGUS MEMBERDAYAKAN ODGJ
D
ua landasan terbang di dua kota berbeda hampir secara bersamaan mendaratkan dua delegasi legislator. Dua pesawat Garuda membawa rombongan Komisi IX DPR RI ke Kota Solo, Jawa Tengah dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tentu ada misi yang diemban di dua kota tersebut.
masin hari itu kedatangan dua Tim Kunjungan Kerja (Kunker), perumus Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Jiwa (Keswa) yang diinisiasi Komisi IX DPR RI. Perjuangan melelahkan dari sejak usulan hingga menghimpun masukan dan melihat dari dekat pengelolaan rumah sakit jiwa di daerah, merupakan langkah konkrit dalam menciptakan rumusan ideal sebuah RUU.
Bandar Udara Adi Sumarmo, Solo dan Syamsuddin Noor di Banjar-
Kini, perjuangan melelahkan itu berbuah manis dengan disahkannya
56
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
RUU tersebut menjadi UU Keswa melalui Rapat Paripurna DPR pada 8 Juli 2014 lalu. Nova Riyanti Yusuf, Ketua Pansus RUU Keswa, bahkan menceburkan diri ke kolam air mancur di halaman depan gedung DPR RI sebagai rasa syukur sekaligus menepati nazarnya sendiri. Luapan kegembiraan diperlihatkan Nova, karena setelah 5 (lima) tahun mengendap, UU tersebut akhirnya disahkan DPR. Sebelum menjadi UU, Komisi IX
telah menerjunkan dua tim ke dua kota, Solo dan Banjarmasin beberapa waktu lalu. Di Kota Solo, Tim Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairil Mahfiz, me ngunjungi Griya PMI Peduli, tempat para pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dirawat. Ini merupakan lembaga non pemerintah yang sa ngat penduli pada persoalan ODGJ. Tim bahkan dipertemukan dengan para ODGJ yang sedang dirawat di tempat tersebut.
kan, sudah punya tim pelaksana kesehatan jiwa sampai tingkat kelurahan. Bahkan, kota ini sudah tidak ada orang yang dipasung atau berkeliaran di tengah jalan. Melihat hal-hal semacam itu, saya kira sa ngat penting untuk masukan kami,” aku Irgan. Program di panti-panti ODGJ atau rumah sakit jiwa selalu senyap, tak terpublikasi secara luas ke masyarakat. Namun, dengan ke terbatasannya PMI masih mau peduli mengurusi pasien ODGJ.
melaksanakan upaya pencegahan kesehatan jiwa masyarakat.
Irgan s an gat m en gapresiasi kepedulian para pengurus dan pera wat di Griya PMI Peduli, Solo. Tim Kunker juga sangat gembira melihat Kota Solo yang terbebas dari para ODGJ yang berkeliaran di jalanjalan. Tak ada pula pemasungan di sini. Tampaknya, Pemerintah Kota Solo sangat memperhatikan pena nganan kesehatan jiwa.
Sebelumnya, Irgan dan rombongan bertemu dengan Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo. Kepada Tim Kunker Komisi IX, Purnomo menjelaskan, di Solo sudah ada keputusan Wali Kota No.441.3.05/91-A/1/2013 yang berisi pembentukan tim pelaksana kese hatan jiwa masyarakat Kota Solo. Tim ini bertugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral terhadap kesehatan jiwa masyarakat dan
Sumilir Wijayanti pengurus Griya PMI Peduli, berharap, dengan UU Keswa yang sudah disahkan ini, ada dasar hukum yang bisa membawa angin segar dalam membangun kemitraan dan memobilisasi potensi untuk berhubungan dengan pihak lain dalam penanganan OGDJ. UU ini seperti oase menyegarkan bagi ODGJ untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Mereka tentu ingin sembuh dan ingin hidup ber-
“Kalau kita lihat Pemkot Solo ini,
Selain itu, tim ini juga rutin me lakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja di lapangan dan sekali gus melaporkan pelaksanaan kegi atan tim kepada Wali Kota. Dengan surat keputusan itu, Solo benarbenar terjaga dan tertib. Tak ada ODGJ yang mengganggu ketertiban kota apalagi sampai mengganggu masyarakat.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
57
KUNJUNGAN KERJA
dampingan dengan masyarakatnya. ODGJ di Banjarmasin Sement ar a itu, p enanganan pasien ODGJ di Kota Banjarmasin, Tim Kunker Komisi IX yang dipimpin Dinajani H. Mahdi (F-PD), berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum. Tim diterima Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan Direktur RSJ Ida Bagus Gede Dharma Putra. Di RSJ ini, para pasien ODGJ tidak saja disembuhkan, lebih dari itu diberdayakan agar mampu hidup mandiri. Dharma, Direktur RSJ mengungkapkan, selama ini pasien ODGJ yang sudah dinyatakan sembuh tak pernah dijenguk keluarganya. Bahkan, keluarganya berkilah khawatir kambuh lagi setelah sembuh. Karena tak diterima keluarganya lagi, akhirnya RSJ Sambang Lihum mencoba memberdayakan pasien ODGJ untuk hidup mandiri dengan memberi pelatihan usaha. Sebenar nya ini bukan tugas RSJ, melainkan Dinas Sosial setempat. Karena belum mendapat perha-
tian dari pemerintah setempat dan keluarganya, maka RSJ Sambang Lihum menginisiasi pemberdaya an dengan membuka warung nasi
58
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
kecil-kecilan. Mereka diupayakan hidup mandiri tanpa bergantung
lagi pada orang lain. Dididik menjadi pelaku usaha kecil merupakan keniscayaan yang mencerahkan kehidupan mereka.
Kenyataan ini telah memulihkan kepercayaan diri para mantan peng huni RSJ untuk menjalani kehidupan normalnya kembali. Sebuah upaya dari RSJ Sambang Lihum yang mendapat apresiasi dari Komisi IX DPR. Dharma menjelaskan kembali, selama ini RSJ Sambang Lihum menanggung penuh biaya hidup para ODGJ yang sudah dinyatakan sembuh. Setelah banyak berdialog dengan Gubernur dan Direktur RSJ, Tim Kunker diajak melihat dari dekat para pasien ODGJ yang sedang dalam perawatan. Bahkan, mereka mengajak berdialog dan berfoto bersama. Anggota Tim Kunker yang ikut berkunjung ke Banjarmasin adalah Dina A. Syahroza (F-PD), Siti Mufattahah (F-PD), Riyani Sudirman (F-PG), Wirianingsih (F-PKS), Ansory Siregar (F-PKS), dan Hang Ali Saputra Syah Pahan (F-PAN). (nt,mh) Foto: Nita, Husen/Parle/Hr.
KEPEDULIAN DPR ATAS KELANCARAN MUDIK :
DARI CALO TIKET, PERLINTASAN LIAR HINGGA EXTRA FLIGHT
K
amis 17 Juli 2014. Sejak pukul 08.00 pagi dua bus bercat merah muda berlogo DPRRI itu telah berjajar di halaman belakang tepat di depan loby Gedung Nusantara II. Sejumlah staf Sekretariat Komisi V mempersiapkan semua perlengkapan untuk mengantar anggota Komisi V melakukan kunjungan kerja spesifik memantau persiapan arus mudik lebaran tahun 2014. Pagi itu para anggota dewan yang membidangi masalah transportasi dan infrastruktur akan melaksanakan tugas konstitusionalnya, sejauhmana kesiapan pemerintah
melayani pemudik menuju kampung halamannya. Tiga tim disebar ketiga Propinsi yaitu Tim ke Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Ke Provisni Bali dan ke Propinsi Jawa Timur.Intinya mereka ingin memastikan supaya semua moda transportasi benarbenar siap, sehingga masyarakat yang ingin merayakan pesta tahunan itu lancar, aman, nyaman dan selamat sampai tujuan,. Satu persatu anggota Dewan berdatangan. Setelah para anggota Tim Kunker lengkap, dengan mengendarai dua bus tersebut akhirnya mere ka bersama-sama menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Sebelum bertolak ke tiga Propinsi
tersebut, mereka menggelar pertemuan dengan pihak otoritas Bandara. Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama menekankan pentingnya persiapan sarana dan prasarana transportasi baik udara, darat dan laut menjelang arus mudik lebaran Tahun 2014. Laurens, yang juga politisi PAN tersebut juga meminta PT. Angkasa Pura II selaku otoritas bandara agar tidak menaikkan tarif pesawat udara secara sepihak. Karena itu perlu koordinasi dengan semua stake holder (pemangku kepentingan) di Bandara sehingga tidak memberatkan masyarakat. “Tidak boleh ada maskapai yang menaikkan harga
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
59
KUNJUNGAN KERJA
jadi pada lebaran, menurut anggota Komisi V DPR ini harus dikenakan sanksi. “Sanksi bagi pelanggaran perusahaan angkutan penumpang ini bisa berupa pencabutan izin usaha,” ia menjelaskan Calo Tiket
melebihi batas atas. Jika dilanggar, tugas pemerintah yang memberikan sanksi dengan melalui tahapan, mulai dari teguran tertulis hingga ancaman pencabutan ijin operasi,” jelas Laurens. Terkait kenaikan tarif ini Komisi V DPR juga meminta kepada perusahaan angkutan baik darat, laut dan udara tidak seenaknya menaikkan tarif angkutan lebaran. Masyarakat harus dibantu kelancaran, keselamatan dan kenyamanannya untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan jangan dibebani ongkos angkutan yang memberatkan. Hal itu dikemukakan anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo usai mengadakan kunjungan kerja spesifik memantau kesiapan angkutan lebaran di Jawa Timur, Kamis dan Jumat (17-18/7). Hal yang sama dikatajan Wakil Ketua Komisi V Micahael Wattimena saat menggelar pertemuan dengan Kadishub, Angkasa pura I, BMKB dan Basarnas serta instansi terkait di Jatim juga menyampaikan hal serupa agar para pemudik jangan dibebani tarif tiket yang memberatkan. Perusahaan angkutan umum diharapkan bisa menetapi ketentuan pemerintah melalui tarif batas bawah dan batas atas, sehingga tidak memberatkan para pemudik.
