Edisi 111 TH. XLIV, 2014

Edisi 111 TH. XLIV, 2014

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya Naefuroji M. Andri Nurdriansyah SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

2

PARLEMENTARIA

EDISI 111 TH. XLIV, 2014

Pengantar Redaksi Satu lagi karya monumental DPR yang patut diapresiasi adalah lahirnya Undang-undang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) atau UU No.24/2011 yang disahkan pada 28 Oktober 2011 dan resmi menjadi UU setelah ditandatangani Presiden tanggal 25 Nopember 2011. UU ini melengkapi UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sebagai tindaklanjut implementasi UU No.24/11 tersebut, BPJS Kesehatan mulai menjalankan program jaminan kesehatan pada 1 Januari 2014. UU tersebut menjadi karya monumental, karena BPJS dapat memberikan wajah baru dalam pengelolaan sistem jaminan kesehatan untuk rakyat Indonesia. Nantinya seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan asuransi kesehatan dan pemenuhan kesejahteraan secara menyeluruh. Parlementaria menurunkan laporan utama BPJS karena terdorong agar program besar tersebut bisa sukses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Sebagai program baru, maka sosialiasi harus dilakukan secara masif meski diakui dalam awal

perjalanannya banyak kekurangan sehingga perlu dilakukan evaluasi dan disempurnakan. Pada akhirnya kita harapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (INA-Care) untuk seluruh penduduk Indonesia tahun 2019 bisa tercapai. Tiga tugas pokok DPR yaitu bidang pengawasan, anggaran dan legislasi, senantiasa diisi laporan mengenai ki nerjanya. Masalah pengalihan fungsi hutan dan banyaknya lembaga survei pemilu disajikan dalam rubrik pengawasan dan perjuangan Komisi VIII yang berhasil menurunkan BPIH 2014. Sedangkan keberhasilan DPR menggolkan UU Keinsinyuran dan dalam proses pembahasan RUU Panas Bumi dilaporkan melalui rubrik legislasi. Selain laporan kunjungan kerja spesifik beberapa Komisi, tak ketinggalan dalam rubrik “ Kiat Sehat” diturunkan tulisan bertajuk “ Serat Itu Sehat”. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Dewan dengan padatnya jadwal rapatrapat, maka konsumsi makanan perlu diperhatikan. Fungsi serat makanan sangat penting bagi tubuh manusia. Serat itu penting, serat itu sehat. (mp)

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV,5715350 2014 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

PROLOG

PROLOG

|8

BPJS Animo Besar Sosialisasi Kurang

BPJS: Animo Besar Sosialisasi kurang Salah satu karya monumental DPR periode 2009-2014 bersama pemerintah adalah lahirnya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) atau UU No.24/2011. Dengan BPJS ini, diharapkan dapat memendekkan birokrasi bagi rakyat untuk mengakses kesehatannya asalkan yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia.

LAPORAN UTAMA

9

RAKYAT BICARA

24

PENGAWASAN

34

Sistem Jaminan Sosial Jangan Dijadikan Uji Coba

Komisi IV DPR Setujui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di 4 Propinsi Jangan Asal Percaya Hasil Survei

| 53

Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, ia masih bisa menyempatkan waktu berbincang banyak hal kepada Parlementaria. Dari memori masa kecil yang indah di kampung halaman, kenangan menjadi aktivis kampus, hingga dunia politik, jadi perbincangan menarik.

41

LEGISLASI

43

Tingkatkan Potensi Pengembangan Energi Panas Bumi RUU Keinsinyuran; Berikan Perlindungan Bagi Insinyur Indonesia

48

KIAT SEHAT

51

PROFIL

53

KUNJUNGAN KERJA

58

SOROTAN

68

liputan khusus

70

SELEBRITIS

72

Tjatur Sapto Edy Intelektual Muda di Panggung Politik

| 34

Komisi Iv DPR Setujui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Di 4 Propinsi Komisi IV DPR menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis’ ( DPCLS) dalam revisi RTRWP Jambi 336 Ha, Kepulauan Bangka Belitung 4.452 Ha, Kalimantan Timur 73.731 Ha, dan Sulawesi Utara seluas 703 Ha.

45

FOTO BERITA

Serat Itu Sehat

PENGAWASAN

38

ANGGARAN

Anggaran Indirect Cost Naik, Biaya Haji Turun

PROFIL Tjatur Sapto Edy

8

Libatkan Pakar, DPR Pilih Dua Hakim MK Untuk Dapat Legitimasi Publik Antisipasi Caleg Gagal, Setiap Puskesmas Siapkan Psikolog Fitri Tropica: Kampanye Gaul dan Kreatif

PERNIK Museum DPR: Saksi Bisu Perjalanan Parlemen Indonesia

POJOK PARLE

Dari Anggota Ke “Staf Ahli”

76 79

ASPIRASI

Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Reformasi Birokrasi ini terkait grand design yang dibuat oleh Kementerian PAN dengan berdasarkan data, MA RI terdiri dari 743 Pengadilan Tingkat Pertama, 67 Pengadilan Tingkat Banding, dengan jumlah Hakim sebanyak 7.944 orang dan 30.000 orang staf, namun tidak dijelaskan apakah semua itu termasuk Hakim Agung, Pejabat Struktural dan Para Panitera yang juga dijabat oleh para Hakim. Pelapor mengkritisi dan mengusulkan penerapan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI, diantaranya mengusulkan agar MA mengadopsi bentuk penataan dan penguatan organisasi yang telah berlaku pada DPR RI, DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk mencapai target suatu pekerjaan yang telah ditentukan, khususnya dalam memotivasi pegawai yang karirnya tidak dapat naik lagi, karena di lembaga tersebut juga terdapat kategori Pejabat Negara. Pelapor menyampaikan saran dan kritik atas Reformasi Birokrasi di MA RI tersebut agar para pengambil kebijakan tidak hanya melihat pangkat/ golongan seseorang, tetapi juga didukung oleh kompetensi dan kapasitas yang sesuai agar sasaran reformasi birokrasi dapat tercapai. Barnabas Kalalembang, SH. Samarinda Kaltim

Usulan Kebijakan Moneter Pelap or meny ampaikan usulan kebijakan moneter dalam bentuk Ketetapan MPR RI tentang Pengendalian Jumlah Peredaran Mata Uang Rupiah, dengan beberapa pertimbangan, antara lain: Jumlah peredaran mata uang rupiah sangat dipengaruhi oleh moneter dan perekonomian baik dari dalam negeri dan dari luar negeri, yang terdesak kebutuhan telah ditambah jumlah peredarannya. Sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini jumlah peredaran mata uang rupiah yang dilaksanakan

eksekutif, legislatif dan yudikatif, kestabilannya belum memenuhi harapan. Mengendalikan mata uang rupiah dengan membatasi peredarannya dan berangsur-angsur mengurangi peredaran mata uang rupiah dengan perbandingan 1.000 : 1 serta dengan jaminan emas.

Achdiat Idiomata, Bandung, Jawa Barat

Dugaan Pelanggaran PT Interbat Dugaan Pelanggaran PT Interbat terhadap UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun dugaan pelanggaran PT Interbat tersebut terkait dengan sanksi skorsing hingga PHK yang diberlakukan oleh PT Interbat melalui surat skorsing No. 664/INT/HRD/IX/2013 tanggal 30 September 2013 perihal skorsing proses PHK bagi buruh yang melakukan kegiatan organisasi berupa upacara bendera, antara lain sebagai berikut: Pasal 28 jo. Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena upacara bendera yang dilakukan oleh PUK SPAI FSPMI PT Interbat merupakan kegiatan organisasi yang dilaksanakan diluar jam kerja secara tertib dan rapi untuk menumbuhkan rasa Nasionalisme, kesadaran hukum dan solidaritas kesetiakawanan yang telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang;

6

PARLEMENTARIA


Pasal 144 jo. Pasal 187 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena PUK SPAI FSPMI PT Interbat akan melaksanakan kegiatan mogok kerja pada tanggal 3 Oktober 2013 dan perihal mogok kerja tersebut telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan. Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena memberlakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus kepada sebagian pekerjanya.

Wahyudi Utomo Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI), Sidoarjo Jawa Timur

Permohonan Dana Pensiun Agar Dipesangonkan Pelapor menyampaikan permohonan agar pembayaran gaji bulanan PNS Pensiunan dibayarkan sekaligus (dipesangonkan) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.010/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/Kmk.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun. Pelapor memohon pembayaran gaji bulanan PNS Pensiunan dibayarkan sekaligus, dengan alasan sebagai berikut :

• Meringan beban biaya negara • Ingin menikmati masa pensiun.

Muh.Rajamang Btn Bonkas Blok G7 No.2, Paenre Lompoe, Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan

Percepat UU tentang Advokat Surat Hotman Siboro, SH, dkk, advokat yang berasal dari Provinsi Jambi, perihal dukungan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat dan merevisi UU tentang Advokat agar kemelut antar organisasi Advokat dapat terselesaikan.

Tidak perlu lagi mengundang organisasiorganisasi Advokat karena DPR R I telah memberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan masukan RUU tentang Advokat, selain itu hanya akan menimbulkan perdebatan, menghabiskan waktu dan biaya.

D ukungan untuk merevisi U U tent ang Advokat tersebut sangat diperlukan mengingat perkembangan yang terjadi, antara lain:

Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan jasa Advokat menjadi terabaikan karena terkendala dengan SK MA RI No.089/ KMA/VI/2010 serta SK MA RI No. 052/KMA/ HK.01/II/2011, dimana hal tersebut bertentangan dengan putusan MK No. 101/PUU/VII/2009.

Badan Advokat Nasional (BAN) dibentuk untuk meningkatkan peran profesi Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia, meskipun salah satu organisasi advokat tidak menginginkan hal ter sebut karena masih menganggap organisasinya adalah wadah tunggal.

J. Hotman Siboro, SH,dkk Jambi

Usulan Pensiunan Perum Pos disamakan Pensiunan PNS. Pelapor telah beberapa kali menyampaikan usulan penyesuaian penghasilan pensiunan Perum Pos dengan pensiunan PNS karena adanya kesenjangan penghasilan dimana penghasilan pensiunan PNS lebih besar. Pelapor menyampaikan, bahwa uang pensiun dengan pangkat Patu 1/II D dan masa kerja 32 tahun per 1 Juni 1998 diterima sebesar Rp. 540.000,- dan per 1 Oktober 2013 sebesar Rp. 820.000, sedangkan PNS golongan II B sebesar Rp. 2.700.000,-. P e lap or m e ny amp aik an b ahw a usulan tersebut adalah sebagai bentuk dukungan bagi

perjuangan mantan pejabat PT POS melalui Ketua Pensiunan PT POS agar usulan yang disampaikan kepada MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD, namun sampai saat ini belum dapat terealisasi dapat segera diproses di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pelapor memohon agar Pimpinan DPR RI menindaklanjuti dan membantu merealisasikan usulan tersebut.

H. Nana Sumarna, Jalan Raya Cileunyi Bandung, Jawa Barat

PARLEMENTARIA


7

PROLOG

BPJS:

Animo Besar Sosialisasi Kurang

S

alah satu karya monumental DPR periode 2009-2014 bersama pemerintah adalah lahirnya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) atau UU No.24/2011. Dengan BPJS ini, diharapkan dapat memendekkan birokrasi bagi rakyat untuk mengakses kesehatannya asalkan yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia. Bahkan orang asing yang sudah menetap di Indonesia selama 6 bulan berhak mendapatkan BPJS. Pada awal tahun 2014 ini BPJS Kesehatan mulai beroperasi untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara nasional. Ditargetkan, paling lambat pada tahun 2019 mendatang seluruh penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan. Inilah lompatan besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sehat. Melalui reformasi kesehatan, akan diubah paradigma dari sekedar berobat gratis menjadi sehat secara gratis. Untuk mencapai tujuan tersebut disepakati oleh pemangku kepentingan bahwa terdapat delapan sasaran pokok dalam pelaksanaan BPJS 2014. Diantaranya terususunnya seluruh peraturan pelaksanaan yang diperlukan dan paling sedikit 121,6 juta penduduk dijamin melalui BPJS Kesehatan serta paling sedikit 75% peserta puas dengan layanan BPJS Kesehatan. Sasaran ini akan dilanjutkan dengan sasaran pada tahun 2019 yaitu BPJS Kesehatan telah mendapatkan kepercayaan penuh publik. Seluruh penduduk diperkirakan 257,5 juta jiwa telah terjamin dan paket manfaat medis dan non medis sudah sama untuk seluruh peserta serta paling sedikit 85% peserta puas dengan pelayanan yang diterima dan BPJS Kesehatan. Meski demikian, memasuki bulan keempat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada bulan April ini, masih banyak keluhan mengenai pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat ini. Dari soal mutu pelayanan, pemberian obat maupun pelayanan rawat inap.

Sejumlah rumah sakit termasuk RS Swasta mengalami peningkatan pendapatan saat menerapkan sistem pembayaran paket Indonesia Base Case Groups (Ina CBGs) dalam system Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun keterlambatan pembayaran klaim bisa mengganggu cash flow (arus kas) rumah sakit. Kebijakan pembayaran uang muka 50% dari total klaim untuk menjaga likuiditas RS disambut baik, namun RS juga meminta pengaturan jadwal pembayaran uang yang jelas untuk menjamin operasional RS tetap berjalan. Bagi RS swasta, arus kas tergantung dari pembayaran klaim tersebut.

Tekad mulia untuk mewujudkan Indonesia sehat ternyata belum berjalan dengan mulus, selain kurangnya sosialisasi, juga terbatasnya SDM dan lambannya pencairan anggaran. Sebagaimana dikatakan mantan Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Ferdiansyah, pengalamannya sebagai anggota DPR, dalam konteks mensosialisasikan sebuah kebijakan di republik ini, tidak mudah dan tidak gampang karena menyangkut ratusan juta orang dan juga menyangkut letak geografis yang berbedabeda sebagai negara kepulauan.

Menurutnya, sebuah kebijakan nasional baru dapat tersosialisasikan paling cepat 8 tahun kepada seluruh masyarakat. Pelaksanaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan masih jauh dari harapan. “Kami sebagai anggota DPR, akan melakukan pengawasan dan kritik objektif serta membangun bahwa ini harus segera disikapi oleh pemerintah Inilah lompatan besar bangsa Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama,” untuk mewujudkan Indonesia sehat. Melalui ungkapnya. (tim)

reformasi kesehatan, akan diubah paradigma dari sekedar berobat gratis menjadi sehat secara gratis. 8

PARLEMENTARIA


LAPORAN UTAMA

FERDIANSYAH

SISTEM JAMINAN SOSIAL JANGAN DIJADIKAN UJI COBA

D

ulu saat pembahasan RUU BPJS, kami (Pimpinan Pansus Red) selalu menekankan persiapan dan kesiapan pemerintah terkait BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai 1 januari 2014. “Saya sebagai wakil Fraksi Partai Golkar menanyakan, apakah pemerintah siap melakukannya dan kesiapannya bagaimana, apakah dalam waktu singkat bisa disosialisasikan?,” tutur mantan Wakil Ketua Pansus BPJS, Ferdiansyah. Menurutnya, ini bukanlah hal yang mudah dan gampang, karena menyangkut jutaan orang. Jangka waktu dua tahun menurutnya relatif cukup singkat, sejak UU BPJS disahkan (November 2011) sampai dengan mulai diberlakukannya. Satu sisi ada sistem yang sudah berlaku yang harus beralih ke sistem baru. Transformasi dari ASKES dan sebagian program JAMSOSTEK yang diintegrasikan menjadi BPJS Kesehatan termasuk SDMnya Ferdi mengutip Penjelasan Pasal 58 huruf a UU tentang BPJS yang me nyatakan bahwa

penyiapan operasi BPJS Kesehatan menyangkut antara lain : Menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kesehatan. Menentukan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk peserta PT. ASKES (Persero). Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan progam jaminan kesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan. Berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengalihkan penyelenggaraan program pela yanan kesehatan bagi TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia beserta anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan; dan Berkoordinasi dengan PT JAMSOSTEK (Persero) untuk mengalihkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan. Terkait dengan penjelasan Pasal 58 huruf a tersebut,

politisi Partai Golkar ini melihat persiapan yang dilakukan pemerintah belum optimal. Kenyataan di lapangan banyak ditemui jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan ini belum berjalan secara optimal. Artinya masih ada beberapa kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dan masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Diantaranya tidak bisa mendapatkan pelayanan sebagaimana ketika sebelum adanya BPJS Kesehatan. “Masih banyak masyarakat yang belum mengerti, bagaimana dia harus mendaftar? dimana dia harus mendaftar? berapakah iurannya?. Setelah mendaftar, bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaannya?”, papar Ferdi. Dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti di Puskesmas, Dokter Keluarga, Klinik dan Rumah Sakit juga bingung ketika mulai dilaksanakannya BPJS Kesehatan tanggal 1 Januari 2014. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut juga tidak mengerti, karena SDM nya belum dipersiapkan. Hal tersebut, jelas politisi Daerah Pemilihan Tasikmalaya, terjadi karena tidak tersosialisasikannya sistem dan prosedur pelayanan BPJS Kesehatan. “Inilah yang menjadi sorotan kami sebagai Anggota DPR. Kenapa hal ini terjadi?,” tegas Ferdi. Sebagaimana kita ketahui bahwa konteks dua tahun itu nampaknya sulit untuk melakukan sosialisasi. “Pengalaman kami, sebagai anggota DPR yang dalam konteks mensosia-

PARLEMENTARIA


9

LAPORAN UTAMA

lisasikan sebuah kebijakan di repu blik ini, tidak mudah dan tidak gampang karena menyangkut ratusan juta orang dan juga menyangkut letak geografis yang berbeda-beda sebagai negara kepulauan,” terang politisi Partai Golkar ini. Menurut hematnya, sebuah kebijakan nasional baru dapat tersosialisasikan paling cepat delapan tahun ke seluruh masyarakat. Dijelaskan Ferdi, ketika pembahasan substansi UU BPJS terjadi tarik ulur yang sangat alot. DPR memandang apakah akan terjadi permasalahan pada rakyat atau tidak kedepannya. Jika Undang-Undang ini tidak bisa menjawab permasalahan yang ada di rakyat, hal ini menurutnya percuma saja DPR membuat Undang-Undang. “Kami sudah mengingatkan, setiap Undang-Undang itu dibuat DPR dan Pemerintah. Jika yang menjadi permasalahan adalah karena Peraturan Pemerintahnya baru dikeluarkan menjelang dilaksanakannya, kenapa dulu disepakati dua tahun?,” ungkapnya. Ferdi menambahkan, kalaupun saat itu pemerintah tidak menyetujui, juga tidak akan ada undang-undang. “Itu yang kami sayangkan dari pemerintah, jika tidak sanggup dua tahun katakan tidak sanggup. Jangan mengatakan sanggup, akhirnya pelaksanaan ini merugikan rakyat,” tambahnya. Kata Ferdi, sebelum UU BPJS maju ke Paripurna DPR untuk diputuskan, dirinya kembali mengingatkan pemerintah. Apa benar ini bisa dilakukan? Tapi dijawab oleh pemerintah, “kalau memang keinginan DPR, kami coba melaksanakan”. Seyogyanya, Ferdi menambahkan, saat itu pemerintah mengatakan tidak siap saja. Jika tidak siap pastinya akan terjadi deadlock dan bisa terjadi bargainning soal waktu. Misalnya DPR minta 2 tahun dan pemerintah 5 tahun. Dan jika kita mengambil jalan tengah bisa di angka 3 dan 4 tahun. Artinya jika pemerintah melakukan pendekatan dan itu meyakinkan, 10

PARLEMENTARIA


bisa saja angka 4 tahun itu terjadi. Terkait anggaran BPJS Kesehatan, Ferdi menilai tidak terlalu besar. Namun, seyogyanya yang harus dianggarkan adalah anggaran khusus untuk orang-orang yang pantas atau layak menerima bantuan sebagaimana disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Orang miskin menurut data terindikasi berjumlah sekitar 86 juta, ini satu angka yang fantastik menurutnya. Namun jelas Ferdi, itu urusan pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang dan Validitasi ulang terhadap angka-angka itu. Indeks yang telah ditetapkan untuk sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah sebesar Rp 19.225. Ferdi menjelaskan, bahwa ada keluhan dari para tenaga medis mengenai sangat minimnya unit cost untuk mereka. DPR sudah meminta pemerintah agar menghitung ulang unit cost dari minimum kepantasan yang diterima tenaga medis. Secara rincian dokter hanya dihargai Rp 6.000,- atau Rp 7.000,- per pasien. Sementara dokter dalam menempuh studinya itu relatif cukup berat. Ini adalah satu sisi yang perlu dikoreksi pemerintah, apa benar Rp 19.225. Apakah tidak bisa dilihat ulang oleh pemerintah. Secara keseluruhan, Ferdi menilai sistem jaminan kesehatan ini sangat bagus. Pasalnya seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dengan mengiyur biaya yang relatif cukup murah mendapatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang cukup baik. Semangatnya UU BPJS ini seba gaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan inilah fungsi dari BPJS itu sendiri,” papar Ferdi. Dengan tegas Ferdi menyatakan, pelaksanaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan masih jauh dari harapan. “Kami sebagai anggota

Semangatnya UU BPJS ini seba gaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan inilah fungsi dari BPJS itu sendiri, DPR, akan melakukan pengawasan dan kritik objektif serta membangun bahwa ini harus segera disikapi oleh pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ungkapnya. Artinya jika berlarut lebih dari enam bulan, ini adalah salah satu bukti pemerintah belum siap. Menjadi sebuah catatan dalam sejarah Republik Indonesia, bahwa pemerintah tidak sanggup melakukan pelayanan kesehatan dengan baik. Ferdi menegaskan, DPR dan Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap aspirasi masyarakat terkait sistem dan prosedur bentuk pelayanan BPJS Kesehatan. Karena nampaknya karut marut pelaksanaan BPJS itu didalam dua hal ini. “Karena selama ini jawaban yang kita pantau dari pemerintah hanya akan melakukan evaluasi, tapi bentuk evaluasi itu sendiri seperti apa kita tidak tahu. Bentuk tindak lanjutnya dari permasalahan ini seperti apa, ini bisa terjawab dengan relatif baik hanya dengan sosialisasi. Sampai setahun ini tidak akan selesai, bahkan masih cukup banyak. Sistem jaminan sosial ini jangan dijadikan uji coba karena berkaitan dengan masyarakat,” paparnya. “Jangan sampai rakyat jadi korban, akibat ketidaksiapan pemerintah mengkoordinasikan dan membuat perencanaan yang matang sehingga pelaksanaannya jadi amburadul,” tegasnya. (sc) Foto:odjie/parle/iw.

RIBKA TJIPTANING

BPJS Tidak Tersosialisasi Dengan Baik

D

ibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah semangat implementasi dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana sejak disahkan DPR hingga 5 (lima) tahun, namun Peraturan Pemerintahnya belum juga dibuat oleh pemerintah. DPR khususnya Komisi IX DPR melihat banyak keluhan masyarakat ketika peralihan dari program Askeskin menjadi Jamkesmas, jamkesda, ataupun SKTM. Dimana persoalannya ada pada data. Data masyarakat miskin berbeda-beda, baik dari BPS, BKKBN, Persada maupun data dari pakar ekonom. Hal ini terjadi karena kriteria orang miskin berbeda-beda. “Tetapi persoalan sakit tidak bisa dipakai kriteria miskin, karena orang kaya pun bisa jadi miskin karena

sakit”, kata Ketua Komisi Kesehatan DPR, Ribka Tjiptaning kepada Parlementaria. Tidak saja pada data, kebijakan mengenai Jamkesda pun tidak jelas, masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada daerah yang menjamin kesehatan rakyatnya Rp 10 juta per-orang pertahun. Ada pula yang modelnya menanggung 25% dari biaya kese hatan. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat terkait pembiayaan yang berbeda dari Jamkesmas, Askes dan Jamsostek. “Ada satu kasus, warga yang punya Jamkesda, ketika sakit dan berobat bukan di tempat Jamkesda daerahnya, maka Jamkesda itupun ditolak dengan alasan Jamkesda hanya berlaku di daerahnya, padahal masih Warga Negara Indonesia,” terang Ribka.

Beranjak dari hal tersebut, jelas Ribka, akhirnya DPR berinisiatif membuat RUU tentang badan yang menyelenggarakan SJSN yaitu BPJS yang berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia yang mengacu kepada UUD 1945 pasal 28 dan pa sal 34. “Pasal 28, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pela yanan hidup sehat yang sama”. Pasal 34, negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Konstitusinya sudah bagus, Undang-Undangnya juga bagus,” papar politisi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Barat. Menurutnya, semangat konstitusi kita juga terdapat dalam UU Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan. Dalam UU Kesehatan memuat kedaulatan pasien dan perlindungan pasien. “Pasal 32 disitu disebutkan,

PARLEMENTARIA


11

LAPORAN UTAMA

No. A.

B.

JENIS KEPESERTAAN PESERTA PBI 1. PBI APBN 2. PBI APBD PESERTA NON PBI 1. Pekerja Penerima Upah a Eks. Askes Sosial b TNI C POLRI D Eks. Jamsostek dan BU Baru 2. Pekerja Bukan Penerima Upah 3 Bukan Pekerja a Penerima Pensiun Pemerintah b Veteran c Perintis Kemerdekaan d Penerima Pensiun Swasta e Bukan Pekerja Lainnya

JUMLAH 86.400.000 4.562.505

SUBTOTAL 86.400.000 4.562.505 Sub Total

11.262.265 1.211.503 919.559 *.246.484 1.149.193

21.639.811

4.428.322 448.410 2.696 13.673 433

4.893.534

Tetapi , kata Ribka, rakyat tidak tahu hal itu. Karena UU Kesehatan tidak pernah disosialisasikan de ngan baik. Padahal ada satu pasal yang progresif revolusioner namun tidak diangkat oleh media. Itulah yang menjadi kelemahan bagi kita yaitu tidak tersosialisasikan dengan baik. Dengan lahirnya BPJS ini, diharapkan dapat memendekkan birokrasi bagi rakyat untuk mengakses kesehatannya asalkan dia adalah Warga Negara Indonesia. Bahkan orang asing yang sudah menetap selama 6 bulan bisa berhak mendapat BPJS.

Dengan lahirnya BPJS ini, diharapkan dapat memendekkan birokrasi bagi rakyat untuk mengakses kesehatannya asalkan dia adalah Warga Negara Indonesia. Bahkan orang asing yang sudah menetap selama 6 bulan bisa berhak mendapat BPJS. 12

PARLEMENTARIA


90.962.505

peserta dengan total dana Rp 38 triliun. Ribka minta, digunakan saja dana tersebut, dan pemerintah tidak perlu khawatir. Jika kurang, Ribka berjanji akan memperjuangkan di APBN-P. “Ada lagi alasan katanya takut dengan KPK, diluar dari yang ditanggung PBI ini ada temuan dari KPK. Menurut saya, bagus KPK seperti itu agar jangan sampai rumah sakit nakal,” tukas Ribka.

1.149.193

Sub Total Grand Total (A+B)

rumah sakit tidak boleh menolak pasien, tidak boleh meminta uang didepan pasien, jual beli darah dengan dalil apapun, dan juga ada sanksi yang terdapat di pasal 190,” tegasnya.

