Edisi 112 TH. XLIV, 2014

Edisi 112 TH. XLIV, 2014

IRONI PEMILU LEGISLATIF 2014

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya Naefuroji M. Andri Nurdriansyah SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

2

PARLEMENTARIA

EDISI 112 TH. XLIV, 2014

Pengantar Redaksi Pemilu legislatif tanggal 9 April lalu telah usai dan kita menunggu penetapan hasil pemilu secara nasional dan anggota DPR periode 2014-2019 yang akan dilantik 1 Oktober 2014. Pelaksanan pemilu kali berjalan lancar, meski menyisakan masalah klasik yakni kecurangan. Kecurangan itu dimulai saat penghitungan suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Kelurahan dan kecamatan jadi titik krusial kecurangan pemilu Inilah ironi pemilu legislatif 2014. Pemilu sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi dan pendewasaan kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata dinodai berbagai kecurangan. Budaya pragmatisme dan transaksional kental mewarnai pesta demokrasi kali ini. Para caleg mengeluhkan politik uang yang kian marak terjadi yang berujung manipulasi suara. Sejumlah anggota Dewan merasakan sendiri betapa kecurangan berlangsung sangat masif. Diantaranya Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR Hajrianto Tohari, Aria Bima dan Nurul Arifin yang menyebutkan bahwa politik uang kali ini dua kali lipat lebih tinggi daripada pemilu sebelumnya. Hajrianto ditawari langsung oleh mafia penghitungan suara dan dijanjikan bisa lolos ke Senayan dengan menye torkan dana Rp300 juta. Jika gagal, si mafia bersedia mengembalikan dana tersebut sebesar Rp200 juta. Kecurangan pemilu kali ini juga dinilai paling brutal, bahkan diibaratkan seperti perang saudara di Suriah. Persaingan antar caleg satu partai dilakukan secara terang-

terangan, saling jegal. Kenyataan itu diperkuat lagi oleh penegasan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie bahwa, pelaksaan pemilu kali ini benar-benar kacau. Praktik kecurangan berlangsung begitu massif dari Sabang sampai Merauke, bahkan lebih buruk dibanding Pemilu 2009. Untuk menghindari hal itu, pegamat politik Rafly Harun mengusulkan agar hasil penghitungan suara dilaporkan langsung ke KPU melalu teknik E-Count. Suara dari tiap TPS masuk ke sistem komputerisasi yang terhubung langsung ke KPU, sehingga tak ada celah PPS/PPK memanipulasi suara. Masyarakat harus diberi pengetahuan setiap kali pemilu, tentang masa depan bangsa, tentang menata negara, dan tentang kebutuhan membangun bangsa dan negara yang kuat. Di sisi lain, dibuat aturan main yang keras sehingga politik uang bisa diberangus. Di bidang pengawasan, Parlementaria melaporkan soal pelaksanaan UN 2014 dan pembatasan konsumsi BBM dengan system RFID, soal anggaran diturunkan laporan mengenai temuan BAKN terhadap penyimpangan tunjangan profesi guru serta laporan mengenai RUU Kebudayaan dan RUU KUHAP diturunkan dalam rubrik legislasi. Satu prestasi yang ditorehkan Setjen DPR yakni dalam rangkaian sidang Association of Secretaries General of Parliament (ASGP), di Jenewa, Swiss dengan meraih suara terbanyak mengalahkan Yunani dan India, sehingga Indonesia berhak menjadi anggota Executive Committee ASGP. (mp)

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 112 TH. XLIV,5715350 2014 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

|8

PROLOG

Ironi Pemilu Legislatif 2014 Simbiosis mutualisme terjadi antara petugas PPS/PPK dengan caleg curang. Tidak semua caleg punya akses untuk mengetahui perolehan suaranya yang riil.

PROLOG Ironi Pemilu Legislatif 2014

8

LAPORAN UTAMA

11

SUMBANG SARAN

26

PENGAWASAN

28

Pemilu Dipenuhi Politik Uang

UN Tingkat SMA Berjalan Lancar RFID Perlu Payung Hukum

PROFIL Ledia Hanifa Amaliah

| 48

Tampil bersahaja, dan ramah saat ditemui diruang kerjanya, di Gedung Nusantara I. Itu merupakan kesan pertama Parlementaria saat mewawancarai alumni jaket kuning ini, yang juga merupakan salah satu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS. PENGAWASAN

| 28

UN Tingkat SMA Berjalan Lancar Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2014 Tingkat SMA/MA/SMK yang dilaksanakan serempak di seluruh daerah pada 14 sampai dengan 16 April 2014 lalu secara umum berjalan lancar, sesuai harapan masyarakat dan harapan Komisi X DPR.

31

ANGGARAN

33

LEGISLASI

36

Tunjangan Profesi Guru Program Bermasalah 2013 Maju Atau Tunggu yang Baru RUU Kebudayaan: Wujudkan Karakter dan Identitas Nasional

39

FOTO BERITA

42

KIAT SEHAT

46

Gizi Pada Lansia

PROFIL

48

KUNJUNGAN KERJA

53

Ledia Hanifa Amaliah Aktivis Perempuan Untuk Indonesia Ombak Teluk Palu dan Dinamika Sulteng

SOROTAN

67

liputan khusus

69

SELEBRITIS

71

Rel Ganda Jakarta-Surabaya Percepat Laju Perekonomian Setjen DPR RI “Kalahkan” Setjen Parlemen Yunani Dan India Tasya: Anak Gembala yang Anti Golput

PERNIK Koperasi Bersemi di Setjen DPR

POJOK PARLE

Anggota DPR Juga Manusia

76 79

ASPIRASI

Laporan Pertambangan Ilegal Menyampaikan laporan adanya kegiatan penambangan emas illegal yang berlangsung sejak 2007 di sekitar aliran sungai Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan yang merusak lingkungan dan infrastruktur jalan karena lalu lalang ekskavator dan mencemari Sungai Batang Hari yang merupakan sumber air minum bagi masyarakat. Bahkan kegiatan penambangan illegal tersebut didukung oleh tindakan dan kebijakan aparat yang sangat meresahkan masyarakat Pada 2007, investor asing dari Beijing, Cina atas nama PT Giominex Solok Selatan (PT. GSS) melakukan penambangan emas di Kabupaten Solok Selatan melalui sistem izin pertambangan rakyat (IPR) dengan nota kesepahaman yang menyatakan masyarakat sekitar memperoleh kesempatan yang sama dalam penambangan emas tersebut. Namun 2 (dua) tahun kemudian, PT. GSS menyimpang dari

perjanjian awal, dimana aparat kepolisian menghentikan kegiatan pertambangan milik masyarakat dan membiarkan pertambangan milik PT GSS tetap beroperasi, sehingga menimbulkan kekecewaan dan tindakan pembakaran tambang oleh masyarakat. Akibatnya terjadi penangkapan terhadap masyarakat yang dituduh melakukan pembakaran. Bahwa setelah kejadian tersebut, sistem dan mekanisme penambangan sering berubah-ubah, dimana masyarakat yang menjalankan usaha pertambangan dan menyewa ekskavator milik perusahaan diharuskan membayar biaya perizinan yang besarnya bervariasi untuk disetor baik kepada perusahaan maupun kepada pejabat pemerintahan Kabupaten Solok Selatan. Marlis, S.pd./Ikatan Masyarakat Lubuk Ulang Aling Sekitarnya (IMLUAS)

Usulan Pensiunan Perum Pos disamakan Pensiunan PNS. Pelapor telah beberapa kali menyampaikan usulan penyesuaian penghasilan pensiunan Perum Pos dengan pensiunan PNS karena adanya kesenjangan penghasilan dimana penghasilan pensiunan PNS lebih besar. Pelapor menyampaikan, bahwa uang pensiun dengan pangkat Patu 1/II D dan masa kerja 32 tahun per 1 Juni 1998 diterima sebesar Rp. 540.000,- dan per 1 Oktober 2013 sebesar Rp820.000 sedangkan PNS golongan II B sebesar Rp2.700.000.

sebagai bentuk dukungan bagi perjuangan mantan pejabat PT POS melalui Ketua Pensiunan PT POS agar usulan yang di sampaikan kepada MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD, namun sampai saat ini belum dapat terealisasi dapat segera diproses di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pelapor memohon agar Pimpinan DPR RI menindaklanjuti dan membantu merealisasikan usulan tersebut. H. Nana Sumarna, Jalan Raya Cileunyi Bandung, Jawa Barat

Pelapor menyampaikan bahwa usulan tersebut adalah

Usulan Pembentukan Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Pengembalian Nilai Tunai Himpunan Dana Hasil Pemotongan Gaji Aspirasi mewakili para purnawirawan TNI-POLRI dan PNS Hankam, yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, mengenai usulan pembentukan UU yang mengatur tentang pengembalian nilai tunai himpunan dana hasil pemotongan gaji secara paksa atas hak milik para pemohon/pelapor, sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa gaji dan upah adalah hak pegawai atau pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Negara yang ditetapkan dan dibayar berdasarkan peraturan. Hal tersebut adalah milik pegawai dan merupakan bagian dari harta bendanya, berdasarkan Pasal 1 huruf b angka 1 UU No. 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada

6

PARLEMENTARIA


Militer Sukarela, Pasal 2 huruf a UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/ Duda Pegawai; Pasal 1 ayat (1) huruf a Keppres No. 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemoto ngan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun; Pasal 2 Keppres No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun. Temon Sulamto, Jombang, Jawa Timur

Pembentukan Sekolah Negara Rehabilitasi Khusus Pelajar Nakal (SMK Khusus Bela Negara) Adapun alasan pembentukan sekolah khusus tersebut adalah sebagai berikut: • Maraknya tawuran pelajar di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan lainnya, sehingga menimbulkan korban jiwa yang tewas sia-sia. • Semakin banyaknya pelajar yang terlibat kasus narkoba, minuman keras dan minuman oplosan. • Pelajar yang suka kebut-kebutan dijalan raya (geng motor), naik truk secara gerombolan dan membahayakan nyawa. • Pelajar yang terkena pergaulan bebas jika dibiarkan dapat memicu penyakit HIV AIDS.

Pelajar yang sudah sulit dibina oleh orang tua dan sekolah. Pelapor mengusulkan agar nantinya sekolah tersebut dibina oleh para ahli baik dari bidang keahlian hukum, pendidikan, psikologi, agama, maupun Anggota Polri dan Anggota TNI selama 3 tahun, sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan yang lain. Sedangkan siswanya berada dalam asrama yang layak huni dengan sarana dan prasarana lengkap, agar me reka mendapat ilmu dengan sikap cinta NKRI, disiplin, menghormati orang tua, guru dan sesama siswa dengan biaya dari APBN dan atau APBD. Setelah mereka tamat disalurkan kerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi agar mereka siap menjadi WNI yang berkualitas dan beraklak mulia T. Ismunandar, Sukabumi, Jawa Barat

Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kabupaten Bengkalis Dengan Kota Dumai Dilokasi Bukit Abas perihal penyelesaian tapal batas wilayah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai di lokasi Bukit Abas, Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Tk. II Dumai. Sehubungan dengan permohonan penyelesaian tapal batas tersebut, pelapor menyampaikan pernyataan antara lain : bahwa masyarakat Bukit Abas tetap menjadi bagian dari wilayah Kota Dumai Provinsi Riau sesuai dengan hasil musya warah masyarakat Bukit Abas tanggal 30 November 2013 di Balai Pertemuan Masyarakat Bukit Abas.

Walaupun berdasarkan peta lampiran berita acara kesepa katan batas daerah antara Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai tanggal 2 Oktober 2006, wilayah Bukit Abas masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, namun infrastruktur seperti sekolah (SDN 10, SMPN 16), jaringan listrik, pos yandu, pencatatan sipil (KK, KTP, DPT) dari masyarakat Bukit Abas masih mendapatkan fasilitas dari Kota Dumai sehingga diharapkan Bukit Abas tidak akan merubah legalitas kependudukan menjadi penduduk Kabupaten Bengkalis mengingat jauhnya jarak Kabupaten Bengkalis dengan wilayah Bukit Abas yang mempersulit urusan administrasi. Muriadi, dkk, Bukit Abas, Riau

Bencana Banjir Dan Benteng Roboh Akibat Dari Buruknya Kualitas Pekerjaan Pengembang Perumahan Pelapor adalah perwakilan para Ketua RT dan Tokoh masyarakat Rw 11 dan Rw 12 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pelapor menyampaikan kekhawatiran warga akan terjadinya bencana banjir dan benteng/tanggul roboh akibat buruknya kualitas pekerjaan PT. Pancanaka (Pengembang perumahan di wilayah tersebut) dikarenakan: Terlapor tidak membuat saluran pembuangan air ke kali Cimahi sebagaimana janji Dirut PT. Pancanaka dalam musyawarah antara warga, jajaran dinas terkait dan Direksi PT. Pancanaka pada 6 Januari 2012. Kualitas benteng setinggi hampir 4 M2 sangat membahaya kan karena tidak sesuai dengan standar pembuatan benteng yakni:

• Pondasi tidak masuk ke dalam tanah dan tidak memakai pancang beton di setiap 3 M2 sehingga saat curah hujan tinggi dari sela-sela pondasi terjadi rembesan air yang sa ngat deras. • Besi beton yang digunakan hanya berukuran 6 mm dan menggunakan bata merah tumbuk. Bahwa permasalahan tersebut telah beberapa kali dimusya warahkan dengan Terlapor namun tidak ada yang ditepati. Pelapor mengkhawatirkan akan terjadi bencana yang lebih besar saat tingginya curah hujan pada akhir Desember 2013 hingga Februari 2014 sebagaimana prediksi BMKG. Saripudin, dkk,Cimahi, Jawa Barat

PARLEMENTARIA


7

PROLOG

H

ari masih gelap. Matahari belum menampakkan jati dirinya. Sayup terdengar azan subuh dari kejauhan. Pagi itu, terasa berbeda dari biasa nya. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 9 April 2014. Tepat di hari pencoblosan. Selepas salat Subuh, seorang pemuda religus dan bersahaja sudah menyiapkan segalanya untuk ikut memeriahkan pesta demokrasi. Wawan warga Desa Pakulonan Barat, Kabupaten Tangerang, Banten, tak pernah golput.

8

PARLEMENTARIA


Wawan selalu punya jagoan sendiri untuk caleg pilihannya. Ia berharap caleg yang dicoblosnya mampu menjadi wakil rakyat yang betul-betul memperhatikan nasib rakyat kecil seperti dirinya. Jarum jam sudah menujukkan pukul 07:00 pagi dan hari mulai beranjak terang. Wawan sudah mengingatkan ibu dan adik-adiknya untuk berpartisipasi memeriahkan hari pemungutan suara. Di luar rumah, para tetang ganya juga sudah bergegas ke lokasi TPS. Suasana pagi itu seperti ritual hari raya Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong pergi ke titik yang sama.

Saat tiba di TPS, tidak jauh dari rumahnya, warga sudah berkerumun menunggu antrian untuk mendapat giliran mencoblos. Sebagian warga lainnya memandangi nama dan wajah para caleg yang ditempel di sebuah papan triplek. Sementara panitia pemungutan suara memanggil warga satu per satu untuk masuk ke bilik suara, menu naikan hak konstitusional politiknya. Wawan mendapat giliran kesekian di TPS 10, Kelurahan Pakulonan Barat. Usai mencoblos, wawan menghampiri panitia untuk menginformasikan bahwa ada 3 adiknya di

Simbiosis mutualisme terjadi antara petugas PPS/PPK dengan caleg curang. Tidak semua caleg punya akses untuk mengetahui perolehan suaranya yang riil. sejak memproklamirkan diri sebagai bangsa merdeka. Di masa ORLA satu kali berhasil menggelar pemilu pada tahun 1955. Memasuki masa ORBA ada 6 pemilu yang dihelat, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Tiba di era keterbukaan dan reformasi, pemilu sudah bergulir 4 kali pada 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu legislatif memang sudah usai. Tapi tentu masih saja menyi sakan masalah klasik. Apalagi kalau bukan kecurangan. Para caleg yang dipastikan terplih tentu sumringah. Sebagian lainnya mengeluh karena suaranya terus tergerus dan menghilang. Kecurangan itu dimulai saat penghitungan suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Kelurahan dan kecamatan jadi titik krusial kecurangan pemilu.

rumah, penyandang disabilitas yang tak mungkin hadir ke TPS. Wawan meminta panitia mendatangi rumahnya selepas waktu pencoblosan berakhir pada pukul 13.00. Akhirnya, ketika “ritual” pencoblosan berakhir di TPS, panitia pun mendatangi rumahnya untuk menyaksikan 3 adiknya penyandang disabilitas yang tak mau ketinggalan memeriahkan semarak pemilu. Masyarakat desa selalu antusias menyambut pemilu. Selalu ada kesemarakan setiap kali pemilu dihelat. Dan Pemilu kali ini merupakan yang ke-11 dalam sejarah Republik

Transaksional selalu menjadi bumbu pemilu. Banyak caleg tak mampu mengawal suaranya hingga ke PPS dan PPK. Menarik usulan Hanif Sobari, caleg DPD RI dari Banten. Menurutnya, perlu ada saksi nasional yang dibiayai negara, bukan saksi partai seperti yang pernah diusulkan parpol. Saksi nasional ditempatkan di setiap TPS untuk me laporkan penghitungan suara, baik DPD maupun DPR, langsung ke KPU pusat. “Dengan begitu, para caleg tak perlu khawatir suaranya akan hilang di tengah jalan,” papar Hanif. Pengamat hukum Rafly Harun, berpendapat, kecurangan yang pa ling sering dilakukan adalah memanipulasi suara antarcaleg di dalam satu partai. Para caleg yang memburu suara ilegal mendatangi PPS atau PPK. Mereka mencari suara sejawat yang sudah tidak mungkin terpilih, lalu mengalihkan suara itu untuk dirinya. Atau bisa juga sang caleg

mengambil suara partai dari pemilih yang hanya mencoblos tanda gambar partai, bukan caleg. Simbiosis mutualisme terjadi antara petugas PPS/PPK dengan caleg curang. Tidak semua caleg punya akses untuk mengetahui perolehan suaranya yang riil. Untuk itu, Rafly mengusulkan agar hasil penghitu ngan suara dilaporkan langsung ke KPU melalu teknik E-Count. Suara dari tiap TPS masuk ke sistem komputerisasi yang terhubung langsung ke KPU, sehingga tak ada celah PPS/ PPK memanipulasi suara. “Bisa jadi dari 560 anggota DPR yang terpilih di senayan, banyak di antara mereka jangan-jangan tidak terpilih. Tapi, hanya orang-orang yang merekayasa suara di PPS dan PPK,” keluh Rafly, saat ditemui pertengahan April lalu di Jakarta. Namun, dari sisi penyelenggaraan, pemilu 2014 cukup baik sepanjang 4 kali pemilu di masa reformasi. Yang terburuk adalah pemilu 2009. Pada 2009, kecurangan sangat masif terjadi dan surat suara tertukar hampir di semua provinsi. Politik Uang Para caleg mengeluhkan politik uang yang kian marak terjadi. Pesta demokrasi sekaligus jadi pesta transaksional. Hajrianto Y Thohari, caleg Partai Golkar melihat, sistem pemilu yang terlalu personal dengan proporsional terbuka membuat para caleg bersaing dengan cara tidak sehat. Bahkan, mereka cenderung tak peduli dengan perolehan suara partainya. Yang mereka pikirkan hanya perolehan suara untuk diri nya sendiri. Bahkan, caleg dari dapil Jateng IV, itu berani mengatakan, politik uang kali ini dua kali lipat lebih tinggi

PARLEMENTARIA


9

PROLOG

Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman, melihat, tak hanya politik uang, penyelenggaraan pemilu kali ini juga masih mengulang persoalan yang sama dengan pemilu sebelumnya. DPT dan distribusi logistik pemilu selalu menuai masalah. Walau demikian, dari sisi keamanan, pemilu legislatif kemarin relatif baik. daripada pemilu sebelumnya. “Saya sendiri ditawari langsung sama mafia penghitungan suara dan dijanjikan bisa lolos ke Senayan dengan menyetorkan dana Rp300 juta. Jika gagal, si mafia bersedia mengembalikan dana tersebut sebesar Rp200 juta,” ungkap Wakil Ketua MPR RI itu. Politik dan uang seperti magnet yang tak terpisahkan. Keluhan yang sama disampaikan pula oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Politik uang sudah sangat memprihatinkan. Politik uang jadi musuh bersama para caleg yang coba ingin jujur dan mendidik masyarakat pemilih dengan tidak memberi “oleholeh”. Caleg dari dapil Jakarta III ini, sudah menghimbau agar tidak memilih caleg yang memberi uang atau sembako. Tapi, masyarakat pemilih tetap saja tergiur dengan materi. “Pemilu legislatif tahun ini masih memprihatinkan, banyak praktik politik uang. Saya sampaikan kepada calon pemilih, jangan pilih caleg yang telah membayar, baik uang, sembako, atau lainnya, karena pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan pesan moral yang banyak 10

PARLEMENTARIA


disampaikan oleh caleg ini dapat memengaruhi sikap pemilih kembali kepada hati nuraninya,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut. Politik uang datang dari caleg atau bahkan dari penyelenggara pemilu yang menawarkan jasa. Para caleg yang suaranya tergerus selalu melihat PPS/PPK sumber masalah. Boleh jadi, komposisi anggota DPR dan DPD ditentukan oleh PPS/PPK, bukan lagi KPU. Untuk itu, usulan agar hasil penghitungan suara langsung dibawa ke kabupaten, provinsi, atau bahkan KPU pusat menjadi niscaya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman, melihat, tak hanya politik uang, penyelenggaraan pemilu kali ini juga masih mengulang persoalan yang sama dengan pemilu sebelumnya. DPT dan distribusi logistik pemilu selalu menuai masalah. Walau demikian, dari sisi keamanan, pemilu legislatif kemarin relatif baik. “Masih banyak persoalan yang terjadi di Pileg sebelumnya, terjadi di persiapan Pileg sekarang. Misalnya, DPT dan distribusi logistik pemilu. Walaupun secara keseluruhan suasana menuju Pileg ini relatif lebih

baik,” kata Sohibul saat ditemui di DPR, akhir April lalu. Caleg yang maju dari dapil Tasikmalaya itu, berharap agar KPU menyiapkan lebih baik lagi jelang Pilpres. Kualitas penyelenggaraan pemilu harus terus dipoles, hingga menjadi pemilu yang mencerdaskan. Pendidikan politik menjadi kebutuhan mendesak. Para caleg harus rajin turun ke tengah masyarakat bukan untuk bagi-bagi fulus, tapi mendidik masyarakat pemilih lebih cerdas dan tahan pada godaan uang. Masyarakat harus diberi pengetahuan setiap kali pemilu, tentang masa depan bangsa, tentang menata negara, dan tentang kebutuhan memba ngun bangsa dan negara yang kuat. Aturan main yang keras untuk memberangus politik uang harus diusung. Usai pemilu, masyarakat juga jangan ditinggal begitu saja. Mereka tentu menunggu perubahan apa yang akan terjadi. Seperti Wawan yang berharap para legislator memperhatikan nasib rakyat kecil, agar pemilu ini tidak melulu menjadi ironi. Ramai saat pesta, sepi saat berakhir. Rakyat kecil kembali ditinggal, seperti sampah berse rakan usai kemeriahan pesta. foto: andri, ayu/parle/od.

LAPORAN UTAMA

MARZUKI ALIE

Pemilu Dipenuhi Politik Uang

P

emilihan Umum L e gislatif 2014 diselenggarakan 9 April lalu. Sebanyak 6607 Calon Legislatif dari 77 daerah pemilihan. Para Caleg ini akan akan memperebutkan 560 kursi di DPR RI. Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai, Pileg kali ini dipenuhi oleh politik uang. Ia khawatir, jika pemilu masih menggunaka politik uang, yang akan dirugikan adalah masyarakat sendiri.