60
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Menurut Sigit Sosiantomo, terkait masalah tarif angkutan lebaran ini sudah diatur melalui Keputusan Menteri (Kepmen). “Saya mempermasalahkan di terminal Purabaya , Bungurasih, Surabaya supaya tarif batas atas ditempel di semua bus sehingga calon penumpang mengetahui secara jelas. Pengaturan ini supaya diinformasikan dan dan terus disosialisasikan,” tegas politisi PKS ini. Dijelaskan Sigit, secara jujur harus diakui sebetulnya pemerintah dalam melayani masyarakat dibantu oleh sektor swasta termasuk dalam melayani angkutan lebaran. Tetapi karena pemerintah tidak mampu, swasta diikutsertakan dan dengan beban yang bertambah membuat awak bus atau angkutan kelelahan serta tambahan kerja diluar waktu yang ditentukan sehingga berdampak kepada kenaikan tiket. Oleh karena itu sudah diambil kebijakan melalui kebijakan tarif batas bawah dan batas atas. “Ini tugas pemerintah untuk mensosialisasikan,” ujar Sigit dengan berharap, ketentuan tarif batas bawah dan batas atas supaya dijaga sehingga masyarakat tidak ditipu diatas bus. Saat ditanyakan, bagaimana kalau ada yang melakukan pelanggaran sebab kasus seperti ini selalu ter-
Sejumlah anggota juga menyoroti belum maksimalnya pelayanan di Bandara Soeta, seperti diungkap Rendy Lamajido dari Fraksi PDI-P. Hal tersebut terlihat dengan masih seringnya terjadi penumpukan antrian saat penumpang melakukan boarding. “Saya melihat langsung kejadian tersebut, terutama pada saat penerbangan pertama pagi hari, saat ratusan penumpang hendak boarding ternyata pintu masuk yang dibuka hanya satu, padahal saya lihat total ada tiga pintu tersedia, ketika saya tanya ke petugas mereka hanya menjawab karena keterbatasan petugas yang jaga,” ungkap Rendy. Di lain pihak, Anggota Komisi V DPR RI Nova Iriansyah dari Partai Demokrat, mengeluhkan buruknya pelayanan di Bandara Kualanamu Medan. Ia mengaku melihat langsung maraknya praktek calo tiket. Lemahnya pengawasan serta sistem keamanan yang tergolong longgar terhadap pengunjung Bandara, dimanfaatkan oknum-oknum untuk menjalankan praktek percaloan ti ket. “Harga tiket resmi dengan yang dijual calo tersebut bisa selisih sekira Rp.300ribu,” ujar Nova. Hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan calon penumpang. Untuk memenuhi rasa ingin tahu perihal percaloan, Nova pun tak segan melakukan investigasi kecil-kecilan untuk mengungkap praktek tersebut. Caranya, Nova meminta si calo untuk mencarikan tiket yang oleh loket resmi dinyatakan sudah habis terjual. Hasilnya, tak lama berselang si calo memberinya tiket sesuai nama dan identitasnya, dengan perbedaan harga yang lumayan besar. Namun demikian, Nova enggan menyebutkan nama ‘oknum’ intern Bandara Kualanamu yang terindi-
kasi membekingi praktek percaloan tersebut. Dirut PT. Angkasa Pura II (AP II) Tris S Sunoko mengatakan persiapan lebaran sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan menindak tegas para calo tiket. Sebagai bukti, lanjut Tri, para calo tiket yang tertangkap tangan pada arus mudik tahun lalu sudah diproses melalui jalur hukum. “Upaya tegas tersebut untuk memberi efek jera bagi siapapun yang berusaha mengganggu kenyamanan calon penumpang pesawat, dengan menjadi calo tiket,” tegas Tri. Tri meminta dengan sangat semua penumpang pesawat, tidak terkecuali pejabat, menaati peraturan dengan membeli tiket sesuai dengan identitas diri, jika aturan tersebut dilanggar maka pihak AP II tidak segan-segan untuk bertindak tegas dan dilarang naik ke pesawat. Angkutan Gratis Dibanding dengan Provinsi lain, Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jawa Timur adalah satu-satunya propinsi yang terbanyak memberikan angkutan gratis. Jika di tempat lain, hanya ada angkutan darat gratis, di Jawa Timur Pemprov setempat memberi pelayanan gratis bagi pemudik de ngan bus, kereta api dan kapal laut. Hal itu terungkap saat Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena menggelar pertemuan dengan jajaran Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Basarnas serta BMKG Jawa Timur guna memantau persiapan angkutan mudik dan balik lebaran 2014 baru-baru ini di Surabaya. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Wahid Wahyudi, pada lebaran Idul Fitri tahun 2014 ini seba nyak 131.000 orang diberi fasilitas mudik dan balik gratis. Pemda Jatim sendiri menyediakan 440 armada bus, dari perusahaan penerbit Radar menyediakan 50 bus, Jasa Rahardja 50 bus dan Pemkab Sidoarjo serta Honda menyediakan beberapa ar-
mada bus.
merayakan lebaran.
Menurut Wahyudi, Pemprov Jatim juga menyediakan angkutan laut gratis dengan menyiapkan 3 buah kapal diantaranya ke pulau-pulau Bawean dan Kangean sebanyak 32 trip. Mudik gratis juga disiapkan bagi penumpang kereta api antara lain rute Surabaya-Malang, Surabaya-Banyuwangi dan kota lain yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyediakan sejumlah kenda raan gratis untuk mengangkut sepeda motor. Sebanyak 650 unit sepeda motor akan diangkut gratis sementara pemiliknya diangkut dengan bus sampai kampung halamannya. Kepedulian Pemprov Jatim juga diberikan terhadap pemudik
Extra Flight Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Laurens Bahang Dama meninjau langsung persiapan Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar Bali dalam menyambut penambahan jumlah penumpang pesawat jelang arus mudik lebaran Tahun 2014 barubaru ini. Ketua Tim Kunker Spesifik Laurens Bahang Dama didampingi Mulyadi, Agus Bastian, Nova Iriansyah, Josef A. Nae Soi, Eriko Sutarduka B.P Sitorus, Sudjadi, Yoseph Umarhadi, Chairul Anwar, Yudi Widiana Adia, Hanna Gayatri, Norhasanah, Fary Djemi Francis dan Saleh Husin.
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyediakan sejumlah kendaraan gratis untuk mengangkut sepeda motor. Sebanyak 650 unit sepeda motor akan diangkut gratis sementara pemiliknya diangkut dengan bus sampai kampung halamannya. Kepedulian Pemprov Jatim juga diberikan terhadap pemudik ibu hamil dan ibu menyusui dengan disediakan bus khusus. ibu hamil dan ibu menyusui dengan disediakan bus khusus. “Alhamdulillah bus khusus ini banyak diminati, setelah dibuka pendaftaran sehari telah terpenuhi sebanyak 45.000 orang. Mudik ini juga dapat mengurangi kepadatan penumpang di terminal sehingga berdampak kepada kelancaran lalu lintas,” kata Wahid Wahyudi.
Di sela-sela peninjauan langsung tersebut, Laurens mengingatkan pihak PT. Angkasa Pura I selaku pelaksana otoritas Bandara Ngurah Rai, bahwa Bali sebagai destinasi (tujuan) orang berlibur baik dari turis lokal maupun manca negara agar selalu memperhatikan kualitas pelayanan, apalagi jika jadwal pe nerbangannya sudah bagus maka akan lebih baik lagi.