TOTAL

27.682.538 118.645.043

Persoalan apakah orang sudah punya BPJS atau belum, dengan tegas Ribka menyatakan ini masa transisi, jangan asal tolak, karena merubah sistem itu tidak mudah. Kita semua punya hak yang sama dalam memperoleh jaminan kesehatan, termasuk dirinya. “Persoalannya adalah apakah saya menggunakan hak tersebut. Kita harus melihat dulu, ternyata negara baru bisa memberi hak kepada masyarakat menengah ke bawah,” imbuhnya. “Ini BPJS untuk rakyat loh, bukan BPJS untuk pejabat, sekarang bagaimana jika seorang pejabat dibandingkan dengan 86,4 juta rakyat miskin. Banyak pejabat yang berobat ke luar negeri tapi istrinya ikut, dan belanja disana. Saya heran, alasan pemerintah belum bisa mengcover 230 juta jiwa, akan tetapi bisa membiayai pejabat negara sampai pejabat daerah,” tukasnya. Sampai saat ini, masyarakat tidak tahu dan tidak mengerti siapa yang membiayai, modelnya bagaimana dan berapa yang ditanggung. Karena dulu modelnya adalah PT maka asuransinya profit oriented, tentunya asuransinya tergantung oleh kesepakatan perusahaan dengan pihak asuransi. Anggaran BPJS Kesehatan menurut Kementerian Kesehatan sebesar Rp 19.935 bagi 86,4 juta orang Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jika ditambah peserta dan dana dari Jamsostek, Taspen, dan Asabri jumlahnya menjadi 120 juta orang

Menurut Menteri Kesehatan saat Raker dengan Komisi IX, anggaran untuk BPJS tertahan di Kemenkeu, dan ia tidak tahu kendalanya apa. Yang penting, menurutnya dari DPR sudah selesai termasuk untuk hutang-hutang Jamkesmas. Bahkan ia mengaku sudah menandatangani sebesar Rp 400 miliar untuk dana cadangan diluar dari PBI. “Nah ini kan sebenarnya diperlukan peran pemimpin, sebenarnya presiden bisa memanggil Kemenkeu terkait masalah ini,” pungkasnya. Situasi saat ini, kata Ribka, persis ketika baru berlakunya Kartu Jakarta Sehat. Dimana awalnya bergejolak sampai hanya satu rumah sakit saja yang mau menerima pasien. Ribka menjelaskan, pada rapat kerja terakhir Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, pihak Kementerian Kesehatan sepakat bahwa pada masa transisi satu tahun ini akan melakukan koordinasi de ngan Kepala-Kepala Daerah untuk mensink ronkan agar Kepala Daerah mengintruksikan kepada para Kepala Dinas, Direktur rumah sakit pemerintah ataupun swasta yang mau bekerjasama dengan BPJS untuk tidak menolak pasien. Untuk teknis admininstrasi bisa diurus nanti. “Setahun itu untuk sosialisasi, dan harusnya tidak hanya lewat Televisi saja. Saya minta Anggota DPR minimal Komisi IX ikut dilibatkan untuk mensosialisasikan dan terjun langsung ke lapangan. Jika bedasarkan partai nanti omongannya berbeda, yang terpenting adalah bagaimana

cara untuk mengadvokasi rakyat, mendampingi rakyat yang membutuhkan bantuan,” harap Ribka. Ribka mengaku bahwa ada upaya orang yang mau menggagalkan BPJS. “Karena jika Jamsostek lepas maka yang mengelolanya tidak punya “mainan”. Sampai-sampai mere ka memanfaatkan DPRD dan Bupati di berbagai daerah untuk menolak program ini,” katanya. S e b e n ar ny a m e re k a k ur an g mengerti saja, ujar Ribka. Karena ini adalah perubahan sistem jadi harus berani memulai. Jika tidak sekarang kapan lagi memulai jaminan sosial secara nasional. Ribka menyatakan, langkah pertama lebih berarti daripada langkah berikutnya, karena langkah pertama menentukan arah dan tujuan.

vestasi bangsa. Jika masyarakatnya sehat maka dia produktif untuk Negara. Namun di Indonesia, kese hatan ada di posisi nomer enam. Pendidikan mendapatkan anggaran 20%, untuk kesehatan masih 2,1%. Padahal amanat UU Kesehatan ha rusnya 5%. Jika anggaran 5% untuk kesehatan, tegas Ribka, maka selesai semua persoalan masalah kesehatan. Seharusnya dengan anggaran 5% dan melalui BPJS ini Kemenkes, Kemenkeu dan Bappenas sudah mengerti, bahwa untuk tahun ini skala prioritas yang harus di utamakan adalah kesehatan karena tahun ini adalah masa transisi sistem.

Dirinya juga menyesalkan pola pemerintah, masih adanya tahapan dalam pelaksanaan BPJS ini. Adanya tahapan ini salah. Karena hanya merubah casing saja dimana masih tergantung pada kuota dan data BPS.

“Saya berharap Menteri Keuangan dengan sadar diri bahwa tuntutan Kemenkes adalah 5%, itu tertuang dalam UU. Kenyataanya 2,1% dari APBN yaitu Rp 46 Triliun, jika 5% dari APBN yang totalnya Rp 1.800 Triliun, maka nilainya Rp 90 Triliun anggaran untuk kesehatan sehingga semua warga negara bisa tercover dan terjamin pelayan kesehatannya,” paparnya.

Di negara-negara sosialis kese hatan menjadi prioritas nomer dua. Karena kesehatan merupakan in-

“Yang kita tahu Kemenkeu adalah badan yang mengelola keuangan negara dibawah langsung Presiden,

harusnya bersikap transparan karena uang negara itu dari rakyat, jadi rakyat tahu uangnya kemana aja,” tambahnya. Dalam kesempatan ini, Ribka juga mengingatkan bahwa RSUD adalah milik negara yang anggaranya APBN dan APBD seharusnya dapat memberi pelayanan untuk rakyat tanpa membedakan sosial ekonominya. Ribka meminta RSUD jangan dijadikan seolah-olah untuk kalangan yang berduit saja, sampai-sampai kamar yang harusnya muat enam orang hanya dipakai untuk satu orang karena banyak yang dinaikkan kelas pelayanannya. Hal ini menyakitkan rakyat , kata Ribka. “Seperti RSCM yang ingin membuat kelas internasional, saya menolak hal ini. Karena RSUD punya pemerintah dengan anggaran dari APBN yang berasal dari rakyat. Jika ingin membuat rumah sakit Internasional buatlah rumah sakit swasta dengan dana dari investor. Dalam UU Rumah sakit bahwa RSUD tidak boleh dijadikan sebagai PAD, kalau enggak narget nanti, masa orang sakit bisa dijadikan sumber uang. Nah itu yang saya bilang dokter lebih jahat dari polisi,” paparnya mengak hiri. (sc) Foto: Odie, Iwan Armanias/Parle.

PARLEMENTARIA


13

LAPORAN UTAMA

SOEPRIYATNO

Pencairan Dana Masih Menjadi Kendala

H

utang Jamkesmas kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di sejumlah daerah sudah mencapai Rp 2,8 triliun. Untuk itu perlu diselesaikan secara internal, yang penting bisa dipertanggungjawabkan apakah dibayar 50% dulu, Jangan sampai karena masih hutang, lalu mengganggu keuangan RSUD yang menjadi mitra BPJS. Segera ambil keputusan, kalau perlu lapor BPK bagaimana ini penyelesaiannya supaya aman. “Kalau terus terkatung-katung begini, kasihan RSUD, gara-gara hanya masalah birokrasi, padahal penyelesaian soal aset ini sudah selesai sebelum dimulainya program JKN melalui BPJS awal Januari 2014” tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno ketika memimpin Tim Kunker ke Propinsi DIY termasuk Kabupaten Sleman pada reses lalu. Pimpinan Komisi IX dari Fraksi Gerindra ini mengaku 14

PARLEMENTARIA


telah mendapat laporan dari beberapa RSUD . Jamkesmas saja hutang belum dibayar, kemudian menjadi mitra BPJS Kesehatan, belum dibayar juga. Persoalan ini harus diselesaikan dengan terobosan-terobosan, jangan terus menunggu. Kalau perlu panggil BPK. Menanggapi hal itu Dinkes Yogyakarta menjelaskan, program Jamkesmas di DIY sudah diaudit oleh BPK 50% dari total tagihan, kemudian di Kemenkes telah mengirim surat kepada Kemenkeu supaya yang 50% ini dibayar lebih dulu tanpa menunggu yang 100%.” Melalui forum ini kami mengharapkan Komisi IX DPR bisa membantu untuk mempercepat pencairan dana tunggakan tersebut,” katanya. Soepriyatno mengatakan, yang sudah diaudit BPK 50% berarti dari jumlah tunggakan Rp 2,8 T sebesar Rp 1,4 T segera dibayarkan dulu. Kami minta Komisi IX diberikan laporannya itu sehingga kami bisa segera

membuat surat ke Kemenkeu. “ Yang penting ini segera dibayarkan supaya nafas RSUD tidak sampai di tenggorokan,” katanya dengan nada canda. Supriyatno menambahkan, masalah tersebut tidak terlalu sulit untuk diselesaikan,karena sudah diverifikasi oleh PT Jamsostek sehingga tinggal terobosan di pembayarannya saja, dan bila dibicarakan dengan BPK maka akan selesai masalahnya. “Bukan persoalan tanggungjawabnya, tetapi beban RSUD yang perlu segera diatasi,” ia menambahkan. Sementara itu Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes Yusherman me ngatakan, keterlambatan pembayaran hutang Jamkesmas karena menunggu audit BPK, yang hingga kini sudah mencapai 50%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, dari jumlah penduduk 3.706.798 jiwa sebanyak 3.238.067 sudah tercover sebagai anggota BPJS Kesehatan. Jumlah ini merupakan kemajuan pesat pada awalnya hanya terdaftar 2.068.188 jiwa. Sebanyak 408.000 jiwa yang belum tercover, dan secara bertahap akan ditranformasi kepesertaannya, sehingga pada tahun 2016 semua sudah tercakup dalam BPJS Kesehatan di seluruh wilayah DIY. Di Kabupaten Sleman, Komisi IX mendapatkan laporan bahwa pada tahu 2013 dari jumlah penduduk Sleman 1.059.000 jiwa sebanyak 43,2% peserta JKN. Sampai bulan Februari 2014 ada 2.041 jiwa yang masuk JKN mandiri. Sementara peserta Jamkesda sebanyak 143.191 jiwa terdiri pamong desa 11.320 jiwa, 19.470 mandiri dan 19.000 miskin. “Untuk pelayanan RS, di Kabupaten Sleman terdapat 26 RSU, dari jumlah tersebut 17 RSU sudah bekerja sama dengan BPJS,” ujarnya. Ditambahkan pula, UPT Pusekesmas di Sleman sejak tahun 2011 sudah dipersiapkan untuk menyongsong BPJS dengan sistem kapitasi. Puskesmas di Sleman sudah rutin sejak 2011, sehingga dana kapitasi dari BPJS bisa langsung digunakan untuk meningkatkan pelaya nan di Puskesmas. “Ini hal yang positif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dan dana kapitasi bisa dimanfaatkan langsung karena sudah implementatif sejak 2011, dan tahun 2014 ini sudah penuh,” katanya. Namun kaitannya dengan program JKN melalui BPJS ini ada Puskesmas mengalami disparitas cukup tinggi. Di wilayah ini ada satu Puskemas yang peserta BPJS eks Jamkesmas melayani 4.000 sampai 5.000 orang, tetapi di lain pihak ada Puskesmas yang pesertanya sampai 20.000 orang. Kalau peserta eks Jamkesmas hanya boleh dilayani Puskesmas, maka Puskesmas yang melayani

UPT Pusekesmas di Sleman sejak tahun 2011 sudah dipersiapkan untuk menyongsong BPJS dengan sistem kapitasi. Puskesmas di Sleman sudah rutin sejak 2011, sehingga dana kapitasi dari BPJS bisa langsung digunakan untuk meningkatkan pelayanan di Puskesmas. hingga 20.000 pasien ini kekurangan SDM untuk memberikan pelayanan yang baik. Berdasarkan standar penghitungan untuk tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas, untuk Puskesmas perkotaan itu jumlah SDM nya 42 orang dan Puskesmas rawat inap sebanyak 37 orang. “Pemahaman kami di Sleman, Puskesmas rawat inap ini juga melayani pasien non rawat inap, artinya jumlah SDM rasionalnya di tambah antara yang rawat inap dan non rawat inap, sehingga berjumlah 79 orang,” jelasnya. Namun ternyata tidak bisa seperti itu, sehingga de ngan SDM tersedia, susah untuk memberikan pelayanan yang bermutu. Seharusnya di setiap Shift ada dokter, pertolongan pertama ada bidan. Kalau hanya satu, ini berbahaya sehingga minimal harus ada dua bidan. Akibat pengaturan itu, akhirya Puskesmas tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. (mp) Foto: Odjie/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

Kalau mau sistem asuransi, seharusnya patokannya system asuransi tergantung penyakitnya. Jadi kata Aulia, sebetulnya banyak RS yang mengeluh, dikhawatirkan pasien masuk terus, lalu jebol, seperti KJS kemarin yang juga sempat jebol. Tapi ini sebetulnya eforia untuk DKI dicontohkan ketegasan Gubernur Jokowi. Gubernur DKI ini berani mengancam kalau RS tidak mau menerima pasien KJS maka akan dicabut ijinnya, padahal untuk mencabut tidak mudah melalui peringatan dulu. “ Ini semacam schok terapy,” tegasnya. Belum tercover

AULIA TASWIN

Evaluasi BPJS Sehingga Target 2019 Tercapai

S

istem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilaksanakan melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) perlu dievaluasi kembali. Evaluasi ini amanat undangundang dan Kemenkes sudah mencanangkan 6 bulan sekali dilakukan dan pada bulan Juni mendatang disiapkan timnya. Bahkan sebetulnya tidak hanya Kemenkes, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga melakukan evaluasi, sebab Dewan ini sudah diangkat Presiden. “Perlunya evaluasi adalah, BPJS yang baru berjalan 3 bulan ini mesti ada yang bolong-bolong. Ke depan supaya disempurnakan, sehingga target tahun 2019 bisa tercapai. Kalau tahun 2014 ini sampai terseokseok, target itu bisa tidak tercapai,” kata Aulia Taswin dalam perbinca ngannya dengan Parlementaria, di Jakarta. Ia mengamati pelayanan di RS 16

PARLEMENTARIA


Cipto Mangunkusumo (RSCM) saja pada awal pemberlakuan BPJS Januari 2014 sempat kalang kabut. Tetapi sekarang sudah mulai berjalan baik, sebab mereka peduli dengan masukan-masukan masyarakat dan cepat ditangani . “Dengan adanya niat baik para birokrasi dan provider, saya yakin akan menambah RS untuk berbondongbondong ingin membuat MOU-kerjasama. Namun kalau masih seperti ini membuat RS untuk berpikir. Dulu KJS saja, ketika dicanangkan banyak yang keluar, pertama yang keluar 12 RS. Lalu dijelaskan sama Gubernur Jokowi, baru mau kerja sama menjalankan program KJS,” ia menjelaskan. M esk i b elum ada y ang me nyatakan mundur dari program JKN, tetapi ia menilai BPJS belum sesuai diharapkan rumah sakit. Utamanya RS Swasta mereka yang punya akreditasi, padahal yang bagus bukan sistem akreditasi.

Sebagai lembaga bantuan hukum, Aulia mengakui temuannya banyak sekali, kendala terutama masyarakat yang masih belum tercover de ngan dana iuran atau dana bantuan dari pemerintah. “ Bagaimana masyarakat yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai peserta aktif, sebab diatur peserta wajib dan hukumnya harus. Kalau masyarakat yang tidak mampu dan fakir miskin sudah jelas, tetapi masyarakat yang pendapatannya tidak menentu, untuk memberikan iuran tiap bulan, teknisnya banyak yang tidak tahu,” ujarnya dalam tanda tanya. Masalah lain ditemui, ujar Aulia, diantaranya lemahnya sosialisasi program JKN melalui BPJS. Dari Pemerintah apa masalahnya, dana nya seperti ditahan, dan hanya dikeluarkan sedikit-sedikit. Itu masalah banyak factor Xnya, ujung-ujungnya gratifikasi karena itu saatnya KPK turun tangan. “ Untuk mengeluarkan dana ke RS susah banget, padahal sudah berbuat. Kami bantuan hukum hanya dapat dana 44 miliar se Indonesia,” ungkapnya. Dalam program JKN ini garda terdepan seharusnya Puskesmas. Berdasarkan pengamatannya, Pus kesmas itu tidak mau repot, main rujuk-rujuk saja. Ia membenarkan ada masyarakat, saat ke Puskemas bukan ditanya sakitnya, tetapi mau dirujuk kemana. Yang aneh lagi, si pasien minta RS terdekat, tetapi di-

katakan RS yang bersangkutan masih banyak utang dan diminta ke RSUD Tarakan saja. “Kalau alasan punya utang, kan urusan pemerintah, padahal seba gai pelayanan masyarakat, mesti nya ditunjukkan RS terdekat. Banyak sekali alasan, uneg-unegnya supaya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Kalau Puskemas bekerja sesuai SOP, akan jarang orang ke RS. Ini masalah SDMnya,” tegasnya. Selain itu, lanjut dia, ada Pus kesmas yang mengambil dokter RS Swasta, maka rujukannya ke RS Swasta. Permainan antara dokter termasuk mengakali jenis dan alat kesehatan yang memberatkan pasien. Lalu juga ada permainan dokter spesialis, karena bonusnya bisa 30% maka ketika memberi resep tapi dikatakan obatnya tidak ada, padahal mestinya apotek menyediakan. Alasannya kalau obat JKN tidak dapat bonus, bonusnya nanti satu paket penyakit. Lebih jauh Aulia mengkritisi, sebe tulnya program Jamkesmas sudah bagus, lalu kacau dengan adanya BPJS ini. Orang-orang terlantar saja bisa dicover, tetapi ketika turun BPJS orang telantar tidak dicover, sangat tidak manusiawi, sama-sama WNI cuma tidak ber KTP. Mereka tinggal di gubuk, kolong jembatan cukup dengan surat keterangan dari RT- RW memang tinggal disitu, bisa masuk di RS dibayar dengan Jamkesmas. “Sekarang dengan BPJS belum mengcover, masih ada blank spot untuk Orang-orang Terlantar (OT),” sebut Aulia. Paling Unik Di sisi lain, mengubah dari badan hukum PT ke badan hukum negara, BPJS ini merupakan badan hukum paling unik di dunia, seharusnya tetap saja PT Jamsostek berjalan, PT Askes juga berjalan, Asabri tetap, kenapa harus berubah. Menurutnya, ini sudah menyalahi UU Asuransi, sebab BPJS menjalankan sistem asuransi yang mementingkan profit.

“Bukan rahasia lagi, inilah asuransi terbesar di dunia, BPJS mengelola dana terbesar. Di negara lain tidak ada, masih kalah jauh. Dananya pindahan dari PT aset pertama, kemudian aset dan amanahnya besar sekali,” jelasnya. Ditanya mengenai pembayaran iuran, apakah datang ke bank , BPJS langsung atau perwakilan maupun kelompok, Taswin mengatakan, kalau tidak membuat kelompok, BPJS akan mengalami kesulitan mendapatkan dana amanah. Yang paling gampang dari pemerintah, transfer, 70% RS, sehingga rakyat belum sakit sudah dibayar. “Ngeri nggak, bagaimana verifikasinya. Karenanya saya setuju sistem Jamkesmas itu sudah bagus, itu saja ditingkatkan, diserahkan ke PT As kes,” ucapnya. Ia membandingkan, dulu pakai program Jamkesta (Jaminan Kese hatan Semesta), di daerah-daerah pakai Jamkesda. Sebenarnya peme rintah sudah try out, sampelnya Lampung, Sumut dan Jatim. Dana amanah untuk fakir miskin masuk ke PT Askes dengan nama programnya Jamkesta. Dengan program Ini, orang kaya maupun miskin dijamin, sementara Jamkesmas hanya orang miskin saja.

Dana amanah untuk fakir miskin masukke PT Askes dengan nama programnya Jamkesta. Dengan program Ini, orang kaya maupun miskin dijamin, sementara Jamkesmas hanya orang miskin saja. Kata Taswin lagi, JKN dengan program barunya ini membuat rancu dan tumpang tindih.Sampai sekarang khususnya di kampung-kam-

pung, para Bupati, Gubernur, raguragu untuk memasukkan dananya. Harus ketok palu lagi dari pertama, karena ada 3 macam yaitu Jamkesmas, Jamkesda dan Jamkesta. Eks semua ini masuk ke JKN, cuma prakteknya kesulitan. Seorang kepala dinas khususnya dinas kesehatan untuk memasukkan dananya harus mengulang kembali dari Jamkesta, Jamkesda dan Jamkesmas. Mengenai kendala tertunggaknya dana Jamkesmas ke RSUD, kata Aulia Taswin, sebetulnya tidak rumit itu sudah otomatis, hanya ini tagihan yang berhububgan dengan verifikator. Verifikaisnya cepat atau lambat. “Kami pun lembaga baru pernah ditawari oleh Bu Menkes untuk menjadi satelit verifikasi, supaya transparansi ada, akuntabilitas ada. Tapi kalau pengawas intern, nggak menjamin,” ia menjelaskan. Verifikator sekarang ini keba nyakan orang-orang dalam, kalau ada pengawas ekstern bisa lebih cepat sehingga provider didaerahdaerah tidak lambat bekerja. Mereka sudah memberikan pelayanan, belum nantinya ada bisik-bisik tetangga, jangan lupa jadi gratifikasinyabelakangan. Kalau sudah cair, baru gratifikasi, sehingga ada gratifikasi depan dan belakang. Kasus-kasus seperti terjadi terutama di daerah yang jauh dari Ibukota-jauh dari control, meskipun demikian mata kepala kita ada disana. Akhirnya Aulia Taswin menyaran kan, hendaknya segenap masyarakat diberi kemudahan memperoleh ak ses adminis tr asi dan ak ses pelayan an kesehatan. Disamping itu providernya dan pelaksana BPJS Kesehatan, jangan mempersulit administrasi masyarakat fakir miskin yang tidak mampu, apalagi masyarakat yang jelas-jelas tidak punya identitas. Jangan ada yang beranggapan Jamkesmas lebih bagus ketimbang BPJS karena tidak mengcover salah satu kelompok masyarakat yang juga sama-sama warna negara Indonesia. (tim) Foto: Odjie/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


17

LAPORAN UTAMA

DR ELIS TIAHESARA

DOKTER KELUARGA UJUNG TOMBAK BPJS Tersenyum. Menyimak. Itu yang dilakukannya menanggapi laporan mingguan pagi itu. Yang menyampaikan laporan terlihat antusias namun sebagian pembicaraan sulit ditangkap dengan jelas. Masalah artikulasi, karena harap maklum pelapor sudah lansia sebagian gigi penunjang organ bicara sudah lama tidak ada. Penerima laporan tetap tersenyum dan sepertinya komunikasi pagi itu berjalan sukses, terlihat ketika keduanya tertawa ceria. Itu sebagian dari adegan pagi hari yang cerah di lapangan olah raga Komplek Perumahan Astiri Permai, Bogor. Minggu pagi adalah jadwal rutin bagi para warga terutama para lansia untuk melaksanakan senam pagi. Kegiatan ini sebenarnya diperuntukkan bagi penderita diabet, tapi ya karena antusiasme warga lumayan besar, akhirnya diputuskan siapa saja boleh ikut serta. “Tadi saya menerima laporan dari ketua kelompok, beliau sudah pensiun cukup lama tapi semangatnya luar biasa,” ujarnya kembali tersenyum. Yang punya senyum adalah dokter Elis Tiahesara penggagas kegiatan senam ini. Ia dokter keluarga yang dipercaya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menjadi pelopor di wilayahnya sejak program ini masih diberi label ‘percobaan’. “Saya terpanggil karena program seperti BPJS ini 18

PARLEMENTARIA


sangat baik untuk memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi begitu ada tawaran untuk mencoba, pilot project, kenapa tidak,” paparnya. Paradigma kesehatan yang dibangun BPJS menempatkan layanan primer sebagai ujung tombak. Pelaku layanan primer adalah dokter keluarga dan puskesmas. Merekalah yang pertama kali memberikan bantuan kesehatan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan. Sebagai ujung tombak kepada mereka juga dititipkan beban yang kelihatan sepele yaitu melakukan upaya preventif dan promotif. Langsung turun ketengah masyarakat membawa pesan pentingnya menjaga kesehatan, mempromosikan gaya hidup sehat. “Itulah sebabnya saya memberanikan diri untuk mendatangkan guru senam bersertifikat setiap pagi, berolah raga bersama sekaligus mempromosikan pentingnya kesehatan. Kegiatan ini juga menjadi penting karena saya bisa memantau kondisi pasien yang memang memerlukan penanganan jangka panjang seperti diabet dan lain-lain. Alhamdulillah kegiatan seperti ini membantu sekali, hampir semua pasien diabet berhasil mengendalikan kesehatannya,” papar dokter Elis. Peran dokter keluarga dan petugas medis lain di puskesmas memang sangat diharapkan BPJS. Beban

yang dititipkan adalah sekitar 150an jenis penyakit harus dapat dituntaskan pada layanan primer ini. Keberhasilan mereka mempromosikan gaya hidup sehat, pentingnya menata lingkungan bersih dan sehat dipastikan akan menurunkan jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit. Jadi keberhasilan layanan primer bukan diukur dari meningkatnya jumlah pasien tetapi apabila angka kunjungan ke dokter, angka kesakitan menurun. Untuk mendukung kegiatan ini para dokter harus pintar-pintar menyiasati anggaran kapitasi yang dititipkan BPJS kepada mereka.

berkunjung dan memberikan pendampingan. Sejauh ini sejumlah temuan lapangan menurutnya telah diserap oleh BPJS untuk perbaikan pelayanan. “Komitmen Tim BPJS juga cukup bagus, mereka berupaya profesional. Ketika pulang menunaikan ibadah haji saya dengan niat baik pernah mengirimkan sekotak kurma ke kantor BPJS. Tapi alhamdulillah dikembalikan, saya fikir itu upaya baik untuk tidak mendekati area grativikasi. Pesan ini menguatkan kita yang di lapangan, BPJS ini harus berhasil,” tegasnya.