Hal itu ia sampaikan kepada Tim Parle usai ia memberikan hak sua ranya di TPS 090 Gading Griya Lestari, Blok G/5, RT 006/009, Kelurah an Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 9 April lalu. Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali pada era reformasi? Bagaimana Pemilu di tahun ini? Pemilu kali ini masih mempriha

tinkan, banyaknya praktek-praktek politik uang. Namun, bisa kita lihat, banyak orang dengan gencarnya pesan-pesan moral, termasuk dari saya juga untuk tidak memilih caleg yang telah membayar, baik uang, sembako atau lainnya. Karena pada akhirnya, yang dirugikan adalah masyarakat sendiri. Mudah-mudahan pesan moral yang banyak disampaikan ini dapat mempengaruhi sikap pemilih yang mungkin tadinya terpengaruh politik uang, kemudian

PARLEMENTARIA


11

LAPORAN UTAMA

akan kembali kepada hati nuraninya. Katanya, permainan politik uangnya cukup besar. Bahkan, pendatang baru main uangnya besar-besar. Saya prihatin, Caleg ini mau jadi apa di Dewan nanti? Mau jadi apa DPR ke depannya? Apa selama menjabat Anggota Dewan hanya bertujuan mau mengembalikan uangnya. Saya prihatin dengan pemilu kali ini. Me reka jor-joran mengeluarkan uang banyak untuk kampanye. Makanya saya bilang, kalau diberi uang oleh Caleg, ya diterima saja, tapi jangan dipilih. Ambil saja uangnya, tapi jangan dipilih, biar kapok. Lima tahun ke depan, yang seperti ini akan berhenti. Kenapa? Karena begitu ngasih (uang) tidak akan dipilih. Saya sampaikan, jika bapak dan ibu mau masuk surga, yang seperti ini (memberi uang) jangan dipilih. Tapi kalau dipilih, nanti bisa masuk neraka. Ini pesan moral, semoga 12

PARLEMENTARIA


masyarakat dapat memilih yang terbaik. Angka golput dan partisipasi Pemilu di luar negeri masih minim. Apa penyebabnya? Golput ini terjadi karena kekecewaan. Harusnya, kekecewaan ini diobati dengan berpartisipasi lebih positif, untuk memilih orang-orang yang dianggap akan amanah pada saat duduk di lembaga legislatif. Justru jangan dibiarkan, karena jika dibiarkan, orang-orang yang selalu mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, akan kembali menjabat di DPR. Ini yang menurut saya keliru, kalau kita kecewa, kita malah tidak ikut. Kalau kita kecewa, kita harusnya berbuat, berkontribusi, turut menggunakan hak suara untuk menentukan yang terbaik yang akan duduk di lembaga legislatif. Mudah-mudahan

pilihan itu tidak salah. Lima tahun ke depan kita mendapatkan calon legisltaif yang betul-betul mewakili dari masyarakat. Soal minimnya partisipasi pemilu di luar negeri, ini hanya masalah teknis. Banyak yang tidak terdaftar, karena mereka tidak mungkin berlama-lama hanya untuk memberikan hak suara di TPS yang jauh dari domisilinya. Jadi, pusat-pusat pendaftaran itu harus diperba nyak. Bawa kartu pengenal ke TPS terdekat, dan perlu disiapkan meja registrasi dan bilik suara yang mencukupi. Supaya mereka tidak memerlukan waktu lama meninggalkan pekerjaan. Masalahnya, mereka terlalu lama meninggalkan pekerjaan, itulah yang mengakibatkan mereka akhirnya pulang, dan partisipasi pemilih ini menjadi rendah. Seperti di Hongkong, di Taman Victoria mereka menunggu terlalu

lama, hanya diizinkan beberapa jam untuk meninggalkan pekerjaannya. Bagi yang tidak mempunyai atau tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak mungkin mereka menunggu sampai jam 4 sore, untuk memberikan hak suaranya. Itulah yang harusnya dicarikan solusi ke depan, supaya mer eka yang tidak mendapatkan undangan, diberikan meja khusus, atau tempat pemilihan khusus. Saya yakin kalau itu dilakukan, mere ka tidak perlu berlama-lama untuk menunggu sampai sore hari, dan menghilangkan waktu kerja mereka. Saya rasa minimnya partisipasi di luar negeri tidak akan berpengaruh di pemilu dalam negeri. Ini hanya masalah teknis, bukan persoalan substansi bahwa tidak ingin memi lih. Tentu kita harapkan, partisipasi publik lebih baik dari Pemilu sebe lumnya. Mudah-mudahan, dengan banyaknya himbauan, bahkan dari Majelis Ulama juga menyampaikan fatwa untuk tidak golput, mudah-

mudahan masyarakat mau menggunakan hak politiknya. Jelang pemilu, banyak terjadi kekerasan di daerah konflik, se perti di Aceh dan Papua. Apakah berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu? Saat Pemilu tentu ada usaha-usa ha kelompok masyarakat atau oknum, bahkan bisa jadi ada pengaruh asing yang menginginkan pemilu ini tidak berjalan dengan sukses. Kita tentu tahu ini di daerah-daerah yang memang masih rentan sekali dengan konflik, seperti Aceh, Papua, dan beberapa daerah perbatasan lainnya. Mudah-mudahan, aparat keamanan mampu melakukan pengamanan, sehingga pelaksanaan pemilu ini diharapkan dapat berjalan de ngan baik, tanpa ada paksaan untuk memilih partai tertentu ini bisa dihindari. Kita minta kepada Polri dan TNI untuk melakukan pengamanan

dengan baik, dan tetap menjaga kedaulatan negara kita. Sehingga pemilu tidak direcoki oleh ekstrimis, teroris, dan lain sebagainya. Selain itu, saya yakin masyarakat kita sudah agak lebih berani, daripada lima tahun yang lalu. Saat ini mereka berani melaporkan kejadian-kejadian dimana ada tekanantekanan kepada warga untuk memilih partai tertentu. Saya kira, ke depannya akan semakin lebih baik lagi. Kita selalu berharap pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Kalau itu bisa kita tegakkan, pemilu yang demokratis dan damai sesuai harapan kita, bisa terlaksana de ngan baik. Masyarakat sendiri juga ikut menentukan masa depan Indonesia, tentu melalui partai politik, calon-calon legislatif yang dipilih melalui proses pemilu ini. Mudahmudahan Indonesia menjadi lebih baik lagi. (sf) foto: andri/parle/od.

PARLEMENTARIA


13

LAPORAN UTAMA

Pemilu Masih Menyimpan Permasalahan

P

emilu Legislatif telah usai. Namun, bukan berarti pemilu bisa dikatakan bebas dari permasalahan. Masih ditemui beberapa permasalahan yang dianggap cukup mengganggu, dan dikhawatirkan berdampak pada Pemilu Presiden yang akan diselenggarakan pada Juli 2014 nanti. Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman menyatakan, Pemilu tahun ini masih ditemui beberapa masalah, terutama dari sisi persiapan, yang 14

PARLEMENTARIA


sebenarnya sudah terjadi juga di Pemilu sebelumnya. Walaupun secara keseluruhan relatif lebih baik dibanding Pemilu sebelumnya, namun DPR tet ap mendorong agar penyelenggara Pemilu dapat memperbaikinya.

ini relatif lebih baik. Tapi, kesalahankesalahan ini jangan sampai terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, kita seperti tidak pernah belajar. Kami tetap mengkritik, karena kinerjanya belum maksimal,” jelas Sohibul, ketika ditemui Parle baru-baru ini.

Masih banyak persoalan-per soalan yang terjadi di Pemilu sebelumnya, tapi juga masih terjadi di Pemilu sekarang, misalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan distribusi logistik pemilu. Walaupun secara keseluruhan suasana menuju Pileg

Politisi PKS ini juga mengatakan, kesalahan yang terjadi pada Pemilu Legislatif ini jangan sampai terjadi pada Pemilu Presiden yang berlangsung sekitar 3 bulan lagi. Harus ada perbaikan, dan menjadikan Pileg ini untuk bahan evaluasi.

Saya melihat trend itu dari tahun 1999. Ini terkait dengan persepsi publik terhadap pemilu itu sendiri. Kalau mereka menganggap pemilu sebagai salah satu cara untuk membuat perubahan, maka partisipasi akan semakin meningkat. berpartisipasi,” imbuh Sohibul. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi mencatat ada beberapa kekurangan dalam Pemilu yang mesti dievaluasi. Terutama pengadaan TPS dan distribusi logistik pemilu. Kekurangankekurangan itu bisa menjadi faktor masyarakat tidak memberikan hak suaranya alias golput.

“Ini kan kita punya waktu 3 bulan lagi untuk Pemilu Presiden. Kami akan terus mengawasi kinerja dari penyelenggara Pemilu ini. Jangan sampai soal DPT dan logistik Pemilu menjadi permasalahan lagi. Tiga bulan lagi ini harus digunakan untuk perbaikan. Kita akan dorong itu,” janji Sohibul. Terkait dengan angka partisipasi pemilu yang masih minim, Sohibul menilai hal ini terjadi karena persepsi masyarakat terhadap Pemilu itu sendiri. Ada masyarakat yang menganggap adanya Pemilu tidak membuat perubahan, sehingga

masyarakat lebih memilih untuk golput. “Saya melihat trend itu dari tahun 1999. Ini terkait dengan persepsi publik terhadap pemilu itu sendiri. Kalau mereka menganggap pemilu sebagai salah satu cara untuk membuat perubahan, maka partisipasi akan semakin meningkat. Oleh karena itu, sebagai politisi, saya mengingatkan kepada sesama politisi untuk dapat meningkatkan kualitas dalam berpolitik, sehingga membuat perubahan di negeri ini dan menumbuhkan harapan baik kepada pemilih agar mereka mau

“Soal datang ke TPS untuk memberikan suaranya, ini tentu perlu kita evaluasi, apa yg menjadi penyebab masyarakat golput. Undang-undang Pemilu sudah memberikan ruang yang luas kepada masyarakat dan penyelenggara pemilu untuk betulbetul memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tidak mencoblos, dimanapun mereka berada. Yang kita sesalkan, di RSCM tidak ditemukan adanya TPS. Bagaimana pasien mau mencob los? Ataupun keluarga yang sedang menunggu. Mereka harus pulang dulu. Ini kan sebenarnya hal yang sudah kita antisipasi, namun ternyata kondisi di lapangan tidak sesuai, aparat tidak mengantisipasi,” jelas Thomafi. Politisi PPP ini meminta instansi penyelenggara untuk mengusut sebab musabab dari tertukarnya logistik pemilu. Pasalnya, tertukarnya logistik pemilu, atau keterlambatan logistik pemilu bisa berpotensi menimbulkan kecurangan. Selain itu, apabila terjadi pemilu ulang, maka ruhnya akan berbeda.

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

Ada kejadian di sejumlah dapil, ternyata jumlah DPT-nya melebihi angka sebenarnya, tetapi di Dapil yang lain justru lebih kecil dari yang sebenarnya. Ia yakin, jika KPU memiliki data-data yang baik dan semuanya bertekad menyelesaikan masalah ini maka ke depan pemilu akan berlangsung lebih baik. “Janganlah bermain - main di lapangan yang tidak fair. Kalau mau menang dalam pertarungan apapun hendaknya dengan cara-cara yang obyektif bukan pada manipulasi data,” tandas Sohibul.

“Soal distribusi logistik di bebe rapa daerah yang masih tertukar ini perlu diusut dimana titik lengah kita kenapa harus terjadi seperti itu. Sehingga bisa kita hindari dan tidak terjadi lagi ke depannya. Apakah ini ada kesengajaan? Atau ini kelengah an atau kecerobohan. Ini jangan terjadi lagi di Pilpres,” harap politisi yang pernah menjabat Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu ini. E-KTP Solusi Kisruh DPT Sohibul mengharapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP seharusnya sudah multi fungsi atau berfungsi dalam segala hal. Termasuk bisa mengatasi kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2014. Apalagi dana yang dikeluarkan untuk pembuatan e-KTP mencapai Rp 6 triliun lebih. Kekisruhan DPT hampir terjadi pada setiap pemilu, sehingga ke depannya harus dituntaskan. “Kita berharap dengan adanya eKTP, persoalan persoalan yang ter16

PARLEMENTARIA


kait dengan kependudukan termasuk DPT, harusnya tuntas. Karena itu saya selalu minta kepada Menteri Dalam Negeri, agar e-KTP itu bisa multi fungsi, bisa berfungsi segala hal,” tegasnya.

Intinya, banyaknya kelemahan yang terjadi pada pemilu kali ini adalah kelemahan bersama, dan harus bersama-sama pula untuk memperbaiki. Sebab, jika tidak diperbaiki maka yang akan dirugikan adalah seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi, waktu pelaksanaan Pilpres kurang dari 3 bulan lagi. Sehingga instansi penyelenggara Pemilu ha rus bekerja keras untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi di Pileg lalu. (sf,mp) foto: iwan armanias/parle.

Dibanding tiga pemilu sebelumnya, pemilu legislatif tahun 2014 ini atau keempat selama era reformasi, telah berjalan lancar dan aman. Ini terkait dengan penyelenggaran pemilu 2014 yang lebih siap dibanding pemilu 2009, sebab tahun 2009 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir UU bahwa Pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan suara terbanyak. Pada pemilu 2014 relatif lebih lancar persiapan dan penyelenggaraannya.

HAJRIANTO Y THOHARI

Bawaslu Harus Tegas Tindak Politik Uang PARLEMENTARIA


17

LAPORAN UTAMA

D

emikian ditegaskan anggota DPR Hajrianto Y Thohari dalam perbicangannya dengan Parlementaria menanggapi pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu.

Meski berjalan lancar dan aman, namun menurut Wakil Ketua MPR ini, pada pemilu 2014 ini praktek politik uang lebih massif dan lebih terbuka. Tidak seperti pada pemilu 2009 yang relatif tertutup atau diam-diam. Menurutnya, ada tiga faktor penting mengapa politik uang kian merajalela. Yang pertama sistem pemilu yang terlalu personal dengan proporsional terbuka. Sistem ini memaksa politikus bersaing meraih suara terbanyak dengan menghalalkan segala cara. Persaingan tidak hanya terjadi antar partai tapi juga antar caleg di internal partai, maka kemenangan partai menjadi nomer dua, yang utama adalah caleg itu sendiri. Faktor kedua ialah kondisi rakyat yang miskin dan pendidikan masyarakat yang rendah sehingga memungkinkan terjadinya politik uang dengan negosiasi terbuka. “Contohnya di Dapil saya sendiri, berdasarkan informasi tim sukses, suara saya banyak berkurang dari tingkat TPS hingga di Kelurahan. Padahal satu (1) Dapil bisa terdiri dari ratusan TPS,” katanya. Karena itu, partai politik harus bertanggung jawab akan gagalnya mengelola kader yang mestinya melawan segala bentuk politik uang. Partai harus turun mesin, jika tidak dilakukan perbaikan perilaku internal bisa tercipta delegitimasi parlemen di masa yang akan datang. Selain itu harus ada tindakan tegas dari Panwaslu, Bawaslu dan DKPP serta KPU selaku penyelenggara. Mereka (Bawaslu) selalu berdalih bahwa praktek politik uang itu seperti kentut, baunya menyengat tapi tidak kelihatan bentuknya atau mereka mengistilahkan secara hukum sulit dibuktikan. Tanpa penanganan hukum terhadap praktek politik

uang, tandas Hajrianto, maka anggota DPR yang terpilih nantinya akan mempengaruhi legitimasi DPR sebagai lembaga tinggi negara. Seharusnya ada pelaku politik uang yang ditangkap dan diproses hukum, dengan demikian tidak ada persepsi umum yang menyatakan bahwa semua caleg melakukan politik uang. Contoh kasus kejadian penemuan uang Rp 510 juta di Kabupaten Gunung Kidul Jogjakarta pada masa tenang pemilu legislatif, namun tidak dibawa ke ranah hukum. Padahal polisi saat itu menemukan bukti berupa atribut partai berikut tiruan nama surat suara dari Dapil Yogyakarta. Politik uang menurut pengamatan Pimpinan MPR dari FPG ini, juga terjadi karena rentang waktu penghitu ngan suara yang panjang dan birokratis. Seharusnya alur birokrasi bisa dipotong dan dipersingkat untuk mengurangi resiko kecurangan antara caleg dengan “mafia” penghitungan suara. Kalau bisa ke depan proses penghitungan suara dari TPS langsung dikirim ke Kabupaten. “ Saya sendiri ditawari langsung sama “mafia” tersebut dan dijanjikan bisa lolos ke Senayan dengan menyetorkan dana 300juta. Jika gagal pun, maka si mafia tersebut bersedia mengembalikan dana tersebut sebesar 200juta,” ia menjelaskan. Perlu Turun Tangan Saat ditanyakan, apakah Presiden perlu turun tangan atau mengambil langkah-langkah menyikapi maraknya politik uang dalam pemilu legislatif ini, dengan tegas Hajrianto mengatakan, Presiden perlu mengundang KPU, Bawaslu, DKPP serta pimpinan lembaga tinggi negara untuk mencari solusi terbaik agar jangan sampai hasil pemilu 2014 ini menghasilkan delegitimasi parlemen. Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, tidak saja akan bisa mendelegitimasi parlemen tetapi juga mencederai demokrasi sebab harapan kita pemilu makin lama makin demokratis, dewasa, bermartabat dan bermuara pada peningkatan kualitas kehidupan dan demokratisasi kita. Kembali pada praktek politik uang yang sudah membudaya ini, kata Hajrianto, praktek politik uang di nega ra kita tidak bisa dilepaskan dengan budaya masyarakat dalam berdemokrasi pada tataran paling rendah seperti ketika pemilihan kepala desa. Selalu ada acara pesta, makan-makan dengan kandidat kepala desa lalu keesokan harinya sebelum proses pemilihan terjadi juga serangan fajar dalam bentuk pembagian uang secara langsung dan terbuka. “Nah budaya seperti itulah yang kemudian terbawa pada pemilu legislatif 2014 ini. Mau jadi kepala desa saja mereka bisa bagi-bagi uang, masa yang mau jadi Bupati atau anggota DPR gak bagi-bagi uang. Pemaha-

18

PARLEMENTARIA


man ini sudah terlanjur melekat di masyarakat tingkat bawah,” ungkapnya. Menanggapi sorotan atas lambannya Bawaslu menindak pelanggar pemilu berupa politik uang yang kian marak, anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengakui, pihaknya kalah cepat dalam menangani maraknya pelanggaran pemilu sebelum, saat dan sesudah pemungutan suara tanggal 9 April lalu. Ia mengatakan, laporan dan temuan pelanggaran harus ditangani Bawaslu melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menanganinya. “Kelemahan Bawaslu soal waktu. Kami akui kalah cepat,” ujarnya. Daniel menambahkan, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu bisa dilakukan jika saksi dan bukti telah tercukupi. Setelah lengkap, barulah Bawaslu mengelompokkan pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran administrasi, pidana atau pelanggaran kode etik. Masalahnya, laporan yang disampaikan kepada Bawaslu sering tidak dilengkapi saksi dan bukti. Sehingga untuk menjadikan dugaan pelanggaran itu bisa ditindak lebih lanjut oleh Bawaslu membutuhhkan waktu yang lebih panjang. Menurut Hadjrianto, Bawaslu mestinya bertindak tegas dan cepat. Pelanggaran pemilu masuk kategori bukan delik aduan sehingga untuk bertindak tidak usah menunggu laporan. Begitu terbukti melakukan politik uang, bisa langsung dijatuhkan sanksi, apalagi bukti video dan disiarkan media masa cukup untuk menindaknya. Ketua DPP Partai Golkar ini mengingatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus bertindak tegas memproses dan memberikan sanksi terhadap caleg yang melakukan politik uang sehingga dapat menumbuhkan kepercaya an masyarakat. “Jika ada beberapa caleg yang melakukan praktik politik uang, kemudian diproses dan diberikan sanksi, maka dapat menumbuhkan kepercayaan publik bahwa pelaku politik uang sudah diberikan sanksi,” katanya.

Jika ada beberapa caleg yang melakukan praktik politik uang, kemudian diproses dan diberikan sanksi, maka dapat menumbuhkan kepercayaan publik bahwa pelaku politik uang sudah diberikan sanksi

Namun, kata dia, jika tidak ada tindakan dari KPU, Bawaslu, atau lembaga pengawas lainnya, dia khawatir anggota DPR RI periode 2014-2019 kinerjanya menurun dan membuat aturan perundangan yang tidak pro rakyat. Di sisi lain, peran parpol terhadap terjadinya politik uang juga dinilai punya andil. Karena itu sebaiknya parpol lebih berkonsentrasi pada tahapan pemilu sekarang yakni mengawal penghitungan suara ketimbang membicarakan koalisi. Penghitungan suara harus benarbenar dikawal karena juga berpotensi terjadinya politik uang. “Jangan sampai praktek politik uang lebih parah lagi sebab terbuka peluang dari caleg dan petugas berkongkalikong jual beli suara,” ujarnya. Menurut Hajrianto, dalam UU Pemilu diatur bahwa peserta pemilu adalah parta politik, namun pada prakteknya peserta pemilu 2014 ini adalah individu-individu caleg. Hal ini yang menyebabkan praktek politik uang begitu massif. Jika kita menggunakan sistem proporsional tertutup, maka yang melakukan money politic pastilah partai politik, dan yang harus bertanggung jawab juga partai politik yang bersangkutan. Bawaslu dalam hal ini juga akan lebih mudah melakukan pengawasan dan pemberian sanksi jika diperlukan. Ia menegaskan lagi, legitimasi DPR RI periode 20142019 semakin menurun karena praktik politik uang yang masif pada Pemilu Legislatif 2014. “Saya memperkirakan banyak caleg yang melakukan politik uang justru terpilih sebagai anggota DPR RI dan pada gilirannya kinerja anggota DPR RI periode 2014--2019 pun akan semakin menurun. Hajriyanto berpandangan semakin masifnya praktik politik uang pada Pemilu Legislatif 2014 karena pada pemilu sebelumnya tidak ada penindakan tegas terhadap pelaku politik uang. (tim) foto: eka hindra, naefurodjie/ parle.

PARLEMENTARIA


19

LAPORAN UTAMA

RAFLY HARUN

Miris Lihat Rekayasa Suara di PPS & PPK

P

emilu kali ini dipandang lebih baik daripada pemilu sebelumnya. Itu lantaran para penyelenggara pemilu di KPU pusat lebih mumpuni dari sisi pengalaman dan pengetahuan. Hanya saja, independensi komi sioner KPU masih jadi pertanyaan besar. Parlementaria menemui pangamat hukum dan politik Rafly Harun sepekan setelah hari pencoblosan. Kepada M. Husen dan fotografer Naefuroji dari Parlementaria, Rafly banyak berkomentar soal perhelatan pemilu 2014. Menurutnya, dari empat kali pemilu sepanjang era reformasi, pemilu 2014 yang terbaik. Dan pemilu 2009 adalah yang terburuk. Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana Anda membandingkan pemilu kali ini dengan 3 pemilu sebelumnya di masa reformasi? Ada plus minusnya. Kalau pemilu 1999 adalah pemilu di era yang sangat transisional betul, dari era otoriter Orde Baru ke era reformasi. Sehingga partisipasi sa ngat tinggi. Kemudian tidak terlalu birokratis, sehingga orang bisa milih di mana-mana. Mertua saya juga bisa milih di rumah saya, walau dia tinggal di Kalimantan. Kemudian sistem pemilunya sederhana, yaitu sistem proporsional tertutup.

20

PARLEMENTARIA


Nah, beranjak ke 2004, tingkat partisipasi tidak seeforia pemilu 1999. Tingkat partisipasi sudah mulai turun, tetapi pemilu lebih komplek, karena sudah diperkenalkan sistem proporsional terbuka. Calon yang terpilih adalah mereka yang dapat 100% BPP (bilangan pembagi pemilih). Dan ternyata, dari semua calon yang ada hanya 2 yang memenuhi syarat BPP, Hidayat Nur Wahid dan Saleh Yazid dari 560 anggota DPR. Lalu pemilu 2009, itu pemilu paling buruk dalam era reformasi. Tingkat partisipasi turun. Kira-kira yang ikut 70% saja. Sistem pemilunya lebih komplek lagi, karena proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Lalu kemudian muncul banyak masalah, dari mulai rekrutmen KPU, sampai KPU melaksanakan tugasnya. Yang paling bermasalah adalah soal DPT. Nah, pemilu sekarang menurut saya pemilu yang cu kup baik. Paling tidak tingkat partisipasi lebih tinggi. Lalu dalam melakukan pemilihan anggota KPU, menurut saya cukup siap, karena persiapannya juga cukup lama, yaitu 2 tahun. Mereka terpilih pada awal 2012. Mereka jauh lebih siap. Kemudian jumlah partainya jauh lebih sedikit. Menurut saya, kalau pemilu 2014 lebih jelek daripada pemilu 2009, itu celaka. Kalau lebih bagus wajar, karena pemilu 2014 jauh lebih sederhana dengan 12 partai nasional.

Suara yang terbuang yang tidak lolos parliamentary threshold (PT) jauh lebih sedikit. Diperkirakan cuma 2 partai yang tidak lolos PT, yaitu PKPI dan PBB. Artinya, suara yang terbuang hanya sekitar 2% dibanding pemilu sebelumnya yang mencapai 19%. Dari segi kualitas dan refresentatif, pemilu kali ini jauh lebih baik. Persoalannya klasik. Pemilu di Indonesia ini potensial terjadi kecurangan. Kecurangan itu tidak saja dilakukan partai berkuasa, tapi oleh semua partai dan semua caleg. Titik kecurangan itu bisa dilakukan oleh partai by design. Tapi untuk 2014 saya melihat tidak menonjol. Kecurangan yang dilakukan para caleg tak terhindarkan. Kecurangan terjadi pada tingkat penghitungan suara di PPS dan PPK. Jadi metode yang dipakai para anggota DPR RI yang terpilih, yaitu dengan membayar petugas penghitungan suara. Kalau saya dari partai A. Berdasarkan metode quick count partai itu akan dapat satu kursi di dapil x. Berarti saya sudah tahu akan dapat satu kursi. Suara terbanyak bisa jadi bukan untuk caleg yang dipilih masyarakat, tapi buat caleg yang berani beli suara di PPS dan PPK. Beli suara itu dengan 2 cara ekstrim. Pertama, dengan mengambil suara partai. Kedua, mengaduk-ngaduk distribusi internal partai dengan mengambil suara dari para caleg yang sudah tidak punya peluang mendapat suara terbanyak (kursi). Inilah yang membuat saya mi ris dengan pemilu. Bisa jadi dari 560 anggota DPR yang terpilih di senayan, banyak di antara mereka jangan-ja ngan tidak terpilih. Tapi, hanya orang-orang yang me rekayasa suara di PPS dan PPK. Secara kuantitas kecurangan pemilu mungkin lebih banyak di 2009 daripada 2014. Tapi kualitas

kecurangan lebih hebat sekarang. Benar demikian? Kualitas kecurangan ditentukan oleh seberapa besar bisa merubah hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu 2 yang paling penting; kursi dan calon terpilih. Untuk pemilu kali ini tidak gampang merubah perolehan kursi. Alasannya, partai sekarang lebih sedikit, sehingga di antara mereka lebih gampang mengawasi. Nah, kecurangan untuk merubah peta perolehan kursi lebih kecil kemungkinannya dibanding pemilu 2009. Tapi mengubah peta caleg terpilih sama besarnya dengan 2009. Calon terpilih tidak perlu melibatkan partai lain. Cukup me ngaduk-ngaduk suara internal partai saja. Tidak semua caleg memiliki akses untuk tahu berapa suara yang riil. Kan, C1 itu dipegang saksi-saksi partai politik, bukan saksi per calon. Saksi partai politik biasanya orang yang dibeli dengan pengurus elit partai. Kalau dia anggota biasa yang tidak punya akses ke partai politik, dia enggak punya kemampuan bagaimana mendapatkan informasi suaranya yang benar. Ada caleg yang merasa menang, tapi dia engga tahu, how to do untuk menjaga suaranya agar ketika hasil akhir diumumkan, dia tidak kehilangan kursi. Sekarang caleg-caleg yang punya uang termasuk incumbent bergerilya ke PPS dan PPK untuk mengubah distribusi suara, mengambil suara-suara pemilih yang tidak mencoblos caleg cuma mencoblos partai atau suara-suara caleg yang sama sekali tidak punya peluang untuk terpilih. Inilah yang sesungguhnya mengkhawatirkan. Tapi ada good news-nya, yaitu KPU membuat website www.pemilu2014.kpu.go.id yang menyertakan semua penghitungan suara dari mulai tingkat TPS sampai tingkat terakhir, sehingga yang namanya C1 dan C1 plano konon akan ditayangkan di website itu. Nah, kalau C1 dan C1 plano bisa dilihat semua orang, maka kecura ngan bisa diperbaiki. Pertanyaannya, apakah KPU sanggup men-scan semua hasil C1 tersebut dari ribuan TPS. Mudah-mudahan sanggup. Kalau sanggup, kita bisa berharap pemilu ini jauh lebih jujur dan adil hasilnya daripada pemilu 2009. Pemilu 2009 tampaknya lebih meriah walau angka Golput mungkin lebih tinggi daripada 2014. Nah, pemilu kali ini tidak meriah, tapi tingkat kehadiran masyarakat ke TPS lebih tinggi. Apakah angka Golputnya juga semakin berkurang Menurut saya tingkat Golput ini up and down. Pemilu 2009 itu tidak PARLEMENTARIA


21

LAPORAN UTAMA

bisa dianggap tren, karena itu pemilu yang anomalik menurut saya. Yang seharusnya bagus, malah hancur. Tingkat partisipasi di mana pun di dunia ini, tidak berarti pemilunya bagus, tingkat partisipasinya tinggi. Biasanya yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilu di Indonesia salah satunya tergantung aktor-aktor yang dicalonkan. Contohnya, walau tidak persis benar ya, kehadiran tokoh seperti Jokowi dan Prabowo, saya kira itu menarik orang untuk memilih. Kenapa pemilu kali ini kurang ramai, karena kontroversinya kurang. Itu karena KPU punya waktu yang lebih lama untuk persiapan, yaitu selama 2 tahun. Dan peserta pemilunya jauh lebih sedikit, sehingga secara teoritis jauh lebih sederhana. Dulu, dari mulai rekrutmen dan persiapannya bermasalah. Banyak anggota KPU yang tidak punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Ujug-ujug pengamat pemilu jadi anggota KPU. Sekarang mereka yang ada di KPU adalah orang yang berpengalaman menyelenggarakan pemilu. Sampa sejauh ini belum ada keributan. Biasanya keributan terjadi 22

PARLEMENTARIA


kalau incumbent menang. Nah, ini kan, kalah. Dengan begitu apakah sengketa pemilu akan mi nim di MK? Tidak juga. Kalau sengketa perebutan kursi antarpartai mungkin sedikit. Tapi kursi antarcalon dalam satu partai mungkin akan banyak keributan. Ini yang potensial ribut di MK. Sekarang ini 560 kursi DPR sedang diperebutkan dengan cara yang jujur dan curang. Hari pencoblosan 9 April sesungguhnya awal dari peperangan bagi para calon terpilih. Kalau ada dua caleg yang potensial terpi lih, maka keduanya akan berjuang mendapatkan kursi, baik dengan cara curang maupun jujur. Jadi menjaga suara pun belum tentu menang. Mudah-mudahan proyek KPU sukses, yaitu mendata dan men-scan semua data formulir C1 dan C1 Plano di TPS. Kalau itu bisa masuk semua di website ini, maka semua orang tinggal clik saja. Kalau saya tinggal di DKI III, ya saya tinggal lihat jagoan saya berapa suaranya

yang benar. Memang agak cape, ya enggak apa-apa. Yang penting datanya ada. Kalau dulu banyak caleg tidak mengerti kehilangan suara. Dia enggak punya data pembanding. Sementara yang ditetapkan KPU, bisa jadi data yang sudah berubah. Tapi, human error sekarang mudah-mudahan lebih sedikit. Apa penilaian Anda terhadap para penyelenggara pemilu kali ini? Kalau kita bicara tentang penyelenggara pemilu ada dua; kualitas dan independensi. Kalau kita bicara penyelenggara pemilu di tingkat pusat dari sisi kualitas no down. Mereka orang yang punya pengalaman dan kualitas. Inilah yang membedakan dengan KPU sebe lumnya. Dulu, kita tidak tahu ada orang yang sama sekali tidak paham pemilu, tiba-tiba terpilih. Itulah yang terjadi di KPU 2009. Sekali lagi dari sisi kualitas, anggota KPU 2014 no down. Mereka adalah orang-orang yang paham menyelenggarakan pemilu. Tapi, pertanyaan besarnya bagaimana dari sisi independensi? Nah, dari sisi ini akan kelihatan pascapemilu. Apakah KPU sekarang akan menghadirkan lagi orang seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Keduanya setelah sukses jadi penyelenggara pemilu, direkrut oleh partai pemenang. Andi Nurpati jadi caleg Demokrat. Juga ada mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fredelina Sitorus jadi caleg PDIP. Jadi, sebenarnya PDIP juga merekrut orangnya dari Bawaslu.

