Edisi 125 TH. XLV, 2015

Edisi 125 TH. XLV, 2015

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) Tatang Sutarsa, SH (Deputi Persidangan dan KSAP) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Efendi PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya Naefuroji M. Andri Nurdriansyah Yaserto Denus Saptoadji SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015

2

Pengantar Redaksi Pengendalian produk impor menjadi laporan utama Parlementaria edisi 125. Topik ini diangkat lantaran gempuran produk asing telah begitu kuat mencengkeram perekonomian kita. Tengok saja hampir semua barang-barang kebutuhan masyarakat sebagian besar impor. Dari sisi pangan, beras, tepung terigu, gula bahkan garam sekalipun sebagiannya didatangkan dari luar negeri. Begitu pula sandang, 78% bahan bakunya impor sementara kurs dollar Rp13 ribu, maka industri kita terkapar, karena impor pakai dollar sedang menjualnya pakai rupiah. Belum lagi kebutuhan sekunder seperti telepon seluler dan otomotif, semuanya bermerk asing sehingga ketergantungan pada barang impor itu sangat besar. Karena itu perlu diapresiasi kebijakan Kemendag yang mengendalikan tujuh produk impor yakni. mainan anak, garmen, alas kaki, elektronik, telepon seluler, makanan, dan minuman. Kita harus tangkal gempuran produk asing tersebut dan memperkuat kualitas produk nasional. Kita dengan tegas

menolak produk asing semakin merajalela sementara kita hanya sebagai bangsa konsumen. Kebijakan itu mestinya bisa menjadi momentum untuk meningkatkan ekspor sekaligus kesiapan menghadapi era perdagangan bebas dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Tak kalah penting, selain pengendalian produk impor juga kebijakan impor bahan baku untuk menyelamatkan industry dalam negeri Di rubrik pengawasan dilaporkan soal pembubaran Petral, pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016 masuk dalam rubrik anggaran dan RUU Perbukuan diturunkan laporannya melalui rubrik legislasi. Satu lagi laporan menarik mengenai Pameran Keris diturunkankan dalam rubrik Pernik. Melalui “ Pameran Keris Nusantara Sebagai Simbol Kebangkitan Bangsa”, diharapkan menjadi momentum kebangkitan bangsa secara keseluruhan.

PARLEMENTARIA

EDISI 125 TH. XLV, 2015

3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta Stasiun Kereta Api Gambir Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV,5715350 2015 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

|8

PROLOG

Kendalikan Impor Genjot Ekspor Ketergantungan bangsa ini kepada barang-barang impor sudah cukup tinggi. Dari kebutuhan sehari-hari, seperti beras, terigu, gula, bawang merah dan mainan anak-anak, ternyata tidak bisa dipenuhi produk nasional hingga sebagiannya impor, Pakaian tradisional batik yang menjadi unggulan produk kita, kini juga telah disusupi produk-produk impor. Begitu pula dengan telepon seluler yang kini menjadi bagian gaya hidup dan otomotif merupakan produk bangsa lain.

PROFIL

| 48

PROLOG Kendalikan Impor Genjot Ekspor

LAPORAN UTAMA Bagus, Tapi Tak Sentuh Akar Masalah

sumbang saran Kebijakan Impor dan Kepentingan Nasional

PENGAWASAN

10 24

Pembubaran Petral Harus Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

27

Isu Beras Plastik Perlu Diwaspadai

30

anggaran Disparitas Pembangunan Kawasan Barat Dan Timur Indonesia

33

LEGISLASI RUU Sistem Perbukuan Nasional Mendesak Diundangkan

Ermalena

Berita foto

Senyumnya mudah mengembang. Sesekali tegas, namun tetap menjaga wibawa. Tutur katanya sederhana, pun mudah bergaul dengan siapa saja. Inilah seorang Ermalena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Ditemui Parlementaria di ruang kerjanya, perempuan yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat ini, menceritakan kisah hidupnya dari masa kecil, hingga menjadi politisi seperti sekarang.

kiat sehat Terapi Tempe

36 39 46

profil Ermalena, Politisi Yang Menyukai Kunjungan Ke Daerah Pelosok

kunjungan kerja sorotan Sanksi FIFA Berdampak Besar Bagi Persepakbolaan Indonesia

48 52 66

liputan khusus Perlu Contoh Kemajuan Setjen Parlemen Thailand

PENGAWASAN

8

| 27

69

selebritis Ayu Dyah Pasha Pilih Berkarya di Luar Sistem

pernik Ada Keris di DPR

71 74

PARLEMEN DUNIA Parlemen Dan Pembangunan Kawasan: Belajar Dari Pengalaman Brazil

pojok parle Serba Palsu

Pembubaran Petral Harus Berdampak Langsung Bagi Masyarakat Dalam praktik, Petral dan anak perusahaannya, Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES), memasok sekitar sepertiga kebutuhan minyak Pertamina setiap hari. Sisanya diproduksi Pertamina di dalam negeri.

76 79

ASPIRASI

Permohonan Tenaga Honorer Guru Kami selaku Pengurus Forum Honorer Tulungagung yang mewakili 80 orang tenaga honorer guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung menyampaikan permohonan untuk diangkat menjadi tenaga honorer kategori (K2). Dari data terlampir, SK pengangkatan

para Tenaga Honorer antara tahun 2001 sampai dengan 2005, yang dibiayai dari dana BOS, adalah mereka yang berusia antara 29 sampai dengan 45 tahun. Kami telah menyampaikan permohonan tersebut kepada Bupati Tulunga-

Tindak Lanjut Keberatan Hasil Lelang Kepada Ketua Komisi III DPR RI, saya sampaikan permohonan tindaklanjut pengaduan mengenai keberatan atas hasil lelang agunan kredit berupa tanah dan bangunan dengan harga jual di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan oleh BPR Gunung Rizki Pusaka Utama, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Saya telah beberapa kali menyampaikan surat dengan permasalahan yang sama kepada Komisi III DPR RI, yaitu Surat No. DK.02/07160/2014 tanggal 19 September 2014, Surat No. DK.02/07499/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan Surat

DK.02/07925/2014 tanggal 21 Oktober 2014, namun saat ini belum juga mendapatkan penyelesaian atas permasalahan tersebut.

gung, BKN, dan MENPAN-RB pada 3 Mei 2003, namun berkas permohonan tersebut tidak dikirim ke BKN oleh BKD Tulungagung. Kami memohon agar DPR RI menindaklanjuti permasalahan tersebut. Wiwik Agung Suryanto Tulungagung Jawa Timur but sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan segera menyelidiki dan memproses seadil-adilnya atas tindakan BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dalam pelaksanaan hasil lelang agunan kredit di bawah NJOP tersebut.

Saya mengucapkan terima kasih atas balasan surat yang dikirimkan oleh DPR RI yang memberitahukan bahwa suratnya telah diteruskan kepada Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti, berdasarkan Surat No. DAP/12075/ SETJEN-DPR RI/PL.01/12/2014 tanggal 6 Desember 2014.

Masalah tersebut terkait dengan bidang tugas Komisi XI DPR RI yang membida ngi keuangan dan perbankan, maka surat pengadu dapat disampaikan kepada Komisi XI DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Saya memohon Ketua Komisi III DPR RI membantu penyelesaian masalah terse-

Marsono Willys Semarang, Jawa Tengah

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

Hak Tanah Adat Masyarakat BPRPI Tanjung Gusta Saya selaku Ketua Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia selaku Kuasa Hukum dari Pemangku Adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampung Tanjung Gusta, menyampaikan permohonan perlindungan kepada Komisi III DPR RI terhadap hak-hak Masyarakat atas tanah Adat Hak ulayat Rakyat Penunggu Kampung Tanjung Gusta, Sumatera Utara, terkait konflik lahan seluas 96 hektar yang merupakan areal HGU PTPN II dengan masyarakat adat. Bahwa Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Tanjung Gusta telah mendiami lahan tersebut secara turun temurun sebagai hak ulayat suku Melayu yang diperoleh dari pemangku adat dan saat ini lahan tersebut telah menjadi pemukiman yang dihuni oleh sebanyak + 1.200 KK yang dilengkapi dengan fasilitas

6

PARLEMENTARIA


umum dan fasilitas sosial. Bahwa lahan tersebut disewakan oleh Sultan Maimoen Al Rashid Perkasa Alam Syah kepada Belanda pada tahun 1938 dan setelah 35 tahun maka beralih ke PTPN II. Namun ternyata PTPN II tidak pernah mau membayar uang sewa kepada pengadu, bahkan pengadu mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi dan harus terusir dari kampung sendiri. Kami mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan dan berproses sampai tingkat Kasasi, dan berdasarkan Putusan Kasasi MA RI No. 1734 K/Pdt/2001 23 Januari 2006, isinya memenangkan pengadu dan mengalahkan PTPN II. Kami berharap dengan adanya putu-

san Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, lahan sengketa dapat segera dikembalikan oleh PTPN II, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat Tanjung Gusta sebagai sumber mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka. Kami memohon Ketua Komisi II dan III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku karena keberadaan masyarakat adat diakui oleh UUD 1945 dan merupakan bagian dari WNI yang wajib dilindungi. Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih. Abrar Surbakti Deli Serdang Sumatera Utara

Sumpah Calon Advokat Saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Pejuang Indonesia (AAPI), menyampaikan kepada Komisi III DPR RI, mengenai pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait keharusan sumpah bagi para calon Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat melalui Peradi berdasarkan kesepakatan Peradi dan KAI pada tanggal 24 Juni 2010. Bahwa AAPI adalah wadah perjuangan para Advokat yang Anggotanya lebih dari 5000 Advokat di seluruh Indonesia dan telah menjadi korban kebijakan Ketua MA RI, karena organisasi yang ada tidak mampu menyelesaikan perseteruan yang terjadi antara Peradi dan KAI dan tidak pernah ada solusi untuk me-

nyelesaikannya, sehingga menghalangi para Advokat menjalankan profesinya sebagai Advokat yang menjadi sumber mata pencaharian, dimana hal tersebut telah terjadi sejak tahun 2008. Dalam kesepakatan bersama antara Peradi dan KAI yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2010, terdapat coretan pada nama Peradi sehingga berimplikasi hukum piagam tersebut dapat dikualifikasikan sebagai surat palsu. Bahwa selama ini MA RI dan Peradi tidak pernah bisa menunjukkan Piagam yang menjadi dasar kebijakan yang dibuat selama ini. Saya berharap Kepala Negara RI dan Pimpinan lembaga negara lainnya dapat mengembalikan kewibawaan dan ke-

daulatan hukum penyelenggaraan negara kepada Konstitusi RI, melaksanakan peraturan perundang-undangan de ngan sebaik-baiknya dan menghormati hukum serta hak asasi pengadu sebagai manusia Indonesia. Pengadu memohon Ketua Komisi III DPR RI segera membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan akan menggugat pimpinan lembaga terkait ke Mahkamah Internasional karena telah membiarkan dan merampas hak konstitusional pengadu dengan rancunya sistem hukum di tanah air. Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih. Eddy Heryanto Rembang, Jawa Tengah

Konflik Tanah antara Warga dan Lantamal Kami selaku Ketua RW 04 Kelurahan Kelapa Gading Barat, melayangkan permohonan perlindungan dan keadilan dari tindakan diskriminasi, intimidasi, dan arogansi serta pengklaiman/ pengambilalihan secara sepihak yang dilakukan oleh Lantamal III terhadap lahan yang ditempati warga di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara. Bahwa permasalahan konflik tanah antara warga dengan pihak Lantamal III, dimana tanah yang didiami oleh warga tersebut telah berlangsung sejak tahun 1960.

Melakukan pendataan rumah warga di sepanjang Jalan Inspeksi Kali Sunter, dari RT. 002 s.d RT 010 pada tanggal 3 September 2014 dan 4 September 2014. Melakukan pendataan dan mengumumkan dengan pengeras suara agar warga melakukan pembongkaran rumah di Jalan Inspeksi Kali Sunter RT. 02 RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara Pada 21 Oktober 2014,.

Bahwa tindakan pihak Lantamal III terhadap lahan warga tersebut telah berlangsung selama 2 bulan, diantaranya:

Memberikan Surat Peringatan (SP) I pada tanggal 28 Oktober 2014, SP II pada tanggal 3 November 2014 dan SP III pada tanggal 7 November 2014 serta Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran pada tanggal 11 November 2014.

melakukan pembongkaran paksa terhadap sebuah rumah (4 petak) di Jalan Inspeksi Kali Sunter No. 1 RT. 010 RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara.

Bahwa Lantamal III dengan melibatkan para petugas berseragam secara mendadak melakukan tindakan tersebut sehingga membuat warga resah, trauma serta takut, terutama bagi lansia dan anak-anak.

Kami berpendapat, bahwa pendataan terhadap warga tersebut merupakan tupoksi dari Dinas Kependudukan, bukan TNI AL, sedangkan RT dan RW merupakan wadah formal yang ada di lingkungan tersebut, namun RT dan RW tidak diinformasikan/mendapat pemberitahuan. Tim Pendamping sebagai perwakilan warga telah mengirimkan surat kepada Lurah Kelapa Gading Barat, Camat Kelapa Gading, dan Walikota Jakarta Utara untuk melakukan klarifikasi atas tindakan Lantamal III tersebut, namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan. Kami memohon Ketua Komisi III DPR RI segera membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku. Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih. Usman Jakarta Utara

PARLEMENTARIA


7

PROLOG

K

KENDALIKAN IMPOR GENJOT EKSPOR

etergantungan bangsa ini kepada barang-barang impor sudah cukup tinggi. Dari kebutuhan seharihari, seperti beras, terigu, gula, bawang merah dan mainan anakanak, ternyata tidak bisa dipenuhi produk nasional hingga sebagiannya impor, Pakaian tradisional batik yang menjadi unggulan produk kita, kini juga telah disusupi produk-produk impor. Begitu pula dengan telepon seluler yang kini menjadi bagian gaya hidup dan otomotif merupakan produk bangsa lain. Cita-cita besar mewujudkan mobil nasional hingga kini juga belum bisa dicapai, akibatnya kini kita hanya menjadi bangsa perakit, kalah dan tertinggal dengan negeri tetangga yang memproduksi Proton. Dengan ju m l a h pendudu k sek it a r 250 juta jiwa sebenarnya merupakan potensi besar, tapi mampukah kita memanfaatkan potensi itu sebagai pasar domestik.

8

PARLEMENTARIA


Karena itu dikeluarkannya kebijakan Kementerian Perdagangan mengendalikan masuknya produkproduk impor menurut kalangan DPR patut diapresiasi. Mereka berharap, pengendalian impor 7 jenis produk menjadi momentum untuk membenahi peningkatan ekspor di tengah gempuran produk-produk impor di pasar lokal. Meski demikian persoalannya bukan sekadar kendali impor, tapi juga daya beli masyarakat yang turun drastis. Melihat kondisi tersebut, Kemen dag ber tek ad mengend a lik an tujuh produk impor yang selama ini mendistorsi pasar di dalam negeri. Ketujuh produk itu adalah mainan anak, garmen, alas kaki, elektro nik, telepon seluluer, makanan, dan minuman. Harga-harga produk impor juga perlu diwaspadai, terutama produk impor dari Cina. Harga yang murah itu kerap menggoda konsumen di dalam negeri.

Dari sisi ini, kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, juga penting untuk jadi perhatian pemerintah. Bagaimana rakyat bisa membeli produk lokal maupun impor, di tengah lesunya daya beli. Menu rutnya, kebijakan pengend alian i mpor s a ngat posit if. Na mu n, sayangnya daya beli masyarakat di tanah air tak ikut ditingkatkan. Dalam pandangan Taufik, pasar di dalam negeri mengalami stagnasi. Walau impor dikendalikan, bila pasar lokalnya mengalami stagnasi, tentu tidak membawa pengaruh yang signifikan. “Secara ekonomi jelas ada stagnasi. Harus diakui secara realistis, ada stagnasi pasar. Artinya, kemampuan masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat agak menurun.” Melemahnya ekonomi nasional juga ditunjukkan oleh kapasitas produksi PT. Krakatau Steel yang terus menurun. Bila produksi besi

baja turun, maka infrastruktur yang sekarang sedang gencar dibangun pemerintah, bisa ikut terancam. Impor baja terutama dari Cina mungkin harus pula dikendalikan agar tak mematikan industri baja nasional. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengutarakan, persoalan pengen dalian impor sangat terkait dengan ketersediaan barang di da lam negeri. Dia memandang sederhana bahwa bila ketersediaan barang cukup di dalam negari, tentu tak perlu impor. Bila ada impor di tengah ketersediaan barang yang melimpa h, a k an mengacauk an harga di pasaran. “Masalah ekspor impor terkait de ngan ketersediaan barang di dalam negeri. Tentu pemerintah, kan, punya pandangan sendiri. Masalah ini sederhana saja. Kalau, memang, ketersediaan barang cukup, ya ja ngan impor,” terang Agus. Sebetulnya bukan pengendalian produk impor, yang paling penting sekarang kebijakan mengenai impor bahan baku. “Ini paling penting. Sebab industri kita 78% itu bahan bakunya impor, 6% konsumsi, dan 16% impor alat industri. Jadi, kalau dengan industri sekarang impor 78%, kemudian kurs dollar Rp13 ribu industri kita terkapar, karena impor pakai dollar, sedang menjualnya pakai rupiah,” tutur anggota Komisi VI DPR Lily Asdjudiredja Menurut politisi Partai Golkar asal Dapil Jabar II ini, sebagai contoh di Bandung, sebanyak 26 industri tekstil berhenti beroperasi. Yang lainnya sudah satu minggu ini ker janya cuma 3 atau 4 hari saja. Kare na itu harus ada koordinasi antara sektor industri dengan perdagangan. “Yang justru harus dikendalikan itu impor garmen, karena termasuk

padat karya. Pengendalian impor garmen dan bahan baku justru untuk kemajuan industri kita di dalam negeri,” tekannya. Keniscayaan Mantan anggota DPR yang kini pengusaha Abdilla Fauzi Acmad menilai, pengendalian impor menjadi keniscayaan di tengah perekonomian dunia yang sedang melesu. Adalah positif langkah yang diambil Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengendalikan tujuh produk impor, agar industri dan usaha kecil menengah (UKM) di dalam negeri terlindungi.

Tak lama lagi, Indonesia juga akan memasuki pasar bebas ASEAN sehingga produk apa saja bisa masuk ke negara kita, sehingga kebijakan Kemendag yang akan mengendalikan tujuh produk impor patut diapresiasi. Anggota Komisi VI Melani Leimena Suharli mengatakan, tak lama lagi, Indonesia juga akan memasuki pa sar bebas ASEAN sehingga produk apa saja bisa masuk ke negara kita, sehingga kebijakan Kemendag yang akan mengendalikan tujuh produk impor patut diapresiasi. Namun, ia berharap, tak hanya sebatas tu juh produk impor yang dikendali kan, buah-buahan impor pun patut dikendalikan. Pasalnya buah-buah an impor yang membanjiri pasar tradisional kini menjadi pesaing buah-buahan lokal. Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR M. Farid Al Fauzi menilai bila impor dikendalikan,

selalu ada apresiasi dan sambutan positif yang muncul. Berbagai produk lokal, memang, kerap ter k apar oleh masuk nya produkproduk impor yang tak terkendali. Apalagi daya saing produk kita terbilang rendah di pasar global. Langkah yang diambil Kementerian Perdagangan (Kemendag) patut diapresiasi dengan mengendalikan impor. Politisi Partai Hanura itu meman dang wajar ada kebijakan pengen dalian impor oleh pemer intah. Kebijakan itu, tidak saja untuk mengamankan produk lokal, tapi juga devisa. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan menjelaskan ketujuh produk impor telah mendistorsi pasar dalam negeri. Pengendalian barang impor merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ekspor di tengah pelemahan ekonomi dunia saat ini. Tujuannya untuk mengamankan neraca perdagangan Indonesia dan menjaga industri dalam negeri. “K a mi a k a n kenda li k a n impor produk, terutama barang-bar ang konsumsi dan memacu ekspor Dengan demikian, ketika ekonomi global kembali bergejolak, industri Indonesia sudah siap menghadapi,” ungkapnya. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menambahkan, cara pengendali an impor wajar bagi setiap negara. Pasalnya, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, setiap negara pasti mencari cara agar industri dalam negeri tidak tertekan barang impor. “Kalau sebuah negara sudah terancam dengan serbuan barang impor, kebijakan pengendalian impor bisa dilakukan,” katanya. (mp,mh)

PARLEMENTARIA


9

LAPORAN UTAMA

BAGUS, TAPI TAK SENTUH AKAR MASALAH

K

eluar nya kebijak an p en gend a l i a n i mp or disambut baik oleh ba nyak kalangan. DPR dan pelaku usaha di dalam negeri berharap inilah saatnya membenahi peningkatan ekspor di tengah gempuran produk-produk impor di pasar lokal. Hari sudah sore, ketika Parlementaria menanti dua narasumber penting di lobi Nusantara III. Satu setengah jam menanti, akhirnya narasumber pertama keluar dari lift menuju mobil dinasnya yang sudah menunggu di palataran gedung. Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI berhasil diwawancarai di te ngah hamparan karpet merah yang membentang. Perbincangan singkat seputar kebijakan pengendalian impor dari pemerintah menjadi pembuka. Walau singkat, tapi perbincangan itu penting untuk meminta pendapat petinggi DPR atas kebijakan pe ngendalian impor. Hanya dua sampai tiga pertanyaan yang berhasil

10

PARLEMENTARIA


dijawab, setelah itu Taufik langsung bergegas menuju mobil dinasnya. Selang setengah jam kemudian, Wakil Ketua DPR lainnya turun dari lift. Inilah Agus Hermanto yang juga ingin keluar meninggalkan Gedung DPR. Parlementaria mewawancarainya sejenak untuk kembali meminta pendapatnya seputar kebijakan impor. Keduanya menyambut positif, seraya memberi catatan kritis atas kebijakan ini. Akhir Mei lalu Kemendag mengeluarkan kebijakan baru soal pe ngendalian impor. Ada tujuh produk yang coba dikendalikan impornya. Ketujuhnya adalah elektronik, telepon seluler, mainan anak, makanan, minuman, garmen terutama yang bermotif batik, dan alas kaki. De ngan kebijakan ini, Kemendag coba ingin melindungi industri dan terutama UKM di dalam negeri. Bahkan, Kemendag juga mendorong produsen telepon seluler agar berinvestasi saja di Indonesia, sehingga impornya selalu terkendali. Selama

ini, produk telepon seluler seperti tak terkendali masuk ke pasar Indonesia. Impornya sudah mencapai 35 miliar dollar AS. Di sinilah komitmen pemerintah coba ingin diperlihatkan. S a mbi l mengend a l i k a n i mpor, ekspornya pun ditata. Partogi Pa ngaribuan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, berseloroh, ingin memacu target ekspor hingga 300 persen sampai lima tahun mendatang. Tujuannya, bila kelak terjadi pelemahan ekonomi global, industri Indonesia sudah siap menghadapinya. Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, yang jadi persoalan bukan sekadar kendali impor, tapi juga daya beli masyarakat yang turun drastis. Ini juga penting untuk jadi perhatian pemerintah. Bagaimana rakyat bisa membeli produk lokal maupun impor, di tengah lesunya daya beli. Politisi PAN itu, mengakui, kebijakan pengendalian impor sangat

Ini indikasi lain yang jadi perbinca ngan. Bila produksi besi baja turun, maka infrastruktur yang sekarang sedang gencar dibangun pemerintah, bisa ikut terancam. Impor baja terutama dari Cina mungkin harus pula dikendalikan agar tak mematikan industri baja nasional.

positif. Namun, sayangnya daya beli masyarakat di tanah air tak ikut ditingkatkan. “Jadi, kebijakan itu tentu bagus. Tetapi, itu bukan akar penyelesaian masalah,” katanya, akhir Mei lalu. Akar masalah yang dimaksud adalah perbaikan daya beli masyarakat tadi. Dalam pandangan Taufik, pasar di dalam negeri mengalami stagnasi. Walau impor dikendalikan, bila pasar lokalnya mengalami stagnasi, tentu tidak membawa pengaruh yang signifikan. “Secara ekonomi jelas ada stagnasi. Harus diakui secara realistis, ada stagnasi pasar. Artinya, kemampuan masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat agak menurun.” Stagnasi itu, lanjut Taufik, harus diterapi dengan formulasi ekonomi yang jitu. Ia tak menjelaskan lebih lanjut bentuk formulasi ekonomi yang jitu tersebut. Yang jelas masyarakat harus disejahterakan agar daya belinya meningkat. Di sisi lain tata kelola impor dan ekspor juga menutut perbaikan. Apalagi laju perekonomian nasional menurun sekitar 4,7 persen. Ditambahkan Taufik melemahnya ekonomi nasional juga ditunjukkan oleh kapasitas produksi PT. Krakatau Steel yang terus menurun.

Sement ara itu Ag us Hermanto mengutarakan, persoalan pengendalian impor sangat terkait de ngan ketersediaan barang di dalam negeri. Dia memandang sederhana bahwa bila ketersediaan barang cukup di dalam negari, tentu tak perlu impor. Bila ada impor di tengah ke tersediaan barang yang melimpah, akan mengacaukan harga di pasar an.

lama Ramadan dan Idul Fitri? Tidak semua mengamini langkah Mendag tersebut. Menurut Agus, persoalan ini harus diteliti lebih dulu, sejauh mana ketersediaannya sebelum mengambil langkah impor. Sudah menjadi persoalan klasik, setiap kali Ramadan dan lebaran, harga bahan kebutuhan pokok melambung dan pemerintah menambahnya dengan impor.