“Bekerja tanpa panggilan jiwa memang sulit. Kalau ada pasien yang seharusnya mengkonsumsi obat rutin tidak datang, kita harus meluangkan waktu membezuk ke rumahnya mencari tahu sudah waktunya ambil obat kok tidak datang, ada apa?” Dokter Elis mengaku bersyukur kakeknya pernah menanamkan prinsip yang sampai sekarang masih dipegangnya dengan teguh. Berartinya hidup adalah apabila kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, masyarakat dan lingkungan. Dengan semangat itu, ia berikhtiar mendirikan sebuah klinik yang setahap demi setahap fasilitasnya terus dilengkapi. Sekarang Klinik Qita sudah dilengkapi fasilitas sesuai standar BPJS, ada dokter umum, dokter gigi, apotek dan apotekernya serta fasilitas laboratorium dasar. Jumlah pasien terdata sudah mencapai 4.000 orang dari batas 10.000 yang ditetapkan BPJS. “Angka kunjungan ke klinik masih sesuai standar tidak lebih dari 15 persen, angka rujukan juga tidak lebih dari 10 persen. Semua terekam dengan baik dengan sistem online yang diterapkan BPJS. Kriteria pasien rujukan juga jelas. Kalau pasien memaksa rujuk kita jelaskan kalau nanti di rumah sakit tidak dianggap memenuhi kriteria maka pasti akan dikembalikan juga,” jelasnya. Program BPJS pada tahap awal ini menurutnya memang penuh tantangan, sebuah transisi yang mau tidak mau harus dilewati. Dari anggaran kapitasi yang diperolehnya, ia mengaku belum mampu menyisihkan gaji buat dirinya dan suaminya, pensiunan PNS yang banyak membantu dibidang administrasi. Aplikasi pasien yang ingin mendaftar mengikuti program JSNnya BPJS diselesaikan suaminya yang sebelumnya pejabat eselon di sebuah kementerian. “Ini adalah panggilan negara selanjutnya,” begitu kata suaminya saat membawa setumpuk berkas pasien ke kantor BPJS. Ia juga memberi apresiasi kepada tim medis yang telah mendukung kelancaran BPJS di kliniknya seperti dokter, apoteker dan petugas adminitarasi yang menurutnya masih belum memperoleh penghasilan yang memadai. “Saya bersyukur seluruh tim pernah mengikuti pelatihan ESQ-nya Pak Ari Ginanjar. Sedikit banyak kegiatan itu memotivasi kita untuk fokus berbuat dulu yang lainnya biar urusan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita baikbaik saja,” tuturnya kembali tersenyum. Secara berkala sejak menjadi proyek percontohan Tim BPJS selalu rutin

Hal menarik lain yang dicatatnya, kehadiran BPJS telah membangkitkan semangat gotong royong diantara warga. Sejumlah pihak yang mempunyai kemampuan tergerak untuk membayarkan iuran warga tidak mampu disekitar mereka yang selama ini belum tersentuh Jamkesmas atau layanan lain. “Bagi yang mampu membayarkan iuran satu tahun Rp.300ribu tidak akan memberatkan,” tuturnya. Jadilah kemudian ada tukang ojek langganan keluarga, tukang sampah, office boy diBPJSkan. Hasilnya kemudian memang muncul euforia pasien BPJS di puskesmas atau ke dokter keluarga. “Ada yang datang rombongan, bapak, ibu dan anak dengan keluhan batuk pilek, ya kita layani. Mungkin bagi mereka bisa irit tidak perlu beli obat di warung,” katanya dengan nada bercanda. Begitulah dinamika BPJS ditingkat paling dasar, layanan primer. Kegigihan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, mempromosikan pentingnya gaya hidup sehat, menentukan keberhasilan program yang merupakan amanat Undang-undang nomor 24 tentang BPJS yang disahkan DPR tahun 2011 lalu. Sebuah terobosan mulia untuk memberikan layanan kesehatan paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. (iky) Foto: Doc. Parle.

PARLEMENTARIA


19

LAPORAN UTAMA

WAWANCARA: MARZUKI ALIE

BPJS Harus Terus Diperbaiki Hiruk pikuk, kesembrawutan pasca berjalannya secara resmi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 1 Januari 2014 lalu, mendapat perhatian serius Ketua DPR RI Marzuki Alie. Ia mengaku sejak ditetapkan menjadi UU tahun 2011 lalu, sudah memberikan pengawalan khusus. “Ini satu-satunya undangundang yang pembahasannya saya pantau sampai pukul 4 pagi bersama Pak Pramono Anung,” paparnya. Kepada RRI dan Parlementaria ia dengan lancar memaparkan lika liku kehadiran UU yang menjadi harapan besar rakyat Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sesuai amanat konstitusi. Berikut petikan wawancaranya;

Jadi bertahap ya? Nanti secara keseluruhan berlaku tahun 2019. Sekarang baru meng-cover separuhnya. Kalau dulu Askes 16,4 juta jiwa, kemudian bertranformasi menjadi BPJS meningkat 121,6 juta jiwa pada 2014. Ini target warga masyarakat yang akan dilayani oleh BPJS. Tentu dari jumlah kecil jadi besar, skala lokal menjadi skala nasional, banyak hambatan. Masa transisi ini perlu kesabaran kita semua. Perlu sinergi, sampaikan kekurangan dan BPJS kita harap segera memperbaiki kekurangan itu.

Tujuan BPJS itu mulia ya? Tujuannya sangat mulia, ini berbasis ama nat konstitusi sebagaimana dalam konstitusi amanatkan melindungi masyarakat, melalui berbagai skema. BPJS ini ada dua pertama kesehatan, kedua ketenagakerjaan.

Sebelum BPJS, sudah ada program lain sebenarnya? Ini berangkat dari kepedulian kita pada masyarakat miskin tahun 2004. Setelah Presiden SBY terpilih muncul program Jamkesmas. Kepada masyarakat miskin diberikan jamin

20

PARLEMENTARIA


1 Januari 2014 mulai berlaku BPJS Kesehatan dan pertengahan 2015 masuk dengan BPJS Ketenagaraan.

an pelayanan kesehatan, di daerah muncul Jamkesda, di Jakarta ada Kartu Jakarta Sehat. Tapi semua itu sifatnya lokal. Warga Jakarta mau berobat di Bandung pelayanan seperti KJS tidak diperolehnya lagi, begitu pula masyarakat daerah lain yang punya Jamkesda. Nah, BPJS berlaku nasional dan dibagi dalam berbagai kelompok, tapi satu payung dan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagi masyarakat miskin keikutsertaannya diberi bantuan oleh negara, tahun 2014 ini misalnya 86,4 juta yang dibantu iurannya setara Rp.20 triliun. Masyarakat dengan penghasil an cukup? Mereka membayar iuran secara mandiri, seperti PNS, TNI, Polri dipotong gajinya 5 persen untuk 1 istri dan 2 anak. 2 persen dipotong yang bersangkutan 3 persen ditanggung negara. pegawai swasta hanya 4,5 persen dengan rincian 1 pers en potong gaji, 3,5 persen dibayar oleh majikan tapi ada ba-

tasannya juga. Sedangkan masyarakat umum wiraswasta masuk kate gori tidak miskin, berpenghasilan cukup mereka harus membayar iuran mandiri relatif tidak mahal hanya Rp.25500 untuk Kelas III. Pelayanan diseluruh Indonesia ya? Iya dimana saja kalau sakit pelayanannya harus standar dan karena ini amanat UU maka sifatnya tetap. Sekarang dengan UU ini siapapun pemerintahnya harus melanjutkan. Kesehatan masyarakat bisa terjamin. BPJS lewat JKN-nya kita rancang melayani semua keluhan, kalau dulu misalnya terpisah paket layanan persalinan ada Jampersal, ada lagi Jamkesmas. UU BPJS pro publik berarti? Ini lahir tahun 2011 lalu pembahasan yang luar biasa dari seluruh Fraksi di DPR. Saya bersama Pak Pramono Anung benar-benar mengawal proses lahirnya UU ini sampai pukul 4 pagi. Nggak ada UU yang kami kawal seperti ini. Jadi waktu itu memasuki pembahasan hari terakhir, kalau tidak disahkan maka RUU tidak bisa lagi dibicarakan oleh DPR periode sekarang. Sementara wakil rakyat selanjutnya belum tentu punya perhatian. Ini ideal sekali tapi banyak laporan ketidakpuasan dari masyarakat? Kita tentu paham semakin banyak yang dilayani dengan

Ini lahir tahun 2011 lalu pembahasan yang luar biasa dari seluruh Fraksi di DPR. Saya bersama Pak Pramono Anung benar-benar mengawal proses lahirnya UU ini sampai pukul 4 pagi. Nggak ada UU yang kami kawal seperti ini.

jumlah besar maka akan terasa fasilitas kurang, baik itu puskesmas, rumah sakit. Nah ini yang harus diperhatikan pemerintah misalnya pemerintah daerah sekarang terbantu dengan BPJS, anggaran yang pernah disiapkan untuk Jamkesda mungkin bisa dialihkan kepada upaya membangun sarana prasarana rumah sakit, puskesmas, ketersediaan dokter. Ini penting. Supaya pelay anan kesehatan jadi optimal, jangan seperti sekarang orang an triannya panjang karena rumah sakitnya terbatas. Ada pengaduan masyarakat yang sakit berlanjut tapi diberikan obat terbatas, jadi harus bolakbalik? Saya juga menerima penga duan ini lewat sms dan saya sudah teruskan ke Bu Menteri Kesehatan. Jawaban menteri sudah dibuat surat edaran bahwa obat bisa diberikan untuk sebulan. Saya sering mene rima laporan kasus tentang BPJS ini dan selalu saya teruskan ke menteri. Artinya BPJS ini terus diperbaiki, kekurangan terus disempurnakan yang penting Kemenkes, BPJS harus selalu mendengarkan keluhan ini dan segera respon menindaklanjuti. Sering menerima sms penga duan BPJS? Saya setiap sms selalu ditindaklanjuti, hp saya selalu dibuka sampai jam 11 bahkan 12 malam. Saya saat ini hampir tidak pernah tidur dibawah jam 12. Mudah-mudahan jabatan saya sebagai Ketua DPR segera berakhir dan saya bisa tidur

nyenyak lagi sebelum tengah malam. Jadi DPR terus pantau BPJS ya? Iya saya terus memberikan perhatian pada UU ini sejak dibahas dan disahkan tahun 2011 lalu. Kita juga terus memantau pemerintah melakukan persiapan dan pelaksanaan Januari lalu. Masih banyak kekurangan memang, itu perlu kesabaran kita. Ini layanan untuk seluruh rakyat Indonesia hampir 250 juta jiwa. Bagaimana dengan rencana layanan berobat khusus bagi pejabat sampai ke luar negeri? Itu tidak benar, saya sendiri bersikap biar kita rasakan seperti rakyat, tidak ada pelayanan khusus seperti pengobatan ke luar negeri bagi pejabat termasuk anggota DPR. Ada himbauan khusus kepada masyarakat? Ini masa transisi baru berjalan 3 bulan. Perlu waktu untuk memperbaiki sejumlah kekurangan, masih perlu waktu 4 sampai 5 tahun baru semua bisa settle, asal semua bekerja. Rakyat kita ini tidak hanya di Jakarta, ada dimana-mana, di desa dengan fasilitas tidak memadai. Kita di DPR sudah menyiapkan UU dan selanjutnya kita awasi, mana yang tidak bagus kita sampaikan kepada menteri, BPJS. Kepada masyarakat setiap menghadapi masalah segera laporkan, sampaikan kepada call centre BPJS, bisa juga sampaikan ke saya, ke DPR. Ada kelemahan, laporkan, jelaskan. Ini harus terus diperbaiki. (iky) Foto: Doc. Parle.

PARLEMENTARIA


21

LAPORAN UTAMA

WAWANCARA: DIREKTUR UTAMA BPJS DR. FAHMI IDRIS

Sebagian Besar Pendukung BPJS adalah Rumah Sakit Swasta

K

esibukan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dr Fahmi Idris meningkat pesat sejak 1 Januari 2014 lalu. Ia harus mengawal ketat sejumlah program yang merupakan amanat UU no.24/2011 tentang BPJS yang diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat terutama warga bangsa yang masuk kategori miskin. Ditengah kesibukannya mantan Ketua IDI ini masih meluangkan waktu menerima Parle untuk menjelaskan sejumlah hal tentang dinamika BPJS terkini. Berikut petikan wawancaranya; Bagaimana perkembangan pendataan anggota BPJS sejauh ini? Sampai dengan Februari 2014, jumlah peserta BPJS Kesehatan 118.645.043 jiwa. Untuk tahun 2014 target kepesertaan adalah 121,6 juta jiwa, sementara sampai dengan triwulan 1 tahun 2014 jumlah kepesertaan sudah mencapai 118 juta jiwa. Jadi perkembangannya cukup baik, supaya lebih mudah ini ada data yang lebih rinci (lihat tabel hal 12-red). Ada laporan pendataan terhambat karena data base dari Jamkesmas, KJS dan JPK Jamsostek tidak sepenuhnya diberikan. Apa benar? Untuk Kepesertaan Jamkesmas dan KJS sudah langsung terintegrasi de ngan BPJS Kesehatan, mengingat Kepesertaan Jamkesmas dan KJS sebelumnya sudah terdapat di master file BPJS Kesehatan. Untuk kepesertaan JPK Jamsostek, data diberikan secara bertahap sejak September 2013 dan telah selesai pada 6 Januari 2014. Seharusnya peserta Jamkesmas, Askes, KJS, JPK otomotis jadi peserta BPJS ya? Sesuai dengan UU BPJS No. 24 tahun 2011 peserta Askes Sosial, Jamkesmas dan Jamsostek sudah langsung terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk Jamkesda seperti KJS paling lambat 2016 wajib terinegrasi dengan BPJS Kesehatan. Bagaimana minat peserta mandiri BPJS? Minat masyarakat untuk menjadi peserta Mandiri cukup tinggi, dengan rata-rata pendaftar seharinya lebih dari 9000 orang per hari. Hingga 18 Maret 2014 sudah 1.149.193 orang telah terdaftar sebagai peserta mandiri. Sejumlah pihak mencermati, pihak rumah sakit enggan menerima BPJS karena tagihan Jamkesmas belum diselesaikan? Tagihan Jamkesmas tahun 2013 bukan tanggungjawab BPJS Kesehatan, karena Jamkesmas tahun 2013 dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan, bukan BPJS Kesehatan. Anggaran BPJS sejauh ini bagaimana? Sampai saat ini, Pemerintah telah menganggarkan 19,3 Triliun untuk premi peserta BPJS Kesehatan dari sektor Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI merupakan peserta miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh Kementerian Kese hatan kepada BPJS Kesehatan, sejumlah 86,4 juta jiwa dengan premi RP 19.225 per jiwa/per bulan.

22

PARLEMENTARIA


Kenapa banyak peserta Askes mengeluh, layanan BPJS berkurang dari segi perawatan maupun obat yang diberikan? Di dua minggu pertama implementasi JKN, terdapat evaluasi khususnya tentang pelaya nan obat, diantaranya Pasien dengan penyakit kronis tidak dapat memperoleh obat untuk kebutuhan 30 hari, Pasien tidak diberikan pelayanan Obat kemoterapi dan obat hemophilia karena terdapat perubahan pola pembayaran kepada fasilitas kesehatan yang menggunakan tarif paket INA CBGs. Menyikapi hal tersebut BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan tidak tinggal diam. Untuk mengatasi permasalahan pelayanan obat di Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan. Dengan bergerak cepat, pada tanggal 15 Januari 2014, BPJS Kesehatan mendorong disahkannya SE Menkes Nomor HK/Menkes/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan dan SE Menkes Nomor HK/ Menkes/32/I/2014 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan pada Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Terhadap hal ini, BPJS Kesehatan pun telah menerbitan SE Direktur Pelayanan Nomor 32 Tahun 2014 dan Nomor 38 Tahun 2013 sebagai penjelasan petunjuk teknis ada kedua SE Menkes tersebut. Jadi dapat dinyatakan masalah pelayanan obat ini dapat diselesaikan dengan segera. BPJS mengelola dana ratusan triliun, bagaimana soal transparansi? Dana kelolaan BPJS Kesehatan diprediksi tidak mencapai ratusan trilliun pada tahun 2014. Namun kebutuhan likiuiditas BPJS Kesehatan juga cukup tinggi, mengingat biaya pelayanan kesehatan yang juga cukup tinggi sehingga tidak akan dana dengan jumlah yang signifikan yang tersimpan di BPJS Kesehatan dalam waktu yang cukup lama, karena BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran ke faskes primer (kapitasi) dan klaim ke faskes lanjutan (RS dengan INA CBGs).

Hingga saat ini, terdapat 919 Rumah Sakit Swasta di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. RS Swasta yang bekerja sama jadi lebih banyak dibandingkan RS Pemerintah. Dari 1.750 RS atau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang tercatat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Artinya lebih dari separuh RS yang bekerja sama adalah RS Swasta. Kiritikan lain BPJS tidak bisa dipailitkan, ini dinilai tidak ideal untuk kriteria perusahaan terbuka. Bagaimana? BPJS Kesehatan bukan merupakan perusahaan, tetapi Badan Hukum Publik yang menurut UU tidak dapat dipailitkan. Bagaimana BPJS membangun relasi ada seorang dokter keluarga membawa oleh-oleh sekotak kurma ke kantor BPJS tapi ditolak, memang ketat ya? Pegawai BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari berlandaskan pada kode etik pegawai BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Bagaimana partisipasi Rumah Sakit Swasta sejauh ini? Hingga saat ini, terdapat 919 Rumah Sakit Swasta di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kese hatan. RS Swasta yang bekerja sama jadi lebih banyak dibandingkan RS Pemerintah. Dari 1.750 RS atau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang tercatat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Artinya lebih dari separuh RS yang bekerja sama adalah RS Swasta BPJS disebut lembaga asuransi terbesar di dunia ya? BPJS Kesehatan merupakan lembaga asuransi sosial dengan jumlah peserta terbesar saat ini 118 juta jiwa, yang secara bertahap sampai dengan tahun 2019 menuju cakupan peserta seluruh rakyat Indonesia. Ada perbandingan dengan negara lain? Negara Asia yang sudah memiliki jaminan kesehatan sosial adalah Filipina, Thailand, Taiwan dan Korea Selatan. (iky) Foto: Doc. Parle.

PARLEMENTARIA


23

RAKYAT BICARA

Program Bagus Ditengah Sistem Yang Korup | Dewi Anggrayni, Mahasiswi Bagi Dewi Anggrayni mahasiswa Indone s i a y a n g sedang mengik ut i P rog r a m S3 d i Un iversitas Nasional Malaysia, BPJS dengan JSN-nya adalah program bagus yang memang pro rakyat banyak. Pertanyaan mendasarnya apakah niat baik pelayanan kesehatan yang merata bagi rakyat itu bisa diwujudkan ditengah sistem layanan publik yang masih diwarnai korupsi. Ia mengaku pernah mengalami pengalaman pahit menghadapi rumitnya memperoleh layanan kesehatan bagi anaknya yang sakit keras sementara kondisi ekonomi keluarga sedang tidak stabil. Baginya saat itu adalah kondisi darurat, panas anaknya sangat tinggi.

Tetapi layanan dibagian pendaftar jauh dari harapan. Lamban, proses administrasi yang rumit dan harus bawa uang.

“Bagi saya ini adalah birokrasi yang rumit karena budaya koruptif yang telah mengakar. Jadi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah,” katanya kepada Parle beberapa waktu lalu. Megister Komunikasi dari IPB ini meyakini selama perilaku koruptif masih ada, program sebaik apapun sulit meraih hasil optimal. Ada pengalaman menarik yang diperolehnya saat belajar di Malaysia. Ia pernah mengalami kecelakaan terjatuh dari tangga yang mengakibatkan kakinya patah dan sejumlah cidera lain. Ketika diantar ke rumah sakit terdekat, ia mengaku sangat cemas.

“Saya ingat pengalaman masa lalu tetapi disana ternyata berbeda. Petugas pendaftaran sangat ramah, petugas

BPJS Belum ada ‘Gigi’-nya | Anggoro - PNS

Ibarat bayi yang baru lahir, usia 3 bulan belum cukup untuk menuntut keberhasilan. BPJS adalah program asuransi yang bisa jadi terbesar di dunia yang tentu perlu masa transisi sebelum kemudian unjuk gigi. “BPJS ini kan usianya baru 3 bulan, ibarat bayi giginya belum kelihatan hahaha…,” katanya dengan nada guyon saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia terkadang gemas juga melihat komentar pengamat yang cendrung terlalu gampang menyalahkan. Sebagai PNS yang pernah bertugas di Lampung ia mengaku paham bagaimana tantangan di lapangan.

Dit eng a h seju m la h kek u r a ng a n, bapak dua anak ini meminta BPJS benarbenar memberi perhatian serius pada pasien kronis yang memerlukan obat

Masih Perlu Sosialisasi | Marini - Karyawan K e t i k a pemerintah meng umumk an pemberl a k u a n BPJ S awal tahun ini, banya k yang bertanya program apa lagi nih? Soalnya ada program yang sepertinya kurang lebih sama Jamkesmas masih berjalan dan sudah mulai membaik.

“Ini program apa lagi. Setelah itu mun-

24

PARLEMENTARIA


cul berita banyak antrian di rumah sakit dan di kantor BPJS. Baru setelah itu saya bersama teman-teman mulai aktif mencari tahu, informasi tentang BPJS mulai mudah ditemukan di media,” ujar Marini yang bekerja di sebuah perusahaan di Kota Palu, Sulteng.

Menurutnya pemerintah dan BPJS perlu lebih genjar melakukan sosialisasi, kalau perlu langsung turun ke masyarakat, pekerja. Penyaluran kartu juga harus dilakukan dengan manajemen yang benar, tidak perlu antri sampai berjam-jam.

medis juga cepat tanggap. Saya cermati seluruh pelayanan yang diberikan sama kepada pasien lain,” tuturnya.

Ia kaget dan terharu ketika hanya dengan menunjukkan kartu mahasiswa seluruh layanan terbaik diperolehnya dan tanpa keluar biaya sedikitpun. “Pulangnya saya pun dipinjami kursi roda yang berdasarkan estimasi dokter sampai 6 minggu kedepan. Saya terharu sekali, benar-benar pelayanan yang manusiawi,” ujar dosen salah satu perguruan tinggi di Batam ini. Baginya program BPJS baru akan berhasil optimal melayani rakyat sesuai amanat konstitusi apabila budaya koruptif yang melilit bangsa ini telah terkikis habis. “Ada hukum yang tegas dijalankan, seperti kalau kursi roda yang saya pinjam tidak kembali dipastikan akan ada denda dan dijalankan tegas,” pungkas dia. (iky) Foto: Doc. Parle. jangka panjang. Bagaimanapun caranya solusi segera perlu ada.

“ K hu s u s pasien kronis harus dibantulah, masa perlu obat sebulan hanya dikasi seminggu,” tandasnya. (iky) Foto: Doc. Parle.

“Pelayanan rumah sakit juga masih sangat beragam, tidak merata di daerah,” lanjutnya. Ia mengusulkan agar pemerintah menggandeng rumah sakit swasta yang sebagian besar sudah memiliki fasilitas memadai. “Kalau anggarannya memadai dan tepat waktu saya rasa pihak swasta mau mendukung kok. Masalahnya saya dengar tagihan pihak swasta sering terlambat dibayar, ya nggak bisa jalan,” pungkas dia. (iky) Foto: Doc. Parle.

Apa itu BPJS ? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketengakerjaan. Apa itu BPJS Kesehatan? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Kapan BPJS Kesehatan mulai operasional? BPJS Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014 Apa itu Jaminan Kesehatan ?

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Siapa saja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan? Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran Ada berapa kelompok peserta BPJS Kesehatan ? Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu : PARLEMENTARIA


25

1. PBI jaminan kesehatan 2. bukan PBI jaminan kesehatan Apa yang dimaksud dengan PBI Jaminan Kesehatan? PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah Siapa saja yang lain yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan ? Yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu Apa yang dimaksud dengan cacat total tetap dan siapa yang berwenang menetapkannya ? Cacat total tetap merupakan kecacatan fisik dan/atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter yang berwenang. Siapa saja peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan ? Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas: 1. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya 2. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya 3. Bukan pekerja dan anggota keluarganya Apa yang dimaksud dengan pekerja ? Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Apa yang dimaksud dengan pekerja penerima upah ? Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah Siapa saja yang termasuk pekerja penerima upah ? Pekerja penerima upah terdiri atas: 1. Pegawai negeri sipil 2. Anggota TNI 3. Anggota POLRI 4. Pejabat negara 5. Pegawai pemerintah non pegawai negeri 6. Pegawai swasta dan 7. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah. Apa yang dimaksud dengan pekerja bukan penerima upah ? Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Siapa saja yang termasuk pekerja bukan penerima upah ? Pekerja bukan penerima upah terdiri atas: 1. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri 2. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah. Apa yang dimaksud dengan bukan pekerja? Bukan pekerja adalah setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu

26

PARLEMENTARIA


membayar iuran Jaminan Kesehatan Siapa saja yang termasuk bukan pekerja ? Yang termasuk kelompok bukan pekerja terdiri atas: 1. Investor; 2. Pemberi kerja; 3. Penerima pensiun; 4. Veteran; 5. Perintis kemerdekaan 6. Bukan pekerja lain yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah Siapa saja yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil ? Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus, dan Staf Ahli. Siapa yang dimaksud dengan pemberi kerja ? Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Siapa saja yang dimaksud dengan anggota keluarga ? Anggota keluarga yang dimaksud meliputi: 1. Satu orang istri atau suami yang sah dari peserta 2. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria: a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri dan b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal Berapa jumlah peserta dan anggota keluarganya yang ditanggung ? Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang Bagaimana bila jumlah peserta dan anggota keluarganya lebih dari 5 (lima) orang? Peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan Apakah boleh penduduk Indonesia tidak menjadi peserta BPJSKesehatan? Tidak boleh, karena kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.