Komisi V DPR menghargai langkah-langkah Pemprov Jatim yang memberikan pelayanan mudik gratis ini. Menurut Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, disbanding Propinsi lain, Jatim dalam pelaya nan mudik gratis lebih unggul dan ini sangat membantu masyarakat
“Kita melihat secara utuh ba gaimana kesiapan moda transportasi khususnya Bandara sebagai moda transportasi udara yaitu pesawat. Kita mengunjungi Bandara besar karena dalam menghadapi arus mudik lebaran ini pastinya sangat sibuk, jadi tentu kita perlu melihat
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
61
KUNJUNGAN KERJA
langsung bagaimana pelayanan terhadap para calon penumpang dan bagaimana pemerintah juga ikut mengawasi,” jelas Laurens. Politisi PAN dari Dapil NTT tersebut menambahkan jika dirinya percaya kesiapan Bandara Ngurah Rai selaku Bandara Internasional terbiasa dengan jadwal penerbangan yang padat. Namun menghadapai arus mudik ini biasanya ada extra flight (penerbangan tambahan) dan tentu memerlukan tenaga lebih untuk mengantisipasi hal tersebut. Jika pada hari biasa penumpang mencapai 5000 orang, maka diperkirakan pada musim menjelang lebaran akan mendapat tambahan penumpang sekitar 2000 orang. Tutup Perlintasan KA Liar Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mendesak PT KAI untuk segera menutup palang pintu liar perlintasan kereta api. Langkah tegas ini harus dilakukan sesuai amanat UU LLAJ tahun 2011 dimana 62
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
tidak boleh ada lagi palang pintu sebidang. “ Ini tidak boleh, karena melanggar UU dan memberi waktu 3 tahun sejak 2011, seharusnya tahun ini sudah tidak ada lagi perlintasan KA sebidang,” katanya saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi V ke Jatim pekan lalu.
mang belum ada apa-apanya,” kata nya. Menurutnya, perlintasan sebidang di Jawa Timur ada 1.400. Dari jumlah itu, 350 di antaranya sudah berpalang pintu. Sedangkan 170 perlintasan telah dipasang early warning system. Sistem itu bekerja 1 kilometer sebelum kereta api melewati perlintasan. Lampu merah akan menyala dan ada suara audio yang menginformasikan bahwa kereta akan melintas.
“Kalau semua lintasan atas inisiatif nama pribadi atau masyarakat ditolelir, maka perlintasan liar akan terus bertambah. Segera semua pelitasan liar harus ditutup,” kata nya. Amanat UU juga menegaskan Sigit Sosiantomo menambahkan, bahwa pelintasan sebidang tidak boleh lagi, harus dibangun under perlintasan liar banyak muncul karena banyak hunian yang tumpass atau fly over. buh di sekitar jalur kereta api. “Kami Tim Komisi V dalam kesempatan minta pemerintah menegakkan law ini mendapatkan informasi bahwa enforcement, sebab kalau dibiarkan sebanyak 880 perlintasan kereta terus akan banyak terjadi kecelakan api di Jawa Timur belum berpalang yang memakan korban,” tegasnya. pintu. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Terakhir terjadinya kecelakaan di Timur Wahid Wahyudi mengatakan Surabaya di palang pinta KA kareakan menerjunkan petugas untuk na petugas tidak ditempat dan dimengawasi perlintasan tersebut. gantikan bukan oleh pegawai KA. “Sebanyak 880 perlintasan itu me- Masalah-masalah seperti ini supaya
dikordinasikan sebab fasilitas dari pusat sudah disediakan luar biasa tinggal pemda memanfaatkan sebaik-baiknya. Diingatkan Sigit, masyarakat supaya lebih hati-hati karena frekuensi perjalanan KA akan meningkat apalagi dengan dibuka jalur ganda (dou ble track). Tahun depan diharapkan sudah tidak ada lagi pelintasan sebidang , jangan lagi menambah pelintasan-pelintasan atas nama pribadi. Apresiasi Kesiapan Pemerintah Secara umum, Komisi V DPR me ngapresiasi kesiapan aparat terkait di Jawa Timur dalam menangani angkutan lebaran yang dimulai Senin 21 Juli hingga 5 Agustus 2014. “Saya menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran pemerintah terkait di Jawa Timur mempersiapkan pela yanan dan pengamanan angkutan mudik dan balik lebaran tahun 2014 dengan cukup baik,” tandas Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena saat menggelar pertemuan dengan jajaran terkait angkutan lebaran 2014 Propinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Bandara Juanda Surabaya, belum lama ini. Tim Kunker Spesifik Komisi V adalah Michael Wattimena dari FPD selaku Ketua Tim, didampingi Agung Budi Santoso, Umar Arsal, Bahrum Daido dan Saan Moestopa dari FPD, Gandung Pardiman dan Ibnu Munzir dari FPG, Sadarestuwati dan Rendhy Lamadjido dari FPDI Perjuangan dan Sigit Sosiantomo (FPKS) serta Imam
Nahrawi dari FPKB. Manajer Operasi Angkasa Pura I Syahrani menjelaskan estimasi puncak kepadatan penumpang terjadi jumat dan Sabtu (25-26/7) sedang arus balik pada Minggu dan Senin (3-4 /8) dengan perkiraan penumpang pada puncak kepadatan sebanyak 56 -57 ribu penumpang/ hari, sementara penumpang internasional sebanyak 6-7 ribu orang. Sementara estimasi kenaikan extra flight 2014 sebesar 12% dengan total domestk sebanyak 198 flight dan internasional sebanyak 67 flight. Kadishub Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan soal kesiapan jalan raya di wilayah ini yang sudah disiapkan menjelang lebaran ini. Dia menyampaikan motto “ tiada hari tanpa tambal jalan” sehingga di wilayah Jawa Timur tidak ada jalan berlubang, yang ada jalan bergelombang. Tim Komisi V juga menerima penjelasan dari kesiapan dari aparat BKMG dan Basarnas dalam mengantisipasi langkah-langkah untuk melayani masyarakat berlebaran. Selain menggelar per temuan dengan instansi terkait, Tim Kunker Komisi V juga mengunjungi dan berdialog dengan pejabat Pelabuhan Tanjung Perak, mengunjungi dan berdialog pejabat PT KAI Pasar Turi dan meninjau Terminal Purabaya Bungurasih. Di sejumlah tempat telah didirikan posko, bahkan ada fasiltas untuk ibu menyusui, penambahan petugas keamanan dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat sebaik-baiknya.
Anggota Tim Sigit Sosiantomo menyatakan, rupanya pemerintah pusat telah memberi perhatian yang cukup besar kepada Pemda Jatim dengan dibangunnya pelabuhan Tanjung Perak. “Pelabuhan yang rencananya akan diresmikan pada HUT RI 17 Agustus nanti sudah sa ngat bagus. Mungkin Singapura kalah, pelabuhannya tidak semewah ini,” ungkapnya. Ia juga menyebutkan, bandar udara Juanda yang rencananya ada triple runway, ini luar biasa sementara terminal Purbaya dinilai sebagai tercantik di Indonesia, dan kalau pembangunannya sudah selesai akan menjadi terbaik di Indonesia. “Ini kepercayaan negara kepada Pemda Jatim, diharapkan kepercayaan ini diterima dengan koordinasi yang baik antar departemen dan lembaga yang ada di pusat, propinsi maupun kota sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat Jatim,” katanya. Namun dia menyayangkan masih ada bus-bus antar kota yang mengangkut penumpang langsung dari garasinya, bukan ke terminal lebih dulu. “Kejadian seperti ini tidak boleh, karena terminal bus menjadi sepi penumpang padahal pemda telah mengeluarkan biaya besar Rp 84 miliar. Mohon ada pe nertiban dan hukum harus ditegakkan,” kata Sigit menambahkan. (mp,od) Foto: Mastur Prantono, Naefurodjie/Parle/Hr.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
63
KUNJUNGAN KERJA
T
Komisi IV : RPH Banyumulek Tidak Optimal
erjalnya bukit, tingginya gunung, dan hutan be lantara tak menghala ngi Komisi IV DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memonitor pelaksanaan program-program yang telah dianggarkan untuk beberapa mitra kerjanya. Dibawah Pimpinan Ketua Komisi IV, M Romahurmuziy, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV mengawali perjalanan ke sebuah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di daerah Banyumulek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di RPH Banyumulek ini Komisi IV mendapati RPH modern yang berstandar internasional belum menjalankan SOP (Standard Operational Procedure) dengan baik. Menurut Romy, begitu ia biasa disapa, RPH yang mendapat ban64
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
tuan JIBIC (Japan Bank International Corporation) dari Dirjen Peternakan ini memiliki kapasitas potong hingga 60 ekor per hari. Namun pada kenyataannya Komisi IV mendapati hanya sekitar 3-5 hewan dipotong disini setiap harinya. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan penggunaan, dan sangat mubazir atau sia-sia. Padahal tidak sedikit biaya operasional yang dikeluarkan untuk RPH ini. “Sebelumnya kami telah meng anggarkan dana untuk Dirjen Peternakan dalam rangka merevitalisasi RPH yang mendapatkan bantuan JIBIC ( Japan Bank International Corporation). Namun kendalanya progran tersebut mangkrak hampir sepuluh tahun. Alhamdulillah hari ini kami lihat sudah dapat berjalan kembali, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan yang harus terus dibenahi,” katanya.