“Masalah ekspor impor terkait de ngan ketersediaan barang di dalam negeri. Tentu pemerintah, kan, punya pandangan sendiri. Masalah ini sederhana saja. Kalau, memang, ketersediaan barang cukup, ya ja ngan impor,” terang Agus. Politisi Partai Demokrat itu, lebih menitikberatkan pada persoalan ketersediaan barang. Ini masalah klasik tentu. Dengan pengendali an impor sejumlah produk oleh pemerintah, maka harus dihitung ketersediaan barangnya di dalam negeri agar tak merusak pasar. Impor Jelang Ramadan Kebutuhan terhadap berbagai bahan kebutuhan pokok selama Ramadan dan jelang Idul Fitri pasti meningkat. Stok kebutuhan pangan tak boleh kurang. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel beberapa waktu lalu sempat menyatakan, ingin membuka keran impor bawang merah untuk menyelamatkan ketersediaan stok di dalam negeri selama Ramadan. Benarkah bawang merah perlu diimpor untuk ketersediaan stok se-

“Kementerian Perdagangan perlu mengaturnya lagi dengan lebih tegas. Kami berharap persoalan ini harus diteliti betul. Tidak boleh gegabah untuk mengimpor bahan pangan. Justru itu nanti akan dibicarakan secara spesifik dengan Komisi VI. Pembahasan ini nantinya akan mengatur kebutuhan barang dan pangan yang perlu diimpor atau tidak,” tandas Agus. Sementara Taufik menghimbau pemerintah untuk berhati-hati mengambi langkah impor. “Ini masalah klasik ekonomi. Masalahnya itu penyediaaan kebutuhan pokok seperti sembako yang sudah diprediksi dua bulan lalu. Harus hati-hati menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Jadi, perlu ada kebijakan strateg is dari pemerintah terkait sektor keuangan dan pangan.” (mh) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR

PARLEMENTARIA


11

LAPORAN UTAMA

LINDUNGI PRODUK LOKAL

B

ila impor dikendalikan, s e l a lu a d a ap r e s i a s i dan sambutan positif yang muncul. Berbagai produk lokal, memang, kerap terkapar oleh masuknya produk-produk impor yang tak terkendali. Apalagi daya saing produk kita terbilang rendah di pasar glo bal. Langkah yang diambil Kementerian Perdagangan (Kemendag)

12

PARLEMENTARIA


patut diapresiasi dengan mengendalikan impor. Parlementaria sempat berbincang dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Farid Al Fauzi di sela-sela kesibukan memimpin rapat. Politisi Partai Hanura itu, memandang wajar ada kebijakan pengendalian impor oleh pemerintah. Kebijakan itu, tidak saja untuk mengamankan

produk lokal, tapi juga devisa. Pada bagian lain, Farid juga menghimbau kepada pemerintah agar berhati-hati membuka keran impor untuk komoditas pangan. Jelang Ramadan dan lebaran ini kebutuhan bahan pokok masyarakat selalu meningkat, hingga menguras stok yang ada. Kepada Parlementaria akhir Mei lalu, Farid mengutarakan

pandangannya. Kemendag sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan tujuh produk impor, seperti elek tronik, mainan anak-anak, telepon selular, garmen, dan lain-lain. Apa yang bisa dikomentari dari kebi jakan ini? Ya, wajar pembatasan impor itu. Regulasi itu utuk mengamankan produk dalam negeri dan melin dungi devisa. Reg ulasi itu juga untuk melindungi konsumen dari mainan ana k yang berba haya, misalnya. Menurut saya, ya bagusbagus aja. Tidak ada masalah. Apakah kebijakan ini tidak terlalu telat dikeluarkan, mengingat pasar kita sudah tertekan oleh serbuan produk-produk impor? Saya kira tidak. Itu, kan, kondisional saja. Jadi, kebijakan ini banyak variabelnya. Barang kali hari ini Menteri Perdagangan melihat itu tidak perlu impor. Tidak ada persoalan yang signifikan.

Kalau produk impor dihentikan sama sekali karena mengin gat produk itu bisa diproduksi di dalam negeri? Kalau dihentikan sama sekali nanti melanggar peraturan WTO. Ada perjanjian internasional yang tidak mungkin dilanggar. Tidak mungkinlah menteri mengambil posisi tidak mengimpor sama sekali. Kita, kan, hidup di tengah-tengah masyarakat dunia internasional dan kita dipenuhi banyak perjanjian dengan negara-negara lain. Kalau mengambil risiko menutup impor, kita bakal menanggung risiko yang lebih besar. Kalau impor sudah dikendalikan, apakah secara otomatis ekspor kita bisa terangkat? Pengendalian impor barang tertentu tidak ada hubungannya dengan ekspor.

Saya melihat ketika mendekati bulan Ramadan, apalagi dekat lebaran, konsumsi menjadi meningkat. Untuk barang-barang kebutuhan pokok tertentu dan pendukung kebutuhan pokok, saya minta kepada menteri untuk berhati-hati me ngambil kebijakan. Membuka keran impor bawang, karena selama ini memang impor. Tapi, kalau dilepas begitu saja, nanti bahaya juga. Itu kan, nanti bisa terjadi diferensiasi harga yang luar biasa. Kemudian beras, misalnya, itu saya minta dikaji lebih dalam. Tetapi, kalau menghentikan impor pasti nanti di bulan Ramadhan harga beras akan naik. Jadi, untuk menghitung balance di situ, saya minta temanteman di Kemendag untuk hati-hati dan cermat menghitung kebutuh an pokok masyarakat ini. Jangan sampai harga melonjak tinggi atau harga terlalu rendah. (mh) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR

Menjelang Ramadan ini Menteri Perdagangan membuka kembali impor bawang merah?

PARLEMENTARIA


13

LAPORAN UTAMA

BUAH IMPOR PUN PERLU DIBATASI

T

ak hanya tujuh produk konsumsi yang dikendalikan impornya, produk buah-buahan impor pun perlu dikendalikan, agar pasar buah lokal yang khas tetap digemari masyarakat Indonesia. Ruang kerjanya tertata rapi. Si ang itu, Melani Leimena Suharli menerima kehadiran Parlementaria untuk sesi wawancara eksklusif menyangkut kebijakan impor dari pemerintah. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Komisi VI dan banyaknya undangan penting, Parlementaria beruntung bisa diterima dengan baik. Ditemani secangkir teh hangat, perbincangan mengalir ke masalahmasalah krusial di bidang perdagangan. Kementerian Perdagangan

14

PARLEMENTARIA


(Kemendag) diharapkan terus memantau perkembangan impor dan ekspor Indonesia. Menurut Melani sejauh produk barang tersebut tidak bisa diproduksi di dalam nege ri, Indonesia boleh saja mengambil kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan barang tersebut. Ta k la ma lag i, Indonesia juga akan memasuki pasar bebas ASEAN. Produk apa saja bisa masuk. Pemerintah bagaimana pun harus mengontrol ini. Dan kebijakan Kemendag yang akan mengendalikan tujuh produk impor patut diapre siasi. Namun, Melani berharap, tak hanya sebatas tujuh produk impor yang dikendalikan, buah-buahan impor pun patut dikendalikan. Se perti diketahui, buah-buahan impor selalu membanjiri pasar tradisional, menyaingi produk buah lokal.

“Di era pasar bebas nanti, kita harapkan buah-buahan impor tetap harus dikendalikan. Jangan sampai mematikan buah-buahan lokal,” kata Melani akhir Mei lalu. Di te ngah pengendalian impor, pemerintah perlu membenahi produk buah lokal agar bisa menjadi tuan rumah di pasar sendiri. Dengan begitu, masyarakat bisa beralih sepenuhnya dari kebiasaan mengonsumsi buah impor ke buah lokal yang khas. Seperti diketahui, Kemendag sedang mengendalikan tujuh produk impor yang selama ini mendistorsi pasar di dalam negeri. Ketujuh produk itu adalah mainan anak, garmen, alas kaki, elektronik, telepon seluluer, makanan, dan minuman. Harga-harga produk impor juga perlu diwaspadai, terutama produk impor dari Cina. Harga yang

murah itu kerap menggoda konsumen di dalam negeri. “Barang tekstil dari Cina itu murah sekali. Ini bisa mematikan produk tekstil kita. Untuk itu harus diantisipasi dengan meningkatkan kualitas produk. Misalnya, batik. Kualitasnya harus semakin ditingkatkan. Tekstil impor yang murah biasanya mudah luntur. Sementara produk kita mungkin lebih mahal, tapi kualitasnya bagus dan tak mudah luntur,” jelas mantan Wakil Ketua MPR ini. Melani berharap, Indonesia jangan sampai kebanjiran produk impor betapapun harganya lebih murah. Bila tidak dikendalikan dari sekarang akan sulit mengontrolnya lagi. Pembinaan produk-produk industri kecil menangah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) menjadi keniscayaan agar tak kalah bersaing. Kemasan produk lokal, sambung Melani, harus lebih menarik mengikuti tren pasar. Apalagi bila yang diproduksi adalah produk fashion. Tidak semua yang dinilai menarik di dalam negeri, bisa diserap oleh pasar global. Di sinilah pentingnya mempelajari tren pasar global. “Di sini perlu pembinaan UKM oleh

para pakar. Kalau baju, datangkan pakar fashion. Kalau buah-buahan dan sayuran, datangkan pakar pertanian. Dengan adanya pakar, ideide kreatif dan baru bisa dimunculkan, sehingga kemasannya semakin menarik dan akhirnya disukai pasar global. Dengan memperbaiki kualitas berarti pula memperbaiki income.” Ditambahkan Melani, impor tidak bisa sepunuhnya ditutup. Banyak produk yang tetap harus impor, seperti mesin untuk produksi berbagai jenis barang. Jadi, pengendalian impor sangat baik, sejauh untuk memperbaiki dan melindungi produk-produk lokal. “Namun, bila ada yang bisa diproduksi di sini, ya produksilah di sini,” ujarnya singkat. Impor Pangan Jelang Ramadan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel kembali membuka keran impor, terutama untuk produk bawang merah. Langkah ini diambil untuk mengaman kan ketersediaan stok di dalam negeri. Dikatakan Melani, untuk impor kebutuhan pokok memang harus melihat dahulu ketersediaan stok. Jangan sampai masyarakat di Tanah Air panik karena kehabisan. Apalagi jelang Ramadan dan lebaran kebutuhan meningkat.

“Jadi untuk stok kita harus meneliti benar-benar sekaligus menginspeksi ke pasar-pasar. Ini tidak boleh kekurangan. Jangan buru-buru impor, karena khawatir impor itu belum dibarengi dengan penelitian stok. Boleh jadi ada mafia impor pangan yang biasa terjadi,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut. Membuka keran impor bawang merupakan persoalan strategis, lantaran kuliner di Indonesia sarat dengan bumbu bawang dan cabai. Impor produk pangan juga harus melihat ketersediaan lahan pertanian. Boleh jadi impor dibuka, lantaran lahan yang ada tak mampu memproduksi sesuai kebutuhan di dalam negeri. Atau lahan cukup, tapi karena ada kendala cuaca, sehingga produksi menurun. Di sinilah konteks impor diberlakukan. Diungkapkan Melani, banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan properti, perkantoran, dan hiburan. Produksi pertanian pun akhirnya menurun seiring menyusutnya lahan. “Kadang lahan habis karena didirikan gedung-gedung. Idealnya bila lahan pertanian dijual, diganti dengan pengadaan lahan baru. Jadi, walaupun pembangunan kian modern, tetapi tetap tidak kehilangan lahan pertanian.” (mh) Foto: Rizka/Parle/HR

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

KOORDINASI, KUNCI PENGENDALIAN IMPOR

A

nggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono menilai positif kebijakan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang mengontrol tujuh barang impor. “Saya pikir bagus jika Kementerian Perdagangan me ngendalikan impor. Hanya saja, kebijakan tersebut hendaknya diikuti langkah lanjutan dari Kementerian Perdagangan agar produksi dalam negeri kita bisa diminati pasar domestik,” ujarnya kepada Parle di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Pasalnya, lanjut Bambang, pasar

16

PARLEMENTARIA


domestik kita sebenarnya sangat bagus karena merupakan pasar terbesar dari semua negara di ASEAN dimana total jumlah penduduk kita 35 % dari total jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara. Namun dia berharap kebijakan tersebut tidak hanya sekedar pencitraan karenanya diharapkan segera diikuti langkah koordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Kementerian Perdagangan, lanjut Haryo, seharusnya bekerjasama dengan kementerian yang lain terutama untuk menekan sisi ongkos produksi dari industri dalam negeri

agar jangan sampai melebihi ongkos produksi dari negara-negara lain baik negara-negara ASEAN maupun negara-negara diluar ASEAN. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan Kemendag sebelum melakukan kebijakan pengendalian impor. Kata Bambang, pertama “apakah Kementerian Perdagangan sudah mengkoordinasikan ini dengan Kementerian ESDM? Sehingga harga produk industri kita lebih kompetitif. Jika tidak, masyarakat mana mau membeli produksi kita sendiri. Kedua, catatan Bambang Haryo

adalah apakah Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian? Kementerian Perindustrian, jelas Bambang Haryo, harus dapat memberikan produk yang murah dan kompetitif dengan kualitas yang baik. Catatan Ketiga adalah apakah Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja? “Kementrian Tenaga Kerja harus bisa menyediakan sumber daya manusia yang handal,” tandasnya. Ia melihat Kementerian Perdagangan belum bergerak ke arah itu, yaitu berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait tersebut. Catatan keempat, apakah betul Kementerian Perhubungan sudah menyediakan tranportasi massal untuk kepentingan industri? “Saya belum melihat itu. Buktikan program kereta api untuk kereta api logistiknya malah menurun.” Yang terakhir yang harus dikoordinir untuk mendukung kebijakan pembatasan produk impor Kemendag adalah Kementerian Keuangan. “Baga im a n a denga n kebija k a n beacukainya? Apakah sudah pasti barang impor tidak bisa masuk? Karena Indonesia merupakan sasaran empuk masuknya barangbarang impor. Indonesia menur ut politisi Gerindra ini, adalah satu-satunya negara yang mempunyai pelabuhan internasional terbanyak di dunia. Saat ini Indonesia mempunyai 141 pelabuhan internasional, Amerika Serikat negara yang hampir sama besarnya dengan wilayah Indonesia hanya wilayahnya lebih banyak daratan, pelabuhan internasionalnya hanya 5. Eropa keseluruhan pela buhan internasionalnya hanya 7. Indonesia memiliki 141 pelabuhan internasional. Selanjutnya ia mempertanyakan,

apakah Indonesia bisa menyediakan aparat bea cukai yang betul-betul bagus? Apakah Indonesia bisa menyediakan polisi perairan dengan bagus? Kalau tidak ya susah. Pembatasan produk impor kita akan kebobolan.” terang dia. Menurut Bambang Haryo, jika kebijakan pembatasan impor terse-

Selanjutnya ia mempertanyakan, apakah Indonesia bisa menyediakan aparat bea cukai yang betul-betul bagus? Apakah Indonesia bisa menyediakan polisi perairan dengan bagus? Kalau tidak ya susah. Pembatasan produk impor kita akan kebobolan.” terang dia. but hanya sebatas kebijakan tanpa ada langkah-langkah lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan kementerian lain yang terkait akan percuma saja. “Pesimis akan keberhasilan kebijakan pembatasan produk impor tanpa diikuti koordinasi Kemendag dengan beberapa kementerian terkait, terang Bam-

bang Haryo. Kebijakan impor pernah dilakukan pemerintah sebelumnya, namun mendapat reaksi negatif dari sejumlah negara. Pembatasan impor yang diterapkan Indonesia tersebut meliputi apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus buah kering, ayam dan daging.Belajar dari pengalaman, maka pemerintah perlu berupaya menyiapkan rencana aksi atas dampak negatif yang mungkin timbul akibat adanya kebijakan pembatasan impor produk tersebut dengan cara menekan kemungkinan terjadinya inflasi dengan cara menstabilkan harga dengan cara melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian terkait dalam upaya menyeimbangkan permintaan dengan ketersediaan produkproduk Indonesia yang memenuhi permintaan pasar domestik. Langkah utama lainnya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk Indonesia. Secara garis besar, komponen daya saing terbagi kedalam komponen yang melekat dalam produk dan komponen di luar produk. Komponen daya saing yang pertama antara lain mencakup produktivitas dan efisiensi produksi yang terefleksi kedalam harga produk, kualitas dan standar mutu, dan keberlanjutan ketersediaan. S ement a r a komp onen d i lu a r produk antara lain terkait dengan efisiensi pemasaran, distribusi dan sistem logistik secara keseluruhan. Komponen yang terakhir ini merupakan salah satu komponen penentu daya saing perekonomian. Oleh karena itu, meningkatnya daya saing produk tidak hanya menjadi tugas satu kementerian saja, melainkan tanggung jawab lintas kementerian dibawah Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. (SKR) Foto: Naefuroji/Parle/HR

PARLEMENTARIA


17

SEHARUSNYA YANG DIKENDALIKAN IMPOR BAHAN BAKU

S

eb et u l nya bu k a n p e ngendalian produk impor, yang paling pen ting sekarang kebijakan men genai impor bahan baku. “Ini paling penting. Sebab industri kita 78% itu bahan bakunya impor, 6% konsumsi, dan 16% impor alat industri. Jadi, kalau dengan industri sekarang impor 78%, kemudian kurs dollar Rp13 ribu, industri kita terkapar, karena impor pakai dollar, sedang menjualnya pakai rupiah,” tutur anggota Komisi VI DPR Lily Asdjudiredja terkait kebijakan Pemerintah mengendalikan 7 produk impor . Menurut politisi Partai Golkar asal Dapil Jabar II ini, sebagai contoh di Bandung, sebanyak 26 industri tekstil berhenti beroperasi. Yang lainnya sudah satu minggu ini kerjanya

18

PARLEMENTARIA


cuma 3 atau 4 hari saja. Karena itu harus ada koordinasi antara sektor industri dengan perdagangan. Lebih lanjut dia menegaskan, yang justru harus dikendalikan itu impor garmen, karena termasuk padat karya. Kalau untuk produk mainan anak, menurutnya bisa diproduksi di dalam negeri. Justru impor bahan baku yang tidak dikendalikan akan menjadi masalah. “Kita harus dorong pengendaliannya, bukan pen gendalian impor elektronik. Pen gendalian impor garmen dan bahan baku justru untuk kemajuan industri kita di dalam negeri,” tekannya. Saat ditanyakan bahwa sejumlah negara pengekspor yang menurunkan harga produknya (dumping), politisi senior ini menilai, perso-

alannya daya saing kita rendah. Kalau daya saing kita kuat, dumpingnya juga tidak bisa masuk. Seperti Cina mereka mengatur kebijakan produk ekspor-impornya betulbetul serius, sehingga harganya murah. Itu menjadikan ekspornya

apresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Harga produk dalam negri dengan harga barang-barang impor itu lebih seimbang, minimal produk dalam negri tidak jatuh amat lah,” ungkap Wakil Rakyat dari Dapil III Jabar ini.

tumbuh dengan besar. Menanggapi Mendag akan buka keran impor bawang merah jelang Ramadan ini, dengan tegas Lily mengatakan, “Ini bodoh, pakai impor bawang merah segala. Kalau bawang merah mahal yang untung itu petani kita. Kan tidak semua orang di Indonesia pakai bawang merah. Ini kan kerjaan mafia saja,” tandasnya. Bagaimana petani bisa akan bergairah menanam bawang merah kalau impor lagi. Ditegaskannya, kalau pas-pasan begini, buat apa impor bawang merah dan bawang putih. Biar saja, kalau tidak impor, kan kita tidak akan mati. Yang penting lanjut dia, petani kita sejahtera. Sekarang ini, produksi bawang merah petani rendah, miskin pula.

tidak hanya berhenti pada 7 produk tadi tapi seluruh produk yang masuk ke negara kita dengan kebijakan yang terintegrasi sekaligus untuk menjaga rasa aman konsumen dan menciptakan keadilan ekonomi.

Strategis dan Terintegrasi

“Keadilan ekonomi itu adalah ke-

Anggota Komisi VI dari FPKB Neng Eem Marhamah Zulfahiz mengingatkan, karena akhir tahun ini Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah dibuka, maka arus barang keluar masuk dari luar negeri semakin masif. Untuk itu, harus ada langkah yang strate gis yang sifatnya kebijakan dan terintegrasi, tidak hanya Kementerian Perdagangan, lalu Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang mengeluarkan standar nasional Indonesia (SNI). Di Kementerian Perdagangan pun ada beberapa Dirjen Perlindungan Konsumen dan instansi lain terkait masalah kepentingan perdagangan dan konsumen.

Dari seluruh negara Asean pasar Indonesia itu paling besar yaitu 250 juta. Sedangkan kalau diintegrasikan seluruh pasar negara Asean itu pasarnya menjadi 600 juta, otomatis Indonesia menjadi yang terbesar, terluas dan itu tentu akan menarik magnetmagnet siapapun pelaku usaha di Asean.

Di sisi lain, menurut anggota Komisi VI (bidang perdagangan dan perindustrian) harus ada kebijakan yang terintegrasi bagaimana memasukkan sertifikasi halal dalam produkproduk tersebut karena mayoritas Indonesia adalah muslim.

sejahteraan dan keuntungan bagi pengusaha, kemudian kepuasan bagi konsumennya dengan halalan thoyiban dan tidak merugikan kesehatan.

Jadi lanjutnya, dalam rangka pe ngendalian produk-produk impor

“Jadi semua stakeholder memang harus dilibatkan tetapi saya meng

Jadi tidak sekedar menjadikan Indonesia sebagai negara pasar, karena dengan terintegrasinya Masyarakat Ekonomi Asean ini, dari seluruh negara Asean pasar Indonesia itu paling besar yaitu 250 juta. Sedang kan kalau diintegrasikan seluruh pasar negara Asean itu pasarnya menjadi 600 juta, otomatis Indonesia menjadi yang terbesar, terluas dan itu tentu akan menarik magnet-magnet siapapun pelaku usaha di Asean. Di sisi perundang-undangan ujar Eem, perlunya Undang-undang KPPU direvisi karena sudah masuk Komisi VI dan Prolegnas. Perlu ada keberpihakan terhadap pelaku usaha dalam negeri dan di sisi lain tidak membuat investor asing lari, intinya harus ada keseimbangan. Begitu pula Undang-undang Per koperasian juga perlu direvisi lagi, dan juga Undang-undang BUMN karena sebagai agen pembangunan. “Kita harus mendorong merevita lisasi BUMN sehingga bisa menjadi motor penggerak utama perekonomian bangsa ini,” jelas politisi PKB ini. Mengenai kendala peningkatan produk ekspor, ia menyebutkan bahwa kendalanya klasik bagi yang eksportir adalah masalah daya saing. Ketika ada kebijakan pengendalian produk ekspor, seharusnya jadi momentum pengusaha kita untuk meningkatkan kualitas dan pe ngetahuan ekonomi perdagangan internasional sehingga produkproduknya mampu bersaing di kancah global. (mp) Foto: Naefuroji/ Parle/HR

PARLEMENTARIA


19

PELIPUR LARA, TATA NIAGA IMPOR

P

engendalian impor menjadi keniscayaan di te ngah perekonomian dunia yang sedang melesu. Adalah positif langkah yang diambil Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengendalikan tujuh produk impor, agar industri dan usaha kecil menengah (UKM) di dalam negeri terlindungi. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, Parlementaria berhasil mene mui pengusaha yang juga mantan anggota DPR RI ini. Ia begitu ramah menerima kehadiran Parlementa ria. Abdilla Fauzi Achmad adalah sosok pengusaha sukses dan religius. Kini, ia memimpin antara lain PT. Inti Fauzi Corpora sebagai Direktur

20

PARLEMENTARIA


Utama. Perkembangan ekonomi nasional maupun dunia selalu ia amati. Tak hanya praktik, Fauzi juga sangat menguasai teori-teori ekonomi. Kepada reporter M. Husen dan fotografer Naefuroji, Fauzi membincang serius perkembangan ekonomi terakhir. Di ruang kerjanya yang tertata rapi, di Graha Inti Fauzi, Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia yang membawahi bidang Ekonomi dan IPTEK itu, menyambut positif kebijakan pengendalian impor oleh Kemendag. Kebijakan ini, bisa menjadi pelipur lara di tengah serbuan produk-produk impor di pasar nasional. Menurut Fauzi, mengendalikan

impor tidak saja untuk menjaga produk domestik, tapi juga menumbuhkan kecintaan yang masif pada produk dalam negeri. Kemendag sendiri beberapa waktu lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk tujuh produk impor yang selama ini kerap mendistorsi harga di dalam negeri. Ketujuh produk tersebut adalah elektronik, telepon seluler, mainan anak, bahan bermotif batik, makanan, minuman, dan alas kaki. Soal impor telepon seluler, misalnya, Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag Partogi Pagaribuan, menyatakan, produsennya akan didorong berinvestasi di dalam negeri. Selama ini, nilai impor telepon seluler mencapai 35 miliar dollar AS.