Apa yang terjadi kalau kita tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan? Ketika sakit dan harus berobat atau dirawat maka semua biaya yang timbul harus dibayar sendiri dan kemungkinan bisa sangat mahal diluar kemampuan kita Kapan seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan? Paling lambat tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap. Bagaimana pentahapan kepesertaan BPJS Kesehatan? Pentahapannya sebagai berikut: Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi : 1. PBI Jaminan Kesehatan a. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarga b. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya c. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya d. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan P er s ero (P er s ero) J aminan S osial Tenaga Ker ja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya 2. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019. Siapa yang harus mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke BPJS Kesehatan? Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Siapa yang harus mendaftarkan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran dan bukan pekerja kepada BPJS Kesehatan? Setiap orang bukan pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Siapa yang harus mendaftarkan pekerja ke BPJS Kesehatan? Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Apa buktinya seseorang sudah terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan? Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta. Identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas tunggal. Apa yang harus dilakukan peserta bila terjadi perubahan daftar susunan keluarganya? 1. Peserta pekerja penerima upah wajib menyampaikan perubahan daftar susunan keluarganya kepada pemberi kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi

perubahan data kepesertaan. 2. Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan dan perubahan daftar susunan keluarganya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perubahan data peserta. 3. Peserta pekerja bukan penerima upah wajib menyampaikan perubahan daftar susunan keluarganya kepada BPJS Kesehatan 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan data kepesertaan. Bagaimana jika terjadi perubahan status kepesertaan dari peserta PBI menjadi bukan peserta PBI atau sebaliknya? 1. Perubahan status kepesertaan dari peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi bukan peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan melalui pendaftaran ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran pertama. 2. Perubahan status kepesertaan dari bukan peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud tidak mengakibatkan terputusnya manfaat jaminan kesehatan. Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan? Peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal masih menjadi peserta program jaminan kesehatan selama memenuhi kewajiban membayar iuran. Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan perubahan status kepesertaannya dan identitas pemberi kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan

PARLEMENTARIA


27

oleh pemberi kerja. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja tanggal berapa membayar iuaran setiap bulannya ? Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai kapan ? Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud di atas ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

menunjukkan identitas peserta Apa yang dimaksud dengan iuran? Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan Berapa besarnya iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja? Besarnya iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, yaitu : a. Sebesar Rp 25.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III b. Sebesar Rp 42.500,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II c. Sebesar Rp 59.500,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas I Berapa besar iuran tambahan yang harus dibayar oleh peserta pekerja bukan penerima upah yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) termasuk peserta? Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga tambahan dari peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dibayar oleh peserta sesuai peraturan yang akan ditetapkan kemudian. Kapan iuran harus dibayar ? Pemberi kerja wajib membayar lunas iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Bagaimana jika terlambat ? 1. Keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak dan ditanggung pemberi kerja 2. Dalam hal keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan kesehatan disebabkan karena kesalahan pemberi kerja, maka pemberi kerja wajib membayar pelayanan kesehatan pekerjanya sebelum dilakukan pelunasan pembayaran iuran

28

PARLEMENTARIA


Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta ? 1. BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta. 2. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran i u r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d , B PJ S K e s e h a t a n memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan/ atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya iuran. 3. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan manfaat ? Manfaat adalah faedah jaminan yang menjadi hak peserta dan anggota keluarganya. Manfaat apa saja yang diperoleh oleh peser ta dan keluarganya ? Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulan. Apakah manfaat akomodasi dibedakan berdasarkan besaran iuran ? Ya. Manfaat akomodasi dibedakan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan Bagaimana dengan Ambulan ? Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi apa saja ? Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan : 1. Penyuluhan kesehatan perorangan 2. Imunisasi dasar

3. Keluarga berencana dan skrining kesehatan Meliputi apa saja penyuluhan kesehatan perorangan itu ? Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat Apakah saja yang termasuk dalam pelayanan imunisasi dasar ? Pelayanan imunisasi dasar meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak. Apa saja yang dijamin untuk program Keluarga Berencana ? Pelayanan keluarga berencana yang dijamin meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Bagaimana dengan manfaat skrining kesehatan ? Pelayanan skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri. Meliputi apa saja pelayanan kesehatan yang dijamin ? Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi: a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup: 1) Administrasi pelayanan 2) Pelayanan promotif dan preventif 3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis 4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis 7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, dan 8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup: 1) Rawat jalan yang meliputi: a) Administrasi pelayanan b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai e) Pelayanan alat kesehatan implant f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis g) Rehabilitasi medis h) Pelayanan darah i) Pelayanan kedokteran forensik j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan. 2. Rawat inap yang meliputi: a) Perawatan inap non intensif b) Perawatan inap di ruang intensif. c) Pelayanan kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri. Fasilitas kesehatan apa saja yang dapat diberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama? 1. Rawat jalan tingkat pertama : • Puskesmas atau yang setara; • Praktik dokter; • Praktik dokter gigi; • Klinik pratama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/POLRI;dan • Rumah sakit kelas D pratama atau yang setara. 2. Rawat inap tingkat pertama di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap. Bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang sudah ditanggung dalam program pemerintah ? Dalam hal pelayanan kesehatan lain yang telah ditanggung dalam program pemerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin. Bagaimana tata cara dan prosedur pelayanan kesehatan? 1 Setiap peserta harus terdaftar pada satu fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 2. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali pada kondisi a. Berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar; atau b.Dalam keadaan kegawatdaruratan medis 3. Peserta dapat memilih untuk mutasi fasilitas kesehatan tingkat pertama selain fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih 4. Bila hasil pemeriksaan dokter ternyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-spesialis sesuai dengan indikasi medis, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberikan surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku. Bagaimana prosedur Rawat Jalan Tingkat Lanjutan ?

PARLEMENTARIA


29

1. Membawa identitas BPJS Kesehatan serta surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama 2. Melakukan pendaftaran ke RS dengan memperlihatkan identitas dan surat rujukan 3. Fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) 4. Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan

Bagaimana prosedur Rawat Inap Tingkat Lanjutan ? 1. Peserta melakukan pendaftaran ke RS dengan membawa identitas BPJS Kesehatan serta surat perintah rawat inap dari poli atau unit gawat darurat. 2. Peserta harus melengkapi persyaratan administrasi sebelum pasien pulang maksimal 3 X 24 jam hari kerja sejak masuk Rumah Sakit. 3. Fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) 4. Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan 5. Dalam hal peserta menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, maka peserta dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. 6. Kenaikan kelas perawatan lebih tinggi daripada haknya atas keinginan sendiri dikecualikan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan. Apakah BPJS juga menjamin alat bantu kesehatan ? Dalam hal diperlukan, peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan yang jenis dan plafon harganya ditetapkan oleh Menteri Alat bantu kesehatan apa saja yang mendapat penggantian dari BPJS Kesehatan ? 1. Kacamata, diberikan paling cepat 2 tahun sekali. Kelas 1 : sebesar Rp 300.000, Kelas 2 : sebesar Rp 200.000,-

30

PARLEMENTARIA


Kelas 3/PBI : sebesar Rp 150.000,2. Protese gigi diberikan paling lambat 5 tahun sekali atas indikasi medis maksimal Rp 1.000.000,3. Protese alat gerak diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis maksimal Rp 2.500.000,- (kaki palsu atau tangan palsu) 4. Alat bantu dengar diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis maksimal Rp 1.000.000,5. Korset tulang belakang diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis sebesar Rp 350.000,6. Collar neck diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas sekali atas indikasi medis sebesar Rp 150.000,7. Kruk, diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis sebesar Rp 350.000,Kelas perawatan berapa yang ditanggung ketika harus rawat inap ? 1. Di ruang perawatan kelas III bagi: a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan b. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III 2. Di ruang Perawatan kelas II bagi: a. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya b. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya c. AnggotaPolri dan penerima pensiun AnggotaPolri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruangII beserta anggota keluarganya e. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya f. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II 3. Di ruang Perwatan kelas I bagi : a. Pejabat Negara dan anggota keluarganya b. Pegawai negeri sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya c. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya d. Anggota POLRI dan penerima pensiun Anggota POLRI yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya e. Pegawai pemerintah non pegawai negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV dan anggota keluarganya f. Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya g. Peserta pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali PTKP dengan status kawin dengan 2 (dua) anak dan

jaminan kecelakan lalu lintas sesuai dengan tarif yang diberlakukan BPJS Kesehatan Bagaimana kalau peserta pindah kelas rawatan ke yang lebih tinggi ? Dalam hal peserta Jaminan Kesehatan menghendaki kelas perawatan yang lebih tinggi, selisih biaya menjadi beban peserta dan/atau asuransi swasta yang diikuti peserta. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran selisih biaya sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri. Apakah peserta jaminan kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan lainnya ? Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.

anggota keluarganya h. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. Pelayanan apa saja yang tidak dijamin ? 1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat 3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri 4. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetik 5. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (Memperoleh Keturunan) 6. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) 7. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alcohol 8. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri 9. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment/HTA) 10.Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikansebagai percobaan (eksperimen) 11.Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu 12.Perbekalan kesehatan rumah tangga 13.Pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 14.Pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/ wabah 15.Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Bagaimana dengan pasien kecelakaan lalulintas ? BPJS Kesehatan membayar selisih biaya pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas yang telah dibayarkan oleh program

Pada peserta jaminan kesehatan yang mempunyai asuransi kesehatan tambahan ketika sakit dan harus dirawat siapa yang akan menjamin biayanya ? BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahandapat melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan Apa yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan ? Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mana untuk pertama kali peserta terdaftar ? 1. Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. 2. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. 3. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatantingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecualiberada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar; ataudalam keadaan kegawatdaruratan medis. Bagaimana jika peserta butuh penanganan lanjutan ? Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Apakah peserta yang dirawat inap memperoleh obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan ? Fasilitas kesehatan wajib menjamin peserta yang dirawat inap mendapatkan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.

PARLEMENTARIA


31

Bagaimana bila fasilitas kesehatan rawat jalan tidak memiliki sarana penunjang ? Fasilitas kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan fasilitas kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan Bagaimana dengan obat dan bahan medis habis pakai untuk peserta ? 1. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk peserta jaminan kesehatan pada fasilitas kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri. 2. Daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud ditinjau dan disempurnakan paling lambat 2 (dua) tahun sekali. Bagaimana dengan peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat ? 1. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. 2. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

32

PARLEMENTARIA


Bagaimana bila belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan medis peserta ? Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi. Kompensasi apa saja yang diberikan kepada peserta ? Kompensasi yang dimaksud berupa biaya transportasi bagi pasien, satu orang pendamping keluarga dan tenaga kesehatan sesuai indikasi medis. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Menteri. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan ? Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan swasta ? Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

biaya dan apa saja yang dilakukan untuk itu ? Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk: 1. Penilaian teknologi kesehatan (Health Technology Assessment) 2. Pertimbangan klinis (clinical advisory) dan manfaat jaminan kesehatan 3. Perhitungan standar tariff 4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi ? Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan Menteri berkordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Apakah semua fasilitas kesehatan wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan ? Fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Bagaimana bentuk kerjasama serta apa syaratnya ? Kerjasama sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis. Persyaratan kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Berapa besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan oleh BPJS ? Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Apakah sebagai peserta BPJS Kesehatan masih dikenai biaya tambahan dari fasilitas kesehatan? Tidak boleh dikenai biaya tambahan, kecuali peserta tidak mengikuti standar peraturan yang telah ditetapkan Bagaimana dengan mutu pelayanan, efektifitas tindakan dan efisiensi biaya ? Pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Meliputi apa saja kendali mutu yang dilakukan ? Penerapan sistem kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta.Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan BPJS. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kendali mutu dan

Apa yang dimaksud dengan DJSN ? Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah Dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bila peserta tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kemana harus menyampaikan pengaduan ? Dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang b ekerjas ama dengan B PJS Kesehat an, p eser t a dapat menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan. Bila tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS bagaimana ? Dalam hal peser ta dan/atau fasilitas kesehatan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan, dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangani pengaduan ? Penyampaian pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikan. Penyampaian pengaduandilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa antara peserta dengan fasilitas kesehatan, peserta dengan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan atauBPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan.Bagaimana penyelesaiannya ? Dalam hal tejadi sengketa antara para pihak seperti tersebut di atas diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa.Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, sengketa diselesaikan dengan cara mediasi atau melalui pengadilan.Cara penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melalui pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Foto: Doc. Parle.

PARLEMENTARIA


33

PENGAWASAN

KOMISI IV DPR SETUJUI PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DI 4 PROPINSI Komisi IV DPR menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis’ ( DPCLS) dalam revisi RTRWP Jambi 336 Ha, Kepulauan Bangka Belitung 4.452 Ha, Kalimantan Timur 73.731 Ha, dan Sulawesi Utara seluas 703 Ha.

S

tahun 2009, dan melalui surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.596/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012.

elanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri dalam proses revisi RTRWP Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.

menindaklanjuti dan membahas lebih lanjut surat Menteri Kehutanan tentang Permohonan Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang ‘berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis’ atau DPCLS dalam revisi RTRW Propinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, sebagai berikut :

Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo melaporkan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung tanggal 5 Maret 2014 lalu. Sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah menerima disposisi dari Pimpinan DPR RI Bidang Korinbang untuk

1. Jambi, diproses sejak tahun 2007, kemudian melalui surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.558/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012.

4. Kalimantan Timur, Proses RTRWP telah dilakukan sejak tahun 2006 dan surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.46

2. Kepulauan Bangka Belitung, Proses telah dilakukan sejak

Selanjutnya kata Firman, Komisi IV DPR RI telah menindaklanjuti

34

PARLEMENTARIA


3. Sulawesi Utara`, proses RTRWP telah dimulai sejak tahun 2010, dan surat permohonan Menteri Kehut anan Nomor: S.360/ Menhut- II/2013 baru masuk tanggal 17 Juni 2013, dan

PENGAWASAN

surat Menteri Kehutanan dengan membentuk Panitia Kerja sehubungan dengan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi R T RWP, melakukan R DP dengan Dirjen Planologi Kehutanan, untuk mendapatkan penjelasan teknis, melakukan RDP dengan Gubernur, Bupati/Walikota terkait, melakukan kunjungan spesifik ke lapangan untuk melihat langsung lokus-lokus perubahan kawasan hutan yang diusulkan. Selain itu , melakukan RDP dengan Dirjen Planologi Kehutanan, untuk pendalaman terakhir sebelum ditetapkan melalui rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, mela porkan hasil kerja Panja ke Komisi IV DPR RI dan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan untuk mengambil keputusan atas surat dari Menteri Kehutanan tersebut. Sebagai pengantar persetujuan Komisi IV, fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya, diantaranya Anak Agung Jelantik Sanjaya dari Partai Gerindra, mengatakan bahwa pembangunan di daerah sangat dinamis yang dikatkan dengan distribusi penduduk, pemukiman, pe ningkatan aksifitas sosial maupun ekonomi masyarakat, serta mobilitas pergerakan penduduk yang juga terkait dengan peningkatan jumlah penduduk pada akhirnya menuntut kebutuhan ruang. Dampak dari pembangunan daerah yang sangat dinamis tersebut memerlukan penataan ruang yang telah melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Fraksi ini menyambut baik tersusunya RTRW Provinsi Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur yang merupakan suatu upaya dalam rangka menyelaraskan ruang yang tersedia dengan pembangunan daerrah yang dinamis, agar dapat mengantisipasi perkembangan daerah terkait dengan pembangunan jangka panjang. Namun harus dicermati agar

RTRWP ini bukan merupakan sarana justifikasi dan legalisasi terhadap pelanggaran-pelanggaran RTRW yang terjadi dan direncanakan. RTRW Provinsi yang diajukan harus dapat memenuhi prosedur dan persyarakatan yang ada sesuai kaidah hukum dan lingkungan, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rak yat dan tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan serta perkembangan pembangunan ke depan. “Mengingat konser vasi hutan adalah hal yang sangat penting

menyampaikan bahwa permasalahan hutan di Indonesia saat ini bisa dikatakan cukup rumit, akar masalahnya terletak pada perbedaan RTRW yang disusun oleh Pemda berdasarkan UU No.24 Tahun 1992, dengan kawasan hutan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan amanat UU No.41 Tahun 1999. Akibat penetapan RTRW oleh Pemda pada masa lalu berbeda dengan penunjukan atau penetapan k aw as an hut an o l e h M e nte r i Kehutanan tersebut, banyak izin lokasi atau pemberian titel hak untuk kepentingan non-kehutanan yang

Mengingat konservasi hutan adalah hal yang sangat penting untuk dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang maka perubahan kawasan hutan harus memiliki alasan yang sangat kuat dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan untuk dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang maka perubahan kawasan hutan harus memiliki alasan yang sangat kuat dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan,” papar Agung Jelantik. Hb.Nabiel Almusawa, dari F-PKS,

berdasarkan RTRW berada di luar kawasan hutan, tetap berdasarkan penunjukan oleh Menteri Kehutanan berada di dalam kawasan hutan, bahkan tumpang tindih dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Katu (IUPPHHK) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.

PARLEMENTARIA


35

Untuk itulah diperlukan sinkronisasi antara Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Peta RTRWP melalui review kawasan hutan. Proses perubahan kawasan hutan serta tata cara pemberian persetujuan sunstansi kehutanan dalam rangka RTRWP juga harus melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Beberapa Catatan Frak si PK S dengan berbagai pertimbangan memberikan persetujuan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS di keempat provinsi tersebut. Namun Persetujuan PKS disertai beberapa catatan, yaitu: Pertama, dalam pengelolaan tata ruang ke depan, Pemda jangan hanya mempertimbangkan kepentingan segelintir masyarakat pemilik modal melainkan benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

36

PARLEMENTARIA


Kedua, dalam pengelolaan tata ruang kedepan Pemda benar-benar menjaga kelestarian kawasan hutan yang ada sehingga dapat terhindar dari banjir dan longsor di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Ketiga, dalam pengelolaan tata ruang ke depan Pemda berpartisipasi aktif dalam melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti UU Nomor 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya, tidak tergoda untuk mengalihfungsikan tanah pertanian menjadi nonpertanian. Anggota Komisi IV Tetty Kadi Bawono dari Fraksi Partai Golongan Karya, meminta kepada Pemerintah agar perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk

untuk kebutuhan pengembangan jalan, transportasi, dan pemukiman rakyat. “F-PG memandang, persetujuan ini tidak serta merta meniadakan pelanggaran pidana yang mungkin telah terjadi di kawasan tersebut, sebelum dikeluarkannya persetujuan ini,” tandas Tetty Kadi. Dalam laporannya Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo mengatakan, di Indonesia, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang/wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasiona. Selain itu,RTRW dimaksudkan untuk mewujudkan

keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. RTRW tidak terlepas dari penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW harus menjadi acuan hukum terhadap seluruh kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. RTRW juga dijadikan pedoman pokok dalam menyusun perencanakan pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan otonomi daerah juga telah memberikan kewenangan semakin besar kepada Pemerintah Daerah dalam penye lenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara

RTRW harus menjadi acuan hukum terhadap seluruh kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Ditegaskan pula, permasalahan infrastruktur dalam pengembangan wilayah dan perkotaan merupakan masalah yang kerap terjadi, terkait usaha pengembangan tata ruang yang tidak terkendali. Proses revisi Tata Ruang Wilayah menjadi strategis dan sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah, hingga saat ini masih banyak sektor pembangunan di dae-

rah yang terhambat akibat belum disetujuinya proses alih fungsi lahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Kehutanan. Sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 19 menyebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu sambung Firman, RTRW dapat memperlancar proses pembangunan dan memberikan status hukum yang jelas bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah, untuk melaksanakan fungsi dan perannya dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. (As) Foto: Andri, Rizka/Parle?Iw.

PARLEMENTARIA


37

PENGAWASAN

JANGAN ASAL PERCAYA

HASIL SURVEI

Lembaga survei kian berperan penting untuk memetakan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu di Indonesia. Lembaga itu diharapkan lebih profesional dan independen dari kepentingan politik sehingga dapat memperkuat proses konsolidasi demokrasi.

P

elaksanaan Pemilihan Umum berlangsung kurang dari satu bulan lagi. Mendekati Pemilu, banyak bermunculan lembaga sur vei yang mempublikasikan hasil rilisnya. Hingga awal pekan Maret 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran 32 lembaga survei untuk pemilu 2014. Akhir-akhir ini masyarakat sering disuguhkan hasil dari lembaga survei yang berbeda-beda, entah itu survei mengenai siapakah yang la 38

PARLEMENTARIA


yak menjadi Presiden, Kepala Daerah dan lain sebagainya. Bukan rahasia umum lagi, sekarang makin banyak lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya atas pesanan sponsor, itulah yang akhirnya masyarakat mempertanyakan kredibilitas lembaga survei. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menyatakan, lembaga survei itu harus jelas, dan harus dibedakan, apakah lembaga survei atau konsultan politik. Lem-

PENGAWASAN

baga survei dan konsultan politik harus dipisahkan secara tegas. Bahkan, termasuk sumber pendanaannya. “Lembaga survei itu yang pen ting jelas darimana sumber pendanaannya. Kalau dapat dana dari A, berarti dia harus menyebutkan dari A. Artinya, jika memang dia berasal dari dana sendiri, ya disebutkan seperti itu. Jangan sampai soal sumber dana itu dari A, atau dari sebuah kelompok, kemudian hasil surveinya dianggap sebagai data publik,” jelas Hakam, saat ditemui beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Komisi II. Menurutnya, jika lembaga survei itu disponsori oleh suatu partai politik atau kelompok, maka data itu akan tidak menjadi objektif jika dirilis ke publik. Karena lembaga survei itu pasti akan memihak kepada yang mensponsori. “Jika sebuah lembaga survei dibiayai, katakanlah parpol A, maka dia akan memihak kepada parpol tersebut. Sangat otomatis seperti itu. Beberapa parpol telah melakukan itu, tapi itu sebatas hanya untuk kebutuhan internal. Untuk kebutuhan

Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini khawatir jika hasil survei yang seharusnya untuk kebutuhan internal, diumumkan kepada publik, dapat mempengaruhi masyarakat. Sehingga, perlu ditegaskan soal kebutuhan survei itu. “Yang terjadi, dananya tidak disebutkan dari mana, tapi datanya dirilis menjadi seperti data publik, sehingga bisa mempengaruhi opini masyarakat terhadap hasil survei itu, karena dianggap survei itu tidak terkait dengan sponsor atau penyandang dana pihak tertentu. Bisa saja hasil survei itu untuk memikat pemilih, tapi jika disebutkan sponsornya, maka akan menjadi jelas. Kalau tidak disebutkan, kan ini yang kacau, niatnya untuk kepentingan partai, tapi dianggap mewakili publik, padahal kan tidak. Ini yang harus di-clear-kan,” jelas Hakam. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya data survei. Harus ada kejelasan sampel, cakupan wilayah, termasuk pelaksanaan survei. “Hal penting lainnya, soal sampel, cakupan wilayah, kapan, dan siapa sumber pendanaannya ini harus

ini tidak ada aturan soal pembentuk an lembaga survei. Bahkan, dikhawatirkan kredibilitas lembaga survei itu pun masih dipertanyakan. “Soal lembaga survei ini kan tidak ada aturannya. Lembaga survei itu ya seperti lembaga swadaya masyarakat, yang mungkin ada tujuannya hanya untuk mencari uang. Memang dia tunduk pada Undangundang LSM, tapi tidak pada UU Yayasan, bebas saja. Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, harus mengatur tentang lembaga survei ini,” kata Herman.

Lembaga survei dapat menjadikan propaganda terhadap publik, ini tidak dapat dibenarkan. Pesan saya, jangan percaya hasil survei. Untuk itu, ia mendesak Komisi II DPR untuk segera membentuk peraturan perundangan untuk lembaga survei ini. Karena tidak ada payung hukumnya, seolah-olah lembaga survei ini bertindak secara bebas.

pemetaan. Makanya, jika hasil survei itu dirilis kepada publik, harus jelas, dananya darimana. Sehingga pemilih juga tahu, kalau survei itu berasal dari partai A, dan hanya untuk kebutuhan partai tersebut,” jelas Politisi PAN ini.

jelas. Ini kan tidak bisa dilakukan di daerah basis terkuat partai tersebut jika ingin di-publish kepada umum,” jelas Hakam. Sementara itu, Anggota Komisi II Herman Kadir menjelaskan selama

“Komisi II harus segera membuat peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga survei ini, supaya aturan mainnya jelas. Kalau tidak diatur, ya seperti sekarang ini, bebas-bebas aja. Ini kan karena tidak ada payung hukumnya. Saya sudah cek, belum ada perangkat hu-

PARLEMENTARIA


39

pentingan tertentu. “Lembaga survei banyak didukung oleh pihak-pihak yang berkepentingan, nah kemudian ini yang menyebabkan hasil yang didapat berbedabeda, dan menurut saya memang akan sulit jika akan memperoleh hasil yang mencerminkan suatu kondisi yang sebenarnya” tegas Eddy. Ia mencontohkan, metode survei dalam pemilihan sample sudah jelas ada, kemudian tinggal mana yang dipilih, “Ketika memilih sampel itulah, yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan, misalnya saya dari Fraksi PDI Perjuangan sampel yang akan saya pilih itu kantongkantong dari PDI Perjuangan, nah itukan tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya, seharusnya tidak boleh begitu, tapi ternyata itu dilakukan oleh lembaga-lembaga survei,” tegas Eddy mengakhiri pembicaraan dengan Parlementaria.

kum yang mengatur lembaga survei ini. Jadi, kalau ada aturannya kan dia tidak semena-mena dalam melakukan dan mem-publish survei,” jelas Politisi asal Dapil Jambi ini. Politisi PAN ini menilai, memang ada lembaga survei yang objektif, namun di sisi lain ada pula yang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, lembaga survei pun memihak kepada salah satu kelompok. “Ada lembaga survei yang objektif, dalam artian dia memang melakukan survei secara independen, tidak dibayar oleh pihak manapun. Ada juga lembaga yang didanai oleh partai atau kelompok tertentu, sehingga dia berpihak kepada partai tersebut. Itu mengakibatkan tidak objektif lagi. Akibatnya, lembaga survei tersebut melakukan kekeliruan dan tidak dapat diandalkan untuk melakukan survei yang independen dan objektif,” nilai Herman. Ia melihat, lembaga survei ha40

PARLEMENTARIA


rus objektif dan independen, tidak pro kepada siapa yang mendanai. Senada dengan Hakam, ia khawatir hasil survei yang seharusnya untuk kepentingan internal, malah di-publish kepada masyarakat, mengakibatkan propaganda di masyarakat. Efek lainnya, masyarakat merasa “dibodohi” oleh hasil survei. “Lembaga survei dapat menjadikan propaganda terhadap publik, ini tidak dapat dibenarkan. Pesan saya, jangan percaya hasil survei. Dalam hal ini, calon legislatif atau calon pimpinan daerah harus bekerja keras. Masyarakat bisa saja terpengaruh oleh hasil survei, tapi pers juga punya peran penting di sini. Ada partai baru, hasil surveinya tinggi. Tapi coba dilihat lembaga surveinya, itu punya siapa,” tegas Herman. Pendapat serupa dikatakan oleh anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Eddy Mihati, menurutnya lembaga survei yang ada sekarang ini sarat dengan kepentingan-ke-

Berkaca dari banyaknya lembaga survei yang merilis hasil risetnya, terlebih lagi menjelang Pemilu 2014, lembaga survei diminta untuk bisa menjaga independensi dan keprofesionalannya. Sebagai lembaga independen, tentunya lembaga sur vei harus dapat dipercaya, dan survei yang dilakukannya pun harus dengan prinsip independen, akurat dan kehatihatian. Kita tentunya tidak ingin lembaga survei di negeri ini dianggap tidak profesional. Lembaga survei jangan sampai menjadi lembaga survei partisan. Jika hal itu terjadi malah hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan atau keraguan publik. Pada intinya semua berharap agar lembaga survei wajib jujur dalam menyampaikan hasil survei, tidak ada kecenderungan terhadap pendonor dan sponsornya, dan di atas segalanya, lembaga survei harus benar-benar memegang teguh prinsip independen, akurat, dan kehatihatian. (sf/nt) Foto: Iwa n A rma nias/ Parle.

ANGGARAN

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah.