Anggota Komisi IV, Zainut Tauhid menduga biaya atau harga di RPH yang lebih tinggi tiga kali lipat dibanding TPH (tempat pemoto ngan hewan) tradisional yang menyebabkan orang lebih memilih memotongkan hewan ternaknya di TPH, sementara ketersediaan hewan ternak di RPH tersebut masih sangat minim. Hal itulah yang menyebabkan penggunaan RPH dengan fasilitas modern yang lebih higienis itu kurang maksimal. Tidak hanya itu, Romy menga takan perlunya penggunaan chips pada hewan ternak potong sebagai identitas hewan. Hal ini berguna untuk menelusuri asal, jenis dan pemilik serta dari RPH (Rumah pemotongan hewan) yang mana jika terjadi kasus penularan penyakit dari hewan. Dengan begitu akan segera diketahui penyebabnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV, Ibnu Multazam mengatakan perbedaan harga daging yang mencolok antara Lombok dan Sumbawa ini semata hanya dikarenakan mekanisme pasar. Dimana permintaan atau demand daging di wilayah Lombok lebih tinggi dibanding Sumbawa, sedangkan supply da ging potong di daerah ini masih sa ngat minim. Hal sebaliknya terjadi di Sumbawa. Oleh karena itu, Komisi IV segera akan meminta pihak-pihak terkait untuk membuat leveling (tingkatan) harga daging, agar harga di pasaran tidak jomplang. Teluk Awang Di hari kedua perjalanannya, Tim Kunker Komisi IV yang diikuti oleh Ketua Komisi IV, Romahurmuzy, wakil Ketua Komisi IV, Ibnu Multazam, dan anggota lainnya seperti I Made Urip, Darizal Basir, Suparman, Ambar Tjahjono, Akbar Zulfakar, Anton Sihombing, I Gusti Ketut Adhiputra, Zainut Tauhid, dan Anak Agung Sanjaya ini langsung menuju Pelabuhan Perikanan, Lombok Tengah NTB. Disini Komisi IV ingin mengetahui progres atau perkembangan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana produksi PPN (pelabuhan perikanan nusantara) Teluk Awang yang telah dianggarkan sejak 2004. Pada awal pencanangannya, proyek ini menganggarkan dana (total disain capacity) sebesar 116 Miliar. Seiring dengan inflasi dan meningkatnya kenaikan harga barang maka anggaran yang dibutuhkan membengkak hingga 163 Miliar. Namun baru sekitar 47 Miliar dana yang tersedia dan bisa dikucurkan untuk proyek ini. Karena terbatasnya anggaran itulah, maka rencana pembuatan PPN menjadi mangkrak atau mandek. Hal tersebut terlihat dengan reklamasi pembuatan dermaga yang belum tuntas. Talut yang digunakan untuk menahan adanya dampak pembuatan dermaga juga belum dijalankan. Teluk Awang ini sangat potensial untuk dijadikan PPN guna meningkatkan taraf hidup dan ekonomi ne-
Teluk Awang ini sangat potensial untuk dijadikan PPN guna meningkatkan taraf hidup dan ekonomi nelayan dan masyarakat Teluk Awang dan NTB secara keseluruhan. Mengingat Teluk Awang berada pada posisi strategis, menghubungkan dua samudera serta lokasi yang bisa dijangkau oleh beberapa provinsi. layan dan masyarakat Teluk Awang dan NTB secara keseluruhan. Mengingat Teluk Awang berada pada posisi strategis, menghubungkan dua samudera serta lokasi yang bisa dijangkau oleh beberapa provinsi. Oleh karena itulah Komisi IV akan mengkonsetrasikan anggaran tahun 2015 guna penyelesaian PPN Teluk Awang. HKM Aik Berik Usai berpanas-panasan mengunjungi Teluk Awang, Komisi IV melanjutkan perjalanannya ke sebuah hutan kemasyarakatan di kawasan Aik Berik, Batukliang, Lombok TengahNTB. Di sini Komisi IV DPR meng apresiasi pengelolaan HKM (Hutan Kemasyarakatan). Program HKM ini merupakan salah satu alternatif terbaik untuk melestarikan hutan dan mencegah terjadinya degradasi akibat pembalakan liar. Selain itu, disisi lain HKM ini sekaligus juga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui nilai ekonomis yang dihasilkan kawasan hutan ini. Sebut saja, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang menjadi penghasilan utama masyarakat sekitar, seperti tanaman kopi, kemiri, coklat, durian, vanila, pinang, talas, dan pisang disela-sela tanaman kayu. Belum lagi agrowisata, setiap harinya sekitar 100 turis asing yang mengunjungi kawasan ini. De ngan keasrian hutan dan keindahan beberapa air terjun di dalamnya membuat lokasi ini kerap dkunjungi wisatawan asing. Kondisi tersebut
tentu mendatangkan penghasilan tersendiri. Pada kesempatan itu, Komisi IV juga memberikan sejumlah bantuan berupa mesin pengolah biji kopi dan biji kemiri, serta mesin pengering (frying dryer) agar hasil panen yang dihasilkan memiliki kualitas pengolahan yang lebih maksimal, hingga akhirnya dapat meningkatkan nilai jual terhadap hasil panen. Selain memberikan bantuan, Tim Kunker Komisi IV juga menyempatkan diri untuk menanam sejumlah pohon di kawasan hutan Aik Berik. Bulog NTB Komisi IV DPR mengakhiri kunju ngan kerjanya di Bulog Divre Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sini Dewan menemukan sejumlah permasalah an. Seperti kondisi beras di gudang Bulog NTB yang ternyata masih banyak terdapat menir. Padahal seharusnya Bulog memiliki qua lity control untuk menyaring bahkan menolak beras dari mitra kerja yang tidak bagus. Sekalipun beras tersebut diperuntukkan bagi rakyat miskin, namun bukan berarti kualitasnya dikesampingkan begitu saja. Tim Kunker Komisi IV juga mene mukan ada beberapa karung beras yang sampul belakangnya (back cover) tidak mencantumkan perusahaan yang menjadi mitra kerja Bulog dalam menyediakan beras. Padahal menurut Politisi dari Fraksi PKB ini, dalam SOP (Standard Operational Procedure) yang telah disepakati bahwa identitas perusahaan mitra Bulog yang menjadi penyedia beras wajib mencantumkan pada setiap karung beras. Hal ini untuk mengetahui kualitas beras dari masing-masing mitra kerja Bulog. Dengan begitu jika ditemukan beras dengan kualitas yang sangat rendah dapat segera diketahui perusahaan penyedianya, sehingga ke depannya Bulog dapat mengevaluasi kembali kerjasama atau proses kemitraannya dengan perusahaan tersebut. (Ayu) Foto: Ayu/ Parle/Hr.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
65
KUNJUNGAN KERJA
Pansus RUU HKPD Demi NKRI
J
emput Bola. Itu yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) untuk memastikan seluruh komponen bangsa mendapat kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait produk legislasi yang merupakan revisi UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim pansus dibagi menjadi 3 kelompok terbang ke tiga provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Jambi dan Kalimantar Timur. Khusus di Kaltim, agar efektif seluruh pemprov yang ada di pulau terbesar di Indonesia ini diminta berkumpul di Balikpapan. Dalam proses pembahasan sejumlah isu penting akan menjadi sorotan sejumlah daerah, terutama daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pansus RUU HKPD perlu mengedepankan 66
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
kearifan dalam membahas produk legislasi yang berpengaruh besar bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sekali lagi, itulah sebabnya segenap stake holder terkait UU ini perlu didengar suaranya. “Pembahasan UU ini resistensi politiknya besar ada komplikasi kesenjangan, komplikasi sistem penyelenggaraan pemerintahan. Kami yang membahasnya harus berhati-hati karena muaranya adalah tegaknya NKRI. Perlu mendengar masukan dari pihak-pihak terkait di daerah termasuk pakar dari perguruan tinggi,” kata anggota Pansus RUU HKPD Guntur Sasono dalam pertemuan dengan jajaran tiga Pemprov se-Pulau Kalimantan di Balikpapan, Kaltim, belum lama ini. Wakil rakyat dari dapil Jatim VIII ini mengusulkan agar pakar dari daerah seperti dari Universitas Mulawarman Kaltim dapat diundang dalam rapat pembahasan dengan
pemerintah. Baginya penekanan utama dalam proses revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ini adalah menjaring aspirasi dan berupaya menerapkan keadilan berdasarkan konstitusi. Catatan positif juga disampaikan anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat Muslim yang menyebut usulan dari Dr. Aji Sofyan Effendy dari Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman sebagai solusi mengatasi kesenjangan antar daerah. “Apa yang telah disampaikan tadi bukan hanya untuk kepen tingan Kaltim, saya rasa itu sesuai untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” tuturnya. Dalam paparannya Dr. Aji Sofyan Effendi mengusulkan formula baru pembagian DAU yang lebih berkeadilan bagi seluruh daerah. Ia juga menambahkan indeks kawasan strategis yang terdiri dari 3 kriteria yaitu wilayah sebagai ibukota, perbatasan dan daerah tertinggal. Ia
dapat kelemahan dalam implementasi desentralisasi diantaranya ketimpangan fiskal antar daerah, ketimpangan pelayanan publik antar daerah, belum memadainya kualitas pelayanan publik dan rendahnya kualitas belanja daerah,” papar politisi FPPP yang juga Wakil Ketua Pansus ini. Ia menekankan kehadiran undangundang ini penting karena menjadi reverensi utama penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia baik di bidang politik dan administrasi serta desentralisasi fiskal. “Kami mencatat dana bagi hasil belum berpihak pada daerah penghasil dan kurang memberikan kepastian atas jumlah dan waktu penyalurannya,” tuturnya. Masukan yang diperoleh menurut