Kemendag berkomitmen, pengendalian impor ini untuk meningkatkan ekspor. Tujuannya, tentu untuk mengamankan neraca perdagangan luar negeri Indonesia sekaligus melindungi industri nasional. Dewan Pakar Perhimpunan Keluarga Besar PII ini, menuturkan, eksekusi pengendalian impor perlu segera dilakukan untuk meraih surplus neraca perdagangan. Tentu saja, kata Fauzi, untuk suksesnya policy ini, maka Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan garda terdepan yang terpercaya untuk me ngamankan arus impor ekspor di pelabuhan dan bandara. Anggota Majelis Penasihat Majelis Nasional Pimpinan Kolektif KAHMI tersebut, mengapresiasi pernyataan Partogi. Untuk itu, perlu ada sinergi antara sektor perdagangan dan sektor industri nasional. Ketika Kemendag bekerja mengendalikan impor, Kementerian Perindustrian

(Kemenperin) mendorong para pe ngusaha nasional untuk berinvestasi membangun kawasan industri di luar pulau Jawa. “Kawasan industri akan berdampak positif, selain meningkatkan produk domestik dalam berbagai jenis industri, dia juga mempunyai multiplier effect, antara lain menyerap tenaga kerja, perdagangan berjenjang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah luar Jawa,” papar Fauzi yang ditemui awal Juni lalu. Mant an Presiden Direk tur P T. Asuransi Yasuda Indonesia ( jointventure) yang kini menjadi Pimpinan PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara ini, mengakui, tidak mudah menyediakan lahan yang luas untuk membangun kawasan industri. Di sisi lain, risiko berinvestasi di kawasan yang baru dibangun tersebut menjadi tantangan tersendiri. Ini harus disadari pemerintah.

Bahkan, pemerintah daerah juga dihimbau untuk berperan aktif dan cepat menyambut kebijakan peme rintah pusat di bidang investasi. Perizinan satu atap untuk menja ring para investor sangat diharapkan. Ini penting bagi para investor untuk mengendalikan biaya investasi dan mudah diprediksi. Den gan banyaknya investor yang masuk tentu berdampak pada pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, terutama di luar pulau Jawa. Di akhir wawancaranya, Fauzi menyatakan, para Anggota DPR RI akan lebih konkrit menyaksikan hal-hal yang dibicarakan di atas saat melakukan kunjungan kerja. Anggota DPR juga berkesempatan mengklarifikasi semua masalah tersebut saat raker dengan menteri, RDP dengan direktur jenderal, atau RDPU dengan para pengusaha dan para pelaku ekonomi lainnya. (mh) Foto: Naefuroji/Parle/HR

PARLEMENTARIA


21

PENGENDALIAN IMPOR TELAT, TAPI PATUT DIAPRESIASI yang sangat luas, mampu menjadi produsen kompetitif atas tujuh produk tersebut. Berikut petikan wawancara peraih gelar PhD dari Universitas California, Amerika Serikat tersebut kepada Parlementaria. Kementerian Perdagangan RI akan mengendalikan tujuh produk im por untuk melindungi industri dan UMKM dalam negeri. Tujuh produk itu misalnya elektronik, mainan anak, telepon seluler, gar men, dan sebagainya. Bagaimana anda menilai ini?

L

ebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, b e g it u k at a p e p at a h . Pepatah bijak tersebut tampaknya tepat ditujukan bagi Kementerian Perdaga ngan yang sedang mengendalikan kebijakan impor atas tujuh produk. Pengendalian impor ini dipandang telat, karena pasar lokal sudah sering tertekan oleh produk-produk impor. Walau telat, kebijakan ini tetap harus dilakukan. Parlementaria berhasil meminta pendangan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Padang Wicaksono awal Juni lalu. Menurut Padang, tujuh produk impor yang

22

PARLEMENTARIA


dikendalikan itu akan memberikan insentif bagi industri di dalam negeri untuk memproduksi dan memasarkannya sendiri di pasar lokal. Tujuh produk yang dikendalikan impornya adalah elektronik, telepon seluler, mainan anak, makanan, minuman, garmen, dan alas kaki. Ketujuh produk impor itu merupa kan padat karya yang sesungguhnya bisa diproduksi di dalam negeri. Pengajar tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini menilai, produkproduk tersebut tergolong low-end product (barang-barang yang tidak sarat teknologi canggih). Padahal, Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah dan pasar

Kebijakan tersebut patut diapre siasi. Mengapa demikian, pertama, tujuh produk impor tersebut merupakan barang konsumsi yang tergolong low-end product (barang-barang yang tidak sarat teknologi canggih) dan diproduksi oleh industri berbasis padat karya. Artinya, Indonesia dengan jumlah tenaga kerja berlimpah dan pasar dalam negeri yang besar memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi tujuh produk impor tersebut. Kedua, kebijakan pengendalian tujuh produk impor tersebut akan memberikan insentif bagi industri dalam negeri untuk memproduksi dan memasarkan barang tersebut setidaknya di dalam negeri mengingat pasar domestik yang begitu besar. Jika industri pembuat tujuh produk tersebut berkembang pesat maka penyerapan tenaga kerja akan bertambah pula. Tujuh

produk impor tersebut

seb etulnya dapat diproduksi di dalam negeri. Bahkan tujuh produk tersebut sering mendistorsi pasar dalam negeri. Benarkah demikian? Benar bahwa tujuh produk impor tersebut dapat diproduksi di Indonesia. Sementara kalau masalah mendistorsi agaknya kita perlu meluruskan apa yang dimaksud de ngan distorsi ini. Yang jelas serbuan produk impor tersebut membuat ketersediaan barang sejenis di Indonesia menjadi berlimpah sehingga harga menjadi turun. Sementara biasanya industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk menghasilkan barang sejenis de ngan harga yang sama murahnya dengan produk impor. Akibatnya, tidak sedikit industri dalam neger i yang mengalami penurunan penjualan dan akhirnya harus merasionalisasi per usahaan den gan mela k u k a n pemotonga n biaya produksi atau mengurangi jumlah karyawan. Dengan pengendalian impor terse but, inikah saatnya bagi pemerin tah untuk membenahi ekspor kita agar lebih meningkat? Sebenarnya kebijakan pengendalian tersebut tidak serta merta membenahi daya saing industri dalam negeri. Pengendalian impor adalah untuk memberikan insentif pada industri dalam negeri untuk berproduksi sehingga dalam jangka panjang industri dalam negeri akan memiliki skala ekonomi, efisien, produktif, dan memiliki daya saing yang kuat. Artinya pengendalian impor yang diikuti oleh perbaikan kinerja industri dalam negeri akan memperkuat daya saing yang pada akhirnya akan memperbesar pangsa pasar ekspor produk-produk yang dibuat oleh industri dalam negeri.

Apakah kebijakan tersebut tidak terlalu terlambat dikeluarkan, mengingat pasar kita selalu ter tekan dengan serbuan produk im por? Ada pepatah “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali”. Memang kita patut menyesali kenapa tidak dari dahulu kebijakan ini dilakukan. Namun, kita juga tidak bisa mengubah masa lalu karena kita harus melangkah ke depan.

Ada pepatah “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali”. Memang kita patut menyesali kenapa tidak dari dahulu kebijakan ini dilakukan. Namun, kita juga tidak bisa mengubah masa lalu karena kita harus melangkah ke depan.

negara pesaing sengaja melakukan praktik dumping. Untuk sampai pada kesimpulan dumping, kita harus hati-hati karena harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kalau tanpa bukti yang valid lantas kita menuduh negara pesaing dumping, maka akibatnya mereka akan melakukan retaliasi (balas dendam) den gan mengenakan tuduhan dumping atas produk-produk Indonesia yang menembus pasar mereka. Menjelang Ramadan, Menteri Perdagangan membuka kembali keran impor bawang merah de ngan alasan untuk memenuhi ke tersediaan stok di dalam negeri. Sudah mendesakkah ini? Bulan Ramadan hanya berlangsung sekali dalam setahun. Artinya, kenaikan harga barang pokok dalam bulan Ramadan adalah hal biasa yang tentu saja tidak harus disikapi dengan kebijakan yang justru akan memukul balik kinerja produsen dalam negeri.

Memang, kebijakan ini terlambat, tapi tetap kita harus memulainya. Bila secara sabar dan konsisten, baik dalam hal pengendalian impor maupun pembenahan kinerja industri dalam negeri, maka industri dalam negeri akan mengalami pe ningkatan daya saing yang cukup berarti. Sejumlah negara menurunkan harga produk impornya. Ini tentu melemahkan daya saing produk lokal. Apa yang harus disikapi oleh pemerintah dalam menghadapi dumping sejumlah negara impor tir? Menurunkan harga impor dapat karena dua hal: pertama, struktur biaya yang semakin murah, sehingga dapat menekan harga jual menjadi lebih murah. Atau kedua,

Sebelum Menteri Perdagangan membuka impor bawang merah, maka yang harus pertama kali dilakukan adalah berkoordinasi de ngan BULOG. Adalah tugas BULOG untuk memastikan apakah ketersediaan bahan pokok cukup dan harga terjangkau. Yang kedua adalah harus memahami struktur tata niaga atau rantai produksi bawang merah. Siapa yang paling diuntungkan dalam rantai produksi atau penjualan bawang merah, apakah petani, tengkulak, atau pedagang? Yang memahami hal ini tentunya BULOG. Setelah dianalis dengan seksama, maka Menteri Perdagangan dapat memutuskan apakah perlu mengimpor atau tidak. (mh) Foto: Dok. Pribadi/Parle/HR

PARLEMENTARIA


23

SUMBANG SARAN

Kebijakan Impor dan Kepentingan Nasional

P

emerintah, melalui Kementerian Perdagangan (akan) mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan impor tujuh sektor barang konsumsi seperti alas kaki, alat elektronik, tekstil batik, industri makanan, industri minuman, telepon seluler, dan mainan anak-anak. Kebijakan tersebut di picu antara lain oleh kebijakan negar a-negara produsen seperti Cina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang menurunk an harga produk ekspornya karena lesunya permintaan sementara stok barang berlebihan. Tulisan ini tidak akan difokuskan pada langkahlangkah spesifik, melainkan pada fondasi dan orientasi dari kebijakan yang diusung pemerintah. Tulisan dalam konteks ini dipahami sebagai evaluasi politis (political evaluation), dimana penulis berusaha mengkaitkan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dengan harapan publik. Salah satu penyebab membanjirnya produk-produk ini ialah kesepakatan ASEAN China Freetrade Agreement (ACFTA), diawali dari makin mesranya hubungan antara Cina dan negara-negara ASEAN, terutama setelah ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-24 pada Juli 1991 di Kuala Lumpur Malaysia. Hubungan ini semakin erat setelah Deklarasi Kerja Sama Strategis untuk Perdamaian dan Kesejahteraan yang ditandatangani dalam ASEANCina Summit di Bali, tahun 2003. Kemudian muncullah kesepakatan Zona Perdagangan Bebas ASEAN-

24

PARLEMENTARIA


Cina yang diimplementasikan sejak 1 Januari 2010. Walau telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah termasuk gagalnya renegosiasi ulang 228 pos tarif dalam kesepakatan ACFTA.

Bagi pemerintah Indonesia, kebijakan pengendalian ini penting dalam rangka melindungi industri dalam negeri, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi global yang mengalami kelesuan-kelesuan dan cenderung kurang stabil.Tetapi, kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, pengendalian impor ini bersifat situasional, yang hanya berlaku saat pelemahan ekonomi masih terjadi. Pengendalian impor barang-barang untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih besar tentu saja perlu bahkan harus dilakukan oleh pemer int ah kendati terkadang harus berhadapan dengan ketentun-ketentuan internasional yang

disepakati melalui World Trade Organization. Aturan main WTO dapat disiasati ketika kepentingan nasional lebih mendesak dan sangat memerlukan perlindungan negara. Bahkan pemerintah Indonesia bisa saja melawan aturan-aturan WTO jika aturan-aturan itu merugikan kepentingan nasional dan membahayakan kelangsungan industri dalam negeri, lebih-lebih industri yang berbasis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Namun demikian, sesungguhnya ada hal yang tak kalah pentingnya dari sekadar pengendalian impor tujuh sektor barang konsumsi yaitu memperkuat basis industri dalam nege ri. Pemerintah selama ini terkesan kurang bekerja untuk mendorong, memperkuat, dan mempertinggi daya industri-industri dalam negeri. Dampaknya kemudian Indonesia tidak saja memiliki basis industri yang lemah, juga menjadi lahan subur bagi produk-produk asing. Produksi sendiri kalah bersaing dengan produk-produk impor, terutama dari Cina. Kekalahan itu terutama dari selisih harga yang relatif jauh. Produk asing seringkali jauh lebih murah. Belum lagi, produk-produk Cina sangat banyak yang memasuki pasar Indonesia secara ilegal, dan anehnya pemerintah seperti tak peduli dan tak berdaya berhadapan dengan para pelaku impor ilegal itu. Tak heran jika produk-produk Cina dominan dalam mengisi ruangruang transaksi bisnis pasar gelap (black market) barang-barang konsumsi.

Dr. Abdul Aziz S.R. | Peneliti CEPP FISIP UI Jadi, pengendalian impor tujuh sektor barang konsumsi akan bernilai signifikan bagi kepentingan nasio nal jika pemerintah juga memperkuat basis industri dalam negeri secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut memiliki grand design yang realistis dan rasional dalam pengembangan industri berbagai sektor. Suatu grand design yang dibangun dan dihasilkan dari pro ses kajian yang mendalam dan dapat diper tangg ung jawabkan, bukan grand design yang disusun semata-mata untuk mengejar target proyek.

Rencana pengendalian impor tujuh sektor ba rang konsumsi tersebut hendaknya juga diikuti dengan penyesuaian be berapa perangkat pajak yang melekat. Rencana pengendalian impor tujuh sektor barang konsumsi tersebut hendaknya juga diikuti dengan penyesuaian beberapa perangkat pajak yang melekat. Contohnya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan 22 (PPh 22) khususnya pada sektor elektornika. Pemerintah mewacanakan untuk menghapus PPnBM untuk menekan tingkat illegal market, dan menaikkan PPh 22 dari 7,5% menjadi 10% bagi barang impor jadi, akan menekan laju impor sehingga dapat menggairahkan sektor eko-

nomi domestik. Hal lain yang perlu ditelusuri ialah paradigma yang digunakan peme rintah dalam mengambil kebijakan impor. Sinergitas antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan diperlukan karena setiap barang yang diimpor paling tidak memenuhi syarat regulasi dari dua kementerian tersebut. Kementerian Keuangan berencana menghapus berbagai objek pajak PPnBM di mana paradigma perdagangan bebas sebagai pandangan pembangunan ekonomi cukup kental terasa. Kebijakan baru Kementerian Keuang an dalam mengubah porsi PPnBM dengan hanya menerapkan pajak tersebut pada kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal, dan rumahapartemen mewah memang patut dicermati. Hal ini penting karena di luar objek pajak PPnBM tersebut seperti tas bermerk, barang-barang elektronik bermerk, dan produkproduk lainnya di luar objek pajak PPnBM memungkinkan celah bagi industri asing untuk melakukan penetrasi lebih dalam pada pasar di Indonesia. Potensi yang hilang dari penghapusan beberapa objek pajak PPnBM yang sebelumnya dikenakan pajak sekitar Rp 1 Triliun. Kementerian Keuangan berencana untuk mengubah strategi pendapatan kas negara dalam hal ini dengan me ngalihkan pada PPh Impor. Rencana untuk mengalihkan pada PPh impor barang mewah sebesar 10% patut dicermati. Landasan kenaikan PPh impor ini ialah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 tahun

2015 yang isinya merevisi PMK Nomor 253 tahun 2008 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Usaha Kementerian Perdagangan untuk membendung aliran deras produk impor khususnya yang bebas dari PPnBm menurut hemat kami akan menyebabkan ketidaksinergisan Pemerintah dalam tata kelola kebijakan impor yang berdampak pada kebingungan pasar dan resiko dari hilangnya kepercayaan investor dan pelaku pasar lainnya pada kondisi perekonomian di Indonesia. Dengan kondisi ini, pemerintah Indonesia sebaiknya pandai berhati-hati dalam meng ambil kebijakan, ibarat perahu kita mendayung diantara dua karang tanpa harus karam di tengah lautan bebas. Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi pasar atau liberalkapitalis, Indonesia tentu tidak bisa menutup diri atas kegiatan eksporimpor dengan negara-negara lain menyangkut berbagai jenis barang konsumsi, apalagi juga terikat de ngan sejumlah aturan main yang disepakati melalui WTO. Namun, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk tunduk pada prinsip konstitusinya sendiri. Di dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan “...Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

PARLEMENTARIA


25

SUMBANG SARAN

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ....” Persoalannya kemudian, bagaimana pemerintah memba ngun kreasi dan strategi untuk menjadi warga dunia yang baik di satu sisi, dan menjunjung tinggi prinsip konstitusinya di sisi lain. Pengalaman selama ini menunjukkan, pemerintah selain seringkali jauh lebih tunduk kepada ketentuan-ketentuan WTO serta multinational corporations, juga kebijakan-kebijakan ekonominya sangat liberal bahkan dalam sektor-sektor tertentu – perbankan misalnya – jauh lebih liberal dibandingkan dengan negara liberal yang sudah mapan semacam Amerika Serikat. Rezim pemerintahan saat ini yang dikomandoi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menunjukkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada pengutamaan kepentingan asing dan multinational corporations ketimbang mengedepankan kepentingan nasional dan

26

PARLEMENTARIA


UMKM. Lihatlah kebijakan soal beras, masih bergantung pada beras impor. Padahal seharusnya, kebijakan impor menjadi opsi terakhir bagi Pemerintah. Hal yang harus dioptimalkan adalah penyerapan dari dalam negeri, dalam konteks ini bisa dilakukan dengan optimalisasi peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Juga kebijakan mobil nasional, lebih ber ambisi membangun industri otomotif dengan mengimpor punya Malaysia ketimbangkan mengembangkan model mobil Esemka. Padahal, ketika menjabat Wali Kota Solo, Presiden Joko Widodo begitu gencar dan sesumbar mempromosikan mobil Esemka. Sekarang, kemana dan bagaimana nasib mobil Esemka itu? Padahal, dengan kebijakan pengembangan industri mobil nasional yang murni, Pemerintah dapat menggairahkan pasar tenaga kerja dalam negeri dengan dibukanya sejumlah lapangan kerja yang secara simultan dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sinilah, antara lain, letak inkonsistensi pemerintah dalam konteks

kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dirumuskan cenderung kontradiktif dengan hasil yang ing in dicapai. Bisa pula kita bertanya: Bapak Presiden, apa kabar Nawacita-mu? Masih ingatkah dengan Trisakti Bung Karno yang pernah angkau dengung-dengungkan? Pahamkah engkau dengan itu semua? Pemerintah seharusnya menyadari bahwa kepentingan ekonomi nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diama natkan oleh konstitusi republik ini. Kita pun khawatir dan risau, apakah kebijakan pengendalian impor tujuh sektor barang konsumsi akan serius dan konsisten dilakukan pemerintah. Jika dikaitkan dengan sema ngat visi-misi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, seharusnya pemerintah serius dan konsisten. Tetapi, jika tidak, berarti pemerintah telah de ngan sengaja mempertebal tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada dirinya. Entahlah. **

PENGAWASAN

PEMBUBARAN PETRAL HARUS BERDAMPAK LANGSUNG BAGI MASYARAKAT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang ditugasi jual beli minyak mentah dan produk minyak milik Pertamina.

D

alam praktik, Petral dan anak per usahaannya, Pertamina Energ y Services Pte Ltd (PES), memasok sekitar sepertiga kebutuhan minyak Pertamina setiap hari. Sisanya diproduksi Pertamina di dalam negeri. Perusahaan yang terdaftar di Hong kong ini menjadi sorotan beberapa tahun terakhir karena memberi kesan perdagangan yang dilakukan tidak transparan dan merugikan negara. Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman

Said dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno mela porkan pembubaran Petral kepada Presiden Joko Widodo. Presiden pun memerintahkan untuk mengaudit manajemen, pengelolaan anggaran, kemungkinan penyimpangan impor minyak mentah, dan pengelolaan aset Petral. Proses audit diperkirakan selesai dalam setahun. Meskipun audit baru akan dilakukan, sejak kegiatan impor Petral diambil alih Pertamina melalui Pertamina Integrated Supply Chain (ISC) pada awal 2015, terjadi penghematan 22 juta dollar AS dalam tiga bulan.

Dalam diskusi Dialetika Demokrasi di Gedung DPR, baru-baru ini, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Kurtubi mengatakan dengan membubarkan Petral maka proses impor migas akan makin efektif dan mampu menghemat 22 juta dollar AS, meski ISC sebagai pihak ketiga yang mengimpor karena UU Migas masih memerintahkan demikian. “Pertamina memang bisa impor langsung dari produsen tapi itu butuh waktu lama dan UU Migas mesti direvisi terlebih dahulu. Memahami harga dan migas itu cukup melihat di kilang itu sendiri, semua

PARLEMENTARIA


27

PENGAWASAN

data tentang Migas lengkap, dan yang penting tidak melalui pihak ketiga,” katanya.

dunia naik maka pemerintah akan defisit, dan sebaliknya kalau turun akan beruntung,” tegasnya.

Kenapa harga BBM terus naik, hal itu, kata Kurtubi, karena hampir 100 persen migas semua impor. “Bahkan kita selama-lamanya akan menjadi importir, kalau tidak merevisi UU Migas tersebut. Padahal Indonesia bisa menjadi produsen migas de ngan sumber migas yang ada (resourch) memiliki kandungan migas sekitar 80 miliar barel baik di laut maupun di darat dengan 120 ceku ngan,” jelasnya.

Terkait revisi UU Migas No 22 tahun 2001 tentang Migas, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi memastikan bahwa Komisi VII DPR akan merevisi UU Migas yang masih membolehkan Pertamina mengimpor BBM melalui pihak ketiga, trader atau mafia.

Kenapa harga BBM terus naik, hal itu, kata Kurtubi, karena hampir 100 persen migas semua impor. “Bahkan kita selama-lamanya akan menjadi importir, kalau tidak merevisi UU Migas tersebut.

Menurut Mulyadi, UU tersebut harus direvisi agar Pertamina bisa mengimpor langsung dari produsen. Meski Petral dibubarkan dan diganti dengan ISC, kalau impor BBM tetap melalui pihak ketiga, maka pembubaran Petral tidak akan berpengaruh terhadap harga BBM yang terus naik.

Menurut Kurtubi, kalau di Arab Saudi, persediaan migasnya mencapai ribuan miliar barel, sehingga biaya produksinya hanya lima dollar AS/barel dan Indonesia 20 dollar AS/barel. “Sehingga harganya jauh lebih mahal. Apakah pemerintah melanggar UU? Pemerintah hanya menentukan harga di SPBU, karena migas 100 persen impor sesuai harga acuan pasar dunia atau Mean of Platts Singapore (MOPS) Singapura, maka harganya terus naik,” katanya. Karena itu, kalau mau adil, Kurtubi mengusulkan sebanyak 60 persen harga sesuai MOPS, tapi 40 persennya disesuaikan dengan biaya pokok produksi dalam negeri. “Kalau seluruhnya diserahkan ke pasar, maka harga BBM itu setiap hari akan berubah. Di mana kalau harga

28

PARLEMENTARIA


“Tidak benar kalau DPR membiarkan kebijakan pemerintah yang menyerahkan harga BBM ke pasar dunia. Justru, Komisi VII DPR sudah mengingatkan agar tidak membuat kebijakan pro pasar karena melanggar konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membatalkan menyerahkan harga ke mekanisme pasar dunia, tapi pemerintah tetap saja berjalan,” tegasnya.