Manual vote masih tetap bisa diterapkan, asalkan penghitungannya menggunakan E-Count yang bisa diakses semua pihak. Jadi usai pencoblosan, hasil suara langsung masuk ke sistem E-Count. Dengan begitu tidak adalagi kecurangan dalam penghitungan suara yang selama ini biasa terjadi. Sekali lagi, E-Vote belum bisa diterapkan. Tapi, E-Count bisa diterapkan. (mh) foto: andri/parle/hr.

Sekali lagi dari sisi kualitas, anggota KPU 2014 no down. Mereka adalah orang-orang yang paham menyelenggarakan pemilu. Tapi, pertanyaan besarnya bagaimana dari sisi independensi? Nah, dari sisi ini akan kelihatan pascapemilu.

Nah, apakah fenomena Anas Urbaningrum, Andi Nurpati, dan Agustina Tio Fredelina Sitorus, akan terjadi lagi apa tidak? Nanti usai pemilu ada pergantian pengurus partai politik. Biasanya partai politik akan menggelar Munas dan kongres untuk memilih pemimpin yang baru. Kita akan melihat, tidak saja di pusat tapi juga di daerah-daerah. Banyak sekali caleg yang berasal dari komisoner. Mereka direkrut karena sudah pengalaman jadi penyelenggara pemilu dan punya jaringan. Mudahmudahan hal itu tidak terjadi saat ini. Kalau terjadi, ya sudah berarti dari tahun ke tahun kita hanya menghasilkan penyelenggara pemilu yang tidak independen. Bagaimana dengan E-Vote, apakah sudah bisa diterapkan? Di Indonesia E-Vote belum bisa diterapkan. Di Amerika saja tidak semua negara bagian menerapkan E-Vote. Di Jerman malah dinilai inkonstitusional. Persoalannya di Indonesia masih sulit menerapkannya, apalagi bila harus diterapkan di daerah-daerah terpencil yang penduduknya tidak pernah bersentuhan dengan teknologi.

PARLEMENTARIA


23

LAPORAN UTAMA

Menelisik Kecurangan Pemilu

U

sai pemilu legislatif digelar, bentuk kecurangan pun diumbar. Dari serangan fajar hingga kolusi terpapar. Kecurangan jadi tontonan. Para caleg petahana me ngungkap satu per satu bentuk kecurangan yang terjadi. Setidaknya inilah yang direkam oleh dua anggota DPR RI yang maju kembali menjadi caleg di dapilnya masing-masing. Adalah Nurul Arifin dan Achsanul Qosasih. Keduanya membuka temuan kecurangan yang ditemuinya saat hari pencoblosan. Transaksional sangat terbuka dipertontonkan. Politik uang masih membudaya. Kelak, butuh aturan kuat yang mengikat semua pihak, baik caleg, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sendiri. Nurul Arifin caleg Partai Golkar yang bertarung di dapil Jawa Barat VII (Karawang, Purwakarta, Bekasi) mengungkap temuannya di hadapan para wartawan DPR RI, akhir April lalu. Anggota Komisi II DPR RI ini berbagi catatan kritis kepada pers menyangkut penye lenggaraan pemilu 2014. Pertama, banyak caleg membuka ruang kolusi dengan penyelenggara pemilu. Ini dilakukan jauh sebelum hari pencoblosan. Para caleg mendekati penyelenggara pemilu, baik di tingkat PPS, PPK, maupun panitia di kabupaten. Kedua, sambil berkampanye, banyak oknum caleg sudah memesan suara dengan kontrak politik. Tawarmenawar harga lumrah terjadi untuk mendogkrak suara agar terpilih melenggang ke Senayan. Ada oknum yang membantu di PPS, PPK, kabupaten, bahkan provinsi untuk menaikan perolehan suara caleg tertentu. Ada transaksi yang disepakati dengan penyelenggara pemilu. Uang kontrak ada yang dikemblikan ada pula yang tidak, bila suara yang didongkrak itu tidak cukup menjadikannya wakil rakyat.

Nurul Qomaril Arifin.

PPS. Formulir C1 yang diserahkan PPS tidak berhologram. Yang diberikan justru hanya berupa fotokopi. Utak-atik angka perolehan suara untuk oknum caleg curang dilakukan di atas fotokopi formulir C1 tersebut, karena sudah ada transaksi. Tanda tangan saksi TPS dipalsukan. Ini semua dimaksudkan agar tidak bisa menjadi alat bukti, ketika ada pengaduan kecurangan. C1 fotokopi dan tidak berhologram tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Di tingkat PPK, rekap suara yang disetor tidak disertai kotak dan surat suara. Bahkan kotak suara dimusnahkan, agar tak ada alat bukti. Sepanjang para caleg jujur tidak menempatkan saksi di PPS dan PPK, kecurangan begitu mudah terjadi. Nurul juga mengungkapkan, angka golput boleh jadi menurun. Penyebabnya bukan karena alasan politis, tapi surat suara tersisa yang tidak terpakai dicoblos oleh petugas TPS atau PPS untuk memenangkan oknum caleg tertentu. Dengan begitu, tingkat partisipasi masyarakat terkesan tinggi.

Masih menurut temuan Nurul, ada yang memperjualbelikan formulir C6 yang berisi daftar pemilih. Tentu saja tujuannya untuk memanipulasi suara. Dan temuan terakhir, ada banyak peredaran uang di malam sebelum pencoblosan. Dalam istilah Nurul, “bom uang” yang menggempur setiap rumah penduduk di malam hari.

“Ini perang sadis, vulgar, dan brutal. Lawan kami bukan dari partai lain, melainkan kawan sendiri,” nilai Nurul. Tim pemenangan Nurul yang memantau di lapangan mendapati banyak amplop bertebaran di dapilnya. Nurul yang berusaha jujur dalam setiap kali kampanye politik, prihatin melihat realitas kontestasi di dapilnya. Persaingan keras dan kotor bukan dari partai lan, justru dari internal partainya sendiri. Tentu ini menjadi ironi.

Kecurangan masih berlanjut pasca pencoblosan di

Wakil Sekjen Partai Golkar itu, sempat ditawari mela

24

PARLEMENTARIA


Nurul juga konsen pada isu-isu strategis seperti good governance, gender, lingkungan hidup, HIV AIDS, dan plurarisme. Di sisa waktu tugasnya sebagai Anggota Komisi II DPR, Nurul tetap akan bekerja sebaik mungkin, terutama menyelesaikan tugas konstitusionalnya me rampungkan RUU Pilkada, RUU Pemda, dan RUU MD3. Lain Nurul, lain pula Achsanul Qosasih. Caleg Partai Demokrat dari dapil Jatim XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep) ini, mengungkap temuan kecurangan sehari kemudian, setelah Nurul Arifn di Press Room DPR RI, akihir April lalu. Achsanul membawa serta seorang advocat M. Soleh yang konsen memantau kecurangan pemilu. Pemilu di Sampang, Madura, sempat diulang karena kecurangan tidak saja masif terjadi, tapi begitu terbuka dilakukan. Hampir di semua kecamatan, di Sampang, kecurangan banyak terjadi. Kecurangan itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari tingkat KPUD hingga KPPS. Achsanul menilai, kecurangan sudah di luar batas kewajaran. Padahal dirinya mengaku sudah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ternyata, pemilu tetap saja masih diwarnai kecurangan yang masif.

kukan praktik politik uang oleh caleg tertentu untuk mendongkrak suaranya. Tapi, ia tolak dengan tegas sebagi bentuk tanggung jawab politiknya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ini pendidikan politik yang baik dengan mengusung kejujuran. Berdasarkan, hasil penghitungan sementara, Nurul mengaku tidak terpilih. Suaranya tergerus oleh ba nyak kecurangan di dapilnya, terutama oleh para caleg separtai. “Saya menerima kekalahan ini. Saya legowo dan saya tidak ingin terpuruk lama dalam persoalan ini. Saya ingin tetap move on,” aku Nurul, tegar. Di dapilnya, mantan aktris film ini, sebenarnya sudah mengantongi sebanyak 65.859 suara. Ini merupakan suara sah murni yang didapatnya. Namun, raihan suara tersebut tak cukup mengantarnya berkantor lagi di Senayan. Di dapil Jabar VII, Nurul menduduki nomor urut 2 dan bersaing dengan para caleg incumbent. Di Partai Golkar sendiri ia bersaing dengan Ade Komarudin yang berada di nomor urut 1. Di luar Partai Golkar, Nurul bertarung dengan Saan Mustopa (Demokrat), Rieke Diah Pitaloka, dan Daniel Lumbang Tobing (keduanya PDI-Perjuangan). Ada pula nama artis beken sebagai pendatang baru yang ikut bertarung di dapilnya, seperti Krisna Mukti (PKB) dan Liza Natalia Sari (PAN). Namun, walau tak jadi wakil rakyat lagi, ia tetap akan berkiprah di dunia politik. Selain tetap aktif di partai,

Seperti juga di dapil Jabar VII yang diungkap Nurul, di dapil Jatim XI kecurangan serupa terjadi. Para caleg main mata dengan penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kepada para wartawan, Soleh yang mendampingi Achsanul memperlihatkan video amatir yang berisi kecurangan pemilu di sebuah TPS di Sampang. Terlihat petugas TPS memasukkan sendiri surat suara yang begitu banyak ke dalam kotak suara. Ternyata, surat suara yang dimasukkan itu untuk suara DPR RI dan DPRD Provinsi. Warga yang datang ke TPS tersebut tidak diberikan kertas suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi. Dua jenis surat suara tersebut ternyata sudah dipesan oknum caleg untuk dicoblos namanya. Jadi, warga hanya mencoblos dua surat suara untuk DPRD Kabupaten dan DPD RI. Bahkan, dalam video tersebut pemungutan suara digelar di atas emperan tanah, bukan di atas meja sesuai standar pelaksanaan pemilu. Suasananya jadi seperti pasar kaget yang menggelar dagangan di pinggir jalan. Karena temuan itulah, pemilu di Sampang sempat diulang. Tapi, keikutsertaan warga semakin berkurang pada pemilu ulang. Sementara Achsanul sendiri mengaku sudah meraih suara 49.000 dari dapil Jatim XI. “Bawaslu harus cermati pemilu di Madura. Banyak caleg jujur justru dicurangi,” tutur Achsanul. Dengan raihan suara tersebut, anggota Komisi XI DPR ini berharap kursinya tetap aman untuk melenggan ke Senayan. (Tim Parlemenataria) foto: naefurodjie, andri/parle/hr.

PARLEMENTARIA


25

SUMBANG SARAN

Konfigurasi Politik Pascapileg Perhelatan Pemilu Legislatif memasuki fase menentukan. Rekapitulasi suara secara nasional yang menentukan hitungan nyata (real count) perolehan suara masingmasing partai termasuk penetapan jumlah kursi yang akan memastikan anggota legislatif lima tahun ke depan. Pemilu tentu diharapkan melahirkan kekuasaan yang sah (legitimate power). Sirkulasi elite yang sudah menjadi konsensus ini akan menghasilkan pihak yang menang dan kalah. Sebagaimana diketahui jumlah kursi legislatif terbatas, 560 kursi untuk DPR-RI, 132 kursi DPD, 2.112 kursi DPRD Provinsi dan kurang ebih 16.895 DPRD Kabupaten Kota, sementara yang menjadi caleg di Pemilu kali ini ada sekitar 200.000 orang dari beragam partai politik. Dengan demikian,wajar kalau Pemilu ini menjadi domain pertarungan sengit di sesama caleg separtai maupun lintas partai. Evaluasi Pemilu Tidak mudah memang menyelenggarakan Pemilu legislatif seperti di Indonesia. Ini merupakan Pemilu Legislatif yang sangat kompleks. Melibatkan lebih dari 4 juta petugas penyelengara pemilu, tersebar di 545.764 TPS, dengan 6.980 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 81.093 Panitia Pemungutan Suara (PPS), 77 Dapil DPRRI, 259 Dapil DPRD Provinsi, 2.102 Dapil DPRD Kabupaten/ Kota. Sebaran wilayahnya pun membentang luas dari yang sangat mudah dijangkau hingga pedalaman yang sangat sulit diakses penyelenggara Pemilu. Satu hal yang patut disukuri terlebih dahulu, bahwa secara umum Pemilu Legislatif tidak menyebabkan konflik horisontal yang bersifat masif. Situasi nasional kondusif meskipun terjadi ketegangan antar elite yang sedang mengawal perolehan suara mereka di masing-masing dapil. Pascapileg, ada dua perbincangan dominan di media massa dan obrolan santai masyarakat. Pertama, soal beragam bentuk persoalan yang mengemuka terkait teknis penyelenggaraan Pemilu. Misalnya soal manajemen logistik Pemilu yang masih menyisakan sejumlah masalah. Merujuk pada evaluasi KPU hingga Rabu (16/4), Surat suara

26

PARLEMENTARIA


tertukar masih terjadi di 23 provinsi, tepatnya di 590 TPS yang tersebar di 90 kabupaten/kota. Diduga surat suara tertukar tersebut akibat kesalahan saat penyortiran. Ada 3.941 Daftar Caleg Tetap (DCT) meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak memenuhi syarat, tetapi tidak diumumkan oleh KPPS. Terdapat 13.994 Surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS. Saksi tidak hadir di TPS ada kurang lebih 4.391. Muncul keberatan saksi di 6.945 TPS. Masih terdapat kurang lebih 13.089 pemilih yang menerima surat suara kurang dari empat jenis. Pemilu susulan dan diulang pun masih terjadi kurang lebih di 500 TPS. Data di atas menunjukkan bahwa proses Pemilu belum usai. Terlalu prematur mengatakan penyelenggaraan Pemilu kita sukses. Fase setelah pencoblosan yang harus mendapat porsi perhatian kita adalah beragam bentuk pelanggaran yang dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu, kontestan maupun pihak lain yang terkait. Jika merujuk ke UU No.8 Tahun 2012, terutama Pasal 249, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Sengketa Pemilu harus diselesaikan oleh Bawaslu; dan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inilah koridor yang bisa digunakan siapapun yang merasa tak puas dengan beragam permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Tentu kita tidak mengharapkan penyelsaian masalah melalui caracara kekerasan, ancaman, tekanan terlebih menyulut konflik di masyarakat. Penyelenggara pemilu harus konsisten menjaga independensinya di tengah tekanan. Saat perhitungan dilakukan, KPU Pusat dan KPU di daerah-daerah biasanya akan didatangi banyak pihak yang punya kepentingan. Tekanan akan datang bergelombang, dan menjadi ujian akankah KPU bisa menjaga integritas mereka. Bawaslu dan Panwas juga harus punya komitmen untuk mengawal pemilu sesuai prinsip jujur, adil, langsung bebas dan rahasia.

Oleh: Dr. Gun Gun Heryanto *Penulis adalah Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta.

Jangan sampai para penyelenggara pemilu berubah fungsi menjadi tukang pemenangan para kontestan. Media massa harus menjaga marwahnya sebagai entitas publik yang konstruktif. Jangan menjadi “kompor” konflik antar kekuatan di masyarakat. Jurnalisme bisa menjadi ‘oase’ penting bagi pemilu damai. Media tetap harus kritis menyoroti berbagai praktik penyimpangan tanpa terjebak pada dramatisasi fakta, terlebih penyalahgunaan kuasa media (abuse of power). Masyarakat harus bersikap tenang dalam menanggapi setiap manuver partai atau caleg.Usai pencoblosan biasanya menjadi fase turbulensi bagi kaum elite petarung dan kerap melibatkan masyarakat tak hanya di level perbincangan publik melainkan juga di berbagai aksi dukung mendukung. Butuh pikiran jernih, untuk memosisikan diri secara tepat, sehingga rakyat juga bisa menjaga martabatnya sebagai pemilik kedaulatan. Model Konsensus Pemilu 2014, seperti halnya juga pemilu-pemilu sebelumnya pasca reformasi tak menghasilkan satu partai dominan. Jika merujuk pada hasil perhitungan cepat (quick count) Lembaga Survei Nasional dan Lembaga Klimatologi Politik (LSN-LKP) PDI-Perjuangan memperoleh 19, 53 %, disusul Partai Golkar 14,42 %, Gerindra 11,71 %, Demokrat 10,55 %, PKB 8,23 %, PAN 7,92 %, PKS 7,31 %, PPP 6,99 %, Nasdem 5,4 %, PPP 6,9 % dan Hanura 5,37 %. Tentu angka tersebut bukan angka resmi KPU, tetapi biasanya hasil hitung cepat presisis menggambarkan perolehan suara nyatanya. Jika pun berbeda biasaya tak terlalu jauh antara 1-2 persen saja. Dari konfigurasi perolehan suara nampak jelas keniscayaan koalisi partai politik untuk mengusung capres/ cawapres maupun saat akan membentuk pemerintahan. Tulisan Arend Lijhart Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries (1999) menyebutkan dalam masyarakat majemuk yang tidak ada partai dominannya, cenderung akan menggunakan demokrasi model konsensus. Koalisi untuk membangun pemerintahan, merupakan bagian dari konsensus tersebut.

Jika melihat konfigurasi kekuatan hasil Pemilu Legislatif nampaknya masih mungkin adanya 3 hingga 4 pasangan capres/cawapres. Pertama pasangan yang berporos di PDIPerjuangan dengan menjadikan Jokowi sebagai capresnya. Koalisi yang mungkin terbentuk adalah PDI-Perjuangan, Nasdem dan PKB. Dengan diusung tiga partai ini modal dukungan sudah 33,16 % dan sudah melampaui syarat presidential threshold 25 % suara sah nasional atau 20 % kursi DPR. Kedua, poros Gerindra dengan Prabowo sebagai capresnya. Jika melihat kecenderungannya Gerindra menghendaki adanya koalisi “tenda besar” artinya skenario bloacking party untuk mengusungnya. Tentu, Prabowo harus memastikan dukungan partai-partai papan tengah. PPP dan PKS disebut-sebut dekat dengan poros in. Jika pun koalisi hanya melibatkan tiga partai ini, Prabowo sudah mengantongi dukungan 25,92 %. Poros ketiga yakni Golkar dengan Aburizal Bakrie sebagai capresnya. Sangat mungkin Golkar berkoalisi dengan Hanura, PAN, Demokrat. Jika skenario ini yang ditempuh maka akan ada kurang lebih 38 % modal dukungan. Tapi skema ini masih sangat cair dan sangat mungkin berubah. Misalnya bisa saja Demokrat menginisiasi komunikasi politik sendiri dengan merangkul partai-partai Islam seperti PAN, PKS, PPP untuk berkoalisi partai Islam plus dan mengusung capres/cawapres sendiri. Membaca manuver koalisi ini ada dua perspektif yang bisa digunakan. Pertama perspektif elite, yang sering disebut sebagai pendekatan opportunity structure. Ada tiga variabel yang lazimnya dipertimbangkan yakni probabilistik peningkatan suara dengan menghitung skema koalisi yang diharapkan bisa memberi insentif elektoral. Variabel keuntungan dalam orientasi kekuasaan jika koalisi mereka sukses berkuasa (benefit of office). Yang terakhir variabel biaya kontestasi (cost of entry) terutama dalam proses pertarungan Pilpres mendatang. Kedua, perspektif masyarakat yang mengharapkan koalisi yang dibangun para elite merupakan koalisi sederhana tapi efektif dan berorientasi rakyat.**

PARLEMENTARIA


27

PENGAWASAN

UN Tingkat SMA Berjalan Lancar Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2014 Tingkat SMA/MA/SMK yang dilaksanakan serempak di seluruh daerah pada 14 sampai dengan 16 April 2014 lalu secara umum berjalan lancar, sesuai harapan masyarakat dan harapan Komisi X DPR.

D

ari pantauan Tim Komisi X DPR ke Provinsi Jawa Te ngah, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau, pelaksanaan UN Tahun 2014 berlangsung aman, lancar dan tidak terjadi kebocoran. Adanya isu UN Tingkat SMA tahun ini mengalami kebocoran, bahkan sempat beredar terjadi jual beli soal dan jawaban, menurut Ketua Komisi X, Agus Hermanto, isu tersebut tidak bisa dipercaya kebenarannya karena paket soal dibuat dalam 20 variasi/ 28

PARLEMENTARIA


paket soal untuk satu kelasnya, sementara peserta ujian dalam satu kelas berjumlah 20 orang siswa. “Setiap peserta UN akan men dapatkan paket soal yang saling berbeda, atau dengan kata lain tidak ada siswa yang mengerjakan soal yang sama dalam setiap ruang kelasnya,” tegas Agus saat memantau pelaksanaan UN di beberapa sekolah menengah atas di Semarang, Senin (14/4)

Agus yakin, isu kebocoran soal tidak bisa terbukti. “Apa mungkin dalam waktu sekejap itu bisa 20 variasi soal? Sehebat apapun, profesor apapun tidak mungkin bisa,” katanya. Sependapat dengan Agus, Wakil Ketua Komisi X, Asman Abnur yakin soal UN tidak bocor, meski puluhan amplop soal tiba di sejumlah sekolah di Kota Batam, Kepulauan Riau dalam kondisi robek.

“Tidak ada kebocoran soal, amplop robek karena perjalanan yang jauh,” kata Asman usai melakukan pemantauan pelaksanaan UN di beberapa sekolah menengah atas bersama Tim Komisi X di Kota Batam, Senin (14/4). Dijelaskan Asman, ada dua kemungkinan amplop soal sobek di Sekolah, yaitu karena perjalanan panjang dari Bandung ke Kepri karena pengemasan amplop yang tidak bagus, dan adanya upaya untuk mengintip dan mengambil soal. Ia menambahkan, kemungkinan adanya upaya mengintip dan me ngambil soal sangat kecil. “Distribusi dari Bandung ke Pelabuhan Kijang, Bintan hingga ke sekolah-sekolah dilakukan dengan pengawasan ketat aparat Kepolisian,” jelas Asman. “Kemungkinan itu disengaja untuk melihat soal, agak tipis. Karena distribusi dijaga ketat,” imbuhnya. Sementara Wakil Ketua Komisi X, Syamsul Bachri menilai kondisi yang baik ini (UN red.), harus dipertahankan, bahkan kualitasnya harus terus ditingkatkan. “Tadi saat meninjau ke beberapa kelas dari sekolah yang dikunjungi, saya tanya pada pengawas dan guru, secara umum mereka mengatakan UN berjalan baik, tidak ada yang kurang, jadwal yang ditentukan se suai schedule, dan soal yang diterima tingkat kerahasiaannya terjamin, tidak ada yang bocor,” papar Syamsul di sela-sela memantau pelaksanaan UN di beberapa sekolah menengah atas di Makasar, Sulawesi Selatan bersama Tim Komisi X. Sebagaimana dilaporkan terjadi tertukarnya soal antara SMK 1 Makasar dengan SMK 1 Sulawesi Selatan, Syamsul menilai itu hanya persoalan teknis dan kejadian tersebut langsung bisa diatasi oleh Panitia UN di Makasar. Ia berharap, pelaksanaan UN ini sampai ada pengumuman kelulusan

berjalan baik sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Tengah, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepulauan Riau (Kepri).

Adanya pendapat UN menjadi salah satu faktor penghambat kelulusan siswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Syamsul menyatakan, Ujian Nasional bukan satu-satunya penentu untuk kelulusan seorang siswa sekolah. UN merupa kan pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional.

Untuk Propinsi Jawa Tengah dipimpin langsung Ketua Komisi X DPR, Agus Hermanto selaku ketua tim rombongan didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR, Utut Adianto dan 11 anggota lainnya.