ANGGARAN INDIRECT COST NAIK, BIAYA HAJI TURUN

S

etelah melalui proses pembicaraan, pembahasan dan penyusunan sejak 20 Januari 2014 lalu, akhirnya Senin, (3/3) Komisi VIII DPR RI berhasil mendesak Kementerian Agama untuk menurun kan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Jika pada tahun sebelumnya BPIH 1434 H/2013 M sebesar 3.527 dolar Amerika, atau sebesar 33.859.200 rupiah dengan asumsi 1 USD sebesar 9.600 rupiah, maka di tahun ini Komisi VIII bersama Kementerian Agama sepakat untuk menetapkan biaya BPIH 1435 H/2014 M menjadi sebesar 3.219 dolar Amerika atau sebesar 33.799.500 rupiah dengan asumsi 1 USD sebesar 10.500 rupiah. Dengan demikian terjadi penurunan BPIH sebesar 308 Dolar Amerika atau sebesar 59.700 rupiah dari tahun sebelumnya. Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah penurunan tersebut terjadi setelah Komisi VIII bersama Menteri Agama RI menyetujui pembahasan Panja BPIH yang menaikan Indirect cost BPIH Tahun 1435 H/2014 M sebesar 590.61 Miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Seperti diketahui pada tahun 2013 lalu Indirect cost

yang ditetapkan adalah sebesar 2.189 Triliun rupiah, sementara tahun ini sebesar 2.779 Triliun rupiah. Hal tersebut dialokasikan untuk membiayai pelayanan jemaah di Arab Saudi dan dalam negeri, biaya operasional haji Arab Saudi dan Dalam Negeri, serta safe guarding atau contingency. Safe guarding atau contingency sebesar 104.2 Miliar yang dialokasikan sebagai cadangan resiko nilai tukar rupiah, perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi, dan resiko biaya penerbangan. NO

URAIAN

2014

A

BIAYA LANGSUNG

B

BIAYA PELAYANAN JEMAAH :

1. Di Arab Saudi 2. Di Dalam Negeri C

SELISIH

Rp 1,263,630,756,400

Rp 630,100,473,296

Rp 316,431,638,457 Rp 185,760,762,134

Rp 264,436,872,592 Rp 161,553,679,977

Rp 51,994,765,865 Rp 24,207,082,157

Rp 123,615,928,258 Rp 155,939,426,461

Rp 114,284,175,573 Rp 123,097,987,735

Rp 9,331,752,685 Rp 32,841,438,726

BIAYA OPERASIONAL HAJI:

1. Di Arab Saudi 2. Di Dalam Negeri D

2013

Rp 1,893,731,229,696

SAFEGUARDING/CONTIGENCY TOTAL

Rp 104,244,369,550

Rp 262,100,670,916

Rp 157,856,301,366

Rp 2,779,723,354,556

Rp 2,189,104,143,193

Rp 590,619,211,363

PARLEMENTARIA


41

ANGGARAN

adalah haji Tamattu yang harus membayar DAM. Dengan dana optimalisasi dari setoran awal tersebut sekarang jamaah tidak perlu lagi membayar,”papar Ida Fauziyah. Adapun komponen DAM Haji Tammattu yang disepakati adalah sebesar lebih dari 206.6 miliar, dimana masing-masing jemaah mendapat 475 riyal. Sedangkan pengelolaannya diserahkan secara kolektif kepada Islamic Development Bank (IDB) melalui Kementerian Agama RI.

“Penurunan ini dilakukan dengan memanfaatkan dana optimalisasi yang berasal dari dana hasil pengelolaan setoran awal calon jemaah haji. Sehingga meski beberapa item komponen BPIH tahun 2014 mengalami kenaikan, namun biaya yang dibebankan kepada calon jemaah haji bisa turun,”jelas Ida saat penandatanganan kesepakatan besaran Komponen BPIH Tahun 1435H/2014 M, Senin (3/3). Hal ini sekaligus membantah bahwa subsidi untuk BPIH 2014 menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional), melainkan dengan menggunakan dana jamaah itu sendiri yang disimpan, dan dikembalikan untuk kepentingan jamaah itu sendiri yaitu untuk membiayai direct cost jamaah. Adapun BPIH 2014 sebesar 33.799.50 0 rupiah tersebut dialokasikan untuk membayar beberapa komponen direct cost seperti tiket, pesawat, airport tax, pemondokan mekkah dan living cost atau living allowance selama di tanah suci. NO

Komponen

Jumlah

2013 Rp.9.600

Selisih

USD 2,165.0 USD 684.9 USD USD 405.0

USD 2,163.0 USD 804.8 USD 154.6 USD 405.0

USD 2.0 USD (156.0) USD (154.6) USD -

Jumlah USD 3,218.9 Pembulatan USD 3,219

USD 3,527.4 USD 3,527

USD (308.5) USD (308.0)

Rp 3,799,500

Rp 33,859,200

Rp (59,700.00)

Tiket & Airport tax *) Pemondokan Makkah Riil rata-rata 2014 Pemondokan Madinah rata-rata 2014 Living Allowance

A B C D

2014 Rp 10.500

*)Harga tiket rata-rata sudah termasuk surcharge landing Madinah Sebesar USD.50,- (Medan, Batam, Jakarta, Surabaya) dan Airport tax Arab Saudi sebesar USD.14,-

Selain itu menurut Ida, jika sebelumnya jamaah haji membayar sendiri DAM, namun tahun 2014 dengan menggunakan dana optimalisasi setoran awal jemaah haji, pemerintah akan membayarkan DAM jemaah haji Indonesia. “Hal tersebut mengingat rata-rata jamaah haji kita

42

PARLEMENTARIA


Ida memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu sesuai dengan syariat islam. Kalau dulu banyak sekali yang sudah bayar tapi tidak tersalurkan, nah sekarang dengan dikelola secara profesional dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dimana daging penyembelihan DAM akan dibawa ke Indonesia untuk disalurkan ke masyarakat Indonesia. Diakuinya, pembayaran DAM ini tidak hanya semata untuk menggugurkan atau menunaikan kewajiban jamaah haji saja. Ia menyadari bahwa dari sisi pemerintah Indonesia tetap juga ada nilai ekonomi dibalik nilai sosial tersebut. Dengan penurunan BPIH dari tahun sebelumnya tersebut, Ida berharap penurunan ini tidak equivalen dengan penurunan kualitas pelayanan. Dengan kata lain kualitas pelayanan tetap harus diutamakan. Bahkan pihaknya malah mendesak Kemenag untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah dan memperbaiki kekurangan pelayanan terhadap Jemaah haji, baik yang terkait dengan dokumen, pemondokan, catering, transportasi dan lain sebagainya. Ditambahkan Ida, bahwa bagi jamaah haji lunas tunda tahun 1435 H ini akan mendapatkan selisih BPIH sesuai embarkasi masing-masing yang bersumber dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Selain menyetujui besaran BPIH Tahun 2014, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI juga mendesak Kementerian Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengusulkan ke KBSA (Kedutuaan Besar Saudi Arabia) agar ordinary pasport bagi Jemaah haji Indonesia dapat menggunakan paspor yang 24 halaman yang dari sisi biaya lebih murah dari paspor yang 48 halaman. Meski demikian, bagi para jemaah yang telah memiliki paspor 48 halaman juga masih tetap dapat menggunakannya untuk ke tanah suci. Komisi VIII DPR RI juga mendesak Kemenag untuk segera memberikan data Jemaah haji kepada imigrasi lebih awal, meningkatkan pemanfaatan SISKOHAT generasi ke dua untuk memperbaiki kualitas pelayanan dalam rangka mendukung e-hajj. Mengupayakan untuk melakukan kontrak penerbangan dan sewa pemondokan dalam jangka waktu yang panjang, dengan catatan pembayaran setiap tahun. (Ayu) Foto: Iwan Armanias, Andri/Parle

LEGISLASI

Chevron Geothermal Indonesia (Darajat) Garut.

Tingkatkan Potensi Pengembangan Energi Panas Bumi Indonesia merupakan salah satu negara yang diberikan karunia sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi di Indonesia, dari pulau-pulau besar yang ada, hanya pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai potensi panas Bumi.

T

enaga panas bumi dianggap sebagai sumber energi terbarukan karena ekstraksi panasnya jauh lebih kecil diban dingkan dengan muatan panas bumi. Seperti kita ketahui, eksplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk pembangkit energi listrik tergolong minim di Indonesia, untuk menghasilkan energi listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya membutuhkan area seluas antara

0,4 - 3 hektar. Sedangkan pembangkit listrik tenaga uap lainnya membutuhkan area sekitar 7,7 hektar. Cakupan area eksploitasi yang kecil, telah menjawab kecemasan sejumlah masyarakat mengenai dampak lingkungan dari eksploitasi panas bumi, terutama isu peneba ngan hutan di daerah yang memiliki potensi panas bumi. Karena besarnya potensi pada energi baru

dan terbarukan maka diperlukan UU yang mampu mengurangi hambatan dalam mengembangkan potensi peningkatan energi panas bumi di Indonesia, Ketua Pansus RUU Panas Bumi Nazarudin Kiemas mengatakan, UU revisi ini akan menggantikan UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas bumi. Dimana intinya, DPR bersama de ngan Pemerintah, berusaha untuk

PARLEMENTARIA


43

menghilangkan berbagai macam hambatan dalam meningkatkan energi panas bumi yang berlimpah di Indonesia. “Yang sangat krusial ada terminologi panas bumi termasuk rezim pertambangan ini bukan menambang mineral karena panas itu tidak tampak dan terlihat,” terang Nazarudin kepada Parlementaria.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Irvansyah yang juga anggota Pansus Panas Bumi mengharapkan, pemerintah lebih serius dalam mengembangkan dan memaksimalkan energi baru dan terbarukan khususnya panas bumi. Pasalnya, energi panas bumi memiliki potensi hingga 29 ribu MW namun yang dieksplorasi masih belum optimal.

Selain itu, dirinya mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder termasuk Pemerintah daerah yang mengharapkan ikut serta dalam pengelolaan panas bumi di wilayahnya. “Daerah sangat berharap terhadap hasil revisi UU Panas Bumi ini dapat memberikan kejelasan terhadap tumpang-tindih yang selama ini melibatkan izin dari Kementerian Kehutanan juga ,” ujar Satya.

Sekarang kita tidak bisa menunda pengembangan energi baru dan terbarukan karena memang energi fosil lamakelamaan akan habis.

Ke depan, nantinya daerah akan diberikan peluang untuk mengembangkan panas bumi. Kendalanya, seluruh eksplorasi Geothermal hampir 99 persen berada dihutan lindung, konservas maupun hutan nasional dan itu terbentur dengan UU Kehutanan. “Sekarang ini tinggal keinginan politik pemerintah padahal banyak potensinya di Indonesia seperti angin, tenaga air maupun surya. Untuk panas bumi masih 1.5 persen yang baru digalakkan,”tandasnya. DPR, tambahnya, mengharapkan panas bumi dapat mengurangi subsidi BBM kedepannya. “kita akui tahun 2019 nanti akan terjadi krisis listrik artinya pemerintah harus mempersiapkan kemungkinan krisis ini,” tambahnya.

44

PARLEMENTARIA


“Sekarang kita tidak bisa menunda pengembangan energi baru dan terbarukan karena memang energi fosil lama-kelamaan akan habis,” jelasnya. Menurut Irvansyah, energi panas bumi di Garut merupakan salah satu yang terbaik di dunia karena energi panas bumi memiliki tekanan uap hingga 31 derajat celcius. “secara langsung tentunya dapat mengurangi subsidi, tapi dengan syarat kita memiliki komitmen dalam mengurangi subsidi,” tandasnya. Wakil Ketua Pansus Panas Bumi Satya Widya Yudha mengatakan, masih terdapat persoalan didalam sekor pengembangan panas bumi, diantaranya soal tumpang-tindih pemberian izin usaha pertambangan panas bumi. Saat ini, izin banyak diberikan sampai dua kali, tapi pada lokasi yang sama.

Bentuk kerjasama dengan daerah, lanjutnya, bisa saja berbentuk golden share atau saham aktif daerah terhadap eksplorasi panas bumi. “Apakah dengan diikutsertakannya pihak Pemda dalam partisipasi sebesar 10% itu efektif atau tidak. Kalau misalkan tidak efektif, tidak menutup kemungkinan kita kurangi menjadi tinggal 1 persen atau 2 persen, yang jelas lebih rendah daripada 10 persen tetapi dalam bentuk golden share,”ujarnya. Selain itu, Pemerintah daerah juga tidak perlu diikutsertakan sebagai pemegang saham aktif tetapi mereka juga mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham. Dia menambahkan, Pemda meminta segera dilakukan sinkronisasi dengan UU Kehutanan. Mereka (Pemda) mengkhawatirkan apabila diimplementasikan dapat terhambat dan tumpang tindih dengan UU kehutanan. (si) Foto: Sugeng/Parle/Iw.

LEGISLASI

RUU Keinsinyuran;

BERIKAN PERLINDUNGAN BAGI INSINYUR INDONESIA Disahkannya Undang-Undang Keinsinyuran oleh pemerintah dan DPR bukanlah egoisme dari para insinyur Indonesia, akan tetapi UU itu merupakan salah satu kebutuhan bangsa Indonesia. Pasalnya, sumber daya alam bukan lagi sebagai faktor utama pemicu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi knowledge yang didapat dari sumber daya manusia. Apalagi, insinyur dipandang sebagai profesi yang dapat memberikan nilai tambah dan inovasi terhadap segala jenis industri yang ada.

M

enurut mantan Ketua Pansus RUU Keinsinyuran Rully Chairul Azwar di Jakata baru-baru ini, UU ini menjadi inisiatif DPR karena pertama, peningkatan pasar industri dan teknologi luar negeri yang luar biasa terutama dalam 10 tahun terakhir.

Kedua, rasio insinyur terhadap populasi Indonesia yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan praktek keinsyuran yang berkualitas. Ketiga, adanya kerancuan antara kesarjanaan yang merupakan hasil proses pendidikan dan keinsinyuran yang merupakan pro-

fesi pekerjaan, keempat, terjadinya banyak malparaktik yang dilakukan oleh insinyur atau sarjana teknik atau sarjana teknologi yang tidak kompeten. Kelima, kemampuan riset dan teknologi yang rendah, ser t a

PARLEMENTARIA


45

keenam sedikitnya jumlah insinyur yang memiliki kesetaraan kompetensi profesi internasional sehingga daya saing SDM naisonal menjadi lemah. Selain itu, tambah Politisi dari Fraksi partai Golkar ini, latar belakang disahkannya RUU Keinsinyuran karena banyak insinyur Indonesia yang bekerja di negara asing, sementara insinyur yang ada tidak mampu bersaing dalam pasar global.

Sep er ti diket ahui, U U Kein sinyuran ini merupakan inisiatif DPR RI yang sudah berjalan 15 tahun dan baru sekarang ini bisa di undangkan, dan UU ini juga dalam rangka menjawab peningkatan pasar industri dan teknologi luar negeri yang luar biasa dalam 10 tahun terakhir.

“Padahal kompetensi yang dimiliki setara,” tegasnya.

Registrasi dan Pengembangan

siden, yang menjadi amanat UU ini, dalam waktu satu tahun Presiden RI akan menetapkan Dewan Insinyur untuk membantu pemerintah menyusun berbagai kebijakan keinsinyuran di Indonesia,” katanya.

Selain itu, UU ini juga mengamanatkan pembentukan Dewan Insinyur yang akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Melalui Peraturan Pre

“Banyak insinyur ditanah air tidak mendapatkan penghargaan dari pemerintah, sementara diluar nege ri mereka mendapatkan apresiasi sehingga banyak negera didunia yang menggunakan jasa insinyur Indonesia,” kata Rully. Ia menambahkan, perlu meningkatkan tenaga insinyur yang terus menurun, adanya kerancuan antara kesarjanaan yang merupakan hasil proses pendidikan dan keinsinyuran yang merupakan profesi pekerjaan, banyak terjadi malpraktek yang dilakukan insinyur atau sarjana teknik atau sarjana teknologi yang tidak kompeten, kemampuan riset dan teknologi yang rendah, dan sedikitnya jumlah insinyur yang memiliki kesetaraan kompetensi profesi internasional, sehingga daya saing SDM nasional menjadi lemah. Dalam UU Keinsinyuran ini, ruang lingkup disiplin teknik yang diatur adalah untuk kebumian dan energi. Rekayasa sipil dan lingkungan terbangun, industri, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan hasil pertanian, teknologi kelautan dan perkapalan dan aeronotika dan astronotika. Selain itu menyangkut pendidikan dan pelatihan teknik-teknologi, penelitian, pengembangan, pengkajian dan komersialisasi, konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, penggalian, penanaman, pembangunan, dan sebagainya.

46

PARLEMENTARIA


Sementara itu, menurut Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar saat diskusi RUU Keinsinyuran di DPR lalu menyatakan lahirnya UU tentang Keinsinyuran memberikan tanggung jawab tersendiri bagi PII. Pasalnya kata Bobby, dengan UU ini, harus dilakukan proses registrasi insinyur dan pengembangan sumber daya manusia keinsinyuran di Indonesia. Registrasi dan pengembangan sumber daya manusia tersebut menurut Bobby sangat relevan sekali mengingat tahun 2015 merupakan tahun dimulainya ASEAN Economic Community yang harus dipandang sebagai kesempatan emas bagi insinyur Indonesia untuk unjuk prestasi di kawasan ASEAN. “UU ini juga memberikan kesetaraan hak, termasuk upah, bagi insinyur Indonesia terhadap insinyur asing,” ujarnya. Selama ini, kata Bobby, kompensasi bagi insinyur Indonesia lebih rendah dibanding insinyur asing.

Sementara itu, Ketua MTI Danang Parikesit mengakui UU ini akan mempertegas kedudukan insinyur dalam membuat kar ya maupun melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. “Dengan UU ini, akan bisa dibedakan dengan jelas tugas dan tanggungjawab antara seorang sarjana teknik dengan seorang insinyur, karena kalau sarjana teknik, adalah produk dari standar akademik perguruan tinggi, tetapi kalau insinyur memiliki tanggung jawab hukum tentang sebuah bangunan yang dibuatnya,”jelasnya Dengan di Undang-Undangkannya Keinsinyuran ini diharapkan mampu memunculkan iklim yang lebih baik berupa tercipta dan berlangsungnya sistem keinsinyuran yang bertata kelola baik (good gov-

ernance). Dengan demikian akan makin banyak insinyur yang setara global dan mengurangi masuknya insinyur asing, dan akan lebih banyak insinyur yang siap kerja. Di sisi lain, pendidikan tinggi teknik makin berstandar internasional serta akan timbul iklim kebutuhan ilmu pengetahuan sebagai dasar pertumbuhan. Tumbuh dan besarnya kekuatan nasional SDM Teknik yang mampu bersaing untuk memajukan dan memandirikan penguasaan teknologi, yang juga membuat keinginan pindah keluar negeri berkurang, keberpihakan nasional meningkat, selalu terjadi proses transfer teknologi d isetiap lini dan kesenjangan pendidikan SDM teknik makin diperbaiki. Danang menambahkan, dengan UU ini pula akan lebih banyak inovasi diaplikasikan, dalam bentuk kemandirian teknologi makin meluas, akan lebih banyak teknologi yang

200.000

2025-2030:

Liberalisasi ASEAN: AFTA 2015 termasuk, Jasa Keinsinyuran

175.000

189.000 /tahun

PROYEKSIPERTUMBUHAN KARENA MP3EI 139.500 /tahun

2015-2020:

125.000

120.000

90.500

/tahun?

/tahun

100.000

PREDIKSI PERTUMBUHAN

2010-2015:

57.000

76.000

/tahun

75.000

25.000

/tahun

2020-2025:

150.000

50.000

185.000

1997: 21.000 /tahun

50.000 2004: 45.000

2000

/tahun?

2010: 37.000

/tahun

1995

/tahun

Kemungkinan kekurangan Insinyur tahun 2015-2025 hingga 10.000/tahun. Akan diisi tenaga teknik asing.

/tahun

2005

2010

dikuasai, berbagai modifikasi dan efisiensi dikalangan industry menjadi marak. Dengan kesemuanya itu, diharapkan minat untuk menekuni keinsinyuran di kalangan muda akan makin menebal dan akhirnya cita-ci-

2015

2020

2025

2030

ta bersama penciptaan nilai tambah tanah air akan terkelola oleh putera bangsa yang sekaligus menciptakan kemajuan bangsa dan kemandirian serta daya saing berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu meningkat secara berkelanjutan.(nt) Foto: Andri, /Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


47

FOTO BERITA

Di Perut Bumi Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Michael Wattimena kunjungi tambang bawah tanah PT Freeport di Papua. Foto: Agung/Parle/Iw.

48

PARLEMENTARIA


PARLEMENTARIA


49

FOTO BERITA

Naik Ojek juga oke Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menuju lokasi pembangunan bandara Maratua, Berau Kaltim. Foto:Sugeng/Parle/Iw.

50

PARLEMENTARIA


KIAT SEHAT

A

ndi duduk diam di meja makan, sesekali kepalanya tertunduk. Diseberang sana ada ibunya sedang memberikan ceramah tentang manfaat buah dan sayuran bagi tubuh. Andi sebenarnya bukan anak kecil lagi, sudah kelas dua SMP. Tapi itu dia, sejak kecil sudah antipati sama yang namanya sayuran dan buah. Walhasil sariawan paling rajin mampir di bibirnya. “Ini anak ikut bapaknya, susah kalau sudah makan sayur,” keluh ibunya. Apa yang dialami Andi dan ibunya mungkin pernah terjadi pada anak dan keluarga anda. Bahkan sekali waktu pernah ada yang le bih ekstrim, begitu melihat sayur di meja, langsung tutup mata dan

dr. Dian Handayani Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Setjen DPR RI tutup mulut, ogah makan. Acara makan keluarga jadi bubar. Kejadian seperti ini mungkin berawal dari gagalnya upaya memberi pemahaman terhadap manfaat penting kandungan serat dalam sayur dan buah. Mungkin dapat dimaklumi karena keyakinan akan fungsi serat ini baru mengemuka setelah penelitian yang diluncurkan ke publik pada tahun 1970. Kesimpulan utamanya fungsi serat makanan sangat penting bagi tubuh manusia. Serat itu penting, serat itu sehat. Mari kita lihat apa yang dikatakan Dr. Luciana B Sutanto,Ms,SpGK, Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Serat memp unyai peran penting bagi tubuh, meskipun bukan zat gizi yang utama. Pola makan rendah serat dapat memicu

berbagai penyakit seperti obesitas, sembelit dan kanker saluran cerna. Sayuran dan buah adalah bahan makan yang banyak mengandung serat atau dietary fiber. Berdasar analisis kimia, serat makanan dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok satu adalah selulosa, merupakan polisakarida, paling banyak dijumpai. Sumber selulosa adalah dari sayuran dan buah-buahan. Kelompok kedua adalah pectin, gum dan musilago merupakan polisakarida non selulosa. Pectin bersifat membentuk gel jika bergabung dengan air. Pada tanaman, Gum biasanya diproduksi saat kulit batang tanaman tergores, musilago ditemukan tercampur dengan endosperma dalam biji-bijian seperti buncis, kacang polong dan kapri. Kelompok

PARLEMENTARIA


51

ketiga adalah lignin, yang memberikan struktur, bentuk dan kekuatan yang khas pada batang kayu. Berdasarkan sifat larutan, serat dibedakan jadi dua golongan. Pertama serat yang larut dalam air seperti pectin, musilago dan gum. Kedua, golongan yang tidak larut didalam air seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin. Serat dapat mencegah sembelit atau konstipasi yaitu dengan membuat konsistensi tinja lebih besar dan lunak sehingga mudah dikeluarkan. Serat juga dapat mencegah kanker pada saluran pencernaan seperti kanker usus besar. Hal ini karena serat dapat mengikat karsi nogen didalam saluran pencernaan dan mengeluarkannya dari dalam tubuh. Serat juga mencegah peningkatan kadar gula darah sehingga penting dikonsumsi penderita diabetes. Serat terbukti bermanfaat mencegah berkurangnya penyerapan koleste rol didalam tubuh. Bagi yang menjalani diet, serat dapat mencegah kegemukan, disebabkan serat me-

CONTOH KANDUNGAN SERAT DALAM 100 GRAM MAKANAN (sumber: Emma S W,1995) MAKANAN KANDUNGAN SERAT Bayam Rebus 7g Kacang Polong 7g Jagung Manis 6g Seledri 5g Kol/kembang kol 3,5 g Kacang Hijau 3,5 g Apel/pisang 2g merlukan waktu cerna yang lama sehingga menimbulkan efek kenyang yang lebih lama. Keperluan Serat Tubuh Sebenarnya keperluan serat tubuh tidak terlalu banyak. Pesan utamanya adalah jaga ketersediaannya, pegang prinsip tiada hari tanpa serat. Disarankan konsumsi serat perhari adalah 24 gram atau 10 – 13 gram/1000 kalori, termasuk dari serat larut dan tidak larut.

Kita harus bersyukur Allah SWT memberikan karunia yang luar biasa bagi bangsa kita. Negeri ini begitu kaya dengan ragam makanan berserat. Mudah didapat dan tidak mahal. Pemahaman utama bagi orang tua adalah pahami bahan pangan yang tinggi serat. Sebagian besar ada pada sayuran, buah-buahan padi-padian seperti beras, beras merah dan beras ketan. Kemudian ada pada gandum utuh, kacangkacangan, ubi-ubian dan agar-agar. Bangun pemahaman yang benar, setahap demi setahap pada anak dan keluarga anda. Catat, garis bawahi dan beri stabilo, jangan pernah memaksa. Bangun pemahaman. Tips salah seorang ibu mungkin bisa dicoba. Ia memajang poster besar tokoh idola anaknya di ruang makan keluarga. Ketika anaknya mogok makan buah dan sayur, sang ibu segera menunjuk poster sang idola yang sedang tersenyum lebar. “Tahu gak idola kamu itu, bisa punya kulit bagus, punya tubuh sehat karena suka makan sayur dan buah. Kamu pasti mau dong kayak dia.” (*) Foto: Doc. Parle.