Bahayanya, harga premium saat ini tak disubsidi lagi oleh pemerintah, tapi ketika harga BBM dunia naik, pemerintah meminjam uang dari Pertamina. Karena itu, persoalan BBM kini makin kompleks dan rumit. “Apa lag i sistem cost reco ver y, meski Indonesia mendapatkan 80 persen, tapi setelah dikurangi biaya produksi, perawatan, dan lainlainnya keuntungannya ternyata

kurang dari 30 persen. Untuk itulah perlunya revisi UU Migas ini,” pungkas Mulyadi. Politisi dari Partai Demokrat itu juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said sendiri menolak membubarkan Petral ketika Komisi VII DPR mengusulkan, karena akan dikembangkan untuk kerjasama dengan Petronas Malaysia. “Tapi sekarang tiba-tiba dibubarkan, ada apa? Sama halnya dengan kontrak Migas dengan Sonangol, Nigeria, yang semula antara pemerintah dengan pemerintah, kini malah bisnis to bisnis (b to b). Lalu mana penghematan Rp 72 triliun yang dijanjikan?” sebut Mulyadi bertanya. Di tempat terpisah, Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika menilai langkah pemerintah membubarkan Petral hanya sia-sia jika tidak berdampak langsung ke masyarakat. Dampak yang dimaksud tak lain turunnya harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau ada inefisiensi di Petral kan mengakibatkan biaya pengadaan tinggi. Sekarang Petral dibubarkan, berarti harapan rakyat kalau dibubarkan itu berarti biaya penga daannya turun kan. Kalau biaya pengadaannya turun, BBM harga nya turun,” ujarnya. Menurut Kardaya, masyarakat tidak begitu saja langsung puas dengan pembubaran Petral yang disebutsebut sarang mafia migas. Yang terpenting bagi rakyat adalah dampak langsung yang bisa dirasakan. “Itu jelas dirasakan (harga BBM turun). Tetapi kalau dengan dibubarkan, enggak ada dampaknya terhadap harga BBM, terhadap biaya pengadaan BBM, jadi buat apa. Artinya kan ada tujuan lho,” ujarnya. Menurutnya, langkah pemerintah membubarkan Petral tidak patut diapresiasi jika hanya sebatas membubarkan saja. Sebab tujuan dari pembubaran itu supaya biaya pe ngadaan BBM murah, agar rakyat tak perlu merogoh kocek besar un-

tuk membeli BBM. “Sekarang ya jangan dulu ditepuk t a n g a n i n d on g, k a l au b e r k at dibubarkannya Petral maka harga BBM turun itu baru kita tepuk ta ngan,” jelas dia. Dia melanjutkan, efisiensi yang didapatkan dari pelimpahan wewenang Petral kepada ISC sebesar USD 22 juta pun bukan suatu hal yang besar. Sebab, efisiensi yang diperoleh tidak dibarengi dengan harga jual BBM yang lebih murah. Secara logika, efisiensi yang didapatkan dari pelimpahan wewenang itu membuat biaya yang d i kelu a rk a n Per t a m i n a u nt u k pengadaan BBM menjadi lebih murah. Hal itu berarti, harga jual BBM pun seharusnya lebih murah lagi. “Efisiensi itu artinya kan biayanya lebih murah kan, kalau biayanya lebih murah berarti jualnya lebih murah,” ungkapnya. (nt/sc) Foto: Andri/Parle/HR

PARLEMENTARIA


29

PENGAWASAN

ISU BERAS PLASTIK PERLU DIWASPADAI

Isu keberadaan beras plastik buatan Cina yang beredar di pasaran memang harus diwaspadai. Apalagi disinyalir berdasarkan keterangan media Singapura, Cina sedang memproduksi beras palsu, dimana beras itu didistribusikan di kota Cina, Taiyuan, Provinsi Shaanxi, yang mengerikan lagi yaitu beras tersebut diindikasikan juga diekspor ke luar negeri.

B

eras palsu ini diduga terbuat dari gabungan kentang, ubi jalar dan limbah plastik yang direkayasa sedemikan rupa sehingga berbentuk menyerupai beras. Tidak hanya itu, produsen beras palsu ini juga menambahkan resin sintetis industri. Resin sintetis ini dikatakan sangat berbahaya jika dikonsumsi karena bisa memicu kanker.

ngundang BPOM untuk mengetahui perkembangan isu tentang beredarnya beras plastik. Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo

Menurut Edhi meskipun kelihatan sepele tetapi tidak menutup kemungkinan itu dapat menjadi suatu trigger (letupan) di suatu tempat. “Tidak menu tup kemungkinan makanan kita yang lain juga akan terkontaminasi, jadi kita harus waspada terkait beras plastik,” jelasnya.

Yang mengkhawatirkan, biaya produksi beras palsu yang rendah dikhawatirkan menarik pedagang grosir untuk menjualnya secara massal agar bisa meraih keuntungan lebih besar. Karenanya kewaspadaan konsumen harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban beras palsu ini. Belum lama ini, menyikapi keberadaan beras plastik, Komisi Pangan DPR mengadakan Raker pengawasan dengan mitra kerja Kementerian Pertanian, dengan me

30

PARLEMENTARIA


yang ditimbulkan sampai menyebar itu meskipun satu titik harus ditindaklanjuti, kami mengharapkan dapat menjadi masukan bagi kita, untuk selalu waspada. Mudahmudahan ini hanya sekedar keisengan, bukan bentuk teror terhadap stabilitas negara,” jelas politisi dari Gerindra ini.

mengungkapkan ternyata hanya ada satu titik kasus yang diduga beras plastik. “Yang jelas dari dampak

Dia menambahkan, hal ini dapat menjadi kekhawatiran oleh karena itu harus segera dicari penyebab dan menye lidiki kasus ini. “K alau itu ada pelakunya harus dikejar. Ini pasti ada pelakunya, kok bisa muncul ke

media massa, kok ada beras plastik, harus kita check,” paparnya. Untuk itu, lanjut Edhi, seluruh alat kelengkapan dewan di DPR harus berhati-hati terhadap isu beras plastik. “Jadi tidak hanya Komisi IV, VI dan III, termasuk juga Komisi I yang membidangi Kominfo, termasuk media massa juga harus berhati-hati dalam memberitakan,” jelasnya. Dirinya mengharapkan semua elemen negara terutama di setor pertanian dan pangan lebih serius menyikapi persoalan beras plastik. “Oleh karena itu, Badan Karantina harus diperkuat, untuk itu, Komisi IV DPR dalam waktu dekat akan menyusun UU tentang Karantina,” jelasnya. Sementara anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta peme rintah melakukan langkah antisipasi terhadap masuknya beras palsu dari China, baik melalui mekanisme impor pengadaan beras tujuan khusus (restoran, hotel dan industri pariwisata) maupun dalam rencana impor untuk stok pemerintah. Selain itu, dirinya meminta masyarakat tetap waspada dan berhati-hati dalam mengkonsumsi beras yang beredar dengan mengenali tekstur dan lebih teliti dalam membeli. “Pemer int ah har us melak ukan langkah antisipasi yang maksimal terhadap kemungkinan peredaran beras palsu, diantaranya dengan melakukan monitoring secara serius di sentra-sentra beras, menutup celah impor beras illegal, mengintensifkan koordinasi antar lembaga, dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang mengkonsumsinya,” terang Rofi Rofi mensiyalir produsen beras palsu tersebut menambahkan resin

sintetis industri dalam komposisinya. Seperti diketahui bahwa resin sintetis akan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh manusia,

bahkan diantaranya bisa memicu kanker. “Ada baiknya pemerintah memberikan penjelasan dan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat terkait keberadaan beras palsu ini, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia konsumsi utamanya beras. Pelaku yang menyebarluaskan bisa di jerat hukuman berdasarkan Undang-Undang Pangan, UU tentang Perlindungan Konsumen maupun peraturan lainnya, karena telah mengedarkan bahan pangan berbahaya,” paparnya. Dia menambahkan, produksi dan beras palsu ini ternyata bukan permasalahan baru, mengingat keluhan mengenai produk asal China ini sudah dilaporkan di tahun 2011. Sebagaimana diket ahui, China merupakan salah satu Negara yang mengimpor berasnya ke Indonesia selain Thailand dan Vietnam, tercatat sepanjang tahun 2012 Indonesia pernah impor beras dari Negeri Tirai Bambu, China sekitar 496,6 ton dengan nilai 1,8 juta dollar (Rp 16,2 miliar).

Ditengah melonjaknya harga beras di pasaran, keberadaan beras palsu harus di waspadai peredarannya. Selain sangat sulit dibedakan de ngan beras asli, harganyapun lebin murah. Oleh karenanya pemer int ah har us meng i ngatkan dan menindak tegas distributor maupun pedagang yang melakukan penjualan beras ini. Hingga saat ini, belum dipastikan apakah beras palsu ini sudah beredar di Indonesia atau belum. Seperti diketahui, di negara asalnya cukup banyak perusahaan yang telah memproduksi beras palsu ini, kemudian dijual secara massif di pasar China. China memang memilki sejarah dalam membuat makanan palsu, diantaranya harian The Global Times pernah melaporkan di bulan Juli 2010 ada sebuah perusahaan di Xi’an, China, telah membuat versi palsu secara expansif beras Wuchang yaitu den gan memasukkan bumbu penyedap dalam beras yang asli. Selain itu, ada lagi kasus yang menghebohkan tahun 2008 terkait skandal susu formula yang dicampur dengan melamin dan menyebabkan kematian sedikitnya 6 bayi ketika itu. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Daniel Johan mengatakan, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar tidak terhasut, tidak resah, dan harus menjaga kondisi agar tidak terjadi kerawanan sosial khususnya saat kita memasuki bulan puasa dan Idul Fitri. “Saya meminta ketegasan, kecermatan dari kepolisian bersama seluruh pihak terkait agar masalah ini sekaligus bahan pelajaran agar tidak terulang,” jelasnya Berdasarkan penelusuran yang dilakukannya sebagai anggota Komisi bidang pangan dan pertanian, ham-

PARLEMENTARIA


31

PENGAWASAN

pir dapat dipastikan harga plastik jauh lebih mahal daripada harga beras, sehingga kemungkinan faktor ekonomi menjadi tidak relevan. “Ada dua kemungkinan lain yang muncul karena adanya kejadian ini, yaitu intrik isu pengalihan isu, namun belum diketahui tujuan penga lihan isu itu. Yang kedua, dikhawa tirkan adanya sabotase terhadap pemerintahan,” tambahnya. Menurutnya, dirinya juga tidak paham apa yang disabotase terkait beras plastik tersebut. “Bisa saja ada upaya sistematis melakukan sabotase atas upaya Indonesia yang sedang bekerja keras untuk mencapai

karena dengan tercapainya Indonesia terhadap kedaulatan pangan, itu menjadi pukulan untuk banyak pihak termasuk pengusaha atau negara lain yang mempunyai kepentingan memasukkan impor beras ke Indonesia,” jelasnya Ji k a ha l it u bena rben a r ter jad i, l a njutnya, maka hal ini merupakan kritik sekalig us menjadi peringatan keras terhadap pemerintah jika sampai itu benar terjadi. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyikapi hal itu.

kedaulatan dan ketahanan pangan, atau bisa juga sabotase untuk membuat masalah sehingga dipandang masalah pangan tidak beres-beres padahal masalahnya tidak ada,” paparnya Selain itu, lanjutnya, dirinya menduga ada kemungkinan sabotase terhadap Bulog yang sedang gencar-gencar nya menyerap hasil produksi beras petani. “Sabotase apapun yang harus kita telusuri dan kita pahami, dan dari sana kita berusaha untuk mengatur ulang

32

PARLEMENTARIA


“ F- P K B K o m i s i I V mendorong terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) agar hal ini menjadi jelas. Tidak hanya pansus yang menjawab persoalan beras plastik, tetapi kita akan mendorong pansus tata niaga komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi keraguan atas produk pangan yang dikonsumsi masyarakat,” tegasnya. Pada kesempatan berbeda, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan menjelaskan, Polri akan me ngirim sampel beras yang diambil dari Laboratorium Sucofindo di Cibitung ke dua perguruan tinggi

ternama yaitu Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). “Sampel sudah dikirim ke UI sehingga nanti sebagai pembanding. Semoga hasil laboratorium di UI dan IPB bisa lebih cepat keluar,” ujar Anton kepada wartawan. Menurut dia, berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri serta Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ditemukan semacam buih atau gumpalan dari beras yang menjadi sampel penelitian. Namun, Polri memastikan tak ada kandungan plastik di dalam beras itu. “Dari hasil labfor, beras itu tidak ada kandungan plastik. Tapi, memang terkontaminasi semacam buih atau gumpalan,” ungkapnya. Isu beras plastik sendiri mulai muncul sejak laporan salah satu warga Bekasi, Jawa Barat, Dewi Septiani. Saat itu Dewi mengaku sakit perut setelah mengonsumsi beras yang diduga mengandung plastik. Meskipun keempat laboratorium yang ditugaskan pemerintah belum mengumumkan hasil ujinya, laboratorium milik PT Sucofindo di Cibitung sudah memastikan sampel beras yang dijual di Pasar Mutiara Gading itu mengandung bahan baku pipa paralon yaitu polivinil. (as/ si) Foto: Rizka, Denus/Parle/HR

ANGGARAN

DISPARITAS PEMBANGUNAN KAWASAN BARAT DAN TIMUR INDONESIA

P

ersoalan kesenjangan antar wilayah masih menjadi tantangan Indonesia hingga saat ini. Kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan salah satu tantangan utama dari pembangunan wilayah nasional. Dalam kurun waktu selama tiga puluh tahun, yaitu dari 1983-2013, kesenjangan kedua kawasan ini tercermin salah satunya dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) KBI yang sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80% terhadap PDB. Hal ini juga diakibatkan karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan antar wilayah tersebut. Penempatan tenaga kerja masih dominan di Pulau Jawa. Pada tahun 2000, lebih dari 70,50 persen total tenaga kerja nasional ditempatkan di Pulau Jawa dan mengalami pe ningkatan hingga 74,68 persen di

Distribusi PDRB, Penempatan Tenaga Kerja dan Tingkat Kemiskinan di Tiap Wilayah Tahun 2000-‐2013 (%)

Wilayah

Distribusi PDRB (%) 2000

Penempatan/Pemenuhan Tenaga

Tingkat Kemiskinan

Kerja (%)

2013

2000

(%) 2013

2007

2013

Sumatera

21,32

23,81

9,73

5,45

15,72

11,03

Jawa

59,28

57,99

70,50

74,68

14,44

10,24

Bali-‐NT

3,29

2,52

9,02

9,84

19,71

13,99

Kalimantan

10,04

8,67

4,88

2,07

10,09

6,53

Sulawesi

4,54

4,82

4,27

4,34

19,28

12,85

Maluku-‐Papua

2,10

2,18

3,62

1,60

30,80

21,4

Sumber : BPS,diolah

tahun 2013. Sementara penempatan tenaga kerja di Maluku dan Papua hanya sebesar 3,62 persen di tahun 2000 bahkan menurun di tahun 2013 menjadi 1,6 persen. Kesenjangan antara KTI dengan KBI disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang menyebabkan diantaranya adalah terbatasnya infrastruktur dasar yang kemudian menghambat arus investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat buruknya aksesibilitas terhadap laya nan pendidikan dan kesehatan, buruknya konektivitas wilayah yang memicu melambungnya biaya logistik, dan kurangnya pelayanan dasar untuk pemenuhan hak-hak dasar yang berimbas terhadap rendahnya kualitas hidup. Kebijakan dan politik anggaran Pemerintah Pusat pun dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada KTI. Ditambah institusi lokal masih berkapasitas rendah dan tidak akuntabel. Selain itu, faktor kultur-

PARLEMENTARIA


33

ANGGARAN

al seperti sikap hidup, budaya, dan lingkungan juga seringkali dianggap sebagai elemen dasar yang berkontribusi terhadap keterbelakangan KTI. Kesenjangan ini juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan kemiskinan yang dipengaruhi kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Disparitas inilah yang menyebabkan KTI memiliki tingkat kemiskin an lebih tinggi dibandingkkan KBI. Setidaknya terdapat 16 provinsi yang tingkat kemiskinannya masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 11,25 persen. Sebagian besar merupakan provinsi di KTI. Sebagai perbandingan, tingkat kemiskin an Jakarta sebesar 3,92 persen, sementara di Papua sebesar 30,05 persen. Walaupun tingkat kemiskinan me nurun secara bertahap dari periode 2006-2013, namun sejak tahun 2010, penurunan kemiskina n me ngalami perlambatan. Pada periode 2010-2013 penurunan kemiskinan hanya sebesar 1,96 persen. Atau secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun, diban dingkan dengan periode 2006-2009 sebesar 3,6 persen. Berdasarkan pengukuran ketim pangan distr ibusi pendapat an, koefisien gini Indonesia terus me ngalami peningkatan pada periode 2005-2013. Dalam kurun waktu

34

PARLEMENTARIA


2005-2007 memperlihatkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85 persen dengan koefisien gini sebesar 0,35. Namun, di tahun 2011-2013 dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu 6,1 persen, kesenjangan ekonominya pun juga semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan nilai rasio gini sebesar 0,41. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi, dimana masyarakat berpendapatan tinggilah yang lebih banyak menikmati hasil pembangunan selama ini.

Pada tahun 2010, 20 persen jumlah penduduk terkaya menikmati “kue” pembangunan sebesar 41,24 pers en, dan terus mengalami pe ningkatan hingga 48,5 persen pada tahun 2013. Meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan dite ngah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi menunjukkan laju kecepatan pertumbuhan kelas menengah ke atas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan pendapatan kelas menengah ke bawah.

Dalam mengatasi disparitas KTI dengan KBI, pemerintah membuat arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Anggaran 2015-2019 yang diperlukan untuk mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua namun tetap menjaga pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Arah kebijakan itu dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau di Luar Jawa, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Kedepannya, secara khusus juga akan dilakukan pula percepatan pembang unan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaat-

kan sumber daya kelautan dan jasa maritim. Berikutnya, upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat daerah pertumbuhan itu harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingku ngan Hidup Strategis (KLHS) seba gai pedoman untuk menjaga kese imbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem dan lingku ngan sekitarnya. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan

ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Sementara, dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan juga harus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (locally integrated, internationally connected). Namun, pada saat yang bersamaan juga diperlukan percepatan pe ningkatan pembangunan kawasan perkotaan, khususnya di luar Jawa. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman, hijau yang berketa hanan iklim dan bencana, cerdas, dan mempunyai daya saing kota. Arah kebijakan ini dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk memperkecil tingkat ketimpangan KTI dan KBI. Koordinasi antar pihak yang terlibat sebagai agen pemba ngunan juga sangat diperlukan, agar

pembangunan yang dilaksanakan antar satu pihak dengan pihak lain dapat saling melengkapi dan berkesinambungan. Selain itu, Peme rintah Daerah perlu menentukan bentuk dan prioritas pembangunan yang tepat serta mampu memiliki efek menurunkan disparitas. Bentuk dan prioritas pembangun an daerah har us didasari oleh karakteristik budaya dan geografis serta potensi sebuah kawasan serta harus memiliki kesinambungan dan harmoniasasi dengan arah kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat seba

gai bagian dari agen pembangunan bukan lagi hanya menjadi obyek pembangunan. Untuk menyamakan kondisi KTI dengan KBI, memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun target jangka menengah minimal pemerintah mampu meminimalisir ketimpangan diantara kedua kawasan ini. Jika disparitas wilayah dapat ditekan maka tingkat pemerataan pendapatan dapat meningkat. Sejalan dengan pemerataan pen dapatan yang meningkat, otomatis tingkat kesejahteraan secara agregat atau nasional dengan sendiri nya akan mengalami peningkatan. Diharapkan pada akhirnya akan bermuara pada tingkat pendapat an nasional (PDB) akan mengalami perbaikan. Penulis: Rastri Paramita dan Dwi Resti Pratiwi (Analis Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Sekretariat Jenderal DPR RI) Penyunting: sf (Parlementaria)

PARLEMENTARIA


35

LEGISLASI

RUU Sistem Perbukuan Nasional Mendesak Diundangkan

B

Buku merupakan jendela dunia, semua informasi yang kita inginkan dijelaskan dalam buku, Sayangnya, distribusi buku serta konten buku saat ini sudah banyak yang tidak beraturan menjadi tidak layak dibaca oleh masyarakat, khususnya untuk para pelajar.

ahkan kondisi perbukuan di Indonesia dianggap sudah sangat memprihatinkan. Pa salnya, penerbitan buku selama ini seolah tidak mendapatkan kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Alhasil buku-buku yang beredar banyak melanggar etika, moral, lebih komersial, dan tidak bertanggung jawab, sehingga tidak layak dibaca oleh anak-anak seperti pornografi, ISIS (Islam radikal), dan kriminalitas. Selain itu harga buku cukup mahal khususnya untuk pendidikan. Untuk itu, DPR beranggapan perlu ada peraturan yang mengatur distribusi serta isi konten buku.

36

PARLEMENTARIA


Dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU Sistem Perbukuan Nasional yang diselenggarakan di Gedung DPR, Jakarta baru-baru ini, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Popong Otje Djundjunan mengatakan sudah sekian lama pihaknya mengajukan RUU Perbukuan, agar distribusi buku di Indonesia menjadi teratur. “Jangan sampai, sebagai negara yang tidak terlalu miskin, Indonesia kalah dengan negara miskin se perti India yang sangat menghargai buku. India negara miskin tapi kalau masalah perbukuan dua jempol,” ujarnya. Saat dirinya melakukan studi ban

ding ke negara India mengenai sistem perbukuan, menurut dia, meskipun India itu negara miskin, pemerintah India sangat menghargai buku buku teks untuk pelajaran. Di India buku banyak dijual murah seharga Rp 5.000 rupiah yang pa ling mahal itu Rp 20.000 yang disini itu harganya mahal. Di samping itu, ia juga mengaku, s a ngat terkes a n denga n ba la i pustaka India yang terpampang dengan megah. “Wah bagus banget. Kalah jauh dengan Indonesia, pulang disana kita merasa menyesal katanya negara miskin tapi sekolah serta kesehatan benar-benar gratis,” paparnya.

Untuk itu, ia menilai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sistem Perbukuan Nasional yang kini digodok di DPR mendesak untuk dijadikan Undang-undang (UU) agar ada aturan soal peredaran buku, penerbit dan penulis selain adanya perlindungan hukum.

“Sebagai inisiatif DPR, Panja Perbukuan Komisi X DPR mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasinya soal perbukuan ini sampai diundangkan. Kalau ada aspirasi yang harus disampaikan, silakan disampaikan selama 24 jam,” pungkasnya.

“Memang aneh kita di Indonesia ini, lama merdeka tapi soal UU Perbukuan tidak ada. Sehingga hasilnya, lihat saja buku pelajaran harga mahal, isinya tidak terawasi. Bahkan ada isi porno dan ISIS,” ujarnya.

Meski dinilai telat, pihaknya optimistis Undang-Undang itu akan memberikan manfaat yang besar untuk negara. Pasalnya, dari UU itu negara diwajibkan membuat Badan Perbukuan Nasional yang bertanggung jawab penuh kepada Presiden atas distibusi seluruh buku-buku yang dijual.

Menurut Popong, selama tidak ada payung hukum yang mengatur soal penerbit, penulis, peredaran buku, maka selama itu juga muncul ketidakteraturan soal perbukuan. Terkait soal sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penulis, penerbit, dan penjual buku, hal itu kata Popong, juga sudah diatur dalam RUU ini. Meski begitu, ia mengakui masih banyak kekura ngan-kekurangan.

“Jujur kita akui seharusnya UU Sistem Perbukuan itu ada sejak dahulu sejak zaman kemerdekaan,” ujarnya. Popong berharap produk legislasi itu, yang saat ini telah masuk pada tahap pembahasan tingkat pertama di DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, dapat diundangkan dalam waktu

dekat. Ia mengatakan, pembahasan RUU ini sendiri tidak boleh lebih dari dua tahun. “RUU ini terdiri dari 19 bab dan 94 pasal, dan saat ini sedang dibahas di Panja Perbukuan Komisi X DPR. UU ini memang dipaksakan. UU ini perlu supaya tidak terjadi lagi pelanggaran secara etika dan moral jadi mudahan-mudahan hal yang disebutkan itu bisa dikurangi,” ujarnya. Di tempat yang sama, Editor Senior PT Gramedia, Irma Permanasari menilai RUU Perbukuan yang saat ini masuk dalam Prolegnas DPR hanya berpihak pada buku-buku proyek pemerintah. Menurutnya, RUU Perbukuan justru tak memberi tempat bagi penulis buku. “RUU Perbukuan ini belum memfasilitasi penulis buku. Orientasinya lebih kepada buku-buku proyek yang dibuat pemerintah,” katanya. Irma mengatakan, jika RUU Perbu-

PARLEMENTARIA


37

LEGISLASI

kuan itu lolos dan disahkan menjadi undang-undang, maka kondisi riil perbukuan dan penulis buku di tanah air tak akan mengalami perbaikan. Sebab, selama ini penulis buku dalam kondisi sulit. Ia mencontohkan pajak yang ditagih dua kali kepada penulis setiap naskahnya akan diterbitkan. Pertama saat naskah disetujui untuk diterbitkan, yang kedua ketika sudah jadi buku. Selain itu, lanjutnya, RUU Perbukuan sama sekali tidak ada memuat regulasi yang mendorong munculnya kedai-kedai buku di kawasan pemukiman. Sehingga buku tidak lagi menjadi barang mewah yang terpajang di toko-toko mewah. “Mestinya negara harus mendorong agar buku mendapat tempat yang sama dengan produk-produk konsumeris yang berorientasi ke perut. Toko buku hendaknya juga harus ada di samping rumah kita sehingga buku tidak lagi menjadi barang mewah,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DKI Jakarta, Afrizal Sinaro mengatakan Indonesia membutuhkan undang-undang yang mengatur masalah perbukuan.

38

PARLEMENTARIA


Ini mendesak, lantaran maraknya peredaran buku dengan konten yang bertentangan dengan norma agama, moral, dan etika. “Lembaga sensor buku terlalu sederhana, yang kita perlukan sekarang undang-undang perbukuan”, katanya. Menurut Afrizal, dengan adanya Undang-undang Perbukuan semua hak dan kewajiban akan tercantum dan termuat dalam undang-undang tersebut. Misalnya, apa hak penerbit, hak penulis, dan hak pembaca. Kemudian, apa kewenangan peme rintah. “Kalau tidak ada undangundang apa dasar hukumnya kita bertindak?” ujarnya. Ia pun berharap pemerintah bersama DPR membahas undang-undang perbukuan yang dimaksud IKAPI. Pasalnya, tanpa adanya undangundang perbukuan selalu ada kemungkinan beredar buku yang bisa meresahkan masyarakat. “IKAPI juga akan susah mengontrol jika adanya pelanggaran dalam isi konten buku yang dipublikasikan kepada masyarakat,” tegasnya. Di samping itu menurut dia, kehadiran UU Perbukuan juga sudah sangat lama ditunggu-tunggu oleh para stakeholder dunia perbukuan.

