Beranda. INFORWAS Edisi 1 Th

Beranda

INFORWAS Edisi 1 Th 2013

1

Beranda SUSUNAN TIM REDAKSI BULETIN INFORMASI PENGAWASAN (INFORWAS) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2013 Pelindung Inspektur Jenderal (Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa) Penasehat Inspektur I (Drs. Wiyono Budihardjo, MM) Inspektur II (Heru Arnowo,SH., MM) Inspektur III (Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, M.Kes) Inspektur IV (Drs. Mulyanto, MM) Inspektur Investigasi (Drs. Wayan Rai Suarthana, MM) Penanggungjawab Sekretaris Inspektorat Jenderal (drg. S.R. Mustikowati, M.Kes) Redaktur Pemimpin Redaksi Irwansyah, SE, M.Kes. Wakil Pemimpin Redaksi Sunaedi Pradja, SP, M.Kes. Anggota Dewan Redaksi drg. Mirna Putriantiwi, M.QIH. Dede Mulyadi, SKM, M.Kes. Edward Harefa, SE, MM Dede Sunardi, SH, MM. Eko Sanova, SKM, MM. drg. Lia Leita Kania Amalia. Hendro Santoso, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom. Penyunting/Editor drg. Emilda Hutahaean, MM Retno Budiarti, SST, MM. Eka Widiyanti, SKM, MM. Tafsir Hanafi, SKM, M.Ak. dr. Merki Rundengan, MKM. R. Sjaefudin, SKM, MKM. Hotmedi Listia Doriana, SKM, M.Epid. Desain Grafis & Fotografer Oong Rusmana, SKM. Ghotama Airlangga, SKM, MKM. Haruddin, S.ST, M.Kes. Bondan Wicaksono Adhi, SE. Andri Rubiana, S.Kom. RD. Yandri Achmad Sariffudin, Apt. Sekretariat Teguh Sumargono, S.Sos,MM. Wiji Lestari, SE. Drg. Diah Nursanti Imron. MARS Niken Yunita Tri Rahayu

2


Pedoman Umum & Etika Penulisan: 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

Naskah merupakan tulisan sendiri atau tim, dibidang pengawasan, yang belum dan tidak dipublikasikan dalam media cetak lain. Naskah harus merupakan karya asli atau saduran. Bila mengambil atau mencuplik kalimat penulis lain, harus mencantumkan nama penulis atau sumbernya, yang kemudian diikuti dengan muatan analisis atau kajian dari penulis, sehingga terlihat benang merahnya, dan tidak semata-mata hanya menyadur/menjiplak kalimat/tulisan orang lain saja. Artikel bukan merupakan bagian dari Standar Pengawasan Program (SPP) yang belum disyahkan Inspektur Jenderal Kemenkes RI. Penulis harus melampirkan surat pernyataan bahwa tulisan yang dibuat adalah hasil karya sendiri dan bukan jiplakan. Naskah harus diberi judul singkat, jelas dan informatif,yang menggambarkan materi yang akan disampaikan. Sistematika penulisan naskah meliputi: judul, penulis, pendahuluan, sub-sub judul sesuai kebutuhan, penutup atau kesimpulan, dan kepustakaan/rujukan/ referensi. Penulisan kepustakaan terdiri dari nama pengarang, tahun, judul, edisi, penerbit. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nama penulis, baik perorangan maupun kelompok, harus ditulis lengkap termasuk gelar, jabatan, dan unit organisasi, serta alamat/alamat email penulis, dan dapat disertai dengan electric file pasfoto penulis Kirimkan Tulisan anda dalam format Words,Excel (untuk table) dan foto dalam folder terpisah dengan format JPG/Bitmap ke: inforwas_itjen@kemkes. go.id, [email protected],

Beranda Pembaca Inforwas yang budiman Edisi awal tahun 2013, kami menyajikan Laporan Utama mengenai Pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) yang dilaksanakan di tiga kota yaitu, di Jakarta, Makassar dan Surabaya. Adapun tema Rakerkesnas tahun ini adalah “Dengan semangat Reformasi Birokrasi, percepatan pencapaian MDG dan Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional“ menunjukan sangat jelas bahwa Kementerian Kesehatan memberikan perhatian yang lebih pada Reformasi Birokrasi yang merupakan dasar perbaikan di dalam institusi Kementerian Kesehatan agar menjadi salah satu institusi pemerintah yang Reform untuk menjadi Birokrasi yang bersih dan melayani untuk percepatan pencapaian tujuan dari Kementerian Kesehatan.

Surat Pembaca Sangat berkaitan erat dari tema Rakerkesnas, salah satu tulisan yang ditampilkan dalam Inforwas kali ini adalah tulisan mengenai kegiatan yang merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi, yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan Inspektorat Jenderal sebagai lokomotifnya, yaitu Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online. Redaksi melakukan beberapa perubahan untuk penerbitan Inforwas tahun ini, agar lebih menarik dari segi tampilannya, maupun isinya, dan kami selalu berharap meningkatnya partisipasi aktif teman sejawat auditor dan rekan kerja di lingkungan Kemeterian Kesehatan agar mengirimkan tulisannya untuk memperkaya isi dari Inforwas yang diharapkan menjadi salah satu Buletin yang menjadi sumber informasi serta referensi tidak hanya bagi auditor namu bagi pembaca lainnya. Salam Redaksi

Daftar isi Tampilan Baru Pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS) Tahun 2013............................................................... Audit Perencanaan Itjen Kemenkes .................................................

5 10

Konsolidasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2013.................. 12 Upaya Penguatan Gerakan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi ................................... 18 Indahnya Bertugas Dan Beribadah Ke Tanah Suci .......................................................... 25 Seputar Pergantian Inspektur Ii Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI ................... 34 Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 ........................................................................ 36 Soft Opening Dan Pelantikan Pejabat Struktural Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Jakarta ....................................................... 39 Peluncuran Majalah Quas Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri ............................ 44 Plus Minus Audit Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) ............................................ 45 Pelaksanaan Uji Coba & Hasil Analisis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mandiri (PMPRB) Online Kemenkes RI ......................................... 49 Etalase Diet .................................................................................................... 51


3

Beranda SURAT PEMBACA Yth. Redaksi Inforwas Salam, Saya sudah membaca Bulletin Inforwas tahun 2012 lalu, yang tampil berbeda dengan terbitan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa edisi terbitan 2012 yang pernah saya baca, rasanya isinya kok serius dan bahasanya terkesan formal sekali. Sedikit masukan saja, kalau bisa bahasanya dibuat lebih populer biar bacanya gak harus mengernyitkan dahi, dan sedikit usul aja nih....kalau bisa dalam Inforwas ada kolom atau tulisan yang sedikit ringan, seperti pengalaman-pengalaman auditor di lapangan, atau cerita-cerita menarik lainnya yang mungkin bisa menjadi penyegar dalam setiap terbitan Bulletin Inforwas. Sri Sudartini, Dinkes Prov Jabar Terima kasih atas masukannya (Redaksi). Yth. Dewan Redaksi Sebagai bulletin yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal, saya punya usul kirakira mungkin gak Bulletin Inforwas ini bisa menjadi media konsultasi bagi kami yang berada di daerah. Sebagai misal menjadi media konsultasi pengadaan barang/jasa atau hal-hal lainnya terkait misalnya saja kepegawaian, tupoksi dan sebagainya. Terima Kasih. Wesbi, KKP Bengkulu Terima kasih atas sarannya. Masukan yang sangat berharga ini akan menjadi pertimbangan kami untuk kami realisasikan (Redaksi).

4


Yth. Redaksi Bulletin Inforwas Salam dan salut untuk seluruh jajaran redakasi Bulletin Inforwas, yang masih bisa menerbitkan Bulletin Inforwas ditengah kesibukan menjalankan tugas pemeriksaan, khususnya buat temen-teman Auditor. Sedikit usul aja nih Bos Redaksi, untuk disetiap edisi mohon untuk diperbanyak tulisantulisan terkait informasi pengawasan terkini. Karena menurut saya hadirnya bulletin ini tidak terlepas tupoksi Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan. Bambang, Litbangkes Jakarta Terima kasih atas masukannya. Kami juga membuka kesempatan dari pihak manapun untuk mengirimkan naskah/artikel/tulisan terkait pengawasan yang mungkin bisa memperkaya terbitan Bulletin Inforwas. (Redaksi)

Laporan Utama

TAMPILAN BARU PELAKSANAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL (RAKERKESNAS) TAHUN 2013 apat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, dan tema tahun ini adalah “Dengan Semangat Reformasi Birokrasi, Percepat Pencapaian MDG dan Persiapan MDG dan Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional” dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah regional Indonesia yaitu; Regional Barat di Jakarta (tanggal 17-20 Maret 2013), Regional Tengah di Surabaya (tanggal 1-4 April 2013), dan Regional Timur diadakan di Kota Makassar (tanggal 14-17 April 2013).

R

Rakerkesnas ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengkordinasikan dan mensinergikan kebijakan, langkah dan pemahaman antara Pusat dan Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2013 guna mewujudkan “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Rakerkesnas kali ini 3 diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Kementerian Kesehatan, Kepala UPT Kementerian Kesehatan, serta mengundang Kepala Kantor BPKP daerah di 33 Provinsi, Kepala PT. Askes (Persero) dan Kepala LKPP, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas, RSUD kota dari 3 wilayah Regional yaitu : Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Total

keseluruhan dari peserta Rakerkesnas 2013 ini sebanyak 1.790 peserta. Ada warna yang baru pada Rakerkesnas tahun ini karena dihadiri juga oleh para stake holder lainnya yaitu sebagian dari para pengambil kebijakan dari Instansi terkait dalam bidang pembangunana kesehatan yaitu perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepala BPKP, Kepala BKKBN, Kepala Badan POM, Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Jawa Timur Dalam Rakerkesnas 2013 ini telah dibahas berbagai permasalahan yang menjadi isu penting dan fokus utama pembangunan kesehatan dengan membaginya menjadi 5 (lima) Komisi yaitu, Komisi A: membahas dan merumuskan langkah-langkah terkait dengan percepatan MDG 1,4, dan 5; Komisi B: membahas dan merumuskan langkahlangkah Percepatan Pencapaian MDG 6,7, dan Penyakit Tidak Menular; Komisi C: bertugas untuk membahas terkait Peningkatan Mutu dan Pelayanan serta Pengawasan Obat dan Makanan; Komisi D: membahas tentang Peningkatan Upaya Promotif, Preventif, Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Publik; dan Komisi E: membahas dan merumuskan Kesiapan SJSN dan RPJMN 20142019 serta Kesiapan WTP dan WBK-WBBM. Kementerian Kesehatan RI juga memanfaatkan Rakerkesnas sebagai momentum yang tepat untuk melakukan penandatanganan INFORWAS Edisi 1 Th 2013

5

Laporan Utama Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPKP dalam rangka Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih demi mendukung upaya pencegahan tindak korupsi di lingkungan Kementerian Keshatan RI serta penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas yang merupakan wujud nyata keseriusan Kemenkes RI dalam memerangi korupsi di lingkungan kementerian kesehatan RI. Rakerkesnas 2013 sangat strategis untuk memberikan sosialisasi terkait dengan peluncuran E-catalogue obat generik,hal ini sangat penting karena belum semua pemangku jabatan, pengambil kebijakan dan pelaksana pengadaan serta pelaksana pelayanan yang terkait dengan penggunaan obat dan obat generik dapat mengetahui dan memahami E-catalogue obat generik. E-catalogue obat generik adalah sistem elektronik yang memuat informasi seputar daftar nama obat, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil, dan pabrik penyedia. Harga yang tercantum dalam E-catalogue adalah harga satuan terkecil, dimana sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Pengadaan obat generik yang sudah termuat dalam E-catalogue dilaksanakan melalui mekasisme E-Purchasing, serta bersifat penunjukkan langsung oleh satuan kerja. Melalui E-catalogue obat generik diharapkan proses pengadaan obat generik di sektor pemerintah dapat lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien serta dapat meminimalisasi penyimpangan, juga dapat memudahkan user dan institusi terkait untuk lebih leluasa dalam memilih produk obat generik yang dibutuhkan. Agenda penting lainnya dalam Rakerkesnas ini adalah agenda penadatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenkes RI dengan Yayasan Damandiri dan PT.Adaro tentang Pemberdayaan Masyarakat

6


dalam Percepatan Pencapaian MDG. Penadatanganan MoU tersebut diharapkan mampu membantu Kementerian Kesehatan dalam mencapai target MDG yang sebentar lagi akan berakhir di tahun 2014. Pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2013, Kemenkes memberikan penghargaan bagi Provinsi yang berhasil dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2012 yaitu pada Provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Bangka Belitung, dan Provinsi yang berhasil meraih penghargaan kategori Program Gizi terbaik tahun 2012 yaitu Provinsi Bali, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sebagai keluaran (output) dari berlangsungnya Rakerkesnas Tahun 2013 yang diselenggarakan di 3 (tiga) Regional dapat disampaikan suatu rangkuman dimana telah disepakatinya beberapa rekomendasi dsri hasil rapat yang akan diajukan oleh Kementerian Kesehatan sebagai Pemerintah Pusat untuk daerah yaitu: 1. Langkah percepatan pencapaian MDG kesehatan (MDG 1, 4, 5, 6, dan 7): a. Pemetaan masalahan, menentukan prioritas , intervensi dan debottlenecking yang terkait pencapaian MDG kesehatan; b. Penguatan manajemen melalui : analisis, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan seperti kohort ibu, partograf, PWS KIA, AMP, sweeping sasaran Gizi dan KIA, sistem informasi posyandu. c. Penguatan SDM Kesehatan melalui

Laporan Utama supervisi fasilitatif dan pelatihan, seperti pelatihan APN-ANC terpadu, BBLR, MTBS , Poned dan Ponek, CTU termasuk konseling dan KB pasca persalinan; dan Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas Sanitarian Puskesmas. d. Penguatan peran masyarakat dengan : Revitalisasi Posyandu berupa 3 P( Posyandu yang pasti tempat, jadwal dan tenaga), Pelaksanaan Kelas Ibu, Penguatan P4K, Desa Siaga dan Implementasi buku KIA, Pengaktifan Pokjanal Posyandu sesuai tupoksi, Pengaktifan gerakan Donor Darah Berjalan; Forum Gebrak Malaria, Gerdunas TB, pokja Sanitasi, Forum STBM di desa; pembentukan Posmaldes, Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS); dan peningkatan desa STBM didaerah. e. Penguatan program: pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan termasuk penyediaan peralatan pelayanan PONED-PONEK termasuk UTD, pemenuhan peralatan KB serta Alokon dan TFC (Terapeutik Feeding Centre); pengobatan dan kelambunisasi di daerah endemis tinggi malaria dan daerah daerah sasaran; Intensifikasi program DOTS dan peningkatan akses layanan MDR-TB; Perluasan cakupan test dan inisiasi ARV sedini mungkin; Program Pemutusan melalui transmisi seksual yaitu IMS dan penggunaan kondom yang konsisten; Peningkatan Pengetahuan Komprehensif Usia diatas 15 tahun; dan eksensifikasi sarana air minum Non Perpipaan yang berkualitas. 2. Langkah-langkah Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

a. Penguatan SDM untuk memperkuat diagnosis dini PTM. b. Pembentukan unit PTM di provinsi/ kabupaten/kota. c. Penguatan program PPTM: pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, pembentukan Pokja PPTM, PTM dimasukkan sebagai indikator nasional. d. Penguatan peran masyarakat melalui pembentukan Posbindu, klub kesehatan. e. Mendorong penyediaan fasilitas publik untuk gaya hidup sehat. 3. Langkah-Langkah Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan a. Regionalisasi Sistem Rujukan melalui identifikasi RS yang mampu menjadi RS Rujukan Regional dan Daerah dengan tetap mempertahankan portabilitas pelayanan. b. Peningkatan integrasi Puskesmas PONED- RS PONEK melalui penetapan RS PONEK pengampu dan Puskesmas PONED yang menjadi wilayah RS PONEK c. Penguatan SDM melalui: peningkatan mutu SDM kesehatan, penguatan peran dan fungsi MTKP; penataan pola distribusi SDM Kesehatan terutama di DTPK dan DBK, mendorong Pemerintah Daerah untuk memobilisasi dan menempatkan tenaga kesehatan strategis antar kabupaten/ kota skala provinsi maupun dalam lingkup Kabupaten/ Kota sesuai kebutuhan. d. Penguatan Program melalui: peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang diperkuat dengan Sistem Informasi SDMK; menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan melalui pengelolaan one gate policy di tingkat INFORWAS Edisi 1 Th 2013

