Edisi 100 TH. XLIII, 2013

Edisi 100 TH. XLIII, 2013

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Suciati, S.Sos Agung Sulistiono, SH PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP Jainuri A. Imam S, S. A. P. SIRKULASI: Abdul Kodir, SH ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita 2

PARLEMENTARIA

EDISI 100 TH. XLIII, 2013

Pengantar Redaksi Tema pokok yang diangkat Parlementaria edisi kali ini soal swasembada pangan, lantaran salah satu kebutuhan dasar manusia ini menghadapi masalah yang cukup berat. Sebagai negara agraris, negara yang subur makmur -loh jinawi- yang semestinya kebutuhan pangannya bisa dipenuhi dari dalam negeri kini kondisinya seperti paradoks, dimana kebutuhan bahan pokok sebagian malah impor. Komoditas pang an utama berupa beras, jagung, kedelai, gula bahkan garam terpaksa harus mendatangkan dari luar negeri. Jika beberapa waktu belakangan kita diributkan dengan mahalnya harga daging, kini kasus yang sama menimpa komoditas bawang putih. Bukan rahasia lagi, buahbuahan yang kita konsumsi sebagian adalah dari impor. Kondisi ini memprihatinkan dan memunculkan kekhawatiran, jika tidak ada usaha-usaha besar mengatasinya, bisa jadi semua kebutuhan pokok kita akan tergantung dari suplai negara lain. Makin besarnya volume impor berbagai komoditas tersebut ditengarai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena maraknya praktek kartel dan terjadi sebagai refleksi lemahnya UU No.5/1999 tentang Anti Monopoli. Institusi ini mencatat, tahun 2012 lalu total impor pangan mencapai Rp 81,5 triliun, disinyalir kartel impor pangan mengambil sekitar 30 persen keuntungan atau Rp 11,3 triliun. Untuk mengatasi masalah tersebut, DPR menegaskan perlu adanya pembatasan impor. Menurut anggota Dewan Dewi Coryati, impor bukan menjadi satu solusi jangka panjang dalam menurunkan harga kebutuhan pokok. “ Saya mendukung impor dengan syarat bila kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi dan itu tindakan sesaat saja bukan kebijakan jangka panjang. Intinya impor harus dibatasi,” tegas Dewi. Tak kalah penting, Intruksi Presiden SBY agar Bulog direviltalisasi mengingat tantangan stabilitas berbagai harga pangan yang terus meningkat, sementara kebutuhan pangan masyarakat juga terus naik. Di sisi lain, apabila komoditas pangan bisa dipenuhi dari dalam negeri maka nasib petani akan terangkat. Petani kita bukan hanya menjadi penonton melainkan bisa menjadi pemain dan kesejahteraan me reka bisa ditingkatkan. Dalam rubrik pengawasan disajikan laporan mengenai sistem rujukan rumah sakit dan pencetakan Al Quran, rubrik legislasi mengangkat RUU Kesehatan Jiwa dan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) serta rubrik pengawasan diturunkan kegiatan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Sedangkan dalam rubrik sorotan, diturunkan laporan mengenai konflik internal Komnas HAM dan liputan khusus disajikan kegiatan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang menggelar workshop Penguatan Kinerja DPR. BURT memiliki tugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR dengan memberi perhatian khusus untuk memperkuat lembaga ini. (mp)

PARLEMENTARIA


3

Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

4

PARLEMENTARIA


PESAN PIMPINAN LAPORAN UTAMA

| 15

Bentuk Panja Impor Pangan. Kartel Menghadang, DPR Meradang

Penataan Sistem Politik dan Otonomi Daerah

PROLOG

12

LAPORAN UTAMA

15

Bayang Suram Swasembada Pangan Bentuk Panja Impor Pangan. Kartel Menghadang, DPR Meradang

Belum lama ini Komisi IV DPR yang membidangi persoalan pertanian membentuk Panja Pengawasan Impor Pangan dan Produk Hortikultura yang bertujuan untuk mempercepat swasembada pangan dan berbagai produk hortikultura.

SUMBANG SARAN

24

PENGAWASAN

27

Politik Pangan Nasional Paska UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Proyek Pengadaan Al Quran Harus Dijalankan Dengan Pengawasan Sistem Rujukan Efektif Jika SJSN Konsisten Dijalankan

ANGGARAN PROFIL Mohamad Sohibul Iman

| 46

PENGAWASAN

BAKN Soroti Bagian Anggaran 999: Pantau Anggarannya, Awasi Penggunaannya!

LEGISLASI

Tuturnya lembut penuh nilai. Pemikirannya jauh ke depan, penuh bobot. Wawasannya terpancar sangat luas ketika diajak berbincang banyak hal, mengenai ilmu dan kehidupan. Inilah Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR RI yang baru dilantik menggantikan Anis Matta dari F-PKS yang mengundurkan diri.

| 27

Proyek Pengadaan Al Quran Harus Dijalankan Dengan Pengawasan Sebagai bahan informasi, pada tahun anggaran 2011-2012, Kementerian Agama menganggarkan proyek pengadaan Al Quran tersebut sebesar 20 Milliar. Sedangkan pada tahun 2012-2013 lalu Kementerian Agama menganggarkan dana sekitar 55 Miliar untuk proyek pengadaan kitab Suci Al Quran dan terjemaahan.

8

Perlu Payung Hukum Untuk Memajukan Daerah Tertinggal RUU Keswa: Tingkatkan Derajat Kesehatan Jiwa Masyarakat Indonesia

KIAT SEHAT Terapi Sehat dengan Minum Air Putih

PROFIL Mohamad Sohibul Iman

30 33 36 39 44 46

KUNJUNGAN KERJA DPR

54

SOROTAN

66

LIPUTAN KHUSUS

68

Konflik Internal Komnas HAM Memprihatinkan BURT Upayakan Penguatan Kinerja DPR

SELEBRITIS

70

PERNIK

73

POJOK PARLE

77

Tina Toon: Tertarik Jadi Wakil Rakyat

Bukalah Jendela Dunia dengan Buku

Namanya Siapa Pak ....................... Dokter “Lebih Jahat” dari Polisi

78

ASPIRASI

Kesalahan Administrasi Berakibat Fatal DPR RI telah menerima surat dari sdr. Ramli pegawai PT Perusahaan Gas Negara,Tbk (PT PGN) yang diberhentikan dengan hormat sebagai pekerja SBU DW I Jawa Barat Distrik Bogor sejak 1 Februari 2008 sesuai SK Direksi PT PGN No.019200.K/791/2007 tanggal 19 Desember 2007 walaupun usia pelapor baru 54 tahun. Pelapor merasa dirugikan 2 (dua) tahun atau yang seharusnya pensiun per tanggal 1 Februari 2010 bukan per tanggal 1 Februari 2008 dan di dalam SK pemberhentian tersebut terdapat beberapa ketidaksamaan data dengan sistem administrasi SDM PT PGN yang tidak dikonfirmasi pada 24 dokumen kepegawaiaan atas nama pelapor menyatakan bahwa pelapor lahir di Bogor, 11 Januari 1954. Dengan demikian pelapor merasa kecewa dengan sistem administrasi SDM PT PGN yang telah merugikannya baik dari sisi berkarir, keuangan maupun kesejahteraan yang seharusnya masih dapat pelapor terima diantaranya penghitungan masa kerja yang berpengaruh pada besaran tunjangan akhir masa bakti, berkurangnya nilai akumulasi pembayaran manfaat pensiun asuransi serta berkurangnya perolehan nilai jaminan hari tua Jamsostek. Pelapor menginginkan audiensi dengan PT PGN sebagai BUMN yang telah melakukan kesalahan administrasi sehingga membuat keputusan yang salah. Permohonan pelapor yang merupakan permasalahan administrasi kepegawaian di BUMN, diteruskan kepada Komisi VI DPR RI.

Permohonan Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DPR RI menerima surat dari Priyatmanto Abdoellah, S.H, M.H sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah memutus perkara No.43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks tgl 29 April 2003. Putusan perkara tersebut berkaitan dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 24242/VII/2011, tgl 20 Juli 2011 tentang Peresmian pemberhentian dan pengangkatan PAW Ketua DPRD Kab. Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattomorang yang diganti oleh Andi Hamzah Pangki, S.Pi. dimana Perkara tersebut telah dimenangkan oleh penggugat, yaitu Drs. H. Andi Muttamar Mattomorang melawan Gubernur Sulawesi Selatan selaku Tergugat. Namun kemudian tergugat tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Maka demi kepastian hukum dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan, serta dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelapor memohon kepada Ketua DPR RI berkenan mengawasi tergugat untuk melaksanakan Putusan PTUN tersebut.

6

PARLEMENTARIA


Pengaduan Penyaluran Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) DPR RI telah menerima surat dari sdr. Ahmad Yakub, atas nama masyarakat Bondowoso beserta LSM setempat menyampaikan laporan tentang penyaluran Raskin ( beras untuk keluarga miskin ) yang tidak layak untuk dikonsumsi karena beras tersebut dicampur dengan beras yang sudah menjadi nasi namun dikeringkan kembali lalu digiling dan kemudian dikemas serta disalurkan kepada masyarakat Bondowoso di kabupaten Bondowoso. Pelapor sudah seringkali mengeluhkan hal tersebut dan telah melaporkan kepada aparat Pemda terkait, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan positif sehingga pelapor merasa terbelenggu oleh kesewenang-wenangan. Dengan demikian pelapor memohon dan mengharapkan Ketua DPR RI agar mengecek langsung kejadian tersebut ke lapangan dan memeriksa oknum aparat Pemda terkait agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penyampaian Pengaduan Ketidakprofesionalan Pelayanan Publik Kantor Pertanahan DPR RI telah menerima surat dari Drs. B. Sinaga yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal penyampaian pengaduan tentang pelayanan publik Kantor Pertanahan yang tidak profesional serta tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tahun 1999, pelapor dan keluarga mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik tanah kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat ukur. Kemudian pada awal 2000, Kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Tanah yang dimintakan sertifikat tersebut berada di wilayah Lampung Timur, sehingga untuk selanjutnya berkas-berkas permohonan tersebut dilimpahkan kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Timur. Seiring waktu permohonan pelapor tersebut ditolak oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Timur, karena kepemilikan tanah pelapor tumpangtindih dengan kepemilikan lain. Pelapor kecewa dengan penolakan tersebut, karena Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Timur tidak mengakomodir dokumen/bukti-bukti kepemilikan, surat-surat pernyataan pengakuan, kesaksian dan instruksi camat. Dengan demikian Permohonan pelapor terkait dengan pelayanan pembuatan sertifikat tanah, kiranya dapat diteruskan pula kepada Komisi II DPR RI.

PARLEMENTARIA


7

PESAN PIMPINAN

Penataan Sistem Politik dan Otonomi Daerah Oleh Dr. Marzuki Alie

Membahas sistem politik di Indonesia, berarti juga terkait dengan proses demokrasi politik yang dewasa ini secara prosedural lebih banyak ditentukan melalui pemilihan langsung, baik berupa pemilu Legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Hal tersebut dimungkinkan, karena adanya perubahan konstitusi di era Reformasi ini. Sejak 1999, kita telah menyelenggarakan tiga kali pemilu legislatif, dua kali pilpres dan ratusan kali pilkada sejak pertengahan 2005. Pada 2014, kita akan menyelenggarakan pemilu, dengan pranata dan peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan sebelumnya. Pemilu 2014 didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk Pilpres 2014, masih menunggu hasil revisi perundang-undangannya di DPR. Tahun 2013 merupakan “tahun politik”, dimana semua partai politik bersiap-siap menyongsong Pemilu 2014. Terkait dengan proses demokrasi ini pula, pilkada yang akan berlangsung pada 2013 dan 2014, direncanakan oleh DPR dan Pemerintah dilakukan serentak pada 2013, agar tidak mengganggu proses Pemilu 2014. Berbagai pihak keberatan dengan pelaksanaan pilkada serentak tersebut, dengan pertimbangan antara lain banyak kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014. Saat ini, DPR maupun Pemerintah tengah membahas secara simultan tiga RUU yang sangat berkaitan dengan proses demokrasi yaitu: UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang 8

PARLEMENTARIA


Pilkada dan RUU tentang Desa. Dalam opini berikut akan diuraikan mengenai penataan sistem politik dan otonomi daerah, karena substansi ini sangat terkait dengan pembahasan berbagai UU yang sedang ditangani DPR yang diharapkan selesai sekurangkurangnya pada pertengahan 2013. Demokrasi dan Perwujudan Kedaulatan Rakyat Demokrasi merupakan perwujudan kedaulatan rakyat (peoples’s sovereignty) yang dicerminkan oleh adanya berbagai nilai dalam menjalankan pemerintahan. Nilai-nilai ini bukan hanya terbatas pada tataran prosedural hubungan antar kelembagaan suprastruktur politik kenegaraan secara formal, tetapi

juga menjangkau pada tataran infrastruktur politik di tengah masyarakat. Konstruksi nilai-nilai demokrasi yang luas ini biasanya disederhanakan dalam konteks perluasan partisipasi politik warga, dukungan bagi akuntabilitas publik pada setiap kekuasaan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan kebijakan. Ruang lingkup konteks nilai-nilai demokrasi semacam ini, biasanya diterjemahkan sebagai cermin dari pentingnya pembentukan pemerintahan yang baik (good governance). Sistem politik Indonesia di era reformasi ini, diwarnai oleh interaksi antar elemen dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan juga dalam upaya menegakkan stabilitas pemerintahan. Kondisi ini biasanya dikaitkan dengan kepentingan untuk menjaga momentum pembangunan di bidang ekonomi yang sedang tumbuh baik, sehingga “kegaduhan politik” sebisa mungkin diminimalisir. Disadari, saat ini masih terdapat berbagai persoalan dalam sistem demokrasi di Indonesia dan salah satunya adalah sistem dan model kepartaian di Indonesia yang belum sepenuhnya menjadi sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Yang terjadi justru tingginya politisasi dan pertarungan kepentingan elite dan kelompoknya

yang mengingkari kepentingan masyarakat secara luas. Penataan dan Langkah yang Dilakukan Dalam kerangka perwujudan kedaulatan rakyat yang sudah dijalankan melalui beberapa kali pemilu, kita setidaknya sudah dapat menghasilkan sistem politik yang lebih memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, dan tidak lagi menunjukkkan dominasi negara yang terlalu besar. Lahirnya beberapa ketentuan partisipasi publik dan akses informasi yang sangat besar bagi pengambilan kebijakan. Misalnya, adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan lain-lain. Produk-produk hukum tersebut bagaimanapun merupakan buah dari proses

demokrasi. Seiring dengan hal itu, seharusnya kekuatan civil society mampu mengartikulasikan kepentingan publik secara lebih baik, serta mampu terhindar dari jerat politik. Proses penataan yang sudah dan akan dijalankan selama ini, diharapkan dapat mendorong konsolidasi politik nasional dan lokal yang makin matang dalam kehidupan berdemokrasi. Melalui usaha penataan lebih lanjut terkait konteks politik nasional dan lokal demikian, DPR mempersiapkan tiga RUU di atas. Khusus mengenai UU tentang Pemda, sebenarnya substansinya merupakan inti dari sistem pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Dikatakan demikian, karena substansi UU tentang Pemda menyentuh aspek Pemerintahan Pusat dan Daerah. Rumusan dan penjabaran mengenai kewenangan

Pemerintahan Pusat ditegaskan dalam UU tentang Pemda, bukan pada UU lain. Oleh karena itu, sesungguhnya beban substansi dari UU tentang Pemda, demikian berat, tetapi strategis. UU Pemdalah yang mempertegas bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui UU tentang Pemda, kita dapat mendesain struktur pemerintahan dan menjadi instrumen mempertegas bentuk NKRI. Upaya penyempurnaan sistem Pemerintahan Daerah tidak hanya dilakukan sekarang, sejarah dan dinamika bentuk pemerintahan daerah telah dilakukan melalui beberapa UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 telah berusaha mencari keseimbangan antara desentralisasi dengan sentralisasi. Pengalaman menunjukkan, pendulum kebijakan desentralisasi PARLEMENTARIA


9

PESAN PIMPINAN ataupun sentralisasi yang ekstrim, cenderung akan menciptakan instabilitas pemerintahan yang akan bermuara pada konflik yang elitis dan tidak berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam perjalanannya, pada UU No. 32 Tahun 2004, walaupun urusan Pemerintahan sudah dibagi antar-tingkatan pemerintahan secara sistematik antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Reformasi UU tentang Pemerintahan Daerah Sejak reformasi, kita telah dua kali membentuk UU yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui lahirnya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, maka dilakukan penataan pembagian urusan pemerintahan yang makin jelas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti diketahui, UU No. 32 Tahun 2004 menerapkan konsep urusan secara konkuren (concurrent functions) antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Setiap urusan dibagi berdasarkan kriteria tersebut, melahirkan urusan yang ditangani oleh pihak pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di samping masalah penanganan urusan pemerintahan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga telah didorong lahirnya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap kepala daerah (pilkada). Beralihnya proses pemilihan kepala daerah dari kewenangan DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat, menyebabkan beralihnya pertanggungjawaban kepala daerah, yang tadinya kepada DPRD

10

PARLEMENTARIA


menjadi kepada rakyat. Konsep Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPRD menjadi konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. LKPJ bukan menjadi instrumen untuk melakukan politik impeachment, tetapi lebih berfungsi sebagai semacam progress report kepala daerah kepada DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Selama pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004, secara empirik masih dirasakan adanya beberapa permasalahan, yang kalau dibiarkan akan mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setelah memasuki kurun waktu lebih dari dua dekade, pelaksanaan otonomi daerah masih memerlukan pembenahan dalam penyediaan pelayanan publik, khususnya yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar yang masih belum menunjukkan pencapaian

signifikan dari standar pelayanan minimal (SPM). Fenomena sosial ekonomi empiris menunjukkan bahwa aspek politik yang berkembang sangat dinamis, belum berjalan simetris dengan pencapaian aspek kesejahteraan rakyat. Sehingga, muncul anggapan bahwa otonomi daerah belum mampu memberikan proses pelayanan publik secara maksimal dan sebaliknya justru kadangkala membawa masalah terjadinya inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Sehubungan rangkaian perkembangan di atas, terkait draft RUU tentang Pemda yang merupakan usulan Pemerintah, saat ini sedang dalam proses pembahasan di tingkat Pansus DPR-RI. Pemerintah membagi materi muatan yang terkait proses pemerintahan daerah kedalam tiga hal yaitu: UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Desa dan UU tentang Pilkada.

menimbulkan berbagai persoalan baik suburnya praktek korupsi, nepotisme yang semakin kuat, serta lahirnya pemimpin yang tidak amanah. Oleh karena itu, apapun sistemnya harus didekatkan kepada kebutuhan kita menghasilakan pemimpin daerah yang baik.

Mengenai RUU Pemda, secara substansi terdapat duapuluh dua isu strategis yang teridentifikasi dan memerlukan pemikiran mendalam untuk didiskusikan. Antara lain: pembentukan daerah otonom, pembagian urusan pemerintahan, daerah berciri kepulauan, pemilihan kepala daerah, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, perangkat daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan daerah, dan tindakan hukum terhadap aparatur daerah. RUU Pemda hanya memuat pengaturan-pengaturan secara umum, sedangkan pengaturan lebih lanjut secara rinci akan diatur masing-masing dalam UU tentang Pilkada dan UU tentang Desa. Beberapa Isu Krusial Dari indentifikasi duapuluh dua isu strategis tersebut, ada beberapa perubahan yang ditawarkan yang sifatnya fundamental, di samping ada yang bersifat pengaturan lebih lanjut, untuk menciptakan kejelasan dan ketegasan khususnya di tataran pelaksanaan. Bahkan, RUU ini menampilkan isu-isu baru yang diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonominya. Perubahan-perubahan yang memerlukan pengaturan untuk memberikan penjelasan bagi Pemda dalam melaksanakan otonomi, antara lain adalah: pertama, menyangkut isu Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Kedua, mengenai daerah berciri kepulauan, inovasi daerah dan tindakan hukum terhadap aparatur daerah. Isuisu tersebut sengaja dibuat pengaturannya mengingat urgensi yang sedang berkembang dalam pengalaman pelaksanaan otonomi daerah selama ini. Berbagai isu tersebut masih perlu didalami oleh Pansus dalam upaya menciptakan sistem

pemerintahan secara umum dalam bingkai NKRI. Format yang sudah ada sesungguhnya relatif cukup memberikan ruang bagi tiap tingkatan pemerintahan untuk berperan. Apalagi bentuk negara kita sudah final yaitu Negara Kesatuan, sehingga model otonomi daerah yang hendak didesain pun harus mengacu kepada pemahaman dan pengertian tentang konsep Negara Kesatuan di mana Pemerintah (Pusat) lah yang membagi urusan atau kewenangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu tiga asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Selanjutnya tentang model pemilihan kepala daerah seperti yang sudah dikemukakan di atas, model pemilihannya harus mampu menghasilkan pemimpin daerah yang amanah, akuntabel, kapabel, dan berintegritas. Kita sadari bahwa saat ini cenderung terjadi sebuah kondisi yang anomali ketika kita melaksanakan pemilihan secara langsung yang memiliki tujuan agar hadir pemimpin yang legitimate dan berkualitas, yang terjadi cenderung

Kita sadari bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti karena sifatnya dinamis. Kita semestinya telah melalui masa transisi dan dapat berkonsentrasi melakukan konsolidasi demokrasi. Tetapi sayangnya, kondisi kita saat ini, tampak anomali, terutama ketika masih banyak permasalahan transisional, padahal usia reformasi sudah hampir 15 tahun. Meskipun tidak ada batasan waktu ideal, namun sebaiknya kita sudah harus memasuki tahapan konsolidasi demokrasi, sehingga bangsa ini tidak lagi menghadapai berbagai persoalan yang terkait dengan pilihan sistem seperti sistem pemerintahan, sistem otonomi daerah, sistem pemilihan, atau sistem politik secara umum. Penutup Perlu kesadaran kita bersama bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia memiliki modal sosial yang cukup dalam membangun demokrasi. Namun, sayangnya penanaman nilai-nilai luhur bangsa kita yang saat ini sudah terasa hilang dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kehidupan politik. Oleh karena itu, demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal dan sekaligus berakar kepada nilai-nilai bangsa harus terus digelorakan. Kita bangga dengan predikat sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Tetapi kebanggaan itu jangan sampai meninabobokan kita untuk tidak berupaya memperbaiki kualitas kehidupan demokrasi. Akhirnya, semoga bangsa ini menuju kondisi terbaik dan dihargai oleh bangsabangsa lain di dunia.**

PARLEMENTARIA


11

PROLOG

Target pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan sepertinya akan meleset, apalagi khusus beras, seringkali target produksi di revisi oleh pemerintah sendiri. Misalnya saja sebelumnya, pemerintah telah menargetkan produksi padi pada tahun 2012 sebanyak 74 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 41,4 juta ton beras. Tahun 2013 sebesar 77,7 juta ton GKG (setara 43,51 juta ton beras), dan 2014 sebesar 81,6 juta ton GKG (setara 45,6 juta ton beras). 12

PARLEMENTARIA


K

arena ada indikasi target tidak bisa dicapai, kemudian pemerintah merevisi target produksi padi 2012 menjadi 67,824 juta ton GKG (setara 37,98 juta ton beras) pada 2012. Tahun 2013 sebesar 72,063 juta ton GKG (setara 40,35 juta ton beras) dan pada 2014 sebesar 76,567 juta ton GKG (setara 42,87 juta ton beras). Itu baru salah satu dari lima bahan pokok, seperti beras yang targetnya selalu berubah-ubah, yang lebih mengenaskan lagi di sektor kedelai, gula, daging dan jagung. Untuk sektor kedelai produksi rata-rata kedelai domestik pertahun hanya mencapai 880.000 sedangkan kebutuhan akan kedelai sebanyak 2.2 juta. Sementara berdasarkan data tahun 2012, kebutuhan kedelai nasional tahun 2012 sebanyak 2,4 juta ton. Angka tersebut tercukupi dengan 70 persen impor (1,25 juta) dan sisanya produksi dalam negeri sebanyak 779.800 ton kedelai. Melihat angka tersebut, kita tentu berpikir bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk swasembada kedelai. Guna mencapai target memang diperlukan sinergi nasional guna mencapai kemandirian nasional, selain itu adanya komitmen dan dukungan dari para akademisi, pelaku usaha dan pemerintah Indonesia.

2012 lalu, total impor pangan senilai Rp. 81.5 Triliun, disinyalir kartel importer bahan pangan mengambil sekitar 30 persen keuntungan pertahun atau sekitar Rp. 11.3 Triliun Melihat besarnya keuntungan kartel tersebut, DPR menegaskan perlu adanya pembatasan impor. Kemudian disisi lain, impor bukan menjadi suatu solusi jangka panjang dalam menurunkan harga kebutuhan bahan pokok. “Saya mendukung impor namun dengan syarat dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi dan itu tindakan sesaat saja bukan kebijakan jangka panjang yang dibuat oleh Pemerintah,” ujar anggota DPR Dewi Coryati.

Pemerintah kita harapkan juga jangan sampai disetir oleh kepentingan kartel pangan untuk menambah kuota impor demi menstabilkan harga. Pemerintah kita harapkan juga jangan sampai disetir oleh kepentingan kartel pangan untuk menambah kuota impor demi menstabilkan harga.

Sebelumnya, pemerintah pernah menjanjikan swasembada kedelai pada 2008 silam. Namun jelang tiga tahun setelahnya, swasembada kedelai pun tidak tercapai. Malah produktivitas kedelai pada 2011 menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya. Yang lebih mengherankan Pemerintah juga berjanji pada tahun 2014 kita akan swasembada kedelai, hal ini mencerminkan langkah pemerintah yang terkesan terburu-buru dimana seharusnya menyiapkan seluruh infrastruktur yang ada, termasuk perijinan, insentif, maupun bantuan langsung untuk para petani, pelaku usaha di bidang kedelai. Kondisi ini semakin diperparah adanya dugaan kartel di sektor kedelai, seperti yang disampaikan oleh KPPU belum lama ini, mereka mencurigai bahwa praktik kartel kedelai di Indonesia memungkinkan terjadi karena supply and demand yang tidak berjalan seimbang. Namun KPPU belum bisa memastikan praktek kartel tersebut, karena itu perlu adanya tim investigasi lapangan yang memantau tata niaga kedelai. Lemahnya Undang-Undang Seperti kita ketahui, maraknya praktek dugaan kartel merupakan salah satu refleksi dari lemahnya UU Anti Monopoli Indonesia. Saat ini kita memiliki UU No. 5 tahun 1999 namun aturan tersebut masih lemah dalam mencegah praktik kartel tersebut. Tahun

Impor bebas hanya akan menguntungkan kartel pangan dan merugikan petani serta konsumen. Selain itu, kartel pangan juga sering memanfaatkan kelemahan pemerintah. Seperti lemahnya akurasi data pangan, sebagaimana sering terjadi dalam sensus cadangan sapi nasional. Bisa disimpulkan agar pangan nasional terjamin, pemerintah tak cukup melakukan pembatasan impor, namun juga harus bertindak tegas menghapuskan kartel-kartel pangan. Berbicara mengenai kenaikan harga sapi, Pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy mengatakan, persoalan

PARLEMENTARIA


13

ini terkait ketidakmampuan pemerintah membenahi rantai distribusi. Bahkan pembenahan infrastruktur terpusat di beberapa wilayah saja. “Sentra produksipun seharusnya tidak ditumpukkan pada daerah yang tingkat penduduknya tinggi seperti Pulau Jawa,”jelasnya. Karena itu, lanjut Noorsy, perlu segera diaudit struktur biaya hingga terbentuknya harga pasar. Pembentukan struktur harga ini berguna untuk menentukan control harga. “Pemerintah saat ini mandul dalam menentukan harga sapi, BUMN harus memperbaiki indeks persaingan dalam membangun daya saing peternak,”paparnya. Bahkan, tambahnya, kenaikan harga sapi mencapai 13-16 persen setiap tahun dan peningkatan ini terhitung sejak 1999-2012. “Bahkan kenaikan ini diatas tingkat suku bunga dan diatas inflasi,”tambahnya.

sebagai penyangga pangan. Kita ketahui, bahwa banyaknya usulan berbagai pihak untuk segera membentuk badan otoritas pangan nasional guna memenuhi optimalisasi kebutuhan pangan dalam negeri. Nantinya, Badan otoritas yang akan dibentuk itu memiliki wewenang yang lebih dibanding Bulog karena tidak hanya sebagai penyangga, namun juga dapat merumuskan berbagai kebijakan jangka panjang. Badan yang terdiri dari berbagai institusi pemerintah pusat maupun daerah itu dapat menyatukan kebijakan pangan dalam satu atap. Keberadaan badan tersebut juga dapat meminimalisir gesekan kepentingan antar lembaga karena telah bergabung dalam badan otoritas terrsebut. Saat ini, Pemerintah menggalakkan peningkatan revitalisasi peran Bulog sebagai stabilisator harga serta penyangga kebutuhan pangan dalam negeri dengan mengkaji komoditas-komoditas pangan yang akan menjadi tanggung jawab Bulog. Melalui cara ini diharapkan para petani akan terdorong untuk meningkatkan kualitas dan produksi. Di sisi lain, impor pangan juga harus dikendalikan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian, petani yang tengah panen tidak makin terpukul. Untuk menjaga kepentingan konsumen dan petani secara seimbang, pemerintah juga harus turun tangan dengan menerjunkan langsung Perum Bulog. Dengan pengalaman dan sumber daya besar, BUMN logistik pangan ini sudah siap menjadi stabilisator, tak hanya beras, tapi juga komoditas pangan yang lain.