Afrizal menambahkan, setidaknya ada empat harapan terkait pentingnya UU Perbukuan. Pertama, de ngan adanya UU Perbukuan, akan jelas hak dan kewajiban pemerintah, industri (penerbit), pembaca (masyarakat) maupun stakeholder lainnya. Kedua, dengan adanya UU Perbukuan, diharapkan lahir Badan Perbukuan Nasional yang independen. Ketiga, setelah adanya Badan Perbukuan Nasional, diharapkan ada pembinaan dan pengemba ngan yang terus-menerus terhadap dunia perbukuan. “Selama ini boleh dikatakan para penerbit jalan sendiri tanpa ada pembinaan dari pemerintah,” katanya. Keempat, setelah ada UU Perbukuan, diharapkan pemerintah melakukan penelitian mengenai minat baca masyarakat Indonesia. Hal itu pen ting agar data yang disodorkan kepada masyarakat adalah data yang valid. “Selama ini yang meneliti minat baca masyarakat Indonesia justru pihak luar. Minat baca masyarakat Indonesia rendah, tapi itu kata orang luar, bukan hasil penelitian pemerintah Indonesia,” ujarnya. (nt/ sc) Foto: Naefuroji/Parle/HR

FOTO BERITA

Tembange Opo Pak Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Ridwan Hisyam berdialog dengan Handoyo pemain gamelan, salah satu alat musik tradisional yang menjadi bagian dari daya tarik wisata budaya di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Foto: Ibnur Khalid

PARLEMENTARIA


39

FOTO BERITA

40

PARLEMENTARIA


Sidak Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo serta anggota Komisi IV DPR Robert Joppy Kardinal sidak Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD City Serpong Foto: Iwan Armanias

PARLEMENTARIA


41

FOTO BERITA

Lingkaran Keberuntungan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dipimpin Agung Budi Santoso meninjau peralatan CT Scan di RS Woodward, Palu, Sulteng. Foto: Ibnur Khalid

Bukan Tari Payung Siang bolong, ketika matahari panas menyengat di Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas, Kabupaten 50 Kota, Tim Kunker Komisi IV dipimpin Herman Khaeron meninjau pengembangan pakan unggul Leguminosa Styloshanthes atau rumput legum. Foto: Ibnur Khalid

42

PARLEMENTARIA


Siaga Bencana Kunjungan Kerja Spesifik Komis VIII DPR RI ke Kampung Siaga Bencana Umbulharjo, Yogyakarta Foto: Iwan Armanias

PARLEMENTARIA


43

FOTO BERITA

44

PARLEMENTARIA


Lesehan di Warung Rakyat Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Ridwan Hisyam berbaur bersama masyarakat mencicipi kuliner khas Yogya di alun-alun Kraton Yogyakarta. Foto: Ibnur Khalid

PARLEMENTARIA


45

KIAT SEHAT

Oleh: dr.Dito Anurogo1 Selain merakyat, ternyata tempe juga berkhasiat. Mau mencoba? Tempe kedelai (soybean cake) merupakan jenis makanan hasil proses fermentasi biji kedelai yang sangat popular dan disukai banyak penduduk Indonesia karena bercita-rasa khas, gurih, relatif murah, dan mudah didapatkan. Dalam proses pembuatan tempe kedelai terdapat jamur dan bakteri. Jamur yang dominan adalah Rhizopus oligosporus L41. Jamur ini tumbuh baik pada pH (keasaman) 3,4-6. Semakin lama waktu fermentasi (24-108 jam), semakin tinggi pH tempe (hingga pH 8,4). Otomatis jumlah jamur semakin turun karena pH 8,4 tidak mendukung pertumbuhan jamur. Adapun jumlah bakteri pada fermentasi (24-60 jam) mula-mula naik, namun akhirnya turun pada fermentasi 108 jam. Selama fermentasi berlangsung, jumlah jamur dan bakteri berubah. Ini yang menjelaskan mengapa tempe aman dikonsumsi meskipun dalam proses pembuatannya terdapat jamur dan bakteri. Menariknya, selama fermentasi, kapang Rhizopus tempe memproduksi senyawa antibiotika yang mampu

46

PARLEMENTARIA


menghambat infeksi. Selain itu, kapang Rhizopus juga menghasilkan enzim lipase, protease, dan amilase yang berperan mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Kandungan Setiap 100 gram tempe kedelai mengandung energi (149-201 kalori), karbohidrat (12,7-13,5 gr), protein (18,3-20,8 gr), lemak (4-8,8 gr), serat (1,4 gr), kalsium (129-347 mg), fosfor (326 mg), besi (4-10 mg), karotin (34 Mkg), vitamin A (50 mg), vitamin B1 (0,19 mg), vitamin B12 (0,74-4,6 mg), air (55,3-64 gr), abu (1,6 gr), berbagai asam amino esensial, seperti: isoleusin (606 mg), leusin (1186 mg), lisin (896 mg), metionin (173 mg), sistein (153 mg), fenilalanin (889 mg), tiroksin (533 mg), histidin, treonin, triptofan, valin. Selain itu, tempe juga mengandung niasin, seng, fitosterol, saponin, asam fitat, inhibitor protease, senyawa fitoestrogen, isoflavon, daidzein, glisitein, genistein, antioksidan faktor II (6,7,4-trihidroksi isoflavon). Manfaat Konsumsi isoflavon kedelai 160 mg/hari selama 3 bulan mencegah penuaan dini. Selain itu tempe juga mampu

menghambat pertumbuhan sel kanker. Genistein dan daidzein menghambat timbulnya radikal bebas yang merusak DNA sehingga dalam jangka panjang mengurangi risiko kanker, termasuk kanker payudara. Genistein juga mampu menghambat angiogenesis yang berperan penting dalam proses perkembangan sel kanker, sehingga ukuran jaringan kanker tidak berkembang. Daidzein mengaktifkan sistem imun dengan mening katkan aktivitas sel T dan makrofag, sehingga volu me jaringan kanker menurun. Selanjutnya limfokin mengerahkan makrofag yang berefek sitotoksik, mencegah perkembangbiakan sel kanker, sehingga pertumbuhan sel kanker terhambat. Menurut Susilawati (2007), pemberian 0,2 gram tepung tempe ber penga r u h pada ja r inga n kanker payudara. Terbukti konsumsi kedelai mampu menurunkan risiko kanker payudara (Lancet,1997). Riset membuktikan tempe efektif mencegah diare. Menurut Karyadi (1985), formula tempe berkhasiat untuk terapi nutrisi penderita diare menahun. Sudigbia (1990) membuktikan suplemen tempe berpengaruh baik terhadap kecepatan tumbuh anak usia 6-36 bulan dengan diare. Yulianto (1995) membuktikan penggunaan makanan formula tempe dalam tatalaksana diet bayi-balita dengan diare kronis efektif menghentikan diare dan berefek positif terhadap mukosa usus. Hartiningrum SY (2010) membuktikan formula tempe dapat dipakai sebagai pengganti formula Preda (bubur berbahan dasar daging ayam kampung dan tepung beras) pada anak dengan diare akut. Tempe juga melindungi jantung dari penyakit jantung koroner, mencegah keropos tulang, menurunkan kolesterol, dsb. Tempe dapat dikonsumsi dalam bentuk tempe bacem/ goreng, dimasak untuk campuran sayur, diolah menjadi keripik/kerupuk tempe, nugget tempe, tepung makanan, suplemen balita, selai, kecap, jus, dan susu tempe. Susu tempe merupakan minuman fungsional karena mengandung zat bioaktif yang tinggi. Pada susu tempe, faktor kestabilan emulsi bernilai tambah karena efek kekentalannya menyamai susu nabati lainnya.

Terapi Tempe dapat digunakan sebagai “terapi”. Hembing Wijayakusuma (2007) telah meresepkan tempe sebagai pelengkap-tambahan terapi medis, yang dikonsumsi teratur 2x sehari. Untuk kanker: sediakan 100 gr tempe. Rendamlah 40 gr jamur hioko (shiitake) dan 30 gr jamur kuping hitam sampai lembut. Tambahkan irisan 2 siung bawang putih. Berilah kecap (asin/manis) dan garam secukupnya. Masaklah sesuai selera. Untuk kencing manis: 120 gr tempe, 60 gr pare, 100 gr labu kuning, 100 gr buncis, bumbu lain sesuai selera, ditumis. Cara lain: 100 gr tempe, 80 gr buncis, 60 gr lidah buaya (kulit dikupas), ditumis. Jus tempe baik untuk keropos tulang. Caranya: 200 gr tempe diblender dengan air, berilah garam dan merica secukupnya, rebus hingga mendidih, diamkan sesaat, diminum 2x sehari. Cara lain: 150 gr tempe, 5 butir merica, sebutir biji pala, 1 ibu jari kayu manis, 10 gr jahe merah, 250 cc susu kedelai, beri gula merah secukupnya, rebus hingga mendidih, disaring. Agar awet muda dan meremajakan kulit; 80 gr tempe, 60 gr taoge kacang kedelai, 50 gr tahu, 40 gr ampas tahu, 10 cc cuka beras hitam dimasak sesuai selera. Cara lain: 100 gr tempe, 100 gr kembang tahu (direndam hingga lembut), 10 butir angco (biji dibuang), 1 butir telur ayam, beri bumbu lainnya, diolah sesuai selera. Untuk stroke: 100 gr tempe, 3 siung bawang putih, ½ siung bawang bombai, 200 gr jantung pisang, ditumis. Untuk maag: 100 gr tempe, 100 gr lidah buaya (kulit dikupas), dimasak sesuai selera. Untuk rematik: 150 gr tempe, 30 gr takokak, 30 gr daun bawang merah, 5 siung bawang putih, bubuk merica secukupnya, kecap (manis/asin) secukupnya, ditumis. Untuk kegemukan: 100 gr tempe, 50 gr kembang tahu, 100 gr labu siam, diolah sesuai selera. Untuk anemia, 50 gr tempe diha luskan, 20 gr temu lawak, 20 gr kunyit, direbus dengan 600 cc air hingga sisa 300 cc, disaring, dikonsumsi teratur 2x sehari. Untuk hipertensi, 80 gr tempe, 70 gr tahu, 50 gr daun seledri, 100 gr rumput laut che chai (direndam hingga lembut), dimasak sesuai selera. (dr. Dito Anurogo, dokter digital, pemerhati herbal, konsultan kesehatan di detik.com, penyuka tempe, email: ditoanurogo@gmail. com)

PARLEMENTARIA


47

Ermalena

48

PARLEMENTARIA


Senyumnya mudah mengembang. Sesekali tegas, namun tetap menjaga wibawa. Tutur katanya sederhana, pun mudah bergaul dengan siapa saja. Inilah seorang Ermalena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Ditemui Parlementaria di ruang kerjanya, perempuan yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat ini, menceritakan kisah hidupnya dari masa kecil, hingga menjadi politisi seperti sekarang.

L

ena, biasa ia dipanggil, sudah akrab dengan Komisi IX DPR, setidaknya dari belasan tahun yang lalu. Mulanya, ia menjadi tenaga ahli di Komisi IX DPR pada tahun 2000 hingga 2005. Sebelumnya, ia pun sudah menjabat sebagai Anggota DPR, walaupun tak lama, yakni pada tahun 1997-1999. Walaupun lahir di Bukittinggi, Lena lebih akrab dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Memasuki usia 3 tahun, keluarga besar Lena pindah ke Kepri. Masa kecilnya cukup ak rab dengan perpindahan. Meng ingat ayah Lena merupakan pegawai Bea dan Cukai, sehingga dari kecil ia sudah cukup sering menjalani pindah rumah, termasuk pindah sekolah. Namun, tak ada rasa sedih di hatinya meski harus sering pindah, yang harus memaksa diri nya kembali mencari teman baru, dan ‘dunia’ sekolah yang berbeda.

Universit as Pancasila. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai Ke tua BEM Universitas Pancasila. Ia menjalani dengan serius kegiatan ekstranya ini, hingga membawa dirinya untuk bergabung di Perge

kelas. Menurutnya, berorganisasi merupakan proses pendidikan tersendiri dalam kehidupan, dan proses yang mengajarkan banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah formal.

Kehidupan kampusnya pun tak lepas dari aksi demonstrasi. Tak jarang, ia dan rekan-rekan sesama mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung DPR RI. Ia menyampaikan berbagai aspirasi terkait permasalahan negeri ini.

Kehidupan kampusnya pun tak lepas dari aksi demonstrasi. Tak jarang, ia dan rekan-rekan sesama mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung DPR RI. Ia menyampaikan berbagai aspirasi terkait permasalahan negeri ini. Tak jarang, ia dan rekan diterima secara resmi oleh Anggota Dewan. Untuk itu, ketika ia menjabat sebagai Anggota Dewan, ia lebih senang menerima secara resmi perwakilan mahasiswa atau pihak yang melakukan aksi demo, untuk menyampaikan aspirasinya.

rakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan menempati pimpinan tingkat nasional.

nisasi Nahdatul Ulama (NU). Di organisasi pertamanya ini, membawa dirinya menempati Ketua Fatayat NU dari tahun 1979 hingga 2000. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Fatayat NU, dan Sekretaris Muslimat NU. Aktifitas di NU pun ditekuninya hingga saat ini, walaupun sudah tak menjabat di kursi kepemimpinan.

Dalam waktu hampir bersamaan, Lena juga tergabung dalam orga

Daerah seperti Tanjung Pinang, Karimun, Tanjung Batu Kundur, hingga Kota Batam pun sudah ia singgahi dari masa kecilnya hingga menginjak kelas 2 Sekolah Mene ngah Atas. Hingga tak heran, ia cukup fasih berbahasa Melayu. Walaupun sering berpindah, kehidupan masa kecilnya pun tak berbeda jauh dengan anak sebayanya. Pendidikan masa kecilnya dijalani dengan serius. Walaupun tidak ada prestasi yang menonjol, bahkan sampai salah jurusan di masa perguruan tinggi, ia mengaku tetap ‘enjoy’ menjalaninya. Masa kuliah ia jalani di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Ia terbilang lulus den gan waktu yang relatif cepat. Bukan karena ia pintar di bidang ini, namun karena salah jurusan, sehingga ia ‘memaksa’ untuk segera lulus. Tahun 1983 ia pun telah diwisuda. Masa kuliah, Lena bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Lena berpikir, kegiatan berorgani sasi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Ia mendapatkan ba nyak hal tentang organisasi dari BEM ataupun organisasi lain yang tidak diajarkan ketika belajar di

PARLEMENTARIA


49

Dari berbagai kegiatan di organisasi inilah, pada awal dekade 90-an, Lena mulai mengenal dunia politik. Walaupun dari keluarga besarnya tidak ada yang memberikan pengaruh untuk terjun ke politik, ia tetap percaya diri untuk menyelaminya. Bahkan bisa dikatakan, ia menjadi satu-satunya anggota keluarga yang terjun ke dunia politik. Ia menemukan kesenangan tersendiri ketika berinteraksi dengan rekan-rekan di organisasi. Tentu, pengalaman juga ia dapatkan. Pertengahan dekade 80-an, Lena juga merambah dunia kerja. Pada tahun 1985, ia menjabat manager pada Save The Children Fund, hingga tahun 1990. Kemudian, ia melanjutkan di Hellen Keller International, hingga tahun 1997. Aktifitas organisasi maupun pekerjaan pun ia jalani beriringan, tanpa harus ada yang terganggu.

50

PARLEMENTARIA


Perempuan Hebat Memasuki tahun 1994, Lena semakin mantap untuk serius terjun ke dunia politik dengan melibatkan dirinya di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari awal bergabung dengan partai politik, ia istiqamah untuk tetap bergabung dengan partai berlambang Ka’bah itu. Selama bergabung dengan PPP, Lena mendapatkan ba nyak teman dan sahabat, bahkan keluarga. Sehingga apapun kondisi nya, ia tetap akan bertahan dan berjuang bersama PPP. Bergabungnya Lena dengan PPP dan berbagai perjuangannya, membawa Lena terpilih menjadi Anggota DPR RI pada tahun 1997. Walaupun hanya 2 tahun menduduki kursi Anggota Dewan, namun memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi dirinya. Sehingga pada tahun 2000 hingga tahun 2005 ia

tetap berjuang di Parlemen, melalui Indonesian Forum of Parliamenta rians on Population and Development (IFPPD). Di IFPPD, Lena menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Selama itu, ia mengasah kemampuannya untuk merancang Undang-undang, ang garan, dan sebagainya. Dalam waktu yang bersamaan, ia juga menjalani aktifitas sebagai Tenaga Ahli Komisi IX DPR (2000-2005), Konsultan Unicef (2004), dan Konsultan Marketing PT Rhonto (2003). Prestasinya di bidang politik pun tak bisa dipandang sebelah mata. Lena mendapat amanat untuk menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP hasil Muktamar PPP di Surabaya, tahun lalu. Ia adalah kader perempuan pertama yang bisa menduduki jabatan tersebut. Walaupun menjadi satu-satunya kader perempuan di

Lena melihat potensi perempuan sangatlah hebat. Perempuan harus memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Lena menegaskan, walaupun nantinya perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga, perempuan harus tetap pintar. Karena perempuanlah yang akan berperan dalam mendidik anak. kursi kepemimpinan, ia berjanji akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Dalam kurun waktu 2005 sampai tahun 2014, Lena pun menjalani berbagai jabatan. Tahun 2005, Lena pernah menjadi Staf Khusus Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Di tahun 2009 hingga Mei 2014, ia menjalani sebagai staf khusus Kementerian Agama. Hingga pada tahun 2014, ia memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Ada sedikit keunikan, domisili Lena selama di Jawa Barat, tapi ia malah terpilih di Dapil NTB. Ia memilih duduk di Komisi IX DPR karena konsentrasinya di bidang kesehatan, tenaga kerja dan perempuan. Ia pun terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR. Lena melihat potensi perempuan sangatlah hebat. Perempuan harus memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara.

Lena menegaskan, walaupun nantinya perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga, perempuan harus tetap pintar. Karena perempuanlah yang akan berperan dalam mendidik anak. Namun ironisnya, masih banyak yang memandang sebelah mata potensi yang ada pada perempuan. Suka Nyetir Sendiri Sibuk di kegiatan Anggota Dewan, tentu tak membuat Lena lupa akan adanya keluarga. Sang suami, Da eng Harris dan ketiga anaknya, selalu menanti kehadiran Lena di rumah. Walaupun sangat sibuk, tak ada protes keras dari keluarganya. Bahkan dukungan keluarga pun sangat mengalir dengan deras. Sang anak, Annisa Ananda Putri, Muhammad Firdaus, dan Yusuf Maulana Putra, pun tak luput mendapat perhatian dari Lena. Lena pun aktif berkomunikasi sa ngat inten dengan ketiga anaknya. Menurutnya, komunikasi bukan hanya sekedar kuantitas, tapi juga kualitas. Interaksi dengan anak pun dijaga dengan sangat harmonis. Ia pun sangat terbuka mengenai aktifitas politiknya kepada keluarga.

Menambah harmonis keluarga, Lena dan keluarga pun mengagendakan untuk liburan bersama. Lena mengajarkan sang anak menabung untuk kebutuhan liburan, dan tentu saja untuk lainnya. Jalan-jalan menjadi hobi Lena yang sudah dijalani nya sudah cukup lama. Ia menyukai kunjungan ke daerah pelosok, untuk mengenal alamnya, maupun kultur budayanya. Hal itu pula yang ia ajarkan kepada anak-anaknya. Walaupun sudah menjadi Anggota Dewan, Lena tak sungkan untuk menyetir mobil sendiri. Menurutnya, dengan begitu, kegiatan lebih fleksibel. Walaupun kadang mendapat cibiran, ia tetap memilih mobil yang berukuran kecil untuk menemani di jalanan ibukota. Lena mengaku, tidak terlalu me ngarahkan sang anak untuk ikut terjun di dunia politik. Ia membebaskan pilihan kepada sang anak. Namun Lena mengingatkan, jika ingin terjun ke politik, harus benarbenar siap, jangan setengah-sete ngah. Apalagi, politik juga memiliki aturan yang belum semua orang dapat menjalaninya. (sf) Foto: Rizka, Naefuroji, Andri/Parle/HR

PARLEMENTARIA


51

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI VI SEGERA BENTUK PANJA BATAM

K

omisi VI DPR akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) percepatan pembangunan Batam. Dengan pembentukan panja ini diharapkan dapat segera menyelesaikan segala permasalahan yang menghambat pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam. Demikian disampaikan Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, di sela-sela kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau, di penghujung bulan April lalu.

52

PARLEMENTARIA


“Terkait dengan rencana pemba ngunan pelabuhan transhipment peti kemas Tanjung Sauh, Komisi VI DPR RI setelah kunjungan kerja ini, rencananya akan segera membentuk Panja Khusus Batam. Panja ini untuk mendukung pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam,” jelas Politisi F-PAN ini.

si-komisi lain di DPR. Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Irmadi Lubis (F-PDI Per juangan), menyatakan bahwa DPR perlu turun tangan untuk mengatasi masalah pembangunan Batam. Permasalah an tersebut tidak hanya terbatas masalah pembebasan lahan, namun juga hal lain yang bersifat lintas sektoral.

Politisi asal Dapil Sumatera Selatan I ini menyatakan, pihaknya akan membahas mengenai pembentuk an Panja Batam ini dengan Komi-

“Saya kira permasalahan pemba ngunan pelabuhan Tanjung Sauh dan juga Batam secara keseluruhan harus memperoleh perhatian seri-

akan mencoba untuk memberikan satu perubahan agar kawasan ekonomi khusus, seperti Karimun bisa berkembang dan meningkatakan kehidupan dari masyarakat yang ada di daerah. “Untuk itu kita tentunya mengharapkan banyak investor, bukan hanya investor luar negeri, tapi investor dalam negeri juga yang masuk kedaerah ini,” harap Eriko.

us. Permasalahan tersebut harus dipecahkan secara lintas sektoral. Saya kira kita dapat membentuk panja khusus Batam untuk mempercepat penyelesaian masalah ini,” tegas Politisi asal Dapil Sumut I ini. Seluruh Anggota Tim Kunker Komisi VI DPR mengusulkan Anggota Komisi VI Nyat Kadir (F-Nasdem) untuk menjadi Ketua Panja. Ketika Parlementaria menanyakan hal ini kepada Politisi Nasdem ini, ia menyatakan siap. Mengingat Provinsi Kepri merupakan daerah pemilihannya.

FTZ, adalah kebijakan pemerintah pusat masih setengah hati untuk melimpahkan kewenangan kepada lembaga yang menanganinya, yakni Badan Pengusahaan (BP Batam),” ujar Politisi asal Dapil Kepri ini. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI Eriko Sotarduga (F-PDI Perjuangan) berjanji

Sementara itu, saat pertemuan de ngan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja dan jajaran, di Marketing Centre, Batam Centre, Senin (27/04/15), Mustofa menjelaskan bahwa permasalahan terkait pengembangan Batam adalah pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan baru, Tanjung Sauh. “K a mi berenc a na memba ng un pelabuhan baru di daerah Tanjung Sauh. Namun saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Untuk tahap pertama kami butuh tanah se luas 639 hektar, namun baru kurang dari 10 persen luas lahan yang dibebaskan,” jelas Mustofa.

Nyat Kadir menyatakan, pengembangan Provinsi Kepulauan Riau agak terhambat dikarenakan kurang maksimalnya status Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas yang disandangnya. Ia menilai, satu-satunya FTZ yang dianggap berjalan cukup baik adalah Kota Batam. Sisanya, seperti Kabupaten Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun, dinilai perlu sebuah kebijakan yang lebih berpihak. “Karena itu, Komisi VI DPR sepakat membentuk Panja untuk mempercepat pemanfaatan status FTZ yang ada di Kepri. Salah satu persoalan

PARLEMENTARIA


53

KUNJUNGAN KERJA

Perlu Ubah Strategi Tarik Investor di Kepri Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir menilai investor masih enggan melakukan investasinya di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu perlu mengubah strategi yang selama ini diterapkan, sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan investasinya di Kepri. “Kita masih belum membuat investor senang dan aman untuk berinvestasi di Indonesia. Nah faktor ini yang harus kita hilangkan. Misalnya keamanan dan dukungan infrastruktur yang memadai harus kita tingkatkan,” kata Hafisz. Politisi F-PAN ini menambahkan, mengapa Indonesia masih tertinggal dibanding negara, apalagi Kepri yang secara jarak tidak terlalu jauh denganSingapura, karena Singapura sudah mempunyai dukungan infrastruktur yang mampu meng undang investor. “Singapura sudah mempunyai lahan yang mempunyai dukungan sarana

54

PARLEMENTARIA


dan prasarana, seperti jaringan air bersih, listrik, bahkan internet pun sudah disiapkan. Ini yang tidak bisa kita berikan kepada investor untuk melakukan investasinya di Batam,” tambah Hafisz.

sokan listrik yang masih kurang mencukupi. Masalah connectifity, berupa transportasi antardaerah juga masih kendala, mengingat Kepri sebagian besar wilayahnya adalah kepulauan.