7

Laporan Utama pusat, propinsi dan kabupaten/kota; pengadaan obat dan alat kesehatan satker pusat mapun SKPD wajib menggunakan e- catalogue; dan pengawasan mutu obat di fasilitas kesehatan dilakukan oleh Badan POM melalui sampling dan pengujian laboratorium; Orphan drugs (obat tertentu yang dibutuhkan dalam pelayanan medis namun jumlahnya sangat kecil ) menjadi tanggung jawab pemerintah. 4. Langkah-Langkah Peningkatan Upaya Promotif, Preventif, Pemberdayaan Masyarakat Dan Komunikasi Publik dalam rangkan mendukung MDG dan target RPJMN 2010-2014: a. Pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui pelatihan kader, pengembangan UKBM (Poskesdes, Posyandu) yang terintegrasi dengan desa dan kelurahan siaga aktif, pengembangan forum atau kelompok peduli kesehatan, dan mobilisasi organisasi kemasyarakatan, integrasi dengan TNI/Polri, perguruan tinggi, rmas, tokoh adat, LSM dan swasta, serta peningkatan pengembangan forum Kesehatan Masyarakat di semua tingkatan administrasi pemerintahan. b. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan ormas dan dunia swasta (CSR). c. Advokasi kepada Pemda agar kesehatan masuk ke dalam program prioritas RPJMD dan sinkron dengan RPJMN, mengeluarkan Perda mendukung kesehatan (Perda KTR dan ASI eksklusif, peningkatan gaya hidup sehat, BTM berbahaya), serta peningkatan anggaran kesehatan 10% APBD, mengutamakan program

8


d.

e.

f.

g.

promotif dan preventif kesehatan. Serta endapatkan peningkatan anggaran Kesehatan menjadi 10% APBD (50%-nya untuk program promotif-preventif kesehatan) Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RS. Pemanfaatan Iptek bidang Komunikasi untuk mempercepat respon terhadap informasi dan pengaduan Pengangkatan petugas dalam Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di UPT Vertikal Kemenkes dan Koordinator Pelayanan Informasi Publik di seluruh Dinkes kab/kota. Penyediaan akses informasi yang cukup kepada masyarakat dan media massa serta membangun jejaring dengan Lintas Sektor dan LSM terkait.

5. Langkah-Langkah mendukung Kesiapan SJSN , SKN dan RPJMN 2015-2019 serta persiapan WTP dan WBK-WBBM, melalui: a. Percepat penyelesaian produkproduk hukum untuk pelaksanaan SKN (misalnya: RUU Tenaga kesehatan, RUU Pemerintahan Daerah, RPP SIK); advokasi dan sosialisasi Perpres SKN kepada seluruh stakeholder di Daerah; pembinaan intensif dan sesuai jenjang administratif. b. Mempersiapkan RPJMD 2015-2019 mengacu pada RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan: 1) analisa situasi kecenderungan kesehatan, 2) analisa situasi dan kecenderungan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan kesehatan, 3) perumusan dan pengkajian skenario/altenatif penyelesaian masalah kesehatan,

Laporan Utama

c.

d.

e.

f.

g.

4) penetapan stratregi program pembangunan kesehatan, dan penetapan system reward. Penguatan SDM kesehatan melalui: memobilisasi kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota dalam pendayagunaan dan distribusi SDM kesehatan. Peningkatan peran aktif Kadinkes di Provinsi/Kabupaten/Kota berperan dalam pengawasaan dan pembinaan fasyankes di wilayahnya serta melaksanakan NSPK dan SPM yang telah ditetapkan oleh Pusat. Penguatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di Daerah, meliputi: 1) Pengelolaan informasi; 2) Pelaksanaan informasi; 3) Sumber Daya informasi; 4) Pengembangan informasi, dan 5) Penggunaan informasi. Penyiapan Jaminan Kesehatan Nasional dengan pengembangan clinical pathway di rumah sakit agar dapat distandarisasi dalam pemberian satu tindakan dan masuk ke sistem paket tarif (Ina CBGs). Perwujudan good governance dengan perencanaan yang tepat sampai dengan penyelenggaraan dan evaluasi kinerja, untuk itu sangat penting meningkatkan pemberdayaan peran Dinkes Provinsi dalam verifikator usulan perencanaan di Kabupaten/ Kota wilayah kerjanya.

Pada Rakerkesnas ini ada suasana dan penampilan baru didalam pelaksanaan Rakerkesnas Tahun 2013 ini, yang menyegarkan para peserta dan menghibur serta memberikan informasi bagi yang menghadiri Rakerkesna ini yaitu Kehadiran dari stand-stand unit utama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat yang memberikan kemeriahan tersendiri bagi acara Rakerkesnas tersebut. Suasana pameran berjalan cukup menarik, masing-masing stand disetiap regional menampilkan ciri khas yang berbeda, dimana Inspektorat Jenderal mengikuti seluruh pameran diseluruh regional, Barat, Tengah dan Timur. Dalam kegiatan pameran Rakerkesnas tahun 2013, Inspektorat Jenderal Kemenkes memanfatkan acara tersebut untuk meyebarkan informasi yang terkait dengan pengawasan dalam bentuk: X-Banner, Leaflet, Poster, Buku Saku, Gantungan Kunci, Goody Bag, dll, pada acara ini terlihat antusiasme peserta yang sangat membahagiakan bagi penanggung jawab stand dan jajaran pimpinan di Inspektorat Jenderal, karena peserta betah berlamalama di stand Itjen baik untuk memiliki bahan-bahan pameran yang tersedia dan berkonsutasi dengan para petugas mengenai berbagai masalah dalam lingkup pengawasan, Itjen boleh berbahagia bahwa perubahan paradigma kerja yang dilakukan cukup berhasil. Itjen Kemenkes bukan lagi momok atau wacthdog, wasit peniup peluit pada setiap kesalahan tapi Itjen bukan hanya sekedar internal control Kemenkes tetapi Itjen telah menjadi consultant, Semoga ini adalah pertanda baik bagi eksistensi Inspektorat Jenderal Kemenkes RI dalam mengawal pelaksanaan pembangunan kesehatan, amin. (Laporan)


9

Rubrik Dinamika Pengawasan

Audit Perencanaan Itjen Kemenkes Wacana Atau Kebutuhan? Oleh: drg. Lia Leita Kania Amalia (Auditor Pertama Inspektorat III) Tati Hermawati, S.Sos., MM (Auditor Pertama Inspektorat III)

D

Definisi Perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional adalah : “Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Jadi Perencanaan adalah suatu tahap yang penting dalam suatu rangkaian kegiatan apapun dan dimanapun karena bila perencanaannya tidak baik maka dapat dipastikan pelaksanaannya tidak akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk itu Itjen Kemenkes sebagai Internal Audit Kementerian Kesehatan yang sekarang tidak berfungsi sebagai Internal Control saja, tapi juga harus melakukan assurance service, bagi kegiatan-kegiatan di Kementerian Kesehatan yang merupakan Prioritas Nasional Ketiga, maka Audit Perencanaan merupakan salah satu cara mengawal suatu kegiatan untuk right at the first time, dengan tujuan memberikan jaminan yang memadai bahwa proses perencanaan telah berjalan sesuai standar, regulasi dan praktik yang disetujui dan diterima. Hal ini sesuai dengan isu pentingnya perencanaan bagi tercapainya target baik output/outcome dimasa yang akan datang dengan perencanaan yang dilakukan saat ini. Misalnya bagaimana menentukan indikator capaian suatu program atau kegiatan, menentukan isu permasalahan dan melihat

10


kesesuaian dengan tugas fungsi dan kegiatan yang diusulkan atau direncanakan oleh instansi terkait. Pada proses perencanaan di Kementerian Kesehatan, bukan hal yang mustahil bahwa kegiatan-kegiatan di unit utama akan keterbatasan pengetahuan saat penyusunan atau kurangnya koordinasi selain ketidaksengajaan. Audit perencanaan dapat mengindentifikasi pada tahap sangat awal ketika terjadi fraud pada tahap perencanaan, misalnya pengelembungan anggaran atau penganggaran untuk kegiatan yang bukan tugas dan fungsinya, seperti program atau kegiatan titipan dari institusi lainnya, ataupun perencanaan sehingga ketika dilaksanakan menjadi tidak tepat. Salah satu contoh adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan paket meeting dimana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa pertemuan dan rapat di luar kantor yang direncanakan harus mencantumkan peserta kegiatannya dari unit kerja lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 yaitu sesuai Standar Biaya Masukan TA 2012 yang berfungsi sebagai batas estimasi pada nomor 26 yang menyatakan bahwa: a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar Kantor pejabat Menteri/Setingkat Menteri adalah pertemuan yang dihadari paling sedikit 1 satu orang pejabat Menteri/Setingkat Menteri. b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar Kantor pejabat Eselon I/eselon II adalah pertemuan yang dihadari paling sedikit 1 satu orang pejabat Eselon I/eselon II . c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar Kantor pejabat Eselon III adalah pertemuan yang dihadari paling sedikit 1 satu orang pejabat Eselon III.

Rubrik Dinamika Pengawasan Dari data dokumen perencanaan auditor dapat melihat apakah kegiatan ini betul lintas eselon atau lintas institusi, jangan sampai bahwa yang notabene kegiatan rutin institusi nantinya dilakukan di luar kantor, ataupun untuk memenuhi sisi ‘de jure’nya diundang peserta unit lainnya, yang kurang berkompeten. Kerangka Pikir dan Alur Proses Audit Perencanaan dapat dilihat pada bagan dibawah ini, dimana diawali dengan apa yang menjadi tujuan perencanaan, lalu bagaimana proses perencanaan itu berlangsung, sebagai institusi pengawasan dan internal control kita harus dapat melihat dan mengidentifikasi risiko yang ada dengan aktifitas kontrol (control activity) dimana diharapkan bahwa risiko dikurangi aktifitas kontrol itu tidak boleh lebih besar dari 0, artinya pada proses perencanaan harus teridentifikasi adanya aktifitas kontrol untuk mengurangi, memperkecil serta mampu mengendalikan risiko yang ada.

Referensi: 1. Wikipedia Indonesia Perencanaan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 3. Hand Out Audit Perencanaan Inspektur Utama Bappenas RI. Ir. Slamet Soedarsono

TUJUAN PERENCANAAN

PROSES PERENCANAAN RISIKO

Dalam hal perencanaan Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, seperti penajaman tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kejelasan arahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota yang harus lebih implementatif sehingga pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan tujuan pada perencanaan kegiatan tersebut. Memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, audit perencanaan di Kementerian Kesehatan perlu dipikirkan lebih mendalam lagi, tidak hanya sebagai wacana tetapi menjadi suatu kebutuhan atau keperluan bagi institusi agar apa yang direncanakan itu benar sehingga pelaksanaannyapun benar, akhirnya output/outcome juga benar. Jadi kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan harus bermuara pada pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kementerian Kesehatan.

CONTROL ACTIVITY

JIKA DIKETAHUI ADA KESENJANGAN ANTARA RISIKO – CONTROL ACTIVITY > O DAPAT DILAKUKAN PENGEMBANGAN AUDIT PERENCANAAN

INFORWAS Edisi 1 Th 2013 Untuk Kementerian Kesehatan sama seperti Kementerian lainnya dengan Dana Dekonsntrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, seperti penajaman tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kejelasan arahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota yang harus lebih implementatif sehingga pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan tujuan pada perencanaan kegiatan tersebut, misalnya pelaksanaan

11


KONSOLIDASI PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013 Retno Budiarti, SST,MM (Inspektorat II)

M

engawali pelaksanaan tugas tahun 2013 dan guna meningkatkan kinerja, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI mengadakan kegiatan konsolidasi pengawasan bertempat di Gedung Siwabessy Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 9 Januari 2013. Inspektur Jenderal, Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa dalam arahannya kepada seluruh pegawai yang terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor serta staf di lingkungan Inspektorat Jenderal menyampaikan dua hal penting yaitu mengenai Reformasi Birokrasi dan Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) Inspektorat Jenderal mengawal pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Pada kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal memaparkan maksud dan tujuan Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, bersikap netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun Grand Design Reformasi Birokrasi/kondisi birokrasi yang diinginkan pada tahun 2014 yaitu: Jumlah PNS yang proporsional; Pemerintahan bersih dan bebas KKN; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 5. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur; 6. Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, serta antara pusat dan daerah; 7. Peningkatan Gaji dan jaminan kesejahteraan; 1. 2. 3. 4.

12


Tahun 2025 diharapkan terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara yang bermuara pada memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional/ daerah. Lebih lanjut, Inspektur Jenderal menerangkan bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 18 Juli 2012 dimana Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, SpA.,MPH,telah menandatangani pakta integritas pada pencanangan Zona Integritas (ZI) sebagai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Bapak Azwar Abubakar dan Wakil Ombudsman Ibu Azlaini Agus, maka dalam mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang dimulainya dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa penerapan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada unit kerja ZI dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu. Kebijakan WBK mengacu kepada UU No 31/1999 jo UU No 20/2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; Undang-Undang No.28 Tahun1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN; UU No.14/2008 tentang keterbukaan informasi publik; PP 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah; Inpres 5/2004 tentang

Rubrik Dinamika Pengawasan percepatan pemberantasan korupsi; dan Inpres 17/2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inspektur Jenderal menyampaikan juga beberapa upaya yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan RI sepanjang tahun 2012 untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari korupsi terhadap implementasi Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi antara lain : 1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi wajib lapor ke KPK; 2. Penandatangan pernyataan penetapan kinerja; 3. Evaluasi program SAKIP; 4. One Stop Service sistem keluhan masyarakat (Unit Layanan Terpadu/ ULT), Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC), dan pojok informasi; 5. Kesepakatan keterbukaan Informasi Publik (PTRC); 6. Sistem pengawasan penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) secara transparan dan akuntabel secara online (www.depkes.go.id www. gikia.depkes.go.id www.PPID.depkes. go.id www.sehatnegeriku.com); 7. Penandatanganan komitmen bersama dalam rangka percepatan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 8. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai Kementerian Kesehatan sesuai dengan Permenpan No.49 tahun 2011 mengenai pedoman umum pakta integritas di lingkungan Kementerian/ Lembaga Pemerintahan; 9. Upaya raih WTP 2012 dengan 14 quick wins dan reformasi birokrasi; 10. Melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE; 11. Membentuk Tim Konsultasi pengadaan barang/jasa; 12. Pembentukan UPL barang/jasa di Lingkungan Kemenkes; 13. Pembentukan unit pelayanan gratifikasi; 14. Penanganan pengaduan masyarakat

terpadu; 15. Penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan SPIP dan membentuk Satgas Tingkat Kementerian dan Tingkat Satker; 16. Melakukan sosialisasi dan pemetaan SPIP pada Satker; 17. Pendampingan penyusunaan laporan keuangan; 18. Reviu laporan keuangan. Sedangkan upaya untuk mewujudkan WBK terhadap implementasi Inpres 17/2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi antara lain telah dilakukan audit atas penyaluran dan penggunaan: 1. Dana BOK 2. Dana Jamkesmas dan Jampersal 3. Registrasi Alat Kesehatan Terkait dengan temuan BPK atas LK Kemenkes 2011, Inspektur Jenderal memaparkan analisa atas LK 2011 bahwa: 1. Temuan yang bersifat material sudah sangat berkurang 2. Jumlah material temuan masih dibawah PM (<1%) 3. 60% rekomendasi temuan (2004 – 2010) sudah ditindaklanjuti 4. Potensi temuan terhadap opini: a. Temuan masih berulang b. Masih ada temuan yang bersifat material c. Terdapat pelaksanaan pekerjaan yang bermasalah d. Masih cukup banyak satker yang mempunyai temuan material melebihi PM e. Penatausahaan keuangan dan barang belum cukup memadai Pada akhir pemaparannya Inspektur Jenderal menghimbau kepada seluruh auditor serta staf di lingkungan Inspektorat Jenderal agar bekerja dengan hati, saling mendukung satu sama lain, meningkatkan kompetensi dan tidak alergi dengan perubahan menuju pencapaian tujuan organisasi. INFORWAS Edisi 1 Th 2013