Revitalisasi Bulog Revitalisasi peran Bulog sebagai penyangga pangan akan sulit dilakukan karena keberadaannya saat ini harus tunduk sesuai aturan undang-undang tentang Perum. Saat ini, peran Bulog tidak lagi bisa seperti sebelum 1998 karena fungsinya sebagai penyangga pangan nasional dirampingkan hanya untuk mengurusi beras saja sesuai saran Dana Moneter Internasional (IMF) pada saat itu. Ia mengatakan peran Bulog tidak lagi bisa seperti sebelum 1998 karena fungsinya sebagai penyangga pangan nasional dirampingkan hanya untuk mengurusi beras saja sesuai saran Dana Moneter Internasional (IMF) pada saat itu. Kita akui, saat ini Bulog masih kesulitan untuk menangani beras, meskipun belum direvitalisasi

14

PARLEMENTARIA


Terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu perlunya ketegasan pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) untuk merevitalisasi Bulog. Payung hukum yang kuat ini diperlukan guna menebas kartel yang menggurita di negeri ini, yang melibatkan para politisi hingga pejabat tinggi. Bahkan belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan agar Bulog direvitalisasi kembali fungsinya sebagai stabilisasi harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat, tidak hanya untuk beras. Menurut Presiden SBY, revitalisasi Bulog dibutuhkan mengingat tantangan stabilitas berbagai harga pangan yang terus meningkat, sementara kebutuhan pangan masyarakat yang juga terus naik. Dengan adanya statement tersebut,Pemerintah harus bergerak cepat untuk membentuk tim yang mengkaji revitalisasi Peran Bulog dan mengkaji komoditas-komoditas pangan yang nantinya menjadi tanggung jawab Bulog tersebut. Semoga saja. Amien.

LAPORAN UTAMA

Bentuk Panja Impor Pangan

Kartel Menghadang, DPR Meradang Persoalan Pangan dan berbagai produk hortikultura ternyata menarik perhatian DPR RI, belum lama ini Komisi IV DPR yang membidangi persoalan pertanian membentuk Panja Pengawasan Impor Pangan dan Produk Hortikultura yang bertujuan untuk mempercepat swasembada pangan dan berbagai produk hortikultura. Melalui pembentukan Panja ini diharapkan dapat segera merumuskan suatu kebijakan yang dapat mensejahterakan para petani di Indonesia.

“K

ita ingin membuat rumusan tata niaga yang bisa membawa manfaat dan keuntungan yang tidak merugikan bagi negara,pedagang,masyarakat konsumen, dan tatanan niaga saat ini seringkali berubah kebijakannya sehingga mempengaruhi proses mekanisme pasar terutama adalah soal stok dan harga,”kata anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN Viva Yoga kepada Parlementaria. Menurutnya, DPR juga ingin agar kebijakan importasi jangan sampai merugikan petani, artinya jangan sampai terjadi pengendalian harga yang tidak terkendali dan bisa menurunkan tingkat kesejahteraan petani.

saya katakan tadi tidak boleh merugikan petani, tidak boleh merusak harga dan harus dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan budi daya ikan,”ujarnya. Sementara anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi dari Partai Demokrat mengatakan, KPPU harus bekerja keras dan cepat untuk menyelidiki dugaan kartel yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan yang

“Karena dalam program pangan disebutkan bahwa, impor dapat dilakukan untuk bahan pangan termasuk juga hortikultura apabila kebutuhan pangan atau kebutuhan hortikultura tidak tercukupi danapabila tidak mampu diproduksi didalam negeri bisa impor namun syaratnya, seperti yang

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA selama ini memperoleh lisensi untuk melakukan impor. “Ini telah terjadi ketimpangan dalam pemberian kuota impor kepada perusahaan-perusahaan tertentu,”ungkapnya. Dia menambahkan, khusus daging, memang telah terdapat persoalan vital di suplai mata rantai pasokan daging. Selain itu, ada juga persoalan di tata niaga kedelai. “Untuk mengatasi persoalan kartel tidak bisa serta merta menyerahkannya ke Bulog. Jika semua persoalan dengan komoditas pangan diserahkan ke Bulog akan menjadi beban berat bagi Bulog,”ujarnya. Menurut Ferrari yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memberangus kartel dengan mendorong swasembada pangan.“Menuju swasembada diaturlah impor ini dengan baik, jangan sampai ada yang menguasai sebagian besar atau sekelompok kecil pengusaha menguasai pangsa pasar yang terlalu besar,” katanya.

Contoh, daging data kita sudah swasembada.Contoh, beras data kita sudah swasembada.Masa itu dikatakan pengetatan impor tetapi karena data kita sudah cukup logikanya impor dikurangi, kuncinya untuk melindungi kita masa petani disuruh produksi impordibuka seluasluasnya. Apa tujuan pembentukan Panja Pengawasan Impor Pangan dan Produk Holtikultura ini? Tujuan dibentuknya panja holticultura dan pangan adalah kita ingin mempercepat swasembada pangan dan holticultura di Indonesia, karena kita ketahui sebagian besar bahan pangan pokok dan bahan pangan serta horticultura itu seringkali impor. Kita ketahui bahwa hal ini menunjukan keadaan iklim tropis Indonesia tidak layaknya mengimpor. Karena untuk proses percepatan pertumbuhan melalui fotosintesiskan sangat cepat dibanding dengan Negara Eropa ataupun Negarayang mempunyai empat musim lainnya. Di Indonesia kita hanya memiliki dua musim sehingga proses fotosintesis terjadi tiap hari dan bisa mempercepat, contoh saja pinus kita butuh tujuh tahun di Australia membutuhkan 16 tahun untuk siap tebang. Namun dengan kondisi seperti ini, petani Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan dan masih impor, jadi, kita ingin program swasembada ini bisa cepat selesai dan terealisasi agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Panja ini diharapkan segera membuat rumusan tata niaga yang bisa membawa manfaat dan keuntungan yang tidak merugikan bagi negara, bagi pedagang, bagi masyarakat konsumen sementara, tataniaga saat ini seringkali kebijakannya berubah sehingga mempengaruhi proses mekanisme pasar terutama soal stok dan harga. Karena itu kita ingin merumuskan bagaimana agar tata niaga pangan dan holtikultura ini bisa memberikan manfaat buat negara, buat petani, buat para pedagang misalnya terutama buat masyarakat konsumen agar tidak terbebani.

Berikut wawancara Parlementaria dengan Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga terkait pembentukan Panja Impor pangan disela-sela Raker Komisi IV DPR di Gedung Nusantara baru-baru ini. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pengaturan pengetatan impor ? Sebenarnya saya tidak setuju dengan istilah pengetatan impor, sebenarnya bukan pengetatan impor artinya, kalau di dalam negeri ini bisa berproduksi kalau selayaknyakan impor dikurangi bukan pengetatan impor karena stok kita sudah cukup. 16

PARLEMENTARIA


DPR juga ingin agar kebijakan importasi tidak merugikan petani, artinya jangan sampai terjadi peningkatan harga yang tidak terkendali dan bisa menurunkan tingkat kesejahteraan petani. Karena dalam program pangan disebutkan bahwa, impor dapat dilakukan untuk bahan pangan dan bahanbahan pokok termasuk juga hortikultura apabila kebutuhan pangan atau holtikultura tidak tercukupi dan tidak mampu diprodusi didalam negeri. Syaratnya, seperti yang saya katakantadi tidak boleh merugikan petani, merusak harga dan harus dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan budi daya ikan.

Apakah alasan membentuk Panja ini, apakah karena persoalan impor pangan bermasalah sehingga harus diawasi secara ketat oleh Komisi IV DPR? Soal pangan ini semuanya tergantung kebijakan pemerintah, apakah kebijakan pemerintah itu melindungi petani ataukah melindungi masyarakat konsumen ataukah bisa memberikan penerimaan negara, namun faktanya tidak begitu, justru dengan kebijakan yang membebaskan bea masuk 0 persen misalnya menyebabkan harga tidak terkendali dan penerimaan negara berkurang dan stok pangan itu tidak berada di pemerintah kecuali beras. Kalau sudah begitu maka,dipastikan akan terjadi lonjakan harga sesuai dengan permainan pasar. Siapa yang mengatur, adalah kelompok – kelompok yang mempunyai kekuatan modal yang mempunyai stok sehingga mampu mempegaruhi dan mengendalikan harga. Apa rencana Panja ini kedepannya? Didalam panja ini, DPR akan melakukan perumusan kebijakan secara komprehensif antar kementerian, kita akan melakukan pembahasan antar kementerian menyangkut tentang bea cukai, karantina, kemudian tanaman pangan, serta mengundang Menteri Keuangan, BPS, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, serta beberapa asosiasi, pelaku usaha yang berkaitan pangan dan hortikultura.Saat ini bahkan para pihak yang bergerak di bidang pangan dan hortikultura seakan berjuang sendiri, seperti pengusaha, petani seharusnya dilindungi oleh pemerintah karena memang para petani tersebut tidak memiliki akses modal yang cukup. Karena itu didalam RUU perlindungan dan pemberdayaan petani nanti kita akan membentuk Bank pertanian dan Asuransi pertanian. Bank pertanian adalah bank yang memberikan bantuan program kredit atau pinjaman kepada para petani, nelayan, pekebun, peternak. Bagaimana Bapak melihat sektor kedelai yang kerap sekali impor? Untuk produk kedelai, kedelai itu tidak ada hentinya impor karena ada anggapan bahwa iklim Indonesia itu tidak bisa menghasilkan kedelai yang baik, sehingga kebutuhan tempedan tahu saja kita harus import Sebenarnya, kedelai Indonesia atau kedelai lokal itu rasanya lebih enak daripada kedelai import, harga lebih rendah, namun karena harganya lebih rendah, petani tidak tertarik menanam kedelai karena harganya masih rendah.

Kalau beras itu ada harga pembelian pemerintah (HPP). Harusnya kedelai dan gula itu dibuat sama dengan beras atau kurang lebih sama harus ada kebijakan HPP. Karena proses liberalisasi pangan di pasar bebas ini menyebabkan negara tidak mampu untuk menguasai stok pangan dan tidak mampu untuk mengendalikan harga. Sehingga, harga – harga pangan di pasar itu sangat fluktuatif. Karena itu perlu adanya pengendalian harga kedelai, dan petani harus mengendalikan harga. Dengan adanya perlindungan harga ini maka petani ada rangsangan untuk menanam kedelai. Selama harga tidak dilindungi dan semuanya tergantung mekanisme pasar, maka para petani akan terus merugi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menentukan harga karena komoditas pangan itu menyangkut harkat hidup masyarakat Indonesia maka negara berkewajiban menjaga stabilisasi stok, pengendalian harga, ketersediaan, keterjangkauan, keamananan, dan adanya keseimbangan gizi bahan pangan dan pokok. Semuanya merupakan kewajiban negara, apabila negara tidak melakukan itu, maka dianggap lalai dan melanggar undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius dalam membuat kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan petani dengan cara menginstruksikan pembantu-pembantunya untuk bekerja lebih serius lagi didalam mengangkat harkat dan martabat petani, nelayan, peternak, pekebun dan budi daya ikan. (si/as/ sc)

PARLEMENTARIA


17

LAPORAN UTAMA

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga rata-rata daging sapi nasional selama Januari-Februari 2013 telah naik 1,57 persen. Kementerian Pertanian menilai kenaikan harga daging sapi yang terjadi sekarang belum tentu terjadi karena kekurangan pasokan dan juga karena adanya permainan ditingkat pedagang dan pengepul. Sementara data Kementerian Perdagangan menunjukkan kenaikan harga daging sapi tersebut berada di posisi keenam setelah bawang putih (31,38 persen), cabai rawit (12,55 persen), bawang merah (11,36 persen), cabai merah (4,08 persen), dan telur ayam ras (2,17 persen).

“D

isini terlihat adanya spekulan yang bermain agar daging sapi tidak bisa masuk ke dalam pasar tidak efisien,”ujar Anggota DPR dari PKS Hermanto saat diskusi Bedah Tuntas Swasembada impor daging sapi, di Gedung DPR RI, baru-baru ini. Menurut Hermanto, permasalahan yang dihadapi saat ini karena jauhnya jarak sentrasentra produksi ternak dengan konsumen. Sebagaimana kita ketahui sentra ternak ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan NTT, 18

PARLEMENTARIA


sedangkan lokasi konsumen berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. “Juga masih belum adanya dukungan alat transportasi misalnya kereta api dari sentra-sentra produksi menuju pusat konsumen,” ujarnya. Dia menambahkan, selagi program PSDS 2014 mengacu pada definisi yang dikeluarkan FAO dan tidak sesuai dengan paradigma kedaulatan pangan yang ada di UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, maka impor akan berjalan terus walaupun produksi dalam negeri sudah surplus. “Perlu upaya

percepatan dengan memperkuat industri lokal dan memberdayakan petani, memfasilitasi permodalan dan peningkatan kapasitas petani atau peternak,” paparnya. Menyoroti UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, lanjut Hermanto, secara ideologi UU Pangan mendorong kemandirian kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Memang persoalan swasembada secara eksplisit tidak disebutkan swasembada di dalam UU, tetapi secara implisit ketersediaan itu termasuk peningkatan kemampuan sektor produksi kita,” katanya.

konsumsi 5.2 miliar kg, artinya swasembada daging di Indonesia sudah tercapai.” terangnya. Menurutnya, Kalau terkait pasar ada tipologi informasi, ada yang disebut weakness information, weak information, dan strong information. Pasar daging ini ini merupakan pasar tidak efisien karena telah terjadi distorsi pasar yang menyebabkan weakness information “Semua stakeholder harus memiliki informasi sama tentang daging, maka tidak terjadi distorsi pasar,” terangnya.

Disisi lain, perlu segera dibangun sinergi dengan pemerintah daerah dan memberikan insentif kepada daerah-daerah yang memiliki kontribusi didalam percepatan pencapaian program swasembada sapi 2014. “Perlu segera mobilisasi sapi atau daging sapi dari sentra-sentra sapi ke pusat-pusat permintaan daging sapi,” jelasnya. Pemerintah, tambahnya, harus segera menetapkan zona sentra produksi sapi nasional, selain meningkatkan infrastruktur terkait yang menunjang pusat produksi ke arah sentra konsumsi di Pulau Jawa seperti Jabodetabek. Menurut data kebutuhan konsumsi nasional, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 240 juta jiwa, kebutuhan daging perkapita/tahun = 2.22 kg, jadi total kebutuhan daging nasional pertahun mencapai 532.8 juta kg. Kemampuan produksi nasional (sapi potong), lanjut Hermanto, 16.8 Juta ekor sementara bobot potong 345.82 kg/ekor, maka total produksi daging sapi nasional 5.9 miliar kg. “Jadi ada selisih produksi dan Segera Turun Tangan Terkait tingginya harga daging sapi, anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Al Musawa meminta Menko Perekonomian agar menggunakan wewenangnya untuk mengkoordinasikan sektor-sektor terkait guna menormalkan harga daging. Menko harus mengkondisikan agar sektor-sektor terkait tersebut saling proaktif berkoordinasi untuk mencari solusi atas masih tingginya harga daging sapi di pasaran. ”Saya yakin kalau semua sektor terkait saling proaktif dan beritikad baik mencari solusi, maka harga daging sapi akan segera berangsur-angsur normal tanpa harus meningkatkan kuota impor,” katanya. Lebih jauh, ia mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dalam upaya menstabilkan harga daging sapi di pasaran dengan berinisiatif menggandeng dua BUMN perhubungan yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan maskapai penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) untuk distribusi PARLEMENTARIA


19

LAPORAN UTAMA daging sapi dari daerah produsen ke daerah konsumen Saat ini Kementan bersama PT. KAI tengah mematangkan konsep pengangkutan daging sapi dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali ke Jakarta menggunakan kereta dengan gerbong khusus yang menggunakan pendingin berkapasitas 20 ton. Dengan transportasi kereta api, standar mutu daging sapi tetap terjaga. Selama ini, belantik atau pedagang ternak mengirimkan sapi hidup menggunakan truk ke Jakarta yang karena lamanya waktu tempuh tidak jarang membuat sapi menjadi stres dan sakit serta biaya distribusinya juga lebih mahal. Selain dengan PT. KAI, Kementan juga merangkul PT. MNA guna mengangkut daging premium untuk steak dari NTT dan Sulsel ke Jakarta dengan kapasitas angkut setiap penerbangan mencapai 3 ton. Ia berharap, rencana tersebut tidak berhenti sebatas konsep. Tapi betul-betul bisa diimplementasikan dalam jangka dekat dan berlanjut. ”Jadi jangan sampai konsep ini hanya terlaksana saat isu harga daging sapi sedang hangat seperti sekarang. Konsep ini harus tetap terealisasi, baik ada atau tidak ada isu tingginya harga daging sapi,”tandasnya. Konsep ini, lanjutnya, diharapkan sukses sehingga bisa menjadi percontohan bagi program pembangunan lainnya. ”Program pembangunan apapun tidak akan sukses bila hanya dikerjakan oleh leading sector tanpa dukungan sektor terkait lainnya,”terangnya. Komisi IV Meradang Belum lama ini, karena langka dan mahalnya daging sapi, membuat Komisi IV DPR meradang, dan mendesak pemerintah untuk segera mengedalikan harga tersebut, serta meminta pemerintah terus melaksanakan program swasembada daging dan kerbau hingga 2014 mendatang. “Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian harus meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam membuat kebijakan dan mengendalikan gejolak harga daging sapi,” kata Anggota Komisi IV Honing Sanny. Selanjutnya terkait dengan adanya dugaan kartel dalam industri daging impor nasional, Honing mengharapkan Pemerintah menggelar investigasi terhadap dugaan adanya kartel tersebut. Saat ini tercatat 67 perusahaan memiliki ijin sebagai importir daging. dari 67 importir daging yang mendapat jatah kuota impor perlu ditelisik kemungkinan masuk dalam grup usaha.

20

PARLEMENTARIA


”Pemerintah bisa menggelar investigasi atas dugaan kartel dalam industri daging nasional, dengan tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah,” tegasnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mempertanyakan belum adanya daging impor yang masuk ke Indonesia hingga akhir Januari 2013. Padahal, jatah kuota daging impor telah dibagikan lebih awal yakni pada akhir Desember 2012. Lebih Lanjut, Honing menjelaskan bahwa Komisi IV sepakat dengan Pemerintah untuk tidak menambah kuota impor tahun 2013, serta menurunkan berat maksimal sapi bakalan impor yang semula 350 kg/ekor menjadi 250 kg/ekor. Tahun ini pemerintah menetapkan kuota impor daging sapi sebesar 80.000 ton. Alokasi itu terdiri dari daging sapi bakalan sebesar 288.000 ekor dan impor daging beku sebesar 32.000 ton. Sementara tahun lalu, impor sapi bakalan sebesar 283.000 ekor. Sedangkan impor daging beku sebesar 34.000 ton. Selain itu, Komisi IV juga telah meminta Pemerintah untuk melakukan penataan peraturan perundangundangan yang tidak mendukung program swasembada daging sapi dan memberikan sanksi tegas dan memproses secara hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. (si/as/sc)

LAPORAN UTAMA

Pemerintah Harus Terapkan Kebijakan Pangan Menyeluruh Harga kebutuhan pangan saat ini mulai melonjak tinggi dan semakin memberatkan bagi masyarakat kecil, bahkan diduga sebagian kalangan kenaikan itu diakibatkan peran kartel yang menguasai beberapa komoditas pangan di Indonesia. Berbicara kartel memang memiliki sejarah panjang dan bahkan sudah menggurita sejak zaman Orde baru, bahkan kerap sekali pelaku kartel ini dekat dengan pemerintah dan memanfaatkan celah kebijakan yang ada.

B

elum lama ini, Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy mengatakan, terdapat beberapa hal komoditas pertanian yang rawan kartel seperti benih jagung hibrida, benih padi hibrida, gula, kedelai, dan bawang putih. Kalangan Dewan, menduga sudah semakin mengarah kemonopoli, karena memang komoditas pangan sudah tidak dikuasai oleh beberapa pelaku usaha dominan tetapi satu orang ataupun kelompok tertentu. Sementara Anggota DPR

dari Fraksi PAN Dewi Coryati mengatakan, peran Kartel itu bisa kita cium namun kita tidak bisa menangkap tangan mereka. “Saya kurang tahu persis apakah Kartel ini ada atau tidak namun persoalannya kenapa harga daging bisa melonjak sementara konsumsi kita lebih rendah dibandingkan negara lainnya seperti Malaysia,” tanya Dewi kepada Parlementaria saat dikonfirmasi soal Kartel ini. Menurut Dewi, dirinya mendukung impor namun dengan syarat dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi dan itu tindakan sesaat saja bukan kebijakan jangka panjang yang dibuat oleh Pemerintah. “Namun bisa saja dilakukan apabila produksi di Indonesia tidak optimal seperti sektor kedelai, iklim Indonesia memang tidak optimal untuk mendorong produksi karena memang iklimnya tidak mendukung,” ujar politisi PAN dari Dapil Bengkulu ini. Dia menambahkan, pemerintah harus segera melakukan diversifikasi di sektor pangan dengan mengarahkan pengembangan di sektor umbi-umbian. Pasalnya, sejak dari dahulu masyarakat Indonesia sudah terbiasa memakan umbiumbian dibandingkan dengan budaya makan nasi.

PARLEMENTARIA


21

Kita akui bahwa persoalan kartel merupakan bentuk warisan rezim Orde Baru dan diwariskan oleh beberapa generasi pemerintahan di Indonesia, karena itu perlu adanya pengaturan yang kuat serta pengelolaan kebijakan pemerintah untuk memutus potensi kartel dalam komoditas pangan. Disisi lain, guna mengatasi persoalan kartel, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus mampu mengatur tata niaga sehingga tidak tercipta pemain komoditas skala kecil maupun besar. Kartel tercipta apabila pelaku usaha komoditas hanya dikuasai oleh segelintir kelompok. Berikut wawancara Parlementaria dengan Dewi Coryati (F-PAN) terkait persoalan Kartel dan swasembada pangan di Indonesia. Bagaimana Ibu melihat peran Kartel dalam berbagai sektor pangan kita? Saya kurang tahu persis apakah kartel itu ada atau tidak, namun faktanya di komoditas daging kok bisa

harganya semakin melonjak tetapi pemerintah tidak bisa menahan harga tersebut. Padahal pola konsumsi daging Indonesia tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan Negara lain seperti Malaysia. Jadi apakah ada faktor lain yang menyebabkan persoalan ini, kita akui memang ada rumor harga daging ada yang memainkan karena Indonesia belum swasembada. Kita memang bisa memenuhi dengan cara impor namun potensi terjadinya kartel juga bisa saja melalui mekanisme impor yang dilakukan oleh sejumlah pemilik modal. Bagaimana Standarisasi pangan di Indonesia? Kita boleh saja impor apabila kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi, seharusnya impor itu adalah tindakan yang sesaat tetapi bukan kebijakan jangka panjang yang dibuat kecuali pangan di Indonesia tidak optimal seperti pangan kedelai kita tidak optimal karena iklim atau cuacanya tidak ideal untuk menghasilkan kedelai yang baik. Untuk diversifikasi pangan lebih bagus kita mendorongnya untuk mengembangkan sektor umbiumbian. Kita tahu, bahwa ada paradigma makan nasi lebih bergengsi dibandingkan yang lain namun dikampung saya mulai mendorong terciptanya diversifikasi pangan dengan menanam umbi-umbian untuk konsumsi sehari-hari penduduk. Karena impor kebijakannya hanya sesaat, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian harus menerapkan kebijakan yang bisa diterapkan di lapangan misalnya apabila ingin swasembada daging harus diiringi dengan kebijakan penggemukan sapi, karena hal itu memiliki multiflier efek besar, seperti penyerapan tenaga kerja, resource makan ternak semakin berkembang karena mereka membutuhkan jagung, rumput-rumputan dan segala macamnya. Pemerintah harusnya seperti itu jadi bukan melakukan impor daging yang hanya memiliki nilai tambah sedikit, kalau cuma melakukan impor daging saja itu sudah selesai sampai disitu dan tidak menimbulkan multiflier efek, karena memang menyenangkan importir. Impor daging

Untuk diversifikasi pangan lebih bagus kita mendorongnya untuk mengembangkan sektor umbi-umbian. Kita tahu, bahwa ada paradigma makan nasi lebih bergengsi dibandingkan yang lain namun dikampung saya mulai mendorong terciptanya diversifikasi pangan dengan menanam umbi-umbian untuk konsumsi sehari-hari penduduk. 22

PARLEMENTARIA


memang memungkinkan tetapi hanya tindakan sementara. Persoalan daging ini prinsipnya hanya merupakan persoalan suplai dan demand, yang kita pertanyakan sekarang katanya sudah memenuhi 80 persen swasembada daging seharusnya tidak sulit memperoleh daging yang murah di pasar. Seperti apa persoalan di sektor pangan kita? Saya sendiri agak bingung kok tidak cocok data dengan fakta dilapangan, khusus daging kita ini tinggal 20 persen lagi swasembada daging terpenuhi namun dengan kondisi seperti itu mengapa kebutuhan daging tidak terpenuhi.Sementara di sektor pangan, iklim usaha di Indonesia belum berpihak kepada petani, contohnya kita seharusnya bisa mensubsidi petani garam, nanti setelah disubsidi mungkin setelah 10 tahun harga bisa turun, dan produksi semakin meningkat. Pemerintah tidak punya keberpihakan menyeluruh kepada para petani, prinsip ekonomi saja kalau petani dengan menanam tebu lebih menguntungkan tentunya mereka akan menanam tebu sebanyakbanyaknya, jadi kalau ongkos lebih tinggi itu mana ada yang mau, oleh karena itu, pemerintah harus memberikan subsidi kepada para petani, subsidi tidak harus dengan uang misalnya pembangunan infrastruktur bagaimana supaya dari mulai perkebunan sampai ketempat penggilingan gula itu akses para petani menjadi lebih cepat dan mudah, kemudian mengeluarkan kebijakan produksi gula yang efisien, kalau misalnya untuk kedelai bisa saja dengan memberikan bantuan benih untuk para petani. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan kebijakan tersebut namun faktanya kerap tidak sampai kelapangan jadi pemerintah harus berpikir sederhana karena petani bila melakukan aktivitas harus menguntungkan caranya dengan mempermudah ijin, ongkos produksi diturunkan, subsidi pupuk yang sampai kelapangan dan dinikmati oleh para petani, akses terhadap pinjaman artinya semua kebijakan harus berpihak kepada para petani. Bagaimana Peran Bulog saat ini? Kemarin, Bulog telah sukses menjadi penyanggah beras, namun masih ada persoalan Raskin yang tidak sampai ketengah masyarakat karena memang pendataan tidak tepat, dan saya bahkan dengar beberapa Kepala Desa tidak puas dengan penyaluran Raskin tersebut, karena memang pendataan tidak melibatkan kepala desa. Kita akui, Bulog sukses dalam menyanggah beras dan saat ini, perannya akan ditambah menjadi penyanggah kedelai, hal itu merupakan kebijakan tepat karena mereka memiliki SDM serta terbiasa melakukan hal itu, jangan sampai

penghitungan tidak tepat dan impor diperbanyak lagi. Berbicara Kartel, itu merupakan naluri alami semua orang dan hanya bisa diberantas bila kebijakan pemerintah itu betul dilaksanakan dengan baik jangan mencari celah dari kebijakan yang menguntungkan dan mensiasati itu. Bagaimana kinerja Kementan dalam mencapai swasembada Pangan? Usaha kementerian Pertanian itu sudah cukup maksimal dan betul-betul telah melakukan subsidi seperti memberikan bantuan traktor untuk petani karena bila tidak diberikan traktor mereka tidak bisa melakukan mekanisasi, kemudian bantuan subsidi langsung bagi kelompok petani. Kita akui, secara teori mereka sudah bagus, ada berbagai bantuan untuk petani seperti KWT, bantuan pupuk organik dan sebagainya. Sekarang ini kita membutuhkan pendampingan yang benar agar bantuan tersebut bermanfaat bagi para petani. Kendalanya kerap Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) menjadi tim sukses saat Pilkada, jadi begitu calon bupati naik PPL direkrut menjadi pegawai sehingga akhirnya kekurangan PPL. Mereka itu ada yang kontrak dan PNS, seperti contoh di Provinsi Bengkulu ada sekitar 1000 orang, ketika calon Bupati naik akhirnya mereka keluar menjadi PPL. Memang ada usulan para PPL itu ditarik ke pusat dan menjadi pegawai horizontal, dan kita mengharapkan jangan sampai PPL itu bisa mendistorsi kebijakan dari Kementerian Pertanian. (si/as/sc)

PARLEMENTARIA


23

SUMBANG SARAN

Oleh Juli Panglima Saragih.

Peneliti Senior Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, sejak 1990.