secara khusus menggarisbawahi daerah dengan sisa anggaran tinggi tidak perlu memperoleh DAU. “De ngan formula ini tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang tidak dapat mendapat DAU baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya siap mempertanggungjawabkan secara ilmiah, saya sudah lakukan exercise di 512 kabupaten kota sampai tahun 2015,” ungkapnya. Ketimpangan antar Daerah Ketua Tim Kunjungan Pansus R UU HK PD Syaifullah Tamliha menekankan masih terdapat sejumlah ketimpangan dan permasalahan dalam aplikasi UU no.33/2004. DPR menurutnya menerima aspirasi dari sejumlah pihak di daerah sehingga akhirnya sepakat dengan pemerintah untuk melakukan sejumlah perubahan, menyesuaikan dengan perubahan dan tantangan terkini. “Revisi ini perlu karena masih ter-
Syaifullah akan digunakan dalam proses penetapan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari RUU yang merupakan inisiatif pemerintah. Tim Kunjungan Pansus yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Nanang Samodra (FPD), Murad Nasir (FPG) dan A.W Thablib (FPPP). Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Timur M. Mukmin Faisyal menyambut baik proses revisi UU yang menurutnya belum memberikan keadilan bagi daerah yang kaya dengan sejumlah produk tambang
ini. Provinsi yang berbatasan de ngan negara tetangga Malaysia ini memiliki cadangan minyak bumi 469,8jt barel, gas bumi 16,32 triliun kaki kubik dan batu bara 216juta matriks ton. “Dana bagi hasil selama ini belum sejalan dengan esensi otonomi itu sendiri dimana kemandirian fiskal sebagai salah satu tujuan otonomi tidak dibarengi dengan pembagian hak-hak daerah bahkan jika dibandingkan dengan penyerahan urusan pemerintah pusat ke daerah,” ujarnya. Pansus HKPD dalam pertemuan itu juga mendengar masukan yang di sampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara. Turut hadir pula sejumlah
kepala dinas dan akademisi dari perguruan tinggi dari daerah yang terkenal dengan keelokan Pantai Melawainya. Kalau duduk santai menikmati balaian angin dan deburan ombak Pantai Melawai, dari kejauhan kita akan bisa menyaksikan kapal-kapal tanker BBM raksasa dan kapal tongkang berisi penuh batu bara. Semua akan bergumam, alangkah indah dan kayanya negeriku. Semoga para pemimpin bisa membuat UU yang berkeadilan, yang pada akhirnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyatnya. (iky) Foto: Iky/Parle/Hr.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
67
SOROTAN
SAATNYA TUNJUKKAN KENEGARAWANAN Kenegarawanan. Banyak dibicarakan terutama ketika bangsa dalam kondisi sulit, penuh beban. Sejarah juga sudah membuktikan bangsa ini mampu kok melahirkan negarawan, yang memiliki pandangan jauh ke depan, mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Persaingan ketat dua kandidat dalam Pemilu Presiden 2014 lalu juga telah membawa negara ini dalam posisi yang sulit, bangsa seakan terbelah. Kawan karib, teman kantor, kakak adik bahkan anak dan orang tua yang biasanya dekat, akhirnya memilih diam tak saling bicara setelah lelah berdebat mempertahankan argumen tentang kandidat presiden yang didukung.
“S
aya pikir dalam kondisi sekarang ini para pemimpin par t ai saatnya menunjukkan kenegarawannya agar bisa menenangkan masyarakat. Ketidak ny amanan ak an m emb uat masyarakat gelisah, perbedaan di tingkat atas bisa jadi membuat massa di tingkat bawah panas dan main kasar-kasaran,” kata anggota Komisi III Abu Bakar Alhabsy kepada wartawan beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baginya bisa dikatakan Pilpres kali ini terberat yang pernah dilalui bangsa ini karena untuk pertama kali memperhadapkan hanya dua pasang kandidat dalam pertarungan merebut simpati pemilih. Persaing an ketat berakhir dengan selisih perolehan suara pasangan nomor urut satu Probowo-Hatta dan pa sangan nomor urut dua Jokowi-JK terpaut tidak terlalu jauh. Salah satu televisi asing yang menyiarkan 68
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
saksi kita tidak sembarangan, kita sudah full control. Asal tidak ada yang bermain culas dan C1-nya rapi, pasti akan ketemu. Dalam kondisi seperti ini kepemimpinan akan diuji, negarawan sejati bisa datang dari mana saja tidak peduli dari pihak yang kalah atau menang. Bangsa ini akan mencatat peran itu dengan tinta emasnya,” tegas Politisi FPKS ini.
rekapitulasi suara menggambarkan seluruh proses dengan sebutan In donesia di Jalan Buntu. Abu Bakar yang sering dipanggil Habib ini tidak sependapat, ia meyakini negara ini sudah mempunyai sistem yang cukup baik untuk mengurai sejumlah persoalan yang muncul. Sebagai pendukung Koalisi Merah Putih ia mengaku cukup siap apabila pilpres terpaksa harus berlabuh di Mahkamah Konstitusi. “Tim
Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Achmad Basarah juga menyambut ajakan ini. Ia mengimbau agar seluruh komponen bangsa jangan sampai terpancing pada berbagai upaya provokasi yang tujuannya memecah belah bangsa ini. “Mari berpegang pada asas konstitusion alitas dan asas hukum yang berlaku. Kita serahkan semua pada proses politik dan hukum yang sudah diatur dalam UU Pilpres dan peraturan perundangan lainnya. Kami imbau jajaran partai di seluruh Republik Indonesia dan seluruh relawan agar tidak terpancing terhadap berbagai
setelah seluruh proses pemilu selesai,” tuturnya. Perlu Revisi UU Pilpres
upaya provokasi dari berbagai pihak yang dapat memperkeruh suasana,” tandasnya. Ia berharap dalam situasi seperti ini Kepolisian RI, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai tiga lembaga yang menjadi leading sector dalam proses rekapitulasi suara dapat bertindak independen. Sebagai bagian dari Tim Pemenangan Jokowi-JK, ia juga telah menghimpun sejumlah data dan alat bukti dari berbagai potensi kecurangan yang terjadi di sejumlah TPS. Menurutnya apabila diperlukan semua itu bisa dibawa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi nantinya. “Kita dukung seluruh penanggung jawab Pemilu Presiden untuk menjalankan tugas seobjektif mungkin, senetral mungkin, seprofesionalprofesionalnya,” tekan wakil rakyat yang pada sejumlah kesempatan juga sering memakai peci seperti layaknya pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta. Secara khusus ia juga memberikan catatan pada proses hitung cepat yang telah dilakukan sejumlah lembaga survey pada Pilpres lalu. Perbedaan hasil menurutnya telah membuat ba nyak pihak larut dalam perdebatan yang malah menambah tingginya tensi pasca pemilu. “Ini akan menjadi bagian dari evaluasi kita tentang keberadaan lembaga survey agar kehadiran mereka memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses demokrasi bukan jadi proses yang justru sebaliknya, merugikan bangsa merugikan proses demokrasi. Tetapi ini kita lakukan nanti
Pelaksanaan Pilpres 2014 juga menyisakan catatan penting pada produk legislasi yang menjadi urat nadi kelancaran pesta demokrasi rakyat ini. UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden ternyata tidak mengantisipasi kemungkinan pemilu diikuti oleh 2 pasang kandidat. Kondisi ini menurut Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso telah membuat banyak pihak terutama KPU gela gapan. “Kami pembuat Undang Undang tidak pernah menyangka akan ada pertarungan di pilpres hanya dua pasangan, kondisi ini membuat KPU gelagapan,” paparnya. Permasalah utama muncul dari perdebatan soal menafsirkan pasal 159 ayat 1 yang berbunyi; Pasang an Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Masyarakat termasuk pakar berbeda pendapat menyikapi aturan ini. Pandangan pertama menyebut karena hanya ada dua pasang capres dan cawapres, maka peraih suara terbanyak dalam pemilihan presiden ditetapkan sebagai pemenang. Syarat harus meraih kemenangan minimal 20 persen di separuh jumlah provinsi di Indonesia diabaikan. Sementara pendapat kedua menyatakan, selain suara terbanyak syarat sebaran suara tersebut juga harus dipenuhi. Perbedaan ini kemudian sampai ke ruang sidang sembilan hakim konstitusi setelah sejumlah LSM mengajukan uji materi pasal syarat pemenangan capres ini ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya kandidat dengan perolehan suara terbanyak bisa dinyatakan sebagai pemenang artinya pilpres hanya akan berjalan satu putaran. Namun putusan Hakim MK ini tidak bulat karena Wa-
hiduddin Adams dan Patrialis Akbar menyuarakan pendapat berbeda. Baginya kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk tidak dapat dipi sahkan dari pilpres.