Kita harus bersyukur Allah SWT memberikan karunia yang luar biasa bagi bangsa kita. Negeri ini begitu kaya dengan ragam makanan berserat. Mudah didapat dan tidak mahal. Pemahaman utama bagi orang tua adalah pahami bahan pangan yang tinggi serat. Sebagian besar ada pada sayuran, buah-buahan padi-padian seperti beras, beras merah dan beras ketan. Kemudian ada pada gandum utuh, kacang-kacangan, ubiubian dan agar-agar. 52

PARLEMENTARIA


Tjatur Sapto Edy

INTELEKTUAL MUDA

DI PANGGUNG POLITIK

Pandangannya tajam penuh keilmuan. Kapasitas intelektualnya begitu mumpuni. Cerdas dan penuh kearifan. Saat ditemui di ruang kerjanya, ia ramah menyapa. Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, ia masih bisa menyempatkan waktu berbincang banyak hal kepada Parlementaria. Dari memori masa kecil yang indah di kampung halaman, kenangan menjadi aktivis kampus, hingga dunia politik, jadi perbincangan menarik. PARLEMENTARIA


53

I

nilah Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi PAN dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Bicara soal dunia teknologi dan hukum, Tjatur sangat tepat untuk diajak bicara. Ia pernah duduk di Komisi VII dan kini menjadi pimpin an Komisi III. Berpolitik bagi Tjatur bagian dari misi hidupnya yang ingin selalu memperbaiki bangsa. Masa Kecil Yang Menyenangkan Magelang, 1970. Kota kecil yang indah dan sejuk. Mungkin kota ini terkecil di Indonesia, karena hanya berukuran 6 km x 3 km saja. Penduduknya masih sedikit kala itu, sekitar 50 -60 ribu jiwa. Secara topografi, kota Magelang dikelilingi gunung-gunung berapi. Ia dikepung gunung Merapi, gunung Sindoro, gunung Sumbing, gunung Merbabu, dan gunung Telomoyo. Bahkan, di tengah kotanya masih ada bukit bernama Tidar. Luar biasa. Dikelilingi gunung dan bukit membuat lanskap kota begitu indah. Udaranya pun sangat sejuk. Ta n a m a n t u m b u h s u b u r d a n sungai-sungai mengalir begitu jernihnya. Di kota ini mayoritas penduduknya berprofesi sebagai PNS dan pedagang. Tapi, bila keluar dari kota ini, maka hampir semua penduduknya adalah petani. Kehadiran gunung-gunung berapi memberi berkah berupa tanah yang subur. Namun, ketika salah satu gunungnya meletus, erupsi menjadi bencana besar buat penduduk Magelang. Kota ini juga sangat kondusif untuk pendidikan. Tak ada yang mengalihkan perhatian para pelajar ke hal lain kecuali belajar. Para pelajar begitu konsen dan tenang belajar di sini. Gedung bioskop sebagai pusat hiburan juga tidak ada. Penduduknya pun sangat ramah. Nah, di kota inilah sepasang ins an y ang b er s ahaja se dang menanti kelahiran anak bungsunya. Adalah Marsin Endrosusilo dan Harwie yang sedang berbahagia itu. Tangis sang bayi memecah kete54

PARLEMENTARIA


gangan dan kesunyian dini hari itu. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 1 Agustus 1970. Tanggal lahir itu ternyata sama dengan tanggal lahir sang ibu yang baru saja melakukan persalinan. Bayi mungil itu berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Tjatur Sapto Edy. Tjatur lahir di klinik “Yoga Dharma” sebelah utara alun-alun Kota Magelang. Ia anak bungsu dari 4 bersaudara. Kini, di rumah Marsin Endrosusilo dan Harwie sudah ada lagi jagoan kecil yang membahagiakan suas ana keluarga. S ang ay ah Marsin Endrosusilo adalah guru SD. Sementara Harwie ibundanya, seorang ibu rumah tangga yang sederhana dan sangat perhatian pada keluarga. Tjatur kecil hidup di lingkungan keluarga dengan kultur beragam. Sang ayah saat itu penganut kejawen. Sedang ibunya penganut Katolik. Namun, kedua orangtuanya kemudian menjadi muslim yang taat. Masa kecil Tjatur dihabiskan di Magelang. Tjatur kecil suka sekali bermain bersama sahabatsahabat kecilnya. Ia sangat suka bermain kelereng, bulutangkis, dan akrobatik. Khusus akrobatik, ia dan para sahabat kecilnya di kampung kerap mengikuti lomba untuk merayakan HUT Proklamasi. Ada pembimbing akrobatik khusus

yang melatih Tjatur dan sahabatsahabatnya. Satu lagi permainan yang digemari Tjatur kecil. Ia gila bola. Tjatur biasa bermain bola di alun-alun Magelang. Bila bermain bola, ia suka berada di posisi libero. “Saya suka posisi libero. Saya seneng bisa membagi bola pada kawan dan menjaga pertahanan agar tidak kebobolan,” kenangnya, penuh tawa. Menghanyutkan diri di sungai (dalam Bahasa Jawa disebut ngeli) dan memancing belut di sawah juga kesenangan lain di masa kecil. Senang rasanya mengingat masa kecil dahulu di kampung. Memasuki pendidikan formal, Tjatur bersekolah di SD Cacaban 1 Magelang tahun 1977. Setiap hari pukul 06:30 ia sudah bergegas dan berjalan kaki ke sekolah. Tjatur kecil anak yang cerdas dan menjadi bintang pelajar di sekolahnya. Bahkan, ia kerap diutus sekolahnya ke kontes pelajar teladan. Pelajaran yang disukainya adalah matematika. Hampir setiap tahun ia selalu menjadi juara kelas. Semasa di SD ada guru favo ritnya bernama Ibu Diah Nugraheni. Dia adalah guru kelasnya. Sementara untuk mendapatkan pelajaran agama, Tjatur belajar mengaji pada seorang guru ngaji yang biasa ia panggil dengan Pak

Mantri. Selepas Magrib, ia bersama kakak dan sahabat-sahabat kecilnya pergi mengaji dengan berjalan kaki menyusuri pinggir sungai. Jaraknya sekitar 1 km dari rumah. Bekal agama sangat dibutuhkan dalam perjalanan hidup Tjatur kelak. Dan bila ditanya apa cita-citanya ketika kecil dahulu, ia menjawab ingin menjadi guru. Setamat SD tahun 1983, Tjatur langsung melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Magelang. Di SMP ini ada guru yang sangat ia sukai, namanya Toto Karta Gunawan. Dia guru matematika yang dikenal sangat keras. Tapi, dari sang guru inilah banyak muridnya yang sukses, termasuk Tjatur sendiri. Matematika masih menjadi materi pelajaran yang disukainya. Kenangan yang menarik, Tjatur pernah dijemur di lapangan semasa di SMP ini. Soal prestasi, ia selalu berada di 5 besar. Setamat SMP, Tjatur melanjutkan ke SMA Negeri 1 Magelang. SMA favorit di kotanya. Di masa remaja inilah ia mulai rajin berorganisasi. Mengasah kapasitas intelektual dan jiwa kepemimpinannya. Selain aktif di OSIS, ia juga aktif di Pramuka. Waktunya mulai banyak tersita untuk organisasi. Bahkan, Tjatur pernah menjadi Ketua Keluarga Remaja Islam Magelang di Masjid Jami Magelang. Pelajaran eksakta masih menjadi daya tariknya, seperti matematika, fisika, dan kimia. Bicara prestasi di SMA, ia mengalami sedikit penurunan. Tjatur berada di 10 besar ranking terbaik di kelasnya. Masa di SMA inilah, Tjatur mulai merancang arah perjalanan hidupnya. Untuk menentukan perguruan tinggi setamat SMA, banyak para alumni di SMA-nya yang memberikan pilihan. Institut Teknologi Bandung (ITB) begitu menarik bagi Tjatur. Para seniornya menyampaikan, di kampus inilah mendiang Presiden Soekarno pernah menuntut ilmu. Banyak tokoh-tokoh Republik lainnya juga lahir dari ITB. Para teknokrat handal yang muncul dari ITB turut andil

membangun bangsa dan negara ini. Akhirnya, setamat SMA Tjatur benar-benar menjatuhkan pilihannya pada ITB sebagai kampus tempatnya menuntut ilmu. Menjadi Politisi Pilihan sudah ditetapkan. Tekad sudah kuat. Pemuda Tjatur hijrah ke Kota Kembang, Bandung. Dibanding Magelang, Bandung memang lebih besar dan menasional. Di kota

Institut Teknologi Bandung (ITB) begitu menarik bagi Tjatur. Para seniornya menyampaikan, di kampus inilah mendiang Presiden Soekarno pernah menuntut ilmu. Banyak tokoh-tokoh Republik lainnya juga lahir dari ITB.

inilah, pemuda Tjatur mulai menimba kearifan dan menajamkan intelektualitasnya. Di ITB, sistem perkuliaha n sangat ketat. Ia tak boleh lengah dari aktivitas perkuliahan. Dari 1.000 mahasiswa yang diterima di semester awal, biasanya selalu menyusut jumlahnya di akhir masa kuliah. Tjatur mengaku betah tinggal di Bandung. Saat pertama menetap di Bandung, ia tinggal di sebuah kamar kos di bilangan Jl. Tubagus Ismail, Dago. Lalu, pernah pindah kos pula ke Jl. Cisitu Lama, belakang LIPI sekarang. Bila ingin melepas kepenatan kuliah, Tjatur dan kawankawan mahasiswanya kerap main ke BIP atau Taman Juanda. Namun, tugas utamanya sebagai mahasiswa tak pernah dilupakan. Tak hanya tekun mengikuti perkuliahan, pemuda Tjatur juga pandai bergaul dengan para aktivis kampus. Untuk menambah wawasan keagamaan dan memperluas pergaulan, Tjatur aktif berorganisasi di kampusnya. Tercatat, ia pernah menjadi aktivis Masjid Salman, masjid kebanggaan ITB. Ia menimba ilmu dari para seniornya. Di Masjid

PARLEMENTARIA


55

Salman ia bertemu dengan tokohtokoh nasional yang kritis. Para tokoh itu, misalnya, Imaduddin Abdurrahim, Sri Bintang Pamungkas, Amien Rais, Adi Sasono, Muslimin Nasution, dan lain-lain. Bahkan ia juga bertemu Habibie. Dialog dengan para tokoh nasional sangat menggelitik nasionalisme seorang Tjatur muda. Di Salman, ia mendapat pencerahan yang luar biasa. Tradisi keilmuan di kampusnya telah membawa para alumninya menjadi tokoh-tokoh nasional yang mumpuni dan mengisi jabatan-jabatan penting di negeri ini.

Setelah itu, ia ke Jakarta dan menjadi dosen di beberapa universitas. Memasuki tahun 1995, Tjatur kembali ke almamaternya untuk melanjutkan studi S2 program Teknologi Pengelolaan Lingkungan dan tamat pada 1997. Pada awal masa reformasi, T jatur diajak seniornya di ITB, AM Luthfi untuk bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bagi Tjatur sudah seperti rumah kedua. Tokoh-tokoh di partai

“Untuk mengubah kondisi negara harus dengan berpolitik. Kalau mau merubah bangsa secara substansial ya dengan budaya, yaitu pendidikan tetapi butuh waktu yang lama. Intinya, politik dan pendidikan harus benar, kalau bangsa ini mau maju,” papar Tjatur. Di masa awal menjadi politisi, Ketua DPP PAN ini, masih mengajar di beberapa kampus. Dan ketika PAN berhasil masuk parlemen usai Pemilu 1999, suaranya memang sedikit. Tapi, memurut Tjatur, suara PAN sangat mewarnai perubahan

“Di ITB itu organisasi ekstra (di luar) kampus tidak laku. Jadi, organisasinya intra kampus saja,” ungkap Ketua Ikatan Alumni Keluarga Mahasiswa Islam ITB ini. Ketika menuntut ilmu di ITB, Tjatur mengambil jurusan Teknik Lingkungan. Jurusan yang terbilang baru waktu itu. Dan kebetulan naluri keilmuannya me nginginkan hal-hal baru. “Saya senang ambil sesuatu yang baru,” aku mantan Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia tersebut. Selama kuliah, ada mata kuliah dan dosen yang ia sangat favoritkan. Mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika dengan dosennya Profesor Hariyoko sangat disukainya. Mata kuliah ini terbilang sulit dan hanya segelintir mahasiswa saja yang lulus. Tapi, Tjatur justru mampu meraih nilai A. Dari ITB-lah, pemuda Tjatur mulai banyak diajak memecahkan masalah-masalah kebangsaan. Pandangan politiknya mulai terbentuk. Membangun bangsa dan menata negara tak bisa dari luar saja. Ia harus masuk ke jantung kebijakan lewat aktivitas politik. Dengan begitu, Tjatur bisa ikut serta menata bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Dan dunia politik sudah tak asing lagi bagi Tjatur. Tahun 1994, Tjatur berhasil menyelesaikan studinya di ITB. Walau dengan nilai yang biasa saja, tapi ia termasuk lulusan tercepat. 56

PARLEMENTARIA


matahari terbit itu, sudah sangat dikenalnya sejak ia masih sekolah di Magelang. Sebelumnya, pada 1988 ia pernah belajar di Pesantren Budi Mulya pimpinan Amien Rais. Di pesantren ini, selain bertemu tokoh reformis tersebut, juga bertemu para tokoh dari Yogyakarta. Karena para lokomotif reformasi ada di PAN, Tjatur merasa senang berada di tengah-tengah para tokoh reformis. Ia ikut menukangi berdirinya PAN. Sebagai politisi muda, ia coba belajar berpolitik pada para seniornya. Kearifan berpolitik sudah ia terapkan sejak memutuskan terjun ke panggung politik. Sistem kekuasaan otoriter di masa ORBA menjadi tantangan kaum reformis untuk merubahnya menjadi lebih egaliter dan demokratis.

mendasar di Republik ini. Pada Pemilu 1999, sebenarnya Tjatur sudah menjadi caleg dari dapil Banten. Karena PAN berada di urutan keempat dalam perolehan suara, maka ia belum terpilih menjadi anggota DPR. Waktu itu masih menggunakan daftar terbuka. Dan dari dapil Banten tersedia 3 kursi. “Kalau saja PAN ada di urutan ketiga, saya mungkin jadi anggota DPR termuda,” kilah Tjatur, karena usianya ketika itu masih 29 tahun. Menjadi Anggota DPR Walau gagal masuk Senayan, Tjatur sudah menjadi staf ahli Ketua MPR RI Amien Rais pada 1999-2001. Bahkan, pada rentang waktu ini, ia juga terlibat dalam mengarsiteki pembentukan Kementerian HAM.

dan memohon ampun kepada Allah. Saya berkesempatan membawa perubahan yang mendasar dari DPR,” ucap Tjatur.

Pada tahun 200 0 -20 01, Tjatur menjadi tenaga ahli Panitia Ad Hoc MPR RI. Ketika itu, MPR sedang giat mengamandemen UUD 1945. Pemikiran dan gagasannya yang cemerlang sudah ia sumbangkan bagi perbaikan mendasar bangsa dan negara ini. Memasuki tahun 20 01-20 04, Tjatur dipercaya menjadi Asisten Khusus Menteri Negara Riset dan Teknologi. Saat itu menterinya dijabat Hatta Rajasa, tokoh PAN. Lingkungan parleman dan peme rintahan sudah tak asing bagi Tjatur. Mantan Direktur PT. Yama Bumi Plaka ini, sudah pernah bekerja untuk dua kutub; legislatif dan eksekutif. Nah, ketika memasuki Pemilu 2004, Tjatur kembali menjadi caleg. Kali ini dari dapil Jateng VI (Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang). Tak sulit mendulang suara di kampung halamannya sendiri. Sukses mendulang suara, akhirnya ia melenggang ke Senayan dan resmi dilantik menjadi anggota DPR RI. “Tentu saya bangga menjadi anggota DPR. Saya bersyukur

Kali pertama menjadi anggota DPR, langsung ditempatkan di Komisi VII yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan riset teknologi, bidang yang tak asing baginya. Lima t ahun p er t ama full berada di Komisi VII. Pada Pemilu berikutnya (2 0 0 9), i a ke m b a l i mencalonkan diri dari dapil yang sama. Pada periode keduanya ini (20 0 9 -2014), ia langsung didaulat oleh fraksinya untuk mengisi jatah F-PAN sebagai w ak il ket u a Ko misi III yang membidangi persoalan hukum. Selama menjadi anggota DPR, Ketua Fraksi PAN ini sudah banyak terlibat dalam merumuskan ber bagai produk perundang-undangan. Sebut saja di antaranya UU Keimigrasian, UU Komisi Yudisial, UU Mahkamah Konstitusi, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan kini bersama Komisi III sedang merancang RUU KUHP. Selain itu, Tjatur juga terlibat dalam Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Hukum dan Mafia Perpajakan. Sebelumnya, pernah menjadi Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century. Suka Menyanyi Kesibukan sebagai wakil rakyat, memang, telah menyita waktu Tjatur bersama keluarga. Ini adalah bagian dari risiko profesi yang harus dihadapi. Ia kerap diprotes anakanaknya, karena di hadapan anakanaknya ia selalu terlihat sibuk dan pergi bekerja. Bahkan, sering pula tak pulang karena melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Karena lama tak pulang, ia sering

Saya sering diprotes. Bahkan, sering ditanya, Bang Toyib mau ke mana lagi, kok rapat terus sih? dipanggil dengan “Bang Toyib”. “Saya sering diprotes. Bahkan, sering ditanya, Bang Toyib mau ke mana lagi, kok rapat terus sih?” tutur Tjatur, mengutip pertanyaan sang anak, dengan penuh tawa. Namun, bila ada waktu bersama keluarga, Tjatur suka juga mengajak berwisata edukasi ke obyek wisata sejarah dan pusat-pusat IPTEK. Sebagai ayah, Tjatur tentu merasa bahagia. Di rumahnya ada Luthfia ningtyas istri tercinta yang ia nikahi pada 2002. Dari pernikahannya itu, ia dikarunia “mutiara berkilauan” berupa dua anak yang sangat disa yanginya, masing-masing Hisana Jasmine Amienah Sapto Edy dan Abrar Tomari Sapto Edy. Bicara soal lagu favorit, Tjatur orang yang suka sekali mendengar lagu-lagu dari Ebiet G. Ade, Iwan Fals, Franky Sahilatua, dan Cak Nun. Di waktu senggang, ia kerap mendengarkannya untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas pekerjaan. Sementara untuk lagu-lagu asing, Tjatur suka juga pada Maher Zain, Bee Gees, Beatles, dan lagu klasik dari Mozart. Sementara soal mendendangkan lagu, wah. Tjatur juga piawai bernyanyi. Saat kunjungan kerja ke daerah bersama para koleganya di Komisi III, ia kerap didaulat untuk menyanyi. Biasanya acara rehat seperti ini dilakukan saat makan bersama. Lagu yang ia dendangkan adalah “Jujur” dari Radja atau “Masih Ada Waktu” dari Ebiet G. Ade. Semua terhibur mendengarkannya. (mh) Foto: Odjie/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


57

KUNJUNGAN KERJA

Masyarakat hukum adat kerap tersingkir dan tak mendapat perlindungan negara. Pengakuan dan akses untuk masyarakat hukum adat sangat minim. Dalam konflik agraria hampir dipastikan masyarakat hukum adat selalu kalah, karena tidak didukung dokumen resmi yang bisa diakui negara. Kini, masyarakat hukum adat bisa bernafas lega. DPR RI sedang merancang undang-undang yang melindungi dan mengakui masyarakat hukum adat (MHA).

K

omunitas MHA sebe narnya sudah ada jauh sebelum Republik ini terbentuk. Di era kolonialisme, komunitas adat di Indonesia sudah diakui. Hanya saja mereka belum memiliki dasar hukum untuk diakui dan dilindungi. DPR sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk merumuskan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA). Bila RUU ini sudah disahkan, berarti ada satu lagi UU monumental yang dihasilkan DPR, di tengah kesibukan tahun politik ini. Sudah 58

PARLEMENTARIA


saatnya, memang, komunitas adat di berbagai daerah di Indonesia di lindungi. Bahkan, tradisi yang hidup di tengah masyarakat adat pun bisa terlestarikan dengan baik. Dan yang tentu terlindungi adalah kearifan lokal dari daerah setempat, sebagai bagian dari kekayaan bangsa ini. Upaya melindungi MHA juga didasari oleh Konvensi ILO 107 Tahun 1957, Konvensi ILO 169 Tahun 1989, dan Deklarasi PBB 13 September 2007, yang mengamanatkan semua negara agar melindungi MHA-nya. Komunitas MHA bahkan bisa menjadi heritage yang dibanggakan. Dalam konstitusi kita, MHA juga dilindungi oleh Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945.

Pasal tersebut menegaskan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pasal 18B masih diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. UU sektoral juga sebenarnya tak kalah memberi perlindungan hukum bagi MHA. Sebut saja, misalnya, UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU

No.39/1999 tentang HAM. Selain itu, ada UU No.41/1999 tentang Kehutanan serta UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dua lagi UU yang memberi perlindungan adalah UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang. Masyarakat Hukum Adat Jambi Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Dipimpin Herman Kadir (F-PAN), delegasi Komisi II diterima Sekretaris Daerah Pemprov Jambi di Kantor Gubernur Jambi. Di Kantor Gubernur tersebut, Komisi II DPR berdialog dengan para sese puh adat Jambi. Sepert diketahui, di Jambi komunitas adat lumayan banyak. Dan konflik masyarakat hukum adat (MHA) dengan aparat keamanan sering terjadi. Dari sengketa tanah hingga kasus pidana yang melibatkan warga komunitas adat sering terjadi. Negara tentu harus arif menghadapi kasus hukum yang melibatkan MHA. Di Jambi, selain bertemu dengan tokohtokoh adat setempat, juga bertemu dengan para akademisi, BPN Jambi, Polda Jambi, dan unsur Muspida lainnya dari Pemprov Jambi. Banyak masukan berharga dari kalangan MHA. Salah satu masukan itu adalah penggunaan kata “hukum” pada nama RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA). Kata “adat” sudah bermakna hukum. Jadi, mestinya tak perlu lagi menggunakan kata hukum. Masukan lainnya adalah menyangkut penggunaak kata “pengakuan” dalam RUU tersebut. Menurut komunitas adat di Jambi, pengakuan sebetulnya sudah ada, yang belum ada adalah perlindungannya. Dengan RUU yang sedang dirumuskan ini, mereka mengaku senang, karena kelak ada kekuatan hukum yang tidak saja melindungi, tapi juga membantu menyelesaikan sengketa adat. Setidaknya ada 3 suku di Jambi yang populer. Pertama, suku Anak Dalam yang juga

dikenal dengan suku Kubu atau Orang Rimba. Selain di Jambi, suku Anak Dalam ada pula sebagian kecil yang tinggal di Sumatera Selatan. Suku ini minoritas di Jambi dengan populasi 200 ribu jiwa.

diterjemahkan dengan bebas, prinsip tersebut berarti, segala ketentuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat berasal dari budaya nenek moyang dan ajaran agama, yaitu Al Quran dan Hadist.

Kedua, suku Kerinci sebagai suku tertua di pulau Sumatera. Peradaban dan kekhasan budayanya sa ngat maju. Walau bahasanya masih rumpun Melayu, tapi suku ini telah memiliki lingua franca (bahasa pe ngantar) yang jauh lebih tua daripada bahasa Melayu sendiri. Sebelum pengaruh Arab dan Melayu mewarnai peradaban pulau Sumatera, bahasa Kerinci sudah eksis. Aksaranya disebut Incung. Bahasa Kerinci memiliki beragam dialek. Antardusun dipastikan tidak sama dialeknya.

“Draf RUU belumlah sempurna. Untuk itu, perlu masukan dan saran, sehingga UU ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Herman Kadir, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II ke Provinsi Jambi. Sementara menurut Sekda Pemprov Jambi, hukum adat hanya berlaku di desa. Dan kepala desa punya otoritas juga sebagai ulama dan ketua adat. Hukum positif tidak bisa mengatur kehidupan di tingkat desa. Hukum positif, sambung Sekda, baru berlaku di tingkat kecamatan.

Ketiga, suku Melayu yang merupakan komunitas terbesar, tidak saja di Jambi, tapi juga di pulau Sumatera. Diperkirakan suku Melayu sebesar 1.170.000 jiwa yang menyebar di kabupaten Tanjung Jabung, Batanghari, hingga Bungo Tebo. Dusun suku Melayu menyebar secara berjauhan. Umumnya mereka tinggal di pemukiman dataran rendah dengan hutan-hutan padat, rawa-rawa, dan tepi sungai. Mayoritas suku Melayu penganut ajaran Islam.

Herman yang juga putra asli Jambi dari F-PAN DPR, mengatakan, nega ra-negara di dunia sudah memiliki aturan hukum yang melindungi komunitas adatnya. Sebut saja, Brazil, Philipina, dan Norwegia, ketiga negara tersebut sangat melindungi masyarakat adat. Bahkan, suku Abo rigin di Australia diberi lahan yang sangat luas untuk mengembangkan peradabannya.

Prinsip adat suku Melayu adalah “Adat menurun, syarak mendaki, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”. Itulah prinsip hidup yang populer di kalangan suku Melayu, sebuah prinsp hidup yang religius. Bila

Dengan RUU yang sedang dirumuskan ini, mereka mengaku senang, karena kelak ada kekuatan hukum yang tidak saja melindungi, tapi juga membantu menyelesaikan sengketa adat.

Draf RUU PPHMHA yang sedang dirumuskan Pansus DPR ini, terdiri dari 58 pasal dan XI bab. Kelak, di tengah masyarakat adat ada panitia ad hoc yang mengatur kehidupan mereka seperti diatur dalam Bab VII dari pasal 28-43 RUU PPHMHA. Di tingkat kabupaten/kota, panitia MHA dibentuk oleh bupati/walikota, di provinsi oleh gubernur, dan nasional oleh presiden. Tugas panitia adat adalah melakukan verfikasi terhadap masyarakat hukum adat (pasal 38). Fungsinya, menerima pendaftaran MHA, verifikasi keberadaan MHA, dan mengajukan hasil verifikasi tersebut ke bupati/wali kota atau gubernur untuk ditetapkanm (pasal 39-41). Dan untuk penyelesaian sengketa adat ada lembaga atau peradilan adat yang meyelesaikan seperti diatur dalam pasal 44 RUU PPHMHA. (mh) Foto: Husen/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


59

KUNJUNGAN KERJA

Komisi VIII Awasi Mitra Kerja Langsung di Dua Provinsi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggaran dan pengawasan, Komisi VIII DPR RI secara spesifik mendatangi masyarakat di dua lokasi yang berbeda, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Tujuan tersebut tidak lain untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan atau pengimplementasian program yang dijalankan para mitra kerjanya, diantaranya Kementerian Agama dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Kalimantan Selatan Panitia Kerja Perguruan Tinggi Agama Islam ( Panja PTAI) Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu untuk mensinkronkan anggaran yang dialokasikan untuk perguruan tinggi yang berada dibawah Kementerian Agama dengan peningkatan kualitas serta out-put Perguruan Tinggi Agama Islam.

60

PARLEMENTARIA


“Kami ( Panja Komisi VIII -red) ingin mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kanwil Departemen Agama Prov. Kalsel terkait masalah anggaran,” kata Ketua Tim Panja Ida Fauziyah dalam pertemuan dengan Kakanwil Dept. Agama, Rektor (IAIN Antasari Banjarmasin) dan PTAIS Prov. Kalsel. Dalam kunjungannya tersebut Panja Komisi VIII mene mukan beberapa masalah yang berkaitan dengan PTAI.