Saat ini, pangan sudah merupakan salah satu kebutuhan dasar, vital, dan strategis bangsa Indonesia, selain energi. Memasuki abad XXI, Indonesia sudah dihadapkan pada masalah pangan, karena lambatnya produksi pangan, khususnya produksi beras (padi) karena terjadinya perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun menuntut adanya kecukupan pangan di masyarakat. Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang membutuhkan pangan mencapai kurang-lebih 240 juta orang. Kecepatan pertumbuhan penduduk tanpa diimbangi peningkatan produksi pangan akan mengganggu ketahanan pangan dan pada akhirnya dapat menimbulkan krisis pangan. Sejak tahun 2011, pertumbuhan produksi beras hanya 1,3% per tahun dari target 3,3% per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan data BPS, produksi padi tahun 2011 berjumlah 65.756.904 ton. Sedangkan tahun 2012, produksi padi diproyeksikan sebesar 68,594 juta ton.1 Dengan tingkat konsumsi beras penduduk 131 kg per orang tahun 2011, maka jumlah kebutuhan beras nasional ada sekitar 31,13 juta ton.2 Apabila jumlah penduduk mencapai 245 juta orang pada tahun 2013 dengan konsumsi beras sebesar 135,01 kg per orang, maka kebutuhan beras nasional adalah sebesar 33,04 juta ton.3 Tantangan ketahanan pangan juga semakin berat disebabkan negara produsen pangan, khususnya beras lebih fokus pada upaya mengatasi persoalan pangan negaranya sendiri. Negara produsen juga sering melakukan kejutan-kejutan perdagangan (trade shock) dengan membuat restriksi ekspor dan proteksi berlebihan yang cenderung menimbulkan gejolak harga pangan di pasar internasional.4 Strategi Kunci: Peningkatan Produksi Salah satu strategi kunci menjaga ketahanan pangan adalah bagaimana menjaga ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk 1 Lihat “Statistik Indonesia 2012”, Penerbit Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta. 2 Lihat “Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI” pada tanggal 16 Agustus 2011 di Gedung DPR RI.

3 Lihat “Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI” pada tanggal 16 Agustus 2012 di Gedung DPR RI.

4 Lihat Makalah “Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional: Permasalahan dan Tantangan”, oleh Prof.DR.Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (UNILA).

24

PARLEMENTARIA


menjaga ketersediaan pangan yang cukup, maka perlu peningkatkan produksi, terutama produksi padi (beras) yang berkelanjutan. Tanpa peningkatan produksi, tidak mungkin Indonesia mampu mencapai swasembada pangan, termasuk swasembada beras. Oleh karena itu, ketahanan pangan sangat bergantung pada produksi pangan. Tabel 1. Produksi Komoditas Pangan Utama Tahun 2009-2012 (Juta Ton)

No. Komoditas

1 2 3 4 5 6 7

Produksi Padi Produksi Jagung Produksi Kedelai Produksi Tebu Produksi Daging Sapi Produksi Ikan Laut Produksi Ikan (Budidaya)

Keterangan Sumber

64,40 17,63 0,97 2,52 0,41 5,11

2009

66,47 18,33 0,91 2,29 0,44 5,38

2010

65,76 17,64 0,85 2,23 0,47 5,41

2011

2012*)

4,71

6,28

6,97

9,42

68,59 18,95 0,78 2,60 0,52 5,44

: *) Perkiraan : “Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI” pada tanggal 16 Agustus 2012 di Gedung DPR RI.

Dalam RPJMN 2010-2014, langkah strategi guna mencapai ketahanan pangan yang bisa ditempuh pemerintah adalah: pertama, Pengembangan Lahan, Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian. Strategi ini mencakup penataan regulasi lahan pertanian, perluasan areal pertanian baru seluas 2 juta Ha, dan penertiban dan optimalisasi lahan-lahan terlantar. Kedua, Infrastruktur yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan sarana transportas, pengairan, jaringan listrik, teknologi komunikasi dan

sistem informasi nasional untuk melayani sentrasentra produksi pertanian. Ketiga, Penelitian dan Pengembangan pertanian untuk menciptakan benih varietas unggul. Keempat, Investasi, pembiayaan dan subsidi. Kelima, Diversifikasi pangan dan peningkatan kualitas gizi pangan. Keenam, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain langkah strategi di atas, kebijakan pengendalian harga pangan juga signifikan guna mempertahankan ketersediaan/ketahanan pangan sesuai kebutuhan. Pengalaman empiris menunjukkan gejolak harga pangan akan meningkatkan inflasi (cost push inflation) yang berdampak negatif terhadap perekonomian. Ke depan pemerintah perlu hati-hati mengatur supply dan demand produk pangan di pasar, termasuk manajemen distribusi. Saat ini, harga beras di pasar terus meningkat dan cenderung melahirkan efek psikologi pasar terhadap produk pangan lainnya. Kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) oleh PERUM.BULOG merupakan strategi yang baik guna menstabilkan harga beras pada saat musim paceklik dan musim panen. Pada 2009, PERUM.BULOG mampu menyerap 3,63 juta ton setara beras. Tetapi pada 2011, PERUM.BULOG hanya mampu menyerap 1,73 ton setara beras atau 4,19% dari total produksi beras nasional 2011. Pada 2012, PERUM.BULOG merencanakan akan menyerap 4,1 juta ton setara beras atau 9,3% dari total produksi beras nasional. Hingga akhir Juni 2012, terserap sekitar 2,34 juta ton setara beras, atau sekitar 57% dari target. Tabel 2. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas Pangan di Pasar Domestik Tahun 2009-2012 No.

1 2 3 4

Komoditas Pangan Beras Umum Beras Termurah Gula Pasir Daging Sapi

Keterangan Sumber

Satuan Rp/Kg RP/Kg Rp/Kg Rp/Kg

2009 6.692 5.475 8.688 59.543

2010 8.017 6.430 10.090 63.111

2011 9.305 7.382 10.144 66.853

2012*) 10.310 8.194 11.442 72.316

: *) Realisasi sampai Juni 2012 : “Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI” pada tanggal 16 Agustus 2012 di Gedung DPR RI.

Politik Pangan ke Depan Ketika pertambahan penduduk tidak dapat ditekan sampai 0%, maka Negara harus turun tangan memecahkan masalah pangan bagi rakyatnya. Presiden RI Sukarno dalam pidatonya 27 April 1952 pernah menegaskan: ...”rakjat Indonesia akan mengalami bentjana, malapetaka dalam waktu dekat kalau soal makanan rakjat tidak segera dipetjahkan, sedangkan soal persediaan makanan rakjat ini bagi kita adalah soal hidup atau mati...” Pola pikir dan

pandangan kebangsaan Presiden RI Sukarno yakni meletakkan urusan pangan sebagai urusan kedaulatan Republik ini.5 Jauh sebelum sumber energi dieksplorasi dan dieksploitasi, Sukarno telah menempatkan masalah pangan menjadi prioritas dalam pembangun. Pada jaman penjajahan Belanda-pun, politik pangan sudah dijalankan yaitu dengan dibentuknya lembaga pangan “VOEDING MIEDEDELEN FONDS” (Yayasan Pengadaan Bahan Pangan) bagi rakyat Indonesia menjelang pecahnya PD II pada 25 April 1939. Kemudian pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) dibentuk lembaga pangan menggantikan VMF yang dinamakan “SANHYOKU-NANYON KOHATSU KAISHA” dengan tugas dan tanggungjawab pengadaan, penyediaan, dan penjualan bahan pangan. Setelah Indonesia merdeka, Sukarno menyerahkan urusan pangan dengan dibentuknya Kementerian Kemakmuran pada 2 September 1945. Politik pangan era Presiden RI Suharto dapat dilihat antara lain dengan dibentuknya KOMANDO LOGISTIK NASIONAL pada 23 April 1966 untuk menjamin suplai beras di dalam negeri. Kemduian pada 1967, lembaga pangan Kolognas ini diganti dengan BULOG sebagai single purchasing agency dan stabilisator harga pangan, khususnya 9 bahan pokok (sembako).6Sampai saat ini BULOG masih eksis. Bagaimana politik pangan kita ke depan paska lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2012 ? Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, urusan pangan adalah tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah sampai saat ini masih mengalokasikan anggaran subsidi pangan dalam APBN. Belum lagi subsidi pupuk dan subsidi benih. Tanggungjawab pemerintah di atas diwujudkan dalam bentuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada saat ini adalah bagian dari politik pangan nasional. Tetapi sayangnya, ekspor pangan dapat dibuka setelah memperhatikan kebutuhan konsumsi dan kepentingan nasional. Kebijakan ini perlu ditempuh dengan hati-hati karena pasar komoditas pertanian, termasuk pangan cenderung “tertutup” dengan semakin banyaknya proteksi (market barriers) dari negara produsen sebagai strategi melindungi pasar domestiknya. Oleh karena itu, politik pangan harus fokus pada upaya bagaimana meningkatkan produksi komoditas pangan di dalam negeri, sehingga ketergantungan impor dapat dikurangi. Indonesia masih memiliki sumber daya untuk meningkatkan produksi pangan, 5 Lihat Buku “BULOG DALAM BINGKAI KETAHANAN PANGAN” oleh Eko Suksmantri, Dkk, Penerbit CV.Padma Publisher, Cetakan Pertama, 2012, Hal.17. 6 Ibid., Hal.22-23. PARLEMENTARIA


25

baik beras, ikan, maupun daging sapi. Kebijakan impor pangan—haruslah selektif dan hanya untuk menambah cadangan pangan nasional (stock). Salah besar apabila kebutuhan konsumsi pangan sehari-hari bergantung kepada impor. Politik pangan juga perlu mengembangkan strategi diversifikasi (konsumsi) pangan, agar ketergantungan pada beras semakin kecil serta dapat meredam gejolak harga beras di pasar apabila terjadi paceklik dan bencana alam. Pemerintah masih belum maksimal dan tidak optimal mengembangkan diversifikasi pangan, karena demand terhadap pangan non-beras masih relatif kecil dibandingkan beras. Padahal strategi diversifikasi pangan bertujuan untuk meningkatkan gizi pangan masyarakat. Selain itu, kebijakan diversifikasi pangan merupakan strategi dari kebijakan substitusi impor guna mengurangi impor beras dari luar. Pengembangan produksi pangan non-beras tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik dan memperkaya keragaman pangan, tetapi kelebihan produksi dapat diekspor ke pasar internasional untuk menghasilkan devisa bagi negara. Sebagaimana disebutkan di atas, tantangan pangan ke depan juga dihadapkan pada kecenderungan “perebutan” sumber-sumber pangan dunia untuk kepentingan pengembangan energi nonfossil. Saat ini, beberapa negara di dunia sedang mengembangkan energi bio-fuel/bio-diesel yang bersumber dari komoditas pertanian, seperti Tebu, Minyak Sawit (CPO), Ubi Kayu (Tapioka), Jagung, dan lain-lain. Oleh karena itu, Negara sangat berkepentingan untuk “memproteksi” sumber daya pertanian yang ada tidak hanya untuk menjamin ketersediaan pangan (food availability) yang cukup dan menjaga ketahanan pangan, tetapi untuk kepentingan nasional yang lebih besar di kemudian hari. Untuk mewujudkan politik pangan yang berorientansi kepentingan nasional, maka aspek kelembagaan pangan sangat penting, baik dari aspek sistem manajemen dan operasional, konsep, serta strategi yang hendak ditempuh maupun aspek koordinasi dan komunikasi antar-lembaga. Apapun lembaga yang mengurus pangan saat ini apabila demi kepentingan bangsa dan Negara yang lebih besar, maka masyarakat akan merasa aman, damai, dan sejahtera dengan terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan dari kuantitas dan kualitas.

26

PARLEMENTARIA


PENGAWASAN

Proyek Pengadaan Al Quran Harus Dijalankan Dengan Pengawasan

P

roses kasus hukum korupsi pengadaan Al Quran tahun anggaran 2011-2012 di tubuh Kementerian Agama masih berlangsung. Mantan Anggota Komisi VIII yang sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Zulkarnaen Djabbar dan Anaknya,Dendy Prasetya didakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar 14,3 Miliar dari pihak PT Adhi Aksara Abadi dan PT Sinergi Pustaka Indonesia untuk memenangkan tender proyek pengadaan Al Quran 2011 -2012.

PARLEMENTARIA


27

PENGAWASAN

Bahkan terakhir, awal Januari lalu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Ahmad Jauhari (AJ) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag sebagai tersangka yang ikut menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan paket pekerjaan pengadaan kitab suci Al Quran APBN-P 2011 dan APBN 2012 dengan melakukan pemenangan tender terhadap pihak swasta tersebut. Berkaitan dengan kasus tersebut, Komisi VIII DPR RI sempat menghentikan program pengadaan Al Quran di Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama itu untuk tahun anggaran 20122013 lalu. Dan ditahun Anggaran 2013-2014 ini Kementerian Agama meminta agar DPR RI menyetujui dan mendukung dilaksanakannya kembali proyek tersebut. Permohonan tersebut disampaikan Sekertariat Jenderal (Sekjen) Kemenag Baharul Hayat dan Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abdul Djamil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Agama dengan komisi VIII DPR RI Selasa (19/2) lalu. Diungkapkan Abdul Djamil di ruang rapat Komisi VIII DPR RI,

28

PARLEMENTARIA


Gedung Nusantara II, Senayan, demi kepentingan umat Kementerian Agama harus kembali mencetak atau mengeluarkan kitab Suci Al Quran. Mengingat kebutuhan masyarakat akan kitab suci yang resmi dari pemerintah saat ini sangat tinggi. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini itu sempat terjadi pro dan kontra di kalangan Komisi VIII. Sebagian anggota Komisi VIII ada yang menolak dilaksanakannya kembali proyek pengadaan Al Quran tersebut hingga kasus hukum atas program tersebut benarbenar jelas. Namun tidak sedikit pula dari anggota yang tetap mendukung program tersebut, dengan alasan jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya jangan sampai karena adanya penyalahgunaan wewenang dari oknum terdahulu membuat program yang bertujuan baik itu malah dihentikan total pelaksanaannya. “Yang salah kan oknum yang menyalahgunakan wewenang dari program tersebut, tapi program pengadaan Al Quran kan tidak salah. Jadi menurut saya program yang bertujuan mulia ini tetap harus tetap dijalankan,”tegas Jazuli. Ditambahkan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKS ini, DPR RI harus tetap mendukung proses

pencetakan atau pengadaan Al Quran agar tidak timbul permasalahan lain di masyarakat. Misalnya timbul kecemburuan di umat Islam dimana pemerintah tidak mengeluarkan dan mengedarkan kitab suci Al Quran, sementara kita suci umat lain terus dicetak dan diedarkan. Bahkan menurut Amran, anggota Komisi VIII DPR RI yang lebih mengkhawatirkan lagi

jika pemerintah menghentikan pencetakan Al Quran adalah beredarnya Al Quran versi aliran atau ormas lain yang kebenarannya masih diragukan. Bukan tidak mungkin isinya malah jadi melenceng dari ajaran yang ada dalam Al Quran yang semestinya. Pengawasan Pelaksanaan Program Senada dengan para koleganya di Komisi VIII, Ketua Komisi VIII DPR

Suasana RDP Komisi VIII DPR dengan jajaran Pejabat Kemenag.

RI, Ida Fauziyah mengatakan bahwa bukan programnya yang harus ditiadakan, tetapi penyalahgunaan wewenangnya yang harus ditiadakan. Ia melanjutkan, sebagai solusinya Ida mengutarakan yang harus dilakukan saat ini adalah pengawasan terhadap program tersebut, jangan sampai ada kesempatan oknum-oknum untuk menyalahgunakan wewenang dalam program tersebut. Menurut Ida, selain DPR RI dalam hal ini Komisi VIII, BPK juga harus ikut mengawasinya, dengan mengaudit anggaran dalam program tersebut. Sebagai bahan informasi, pada tahun anggaran 2011-2012, Ke menterian Agama menganggarkan proyek pengadaan Al Quran tersebut sebesar 20 Milliar. Sedangkan pada tahun 2012-2013 lalu Kementerian Agama menganggarkan dana sekitar 55 Miliar untuk proyek pengadaan kitab Suci Al Quran dan terjemahan. Namun karena adanya kasus korupsi tersebut membuat program pengadaan Al Quran ditunda pelaksanaannya. Bukan tidak mungkin pada tahun anggaran 2013-2014 ini kementerian Agama kembali mengajukan jumlah yang sama untuk APBN-P pengadaan Al Quran.

Meski belum menyetujui jumlah yang dianggarkan Dirjen Bimas Islam Kemenag atas program peng adaaan Al Quran tersebut, namun Ida Fauziyah menduga peningkatan jumlah anggaran dari tahun 2011 ini kemungkinan dikarena pada tahun 2012 pemerintah tidak mencetak Al Quran sehingga pada tahun 2013-2014 ini jumlahnya berlipat. “Kami belum menyetujui berapa anggaran untuk program pengadaan Al Quran, karena hal tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu baik dengan pihak Kementerian Agama, maupun dengan rapat intern Komisi VIII DPR RI sendiri,”ungkap Ida. Ditegaskan Jazuli saat ini yang harus diawasi Komisi VIII adalah pelaksanaannya. Mulai dari proses tender yang harus transparan dan terbuka untuk publik, penggunaan anggaran pun harus sesuai dengan program yang telah dibuat. Dan penyebaran dari Al Quran itu sendiri pun harus merata sesuai dengan tingkat kebutuhan daerah atau wilayah.

anggaran, penyebaran Al Quran sendiri pun harus merata, sesuai dengan tingkat kebutuhan masingmasing daerah. Jangan sampai ada daerah atau wilayah yang tidak mendapatkan Al Quran. Padalah program ini dibuat untuk seluruh umat muslim di tanah air, termasuk yang berada di pelosokpelosok,”tegas Jazuli. Ida dan Jazuli berharap agar kasus sebelumnya menjadi pelajaran tersendiri bagi semua pihak untuk menjalankan program yang mulia tersebut. Al Quran merupakan kitab suci untuk itu sudah seyogyanyalah proses pengadaan dan penyebarannya harus dilakukan sesuai dengan undang-undang, demi kepentingan umat, bangsa dan Negara secara keseluruhan. Untuk itu dengan tegas Ida mengutarkan bahwa Komisi VIII akan tetap mendukung terlaksananya program pengadaan Al Quran, sekaligus bersamasama dengan BPK dan seluruh masyarakat Indonesia mengawasi pelaksanaan program tersebut. (Ayu)

“Selain pengawasan terhadap proses tender dan penggunaan

PARLEMENTARIA


29

PENGAWASAN

Sistem Rujukan Efektif Jika SJSN Konsisten Dijalankan

Sistem pelayanan kesehatan yang bagus adalah memakai sistem rujukan, rujukan tingkat pertama, kedua dan ketiga. Kalau tidak dalam suasana darurat, harus lewat tingkat pertama dulu, kecuali kalau darurat itu langsung ke rumah sakit.

P

ada tingkat pertama bisa Puskesmas, dokter umum bisa dokter keluarga. Semuanya disaring dulu, periksa dulu, kalau pemeriksaan dokter tingkat pertama perlu dirujuk, dikirim surat rujukan. Tindakannya berjenjang, tidak semua orang langsung dirujuk ke Rumah Sakit (RS). Intinya jangan dibuat RS sebagai pasar, kecuali darurat.

serta dengan membayar iuran, tergantung dari besarnya peng hasilan. Tapi manfaat yang diterima terutama manfaat medis atau manfaat kedokterannya sama. Subsidi silang akan berada di badan ini, disebut Badan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan akan dibentuk Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes.

Sistem rujukan bisa berjalan kalau system pembayaran kesehataannya lewat mekanisme pihak ketiga, Jadi disini lewat asuransi sosial, sekarang ini out of pocket atau keluar dari kantong pasien sendiri, itu masih kurang beradab. “Ini yang harus kita benahi, maka pada 1 Januari 2014 akan berlaku Sistem Jaminan Sosial Nasional termasuk di dalamnya jaminan kesehatan, yang harus dijalankan secara konsisten,” ungkap anggota Komisi IX DPR dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D. Dikemukakannya, Jaminan Kesehatan Sosial Nasional ini diselenggarakan menurut prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas atau kesetaraan. Artinya setiap orang wajib menjadi pe 30

PARLEMENTARIA


iuran dimana semua orang wajib bayar iuran, kalau tidak mampu maka dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN. Dijelaskan, rakyat wajib mengi kuti program ini, kalau menolak dapat sanksi sosial. “Masak gak mau, kalau sakit sampai operasi jantung berapa biayanya, Rp 100 juta minimal” katanya. Misalnya penghasilan 5 juta, gaji pokok 1 juta setiap bulan dipungut 5%nya atau sebesar 50 ribu. Misalnya anggota keluarga 5 maka 5x50 ribu= rp 250 ribu/bulan. Bagi yang punya majikan sharing atau pemerintah yang memberikan. Sharingnya bisa 3:2, 3 pemerintah dan dua pekerja atau 4:1, “Kemungkinan hanya bayar 100 ribu dan pemerintah 150 ribu (majikan) lalu dapat kartu portabilitas berlaku lintas nasional, lintas daerah dan lintas pekerjaan,” tandas Surya Chandra.

Terjadi perubahan badan hukum dari badan hukum privat PT Pesero, menjadi badan hukum publik milik rakyat Indonesia. Nanti PT Askes akan berubah status badan hukum dan namanya menjadi BPJS Kesehatan. Dialah yang mengelola

Karena amanat UU, maka harus dilaksanakan, kalau nggak mau pemerintah melanggar UU. Nanti PT Askes akan berubah menjadi BPJS Kesehatan. Tanggungjawab dari Menkes adalah memperbaiki

seluruh fasilitas kesehatan mana yang kurang, dibangun terus distribusi dokter, tenaga kesehatan lain, obat diatur benar plafon harganya, tidak sembarangan . “ Itulah tugas BPJS Kesehatan”. Saat ditanyakan adanya kekha watiran bila SJNK jalan, maka klaim-klaim bisa tak terbayar, Surya Chandra menegaskan makanya sistem rujukan harus jalan, tidak semua orang berobat ke rumah sakit. “Rumah sakit bukan jadi pasar, sudah disaring makanya dokter-dokter umum, puskesmas harus berperan. Maka nanti, misalnya 100juta, kalau sehat semua uang itu di tangan si dokter, tapi nantinya kan dipakai misalnya tinggal 50 juta. Begitu perlu dirujuk, misalnya kasus DBD kirim ke RS biayanya bukan dari dokter. Ini ditanggung RS lalu klaim ke BPJS,” ujarnya. Melihat kondisi sekarang ini, po litisi PDI Perjuangan ini menyebut “Amburadul” Akibatnya banyak RS menolak pasien.“ Puskesmas nggak jalan, dokter keluarga nggak jalan, dokter umum cari untung diri sendiri, nggak jalan sehingga harus segera dibenahi ini”. Ia menegaskan kembali, sistem pembayaran kesehatan, sistem pelayanan kesehatan dibenahi sambil jalan. Menurut ahli, kalau mau sempurna benar, masalah kesehatan di Indonesia dicapai 20 tahun yang akan datang, tapi harus dimulai dari sekarang. Kondisi seseorang lanjutnya, meski sekarang kaya nanti kalau pensiun, kalau sakit bisa minta bantuan kemana-mana. Padahal kalau sudah dikelola dana rakyat Indonesia ini pemerintah bisa pinjam ke BPJN Kesehatan. Misalkan akan bangun RS bisa pakai dana itu atau membiayai dokter, perawat dan bidan. Contoh di negeri jiran Malaysia, bisa menghimpun dana tabung haji, mereka bisa naik haji murah tapi pelayanannya super.

“Begitu ayam berkokok mema suki tahun 2014, maka terbentuk Badan Jaminan Sosial Nasional Kesehatan. Transformasi, Badan Hukum publik tanpa mencari keun tungan, langsung beroperasi,” kata Surya Chandra. Segera Buat PP Mengenai kesiapan pemerintah, Surya Chandra berharap UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 dan UU BPJS UU 24/2011 banyak mengamanatkan dibentuknya PP dan Peraturan Presiden sehingga harus segera dibuat dan segera disosialisasikan. Tepat pada awal tahun 2014 BPJS sudah terbentuk tidak bisa ditawartawar lagi. BPJS Kesehatan Transformasi PT Askes, BPJS Ketenagakerjaan Transformasi PT Jamsostek. Kalau BPJS Ketenagakerjaan diberi waktu sampai Juni 2015 badan ini akan menerima tugas baru yaitu mengelola jaminan pensiun. Setiap orang nanti akan menerima jaminan pensiun asal bayar iuraniuran. Berbeda dengan orang Jepang, Cina atau Amerika kalau pensiun bisa rekreasi. “ Pensiunan di negara kita jangankan keluar negeri ke Bali saja tak punya biaya,” katanya. Di luar negeri, mereka memiliki dana pensiunan , dana hari tua lalu anak-anak sudah tertanggung pinter semua, Jadi benar-benar manusia bermartabat,” tegasnya. Sedangkan di Indonesia, begitu pensiuan jatuh miskin, kalau pensiuan usia 55 penyakit yang ada adalah katastropik, penyakit kemunduran organ itu yang memerlukan banyak biaya. Begitu pensiun kalau langsung mati enak, kalau sakit lama kronis, lumpuh dulu 10 tahun terkapar diranjang perlu banyak biaya. Ini jangan sampai terjadi. Nanti oleh dokter rujukan tingkat pertama diajari bagaimana cara hidup sehat, gizi yang lengkap dan seimbang.

Ia menegaskan, DPR akan kawal terus program ini, termasuk deng an Kemenakertrans, Kemenkes, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Menkeu dalam kaitan bantuan iuran. Ketika membentuk UU yang lalu ada delapan Menteri, diantaranya Menkumham, Bappenas, Meneg BUMN. Program ini kata Surya Chandra harus jalan, sebab amanat UUD 45 pasal 34 ayat 2 dan pasal 28 a ayat 1, negara mengembangkan system jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia mengembangkan martabatnya, negara menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya. “Ini amanat konstitusi dan dijalankan dengan UU, lalu ada PP dan peraturan menteri yang lebih teknis,” ujarnya lagi. Menanggapi program Jokowi yang menerapkan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Surya mengatakan KJS itu menjadi cikal bakal BPJS Kesehatan, di DKI ditentukan Rp 23 ribu/orang iurannya/perbulan. Kalau DKI mampu membiayai seluruh warganya silahkan. DKI Berani mengeluarkan KJS karena menjelang tahun 2014 mau tak mau harus dijalankan , tinggal 10 bulan lagi. Nanti kalau sudah ada BPJS Kesehatan, orang DKI yang memiliki kartu pergi ke Jatim sakit atau kecelakaan, gratis, karena berlaku lintas daerah. Lebih lanjut dia mengatakan, detil-detil pelaksanaan BPJS harus dipersiapkan termasuk perlengkapan di RS, berapa tempat tidur di kelas 3. Kenapa di RS ada kelas-kelas karena subsidi silangnya berada di RS, maka dibedakan sesuai pendapatan. Nah kalau nanti sudah berlaku Jaminan sosial subsidi silangnya berada di badan ini yang mengumpulkan uang. “Nantinya pelayannya sama, jadi senyum dokter ke semua kelas, tidak lagi ke kelas 3 cemberut karena tak ada duitnya, nanti tanpa diskriminasi. Nanti gaji PARLEMENTARIA


31

PENGAWASAN ancaman pidananya Rp 1 miliar dan 10 tahun penjara. Tapi rakyat tidak tahu, tidak pernah disosialisasikan. “Yang disosialisasikan ayat tembakau yang hilang melulu. Yang progresif revolusioner tidak disosiali sasikan,” ujarnya disambut tawa wartawan

dokter sama. Nanti pelayanan dikembalikan kepada fungsi sosial bukan fungsi capital, sehingga cari uang komersial disitu, tidak diperbolehkan,” ucap Surya. Semua negara kata anggota Komisi IX ini, sudah mempraktekkan ini seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, Philipina. Di Asean Indonesia sudah ketinggalan, bahkan kita mau disusul Timor Leste negara yang baru merdeka. Kurang sosialisasi Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menegaskan, Undang-undang tentang Kesehatan kurang disosiali sasikan. Akibatnya pasien miskin selalu menjadi korban termasuk masih banyaknya kasus pasien yang ditolak rumah sakit. Demikian ditegaskan Ribka pada acara Dialektika Demokrasi yang mengambil tema “Rakyat Miskin Siapa yang Bertanggungjawab” di Press Room DPR Selain Ribka, hadir pula Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Menurut Ribka, dalam peraturan perundangundangan semua sudah diatur dengan benar. Bahkan UUD 45 pasal 28, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan hidup sehat. Kemudian pasal 34 menegaskan, negara artinya pemerintah pusat hingga daerah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Lebih lanjut, kata politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, UU Kesehatan secara sangat progresif revolusioner telah mengatur bahwa Rumah Sakit tidak boleh menolak pasien, tidak boleh meminta uang di depan, tidak boleh menjual beli darah dengan dalih apapun. Dalam UU ini juga telah diatur sanksi pidananya, tapi selama ini tidak tersosialisasi. Baru menolak pasien saja, bisa dikenai sanksi Rp 200 juta dan penjara dua tahun. Apalagi kalau penolakan itu mengakibatkan kematian atau cacat permanen,

32

PARLEMENTARIA


Masih kata Ribka Tjiptaning, UU tentang Rumah Sakit juga menegaskan bahwa RS tidak boleh menjadikan sumber penerimaan asli daerah (PAD). Tapi dimanamana bahkan puskesmas saja diakal-akali dengan kartu kuning lalu tarif Rp 8 sampai Rp 10 ribu. Kemudian, kata Ribka, Jampersal saja yang seharusnya gratis, ternyata juga ditarik iuran dengan dalih untuk kebersihan. Ribka Tjiptaning mengakui karut marutnya kesehat an di Indonesia membikin dirinya tidak bisa tidur. “Saya menganggap, kalau masih ada satu orang rakyat Indonesia ditolak rumah sakit, berarti masalah kesehatan masih gagal,” ia menegaskan. Sependapat dengan Ribka, Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menegaskan bahwa rakyat miskin sakit adalah tanggungjawab negara. Dalam konstitusi hakhak dasar warga negara telah dijamin dengan sangat kuat, seharusnya tidak ada orang Indonesia yang mati karena ditolak rumah sakit. Di negara-negara lain tidak ada orang meninggal ditolak RS karena kemiskinannya. Namun ujarnya, ada persoalan sistemik dari hulu hingga hilir. Dari sisi hulu, paradigma dokter pen didikannya sangat mahal minimal Rp 250 juta, apalagi spesialis bisa mencapai Rp 1 miliar. Dengan mahalnya profesi kedokteran, tidak banyak dokter yang mau ditempatkan di daerah. “Semua dokter inginnya ditempatakan di kota-kota, apalagi dokter spesialis maunya di kota-kota besar,” katanya. Akibatnya secara empiris ada jarak, semula profesi kedokteran sebagai pendidikan kemanusiaan dengan jiwa menolong berubah menjadi bermotif ekonomi. Karena modalnya besar lalu membuat jarak dengan pasien miskin. Rumah Sakit sekarang juga menjadi lahan untuk mencari uang, malah diberi kewajiban untuk mendulang pendapat asli daerah (PAD). “Ini secara etika salah. RS dijadikan lahan untuk mencari uang, berarti membisniskan orang sakit. Di negara liberal seperti Jepang dan Amerika, tidak ada orang sakit dibisniskan untuk mencari pendapatan RS yang notabene RS pemerintah. Kalau tidak dihentikan maka skema pembiayaan kesehatan apapun akan mati suri, karena paradigma RS sudah keliru,” tandas Tulus Abadi. (mp)

Suasana rapat BAKN DPR.