13


I

nspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi antara lain audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 23 ayat (6) dan pasal 66 ayat (6). Dari kedua pasal tersebut juga telah dimandatkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sebagai Aparat Pengawas Intern Kementerian Kesehatan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan RI, termasuk entitas pelaporan di bawahnya. Reviu Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA/B, UAPPA/B-W, UAPPA/B-E1 dan UAPA/B yang dilaksanakan secara paralel di kota Bandung. Reviu pada tingkat UAKPA/B dilaksanakan pada tanggal 9 – 30 Januari 2013, tingkat UAPPA/B-W dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Februari 2013. Untuk reviu Laporan Keuangan tingkat UAPPA/B-E1 serta UAPA/B Kementerian Kesehatan dilaksanakan dua tahap yaitu pada tanggal 11 – 14 Februari 2013 dan 18 – 25 Februari 2013. Reviu terhadap laporan keuangan dilakukan terhadap 3 komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Reviu bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dan

14


PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2012 DALAM UPAYA MERAIH WTP Oleh: Harnyoto dan Ghotama Airlangga

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi laporan keuangan dan pengakuan, pengukuran, serta pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pelaksanaan reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk: 1. Menelusuri angka-angka laporan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber. 2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi. 3. Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Pada hakikatnya dalam reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena dalam review tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang (UAKPA/B) Reviu terhadap laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang (UAKPA/B) telah dilakukan terhadap keseluruhan unit akuntansi yaitu 1.287 satuan

Rubrik Dinamika Pengawasan kerja. Rincian satuan kerja berdasarkan unit Eselon I terlihat pada tabel berikut: NO

ES-1

1 Sekretariat Jenderal 2 Inspektorat Jenderal 3 Ditjen Bina Gizi & KIA

4 Ditjen Upaya Kesehatan

5 Ditjen PP & PL 6 Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes 7 Badan Litbangkes 8 Badan PPSDM Kesehatan

WAKTU

KEWENANGAN

15-18 Jan 2013 15-18 Jan 2013 14-17 Jan 2013 21-24 Jan 2013

KP & DK KP KP,KD,DK TP

JUMLAH SATKER 47 1 43 254

27-30 Jan 2013

TP

238

14-17 Jan 2013 17-20 Jan 2013

DK & TP DK & TP

195 195

23-26 Jan 2013

KP & KD

51

21-24 Jan 2013 14-17 Jan 2013

KP,KD,DK,TP KP & KD

128 38

9-12 Jan 2013 15-18 Jan 2013

KP & KD KP, KD, DK

15 82

Jumlah

Keterangan: KP = Kantor Pusat KD = Kantor Daerah DK = Dekonsentrasi TP = Tugas Pembantuan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang Kementerian Kesehatan RI (UAPA/B)

NO

URAIAN

1

Reviu WILAYAH

2

Reviu Data E-1 Reviu CaLK E1 dan Reviu Data LK Kemenkes

3 4

Reviu Ca LK Kemenkes

1.287

Reviu terhadap laporan keuangan tingkat Unit Akuntansu Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Wilayah (UAPPA/B-W) telah dilakukan terhadap 121 UAPPA/B-Wilayah atau 100%. Begitu pula reviu terhadap laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) yang mencapai angka 100% (8 unit). Rincian pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W), Unit Eselon I (UAPPA/B-E1), dan Kementerian Kesehatan RI (UAPA/B) dapat dilihat pada tabel berikut:

WAKTU 4-7 Feb 2013

JUMLAH 88 + 33

11-14 Feb 2013

8

18-21 Feb 2013

9

22-25 Feb 2013

1


15

Rubrik Dinamika Pengawasan Hasil Reviu Laporan Keuangan Permasalahan yang ditemukan dalam reviu laporan keuangan adalah sebagai berikut: LRA Permasalahan terhadap penyajian Laporan Realisasi Anggaran antara lain: 1. Pengiriman Arsip Data Komputer Sistem Akuntansi Instansi dari Satuan Kerja ke UAPPA-W dan UAPPA-E1 tidak rutin dan tidak disertai bukti kirim. 2. Masih ada satker yang belum melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat untuk periode bulan terakhir (Desember 2012). 3. Masih terdapat perbedaan nilai antara Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja dengan Sistem Akuntansi Unit pada KPPN. 4. Terdapat estimasi pendapatan yang tidak disajikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Neraca Permasalahan terhadap penyajian Neraca antara lain: 1. Satuan Kerja belum mencatat barangbarang persediaan ke dalam aplikasi persediaan. 2. Satuan Kerja belum melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap barangbarang persediaan/berita acara pemeriksaan fisik terhadap barangbarang persediaan tidak dibuat. 3. Masih terdapat satker yang belum melakukan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. 4. Masih terdapat satker belum melaksanakan Inventarisasi terhadap

16


barang-barang milik negara, serta belum dilakukan penilaian terhadap barangbarang milik negara tersebut oleh KPKNL setempat. 5. Terdapat pencatatan utang dan piutang yang tidak didukung dengan dokumen sumber. 6. Terdapat perbedaan nilai barang milik negara antara Satuan Kerja dengan UAPPA-E1. 7. Terdapat Belanja barang untuk belanja modal.

digunakan

8. Terdapat kurang saji dalam penyajian neraca. 9. Terdapat aset tanah milik pihak ketiga yang dicatat sebagai aset Satuan Kerja 10. Piutang dari kegiatan BLU dan penyisihannya tidak didukung dengan kertas kerja 11. Terdapat pengurangan aset tetap peralatan dan mesin yang tidak didukung dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. 12. Terdapat barang rusak berat belum direklasifikasi ke aset lain-lain. CaLK Permasalahan terhadap penyajian Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: 1. Catatan atas Laporan Keuangan belum mengungkap permasalahan secara memadai. 2. Lampiran Lain sebagai pendukung Laporan Kuangan belum terlampir dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3. Laporan Keuangan Tahun 2012 belum dilengkapi dengan surat pernyataan

Rubrik Dinamika Pengawasan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan satker. 4. Terdapat kesalahan penyajian angkaangka dalam CaLK. 5. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan belum berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 55/PB/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Hambatan Dalam Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Dalam melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan masih ditemukan hambatan antara lain:

Atas permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan tersebut telah disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan harapan bahwa penyusunan laporan keuangan seluruh entitas di lingkungan Kementerian Kesehatan RI menjadi lebih baik lagi, sehingga pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat segera diwujudkan oleh Kementerian Kesehatan.

Referensi : - PMK 171/PMK05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat - Perdirjend Perbendaharaan No. 51/PB/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan KN/L

1. Dokumen pendukung untuk pelaksanaan reviu tidak di bawa oleh pengelola SAI. 2. Informasi peraturan terkait penyusunan laporan keuangan tidak sepenuhnya dipahami oleh pengelola SAI, sehingga masih ditemukan kesalahan-kesalahan terkait penyajian Laporan Keuangan.


17

Laporan Khusus Sosialisasi Perpres No. 55 Tahun 2012 dan Inpres No. 1 Tahun 2013

Upaya Penguatan Gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Bertempat di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 28 Maret 2013 yang lalu, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 dan Inpres Nomor 1 tahun 2013 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) dan Rencana Kegiatan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

tentang pentingnya kegiatan sosialisasi untuk memetakan dan mengidentifikasi area potensi rawan korupsi pada masing-masing Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Mengingat pentingnya acara tersebut, Inspektorat Jenderal mengundang para Pejabat Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4 dilingkungan Kementerian Kesehatan RI dan seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa (Inspektur Jenderal) dalam sambutannya mengutarakan

Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan Narasumber dari Badan Perencanaan dan

18


Laporan Khusus Pembangunan Nasional, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4),dan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 mengatur Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang merupakan salah satu keterpaduan dalam upaya melakukan pencegahan korupsi. Saat ini sebenarnya Pemerintah sangat fokus terhadap pencegahan korupsi dibandingkan dengan penindakannya, karena dengan adanya pencegahan sejak dini diharapkan akan meminimalisasi terjadinya korupsi. Berkaitan dengan Perpres 55 tahun 2012 Kementerian Kesehatan dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003), serta berkoordinasi dalam penyusunan Stranas PPK dengan pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya).

diminta untuk melakukan penajaman dalam Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, seiring dengan proses penyempurnaan atas Inpres No. 9 dan No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan 2012 (merupakan “turunan “ dari Stranas PPK) serta Penajaman Stranas PPK. Pada tahun 2012 itu pula, tahapan lain yang juga dijalankan adalah Finalisasi dokumen Stranas PPK, Penyusunan dan Penandatanganan Peraturan Presiden tentang Stranas PPK (Perpres No. 55 Tahun 2012), Diseminasi Stranas PPK ke K/L dan Pemda, serta Penyusunan Aksi 2013, Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Kormonev Stranas PPK. Pada tahapan Finalisasi Inpres 1 tahun 2013 Wakil Presiden meminta kepada seluruh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten harus menyusun aksinya pada tahun 2014 yang langsung berada dibawah koordinator Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Bappenas. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mempunyai visi yang sama jangka panjang dan jangka menengah yaitu terwujudnya nilai budaya yang berintegritas. Untuk mendukung Pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, Misi Stranas PPK menjadi pegangan Pemerintah dalam jangka panjang dan jangka menengah, yaitu:

Selanjutnya pada tahun 2011 dan 2012 Pemerintah juga telah melakukan Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Bappenas melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Presiden, dan Bappenas INFORWAS Edisi 1 Th 2013

19

Kabupaten harus menyusun aksinya pada tahun 2014 yang langsung berada dibawah koordinator Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Bappenas. Laporan Khusus

1. Pencegahan dan penindakan korupsi 4. Membangun pendidikan dan budaya yang terpadu secara nasional antiKorupsi korupsi mempunyai visi yang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

sama2.antara jangka panjang dan jangka menengah yaitu terwujudnya budaya Mengkonsolidasikan sistem dan 5. Mengembangkan sistem nilai pelaporan mekanisme nasional penyelamatan implementasi Stranas PPK yang berintegritas. Untuk mendukung Pemerintah kinerja mewujudkan pemerintahan yang

aset hasil korupsi melalui kerjasama yang transparan dan terkonsolidasi. bebas dari korupsi, Stranas PPK nasional dan Misi internasional secaramenjadi pegangan Pemerintah dalam jangka Visi dan Misi Stranas PPK didukung dengan efektif. panjang dan jangka menengah, yaitu: Indikator keberhasilan yang harus dipenuhi 3. Mengembangkan reformasi peraturan sampaiterpadu tahun 2014 untuk jangka menengah 1. Pencegahan dan penindakan korupsi yang secara nasional perundang-undangan nasional dan dilaporkan kepada Presiden. Pelaksanaan 2. Mengkonsolidasikan sistem dan penyelamatan aset hasil yang mendukung pencegahan danmekanisme stranas nasional PPK diukur dari pencapaian 3 penindakan korupsi secara konsisten, indikator besar untuk keberhasilan korupsi melalui kerjasama nasional dan internasional secara efektif. yaitu: terkonsolidasi, tersistemisasi dalam 1. Pencapaian IPK; 3. Mengembangkan peraturan perundang-undangan nasional yang rangka penegakan reformasi hukum tindak pidana korupsi. mendukung pencegahan dan penindakan korupsikesesuaian secara (peraturan konsisten, 2. Persentase perundangan) dengan UNCAC;

20


Laporan Khusus 3. Sistem Integritas Nasional Untuk mencapai 3 indikator besar tersebut, Pemerintah mempunyai 6 strategi untuk mencapainya, yaitu: 1. Strategi pencegahan : pencegahan Korupsi (IPK);

Indeks

2. Strategi penegakan hukum : Indeks penegakan hukum tipikor; 3. Strategi harmonisasi peraturan: Persentase penyelesaian rekomendasi hasil revieu UNCAC; 4. Strategi kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor : Hasil tipikor persentase tingkat keberhasilan kerjasama internasional dalam bidang tipikor dan penyelamatan aset hasil tipikor; 5. Strategi pendidikan dan budaya anti korupsi : Survei perilaku anti korupsi; 6. Strategi mekanisme pelaporan : Survei tingkat kepuasan stakeholders terhadap pelaporan PPK. Keenam strategi tersebut harus didukung pula dengan fokus kegiatan yang diwujudkan dengan rencana aksi. Selain itu pula perlu dukungan peranti anti korupsi yang diwujudkan dengan tersedianya SDM serta kebijakan/regulasi. Aksi PPK telah dimulai dari bulan April tahun 2013 oleh UKP4, KPK dan Stakeholders terkait. Dan aksi tersebut fokus terhadap prioritas area-area mana yang menjadi sasaran. Terkait hal ini Bappenas juga telah meminta dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung terwujudnya kondisi bahwa korupsi sudah tidak ada lagi di setiap Kementerian dan Lembaga.

Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Inpres No 1 tahun 2013 tentang Aksi PPK di Kementerian Kesehatan RI dilakukan oleh UKP4 dengan berkonsentrasi pada bagaimana Perpres 55 th 2012 dan Inpres 1 th 2013 diimplementasikan dengan baik dan target-target yang akan dicapai dapat direalisasikan. UKP4 lebih menjamin aspek monitoring dan melihat output daripada pelaksanaan Perpres 55 th 2012 dan Inpres 1 th 2013. Inpres No 1 tahun 2013 tentang aksi PPK tahun 2013 disusun berdasarkan: 1. Capaian Inpres 9 dan 17 Tahun 2011 2. Road Map Reformasi Birokrasi dan Open Government Indonesia 3. Hasil Review UNCAC 4. Arahan Wapres 5. Usulan K/L dan UKP4 Inpres No 1 tahun 2013 tentang aksi PPK tahun 2013 menitikberatkan pada strategi pencegahan, terutama terkait transparansi anggaran dan akses informasi, serta pengadaan barang dan jasa. Diagram diatas, menunjukkan bahwa lebih dari 50% titik berat strategi lebih ke arah pencegahan, dan pemerintah menyadari bahwa pencegahan korupsi lebih optimal daripada penindakan. Terdapat 4 Strategi UKP4 yang memonitor Kementerian dan Lembaga yaitu: 1. Struktur Inpres No 1 Tahun 2013 : dilaksanakan Oleh 49 Kementerian/ Lembaga dimana ada 6 Prioritas, 44 Program, 257 Renaksi dan 384 Subrenaksi 2. Mekanisme Pelaporan Pencapaian: Siklus Pelaporan dan Pemantauan ada 4 siklus yaitu pertama pelaksanaan