Tidak ada sesuatu yang filosofis yang jadi argumen pengajuan satu putaran. Kalau saya jadi Hakim MK, saya akan tolak. Syarat formil presiden itu harus dari Sabang sampai Merauke, makanya dalam UU dibuat kententuan 50 plus 1 dan 20 persen separuh provinsi. Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa. “Tidak ada sesuatu yang filosofis yang jadi argumen pengajuan satu putaran. Kalau saya jadi Hakim MK, saya akan tolak. Syarat formil presiden itu harus dari Sabang sampai Merauke, makanya dalam UU dibuat kententuan 50 plus 1 dan 20 persen separuh provinsi,” tekannya. Baginya dampak dari putusan MK tersebut kandidat akan bekerja pragmatis. Para capres tidak akan mau bersusah-susah kampanye di daerah-daerah terpencil, untuk mengejar target 20 persen dari separuh provinsi di seluruh Indonesia. Pada akhirnya provinsi yang tidak mendapat perhatian capres akan merasa tidak terwakili. “Mere ka akan fokus ke Jawa Barat, Jawa Tengah, tapi Papua yang jauh dan biaya mahal enggak akan diperhatikan,” tegasnya. Bagi Politisi FPG ini putusan MK masih menyisakan kemungkin an digugat oleh pihak yang tidak puas karena capres terpilih tidak memenuhi unsur 20 persen dari separuh provinsi di seluruh Indonesia. Pastinya ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi anggota DPR periode yang akan datang untuk memasukkannya pada daftar produk legislasi yang perlu direvisi. (iky) Foto: Andry/Parle/Hr.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
69
LIPUTAN KHUSUS
Parlemen Dituntut Rekomendasi Selesaikan Krisis Ukraina K
alangan Parlemen dituntut untuk dapat merumuskan dan merekomendasikan langkah dan pendekatan konstruktif bagi penyelesaian krisis di Ukraina. Terdapat optimisme bersama bahwa situasi di Ukraina akan kembali pulih melalui pemajuan upaya-upaya damai, de-eskalasi konflik, penghentian kekerasan dan pelaksanaan dialog yang mengikutsertakan seluruh pihak berkepentingan Hal tersebut antara lain yang mengemuka dalam The Third Inter national Parliamentary Forum on New Dimension for Parliamentary Dialogue in Modern Period yang berlangsung pada tanggal 25–26 Juni 2014, di Moskow, Federasi Rusia.
Hadir dalam acara ini Mohamad Sohibul Iman (Wakil Ketua DPR-RI/ Korekku) sebagai Ketua Delegasi dengan anggota Indra/F PKS dan Muhammad Nadjib/FPAN. Partisipasi Delegasi DPR-RI dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh State Duma, Federasi Rusia 70
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
adalah yang kedua kali dari tiga kali forum sejenis yang telah diselenggarakan oleh State Duma dengan berbeda tema dan topik bahasan.
Dalam Forum yang bertema: “New Dimensions for Parliamentary Dia logue in the Modern Period” dibuka secara resmi oleh Ketua Feder asi State Duma, Sergey Naryshkin dan dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari 71 negara ini juga menyerukan dibutuhkan “political will” yang kuat dari masing-masing Parlemen di kawasan untuk membantu menjembatani pertentangan kepentin gan antar pihak di Ukraina. Sementara itu dialog antar-parlemen menjadi elemen penting dari hubungan internasional dan seharusnya saling melengkapi secara efektif dengan hubungan diplomatik oleh kalangan eksekutif. Diplomasi parlemen dianggap sebagai bentuk diplomasi yang paling efektif, karena langsung mewakili kepentingan rakyat dan kelompok sosial. Walaupun terdapat keberagaman budaya, politik dan perbe-
daan pendapat antar negara, namun mereka memiliki kepentingan bersama untuk menangani isu-isu sensitif seperti fundamentalisme agama, terorisme, dan totalitarianisme. Perubahan Paradigma
Hal-hal yang mengemuka dalam Forum tersebut sejalan dengan pidato Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman dalam intervensinya di sesi Pleno, menyangkut perubahan paradigma peran parlemen masa lalu dan dunia modern. Dimana pada masa lalu peran parlemen hanya terbatas menangani kebijakan domestik dan nasional. Namun dalam dua dekade terak hir, peran parlemen telah berkembang dan terlibat dalam pembahasan isu-isu global. Kebijakan luar negeri menjadi subjek diskusi dan perhatian dalam berbagai sidang parlemen dan komisi di Parlemen. Saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa isu dalam negeri saling berkaitan erat dengan isu regional dan global.
Federasi Rusia, V.I. Matvineyko untuk melakukan kunjungan ke Indonesia pada 11-12 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Duma menyampaikan agar Ketua Delegasi DPR-RI dapat menyampaikan sambutan pada Pleno International Parliamentary Forum dan anggota delegasi dapat menghadiri 3 seksi pertemuan dengan topik diskusi yang berbeda.
Berbagai forum Parlemen Internasional menjadi ajang berbagi pe ngalaman dan guna menjembatani berbagai kepentingan nasional. Keaktifan Parlemen Indonesia di forum-forum internasional terkait merupakan salah satu cerminan dukungan bagi peningkatan peran Parlemen dalam menangani berba gai isu dan masalah internasional. Delegasi RI berpartisipasi pada Forum ini atas undangan dari Wakil Ketua Duma Negara, Federasi Rusia, menghadirkan para tokoh Parlemen, antara lain Wakil Ketua Dewan Federasi Alexander Torshin, Anggota Civic Chamber Rusia, Sergey Markov, Mantan Presiden PACE, Jean Claude Mignon, Anggota Senat Belanda, Rene van der Linden, Ke tua Parlemen Bolivia, Marcelo Elio Chaves, Anggota Parlemen Argentina, Jerman, Perancis, Ketua Partai Federasi Rusia dan para pejabat Dewan Federasi, Kemlu Rusia, serta para ahli pengamat politik dan media-massa. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Duma Negara Federasi Rusia (lower house), Sergei Naryshkin menyampaikan bahwa waktu pelaksanaan Forum ini dipercepat menjadi pertengahan tahun, disebabkan an-
tara lain karena tingginya intensitas permasalahan internasional akibat krisis Ukraina. Jumlah peserta dan negara yang hadir juga mengalami peningkatan yang signifikan di tengah-tengah terbatasnya ketersediaan informasi yang objektif dan proporsional serta suasana yang kurang kondusif bagi terselenggaranya dialog antar parlemen secara terbuka. Naryshkin menggarisbawahi bahwa saat ini terdapat dimensi baru dalam dialog antar-parlemen, berdasarkan akumulasi berbagai permasalahan berskala global, seperti ancaman terhadap hukum internasional serta pentingnya dialog de ngan oposisi yang berkualitas. Pertemuan Bilateral Pada tanggal 25 Juni 2014, Delegasi DPR-RI mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua Duma Negara, Nikolay Levichev, di Gedung State Duma, Federasi Rusia dan Wakil Ketua Dewan Federasi Rusia, Ilyas Umahanov di Gedung Dewan Fede rasi. Selain membahas upaya pe ningkatan kerjasama kedua negara di segala bidang, pada kedua pertemuan ini, secara khusus disampaikan undangan kepada Ketua Dewan
Wakil Ketua Duma juga menyampaikan bahwa pada bulan September 2013, telah berkunjung ke Indonesia, termasuk mengadakan pertemuan dengan Komisi I DPR-RI. dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya pemilihan legislatif dengan aman dan sukses. Nikolav mengharapkan siapapun pemenang pileg dan pilpres, hubungan baik antara Rusia dan Indonesia tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Pasalnya akhir-akhir ini, merupa kan periode yang cukup drastis di bidang ekonomi dan politik. Dia me ngungkapkan perlunya mengubah dominasi barat yang terjadi selama 500 tahun ini dan berbagai organi sasi internasional bersifat agresif dan kritis dimana mereka melakukan dialog secara kritis pula. Pada saat kunjungan di Jakarta, Komisi I DPR-RI menyampaikan keinginan untuk dapat bertemu den gan Snowden yang berada di Rusia dalam rangka suaka politik. Disampaikan pula bahwa hubungan Rusia – Indonesia sangatlah strate gis dan berkehendak melakukan peningkatan hubungan di segala bidang. Pada saat kunjungan di Jakarta, Nikolav juga berkesempat an melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Menko Perekonomian. Di Rusia, bersama dengan Menteri Perkembangan Ekonomi Rusia mengadakan Round table dengan negara-negara Asia Tenggara. Nilai perekonomian Rusia dengan Asia Tenggara meningkat pesat, namun masih tetap perlu beberapa hal peningkatan ekonomi di kawasan.(bksap,mp)
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
71
SELEBRITIS
Shahnaz Haque
72
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
C
antik, smart dan berdedikasi tinggi pada setiap profesi yang dilakoninya, itulah gambaran seorang Shahnaz Haque. Meski mumpuni untuk juga berki prah di panggung politik tanah air namun isteri dari drummer Gilang Ramadhan ini enggan untuk menjajakinya. Mengapa demikian? Temukan jawabannya di kisahnya berikut ini.
ing. Ketika mereka sudah disana, mereka bisa belajar dan improve. Tapi kalau ternyata kesempatan itu tidak mereka gunakan dengan baik untuk belajar, ya hukum alam akan berlaku. Mereka bisa terdepak dari dunia politik, khususnya dalam tata nan legislatif,”papar wanita kelahiran Jakarta, 1 September 1972 ini. Ajarkan Demokrasi Pada Anak
“Saya tidak akan punya masa depan yang gemilang di dunia itu,” ungkap pemilik nama lengkap Shahnaz Natasya Haque ini. Naz, begitu ia biasa disapa, menjelaskan bahwasanya dalam dunia politik diperlukan kemampuan diplomasi yang sangat besar. Lewat politik segala sesuatu bisa menjadi abu-abu, itupun masih dapat berubah-ubah. Sementara Naz menilai dirinya merupakan orang yang cukup kuat berpendirian. Baginya sesuatu itu “hitam atau putih”, iya atau tidak, dan akan tetap seperti itu selama nya. Oleh karenanya ia berkeyakinan bahwa panggung politik bukanlah tempat yang menjanjikan untuk dirinya.