BAKN Soroti Bagian Anggaran 999:

Pantau Anggarannya, Awasi Penggunaannya! Kebijakan anggaran dari Bagian 999 Kementerian Keuangan ternyata menuai masalah. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), banyak temuan yang berasal dari Bagian Anggaran 999. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) pun tak tinggal diam menanggapi hasil temuan BPK itu.

“D

ana Anggaran 999 itu besar, kami ingin mengetahui bagaimana penggunaannya. Karena setiap pengeluaran uang negara, harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Anggaran ini juga berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), yang pada hasil pemeriksaan BPK banyak sekali temuan yang diindikasi merugikan negara,” ujar Ketua BAKN Sumarjati Arjoso di dalam

perbincangannya dengan Parlementaria. Untuk pendalaman mengenai anggaran yang dikuasai Kementerian Keuangan ini, BAKN pun meminta masukan dari pakar ekonomi. Masukan dari pakar ini bertujuan untuk menambah pemahaman BAKN yang lebih komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan yang bersumber dari Bagian Anggaran 999 dari sudut pandang

PARLEMENTARIA


33

ANGGARAN dipungkiri bisa saja terjadi permainan di dalamnya. Karena sudah mendekati waktu deadline, maka akan dilakukan penunjukan langsung pihak kedua. “Setelah kita mengetahui duduk perkara dan prosesnya, kita akan mengundang Kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan. Kita ingin menanyakan bagaimana proses persetujuan anggaran, pengeluaran dan sebagainya. Termasuk akuntabilitas dana itu bagaimana,” jelas Sumarjati.

akuntabilitas keuangan negara. BAKN mengundang pakar ekonomi Rizal Ramli untuk men-sharing tentang anggaran ini. Menurut Sumarjati, pada awalnya, Bagian Anggaran 999 diberikan kepada Kementerian dan Lembaga. Namun dalam perkembangannya, anggaran semakin membesar, sehingga Kementerian dan Lembaga itu kesulitan menyalurkan anggaran dan menjadikan anggaran ini sebagai anggaran “multi years”. Sumarjati menegaskan, pemerintah sudah melakukan performance based budgeting, harus diukur output-nya, dan akan lebih baik bila ada outcome-nya. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu melakukan audit kinerja. Namun Sumarjati juga mengakui, proyek yang ‘mepet” dan berkaitan dengan APBN-P atau yang bersifat tambahan, tak 34

PARLEMENTARIA

Sumarjati mencontohkan di kasus anggaran vaksin flu burung. BAKN banyak menemui kesalahan penggunaan anggaran tersebut berdasarkan informasi dari BPK. Disinyalir, pengadaan vaksin flu burung mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 400 miliyar lebih. Kasus ini merugikan negara lebih besar jika dibandingkan dengan proyek Hambalang yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara kurang lebih mencapai Rp. 300 miliar. “Untuk itu, BAKN perlu meminta penjelasan dari Kementerian Kesehatan mengenai penggunaan anggaran itu. Pasalnya, anggaran yang direncanakan multiyears tersebut, ternyata dihentikan oleh Kementerian Keuangan. DPR mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih jelas persoalan ini, karena pembahasannya ada di Komisi IX dan Badan Anggaran DPR RI, karena menyangkut kredibilitas institusi dan lembaga,” tegas Sumarjati.

Menurut Sumarjati, pada awalnya, Bagian Anggaran 999 diberikan kepada Kementerian dan Lembaga. Namun dalam perkembangannya, anggaran semakin membesar, sehingga Kementerian dan Lembaga itu kesulitan menyalurkan anggaran dan menjadikan anggaran ini sebagai anggaran “multi years”.


Tidak ada Transparansi Pakar ekonomi Rizal Ramli menyatakan bahwa anggaran 999 ini tidak memiliki keterbukaan atau transparansi. Selain itu, Rizal menilai persetujuan anggaran ini tidak terlalu rumit.

Anggota BAKN DPR berbincang dengan Rizal Ramli.

“Ini disebut dengan dana taktis atau off budget. Yang paling besar ada di Departemen Keuangan, lalu ada di Pertamina dan Bulog. Bulog itu punya dana off budget rata-rata 2,5 sampai 3 triliun. Dana ini dianggarkan tanpa harus melalui project proposal dan project review. Pengajuan itu langsung diputuskan oleh presiden kepada kepala Bulog. Penggunaan dana taktis tidak memerlukan pertanggung jawaban dan tidak perlu audiensi,” jelas Rizal. Rizal mencontohkan, jika ada organisasi meminta sumbangan kepada Presiden, dan presiden menyetujuinya, hal yang sama juga berlaku di Pertamina dan Bulog. Pertamina dan Bulog bisa menggunakannya untuk macam-macam. Di dalam organisasi Bulog sendiri yang mengetahui jenis dan catatan transaksi hanya satu Kepala Divisi bukan Direktur, dan Kepala Divisi tersebut hanya bertanggung jawab melaporkan kepada Kepala Bulog. Jadi sistemnya rahasia confidential, Direksi Bulog tidak mengerti sama sekali soal anggaran itu. Walaupun pemerintah sudah mengajarkan harus disiplin anggaran, tambah Rizal, tetapi dalam prakteknya penggunaan anggaran ini tidak transparan. Rizal menyebut anggaran 999 tidak off budget, melainkan semi off budget atau dalam artian

setengah off budget, setengah lagi on budget. Karena Rizal melihat pola anggaran seperti alokasinya dan pengeluarannya tidak benar-benar transparan dan good government. Rizal kaget dengan jumlah anggaran 999 yang mencapai Rp. 300 triliun, atau 20 persen dari total APBN yang berkisar Rp. 1.600 triliun. Rizal menilai bahwa anggaran yang tidak relevan ini, sehingga perlu dikoreksi. Menyangkut perubahan anggaran yang sering berubah, Rizal mengakui hal itu sudah biasa. Namun perubahan anggaran dilakukan, apabila terjadi fluktuasi yang hebat. Misalnya, kurs anjlok, sehingga dilakukan perubahan ditengah atau kwartal tahun. “Namun, di Indonesia hampir setiap tahun anggarannya diubah, meskipun hasil fluktuasinya sangat kecil. Jadi menurut kami, ini sudah menjadi kebiasaan yang sangat buruk. Secara professional, Menteri Keuangan tidak mampu meramalkan apa yang terjadi dimasa depan, baru pertengahan tahun, anggaran sudah diubah lagi. Dana tambahan itu seharusnya digunakan untuk yang benar-benar bersifat dadakan, misalnya bencana alam,” tukas Rizal. (sf, spy)

PARLEMENTARIA


35

LEGISLASI

DPR berpendapat bagi daerah tertinggal perlunya memiliki suatu payung hukum. Untuk itu, lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RUU PPDT) sangat diperlukan untuk mendorong percepatan daerah tersebut dari daerah tertinggal menjadi daerah yang lebih maju. Demikian pendapat sejumlah anggota DPR menanggapi pembahasan RUU PPDT yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2011 yang merupakan usul inisiatif DPR. Dalam sebuah diskusi yang baru-baru ini digelar di Gedung DPR, Jakarta, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPDT, Dimyati Natakusumah mengatakan DPR telah mengelompokkan RUU tersebut sebagai prioritas yang harus diselesaikan dalam tahun ini. “UU ini diinisiator oleh DPR dan berpe doman dari UU Otonomi Daerah, kita harapkan agar ratusan daerah di Indonesia 36

PARLEMENTARIA


yang masih tertinggal segera dibenahi oleh seluruh instansi terkait nantinya,” ujar Dimyati. Dimyati menilai Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah nomor 33 tahun 2004 ternyata tidak cukup efektif memaksa pemerintah menangani daerah tertinggal. “Sehingga DPR merasa perlu membuat undang-undang yang bersifat lex specialis. Dengan adanya UU ini, diharapkan tidak ada lagi dana yang mengalir ke daerahdaerah maju, sehingga bisa teralokasi ke daerah tertinggal,”katanya.

Menyinggung soal pemekaran wilayah yang akhirakhir ini sering terjadi, Dimyati menanggapi hal itu sebagai penyebab makin bertambahnya daerah tertinggal karena semua kabupaten yang dimekarkan masuk dalam kategori daerah tertinggal dan itu berkaitan langsung fiskal negara. “Jangankan dana itu mengalir langsung untuk rakyat dalam bentuk program-program. Malah yang terjadi triliunan dana APBN dihabiskan untuk membangun kantor bupati dan kantor dinas terkait. Rakyat tetap saja miskin,”kata politisi dari PPP itu. Sementara itu, Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai Hanura, Sunardi Ayub, mengatakan, RUU ini diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan daerah tertinggal, mengingat jumlah daerah tertinggal yang ada di tanah air cukup besar.

kewilayahan yang bersifat lintas pelaku dan sektor pembangunan, serta perbaikan hubungan kelembagaan antar instansi pemerintah secara vertikal maupun horizontal. Saat ini, kata Sunardi, definisi daerah tertinggal yang secara formal digunakan oleh pemerintah adalah daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Definisi mempengaruhi sasaran percepatan pembangunan, sehingga satuan kewilayahan perlu dilihat kembali relevansinya mengingat ketertinggalan juga terjadi dalam satuan wilayah terkecil yaitu pedesaan.

Sunardi mengatakan latar belakang diusulkannya RUU ini mengingat kenyataan bahwa setiap daerah di wilayah Indonesia memiliki potensi dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda, baik secara alamiah maupun terpola mendorong terciptanya perbedaan kualitas pembangunan antar daerah dan capaian tingkat kesejahteraan dan kemakmurannya. Selain itu, kata Sunardi, perbedaan kualitas pembangunan dan capaian tingkat kesejahteraan dan kemakmuran menyebabkan terbentuknya pandangan umum adanya daerah kategori sudah maju dan daerah kategori tertinggal. Keberadaan daerah tertinggal menjadi persoalan dan tantangan tersendiri untuk segera diatasi baik dilakukan secara sektoral maupun kewilayahan. Meski Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009 telah menghasilkan kemajuan dalam mengurangi daerah tertinggal, namun seiring dengan pemekaran daerah, menurut Sunardi, kemajuan daerah tertinggal relatif lambat. Selama periode RPJMN 2004-2009, dari 199 kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal terdapat 50 kabupaten menjadi daerah yang maju. Namun, sejalan dengan pemekaran daerah, 34 daerah otonom baru hasil pemekaran, termasuk dalam kategori daerah tertinggal, sehingga total daerah tertinggal pada tahun 2009 sebanyak 183 kabupaten. Dengan melihat kondisi itulah, kata Sunardi, DPR memandang perlu kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang mengedepankan pendekatan

Meski begitu, Sunardi mengakui, dalam rapat Panja terjadi diskusi dan perdebatan yang cukup mendasar terhadap substansi dari RUU ini. Beberapa substansi yang membutuhkan pembahasan mendalam antara lain mengenai pengertian daerah tertinggal, kriteria dan penentuan daerah tertinggal, perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pengawasan dan evaluasi serta pembiayaan. Sebelumnya, dalam pendapat mini fraksi, juru bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) Himmatul Aliyah Setiawaty mengatakan, secara substantif RUU ini harus secara jelas memuat definisi tentang makna daerah tertinggal atau yang termasuk kategori daerah tertinggal. UU ini juga harus memuat makna kata percepatan yang dimaksud secara jelas. Secara substantif juga, percepatan pembangunan daerah tertinggal harus direncanakan, tersistem dan terstruktur dengan baik, dilaksanakan dengan baik PARLEMENTARIA


37

serta dilakukan pengawasan secara komprehensif, serta dilakukan evaluasi secara menyeluruh, sehingga percepatan pembangunan daerah tertinggal akan tepat pada sasaran dan tujuan yang diharapkan. Sementara, juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG), Muhammad Oheo Sinapoy mengatakan, pemerintah seyogyanya menyusun perencanaan pembangunan daerah tertinggal secara terpadu dengan memperhatikan aspek pembangunan di bidang perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut diharapkan percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat memenuhi harapan masyarakat.

bersifat lintas pelaku dan sektor pembangunan, serta perbaikan hubungan kelembagaan antar instansi pemerintah secara vertikal maupun horizontal. F-PKS juga mendukung diaturnya dalam RUU ini tentang kriteria dan penentuan daerah tertinggal secara nasional sehingga dapat mencerminkan tingkat kebutuhan suatu daerah terhadap sarana prasarana tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat 1. Menanggapi RUU inisiatif DPR ini, sikap pemerintah melalui Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal Zaini meminta DPR mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menjadi Undang-undang (UU).

Fraksi Partai Golkar juga berpendapat, agar pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat diketahui progress report-nya, maka perlu dievaluasi secara berkala dan dilaporkan kepada DPR. Dengan demikian, maka akan diketahui sejauh mana perkembangannya dan apa kendala-kendalanya sehingga dapat dicarikan solusi terbaiknya.

Meski begitu, Helmy berharap RUU PDT tersebut tidak bertabrakan dengan dua UU yang ada yakni UU Nomor 32 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta RUU lain seperti RUU Pembangunan Daerah Kepulauan dan RUU Desa.

Sementara Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicara Irvansyah mengatakan, fraksinya memberikan beberapa catatan diantaranya pengertian serta kriteria daerah tertinggal mesti dipertegas lagi agar lebih terukur sehingga tidak menimbulkan abuse of power dalam proses penetapan daerah tertinggal yang tentunya dapat merugikan daerah yang memang benar-benar masuk dalam kategori tertinggal.

“Saya harap RUU PDT tetap bermanfaat dan lebih menguatkan, serta affirmatif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal. Kalau kedua UU tersebut belum optimal, maka RUU PDT ini tidak relevan,” kata Menteri PDT Helmy Faisal Zaini di sela-sela Diskusi Forum Legislasi “RUU Pembangunan Daerah Tertinggal” di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/2).

Oleh karena itu, daerah tertinggal harus mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas mulai dari penetapan hingga pelaksanaan pembangunannya.

Menurut Helmy terdapat 183 daerah tertinggal dan dari jumlah itu sebesar 70 persennya ada di Indonesia Timur. Anggaran sebagai unsur terpenting untuk mengentaskan daerah tertinggal tersebut selama ini dialokasikan dari APBN sebesar Rp 25 triliun dan untuk PDT Rp 10 triliun.

Pembiayaan pembangunan daerah tertinggal, menurut F-PDI Perjuangan hendaknya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut tentang pembiayaan yang bersumber dari peran serta masyarakat apakah dimungkinkan dalam ketentuan perundang-undangan serta apakah tidak justru dapat membuka ruang-ruang gelap baru pembiayaan pembangunan. Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), lewat juru bicaranya Mardani memberikan beberapa catatan diantaranya perlunya diatur adanya kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang mengedepankan pendekatan kewilayahan yang

38

PARLEMENTARIA


“Anggaran Rp 25 triliun itu tersebar di kementerian teknis. Seperti Menteri Pekerjaan Umum, Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos dan lain-lain. Sehingga pelaksanaaan di lapangan, tinggal koordinasi dengan kementerian terkait. Jadi, ujung tombaknya di kementerian teknis,” katanya. Sedangkan khusus untuk dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2013 ini menjadi Rp 80 miliar dari sebelumnya Rp 40 miliar. DAK itu diperlukan untuk membangun infrastruktur transportasi dengan membuka daerah-daerah yang masih terisolir. Karena itu, kata Helmy, daerah tertinggal itu ada kategori; sangat tertinggal, tertinggal dan agak tertinggal. (nt)

LEGISLASI

Data WHO menyebut dari 10 masalah kesehatan utama di dunia 5 diantaranya adalah terkait kesehatan jiwa. Di Indonesia Prof. Askobat Gani (2005) pernah memberikan catatan beban penyakit gangguan mental mencapai 13.8 persen dari seluruh penyakit. Referensi lain menyebut 30 persen dari penduduk satu negara diprediksi mengalami masalah gangguan jiwa. Berarti dari 230juta jiwa penduduk Indonesia sekitar 70juta orang pernah mengalami masalah kejiwaan. Memperkatikan perkiraan pakar kejiwaan minimal 8 orang anggota keluarga dari penderita akan ikut terkena dampak gangguannya, berapa jumlah total yang perlu mendapat perawatan kesehatan kejiwaan?. Fakta dalam angka memang mengejutkan, itulah sebabnya wakil rakyat Nova Rianti Yusuf terpanggil untuk mengawal lahirnya UU Kesehatan Jiwa (Keswa).

Sejumlah negara seperti Italia, Jepang,Tunisia, Argentina bahkan Ghana dan Srilangka sudah memiliki produk legislasi ini, sementara Indonesia belum. Lho kenapa? Nova Riyanti Yusuf, Wakil Ketua Komisi IX yang juga Ketua Panja RUU Keswa memberikan waktu untuk menjelaskannya kepada Parlementaria. Dalam wawancara yang berlangsung di ruang kejanya di Gedung Nusantara I, dokter spesialis kesehatan jiwa ini menyampaikan keterangannya. Berikut petikannya ; Bu Nova bukannya kita sudah punya UU Keswa tahun 1966? Iya kita sudah punya di era Bung Karno

PARLEMENTARIA


39

LEGISLASI

Setelah itu dilebur ke UU Kesehatan ya, kenapa? Ada pergeseran paradigma sehat. Kalau tahun 66 itu banyak veteran perang mungkin efek dari itu, kasus PKI juga kan. Sama seperti di negara lain misalnya Amerika, disitu ada UU Keswa karena ada banyak veteran perang akhirnya undang-undang mereka sangat spesifik. Apakah UU Keswa tahun 66 itu jadi referensi juga? Iya saya sudah pelajari, bagi masyarakat yang ingin tahu bisa lihat di website saya. Itu akan jadi masukan kita karena masih relevan. UU Keswa maunya nanti seperti apa? Memang ini tidak mudah ya. Kenapa UU ini harus

40

PARLEMENTARIA


secepat mungkin diekspos ke masyarakat supaya aware dulu. Di AS pernah ada riset kepada asosiasi psikolog, diuji pemahaman mereka tentang UU Keswa ternyata banyak yang tidak tahu. Dalam UU nanti saya tidak merekomendasikan ada satu badan khusus, tidak juga. Yang penting tugas-tugas itu terlaksana dan kalau ada koordinasi Kementrian Kesehatan dengan Kementerian sosial itu juga harus jelas. Kalau ada badan yang kita rekomendasi adalah badan penelitian, National Institute of Mental Health and Neuro Science. Itu untuk penelitian tapi bukan eksekutor. Saya khawatir badan baru tidak akan efektif lagi, yang penting Kementrian Kesehatan lebih bisa memprioritaskan, anggarannya lebih berpihak. Sekarang kebijakan anggaran bagaimana? Kalau sekarang dibawah 5 persen. Kita melihat sepertinya ada penganaktirian untuk Direktorat

Kesehatan Jiwa. Dalam kondisi yang sekian lama jadi anak tiri saya bisa membayangkan kreatifitas dalam direktorat itu pasti sudah ciut, gitu lo. Mau ngajuin apa, udah nggak kepikiran lagi. Ada kesulitan sejauh ini? Dalam panja ini saya selalu berusaha rapat selalu mencarikan cara yang paling mudah buat seluruh anggota untuk paham kayak misalnya dalam pembahasan beberapa kali ada masukan, kok gini, kok gini, akhirnya saya bahas lagi dengan tenaga ahli. Bagaimana kalau kita buat sistem cluster deh, dikotak-kotakan masalahnya, tiap topik kelar, tiap topik kelar. Saya selalu berusaha mencari cara kalau membingungkan ya udah gimana neh, caranya supaya nggak bingung. Ada anggota yang mengatakan yang paham RUU Keswa cuman Bu Novarianti? Hehe.. andaikan bisa saya beresin tapi nggak mungkin kan. Banyak juga masukan dari anggota yang bermanfaat. Saya hanya ide besar, itu semua tidak cukup kalau cuman saya. Harus banyak pendapat kayaknya masing-masing anggota membawa pencerahan untuk UU Keswa ini, ada psikolog, dokter umum, semua punya andil. Sudah berapa kali Rapat Panja? Sudah sering, sudah memanggil sejumlah nara sumber. Usul pribadi Bu Nova ini catatan tersendiri ya, sebuah RUU diusulkan seorang anggota? Saya tidak tahu. Ada yang lain tapi setahu saya tidak dari nol. Kalau ini benar-benar dari nol, sendiri waktu itu. Saya ingat betul ini bulan Oktober tahun 2009 ada rapat komisi, saya belum tahu rapat komisi seperti apa hehe.. Kita ditanya masukan tentang RUU yang akan jadi prolegnas. Apa lagi neh saya belum ngerti. Ternyata pada awal masa jabatan ada penetapan Prolegnas 5 tahun kemudian rapat lagi untuk prioritas tahunan. Hah apa neh..., wah kalau gitu UU Kesehatan Jiwa harus masuk kesini, itu saja pemikirannya.

dilantik jadi anggota DPR saya baru disumpah jadi spesialis. Saya nggak pernah juga bilang izin mau memperjuangkan undang-undang ini, tidak juga. Saya dari awal ngotot UU Kesehatan Jiwa lewat Komisi IX lebih karena saya tahu ini penting dan prosesnya itu pertama kali meng-introduce dulu, karena orang banyak yang belum tahu, meyakinkan dulu lewat lobi-lobi. Bahkan setelah masuk pembahasan banyak yang belum paham, artinya aku harus mencari cara agar muncul pemahaman, wah penting ini, perlu ini. Mengejawantahkan pemikiran mereka jadi norma hukum itu juga sulit. Masyarakat juga banyak menganggap masalah kejiwaan bukan masalah, faktanya di jalan, di terminal kita sering melihat orang gila. Bagi publik, ah biasa aja namanya juga orang gila, bagaimana? Benar. Bahkan masyarakat memandang dari pada dia membahayakan kita, dari pada dia mencelakakan warga, kita sepakat dikurung saja. Ini disepakati. Nah, yang tidak disadari kesepakatan itu adalah kesepakatan yang disorot dunia internasional. Indonesia itu sarat pelanggaran HAM. Itu kesepakatan lho, konsensus bersama penduduk setempat itu, konsensus keluarga dengan berbagai alasan. Gila itu dikira kesurupan, gak ngerti ada akses pelayanan kesehatan gangguan jiwa, nggak ngerti sebenarnya ada jaminan kesehatan. Banyak alasan, mahal lah, capek bolak balik, dari berbagai aspek dalam kondisi ketidakberdayaan tersebut adalah pelanggaran HAM, ini disorot banyak media asing. Kita tidak sadar membuat putusan yang melanggar HAM. Dalam posisi ini kita tidak bisa salahkan keluarga, penduduk. Kalau gitu kita harus koreksi diri, apalagi DPR fungsinya legislasi, kita lebih punya akses untuk memeriksa, meneliti, kunker untuk memastikan solusinya harus UU. Kita tidak bisa begitu saja menyalahkan.

Pernah janji sama konstituen? Sebenarnya konstituen tidak mengharapkan itu juga tapi saya merasa ini perlu diperjuangan di parlemen. Atau janji ke sesama kolega? Kolega gak juga. Saya akhirnya secara tidak sengaja memunculkan indikator kerja di parlemen untuk diri saya sendiri, jadi saya membuat janji saya sendiri yang saya perkenalkan ke konstituen. Kalau kolega tahun 2009 saya belum dokter spesialis pas mau PARLEMENTARIA


41

LEGISLASI Kenapa tidak bisa? Kita pernah kunker bebas pasung ke NTB di Lombok. Kita temukan anak 14 tahun dipasung, waktu dibebaskan ibunya nangis bombay bukannya senang. Kebetulan Direktur Rumah Sakit Jiwa juga datang dengan ambulannya langsung dibawa ke rumah sakit. Kita tidak bisa tanyakan dalam kondisi itu kenapa ibu nangis, tapi kita harus memunculkan berbagai asumsi, mungkin dia sebenarnya nggak suka, mungkin beban kalau di rumah sakit, menemani, biaya. Waktu itu setelah dibebaskan biaya dirawat, sekarang yang dipasung itu sembuh dan bisa bekerja.

saja belum nyampe 30 persen, wong anggarannya tidak sampai 5 persen dari anggaran Kemenkes keseluruhan. Artinya kalau ada dalam definisi harusnya jadi perhatian. OK-lah 8 provinsi tidak ada RSJ, wong kalau ada RSJ di setiap provinsi belum tentu aksesnya gampang karena wilayah kitakan luas, kalaupun harus ada itu sebagai rujukan. Itu puncaknya pelayanan kesehatan jiwa itu, masih ada puskesmas, masih ada peran serta masyarakat, itu harus diramu. Di italia misalnya ada pelayanan berbasis komunitas. SDM untuk mendukung UU Keswa sudah siap? Bisa saja kalau Kemenkes mau, pasti bisa. Kalau dinaikkan direktorat menjadi dirjen boleh lah tapi yang pasti tidak perlu membentuk badan baru. Koordinasi dengan menteri sosial juga harus dioptimalkan. Ujung tombaknya tetap puskesmas untuk memberikan tugas itu pada puskesmas itu tetap Kementrian Kesehatan. Jadi SDM-nya itu dibawah. Tidak perlu harus ada dokter khusus keswa di Puskesmas, bisa psikolog disana, bisa dokter umum yang dilatih tentang pengetahuan dasar kejiwaan, karena ujungnya nanti tetap ada rujukan. Sama seperti penyakit lain kalau tidak bisa sembuh di Puskesmas, dirujuk ke RSUD, ke RSUP. Targetnya jangan ada yang dipasung lagi? Salah satunya iya, jenjang penanganannya kita tetapkan dan harus jelas. Sekarang kalau ada kasus keswa dilaporkan ke puskesmas mereka juga bingung. Jadi perlu pelatihan bagi para dokter Puskesmas termasuk para perawatnya yang mengerti dasardasar diaknosis kesehatan jiwa. Itu tidak sulit dari pada membiayai crass program, mendidik dokter jiwa berapa tahun lagi selesai.

Pemahaman dan peran masyarakat penting ya? Dalam kunjungan kerja ke Solo, Jateng kita menemukan Griya PMI Solo satu-satunya PMI di Indonesia yang menampung gelandang psikotik maksudnya dengan gangguan jiwa. Bukan karena di Solo banyak orang gila, tapi dia mengimpor banyak dari daerah lain Jawa Timur, Madura, ada 200an dia tampung. Semua dengan dukungan termasuk anggaran dari masyarakat, bukan negara. Sementara belum semua provinsi punya RSJ ya? Pemerintah bukan tidak paham si tapi tidak menjadikan prioritas. Difinisi kesehatan sebenarnya paling gampang itu ada dalam UU Kesehatan, jelas disana pemerintah tingal merujuk kesana. Jadi kesehatan itu adalah fisik, mental, spritual, sosial bahkan. Bagaimana kementrian kesehatan seharusnya mengolahnya jadi persentasi kerja. OK-lah kesehatan fisik 70 persen, 30 kesehatan mental. Sekarang 42

PARLEMENTARIA


Pendidikannya nanti seperti apa? Training itu bisa fokus pada hal dasar, paham tentang deteksi dini gangguan jiwa, kriteria dasar gangguan jiwa, perlu juga dilatih penanganan gangguan jiwa pada saat kondisi bencana. Yang penting sebenarnya membangun sistem, bagaimana membangun koordinasi pusat dan daerah, sistem penanganan apabila terjadi bencana alam. Dalam RUU ada aturan tentang punishment? Pada bagian terakhir itu kita atur dan akan jadi perdebatan. Kalau misalnya kesalahannya ada pada pihak keluarga, misalnya memasung seperti apa sanksinya, teguruan atau apa. Itu benar-benar harus dikonsultasikan Komisi IX dengan para ahli hukum, karena isu ini akan sensitif. Bisa jadi itu terkait kepercayaan. Suku tertentu di tanah air kita memang ada yang punya kepercayaan tertentu, dinamisme, animisme kita kan masih sangat kuat.