“Bagi kami di DPR, UN bukan satu-

Sementara Tim Kunjungan ke Sulsel dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri didampingi 12 orang anggota dari berbagai Fraksi di DPR. Dan, tim lainnya yang ke

Syamsul menyatakan, Ujian Nasional bukan satu-satunya penentu untuk kelulusan seorang siswa sekolah. UN merupakan pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional. satunya penentu untuk kelulusan. Tetapi semacam pemetaan kualitas pendidikan kita secara nasional,” jelas politisi Partai Golkar Menurutnya, Komisi X DPR sudah menyampaikan pandangan tersebut kepada Mendikbud M. Nuh, bahwa UN jangan dijadikan satu-satunya parameter untuk siswa lulus dan masuk ke perguruan tinggi. Pertimbangan sekolah harus menjadi acuan. Ia memprosentasekan, peran UN 40% dan 60% adalah peran sekolah dimana anak-anak itu menuntut pendidikan. “Karena sekolah lebih tahu, sehingga ujian nasional ini prosentasenya lebih kecil dan peran sekolah lebih besar,” tegas politisi daerah pemilihan Sulsel. Sebagaimana diketahui, komposisi UN tahun ini adalah 60% ujian nasional, sisanya ujian sekolah. Terkait pelaksanaan UN 2014 ini, Komisi X DPR yang membidangi Pendidikan menurunkan tiga timnya yaitu ke Propinsi Jawa

Provinsi Kepri dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR, Asman Abnur. Kunjungan ini bertujuan dalam rangka memantau dan melihat secara langsung pelaksanaan Ujian Nasional di daerah-daeah, termasuk distribusi soal. Disisi lain, Komisi X DPR juga ing in mendapatkan masukan terkait kualitas kertas ujian. Pasalnya kertas yang ada sekarang ini sudah lebih tebal dibandingkan kertas tahun lalu. Tahun lalu mengguna kan kertas 70 gram, tahun ini sudah menggunakan kertas 100 gram, kertas tersebut lebih mudah dalam melakukan scanning nilai ujian. Komisi X DPR, juga ingin men dapatkan masukan terkait kondisi situasional dan emosional anak didik dalam melaksanakan Ujian Nasional. “Kita minta masukan apa saja ke depan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan Ujian Nasional, dan masukan itu akan disampaikan kepada Mendikbud M. Nuh terkait pelaksa-

PARLEMENTARIA


29

PENGAWASAN

naan Ujian Nasional diberbagai daerah,” terang Agus Hermanto. Untuk tahun pelajaran 2013/2014 ini, UN hanya dilaksanakan untuk pelajar tingkat SMA dan SMP sede rajat. Sedangkan pelajar SD hanya melaksanakan Ujian Sekolah (US) dan tidak UN lagi. Pelaksanaan UN tingkat SMA/MA/ SMK tersebut digelar secara serentak di Indonesia pada 14-16 April 2014. Sedangkan UN susulan tingkat SMA/MA/SMK akan dilaksanakan mulai 22-24 April 2014 atau satu pekan setelah pelaksanaan UN utama. Khusus untuk SMA dan MA, dalam satu hari akan ada dua mata pelajar 30

PARLEMENTARIA


an yang diujikan. Sedangkan untuk SMK, satu hari hanya satu mata pelajaran yang diujikan, kecuali pada tanggal 16 April atau hari ketiga, siswa SMK juga akan melaksanakan UN teori kejuruan. Kemudian untuk UN SMP dan MTs akan dilaksanakan pada 5 hingga 8 Mei 2014 dan UN susulan akan dilaksanakan satu pekan setelah UN pertama atau tanggal 12 hingga 16 Mei 2014. Sesuai jadwal, pengumuman kelulusan UN SMA/MA/SMK akan dilaksanakan 20 Mei 2014 dan pengumuman kelulusan UN SMP/ MTs tanggal 14 Juni 2014.

Sementara untuk siswa SD, meski pada tahun pelajaran 2013/2014 ini siswa SD tidak lagi melaksanakan UN, namun tata cara pelaksanaan US tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan UN SD tahun sebelumnya. Soal US SD akan disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. sedangkan penggodokan soal, 25 persen bera sal dari pusat dan sisanya 75 persen dari provinsi. Jelang pelaksanaan UN, masingmasing sekolah sudah melaksanakan try out. Bahkan, kepada masing-masing sekolah diminta untuk melaksanakan bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). (sc) foto: Suciati/Parle/Hr.

RFID Perlu Payung Hukum Antrean mobil yang ingin mendapatkan alat monitor dan pengendalian BBM atau Radio Frequency Identification (RFID) secara gratis terjadi di sejumlah SPBU.

D

i beberapa SPBU Pertamina DKI Jakarta antrean telah terjadi sejak pagi. RFID sendiri berfungsi sebagai identitas digital bagi pemilik kendaraan bermotor untuk membeli BBM bersubsidi, baik jenis Premium atau Solar pada SPBU PT Pertamina.

Dengan sistem ini, maka pengisian BBM subsidi kendaraan akan dibatasi. Jika pemiliki kendaraan tidak memasang alat ini, maka tidak bisa menggunakan BBM subsidi. RFID ini hanya untuk mencatat identitas kendaraan dan merekam volume pembelian setiap transaksinya.

Nantinya seluruh kendaraan bermotor yang berjumlah sekitar 100 juta unit di seluruh Indonesia – terdiri dari 80 juta sepeda motor, 11 juta mobil penumpang, 6 juta truk, dan 3 juta bus wajib dipasang RFID untuk dapat membeli BBM Bersubsidi.

PT Pertamina (Persero) mengungkapkan, pengendalian BBM subsidi memakai teknologi informasi berbasis radio RFID mulai berjalan di 17 SPBU Jakarta sejak 1 April 2014.

SPBU tersebut. Pertamina mulai jalankan program ‘RFID’ secara bertahap yang dimulai di 17 SPBU di Jakarta sejak 1 April 2014.

Per tamina menyatakan akan membayar biaya setiap liter BBM subsidi yang disalurkan melalui 17 PARLEMENTARIA


31

PENGAWASAN

Jumlah SPBU akan terus bertambah sesuai kesiapan pom bensinnya. Rata-rata penyaluran BBM subsidi di Jakarta mencapai 15 kiloliter per hari. Dengan demikian, volume BBM subsidi yang dihitung untuk 17 SPBU mencapai 255 kiloliter per hari. Pertamina membayar “fee” atau biaya atas setiap liter BBM subsidi yang disalurkan SPBU ke PT Inti (Persero) sebagai pelaksana program “RFID” sebesar Rp18 per liter, sehingga total yang dibayarkan diperkirakan mencapai Rp4,6 juta per hari.

lanjut, Ia mengatakan agar tidak meresahkan, payung hukumnya sangat diperlukan.“Bukan imbauanimbauan yang ada seperti sekarang ini, tanpa ada sanksinya. “Jadi, pemerintah bisa mengetahui lebih jauh siapa-siapa saja yang memang layak memakai BBM bersubsidi. Itulah yang dinamakan distribusi tertutup,” papar Boby Rizaldi.

Sekitar Rp18 per liter yang dianggarkan dalam subsidi. Dalam subsidi itu ada margin plus tambahan infrastrukturnya. Program ini disiapkan pemerintah, yang dalam kajiannya akhirnya dianggarkan Rp18 per liter. Estimasinya dengan Rp18 per liter, RFID memakan biaya sekitar Rp960 miliar per tahun.

Program “RFID” dimulai di wilayah Jakarta dengan target SPBU sebanyak 274 unit dan 15 juta kendaraan. Pemasangan “RFID” merupakan bagian program Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) BBM. Program pemerintah itu dilaksanakan Pertamina.

Justru dengan RFID akan ada cek silang besaran, dari depot ke SPBU, dan dari SPBU ke masyarakat. Selama ini beredar isu kalau dari depot Pertamina ada yang tidak sampai ke masyarakat, “kencing” di tengah jalan.

Program mengacu Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013 dan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013. SMP BBM dilakukan dengan membangun dua sistem teknologi informasi (TI) yakni di SPBU dan kendaraan. Di SPBU terdapat alat pembaca (reader) di ujung selang (nozzle) penyalur BBM dan juga penyimpan data (server). Sedangkan, “RFID” yang berbentuk cincin dipasang di mulut tangki BBM kendaraan. Pemerintah mengklaim setiap tahun subsidi bahan bakar minyak (BBM) selalu jebol. Berbagai upaya dilakukan untuk menghindari bengkaknya alokasi dana untuk subsidi bahan bakar. Salah satunya memasang RFID pada kendaraan bermotor yang berhak memakai BBM bersubsidi. Distribusi Tertutup Menurut anggota Komisi VII DPR, Boby Rizaldi, program ini sudah lama disiapkan pemerintah, namun baru diajukan sekarang. Lebih 32

PARLEMENTARIA


Komisi VII sampai dengan saat ini belum memiliki fungsi pengawasan ataupun rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina. Memang populasi di tempat itu tidak sebesar di ibu kota, tapi mengenai strategi itu ranahnya dalam eksekutif. Sejauh ini kami menyetujui program tersebut, yang dianggarkan dalam biaya subsidi.

Regulasi sekarang lanjut Rizaldi, saling bertentangan dan peme rintah pun belum bisa memberikan sank si hukum. Dalam payung hukum Perpres No.15/2012, diperbolehkan memakai BBM bersubsidi, itu sudah diatur di dalamnya. Sementara, dalam UU memang disebutkan bahwa BBM itu boleh diakses oleh semua orang. Sejauh ini tidak ada sanksi bagi mobil mewah yang menggunakan BBM bersubsidi. Nanti akan diatur dalam revisi UU Migas. Dalam RFID itu ada datanya, jenis mobil, dan pemilik, dari situ bisa diketahui secara akurat siapa yang berhak. Payung hukumnya tidak bisa hanya dengan perpres, harus diatur dalam UU. Dalam revisi UU nanti akan didefinisikan BBM bersubsidi itu apakah dapat dibeli semua orang atau dibatasi dengan kriteria khusus.

“Itu juga yang bolak-balik kami tanyakan ke pemerintah. Mereka kerap beralasan tidak bisa mengidentifikasi pertanggungjawaban dan kekurangan alat. Akhirnya mereka menawarkan solusi RFID itu. Sebenarnya ini program lama, tapi baru sekarang ini diajukan,” tuturnya. Pemerintah selama ini telah melakukan beragam cara untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, salah satu diantaranya dengan RFID. Adapun wacana lain dengan penggunaan stiker, kartu, BBM non tunai hingga mewajibkan kendaraan pemerintah untuk menggunakan BBM non subsidi. Namun beragam usaha tersebut belum mampu membatasi konsumsi BBM secara nasional, mengingat di sisi lain penye lewengan BBM juga masih marak terjadi. (As) Foto: iwan armanias/parle.

ANGGARAN

TUNJANGAN PROFESI GURU

PROGRAM BERMASALAH 2013 T

ak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Begitupun dengan Program yang direncanakan pemerintah. Tentu tidak ada yang seratus persen berjalan sesuai harapan. Kendala serta kekeliruan dalam pelaksanaan sebuah program tentu bukan hal yang aneh. Namun jika implementasi program yang awalnya bertujuan baik itu bak jauh panggang dari api, tentu hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar. Apalagi jika kemudian berdampak pada keresahan di masyarakat serta kerugian Negara, hal itu tentu tidak boleh mendapat sebuah pemakluman. Program Tunjangan Pro-

fesi atau sertifikasi Guru (TPG) mi salnya. Program ini menurut Ketua BAKN DPR RI, Sumarjati Arjoso menjadi salah satu program yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat selama tahun 2013. “Program Tunjangan sertifikasi atau profesi guru (TPG) menjadi salah satu program yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat selama tahun 2013, karena dinilai tidak tepat sasaran dan banyak permasalah an dalam pelaksanaannya,”ungkap Sumarjati Arjoso kepada Parlementaria beberapa waktu lalu. BAKN sebagai salah satu alat ke-

lengkapan dewan di DPR RI yang bertugas melakukan pengawasan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara, kementerian atau lembaga Negara telah berperan aktif dalam mengawal programprogram pemerintah khususnya program yang menyangkut kepentingan public (Pro rakyat). Terhadap Laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI yang disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR RI, BAKN DPR RI telah melakukan telaahan dan investigasi untuk mendapatkan penjelasan tentang berbagai persoalan terkait dengan perumusah kebijakan dan implementasi program TPG ini.

PARLEMENTARIA


33

ANGGARAN

Persyaratan TPG Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, program tunjangan sertifikasi atau profesi guru merupakan program yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas tenaga pendidik. Kemendikbud memberikan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikasi. Sertifikasi yang dimaksud tidak hanya bisa diikuti oleh PNS (Pegawai Negeri sipil) saja, melainkan juga pendidik Non PNS dengan syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain, berpendidikan S-1 atau Diploma Empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan dan memiliki masa kerja sebagai guru tetap minimal 4 tahun pada satuan pendidikan. Pada saat UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terbit, kategori penerima tunjangan profesi termasuk juga kepada PNS yang telah mencapai usia 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau memiliki golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a dan harus memenuhi 24 jam mengajar per minggunya. Selain itu berdasarkan Peratur an Menteri keuangan no. 117/ PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang pedoman umum dan alokasi sementara tunjangan Profesi Guru PNS Daerah kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun anggaran 2010 diketahui bahwa dana tunjangan profesi guru (TPG) ditetapkan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan terhitung mulai 1 Januari 2010. Temuan Program TPG Dalam catatan BAKN DPR RI, BPK RI belum pernah secara khusus melakukan pemeriksaan atas tunjangan Profesi guru, akan tetapi pada tahun 2010 BPK pernah melakukan pemeriksaan atas efektivitas pemenuhan sarana dan 34

PARLEMENTARIA


prasarana dan pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik tahun 2008, 2009 sampai dengan semester I tahun 2010 pada 13 Kabupaten/Kota di Indonesia, diantaranya Kabupaten Mandailing Natal dan Samosir. Dari hasil temuan pemeriksaan

gajar minimal 24 jam per minggu namun tetap mendapatkan tunja ngan sertifikasi, antara lain Kota Bogor untuk 15 orang Guru (Rp432,7 juta/3 bulan), Kota Banjarmasin untuk 4 orang guru (Rp35,3 juta), dan Kota Palangkaraya untuk 75 orang guru (Rp414,9 Juta).

Tunjangan Profesi Guru Tahun 2010 di Kabupaten Mandailing Natal dan Samosir, Sumatera Utara berdasarkan hasil audit BPK RI Kabupaten/ Alokasi Dana Alokasi Dana Kota Sergu Tahun Sergu untuk 2010 Bulan

Tanggal Penyaluran

Jumlah yang disalurkan

Sisa penyaluran 2010

Mandailing 8,21 Miliar Natal

Jan-Jun

29 Okt 2010

8,19 Miliar

25 juta

Samosir

Jan-Mei

23 Sept 2010

3,19 Miliar

454 juta

3,64 Miliar

BPK di kedua Kabupaten tersebut misalnya, BAKN menyimpulkan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru PNS bersertifikat terlambat dilakukan. Sementara di Kabupaten lain BPK tidak secara spesifik melakukan pemeriksaan atas pembayaran tunjangan sertifikasi guru. “Dari beberapa kasus tersebut BAKN menyimpulkan terdapat sisa dana tunjangan sertifikasi guru yang cukup besar dan tidak dipergunakan di kas daerah. Sisa dana yang cukup besar itu dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang dengan cara me ngambil keuntungan dari jasa giro yang dihasilkan,” jelas Sumarjati. Tidak hanya itu, BAKN juga me nyimpulkan bahwa terdapat guruguru penerima tunjangan profesi yang tidak memenuhi syarat men-

Selain itu ditemukan juga pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2012 yang tidak penuh dibayarkan untuk 1 tahun atau kurang dari 12 bulan. Misalnya terjadi di Kabupaten serdang Bedagai, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Kulon Progo. Pembayaran Tunjangan Profesi guru untuk tahun anggaran 2012 dan Triwulan I Tahun 2013 hampir di seluruh wilayah dilakukan tidak tepat waktu. Rekomendasi BAKN Dari hasil temuan BPK dan tela ahan BAKN juga merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumus-

Kota/Kabupaten

Jumlah Guru yang Mendapatkan Tunjangan Profesi Tidak Tepat Waktu

DKI Jakarta

76 Guru

Kab Semarang

476 Guru

Kota Mataram (NTB)

794 Guru

Kabupaten Konawe Selatan

179 Guru

Kota Ambon, Kab Jayapura, Kab Buleleng, kota Sorong, dan Kab Pelalawan

238 Guru

Kabupaten Malang

78 Guru

kan langkah-langkah strategis dalam memperbaiki buruknya tata kelola dan implementasi program tunja ngan sertifikasi guru. Diantaranya sebagai berikut : 1. Kemendikbud perlu melakukan kajian komprehensif terkait kebijakan, prosedur dan syarat-syarat pemberian TPG (Tunjangan profesi guru). 2.Kemendikbut dalam penetapan kebijakan TPG perlu memperhatikan kesempatan jam mengajar guru perkotaan dan pedesaan. 3.Kemendikbud dalam penetapan kebijakan TPG perlu memperhatiak kesejahteraan guru-guru Non PNS 4. Kemendikbud perlu melakukan kajian Komprehensif terkait dampak pemberian TPG terhadap kinerja guru secara keseluruhan 5.Kemendikbud perlu melakukan kajian terkait skema alternative pemberian TPG (misalnya disatukan de ngan gaji atau menjadi remunerasi), agar pemberian TPG lebih tepat sasaran dan berdampak pada perbaik an kualitas pendidikan. 6.Kemendikbud, Kemenkeu dan Kemendagri perlu

berkoordinasi dan membuat kebijakan bersama terkait saldo kas daerah yang tidak cukup untuk membayar TPG, agar carry over TPG tahun-tahun sebelumnya dapat segera diselesaikan. 7. Inspektorat daerah perlu menyiapkan system control atas TPG dengan memanfaatkan peran BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) sebagai instansi Pembina sistem pengendalian intern pemerintah. Selain itu menurut Ketua BAKN sekaligus sebagai anggota Komisi VIII DPR RI ini, salah satu cara untuk memperbaiki efektivitas penyaluran dana sertifikasi guru tersebut adalah dengan Perbaikan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan meningkatkan fungsi pengawasan inspektur Jenderal Kabupaten Kota. Ia berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat Jenderal di Kabupaten/kota, Pimpinan DPRD dan berbagai pihak seperti BPKP untuk betul-betul serius menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. De ngan demikian program yang awalnya bertujuan baik, dengan pengimplementasian yang baik, niscaya akan membawa dampak dan manfaat yang baik juga bagi masyarakat, bangsa dan Negara. (Ayu,Agung) foto: andri/ parle/hr.

PARLEMENTARIA


35

LEGISLASI

MAJU ATAU TUNGGU YANG BARU Lanjut atau tunda. Maju atau tunggu. Begitu dinamika pendapat menjelang reses beberapa waktu lalu, tidak hanya di lantai 2, Gedung Nusantara II, tempat anggota Komisi III bersidang tetapi juga di ruang publik lain, mulai dari kafe elit di kawasan Kuningan, Jakarta sampai di warung kopi bawah pohon yang rindang. Sebagian setuju dengan penolakan KPK yang meminta pembahasan RUU KUHP dan KUHAP ditunda pembahasannya sampai anggota dewan periode yang baru dilantik. Suara yang lain menilai tidak sepatutnya ditunda. Pasalnya RUU ini sudah terlalu lama ditunggu dan penting bagi reformasi sistem peradilan di tanah air. Kok setelah draf dikirim pemerintah - walaupun terlambat, harus ditunda lagi.

“S

aya rasa penundaan pembahasan RUU KUHP dan KUHAP ini akan mengganggu sekian banyak kepentingan penegak hukum dalam upaya melawan kejahatan. Kita sudah menunggu lama untuk membahas paraturan penting yang akan menjadi bagian dari reformasi peradilan yang saat ini masih merujuk aturan peninggalan penjajah Belanda. Sayangnya pemerintah memasukkan draf pada akhir periode 36

PARLEMENTARIA


kita, Desember 2012. Jadi waktu pembahasanya terbatas,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Al Muzammil Yusuf saat dihubungi di Jakarta baru-baru ini. Ia menyebut komisi yang membidangi masalah hukum sudah memulai pembahasan bersama pemerintah yang didampingi tim perumus draf seperti Prof Muladi, Prof Andi Hamzah dan Prof Roni Nitibaskara. Sejumlah

keputusan telah diambil, diantaranya memprioritaskan pembahasan RUU KUHP yang dinilai Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM-nya tidak sekomplek RUU KUHAP. Dari 25 kluster hasil pemetaan persoalan yang telah disampaikan seluruh fraksi, 10 diantaranya telah berhasil diselesaikan.

Daftar Masalah RUU KUHP dan KUHAP Menurut Koalisi Masyarat Anti Korupsi dan Reformasi Hukum 1. Dihapuskannya ketentuan penyelidikan. 2. KUHAP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP. 3. Penghentian penuntutan suatu perkara. 4. T idak adanya kewenangan memperpanjang penahanan dalam tahap penyidikan. 5. Masa penahanan tersangka lebih singkat. 6. Hakim dapat menangguhkan penahanan yang dilakukan penyidik. 7. Penyitaan harus mendapat izin hakim. 8. Penyadapan harus mendapat izin hakim. 9. Penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim. 10. Putusan Bebas tidak dapat dikasasi di Mahkamah Agung. 11.Putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi. 12. Ketentuan pembuktian terbalik tidak diatur.

“RUU KUHP tidak serumit KUHAP, tidak terkait kepen tingan lembaga negara yang menyampaikan keberatan. Dari DIM yang masuk, pemerintah sudah menetapkan ada 25 kluster, 10 sudah kita selesaikan. Jadi saya masih optimis bisa kita selesaikan,” lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung I ini. Baginya momentum penyelesaian revisi harus dijaga sampai anggota DPR periode ini menyelesaikan tugasnya pada bulan September yang akan datang. “Kalau momentum yang lain entah kapan itu akan datang. Aturannya jelas tidak ada produk legislasi yang dapat di-carry over. Ini berlaku untuk setiap RUU. Kalau tidak diselesaikan DPR periode ini berarti harus dimulai dari nol lagi, akan ada pembahasan prolegnas baru. Kemudian menunggu peme rintah hasil pemilu memasukkan draf RUU. Masalahnya bisa saja mereka tidak sepakat dengan draf yang ada sekarang kemudian direvisi lagi. Itu berarti rakyat, bangsa ini harus menunggu lagi lepas dari produk lama yang masih berbau kolonial,” tandasnya. Pada bagian lain Muzammil menyatakan dapat memahami sejumlah keberatan yang disampaikan KPK, Mahkamah Agung, Kepolisian dan lembaga lain. Bagi nya ruang untuk melakukan perbaikan ada pada peme rintah karena produk legislasi ini merupakan usul inisiatif pemerintah. Komisi III menurutnya membuka ruang bagi sejumlah perbaikan, mengakomodir masukan yang disampaikan lembaga negara, seperti usulan perbaikan dan penyesuaian yang dilakukan sejumlah fraksi lewat DIM yang telah disampaikan kepada pemerintah. Koalisi Masyarat Anti Korupsi dan Reformasi Hukum yang digawangi oleh sejumlah LSM juga telah memaparkan catatan penting yang menurut mereka telah alpa dari perhatian pemerintah dan dewan dalam proses pembahasan. Selain mempermasalahkan substansi koalisi juga menyoroti proses pembahasan yang kerap dilakukan pada waktu malam, tidak transparan dan tertutup sehingga kontrol publik menjadi lemah. Mereka juga menilai jumlah anggota Panitia Kerja yang hadir dalam persidangan tidak sampai setengah dari total anggota 27 orang. “Kami menilai alangkah lebih baik jika pembahasan dihentikan terlebih dahulu dan dilanjutkan kembali pada DPR periode berikutnya. Kita ingin proses pembahasan yang berkualitas dan KUHP serta KUHAP yang dihasilkan dapat melindungi hak asasi warga negara,” tutur Aminah salah seorang juru bicara koalisisi. Pemerintah Mengaku Terbuka Dalam keterangan pers kepada wartawan di Istana PARLEMENTARIA


37

LEGISLASI

Negara beberapa waktu lalu Juru Bicara Kepresidenan RI, Julian Aldrin Pasha mengatakan pemerintah berketetapan hati untuk meneruskan pembahasan RUU KUHP dan KUHAP bersama DPR. Secara khusus ia menggarisbawahi amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono apabila ada materi dalam revisi undangundang itu dirasa melemahkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih terbuka peluang untuk dilakukan perbaikan. “Posisi Pemerintah sekarang adalah meneruskan pembahasan tersebut bersama dengan DPR RI. Nah nanti tinggal tinggal dilihat, kalau memang betul sifatnya ada yang kontra produktif atau tidak sejalan dengan semangat upaya pemberantasan korupsi sebagaimana yang menjadi komitmen bersama dari Pemerintah, maka ya tentu akan ada ruang pembahasan dan waktu di dalam pembahasan di DPR RI. Kita terbuka saja dalam hal ini,” ujarnya. Pada kesempatan berbeda Kementerian Hukum dan HAM memastikan pembahasan revisi KUHP tidak akan mengurangi kewenangan KPK. Wakil Menteri Hukum dan HAM Deni Indrayana mengatakan pemerintah memberi ruang jika memang ada aturan yang ingin dikhususkan kepada KPK. “Tidak ada pelemahan KPK, tidak ada pelemahan kepada institusi penegak hukum manapun ya. Kalau ternyata ada aturan-aturan yang ingin dikhususkan kepada KPK kami dukung. Jadi misalnya kalau KPK ingin melakukan penyitaan dan 38

PARLEMENTARIA


penggeledahan tidak memerlukan izin dari hakim kami dukung. Tapi sebenarnya tentang itu perlu diatur agar lebih baik,” paparnya. Namun kondisi ini menurut Martin Hutabarat anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerinda sudah terlanjur pelik. Ia meyakini waktu tersisa sampai anggota DPR periode ini hanya 5 bulan dikurangi masa reses berarti hanya sekitar 3 bulan masa kerja efektif. Salah satu hal penting yang juga disorotinya adalah sebagian anggota Komisi III yang membahas revisi undang-undang ini dipastikan tidak terpilih lagi dalam pemilu legislatif lalu. Baginya secara politis hal tersebut tidak elok dilakukan, membahas produk legislasi penting dilakukan oleh orang yang tidak lagi mempunyai otoritas yang kuat. “Bagi saya idealnya pembahasan RUU KUHP dan KUHAP ini perlu waktu 2 sampai 3 tahun, terus menerus. Waktu 3 bulan walaupun yang dibahas hanya KUHP tidak akan cukup. Mengingat waktu semakin sempit jadi sebaiknya diprioritaskan pada masa sidang DPR yang akan datang. Lagi pula menurut saya anggota DPR yang sekarang lebih dari separuh tidak terpilih lagi. Pasti orang akan mempertanyakan bagaimana membahas undang-undang yang bersejarah padahal sebagian yang bertugas sudah dianggap tidak mempunyai otoritas yang kuat lagi,” pungkas dia. (iky) foto: andri/parle/hr.