21

Laporan Khusus

Inpres No tentang tahun 2013 menitikberatkan pada strategi rencana aksi1 tahun diambil2013 sesuai denganaksi PPK 4. Partisipasi Masyarakat : Kementerian rencana aksi di dalam Inpres No 1 Tahun Kesehatan sudah mempunyai kontak pencegahan, terutama terkait transparansi anggaran dan akses1 informasi, serta 2013 dimana kementerian/lembaga yang menjadi penanggungjawab respon pengadaan rencana barangaksi danyang jasa. Diagram diatas, menunjukkan bahwamasyarakat lebih dari 50% titik melaksanakan menjadi permasalahan/pengaduan tanggungjawabnya tiapke rencana yang sifatnya Dengan adanya berat strategi dan lebih arahaksipencegahan, dan interaktif. pemerintah menyadari bahwa memliki ukuran keberhasilan checkpoint respon dari Kementerian Kesehatan pencegahan korupsi penindakan. tri-wulanan untuk K/L,lebih siklusoptimal kedua daripada masyarakat merasa puas dengan kontak pelaporan, siklus ketiga monitoring dan pelayanan pengaduan dan masyarakat bisa evaluasi oleh UKP4 dan siklus terakhir berinteraksi melalui media komunikasi Dalambersama paparannya narasumber ada 4smsStrategi UKP4 rapat Presiden/Wapres untuk menjelaskan seperti: telepon, dan email. Adanyamemonitor checkpoint. pelayanan kontak pengaduan masyarakat Kementerian dan Lembaga yaitu: bisa mengetahui apakah laporan tersebut 3. Aksi PPK Kementerian Kesehatan : dalam 1. Struktur Inpres No 1 Tahun 2013 : dilaksanakan Kementerian/ benar/ tidak Oleh dengan49adanya komentar Lembaga program aksi PPK telah dilaksanakan dariRenaksi Kementerian ada Kesehatan 6 Prioritas, 44dari Program, 257 danKesehatan. 384 Subrenaksi olehdimana Kementerian lebih 1 tahun. UKP4 berharap pada Kementerian UKP4 berharap adanya masukan bentuk 2. Mekanisme Pelaporan Pencapaian: Siklus Pelaporan dan dalam Pemantauan ada 4 Kesehatan dengan vertikalnya adanya komunikasi, konstribusi/partisipasi aktif siklus yaitu pertama pelaksanaan rencana aksi diambil sesuai dengan rencana pemahaman yang sama bahwa dengan dari masyarakat dan bisa menjadi cerminan adanya Inpres no 1 tahun 2013 akan Kementerian/Lembaga. UKP4 dengan aksi di dalam Inpres No 1 suatu Tahun 2013 dimana kementerian/lembaga menuju sistem pemerintahan yang bebas konsep monitoring evaluasi berharap bahwa melaksanakan rencana aksi yang objektif menjadipelaksanaan tanggungjawabnya dan tiap rencana korupsi. aksi program Perpres

aksi memliki ukuran keberhasilan checkpoint tri-wulanan untuk K/L, siklus kedua 22

INFORWAS Edisi 1 Th 2013 pelaporan, siklus ketiga

monitoring dan evaluasi oleh UKP4 dan siklus terakhir

rapat bersama Presiden/Wapres untuk checkpoint.

Laporan Khusus No 55 tahun 2012 dan Inpres No 1 tahun 2013 mendapatkan kesesuaian dengan apa yang ditargetkan. Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK). Aksi PBAK bertujuan untuk mendorong semua Kementerian/ Lembaga bagaimana mengubah paradigma/ mindset agar budaya korupsi menjadi aksi anti korupsi. Tahapan strategi PBAK sendiri terdiri dari: 1. Pemilihan dan penentuan unit/satuan kerja sebagai tahap awal bagi setiap kementerian/lembaga. 2. Pelaksanaan assessment untuk memahami dan memetakan budaya anti korupsi dalam lembaga. Di level masyarakat, Badan Pusat Statistik melakukan survei tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi. Saat ini belum ada Indeks Perilaku Anti Korupsi di tingkat aparatur pemerintah. 3. Penetapan kegiatan PBAK untuk mengubah budaya anti korupsi agar lebih baik. Kegiatan ini merupakan jawaban atas temuan masalah dan akar budaya korupsi yang akan diubah menjadi budaya anti korupsi melalui kegiatan komunikasi PBAK. 4. Penyusunan strategi komunikasi PBAK yang dapat dikembangkan untuk seluruh unit/satuan kerja dalam lingkungan kementerian/lembaga. Strategi dalam Prinsip komunikasi PBAK yang akan diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dirumuskan kedalam 3 strategi yaitu : 1. Sosialisasi : adanya kegiatan imbauan

dengan cara persuasi; 2. Advokasi : meningkatkan kesadaran, meningkatkan partisipasi dan aksi gerakan bersama; 3. Edukasi : meningkatkan pemahaman dan mengubah sikap prilaku; Pada tahun 2013 ini, Strategi Komunikasi diarahkan dengan tema utama keterbukaan/ transparasi. Sedangkan tahapan pelaksanaan dalam Strategi Komunikasi PBAK adalah sebagai berikut: 1. Bulan Maret 2013 : melakukan sosialisasi rencana kegiatan PBAK sesuai Perpres No 55 tahun 2012; 2. April-Juni 2013 : Melakukan preassement kondisi PAK pada satker rawan korupsi; 3. Juni-September 2013 : Pelaksanaan kegiatan PBAK; 4. Oktober-Desember 2013 : Lanjutan kegiatan PBAK dan melakukan post assesment kondisi PAK di satker rawan korupsi. Perlu diingat bahwa penerapan PBAK janganlah dipandang sebagai beban tambahan. Karena jika kita sudah merasa terbebani dari awal sebelum penerapan PBAK, niscaya perubahan budaya anti korupsi dilingkungan kerja kita, akan sulit dapat kita wujudkan. Kegiatan sosialisasi tersebut diakhiri dengan diskusi kelompok oleh peserta dari setiap Unit Utama. Diskusi Kelompok ini dimaksudkan untuk dapat menggali dan mengidentifikasi area potensi rawan korupsi pada masingINFORWAS Edisi 1 Th 2013

23

Laporan Khusus masing unit utama di lingkungan kementerian kesehatan dengan tujuan: 1. Teridentifikasinya area potensi rawan korupsi di lingkungan kementerian kesehatan. 2. Teridentifikasinya risiko yang timbul pada area-area tersebut. 3. Ditentukannya satker yang akan dijadikan tempat assessment pendidikan dan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada saat diskusi para peserta kelompok unit utama sangat antusias membahas area-area potensi rawan korupsi dan strateginya. Pada akhir sesi diskusi kelompok dilaksanakan pemaparan/presentasi setiap kelompok unit utama. Acara pemaparan hasil diskusi kelompok dimoderatori langsung oleh Sekretaris Itjen simpulan hasil diskusi kelompok adalah dipilihnya sakter yang

24


memiliki 4 jenis layanan berupa: 1. Unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa pemerintah 2. Unit layanan terpadu (ULT) 3. Pengelolaan PNBP 4. Pengelolaan BLU Dalam penutupannya Sekretaris Inspektorat Jenderal drg. Mustikowati M.Kes. menjelaskan, bahwa hasil diskusi ketiga topik tersebut akan ditindaklanjuti dan dibahas dalam Rakorpim terkait adanya satker-satker yang tupoksinya memiliki resiko korupsi tinggi pada area tersebut dan penentuan satker yang akan dijadikan tempat assessment pendidikan dan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan. (Yandri Achmad, Irwan)

Laporan Khusus

Indahnya Bertugas dan Beribadah Ke Tanah Suci Labaik Allohumalabaik Labaik Kala Sarikalaka labaik Innal Hamda Wanimata laka Walmuk Laaasyarikala

Oleh : R. Sjaefudin dan Oong Rusmana

Subhanallah, rasa syukur yang teramat dalam, ketika melihat nama kami terpampang dalam Surat Keputusan (SK) untuk melaksanakan tugas audit pelayanan kesehatan haji ke tanah suci pada periode 1433 H/2012M. Bagaimana tidak, tentunya setiap muslim mengidamkan untuk dapat berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Sesuai SK yang kami terima, tim yang ditugaskan untuk audit pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi terdiri dari Drs. Mulyanto, MM (Koordinator), Sardi (Ketua Tim), Supomo (Anggota), Eka Widianti (Anggota),

R.Sjaefudin (Anggota), Oong Rusmana (Anggota), dan Abdul Malek (Anggota) dengan lama penugasan selama 40 hari, terhitung mulai tanggal 12 Oktober s.d 20 November 2012. A. PERSIAPAN Segera kami mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari pencarian bahan audit, gambaran obyek audit, melakukan koordinasi tim, melakukan koordinasi dengan Pusat Kesehatan Haji, mempersiapkan dan melengkapi dokumen keberangkatan termasuk vaksinasi meningitis dan vaksinasi influenza, serta tidak lupa persiapan untuk pelaksanaan ibadah umroh dan haji. INFORWAS Edisi 1 Th 2013

25

Laporan Khusus

Informasi awal materi audit kami peroleh dari Tim Audit sebelumnya, buku-buku pedoman, dan dari berbagai sumber informasi lainnya. Berdasarkan informasi yang sudah kami dapatkan, ruang lingkup audit yang meliputi 13 Program yakni sanitasi pemondokan, dan catering; pengukuran suhu udara; pelayanan kesehatan; evakuasi jemaah haji sakit; pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan; safari wukuf; investigasi KLB, musibah massal dan kecelakaan lalu lintas jemaah haji; sweeping jemaah haji sakit di RS Arab Saudi; penggunaan komunikasi cepat di arab saudi; pencatatan dan pelaporan; operasional sansur saat di Arafah, Musdalifa, dan Mina; pemakaman jemaah haji; pemulangan jemaah haji sakit dari Arab Saudi ke Indonesia. Tim audit haji tahun 2012 mulai bergerak melaksanakan tugas tidak lama selepas hari raya Idul Fitri. Diawali dengan melakukan

26


konsolidasi seluruh komponen tim audit haji baik tim audit pra haji maupun tim audit pelaksanaan haji yang dilaksanakan di salah satu hotel di Bogor. Dalam konsolidasi tersebut tim melakukan pemetaan (maping) permasalahan yang sudah diidentifiasi berdasarkan informasi yang terkumpul dan hasil telaah dokumen yang didapat. Hasil pemetaan selanjutnya dijadikan dasar untuk menetapkan rencana kerja dan langkahlangkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan audit mulai audit pelayanan kesehatan di embarkasi, audit persiapan pelayanan haji di Arab Saudi, dan audit pelaksanaan pelayanan haji. Hasil konsolidasi Tim audit Haji adalah : 1. Menetapkan dan menyusun sasaran dan Kertas Kerja Audit (KKA) di embarkasi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) terkait. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk audit embarkasi dan KKP adalah : a. Sanitasi Asrama Haji b. Jasa Boga/Katering Jemaah Haji c. Pengendalian Vektor d. Sanitasi Makanan dan Bahan Makanan e. Air Bersih f.

Sanitasi dan Penyehatan Pesawat

Laporan Khusus g. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan penetapan kelayakan pemberangkatan Jamaah Haji. h. Sistem Pencatatan dan Pelaporan termasuk penggunaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes). 2. Menetapkan dan menyusun sasaran dan TAO Pelaksanaan Audit Persiapan Pelayanan Haji (Pra-Haji) dan Audit Pelaksanaan Pelayanan Haji. Adapun sasaran yang menjadi prioritas pada pelaksanaan audit haji tahun 2012 adalah: a. Penatalaksaan administrasi perlengkapan.

dan pengelolaan keuangan dan

b. Penatalaksanaan dan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (Perbekkes). c. Penatalaksanaan dan pengelolaan sanitasi dan surveilans. d. Penatalaksanaan kesehatan jamaah haji.

Pelayanan

e. Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan haji termasuk pelaksanaan Siskohatkes. B. INFORMASI PELAKSANAAN AUDIT SEBELUM KEBERANGKATAN JAMAAH HAJI Sebelum pelaksanaan tugas audit pelayanan kesehatan haji ke tanah suci terdapat beberapa informasi mengenai pelaksanaan tim audit sebelum keberangkatan ke Tanah Suci dengan kegiatan audit pada pelayanan kesehatan di embarkasi dan informasi dari tim pra haji, yaitu saat jemaah haji belum

tiba di Tanah Suci. 1. Pelaksanaan Audit Embarkasi dan KKP Pelaksanaan audit pelayanan kesehatan jamaah haji di embarkasi dilaksanakan oleh gabungan tim audit pra-haji dan Tim audit haji, yaitu pada saat jamaah mulai masuk periode pemberangkatan ke tanah suci Makkah Al-Mukaromah dan Madinah AlMunawaroh. Dari seluruh embarkasi yang melaksanakan pelayanan embarkasi dan debarkasi jamaah haji, Tim Audit Haji mengambil sampel terhadap 8 embarkasi dan KKP yaitu : Banda Aceh, Cengkareng, Palembang, SemarangSolo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, dan Mataram. Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan pelayanan jamaah haji di Embarkasi dan KKP adalah Aplikasi Siskohatkes yang masih belum terintegrasi dengan Siskohat (Kemenag), Aplikasi Siskohatkes embarkasi belum bisa mengakses aplikasi Siskohatkes dinas kesehatan kabupaten/kota, dan Server Siskohatkes masih belum stabil sehingga petugas Siskohatkes melakukan entry/input ulang data umum jamaah haji yang cukup memakan waktu. 2. Pelaksanaan Audit Pra-Haji Tahun 2012 Pelaksanaan audit Pra-Haji Tahun 2012 dipimpin oleh Ketua Tim Sdr. dr. Umar Firdous, dengan lama penugasan selama 15 hari. Lingkup audit Pra-Haji adalah persiapan pelaksanaan pelayanan haji di tanah air dan pada tiga daerah kerja (Daker) di Arab Saudi yaitu di Daker jeddah, Daker Makkah, dan Daker Madinah. Terkait persiapan pelaksanaan pelayanan INFORWAS Edisi 1 Th 2013

27

Laporan Khusus kesehatan jamaah haji tahun 2012, masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi catatan dan perlu perbaikan, yaitu persiapan pelaksanaan pelayanan jemaah haji di embarkasi belum optimal, pemberian bukubuku dan jurnal panduan untuk petugas TKHI sebaiknya diberikan pada saat diklat, persiapan sarana dan prasarana gedung Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) serta sanitasi dan surveilans belum optimal. C. PELAKSANAAN AUDIT PELAYANAN KESEHATAN JAMAAH HAJI TAHUN 2012 Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, kami mendapatkan informasi dari data Siskohatkes Pusat Kesehatan haji Tahun 2012, yatu jumlah jamaah haji Tahun 2012 adalah sebanyak 189.807 jamaah. Dari seluruh jamaah tersebut sebanyak 98.765 jamaah (52,03%) adalah jamaah resiko tinggi, dan dari total jamaah resiko tinggi tersebut sebanyak 42.010 jamaah (42,53%) adalah resiko tinggi berupa jamaah dengan usia lanjut. Informasi tersebut memberikan gambaran kondisi jamaah haji yang akan dilayani oleh tenaga Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Kementerian Kesehatan RI. 1. Perjalanan dari Tanah Air ke Jeddah Pada tanggal 12 Oktober, kami mulai melakukan perjalanan. Dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines kami berangkat menuju Arab Saudi. Ada rasa yang berbeda dengan tugas seperti biasanya, waswas, kuatir, bahagia, gembira bercampur baur menjadi satu. Terbersit dalam pikiran, bagaimana ibadah disana, bagaimana kecukupan bahan yang dibawa, bagaimana keluarga yang ditinggal dan lain sebagainya.