Sanksi bagi petugas kesehatan yang tidak memberikan pelayanan ada tidak? Itu harus ada apabila petugas medis tidak mem berikan bantuan medis. Sama saja kita tidak perlu menggunakan jalur baru, kita pastikan saja aturan yang ada bisa digunakan. Time Table? Harapannya dalam masa sidang ini kalau kita bisa selesaikan maka pada masa sidang depan sudah bisa kita bahas dengan baleg. Kemudian kita bawa ke paripurna resmi menjadi usul inisiatif DPR. Kalau melihat uu keperawatan kemaren, setahun baru bisa lolos di paripurna dan menjadi usul inisiatif DPR. Kemudian tinggal menunggu surat presiden saat puasa nanti, habis Idulfitri kita bahas dengan pemerintah semoga bisa langsung kelar, dibahas dalam satu atau dua masa sidang, kalau bisa sekitar januari. Pemerintah kita harapkan juga jangan lama. Amin, semoga lancar ya.. Iya memang tidak gampang, saya juga sempat ketar-ketir. saya tidak ingin muncul kesan menganakemaskan satu RUU, jadi saya sebelumnya fokus menyelesaikan keperawatan dulu, setelah itu baru Keswa. Sepertinya anda ditakdirkan datang ke DPR mengawal UU Keswa? Wah bisa jadi ya, tapi saya belajar banyak hal juga dalam politik. Dalam proses itu saya hanya bisa mengawal saja, kalau ada kendala saya hanya bisa mempermudah. Kalau teman-teman ada yang susah memahami ini ya wajar saja, wong dokter saja kadang susah memahami apalagi yang bukan dokter. Saya juga bukan ahli semua, masalah hukum pidana yang juga menjadi bagian dari UU ini perlu bantuan temanteman. Ada studi banding ke luar negeri? Ada juga, saya sempat belajar ke Jepang, disana pasien dengan gangguan jiwa punya bangsal psichiatic forensic. Ada mekanisme, jalur yang bisa saya pelajari. ada aspek hukum juga disana. Ini bisa jadi masukan juga. Dari berbagai negara yang saya pernah dapat undangan misalnya Australia mereka punya Kementerian Kesehatan Jiwa dan Lansia. Salah satu janji kampanye PM Julia Gillard adalah memperjuangkan kesehatan jiwa. Tidak tanggung-tanggung dijadikan kementrian, sementara kemenkesnya sendiri.

Kenapa banyak yang gila disana? Pemahaman saja sebenarnya. Kalau kita lihat potensi bencana di Australia tidak sebanyak yang ada di indonesia. jadi gangguan jiwa itu kalau ada bencana alam, ada pengungsi 10 persennya berpotensi mengalami gangguan jiwa berat. Srilangka saja setelah terjadi bencana tsunami 2004 lalu langsung menindaklanjuti dengan membuat UU, padahal tsunami pada saat itu lebih besar di Aceh Indonesia. Mereka responsif. Saya malu juga waktu pertemuan di Bhutan waktu itu-lah saya tahu Srilangka sudah punya UU Keswa. Kenapa bencana jadi pertimbangan? UU Keswa ini harus dilihat yang tujuannya benarbenar untuk rakyat, meningkatkan derajat kesehatan jiwa rakyat, yang sakit supaya mendapat perawatan yang optimal, rehabilitasi dan sebagainya. Buat masyarakat yang tidak ada gangguan jiwa, kita harus pikirkan kemungkinan terjadinya bencana alam, konflik yang besar kemungkinan terjadi di indonesia. UU ini harus memikirkan itu karena 10 persen korban jiwa bisa dipastikan mengalami gangguan jiwa. Jadi UU ini bukan untuk psikiater saja, psikolog saja, tapi ada sebuah pemikiran yang saya lihat dari peristiwa 9/11, setelah itu terjadi reformasi pelayanan kesehatan jiwa di Amerika. Reformasi seperti apa? Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga psikiater. AS belajar setelah peristiwa bencana besar itu, psikiater tidak bisa bekerja sendiri. Akhirnya dibentuklah team work dokter jiwa hanya sebagai ujung tombak. Anggota lain seperti dokter umum, psikolog, dokter yang lain, pekerja sosial, tokoh masyarakat, penasehat spritual. semua dibawah komando dokter jiwa. semua bekerja dalam team work. UU Keswa ini tujuannya seperti itu. Tokoh agama dirangkul juga? Tentu ada kita ajak bicara, kita mencatat teori barat yang sangat liberal sendiri mengakui tokoh agama diperlukan. Kita juga memberi ruang kepada tokoh daerah untuk menyampaikan bagaimana kearifan lokal di daerah mereka. UU ini sekali lagi untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa seluruh masyarakat indonesia, jadi seluruh rakyat Indonesia harus kawal ini. Semoga niat baik ini dimudahkan ya, ngomongngomong ada nazar nggak kalau UU Keswa disahkan? Apa ya hehehe.. kalau tanggung jawab ini selesai saya ingin segera menikah. (iky) PARLEMENTARIA


43

KIAT SEHAT

Jangan meremehkan masalah minum air putih. Apalagi sampai meyakini mitos bahwa masalah minum air putih bisa digantikan dengan minuman-minuman pelepas dahaga lain yang tersaji dalam kemasan dengan warna dan rasa yang menarik. Atau bahkan bagi para pecinta dan pemikmat kopi merasa cukup minum kopi saja atau dengan sedikit mengkonsumsi air putih sudah cukup. Hati-hati, bisa berbahaya! Menurut pendapat para ahli kesehatan, sebagian besar tubuh manusia, sekitar 70 % terdiri dari air. Karenanya, air merupakan salah satu komponen penting di dalam tubuh manusia. Kekurangan air minum dapat berakibat terganggunya organ-organ tubuh. Sadar atau tidak sadar, air merupakan sumber kehidupan manusia untuk menjaga agar supaya manusia tetap hidup dan memiliki jiwa dan raga yang sehat. Sumber air bagi tubuh itu bisa datang dari minuman, buah maupun sayuran yang mengandung mineral biarpun sedikit jumlahnya. Namun, sumber yang terbesar berasal dari air minum yang dikonsumsi setiap hari-harinya dan kekurangan air minum bisa berakibat terganggunya kesehatan seseorang. Para ahli kesehatan menyebutkan, seseorang yang kekurangan minum air bisa mengakibatkan kurangnya cairan dalam tubuh dan mengalami dehidrasi. Minum minuman, seperti, sirup atau pelepas dahaga lain yang diproduksi pabrik, juga minuman 44

PARLEMENTARIA


kopi atau teh sering lebih menggiurkan dari pada minum air putih. Tetapi, bagi mereka yang paham dan menyayangi kesehatan akan memilih mengkonsumsi air putih. Sebab, air putih akan lebih cepat terserap oleh tubuh tanpa harus berat membuang zatzat penyegar dahaga atau pewarna sintetis maupun alami yang menyertai. Air putih yang dimaksud tentunya bukan air biasa tetapi air putih yang memenuhi standar kesehatan. Tidak berwarna atau jernih, tidak berbau, mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh, seperti, misalnya mineral, zinc, dan zat-zat lain. Manfaat besar minum air putih bagi kebutuhan tubuh, antara lain berguna untuk mendorong metabolisme menjadi lancar, mencegah dan melepas rasa dahaga, membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, mencegah kehilangan konsentrasi, dan dapat membuat kulit menjadi lebih halus karena kecukupan ketersediaan cairan di dalam tubuh.

Juga, penting diketahui pada saat beristirahat atau tidur tubuh sesorang akan banyak mengeluarkan cairan yang disebabkan oleh proses metabolisme selsel tubuh manusia yang tidak henti-hentinya terusmenerus tetap melaksanakan tugas, sehingga bisa dibayangkan bila ketersediaan cairan dalam tubuh tidak ada atau kurang maka akibatnya sudah barang tentu akan mudah terganggunya kesehatan tubuh yang bersangkutan. Hanya dengan mengkonsumsi minum air putih secara cukup dan rutin maka dapat memberi kehidupan dan kesehatan lebih berkualitas. Hasil Penelitian Para peneliti dari University of Masstricht, Belanda mengungkapkan, minum air putih sebanyak tujuh gelas dalam sehari bisa memberi manfaat meredakan sakit kepala, dan dapat meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit migrain. Uji coba yang dilakukan oleh para peneliti ini berhasil mencatat, responden yang mengalami sakit kepala dan minum air putih sebanyak satu setengah liter air dalam jangka 21 jam rasa sakit berkurang, demikian pula halnya dengan intensitas rasa sakitnya terus mereda. Sebuah penelitian berbeda mengungkapkan, kekurangan cairan tubuh akibat dehidrasi sebanyak satu persen saja dari berat badan seseorang akan mempengaruhi dan mengurangi fungsi-fungsi berpikir karena agar supaya otak dapat berfun gsi optimal akan banyak membutuhkan oksigen. Dengan minum air putih setiap hari secara cukup mampu memperbaiki tingkat performa kognitif sebesar ± 30%. Seperti diketahui, seseorang yang kekurangan cairan tubuh karena dehidrasi biasanya menjadi penyebab utama timbulnya rasa lelah dan letih sepanjang hari. Perasaan letih tersebut yang mendorong seseorang merasa ingin tidur. Bahkan, tingkat kekurangan cairan tubuh sebanyak dua persen saja dapat memicu masalah daya ingatan jangka pendek dan dapat mengalami penurunan fokus penglihatan, seperti, terhadap apa yang sedang dibaca. Manfaat minum air putih secara cukup akan membuat organ tubuh bekerja secara baik. Kebiasaan minim air putih dalam jumlah minimal lima gelas sehari sehingga tubuh tidak kekurangan cairan akan mengurangi resiko kanker, terutama kanker usus sampai 50%, dan ada kemungkinan juga mengurangi resiko kanker payudara. Disamping itu, sesorang yang terbiasa minum air putih lebih dari lima gelas dalam sehari, kemungkinannya untuk meninggal akibat serangan jantung turun 41% dibandingkan mereka yang hanya minum kurang dari dua gelas air putih sehari.

Peran air putih di dalam tubuh sangat besar dan penting. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk menetralisir racun-racun yang terdapat dalam tubuh. Zat-zat racun tersebut mengalir dalam tubuh melalui darah dan dikeluarkan melalui urine. Sehingga, bisa dibayangkan jika seseorang kekurangan mengkonsumsi air putih maka jelas kerja ginjal akan menjadi berat. Dalam hal ini air putih menjadi media penetralisir racun yang membantu ginjal bekerja lebih ringan dalam memproses zatzat racun tersebut.Disadari atau tidak, kekurangan mengkonsumsi air putih yang banyak terjadi bisa menimbulkan sakit batu ginjal ataupun gagal ginjal. Tepat Minum Air Putih Kesadaran akan pentingnya kesehatan masingmasing pribadi harus terus ditingkatkan untuk bisa mencapai kebahagiaan lahir - batin. Marilah slogan, “mens sana in corpora sano”, yang artinya, di dalam badan/tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, atau makna harafiahnya adalah, jiwa yang sehat di dalam badan yang sehat, perlu secara sadar tegakkan dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya, minum air putih secara cukup dan optimal akan memberikan dampak yang bagus bagi kesehatan. Untuk minum air putih yang menghasilkan manfaat, ada waktu-waktu yang tepat untuk memaksimalkan efektifitas pada tubuh. Dibawah ini, tips terapi air putih yang murah dan mudah dilakukan setiap orang tanpa memerlukan bantuan orang lain untuk menjaga kesehatan sendiri, sbb. :

1. Minum dua gelas air putih : setelah bangun tidur akan membantu mengefektifkan organ-organ internal tubuh. 2. Minum satu gelas air putih : 30 menit sebelum makan untuk membantu fungsi pencernaan dan ginjal. 3. Minum satu gelas air putih : sebelum mandi membantu menurunkan tekan darah. 4. Minum satu gelas air putih : sebelum tidur untuk menghindari stroke atau serangan jantung. Informasikan “tips kesehatan” ini kepada orangorang yang anda peduli . Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan anda dikaruniai sehat serta bahagia senantiasa bersama keluarga. (tt/berbagai sumber)

PARLEMENTARIA


45

Mohamad Sohibul Iman

Politisi Cerdas yang Bersahaja Sosoknya begitu ramah dan tenang. Saat Parmelentaria mendatangi ruang kerjanya, ia menyambut hangat dan simpatik di tengah kesibukannya bekerja. Tuturnya lembut penuh nilai. Pemikirannya jauh ke depan, penuh bobot. Wawasannya terpancar sangat luas ketika diajak berbincang banyak hal, mengenai ilmu dan kehidupan. Inilah Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR RI yang baru dilantik menggantikan Anis Matta dari F-PKS yang diri.100 TH. XLIII, 2013 PARLEMENTARIA EDISI 46mengundurkan

Kesibukkannya luar biasa sejak menjadi anggota legislatif, apalagi saat resmi menjadi pimpinan DPR RI. Bicara soal sains dan teknologi, Sohibul Iman adalah orang yang tepat untuk diajak bicara. Tak hanya itu, Sohibul Iman juga pribadi yang sangat religius. Ia sudah menjadi legislator sejak 2009. Sebelumnya, Sohibul Iman adalah peneliti di Bakorsurtanal dan BPPT. Segudang aktivitas telah mewarnai perjalanan hidup mantan Rektor Universitas Paramadina ini. Pelajar Teladan Tasikmalaya 1965. Kota ini ikut merasakan ketegangan, imbas dari peristiwa mencekam di Ibu Kota Jakarta yang ketika itu terjadi pembunuhan terhadap para perwira TNI AD dalam peristiwa yang disebut GESTOK atau G30S. Penduduk kota Tasik tampak merasakan betul suasana mencekam itu. Harihari pun dilalui penuh kegelisahan. Memasuki bulan Oktober keadaan kota Tasik belum sepenuhnya pulih dari kegentingan dan susana mencekam. Lengkongsari, kecamatan Tawang, adalah daerah di pusat kota Tasikmalaya. Di pusat kota ini mayoritas penduduknya adalah pedagang dan birokrat. Di sini ada pusat pemeritahan Kabupaten Tasikmalaya. Adalah sepasang insan yang sedang berbahagia.

Keduanya segera dikaruniai anak kelima di tengah situasi politik yang tidak kondusif. Ketika sang bayi lahir, tangisnya memecah kesunyian dan ketegangan. Kalender yang tergantung di dinding, menunjukkan tanggal 5 Oktober 1965. Rasa syukur, tahmid, dan tahlil berkumadang tiada henti menyambut kelahiran sang jabang bayi. Peluk hangat sang ibu, menenangkan bayi laki-laki itu. Kedua orangtuanya kemudian menamakan jagoan kecilnya ini dengan nama Mohamad Sohibul Iman, nama yang indah dan religus. Sang bayi melengkapi karunia ilahi, setelah sebelumnya juga sudah ada 4 kakaknya yang lahir. Kedua orangtua sang bayi hidup di tengah kota Tasik, tepatnya di Lengkongsari. Sang ayah adalah pengusaha konveksi dan dikaruniai 9 anak. Iman adalah yang kelima. Pada 17 Oktober 2001, Kabupaten Tasikmalaya mengalami pemekaran menjadi Kabupaten dan Kotamadya Tasikmalaya melalui UU No.10/2001. Dan tempat kelahiran Iman berada di wilayah Kota Tasik sekarang. Tasik dikenal juga sebagai kota santri. Di sana banyak sekali berdiri pondok pesantren. Namun, di tengah kota tak ada pesantren. Hampir semua Pesantren berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

PARLEMENTARIA


47

PROFIL

Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik Mohamad Sohibul Iman menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Bila di kabupaten masih banyak ditemukan hamparan sawah yang hijau membentang, di tengah kota tak banyak ditemukan. Hanya beberapa petak sawah saja yang ada. Nah, di tengah kondisi kota seperti itulah bayi mungil iman dibesarkan. Iman kecil tumbuh di tengah keluarga religius. Kakek Iman dari garis ibu adalah orang yang sangat konsen dengan tradisi Nahdhatul Ulama (NU). Sang kakeklah yang justru getol memerintahkan Iman kecil untuk mengaji dan belajar salat. Iman kecil pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin mengaji. Ia biasa mengaji dan belajar agama di masjid dekat rumahnya. Sementara kakek dan nenek dari garis ayah merupakan aktivis organisasi Persatuan Ummat Islam (PUI) di Jawa Barat. Sementara sang ayah sendiri aktif dalam pengajian-pengajian Muhammadiyah dan Persis (Persatuan Islam). Masa kecil Iman sepenuhnya dihabiskan di kota Tasik. Ia suka sekali bermain dan bercengkrama dengan sahabat-sahabat kecilnya. Bermain gasing, gatrik, badminton, dan sepak bola adalah favoritnya di masa kecil dahulu. Ia begitu riang bermain. Senangnya mengingat masa kecil di kota Tasik. “Dulu yang saya sering mainkan gasing, gatrik, bola. Kenapa bola, karena hampir semua kakak saya pemain bola juga,” cerita Iman, mengenang masa kecil. Sementara untuk urusan bermain badminton, Iman mengaku menyukainya hingga kini. Dahulu, kakeknya pernah membuatkan lapangan badminton untuk cucu-cucunya. Hampir setiap hari di depan rumah kakeknya itu, penuh dengan warga yang ikut bermain badminton. Bahkan, kakeknya juga pernah menjadi 48

PARLEMENTARIA


pemain bola yang ikut masuk ke tim Belanda di zaman kolonial Hindia Belanda. Memasuki usia sekolah, Iman kecil kali pertama bersekolah di SD Negeri Jajaway, Tasikmalaya. Setiap pagi ia berangkat sekolah dengan berjalan kaki, karena lokasi sekolahnya tidak jauh dari kediamannya. Rumah keluarga Iman dekat dengan alun-alun kota dan kantor bupati. Semasa duduk di SD, Iman adalah siswa yang cerdas. Tidak saja menjadi kebanggaan orangtuanya, tapi juga kebanggaan sekolahnya. Dari sejak duduk di kelas 1 hingga kelas 6 SD, Iman selalu menjadi juara kelas bahkan pelajar teladan di sekolahnya. Saat jam istirahat jadi hal yang menyenangkan bagi Iman dan sahabat-sahabat kecilnya di sekolah. Ia biasa memanfaatkannya untuk bermain. “Bila istirahat, mungkin itu bagian dari fragmen hidup yang sangat indah. Memadukan sekolah dengan main. Enggak bikin stress,” ungkapnya. Tahun 1979, Iman lulus SD dan melanjutkan sekolahnya ke SMP Negeri 1 Tasikmalaya, dekat alun-alun kota. Setiap hari ia juga harus berjalan kaki menuju sekolah. Lagi-lagi semasa di SMP, Iman tetap menjadi kampiun di sekolahnya dengan menjadi pelajar teladan. Teman-teman sekolahnya sempat menjulukinya kutu buku, karena tak pernah jauh dari buku. Betapa pun dijuluki kutu buku, tapi Iman kecil tetap senang bermain. Bersama teman-temannya ia suka sekali mencari belut di tengah sawah. Berenang di sungai yang jernih juga jadi kesenangannya. Tertawa riang sambil

bermain air, cukup menjadi kenangan indah di masa kecil. Bila ditanya citacitanya ketika kecil, Iman ingin sekali jadi dokter. Namun, bayangan citacita itu memudar seiring perjalanan hidupnya yang banyak mengenal beragam profesi. Semasa SD hingga SMP, Iman kecil aktif berorganisasi di sekolah. Ia aktif di Osis dan pramuka. Sebagai pelajar teladan, Iman diutus mewakili SMP 1 Tasik untuk mengikuti ajang pelajar teladan di tingkat kabupaten. Di ajang ini ia menduduki peringkat III. Tahun 1982 lulus SMP dan melanjutkan ke SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Kali ini, jarak yang agak jauh dari rumah, memaksa Iman harus naik angkutan kota (angkot) ke sekolahnya. Dahulu, angkot dikenal juga oleh masyarakat Kota Tasik dengan taxi. Jadi, menaiki taxi bukan berarti naik mobil sedan mewah seperti dikenal di Jakarta. Taxi adalah angkot, begitu masyarakat Tasik menyebutnya. Hanya satu kali Iman biasa naik taxi ke sekolahnya. Semasa di SMA, Iman kian aktif berorganisasi. Bahkan, ia sudah aktif mengikuti diskusi-diskusi politik bersama para aktivis HMI dan PII. Di masa belia ia sudah bersentuhan dengan tema-tema politik. Inilah yang kelak mendorongnya menjadi politisi. Hampir semua mata pelajaran di sekolah sangat disukainya. Hanya satu pelajaran yang ia tidak sukai bahkan hingga kini. Pelajaran seni. Ia tak bisa menyanyi! Di bangku SMA inilah, untuk pertama kalinya ia bisa tembus hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat dalam ajang kompetisi pelajar teladan. Iman menempati peringkat II. Aktivitas olahraga dan organisasi kian memenuhi hari-hari Iman di sekolah. Tamat SMA, sebagai salah satu pelajar teladan, ia sempat dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat waktu itu Aang Khunaefi untuk masuk ke ITB tanpa tes dan biaya. Kebetulan Iman, memang, ingin sekali masuk ITB. Tapi janji itu tak jelas. Iman agak kecewa, karena tak jadi masuk ITB. Sementara sebelumnya sudah ada tawaran dari IPB yang sempat ditampiknya. IPB waktu itu menawarkan program Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) bagi Iman. Atas desakan orangtua dan guru ngajinya, Iman terpaksa mendaftar ke IPB di Bogor walau tak tertarik. Tapi, sang guru ngaji memberi nasihat. Katanya, apa yang kita sukai, belum tentu disukai di mata Allah. Nasihat itu membekas di hati Iman. Walau sebetulnya ia lebih suka ke ITB, tapi akhirnya ia ikhlas kuliah di IPB.

Menuntut Ilmu ke Jepang Memulai kuliah di IPB lumayan menguras waktu dan pikiran. Apalagi bagi para mahasiswa PMDK beban studinya sangat berat. Iman muda harus menyelesaikan mata kuliah kimia dan matematika dalam sebulan. Buku kuliahnya sangat tebal. Siang dan malam tak pernah jauh dari buku kuliahnya yang tebal itu. Memasuki masa ujian, Iman sibuk belajar di kamar kost. Suatu malam listrik padam. Terpaksa ia menyalakan lilin agar bisa terus belajar. Lelah belajar, Iman pun terlelap tidur. Buku kuliah matematika yang tebal tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Malam itu, tak dinyana api lilin menyambar dan menghabiskan buku tebal tersebut. Iman belum menyadari ada api dan kepulan asap menggumpal di dalam kamar kostnya. Pukul 03.00 dini hari, ia terbangun dalam kondisi sesak nafas. Ia terperanjat melihat api melahap buku kuliahnya. Sedih dan panik tentu. Iman pun pasrah, bersimpuh dan berdoa, seraya memohon kepada ilahi, diringankan langkahnya saat ujian yang segera digelar pada pukul 09:00 pagi itu. Pukul 07:00, Iman bergegas pergi ke rumah sahabat kuliahnya untuk sekadar membaca buku menjelang ujian. Di rumah sahabatnya itu, ia membaca secara spintas bagian-bagian yang menurut dirinya penting. Tak dinyana, ternyata saat ujian, bagian-bagian itulah yang justru keluar dalam ujian. Akhirnya, ia mendapat nilai yang sangat bagus. Padahal, teman-temanya justru banyak yang tak lulus. “Alhamdulillah saya lulus dengan nilai yang cukup bagus. Nah, dari situ, karena saya sudah berbuat dalam sebulan itu, saya terus harus betah di IPB,” kenangnya penuh tawa. Kondisi kampus di seluruh PARLEMENTARIA


49

PROFIL Bahasa Jepang, katanya sulit. “Mugkin saya termasuk yang tidak berbakat dalam bidang bahasa,” aku mantan dosen Universitas Pelita Harapan itu. Informasi mendapat beasiswa ke Jepang itu kemudian disampaikan kepada kedua orangtuanya. Tentu keluarganya merasa senang sekaligus bangga. Dan yang paling terlihat bahagia adalah kakeknya. Iman sempat bergurau pada ayahnya, “Pak, saya sekarang pergi sendirian. Nanti bapak jangan kaget ya, kalau saya pulang bertiga. Siapa tahu saya dapat jodoh di sana dan punya anak.”

Indonesia era 1980-an mengharuskan para mahasiswa konsentrasi belajar. Kegiatan politik mahasiswa dilarang karena ada kebijakan NKK-BKK. Sang paman pernah berkomentar kepada Iman soal kondisi kampusnya saat itu. Katanya, rugi bila para mahasiswa tidak bisa berpolitik. Padahal di zamannya, sang paman sangat bebas berpolitik. “Waduh, saya nyesel telat lahir,” ucap pria berdarah sunda ini kepada sang paman. Kebalikannya, saat terjadi gelombang reformasi di tahun 1998 oleh para mahasiswa, Iman kembali berujar pada pamannya, “Saya nyesel kecepetan lahir.” Iman tertawa mengenang dialog dangan sang paman itu. Kecintaannya pada dunia politik memang tak lekang oleh waktu. Dan selama menjadi mahasiswa di IPB, ia harus menahan diri berpolitik. Sebagai mahasiswa berprestasi, ia mulai dituntun takdirnya menuju kesuksesan. Ketika itu Iman muda sudah duduk di tingkat 2. Berawal dari informasi teman kuliahnya bahwa ada program beasiswa ke Jepang. Pemerintah ingin mencetak banyak sumber daya manusia IPTEK. Semua lembaga pemerintah di bidang IPTEK membuka kesempatan belajar ke luar negeri. Nah, saat itu yang paling dekat dekat IPB adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) yang membuka program beasiswa. Iman dan temannya itu pun mendaftar. Setelah mengikuti tes, Iman dinyatakan lulus. Ironisnya, teman yang memberi informasi beasiswa malah tidak lulus. Adik perempuan dari temannya itu yang baru lulus SMA juga dinyatakan lulus. Para mahasiswa yang dinyatakan lulus diberi komitmen menjadi PNS di lingkungan BAKOSURTANAL. Tiga bulan pertama setalah resmi mendapat beasiswa, Iman dan adik temannya itu belajar bahasa Jepang.