RUU Kebudayaan: Wujudkan Karakter dan Identitas Nasional Anggota Komisi X DPR Oelfah A. Syahrullah Harmanto mengemukakan, melalui Undang-Undang tentang Kebudayaan diharapkan terwujud kebudayaan nasional sebagai identitas dan karakter nasional yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan.

D

alam p erbinc angannya dengan Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja ke Semarang baru-baru ini, Oelfah mengatakan, dengan perangkat perundang-undangan itu pula maka peningkatan ketahanan budaya nasional akan dicapai. Sekaligus untuk memperkukuh jati diri bangsa yang memerlukan filter agar mampu menangkal penetrasi budaya asing

yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. RUU Kebudayaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya. Termasuk sistem pembiayaannya, sehingga aset bu-

daya dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan Politisi Partai Golkar ini juga menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan dina mis. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dan bersatu dalam kebhinekaan, perlu

PARLEMENTARIA


39

LEGISLASI

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah peradaban dunia yang terus berkembang, sehingga jati diri bangsa Indonesia dapat dipertahankan terhadap pengaruh globalisasi. “ Pencapaian kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa yang menjadi simbol identitas keberadaban. Upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan nilai norma, dan kekayaan budaya menjadi suatu keniscayaan sehingga simbol identitas keberadaban dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan,” tandasnya. Terkait dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam pe ngelolaan nilai, norma, dan kekaya an budaya menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan. Menurut anggota Dewan yang membidangi pendidikan dan kebudayaan ini, pengembangan kebudayaan yang dilakukan sampai saat ini, tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pasalnya masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Oleh karena itu, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat keset araan antar kelompok etnis yang berbeda sehingga pengembangan hubungan sosial yang dinamis merupakan strategis dasar bagi terciptanya representasi kolektif yang terdiri atas nila-nilai lokal kelompok. Pembahasan lambat Mengungkap mengenai latar belakang disusunnya RUU Kebudaya an, Oelfah memaparkan bahwa selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kebudaya an yang menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan 40

PARLEMENTARIA


kebudayaan. Karena itu perlu disusun Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan yang memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban, unsur-unsur kebudayaan, industri budaya, pendanaan, dokumentasi, komunikasi antarbudaya, dan peran serta masyarakat. Meski demikian, dalam pembahasannya RUU tersebut masih terhambat, karena bulan-bulan Maret –April lalu para anggota Dewan disibukkan dengan kampanye dan persiapan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif. “Apakah hal ini dapat dipahami atau tidak, tapi semua ini berpulang kepada anggota Dewan masingmasing. Seharusnya tetap optimis menghadapi hal ini, mudah-mudahan RUU ini dapat segera diselesaikan,” harapnya. Politisi Partai Golkar asal Sulsel ini mengakui, Rancangan Undang-

Kalau kita tidak berbudaya maka akan jauh dari kehidupan yang layak. Kalau orang yang tidak berbudaya berarti juga tidak ada sopan santun, padahal hidup ini diawali dari tata krama, rasa, sopan dan santun. Itulah salah satu contoh masyarakat berbudaya. undang tersebut memang masih berada di Badan Legislatif, dan sampai saat ini belum masuk di Komisi X DPR. Ia menegaskan kembali, Ranca ngan Undang-Undang Kebudayaan

perlu sanksi denda membayar uang atau hukuman. Dia mencontohkan di Sulawesi Selatan bahwa membunuh itu merupakan sebuah penghormatan. Jika ada orang yang membawa lari anak perempuan kemudian laki-laki nya (pembawa lari) dibunuh, yang membunuh justru mendapat suatu penghormatan. Namun hal ini ada tata caranya, jika orang yang dikejar sudah melempar sarung atau kopiah di halaman itu tidak boleh lagi dibunuh. Itulah budaya adat yang ada di Sulawasi Selatan.

ini sangat penting untuk dibahas karena budaya merupakan akar dari semua permasalahan. “Kalau kita tidak berbudaya maka akan jauh dari kehidupan yang layak. Kalau orang yang tidak berbudaya berarti juga tidak ada sopan santun, padahal hidup ini diawali dari tata krama, rasa, sopan dan santun. Itulah salah satu contoh masyarakat berbudaya,” terang Oelfah.

ini adalah payung hukumnya semua kegiatan dalam kehidupan dan bermasyarakat.

Ada hal penting dalam RUU Kebudayaan misalnya menjaga tata lingkungan, walaupun ini dianggap sebagai hal kecil. Contoh di Banten disana ada salah satu suku Baduy, Suku Kajang Bulukumba Sulawesi Selat an mereka yang selalu me makai baju hitam salah satu suku terpencil dan mereka tidak mau sama sekali mencemari sungai. Kalau mereka mandi tidak mau menggunakan sabun mandi karena ini dianggap sudah mencemari sungai, dan ini bukan berarti mandi tidak menggunakan sabun tidak bersih tapi karena mereka tidak mau mencemari air sungai. Hal ini masalah kecil tapi ini perlu dicontoh oleh masyarakat medern.

Sementara Indonesia bisa me ngangkat kultur kita dalam sisi turisme dan itu juga sangat membantu pemasukan devisa. Juga dari sisi perdagangan seperti batik dan aneka souvenir, dapat menarik wisatawan asing maupun domestik yang terkait dengan ekonomi kreatif dapat dijual dimasyarakat.

Hal-hal seperti itu menimbulkan pro dan kontra, ada yang ber pendapat plus dan ada yang ber pendapat minus dan menganggap tidak perlu adanya UU Kebudayaan cukup dengan sisi adat saja. Padahal

Sebagai perbandingan, kata Oelfah, Yunani memberlakukan UU Kebudayaannya dengan menjual aset pariwisata hanya dengan batu-batu dan tanah yang ada, bisa menjadi obyek pariwisata yang sangat luar bisa indahnya.

Dampak promosi budaya dimana banyak orang di berbagai belahan dunia sudah memakai batik. Alangkah indahnya batik itu jika dipromosikan ke seluruh dunia dan dapat menambah pemasukan para pengrajin batik, belum lagi barang souvenir dari daerah-daerah lain di Indonesia. Satu hal kata Oelfa, mungkin ini satu-satunya UU yang tidak mempunyai sanksi dan masih tarik ulur. Ketika ditanyakan kenapa tidak pakai sanksi, dijelaskan bahwa kebudayaan tidak perlu sanksi cukup dengan sanksi moral, sehingga tidak

Ini baru berbicara masalah adat istiadat yang sangat beragam keberadaannya, seperti di Jawa, di Banten dan di Sulawesi serta daerah lainnya. Belum lagi masalah kuliner, Papua punya Papeda, Jawa punya gudeg Sumatera punya rendang, Sulawesi punya Coto dan masih ba nyak yang lainnya. Ulfa mengatakan, sangat disa yangkan jika pembahasan tentang UU Kebudayaan tidak diselesaikan dengan cepat, karena kebudayaan merupakan salah satu jati diri bangsa yang perlu dijunjung tinggi. Namun dirinya merasa pesimis UU ini dapat terselesaikan, karena sekarang sudah masuk bulan Mei sementara anggota habis masa baktinya pada akhir bulan September jadi masih ada waktu 4 bulan, maka seharusnya UU ini dapat diselesaikan dengan waktu yang cukup singkat dan padat. Rancangan Undang-Undang Kebudayaan ini merupakan inisiatif DPR, disusun sudah cukup lama pada tahun 2011. “Seharusnya RUU Kebudayaan tersebut sudah selesai dibahas. Untuk menjalankan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan kebudayan, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan departemen khusus yang membidangi kebudayaan untuk mengawal tujuan disusunnya Rancangan Undang-Undang Kebudayaan,” demikian Oelfah menjelaskan. (spy) foto; sofyan, naefurodji/parle.

PARLEMENTARIA


41

FOTO BERITA

42

PARLEMENTARIA


Pantau Raskin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR memeriksa kualitas Raskin di Gudang Bulog DIY. Foto:Supriyanto/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


43

FOTO BERITA

UN Tingkat SMP/Sederajat Tahun 2014 Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Utut Adianto meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP/Sederajat. di SMPN 8 dan SMPN 10 Kota Padang.Foto: Iwan Armanias/Parle

44

PARLEMENTARIA


UN tingkat SMA tahun 2014 Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Syamsul Bachri saat memantau pelaksanaan UN SMA di Makasar, Sulsel. Foto: Suciati/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


45

KIAT SEHAT

B

erdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), usia lanjut usia (lansia) terdiri; usia pertengahan 45-59 tahun, usia lanjut 60-74 tahun, usia tua 75-90 tahun dan usia sangat tua 90 tahun ke atas. Bila anda sudah masuk ke kateg ori usia tersebut, sesuai hukum alam maka proses penuaan akan terjadi seiring dengan penurunan fungsi organ tubuh.

Menurut Ani Praset yaningsih DCN.MKes, ahli gizi dari RS Harapan Kita, pada lansia mulai banyaknya gigi yang tanggal, mengakibatkan gangguan fungsi mengunyah yang berdampak pada kurangnya asupan gizi pada usia lanjut. Penurunan mobilit as usus, menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti perut kembung, nyeri yang menurunkan nafsu makan serta susah BAB yang menyebabkan wasir.

Perubahan secara biologis itu dapat mempengaruhi status gizi pada masa tua, diantaranya, massa otot yang berkurang dan massa lemak yang bertambah, sehingga kulit kelihat an mengerut dan kering sehingga pada lansia sering kelihatan kurus.

Selanjutnya, kemampuan motorik menurun menyebabkan lamban, kurang aktif dan kesulitan menyuap makanan, juga dapat mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari. Pada usia lanjut terjadi penurunan fungsi sel otak, menyebabkan penurunan daya ingat jangka pendek, melambatnya proses informasi, kesulitan

berbahasa, mengenal benda-benda dan gangguan dalam menyusun rencana. Pada fase ini, gejala pertama adalah pelupa, perubahan kepribadian, penurunan kemampuan untuk pekerjaan sehari-hari dan perilaku yang berulang-ulang disertai delusi paranoid atau perilaku anti sosial lainnya. Akibat proses menua, kapasitas ginjal untuk mengeluarkan air dalam jumlah besar juga berkurang, akibatnya terjadi pengenceran natrium sampai dapat terjadi hiponatremia yang menimbulkan rasa lelah.

10 Langkah Agar Dapat hidup Lebih Lama, Sehat dan Berarti Untuk Lansia 1. Menciptakan pola makan yang baik dengan selalu berupaya tidak makan sendiri dan berkumpul dengan keluarga. 2. Memperkuat daya tahan tubuh dengan selalu makan sesuai kebutuhan tubuh. 3. Mencegah tulang agar tidak menjadi keropos dan mengerut dengan selalu minum susu dan mengkonsumsi bahan makanan lain yang tinggi kalsium.

46

PARLEMENTARIA

4. Memastikan agar saluran pencernaan tetap sehat, aktif dan teratur (BAK&BAB teratur) dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat dan banyak minum. 5. Menyelamatkan penglihatan dan mencegah terjadinya katarak dengan selalu memeriksakan kesehatan mata secara teratur. 6. Mencegah resiko penyakit jantung dengan membatasi makanan berlemak kolesterol dan natrium


dan banyak makan sayurbuah dan kacang-kacangan yang kaya vitamin B6, B12, asam folat, serat yang larut, kalsium dan kalium, agar ingatan tetap baik dan sistem syaraf tetap bagus, harus banyak makan vitamin B6, B12 dan asam folat (kacang-kacangan dan sereal). 7. Mempertahankan berat badan ideal dengan makan sesuai kebutuhan, melakukan aktivitas, makan rendah lemak dan makanan kaya karbohidrat kompleks.

8. Selalu berlatih olah raga sesuai kemampuan masing-masing umur agar otot tetap lentur dengan jalan, aerobic, berenang. 9. Disamping menjaga kesehatan jasmani, dianjurkan juga menjaga kesehatan rohani dengan meningkatkan ibadah. 10.Menjaga kesehatan jiwa sosial pada lansia dengan selalu membina silaturrahim agar termotivasi untuk bergembira, tidak terisolir dan memicu perasaan bahagia.

Kebutuhan Gizi Lansia Masalah gizi yang dihadapi lansia berkai-

tan dengan menurunnya aktivitas biologis tubuhnya. Konsumsi pangan yang kurang seimbang akan mem-

Kalori

Contoh menu sehari bagi lansia dengan kalori 2.000/hari: Pk.06.00 1 gelas susu non fat

Makan Pagi 1 p (100 gr) Havermout dan 1 gelas juice jeruk

Pk.10.00 1 potong hunkue coklat 1 potong pisang rebus

Makan Siang 2 p (200 gr) nasi, 1 p daging cincang, 1 potong tempe, 2 p(200 gr) Sayur sup, 1p pepaya dan 1 p. es kelapa muda.

Pk. 16.00 Selada buah

Makan Malam nasi 1,5 p (150 gr), ikan bakar 1 p, tahu gimbal 2p, cah kangkung toge 1p Jeruk 1p dan pudding buah 1p. (mp)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan metabolism basal pada orang berusia lanjut menurun sekitar 15-20% disebabkan berkurangnya massa otot dan aktivitas. Energi (kalori) diperoleh dari lemak 9,4 kal, karbohidrat 4 kal, dan protein 4 kal pergramnya. Komposisi energy bagi lansia sebaiknya 20-25% berasal dari protein, 20% dari lemak dan sisanya dari karbohidrat Untuk laki-laki lansia kalori yang dibutuhkan sebanyak 1960 kal, sedangkan untuk lansia wanita sebanyak 1.700 kal. Jumlahnya diharapkan tepat sebab bila kelebihan akan disimpan berupa lemak, bila kurang maka cadangan energi tubuh akan digunakan sehingga tubuh menjadi kurus.

Protein

perburuk kondisi lansia yang secara alami memang sudah menurun. Foto: andri/parle/hr.

Karbohidrat dan serat makanan Salah satu masalah yang banyak diderita lansia adalah sembelit atau konstipasi (susah BAB) dan terbentuknya benjolan-benjolan pada usus. Serat makanan terbukti dapat menyembuhkan kesulitan tersebut. Sumber serat yang baik adalah sayuran, buah-buahan segar dan biji-bijian utuh. Manula tidak dianjurkan mengkonsumsi suplemen serat, dikuatirkan konsumsi serartnya terlalu banyak, menyebabkan mineral dan zat gizi lain terserap oleh serat sehingga tidak dapat diserap tubuh. Lansia dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula-gula sederhana dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks, yang berasal dari kacangkacangan dan biji-bijian yang berfungsi sebagai sumber energy dan sumber serat.

Untuk lebih aman kebutuhan protein bagi orang dewasa per hari adalah 1 gram per kg berat badan. Meski massa ototnya berkurang, ternyata kebutuhan tubuhnya akan protein tidak berkurang, bahkan harus lebih tinggi dari orang dewasa. Karena itu direkomendasikan sebaiknya konsumsi protein untuk lansia proteinnya ditingkatkan sebesar 12-14% dari porsi untuk orang dewasa. Sumber protein hewani yang baik diantaranya pangan hewani dan kacang-kacangan.

Umumnya lansia kurang mengkonsumsi vitamin A, B1, B2, B6, niasin, asam fosfat, vitamin C, D dan E. Kebutuhan vitamin dan mineral bagi lansia menjadi penting untuk membantu metabolism zat-zat gizi yang lain. Sayuran dan buah-buahan hendaknya dikonsumsi secara teratur sebagai vitamin, mineral dan serat.

Lemak

Air

Konsumsi lemak yang dianjurkan adalah 30% atau kurang dari total kalori yang dibutuhkan. Konsumsi lemak yang terlalu tinggi atau lebih 40% dari konsumsi energi dapat menimbulkan penyakit penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Dianjurkan 20% dari konsumsi lemak adalah asam lemak tidak jenuh. Minyak nabati adalah sumber asam lemak tidak jenuh yang baik, sedang lemak hewan banyak mengan dung asam lemah jenuh.

C airan dalam bentuk air dalam minuman dan makanan sangat diperlukan tubuh untuk mengganti air yang hilang (berupa keringat dan urine), membantu pencernakan makanan dan membersihkan ginjal. Pada lansia dianjurkan minum lebih dari 6-8 gelas perhari.

Vitamin dan Mineral

PARLEMENTARIA


47

Ledia Hanifa Amaliah

Aktivis Perempuan Untuk Indonesia

Tampil bersahaja, dan ramah saat ditemui diruang kerjanya, di Gedung Nusantara I. Itu merupakan kesan pertama Parlementaria saat mewawancarai alumni jaket kuning ini, yang juga merupakan salah satu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS.

48

PARLEMENTARIA


S

osok Ledia memang dikenal sebagai seorang perempuan yang aktif di bidang sosial sejak mahasiswi dulu. Bahkan dia mengaku sejak Semester V di Fakultas MIPA UI, bersama teman-temannya mengumpulkan Ibu Rumah Tangga di lingkungannya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi warga. ”Kita mencari donatur, kemudian mengumpulkan mesin jahit dari warga sekitar, karena memang kita kerjasama untuk mengajarkan ibuibu untuk menjahit,” jelas Ketua DPP PKS Bidang Kewanitaan tahun 2005-2010. Saat itu, diakui banyak tantangan dari para suami yang tidak ingin isterinya ikut program pemberdaya an itu, dengan berbagai alasan. Di saat krismon (krisis moneter), lanjut Mantan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Uswah Ummahat, ketika para suami banyak di PHK oleh perusahaan atau pabrik mereka, fakta nya program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan menjahit bagi para isteri dapat menolong perekonomian keluarga.

”Bahkan sekarang ada yang sudah bekerja di konveksi, sehingga perekonomian menjadi lebih stabil, bahkan sudah ada yang mampu menerima jahitan sendiri, lumayanlah ini namanya pemberdayaan ekonomi,” kata perempuan kelahiran 18 Agustus 1989 ini. Ledia mengaku keterlibatannya di PKS berawal dari ajakan teman SMA untuk bergabung. Hingga dirinya menjadi pengurus DKI Jakarta pada tahun 1998 lalu. Kemudian pada awal tahun 2000-an dia pindah menjadi pengurus Jawa Barat hingga pada tahun 2005 diminta untuk mengurus DPP. ”Pada tahun 2005 saya ditarik ke Pengurus Pusat menjadi Ketua DPP. Saya memang merintis perjalanan karir politik dari bawah,” ujar Ibu yang memiliki tiga anak laki-laki ini.

Kegiatan sosial dan program pemberdayaan masyarakat telah mendarah daging dalam dirinya, bahkan tidak menyurutkan tekadnya untuk meningkatkan program tersebut dalam skala nasional. Saat mulai aktif dalam dunia politik, Ledia mulai mencari format bentuk targetnya bagaimana mengelola pemberdayaan perempuan yang tepat sasaran. ”Targetnya bagaimana mengelola pemberdayaan perempuan dan semuanya telah kita rintis pada tahun 2001, dengan membuat pilot project Pos Wanita Keadilan,” jelasnya. Melalui program tersebut, diharapkan dapat memberikan pe ngetahuan kepada Ibu Rumah Tangga agar mereka memiliki kemampuan seorang ibu sebagai motor atau tiang keluarga. ”Ibu itu merupakan sekolah pertama bagi

Ibu itu merupakan sekolah pertama bagi masyarakat karena itu harus dibekali pengetahuan pendidikan, ekonomi, keluarga, dan politik, PARLEMENTARIA


49

Saya juga dapat lebih membantu anak-anak saya saat di BEM, misal saat sesi legislasi, saat ada diskusi pembahasan RUU BPJS banyak mahasiswa menyampaikan masukan terkait RUU itu

50

PARLEMENTARIA


masyarakat karena itu harus dibekali pengetahuan pendidikan, ekonomi, keluarga, dan politik,” kata Nara sumber program Mutiara Jum’at TVRI. Pada tahun 2002, lanjut Ledia, akhirnya program ini menjadi program nasional di PKS. ”Kemudian ketika menjadi Ketua DPP PKS diperluas hingga tahun 2010, sekarang sudah terdapat 4594 pos di Indonesia,”jelasnya. Ledia memegang prinsip selain perempuan secara kuantitas dan keterlibatan baik politik maupun birokrasi harus semakin meningkat namun harus diiringi dengan pembekalan bagi perempuan Indonesia. ”Di Dapil Kota Bandung sejak tahun 2007, kita sudah mulai me rintis sekolah Ibu dimana pendekatan seperti sekolah bukan formal, tetapi informal. Artinya kebutuhan apa saja yang mereka inginkan jadi fokus lebih banyak yang digerakkan disitu,”katanya. Kendala Pos Wanita Keadilan Ia menjelaskan, problem utama dalam program Pos Wanita Keadil an yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran para ibu bahwa program ini berdampak positif dan dan mampu meningkatkan ekonomi mereka. Bahkan kerap ketika diberikan pendampingan untuk mengembangkan bisnis mereka tidak mampu menyerap pasar. ”Misalnya saja mereka ingin program membuat kerudung, ketika kita prospek ke pedagang di Tanah Abang kemudian mendapat pesanan 1000 potong untuk ekspor namun tidak terkejar,” terangnya. Dia menambahkan, ibu-ibu sering tidak berhitung jika ingin melipatgandakan income tentunya mereka harus lebih bekerja keras. ”Peluang ada kita tidak dapat mengejar target mereka. Kita mendorong para ibuibu namun tidak berusaha memaksa mereka,” jelas Perempuan yang pernah mengikuti seminar Political Party Development Course, di Canberra ini.

Pos Wanita Keadilan juga memiliki bermacam minat seperti Pendidik an, ekonomi, agama, kesehatan, maupun sosial politik. ”Untuk pendidikan kita mengarahkan bagaimana mendidik anak termasuk membuat taman bacaan masyarakat. Di Kalimantan kita juga telah memiliki perpustakaan diatas sungai,” tambahnya. Dari sekitar 5.000 Pos Wanita Keadilan terdapat 400 taman bacaan bagi masyarakat. ”Jadi tidak hanya untuk anak-anak tapi ibu-ibu juga, dengan memperluas small group sehingga efeknya semakin berkembang. Jadi meskipun tidak ada pemilu itu menjadi program pemberdayaan dengan membekali para ibu agar dapat membentengi keluarganya,’kata mantan Penasehat AREA MUDA.

waktu buat belajar. Akhirnya bisa lulus juga,”kenangnya.. Dia mengatakan, keluarga besar tidak ada masalah dengan keterlibatannya didalam dunia politik. ”Mereka banyak membantu memberikan masukan terhadap kebijakan tertentu. semua memberikan masukan baik anak-anak, suami pa ling tidak mereka menjadi tahu apa yang dilakukan oleh Ibunya,”kata Pembina berbagai Majlis Ta’lim. Dalam dunia politik, lanjut Ketua Deputi Pemberdayaan Wanita DPW PKS Jawa Barat Periode 2000-2005, seorang anggota Dewan juga harus mampu memberikan penjelasan terhadap berbagai persoalan meskipun itu bukan bidang di Komisinya.

Dukungan Keluarga Sebagai politisi, dirinya mengaku keluarga memiliki peran vital dalam mendu kung kegiatannya menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan. Dirinya mengistilahkan keluarganya santai tapi demokratis. Artinya dia sering mengajak diskusi dan meminta masukan dari keluarga terhadap kebijakan tertentu. Ketika ditanya bagaimana membagi waktu saat nikah muda de ngan kuliah dulu, dia bersama suami mempunyai komitmen bersama misal ketika Ledia akan ujian, sang suami membawa anaknya jalanjalan dan bermain keluar. ”Kuliah juga harus betul-betul konsentrasi jadi di rumah hanya sedikit mengulang. Buku-buku saya banyak gambar-gambar bebek, gajah, agar mempermudah belajar saya, kalau musim UTS anak-anak diajak me nginap di rumah neneknya, jadi ada

Misalnya saja ketika marak perdebatan tentang RUU Intelejen, sebagai seorang ibu juga harus mampu memberikan penjelasan terhadap anaknya yang sudah beranjak mahasiswa. Di sisi lain, Ledia mengaku senang dapat memberikan penjelasan sosialisasi terkait legislasi terhadap kegiatan sang anak di BEM Kampusnya. ”Saya juga dapat lebih membantu anak-anak saya saat di BEM, misal saat sesi legislasi, saat ada diskusi pembahasan RUU BPJS banyak mahasiswa menyampaikan masukan terkait RUU itu,” katanya. Dia bersama sang suami sangat

PARLEMENTARIA


51

berhenti ketika menikah dan kuliah. ”Saat itu saya kuliah di Depok namun kegiatan di Jakarta, karena itu saya mengundurkan diri karena sudah mulai tidak realistis,” ujar staf Pendampingan Trauma Psikososial Survival Tsunami Aceh lalu. Selain Kepanduan, pengaruh almarhum Kakek juga telah membentuk karakternya hingga sukses menjadi seorang aktivis sosial dan anggota Dewan. Sang kakek dahulu merupakan anggota Parlemen Pasundan. ”Saya termotivasi kakek saya sejak kelas 2 SMP,”ucapnya.

Kalau buat keluarga masuk organisasi itu buat melatih skill, dan kepekaan mereka bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Hal itu merupakan basic skill meskipun tidak terjun ke dunia politik tetapi itu menjadi hal yang penting mendukung keterlibatan anak-anak dalam aktivitas sosial. Pasalnya ke trampilan sosial merupakan basic skill dalam bermasyarakat, kegiatan tersebut juga bisa berawal ketika mengajak mereka mengikuti Baksos di Mesjid maupun kegiatan orga nisasi mahasiswa di Kampus. ”Kalau buat keluarga masuk organisasi itu buat melatih skill, dan kepekaan mereka bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Hal itu merupa kan basic skill meskipun tidak terjun ke dunia politik tetapi itu menjadi hal yang penting,” terangnya. Pengaruh Sang Kakek Sosoknya yang dikenal sebagai aktivis sosial, banyak dibentuk dan dipengaruhi oleh pengembangan karakternya saat aktif sebagai anggota Pramuka dulu. Melalui kegiatan itu, dirinya mengaku ditempa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab bahkan, hubungan personal

52

PARLEMENTARIA


menjadi semakin erat. ”Kakak kelas yang sudah di SMP sebagai penggalang juga masih dekat, bahkan pembinanya merupakan tata usaha di sekolah tersebut,” kata Staf RETAS Leadership Center tahun 1996-1998 Menurut Ledia, hubungan personal, motivasi dan keterampilan secara riil dikembangkan dalam kegiatan kepanduan. ”Jadi bukan sekedar melatih Semapur saja tetapi pelatih an yang sangat bermanfaat bagi hidup,” pungkasnya. Prestasi yang membanggakan bagi dirinya saat SMP yaitu ketika mendapatkan penghargaan menjadi pramuka teladan Penggalang Garuda untuk Jakarta Pusat pada tahun 1984. ”Ini bagus sekali buat memacu diri dan pencapaian dalam organisasi,” katanya. Dirinya aktif di Kepanduan mulai dari tahun 1981-1989, kemudian

Mengenang sang kakek, dia merupakan seorang penulis otobiografi dan tulisannya itu hanya diberikan oleh anak cucunya. Yang mence ngangkan, beliau mengetik secara manual perjalanan hidupnya meskipun telah mengalami stroke 3 kali. ”Semangat dan kedekatan beliau dengan cucu-cucu luar biasa. Diantara cucu kakek saya yang aktif didunia politik hanya saya,” ujar lulusan Magister Intervensi Sosial dari Fakultas Psikologi. Sosok sang kakek, kenang Ledia, memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendidik cucunya, yaitu berusaha memperlakukan cucunya sesuai dengan potensi sang cucu. ”Kalau saya diberikan buku oleh beliau dan disuruh menulis apa saja kemudian diperiksa olehnya. Saat itu disuruh menulis memakai tangan kanan namun akhirnya menyerah karena saya kidal,” katanya tertawa kecil mengingat kisah itu, Ledia mengatakan, almarhum kakek juga telah mengajarkan dirinya berbahasa Sunda. Saat itu, dia selalu menjawab pertanyaan saya dengan bahasa Sunda yang tidak dimengerti. ”Saya mengerti tapi berbicaranya susah, didikan kakek saya itu sangat bermanfaat ketika saya mencalonkan diri dari Dapil Bandung, sehingga saya semakin mengerti berbicara dan menulis dalam bahasa Sunda,”katanya. (si) Foto: agung, rizka, dok/parle.