28


Penerbangan dalam negeri terasa sudah biasa, namun untuk penerbangan ke luar negeri, sebagian dari kami baru kali pertama. Pembicaraan antar kami pun masih seputar rencana pekerjaan dan ibadah, diskusi mengenai bagaimana kondisi Arab Saudi, bagaimana cuaca, makanan yang ada apa saja dan lain-lainnya. Pesawat kami mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sekitar jam 02.30 WAS, sudah larut malam. Pada malam itu, setelah menyelesaikan berbagai administrasi di pihak imigrasi bandara, kami bergegas mempersiapkan pelaksanaan ibadah umroh diawali dengan berganti pakaian ihram. 2. Pengalaman di Kota Makkah dan Madinah Alhamdulillah, walaupun telah melewati 8 jam perjalanan dari Jakarta ke Jeddah yang cukup melelahkan, kami dapat melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melakukan ibadah umroh yang didampingi seorang muntowif. Kami melaksanakan thawaf sebanyak 7 putaran, dilanjutkan dengan Sa’i antara bukit Safa dan Marwa sebanyak 7 putaran pula. Menjelang waktu subuh, ibadah umroh kami selesai dilaksanakan dengan diakhiri oleh tahallul (memotong rambut). Malam itu pula kami menginap dan beristirahat di Kota Makkah.Keesokan harinya kami menemui Wakil Kepala Daerah Kerja (Daker) Kota Makkah Bidang Kesehatan Sdr. Dr. Muhammad Ilyas, Sp.D. Kami memperoleh informasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Jemaah haji diberikan di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), di pelayanan kesehatan di sektor dan pelayanan

Laporan Khusus kesehatan di kloter serta rujukan kesehatan ke Rumah Sakit Arab Saudi. Beberapa permasalahan awal yang dikemukakan untuk BPHI, diantaranya adalah terbatasnya jumlah tempat tidur dan masih adanya beberapa alat yang belum memenuhi standar, penataan (setting) ruangan gedung BPHI belum sesuai dengan penataan ruangan untuk rumah sakit, ruang radiologi kurang memenuhi persyaratan dan keamanan, pembuangan air limbah tidak terstandar, dental unit tidak memenuhi syarat dan standar alat di Arab Saudi serta generator belum disetel secara otomatis. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa jumlah sektor yang ada di Makkah adalah sebanyak 11 sektor dimana setiap sektor terdiri dari 4045 kloter. Permasalahan awal yang dikemukakan adalah tenaga sansur disektor merangkap sebagai petugas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes), kurang layaknya ruang perawatan karena ruangan yang tersedia bukan untuk perawatan tapi gedung-gedung yang disewa untuk penginapan. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah jemaah haji adalah kurang dibandingkan dengan negara tetangga, seperti misalnya di Indonesia rasio antara petugas kesehatan dibanding jumlah jemaah haji adalah 1 : 700 (302 : 211.000) sementara di negara Malaysia adalah 1 : 112 (250 : 28.000).

Pada hari-hari berikutnya kami melakukan pencarian data dan informasi untuk memperdalam permasalahan yang dihadapi maupun informasi tambahan lainnya di Daker Makkah. Sebagai sentral tempat pekerjaan adalah BPHI, karena seluruh data yang dibuat petugas kesehatan kloter dan sektor bermuara di BPHI. Hari kerja petugas kesehatan tidak mengenal hari libur, hari sabtu atau minggu yang biasanya di tanah air libur tetap bekerja seperti biasa.

Selain itu kami perhatikan petugas BPHI, sejak pagi para petugas sudah siap bekerja dan berakhir menjelang malam, itupun jika sewaktu-waktu ada sesuatu hal yang mesti diselesaikan bisa sampai larut malam atau bahkan sampai menjelang pagi. Kami memperoleh data, informasi dan konfirmasi menyesuaikan dengan kesibukan mereka, bisa pagi, siang atau bahkan malam, atau juga sesuai kesepakatan dengan petugas. Selama di Kota Makkah, kami mengunjungi beberapa Rumah Sakit Arab Saudi untuk melihat kondisi pasien jamaah Indonesia dan INFORWAS Edisi 1 Th 2013

29

Laporan Khusus sistem pelaporannya, kunjungan ke kantor BPHI Jeddah untuk mendapatkan beberapa informasi tambahan, konfirmasi data dan kunjungan ke pondokan bagi jamaah di Makkah dan di Jeddah. Sekitar 22 hari kami berkedudukan di Kota Makkah, kecuali pada saat ibadah wukuf kami menginap di tenda Arafah dan Mabit di Mina. Beberapa hal yang menjadi perhatian kami adalah, minimnya tempat pelayanan kesehatan dan pengelolaan sampah atau kebersihan pada tenda-tenda pondokan di Arafah dan Mina yang berisiko terhadap timbulnya penyakit terhadap jamaah haji, hal ini terlihat dari penumpukan sampah di beberapa sudut tenda dan tidak jelasnya jadwal pengangkutan sampah. Setelah selesai melaksanakan tugas di Kota Makkah, selanjutnya kami melanjutkan tugas ke Kota Madinah. Selama perjalanan antar Makkah dan Madinah, kami melihat sejauh mata memandang di kiri dan kanan kami terdiri dari gunung-gunung batu, atau padangpadang tandus, tidak terlihat adanya pohon berwarna hijau yang rindang seperti di tanah air. Ada sedikit terlihat seperti gundukan rumput, tapi itupun di antara beberapa kilo jaraknya. Di Kota Madinah kami melaksanakan kegiatan yang hampir serupa dengan kegiatan audit di kota Makkah, yaitu mendapatkan data dan informasi untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi di Daker Madinah. 3. Catatan Atas Hasil Audit Haji Terdapat beberapa hal yang sudah memperlihatkan peningkatan dan menunjukkan keadaan yang telah baik dalam

30


pelaksanaan pelayanan kesehatan haji tahun 2012, diantaranya : a. Pengadaan obat tahun 1433H/2012M telah di manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. b. Pencatatan angka kematian antara Siskohat dan Siskohatkes telah sesuai baik informasi tentang jumlah kematian maupun sebab-sebab kematian jemaah. c. Pelaksanaan sweeping jemaah sakit dan meninggal telah dilakukan secara tepat waktu. d. Seluruh jemaah haji yang wafat telah dibuatkan COD nya dan dilakukan autopsi verbal. e. Input data siskohatkes telah didukung dengan data sumber yang memadai. Disamping hal telah memperlihatkan peningkatan, terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian dan perbaikan, yaitu : a. terkait dengan penatalaksanaan dan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (Perbekkes) seperti : penataan persediaan dan pendistribusian Obat dan Perbekkes di Depo Daker Makkah masih terdapat kendala, jumlah tenaga farmasi yang masih belum proporsional dibanding beban tugasnya, dan terkait dengan mekanisme/tatacara pengembalian dan serah terima Obat dari Tas kloter pada saat kepulangan jamaah. b. Catatan terkait penatalaksanaan dan pengelolaan sanitasi dan surveilans, seperti : masih belum meratanya pengelolaan Sanitasi Lingkungan Pondokan, terkait dengan tatakelola pemeriksaan katering/jasa boga, dan sosialisasi hasil pengukuran suhu udara, kelembaban dan kecepatan angin kepada jamaah belum optimal. c. catatan terkait penatalaksanaan Pelayanan kesehatan jamaah haji, diantaranya : masih tingginya

Laporan Khusus jumlah jamaah haji yang wafat di luar sarana pelayanan kesehatan, tempat pelayanan di Arafah, Mina dan Mudzhalifah, di sektor dan di kloter belum memadai. Atas catatan-catatan di atas tim telah memberikan saran-saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait. Dari saran-saran yang tim berikan, terdapat beberapa saran terkait dengan Kementerian Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam tindaklanjutnya, yaitu saran untuk : a. mencantumkan klausul persyaratan sanitasi pondokan sebagai salah satu ketentuan dalam MOU dengan pemilik makhtab, b. membentuk kloter khusus bagi calon jamaah haji dengan resiko tinggi usia lanjut dan masa haji yang lebih pendek pada musim haji yang akan datang, c. tersedianya ruangan yang layak dan lebih memadai untuk tempat pelayanan di kloter, di sektor, dan Daker Arafah-Mina pada musim haji yang akan datang, d. tersedianya tempat (space area) untuk penempatan tenda khusus pelayanan kesehatan di Arafah dan Mina (tenda mobile hospital), e. penambahan kebutuhan kuota petugas pelayanan kesehatan haji sesuai dengan standar jumlah tenaga pelayanan kesehatan pada musim haji selanjutnya. Alhamdulillah,,, beberapa saran telah dilakukan pembahasan di Kemenag RI dan di DPR-RI. D. Wisata Rohani di Tanah Suci Diantara kesibukan penugasan audit, kami luangkan waktu untuk beribadah, solat

berjamaah menjelang ashar s.d isha di Masjidil Haram. Sementara tempat ziarah yang sempat kami kunjungi adalah Jabal Rahmah, Jabal Nur dan mesid terapung di Jeddah. Berikut uraian informasinya : 1. Jabal Rahmah Jabal Rahmah merupakan bukit berbatu di bagian timur Padang Arafah kota Makkah Arab Saudi. Menurut riwayatnya bukit ini menjadi saksi abadi sejarah pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah setelah diturunkan dari syurga. Jabal berarti sebuah bukit atau gunung, sementara Rahmah adalah kasih sayang. Sesuai dengan namanya, bukit ini diyakini sebagai pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka dipisahkan dan diturunkan dari syurga oleh Allah selama bertahun-tahun setelah melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi yang terlarang. Untuk menuju puncak tempat ini, bisa ditempuh sekitar 15 menit dari dasar bukit. Bukit batu ini berada pada ketinggian kurang lebih enam puluh lima meter yang puncaknya menjulang. Di bukit ini terdapat sebuah monumen yang terbuat dari beton persegi empat dengan lebar kurang lebih 1,8 meter dan tingginya 8 meter. Di puncak bukit batu ini dibangun tugu guna mengenang peristiwa penting yakni pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah turun dari surga dan dipisahkan Allah sekitar 200 tahun. Peristiwa pertemuan kedua nenek moyang manusia itu diabadikan setiap tahun, ketika jamaah Haji atau Umrah melakukan ziarah. INFORWAS Edisi 1 Th 2013

31

Laporan Khusus Jabal Rahmah juga diyakini sebagai tempat mustajab dan makbul bagi orang yang memanjatkan doa karena merupakan bagian dari Padang Arafah. Banyak jamaah Haji dan Umrah yang mendoakan anaknya atau para lajang yang meminta agar cepat mendapatkan jodoh. Bagi orang yang sudah memiliki pasangan hidup berharap dapat mengarungi rumah tangga hingga ajal memisahkan mereka seperti kisah Nabi Adam dan Hawa. 2. Jabal Nur Sebuah gua kecil di Jabal Nur, terletak 5 km di utara Makkah. Tinggi puncak Jabal

Nur kira-kira 200 meter, disekelilingnya terdapat sejumlah gunung, batu bukit dan jurang. Letak gua Hira ada dibelakang 2 batu raksasa yang sangat dalam dan sempit luasnya hanya cukup untuk tidur tiga orang dan tingginya ± 2 meter, di bagian ujung kanan ada lubang yang

32


dapat dipergunakan untuk memandang kawasan bukit dan gunung arah Makkah. Di gua inilah Rasulullah ber Tahannus (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Dan ditempat ini pula wahyu pertama turun yaitu Surat Al Alaq ayat 1-5 yang artinya : “Bacalah dengan (menyebut) Tuhanmu Yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajarkan (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 3. Jabal Magnet Mengagumkan! Itulah kesan yang muncul saat berkunjung ke Jabal Magnet, salah satu daerah pegunungan batu di Madinah, Arab Saudi. Jika dilihat secara kasat mata, sebetulnya tidak jauh beda dengan daerah lainnya, yakni berupa bukit-bukit batu gersang seperti yang banyak mengelilingi Kota Madinah. Hanya ketika kendaraan sampai di jalan raya di antara perbukitan tersebut. Jika kendaraan kita berjalan dari arah Madinah, mobil yang melewati kawasan itu seperti orang sesak napas, karena keberatan untuk melaju akibat adanya tarikan magnet. Sebaliknya, jika bergerak ke arah kota Madinah, maka mobil yang kita tumpangi, dalam kondisi “bebas” perseneling dan gas, akan melaju kencang. Tarikannya mulai dari lambat kemudian terus meningkat, setidaknya

Laporan Khusus hingga lebih kurang 110 kilometer per jam. Kami berkunjung ke lokasi perbukitan batu itu, di sela-sela pelaksanaan shalat Arbain. Pagi itu, di kawasan yang kini juga dijadikan tempat rekreasi oleh warga setempat, ada sejumlah kendaraan yang menjajal kebolehan magnet alami tersebut. Untuk meyakinkan kebolehan magnet di pegunungan itu, kami mencoba bagaimana posisi perseneling dan

pedal gas mobil yang ditumpangi, saat kendaraan bergerak ke arah Madinah. Saat itu, kami meminta sopir, terlebih dahulu mencari lokasi yang agak rendah dari kawasan yang bermagnet. Dari tempat rendah itulah mobil yang kami tumpangi kemudian bergerak ke jalan yang lebih tinggi. Tidak ada batasan yang jelas, mulai dari mana jalan yang memiliki daya magnet itu. Tapi jika dirasakan, pengaruh magnet itu mulai bila kendaraan melaju dari bendungan air yang letaknya tak jauh dari putaran hingga bukit menjelang belokan ke Madinah. Setelah melaju

kira-kira lima km, kecepatan mobil mulai berkurang sedikit demi sedikit, padahal jalan masih menurun. Akhirnya mobil kecepatan melambat saat berada di depan bendungan air. Memang medan jalan menuju Kota Madinah agak menurun, namun dengan kondisi demikian tidak wajar akselerasi mobil begitu cepat. Sebetulnya laju kendaraan bisa lebih tinggi lagi. Di kawasan itu, tak ada sesuatu yang dinilai menarik, kecuali kehebatan magnet alamnya tadi. 4. Masjid Terapung Pada saat kunjungan ke Kota Jeddah, menyempatkan untuk mengunjungi sebuah masjid yang menjadi tempat favorit dikunjungi jamaah, yakni Masjid Terapung. Meskipun dalam sejarah perkembangan Islam, masjid ini tidak memberikan arti sejarah apapun, namun karena lokasinya yang berada di pinggir pantai menyebabkan masjid terlihat seperti terapung di atas permukaan air laut, sehingga menjadi objek yang menarik untuk disinggahi. Bagian dalam masjid dihias dengan banyak tulisan kaligrafi. Para jemaah haji Indonesia yang refreshing di pantai ini tidak melewatkan untuk beribadah salat di masjid ini. E. PENUTUP Alhamdulillah, kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, Kau berikan jalan untuk kami beribadah ke Tanah Suci. Akhir kata, mudah-mudahan semua rekan kami semua memperoleh kesemapatan semua untuk beribadah ke Tanah Suci....Amiiin.


33

Liputan

SEPUTAR PERGANTIAN INSPEKTUR II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Menteri Kesehatan RI, Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A.,MPH., melantik 6 (enam) pejabat eselon II sebagai bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dan salah satunya adalah Bapak Heru Arnowo, SH.,MM sebagai Inspektur II yang menggantikan Dr. Zusy Arini Widyati, MM., yang menjalani masa persiapan pensiun, disamping pejabat lainnnya yaitu: Dr.dr. Fidiansyah, Sp.Kj., MPH., sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji,

34


Drg. Oscar Primadi, MPH sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, Dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH.,D.Sc., sebagai Direktur Bina Kesehatan Anak, Dr. Bambang Prabowo M.Kes., sebagai Direktur Utama RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang dan Dr. Kirana Pritasari, MQIH., sebagai Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan.