50

PARLEMENTARIA


Nasihat ibundanya selalu terngiang di telinga Iman ke mana pun ia pergi. Dua hal penting dari nasihat ibunya adalah, pertama, kemuliaan bukan terletak pada harta, tapi pada ilmu dan kesahajaan. Kedua, harus tetap bisa bertegur sapa dengan siapa pun. Sementara nasihat dari ayah adalah bahwa ia harus kalkulatif sebelum mengambil tindakan. Dua nasihat sederhana namun penting bagi jalan hidup Iman ketika itu. Sampailah pada hari H keberangkatannya ke negeri sakura. April 1987, bersama rombongan para mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa, Iman mendarat di Kota Tokyo, Jepang. Suhunya waktu itu 10º C. Suhu yang hangat buat warga Jepang, tapi terlalu dingin buat orang Indonesia. Kedatangan Iman dan kawan-kawan disambut mekarnya bunga sakura yang indah, bunga endemik Jepang yang kebetulan sedang bermekaran begitu anggunnya. Iman takjub melihat kota dan masyarakat Jepang yang teratur. Iman dan teman-temannya ditempatkan dalam satu asrama. Ia langsung berkirim surat ke ayah dan ibunya di Tanah Air. Isi suratnya hanya bercerita soal kekaguman atas keindahan kota Tokyo. Di minggu pertama mulai muncul rasa kangen pada kampung halaman. ”Untuk menghilangkan rasa kangen, sering ketemu dan ngobrol dengan teman-teman. Kebetulan kita tinggal di suatu dirmitori, di suatu asrama. Jadi kita sering ketemu,” tutur Iman. Tahun pertama di Jepang, ia masih harus mendalami bahasa Jepang. Selama di Jepang, Iman menempuh studi S1 di WASEDA University pada bidang teknik komunikasi dan informasi. Secara khusus ia mempelajari image processing, yaitu pengolahan citra satelit. Gambar yang ditangkap satelit kemudian diolah dengan teknik komputer. Adaptasi belajar dan bersosialisasi memang harus cepat dilakukan. Iman mengaku banyak mendapat hal positif dari masyarakat Jepang, baik tradisi mencari ilmu dan kehidupan sosialnya. “Masyarakat Jepang itu masyarakat yang teratur dan displin. Sangat berbeda dengan kita yang boleh

dikatakan masyarakat yang serba tidak teratur. Karena itu, hidup di sana penuh kepastian. Kerja keras, disiplin, menghargai waktu, bagian dari kehidupan masyarakat Jepang,” komentar mantan dosen Universitas Borobudur itu. Sebagai muslim, Iman tak pernah meninggalkan kewajiban salat. Ia bersama teman-temannya kerap mencari ruang kelas yang kosong untuk salat. “Waktu itu ada sekitar 12 mahasiswa yang muslim. Kalau lagi main, kita salat di stasiun, taman, itu biasa. Dan waktu itu orang Jepang tidak mengenal Islam. Aneh, kita jadi tontonan kalau sedang salat.” Sementara untuk salat Jumat dan Idul Fitri/Adha, ia biasa salat di KBRI. Di KBRI itu sering banyak acara yang mempertemukan para mahasiswa dan warga Indonesia di Jepang. Di KBRI itulah, Iman kerap bertemu dengan Uswindraningsih Titus, mahasiswi yang sama-sama sedang studi di Jepang lewat program beasiswa. Gadis itu adalah adik dari temannya di IPB yang pernah memberi tahu tentang program beasiswa tersebut. Kelak gadis itu menjadi isterinya.

politik baru bermuculan. Iman sempat bergabung dengan Pertai Keadilan (PK) yang kini menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saat itu, sempat menjadi Ketua Departemen IPTEK-LH, DPP PK. Karena ada aturan bahwa PNS tidak boleh menjadi pengurus partai, ia keluar dari PK dan meneruskan karirnya sebagai peneliti di BPPT selama rentang 1998-2005. Wawasan dan pengetahuan Iman soal dunia politik, memang, sudah terbentuk sejak belia. Ketika ada tawaran menjadi politisi, ia tak canggung berada di panggung politik nasional. Aturan birokrasi belum mengizinkannya berkiprah secara penuh di partai politik. Ketika masih menjadi peneliti di BBPT, Iman kembali mendapat beasiswa program S3 ke Jepang. Kali ini, Pembina Yayasan Pendidikan Nurul Fikri tersebut, menuntut ilmu di Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) di Ishikawa, Jepang. Di sana Iman mengambil

Selama kuliah di Jepang, ia tetap aktif berorganisasi. Tercatat, Iman pernah aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tokyo pada rentang waktu 1987-1994. Selesai menamatkan S1 pada 1992, Iman mendapat tawaran bekerja yang cukup menggodanya. Sebuah perusahan elektronik besar di Jepang memintanya bergabung. Proyeksinya, setelah 2 tahun bekerja, ia akan ditempatkan di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Tawaran itu ditampiknya. Iman beralasan posisinya sebagai PNS di BAKOSURTANAL punya ikatan dinas. Pihak perusahaan otomotif Jepang berani mengganti semua biaya studi ikatan dinasnya, asal ia mau bergabung bekerja. “Setelah saya timbang-timbang, akhirnya saya menolak itu dan melanjutkan S2. Artinya, ketika di luar negeri peluang dapat pekerjaan yang bagus itu luar biasa,” ungkap Iman. Iman istiqomah dengan pilihan studinya. Justru pilihan itu kelak membawanya pada puncak prestasi dan jabatan. Ketua Yayasan Inovasi Teknologi ini, melanjutkan studi S2 di TAKUSHOKU University, Tokyo, Jepang. Ia mengambil Graduate School of Electronics and Information Engineering. Selesai menamatkan S2 (1994), Iman pulang ke Tanah Air dan bekerja sebagai peneliti di BAKOSURTANAL pada 1997-1998. Lalu, ia sempat pindah bekerja sebagai peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada 1998-2005. Menjadi Politisi Ketika reformasi bergulir pada 1998, partai-partai

spesialisasi kebijakan industri dan teknologi. “Itu pertemuan antara teknologi dengan ekonomi. Makanya saya harus belajar ekonomi.” Maret 2004 pulang ke Tanah Air dengan meraih gelar Ph.D. Mantan penyiar Radio NHK, Jepang itu, kembali sebagai peneliti BPPT. Mei 2004, Iman mendapat tawaran untuk ikut mengelola Universitas Paramadina yang didirikan Nurcholis Majid alias Cak Nur. Paramadina membentuk semacam konsorsium untuk menggantikan posisi Cak Nur yang waktu itu sedang sakit keras berkepanjangan. Tawaran pertama ia tolak. Lalu memasuki 2005, tawaran kembali datang dari Paramadina. Kali ini, ia menerimanya dengan baik. Setelah Cak Nur wafat, beberapa bulan kemudian, Iman dipercaya menjadi rektor. Ia berada di puncak jabatan civitas akademika kampus. Selama menjadi

PARLEMENTARIA


51

PROFIL rektor, ia juga masih bekerja sebagai peneliti di BPPT. Namun, kemudian ia keluar dari BPPT sekaligus berhenti sebagai PNS. Iman ingin mendedikasikan ilmu dan waktunya untuk kampus. Dua tahun berkiprah sebagai rektor, godaan dari panggung politik menghampiri lagi. Para koleganya di PKS tahu Iman sudah berhenti sebagai PNS. Akhirnya, pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadilah Iman seorang politisi yang sudah diidamkannya begitu lama. Ia tinggalkan semua pekerjaannya. Dedikasinya kini tercurah di panggung politik. Iman lalu didaulat menjadi Ketua DPP PKS bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi (EKUINTEK). Pada pemilu 2009, Iman resmi menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk daerah pemilihan Jakarta 2, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Pesta demokrasi 5 tahunan usai. Iman tinggal menunggu hasil perhitungan perolehan suaranya dalam kampanye calon anggota legislatif. Ada perasaan tegang ketika menunggu hasil akhir. Ternyata, Iman terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2009-2014. “Saya lihat mungkin ini saatnya menyalurkan minat kepada politik. Politik yang dipersepsi publik tidak baik itu, juga jadi tantangan buat saya. Menurut saya, politik itu baik sepanjang dilaksanakan dengan penuh integritas.” Menjadi Pimpinan DPR RI Kesabaran dan keikhlasannya menunggu waktu yang tepat, akhirnya berbuah manis. Pada 2009 Iman resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Anggota DPR RI. Mantan konsultan PT. Edward Teknologi ini, sudah menjadi pejabat negara. Dalam kiprah awalnya sebagai legislator, Iman dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan negara dan perbankan. Inilah saatnya ia ikut mengarsiteki pengambilan kebijakan sebagai penyelenggara negara di jantungnya, di gedung parlemen. Pengalamannya sebagai peneliti di lembaga negara dan akademisi kampus, membekali Iman tampil menjadi seorang legislator yang amanah penuh dedikasi. Ia menguasai banyak masalah di bidang ekonomi, industri, dan teknologi. Ketika menjadi Wakil Ketua Komisi XI tahun 2009, kebetulan ekonomi negara baru saja keluar dari ancaman krisis global dan memunculkan kasus Bank Century. Pemerintah ketika itu membentuk tim keuangan dan membuat Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). 52

PARLEMENTARIA


Persoalan itu menjadi tantangan tersendiri ketika duduk pertama kali sebegai anggota parlemen. Bicara tata kelola keuangan negara yang ideal, Iman melihat, tampaknya belum baik. Namun, Iman segera menambahkan bahwa kita sedang menuju perbaikan. “Dulu itu boleh dikatakan kekayaan kita salah urus ya. Tapi, sekarang Alhamdulillah, setidaknya ada 4 paket UU. UU keuangan, UU perbendaharaan negara, UU pertanggungjawaban keuangan negara, dan UU BPK. Itu suatu spirit yang luar biasa. Bahwa belum ideal, ya. Prangkat suprastrukturnya sudah ada,” jelas Iman. Kini, sedang dibahas pula UU tentang piutang negara dan UU JPSK. Perpu JPSK sudah ditolak dan saatnya merancang UU JPSK tersebut. UU terakhir ini penting untuk melindungi negara bila terjadi krisis keuangan. “Protokol krisis kita lemah. Makanya harus segera dibuat UU JPSK. Takutnya kejadian lagi seperti kasus Century. Dan UU ini sudah masuk dalam prolegnas.” Selain di berkiprah di Komisi XI, Iman juga pernah berkiprah di Komisi VII dan terakhir di Komisi VI. Mantan konsultan di Amroos Law Consultant itu, pernah pula menjadi Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), mengarsiteki beberapa produk UU, Anggota Tim Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI, dan Anggota Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan. Karir politik Iman terus melejit dan bersinar terang di parlemen. Tanpa didiuga dan merasakan isyarat apa pun, Fraksi PKS menunjuk dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Anis Matta yang mengundurkan diri, karena ingin berkonsentrasi sebagai Presiden PKS, menyusul mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Ia harus melanjutkan estafet kepemimpinan. Iman akhirnya resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinatoriat Bidang Ekonomi dan Keuangan pada 26 Februari lalu. Kesibukannya kian bertambah. Di pundaknya ada amanah yang harus dipikul. Ia menjadi pimpinan DPR RI justru di saat citra DPR sedang terpuruk. “Citra DPR sedang tidak bagus di mata publik. Nah, saya menjadi pimpinan suatu lembaga yang citranya perlu kita perbaiki. Kemarin PKS pun mendapat cobaan. Bagi saya amanah saja untuk berbuat yang terbaik.” Menurutnya, marwah lembaga ini harus dijaga.

Setidaknya ada 4 hal penting yang harus dilakukan pimpinan DPR RI. Pertama, menegakkan kode etik DPR secara ketat. Kedua, meningkatkan transparansi proses di DPR, baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Ketiga, meningkatkan produk legislasi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dan keempat, memperbaiki sistem akses masyarakat terhadap seluruh produk yang dihasilkan DPR. Bahagia Bersama Keluarga Iman sudah berada di puncak karir politik. Bahkan, sebagai akademisi, ia juga sudah pernah duduk di puncaknya sebagi rektor. Impian berpolitik sudah Tuhan berikan lebih dari yang Iman impikan. Ia sudah menjadi pejabat negara berkat kiprahnya di panggung politik. Namun, ketika berada di rumah, ia harus berbagi peran. Iman tetaplah seorang ayah dan suami yang bersahaja. Di rumahnya ada permaisuri cantik, Uswindraningsih Titus, yang dinikahinya pada 1992. Sang isteri adalah adik sahabatnya di IPB dahulu. Seringnya bertemu di KBRI Jepang sebagai mahasiswa program beasiswa, membuat benih-benih cinta itu bersemi indah. Keduanya saling mencintai. Uswindraningsih adalah lulusan Niigata University, Jepang. Kebahagiaannya bertambah, ketika dari hasil pernikahannya itu, dikaruniai mutiara berkilauan berupa tiga putra dan dua putri. Lima buah hatinya itu,

amanah yang melengkapi perjalanan hidup seorang Mohamad Sohibul Iman. Layaknya seorang ayah, tentu ia berharap kelima buah hatinya itu tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Ia memberi ruang kebebasan bagi buah hatinya itu untuk memilih kesenangannya. Kesibukannya sebagai pejabat negara, memang, sedikit menyita kebersamaannya dengan keluarga tercinta. Tapi, Iman selalu berusaha menjadi ayah dan suami teladan di rumahnya. Sementara bicara hobi kesehariannya, Iman suka sekali bermain badminton dua kali dalam seminggu. Namun, akibat terkilir dan terpukul raket saat bermain, akhirnya hobi itu tak pernah dilakoninya lagi. Padahal, koleganya di DPR Hidayat Nur Wahid sering mengajaknya bermain badminton. Kini, ia hanya bisa berjogging untuk sekadar menjaga kebugaran. Hobi lainnya adalah membaca buku. Ia suka sekali membaca buku-buku futurologi. Temuan-temuan mutakhir di bidang sains dan teknologi, serta yang berkisah seputar masa depan, menjadi hal menarik bagi Iman. Dengan begitu, ia tak dilindas zaman, karena tertinggal oleh kemajuan zaman itu sendiri. Soal mendengarkan lagu, ia juga sangat suka, sepanjang tidak mendendangkannya. Bila disuruh menyanyi, wah, pasti akan kehilangan ritmenya. Begitu pengakuannya. Sebagai penikmat lagu, ia suka sekali mendengar syair-syair yang dilantunkan Ebiet G. Ade, Chrisye, Doel Soembang, atau Bimbo. Sebagai orang sunda, Iman tentu suka sekali mendengarkan lantunan musik dan lagu sunda. Ketika mendengar tembang “Es Lilin” atau “Bubuy Bulan” rasanya seperti ada sentuhan magis yang menggelitik kalbunya. Lagu sunda itu telah menggiringnya pada hubungan primordial dengan kampung halamannya di Tasikmalaya. (mh, mp) foto ray.

PARLEMENTARIA


53

KUNJUNGAN KERJA

Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama memimpin rapat untuk menghimpun masukan terkait RUU Jasa Konstruksi dengan jajaran Pemprov Kaltim yang dipimpin Gubernur Awang Faroek Ishak.

Mulyadi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI terlihat bersemangat memasuki ruang Gubernuran Provinsi Sumatera Barat. Tangannya melambai menyapa hadirin para undangan yang telah memenuhi ruangan, sebagian disalaminya sebagian lain cukup puas mendapat senyuman darinya. Semangat Mulyadi tentu tidak sulit ditebak. “Pak Gubernur tuan rumah disini, tapi sebenarnya saya juga tuan rumah, anggaplah tuan rumah kedua,” kata Mulyadi yang memang urang awak yang dilahirkan di Kota Bukittinggi saat menyampaikan pidato, memulai Focus Group Discussion dalam rangka menyerap aspirasi publik terkait pembahasan RUU Jasa Konstruksi di Sumbar beberapa waktu lalu. Ia secara khusus juga menyampaikan suka cita karena dalam kunjungan ke Sumbar kali ini 3 pimpinan Komisi V hadir, Laurens Bahang Dama (Ketua), Muhidin Mohammad Said (Waka). Kehadiran 3 pimpinan sekaligus menurutnya jarang terjadi, ini dapat diartikan pentinya Sumatera Barat sebagai salah satu daerah kunjungan wisata yang terus menggeliat dengan pembangunan sejumlah objek konstruksi penting. Semangat pimpinan komisi diharapkannya menular kepada para peserta diskusi agar mereka bergairah dalam menyampaikan masukan terkait pembahasan RUU Jasa Konstruksi yang merupakan revisi dari UU no.18/1999 ini. “Semangat yang kita kedepankan adalah bagaimana negara bisa hadir dalam UU ini. Masalah krusial kita bisa bawa ke debat publik untuk mencari titik temu. Kita tidak ingin UU ini kita bahas tapi kemudian

54

PARLEMENTARIA


berakhir di Mahkamah Konstitusi,” tekannya. Ia mencontohkan masukan dari pakar yang meminta UU mengatur tanggung jawab kontraktor dalam pembangunan jalan. Disejumlah negara ada aturan jaminan kontraktor 5-10 tahun setelah pembangunan fisik selesai. Ini akan memaksa mereka untuk tidak main-main dalam proses pengerjaan. Komisi yang membidangi masalah infrastrutur ini mengadakan pertemuan dengan kalangan akademisi di Sumatera Barat, Bali dan Kaltim. Di Sumbar hadir para ‘cadiak pandai’ dari 2 perguruan tinggi ternama yaitu Universitas Andalas dan Universitas Bung Hatta. Sementara di Bali, Tim Kunker mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bali, Kepala Dinas PU Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas

Perhubungan Provinsi dan Kabupaten atau kota, Civitas Akademika Universitas Udayana Bali, Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali, Civitas Akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar, Civitas Akademika Universitas Warmadewa dan stakeholder terkait. Sementara di Kaltim pertemuan dihadiri Gubernur, Walikota Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum dan Civitas Akademika dari berbagai Perguruan Tinggi di provinsi yang kaya dengan hasil tambang ini. Cermati Aspirasi Tolak Badan Baru dalam RUU JK Komisi V DPR RI akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan publik terkait pembahasan RUU Jasa Konstruksi (JK). Hal ini disampaikan anggota Komisi V Rendy Lamadjido menanggapi penolakan pembentukan Badan Akreditasitasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi, satu lembaga baru yang diatur dalam produk legislasi yang merupakan usul inisiatif DPR ini. “Saya sudah perkirakan masyarakat konstruksi akan menolak badan baru ini karena banyak sekali kepentingan oknum dalam proses sertifikasi terutama masalah dana. Kita di DPR bersama pemerintah akan memikirkan jalan terbaik,” kata Rendy. Politisi PDIP ini mengusulkan jalan tengah masalah kewenangan sertifikasi yaitu tetap diberikan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Akan tetapi ia memberi penekanan, peran ini bukan diberikan pada dewan tetapi badan pelaksana. Sebelumnya dalam focus group discussion Elfrizal dari LPJK Sumbar menyebut pembentukan badan baru tidak sesuai dengan semangat revisi UU no. 18/1999 yang ingin membenahi LPJK sehingga dapat bersaing di pentas global. “Kami menyadari UU yang ada punya kelemahan, tetapi seyogyanya semangat revisi yang dipersiapkan DPR ini untuk memperkuat LPJK,” tandasnya. Baginya selama ini LPJK telah tumbuh menjadi lembaga yang mandiri karena kewenangan mengeluarkan sertifikasi. Apabila itu dicabut bagaimana 4 tugas lain yaitu pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian dapat dilaksanakan karena sejauh ini tidak ada dukungan anggaran dari pemerintah. Tuntas Tahun Ini RUU Jasa Konstruksi yang mendapat perhatian pelaku bisnis jasa kostruksi ini diharapkan dapat tuntas dalam masa sidang tahun 2013. Hal ini penting untuk mendukung perkembangan sektor jasa konstruksi yang tahun lalu tercatat sebagai penyumbang keenam terbesar PDB (Produk Domestik Bruto). RUU yang merupakan usul inisiatif DPR ini adalah revisi dari UU No.18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Produk legislasi yang diselesaikan pasca reformasi tersebut

dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan. “Saya memberi contoh pada kasus ambruknya jembatan Kutai Kartanegara, Kaltim dengan aturan yang ada sekarang aparat hanya dapat menjerat kontraktor terkait perawatan padahal dalam investigasi yang dilakukan ditemukan kelemahan sejak tahap perencanaan,” tandas Mulyadi. Masalah lain yang belum diatur dalam UU yang lama diantaranya lemahnya daya saing pelaku usaha konstruksi nasional sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan jasa konstruksi dan bidang usaha berbasis ASMET (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan). Kagumi Kelok 9 Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menyambut positif perkembangan penyelesaian Jembatan Kelok Sembilan di Kabupaten Limapuluhkota, Sumbar yang menghubungkan Provinsi Sumbar dan Riau. Karya konstruksi yang 100 persen dilakukan anak bangsa ini dijadwalkan dapat diresmikan Presiden SBY tahun ini. “Melihat perkembangan terkini saya optimis selesai akhir tahun ini. Kami mengawal proyek ini dengan dekresi sebagai pimpinan terus meyakinkan pemerintah agar Jembatan Layang Kelok 9 ini harus diselesaikan. Bagi saya ini adalah karya anak bangsa yang perlu diapresiasi, design dan pelaksanaan oleh anak bangsa sendiri,” kata Mulyadi wakil rakyat dari dapil Sumbar II ini. Ia menambahkan pembangunan jembatan dimulai setelah memperhatikan kemacetan arus lalu lintas di kawasan bukit terjal ini, terutama pada masa liburan dan hari-hari besar. Tahapan pembangunan dimulai pada tahun 2003 dan pada 2012 dilakukan percepatan. Total anggaran yang telah dikucurkan Rp.583.536.260.000,Sementara itu Kepala BP Konstruksi Hediyanto Husaini menjelaskan pembangunan konstruksi dilakukan diarea sempit, bukit terjal dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Rancang bangun menurutnya juga memperhatikan wilayah yang termasuk area gempa. “Sebenarnya Jepang pernah menawarkan bantuan dengan keyakinan 3 tahun bisa selesai tetapi dengan syarat sejumlah bahan konstruksi dibawa dari negaranya. Terus kita berfikir kalau dibantu asing Indonesia dimana. Akhirnya kita putuskan tidak ada tangan asing terlibat, pembangunan ini adalah karya bangsa Indonesia asli,” imbuh Hediyanto. Jembatan Layang Kelok 9 memang mempunyai tantangan konstruksi cukup rumit. Berada diantara jejeran bukit barisan dengan ketinggian 1.000 meter diatas permukaan laut, di lahan terjal dan sempit.

PARLEMENTARIA


55

Konstruksi terdiri atas 6 jembatan, dengan tiang penyangga tertinggi 90 meter dari tanah. “Ini yang paling sulit,” jelas Dahler Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatra Barat. Sejumlah proyek konstruksi saat ini sedang dibangun dan dipersiapkan di Provinsi Sumatera Barat. Keberhasilan pembangunan Jembatan Layang Kelok 9, Terowongan BalingkaNgarai Sianok sepanjang 1 km, jembatan Ngarai Sianok dengan tiang pancang sangat tinggi akan menempatkan daerah ini menjadi pusat studi konstruksi. “Jadi akan sangat lengkap jenis konstruksi yang ada di Sumbar, ada terowongan, ada jembatan Ngarai Sianok dengan tiang pancang sangat tinggi, ada Jembatan Kelok 9. Ini akan jadi pusat studi dibidang konstruksi, mahasiswa teknik sipil akan belajar di sini,” lanjut Mulyadi. Terowongan Balingka-Ngarai Sianok yang diproyeksikan mendukung arus lalu lintas dari Sumbar ke Sumut. Saat ini memasuki tahap design dengan anggaran Rp.12,5 miliar dan dijadwalkan tuntas tahun 2013 ini. “Kita tidak usah bicara Eropa, Jepang dan Korea saja mereka sudah membangun terowongan. Kenapa?

56

PARLEMENTARIA


Karena terowongan tidak mengganggu lingkungan, tidak mengambil lahan produktif,” tandasnya. Sedangkan Jembatan layang Kelok Sembilan dibangun diantara bukit terjal dengan lahan yang sempit. Proyek konstruki fenomenal yang menghubungkan Provinsi Sumbar dan Riau ini dibangun dengan konsep Nature and Engineering in Harmony. Di lahan jalan lama akan dibangun taman bunga sehingga kedepan dapat menjadi kawasan wisata. Anggota Tim Kunker Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido terkagum-kagum saat meninjau penyelesaian Jembatan Layang Kelok Sembilan yang berada di Kabupaten Limapuluhkota, Sumbar. Politisi PDIP yang juga seorang engineer ini mengaku akan merekomendasikan karya konstruksi anak bangsa ini untuk dikunjungi koleganya dari Kanada. “Saya terkesima. Saya menganggap ini satu monumen yang dapat kita andalkan menjadi destinasi konstruksi. Bulan Juni nanti teman engineer dari Kanada ingin meninjau konstruksi Cipularang tetapi saya menganggap konstruksi Jembatan Kelok 9 lebih luar biasa karena dibangun di ruang sempit,” kata Rendy (iky/si/ray)

KUNJUNGAN KERJA

Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri memimpin tim ke Makassar.

Menjelang diberlakukannya Kurikulum baru pada bulan Juli 2013 yang akan datang, Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR menghimpun masukan di berbagai daerah. Daerah-daerah yang dikunjungi antara lain Makassar Sulawesi Selatan, dan Pontianak Kalbar. Selain ke kedua kota tersebut, Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR juga melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. “Dalam waktu mendatang kami akan ke daerah-daerah lain untuk mendengarkan langsung terkait dengan kurikulum 2013 ini,” ungkap Reni Marlinawati. Ia menegaskan, hingga kini Komisi X DPR belum memutuskan anggaran kurikulum sebesar Rp 2,4 triliun. Komisi X DPR juga belum memutuskan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah kecuali anggaran pada saat Rapat Kerja (Raker) pembahasan RKA-K/L.

Dia menjelaskan, anggaran kurikulum semula pemerintah mengusulkan sebesar Rp 684 miliar, lalu disepakati di dalam Raker RKA-K/L sebesar Rp 611 miliar dengan catatan Rp 500 miliar belum boleh digunakan menunggu rekomendasi Panja Kurikulum.

Hal ini diungkapkannya saat pertemuan antara Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran dalam rangka mencari masukan dan pandangan terkait Kurikulum 2013, awal Maret di Makassar.

Tetapi sambungnya, apa yang terjadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 15 Januari 2013 tiba-tiba pemerintah mengajukan kembali anggaran kurikulum menjadi sebesar Rp 1,4 triliun. Lalu pada RDP tanggal 19 Pebruari 2013 pemerintah kemudian mengajukan kembali anggaran perubahan kurikulum sebesar Rp 2,4 triliun. PARLEMENTARIA


57

KUNJUNGAN KERJA “Jadi masukan dari para pendidik disini sangat berguna bagi kami untuk nanti dijadikan bahan dalam pembahasan lebih lanjut di Panja Kurikulum Komisi X DPR. Mudah-mudahan kami dapat memutuskan yang terbaik untuk rakyat Indonesia,” terang Syamsul. Masih berkaitan dengan kurikulum, Persatuan Guru Indonesia Kalbar, Hatta Abdul Haji mengemukakan banyak keluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Juni mendatang. Seharusnya, penerapan kurikulum baru dengan materi kesiapan guru dan muridnya memerlukan waktu bertahuntahun,tetapi informasi ini hanya dalam beberapa bulan.

Oleh karena itu, hingga kini Komisi X DPR belum memutuskan atas Rencana Pelaksanaan Kurikulum baru ini yang terutama terkait dengan anggarannya. Sampai kini Komisi X DPR belum menerima detail uraian dari anggaran sebesar Rp 2,4 triliyun tersebut. Politisi PPP ini mengatakan, Panja Kurikulum Komisi X DPR belum menerima dokumen kurikulum yang sepuluh buku itu. “Jadi kalau hari ini ada para pendidik yang sudah dilatih apalagi ada yang sudah mempunyai buku kurikulum baru saya tidak tahu darimana asalnya. Karena dokumen kurikulum yang notabene menjadi acuan untuk membuat buku teks itu hingga hari ini Komisi X DPR belum menerimanya,” ungkap Reni. Mengenai sepuluh buku yang diminta, diantaranya buku teks untuk murid, buku pedoman untuk guru, buku penilaian, buku kompetensi inti dan kompetensi jasa. “Pemerintah berjanji awal Maret 2013 akan diserahkan, mudah-mudahan saja tepat,” ujarnya. Ketua Tim, Syamsul Bachri (F-PG) mengakui kurikulum itu secara kontens domain pemerintah, tetapi anggaran yang menyertai untuk kurikulum tersebut adalah domain Komisi X DPR. Karena itu pihaknya harus tahu persis anggaran yang akan digunakan dan bagaimana bentuk programnya. 58

PARLEMENTARIA


Hal itu dikatakannya di depan Tim Panja Kurikulum 2013 Komisi X DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Utut Adianto di Pontianak, Kalbar baru-baru ini. Dalam acara ini hadir Gubernur Kalbar Cornelis M H dan para guru se Propinsi Kalimantan Barat yang diminta masukannya terkait Kurikulum 2013. Sedangkan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) saja, kata Hatta, sampai detik ini belum ada evaluasinya. Sebelumnya, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sudah dievaluasi dianggap tidak pas atau tidak cocok dalam beberapa tahun, tetapi KTSP tidak pernah dievaluasi, apakah itu berhasil atau gagal atau bisa dilanjutkan tetapi tidak ada lagi yang namanya problem 2013. Menurutnya informasi yang diperoleh tidak tahu kapan lounching kurikulum baru tersebut dan model seperti apa, para guru belum tahu dan belum siap untuk melaksanakannya. Hal senada disampaikan guru Kimia SMAN 5 Pontianak, Taufik, yang merasa ragu dalam penerapan Kurikulum 2013 akan berhasil. Ia pesimistis lantaran sangat jarang mendapatkan penyuluhan dan pelatihan terkait Kurikulum 2013. Apalagi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) saja belum dievaluasi. “Kami di kota saja sangat jarang mendapat pelatihan atau penyuluhan, apalagi di daerah-daerah. Padahal itu sangat penting karena perubahan-perubahan yang

terjadi ini,” ujar Taufik saat tanya jawab dengan Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR RI. Taufik juga mempertanyakan anggaran yang cukup besar untuk buku. Padahal, buku yang lama sudah ada dan guru mulai memahaminya. Sebab itu, ia berharap sosialisasi dan pelatihan mengenai kurikulum tersebut harus gencar dilaksanakan. Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menjelaskan ketika membicarakan RAPBN 2013 pada Mei tahun lalu, Kemendiknas tidak pernah menyinggung adanya perubahan Kurikulum. Perubahan ini disampaikan dan dianggarkan setelah Nota Keuangan pada 16 Agustus 2012 lalu. “Pembahasan Oktober muncul anggaran 684,4 miliar. Perkembangan terakhir menjadi 2,4 triliun. Ada perubahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Jika pada 1 April anggarannya tidak turun, bisa gagal Kurikulum Baru,” tandasnya. Keraguan juga disampaikan Kepala Seksi Tenaga Teknis, Unit Pengajaran Latihan kegiatan Belajar (UPLKB) Disdik Kalbar. Ia ragu akan kemampuan para Kepala Sekolah dalam melaksanakan Kurikulum 2013 ini. Para Kepala Sekolah, jelasnya, sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan seperti mengurus anggaran BOS, DAK, Dana Kesenian dan lainnya. “Kita gencargencar mengurus kurikulum, sementara Kepala Sekolah sibuk mengurus berbagai proyek, dari proses mendapatkan, melaksanakan dan membuat pertanggungjawaban atau Surat Perintah Jalan (SPJ),” paparnya.