KUNJUNGAN KERJA

Ombak Teluk Palu dan Dinamika Sulteng

Ketua Tim Kunker Komisi III Al Muzammil Yusuf (kedua dari kanan) memimpin rapat dengan mitra kerja di Palu, Sulteng.

Byur. Ombak besar pecah di tepi dermaga Teluk Palu, Sulawesi Temgah malam itu. Tidak seperti tenangnya laut ketika fajar, malam itu ombak bergelombang cukup tinggi. Ini seperti dua wajah yang berbeda. Teluk yang dikelilingi pegunungan hijau ini tenang di pagi hari namun berubah menjadi gemuruh ombak di malam hari.

D

inamika Provinsi Sulawesi Tengah bisa dikatakan hampir sama dengan perubahan di Teluk Palu. Daerah yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Filipina ini sangat menarik, kaya dengan objek wisata. Tetapi kecantikan alam itu seakan tiada makna ketika dentuman bom yang dilakukan kelompok tertentu mengguncang, menggetarkan sampai ke ibukota negara. Kondisi ini yang secara khusus disoroti anggota Komisi III DPR RI Syarifudin Sudding dalam Kunju ngan Kerja ke provinsi ini beberapa waktu lalu. Ia meminta Pemerintah Provinsi, kemudian Kapolda Sulteng

agar melakukan kajian mendalam terhadap kasus terorisme terus berulang di Sulteng terutama di Kabupaten Poso. Sebagai wakil rakyat ia mengaku memperoleh data dan fakta yang menurutnya patut ditindaklanjuti. “Perlu ada satu kajian mendalam jangan sampai persoalan Poso dijadikan proyek, pengalihan isu, lalu kemudian anggota kepolisian yang jadi korban, saya prihatin. Saya tidak yakin ini aksi terorisme semata, saya pikir pimpinan tingkat atas perlu menyelesaikan. Kalau menelusuri laporan masyarakat dan wartawan dugaan tadi mengandung kebenar an, namun ini perlu kajian,” katanya lugas.

Sementara itu anggota Tim Kun ker Abu Bakar Alhabsy meminta Pemprov dan Polda Palu memperhatikan aspek sosiologis dalam men gurai permasalahan teror di propinsi yang sebagian wilayahnya berhadapan langsung dengan nega ra tetangga Filipina ini. Ia meminta perlu mengoptimalkan kerja sama segenap pihak termasuk tokoh masyarakat dalam menghadapi praktek radikalisasi. “Soal terorisme apa ini sandiwara, apa ini dipelihara, itu memang fakta menyakitkan,” ujar politisi dari Fraksi PKS ini. Pada bagian lain ia juga meng ingatkan aparat Polda Sulteng dalam menangani terduga terorisme sesuai protap yang ada. “Saya

PARLEMENTARIA


53

KUNJUNGAN KERJA

mendapat laporan ada penganiaya an terhadap terduga Suherman, dia dipaksa menggigit sepatu petugas. Ada praktek radikalisme memang, tapi dalam penanganannya jangan main timpa saja,” tandasnya. Kapolda Sulteng Brigjen Pol. Ari Dono Sukmanto menjelaskan sejumlah langkah telah diambil diantaranya penggerebekan tempat persembunyian dan pengejaran terhadap pelaku, termasuk pada aksi teror terbaru terjadi di Desa Pantangolemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan. “Sejumlah langkah telah dilakukan untuk mengatasi aksi kelompok radikal dan kelompok sipil bersenjata. Kepolisian telah melakukan patroli dialogis, membentuk pos dan melakukan penjagaan di tempat-tempat rawan keluar masuk anggota kelompok,” tutur Kapolda. Keamanan Pemilu Komisi III DPR RI memberikan perhatian pada pengamanan Pemilu baik Pileg maupun Pilpres di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Seba gai satu dari 7 daerah yang masuk kategori rawan, sejumlah langkah perlu dilakukan agar provinsi yang kaya dengan hasil laut ini dapat melewati pesta demokrasi dengan stabil. “Jelas stabilitas di Sulteng ini penting dan tentu juga mempengaruhi kondisi nasional. Apalagi kalau kita tarik garis provinsi ini persis berada di tengah wilayah Indonesia,” kata Ketua Tim Kunker Komisi III Al Muzammil Yusuf usai pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulteng di Palu. Ia berharap walaupun anggaran pengamanan pemilu yang diajukan Polri sebesar Rp 3 triliun tidak sepenuhnya dapat disetujui, upaya pengamanan tidak kendor. Peme rintah Daerah menurutnya dapat memberikan dukungan dan bekerja sama dalam sejumlah program yang ada. Pemprov diminta mengefektifkan pengamanan tertutup yang melibatkan camat, lurah sampai kepada Pengurus RT. Ia juga mengingatkan keterlibatan mereka hendaknya tetap memperhatikan netralitas. 54

PARLEMENTARIA


Anggota Komisi III DPR RI Venna Melinda menyampaikan keprihatinan belum tersedianya panti rehabilitasi narkoba yang memadai di Provinsi Sulawesi Tengah. “Pengamanan tertutup ini mudahmudahan bisa dilakukan secara independen tanpa kehilangan netralitas. Sebenarnya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia adalah tanggung jawab kita bersama,” tekannya. Secara khusus ia meminta Pemprov memberikan perhatian pada pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan aksi teror pesanan. “Ada kondisi yang dibuat sedemikian rupa, tidak murni benar orang yang melakukan aksi teror adalah teroris, ini perlu ditelusuri,” ujar dia.

peroleh akan kita sampaikan dalam forum koordinasi daerah,” ujar dia. Panti Rehabilitasi Narkoba

Sekda Provinsi Sulteng Amd jad L awasa menjelaskan pemprov terus berkoordinasi dengan kepolisian dan aparat intelejen untuk melakukan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan aksi teror.

Anggota Komisi III DPR RI Venna Melinda menyampaikan keprihatinan belum tersedianya panti rehabilitasi narkoba yang memadai di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kondisi ini menurutnya dapat menghambat upaya pendataan pengguna narkoba yang telah mencapai angka 36 ribu orang di provinsi yang terkenal dengan makanan khas sop kaledo ini. “Data pecandu/pengguna narkoba disini cukup besar, bagaimana solusinya bila para pengguna memerlukan rehabilitasi tapi tidak ada tempat rehab disini,” kata nya dalam pertemuan dengan jajar an mitra kerja Komisi III di Kantor

Ia menyebut gubernur juga sudah meminta seluruh aparat negara yang terlibat dapat bersikap netral. “Kami menyambut kedatangan Tim Kunker Komisi III, masukan yang kita

Polda Sulteng, Palu. Hal ini menurutnya dapat menghambat kelancaran program pendataan pengguna ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sesuai amanat UU no.35 ta-

hun 2009 tentang Narkotika. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan dukungan agar peme rintah segera membangun panti rehabilitasi bagi pengguna narkoba di provinsi ini. Sulteng perlu solusi segera untuk mengatasi keperluan Panti Rehabilitasi. “Kita bisa belajar dari pengalaman Negara Thailand yang memanfaatkan gedung-gedung negara yang idle (tidak terpa kai) untuk digunakan sebagai tempat rehabilitasi,” usulnya. Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III Paula Sinjal memberikan catatan tentang kondisi geografis Provinsi Sulteng yang rawan penyeludupan. “Garis pantai barat yang panjang sering digunakan oleh kapal kecil untuk menyeludupkan narkoba. Ini perlu jadi perhatian dari Polisi Air untuk meningkatkan patroli memonitor

Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Sulteng, Sutarso mengakui kondisi geografis yang sulit masih jadi kendala terlaksananya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba - P4GN. penyeludupan di laut,” tekannya. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Sulteng, Sutarso mengakui kondisi geografis yang sulit masih jadi kendala terlaksananya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba - P4GN. Belum adanya Tempat Rehabilitasi yang memadai membuat proses rehabilitasi masih dikirim ke Baddoka Makassar dan Lido Bogor. Daftar panjang permasalahan di

Provinsi Sulawesi Tengah terutama dibidang hukum dan keamanan menjadi perhatian selama kunjungan Tim Kunker Komisi III. Disadari butuh waktu untuk mengurai dan menuntaskan beragam problema itu. Upaya harus dilakukan tiada henti seperti Sungai Palu yang tidak pernah berhenti mengalirkan air dari Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berbelok, berliku, sampai akhirnya berlabuh di Teluk Palu, yang begitu mempesona. (iky) Foto: iky/parle/hr.

PARLEMENTARIA


55

KUNJUNGAN KERJA

sekolah di Samarinda dan Balikpapan itu juga digunakan untuk menggalang aspirasi dari kalangan pendidik. Di MTs Negeri Model Samarinda misalnya, dipaparkan Kepala MTsN Model, Zahratannur, pihaknya tidak melakukan program khusus untuk menghadapi UN. Namun sejak siswa menginjak kelas 7 pihaknya telah melakukan rekayasa kurikulum, diantaranya dengan menambah jam pelajaran matematika dari 4 jam menjadi 6 jam, dan pelajaran IPA ditambah dari 4 jam menjadi 5 jam.

“Temuan” Komisi VIII DPR RI di Kaltim

J

ika ada peribahasa sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Hal itulah yang dialami oleh Komisi VIII DPR RI baru-baru ini. Maksud hati ingin meninjau pelaksanaan UN Madrasah Tsanawiyah di Kalimantan Timur Senin(5/5) lalu, namun Tim Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Amalia Hanifa ini malah menemukan sejumlah permasalah lain di bidang pendidikan. “Sejauh ini kami melihat pelaksanaan UN Madrasah Tsanawiyah di bawah Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur lancar, tapi tadi saya mendengar ada sejumlah permasalahan yang menyangkut soal UN,” ungkap Ledia. Dijelaskannya, permasalah tersebut menyangkut adanya soal ganda untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebut saja soal di nomer 21 yang tidak berbeda dengan nomer 22. Hal ini sebenarnya merugikan siswa, namun pengawas sudah mengambil sikap dengan meminta siswa untuk menjawab salah satunya saja. Sementara soal lainya, dibebaskan. Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, 56

PARLEMENTARIA


Musyahrim yang ikut mendampingi Komisi VIII meninjau UN di lingku ngan MTs mengatakan bahwa soal ganda atau double tersebut terjadi di Balikpapan dan diduga terjadi akibat adanya kesalahan pada pencetakan. Sementara di daerah lainnya di Kalimantan Timur termasuk Samarinda sejauh ini aman dan lancar. Tidak hanya itu, Komisi VIII juga mendapati soal ujian di mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mempertanyakan bagaimana cara menggunakan jilbab dengan baik. Hal itu tentu sangat menyulitkan bagi siswa yang beragama lainya, apalagi bagi siswa di sekolah agama non Islam. Sementara kekhawatiran adanya kasus serupa seperti yang terjadi dalam UN Tingkat SMA dan Madrasah Aliyah yang mencantumkan nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di naskah mata pelajaran bahasa Indonesia pekan lalu, tidak terulang pada UN SMP dan Tsanawiyah. Aspirasi Sekolah Selain untuk mengawasi berlangsungnya UN di tingkat MTs tersebut, kunjungan Komisi VIII ke beberapa

Berbanding terbalik dengan di Samarinda, MTsN I Balikpapan, Komisi VIII malah mendapati kondisi gedung atap sekolah yang jebol. Padahal sebagaimana yang diungkapkan Syahri Romadi, Kepala Sekolah MTsN I Balikpapan gedung tersebut termasuk baru dibangun. Besar kemungkinan hal tersebut dikarenakan kelalaian pengembang proyek pembangunan gedung sekolah tersebut. Tidak hanya itu, Syahri juga me ngatakan jika musim penghujan tiba, letak sekolah yang berada di dataran rendah ditambah dengan aliran kali atau sungai yang berada di sisi sebelah kanan sekolah, membuat sekolah tersebut menjadi langganan banjir. “Ini harus segera diatasi, karena jelas akan selalu mengganggu pro ses belajar mengajar,” tambah Ledia yang diamini Tim Kunker Kaltim lainnya, seperti Achmad Rubae’I, Manuel Kaisiepo, Anwar Yunus, Soemintarsih Muntoro, Sholeh Sua’idy dan Ketut Sustiawan. Oleh karena itu ditambahkan anggota Komisi VIII, Achmad Rubae’i pihaknya meminta MTs Negeri I Balikpapan itu untuk melaporkan kondisi tersebut, berbarengan dengan permintaan anggaran untuk mengatasi terjadinya banjir, jika memang APBD dan APBNP saat ini tidak memungkinkan Rubae’i menyarankan untuk memasukan usulan tersebut ke dalam anggaran Kementerian Agama Pusat lewat APBN mendatang. (Ayu) Foto: ayu/parle.

Komisi VIII DPR “Merakyat” Lewat Kunker

“W

akil Rakyat Seharusnya Merakyat…,”petikan lagu Iwan Fals itu tentu bukan harapan semata. Komisi VIII DPR RI membuktikannya lewat kerja nyata. Di awal masa reses nya pada awal Maret lalu, anggota Komisi VIII DPR RI yang terbagi dalam dua delegasi mencoba “jemput bola” dengan mengunjungi masyarakat di dua daerah, Pontianak dan Jambi. Tujuannya tak lain untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Pontianak, Kalimantan Barat Memulai kunjungannya ke Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Kunjungan Kerja yang dipimpin Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah mendatangi Kantor Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Di hadapan Wakil Gubernur

Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah bernyanyi bersama anak-anak Panti Asuhan Bhakti Luhur Pontianak.

Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, Komisi VIII menyerap aspirasi dari berbagai mitra kerjanya. Seperti BNPB, Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Kalimantan Barat memang termasuk daerah aman erupsi Gunung berapi, namun menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah tetap harus disiapkan program pencegahan dan penanggulan bencana. Sehingga jika bencana datang, maka akan langsung dapat dilakukan penanganan. Hingga kemudian akan meminimalisir kerugian dan korban. Walaupun Kalbar termasuk daerah yang tidak memiliki gunung berapi, namun tetap harus dilakukan program penanggulangan bencana sebagai antisipasinya. Karena bencana tidak hanya berasal dari erupsi gunung berapi saja, tetapi ada juga bencana-bencana yang berasal dari ulah manusia itu sendiri. “Sejauh ini apa saja program PARLEMENTARIA


57

KUNJUNGAN KERJA

yang telah disusun Pemrov Kalbar dan apa hambatannya selama ini,” tanya Ida. Menjawab hal tersebut, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan bahwa Kalimantan Barat memang tidak ada Gunung berapi, namun ada beberapa bencana yang masih kerap terjadi di daerahnya. Diantaranya adalah banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan yang asapnya jelas mengganggu kesehatan. Program yang telah dilakukan untuk mendukung kinerja penanggulangan bencana adalah program pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana, program tanggap darurat di daerah terkena bencana, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang prasarana fisik, sosial dan ekonomi di wilayah pasca bencana.

yang akan ke tanah suci,”Papar Ida. Ida menambahkan bahwa BPIH tahun 2014 ini turun sebesar 308 dolar Amerika di banding tahun sebelumnya. Meski BPIH turun, Ida akan terus mendorong Kementerian Agama untuk tidak secara equivalen menurunkan pelayanannya juga kepada para calon jemaah haji. Perlu Pendamping KUBE Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII juga berkesempatan melihat langsung Kelompok Usaha Keramba Ikan Mursyid Maju yang merupakan salah satu penerima KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KUBE menjadi salah satu program andalan Kementerian Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah.

“Ketiga program tersebut menggunakan alokasi anggaran APBN dan APBD, tentu pola penanganannya dengan kordinasi yang baik antar semua instansi terkait seperti BPBD, Kemensos dan Pemerintah dari tingkat Kabupaten/Kota hingga provinsi,” jelas Christiandy. Ditambahkannya, sejak tahun 2010 Kalbar telah membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana daerah) melalui Perda No.7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda No.10 Tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalbar. Panjangnya Daftar Antrian Haji Sementara itu Kementerian Agama sebagai salah satu mitra kerja Komisi VIII melalui Kepala Kanwilnya, Husaini D Mahmud mengungkapan bahwa sebenarnya masyarakat Kalimantan Barat tidak mempermasalahkan besaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Namun yang menjadi masalah adalah lama dan panjangnya daftar antrian untuk ke tanah suci. Betapa tidak, saat ini antrian untuk pergi haji konon telah sampai untuk tahun 2020. Menanggapi hal itu Ida mengatakan bahwa pihaknya telah mendesak Kementerian Agama untuk melakukan lobi agar pengurangan kuota 20 persen yang pernah terjadi di tahun sebelumnya, pada tahun 2014 ini dicabut. Dengan demikian akan mengurangi jumlah antrian. “Kami juga meminta Kementerian Agama, Khususnya Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) membuat daftar prioritas pergi haji untuk calon jemaah haji yang baru pertama kali akan menunaikan ibadah haji. Karena pada dasarnya yang diwajibkan adalah ibadah haji yang pertama. Sementara kepergian haji yang kedua atau kesekian kalinya hanya bonus ibadah semata. Tidak hanya itu, usia dan kondisi fisik juga menjadi barometer dalam penentuan skala prioritas bagi jemaah calon haji 58

PARLEMENTARIA


“Kelompok usaha bersama Mursyid Maju ini memilih usaha keramba ikan dalam penggunaan dana bantuan KUBE dari Kemensos. Kami lihat secara langsung Alhamdulillah usaha ini berjalan dengan baik, bahkan sebenatar lagi sudah bisa dipanen. Tetapi tadi kami mendapat masukan bahwa mereka masih menemui kesulitan mendapatkan pelet atau pakan ikannya,”ujar Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa. Untuk itu, Ledia berharap agar dinas sosial sebagai pendamping KUBE dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan pendampingan. Misalnya bekerjasama dengan dinas perikanan untuk bisa mendapat pakan ikan atau pellet dengan harga yang terjangkau juga tentunya. (Ayu) Panti Sosial Tresna Werdha, Jambi “Kunjungan ini dalam rangka menyerap berbagai aspirasi dari jajaran stakeholder di provinsi beribukota Jambi,”ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sayed

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VIII Yunus Roichan. Ia menilai, Panti Sosial Budi Luhur ini dapat menjadi contoh, karena segala aspek sudah cukup bagus dan memadai. “Saya belum lihat di daerah lain ada (panti) yang seperti ini.Semoga panti ini bisa menjadi contoh daerah lain. Infrastrukturnya bagus, gedungnya juga bagus. Fasilitas juga cukup memadai,” imbuh Yunus. Sementara itu terkait dengan kegiatan untuk para lansia,Yunus berharap agar lansia ini harus diberi kegiatan atau aktifitas yang cukup, namun tidak memberatkan.Karena factor fisik sangat berpengaruh ketika lansia ini beraktifitas.

Fuad Zakaria membuka pertemuan. Dilanjutkan Sayed, Pertemuan itu sangat penting untuk meningkatkan tali silaturahim dan komunikasi antara masyarakat serta para pejabat di Provinsi Jambi dengan Legislatif.

“Orang tua bisa diberi kegiatan, yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka, namun tidak memberatkan. Karena sebagaimana kita tahu, faktor fisik para lansia ini tidak sekuat ketika muda,”pesan Politisi Demokrat ini. Sementara itu, Anggota Komisi VIII Ahmad Rifai Suftiadi menegaskan bahwa lansia ini harus mendapatkan perhatian dari negara. Diharapkan, para lansia tetap bisa hidup layak.

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII menyerahkan bantuan dana 2,5 Miliar untuk asistensi so sial orang dengan kecacatan berat. Bantuan asistensi lanjut usia sebesar 1,4 miliar, dan lembaga kesejahteraan sosial sebesar 1,5 miliar. Bantuan juga diberikan kepada 40 industri rumah tangga untuk sertifikasi produk halal, serta instansi lain di Jambi yang merupakan mitra dari Komisi VIII. Usai pertemuan tersebut, Tim Kunker Jambi beranjak menuju Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur. Di sini, anggota Komisi VIII disambut setidaknya oleh 70 lansia penghuni panti. Panti Sosial Budi Luhur menampung 70 orang lansia, dengan usia berkisar 60 sampai 87 tahun. Panti tersebut mendapat bantuan tenaga pengasuh sebanyak 20 PNS (pegawai negeri sipil). Apresiasi Anggota Komisi VIII mengapresiasi kondisi tersebut. Anggota Komisi VIII DPR RI Idris Lena misalnya, ia me ngatakan bahwa panti sosial ini bisa menjadi percontohan bagi panti di daerah lain. “Kita melihat Panti sosial ini, sudah sesuai dengan harapan Komisi VIII. Fasilitas yang ada di dalamnya, bisa menjadi standar bagi panti yang lain,dan di daerah lain,”jelas Idris.

“Masalah panti ini merupakan tanggung jawab negara. Kita perlu memperhatikan para lansia, terutama bagi para lansia yang tidak mampu. Bukan hanya di pusat,tetapi juga di daerah. Saya berharap anggaran untuk panti ditingkatkan.Terutama untuk infrastrukturnya, agar para lansia ini dapat hidup dengan la yak,” kata Rifai. Menanggapi harapan Anggota Komisi VIII tersebut, Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Tri Winarsih berharap, ke depannya kondisi panti akan semakin baik. Selain itu, kendala yang dihadapi selama ini dapat diselesaikan dengan baik. (Sf) Foto: sofyan/ayu/ parle.

PARLEMENTARIA


59

KUNJUNGAN KERJA

Tidak Hanya Fisik, Kehidupan dan Mental Juga Harus Dibangun

D

alam reses masa persidangan III tahun 2013/2014 pada bulan Maret lalu, Komisi V DPR mengirim tiga Tim Kunjungan Kerja yakni ke Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, ke Provinsi NTT dan Manado Sulawesi Utara. Selain masalah pembangunan infrastruktur, Komisi V juga memberi perhatian terhadap pembangun an kehidupan dan mental masyarakat. Ketika mengunjungi t ambang bawah t anah PT.Freeport Indonesia, Tim Komisi V yang dipimpin Michael Wattimena mempertanyakan perusahaan tambang ini yang belum membangun smelter. Anggota Tim Eriko Sutarduga (F-PDIP) menegaskan PT.Freeport Indonesia harus segera membangun smelter di Indonesia terintimewa Papua. Dia tidak mempersalahkan beroperasinya perusahaan Freeport dan menghormati perjanjian yang sudah ada sudah ditandatangani. Tetapi, juga yang paling penting bahwa Freeport itu perlu memperhatikan bahwa sudah sekian lama beroperasi di Papua dan harus bermanfaat 60

PARLEMENTARIA


bagi masyarakat Papua. “Memang membangun Papua tidak cukup dengan hanya fisik saja, tetapi juga membangun kehidupannya, membangun mentalnya agar masa depan Papua itu adalah masa depan Indonesia yang lebih baik,” tambahnya. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan PT.Freeport Indonesia juga harus konsisten dengan tetap mengikuti aturan dimana lima tahun lalu sudah disepati untuk membangun smelter. “Karena bagaimanapun juga, seharusnya di Indonesialah yang harus dia bangun smelter, bagaimanapun juga harus harus Indonesialah teristimewa Papua tempat dimana tambang itu ada, tempat dimana kekayaan alam itu diambil dan disanapun juga diproses,” tegasnya setelah kunjungan lapangan dan berdialog dengan Managemen PT.Freeport Indonesia. Dengan demikian, lanjut Eriko Sutarduga, ada bermanfaat bagi masyarakat Papua masyarakat Indonesia teristimewa juga bisa menjadi landasan pembangunan

bagi Indonesia, karena begitu besar hasil yang dihasilkan oleh PT.Freeport Indonesia di Papua. “ Freeport di Papua, Indonesia adalah yang paling menguntungkan di dunia sekaligus tambang terbesardi dunia,” ungkapnya. Belum ada smelter yang dibangun oleh PT.Freeport Indonesia menurut Eriko, sementara ini masih ada negosisasi terus menerus. “Kami meminta dalam hal ini Pemerintah harus tegas, karena itu telah disetujui 5 tahun yang lalu. Tidak ada kata tidak kalau itu masalahnya pendanaan, Saya rasa tidak menjadi suatu permasalahan dengan hasil yang demikian besar yang dihasilkan Freeport di Indonesia,” tegasnya. Eriko Sutarduga, mengutarakan juga tidak menginginkan perusahaan rugi, tetapi jangan sampai sudah sekian puluh tahun hanya masih seperti itu saja yang diterima oleh negara Indonesia dan oleh masyarakat. “Lebih fairlah dalam pembagiannya, begitu juga yang harus dilakukan pembangunan smelternya supaya diketahui hasil produksi yang sebenarnya,” katanya. Dia menjelaskan ada rencana bekerja sama dengan perusahaan negara Aneka Tambang (PT.ANTAM) baguslah untuk membuat smelter itu, karena dengan adanya smelter itu akan diketahui hasil sesungguhnya, berapa tembaga, emas, dan lain-lain. Terkait bagi hasil, menurutnya belum wajar, “Menurut kami dalam hal ini juga Freeport sebagai perusahaan yang profesional di dunia. Marilah bekerjasama, bagaimanapun juga tidak bisa hanya menguntungkan satu pihak, harus menguntungkan semua pihak, masayarakat Papua begitu juga Pemerintah Indonesia,” tandas Eriko Apresiasi Pemanfaatan Tailing Masih dalam rangkaian kunker ini, Tim Komisi V DPR RI meninjau jalan nasional dan jembatan lintas TimikaPaumako. “Komisi V melihat secara langsung lokasi dan mengapresiasi pemanfaatan tailing di Kota Timika,” kata Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena. Komisi V menyaksikan kondisi jalan ruas Timika-Waghete dengan panjang total 143,510 Kilometer (Km), yaitu jalan yang telah terbuka 121,220 Km, jalan yang sudah diaspal dengan komposisi tailing 64,400 Km, jalan tanah dengan menggunakan timbunan pilihan 56,820 Km, dan jalan yang belum terbuka masih hutan 22,290 Km. Michael Wattimena mengatakan di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, didapat material yang berukuran seperi pasir yang merupakan limbah dari PT.Freeport Indonesia sebagai bahan hasil buangan dari proses penambangan bijih emas dan tembaga, yang disebut dengan tailing.