Liputan Seperti biasanya Ibu Menkes memberikan sambutan yang hangat dan khusus dalam setiap pelantikan jajaran Kementerian Kesehatan, namun pada pelantikan ini, Ibu Menkes secara khusus menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan bahwa pada pada tanggal 15 Maret 2013, telah dilaksanakan survei Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang dikawal langsung oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, disamping kegiatan lainnya yang telah dilakukan seperti Penentapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

publik dengan baik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Negara dan memperkuat komitmen kita dalam meraih WTP untuk tahun yang akan datang. Kami atas nama seluruh pegawai di Inspektorat Jenderal Kemenkes mengucapkan selamat bertugas sebagai Inspektur II kepada Heru Arnowo dan Ucapan terimakasih kepada Dr. Zusy Arini Widyati, MM., atas segala jasa dan karya baktinya selama menjalankan tugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Pada kesempatan ini Ibu Menkes mengapresiasi peran penting Inspektorat Jenderal untuk terus mengawal kegiatan dari jajaran Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan birokrasi Kementerian Kesehatan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi atau nepotisme,dan mampu melayani

( Tim Inforwas: Hotmedi Lisdiana/Lia Leita)


35

Liputan

PENYERAHAN SERTIFIKAT ISO 9001:2008 PADA PELAYANAN PERIJINAN DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN JAKARTA, 11 JANUARI 2013

M

enyambung peluncurkan E-Registrasi Alat Kesehatan dan PKRT (Sistim On-Line) dan SSO (Single Single On) oleh Direktorat Bina Produksi dan Alat Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tanggal 21 Desember 2012 dan menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit BPK pada Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian agar menerbitkan Sertifikat ISO 9001:2008 untuk Pelayanan Perizinan di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, maka pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2013 telah dilaksanakan penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 Pelayanan Perijinan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan yang bertempat di Ruang Rapat Ditjen Binfar dan Alkes, Gedung DR. Adhyatma MPH, Rasuna Said, Jakarta Selatan Dalam laporan penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 pada pelayanan perijinan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian yang disampaikan oleh Direktur

36


Bina Produksi dan Distribusi Kefamasian bahwa Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefamasian Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja, mutu pelayanan publik serta kompetensi personel yang dimilikinya. Sejalan dengan semua peningkatan tersebut, untuk itu diupayakan untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa ISO 9001:2008 merupakan sistem penjaminan mutu, yaitu mekanisme standard yang disusun, disepakati, dan diterapkan oleh suatu organisasi dalam menjalankan aktifitas, misalnya dalam pelayanan publik. Sistem manajemen ISO 9001:2008 dalam rangka Pelayanan Publik berupa perizinan di bidang produksi dan distribusi Kefarmasian dimaksudkan untuk menjamin mutu baik proses maupun output perizinan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, sehingga dapat dicapai manfaat antara lain: meningkatnya kepercayaan pelanggan, ketepatan waktu proses perizinan, meningkatnya image positif unit pelayanan publik dan meningkatnya motivasi, serta kinerja staf. Adapun proses

Liputan sertifikasi ISO 9001:2008 pelayanan perizinan di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian itu sendiri telah dilakukan sejak tanggal 5 Desember 2012 melalui beberapa tahapan yaitu: 1. Kajian awal Sistem Manajemen Mutu 2. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 3. Monitoring dan evaluasi sistem mutu melalui internal audit 4. Pendampingan Sertifikasi 5. Sertifikasi ISO 9001:2008 Selanjutnya diungkapkan pula tentang ruang Lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian antara lain:

1. Penerbitan Surat Persetujuan Impor dan Ekspor (SPI/SPE) Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi. 2. Penerbitan Surat Penunjukan Importir Produsen (IP) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi serta Importir Terdaftar (IT) Psikotropika dan Prekursor

3.

4. 5. 6. 7.

Farmasi. Penerbitan Surat Penunjukan Eksportir Produsen (EP) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi serta Eksportir Terdaftar (ET) Psikotropika dan Prekursor Farmasi. Perizinan Produksi Kosmetika. Perizinan Pedagang Besar Farmasi (PBF). Perizinan Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Perizinan Industri Farmasi.

Untuk menunjang penerapan ISO 9001:2008 dikembangkan juga sistem e-licensing yang mengatur seluruh proses perijinan secara elektronik sehingga mampu dilakukan penelusuran dokumen secara cepat dan tepat serta pengukuran dan pemantauan waktu janji layanan (timeline process). Sertifikasi pelayanan perizinan pada Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian dilakukan oleh PT.Global Certification Indonesia mewakili Global Certification Limited yang berkantor pusat di United Kingdom. Global Certification Limited adalah lembaga sertifikasi yang mengkhususkan diri bergerak dibidang penilaian, tinjauan, inspeksi dan sertifikasi sistem manajemen dan produk layanan diberbagai macam bisnis termasuk industri komersial, pelayanan pemerintah dan organisasi swasta nasional maupun internasional. Akreditasi internasional telah dimiliki oleh Global Certification Limited melalui penilaian UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Selain itu PT.Global Certification Indonesia memiliki pengalaman INFORWAS Edisi 1 Th 2013

37

Liputan

luas dan didukung sumber daya manusia yang kompeten yang terdiri dari engineers, technician, inspectors, auditors, trainers. Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 pada pelayanan perijinan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian ditandai dengan penyerahan secara simbolik plakat Sertifikat ISO 9001:2008 oleh Alan Cherry Direktur PT. Global Certification Indonesia sebagai perwakilan Global Cerfication Limited United Kingdom kepada Direktur Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian disaksikan oleh Drg.SR Mustikowati, M.Kes Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes RI, Dra.Maura Linda Sitanggang, Apt, P.hD Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes, perwakilan dari Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, perwakilan dari Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI serta disaksikan pula para pejabat Eselon II, III, IV di lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes dan staf Direktorat Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian. Selanjutnya pada kesempatan yang sama Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., P.hD, selaku Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa

38


dalam rangka menghadapi era globalisasi, harmonisasi di kawasan ASEAN dan persiapan persaingan usaha yang sangat ketat di bidang kefarmasian diperlukan peningkatan mutu pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian dituntut mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada akhir sambutannya Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes berharap keberhasilan yang telah dicapai Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian tersebut dapat tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan kinerjanya yang pada akhirnya berkontribusi dalam terciptanya good governance dan clean government. (Tim Inforwas: Retno Budiarti dan Eko Sanova)

Liputan

SOFT OPENING DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL (RSPON) J AKARTA Berawal dari semakin meningkatnya jumlah kasus stroke yang tercatat pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) bahwa sebesar 15,4% stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Satu dari 7 kematian disebabkan oleh stroke dan dari 1.000 orang di Indonesia, 8 orang diantaranya pernah mengalami stroke baik ringan maupun berat. Selain itu, penyakit neuro-degeneratif dan metabolik seperti halnya demensia, gangguan fungsi eksekutif, keseimbangan, koordinasi, rasa tidak nyaman fungsi sensorik pada ektrimitas juga memperlihatkan tren peningkatan. Sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia, ternyata menimbulkan masalah baru yaitu banyaknya penyakit akibat proses penuaan otak dan jaringan saraf (degeneratif) yang meningkat cukup tinggi, sehingga hal ini menjadi permasalahan nasional jika tidak diantisipasi dan diperhatikan penanggulangannya sedini mungkin, karena bila hal tersebut dibiarkan akan menjadi masalah kesehatan nasional yang serius dan berdampak luas bagi status kesehatan masyarakat di Indonesia. Sementara ini Kementerian Kesehatan sebagai lokomotif pembangunan kesehatan menyadari bahwa Indonesia belum memiliki suatu institusi yang merupakan pusat penanganan penyakit otak dan saraf yang tersendiri, terpadu dan komprehensif

yang berbasiskan pada bukti (evidence base medicine), untuk melayani kesehatan otak dan bahkan untuk mampu bersaing secara regional dan global. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan RI memprioritaskan untuk membangun Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (National Brain Centre Hospital) di Jakarta, dimana pemancangan tiang pertama pembangunan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang terletak di Jl. MT Haryono, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, tepat di samping Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) dilakukan Almarhum Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH pada tanggal 01 Nopember 2011. Setelah empat belas bulan kemudian, dan bertepatan dengan hari lahir Almarhumah, yaitu pada tanggal 1 Februari 2013 oleh Menteri Kesehatan dr.Nafsiah Mboi, Sp.A.,MPH., sebagai penghargaan pada almarhum menetapakan tanggal tersebut merupakan pembukaan awal (soft opening) Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dr.Supriantoro selaku ketua panitia soft opening RSPON melaporkan bahwa seiring dengan meningkatnya kebutuhan penanganan kasus-kasus otak dan sistem saraf di Indonesia dewasa ini, serta ditengah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelayanan yang komprehensif dan bermutu di rumah sakit pemerintah dibidang neurologi, menjadi landasan didirikannya RS INFORWAS Edisi 1 Th 2013

39

Liputan Pusat Otak Nasional dan bahan kajian telah dituangkan secara matang dan komprehensif dalam dokumen feasibility study dan design implementation pembangunan RS Pusat Otak Nasional ini. Dilaporkan pula bahwa secara substansi kualitas, RS Pusat Otak Nasional didirikan sebagai Center of Excelent dimana di dalamnya terdapat advance clinical, restoration & rehabilitation, education & training, casic clinical & comprehensive research, product develpment, and community policy developement. Konsep pelayanan tersebut diharapkan menyatu dalam proses pelayanan, pendidikan dan penelitian yang menjadi misi utama RS Pusat Otak Nasional sehingga bersaing secara global. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dipersiapkan khusus untuk memberikan pelayanan penyakit otak di antaranya stroke, kanker/tumor otak, epilepsi, alzheimer, dimensia, komplikasi diabetes, infeksi radang meningitis dan gegar otak karena kecelakaan serta sistem saraf dengan ditunjang oleh peralatan teknologi mutakhir; neuroimaging, neurodiagnostik, neurointervensi dan neuropatologi agar dapat memberikan pelayanan yang paripurna dan prima. Pemberi pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional akan digerakkan oleh tenaga kesehatan berkualitas dengan dokter spesialis dan subspesialis dari berbagai bidang neurologi konsultan dan pelaksana, serta tenaga keperawatan dan tenaga penunjang lainnya dengan kompetensi dan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan IPTEK Kedokteran terkait. Diharapkan RSPON ini dikemudian hari menjadi pusat rujukan nasional dalam penanganan yang komprehensif kasus penyakit otak dan saraf, termasuk penyediaan ruangan Neuro Clinical Care

40


dengan segala perlengkapannya, sekaligus berfungsi sebagai Pilot Project dalam pelayanan khusus kesehatan otak dan saraf yang berbasis ilmu dan memiliki dampak sistemik ke daerah lain di seluruh Indonesia. Di bidang pendidikan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran, rumah sakit ini kelak diharapkan menjadi tempat penelitian neurosains dan pendidikan khusus di bidang otak dan saraf atau yang berhubungan dengannya (Spesialis, Super Spesialis, Medis, Keperawatan dan Penunjang Medik). Lebih lanjut dijelaskan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan bahwa RS Pusat Otak Nasional ini menyediakan tempat tidur sebanyak 446 tempat tidur dan ketersediaan ruang rawat fasilitas UGD, OK UGD, OK Sentral, catheterisasi laboratorium, hemodialisis, rehabilitasi medik neuro, poliklinik spesialis dan sub-spesialis, poliklinik khusus neurobehaviour dewasa dan poliklinik khusus neurobehaviour anak. Persiapan telah dilakukan dari mulai aspek saranaprasarana, aspek legal dan kelembagaan, pengadaan sumber daya manusia, aspek layanan dan operasional serta rancang bangun Sistem Informasi RS diantaranya saat ini telah selesai dibangun ruang Instalasi Gawat Darurat, Intensive Care Unit, Kamar Operasi, Unit Stroke, Ruang Rawat Inap kelas 3 dan Ruang Rawat Inap VVIP dan Ruang Presiden Suite. Untuk tahap I pemenuhan alat kesehatan mencakup peralatan ICU (25%), kamar operasi UGD, alat penunjang radiologi dan diagnostik radiologi, ruang rawat jalan dan rawat inap (40 TT) serta alat penunjang pelayanan (CSSD, Kitchen set dan Laundry), sedangkan pada tahap II akan disediakan alat kesehatan CT scan, MRI, peralatan Operasi/ bedah, catheterisasi laboratorium dsb.

Liputan Akhirnya Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan menyampaikan harapannya agar pelayanan kepada masyarakat dapat dimulai pada 1 April 2013 dengan layanan dan fasilitas yang telah siap digunakan/dioperasionalkan diantaranya IGD (operasional penuh), ruang observasi 8 TT, resusitasi 2 TT, isolasi 1 TT, 1 kamar operasi IGD CITO, rawat jalan 8 Poli, laboratorium dan farmasi, ICU 6 TT, stroke unit 8 TT, Stroke Central Unit (SCU) dengan kapasitas perawatan 20 TT, neurodiagnostik, Neurogoptamologi, rehabilitasi Medik, ruang neuro behavior, perawatan kelas 3 (20 TT), kelas1 (10 TT), VIP (6 TT), VVIP 2, President suite 2 kamar dan sarana prasarana pendukung lainnya. Dikesempatan yang sama Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A , MPH dalam sambutannya mengutarakan bahwa berbagai permasalahan kesehatan otak dan saraf semakin hari semakin meningkat. Pola hidup yang tidak sehat, proporsi Usia Harapan Hidup yang semakin tinggi, memicu pergeseran pola epidemiologi penyakit masyarakat dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Kasus stroke yang dulu dikenal sebagai kasusnya orang kaya saat ini sudah menyentuh semua kalangan termasuk masyarakat miskin. Lebih lanjut Menkes menyampaikan bahwa sejak tahun 1991 hingga terbitnya hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, data menunjukkan bahwa kasus stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Penyebab kematian utama rumah sakit akibat stroke sebesar 15% dengan tingkat kecatatan mencapai 65% (Persi, 2009) dan berdasarkan laporan Sistem Informasi Rumah

Sakit (SIRS) tahun 2010, sebanyak 1.520 orang (2,73%) dari pasien rawat inap di Rumah Sakit meninggal dunia akibat stroke. Menurut Menkes lebih lanjut, peningkatan prevalensi kasus stroke tersebut menjadi ancaman yang serius dalam pembangunan bangsa, karena selain mengakibatkan menurunnya quality of life penderita, stroke juga mengakibatkan beban sosial dan ekonomi bagi keluarga-penderita, masyarakat dan negara. Menkes juga mengatakan selain penyakit stroke, terdapat beberapa penyakit lain yang memiliki potensi penyakit stroke atau menjadi faktor resiko antara lain hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung dan penyakit metabolik lainnya seperti asam urat, kolesterol dan sebagainya, sehingga penanganan dan kasus ini harus dilakukan secara komprehensif. Belum lagi kasus-kasus otak dan sistem neurologi lainnya seperti kasus neuro-infeksi, tumor otak dan medula spinalis, penderita kejang dan epilepsi, serta kecacatan pada anak baru lahir atau gangguan pada perkembangan fungsi otak dan saraf, menjadikan fakta penting dibalik kebutuhan didirikannya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini. Menkes menambahkan dalam sambutannya bahwa penyelengaraan pelayanan penyakit otak dan sistem saraf (neurologi) bisa merupakan kegawatdaruratan neurologi yang membutuhkan diagnosis, manajemen kasus, rehabilitasi dan pencegahan baik primer maupun sekunder. Pengendalian kasus otak dan sistem saraf harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Menkes menekankan bahwa pendirian rumah sakit otak harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan INFORWAS Edisi 1 Th 2013

41

Liputan kesehatan serta sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan perkembangan IPTEK kedokteran sehingga dapat memberikan pelayanan kasus otak dan sistem saraf (neurologi) secara optimal, mampu memberikan layanan pengobatan dan layanan rehabilitasi yang terbaik sesuai keunggulannya, tentunya tidak mengesampingkan upaya promotif dan preventif sesuai dengan prinsip “paradigma sehat” Kementerian Kesehatan. “Saya berharap momen ini adalah langkah awal yang baik bagi manajemen rumah sakit yang akan saya lantik, untuk membuktikan diri bahwa saudara mampu merintis, memberikan diferensiasi dan inovasi produk selanjutnya, mengembangkan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat sejalan dengan tujuan didirikannya RS Pusat Otak Nasional sehingga kedepan keberadaan RS Pusat Otak Nasional mampu memberikan citra positif rumah sakit pemerintah di mata masyarakat, dari yang semula “diabaikan” karena dianggap tidak dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, menjadi rumah sakit yang “Terkenal dan Paling Dicari” karena mampu memberikan Pelayanan yang berkualitas tinggi, bernilai patient oriented/ costumer care dan mampu bersaing dengan rumah sakit di berbagai negara maju” tutur Menkes Pada akhir sambutannya, atas nama negara dan pemerintah, dan selaku pribadi, Menkes mengucapkan selamat serta perhargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran staf dan pejabat Kementerian Kesehatan yang telah membuktikan komitmen dan kerja kerasnya dalam mewujudkan cita-cita bersama membangun Rumah Sakit Pusat