Salah satunya, kecenderungan rendahnya kualitas pendidikan di PTAI dan adanya disparitas anggaran, antara anggaran perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Kemenag yang tertinggal jauh dengan anggaran perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. Target dari Panja ini antara lain mengusahakan kenaikan anggaran Perguruan Tinggi Agama Islam. Dengan begitu akan meningkat pula standar dan akreditasinya. Hingga akhirnya tercapai proporsionalitas anggaran. Selain itu diungkapkan Ida, pengalih statusan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari STAIN ke IAIN dan dari IAIN menjadi UIN ini juga dapat berdampak pada peningkatan kualitas penyelengaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam itu sendiri serta out-put yang dihasilkan, seperti lulusan PTAI yang berkualitas dan siap pakai di masyarakat. Meski demikian pengalih statusan ini juga harus memenuhi berbagai persyaratan, baik syarat administrative seperti lahan kampus yang cukup luas, jumlah mahasiswa yang banyak, serta syarat akademis seperti tenaga pengajar, dosen dan guru besar sesuai dengan jumlah yang cukup. Ditambahkannya, Panja DPR juga akan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan dan kemajuan Perguruan Tinggi Agama Islam dan juga akan mempertimbangkan penyusunan RUU tentang Perguruan Tinggi Agama Islam. Hingga akhirnya Komisi VIII berharap agar perkembangan kualitas PTAI sejalan dengan perkembangan kualitas perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. Jawa Timur Berbeda dengan Kunjungan spesifiknya ke Kalimantan yang terkait kinerja Kementerian Agama khususnya dalam program Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Dalam Kujungan spesifik ke Jawa Timur ini, Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan pelaksanaan program dan tugas dari dua mitra kerjanya yang lain, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Kementerian Sosial, terutama terkait penanganan korban pasca bencana erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur. Bersama tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII lainnya, Ketua Komisi VIII Ida fauziyah menerima laporan dari Wakil Bupati Kediri atas kesiapsiagaannya untuk ikut membantu dan membangun kordinasi dengan Tim dari Pusat dalam penanganan pasca bencana erupsi Gunung Kelud. Dalam kesempatan itu Ida beserta anggota Komisi VIII lainnya berdialog dengan masyarakat di lokasi pengungsian. Salah seorang warga, Romiyasih mengutarakan rumahnya yang rusak berat terkena lahar di ngin dan perlu perbaikan segera. Ia berharap DPR dapat memfasilitasi renovasi segera setelah memungkinkan. Hal senada juga disampaikan masyarakat Korban ben-

cana Erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur lainnya. Masyarakat sekitar mengharapkan bantuan bahan material untuk perbaikan rumah yang rusak ringan maupun rusak berat. “Jadi mereka tidak lagi menginginkan bantuan yang selama ini hanya berupa selimut, tetapi mereka menginginkan bantuan untuk perbaikan rumahnya yang rusak,” ujar Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah saat ditemui Parle di Pos Evakuasi Pengungsi Bencana Alam Gunung Kelud Kecamatan Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan itu Ida Fauziyah menjelaskan bahwa rumah warga yang mengalami kerusakan ringan maupun berat sedang dalam proses pendataan. Sesuai rapat koordinasi antara BNPB dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur, penanganannya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah kabupaten yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan BNPB. “Nanti semuanya akan urunan bagaimana menyelesaikan persoalan rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Kelud. Mudah-mudahan setelah pendataan selesai, segera diproses dan berikutnya pemberian bantuan kepada warga masyarakat. Yang penting warga masyarakat Kediri mendapatkan kesabaran, kita ambil hikmahnya saja,” tutur Ida fauziyah. Ida yang didampingi Mahrus Munir, Kasma Bouty, Humaedi, Gde Sumarjaya Linggih, Manuel Kaisiepo, Ina Ammania, Abdul Aziz Suseno, Achmad Ruba’i, Naura Dian Hartarony, dan Soemintarsih Moentoro, mendorong agar proses inventarisir dan pendataan tidak terlalu lama sehingga masyarakat bisa memperbaiki dan membangun kembali rumahnya. Dalam kesempatan itu sejenak Komisi VIII mengajak anak-anak korban erupsi Gunung Kelud untuk bernyanyi. Tidak hanya itu Komisi VIII pun memberikan hadiah kepada anak-anak yang mampu menghafal surat-surat pendek Al Quran. (hr,iw) Foto: Eka Hindra, Iwan Armanias/Parle.

PARLEMENTARIA


61

KUNJUNGAN KERJA

Dengan Ojek Motor, Komisi V Laksanakan Tugas Konstitusionalnya

S

etelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam menggunakan Kapal Cepat dari Berau, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V akhirnya tiba di Pulau Terluar Maratua, Kabupaten Berau, Kaltim. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan Ojek motor kelokasi daerah pembangunan bandara tersebut sekitar 30 menit. Itulah salah satu gambaran Tim Kunker Spesifik Komisi DPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dalam tugas pengawasan maupun penyerapan aspirasi, DPR tidak melulu menggunakan kendaraan mewah, tetapi juga mau berbaur dengan kendaraan rakyat, berupa ojek motor. Tim beriring-iringan meluncur kewilayah tersebut guna memantau langsung proyek Bandara Maratua. Berdasarkan pemantauan, medan ke lokasi cukup berat 62

PARLEMENTARIA


dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. “Kita mengharapkan setelah bandara ini jadi pembangunan Pariwisata semakin meningkat,”ujar Anggota DPR Hetifah dari Partai Golkar kepada Parlementaria baru-baru ini. Anggota Dewan dari Dapil Kaltim ini mengharapkan, kebersihan dan keasrian Pulau Maratua dapat terus terjaga dengan melibatkan semua pihak termasuk turis nantinya. Proyek Bandara Maratua di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terus dikebut. Bandara dengan rencana panjang 1.200 m dan lebar 32 m itu, ditargetkan beroperasi 2015 mendatang. Kehadiran bandara senilai lebih dari Rp 20 miliar dari APBD Provinsi Kaltim dan belum termasuk kucuran APBD Kabupaten Berau

itu, diyakini akan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara, menuju pulau yang berpenghuni sekitar 4 ribu jiwa tersebut. Pulau Maratua adalah salah satu pulau terluar Indonesia berada dalam kesatuan Kepulauan Derawan di samping Pulau Derawan, Pulau Sangalaki dan Pulau Kakaban. Dari geografis kelautan, Pulau Maratua di sebelah Tenggara berbatasan dengan Sulawesi Utara dan di sebelah Barat Daya berbatasan dengan Filipina dan Malaysia. Tim Komisi V DPR juga meninjau salah satu ruas jalan di Kabupaten Berau yang putus. Bahkan tidak lama lagi, jalan sepanjang 27,50 kilometer yang menghubungkan Muara Wahau, Kutim dan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau bakal dimuluskan. “Pemerintah pusat telah mengucurkan dana ratusan miliar rupiah dari APBN untuk memperbaiki jalan tersebut,”jelas anggota DPR Hetifah. Nantinya, perbaikan jalan tersebut dibagi dalam tiga paket. Diantaranya rekonstruksi jalan yang menghubungkan Muara WahauKelay sepanjang 17,50 kilometer dengan pagu anggaran Rp 25.375.000.000. Rekonstruksi pada jalur yang sama sepanjang 10 kilometer dengan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000.000. Selain itu, pemerintah pusat juga mengucurkan dana sebesar Rp 800.000.000 untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Muara Wahau dan Kelay.

nya serta didampingi Kepala Bandara Babullah Taslim Badaruddin. Menurut Michael Wattimena, kunker spesifik dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan terutama terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi yang didanai APBN, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat untuk diusulkan dalam APBN Perubahan 2014 maupun penyusunan RAPBN 2015.

Menurut Michael Wattimena, kunker spesifik dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan terutama terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi yang didanai APBN, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat untuk diusulkan dalam APBN Perubahan 2014 maupun penyusunan RAPBN 2015.

Menurutnya, anggaran itu hanya untuk perbaikan jalan dari Kelay ke Muara Wahau saja, ada juga dana dari APBN untuk merekonstruksi jalan antara Bulungan dan Berau. “rekonstruksi jalan yang menghubungkan Berau-Bulungan itu juga dilakukan secara berkala dan dibagi dalam tiga paket,” ujar Hetifah. Infrastruktur Malut Komisi V DPR berjanji akan memperjuangkan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara (Malut). Pasalnya infrastruktur di Provinsi yang dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999 ini masih dijumpai beberapa kekurangan baik di beberapa kota kabupaten maupun di Ibukota Propinsi Sofifi.

Kepada Tim Komisi V, Abuhari menyatakan,sejak dimekarkan Provinsi Malut masih kekurangan infrastruktur. “Kami belum puas jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi kepulauan lainnya. Kekurangan infrastuktur tidak hanya di kabupaten/kota, tetapi juga ibukota Provinsi Malut Sofifi,” ujarnya.

Hal itu mengemuka saat Tim Kunker Spesifik Komisi V dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena melakukan kunjungan ke Provinsi Malut baru-baru ini. Ia menambahkan, Malut adalah Provonsi kepualan, Tim DPR begitu tiba di Ternate langsung menggelar tentunya sangat membutuhkan pelabuhan penyeberanpertemuan dengan Pemda Malut diwakili oleh Asisten gan, meski saat ini telah memiliki beberapa pelabuhan. II Bidang Ekonomi& Kesra Abuhari Hamzah dan jajaran- Selain itu untuk pembangunan jalan masih memerlukan PARLEMENTARIA


63

KUNJUNGAN KERJA

yang mengelilingi Danau Toba. “Setelah ditandatangani menjadi Perpres harapan kita tidak sekedar RTRW, tetapi bagaimana mengimplementasi ke depan dan bagaimana kelembagaannya. Dan ini semua akan membawa kebangkitan, bagaimana potensi khususnya pariwisata Danau Toba bisa membawa kesejahteraan rakyat di kawasan ini secara signifikan,”kata Awong. Senada dengan Awong, anggota Komisi V DPR lainnya, Agung Budi Santoso mengatakan bahwa untuk menarik wisatawan harus didukung infrastruktur yang memadai dengan rasa aman dan nyaman, serta kemudahan. bantuan dana dari pusat melalui APBN. Wakil Ketua Michael Wattimena usai pertemuan mengatakan Bandara Babullah Ternate dibangun sejak tahun 1971 dan saat ini telah berhasil didarati pesawat berbadan lebar. Untuk menunjang aktifitas yang kian meningkat, maka lebar landasan yang selama ini hanya 30 meter akan diperluas menjadi 45 meter yang dibiayai APBN. “ Proses pelebaran ini sedang dalam tahap pekerjaan, Komisi V akan memperjuangkan dan diakomodir dalam APBN,” katanya. Seusai pertemuan Tim DPR selanjutnya mengunjungi Sofifi- yang disiapkan sebagai Ibukota Malut menggantikan kota Ternate sekaligus memantau kondisi jalan serta meninjau pelabuhan Fery Guraping serta meninjau Bendungan Kali Oba yang menyediakan air bersih yang didistribusikan penduduk di kota Tidore. Dalam pantauan langsung jalan darat dari Sofifi ke Dodinga, Tim DPR sangat mengapresiasi kondisi jalan yang cukup baik. “ Kami apresiasi kepada Bina Marga Balai 9 Wilayah Malut, hampir sepanjang 1.000 km jalan nasional dan jalan strategis digabung, jalan yang kami lewati luar biasa,” tandas Wattimena memuji kondisi jalan yang mulus beraspal. Sementara itu, Tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur jalan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba. Ketua Tim Komisi V, Awong panggilan akrab Ali Wongso mengharapkan, penyusunan RTRW nantinya memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang, khususnya dari pemerintah kabupaten-kabupaten

64

PARLEMENTARIA


“Danau Toba posisi unik karena dikelilingi 8 kabupaten jadi tujuan untuk pariwisata untuk itu memang harus didukung infrastruktur yang memadai, jembatan maupun dermaganya. Semua pihak yang terkait harus bersama satu visi, satu misi dengan UU Tata Ruang yang diatur seimbang” ungkapnya. Dengan demikian seluruh kabupaten yang termasuk dalam KSN Danau Toba harus mentaati Undang-Undang Penataan Ruang bersama yang sudah ditetapkan, dan menjaga pelestarian sumber air sebagai sumber kehidupan yang sangat penting. Sementara itu, Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU Budi Situmorang, dalam pertemuan dengan anggota Komisi V DPR dan jajaran Pemerintah Daerah 7 kabupaten mengatakan bahwa Kementerian PU menyiapkan KSN menjadi prioritas pembangunan seperti wilayah KSN Danau Toba. “Untuk mendorong destinasi pariwisata terpilih, kita harus menata dan mengendalikan lingkungan, kawasan budidaya, pertanian, perkebunan, dan kehutanan,”kata Budi. Menanggapi hal itu Zamhari Basuni, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Ditjen Bina Marga Kementerian PU, menegaskan bahwa prinsipnya penanganan jalan nasional yang rusak berat harus ditangani segera, jalan yang sudah baik harus dirawat. Jadi penanganan ruas jalan nasional ada skala prioritasnya. Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Secara terpisah, Tim Komisi V DPR RI mendukung per-

cepatan proses pengoperasian Pelabuhan Cruise Tanah Ampo, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Karangasem, Bali. Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohammad Said me ngatakan program pembangunan Pelabuhan Cruise Tanah Ampo harus dilaksanakan dengan lebih meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan menghindari tumpang tindih program untuk memperluas cakupan program. “Kita semua menyadari, beban dan tanggung jawab membangun Kabupaten Karangasem bukan hanya dipundak Pemerintah Daerah, namun juga merupakan tanggung jawab kita semua,” katanya, saat memimpin Kunjungan Spesifik di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, belum lama ini. Kunjungan Kerja Spesifik ini dimaksudkan untuk meninjau existing dan lokasi rencana pembangunan Jetty dengan sistem rampdoor di Pelabuhan Cruise Tanahampo, Kabupaten Karangasem, sekaligus sebagai pelaksanaan tugas Komisi V memantu pembangunan di bidang infrastruktur serta evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2013 dan persiapan pelaksanaan APBN tahun 2014, Menurut Muhidin, kemampuan sektor pariwisata di Indonesia dalam menghasilkan devisa telah memposisikan pariwisata sebagai komoditi ekspor yang penting disamping migas. Diantara daerah wisata yang ada di

Indonesia, Bali merupakan tujuan wisata favorit. Seba gai daerah tujuan wisata, Bali konsisten menempatkan sektor andalan. Pengembangan industri pariwisata di Bali secara umum menerapkan konsep implicit memasukan misi menumbuh suburkan kebudayaan Bali dalam setiap kegiatan pengembangannya. Di lain pihak, kepariwisataan telah menjadi salah satu industri yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Bali, seperti tercermin dalam komposisi penyumbang pertumbuhan perekonomian Bali sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu menjadi sektor andalan Provinsi Bali. Bupati Karangasem I Wayan Gerede menyatakan bahwa satu-satunya fasilitas infrastruktur pelabuhan Kapal pesiar di Indonesia dan di Bali hanya di lokasi Tanah Ampo Manggis Karangasem. I Wayan Gerede mengharapkan Pemerintah pusat dan DPR RI hendaknya fokus pada komitmen untuk penyelesaian pembangunan pariwisata Tanah Ampo dan menjadikannya prioritas untuk diselesaikan. “Strategi pembangunan infrastruktur pelabuhan cruise merupakan upaya untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan pembangunan, sekaligus mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Timur, mengingat Bali sangat tergantung dari sektor pariwsata,” katanya. (si, mp,ray,as) Foto: Sugeng, Agung, Rizka/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


65

KUNJUNGAN KERJA

Kemendikbud Harus Kaji Ulang Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 direncanakan akan diterapkan di seluruh sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tingkat menengah mulai Juli 2014 ini. Namun, hingga memasuki bulan kedua di 2014, masih ditemui beberapa masalah terkait dengan persiapan Kurikulum 2013 ini. Untuk mengetahui kondisi persiapan kurikulum yang mulai diuji coba pada Juli 2013 di lapangan, Komisi X pun mengunjungi Batam, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan kunjungan spesifik ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Robert Iwan Loriaux yang diamini Kepala Dinas Pendidikan Yatim Mustafa mengatakan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP dan setingkatnya, SMA dan setingkatnya, serta SMK berjumlah 53 sekolah. “Dari 6.000 guru sasaran di Kepri, baru 65 orang yang mendapat pelatihan menjadi guru inti (master teacher). Masalah lainnya, belum meratanya distribusi buku, sehingga dilakukan penggandaan untuk disebar ke sekolah yang belum menerima buku,” jelas Robert di Graha Kepri, Batam, baru-baru ini. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR Zulfadhli menyatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengkaji ulang implementasi Kurikulum 2013. Ia menilai, Kemendikbud terlalu memaksakan untuk melaksanakan Kurikulum 2013. “Saya berpandangan bahwa pemerintah, mestinya mengevaluasi kembali rencana implementasi Kurikulum 66

PARLEMENTARIA


2013 pada tahun 2014 secara serentak. Karena, untuk daerah-daerah yang kondisi geografisnya kepulauan dan agak sulit dijangkau, tidak bisa dipaksakan pemerintah untuk melaksanakan secara serentak. Hal ini harus dievaluasi ulang, dan disesuaikan dengan kondisi pemerintah setempat,” kata Zul saat sesi pendalaman. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari berbagai pulau kecil, harus menjadi perhatian Kemendikbud. Hal ini mengakibatkan sulitnya pendistribusian buku dan pelatihan guru. “Menyangkut kondisi geografis yang sulit, apalagi di Kepulauan Riau ini, jika dipaksakan malah distribusi bukunya tidak tepat waktu, gurunya juga belum dilatih. Jadi, saya berpikir untuk daerah geografisnya yang cukup sulit, misalnya daerah kepulauan, daerah pedalaman, daerah perbatasan, itu mestinya dievaluasi, apakah (Kurikulum 2013) perlu segera diterapkan di 2014 ini,” imbuh Politisi asal Dapil Kalimantan Barat ini. Hal senada disampaikan Anggota Komisi X Reni Marlinawati. Ia menilai, Kemendikbud terlalu tergesagesa melak sanakan Kurikulum 2013. Bahkan, implementasinya tanpa didasari oleh penelitian secara ilmiah. “Kurikulum ini tidak didasari oleh penelitian secara ilmiah, dan implementasinya terlalu tergesa-gesa. Kondisi di lapangan ternyata tidak cukup siap untuk

melakukan perubahan dalam kurun waktu yang singkat, tanpa persiapan yang matang. Distribusi buku yang tidak merata, dan pelatihan guru juga masih sangat sedikit. Bahkan beberapa sekolah di Kepri ini sampai harus mem-fotocopy buku-buku Kurikulum 2013 ini,” jelas Reni.

Pelatihan Guru dan Distribusi Buku Belum Merata Terkait dengan belum meratanya penyebaran buku paket pegangan siswa dan guru, Anggota Komisi X Herlini Amran menilai bahwa kondisi sekolah maupun SDM di lapangan memang belum siap. Namun hal ini menjadi tantangan untuk Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk dapat menyikapinya. Ia khawatir, karut marutnya Kurikulum ini berdampak pada proses belajar mengajar. “Ini tantangan besar untuk pemerintah, jangan sampai penerapan Kurikulum 2013 ini terkesan dipaksakan dan menyebabkan dampak pada proses belajar mengajar. Guru adalah ujung tombak dari program-program yang ada di Pemerintah Pusat. Kalau gurunya tidak siap, bagaimana dengan muridnya,” tambah Politisi asal Dapil Kepulauan Riau ini. Ia menyarankan, jika Kurikulum 2013 ini belum siap, sebaiknya menggunakan Kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sembari menggunakan kurikulum KTSP, dapat dipersiapkan Kurikulum 2013. “Kalau belum siap, lanjutkan program yang lama saja dulu, sambil disiapkan dulu pelatihan untuk guru-gurunya. Kalau sudah siap, baru kemudian kita laksanakan. Padahal, guru mengaku Kurikulum KTSP sudah enjoy dijalani, ini malah berubah lagi, sehingga membuat bingung guru-guru yang ada. Akibatnya, di lapangan ditemui banyak kendala,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi X Dedi Suwandi Gumelar menyatakan, sebenarnya tidak ada masalah jika Kurikulum 2013 ini dilaksanakan, namun dengan catatan semuanya sudah dipersiapkan secara matang. “Kalau kita lihat, Kemendikbud ini terlalu ngebet (sangat berkeinginan) untuk memberlakukan Kurikulum

2013. Silahkan saja Kemendikbud memberlakukan ini, jika semuanya sudah siap, termasuk guru dan bukunya. Tapi sudah kami dengar dari pelaku pendidikan di Kepri, mereka belum siap,” jelas Dedi.

Kalau kita lihat, Kemendikbud ini terlalu ngebet (sangat berkeinginan) untuk memberlakukan Kurikulum 2013. Silahkan saja Kemendikbud memberlakukan ini, jika semuanya sudah siap, termasuk guru dan bukunya. Tapi sudah kami dengar dari pelaku pendidikan di Kepri, mereka belum siap Politisi F-PDI Perjuangan ini tidak ingin guru-guru menjadi disalahkan karena akibat kurangnya persiapan dan pelatihan. Perlu persiapan secara menyeluruh agar guru siap melaksanakan Kurikulum 2013. “Saya tidak ingin guru menjadi kambing hitam. Guru disalahkan karena dikira tidak bagus, akhirnya murid menjadi korban. Untuk itu, siapkan waktu 1-2 tahun untuk mempersiapkan guru secara menyeluruh. Karena dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), dari ribuan guru yang disertifikasi, ternyata yang layak secara substansi hanya 30%, lalu bagaimana nanti dengan kurikulum baru,” khawatir Politisi yang akrab dipanggil Miing ini. Dari hasil kunjungan ini, Zul akan menyampaikan hasil temuan kepada Mendikbud M Nuh pada rapat kerja Komisi X. Bahkan, ia mendesak Kemendikbud untuk segera mengkaji berbagai temuan di lapangan. “Saya mendesak Kemendikbud untuk mengevaluasi kembali tentang rencana pelaksanaan Kurikulum 2013 secara serentak pada Juli 2014 ini. Dengan waktu yang tersisa, kondisi geografis yang ada, kemudian persiapan pelatihan guru, rasanya kita pesimis ini bisa dilaksanakan secara serentak. Jadi saya mendesak pemerintah untuk mengkaji hal ini,” khawatir Zul. Kunjungan spesifik Komisi X dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur. Tim rombongan yang ikut serta, yaitu Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD), Anggota Komisi X Parlindungan Hutabarat (F-PD), Ferdiansyah (F-PG), dan Zulfadhli (F-PG). Selain itu, diikuti pula Dedi Suwandi Gumelar (F-PDI), Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDI), Herlini Amran (F-PKS), Reni Marlinawati (F-PPP), Dedi Wahidi (F-PKB), dan Jamal Mirdad (F-Gerindra). (sf) Foto: Sofyan/Parle/Iw. PARLEMENTARIA


67

SOROTAN

Libatkan Pakar, DPR Pilih Dua Hakim MK Untuk Dapat Legitimasi Publik Komisi III DPR telah memilih dua Hakim Mahkamah Konstitusi, dari dua belas calon Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Dr. Wahiduddin Adams, SH MA, dan Profesor Dr. Aswanto, SH, MSi, DFM. Dua nama tersebut sudah diputuskan pada Rapat Paripurna DPR Kamis (6/3), dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi baru menggantikan M Akil Mochtar yang terjerat kasus korupsi, serta Harjono yang memasuki masa pensiun.

S

ebelum pelaksanaan fit and proper test, Komisi III DPR membentuk Tim Pakar yang dilibatkan dalam proses uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Tim tersebut merupakan gabungan pakar dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat yang dinilai kredibel dan memiliki sifat kenegarawanan.

III DPR memulai proses pengujian calon Hakim Mahkamah Konstitusi pada tahap pertama sebanyak 12 kandidat. Semua kandidat diminta menulis makalah dengan judul yang telah ditentukan dalam waktu 1 jam. Makalah ini kemudian didalami lebih jauh pada proses uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilaksanakan mulai 3 Maret lalu. “Makalah ditulis paling banyak 5 halaman dengan lama pembuatan 1 jam. Dalam fit and proper test setiap kandidat akan diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan makalah yang ditulisnya hari itu juga” tegas Al Muzammil Yusuf.

masa pendaftaran calon 27 Februari lalu.

Menurut Politisi PKS ini, Komisi

Muzammil menambahkan, bahwa sejumlah nama pakar sudah diusulkan dalam rapat internal komisi namun baru disampaikan ke p u b l i k s e t e l a h a m e n d a p a t persetujuan dari yang bersangkutan . Kemudian setelah mendapat persetujuan langsung ditetapkan dan berkerja seiring berakhirnya

Sementara Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli juga menegaskan, pihaknya ingin menunjukkan kepada masyarakat, dan ingin berbuat yang terbaik. “ Komisi III dalam proses uji kepatutan dan kelayakan berupaya obyektif mengedepankan transparansi. Sekarang kita libatkan Tim Pakar dari berbagai disiplin

1. Dr. Sugianto, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2 Dr. Wahiduddin Adams, SH, MA, pensiunan PNS Kementerian Hukum dan HAM, 3. Dr. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 4. Dr. Ir. Franz Astani, SH, M.Kn, SE, MBA, MM, M.Si, CPM, Notaris, 5. Atip Latipulhayat, SH, LLM, PhD,

Dosen Fajultas Hukum Universitas pajajaran Bandung, Prof. Dr. Aswanto, SH, M.Si, DFM, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Dr. H. RA. Dimyati Natakusumah, SH, MH, M.Si, Anggota DPR RI, Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali, Dr.Atma Suganda, SH, M.Hum, Dosen Kopertis Wilayah IV Jawa

Barat Banten, 10. Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas WGM Samarinda Kalimantan Selatan, 11. Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si, Rektor Universitas Pancasila Jakarta, dan 12. Dr. Drs. Ermansjah Djaja, SH, M.Si, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tridharma Balikpapan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf di Gedung DPR Senayan baru-baru ini mengatakan, pihaknya ingin fit and proper test ini mendapat legitimasi publik maka dilibatkan orang-orang yang bisa dipercaya kredibilitasnya. Ada cendekiawan, akademisi, semuanya pakar dan tokoh besar di bidangnya dan bukan orang DPR. Mereka yang dianggap sudah menjadi negarawan dan tidak berurusan lagi dengan politik praktis, seperti calon presiden dan profesi lainnya.

68

PARLEMENTARIA


6.

7. 8.

9.

ilmu,” tegas Zulkifli. Dalam uji kepatutan dan kelayakan menurutnya Tim Pakar mendapat ke s e m p a t a n t e r l e b i h d a h u l u untuk mengajukan per tanyaan p endalaman setelah kandidat menyampaikan visi dan misinya. Setelah itu barulah dilanjutkan oleh anggota Komisi III DPR. “Tim Pakar juga diberikan ruang untuk memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada Komisi III. Keputusan akhir dibuat dalam rapat pleno Komisi berdasarkan pendapat seluruh Frak si, amanat Undang-Undang Hak untuk memilih itu ada pada DPR, “ujar Zulkifli. S e b e lumny a, Ko misi I I I DPR mengumumkan 9 orang Tim Pakar yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan telah menyatakan kesediaannya. Mereka adalah Prof. Syafii Maarif, mantan Ketua Muhammadiyah, Laica Marzuki, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Zein B aj e b e r, S H , M H , F o r u m K o n s t i t u s i M P R R I , P r o f. Nat abaya, mant an Hakim Mahkamah Konstitusi, Prof. Laudin Marsuni, Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Andi Mattalatta, mantan Menteri Menteri Hukum dan HAM, Dr. Pataniari Siahaan, Forum Konstitusi MPRRI, Prof. Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, dan Dr. Husni Umar dari Sosiolog. Penyelamatan Marwah MK Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan, DPR saat ini menghadapi tugas penting mengupay akan p enyelamat an mar wah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu proses pemilihan dua Hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah berjalan harus benarbenar mendapatkan kandidat yang memiliki jiwa kenegarawanan. Baginya negarawan adalah orang

yang sudah memiliki kemapanan dan jauh dari ambisi pribadi. “Dia tidak memikirkan harta dan jabatan, tidak lagi memikirkan hal-hal yang aneh-aneh,” kata Fahri. Politisi PKS ini menambahkan b ahw a p an d an g an m e n g e n ai negarawanan bisa datang dari mana saja termasuk seseorang dengan latar belakang politik. Namun pada pemilihan kali ini ia berharap kandidat dengan latar belakang politik sebaiknya tidak mencalonkan

Seper ti diketahui pasca dibatalkannya Undang- Undang penyelamatan MK maka proses pemilihan calon Hakim Mahkamah Konstitusi kembali berdasarkan Undang-Undang yang lama. Itu berar ti anggot a par t ai politik berhak mencalonkan diri tanpa ada jeda waktu pengunduran diri dari partai. Hingga saat terakhir hanya ada seorang anggota DPR yang menyerahkan berkas pencalonan yaitu Dimyati Natakusumah dari Fraksi PPP. Dalam proses selanjutnya, dari dua belas calon Hakim Mahkamah Konstitusi yang tercatat mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR, akhirnya terseleksi menjadi empat orang. Sebelumnya dalam rapat sempat muncul perdebatan apakah anggota Komisi memilih empat kandidat yang disodorkan pakar atau tetap mengacu pada draf 10 peserta fit and proper test. “Biarkan namanama itu tetap ada sebagai penghormatan, tapi yang kita pilih tidak jauh dari empat n am a it u,” k at a s e o r an g anggota Komisi III.

diri. “Sebaiknya teman-teman dari politisi menahan diri dulu, kita ingin yang terbaik supaya marwah Mahkamah Konstitusi bisa pulih, tegas Fahri. Hal yang sama disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Taslim yang menyambut baik langkah melibatkan pakar dan tokoh masyarakat sebagai bentuk transparansi sehingga pandangan publik bahwa DPR akan mengistimewakan orang par tai dapat diluruskan. “ Ke b ij ak an ini b e lum p e r n ah dilakukan sebelumnya. Tim seleksi ini ak an m e n ghin dar i p ro s e s yang sebelumnya dianggap mengistimewaan calon dari partai politik”, jelas Taslim.