Oleh karena itu, tambah Politisi asal Dapil Sumsel I ini, Indonesia mengubah strategi dalam rangka mengundang investor, bukan hanya menyediakan lahan, tapi juga bahwa menggarisbawahi bahwa infrastruktur itu juga penting.

“Perlunya penamba han transportasi seperti kapal untuk bisa menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Soal ketersediaan pasoka n gas yang dihasilkan Kabupaten Natuna juga harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan listrik untuk di Kepri,” jelasnya.

“Sejalan dengan itu, maka Pemerintah memang harus mendahulukan infrastruktur di atas segalanya pada sesi pembangunan kali ini. Otorita Batam juga harus melakukan hal yang sama, agar investor yang selama ini tinggal di Singapura mau pindah keBatam. Karena jarak yang tidak terlalu berbeda dan investasi di sini jauh lebih murah disbanding Singapura,” jelas Hafisz. Sebelumnya, Gubernur Kepri Muhammad Sani menyampaikan selama ini banyak persoalan dihadapi Kepri. Salah satunya mengenai pa-

Dalam kesempatan Kunker ke Kepri ini, turut hadir pula beberapa Anggota Komisi VI, yakni Eriko Sotarduga, IrmadiLubis, dan Indra Simatupang dari F-PDI Perjua ngan. Berikutnya dari F-Gerindra ada Khilmi dan Abdul Wachid, Dwie Aroem Hadiatie (F-PG), Sartono Hutomo (F-PD), Nasril Bahar (FPAN), Nasim Khan (F-PKB), Iskandar D Syaichu (F-PPP), dan Nyat Kadir (F-Nasdem). (sf) Foto: Sofyan/Parle/HR

BALEG SOSIALISASIKAN PROLEGNAS 2015-2019

D

PR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pembent u k a n Und a n g-Und a n g. Pembentukan Undang-Undang (UU) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi, yang menjadi tugas utama Baleg adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengkoordinasikan dengan pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan melalui proses yang sudah ditentukan.

Tahapan perencanaan pembentukan UU ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD dan pemerintah yang dikoordinasikan alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi yaitu Badan Legislasi (Baleg).

Pada Januari 2015 Baleg DPR telah menyelesaikan penyusunan prolegnas, baik prolegnas 2015-2019 maupun prolegnas prioritas tahun 2015, dan telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR serta telah dituangkan dalam Keputusan DPR RI tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 tanggal 9 Februari 2015.

Pasca ditetapkannya Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015, Baleg DPR mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi prolegnas adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 20152019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari stakeholders terhadap prolegnas. Hasil dari sosialisasi ini adalah agar setiap RUU yang disusun dan dibahas nantinya, masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan-masukan pada proses pembentukan Undang-Undang, se-

PARLEMENTARIA


55

KUNJUNGAN KERJA

hingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi UU senantiasakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hasil sosialisasi juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan proyeksi penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2016 mendatang. Pada bulan April 2015 lalu, Tim Sosialisasi Baleg DPR telah melakukan sosialisasi ke tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Dan pada Mei 2015, Tim Sosialisasi Baleg DPR dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto melakukan sosialisasi Program Legislasi Nasional 20152019 dan Program Legislasi Nasio nal Prioritas Tahun 2015 ke Surabaya, Jawa Timur.

Iskandar Prasetyo (F-Hanura). “Sosialisasi di Jawa Timur ini merupakan daerah keempat yang dikunjungi Tim Sosialisasi Baleg. Sebelumnya Baleg telah melakukan sosialisasi ke Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan,” kata Totok saat pertemuan Tim Sosialisasi Baleg dengan Wakil Gubernur Jawa Timur dan jajarannya beserta Kanwil Hukum dan HAM dan perwakilan dari Universitas Airlangga di Ruang Kertane gara, Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, baru-baru ini. Menur utnya, tujuan sosialisasi adalah untuk mensosialisasikan seluruh RUU yang akan dibuat DPR bersama Pemerintah selama lima tahun kedepan,” terang poli-

nya dimana harus dimulai dengan UUnya, kemudian PP, Permen, Perda dan sebagainya. “Tapi banyak dinamika di suatu daerah karena menuntut adanya regulasi-regulasi bisa muncul duluan di lapangan,” imbuh Anggota Dewan Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ia menjelaskan, bahwa hasil dari proses sosialisasi ini agar dalam setiap RUU yang disusun dan dibahas nantinya, masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan-masukan pada proses pembentukan Undang-Undang. “Sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi Undang-Undang senantiasa mencer minkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hasil sosialisai juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan proyeksi penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2016 mendatang,” jelas Totok. RUU BUMD Diusulkan Masuk Pro legnas Sebelumnya, Wakil Gubernur Ja wa Timur Saefullah Yusuf mewakili Pemerintah Daerah Jawa Timur mengusulkan kepada Tim Sosialisasi Prolegnas Baleg DPR UndangUndang tentang Badan Usaha Milik Daerah (UU BUMD) masuk dalam Program Legislasi Nasional 20152019.

Totok didampingi Tim Sosialisasi Baleg DPR yakni Saan Mustafa (Wakil Ketua Baleg/F-PD), Agustina Wilujeng Pramestuti dan Abidin Fikri dari Fraksi PDI-P, Ahmad Zacky Siarad (F-PG), Moreno Suprapto dan Azikin Solthan dari F-Gerindra, Syamsul Luthfi (F-PD), Yandri Su santo dan Haerudin dari F-PAN, Abdul Malik Haramain (F-KB), Abdul Hakim (F-PKS), Anas Thahir (F-PP), Taufiqulhadi (F-Nasdem) dan Dossy

56

PARLEMENTARIA


tisi DPR dari Fraksi PAN ini. Seain itu menghimpun masukan, khususnya dari Jatim mengenai keluarnya Perda sebelum adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri,” tambahnya. Masukan ini sangat bermanfaat dan penting bagi kita semua. Karena sebenarnya urusan perundangundangan ini memang tidak selalu berjalan mulus seperti tata urutan-

“Kalau ditanya apa yang perlu diundangkan, salah satunya adalah Undang-Undang tentang BUMD. Intinya kita perlu regulasi yang kaitannya dengan BUMD,” kata Saefullah Yusuf. Ia menyadari dan mengerti bahwa DPR bukannya mudah dalam menghadapi macam-macam aspirasi. “Dari 70 sampai 80% aman-

deman UUD kita, ada ribuan UU dibawahnya yang masih belum menyesuaikan apalagi peraturanperaturan dibawahnya. Sementara publik mengharap banyak dari DPR. Kalau baik tidak pernah dipuji, kalau salah paling disalahkan,” ujarnya.

Ia meng infor masikan, saat ini pemerintah daerah sedang didorong oleh buruh untuk mengeluarkan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja kaitannya dengan Masyarakat Ekonomis Asean (MEA).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Selanjutnya, Saefullah Yusuf meng Tim Sosialisasi Baleg DPR Totok informasikan bahwa sering terjadi Daryanto mengucapkan terima kasuatu Undang-Undang sudah ada, sih atas usulan yang disampaikan Peraturan Pemerintah maupun nya Wakil Gubernur Jatim tersebut. Peraturan Menterinya belum ada, tapi Peraturan Daerahnya (Perda) “Saya kira sangat bermanfaat dan penting bagi kita semua karena kita sudah ada. mengetahui betapa sebenarnya “Banyak itu terjadi, termasuk disini. urusan perundang-undangan ini Misalnya Undang-Undang tentang memang tidak selalu berjalan muCSR. Dulu UU CSR sudah ada dan lus seperti tata urutannya. Yang haPPnya belum keluar tapi Perdanya rus dimulai dengan UU, PP, Permen, sudah ada. Demikian juga dengan Perda dan sebagainya,” tegas Totok. UU Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin,” terang Guspul “Tapi banyak dinamika di suatu daerah karena menuntut adanya demikian sapaan akrabnya. regulasi-regulasi bisa muncul du“Setelah keluar Peraturan Pemerin- luan di lapangan,” tambahnya. tah (PP) otomatis Perdanya harus disesuaikan karena kadang sesuai Ia menjelaskan, bahwa dalam UU kadang tidak. Ini salah satu problem Nomor 23 Tahun 2014 tent ang yang kami hadapi. Sama saja dengan Pemerintahan Daerah menyatakan Undang-Undangnya sudah ada na- setiap Perda harus diajukan dulu mun PP-nya belum ada bahkan ada sebelum diperdakan kepada Menteri Dalam Negeri. Dan untuk Buyang puluhan tahun,” tambanya. pati dan Walikota kepada Gubernur.

“Mestinya ada problem kalau PPnya belum ada acuannya apa, ini kita belum tahu kok bisa. Menteri nya menyetujuinya dengan apa. Dengan UU yang baru ini sebetulnya ada jaminan tertib hukum tetapi juga menjadi tanda tanya bagi kita kalau ada persoalan-persoalan yang mendesak yang memerlukan regulasi lalu cara mengatasinya. Itu akan menjadi bahan masukan bagi kita dan Komisi II DPR untuk me ngontrol mitra kerjanya (Kementerian Dalam Negeri) bahwa UU Pemda sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi adanya tambal sulam dalam sistem perundangundangan,” papar politisi PAN ini. Menurutnya, tidak boleh muncul tiba-tiba sebuah Perda yang langsung kepada masyarakat tapi tidak ada payung hukumnya. “Mestinya ini tidak bisa,” tandasnya. Melalui Komisi II, kata Totok, ia akan minta Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kinerjanya agar seluruh PP dan turunanturunan dari setiap produk UU ditangani dengan cepat, tidak bisa lagi terlambat dengan peraturan yang berada di bawahnya. (sc) Foto: Suciati/Parle/HR

PARLEMENTARIA


57

KUNJUNGAN KERJA

RUU ARSITEK

PERKOKOH BUDAYA LOKAL

R

U U A rsitek mer upakan salah satu tembok terakhir dalam menjaga keragaman ke a r sitek t u r a n bud aya bangunan lokal. Pasalnya, banyak sekali bangunan lokal yang tergerus tren globalisasi dunia saat ini. Disisi lain, RUU ini akan mengatur profesionalisme dan integritas profesi, serta mengatur perlindungan profesi arsitek dan ketentuan sanksi di bidang tersebut. “RUU Arsitek nantinya akan me ngatur mengenai profesionalisme dan integritas profesi, perlindu

58

PARLEMENTARIA


ngan profesi arsitek dan ketentuan sanksi pada bidang arsitek ini,” ujar Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis kepada Parlementaria.

kunjungan kerja RUU Arsitek dalam rangka menerima masukan terkait RUU Arsitek di Provinsi Yogyakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, prinsipnya seorang arsitek harus berpegang pada etika profesi, memahami dan menguasai permasalahan disain arsitek khususnya pemahaman ekonomi ba ngunan, sehingga tidak terjebak hanya sebagai pelayan desain yang menuruti saja kemauan pemberi order untuk merancang arsitek yang tidak sesuai dengan moral,” jelasnya dalam sambutannya saat

Dalam rangka itu, jelasnya, RUU Arsitek bukan lagi pada tataran kelengkapan penyediaan tatanan hukum namun sudah merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan. “Saat ini memang belum ada pola keseragaman yang dituangkan da lam suat u pengat uran yang bersifat komprehensif. Mencakup

tentang arsitek, syarat pengangkatan arsitek hak dan kewajiban arsitek, standar arsitek perlindun gan hasil karya arsitek, penyelenggaraan praktik arsitek, pengembangan keprofesian berkelanjutan, registrasi dan sertifikasi profesi arsitek. Selain itu keberadaan arsitek asing sehingga berkontribusi kepada kurangnya perlindungan terhadap arsitek serta hasil karyanya,” jelasnya. Menurutnya, lemahnya daya saing dan kompetensi arsitek nasional dalam menghadapi era pasar bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga perlu segera ditingkatkan sesuai dengan standar yang berlaku. “Masih belum ada cetak biru yang menggambarkan khasanah literatur budaya arsitek Indonesia yang demikian beragam sehingga ciri orisinalitas budaya arsitek Indonesia belum mendapatkan pe ngakuan dalam tataran global,” ujarnya. Secara kronologis, RUU Arsitek telah terdaftar dalam long list Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode keanggotaan 2004-2009. Pada per iode 2009-2014 telah sampai pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Pada periode keanggotaan 2014-2019 diusul-

kan kembali untuk masuk kedalam Prolegnas dan telah ditetapkan menjadia prioritas tahun 2015. Menurut Ketua Komisi V DPR, secara yuridis keberadaan profesi arsitek dan pekerjaan arsitektur secara tidak langsung diatur dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan UU No. 11 tahun 2014 tentang Keinsiny ura n. “Na mun hing ga saat ini belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur dan menaungi keberadaan profesi arsitek,” jelasnya. Kalteng Dukung Budaya Lokal Gubernur Kalteng Teras Narang yang didampingi Kepala Dinas PU Provinsi dan Kab/Kota, Civitas Akademika; Univ. Negeri Palangkaraya, Univ. Kristen Palangkaraya, Univ. Muhammadiyah dan Ikatan Arsitek Daerah, mengusulkan supaya dalam Rancangan Undang-undang Arsitek dapat memperhatikan keberadaanan budaya dan kultur daerah setempat. Hal tersebut disampaikan pada saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) di Aula Eka Hapakat lantai 3 Kantor Gubernuran Kaliman-

tan Tengah, belum lama ini. “ Sebelu m Und a ng-Und a ng i n i ditetapkan perlu mendengarkan aspirasi dari daerah serta mengakomodir hal-hal yang terkait dengan perkembangan arsitek untuk bahan dalam penyusunan UU Arsitek. Seni Arsitek dipandang dapat membantu mempertahankan kebudayaan dan kultur suatu daerah,” kata Teras. Selanjutnya Teras mengatakan, bagi para arsitek diperlukan adanya payung hukum yang jelas terkait masalah kedudukan, peran serta tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh seorang arsitek. Keberadaan RUU Arsitek, menurut Gubernur sudah komprehensif, namun tetap membutuhkan masukan dari semua pihak. “Disisi lain perlu menggali hal hal tradisional dalam membuat sebuah RUU arsitek ini misalnya menyangkut indentitas kebudayaan lokal serta kultur negara secara umum dimana para arsitek akan membuat rancangan,” jelas Teras. Sedangkan Ketua Tim Komisi V Lasarus menyampaikan bahwa kegiatan Komisi V DPR RI ini untuk mendengarkan dan menampung aspirasi dari daerah terkait dengan penyusunan RUU Arsitek. Lebih lanjut Lasarus mengatakan, bahwa Komisi V juga sudah menyusun draft akademik yang diharapkan dapat menjadi point penting yang nantinya dimasukkan dengan usulan dari berbagai daerah. Disamping itu, keragaman budaya di Indonesia yang begitu banyak belum memiliki UU mengenai profesi arsitek. Padahal dipandang profesi arsitek cukup penting dalam menjaga kelestarian budaya khusus terkait pola dan rancang bangun nuansa etnik dan keragaman budaya nasional. (sugeng/Eka) Foto: Eka Hindra, Sugeng/Parle/HR

PARLEMENTARIA


59

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI VIII AWASI PROGRAM PEMERINTAH DI TIGA DAERAH

D

alam masa reses kali ini, Komisi VIII DPR RI dibagi Tiga tim, dimana masingmasing Tim mengunjungi Papua, Yogyakarta dan Gorontalo. Papua Kabupaten Timika dan Mimika, Papua menjadi daerah yang dipilih Komisi VIII DPR RI untuk “blusukannya” kali ini. Sesuai dengan UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang mengatur bagaimana rakyat bisa sejahtera dimanapun berada. Selain itu UU

60

PARLEMENTARIA


No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan Negara wajib melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan masyarakat Papua merupakan warga Negara Indonesia yang harus juga mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah. Tugas DPR lah untuk mengawasi terlaksananya program-program pemerintah dengan baik, dan apa sudah menyentuh masyarakat langsung alias sesuai sasaran,

terkenal dengan tambang emas, tembaga dan peraknya nya ini sejak tahun 1967 ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia (FI). Mengingat telah banyak keuntungan yang diperoleh dari eksplorasi dan penambangan yang dilakukannya, maka sesuai dengan Undang-undang yang ada, tentu PT Freeport juga harus memberikan kontribusi yang lebih bagi masyarakat Papua,” jelas Ketua Komisi Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat mengunjungi Papua.

“Papua merupakan daerah yang

Dengan kata lain, dana CSR PT

Freeport harus benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan SDM masyarakat Papua. Dana CSR (corporate social responsibility) tidak boleh hanya sekedar membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Lebih dari itu, dana CSR harus bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat di daerah pertambangan itu. Pada kesempatan itu, Tim Kunjungan kerja Komisi VIII ke Papua yang terdiri dari M.Nur Purnamasidi, Maman Imanul Haq, M.Iqbal Romzi, Achmad Mustaqim, Choiru Muna Chozin, Syamsul Lutfi dan Hamzah Haq men gunjungi beberapa program CSR yang telah dibuat dan dilakukan PT FI selama ini. Sebut saja Institute Pertambangan Nemangkawi, Asrama Taruna Papua di Kelurahan Wonosari Jaya-SP4 Distrik Wania Papua, Rumah Sakit Mitra Masyarakat serta Mile 21 yang merupakan area perkebunan dari Sirsat (pasir sisa tambang). Hal tersebut sangat bermanfaat sebagai masukan Komisi VIII yang saat ini tengah menyusun Undang-undang CSR.

kewajibannya,”tegas Saleh yang diamini seluruh anggota Tim. Yogyakarta Tidak jauh berbeda dengan tim Kunjungan kerja Komisi VIII ke Papua, Tim Kunjungan spesifik Komisi VIII ke Yogyakarta ini mendatangi langsung beberapa desa yang masuk dalam Desa Tangguh dan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang merupakan program unggulan kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial. “Ini merupakan aset dan jati diri bangsa Indonesia sebenarnya, yakni masyarakat yang tidak berfikir untuk diri sendiri serta memiliki rasa tolong-menolong yang tinggi,” ungkap Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII, Ledia Hanifa Amaliah kepada wartawan disela-sela saat peninjauan ke Desa Umbulharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman sebagai KSB, Kamis (21/5’2015).

Ditambahkannya, ia mengapresiasi KSB Sleman. Banyak hal yang bisa dilakukan dan terobosan-terobosan baru, misalnya terobosan menjadikan vulkano tour. Itu jadi satul hal yang positif, artinya memberikan dorongan kepada warga. Namun ada hal yang perlu diantisipasi dari tourism ini, yakni jika terjadi bencana sementara turis sedang banyak, sehingga perlu ada sosialisasi tentang jalan evakuasi agar nantinya tidak memakan korban yang lebih banyak lagi. “Jadi sosialisasi evakuasi pen ting dan perlu secara rutin untuk melakukan latihan evakuasi,” tegasnya. Ledia berharap agar pemer intah mampu merancang program jemput bola sehingga kejadiankejadian yang tidak diharapkan dapat diminimalisir. Sementara itu Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukar yadi menjelaskan maksud penyelenggaraan KSB ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko dan

“K ami berharap ke depa n seluruh perusahaanper usahaan asing maupun lokal yang ada di negeri ini, terutama di Mimika harus betul-betul memperhatikan aspek CSR yang menjad i s a l a h s at u

Tim Kunker Komisi VIII DPR saat mengunjungi KSB Umbulharjo Yogyakarta

PARLEMENTARIA


61

KUNJUNGAN KERJA

sia merupakan negara yang ramah anak, dan tidak ada kekerasan anak. Ada program yang bisa kita adopsidari Kabupaten Gorontalo ini untuk kita kembangkan di daerah lain,”harap Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan II ini. Apresiasi kepada Kabupaten Gorontalo yang mendapat predikat KLA hingga 4 kali ini pun diberikan oleh Anggota Komisi VIII Kuswiyanto (FPAN). Politisi asal Dapil Jawa Timur IX yakin, dengan visi dan misi Kabupaten Gorontalo saat ini, dan didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, dapat mewujudkan kota yang ramah untuk anak. ancaman bencana. Caranya dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat. Dengan dibentuknya KSB, Untung berharapmasyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencanadapat proaktif dan sesegera mungkin melakukan penanggulangan terhadap dampak yang diakibatkan bencana secara mandiri. Gorontalo Dalam kunjungan spesifiknya ke Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Komisi VIII DPR RI berencana menjadikan Kabupaten ini menjadi pilot project Kota Layak Anak (KLA). Sehingga diharapkan dapat menjadi role model untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Apalagi, Kabupaten Gorontalo sudah berkali-kali mendapatkan predikat KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kami akan berdiskusi dengan Kementerian Perempuan dan Perlin dungan Anak (Kemen PP dan PA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar dapat memberi-

62

PARLEMENTARIA


kan perhatian yang serius dan lebih mendalam kepada Provinsi Gorontalo. Bahkan Kami juga berkeinginan menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai pilot project Kota Layak Anak. Kabupaten Gorontalo sudah layak untuk menjadi role model bagi daerah lain terkait KLA,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Fathan, sekaligus Ketua Tim Kunspek Komisi VIII, usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, beserta jajaran, di Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (21/05/15). Politisi F-PKB menegaskan, saat ini Indonesia krisis dalam kekerasan anak, sehingga hasil temuan di Gorontalo ini dapat memberikan masukan kepada Komisi VIII untuk mencari solusi dan preventif, agar kekerasan anak dapat diminimalisir. Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VIII Samsu Niang (FPDI Perjuangan). Ia menilai, di beberapa daerah lain masih rentan terhadap kekerasan anak, sehingga, konsep-konsep KLA di Kabupaten Gorontalo ini dapat diterapkan di daerah lain. “Kami berharap, temuan ini dapat menjadi masuk an bag i Komisi VIII untuk menciptakan Indone-

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR Anda (F-Gerindra), mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar segera membentuk KPAI Daerah. Pasalnya, dengan tidak adanya KPAI Daerah, koordinasi dan komunikasi antara daerah dengan pusat menjadi terhambat. “Di pusat sudah ada KPAI Pusat, tapi di daerah belum ada. Efeknya, koordinasi antara daerah dengan pusat ini seakan-akan buntu. Mungkin ini menjadi salah satu jalan untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi dan segera membentuk KPAI Daerah,” tegas Politisi asal Dapil Banten I ini. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR Dwi Astuti Wulandari (F-PD) menyayangkan belum adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di dua kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kalaupun ada, sarana prasarananya minim. Politisi asal Dapil Jakarta I ini meminta agar penyuluhan adanya P2TP2A dapat terus ditingkatkan. Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Anggota Komisi VIII lainnya seperti Ruskati Ali Baal, Bisri Romly, Muslich dan Trimurny. (Ayu, Iwan, Sofyan)

Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya dan anggota Komisi X Popong Otje Djunjunan melihat Erlita Anjani siswi SMPLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik sedang mengerjakan soal UN

Banyak Keuntungan Dengan UN Online (CBT)

G

resik, 7 Mei 2015. Cuaca di Jawa Timur khususnya Kabupaten Gresik pada Kamis (7/5) sangat cerah. Kegiatan masyarakat sudah bergeliat sejak pagi hari, baik pekerja kantor baik negeri maupun swasta, pedagang, petani dan buruh di tempat kerja masingmasing. Tak ketinggalan di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah setingkat lanjutan menengah pertama. Karena merupakan hari terakhir Ujian Nasional, maka para siswa/siswa sudah siaga sejak pagi. Dengan seragam sekolah masing-masing mereka dengan pera saan sedikit tegang siap menjawab pertanyaan yang disodorkan Panitia. Sementara para guru yang ditugaskan sebagai panitia dan pengawas siap melaksanakan tugasnya. Setidaknya itulah kesiapan SMP Negeri I Gresik menyambut pelaksaan UN hari terakhir. Wakil Bupati Gresik M.Qosim, Pengurus dan Kepala Sekolah, para

guru, dengan ramah dan antusias menyambut kehadir an Tim Komisi X DPR yang dipimpin Ketuanya Teuku Riefky Harsya yang secara khusus memantau pelaksanaan UN Tingkat SMP. Selain SMPN I, juga SMP Muhammadiyah XII dan SMP LB Bhayangkari. Setelah mendengar penjelasan dan melihat langsung UN On line tersebut, Komisi X DPR mendorong agar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) online atau Computer Based Test (CBT) bisa diperluas dan lebih banyak sekolah memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Sistem UN on line selain disenangi anak-anak sekolah, juga lebih efisien dan mengurangi kecurangan serta mempermudah proses UN. Ketua Tim Kunker Teuku Riefky Harsya menyatakan, apa yang dilihat dan didengar dari Kepala Sekolah, Wakil Bupati dan sejumlah siswa menyatakan senang (enjoy). Mereka berharap lebih banyak sekolah lagi

PARLEMENTARIA


63

KUNJUNGAN KERJA

sekolah yang melaksanaan CBT tahun mendatang. Karena itu Komisi X akan mendorong pemerintah pusat terkait penyiapan infrastruktur komputer dan akses internet.

mun secara umum, Politisi Demokrat ini menilai UN berjalan baik. “Justru yang khawatir malah para orang tua. Namun dengan adanya try out siswa lebih siap dan orang tua bisa memahaminya,” imbuh Riefky.