Disisi lain, menurut bungsu dari tiga bersaudara pasangan Allen dan Mieke Haque ini, sejatinya dalam kehidupan sehari-hari ia juga telah menerapkan pendidikan politik pada ketiga buah hatinya, Pruistin Aisha, Charlotte Fatima, dan si bungsu Mieke Namira. Misalnya bagaimana membuat ketiganya berpikir dengan pilihannya, kemudian menghargai perbedaan dari saudaranya tersebut. Sehingga ketika si anak kelak dewasa, mereka pun akan terbiasa dengan nilai demokrasi, mereka akan menghargai setiap perbedaan yang terjadi di masyarakat. Termasuk ketika berlangsung pemilihan presiden kemarin, meski mereka belum memiliki hak pilih, Meski demikian, namun di rumah Meski demikian, Naz tidak ingin Naz membeNaz tidak ingin memu memusuhi atau baskan ketiga suhi atau antipati terhadap ant ip at i te ranaknya unhadap politik tuk menilai politik hingga kemudian selalu hingga kemumemilih memandang buruk profesi politikus. dan dian selalu calon presTermasuk penilaiannya terhadap m e m an d an g iden yang buruk profesi mereka surekan sesama artis yang telah politikus. Terkai. memilih jalur politik sebagai masuk penilaiannya terhadap “Misalnya “kendaraannya” untuk rekan sesama si Kaka suka mengabdi pada negara. ar tis yang telah dengan A untuk memilih jalur politik calon presiden pilisebagai “kendaraanhannya, yang tengah nya” untuk mengabdi pada suka dengan B, dan si negara. bontot lain lagi, ya silakan. Walaupun mereka belum punya hak “Silakan saja, itu hak mereka, memilih, tetapi mereka punya hak kalau mereka punya kemampuan berpendapat, ya harus kita hargai harus kita hargai, dan mudah mu- pendapat mereka. Dan saya ajarkan dahan banyak inovasi yang keluar. mereka untuk saling menghormati Tapi kalau ternyata hal itu tidak atas pilihan lainnya itu,” ungkap terjadi, kita bisa memberi masukan Naz. pada mereka, apa yang musti mereka lakukan. Yah, learning by do Sebaliknya, jika hal tersebut dita
nyakan kepada Naz, adik dari Marissa dan Soraya Haque ini mengaku lebih merindukan pemimpin atau tokoh masyarakat yang membuat dirinya dan anak muda bangga menjadi anak Indonesia. Sehingga ada panutan yang bisa dicontoh atau diteladani. Mantan abang dan none Jakarta II Tahun 1993 ini menilai bahwa saat ini masyarakat kekura ngan figur yang bisa diteladani. Padahal menurutnya bangsa ini sedang mencetak anak anak yang bisa menjadi figur di lima sampai sepuluh tahun mendatang. “Jangan pernah menjelek-jelekan Indonesia di depan anak. Karena kalau kita mengeluh tentang Indonesia, kita mengeluh tentang presi den kita, anak anak tidak punya rasa bangga dengan bangsanya. Sehingga anak akan lebih tahu Bruno Mars dibanding lagu anak-anak dari ne
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
73
SELEBRITIS
ngaruhnya sangat besar jika dibaca oleh anak-anak,” ungkap alumni dari Fakultas Teknik Sipil UI ini. Karir Berbicara tentang karirnya di dunia hiburan tanah air, keterlibatannya ini tak dipungkiri berkat kedua kakaknya, Marissa dan Soraya Haque yang notabene sudah lebih dulu terjun ke panggung hiburan tanah air sebagai pemain film dan model. Naz, menjajdikan ajang Abang dan None Jakarta sebagai pijakan awalnya memasuki dunia hiburan. Tahun 1993 ia terpilih menjadi None Jakarta II tingkat DKI 1993. Dari ajang tersebut, Naz menjajal kemampuan dirinya ke panggung nasional. Lewat ajang pemilihan Putri Indonesia, Naz terpilih menjadi Putri Indonesia Favorit tahun 1995. Darisana tawaran pun berdata ngan, tentu tidak semuanya ia amini. Salah Asoehan merupakan sinetron pertamanya. Pengalaman pertamanya berakting tak dinyana membuatnya ketagihan. Alhasil beberapa judul sinetron pun dibintanginya, sebut saja sinetron Deru Debu II, Olga Sepatu Roda, Kem bang Setaman, dan Jembatan Yang Tidak Terputus. Mencoba menjajal kemampuan berlaganya di luar layar kaca, Shahnaz pun bergabung dengan Teater Lembaga untuk berperan dalam sebuah komedi situasi berjudul Rumah Candu yang digelar di Gedung Kesenian Jakarta pada 2000 silam.
geri sendiri,” ucapnya. Dalam hal ini Naz menilai bahwa media memiliki peran yang sangat penting untuk ikut membentuk figur keteladanan. Harus diakui terkadang media lebih memilih berita yang sensasional dibanding berita sebuah figur yang benar-benar bisa menjadi contoh atau teladan. Padahal tidak sedikit figur bangsa ini terutama di pelosok-pelosok yang dapat dijadikan teladan, namun media enggan untuk mengekpose 74
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
hal tersebut. Enam tahun terakhir ini Shahnaz bekerja di perusahaan yang mencari perempuan hebat di pelosok- pelosok untuk dinaikin di media televisi. Disitulah baru diketahui bahwasanya Indonesia banyak memiliki tokoh hebat yang dapat menjadi panutan atau teladan. “Misalnya ada anak muda dari keluarga miskin tapi bisa berhasil di olimpiade internasional. Kalau melihat itu mungkin tidak cukup seksi untuk ditulis di media. Padahal pe
Menikah dengan drummer Gilang Ramadhan pada 5 Mei 2001 silam tak menghentikan kiprah Lulusan Fakultas Tehnik Sipil UI tahun 1996 ini di panggung hiburan tanah air. Ia pun terjun ke dalam dunia presenter dengan memandu acara Sehati di TPI, Kuis Digital LG Prima, Pautkan Hati di RCTI, dan Business Art di O Channel. Tahun 2012 lalu Shahnaz ikut membintangi film layar lebar bertajuk Jakarta Hati. Oleh UNICEF, Shahnaz pun sempat dipercaya menjadi Duta Campak. (Ayu) foto: Rizka/parle/hr
Tingkatkan Silaturahim Lewat Buka Puasa Bersama “Hai sekalian manusia, ... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” Firman Allah SWT yang tertera dalam QS. an-Nisa: 1 itu tentu bukan tanpa maksud. Ayat ini menuntun manusia untuk bertakwa sekaligus mengajarkan manusia untuk tidak memutuskan tali silaturahim. Tak heran jika kemudian di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini orang berlomba untuk terus meningkatkan silaturahmi terhadap sesama, salah satunya lewat acara buka puasa bersama. Awal Juni lalu, Ketua DPR RI, Mar-
zuki Alie menggelar acara buka puasa bersama. Pada Kesempatan itu hadir Presiden Susilo Bambang Yu dhoyono dan Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Herawati Boediono. Tak ketinggalan pula had ir Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, beberapa Kepala lembaga Negara, serta jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia bersatu jilid II. Dalam sambutannya selaku tuan rumah Marzuki mengungkapkan bahwasanya buka puasa Ramadhan
yang ia gelar sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi ajang untuk meningkatkan tali silaturahim. Lebih dari itu ditambahkannya, buka puasa kali itu sejatinya merupakan buka puasa terakhir dirinya sebagai pim pinan DPR RI. Pihaknya berterimakasih kepada Presiden SBY beserta isteri, dan Wapres Boediono beserta isteri yang selama menjabat tidak pernah absen untuk menghadir i undangan buka puasa bersama di kediamannya.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
75
man rohani berupa kultum (kuliah tujuh menit) dari KH, Muhammad Ma’shum Yusuf yang merupakan Pendiri Pondok Pesantren Al Risalah, Ponorogo, Jawa Timur. Sementara itu Presiden SBY dengan busana hijau mudanya meminta bangsa Indonesia untuk mengambil hikmah dari negara yang tengah dilanda pepe rangan. Sebab saat ini bangsa Indonesia dapat dikatakan hidup secara damai.
“Buka puasa selama ini juga untuk menjalin tali silaturahim, memperpanjang usia dan menambah rizki,” ungkap Marzuki. Marzuki menambahkan, bahwa wajah DPR sejak masa orde baru, reformasi hingga masa demokrasi seperti saat ini telah terjadi banyak pembenahan. Dalam hal Kesekjenan misalnya, dalam kurun waktu lima tahun telah banyak perubahan menuju perbaikan yang telah dijalaninya. Tak berlebihan jika kemudian lebih dari tiga puluh penghargaan berhasil diraih Kesetjenan DPR. Sedangkan wajah DPR sebagai institusi Politik, Marzuki berpanda ngan bahwa khusus hal yang satu ini, Partai Politik memiliki peranan penting dalam merubah DPR ke arah yang lebih baik lagi. Mengingat anggota DPR dipilih oleh Parpol yang kemudian diserahkan kepada masyarakat, dan keputusan yang diambil DPR merupakan keputusan collective collegial. Oleh karena itulah parpol juga memiliki peran pen ting dalam merubah wajah DPR. “Insya Allah DPR sebagai lembaga politik akan berwajah lebih baik lagi, karena ke depan anggota DPR akan dibantu oleh Tenaga Ahli (TA) sebagai tenaga fungsional yang
76
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
profesional. Sehingga ke depannya anggota DPR murni akan berbicara masalah politik saja, tidak yang lainnya. Sehingga berapapun UU yang ditargetkan, akan diselesaikan dengan baik,” paparnya.