42


Otak Nasional dan menghimbau kepada para (calon) tenaga fungsional terpilih di RSPON, agar senantiasa meningkatkan keahlian dan keilmuan kedokteran, keperawatan dan tenaga keprofesionalan lainnya secara berkelanjutan, mampu memberikan praktek berbasis bukti (evidence based medicine) dan selalu mengikuti perkembangan IPTEK dibidang neurologi. Selesai acara Soft Opening dilanjutkan dengan tinjauan ruangan (Hospital Tour) oleh Menteri Kesehatan disertai Ketua Panitia Soft Opening RSPON dan tamu undangan ke ruang Instalasi Gawat Darurat, Intensive Care Unit, Kamar Operasi, Unit Stroke, Ruang Rawat Inap kelas 3 dan Ruang Rawai Inap VVIP (presiden suite). Selang 27 hari kemudian setelah acara Soft Opening dilaksanakan, tepatnya hari Kamis 28 Februari 2013, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, melakukan pelantikan Pejabat struktural Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Jakarta dengan disaksikan oleh Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD,KGEH,FINASIM,M.Kes, dan Sekretaris Ditjen BUK Dr. drg. Nurshanty S. Andi Sapada, MSc berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.04.04.3.1.A.90 s.d. 92 Nomor: KP.04.04.3.1.004517 s.d. 004521 sebanyak 13 orang terdiri dari 8 orang Kepala Bidang/Bagian dan 5 orang Kepala Sub Bagian. Adapun pejabat yang dilantik adalah dr. Kemal Imran, Sp.S., MARS sebagai Kepala Bidang Medik; Meuthia Helma, SE., MM sebagai Kepala Bagian Pendidikan dan

Liputan Pelatihan; M.G. Enny Mulyatsih, S.Kp sebagai Kepala Bidang Keperawatan; Mirnawaty, S.Kp, MARS, sebagai Kepala Bidang Penunjang; Dra. Nura Ridhawati, M.Si sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia; Dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S sebagai Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan; Ida Bagus Ngurah Semadi, SE, MM sebagai Kepala Bagian Keuangan; Hendrik Johanes, SE, M.Kes sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum; Harni Tripurwanti, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran; Jatmiko, SE sebagai Kepala Perbendaharaan dan Akuntansi; Usman Ali, SE sebagai Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana; Pelita Apriany, SKM sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaporan; Nur Muhammad, SKM,MKM, sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Prof.Dr.dr. Akmal Taher,Sp.U(K), menyampaikan pesan agar pejabat yang dilantik untuk tidak raguragu melaksanakan reformasi dan inovasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, namun tetap dalam koridor hukum. Selain itu disampaikan agar bersikap terbuka dan bersedia menerima kritik dari semua pihak dan menjadikan kritik tersebut sebagai kontrol, serta bekerja dengan sungguh-sungguh dengan niat yang tulus untuk membangun dan meningkatkan prestasi terbaik.

Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dialokasikannya 67% tempat tidur untuk perawatan kelas III. Sebagai Satker baru RSPON harus segera menyiapkan dan membakukan : 1. Standar pelayanan kegiatan;

operasional

tiap

2. Standar kebutuhan alat kesehatan dan peralatan lainnya penunjang kegiatan; 3. Standar kebutuhan tenaga untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan penunjang medis sesuai bidangnya masing-masing; 4. Prosedur klaim/sistem pembayaran 5. Sistem pencatatan & pelaporan yang tersebut diatas dipersiapkan dalam rangka pembinaan dan pemeriksaan internal oleh SPI dan APIP. Semoga acara Soft Opening dan pelantikan para pejabat struktural RSPON ini dapat memberikan energi dan semangat bagi para profesi, akademisi, praktisi rumah sakit, baik kalangan swasta dan masyarakat lingkungan sekitar kita yang merupakan mitra atau partner pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem kesehatan di Indonesia; khususnya untuk mewujudkan pelayanan neuorologi yang bermutu di Indonesia, sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita bersama Amin. (Tim Liputan: Lia Leita, Irwan, R. Sjaefudin, Diah Nursianti Imron)

Menurut Dirut RSPON Jakarta, Dr. Mursyid Bustami,Sp.s(K).,KIC, RSPON telah dilengkapi dengan peralatan yang tercanggih untuk memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kesehatan otak. RSPON berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. INFORWAS Edisi 1 Th 2013

43

Liputan

Peluncuran Majalah QuAS Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri diingatkan perlunya suatu majalah yang dapat membantu kita melihat ke dalam (in ward looking) khususnya bagi majalah/buletin pengawasan, QuAs menginspirasi bahwa majalah pengawasan harusnya tidak ‘menakutkan’ namun menjadi referensi dan informasi apa dalam menciptakan clean governance di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, selama dikemas dalam kaidah jurnalistik yang Pada Jumat, 8 Maret 2013 Inspektur Jenderal berdasarkan kejujuran dan disampaikan Kementerian Luar Negeri meluncurkan Para Pimpinan APIP yang turut menyaksikan peluncuran Majalah QuAS tampak Deputy BPKP Bapak secara santun dengan spirit roh perbaikan majalah QuAS dihadiri jajaran Aparatur Achmad Sanusi yang berdiskusi dengan Inspektur Jenderal Kemenlu bagi institusi pemerintah. Pemeriksa Internal Pemerintah dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dalam kegiatan ini diwakili oleh Sesitjen, drg. SR.Mustikowati,M.Kes,

Peluncuran Majalah tersebut ditandai dengan penarikan selubung cover Perdana Majalah QuAs oleh Sekretaris Jenderal Kemenlu Bapak Budi Bowoleksono dan Inspektur Jenderal Bapak Sugeng Rahardjo. Mewakili Para Undangan dengan seksama mengikuti Jajaran Pejabat dan Auditor Inspektorat acara peluncuran yang diawali dengan Jenderal Kementerian Kesehatan Republik pidato Bapak Irjen Kemenlu Sugeng Rahardjo Para Pimpinan APIP yang turut menyaksikan peluncuran Majalah QuAS tampak Deputy BPKP Bapak Indonesia, Sesitjen Ibu drg.SR Mustikowati, yang menceritakan bagaimana proses Achmad Sanusi yang berdiskusi dengan Inspektur Jenderal Kemenlu mengucapkan: panjang pemikiran tentang suatu media yang

Penarikan Selubung, Simbolis telah di luncurkannya Edisi rtamaMajalah QuAs Kemenlu di Jakarta pada hari Jumat, 8 Maret 2013

dapat membawa angin segar suatu Selamat Atas diluncurkannya Majalah pengelolaan in QuAs, Semoga Majalah QuAs dapat house magazine, menginspirasikan jajaran APIP lainnya yang diluncurkan untuk terus berkarya melalui tugas-tugas dalam waktu yang yang diembannya untuk meningkatkan Pemimpin Redaksi Majalah QuAs dan pencapaian tujuan yang telah relatif Bapak Ajisingkat kinerja Diplomat yang membidani kelahirannya yaitu 4 bulan. ditetapkan di institusi pemerintah baik di Jajaran

44


APIP

Kemeterian/Lembaga. ( Tim Inforwas: Lia/Hotmedi/Merki)

Pengembangan Profesi

Plus Minus Audit Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Oleh : Henny Hermawati

A. Latar Belakang Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan Negara Asean lainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, diketahui bahwa AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 34 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Neonatus (AKN) adalah 19 per 100 kelahiran hidup. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Development Goals/MDG’s) diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2015 menurun menjadi 102 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2015 menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 5 ayat (10) menegaskan bahwa setiap orang

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selanjutnya pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional serta Millenium Development Goals (MDG’s) mulai tahun 2010 Kementerian Kesehatan meluncurkan Kebijakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Peserta Program Jampersal adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan untuk pelayanan persalinan. Dengan dikeluarkannya kebijakan Jampersal diharapkan dapat mendorong akselerasi tujuan pencapaian MDGs poin 4 dan 5, yaitu menurunkan Angka INFORWAS Edisi 1 Th 2013

45

Pengembangan Profesi

2. Sejatinya harapan diluncurkannya Program Jaminan Persalinan (Jampersal) menurunnya AKI dan AKB namun fakta di lapangan a) Dapat digunakan untukperwujudan persalinan anak ketiga, keempat dan Kematian Bayi/Anak dan meningkatkan melalui keluarga seterusnya. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kesehatan Ibu. kecil yang berkualitas yaitu 2 Program Pemerintah “Untuk peningkatan kualitas penduduk orang anak cukup”. melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas yaitu 2 B. Pengalaman Audit Program Jampersal orang anak cukup”. b) Terdapat ibu-ibu dengan usia Pengalaman Penulis melakukan Audit b) Terdapat ibu-ibu dengan usia resiko tinggi (risti) yaitu usia 40 resiko tinggi (risti) yaitu usia 40 tahun. Jampersal pada salah satu Kota

di Indonesia bagian Tengah digambarkan berikut ini :

dapat

tahun atau lebih.

1. Secara sosial ekonomi diketahui bahwa masyarakat di Kota tersebut masih berpenghasilan rendah, meskipun daerah tersebut kaya dengan hasil sumber daya alamnya. Program Jampersal ini sangat membantu masyarakat, karena ternyata masih banyak masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Program Jampersal berlaku diseluruh Indonesia, sebagai contoh Ibu hamil melahirkan tidak harus di tempat domisilinya sesuai KTP.

Penulis wawancara langsung ke rumah peserta peserta Program Jampersal. Penulissedang sedang wawancara langsung ke rumah Program Jampersal.

Pelaksanaan Program Jampersal di Dinkes Kota tersebut, untuk persalinan tidak lagi ditangani dukun beranak, melainkan oleh tenaga Bidan. 2. Harapan diluncurkannya Program Jampersal menurunnya AKI dan AKB namun fakta di lapangan : a) Dapat digunakan untuk persalinan anak ketiga, keempat dan seterusnya. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Program Pemerintah “Untuk peningkatan kualitas penduduk

46


Pen Pem

5. Peng

Kegi men deng Sala Jam Sela deng sem Tampak depan rumah salah satu peserta Program Jampersal, atas Tampaksederhana depan rumah salah satu peserta Program Jampersal, masih sangat masih sangat sederhana Peng kom 3. Pasien Jampersal di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos dan Persalinan Desa (Polindes), Pukesmas Pembantu (Pustu) dan arah Puskesmas belum tercatat dalam buku register tersendiri, melainkan masih tercatat diregister pasien umum. 4. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) belum secara tertib

salinan angan : pat dan dengan nduduk yaitu 2

usia 40

Pengembangan Profesi 3. Pasien Jampersal di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Persalinan Desa (Polindes), Pukesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas belum tercatat dalam buku register tersendiri, melainkan masih tercatat di register pasien umum. 4. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) belum secara tertib mengirim laporan dan terlambat dikirim ke Dinas Kabupaten/Kota. Hal ini berpengaruh bagi data pencapaian kinerja Program Jampersal di Dinkes Kota

persal.

Penuliscroscek sedang croscek pencatatan data pasien Jampersal Penulis sedang pencatatan data pasien Jampersal di Puskesmas Puskesmas Pembantu (Pustu). Pembantu di (Pustu).

. Pengawasan

5. Pengawasan

Kegiatan pengawasan adalah Kegiatan pengawasan adalahyang kegiatan yang bertujuan untuk kegiatan bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yang berhubungan mengurangi dan/atau menghindari dengan penyalahgunaan wewenang. masalah yang berhubungan dengan Salah satu pengawasan yang telah wewenang. dilaksanakan untuk Program penyalahgunaan Jampersal pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru kalimantan Salah satu pengawasan yang Selatan, yaitu Verifikator telah melaksanakan tugasnya sesuai telah dilaksanakan untuk Program dengan ketentuan yang berlaku yaitu melakukan verifikasi atas Jampersal pada Dinas Kesehatan semua berkas pengajuan klaim, hasil verfikasi di reviu oleh dilakukan dibayar Verifikator yang atasan langsungnyaKota baru kemudian klaimnya. telah melaksanakan tugasnya sesuai Pengelola Jampersal telah mengunakan bentuk dan sarana komunikasi yang efektif antara lain berupa kebijakan, prosedur dan Surat Edaran papan pengumuman, leaflet, spanduk dan arahan lisan.

dengan ketentuan yang berlaku yaitu melakukan verifikasi atas semua berkas pengajuan klaim, hasil verfikasi di reviu oleh atasan langsungnya. Pengelola Jampersal telah mengunakan bentuk dan sarana komunikasi yang efektif antara lain berupa kebijakan, prosedur dan Surat Edaran papan pengumuman, leaflet, spanduk dan arahan lisan. Data Sasaran Program, Indikatlor dan target Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang menunjang Program Jampersal telah dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Dari hasil pengujian atas penerapan implementasi Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota tersebut dijumpai kelemahan-kelemahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Jampersal, antara lain : A. belum dibuatnya standar kompetensi pejabat pengelola Jampersal. b. belum disusunnya uraian jabatan/tugas Pengelola Jampersal berdasarkan analisis beban kerja. c. belum memiliki daftar risiko Program Jampersal. d. belum adanya panduan penilaian kinerja pegawai Pengelola Jampersal. e. setiap kegiatan belum didukung dengan sumber daya yang cukup. f. Pengelola jampersal belum mengidentifikasi risiko pada setiap kegiatan. INFORWAS Edisi 1 Th 2013

47

Penulis sedang wawancara dengan Ibu yang telah m Program Jampersal.

Pengembangan Profesi g. Pengelola Jampersal belum menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari. H. belum adanya media dan mekanisme yang digunakan untuk menerima pengaduan/amsukan dari masyarakat, DPRD, pegawai atau pihak lainnya. Kelemahan lainnya belum adanya kebijakan dan sanksi dari Pemerintah Daerah bahwa setiap Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) khususnya Program Jampersal baik Pemerintah ataupun Swasta untuk menyampaikan laporan secara berkala tiap bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Menurut keterangan lisan pengelola program Jampersal pada Dinkes tersebut telah melaksanakan monitoring dan evaluasi program Jampersal namun dokumen bukti hasil monitoring dan evaluasi

Banner Jampersal terpasangterpasang di BPS Banner Jampersal

di BPS

ditunjukkan. Dengan demikian tingkat keberhasilan program Jampersal dikota tersebut tidak dapat disimpulkan. C. Kepustakaan 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tanggal 13 Oktober 2009 2. Peraturan Menteri kesehatan RI No.2562/Menkes/Per/XII/2011, tentang Petunjuk Teknis Jampersal tanggal 27 Desember 2011 3. Pedoman Audit Jampersal Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI No.PS.01.01/F. II/3942/2012 tanggal 10 Juni 2012

sedang wawancara dengan Ibu yang telah s sedangPenulis wawancara dengan Ibu yang telah menggunakan manfaat menggunakan manfaat Program Jampersal. am Jampersal.

48


Laporan

PELAKSANAAN UJI COBA & HASIL ANALISIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI MANDIRI (PMPRB) ONLINE KEMENKES RI alah satu kegiatan yang digawangi oleh Inspektorat Jenderal adalah kegiatan Reformasi birokrasi (RB), dimana tujuan Reformasi Birokrasi adalah “menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara” (Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025). Inti dari manajemen pemerintahan yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia adalah birokrasi yang “bersih,kompeten, dan akuntabel”.