“Untuk pelaksanaan CBT maka diperlukan banyak komputer dan jaminan pasokan tenaga listrik. Perlu diantisipasi ketersediaan listrik selama UN berjalan, pasokan listrik harus tetap terjaga,” katanya. Ia juga mengapresiasi SMP Negeri I Gresik yang menyiapkan genset sebagai antisipasi kalau listrik tiba-tiba mati.

Politisi asal Dapil Aceh I ini berharap, terkait masih kurangmya infrastruktur penunjang UN, akan segera dibahas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir bulan ini, termasuk evaluasi UN 2015. Ia juga berharap, UN CBT dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi X Jefirston Riwu Kore menyatakan meski anak-anak merasa happy dengan system UN online ini, tetapi ternyata sebagian komputer masih pinjam ke sekolah lain. Di sekolah ini hanya tersedia 50 unit komputer dari sebanyak 269 siswa, sehingga diatur bergiliran. “Karena itu Pemerintah harus berani berinvestasi untuk pengadaan komputer dan kepastian jaminan listriknya,” katanya dengan menambahkan, CBT ternyata lebih efisien dan mempermudah proses UN serta menghindari terjadinya kecurangan.

Tim Kunker X DPR selain memantau UN juga menggelar pertemuan dengan Gubernur dan jajaran, dialog dengan 12 PTN Jawa Timur, mengunjungi perpustakaan dan Museum Mpu Tantular. Tim Kunker tersebut adalah Ketua Teuku Riefky Harsya (FPD) dengan anggota Utut Adianto, Puti Guntur Soekarno (FPDI Perjuangan), Popong Otje Djundjunan (FPG), Moreno Soe prapto dan Ida Bagus Putu Sukarta (F Gerindra), Rinto Subekti, Jefirtson R. Riwu Kore, Muslim, Venna Melinda (FPD), Anang Hermansyah (F PAN), Nur Hasan Zaidi (F PKS), Reni Marlinawati (FPP) dan Kresna Dewanata Phrosakh (F Nasdem).

Politisi PAN yang juga artis Anang Hermansyah me ngatakan, pelaksanaan UN CBT secara serentak perlu dukungan teknologi informasi yang memadai diantaranya penambahan jumlah komputer dan jaringan internetnya. Ia sependapat rekan lain Komisi X agar UN CBT bisa diterapkan lebih banyak lagi sekolah-sekolah sebab lebih praktis, efisien dan menghemat anggar an dibanding memakai lembaran naskah ujian. “Untuk kota-kota besar pelaksanaan un CBT bisa secara bertahap ditambah. Namun untuk daerah pedalaman dan perbatasan masih perlu waktu agak panjang,” kata Teuku Riefky menambahkan. Lebih Efisien

“Kendala UN khususnya UN CBT diantaranya jumlah komputer terbatas dan listrik sehingga harus menyediakan genset. Di SMP 1 Gresik hanya memiliki 50 komputer, padahal jumlah siswanya sebanyak 269, sehingga harus pinjam ke sekolah lain,” jelas Riefky. Meski baru dua SMP di Gresik yang melaksanakan UN CBT sebagai pilot project, na-

PARLEMENTARIA

Selain mengirim Tim ke Jatim, Komisi X juga mengirim Tim ke Kalteng dan Papua. Komisi X DPR meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terkait fasilitas penunjang pendidik an dan sistem belajar mengajar di Provinsi Papua. Sebab, Papua dianggap salah satu provinsi yang tingkat index peringkat pendidikannya dinilai cukup rendah. Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR, Ridwan Hisyam, kepada Parlementaria usai

Secara umum Komisi X menilai, pelaksanaan Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2015 berjalan lancar. Bahkan UN berbasis komputer atau CBT lebih disenangi anak didik karena lebih efisien dan meminimalisir kebocoran.

64

Fasilitas Pendidikan Papua


melakukan kunj u n g a n ke b e berapa sekolah di Provinsi Papua, Jayapura, Selasa (2 8/4) . “ K a m i mel i h at ba hw a P rov insi Papua dalam hal pendidikan termasuk yang tertinggal. Indeks yang kita lihat peringkatnya cukup rendah, oleh karena itu Komisi X DPR datang kesini untuk melihat secara langsung dan tentunya nantinya pada saat kita rapat kerja dengan Menteri Pendidikan masalah-masalah ini akan kita angkat,” kata Ridwan. Politisi dari Partai Golkar itu juga mengungkapkan, fasilitas penunjang pendidikan seperti perpustakaan dinilainya juga sangat minim. Sejumlah perpustakaan di beberapa sekolah di Provinsi Papua masih dalam proses perbaikan, bahkan sudah dua tahun sekolahsekolah di Provinsi Papua belum mendapatkan bukubuku dari pemerintah pusat. “Ini juga masukan buat kami agar Perpustakaan Nasional RI memperhatikan daerah-daerah yang cukup jauh dari Jakarta supaya tidak terjadi diskriminasi pendistribusian buku-buku yang dari pusat,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Ridwan juga mengomentari soal penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Ia berharap penyelenggaraan UN bisa lebih baik dan dapat dilaksanakan secara nasional. “Saat ini memang UN secara online masih dalam taraf uji coba, karena masih belum semuanya bisa melaksanakan UN secara online. Kami mendorong agar UN bisa dilaksanakan secara nasio nal,” katanya. Seperti halnya di Provinsi Papua, kata Ridwan, baru sembilan sekolah yang mampu melakukan UN secara online. “Saya kira masih sangat rendah sekali masalah fasilitas ini. Nanti kita akan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, agar segera dipersiapkan peralatanperalatan penunjang UN secara online di povinsi ini,” jelasnya. Kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Papua diikuti sejumlah anggota yakni Asdi Narang, Junico BP Siahaan, My Esti Wijayat, Sofyan Tan, SB Wiryanti Sukamdani dari F-PDIP, Dwita Ria Gunadi dan Sri Meli-

yana dari F-PGerindra), Yayuk Basuki dan Laila Istiana DS (F-PAN), Krisna Mukti dan Lathifah Shohib (F-PKB), Surahman Hidayat dan SY Anas Thahir (F-PKS), Anwar Idris (F-PPP) serta Dadang Rusdiana (F-PHanura). Potensi Wisata Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Sofyan Tan menilai Provinsi Papua memiliki potensi pariwisata yang baik karena ditunjang oleh kondisi alam yang indah serta kreatifitas masyarakat Papua itu sendiri. Hal itu disampaikan Sofyan Tan kepada Parlementaria d Kota Jayapura, Papua, Rabu (29/4), disela kunjungan Komisi X DPR ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, objek wisata Danau Sentani, dan ketempat pembuatan kerajinan tangan khas Papua. Menurut Sofyan Tan, potensi alam dan kreatifitas masyarakat Papua bisa menjadi daya tarik terhadap turis mancanegara maupun turis domestik. “Alam Papua bisa menjadi wisata yang sangat menarik, karena ciri khas alam yang tidak ditemukan di daerah lain,” kata nya. Ia juga mengomentari soal keindahan alam Danau Sentani yang menurutnya sangat baik, hanya tingkat pengelolaan festival Danau Sentani yang perlu terus dikembangkan guna menarik sektor pariwisata. Danau Sentani membentang dari Kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura, luasnya kurang lebih 9.360 hektar. Keistimewaan tempat wisata ini adalah adanya pulau pulau kecil yang eksotis berada di tengah tengah danau. Adanya pulau pulau kecil ini membuat ciri khas Danau Sentani yang tak dimiliki oleh banyak danau di Indonesia.(mp,nt) Foto: Mastur, Nita/Parle/HR

PARLEMENTARIA


65

SOROTAN

SANKSI FIFA BERDAMPAK BESAR BAGI PERSEPAKBOLAAN INDONESIA Kekhawatiran akan dijatuhkannya sanksi oleh FIFA kepada Indonesia akhirnya benar-benar terjadi. Sanksi dijatuhkan karena adanya intervensi Pemerintah dengan membekukan PSSI dan membentuk Tim Transisi sebagai tandingan atas organisasi sepak bola dibawah Ketua Umum La Nyala Mattaliti

D

engan sanksi FIFA tersebut akhirnya secara resmi Indonesia tidak boleh menyelenggarakan dan ikut serta dalam event sepak bola internasional. Beruntung PSSI masih diijinkan ikut even Sea Games di Singapura meski pada laga perdana Tim Nasional PSSI U-23 dibawah pelatih Aji Santoso tersebut langsung tersungkur, kalah 2-4 melawan Myanmar. Menanggapi kisruh sepak Indonesia khususnya Menpora vs PSSI, Pimpinan DPR Fahri Hamzah dan Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya

66

PARLEMENTARIA


menegaskan, sanksi FIFA dapat dipastikan berdampak luar biasa untuk bangsa Indonesia. Sebelum sanksi saja, yaitu pembekuan PSSI oleh Menpora, kerugian luar biasa menimpa baik PSSI, klub-klub sepak bola terdiri pemain, pelatih maupun wasit. Selain itu keluarga para pemain baik isteri-isteri, anak dan keluarga pemain serta wasit dan pengusaha kecil yang hidup dari pertandingan di sekitar lapangan bola, terancam kelangsungan asap dapurnya. Terakhir nama Indonesiapun juga sudah terdampak dengan sanksi

FIFA tersebut dengan dikucilkannya olah raga rakyat Indonesia tersebut dalam event regional dan internasional. Wakil Ketua DPR Bidang Koorkesra Fahri Hamzah mengemukakan, bahwa sebagai Pimpinan Dewan telah mengupayakan dengan daya dan upaya yang semaksimal mungkin dan sudah berkomunikasi dengan pemerintah menyelesaikan kisruh tersebut. Pimpinan DPR dari Fraksi PKS ini juga menyinggung dampak kisruh dengan dibatalkannya pertandi

ta pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang meminta Keputusan Menpora untuk dievaluasi dan meminta agar PSSI dapat melakukan kegiatannya serta menyerahkan kepengurusannya yang disahkan oleh Kongres. Namun pernyataan Wakil Presiden dan Presiden tidak sinkron, pasalnya Presiden Jokowi tetap mendukung langkah-langkah yang telah diambil Menpora tetap seperti sediakala yaitu membekukan PSSI.

ngan Persipura vs Pahang FC dalam enam belas besar Piala AFC. Klub sepak bola asal Malaysia itu ditolak masuk Indonesia karena ada beberapa pemain ditolak imigrasi. “Saya sebagai mantan Ketua Panja Undang-Undang Imigrasi betulbetul merasa kaget karena dalam perdebatan Panja UU tersebut, justru kami yang memperjuangkan agar Imigrasi itu menjadi institusi yang independen. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun didalam memberikan ijin boleh keluar atau masuknya seseorang berdasarkan kepada konvensi internasional,” katanya. Namun tiba-tiba dengan surat Menpora, Direktorat Imigrasi mau diintervensi. “ Ini sebetulnya melukai nafas dan ruh dari Undang-Undang Imigrasi itu sendiri,” tegasnya lagi. Ketua Komisi X DPR Teuku Rifky mengatakan, kalau dirangkaikan bab demi bab sebuah disertasi tidak kurang dari 10 bab kisruh PSSIMenpora. Bahkan, sudah diprediksi sejak enam bulan yang lalu tepatnya di bulan Desember ketika Kemenpora ujug-ujug mengatakan akan membekukan PSSI. Lebih mengejutkan lagi, Menpora men-

gatakan, permasalahan yang ada tidak akan selesai kalau PSSI tidak dibekukan. Kemudian pada bulan Januari muncul Tim 9, dan kekisruhan kian ramai berkaitan dengan tokoh sentralnya pindah ke BOPI. Di bulan berikutnya muncul lagi tentang verifikasi-verifikasi klub yang berujung kepada kisruh Arema Cronusdengan Persebaya tidak bisa bertanding. Kemudian penundaan ISL oleh Menpora karena tidak selesainya verifikasi-verifikasi klub, kemudian karena Arema dan Persebaya diijinkan oleh PSSI, dan sempat ada surat peringatan satu terkait pelarangan ataupun peringatan meminta untuk menunda pertandingan ISL. Episode berikutnya saat Kongres PSSI digelar ada keputusan Menpora terkait pembekuan terhadap kegiatan-kegiatan PSSI dan melarang Pemerintah Daerah termasuk instrumen-instrumen yang ada, termasuk juga pihak Kepolisian untuk tidak memfasilitasi kegiatankegiatan PSSI. Menyusul kemudian gugatan PSSI kepada PTUN, dan putusan sela ser-

Riefky mengatakan dalam menyikapi masalah tersebut Komisi X DPR juga telah mengundang KONI dan KOI, kedua Lembaga olahraga yang dibentuk oleh Undang-Undang, KOI lebih menyoroti tentang dampaknya yang bersifat internasional, sedangkan KONI yang bersifat nasional dan dua-duanya mengatakan SK Menpora tersebut dicabut. KONI menyatakan kalaupun ada persengketaan didalam olahraga itu ada lembaga hukum yang dapat menyelasaikan hal tersebut namanya Badan Arbitase Keolahragaan Indonesia (BAKI), sebetulnya semua ini sudah ada jenjang-jenjangnya. Menurutnya, sebelum adanya sanksipun sudah membawa dampak yang sangat luar biasa baik materiil maupun moril dan bahkan terkait nama bangsa Indonesia di dunia internasional maupun stabilitas politik didalam negeri. Karena itu Komisi X DPR membuat Surat kepada Pimpinan DPR yang intinya meminta bantuan dari Pimpinan DPR untuk mengambil langkah strategis terkait tentang kekisruhan sepak bola nasional. Dalam surat tersebut juga dikatakan agar Pimpinan DPR untuk dapat melakukan rapat konsultasi dengan Presiden. Karena sejak SK Menpora membekukan PSSI sudah dua kali Komisi X DPR mengundang Menpora, namun tidak hadir de

PARLEMENTARIA


67

SOROTAN

ngan alasan ada kegiatan yang tidak bisa ditunda.

memutuskan untuk menunda surat pembekuan PSSI.

Melihat kondisi itu maka Komisi X DPR sepakat meminta bantuan Pimpinan DPR. Langkah-langkah yang diambil Pimpinan DPR cukup cepat dengan melakukan Rapat internal Pimpinan, kemudian Pimpinan DPR telah mengirimkan surat kepada Presiden.

Siaga Satu

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan menanggapi laporan Komisi X tersebut, Pimpinan segera melakukan Rapim kemudian menyampaikan hasilnya langsung kepada Presiden Jokowi. “Mudah-mudahan Presiden Jokowi mengerti tentang persoalan ini. Saya khawatir Presiden tidak memahami masalah ini. Ini kan masalah kecil kenapa bisa jadi besar,” tuturnya dengan berharap langkah cepat dan tepat dari Presiden Jokowi. Lebih jauh Fahri mengatakan, karena melebarnya persoalan ini, maka konsekuensinya DPR harus segera mengajukan penggunaan hak lebih besar, untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi pada Keputusan Menpora ini. Kebijakan Menpora mengakibatkan dampak yang besar terhadap persepakbolaan Indonesia, sehingga harus segera mencabut surat keputusannya. SK itu sudah tidak berlaku lagi secara hukum setelah putusan Pengadilan

68

PARLEMENTARIA


Anggota DPRD Papua yang juga mantan pemain Persipura Jayapura, Jack Komboy, mengatakan saat ini situasi Papua tengah memanas, karena dipicu pembekuan PSSI yang berdampak batalnya pertandingan Persipura melawan Pahang FC (Malaysia) dalam laga AFC Cup. Kondisi di Papua sendiri sedang siaga satu. “Kita tunggu jawaban Menpora, kalau tidak ada jawaban yang pasti mereka akan turunkan massa yang besar. Pemerintah pusat harus memperhatikan masalah ini, kerena bahasa yang berkembang di Papua telah terjadi diskriminasi, yang membuat kekhawatiran di masyarakat Papua bisa berdampak pada masalah lain,” Komboy. Dipertanyakan pula, pihaknya bagian dari Republik Indonesia. Kenapa Persib Bandung bisa bertanding sedangkan Persipura tidak. Sebelumnya hanya Persipura yang masuk semifinal AFC Cup. “ Kita bertanding untuk nama besar Indonesia bukan untuk Papua semata,” katanya. Jack Komboy menegaskan, kedatangan anggota DPRD Papua dan Persipura mania tersebut untuk mendorong Menpora menjelaskan masalah ini. Dimana sebelumnya sekitar 1000 orang pendukung Per-

sipura telah mendatangi DPRD Pa pua, meminta agar Menpora Imam Nachrawi menjelaskan persoalan ini dan pihaknya menunggu jawaban kapan Persipura bisa bertanding lagi. “Kami akan tunggu. Kami tentu sangat berharap Menpora beri ja waban, karena semua hal ini imbas dari pembekuan PSSI,” tandasnya. Dia juga mengemukakan kembali, agar pertandingan antara Persipura melawan Pahang FC bisa bertan ding di stadion Mandala Jayapura. Target Persipura sudah dicanangkan bisa menjuarai AFC dan semua masyarakat Papua sudah mengetahui target itu. Namun setelah batalnya pertandingan Persipura Jayapura dengan Pahang AFC masyarakat menjadi kecewa dan merasa berduka. Pembentukan Tim Transisi oleh Menpora mestinya juga akan berjalan lebih baik namun apa yang terjadi semua tidak ada yang jalan, semuanya terpuruk. “K a l au mem a n g t id a k p a h a m dengan proses atau pengelolaan sepakbola di Indonesia, berikanlah kesempatan kepada mereka yang sudah paham mengelola persepakbolaan di Indonesia. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tambah Jack Komboy. (spy,mp). Foto: Denus/Parle/HR

LIPUTAN KHUSUS

S

Perlu Contoh Kemajuan Setjen Parlemen Thailand

ekretariat Jenderal DPR RI banyak mendapat masukan dan belajar dari Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand. Berbagai kemajuan telah banyak dilakukan oleh Sekretariat Parlemen Thailand, terutama terkait dengan peningkatan sumber daya manusia(SDM), sarana dan prasarana yang telah dimilikinya. “Banyak yang kita contoh dari Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand, baik dari sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasana yang sudah dimilikinya. Ini yang harus dicontoh oleh Seketariat Jenderal DPR RI,” kata Deputi Perundangundangan Setjen DPR, Johnson Rajagukguk di Bangkok saat memimpin Delegasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan studi banding Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan dari tanggal 11 – 15 Mei

2015 berlangsung cukup efektif. Delegasi diterima oleh Sekretaris Jenderal Parlemen Thailand, Charae Panpruang. Selama berada di negara Gajah Putih tersebut, Delegasi mengadakan pertemuan dengan sejumlah divisi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Parlemen Thailand. Delegasi dipimpin Deputi Perundang-undangan, Johnson Rajagukguk, didampingi Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned, Kepala Bagian Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Robert Juheng Purba, Kepala Bagian Pemberitaan, Dadang Prayitna, Kepala Bagian Admin istrasi Keanggotaan Dewan Suratna dan dua orang Legal Drafter, Budi dan Umam. Kepada Delegasi Setjen DPR, Charae Panpruang menjelaskan, jumlah pegawai permanen yang ada di Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand

sebanyak 2000 pegawai ditambah 200 pegawai kontrak. Pegawai kontrak bekerja pada bidang yang terkait dengan TV dan Radio Parlemen dan bekerja di bidang kebersihan serta bidang lainnnya. Sebagai supporting system parlemen, Setjen Parlemen Thailand selalu berupaya meningkatkan SDMnya diantaranya melakukan program pertukaran pegawai dengan parlemen negara-negara sahabat. Selain untuk meningkatkan pengetahuan tentang parlemen negara-negara sahabat, mereka juga meningkatkan kemampuan berbahasa negara yang bersangkutan. Terkait dengan keamanan gedung Parlemen Thailand, dilakukan oleh Polisi Parlemen yang merupakan pegawai Setjen Parlemen negara itu. Polisi Parlemen Thailand yang mengeluarkan ID Card bagi tamutamu yang berkunjung ke lingku

PARLEMENTARIA


69

LIPUTAN KHUSUS

Siaran Langsung Setjen DPR yang juga membawahi unit kerja TV Parlemen, memanfaatkan kunjungan ke parlemen negeri Gajah Putih untuk memperoleh masukan mengenai T V ParlemenThailand. TV Parlemen Keamanan di lingkungan Parlemen Thailand ternyata telah dapat meThailand, menurut Charae, dilaku- nyiarkan langsung dan dilihat oleh kan secara professional. Mereka seluruh masyarakat Thailand, semendapatkan training pengenalan hingga kegiatan Dewan dapat terteknologi keamanan dan intelejen. publikasi dengan luas ke masyaraSetiap tamu yang datang harus kat. Hak siar TV Parlemen diatur mengenakan ID Card yang dikelu- dalam Undang-undang dibawah arkan oleh Polisi Parlemen. Kecuali pengawasan Komisi Penyiaran atau ID Card untuk wartawan, dikeluar- semacam Komisi Penyiaran Indonekan oleh Humas Setjen Parlemen sia (KPI) di Indonedia. Thailand. Sebagaimana dijelaskan Sekjen Sama halnya dengan pegawai parle- Parlemen Thailand Charae Panmen, wartawan yang akan meliput pruang ketika menerima Delegasi di Parlemen Thailand, sebelum- Setjen DPR dipimpin Deputi Perunnya mendapat training mengenai dang-undangan, Johnson Rajagukkeparlemenan. Wartawan yang me- guk menyebutkan, sistem digital liput di Parlemen Thailand seba telah dipakai TV Parlemen Thailand nyak 150 orang wartawan. Mere- dan sudah berlangsung 2 tahun, ka disediakan ruang media center serta memiliki berbagai program dengan fasilitas komputer dan in- siaran yang dimulai pukul 08.00 ternet serta terdapat tempat khu- sampai pukul 24.00. Selain TV Parlemen, Sekretariat Jenderal Parlesus untuk konferensi pers. men Thailand memiliki siaran Radio Parlemen yang mengudara 24 jam. ngan Parlemen Thailand. Untuk keluar masuk tamu, Polisi Parlemen Thailand hanya membuka dua akses pintu masuk dan keluar. Kecuali jika ada acara nasional pintu akses dibuka lebih dari dua akses.

70

PARLEMENTARIA


Pegawai yang ada di Radio dan TV Parlemen berjumlah 130 orang, terdiri dari pegawai permanen dan non permanen (kontrak). Mereka meliput seluruh kegiatan Dewan dan Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand. Dijelaskan pula, pegawai TV Parlemen diberikan pelatihan (training) mengenai keparlemenan sebelum melakukan peliputan di gedung parlemen. Fasilitas liputan yang ada di gedung parlemen Thailand, memang sudah memadai. Hampir di seluruh ruang rapat terdapat kamera robotic. Contohnya di ruang sidang Paripurna terdapat 8 (delapan) kamera TV Robotic. Di dalam ruang sidang terdapat layar monitor LED besar, untuk menampilkan suasana sidang dan menampilkan anggota Dewan yang berbicara. Dalam siarannya, Radio dan TV Parlemen menyajikan berbagai program acara, antara lain talkshow, proses pembentukan undang-undang di parlemen, liputan dari ruang sidang dan keterangan pers Pimpinan dan anggota Parlemen. (dd).

SELEBRITIS

Ayu Dyah Pasha

Pilih Berkarya di Luar Sistem PARLEMENTARIA


71

SELEBRITIS

B

eauty, Brain dan Behaviour , itulah tiga kata yang cocok untuk menggambarkan diri seorang Ayu Dyah Pasha. Namun, siapa sangka jika ia juga pernah ter jebak dalam lingkungan yang me nginginkan kecantikan paripurna secara instan. Ingin tahu ceritanya? berikut kisah yang disampaikannya kepada Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlementaria be berapa waktu lalu di gedung Parle men, Senayan-Jakarta.

up, tidak ada yang lain. Jika semua itu dilakukan secara konsisten selama tiga bulan, pasti akan keliatan hasilnya,” jelas Ayu. Dikatakan Ayu, lingkungan pergau l a n mem a ng s a ngat mempengaruhi gaya hidup seseorang. Sebelumnya, Ayu yang cukup percaya diri dengan warna kulit sawo matangnya, tiba-tiba ikut terpe ngaruh untuk mendapati kulit yang putih. Beberapa kali menolak, hingga kemudian Ayu pun ikut menjalani

raga, yakni lewat olahraga pilates. Lewat olahraga ini Ayu meyakini tidak hanya tubuh sehat namun ia juga mendapati bentuk tubuh yang lebih baik, tegap dan proporsional. Dalam hal konsumsi makanan, ia mengungkapkan tidak banyak makanan yang ia pantang, namun ia mengaku mengurangi konsumsi goreng-gorengan. Ia pun mengganti nasi putih dengan nasi merah yang memiliki serat tinggi namun rendah gula. Tidak hanya itu, untuk meng-

Adalah sebuah kodrat Illahi yang diberikan kepada seorang wanita untuk menjalani proses yang dinamakan hamil, melahirkan dan menyusui. Tak sedikit dalam proses tersebut seorang wanita mengalami perubahan bentuk tubuh. Menjadi lebih besar di beberapa bagian tubuh misalnya. Sejatinya semua itu merupakan hal yang wajar. Namun tidak sedikit wanita yang belum bisa menerima kenyataan tersebut, sehingga berusaha ingin mengembalikan kondisi semula dengan cara instan. “Seperti perempuan lainnya, habis melahirkan pasti problemnya di perut. Sebenarnya sih bukan tidak pede (percaya diri-red). Hanya tidak nyaman saja, terutama saat ingin mengenakan baju yang agak ketat. Kok terlihat seperti berlipat-lipat,” ujar Ayu.

suntik pigmen untuk merubah warna kulitnya. Namun, dasarnya orang Indonesia yang memang diberikan anugerah kulit sawo matang, sekuat apapun suntikan itu tapi tak juga merubah warna kulit Ayu menjadi putih.

hasilkan kulit yang segar, Ayu juga banyak minum air putih. Tak heran jika di usianya yang sudah lebih dari setengah abad ini ia masih terlihat cantik dan sehat.