“Kita harus petik pelajaran dan bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita masih bisa menjalankan ibadah dengan baik. Betapa pentingnya keamanan dan kerukunan sosial. Adapun dinamika di negeri ini janganlah memecah kebersamaan kita. Karena sekali terpecah, maka sulit menyatukan kembali. Sebagaimana konflik di Thailand, meski kondisi negeri itu sudah tidak ada peperangan namun suasana negeri itu belum terlalu stabil,” kata SBY.
Ditambahkannya, dalam sebuah de Kita harus petik mokrasi, pro dan Mar zuki berkontra terhadap pelajaran dan bersyukur terimakasih suatu hal merukepada Allah SWT bahwa kita kepada se pakan hal yang lur uh pihak wajar. Bahkan masih bisa menjalankan ibadah yang telah selama sepudengan baik. Betapa pentingnya bekerjasama luh tahun keamanan dan kerukunan sosial. dengan baik kepemimpi kepada DPR nannya, ia Adapun dinamika di negeri ini terutama sejuga kerap janganlah memecah kebersamaan mendapatkan lama ia me kita. Karena sekali terpecah, mimpin lem kritikan, termabaga negara suk dari parlemaka sulit menyatukan tersebut. Tak ada men, media atau kembali. gading yang tak remasyarakat. Namun tak, tak ada manusia ia selalu menerima kriyang tak luput dari khilaf. tikan tersebut dengan baik. Sebagai manusia biasa, Marzuki Hal itu malah diakuinya membuatjuga memohon maaf jika selama nya lebih berhati-hati lagi dalam masa kepemimpinannya ia memiliki membuat sebuah kebijakan. kesalahan. Namun diyakininya jika kekhilafan tersebut bukan semata “Barangkali dengan sikap kritis itumaksudnya untuk menyakiti orang lah orang seperti saya bisa bertahan lain. Ke depan ia berharap silatura- hingga sepuluh tahun. Kalau tidak, him dapat terus berlangsung de mungkin tidak bisa mengakhiri ngan baik, dan kondisi bangsa Indo- pemerintahan dengan baik,” pungnesia juga menjadi lebih baik lagi. kasnya. (Ayu) foto: Andry, Denus/Parle/ Hr.
Acara dilanjutkan dengan sira-
POJOK PARLE
B
erbagai bentuk kegiatan atau aktivitas bisa dilakukan orang untuk melaksanakan nazar atau janjinya. Anak-anak yang lulus sekolah dengan pesta pora mencoret bajunya, pemimpin idolanya terpilih dalam pemilu lalu ramai-ramai pendukungnya menggunduli kepalanya. Ada juga melepas nazar dengan mengundang anak-anak yatim berbagi kenikmatan dan kesuksesan yang diterimanya. Namun nazar yang satu ini agak lain, anggota DPR Nova Riyanti Yusuf- karena keberhasilan DPR m e n g g o l k a n R U U Ke s e h a t a n Jiwa(Keswa), kemudian melak sanakan nazarnya dengan men cebur ke kolam air mancur yang terletak di halaman depan Gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan. Aksi itu dilakukan sesaat setelah Sidang Paripurna DPR mengetok palu persetujuan pengesahan RUU
Keswa menjadi Undang-undang, pada Selasa 8 Juli 2014 lalu. Istilah nazar berarti niat, jadi upacara nazar rnaksudnya upacara pelepas niat. Melepas niat atau nazar karena keberhasilan mengusahakan sesuatu sesuai keinginan atau impiannya.Nazar juga merupakan bentuk dan rasa terima kasih kepada Allah dalam berbagai aktivitas. Bersama-sama rekannya yang tergabung dalam “Mental Health” Nova Riyanti Yusuf yang akrab dipanggil Noriyu, akhirnya memenuhi nazarnya mencebur ke kolam DPR. Saat mencebur Nova mengenakan baju berwarna biru yang bertuliskan “mental health” dengan motif celana hijau bunga. Saat ditanya apa alasanya mau berbasah-basah itu, Noriyu berujar “ merupakan ventilasi jiwa yang positif dari pada melakukan hal yang lain,”terangnya seusai nyebur di kolam DPR RI.
Menurutnya, RUU Kesehatan Jiwa tidak mudah untuk diselesaikan. bahkan membutuhkan lima tahun. “Ini terakhir kalinya sejak tahun 1998 reformasi, saya menduduki kembali kolam ini, dan sangat di luar prediksi apalagi saat itu saya sempat menjadi pimpinan Komisi, dan kita terus berkomitmen untuk menyelesaikan RUU Kesehatan jiwa,”tandasnya. Dia mengharapkan, pemerintahan baru nanti bisa segera meneruskan amanah UU Kesehatan jiwa dengan menyusun berbagai peraturan. “Kita baru memiliki delapan provinsi yang punya RS jiwa, dimana seyogyanya setiap propinsi memiliki RS jiwa,” ujarnya. RUU Kesehatan Jiwa juga merupakan pondasi bagi kesehatan jiwa, baik secara fisik maupun mental . (mp,si) Foto: Andry/parle/hr.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
77
POJOK PARLE
Datangnya hari nan fitri sangat dinantikan seluruh umat muslim dunia, tak terkecuali di Indonesia. Khusus di bumi pertiwi ini banyak tradisi yang dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya hari nan suci tersebut. Salah satunya tradisi “antri”. Mendekati lebaran tradisi antri kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari antri membeli sembako murah dalam bazaar, antri pembelian tiket kereta api dan bus untuk pulang kampung, ketika menuju kampung halaman pun terlihat kendaraan berderet antri di jalan raya.
berbaris di depan pintu masuk di tiga bank negara yang tersebar di dalam gedung parlemen.
Uniknya, di gedung parlemen, Senayan Jakarta yang notabene merupakan gedung rakyat (DPR RI) ini pun terlihat beberapa antrian. Tentu bukan antrian pembelian sembako murah atau pembelian tiket kereta api, namun antrian penukaran uang. Iwan, salah seorang staff pegawai DPR RI misalnya. ia mengaku hampir setiap tahun menjelang hari raya Idul fitri melakukan penukaran uang.
Menariknya, teriknya matahari seolah tak menghalangi para karyawan untuk tetap berdiam diri dalam barisan antrian. Panjangnya antrian sempat membuat pengamanan dalam (pamdal) DPR RI kewalahan untuk ikut mengatur barisan. “Khawatir kalau ada yang pingsan karena kepanasan,” ujar salah seorang pamdal. Atas alasan itu jualah akhirnya diputuskan untuk memindahkan mobil BI ke lokasi yang lebih rindang. Sayangnya lokasi yang ditutupi oleh pepohonan itu berjarak cukup jauh dari stop kontak listrik, solusinya harus menggunakan Genset (diesel) sebagai pembangkit listrik mobil BI. Belum beberapa lama melayani para pengantri, mesin diesel mati.
“Hari raya Idul fitri semua keluarga besar kumpul, dan menjadi kebiasan kami setelah bermaaf-maafan tidak hanya makan-makan, tapi saling membagi-bagikan uang, ya hitung-hitung berbagi rejeki. Supaya lebih semangat, uang yang dibagi-bagikan berupa uang baru. Makanya saya tukar uang kesini (menunjuk sebuah bank yang ada di lobi gedung Nusantara II Senayan),” jelas Iwan. Tak hanya Iwan, puluhan bahkan ratusan staff dengan latar belakang jabatan atau profesi yang berbeda-beda, mulai dari cleaning service, office boy, staff, hingga kepala bagian rela ikut ambi bagian dalam kegiatan tersebut. Sekitar pukul delapan pagi, mereka telah siap 78
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
Melihat animo staff dan karyawannya yang cukup tinggi dalam menukar uang pecahan rupiah, bahkan Kesetjenan DPR RI bekerja sama dengan Bank Indonesia memfasilitasi hal tersebut. Pukul delapan pagi, satu unit mobil BI telah siap terparkir di depan gedung mekanik DPR RI. Tak ayal hal itu mengundang karyawan untuk segera berbaris.
Uniknya, selama mengganti mesin diesel yang lain, demi mendapatkan uang dari pecahan seribu rupiah, dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu hingga dua puluh ribu rupiah, staff dan karyawan Kesetjenan DPR RI tak berpindah dari tempat. Mereka tetap rapi dalam barisan antrian. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa hari raya Idul Fitri memberi semangat baru bagi karyawan dari berbagai tingkatan. Semangat bekerja dan pastinya semangat mengantri. (Ayu) foto: Naefurodjie/Parle/Hr.
PARLEMENTARIA
EDISI 115 TH. XLIV, 2014
79
PIMPINAN, ANGGOTA DAN K ARYAWAN SETJEN DPR RI MENGUCAPK AN DIRGAHAYU RI