“Sebelum menjadi Kepala Sekolah ia mengikuti berbagai tes, termasuk tentang kurikulum. Ketika lulus mereka akhirnya disibukkan mengurus yang lain, sedangkan guru mungkin kurang memahaminya. Saya harap persoalan ini harus disampaikan kepada kementerian agar Kepala Sekolah kembali kepada tugas dan fungsinya, “ harapnya. Siap Laksanakan: Sementara itu, Kepala SMA St. Paulus Valensius Ngardi, memastikan sanggup melaksanakan Kurikulum 2013. Menurutnya, Kurikulum tersebut tidak jauh berbeda dengan Kurikulum sebelumnya. Ia juga menyetujui lantaran bisa mengarahkan muridmuridnya apakah harus masuk ke IPA, IPS atau lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Aleksius Akim mengaku setuju diterapkannya kurikulum 2013 ini. Menurutnya, perubahan pada pendidikan untuk kemajuan memang harus dilakukan. Hanya saja perubahan tersebut tidak boleh tergesagesa serta perlu pertimbangan yang matang, karena menyangkut guru, biaya, infrastruktur, dan prasarana lainnya. Ia menjelaskan dari 78 ribu guru di Kalbar, masih ada 60 ribu guru yang belum bersertifikasi. Ketika program ini digulirkan pemerintah, jelasnya daerah harus melaksanakan, karena ini program pemerintah. Tapi ia berharap dari pendanaannya harus benar-benar menyokong. Rencananya, lanjut Akim, pada April mendatang sedikitnya 500 orang guru akan dilatih dalam melaksanakan Kurikulum Baru. “Sepulangnya dari pelatihan di Provinsi, bisa menyebarkannya di kabupaten dan kota,” ujar Akim. Ketua Tim Panja Kurikulum 2013 Komisi X DPR RI, Utut Adianto menjelaskan pelaksanaan Kurikulum Baru direncanakan Juni mendatang. “Kami Komisi X konsen pada kesiapan guru, buku pegangan guru dan buku pegangan murid. Pertengahan minggu depan ambil keputusan, ada anggaran untuk buku yang belum disetujui,” ungkap Utut. Cornelis MH, Gubernur Prov. Kalimantan Barat di depan para Guru se-provinsi Kalbar mengusulkan, dalam Kurikulum SD dimasukan aspek berbangsa dan bernegara tentang Pancasila dan Kewarganegaraan, NKRI dan sebagainya sebagai pembelajaran khusus dari awal. Dan yang kedua sebagai masukan bahwa persyaratan sekolah jangan terlalu ketat misalnya ketika masuk SD harus dites membaca. Pada standar SD baru diajarkan belajar membaca dan menulis. Saat di TK atau PAUD diajarkan bergaul,

PARLEMENTARIA


59

bermain dan berinteraksi dengan teman. Dan anak di kota biasanya diajar berinteraksi dengan teman di TK/ PAUD sedangkan di kampung biasanya tidak dalam bentuk PAUD melainkan ke sawah, terjun ke sungai dan lain-lain. Selain itu anak tidak perlu dibebani untuk sepenuhnya belajar tapi perlu interaksi dengan masyarakat. Belum Paham: Komisi X DPR menilai masih banyak kalangan para pendidik yang belum paham terhadap Kurikulum 2013 yang akan diterapkan. Disisi lain, kunjungan Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR kerap dianggap sebagai forum sosialisasi semata padahal kunjungan ke berbagai daerah ingin mendapatkan masukan dan pandangan terkait Kurikulum 2013. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR Syamsul Bachri (F-PG) saat ditemui Tim Parle usai pertemuan dengan Kadis Dikbud Provinsi Sulsel beserta jajaran. “Forum kita ini bukan forum sosialisasi tapi ini forum untuk mendapatkan masukanmasukan dan pandangan dari kalangan para pendidik,” jelas Ketua Tim Panja. Syamsul menambahkan, dari berbagai masukan, pandangan masih ada kekhawatiran dan ada juga optimisme dari rencana pemerintah menerapkan Kurikulum 2013. “Tentu ini menjadi bahan bagi Komisi

60

PARLEMENTARIA


X DPR untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah sebaiknya pemerintah melakukan apapun agar penerapan Kurikulum 2013 ini sempurna dan siap diimplementasikan, yang paling penting adalah tidak membebani masyarakat,” ujarnya. Sekali lagi, tegas Syamsul, pertemuan ini dimanfaatkan untuk menerima masukan-masukan dari berbagai kalangan yang bergerak di bidang pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu kuncinya adalah pemerintah dituntut menyusun sebuah strategi sosialisasi yang masih belum dipahami tadi agar dapat dipahami secara lebih baik oleh para pendidik. Syamsul berharap pemerintah semakin mematangkan rencananya untuk menerapkan Kurikulum 2013. “Jangan gegabah, lakukan sosialisasi yang baik, persiapkan guru-gurunya yang baik karena mereka yang akan menerapkan dilapangan. Jangan sampai kurikulumnya kita anggap baik tapi guru-gurunya tidak siap sehingga dia tidak siap menerapkan kurikulum 2013 dengan baik,” paparnya. Oleh karena itu, lanjutnya, harus dipersiapkan gurugurunya dan infrastrukturnya sehingga kurikulum 2013 ini bisa diterima dengan baik dan dapat dijalankan dengan baik pula. “Jadi di kurikulum baru tentu ada buku baru, dan kami berharap buku baru ini ditanggung oleh negara, tidak dibebankan kepada masyarakat,” harapnya. (iw,hr,mp)

KUNJUNGAN KERJA

Ketua Komisi X Agus Hermanto saat meninjau Perpustakaan Bung Karno, Blitar Jatim.

Komisi X DPR selain mengirim Tim Kurikulum, juga mengirim tim kunjungan spesifik meninjau UPT Perpustakaan Bung Karno di Blitar, Jatim. Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto (F-PD) menilai secara umum kondisi perpustakaan di seluruh Indonesia sudah bagus. Walaupun, dirinya mengakui, masih ada beberapa perpustakaan yang perlu dibenahi, seperti sistem digital. Hal tersebut disampaikan Agus, disela-sela Kunjungan Spesifik Komisi X ke Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, baru-baru ini. Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi X ke Perpustakaan Proklamator Bung Karno, adalah Parlindungan Hutabarat, Jefirson R. Riwu Kore, dan Diaz Gwijangge, keti ganya dari F-PD, M. Nasruddin dan Harbiah Salahuddin dari F-PG, Ahmad Zainuddin (FPKS), Sunartoyo dan Eko Hendro Purnomo, keduanya dari F-PAN, dan Machmud Yunus (F-PPP). “Kondisi fisik perpustakaan perlu diting katkan, termasuk peralatan-peralatan. Perpustakaan harus memberikan daya

tarik baik pada anak sekolah maupun kaum cendekiawan,” terang Agus. Agus menjelaskan, bahwa Kunjungan Spesifik Komisi X ini dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan khususnya fungsi pengawasan untuk meninjau secara langsung sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan UPT Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno dan anggaran yang dialokasikan dari APBN, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbang an dalam mengambil kebijakan. Sedangkan tujuan kunjungan spesifik ini, kata Agus, untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual tentang kondisi sarana prasarana UPT Perpustakaan PARLEMENTARIA


61

Proklamator Bung Karno, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Pemerintah Alokasikan Rp 150 Miliar Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Sri Sularsih yang menyertai Kunjungan Spesifik Komisi X menyatakan, bahwa UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno didirikan dengan mendapatkan bantuan anggaran dari pusat. ”Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk keperluan penambahan koleksi buku yang akan disebar di seluruh perpustakaan maupun komunitas pecinta buku di seluruh Indonesia,” kata Sri.

Sri mengakui, bahwa masih ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian untuk perpustakaannya. Selain fasilitas yang belum lengkap, juga jumlah koleksi buku di perpustakaan tersebut masih minim. Daerah itu antara lain berada di wilayah pesisir dan pulau kecil. Sejak 2007 lalu, pemerintah memulai program untuk pemberian buku, yang memang ditujukan pada perpustakaan di wilayah pesisir maupun pulau kecil di Indonesia. Diharapkan, stimulan berupa buku ini akan menginspirasi bupati/wali kota di Indonesia untuk menambah anggaran sebagai upaya penambahan koleksi buku. (sc)

Menurut Sri, anggaran sebesar Rp 150 miliar tersebut, akan dialokasikan untuk pengelolaan perpustakaan di seluruh pemerintah provinsi sebesar Rp100 miliar, dan sisanya Rp 50 miliar untuk pengadaan buku yang nantinya akan disebar di seluruh perpustakaan termasuk milik komunitas. Kondisi perpustakaan di Indonesia, terang Sri, sebenarnya saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Bukan hanya di Pulau Jawa, di luar pulau ini pun kondisi perpustakaan juga sudah baik. Dari sekitar 500 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 467 di antaranya sudah memiliki perpustakaan. Namun, tidak semuanya memiliki fasilitas yang lengkap seperti sistem “digital”, maupun fasilitas lain di perpustakaan ini. Ada sekitar 30 persen dari seluruh daerah yang mempunyai perpustakaan yang fasilitasnya sudah lengkap.

62

PARLEMENTARIA


Anggota Komisi X DPR Jefirson R. Riwu Kore saat melihat koleksi buku di Perpustakaan Bung Karno Blitar.

KUNJUNGAN KERJA

RUU Keantariksaan :

Mimpi Indonesia,Capai Kemandirian Teknologi Roket Nasional

Belum lama ini, RUU Keantariksaan menerjunkan hampir enam tim ke sejumlah wilayah di Indonesia, diantaranya ke Jabar, Sumbar, Sulsel, Papua, Kalbar, dan Jawa Timur. Keenam tempat tersebut merupakan pusat pemantauan dan balai pengamatan LAPAN dalam melakukan uji coba pengembangan roket, pemantauan iklim cuaca, atmosfer dan sebagainya. Pada kunjungan ke Provinsi Jabar, Tim rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Fahrial memantau kondisi Balai Produksi dan Pengujian Roket LAPAN, Pemeungpeuk-Garut, serta melakukan peninjauan guna fasilitas dan roket yang ada di balai tersebut.

Selain itu, lanjut Fahrial, dirinya mengharapkan Kementerian Pertahanan RI mendukung program roket nasional dengan memesan seluruh Alutsista dari industri dalam negeri. “Apakah mungkin TNI ragu menggunakan roket sendiri ?,” tanya politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

“Produksi roket di Indonesia terlihat masih tertinggal dibandingkan Negara lain, karena itu Komisi VII DPR bertekad menambah anggaran LAPAN, agar produksi dan eksperimen roket nasional lebih besar lagi,” ujar Ketua Panja RUU Keantariksaan Achmad Fahrial kepada parlementaria, baru-baru ini.

Menurut Fahrial, LAPAN juga dapat mendorong pengembangan produksi roket pendorong untuk satelit sehingga diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi negara di sektor tersebut. Sementara Anggota Komisi VII DPR Rofi’ Munawar (F-PKS) yang juga turut dalam

PARLEMENTARIA


63

KUNJUNGAN KERJA “Keuntungan lainnya dengan adanya satelit ini bisa dilacak daerah yang misalnya memiliki potensi ikan,” katanya. “Itukan efeknya langsung ke masyarakat. Untuk stakeholder misalnya, Angkatan Laut bisa digunakan untuk mendeteksi kapal laut termasuk penyelundup. Negara lain sudah maju kok kita ketinggalan terus,” jelasnya. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali, dirinya mendorong terwujudnya industri rekayasa dan jasa keantariksaan, memanfaatkan sumber daya alam antariksa untuk selalu tersedia digunakan sebesar-besarnya secara berkelanjutan. rombongan ini, mengharapkan Indonesia mampu memproduksi roket mutakhir yang dapat mencapai orbit atau mencapai seluruh dunia, sehingga berdampak politis yang positif bagi NKRI. “Jika Indonesia tidak memproduksi ini, kita dianggap lemah dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain,” katanya. Oleh sebab itu, dia mengharapkan teknologi roket nasional terus dikembangkan, karena itu perlu disusun rencana yang baik dalam bentuk konsorsium Roket Nasional LAPAN. “DPR akan mendukung terutama Komisi I yang membidangi pertahaan pasti mendukung, Khususnya pasti akan dapat digunakan personil TNI. Kita (DPR) pasti keberatan kalau sebenarnya kita mampu memproduksi tetapi masih mengimpor, Kalau perlu kita mengekspor,” tegasnya. Dukung Pembangunan Landasan Satelit di Biak Pada kunjungannya ke Papua, Biak, Komisi VII DPR memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan landasan di Biak, diharapkan dengan pembangunan tersebut maka Biak-Papua dapat menjadi peta dunia. Dan berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar sehingga potensi daerah akan terekspos oleh masyarakat dunia. “Dengan adanya landasan ini, masyarakat dunia mau melihat langsung ke daerah ini, sehingga potensi daerahpun nantinya akan dikenal. Misalnya, masyarakat dunia banyak yang datang, pariwisata pun terangkat. Dari situ kan banyak turunannya, termasuk sektor ekonomi pun nanti tersentuh, dengan adanya teknologi ini Sumber Daya Manusia (SDM) juga tumbuh,” jelas Jamaluddin Jafar (F-PAN) saat ditemui Tim Parle di Bandara Frans Kaisiepo Biak-Papua, barubaru ini. Jamaluddin juga berharap dengan adanya landasan ini stakeholder terlayani dan akses masyarakat untuk produk antariksa pun tidak dibatasi atau semacamnya. Teknologi ini sangat dibutuhkan untuk Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

64

PARLEMENTARIA


Lebih lanjut Zainudin menegaskan, antisipasi penanganan peristiwa antariksa dan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat sudah sewajarnya diatur dalam perundang-undangan sebagai payung hukum dalam pengembangan sains dan teknologi antariksa. Khususnya yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional). “Undang-Undang ini nantinya diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Keantariksaan Nasional atau Indonesian National Space Policy yang di banyak negara menjadi acuan kebijakan nasional dan menjadi pendorong kemajuan kegiatan keantariksaan nasional,” jelasnya. Kepala Balai Produksi dan Pengujian Roket LAPAN Sudihartono menjelaskan bahwa Kegiatan Lapan yang terkait dengan teknologi dirgantara, utamanya meliputi 3 hal, yakni pengembangan teknologi setelit, roket, dan pesawat terbang. Terkait dengan pengembangan teknologi roket, lanjut Sudihartono, LAPAN sudah mampu membuat satelit. Indonesia, telah mempunyai satu satelit A-1 yang berumur 6 tahun, sudah orbit dan masih dapat beroperasi dengan baik dan dibuat oleh putra-putri Indonesia yang diluncurkan dari India pada tahun 2007. Pada tahun ini, tambahnya, Lapan akan segera menyelesaikan satelit kedua yang diproduksi A-2 di Atang Sanjaya, Bogor. Direncanakan akan diluncurkan di India bersamaan dengan satelit India. “Kita juga akan menyelesaikan satelit A-3, sehingga Indonesia akan mempunyai 3 satelit hasil anak bangsa yang akan mengorbit di antariksa,” ujarnya. Menurutnya, satelit Indonesia berfungsi sebagai pengindraan, pengintaian, pemantauan dan pemetaan. Satelit juga akan dilengkapi dengan pemantauan kapal, serta voice repeater. “Untuk mengoperasikan agar dapat mencangkup seluruh

indonesia, Lapan membangun jaringan stasiun bumi, di lima tempat kawasan Indonesia,” paparnya. Dia mengatakan sesungguhnya Indonesia sudah mampu untuk memproduksi roket yang bisa sampai

menuju orbit, namun fasilitas untuk integrasinya yang belum memadai. “Untuk bisa memproduksi, roket yang dapat mengangkut satelit ke orbit, memakan biaya 2 triliun,” ungkapnya.

Tim Panja RUU Keantariksaan di Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak.

Ketua Komisi VII DPR Soetan Bhatoegana mengatakan, Kunjungan Panja Spesifik ke berbagai daerah untuk mengetahui situasi dan kondisi lapang an terhadap berbagai balai pengamat an dan pemantauan LAPAN di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menambahkan, tujuan RUU Keantariksaan ini bertujuan membuat payung hukum agar antariksa terjaga dan dapat melindungi kemaslahatan rakyat Indonesia.

“Kita ingin mengetahui dan bagaima na pengamatan udara dan satelit sampai pemetaan kebakaran hutan,” ujarnya kepada Parlementaria, di Pontianak, baru-baru ini.

Menurutnya, RUU dari LAPAN akan menjadi pegangan untuk memperkaya RUU keantariksaan selain juga untuk mengetahui kondisi climate change, gempa, dan sebagainya. Serta kita melindungi masyarakat dari dampak meteor.

Menurutnya, NKRI terdiri atas 17 ribu pulau karena itu perlu ada satelit yang menjaganya. “Kita memiliki udara yang harus dijaga, dan memiliki manfaat yang besar sekali karena itu perlu dijaga dan dibuat payung hukumnya,” katanya.

“Mungkin saja nanti dapat ganti rugi sampai Rp. 3 miliar, selain itu Komisi VII DPR mendukung tugas dan fungsi Lapan sehingga 17 ribu pulau dapat dipantau dengan satelit jika tidak dipantau maka Indonesia akan merugi,” terangnya.

Soetan mengkhawatirkan apabila tidak ada payung hukumnya maka dikhawatirkan keantariksaan tidak berkembang. “Jadi apabila terkena dampak meteor maka rakyat mendapat ganti rugi oleh negara,” terangnya.

Saat kunjungan ke Sumbar, Soetan kembali menegaskan pengembangan teknologi antariksa perlu mendapat porsi khusus dalam RUU keantariksaan. “Kita punya LAPAN, tapi tidak ada Undang-undangnya maka mereka

tidak maju-maju. Kalau RUU Keantariksaan ini kita sahkan nanti, otomatis kita serius karena jelas ada payung hukumnya, juga bagaimana kita melindungi negara yang sebagian besar terdiri kepulauan dari sisi keantariksaannya,” jelas Soetan. Selama ini hal yang mengatur terkait Keantariksaan hanya sebatas ratifikasi Konvensi Internasional, sehingga diperlukan peraturan yang berlaku nasional terkait keantariksaan melalui Undangundang. Untuk mengatasi minimnya teknologi yang dimiliki, selama ini LAPAN melakukan banyak bentuk kerjasama dengan berbagai negara, antara lain Jepang, China, Australia juga India. “Kami antisipasi keadaan, jadi kami mesti kerjasama dengan Jepang, India dan lain-lain untuk memperkuat kemampuan teknologi keantariksaan dan sampai sekarang terbukti berjalan baik dari sisi kemanfaatan,” jelasnya. (tim parle)

PARLEMENTARIA


65

SOROTAN

Konflik Internal Komnas HAM Memprihatinkan Nada prihatin masih disuarakan anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari saat men dapat kabar baru dari Latuharhary No.4B, markas para pejuang HAM. Ia menyayangkan hasil rapat paripurna 13 orang komisioner Komnas HAM ini, ternyata masih berbeda dengan harapan yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III beberapa waktu lalu. “Hampir semua fraksi dalam RDP meminta agar komisioner segera menyelesaikan perbedaan diantara mereka, fokus pada kinerja menyelesaikan daftar panjang kasus HAM. Kita juga meminta agar keputusan mereka untuk memperpendek masa tugas Ketua Komnas menjadi satu tahun ditinjau ulang,” paparnya kepada Parle di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ia menyebut belum ada keputusan resmi Komisi III terkait perkembangan baru konflik yang terjadi di Komnas HAM. Namun baginya opsi penyelesaian bisa mengerucut pada dua pilihan, mengembalikan kepemimpinan komnas seperti semula atau membubarkan komisioner yang baru saja ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, Oktober tahun lalu. “Kita harus konsultasi dulu untuk menentukan sikap resmi DPR bisa mengembalikan kepemimpinan Komnas HAM seperti semula bisa saja diganti semua,” tandas politisi FPDIP ini. 66

PARLEMENTARIA


Bicara pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Komisi III Almuzammil Yusuf menerangkan belum dapat menanggapi lebih jauh soal keputusan pleno komisioner HAM tersebut. Ia mengaku lebih baik menunggu laporan resmi yang seharusnya sudah disampaikan ke DPR. Kalau boleh berharap ia sebenarnya menginginkan kekisruhan yang terjadi di lembaga yang lahir sebagai amanat konstitusi ini diselesaikan oleh mereka sendiri. “Kita tunggu laporan tertulis dari mereka tapi bagi saya sebaiknya masalah yang terjadi dapat diselesaikan oleh internal. Campur tangan pihak luar baru dilakukan apabila internal komnas tidak mampu menyelesaikan,” paparnya. Pasca paripurna Komnas HAM yang menetapkan Siti Nurlaila sebagai ketua baru menggantikan Otto Nur Abdullah suara ketidakpuasan masih terdengar. Dalam pemungutan suara 4 komisioner Muhammad Nur Khoiron, Rochyatul Aswidah, Sandrayati Moniaga dan ketua sebelumnya Otto, menolak memilih karena

keberatan dengan keputusan masa kerja ketua dipangkas dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun. “Sejak awal kami sudah menolak perubahan tata tertib yang fokus pada masa jabatan pimpinan 1 tahun, karena menurut kami tidak masuk akal sehat dan pemberlakuannya yang retroaktif serta tidak mempertimbangkan pendapat publik dan juga DPR,” kata Otto. RDP yang Penuh Kecaman Publik tentu masih ingat bagaimana jalannya RDP Komisi III dengan 12 pimpinan Komnas HAM di Gedung DPR Senayan, Jakarta, awal Februari lalu. Waktu itu sejumlah anggota terang-terangan menyatakan kekecewaan bahkan kecaman terhadap konflik internal yang terjadi. “Saya termasuk yang menyesal memilih bapak dan ibu. Ternyata kami memilih anggota Komnas HAM yang haus kekuasaan, dimana logikanya seorang pejabat negara menjabat selama 1 tahun. Terus terang saya prihatin melihat kondisi ini,” kata anggota Komisi III Trimedya Panjaitan saat menyampaikan pernyataannya dalam rapat. Bagi dia terbelahnya sikap para komisioner, 9 orang mendukung masa jabatan 1 tahun dan 4 orang memilih 2,5 tahun jelas bertentangan dengan pakta integritas yang pernah ditandatangani pada saat mengikuti fit and proper test. Kekecewaan bertambah setelah mendapat informasi kisruh komisioner diikuti aksi mogok kerja karyawan Komnas HAM. Sementara itu anggota Komisi III dari FPPP Ahmad Yani dalam pertemuan tersebut menyampaikan maaf kepada publik karena telah salah memilih pejuang HAM. Ia juga meminta komisioner menjelaskan soal masukan yang diperolehnya, kisruh disebabkan masalah ketidaksetaraan hak antara anggota dengan pimpinan.

“Kenapa harus meributkan fasilitas pimpinan Komnas, katanya dapat mobil Camry. Kami di DPR juga demikian, banyak anggota yang memperoleh suara lebih banyak dalam pemilu, tetapi mereka tidak meributkan fasilitas lebih yang didapat pimpinan DPR,” tandasnya. Ia menekankan apabila ditemukan ada permasalahan dalam manajemen kesetjenan dan kepemimpinan Komnas HAM periode sebelumnya seharusnya fokus kerja pada mencari solusi masalah yang ada. Bukan malah melompat pada kesimpulan mempersingkat masa jabatan pimpinan menjadi 1 tahun. Wakil Ketua Komisi III Almuzammil Yusuf yang memimpin jalannya sidang akhirnya waktu itu memberi tenggang 1 bulan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Komnas HAM untuk menyelesaikan masalah internal yang telah membelit 13 komisionernya. Apabila gagal maka Komisi III dalam posisi siap mengambil sikap termasuk melakukan pemilihan ulang. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas informasi mogok kerja karyawan Komnas HAM yang diterimanya. Ia meminta para komisioner dan kesetjenan dapat memberi perhatian pada aspirasi yang ditandatangani 100 karyawan, yang tembusannya juga diterima Komisi III. Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah menyatakan dapat menerima permintaan Komisi III. Ia mengaku optimis dapat menyelesaikan persoalan. “Kita sudah mengagendakan rapat paripurna, saya rasa bisa selesai dalam pertemuan tersebut,” imbuhnya yakin. Ternyata harapan Otto masih tinggal harapan. Publik nampaknya masih akan menyaksikan episode selanjutnya kekisruhan di rumah para pejuang HAM. (iky)

Jajaran Pimpinan Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika (tengah), Aziz Syamsuddin (kanan) dan Almuzammil Yusuf (kiri).

PARLEMENTARIA


67

LIPUTAN KHUSUS

BURT Upayakan Penguatan Kinerja DPR

Wakil Ketua BURT DPR Nuriswanto dan Indrawati Sukadis.

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menggelar diskusi baru-baru ini di Semarang, Jawa Tengah dengan tema “Penguatan Kinerja Kelembagaan DPR RI, Meningkatkan Peran Kapasitas, dan Kompetensi Anggota DPR RI. Diskusi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BURT DPR, Indrawati Sukadis dengan pembicara Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan, Profesor Tjipta Lesmana, Pembantu Rektor III Universitas Diponegoro Semarang, Warsito dan Pengamat Parlemen, Amin Sunaryadi.

68

PARLEMENTARIA


Saat membuka seminar, Indrawati Sukadis menuturkan, perubahan UUD 1945 pasal 20 ayat 1 dimaksudkan untuk memperdayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Sebelumnya peranan DPR hanya membahas dan memberikan persetujuan terhadap RUU yang disiapkan oleh Presiden. “Pergeseran kekuasaan ini, merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga ini, sesuai tugasnya masing-masing yaitu DPR sebagai lembaga pembentuk UU atau kekuasaan legislasi dan Presiden sebagai pelaksana UU atau kekuasaan eksekutif,” ujarnya. Untuk memperkuat hal tersebut UUD 1945 pasal 20 A ayat 1 mengamanatkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat serta hak-hak lain yang diatur dalam UUD. Sebagai respon dari adanya pergeseran kekuasaan membentuk UU dari eksekutif ke legistatif maka dibutuhkan pembenahan DPR secara menyeluruh.