Akhirnya dalam rapat pleno Komisi diperoleh hasil lengkap pemungutan suara yaitu: Dr. Wahiduddin Adams, SH, MA, pensiunan PNS Kementerian Hukum dan HAM memperoleh 46 suara, Prof. Dr. Aswanto, SH, M.Si, DFM, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar memperoleh 23 suara, Atip Lipulhayat, SH, LLM, Phd, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung memperoleh 19 suara, dan Dr. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta memperoleh 12 suara. Dua orang yang memperoleh suara paling besar yakni Wahiduddin Adams dan Aswanto akhirnya ditetapkan sebagai Hakim terpilih Mahkamah Konstitusi, melengkapi sembilan hakim MK yang dihadapannya telah menunggu kasus-kasus yang muncul pada Pemilu 2014 ini. (spy). Foto: Andri/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


69

LIPUTAN KHUSUS

ANTISIPASI CALEG GAGAL, SETIAP PUSKESMAS SIAPKAN PSIKOLOG

B

erbagai cara dilakukan para calon legislatif untuk bisa meraih tujuannya. Bukan cerita kosong jika kita mendengar ada calon anggota Dewan berziarah ke tempat-tempat keramat, mendatangi dukun dan paranormal, mengupayakan agar cita-citanya terwujud. Tidak berlebihan pula kalau dikatakan bahwa pada hari-hari ini menjelang hari pemungutan suara pemilihan umum legislatif (pileg) para dukun dan paranormal kebanjiran order. Begitu pula tempattempat keramat termasuk makam tokoh-tokoh terkenal dan gununggunung ramai dikunjungi sebagian caleg. Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan dalam masa reses baru-baru ini mengadakan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk ke Kabupaten Sleman. Sebanyak 11 anggota Dewan yang dipimpin Wakil Ketua IX Soepriyatno menggelar pertemuan dengan Wagub 70

PARLEMENTARIA


DIY dan jajaranya dilanjutkan pertemuan dengan Bupati Sleman Sri Purnomo dan jajarannya termasuk Kepala Dinas Kesehatan setempat. Karena sudah memasuki masa kampanye pemilu legislatif, tidak ketinggalan anggota DPR mempertanyakan antisipasi Dinas Kesehatan setempat terhadap calon anggota legislatif (caleg) bila gagal mem-

perebutkan kursi di DPRD. Di Kabupaten Sleman, menurut penuturan Bupati Sri Mulyono, telah dilakukan langkah antisipasi terhadap caleg yang gagal. Jumlah anggota DPRD Kabupa ten Sleman adalah 50 orang, kalau jumlah partainya katakanlah ada 10 jadi total caleg ada 500 orang. Diperkirakan dari 500 caleg terse-

mungkin telanjur mempertaruhkan semuanya dalam pemilu, tapi hasilnya nihil. ‘’Misalnya, sudah berutang banyak yang berharap bisa ditebus ketika sudah menjadi anggota dewan. Atau, sudah terlanjur menjual semua harta benda,’’ ungkap dia. Dia menambahkan, kekuatan seseorang ketika mengalami kegagalan yang mungkin dianggap menyeluruh seperti itu tidak sama. Ada yang masih mampu bertahan dan berpikir rasional. Tapi, banyak juga yang tidak kuat. Akibatnya, terjadi stres dan kemudian bertingkah seperti orang gila. ‘’Terapinya memang bergantung pada tingkat stres yang dialami,’’ terangnya. but yang serius menjadi caleg ada 250, sedangkan yang jadi 50 orang sehingga yang tidak jadi atau gagal kurang lebih 200 orang. Anggota Komisi IX DPR dalam kesempatan itu mempertanyakan apa antisipasi Pemda terhadap caleg yang gagal pada pileg 9 April mendatang?. Menanggapi hal itu, Bupati Sleman mengatakan, telah menyediakan seorang psikolog pada setiap Puskesmas. “Prinsipnya, di setiap Puskesmas sudah kami siapkan satu orang psikolog. Bukan hanya untuk menghadapi pemilu, tapi di kabupaten Sleman kompleksitas permasalahan semakin banyak, terkadang orang tidak bisa tidur dua malam. Nah itu perlu diatasi, jika ada pasien ke puskesmas, yang memberikan pengobatan bukan hanya dokter umum saja tetapi juga psikolog,” ujarnya. Meski demikian, Bupati Sri Purno mo berharap, mudah-mudahan semua caleg yang tidak terpilih bisa legowo (menerima-ikhlas), tanpa harus kaget, karena jauh sebelumnya mereka telah diberi pembekalan untuk siap menang dan siap kalah. Dikatakan pula, jajaran Pemda Sleman juga mengumpulkan semua calon legislatif. “Intinya kami berikan pembekalan dan ceramah baik dari Kapolres, Dandim dan Pimpinan daerah di Ka-

bupaten Sleman serta rohaniawan,” katanya. Kep ada p ar a c al e g juga di beri pengarahan khusus terkait pemilu 9 April dengan moto “Menang Ora Umuk, Kalah Ora Ngamuk ” artinya, kalau para caleg berhasil tidak sombong, sebaliknya kalau kalah (tidak terpilih), tidak marahmarah atau mengamuk.

Yang dilontarkan Adi itu memang tidak mengada-ada. Sejumlah kasus caleg yang bertingkah seperti orang gila pernah mencuat di media. Mi salnya, ada caleg yang gagal kemudian lari bertelanjang keliling kampung. Ada pula yang tertawa sendiri saat melihat penghitungan suara dan mendadak ambil gelas serta jalan merangkak seperti pengemis.

Siapkan 300 tempat tidur Lain di Sleman lain pula di Surabaya. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya sebagaimana laporan JPNN, mempunyai program menarik pada April-Mei mendatang. Rumah sakit tersebut menyiapkan 300 tempat tidur dan 10 kamar di paviliun Puri Anggrek. Tujuannya menampung para calon anggota legislatif (caleg)yang shock ketika gagal menjadi anggota dewan. Menurut Direktur Utama RSJ Me nur Surabaya dr Adi Wirachjanto, pihaknya sudah menyiapkan kamar tersebut, sebab ada potensi untuk itu seperti pengalaman pemilu sebelumnya. Lima tahun lalu ada sejumlah caleg gagal yang mendapat perawatan di RSJ Menur. Diungkapkan pula , menjadi gila sebenarnya merupakan mekanisme defensif untuk menahan tekanan dari luar. Para caleg tersebut

Sebenarnya, banyak caleg yang menjalani psikotes dan beberapa diantaranya tidak layak. ‘’Tapi, mereka tetap saja memaksakan diri. Ini yang kemudian memunculkan banyak potensi gila,’’ jelasnya. Hanya, Adi meminta tidak ada kesalahpahaman dari semua pihak tentang langkah RSJ Menur menyiapkan ruangan perawatan bagi caleg gagal yang stres tersebut. ‘’Ini hanya langkah preventif,’’ kata Adi menambahkan. (mp) Foto: Mastur/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


71

SELEBRITIS

Fitri Tropica

Kampanye

Gaul dan Kreatif 72

PARLEMENTARIA


L

ucu, Atraktif, dan Smart itulah kesan yang muncul tatkala Parlementaria menemui presenter, penyiar, penulis sekaligus komedian yang terkenal dengan nama Fitri Tropica alias Fitrop. Di sela-sela syuting tayangan komedi ILK (Indonesia Lawak Klub) di salah satu hotel berbintang di Jakarta, pemilik nama asli Fitri Rachmawati ini menceritakan tanggapannya tentang kampanye legislatif yang telah berlangsung selama beberapa hari ini.

memunculkan sisi negatif dari si caleg itu sendiri. Sebut saja salah satu poster atau spanduk yang bergambar foto caleg tengah bersalaman dengan tokoh lain yang sudah dikenal terlebih dahulu. Hal tersebut menurut Fitri malah membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kapabilitas dari caleg tersebut. Karena dia lebih yakin tokoh lain yang bisa menarik massa dibanding dirinya sendiri.

B uk t ik an don g d en gan k ar y a langsung di masyarakat,” ungkap wanita kelahiran Bandung, 26 September 1986 ini. Namun khusus untuk poster atau spanduk yang menggunakan tokoh-tokoh heroik di film hal tersebut sangat baik dan kreatif untuk menarik massa, paling tidak mengingatkan ke masyarakat akan sosok caleg tersebut. Oleh karena itu menurut Fitri disitulah harus digali sisi kreatifitas para caleg beserta timnya untuk membuat konsep yang jelas.

“Kampanye pemilu sekarang jauh lebih kreatif dibanding tahun-tahun sebelumnya,”kata Fitrop mengenai pemilu tahun ini.

“Kalau dia pede (Percaya dirired) dengan kualitas dirinya, buat apa dia menggunakan tokoh lain yang sudah lebih terkenal untuk mendongkr ak p opularit asny a.

Hal tersebut menurut Fitri dapat dilihat dari poster, spanduk dan baliho yang terpasang tidak hanya bergambar si caleg saja, melainkan juga dengan berbagai kreatifitas dan sentuhan humor. Sayangnya ada beberapa kreatifitas yang terkesan dipaksakan. Sehingga malah akan

Kalau dia pede (Percaya diri-red) dengan kualitas dirinya, untuk apa dia malah menggunakan tokoh lain yang sudah lebih terkenal untuk mendongkrak popularitasnya.

Tidak hanya itu kemasan kampanye saat ini pun dinilai Fitri

PARLEMENTARIA


73

SELEBRITIS

Jangankan untuk terjun menjadi c alon le gislatif, menjadi juru kampanye yang notabene dibayar dan menghasilkan pundi-pundi rupiah pun Fitri menolaknya. Baginya berkiprah di dunia politik adalah pilihan dan hak masingmasing individu sebagaimana hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin undang-undang. Jika ia masuk menjadi kader sebuah partai, ia khawatir jika ruang geraknya akan menjadi terbatas. Bahkan tidak tertutup kemungkinan tawaran pekerjaan lainpun terlebih dahulu harus di diskusikan kepada pengurus partai.

tidak melulu orasi dengan berteriakteriak. Ia melihat kampanye saat ini pun sudah meluas ke anak-anak muda, dengan kemasan yang lebih santai dan tidak kaku. Sebut saja, ketika ia mendengarkan diskusi atau talkshow partai politik di radio-radio anak muda, sangat santai namun visi dan misi yang ingin disampaikan parpol tersebut tetap tersampaikan. Hal ini sangat baik bagi anak muda terutama yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. “ Dengan kata lain kampanye sekarang lebih gaul lah,” tawa Fitrop. Fitri juga menyoroti tentang para caleg yang notabene berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan dengan latar belakang yang b e r l ai n an ju g a. H al te r s e b u t menurutnya sebuah kemajuan yang sangat positif. Sebut saja ketika ia mendengar ada tukang becak yang ikut menjadi caleg, ia merasa hal tersebut menjadi salah satu cerminan kesamaan hak berpolitik setiap warganegara. “Tukang becak menjadi caleg, kenapa enggak? Mungkin ia tidak memiliki modal materi yang besar seperti para pengusaha yang terjun ke panggung politik. Namun yang menjadi perhatian kenapa tukang becak bisa mendapat dukungan 74

PARLEMENTARIA


massa atau orang banyak, money politic? Tentu tidak. Yang pasti ada hal lain yang lebih penting dari materi yang dimiliki tukang becak tersebut. Tekad dan hati nurani yang bersih untuk membangun bangsa ini misalnya,” paparnya. Dibanding dengan hati nurani dan itikad baik, background pendidikan dari para caleg menurut Fitrop tidak terlalu penting. Pasalnya p endidikan hany alah deret an angka dalam sertifikat akademik seseorang saja, hal tersebut tidak seutuhnya mencerminkan isi otak dan kebersihan jiwa seseorang. Toh menurutnya saat duduk di kursi parlemen, para caleg tersebut tidak sepenuhnya mampu menghafal berbagai undang-undang atau pelajaran yang ia pelajari dibangku kuliah. Dengan berjalannya waktu menurut Fitri semua itu dapat dipelajari. Meski dalam background pen didikan alumni Universitas Padjajaran ini tergolong wanita yang mumpuni, ditambah dengan popularitas nya di panggung hiburan tanah air, apalagi kemampuan public speakingnya yang terbilang sangat baik, namun hal tersebut tidak lantas membuat putri pasangan Djumhawan dan Sutini Suryaman ini “latah” mengikuti rekan seprofesi lainnya yang terjun ke dunia politik.

“Politik itu bukan hanya speaking atau bicara saja, tapi perlu action. Nah itu yang saya belum bisa. Mungkin public speaking saya sudah bisa, tapi bagaimana dengan action? Terus terang saya belum bisa berbuat untuk negara secara keseluruhan. Saat ini action untuk orang-orang terdekat saja masih susah, apalagi untuk Negara,” aku Fitrop diiringi canda. Dari Radio Hingga Layar Lebar Bericara tentang karir, wanita yang pernah mendapat julukan “Miss lebay” ini mengawali karirnya sebagai model dan penyiar salah satu radio anak muda di Bandung. Ketika Trans TV menggelar audisi untuk pendukung sitcom (situasi komedi) extravaganza ABG, Fitri yang pada dasarnya memiliki k ar ak te r u n i k d e n g an s e r i b u ekspresi ini pun terpilih menjadi pemain sitkom tersebut. Disusul

Politik itu bukan hanya speaking atau bicara saja, tapi perlu action. Nah itu yang saya belum bisa. Mungkin public speaking saya sudah bisa, tapi bagaimana dengan action?

dengan acara Prime Time, Sinden Gosip, ABG dan terakhir di Trans7 ia terpilih mendukung tayangan ILK. Nama dan wajah alumni SMAN 5 Bandung ini pun kerap menghiasi layar kaca lewat iklan sejumlah produk. Bahkan sejumlah acara tivi pun sempat ia bawakan, seperti Missing Lyrics, Kiss Vagaza, Narsis TV dan Hits RCTI. Tidak puas hanya

berlaga di layar kaca, Fitri pun didapuk berakting dalam layar lebar. Sebut saja film Get Married 2, Madame X dan Berlian Si Etty judul-judul film layar lebar yang ia mainkan. Bahkan dari kesertaannya dalam dunia presenting atau penyiaran, Fitri pernah menggondol Most favorit Female announcer Ardan

FM pada tahun 2007. Dua tahun kemudian, ia b erhasil mer aih predikat Best Video Clip Model MTV Indonesia Award 2009. Kini dengan adanya pemilihan umum yang akan berlangsung beberapa saat lagi, ia berharap dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, terutama pada industri hiburan tanah air yang tengah ia geluti. (Ayu) Foto: Rizka/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA


75

Saksi Bisu Perjalanan Parlemen Indonesia

Berbanding terbalik dengan nama besar DPR RI yang tersohor, Museum DPR bisa dikatakan nyaris tidak diketahui banyak orang. Mengingat kata-kata bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, maka kali ini Parlementaria mengajak pembaca untuk mengenal dan menjelajahi lebih jauh bukti sejarah yang sekaligus sebagai saksi bisu perjalanan parlemen Indonesia, dalam bentuk Museum DPR RI. Jika selama ini di Indonesia telah ada museum ABRI (TNI) Satria Mandala, Museum Nasional, Museum telekomunikasi bahkan Museum Perangko juga sudah tersedia. Namun tidak demikian dengan Museum Parlemen. Menyadari hal tersebut atas inisiatif Ketua DPR RI Periode 1987-1992, Kharis Suhud, akhirnya DPR RI mendirikan sendiri Museum keparlemenan yang dinamakan Museum DPR. Awalnya Museum DPR ini hanya sebagai pelengkap kunjungan wisata parlemen masyarakat, namun ke depannya kami berharap Museum tercinta ini dapat menjadi salah satu obyek atau 76

PARLEMENTARIA


tujuan utama dari wisata parlemen masyarakat Indonesia. Menjelajahi Museum Gedung DPR RI identik dengan bentuk tempurung kura-kura berwarna hijau. Ya, kami biasa menyebutnya dengan gedung bulat.Seyogyanya gedung ini bernama gedung Nusantara. Tidak semua rapat DPR RI digelar di gedung ini, hanya acara-acara tertentu saja yang digelar di gedung ini, seperti Sidang Paripurna DPR yang menampilkan pertanggung jawaban Presiden setiap tanggal 16 Agustus, pelantikan

Presiden dan wakil Presiden, serta Pelantikan anggota DPR RI setiap lima tahun sekali. Keistimewaan gedung ini akan semakin terlihat tatkala kita menaiki Lantai dua. Kita akan langsung mendapati batu besar atau prasasti tanda diresmikannya Museum DPR RI ketika itu, Kharis Suhud. Ya, prasasti itu sebagai pintu masuk Museum DPR. Masuk lebih dalam museum ini kita disuguhkan deretan foto-foto yang jumlahnya mencapai 348 buah foto. Foto-foto sebagai bukti sejarah kilas balik perjalanan DPR RI sejak KNIP (Komite Nasional

Indonesia Pusat) tahun 1945 hingga saat ini periode ke-16 (2009-2014).

Tidak hanya deretan foto yang kita lihat di Museum DPR, kita juga bisa melihat palu sidang pimpinan DPR dari masa ke masa, kursi presiden, replika pakaian anggota MPRS, jam dinding kayu, mesin ketik manual, pesawat telpon di masa DPRS tahun 1950-1956, Podium KNIP, Koleksi Kartu Telpon, Koleksi buku di masa KNIP, serta perlengkapan fotografi untuk kegiatan DPR Gotong Royong, bahkan kita bisa melihat ballpoint milik Ketua MPR/DPR Idham Cholid.

Setiap masa atau periode ke anggotaan DPR memiliki latar belakang sejarah, politik, dan fraksi serta kinerja yang berbeda-beda. Foto-foto Ketua parlemen dari masa ke masa, mulai Sartono, Kasman Singodimedjo hingga Marzuki Alie terpampang di sini. Selain itu kita juga akan mendapati foto di masa Volksraad tahun 1918 seperti foto gedung tempat Volksraad bersidang, pembukaan sidang dan pelantikan Volksraad, lukisan MH Thamrin dalam persidangan Volksraad beserta foto-foto anggota Volksraad. Bekerja sama dengan Arsip Nasio nal, Museum DPR juga mendapatkan foto-foto di masa Kemerdekaan seperti foto pembacaan Proklamasi oleh Soekarno, foto naskah Proklamasi, Rapat BPUPKI yang mengesahkan UUD 1945, foto suasana rapat di lapangan Ikada, serta foto penjelasan tentang RUUD 1945 oleh Mr. Supomo, bahkan di Museum ini kita juga bisa melihat foto sang proklamator Mohammad Hatta saat berdiskusi dengan Mr.M Roem dalam rapat Panitia Persiapan Nasional. Dalam masa KNPI kita bisa melihat foto pimpinan KNPI, Pelantikan

Pengembangan anggota KNIP, Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang KNIP 16 Oktober 1945, meja dan kursi KNIP, Podium Pidato Presiden. Dari masa orde lama, kita dapat melihat sejumlah foto seperti pelantikan anggota MPRS, suasana sidang MPRS II, Suasana sidang MPRS III, sidang pleno DPR GR, Suasana sidang umum II di Bandung. Sementara dari masa Orde Baru kita bisa melihat beberapa foto-foto pelantikan Soeharto sebagai pejabat Presiden, foto pidato Pejabat Presi den di depan sidang DPR,suasana sidang DPR, Suasana sidang istimewa MPRS, Rapat Paripurna di Istana tahun 1968, serta Presiden Soekarno saat berpidato di sidang umum MPRS.

Dalam rangka menjalankan restra (rencana strategis) DPR RI yang salah satunya meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan politik ke masyarakat, DPR RI berencana melakukan pengembangan atau renovasi museum. Menurut Suratna, Kepala Bagian Humas DPR RI, sebenarnya fungsi museum sa ngat strategis dalam rangka mengenalkan sejarah tentang perjalanan keparlemenan kepada masyarakat, khususnya anak didik, karena hampir delapan puluh persen pengunjung DPR RI merupakan siswa sekolah. “Mengingat pentingnya fungsi Museum DPR RI tersebut, tentu kami harus terus memperbaiki segala sarana pendukung. Karena terus terang content kami masih sangat

PARLEMENTARIA


77

Jerman yang lebih mengandalkan kepada kemampuan public speaking dari seorang tour guide, Ratno pun berharap SDM bagian Kehumasan DPR RI mampu memberikan penjelasan kepada pengunjung atau masyarakat tentang segala hal yang berkaitan dengan Museum dan DPR.

terbatas dan belum bisa memberikan informasi yang cukup untuk menggambarkan bagaimana sejarah DPR. Selama ini bukti sejarah keparlemenan yang kita (museum DPR) miliki masih terputus-putus,” papar Suratna. Untuk menjalankan rencana tersebut, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Hal pertama adalah Kajian Sejarah, dalam tahap ini DPR akan mengundang konsultan sejarah secara untuk memberikan masukan atau pandangan bagaimana perjalan parlemen Indonesia secara runtut. Tahapan kedua yang harus dilakukan adalah konsultasi dengan arsitek terkait dengan interior Museum, sajian foto-foto atau diorama seperti apa untuk memaksimalkan ruang museum yang terbatas. Dengan demikian melalui foto akan tergambar jelas perjalanan dan dinamika politik dari masa ke masa.

78

PARLEMENTARIA


Tahapan ketiga yang merupakan tahapan dengan inovasi terbaru berupa fasilitas simulasi dalam pendidikan politik berupa film dan game-game. Disini pengunjung dapat memberikan vote atau suara dalam pengambilan keputusan sidang DPR. Disini pengunjung akan diajak berinteraksi langsung. Ditambahkannya, selain ketiga tahapan tersebut menurut Ratno, ada hal penting lain yang harus dipersiapkan, ialah SDM (Sumber daya manusia). Untuk ada memberikan penjelasan kepada hampir tiga ribuan pengunjung dalam setiap bulannya tentu bukan hal yang mudah, perlu pelatihan khusus. Sebagaimana Museum di

Meski demikian tidak semua museum hanya mengandalkan kemampuan public speaking dari tour guide nya. Turki misalnya, meski tidak ada tour guide nya tapi pengunjung tetap bisa mendapatkan informasi yang sangat mendetail lewat foto, diorama dan sebagainya. Akhirnya lewat tahapan pengembangan tersebut, Museum DPR tidak lagi hanya sebagai pelengkap, namun lebih dari itu bisa sebagai tujuan utama wisata parlemen. Dari sana masyarakat akan mengetahui sejarah keparlemenan Indonesia sejak jaman dahulu kala, yang pada akhirnya akan semakin menumbuhkan jiwa nasionalisme dan pancasila di seluruh masyarakat Indonesia. (Ayu) Foto: Rizka/Parle/Iw.

POJOK PARLE

Dalam politik apa saja boleh dilakukan. Begitupun dengan keinginan seorang menjadi calon legislatif. Tidak sedikit Staf atau Tenaga Ahli (TA), baik itu TA Anggota DPR maupun TA Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya yang menjajal “keberuntungan” dengan mencalonkan diri sebagai legislatif. Di saat para TA berlomba meraih kursi legislatif, anggota Komisi VIII, Kasma Bouty malah sebaliknya.

A

nggota Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Gorontalo pada Pemilu kali ini, memilih untuk tidak ikut kembali bertarung memperebutkan kursi legislatif. Beberapa pertimba ngan pribadi menjadi alasan wanita kelahiran Gorontalo, 30 Mei 1957 ini diantaranya permintaan anak, dan alasan kesehatan. Hal tersebut tentu sangat disayangkan, mengingat selama ini Kasma tergolong wakil rakyat yang cukup aktif dalam

menyampaikan aspirasi masyarakat. Bahkan konon, tidak sedikit masyarakat Gorontalo yang tetap mendukungnya dan memintanya untuk terus duduk di kursi parlemen. Tidak ingin mengecewakan pendukungnya, namun juga berusaha untuk tetap meluluskan keinginan sang buah hati, akhirnya Kasma pun mendapat “ilham”. Ia tetap bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dan pendukungnya tanpa harus duduk di kursi legislatif. Caranya? Dengan membantu para juniornya yang tengah bertarung meraih kursi DPR. Kasma pun dengan senang hati membagi ilmu dan pengalamannya hingga sukses meraih kursi parlemen.

tentu sangat mulia, membagi-bagi ilmu dan pengalaman kepada para caleg yang notabene rekan separtainya. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan Kasma itu menjadi tugas dan kewajiban para tenaga ahli atau staf ahli dari para caleg tersebut. “Iya seperti staf atau tenaga ahli ya?? hehe…,” tawa Kasma, sambil mengatakan tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya apa yang dilakukan semata-mata adalah untuk rakyat dan bangsa. Wah, baru kali ini ya ada anggota yang malah jadi “Staff Ahli”. TOP deh bu. (Ayu) Foto: Ayu/Parle/Iw.

Konsep, program dan strategi pun ia susun dan ia bagikan kepada koleganya di P ar t ai ter sebut. Bahkan, karena masih berstatus sebagai wakil rakyat, Kasma yang masih selalu turun ke lapangan ini juga menyertakan juniornya t e r s e b u t b e r ke n a l a n d e n g a n masyarakat. “Saya susun konsep, strategi yang tentu sesuai dengan visi dan misi partai. Bahkan tidak jarang saya juga membuat acara khusus agar para caleg satu partai dapat langsung bertemu, berkenalan dengan masyarakat yang notabene menjadi pendukung saya. Kalau pendukung saya berarti pendukung partai saya juga. Nah, silaturahim dengan para pendukung ini yang harus terus dipupuk dan dibina,” jelas Kasma Bouty kepada Parle di sebuah perjalanan kunjungan kerjanya. Apa yang dilakukan Kasma PARLEMENTARIA


79

Edisi 111 TH. XLIV, 2014

Recommend Documents