Tailing PT.Freeport ini sudah dihasilkan sejak lebih dari 30 tahun lalu jumlah produksi sekitar 80.000-100.000 ton per hari. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun dan sekarang sudah mencapai 300 ribu ton per hari. Tailing PT.Freeport ini sudah dihasilkan sejak lebih dari 30 tahun lalu jumlah produksi sekitar 80.000-100.000 ton per hari. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun dan sekarang sudah mencapai 300 ribu ton per hari. Tailing ini mempunyai komposisi bahan sekitar 75% kuarsa, 23% oksida besi, 2% mica, dan feldspar. “De ngan melakukan pengkajian terhadap sifat-sifat bahan ini, baik sebelum dan sesudah dicampur dengan bahan pengikat aspal, akan memberikan jawaban terhadap kegunaan dan pemanfaatan tailing dalam konstruksi jalan,” papar Michael Wattimena. Dalam proses penelitian, menurutnya, selain dilakukan uji coba di laboratorium juga perlu dilakukan uji coba skala penuh di lapangan. Tujuan dari uji coba skala penuh adalah untuk mengetahui karakteristik perkerasan jalan di lapangan dengan menggunakan tailing sebagai bahan perkerasan jalan. Selain itu, juga untuk mendapatkan sifat-sifat teknis bahan tailing, komposisi campuran dan karakteristik campuran tailing dengan agregat untuk lapis pondasi dan campuran beraspal panas. Dari hasil penelitian, dikatakannya diperoleh keunggulan dari pemanfaatan tailing adalah pertama, sebagai penggunaan tailing dalam proses pengerasan jalan, berarti mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat proses penambangan. Kedua, apabila dibandingkan dengan spesifikasi ba han yang ada, tailing dapat digunakan untuk bahan kontruksi jalan maupun jembatan, baik sebagai substitusi agregat maupun sebagai bahan pengisi (filler). Ketiga, dalam bidang konstruksi jalan tailing ini dapat dimanfaatkan untuk bahan lapis permukaan, lapis pondasi, lapis pondasi bawah. Sedangkan untuk konstruksi jembatan dapat dimanfaatkan sebagai substitusi sebagian agregat sedang dan pasir. “Dengan kata lain, penggunaan tailing adalah pene rapan teknologi ramah lingkungan,” imbuh Michael Wattimena.

PARLEMENTARIA


61

KUNJUNGAN KERJA

Komitmen Rehabilitasi Manado Pasca Banjir Komisi V DPR RI memastikan komitmennya dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadipertengahan Januari 2014 lalu di Kota Manado. Komitmen ini disampaikan Ketua Tim kunjungan kerja Komisi V DPR Muhidin M Said saat pertemuandengan Pemprov Sulut yang dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil, serta unsur pejabat terkait belum lama ini. “Akibat banjir tersebut banyak infrastruktur pemerintah maupun masyarakat rusak parah. Karena itu kedatangan kali kedua kami 62

PARLEMENTARIA


ke Sulut. Ini sebagai bentuk tanggungjawab kerja kami kepada warga Sulut, dimana waktu kunjungan pada Februari 2014 lalu, kami telah menerimausulan Pemprov Sulut terkait dengankerusakan infrastruktur,”kata Muhidin. Pada kunjungan kerja reses dalam masa persidangan III tahun sidang 2013-2014 ini tim melakukan peninjauan transportasi Sulut dengan melintasi jalan nasional yang dilanjutkan peninjauan jalan alternatif Manado-Tomohon,sekaligus peninjauan lapangan pemulihan infrastruktur pasca musibah longsor di Manado. Wakil Gubernur Djouhari Kansil dalam kesempatan tersebut mengapresiasi perjuangan Komisi V yang telah memberikan perhatianbesar membantu Pemprov Sulut dan Pem-

kot Manado, dalam memasuki masa transisi pasca bencana untuk pemulihan. Menurut Kansil, agenda utama pemerintah dititikberatkan p a d a p e m b a n g u n a n ke m b a l i infrastruktur,terutama fasilitas publik maupun utilitas yang rusak akibat bencana seperti jalan, jembatan, saluran air, gedung kantor serta infrastruktur yang lain. Bandara NTT Komisi V DPR mendukung pembangunan Bandara di NTT, seperti pembangunan bandara baru pengganti Bandara El Tari Kupang, Bandara di Pulau Pantar, Kabupaten Alor serta pembangunan Bandara di Kabupaten Manggarai Timur.

“Dalam perencanaan sebanyak 14 bandara di NTT akan dibenahi karena tidak semuanya sempurna,” ujar Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama di Kupang di NTT, belum lama ini. Komisi V DPR, lanjutnya, meminta agar pembenahan tersebut dapat dituntaskan dalam tahun 2014. “Kita harapkan bandara di NTT bisa didarati pesawat dengan kapasitas minimum 50 seat,” katanya. Dia menegaskan, Komisi V DPR terus berjuang di Pusat untuk pembangunan bandara di NTT. Dirinya menargetkan pada 2014 semua bandara di NTT segera diperbaiki dan ditingkatkan kapasitasnya. Terkait usulan pembangunan bandara di Pulau Pantar, Kabupaten Alor dan Manggarai Timur, dia mengatakan, masih dalam tahap pengujian oleh Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. “Masih dalam proses, khusus Bandara di Pulau Pantar masih dilakukan analisis mengenai Amdal dan diproses Kemenhub,” terangnya.

Kita harapkan dapat mendorong pengembangan bandara eltari, ada 6 airlines yang mengambil Merpati, Garuda, Lion. Ini merupakan proyek Angkasa Pura, kita melihat standar pelayanan minimum jangan sampai ruang tunggu sempit sehingga pelayanan terabaikan. Soal manajemen dan keuangan itu domain Komisi VI DPR. Laurens menambahkan, minimnya fasilitas, dan prasarana supaya dibenahi dan sudah ada imigrasi, paling tidak standar dasarnya sudah ada. Dalam rangkaian acara ini Komisi V DPR memantau pembangunan infrastruktur di NT T khususnya yang menggunakan dana APBN. Pasalnya, masih ada sejumlah fasilitas infrastruktur yang masih belum diselesaikan. Tim Komisi V berhasil memantau sejumlah infrastruktur diantaranya pembangunan bandara, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan pembangunan jalan poros tengah di daratan Timor.

“Tujuan kita melakukan Kunker ke NTT, selain untuk mengetahui dan mengawasi anggaran infrastruktur yang dibiayai oleh APBN, juga ingin mengetahui kendala di lapangan, serta menyerap aspirasi dari Pemda, forum komunikasi daerah dan masyarakat,” ujar Laurens Bahang Dama . Menurutnya, usulan dari masyarakat nantinya akan dibahas di DPR dan usulan itu juga dapat dimasukkan ketika pembahasan APBNP 2014 dan anggaran 2015 setelah reses nanti. Dia menambahkan, jika ada persoalan Komisi V DPR juga dapat langsung memanggil pemerintah dalam Rapat Kerja di DPR mendatang. Dia mengatakan, kita semua akan bahu membahu memperjuangkan aspirasi masyarakat disini. “Di Komisi V DPR tidak ada sekat Fraksi yang ada bersama menyelesaikan persoalan infrastruktur dengan pemerintah pusat maupun daerah,” terangnya. (as, ray,si) foto: rizka, agung, sugeng/parle/hr.

PARLEMENTARIA


63

KUNJUNGAN KERJA

Semangat Perbaikan UN Harus Terus Dilakukan

K

omisi X DPR yang antara lain membidangi masalah pendidikan, dalam reses masa persidangan IV tahun 2013/2014 mengirim tiga tim memantau sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP. Ketua Komisi X Agus Hermanto memimpin tim kunker ke Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi Utut Adianto memimpin Tim ke Provinsi Sumatera Barat dan Wakil Ketua Komisi Syamsul Bachri memimpin Tim ke Kalimantan Selatan. Sejumlah masalah menjadi temuan Komisi X diantaranya pelaksanaan UN yang masih perlu ditingkatkan kualiatasnya, terjadinya kesalahan naskah ujian hingga usulan UN untuk tingkat (SMP/MTs) pada tahun-tahun mendatang sebaiknya ditiadakan. Penghapusan UN SMP/MTs itu dimaksudkan untuk lebih menunjang dan menyukseskan program pendidik an sembilan tahun. Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto di sela-sela pe ninjauan UN di SMP Negeri 8 Padang, Senin (5/5) pekan lalu mengatakan, pelaksanaan ujian nasional sebagai 64

PARLEMENTARIA


instrumen evaluasi pembelajaran anak didik dan bahan untuk melakukan pemetaan kualitas mutu pendidikan nasional masih perlu ditingkatkan kualitasnya.” Karena itu semangat untuk perbaikan ujian nasional harus terus dilakukan,” ujar Utut. Menurutnya, Komisi X juga telah berhasil mendorong dua hal perubahan kebijakan yang signifikan terkait dengan UN pada tahun 2014. Pertama, UN tingkat SD/ MI mulai tahun 2014 tidak diselenggarakan lagi dan diganti dengan Ujian Sekolah (US). Kedua, ditetapkannya nilai Murni Tahun 2014 bersama nilai rapor dan prestasi lain untuk jenjang SMA/ SMK/MA menjadi dasar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2014. Komisi X juga telah menyetujui alokasi anggaran untuk Ujian Nasional 2014 sebesar Rp560 Miliar dalam APBN Tahun Anggaran 2014. Ia berharap persiapan UN 2014 dapat dipersiapkan sebaik mungkin agar kualitas UN 2014 meningkat dari tahun 2013, baik dari sisi materi soal, pelaksanaan, pengawasan, dan keluaran atau output. Pada kesempatan ini, Komisi X juga mengadakan

pertemuan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 SMP Negeri 10 Padang untuk mendapatkan masukan terkait dengan persoalan, kendala dan hambatan yang muncul dalam persiapan pelaksanaan UN 2014. Sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan pada rapat kerja antara Komisi X dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Penggunaan BOS Masih dalam rangkaian kunker ini, Komisi X DPR menyatakan terkejut karena adanya laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menye lenggarakan UN. Pasalnya, banyak sekolah di Kota Padang yang menggunakan Dana BOS untuk Ujian Nasional. “Ini cukup mengkhawatirkan, ternyata anggaran APBN untuk UN tidak mampu mengcover sehingga sekolah mencari anggaran lain di luar itu. Ini mengkhawatirkan,” ujar Zulfadhli di sela-sela memantau pelaksanaan UN di SMPN 10 Padang,

"Peniadaan atau penghapusan UN SMP/MTs itu dimaksudkan untuk lebih menunjang dan menyukseskan program pendidikan sembilan tahun," ujarnya saat meninjau pelaksanaan UN SMP/MTs 2014, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin pekan lalu. "Karena itu, kami akan mengusulkan kepada pemerintah agar meniadakan sistem UN bagi pelajar SMP/MTs," tandasnya kepada wartawan yang menyertai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel meninjau pelaksanaan UN SMP/MTs 2014 di "Kota Idaman" Banjarbaru tersebut. Kecuali itu, menurut dia, untuk sekolah menengah atas dan madrasah aliyah (SMA/MA) serta sekolah menengah kejuruan (SMK) tetap menggunakan sistem UN sebagaimana yang sudah-sudah. “Hanya saja pelaksanaan UN SMA/MA dan SMK tersebut yang harus terus diupayakan untuk diperbaiki atau dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan guna me ngurangi permasalahan yang ada,” ujarnya.

Menurut politikus dari Fraksi Golkar ini, bila penggunaan Dana BOS dilakukan pihak sekolah, nantinya bisa menimbulkan kasus hukum. Sebab, kata Zulfadhli, masing-masing anggaran tersebut sudah ada alokasinya. Tadi ada seorang kepala sekolah di salah satu SMP Kota Padang yang mengakui memang memakai dana BOS untuk UN. “Ini perlu kita cermati, jangan sampai nanti pelaksanaan UN justru menimbulkan permasalahanpermasalahan baru. Sementara saat ini kita sedang memperbaiki sistem pelaksanaan UN,” jelasnya. Sementara itu, Kadis Dikbud Kota Padang, Indang Dewata mengatakan awalnya memang ada rencana penggunaan dana BOS untuk menanggulangi kekura ngan dana penyelenggaraan UN. Namun sampai saat ini belum ada sekolah yang menggunakan dana tersebut. "Tak ada sekolah yang pakai dana BOS untuk UN. Kita tetap upayakan dengan dana UN yang telah disediakan," bantahnya. Penyelenggaraan UN SMP Kota Padang pada hari pertama berjalan lancar. Adapun jumlah peserta 13.427 siswa dari 86 SMP sederajat. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X dipimpin Wakil Ketua Utut Adianto dengan anggota lintas fraksi yakni Nurul Qomar, Muslim, Zulfadhli, Irsal Yunus, Ahmad Zainuddin, Ibrahim Sakty Batubara, Abdul Kadir Karding, Jamal Mirdad, dan Muchtar Amma. Hapus UN SMP/Mts Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI H Syamsul Bachri berpendapat ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (SMP/ MTs) pada tahun-tahun mendatang sebaiknya ditiadakan.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi X Agus Hermanto yang memimpin kunker ke Provinsi Jawa Timur mengemukakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bertanggungjawab terhadap kesalahan naskah soal Ujian Nasional tingkat SMP/MT di JawaTimur. Pasalnya, ditemukan beberapa kesalahan dalam naskah soal, dimana tidak adanya soal nomor 13 pada soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto saat meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs di SMP Negeri 5 Surabaya, Senin (5/05). Dalam kunjungan kerja ini, Komisi X juga mendatangi SMP Negeri 1dan SMP Negeri 6 Surabaya. “Kami tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Akan kami cek apakah master soalnya bermasalah atau bagaimana. Kami harus klarifikasi kenapa soal nomor 13 ini tidak ada.Ini persoalan penting. Dulu waktu UN SMA, ada soal yang bermasalah karena menyebutkan salah satu calon presiden.Itu soalnya nomor 13.Nah, sekarang PARLEMENTARIA


65

KUNJUNGAN KERJA

soal UN tingkat SMP yang tidak ada juga nomor 13. Ada apa ini,” kata Agus seolah bertanya. Menurut Politisi Demokrat ini, kesalahan sebagian naskah yang tidak memuat soal nomor 13 ini bukan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Pelaksana UN di lapangan. Namun, Agus tidak ingin menduga apakah soal nomor 13 ini berkait an dengan Gubernur DKI Jakarta Jokowi atau tidak, sehingga nomor soal dihilangkan untuk mencegah adanya politisasi UN. “Saya tidak mau berandai-andai. Yang jelas sekarang nomor 13 tidak ada.Setelah masa reses, kami ada rapat kerjadengan Kemendikbud.Ini materi yang sangat penting dan pasti akan kami tanyakan ke Mendikbud,” tegas Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun menyatakan bahwa kesalahan ini menjadi tanggungjawab PemerintahPusat. Pasalnya, Pemerintah Daerah hanya sebatas penyelenggara saja. “Kami tidak dalam konteks pengadaan soal. Kami hanya penyelenggara saja.Kami tahu tadi pagi saat soal diedarkan.Tapi kami harapkan hal ini tidak merugikan peserta UN,” jelas Harun. Ia memastikan pihaknya tidak melakukan penarikan atau merevisi naskah soal UN. Ia juga menjamin soal UN tidak ada keterkaitan dengan Jokowi. “Poin pentingnya di sini, tidak ada politisasi di UN Jatim. Kalau soal nomor 13 tidak ada itu sudah diselesaikan dengan tanpa merugikan siswa,” ujarnya. Dari hasil pantauan di lapangan,dari 20 paket soal mata pelajaran Bahasa Indonesia, ternyata ada 3-4 paket yang tidak memuat soal nomor 13. Bahkan, ada juga yang memuat nomor soal ganda, yaitu nomor 40. Belum Tingkatkan Mutu Pendidikan Komisi X DPR menilai persoalan guru merupakan permasalahan yang tidak pernah tuntas. Dua permasalahan utama yang ada terkait guru, yaitu soal kewenangan dan jaminan karir guru. Anggota Komisi X DPR Zulfadhli menilai pemerintah lalai dalam melakukan pembinaan terhadap karir guru. Banyak guru yang diangkat, kemudian diberikan tunjangan, namun kualitasnya tidak mampu mendongkrak dan meningkatkan mutu pendidikan. 66

PARLEMENTARIA


"Ini akibat kewenangan pengelolaan guru diserahkan ke kabupaten/kota karena faktor otonomi daerah," ujar Zulfadhli di sela-sela memantau pelaksanaan UN 2014 di SMPN 8 Padang, Senin (5/5) lalu. Ia menambahkan, sebaiknya kewenangan guru ditata ulang. Dimana sebagian diserahkan ke provinsi dan sebagian ke pusat. Hal ini, lanjutnya, supaya guru profesional. “Kalau sekarang guru hanya jadi objek politik saja,” tegasnya. Kewenangan yang bisa diserahkan ke pusat seperti dalam rekrutmen guru. Kemudian, aturan untuk memindahkan guru tidak bisa lagi sewenang-wenang oleh pemerintah kabupaten/kota, namun diserahkan ke pusat. “Soal pembinaan karir, setelah diangkat diberikan tunjangan sertifikasi dan setelah itu jangan dibiarkan. Harus diserahkan ke provinsi untuk mengatur pembinaan karir guru,” jelas Zulfadhli. Lebih jauh dia menjelaskan, pemberian tunjangan sertifikasi guru ternyata belum mampu meningkatkan mutu pendidikan. Ini dibuktikan capaian nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) rata-rata nasional hanya 40. Untuk itu, kata Zulfadhli, pemerintah harus menyiapkan pola pembinaan. Selain itu, perlu diberikan reward dan punishmen terhadap guru. “Masalah kewenangan dan jaminan karir guru ini akan kita bahas dalam Panitia Kerja (Panja) nantinya,” jelasnya. Sementara Sekdaprov. Sumbar Ali Asmar mengatakan, ada beberapa hal yang diusulkan ke Komisi X, yaitu kewenangan untuk wajib belajar sembilan tahun menjadi fokus kabupaten/kota. Untuk tingkat SMA bila diserahkan ke Pemprov akan dilakukan dua upaya. Yaitu, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan mempersiapkan siswa ke dunia kerja. “Bila tingkat SMA ini diserahkan ke provinsi, tentu kita upayakan terkait mutu dan bina kerjaan,” ujarnya. (iw, sf, hr) Foto: iwan armanias, sofyan/parle.

SOROTAN

Rel Ganda Jakarta-Surabaya

Percepat Laju Perekonomian Jalur Kereta Api Ganda Jakarta-Surabaya diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh Antara 1113 jam perjalanan dengan menggunakan kereta api, menjadi sekitar 9 jam saja. Saat ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyatakan bahwa pembangunan jalur ganda kereta api Jakarta-Surabaya sudah merampungkan segmen Jakarta-Bojonegoro, dan uji coba sudah mulai dilakukan secara penuh.

J

alur ganda kereta api Jakarta-Bojonegoro akan menghubungkan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa Tengah ant ara St asiun Wedu dan Stasiun Tobo. Kemudian lintas Semarang-Bojonegoro Jawa Timur sepanjang 19,5 km. Kita mengharapkan dengan ter sambungnya jalur kereta api ini diharapkan dapat meminimalisir waktu tunggu kereta api yang sa ling melintas. Selain itu, juga dapat meningkatkan perekonomian sekitarnya. “Kita berharap dengan ada nya angkutan barang dan orang, dapat memperlancar serta mening katkan perekonomian,” kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fahri Djemy Francis saat

diwawancara Parlementaria barubaru ini. Fahri mengatakan, Komisi V DPR juga akan segera mengaudit relrel kereta api mana saja yang tidak layak lagi. “Kita juga meminta kepada PT Kereta Api Indonesia untuk segera mengaudit titik-titik mana saja yang harus diperbaiki dalam rangka pembangunan infrastruktur perkeretaapian,” ujarnya. Menurutnya, Komisi V DPR mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dan Dirjen Perkeretaapian untuk meningkatkan infrastruktur rel kereta api. “Perlu adanya perhatian juga titik-titik mana yang harus mendapatkan prioritas dan sangat dibutuhkan oleh

masyarakat,” katanya. Komisi V DPR, lanjutnya, akan segera mengundang Kementerian Perhubungan dan Dirut PT.KAI untuk melakukan pengawasan terkait pembangunan jalur rel ganda ini. Kita akui, bahwa panjangnya waktu tempuh perjalanan kereta api memang seringkali diakibatkan adanya rentang waktu untuk menunggu kereta lain melintas ketika dua kereta ada pada satu jalur yang sama. Bahkan seringkali rentang waktu itu jika dikalkulasikan jumlahnya cukup tinggi. Pemerintah sangat optimis dapat segera mengoperasikan jalur ganda dari Bojonegoro hingga Surabaya

PARLEMENTARIA


67

SOROTAN

pada April 2014.Tersambungnya jalur ini secara otomatis pada bulan depan jalur kereta api dari Jakarta hingga Surabaya telah seluruhnya menggunakan jalur ganda. Jalur ganda dari Jakarta hingga Surabaya sepanjang 727 Km merupakan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa. Jalur ganda kereta api di Jakarta-Cirebon, Brebes-TegalPekalongan sepanjang 291 Km telah selesai pada akhir 2011. Selanjutnya, pembangunan sepanjang 436 Km dilanjutkan pada kurun 2012 2014 yaitu mulai dari segmen Cirebon- Brebes, Pekalongan-Semarang, Semarang-Bojonegoro, serta Bojonegoro-Surabaya.

ganda, dengan sendirinya angkutan barang bisa berpindah menggunakan jalur kereta api. Dia mencontohkan, dari segi waktu, jalur kereta api ganda dari Jakarta hingga Surabaya dapat ditempuh maksimal 18 jam, sementara apabila barang diangkut menggunakan truk akan memakan waktu sekitar tiga hari. Karena itu, menurutnya penambahan kereta api untuk barang akan melihat terlebih dahulu permintaan yang ada. “Kalau untuk barang kita tergantung demand, dengan lancarnya

Untuk anggaran, pada 2012 dialokasikan dana Rp 4,7 triliun dan pada 2013 Rp 6 triliun. Sementara penyerapan anggaran hingga akhir 2013 sebesar Rp 9,8 triliun. Pengoperasian (switch over) telah dilakukan secara bertahap. Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan jalur ganda antara Wadu - Tobo (bagian dari segmen Semarang - Bojonegoro) sepanjang 19,5 Km. Sementara penyelesaian jalur ganda Semarang - Bojonegoro secara kese luruhan berlangsung kurang dari dua tahun. Keberadaan jalur ganda dapat membantu dalam memindahkan beban dari jalan raya ke kereta api. Saat ini hanya 3% - 5% barang diangkut menggunakan kereta api. Ke depan dalam lima tahun, PT. KAI menargetkan penggunaan angkut an barang melalui kereta api dapat meningkat menjadi 13% - 15%. Direktur Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan dengan lancarnya lintasan Jakarta - Surabaya setelah menggunakan jalur

68

PARLEMENTARIA


Bojonegoro. Terdapat 15 Ha lahan tidak dapat dilakukan karena belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis pembebasan lahan Badan Pertanah an Nasional (BPN). “Pembebasan lahan baik untuk proyek jalan tol maupun kereta api masih menjadi persoalan dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini terjadi karena, sejumlah aturan pelaksanaan dan petunjuk teknis pembebasan lahan belum ada,” kata Sigit. Perlancar Pembangunan Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan, masyarakat sangat membutukan moda transportasi massal yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau. “Percepatan, penyelesaian double track dari Brebes Jawa Tengah hingga Surabaya Jawa Timur, akan menjawab kebutuhan masyarakat dan berdampak pada percepatan pemba ngunan di daerah sekitar yang dilaluinya,” katanya.

jalur dari Jakarta - Surabaya hanya kurang lebih maksimal 18 jam, dibandingkan dengan truk tiga hari, saya kira akan berpindah,” katanya. Sementara Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengatakan, Masalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalur rel ganda (double track) kereta harus menjadi perhatian pemerintah agar target penyelesaian jalur ganda Pantura dapat selesai pada tahun 2014. Pasalnya, memang sempat adanya keluhan terkait terkatung-katungnya pembebasan lahan sejumlah jalur rel ganda seperti Semarang-

Menurutnya, penyelesaian double track akan mengurangi beban jalur Pantura dan Jalur Pantai Selatan Pulau Jawa, sehingga jalan tersebut tidak cepat rusak. Karena itu, dirinya meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah terkait persoal an pendanaan Memang persoalan pembebasan lahan menjadi persoalan yang rumit dalam pembanguan infrastruktur, Karena itu ke depan perlu adanya koordinasi dengan Pengadilan. “Saya optimis penyelesaian double track akan selesai sesuai dengan rencana. memang problemnya ada di pembebasan lahan,” katanya. (si/ nt) Foto: iwan armanias/parle.