S

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut sudah dikembangkan kerangka regulasi nasional yang dituangkan dalam 6 (enam) program RB pada tingkatan makro; yaitu: 1. Penataan Organisasi; 2. Penataan Tatalaksana; 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 4. Penguatan Pengawasan; 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ke 6 (enam) program RB secara makro tersebut memberikan landasan konseptual untuk mencapai area perubahan yang pencapaiannya ditekankan pada pelaksanaan program RB pada tingkat mikro oleh K/L dan

Pemda. Dalam rangka itu dan mengacu pada Perpres 81/2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 2014 yang memuat 9 program mikro RB yaitu meliputi : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tatalaksana 5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur 6. Penguatan pengawasan 7. Penguatan akuntabilitas publik 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik 9. Monitoring dan evaluasi PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (selfassessment) oleh K/L dan Pemda. PMPRB mencakup dua komponen, yaitu komponen Pengungkit (Enablers) dan komponen hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan Reformasi birokrasi diukur dengan pemenuhan Indikator Kinerja Internal didalam komponen hasil, sub kriteria Hasil Kinerja Utama. Hasil Kinerja utama mencerminkan capaian yang diperoleh instansi terkait dengan Renstra dan Roadmap RB yang telah ditetapkan. Subkriteria pemenuhan Target Indikator Internal bertujuan mengetahui sejauh mana kinerja instansi dalam dalam memenuhi target indikator internal dengan menggunakan indikator terkait dengan hasil yang diharapkan pada tingkatan mikro RB. Sub kriteria pemenuhan pemenuhan target indikator eksternal menyangkut penilaian INFORWAS Edisi 1 Th 2013

49

Laporan Hasil pada Masyarakat 75.00 pada level 4 Hasil pada SDM Aparatur 72.00 pada level 4 Hasil pada Komunitas : rerata 63.50 Level 3 Komponen Hasil : Hasil kinerja utama, rerata 67.67 pada Level 3, yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

pencapaian IKU dari masing-masing K/L dan Pemda yang didapat dari IKU RPJMN 2010-2025 yang mendukung keberhasilan RB. Hasil tersebut didapat dari Survey, yang dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan opini responden untuk mendukung obyektivitas hasil. Survey dilakukan terhadap pegawai sendiri (internal) dan pemangku kepentingan (eksternal). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah melakukan uji coba PMPRB online yang diikuti seluruh pegawai dan auditornya, dan telah melakukan PMPRB Online bersamasama unit eselon I lainnya, dengan hasil PMPRB dari unit Inspektorat Jenderal, yang dapat diuraikan sebagai berikut : Komponen pengungkit :

1. Kepemimpinan 72.00 pada level 4 fase A

2. Perencanaan stratejik 72 pada level 4 fase A

3. SDM aparatur 70 pada level 4 fase A 4. Kemitraan dan sumberdaya 71 pada level 4 fase A 5. Proses 70 pada level 4 fase A

50


6. 7. 8. 9.

Manajemen perubahan Penataan perundang-undangan Penataan dan penguatan organisasi Penataan tata laksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan kualitas pelayanan Publik Monitoring dan evaluasi

Nilai PMPRB Kemenkes, Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Tanpa Survei Internal) : 68.90 (Level 3), Nilai Survei Internal Pengungkit : 65.81, Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Dengan Survei Internal : 68.69 (Level 3), Nilai Pemenuhan Target Indikator Internal (Sembilan Program Mikro RB) : 69.75 dan Nilai Pemenuhan Target Indikator Eksternal (IKU Terkait Indikator Keberhasilan RB Nasional) : 81.23 menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi (level 3). Dalam hal ini masih dibutuhkan berbagai upaya tindak lanjut dan Rencana Aksi agar target indikator internal tercapai. (Oleh Tim RB Itjen Kemenkes RI/ Eko Sanova, Lia Leita, Gotama Airlangga)

Sehat & Bahagia

ETALASE DIET... INIKAH YANG KITA BUTUHKAN ?? oleh : Retno Budiarti

Kesehatan dan stamina yang tinggi merupakan modal utama untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan produktifitas kerja para auditor. Sebaliknya tubuh yang kurang sehat atau tidak sehat dapat meningkatkan angka kesakitan, rendahnya kualitas kesehatan, meningkatnya biaya kesehatan dan banyak lagi dampak negatif lainnya. Masalah gizi para auditor juga merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian diantaranya masalah gizi kurang atau gizi lebih yang disebabkan faktor kelelahan karena kurang istirahat dan stress yang tinggi, yang berdampak pada kurang nafsu makan atau makan tidak terkontrol. Selain itu penyebab lain yang tidak kalah pentingnya yaitu kurang atau tidak pernah berolahraga. Faktor resiko penyakit yang mungkin ditimbulkannya adalah penyakit degenaratif seperti penyakit diabetes mellitus, jantung, tekanan darah tinggi, stroke dan lain-lainnya. Salah satu program pencegahan timbulnya penyakit antara lain dengan melakukan diet yang tepat. Diet sering salah kaprah diartikan sebagai pembatasan makanan untuk mendapatkan tubuh langsing. Padahal, arti diet yang sesungguhnya adalah pengaturan pola makan dan tidak selalu berarti pembatasan. Karena selain untuk menurunkan berat badan, diet bisa diharapkan untuk menstabilkan atau menaikkan berat badan, diet juga dapat berarti pengaturan pola makan untuk

mengelola suatu gangguan penyakit, agar tidak semakin parah atau untuk membantu penyembuhannya, diet harusnya sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Berikut beberapa pilihan diet yang dapat dipraktekkan : Diet Rendah Kalori Susunan hidangan sehat mencakup “4 Sehat 5 Sempurna”, terdiri dari makanan pokok, makanan sumber protein nabati-hewani, sayuran, buah, dan disarankan ditambah susu. Secara umum, kecukupan asupan kalori dihitung secara matematis berdasarkan jenis kelamin, berat badan, dan aktivitas. yang dikenal juga sebagai “Pedoman Umum Gizi Seimbang”. Aturan untuk mendapatkan tubuh langsing dan sehat: • Konsumsi makanan sumber karbohidrat dan lemak dibatasi sebanyak 500-1.000 kalori di bawah kebutuhan normal dengan harapan akan dapat mengikis kelebihan berat badan 0,5 kg hingga 1 kg per minggu. • Agar perut tetap kenyang, sekalipun makanan sumber karbohidrat dibatasi, kita disarankan mengkonsumsi makanan tinggi serat, khususnya buah dan sayuran. Keunggulan: • Kita dibebaskan memilih jenis diet manapun. Makin rendah asupan kalori, makin cepat terjadi penurunan berat badan. INFORWAS Edisi 1 Th 2013

51

Sehat & Bahagia •

•

Jika dilaksanakan dengan baik dan benar, pola makan ini dijamin cukup protein, vitamin, dan mineral. Memberikan hasil yang nyata dan terukur.

Keterbatasan: • Makin rendah jumlah kalori diet yang dipilih, makin tinggi tantangannya. Karena kita akan makin sering didera rasa lapar, sehingga harus makin sering makan bua. • Setiap kali makan, kita harus “berhitung” apakah nasi, mi, sumber karbohidrat lain yang ada telah melebihi takaran kalori. • Cenderung asosial, karena kita harus menolak ajakan makan atau tawaran kue, misalnya, dengan alasan “Saya sedang diet.” Saran: • Perhatikan jumlah konsumsi makanan selain sumber karbohidrat, karena keasyikan membatasi kalori sering membuat kecukupan konsumsi laukpauk, sayur, dan buah ikut terabaikan. Ingat, membatasi kalori tidak berarti membatasi makanan !!! • Jika memilih diet 1.200 kalori sebaiknya didampingi ahli gizi, tidak disarankan melakukan diet ketat di bawah 1.200 kalori, karena rawan mengakibatkan kurang gizi. • Pilih ahli gizi yang memiliki keahlian memasak, karena kita bisa mendapatkan panduan gizi dan keterampilan menyusun beragam menu sehingga makanan kita tidak membosankan. Sering disebut “Diet Atkins”, karena awalnya diperkenalkan oleh Dr. Robert C. Atkins, metode pengendalian berat badan dengan asupan protein tinggi, pelaku diet tidak

52


diizinkan menyantap sumber karbohidrat (nasi, roti, mi, kentang), tapi dibebaskan mengkonsumsi makanan kaya protein dan lemak (daging, ayam, telur, keju, susu berlemak) dengan asupan karbohidrat terbatas, secara teoritis tubuh akan beralih memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Keunggulan: Penurunan berat badan berlangsung cepat dan drastis. Keterbatasan: • Pembakaran lemak sebagai sumber energi utama akan meningkatkan pembentukan senyawa keton. • Guna membuang timbunan keton, tubuh memerlukan cairan yang dapat memicu dehidrasi serta memaksa hati dan ginjal bekerja keras, tumpukan keton pun dapat merusak pembuluh arteri dan meningkatkan risiko penyakit jantung. • Efek lain, timbul sindrom yo-yo, tubuh akan segera menggembung begitu tidak lagi melakukan diet. • Rawan mengakibatkan sembelit dan kanker usus besar, karena makanan kaya protein dan lemak tergolong makanan miskin serat. Saran: • Dengan pengawasan ahli gizi atau dokter perombakan asupan sumber protein dan lemak dengan akan lebih sehat. • Diet ini tidak dirancang sebagai diet jangka panjang (lebih dari 1 bulan), sehingga bila penurunan berat badan yang diinginkan tercapai, ubah pola makan dengan susunan makanan seimbang, sekali lagi harus didampingi ahli. Diet Food Combining Penggiat awal pola

makan

ini

adalah

Sehat & Bahagia Dr. William Howard Hay. dalam diet ini, asupan makanan diatur mengikuti kombinasi tertentu, menurut siklus alamiah sistem pencernaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan asam basa tubuh, tujuannya, agar pencernaan tidak bekerja berlebihan, selain menghitung berapa jumlah kalori yang bisa didapat dari makanan, food combining juga mempertimbangkan berapa banyak energi tubuh yang terpakai untuk mencernanya. Kombinasi makanan diatur secara khusus agar tidak memberatkan kerja pencernaan. Bahan makanan sumber karbohidrat dikombinasikan dengan sayuran atau bahan nabati lain seperti tempe, tahu, demikian pula dengan lauk hewani, disarankan dikombinasikan dengan sayuran, bukan dengan sumber karbohidrat. Keunggulan: • Tidak ada pantangan makanan tertentu yang penting, kombinasinya tepat dan porsi sayuran lebih banyak daripada karbohidrat atau protein. • Tidak harus pusing menghitung jumlah asupan kalori karena sebagian sayuran disarankan disantap mentah seperti salad,diet food combining menyediakan banyak zat fitokimiawi alami. Keterbatasan: • Tidak semua orang merasa puas dengan hanya makan buah pada pagi hingga siang hari. Saran: Food combining cocok bagi kita yang ingin langsing dan sehat, jauh dari berbagai penyakit, tampak segar dan awet muda, tanpa repot menakar kalori.

Diet Golongan Darah Dalam buku laris “Eat Right for Your Type” yang ditulisnya, Dr. Peter J. D’Adamo logika teori dietnya berdasarkan golongan darah, menyantap makanan tidak sesuai dengan golongan darah dapat mengakibatkan ‘penggumpalan’ darah dan mengundang beragam gangguan, dari penyakit jantung hingga kanker. Keunggulan: • Secara umum metode ini membatasi konsumsi junk food, karena mudah menyulut munculnya penyakit degeneratif, seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung. • Selain membantu penurunan berat badan lebih efektif, pola makan ini dapat menurunkan risiko kanker. Keterbatasan: • Tidak mudah mengingat kelompok makanan yang dibolehkan dan yang harus dihindari. Larangan yang berbeda-beda untuk setiap golongan darah mempersulit pilihan makanan serta penyusunan menu dan memasak. • Setiap calon pelaku diet diwajibkan memeriksakan golongan darahnya, untuk mengetahui jenis makanan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Saran: Landasan teoritis diet ini masih dilematik jadi perlu meyakinkan diri sebelum memilih jenis diet ini. Diet Makrobiotik Makrobiotik berarti mencapai hidup sempurna, jadi tak ada hidup sehat sempurna tanpa berpikir positif, menyantap makanan sehat dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, dan dekat dengan Sang Pencipta. Makrobiotik INFORWAS Edisi 1 Th 2013

53

Sehat & Bahagia mengutamakan keseimbangan Yin-Yang. Pada diet makrobiotik disarankan memperbanyak konsumsi bahan makanan yang mengandung Yin-Yang seimbang, seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian (wijen, kenari, almond), aneka rumput laut, padi-padian berkulit ari (beras tumbuk, beras merah), lauk hasil laut, dan membatasi makanan terlalu Yang seperti daging, ayam, telur, keju, garam. Keunggulan: • Dipuji sebagai ‘diet pembersih’ yang diunggulkan. Makrobiotik kaya serat, berlimpah vitamin antioksidan, sarat zat fitomikiawi alami yang masih aktif dan sedikit mengandung bahan polutan konsumsi (gula dan garam berlebihan, lemak jenuh, lemak trans, food additives • Murah dan cocok karena makrobiotik menganjurkan sumber protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan, dan biji-bijian berkulit ari, dan juga pada protein hewani. Keterbatasan: Pembatasan garam membuat hidangan makrobiotik terasa kurang greget. dan harus bisa menikmati makanan dengan rasa syukur dan harus memiliki semangat spiritual. Saran: Diet makrobiotik merupakan bagian dari filosofi hidup, bukan melulu urusan perut dan kenikmatan mulut. Diet Vegetarian Secara umum, vegetarian merupakan pola makan tanpa daging dan vegetarian dibagi menjadi 2 kelompok, yang masih memakan susu dan produknya serta telur, vegetarian sering disebut juga vegetarian lakto ovo dan vegetarian yang sama sekali meninggalkan produk hewani disebut vegetarian murni

54


(pure vegetarian, strict vegetarian). Keunggulan: • Tidak sulit untuk memulai dan menerapkan pola makan vegetarian. • Karena tinggi serat yang berasal dari bahan makanan nabati, pola makan vegetarian dapat mengikis risiko penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung, kanker, tekanan darah tinggi, kadar kolestrol berlebihan. • Serat makanan dan zat fitokimiawi dalam sayuran dan buah membantu proses pencucian racun dalam tubuh, seperti food additives, pestisida. Keterbatasan: • Diperlukan pengetahuan gizi memadai, agar kombinasi makanan memberikan asupan gizi yang seimbang dan mencukupi. • Bahan nabati, terutama padi-padian dan sayuran, banyak mengandung asam fitat. Jika asupan mineral terbatas, pelaku vegetarian rawan mengidap anemia karena asam fitat akan mengikat zat besi dan mineral lain dalam makanan. Saran: Tingginya kandungan asam fitat dan keterbatasan zat besi dalam makanan vegetarian hendaknya menjadi perhatian.

REFFERENSI 1. Diktat Kuliah Dietetik II, Tahun 2002 2. Majalah Nirmala Edisi Khusus Tahunan, 2003 3. Food Combining:Kombinasi Makan Serasi, Pola Makan untuk Langsing dan Sehat, Andang Gunawan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999

Galeri Foto

Acara puncak peringatan Hari Kesehatan Sedunia Ke-65, ditandai dengan pengukuran tekanan darah yang dilakukan oleh Menkes Nafsiah Mboi, Jakarta (7/4).

Foto bersama Menteri Kesehatan, Pejabat Eselon I serta Pejabat Eselon II yang baru dilantik, Jakarta (5/4)

Foto bersama Menteri Kesehatan, pejabat Eselon I dilingkungan Kemenkes, serta Kepala Dinas Kesehatan setempat yang menjadi peserta Rakerkesnas di Regional Timur, Makasar (17/4)

Inspektur Jenderal, dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH (Tengah) memberikan arahan dalam acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah, didampingi Inspektur IV, Drs Mulyanto, MM(Kiri) dan Ka. Bag Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja, Biro Hukor Drs. Mulyadi, MM (8/4)

Inspektur Jenderal memberikan arahan pada acara sosialisasi Perpres 55/2012, Inpres 1/2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Rencana kegiatan PBAK, dilingkungan Kemenkes, Jakarta (28/3)

Foto bersama Inspektur Jenderal, Ses Itje, para Inspektur , serta mantan Inspektur II, dalam acara serah terima jabatan Inspektur II (10/4)


55

Sehat & Bahagia

56


Percetakan : CV. Rosta Jaya Jakarta

Beranda. INFORWAS Edisi 1 Th

Recommend Documents