Oleh karena itu, kata Indrawati, BURT sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI memberikan perhatian khusus untuk memperkuat lembaga ini. Dalam Pemerintahan Demokrasi, sebuah efektifasi penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Termasuk dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia yaitu distribution of power sehingga terjadi check and balances antar lembaga tinggi negara. Ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian DPR RI seperti diungkapkan Purek III Undip, Warsito. “Kualitas anggota DPR RI bisa dilakukan pada saat rekrutmen caleg masing-masing parpol, tapi kenyataannya selama ini banyak mempertimbangkan faktor elektabilitas ketimbang faktor kualitas. Selain itu, harus ada komitmen kuat dari setiap anggota DPR, seperti komitmen terhadap kepentingan rakyat, mematuhi kode etik dan etika politik-misalnya disiplin dan taat terhadap aturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta hadir dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DPR,” tegas Warsito Memang harus diakui bahwa DPR (khususnya Badan Anggaran) telah terlibat dalam pembahasan rancangan APBN mulai dari tahap penyusunan konsep, tetapi karena kekurangan data lapangan sehingga mengalami keterbatasan dalam analisis. DPR masih kekurangan bank data dibanding dengan data yang dimiliki pemerintah, karena pemerintah berperan secara langsung dalam pelaksanaan anggaran. Namun demikian, DPR tetap berusaha, jika kita melihat dalam pandangan umum para anggota dewan atas nota keuangan dan rancangan APBN, menunjukkan adanya statemen politik yang mengandung kritik atau rasa

kurang puas terhadap kebijakan pemerintahan. Dalam sesi tanya jawab, Anggota BURT dari FPG, Josef A. Nae Soi mengatakan kondisi Indonesia saat ini pada tahap homo homonilupus. Homo homonilupus dimaksudkan kehidupan manusia akan selalu diwarnai oleh persaingan dan konflik kekuasaan. Untuk itu, Josef setuju jika nantinya diadakan forum diskusi. “Bagaimana profil DPR ke depan mengantisipasi situasi persaingan tadi. Penguatan apa yang harus kita lakukan?,”imbuh Josef A. Nae Soi. Menanggapi hal itu, Tjipta Lesmana berpendapat kinerja DPR RI sebagai satu lembaga tidak lepas dari kinerja para anggota dewan. Ketika satu anggota dewan dari fraksi apapun melakukan tindak korupsi misalnya, tentu masyarakat menilai semua anggota dewan seperti itu. “Jadi peningkatan peran, kapasitas, dan kompetensi para anggota dewan tidak bisa berdiri sendiri, berkaitan juga dengan masalah lain yang tidak kalah seriusnya. Misalnya, perbaikan sistem politik, sistem pemilu, sistem ekonomi, dan penguatan Badan Kehormatan. Permasalahan tersebut tidak bisa dipisahkan dari krisis etika dan moral yang kian parah yang menghantam seluruh profesi di negara kita,” tukasnya. Sejauh ini pelaksanaan ketiga fungsi DPR telah berjalan cukup efektif melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan Kunjungan Kerja Komisi serta Kunjungan Kerja Spesifik Komisi. Setiap masalah yang ditemui dalam kunjungan kerja komisi maupun dalam kunjungan kerja spesifik selalu dapat ditindaklanjuti oleh komisi bersama Pemerintah melalui mekanisme rapat-rapat.Bahkan apabila dipandang perlu dilakukan pendalaman, komisi dapat membentuk Panitia Kerja (Panja). (mp,tt)

PARLEMENTARIA


69

Tina Toon

Tertarik Jadi Wakil Rakyat 70

PARLEMENTARIA


Nama Tina Toon identik dengan artis cilik bertubuh “subur”, berpipi chubby plus dengan goyangan lehernya yang berputar-putar. Ups, tapi itu dulu belasan tahun silam saat pertama kali tampil ke muka public lewat lagunya “Bolo-bolo”. Tina sekarang sudah menjelma menjadi gadis remaja yang beranjak dewasa. Dengan tubuh slim, seksi dan pembawaan yang hangat menambah sempurna kecantikan Tina. Bahkan kini Tina didaulat menjadi brand ambassador salah satu merek kosmetik ternama. Ditengah kesibukannya bersama group vokalnya, Tina with D’girls, gadis kelahiran 20 Agustus 1993 ini menyempatkan diri mendatangi Parlementari di Ruang Pemberitaan Gedung Nusantara III, lantai II DPR RI Senayan. “Wah, ini pertama kalinya aku mengunjungi dan

masuk ke Gedung DPR RI. Selama ini aku hanya lewat depannya saja, sementara untuk sisi dalamnya gedung rakyat ini aku hanya lihat dari tivi. Ternyata begini toh gedung yang menjadi rumah rakyat ini. Jujur aku senang sekali bisa masuk ke Gedung ini,”ujar Tina dengan wajah bersinar. Sejenak melihat foto-foto kegiatan anggota dewan yang terpampang di dinding ruang Parlementaria, membuat mahasiswi Teknik Informatika semester 6 di salah satu Universitas swasta di Jakarta Pusat ini terinsprasi untuk ikut terjun ke dunia politik. Bagi

dan pengesahan Undang-undang, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Namun dewan saat ini juga memiliki kewajiban lain dalam menjawab penilaian miring sebagian masyarakat terhadap kinerja anggota DPR. “Anggota dewan kan juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Namun,karena ada beberapa oknum anggota dewan yang menyalahgunakan wewenangnya, membuat nama anggota DPR secara keseluruhan menjadi rusak. Tidak berbeda jauh dengan pekerja seni atau artis seperti aku, karena ada oknum artis yang “nakal”, terkadang membuat nama artis secara keseluruhan ikut tercoreng. Begitu juga dengan profesi lainnya, ada oknum guru, oknum polisi,”ungkap Tina. Untuk itulah Tina melihat bahwa anggota Dewan saat ini memiliki tugas lebih berat, yakni menjawab penilaian negatif tersebut dengan kinerja yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas secara keseluruhan. Karena tugas dewan menyangkut hajat hidup masyarakat luas dan bangsa itulah, maka Tina tidak ingin terburu-buru mengikuti para seniornya di dunia seni untuk ikut menjadi anggota dewan. Tina merasa perlu menambah banyak belajar, menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpolitikan. Khusus untuk seniornya di dunia seni seperti Tantowi Yahya, Eko Patrio, Dedi Gumelar alias Miing dan lainnya, membuat Tina merasa bangga bahwa mereka bisa ikut berperan dalam lembaga legislatife ini. Hal ini cukup bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa artis tidak hanya bermodal kepopuleran namun juga memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk bisa mewakili rakyat.

Tina, anggota DPR merupakan orang-orang pilihan dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Sehingga tidak mungkin masyarakat salah dalam memilih orang-orang yang akan mewakilinya dalam lembaga terhormat ini. Namun Tina menyadari untuk menjadi wakil rakyat tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih lagi untuk era sekarang. Tina menilai tugas Dewan saat ini lebih berat dari sebelumnya. Berat tidak hanya dalam menjalankan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pembuatan

Sedikit beranda-andai, kelak jika putri pertama pasangan Megawati dan Aan Hermanto ini diberi kepercayaan dan kesempatan menjadi wakil rakyat, Tina akan lebih memilih mendiami komisi X yang membidangi Seni dan pendidikan. Karena kedua bidang itulah yang selama ini berdekatan dengan dirinya. Sehingga sedikit banyaknya ia sudah mengetahui permasalahan yang ada di kedua bidang tersebut. “Aku sedih sekali melihat para pekerja seni yang dihari tuanya hidup serba kesulitan. Padahal saat mudanya, mereka cukup produktif dalam berkarya. Untuk itu jika kelak aku menjadi anggota dewan, aku akan memperjuangkan royalti atau apalah namanya yang bisa dijadikan pegangan hidup pekerja seni di hari tuanya. Karya seni itu termasuk hak intelektual yang sangat luar biasa nilainya. Jadi sangat disayangkan jika karya intelektual yang sangat mahal itu tidak dibarengi dengan pemberian royalti. PARLEMENTARIA


71

Sebenarnya hal itu juga terjadi di bidang olahraga. Namun karena aku tidak berkiprah di dunia olahraga jadi aku kurang jelas bagaimana aturannya terhadap atlet dan mantan atlet, ”jelas Tina. Sementara itu untuk dunia pendidikan, Tina yang sejak SD selalu meraih ranking pertama di kelasnya, bahkan mendapat beasiswa di kampusnya mengatakan kelak ia akan memperjuangkan pendidikan untuk anak kurang mampu. Bagi Tina, saat ini sekolah gratis masih sebatas usia SD dan SMP, sedangkan jika ingin sampai SMU bahkan kuliah masih harus mengeluarkan biaya. Dengan begitu anak yang tingkat perekonomian keluarganya kurang, tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah. Tatanan demokrasi di Indonesia untuk menjadi anggota DPR RI terlebih dahulu harus meniti karir politiknya lewat sebuah parpol. Saat ditanya partai apa yang sudah mulai diliriknya untuk bisa

72

PARLEMENTARIA


mengantarkan Tina menjadi wakil rakyat. Untuk hal tersebut pemeran film layar lebar Tina Toon dan lenong Bocah ini belum menentukan satu partai. Ia masih menimbang-nimbang partai yang visi dan misi nya sejalan dengan prinsip dirinya. “Untuk saat ini aku belum menentukan satu partai yang akan aku masuki, karena seperti yang aku katakan tadi aku harus belajar banyak dahulu. Belajar dengan mengamati perkembangan politik tanah air melalui media massa, membaca lewat buku-buku, maupun bertanya langsung dengan para politikus yang kebetulan bertemu. Tapi kalau ditanya partai yang seperti apa yang kelak akan aku masuki untuk bisa mengantarkan aku menjadi wakil rakyat? Pastinya partai yang memiliki visi dan misi sama denganku, partai yang mendudukan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan partai dan kelompok,”jelas penyanyi yang pernah menciptakan dua buah lagunya sendiri ini. Ditambahkannya, jika sudah berada di gedung DPR RI dan menjadi wakil rakyat, maka yang akan ia wakilkan adalah rakyat dan Negara. Bukan kepentingan partai semata. Menurut pelantun lagu Cinta Buta dan Cinta Pertama ini sumpah jabatan yang dilakukan anggota DPR RI sebelum memulai masa tugasnya itu bukanlah main-main. Pertanggung jawaban atas sumpah tersebut tidak hanya di dunia saja, melainkan juga akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Dan ia yakin bahwa segala apa yang dilakukan cepat atau lambat pasti akan mendapat balasannya.(Ayu)

PERNIK

Bukalah Jendela Dunia dengan Buku

Siapa yang tak mengenal buku? Mungkin bagi sebagian orang, buku hanyalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Namun, bagi sebagian orang, buku menjadi gudang ilmu yang sangat berharga dan bahkan dari sebuah buku dapat mempengaruhi hidup seseorang. Edwin Percy Whipple (1819-1886), seorang kritikus dari Amerika mengungkapkan ‘Buku adalah mercusuar yang berdiri di tepi samudra waktu yang luas’, sedangkan peribahasa China mengibaratkan, ‘Sebuah buku ibarat taman bunga yang di bawa dalam kantong’. Dari kata bijak itu bisa kita simpulkan, begitu pentingnya buku untuk menunjang kehidupan manusia.

Buku lahir pada zaman kuno dikarenakan manusia pada zaman itu sudah tidak mampu menghafal banyaknya informasi yang beredar. Tradisi komunikasi pada zaman kuno masih mengandalkan lisan, sehingga penyampaian informasi, cerita-cerita, maupun syair, disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Semakin lama, semakin banyak yang harus dihafal, hingga terpikirlah untuk menuangkannya PARLEMENTARIA


73

dalam tulisan, jadi lahirlah buku kuno. Seiring berkembangnya zaman, buku juga mengalami perkembangan. Mesir merupakan bangsa yang pertama mengenal tulisan yang disebut hieroglif. Mereka menuliskannya di batu-batu atau di kertas papyrus. Selain Mesir, bangsa Romawi juga memanfaatkan papyrus untuk membuat tulisan. Panjang gulungan papyrus itu terkadang mencapai puluhan meter, sehingga cukup merepotkan orang yang menulis maupun yang membacanya. Kesulitan menggunakan gulungan papyrus, bentuk buku pun mengalami perubahan. Pada awal abad pertengahan, gulungan papyrus digantikan oleh lembaran kulit domba terlipat yang dilindungi oleh kulit kayu yang keras yang dinamakan codex. Perkembangan signifikan perbukuan dimulai dengan diciptakannya kertas yang sampai sekarang masih digunakan sebagai bahan baku penerbitan buku. Pencipta kertas pertama adalah seorang berkebangsaan Cina bernama Ts’ai Lun, yang hidup sekitar tahun 105 Masehi pada zaman Kekaisaran Ho Ti di daratan Cina. Kendala penerbitan buku masih saja ditemui, karena masih menggunakan sistem tulis tangan. Hingga akhirnya, seorang berkebangsaan Jerman bernama Johanes Gensleich Zur Laden Zum Gutenberg menemukan cara pencetakan buku dengan hurufhuruf logam yang terpisah. Ia memulai pembuatan mesin cetak pada abad ke-15, dan bertahan hingga awal abad ke-20, dan mengalami perkembangan menjadi pencetakan offset, yang ditemukan pada pertengahan abad ke-20 dan digunakan sampai saat ini. Di Indonesia sendiri, dunia

perbukuan mengalami perkembangan yang cukup panjang. Awalnya buku kuno ditulis di atas daun lontar, kemudian dijilid hingga membentuk sebuah buku. Selain itu juga ada beberapa bentuk tulisan yang terdapat pada prasasti-prasasti peninggalan zaman dahulu kala. Hingga saat ini, perkembangan perbukuan semakin melejit dibanding jaman dahulu. Dulu, buku hanya dibaca oleh kalangan tertentu, sedangkan saat ini setiap orang dapat membaca buku. Lalu, dimana kita bisa mendapatkan dan membaca buku? Perpustakaan Sebagai Gudang Ilmu Membaca akan membuka jendela dunia. Mungkin kata mutiara itu dapat memotivasi seseorang untuk membaca buku. Namun, muncul kendala ketika ingin membaca buku yang jarang ada di pasaran atau harganya mahal, sehingga tidak mampu untuk membelinya. Mengapa tidak mencoba mengunjungi perpustakaan? Ya, perpustakaan bisa dibilang merupakan kumpulan buku-buku yang disusun di rak-rak buku. Tapi, apakah semua buku yang disusun di rak bisa disebut perpustakaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perpustakaan adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Sedangkan menurut Guru besar Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Prof. Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Namun, pengertian buku saat ini bukan hanya selalu tentang susunan buku-buku di rak. Jangkauan perpustakaan kini meluas hingga media elektronik yang berbasis media informasi. Dari beberapa pengertian di atas, mungkin kita sudah membayangkan bagaimana rupa perpustakaan itu. Memasuki gedung perpustakaan DPR RI, tim Parle merasakan seperti layaknya perpustakaan lainnya. Nampak susunan buku-buku di rak, pustakawan yang sibuk menyeleksi buku, dan sederet aktifitas lainnya. Suasana juga sangat hening dan sunyi, suasana yang sangat tepat untuk membaca buku, atau untuk browsing mencari ilmu pengetahuan. Lalu, apa bedanya perpustakaan DPR RI dengan perpustakaan lainnya? “Ya, perpustakaan DPR RI termasuk ke dalam perpustakaan kategori khusus,

74

PARLEMENTARIA


PERNIK karena perpustakaan ini dibentuk oleh DPR RI dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi serta menyediakan koleksi yang sesuai dengan tugas dan fungsi dewan, sehingga bisa disebut perpustakaan khusus Parlemen,” kata Kepala Bidang Perpustakaan DPR Mohammad Djazuli ketika ditemui tim Parle beberapa waktu yang lalu. Kekhususan Perpustakaan DPR RI, tambah Djazuli, ditentukan dari jenis dan ragam koleksi yang dikelola serta orientasi layanan yang lebih terfokus kepada layanan informasi bagi anggota DPR RI, serta seluruh unsur dan sistem penunjangnya, seperti pejabat, staf, tenaga ahli, asisten pribadi, maupun untuk alat kelengkapan DPR lainnya. Namun, bukan berarti perpustakaan DPR tidak bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Perpustakaan tetap dapat melayani masyarakat, pelajar, dosen maupun peneliti dari luar lingkungan DPR dengan catatan hanya bisa mengakses koleksi buku di tempat, sesuai dengan peraturan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). “Untuk non staf atau non pegawai DPR, dapat mendatangi perpustakaan dan membaca buku atau terbitan lainnya di dalam perpustakaan, atau dengan kata lain tidak dapat meminjam dan membawa pulang. Sedangkan untuk staf atau pegawai lingkungan DPR, dapat membuat kartu anggota perpustakaan, dan itu gratis,” tambah Djazuli. Untuk pembuatan kartu anggota, calon anggota dapat mengajukan kepada petugas dengan menyertakan kartu identitas formulir pendaftaran. Djazuli menyatakan pembuatan kartu anggota tidak lebih dari 10 menit, karena dibuat saat itu juga. Pengunjung setiap bulannya cenderung mengalami kenaikan. Pada November 2012, pengunjung hanya berkisar 204 pengunjung. Catatan terakhir, untuk di bulan Februari 2013 saja, perpustakaan membukukan daftar pengunjung sebanyak 644 orang. Fasilitas Perpustakaan Untuk menunjang pelayanan jasa, perpustakaan DPR RI menyediakan berbagai fasilitas untuk pengunjung. Sampai saat ini, perpustakaan memiliki koleksi buku dengan jumlah 21.590 judul buku atau sebanyak 105.382 eksemplar buku. Koleksi buku itu dari beragam jenis, koleksi buku umum, koleksi referensi, jurnal, koleksi World Bank, koleksi Asia Foundation, koleksi proses pembahasan RUU, Risalah Rapat, koleksi e-book dan koleksi penerbitan Setjen DPR serta terbitan lainnya. Perpustakaan DPR juga menyediakan 22 jenis koran dan 12 jenis majalah. Pada tahun 2011, perpustakaan menambah koleksi

sebanyak 179 judul buku, yang terdiri dari 5 judul buku hadiah dan pengadaan sebanyak 174 judul. Sedangkan di tahun 2012 koleksi perpustakaan bertambah sebanyak 317 judul buku, dengan rincian buku hadiah sebanyak 134 judul dan pengadaan sebanyak 183 judul. “Koleksi buku di perpustakaan berasal dari berbagai sumber. Ada dari pengadaan buku, maupun sumbangan atau hibah dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR, anggota fraksi dan komisi, mantan pejabat, penulis bahkan masyarakat umum,” jelas Pustakawan Perpustakaan DPR Widya Chalid. Namun, untuk sumbangan buku diperlukan penyortiran agar layak menjadi koleksi perpustakaan DPR. Hal ini dikarenakan sifat perpustakaan DPR yang khusus untuk kebutuhan parlemen, sehingga tidak semua buku sesuai dengan kebutuhan. Untuk buku yang tidak lolos sortir, biasanya akan ditawarkan kepada perpustakaan lainnya. Selain berbasis buku cetak, tentu saja perpustakaan DPR juga menyediakan layanan berbasis online. Perpustakaan DPR menyediakan 11 sistem layanan online untuk memudahkan masyarakat ataupun yang berkepentingan dalam mencari buku atau catalog yang dibutuhkan. 11 sistem layanan online yaitu : 1. Sistem Perpustakaan Online. 2. Layanan internet catalog perpustakaan online, http://perpustakaan.dpr.go.id 3. Layanan intranet kliping online, http://kliping.dpr. go.id 4. Layanan intranet koleksi e-book http:// perpustakaan.dpr.go.id (Bisa diklik di menu Buku Elektronik) 5. Layanan intranet koleksi jurnal online World Bank, http://elibrary.worldbank.org 6. Layanan intranet data Koran Kompas (PIK Kompas), http://pik.kompas.co.id 7. Layanan intranet peraturan perundangperundangan online dan jurnal ilmiah kajian perundang-undangan Hukum Online, http://www. hukumonline.com 8. Layanan intranet Koleksi Jurnal Online e-Library USA, http://elibraryusa.state.gov 9. Jurnal Internasional Perpustakaan Nasional, http://e-resources.pnri.go.id 10. Akses link e-book OECD ilibrary, http://www.oecdilibrary.org/ 11. Layanan intranet Koleksi Jurnal Online e-Library USA, http://elibraryusa.state.gov Widya menjelaskan, layanan online ini dapat diakes oleh anggota dewan ataupun masyarakat luas untuk PARLEMENTARIA


75

memastikan ketersediaan buku cetak di perpustakaan DPR, ataupun yang sudah berbasis e-book. Diharapkan dengan adanya layanan online ini, dapat mempermudah calon pembaca untuk mencari buku yang dibutuhkan. “Jadi, yang di online itu, ada katalog buku yang ada di perpustakaan DPR. Anggota dewan atau masyarakat luas dapat melihat katalog itu, jika ada bukunya, bisa langsung datang ke perpustakaan. Jika ada versi e-booknya, pembaca dapat langsung membacanya di website,” jelas Widya. Untuk terbitan dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, sudah tersedia dalam layanan online, sehingga bisa diakses dari website. Namun, ada juga terbitan dari penulis ataupun dari penerbit yang sudah dialihmedia-kan menjadi website. Menanggapi maraknya e-book secara online, Djazuli menyatakan bahwa ini sebagai perkembangan zaman. Namun, sebagai perpustakaan khusus Parlemen, perpustakaan DPR tidak serta merta membuat e-book, karena terkait perlindungan hak cipta penulis dan penerbit. “Kita sedikit terkendala mengenai e-book, karena masih sedikit terbitan di Indonesia yang menjual dalam bentuk e-book. sehingga cukup sulit untuk mencantumkan buku versi e-book. Tapi untuk terbitan dari Setjen DPR, sudah versi e-book,” jelas Djazuli. Untuk tujuan mengenalkan perpustakaan DPR kepada masyarakat umum, Djazuli bersama staf melakukan pameran di Perpustakaan Nasional dan instansi yang menggelar event pameran. Buku yang dipamerkan adalah sampel koleksi perpustakaan DPR. Selain itu, Perpustakaan DPR juga menyelenggarakan seminar / diskusi mengenai tema tertentu yang terkait perpustakaan, dan mengundang pakar sebagai narasumbernya. Menyadari fungsi dan peranan lembaga DPRRI yang didukungnya, Perpustakaan DPR aktif berjejaring dengan sesama perpustakaan lembaga juga perpustakaan khusus lembaga pemerintah lainnya dan Perpustakaan Nasional sebagai badan induk perpustakaan. Hubungan yang dijalin tidak lain juga untuk memberikan dukungan yang lebih

76

PARLEMENTARIA


baik lagi bagi DPR-RI. Keuntungan hubungan yang terbentuk ini adalah diperolehnya akses dan kerja sama mengenai koleksi masing-masing lembaga, informasi mengenai pengembangan SDM, juga saling berbagi akses dalam hal akses jurnal ilmiah dan e-book online. Beberapa akses yang didapat Perpustakaan DPR melalui kerjasama tersebut adalah: Jurnal Internasional Perpustakaan Nasional, Akses link e-book OECD iLibrary, dan Layanan intranet Koleksi Jurnal Online e-Library USA. Sementara itu juga, kiprah perpustakaan DPR dalam kancah dunia pustaka pun tak main-main. Perpustakaan DPR terdaftar sebagai anggota di International Federation of Library Associations (IFLA) dan Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific (APLAP). IFLA merupakan asosiasi perpustakaan seluruh dunia, sedangkan APLAP adalah asosiasi perpustakaan khusus Parlemen untuk Asia Pasifik. Sejak tahun 2011 President APLAP dijabat oleh salah satu pustakawan Setjen DPR RI yaitu Widya Chalid. Tahun 2013, APLAP akan mengadakan pertemuan di Singapura, dan perpustakaan DPR siap mengantarkan delegasinya. Kedepannya, Djazuli berharap dapat membuat perpustakan DPR menjadi berbasis online, sehingga jangkauan perpustakaan semakin luas. Masyarakat luas dapat mengakses seluruh koleksi perpustakaan DPR. “Nantinya kita ingin perpustakaan online, dan kita sudah mulai dengan menyediakan fasilitas 8 sistem layanan online, serta koleksi 187 e-book dan tiap hari terus bertambah. Namun, ‘bentuk fisik’ perpustakaan harus tetap ada, karena versi buku cetak tetap dicari. Selain itu, kami berharap fasilitas ruang dan gedung dapat ditambah. Sehingga ruang pengolahan, ruang layanan, ruang diskusi dan ruang baca dapat dipisah,” tutup Djazuli. Sudah tidak ada keraguan kan untuk datang ke perpustakaan? Jadi, ayo datang perpustakaan terdekat untuk membuka jendela dunia pengetahuan. (sf)

POJOK PARLE

Namanya Siapa Pak .......................

Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, sore itu, ruang rapat Komisi III dipenuhi lebih banyak wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik. Rupanya agenda rapat Komisi III saat itu menarik minat tidak hanya wartawan politik tetapi juga wartawan infotaiment. Betapa tidak................... Komisi III menerima Ibunda Raffi Ahmad yang ingin mengadukan kasus putranya pada Komisi Hukum ini. Sudah beberapa minggu belakangan, berita tentang Raffi Ahmad tidak pernah terlepas dari pemberitaan media. Sorotan kamera, bahkan puluhan blitz kamera foto memburu ibunda Raffi dari mulai kedatangan hingga masuk ke dalam ruang rapat. Amy Qanita, ibunda Raffi Ahmad mengadu ke Komisi III DPR karena menilai proses hukum yang dilewati anaknya banyak kejanggalan. Ia juga mempertanyakan kenapa BNN masih menahan padahal dalam pemeriksaan di RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat) Raffi terbukti negatif. Ia merasa proses hukum yang tidak adil ini seperti mengarah untuk menghancurkan masa depan anaknya. “Anak saya itu seorang pekerja keras, ia banyak berkorban untuk saya dan adik-adiknya. Kalau anak saya pecandu saya ikhlas dia direhab, tapi dia tidak membahayakan, tidak mengancam siapapun.

Saya kok merasa seperti dihancurkan,” kata Amy yang datang didampingi pengacara Hotma Sitompul. Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III Sayed Muhammad Mullady mengatakan kecewa dengan hasil kerja BNN dalam kasus Raffi Ahmad. Ia semula berharap dalam penggerebekan yang sangat di-blow up itu akan terjaring narkoba dengan nilai yang besar. “Ternyata yang diungkap kecil saja sangat tidak pantas dengan anggaran BNN Rp.1 triliun lebih yang disetujui DPR,” paparnya. Sementara Andi Anzhar Cakra Wijaya dari F-PAN juga memperkirakan BNN akan mengungkap hasil tangkapan besar. “Paling tidak 1 atau 2 kilo narkoba tetapi ternyata hanya 3 linting ganja. Jadi menyikapi laporan ini tidak usah khawatir kita akan segera rapat dengan BNN untuk meminta penjelasan,” kata Andi. Seperti biasa begitu pimpinan sidang mengetok palu tanda rapat telah usai, para wartawan segera maju ke meja pimpinan sidang untuk meminta konfirmasi tambahan. Sambil berdesak-desakan wartawan mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan dan Ketua Komisi III pun menjawab satu demi satu pertanyaan tersebut.

PARLEMENTARIA


77

Merasa dia sudah memberikan informasi lengkap yang diinginkan wartawan, maka berkatalah sang ketua : ”sudah ya sudah, saya rasa semua pertanyaan sudah saya jawab dengan jelas,” katanya. Ternyata masih ada satu pertanyaan mengejutkan :” satu lagi pak, nama bapak siapa?,” seru sejumlah wartawan. Yang ditanya Gede Pasek Suardika terlihat kaget, ketika ditanya namanya. Tapi sejenak kemudian ia tersenyum mahfum. “Wah kalian wartawan infotainment ya, pantas saja haha...,’ kata Pasek sambil tergelak.

Tanpa menyebutkan namanya, Gede Pasek berkata : ”untuk urusan itu tanya sama yang dibelakang,” katanya sambil menunjuk kearah Kabag Sekretariat Komisi III, Endah yang menyaksikan adegan itu sambil tersenyum. Siapa sih yang tidak kenal Gede Pasek Suardika, Ketua Komisi III ini sudah akrab wajahnya dan sering tampil di layar kaca. Semua wartawan politik yang sering meliput di DPR sudah sangat hafal dengan politisi FPD ini. Tapi tidak wartawan infotainment... (tt,iky)

Dokter “Lebih Jahat” dari Polisi Bicaranya semangat, berapi-api. Apalagi kalau memperjuangkan hak-hak pasien terutama pasien tak mampu. Sampai akhirnya mengeluarkan kesimpulan bahwa dokter ternyata “lebih jahat” dari polisi. “Pasalnya, kalau polisi nilang orang sehat sebab pengemudi kendaraan, sedangkan dokter nilang orang sakit,” tegas Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dalam suatu Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Orang Miskin Tanggung jawab Siapa” di ruang wartawan DPR Senayan, Jakarta. Menurut Ribka, karena pengaruh kapitalisme, maka rumah sakit sekarang sudah bergeser ke arah komersial. Jangankan tempat tidur, misalkan ada kelas I kosong tetapi karena pasien datang pakai Jamkesmas, petugas mengatakan kelas III penuh, adanya kelas I. Dalam masalah ini pasien 78

PARLEMENTARIA


selalu dalam posisi yang lemah. Kemudian pasien ambil keputusan akhirnya masuklah ke perawatan kelas I yang penting si pasien sehat dulu. Lalu dibayarlah pelayanan kelas I tersebut meski ternyata sangat memberatkan. Pasien tersebut kemudian melapor kepada Ribka dan menyatakan sebenarnya dia memilki kartu Jamkesmas, namun kalau bawa kartu Jamkesmas, layanan kelas III dibilang penuh. Begitu datang lagi dengan status pasien umum, ruang kelas III ada, makanya Ribka punya relawanrelawan yang masuk RS tersebut. Pimpinan Komisi IX yang juga seorang dokter ini mengaku memberi pembekalan kepada dokter, karena teman sejawat maka dia mengatakan bahwa dokter sekarang lebih jahat dari polisi. Anaknya tiga orang yang telah menjadi dokter pernah diminta mengucapkan sumpah dokter; mengutamakan peri kemanusiaan, tidak melihat perbedaan latar belakang agama, ras, politik dan sosial ekonomi. Namun dua kata terkahir-sosial ekonomi- diucapkan pelan. Dia menegaskan, meski menjabat sebagai Ketua Komisi IX, bisa lang sung meminta Menkes atau Dirut perusahaan farmasi menyalurkan anaknya bekerja di instansi tersebut, namun anaknya perlu cuci otak lebih dulu. Putranya menjabat Direktur sebuah RS tanpa kelas dengan uang tunjangan setingkat upah minimum regional (UMR). Sengaja Ribka memberi kesempatan kepada putranya bekerja sebagai pengabdian, biar tahu bahwa Ilmuku adalah Ibadahku, bukan Ilmuku adalah rejekiku. Kenapa dokter lebih jahat dari polisi? Ribka melanjutkan bahwa polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit, apalagi Dirut RS penerima program Askes. Ditanya susternya, bulan ini berapa yang

USG, dijawab dua. “Wah modalnya sekian belum balik. Lalu saat pasien lain datang periksa dokter dikatakan sepertinya ada benjolan. Padahal keluhannya tidak bisa BAB seminggu, jelas saja mengeras padahal dengan Durkolax 5 ribu keluar barang itu,” ungkap Ribka. Namun dokter bilang ini harus di USG, lalu pasien menyerahkan saja. “Terserah dokter yang penting sehat”. Lalu tiga hari berikut

datang konsul, dokter bilang alkhamdulillah Pak nggak ada apa-apa. Akhirnya sang dokternya dapat bonus konsul dan uang USG. “Ini komersialisasi dan harus dilawan bersama. Saya minta YLKI juga mengawasi hal ini,” tandas Ribka kepada Pengurus YLKI Tulus Abadi yang hadir dalam acara tersebut. (mp)

PARLEMENTARIA


79

Edisi 100 TH. XLIII, 2013

Recommend Documents