LIPUTAN KHUSUS

SETJEN DPR RI “KALAHKAN”

SETJEN PARLEMEN YUNANI DAN INDIA

B

ak oase di padang pasir, peribahasa yang tepat di sandangkan untuk Kesetjenan DPR RI. Betapa tidak, di tengah hujatan yang kerap diterima DPR sebagai lembaga Negara sekaligus lembaga politik, beberapa waktu lalu Setjen DPR malah menorehkan prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Lewat voting dalam rangkaian sidang Association of Secretaries General of Parliament (ASGP), Setjen DPR RI meraih suara terbanyak mengalahkan Yunani dan India. Dari sana Indonesia berhak menjadi anggota Executive Committee ASGP. Tentu bukan hal yang mudah menjadi anggota Executive Committee ASGP, mengingat selama ini keterwakilan Asia dalam forum pertemuan dan komunikasi antar-Sekretaris Jenderal dan pejabat Setjen parlemen sedunia ini hanya diwakili oleh Mr. Somsak Manunpichu, Vice Secretary General of the Senate of Thailand. Itupun baru resmi diangkat sebagai Anggota Executive Com-

mittee pada Oktober 2013 lalu. Melihat kondisi demikian, Sekretaris Jendral DPR-RI, Dr. Winantu n i n g t y a s t i t i S w a s a n a n y b e rkeyakinan sebagai bangsa yang berkembang dan cukup disegani di mata internasional, keterlibatan Indonesia bisa lebih dari sekedar menjadi anggota ASGP biasa. Oleh karena itulah Pertengahan Maret lalu Win, begitu ia biasa disapa, beserta beberapa jajaran Kesetjenan DPR menghadiri Sidang ASGP di Jenewa, Swiss. Kehadiran Sekjen DPR untuk mencalonkan diri sebagai anggota Exe cutive Committee ASGP ini tidak serta merta dapat dengan mudah diraih. Pasalnya, selain Indonesia, ada dua Negara lainnya yang memiliki tujuan yang sama, Yunani dan India. Sementara hanya ada dua posisi kosong untuk anggota Executive Committee ASGP. Untuk memenuhi rasa keadilan dan demokrasi, maka dipilihlah jalur

voting melalui system secret ballot. Dalam voting dengan total 106 pemilih yang notabene merupakan parlemen Negara-negara se-dunia ini, Indonesia meraih suara tertinggi dengan 46 suara. Sementara India dan Yunani masing-masing meraih 39 dan 20 suara, serta terdapat 1 (satu) suara abstain. Konon, proses voting ini baru terjadi dalam sidang ASGP, mengingat Thailand yang telah menjadi anggota Executive Commit tee lebih dahulu tidak melalui jalur pemungutan suara seperti Indonesia. Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari kontribusi aktif Indonesia dalam persidangan ASGP. Win sebagai Sekjen DPR RI juga secara intensif membangun komunikasi dengan para peserta dari berbagai kawasan regional. Tak berlebihan jika kemudian Indonesia mendapat kepercayaan dan dukungan dari negara-negara di kawasan Eropa, Arab, Afrika dan Asia. Bahkan dukungan untuk Indonesia pun datang dari negara-negara berbahasa Span-

PARLEMENTARIA


69

LIPUTAN KHUSUS

yol (Spanish speaking countries). “Keberhasilan menduduki posisi Executive Commit tee ASGP ini akan semakin meningkatkan peran Indonesia pada pergaulan dunia internasional, khususnya di tingkat parlemen,”tegas Win. Ancaman Demokrasi Bukan tidak mungkin jika keberhasilan Indonesia menduduki Executive Committee ASGP ini juga karena presentasi yang disampaikan Sekjen DPR RI dalam general debate, yang merupakan salah satu sesi dalam rangkaian sidang ASGP. Dalam presentasinya yang berjudul Restoring Public Trust in Parliament, Win menyampaikan pandangan bahwa kepercayaan publik terhadap parlemen di seluruh dunia mengalami pasang surut. Menurunnya kepercayaan publik terhadap parlemen, baik kepada Anggota Parlemen sebagai individu maupun kepada Parlemen sebagai institusi, akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Untuk itu perlu komitmen Pemerintah, Partai Politik, Parlemen, Sekretariat Jenderal dan para pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan upaya bersama, menyatukan sumber daya dengan mengintegrasikan program-program dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain pendidikan politik masyarakat, sosialisasi proses-proses dan produk DPR-RI kepada seluruh masyarakat. Melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi Anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang berlandaskan pada kepenti ngan rakyat. Sebagai supporting system, peran Sekretariat Jenderal sangat pen ting. Oleh karenanya harus secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan program reformasi birokrasi, dengan memberikan penekanan 70

PARLEMENTARIA


pada 3 prioritas, yaitu memperkuat kelembagaan, melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan membangun kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan tersebut dikonsentrasikan bagi penguatan dukungan kepada DPR RI. Siapa nyana jika presentasi tersebut mendapat tanggapan positif dari banyak negara, terutama atas penyajian data dan substansi yang komprehensif dan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas. Bahkan beberapa Negara seperti Ghana dan Maroko ikut mengamini apa yang diutarakan dalam presentasi Sekjen DPR RI tersebut, bahwasanya kasus yang terjadi di Indonesia juga dialami Negaranya. Sebut saja adanya ka-

sus korupsi yang terkait dengan sebagian kecil anggota parlemen yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Sementara delegasi Inggris berdasarkan pengalaman yang dialaminya, memberi masukan bahwa untuk kembali membangun atau meningkatkan kepercayaan publik terhadap parlemen salah satunya adalah dengan menjalin hubungan yang baik atau bekerjasama dengan kampus-kampus. Dengan demiki-

an mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa juga mengetahui sisi positif yang tak lain adalah ki nerja dari lembaga negara tersebut, selain sisi negatif yang selalu diungkapkan media. Pada kesempatan itu Win me ngatakan bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan delegasi dari Inggris tersebut juga telah dilakukan oleh DPR RI. Kesetjenan DPR RI juga telah bekerjasama dengan beberapa universitas terkemuka di tanah air. Bahkan secara continue, Kesetjenan DPR RI khususnya Biro Humas Dan Pemberitaan telah memiliki program khusus yang bertajuk “Parlemen Remaja atau Youth Parliament”. Program ini sengaja diperuntukan bagi mahasiswa dan pelajar

guna mengetahui tugas dan fungsi dari anggota dewan, beserta proses kegiatan-kegiatan dan produk yang dihasilkan DPR. Dari sana akan timbul kepercayaan dalam diri gene rasi muda akan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang bersih, adil dan jujur. Jika dikemudian hari terungkap ada salah seorang anggota parlemen yang terlibat dalam kasus korupsi, itu hanya oknum, dan tidak mewakili keseluruhan dari lembaga wakil rakyat yang terhormat ini. (Ayu) Foto: Dok. Parle.

SELEBRITIS

PARLEMENTARIA


71

SELEBRITIS

“A

ku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira…” Masih in gat penyanyi lagu bertajuk Anak Gembala yang diciptakan alm. AT Mahmud itu? Ya dialah artis cilik berpipi chubby, lengkap dengan gayanya yang lincah. Shafa Tasya Kamila, begitu nama lengkap artis cilik tersebut. Ups, tapi itu dulu. Tasya kini telah menjelma menjadi seorang gadis cantik dengan sederet aktivitasnya. Ditemui Rahayu Setiowati dan M. Ardi Nurdiansyah di salah satu Kondominium di Kawasan Jakarta Selatan,Tasya menceritakan kegiatannya selama ini, termasuk menjadi “duta” pemilih pemula dalam Pemilu tahun ini. Sambil mengulurkan tangannya senyum ramah gadis kelahiran 22 November 1992 ini menyambut Parle di hari yang telah merangkak senja itu. “Bagaimana kabarnya mbak?”tanya Tasya memulai obrol an. Ia kemudian menceritakan ke giatannya selama ini. “Alhamdulillah Februari kemarin saya sudah lulus kuliah, sekarang selain foto-foto untuk sampul majalah wanita, saya juga sedang promo film terbaru saya yang berjudul Mall Klender,” ungkap Tasya. Berbicara tentang kegiatannya, tak lupa ia menambahkan jika belakangan ia memiliki kegiatan yang baginya merupakan pengalaman pertamanya. Ia didapuk peran seba gai “duta” anti golput oleh beberapa pihak. Baginya, pemilu tahun ini merupakan pertama kalinya menggunakan hak suara sebagai warga negara. Maklum, pada pemilu 2009 lalu usianya belum tepat 17 tahun, sehingga ia tidak boleh mengikuti pencoblosan. Saking excited-nya menyambut pemilu pertamanya tak ayal membuat Tasya bertanya-tanya, baik itu yang berkaitan dengan cara pencoblosan, maupun informasi seputar siapa calon wakil rakyat dan apa partai yang lebih mumpuni untuk memegang pemerintahan mendatang. Baginya langkah tersebut sangat penting untuk menentukan 72

PARLEMENTARIA


nasib bangsa selanjutnya. Siapa sangka dari keingintahuannya malah membawa berkah tersendiri baginya. Oleh berbagai pihak, alumni Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia itu malah didapuk tugas mulia tersebut. “Kalau kita tidak memilih, percuma, karena toh tetap akan terpilih wakil rakyat dan partai yang nantinya akan memegang dan menjalankan roda pemerintahan. Nah, dengan ikut memilih calon yang

terbaik artinya kita ikut mendukung terciptanya Indonesia yang bersih, adil dan makmur. Dengan demikian tidak ada alasan kita untuk golput atau tidak ingin memilih,” papar Tasya sambil menyibakkan rambutnya yang satu per satu mulai menutupi sebagian wajahnya. Ya, sore itu semilir angin memang terasa begitu kencang, tak ayal helai per helai rambutnya terlepas dari ikatan penghias rambut. Sebenar nya ia tidak mempedulikan jika ram-

Sebenarnya saya lebih ingin menjadi menteri. Karena bisa secara langsung membenahi bidangnya masing-masing. Seperti menteri lingkungan hidup, menteri ekonomi dan sebagainya.

PARLEMENTARIA


73

SELEBRITIS

butnya tersebut akan membuatnya terlihat lebih natural, namun ketika angin mulai mengarahkan rambut untuk menutupi wajahnya itu, ia mulai merasa terganggu. Beberapa menit sekali ia sibakkan rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Melanjutkan kisahnya, putri bungsu pasangan Gatot Permadi Joewono dan Isverina Andriany ini mengaku jika pemilu legislatif yang baru saja diikutinya dinilainya terlalu “complicated”. Selain jumlah partai dan calon legislatif yang dinilai terlalu banyak, ia juga berpendapat jika di jaman teknologi yang sudah maju ini seharusnya pemilu bisa lebih disimplekan. “Misalnya dengan sistem online, sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mencari pilihannya tanpa diganggu dengan antrian warga yang juga ingin memilih. Dengan sistem online, kita bisa langsung melakukan pemilihan dimanapun kita berada, dan tidak harus mendatangi TPS, Selain menurut saya yang tidak kalah pen tingnya juga bisa menghemat biaya, karena tidak harus mencetak surat suara,” jelasnya. Pendidikan Akademik Sangat Penting Berbicara tentang politik, sesungguhnya bintang iklan salah satu merek pasta gigi ini mengaku enggan berkecimpung di dalamnya. Karena sebagaimana yang diketahuinya dari berbagai sumber, politik itu intinya kekuasaan. Untuk mendapat kekuasaan itu tak jarang orang menghalalkan berbagai cara. Namun ia cepat-cepat menghalau pikiran negatif tersebut. Ia yakin masih banyak politisi dan anak bangsa yang berhati tulus dan bersih ingin memajukan negeri ini. Ia ingin menjadi bagian dari mereka. “Sebenarnya saya lebih ingin menjadi menteri. Karena bisa secara langsung membenahi bidangnya masing-masing. Seperti menteri lingkungan hidup, menteri ekonomi dan sebagainya. Tetapi katanya un74

PARLEMENTARIA


tuk bisa menjadi menteri selain dari kalangan profesional dan akademisi terkadang orang harus terjun ke dunia politik terlebih dahulu,”ujarnya sambil memainkan jemarinya. Sebagai langkah untuk bisa me wujudkan keingannya tersebut, ia pun mencoba membekali diri de ngan pengetahuan dan pengalaman. Baginya pendidikan akademis sangat penting bagi politisi apalagi negaraw an. Karena hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi cara berpikir orang menjadi lebih logis. Tak heran jika tahun mendatang ia berencana akan melanjutkan pendidikannya ke program pasca sarjana di Amerika

Serikat. “Kalau bisa cari beasiswa,” ungkapnya sambil tertawa kecil. Mendapatkan beasiswa atau scholarship sepertinya bukan hal yang sulit bagi Tasya. Saat masuk kuliah jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi UI Depok, mantan penyanyi cilik ini masuk lewat jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan). PMDK merupakan pola seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik de ngan menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya. Dengan demikian tentu sudah tidak diragukan lagi kemampuan akademisnya. “Alhamdulillah aku juga lulus S1

dengan cumlaude, walau IPK ku hanya 3,6,” aku Tasya bangga.

untuk penjualan album anak. Tahun berikutnya, Tasya kembali mengeluarkan album keduanya bertajuk Gembira berkumpul. Dalam album ini, selain menggandeng AT Mahmud, Tasya juga berkolaborasi dengan Duta Sheila on 7 dalam lagu ciptaan Eross berjudul Jangan Takut gelap. Meski angka penjualan album ini tidak sebesar album perdananya, tapi album kedua Tasya ini termasuk booming di masyarakat. Di tahuntahun berikutnya bertutut-turut Tasya cilik kembali mengeluarkan album religi bertajuk Ketupat Lebaran, Istana Pizza dan The Very Best of Tasya yang merupakan kumpulan 14 lagu terbaik Tasya.

Begitu pentingnya pendidikan bagi Tasya, sampai-sampai saat mencoblos dalam pileg kemarin pun ia lebih memilih caleg yang memiliki modal pengetahuan akademis yang mumpuni. Sementara latar belakang profesi caleg tersebut tidak terlalu menjadi kriteria penilaiannya. Ia berharap caleg yang sudah terpilih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. “Saya tidak pernah mempedulikan background caleg dari profesi apapun, termasuk artis. Namun yang terpenting bagi saya untuk menjadi seorang anggota legislatif harus memiliki pendidikan akademis yang cukup, karena akan terkait dengan segala perundang-undangan.Selain itu pengalaman organisasi yang baik serta hati yang bersih juga tidak kalah pentingnya,” papar pemilik album bertajuk Libur Telah Tiba ini. Karir di dunia hiburan Saat ditanya ikhwal keikutsertaannya dalam panggung hiburan tanah air, ingatan Tasya langsung melambung kembali ketika dirinya masih duduk di bangku taman kanakkanak. Ketika itu tanpa disengaja ia bertemu dengan seorang wanita yang langsung menawarinya menjadi bintang iklan cilik. Awalnya sang mama ragu apakah putri bungsunya itu dapat mengikuti proses syuting iklan salah satu produk susu untuk anak. Namun keraguan itu terbantahkan setelah melihat gaya Tasya ketika mengikuti casting di salah satu biro iklan. Dengan gayanya yang centil Tasya cilik tak canggung berhadapan de ngan kamera. Sangat natural dan menggemaskan. Tak heran jika kemudian ia mendapati kontrak iklan produk susu anak. Siapa sangka jika langkah coba-cobanya menjadi model iklan itu malah membuat Tasya cilik ketagihan. Tak ayal ketika berbagai tawaran iklan

menghampirinya, Tasya dan sang mama langsung men gamininya. Sebut saja iklan produk pasta gigi, asuransi, department store, permen dan bedak semuanya menggunakan wajah dan gaya Tasya cilik sebagai bintang iklannya. “Saat itu Mama juga melihat apa produk ini sesuai dengan usiaku yang masih kanak-kanak atau tidak, selain tentunya juga melihat kondisiku, apa lokasi syutingnya nyaman buat aku atau tidak, jadi tidak asal mengiyakan saja,” tambahnya. Dari bintang iklan, Tasya cilik me rambah ke dunia acting. Ia didapuk peran anak dalam sinetron Takdir, Matahari, Tasya dan Jangan Menangis Adinda. Meski sibuk syuting, sang mama pun membekali Tasya dengan les menyanyi di Bina Vokalia dan sekolah vokal yang dikelola Elfa Secioria. Dengan berbekal ilmu vocal yang dia dapat dari dua lembaga vocal yang cukup ternama itu membuat Tasya pede menjajal kemampuannya di dapur rekaman. Album perdananya bertajuk Libur Telah Tiba yang didalamnya terdapat lagu Libur Telah Tiba dan lagu Anak Gembala karya AT Mahmud itu mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Album tersebut terjual hingga 350 ribu kopi, angka yang sangat fantastis

Di tahun 2005, oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tasya di dapuk peran sebagai Duta Lingkungan hi dup. Dua tahun kemudian bersama dengan pebulutangkis Ricky Subagja, Marshanda, Dian Nitami dan Farhan ia juga resmi diangkat sebagai Duta Kampanye Minum Susu. Peralihan dari anak-anak ke remaja dan dewasa sempat membuat Tasya vakum dari panggung hiburan tanah air. Hingga kemudian di tahun 2012 lalu dengan perubahan penampilannya yang terlihat cantik dan dewasa, Tasya hadir ke hadapan publik lewat album remaja perdananya berjudul Beranjak Dewasa. Di sini ia mencoba melepas imej lamanya sebagai penyanyi cilik. Ia mencoba menyanyikan lagu-lagu pop remaja bertema cinta. “Sebenarnya aku tidak secara ekstrim ingin mengubah imaje anak-anak yang memang sudah terlanjur melekat ke diriku. Dengan penampilanku sekarang, aku yakin tanpa diberitahu orang juga sudah bisa menilai bahwa aku bukan penyanyi cilik lagi. Sesekali dalam off air aku masih kok menyanyikan lagu anak-anakku, sah-sah saja buatku,” papar Tasya sambil berharap segala rencananya baik itu di dunia hiburan tanah air, maupun rencana study S-2, serta cita-citanya yang lain dapat berjalan dengan lancar dan baik. (Ayu) Foto: andri/parle/hr.

PARLEMENTARIA


75

Koperasi Bersemi di Setjen DPR Tok, tok, tok. Palu diketokkan tiga kali. Pertanda dimulainya pesta demokrasi Koperasi Setjen DPR RI, hanya beberapa hari setelah pesta demokrasi rakyat Indonesia 9 April lalu. Hajatan kali ini terasa berbeda karena dilaksanakan setelah Koperasi Setjen DPR dinyatakan meraih predikat Terbaik Tingkat Nasional oleh Kementrian Koperasi dan UKM. Ini tentu buah dari kerja dan kecintaan pengurus dan anggotanya sehingga bisa menyisihkan 6.679 koperasi pegawai lain dari seluruh Indonesia. “Kita hadir di ruangan ini sebagai pemilik badan usaha koperasi,” kata Sekretaris Jenderal DPR Winantu ningtyastiti saat menyapa para ha dirin yang tentu semuanya anggota 76

PARLEMENTARIA


koperasi peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XXVIII. Secara khusus ia memberikan penekanan, pesta demokrasi adalah forum amanah. “Manfaatkanlah forum amanah

ini dengan sebaik-baiknya. Ciptakan komunikasi simpatik yang tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan,” tambahnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pengurus Periode 2010-2014 yang bersama anggota telah me ngantar organisasi ke jenjang tertinggi tingkat nasional. Koperasi Setjen DPR saat ini sudah berada dalam usaha volume tinggi, terlihat dari outstanding pinjaman kepada anggota yang bersumber dari mo dal sendiri per 31 Desember 2013 mencapai Rp. 29.772.050.000,00. Kondisi ini merupakan jalan menuju koperasi mandiri melalui partisipasi anggota. Di tengah ragam keberhasilan Win begitu ia biasa dipanggil menitipkan kritikan, pencapaian pada unit usaha pengadaan barang dan jasa dinilainya tidak optimal. “Ini harus jadi bahan evaluasi bersama, apa yang keliru. Saya mengharapkan pengurus, pengawas dan anggota mengadakan pembahasan khusus terkait hasil ini,” tutur Sekjen yang mengaku pernah berpengalaman sebagai bendahara koperasi. Pemilu anggota koperasi kali ini

juga berlangsung ditengah persaingan dua pasang calon Ketua dan Wakil Ketua. Sebelum akhirnya merebut hati para pemilih Pasa ngan Calon I, Djazuli dan Haryadi dan Pasangan Calon II, Ade Effendi dan Sulistyono diminta memaparkan visi dan misinya untuk memajukan koperasi untuk periode 4 tahun kedepan. Seperti layaknya pesta demokrasi masing-masing kandidat memperoleh dukungan meriah dari simpatisan masing-masing. Namun pada akhirnya persaingan itu harus berakhir pada titik suara terbanyak, terpilih pasangan M. Djazuli dan Haryadi dengan perolehan suara 136 dan pasangan Ade Effendi dan Sulistyono 63 suara. “Hasil akhir adalah kemenangan koperasi, kemenangan seluruh anggota,” kata Rahmat Budiadji yang baru saja mengakhiri jabatannya sebagai ketua. Kaderisasi Penting Seiring dengan R AT ke XX VIII Koppeg Setjen DPR juga mengada-

kan Pendidikan dan Latihan Perko perasian untuk menciptakan kaderkader baru yang handal. Langkah ini dipandang penting untuk mengasah kemampuan sehingga dapat melahirkan ide yang inovatif dan kreatif dalam melayani anggota dan publik. “Pendidikan perkoperasian ini penting bagi pengkaderan pengurus. Kita harus meningkatkan pe ngetahuan, salah satu cara dengan melakukan pendidikan dan latihan. Tambahan pengetahuan membuat pengurus lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan publik,” kata Wakil Sekjen DPR RI Ahmad Djuned saat membuka secara resmi Diklat Koperasi di Kopo, Jabar beberapa waktu lalu. Ia mengingatkan sejarah panjang perjuangan Koperasi Setjen DPR selama 29 tahun dalam meniti sukses harus menjadi pelajaran. Dimulai dengan kegiatan simpan pinjam, sekarang membesar de ngan 9 kegiatan perdagangan dan jasa, serta Sisa Hasil Usaha mencapai Rp2 miliar.

PARLEMENTARIA


77

Sementara itu dalam perlu punya pemahaman laporannya Ketua dan bagaimana stratePanitia Pelaksana ginya supaya koperDibalik threat Sy a e f u l A n w a r asi bisa menyikapi mengatakan perubahan dan ada opportunity dibalik pelaksanaan tantan gan biskelemahan ada kekuatan, Diklat untuk nis ke depan,” semua bukan untuk kita takuti menyikapi tuturnya. perubahan tapi untuk dihadapi. Dengan cepat yang Dalam pa konstelasi yang baru mari dorong parannya saat terjadi dalam bisnis khususmenjadi pemkoperasi kita tumbuh dan nya perkoperabic ar a D ik lat berkembang menjadi entitas sian. Ada 4 maRoy Kuncoro teri utama yang dari Fakultas Ekousaha yang besar dibahas yang paling nomi Universitas utama adalah aturan Indonesia mengingatbaru tentang pemisahan kan pengurus perlu mekoperasi simpan pinjam dengan lihat semua tantangan dari sisi koperasi perdagangan. “Tahun 2012 positif. “Dibalik threat ada opportutelah hadir UU Perkoperasian yang nity dibalik kelemahan ada kekuabaru. Semangat uu baru adalah tan, semua bukan untuk kita takuti mengembangkan koperasi dianta- tapi untuk dihadapi. Dengan konsranya ada amanat pemisahan jenis telasi yang baru mari dorong kopusaha koperasi simpan pinjam dan erasi kita tumbuh dan berkembang perdagangan. Pengurus dan kader menjadi entitas usaha yang besar,” 78

PARLEMENTARIA


tekannya. Pembicara lain dalam pertemuan ini adalah instruktur dari Kementrian Koperasi dan UKM. Pembahasan terfokus pada sejumlah aturan perundang-undangan pasca ditetapkannya UU no.17/2012 yang merupakan pengganti aturan lama yang dinilai sudah tidak sesuai perkembangan yaitu UU no.25 tahun 1992. Djaka Dwi Winarko Karo Humas dan Pemberitaan yang juga Ketua Pengawas Koppeg Setjen DPR berharap diklat dapat menjadi ajang pencerahan, dan melahirkan kader koperasi yang lebih baik. “Kita sudah dapat pencerahan menyikapi sejumlah perubahan dibidang perko perasian. Bagaimana menyiasati perubahan, ilmunya sudah diberikan. Pertemuan ini produktif sekali, semoga jadi bekal untuk mengelola koperasi kita lebih sehat, lebih kuat dan lebih mandiri,” ujar dia. (sc/iky) Foto: iwan armanias, iky/parle.

POJOK PARLE

ANGGOTA DPR JUGA MANUSIA Ruang-ruang rapat komisi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat semestinya memang sepi, lantaran bulan ini sedang reses cukup panjang. Namun siang itu sayup-sayup suara riuh rendah menyeruak dari balik pintu ruang rapat Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Tanpa ragu Parle pun bergegas menuju asal suara tersebut, berharap memang ada kegiatan yang bisa diliput dari ruang-ruang sidang.

S

empat berpapasan de ngan beberapa awak media nasional, semakin meneguhkan bahwa saat itu memang ada agenda rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR dengan Satuan Tugas Monitoring Outsourcing BUMN dan Gerakan Bersama Buruh BUMN (Geber BUMN). Topik bahasannya tentulah seputar penanganan kisruh nasib buruh outsourcing di beberapa perusahaan BUMN yang hingga kini belum juga terselesaikan. Nampak perempuan berambut pendek dengan kemeja putih polos sedang serius memimpin jalannya rapat, siapa lagi kalau bukan Ribka Tjiptaning. Politisi perempuan dari partai berlambang banteng tersebut Nampak sedang serius mende ngarkan penjelasan hasil kerja Satgas Monitoring Outsourcing BUMN. Sesekali ia menatap layar proyektor untuk melihat angka-angka dan grafik hasil presentasi. Selesai presentasi, sang pemimpin rapat yang juga Ketua Komisi IX,

Ning, begitu dia akrab disapa, mempersilahkan anggota DPR untuk melakukan pendalaman melalui tanya jawab. Giliran pertama jatuh pada Indra, politisi muda nan energik dari PKS. Tak seperti rapat-rapat biasanya, kali ini Indra tampak datar dalam memberikan pertanyaan dan pendalaman soal nasib buruh BUMN. Tangannya pun hanya dilipat rapi di atas meja, seperti anak sekolah an. Pemandangan ini tentu berbanding terbalik dengan suasana rapat kerja dengan Menteri BUMN, Dahlan Iskan beberapa waktu lalu sebelum DPR reses. Saat itu, Indra sempat bersitegang dengan Dahlan lantaran geram melihat lambannya penanganan kasus buruh outsour cing BUMN. Kalemnya Indra saat memberikan pertanyaan rupanya diperhatikan betul oleh Poempida Hidayatullah, politisi muda asal Partai Golkar. Poempida yang juga dikenal seba gai “vokalis” di Komisi IX inipun buru-buru menekan tombol mikrofon di mejanya sesaat setelah Indra baru saja selesai memberikan perta nyaan. “Maaf pimpinan, ada yang sedang galau dengan perolehan suara di Dapil, makanya jadi gak semangat untuk kritis lagi ya,” seloroh

Poempida. Mendapat sindiran mendadak, Indra sempat tersenyum kikuk, namun Indra tak kalah sigap untuk “menyerang” balik Poempida. “Saya kira bukan hanya saya yang sedang harap-harap cemas, yang lain juga banyak yang senasib dengan saya, termasuk yang barusan bicara, saya kira tak kalah cemasnya dengan saya,” sergah Indra. Huuuuu….suas ana riuh ren dah dari atas balkon pun tak bisa dibendung lagi. Mereka yang di balkon adalah para buruh yang selama ini setia mengikuti setiap rapat di Komisi IX. Mereka pula yang selama ini menjadi “supporter” Indra dan Poempida, dua politisi muda yang sama-sama cukup konsisten membela kepentingan buruh. Ternyata anggota DPR juga memiliki sifat manusiawi sebagaimana orang lain pada umumnya. Ada rasa cemas, gelisah, suka dan duka. Jika saat ini para buruh sedang galau memikirkan statusnya di perusahaan BUMN, para legislator juga tak kalah galau, harap-harap cemas menunggu nasibnya. Toh anggota Dewan juga manusia. (od) foto: naefurodji/parle/hr.

PARLEMENTARIA


79

Edisi 112 TH. XLIV, 2014

Recommend Documents