Dari sana, Ayu pun tergiur mengikuti saran temannya untuk menjalani suntik pelangsing di salah satu tempat. Awalnya Ayu ragu, namun akhirnya ia tak kuasa menampiknya. Setelah menjalani suntik Ayu malah merasakan hal yang tidak enak di tubuhnya. Deg-deg an, dan badan terasa lemas karena banyaknya cairan tubuh yang keluar. Dari sana ia menghentikan program tersebut.

“Tekanan dari teman-teman sekitar saya itulah yang membuat saya ing in memiliki warna kulit putih, tapi kalau kita cerdas, tidak mungkin kulit kita bisa berubah putih, karena kita punya pigmen yang bentuknya sudah begitu. Tapi kalau membuat jadi cerah/mencerahkan itu mungkin. Dari sana saya stop suntik warna kulit dan saya bersyukur atas segala yang diberikan Tuhan kepada saya,” paparnya.

Cantik, smart, dan terkenal, tentu tidak sedikit Partai yang mencoba merangkulnya untuk menjadi ka der bahkan calon legislatif (Caleg) dalam Pemilu 2014 lalu. Namun, ia menampik semua tawaran itu. Baginya untuk bisa bermanfaat bagi Negara dan berperan di masyarakat tidak harus selalu lewat jalur resmi, apalagi jalur politik. Berada di luar sistem baginya terasa lebih bebas dan bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Saya stop semua cara instan itu, yang paling bagus ya olahraga, shit

Ayu lebih memilih untuk menjalankan hidup sehat dengan olah-

72

PARLEMENTARIA


Belum Tertarik Politik

“Sampai saat ini saya belum tertarik

dengan politik, saya lebih memilih berkarya di luar sistem yang ada, karena saya tidak mau mengkotakkotakan diri dengan warna-warna tertentu, sehingga saya bebas bergaul dengan siapa saja,” jelas Ayu. Wanita kelahiran Makasar, 4 Fe br uari 1964 ini mengaku tidak hanya mendapat tawaran menjadi Caleg, bahkan ia pun pernah ditawari menjadi calon wakil walikota di salah satu daerah di Jawa Barat. Ia menolaknya. Menurutnya, menjadi wakil wali kota tak sekadar tenar, tetapi butuh kemampuan lebih, baik kemampuan memimpin dan kemampuan politik lainnya. Ayu menilai saat ini, tidak sedikit ditemukan pemimpin yang tidak bisa memperlihatkan kepiawaiannya dalam memimpin. Artinya, segala sikap dan perilakunya tidak mencerminkan sebagai pemimpin. Sehingga jauh dari kata teladan. Sebut saja bahasa yang tidak sepantasnya dilontarkan seorang pejabat, apalagi disiarkan di media massa. Tidak hanya itu, keributan yang beberapa waktu lalu sempat terjadi di sebuah rapat, hal itu juga menjadi contoh negatif dari wakil rakyat

publik lebih mengenalnya sebagai peragawati papan atas.

yang notabene dipilih oleh rakyat. “Para pemimpin ini kan sebenarnya dipercaya dan dipilih oleh rakyat, jadi sudah seharusnya bicara dan sikapnya pun dapat menjadi contoh di masyarakat. Bukannya malah memberikan contoh buruk. Bahkan tidak sedikit juga pemimpin ketika yang dipilih rakyat, namun setelah terpilih malah jauh dari rakyat,” paparnya. Ayu berharap ke depan para pemimpin dapat lebih arif lagi dalam berperilaku dan bersikap. Karena apa yang dilakukannya itu menyangkut masa depan bangsa Indonesia, yang juga harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Di awali dari Catwalk Melirik ke belakang, pada tahun 1980 Ayu pernah terpilih menjadi Paskibraka Tingkat Nasional. Lima tahun kemudian, ia menjuarai pemilihan Putri Ayu Indonesia dengan meraih juara II. Tahun berikutnya, ia pun terpilih menjadi juara I dan juara favorit Putri Citra DKI Jaya. Dari sana ia mulai merambah ke dunia catwalk, hingga kemudian

Sukses di catwalk, ia mulai masuk ke dunia akting, lewat peran-peran protagonisnya di layar kaca. Sebut saja sinetron Tirai Sutra, Permataku, Dewi Fortuna, Cinta Fitri Season 5 dan 6 sederet sinetron lainnya. Tak puas hanya berakting di sinetron, ia pun merambah ke layar lebar lewat film Petualangan 100 Jam, Mengejar Matahari dan Dunia Mereka. Untuk memperkaya wawasannya, lulusan Universitas Trisakti Jakarta ini mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Diantaranya, pendidikan kepemimpinan dan organi sasi dari Pemda DKI Jaya, kursus kepribadian dan etika, serta Public Speaking and Human Relation. Ketrampilan, serta sederet pendidikan lainnya. Di saat bersamaan ia kerap diundang sebagai pembicara di acara seminar dan talkshow. Salah satunya menjadi pembicara di tengah-tengah anggota PIA (Persaudaraan Istri Anggota) DPR RI beberapa waktu lalu. Sejak tahun 2010 lalu ia mendirikan Gathaya Performing Arts Education & Production House yang concern terhadap pendidikan, pelatihan, serta budaya negeri sendiri. Ia pun aktif dalam berbagai organisasi, salah satunya di Ikatan Pecinta Batik Nusantara (IPBN) dimana ia menjadi wakil ketuanya. “Ikatan Pecinta Batik Nusantara ini sebagai wujud nyata dari kepedulian terhadap pelestarian batik sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Kalau bukan kita dari negeri sendiri, siapa lagi yang akan melestarikan batik sebagai budaya bangsa. Jangan sampai batik diakui negara lain sebagai bagian dari budayanya,” pungkasnya. (Ayu) Foto: Rizka, Dok. Pribadi/Parle/HR

PARLEMENTARIA


73

Ada Keris di DPR D

ari bawah terus naik ke atas atau dari atas lalu turun ke bawah. Bola mata siapapun yang datang boleh menelusuri setiap bagiannya, setiap lekuknya, bahkan termasuk bagian yang paling detil sedekat mungkin. Begitulah ekspresi sejumlah pengunjung yang hadir mengamati, menikmati puluhan keris yang dipajang di Lobi Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Keris adalah salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang sejak tahun 2005 telah diakui UNESCO sebagai bagian dari budaya dunia yang harus dijaga. Imam Soeroso anggota Komisi IX

74

PARLEMENTARIA


DPR RI termasuk salah seorang pengunjung yang sangat menikmati waktunya mencermati puluh an keris yang ditampilkan dalam acara yang diberi nama Pameran Keris Nusantara. Pemilik 50 keris pusaka ini mencermati setiap keris yang dipajang dalam kegiatan yang merupakan bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Mata nya menjelajahi satu persatu keris yang dipinjamkan oleh sejumlah kolektor ternama. “Keris adalah bagian dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, dulu senjata tikam ini mematikan. Sekarang keris menjadi benda pusaka yang dikoleksi kare-

na memang memiliki keindahan tersendiri, buah karya seni yang perlu ketelitian yang tentu tidak sekedar kreasi seorang pandai besi tetapi seorang mpu dengan tingkat spiritual tertentu. Itulah sebabnya setiap keris pusaka yang berhasil dibuat memiliki nilai magis masingmasing,” paparnya kepada Parle. Ia kemudian mengingatkan sejumlah pahlawan nasional yang dalam perjuangannya selalu lekat dengan keris. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sentot Ali Basya sampai kepada Jenderal Besar Soedirman dan mantan Presiden Soekarno. Pada era sekarang politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sejumlah pe-

mewakili norma, kepercayaan dan perilaku masyarakatnya. Sehingga keris tambahnya tentu punya ‘isi’ karena ia mewakili jiwa-jiwa manusia.

jabat penting di negeri ini memiliki keris dengan tujuan beragam. Imam kemudian menunjukkan sebagian keris yang dipamerkan di DPR memiliki luk atau lekukan yang menggambarkan fungsi dan tujuan memilikinya. Keris dengan luk 11 biasanya dipercaya mampu mengawal karir atau jabatan pemiliknya, itulah sebabnya menurut Imam sambil sedikit berbisik banyak pejabat yang mengoleksinya. Sementara keris dengan luk 13 lebih mengarah pada keselamatan dan mengawal rezeki pemiliknya. Apa yang menyebabkan keris memiliki kekuatan supranatural? “Khodam. Makhluk dari dimensi lain yang dapat bekerja untuk kepentingan tuannya, pemiliknya. Manusia sebagai makhluk yang pa ling sempurna diciptakanNYA dapat mempelajari kunci untuk mengendalikan mereka. Syaratnya tentu tidak mudah, ia harus mampu me ngendalikan dirinya sendiri, melaksanakan amalan termasuk puasa,” tuturnya. Dari sejumlah keris yang dipamerkan di DPR menurutnya sebagian sudah ada yang memiliki khodam. Tidak semua orang dapat memantaunya. Ia sendiri mengaku

sudah dianugerahi kemampuan ini, termasuk mengisi dan mengeluarkan khodam dari keris tertentu. Dekatkan Publik Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan kegiatan kebudayaan seperti Pameran Keris Nusantara ini patut dijadikan sebagai agenda tetap yang dilakukan secara berkala. Bukan hanya keris, bisa juga pameran batu akik, batik, perangko atau pameran buku. Harapannya program seperti ini dapat menghadirkan wajah parlemen yang lain, tidak hanya sekedar rapat, perdebatan atau unjuk rasa. Ia sendiri siap memberikan dukungan penuh, seperti meminjamkan koleksi priba dinya. Khusus untuk keris, politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut ke ris bukan sekedar benda masa lalu, namun ia mampu menembus ruang dan waktu yang panjang, menjadi lestari dan abadi karena terus diproduksi. Keris juga bukan sekedar senjata atau perangkat busana, tetapi menjadi simbol yang merefleksikan jati diri pemiliknya dan harapan-harapannya yang ditoreh kan dalam setiap tempaan. keris

Fadli sendiri memiliki sekitar 1200 an keris, namun khusus untuk pa meran keris kali ini ia hanya mengeluarkan beberapa koleksinya. Salah satu yang paling dibanggakan ada lah keris Singosari. Keris ini dapat dikatakan keris yang paling tua, yakni dari abad ke-11. Keistimewaan keris tersebut menurut kurator pameran, Basuki Teguh Yuwono salah satunya adalah kelangkaannya. ”Dalam dunia perkerisan, tangguh Singosari sangat langka. Jumlahnya tidak banyak, keris-keris ini kemungkinan besar tertinggal saat ada ekspansi ke Melayu. Yang menarik dari keris Singosari ini adalah detailnya yang sempurna,”ucap Basuki. Selain koleksi dari Fadli Zon Library dipamerkan pula sejumlah keris lainnya milik beberapa tokoh Indonesia. Sebut saja koleksi anggota DPR Fraksi PKB Lukman Edy, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, serta koleksi pengacara se-

Dalam dunia perkerisan, tangguh Singosari sangat langka. Jumlahnya tidak banyak, keriskeris ini kemungkinan besar tertinggal saat ada ekspansi ke Melayu. nior Adnan Buyung Nasution. Keris yang dipamerkan juga berasal dari sejumlah daerah seperti Minangkabau, Bangkinang-Riau, Palembang, Cirebon, Madura dan Bali. (iky/ayu) Foto: Andri/Parle/HR

PARLEMENTARIA


75

PARLEMEN DUNIA

PARLEMEN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN:

BELAJAR DARI PENGALAMAN BRAZIL oleh: Tim CEPP UI / Jamalianuri, Hilda Piska, dan Dessy Raufiana peneliti pada Center for Election and Political Party FISIP UI Pendahuluan Brazil merupakan sebuah negara tersebar di kawasan Amerika Latin dan mengalami sejarah sosial politik yang mirip dengan Indonesia: negara demokrasi dengan jumlah penduduk di atas 200 juta dan memiliki keragaman etnis, bahasa, agama, dan budaya. Brazil merupakan negara berbentuk Republik Federasi yang terdiri dari 26 negara bagian dan satu distrik fede ral dengan sistem pemerintahan presidensil. Brazil menjalani lebih dari setengah abad pemerintahan populis dan militer sampai tahun 1985, ditandai dengan rezim militer yang menyerahkan kekuasaan kepada para penguasa sipil

76

PARLEMENTARIA


Pada pertengahan abad ke-20 (sekitar tahun1930an-1960an), Brazil menjalani masa pembangunan cukup pesat dan menjadi salah satu dari negara yang paling modern di dunia -meskipun bukan menjadi bagian dari kategori negara maju- karena memiliki visi dan ide tentang membangun peradaban modern setelah mengalami periode kolonialisasi oleh Portugis selama tiga abad (tahun 1552-1889). Pembangunan modern di perkotaan Brazil salah satunya adalah den gan membangun kawasan parlemen yang terpusat. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana Brazil memiliki visi untuk membangun kawasan parlemen yang modern yang tidak terlepas dari konteks sosial-politik.

Kawasan Parlemen dan Pemba ngunan Brazil Parlemen Brazil (kongres) menggunakan sistem bicameral atau dua kamar yang terdiri dari Chamber of Deputies dan The Federal Senate. Chamber of Deputies merupakan perwakilan rakyat Brazil dan jika di Indonesia disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini, jumlah anggota deputi adalah 513 yang diambil melalui sistem pemilu proporsional dengan berdasarkan populasi daerah dan memiliki masa jabatan 4 tahun. Setiap negara bagian berhak mendapatkan minimum 8 kursi, dan negara bagian yang terbesar/terluas yaitu Sao Paulo mendapatkan 70 kursi. Sistem ini menitikberatkan pada pertim-

bangan luas geografis sekalipun memiliki penduduk yang jarang. The Federal Senate merupakan perwakilan daerah di Brazil atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan didasarkan dari sistem pemerintahan federalisme di Brazil. Senator Brazil memiliki badan pusat dengan hak prerogatif dan otonomi masing-masing. Saat ini, senato (senator) berjumlah 81 dengan perwakilan tiga orang dari setiap negara bagian. Masa jabatan senat adalah delapan tahun dengan sistem pemilihan bertahap sehingga 2/3 dari anggota Majelis Tinggi dipilih berdasarakan pemilihan umum pada satu waktu dan 1/3 anggota lain dipilih empat tahun kemudian. Pembangunan kawasan parlemen di Brazil bermula dari kesadaran akan dibutuhkannya kawasan parlemen yang terpusat. Pada awal tahun 1900, bangunan kongres Brazil berdiri secara terpisah. Senate berada di dekat stasiun kereta di Jalan Moncorvo Filho dan Chamber of Deputies berada di jalan Misericordia. Dari tahun 1930 – 1960an, senat menduduki Monroe Palace yang kemudian dihancurkan pada tahun 1970 untuk dibangun kereta bawah tanah stasiun Cinelandia. Atas dasar hal tersebut, dibangunlah kawasan parlemen di Kota Brasilia yang menjadi bagian dari pusat pemerintahan. “The Palace of the National Congress” atau kawasan parlemen Brazil adalah salah satu dari simbol utama dari Brazil hasil karya dari arsitek Oscar Niemeyer. Niemeyer menggambarkan visibilitas dan akses pada kawasan tersebut dalam cara yang unik, modern, dan tidak lazim pada jamannya. Gedung kong res Brazil memiliki dua bangunan unik berbentuk hemi sphere, yaitu berbentuk

setengah lingkaran dalam keadaan terbuka di sebelah kanan untuk Chamber of Deputies dan bentuk setengah lingkaran dalam keadaan tertutup di sebelah kiri untuk The Federal Senate. Masing-masing hemi sphere memiliki ciri khas dan berkaitan dengan fungsi sebagai identitas politik dan administrasi. Niemeyer mengungkapkan senat mempunyai karakter yang lebih konservatif sehingga bangunannya berbentuk kubah, sedangkan deputi memiliki karakter yang lebih terbuka sehingga bangunannya berbentuk seperti mangkok.

Selain itu, di antara kedua bangunan hemi spehere terdapat dua menara yang disebut sebagai Annex I berupa gedung kembar yang menjulang tinggi dan menjadi bangunan tertinggi di kawasan distrik federal. Dua gedung kembar yang menjulang tinggi di tersebut merupakan tempat bagi staf administrasi kongres. Di samping itu, terdapat tiga

Sebagai penunjang aktivitas dari anggota dewan yang terpilih terdapat radio, studio tv, press, perpustakaan, museum, galeri seni, auditorium, cinema, dan restoran. di tengah-tengah Monumental Axis dan terletak di jalan utama Brasilia. Kawasan legislatif tersebut merupakan lanskap arsitektur terbesar di Brazil yang di dalamnya terdapat ribuan orang yang bekerja seharihari untuk kepentingan professional maupun wisata. Sebagai penunjang aktivitas dari anggota dewan yang terpilih terdapat radio, studio tv, press, perpustakaan, museum, galeri seni, auditorium, cinema, dan restoran. Di depan kawasan tersebut terdapat taman besar berupa kawasan rumput yang dipergunakan sebagai tempat demonstrasi dan menyuarakan apirasi bagi rakyat Brazil.

Desain kawasan parlemen Brazil mengan dung nilai-nilai keterbukaan yang tercermin d a r i k aw a s a n y a n g tidak memiliki pagar. Sementara itu, taman demonstrasi yang bePenggunaan taman depan National Congress Building rada di depan gedung dalam demonstrasi permintaan untuk menurunkan merupa k an gambaran Presiden Rouseff . 16 Maret 2015. ba hw a r a k y at Br a z i l bangunan lagi diantaranya, Annex diterima secara terbuka oleh para II dan III yang berada di bawah ta- wakil rakyat. Keterbukaan parlenah serta Annex IV yang meru- men Brazil tidak sebatas dalam pakan sebuah bangunan 13 lantai arsitektur bangunan. Di era digidengan restoran di lantai paling tal ini, parlemen Brazil membuat atas yang dapat memberikan pe- portal legislasi yang bernama emandangan indah dari Three Pow- democracia. Dalam portal tersebut ers Square. Bangunan ini terletak masyarakat dapat bersama-sama

PARLEMENTARIA


77

PARLEMEN DUNIA

pertama di t a hu n 1891 . 2 Tata ruang yang ada pada s a at it u t id a k terlepa s da r i kontek s ideologi yang berkembang yaitu pengaruh politik kir i, seper ti Lanskap Taman yang digunakan sebagai tempat demonstrasi di depan gedung-gedung National Congresss Building. yang didesain membuat draft undang-undang oleh arsitek Oscar Niemeyer yang berkolaborasi dengan deputi me- memenangi kontes untuk proyek lalui Wikilegis.1 Masyarakat dapat perkotaan. Pada tahun 1960, kota mengirimkan komentar spesifik Brasilia diresmikan dan ditetapkan maupun kata yang berelasi dengan sebagai World Heritage Site oleh UNESCO pada tahun 1987. undang-undang. Salah satu yang menjadi penanda pembangunan Brazil khususnya di kawasan perkotaan adalah dengan dibangunnya kawasan ibu kota di Brasilia pada 1957. Pada saat itu, pembangunan arsitektur modernis menjadi ciri utama setelah periode Estado Novo, terutama pada masa pemerintahan populis Juscelino Kubitscheck. Kawasan tersebut memiliki ciri lanskap arsitektur tata ruang khas modernisme yang digarap oleh Lucio Costa, seorang perencana kota. Ide untuk memindahkan ibu kota dari Rio de Jeneiro ke pusat kawasan bagi rakyat Brazil bermula dari konstitusi republikan 1 Cristiano Feri Faria, “Building the Open Parliament: The Case of Brazil”. 11th Plenary Assembly Mainstreaming Sustainability, September 25-27, 2014 – Santiago de Chile, hlm. 2. Daftar Pustaka: Beal, Sophia. Brazil Under Construction: Fiction and Public Works. New York: Palgrave Macmillan, 2013. Faria, Feri Cristiano. “Building the Open th Parliament: The Case of Brazil”. 11 Plenary Assembly Mainstreaming Sustainability, September 25-27, 2014 – Santiago de Chile.

78

PARLEMENTARIA


Penutup Gedung National Congres menjadi warisan sejarah rakyat Brazil semenjak diputuskan oleh Institut Sejarah dan Artistik Warisan Nasional pada 6 Desember 2007. Gedung beserta kawasannya tersebut menjadi bagian dari memori kolektif rakyat Brazil karena berbagai peristiwa yang telah terjadi di sana terutama karena kawasan tersebut menjadi bagian dari cikal bakal perencanaan kota yang modern pada pertengahan abad ke-20. Kongres Brazil berhasil menjadi salah satu daya tarik utama di Brasilia dan menjadi bagian sejarah penting dari perkem2 Hugo Segawa, Architecture of Brazil 19001990 (terj), London: Springer, 2013, hlm. 136. Holanda, Frederico. “Of Glass and Concrete: Internal versus External Space Relations in Oscar Niemeyer’s Architecture”. 7th International Space Syntax Symposium, Edited by Daniel Koch, Lars Marcus and Jesper Steen, Stockholm: KTH, 2009. Segawa, Hugo. Architecture of Brazil 19001990 (terj). London: Springer, 2013. Williams, J Richard. Brazil: Modern Architectures in History. London: Reaktion

bangan modernisme di Brazil. Desain gedung kongres yang modern dan terbuka mampu menjadi ruang publik sehingga rakyat dapat berpartisipasi langsung untuk menyuarakan aspirasi. Hal tersebut sangat mendukung bagi penerapan parlemen modern yang menggunakan teknologi (didukung dengan portal e-democracia), adanya keterbukaan informasi,dan memperkuat fungsi representasi. Di Indonesia, kawasan parlemen DPR yang memiliki kawasan terbuka bagi publik belum terwujud dengan baik. Munculnya wacana untuk menata ulang kawasan parlemen agar dapat menyerap aspirasi publik dengan lebih baik menjadi peluang bagi DPR untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Tentu saja, pemba ngunan yang akan dilakukan tidak boleh hanya sebatas membangun fisik melainkan membangun manusia, membangun pengetahuan, dan membangun memori kolektif rakyat Indonesia agar tidak lupa dengan sejarah bangsanya. Selain itu, se perti Brazil, Indonesia juga membutuhkan square atau alun-alun yang dapat mengakomodasi suara rakyat sekaligus dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau di perkotaan. Lebih lanjut, gedung DPR dengan jumlah staf yang bertambah juga perlu didukung oleh infrastruktur yang mumpuni. Gedung DPR harus mampu menjadi kebanggaan bagi rakyat. Megah tanpa perlu harus mewah. ** Books Ltd, 2009. About Brasilia. Diakses dari http://www. aboutbrasilia.com/politics/brazil-congress.php Big protests in Brazil demand President Rousseff ’s impeachment. Diakses dari http://www.bbc.com/news/world-latinamerica-31899507.

POJOK PARLE

B

erita menyangkut barang-barang palsu belakangan kian marak. Yang namanya palsu, sudah pasti berkonotasi negatif dan sudah pada tahap meresahkan. Yang masih hangat diberitakan di media masa adalah beras palsu atau beras plastik. Tidak tanggung-tanggung, hampir semua kalangan berkomentar termasuk kalangan DPR sebab beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat bila dikonsumsi akan berakibat fatal. Karena itu DPR bereaksi keras agar kasus beras plastik harus diusut tuntas bahkan komentar paling ekstrem munculnya kasus beras palsu ini berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintah (makar). Menyusul kasus ijazah palsu, yang diisukan menyangkut seorang menteri kabinet Jokowi. Lagi-lagi Dewan juga bereaksi keras agar semua anggota DPR diteliti lagi ijazahnya. Kasus ini juga mengundang komentar yang dibahas dalam forum politik “Dialektika Demokrasi” bahwa banyak orang yang mendewa-dewakan gelar sehingga menempuh jalan pintas untuk mendapatkan ijazah palsu. Masih dari dunia kepalsuan, juga masih hangat ada lah uang palsu, merica palsu serta surat nikah palsu.

Sebagaimana disiarkan di media masa, oknum pembuat surat nikah palsu berhasil ditangkap dan benar adanya surat nikah bisa dipalsukan. Dalam acara Press Gathering Koordinatoriat Wartawan DPR yang dihadiri Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso dan anggota Komisi III Nasir Djamil serta Sekjen DPR Winantuningtyastiti serta pejabat Setjen DPR, juga menyinggung adanya wartawan palsu. Kepada sekitar 100 wartawan dari media cetak dan elektronik yang sehari-hari meliput kegiatan DPRRI, Pimpinan DPR dari Partai Gerindra ini berpesan perlunya dijaga soliditas kawan-kawan wartawan sebab mungkin ada usaha-usaha dari luar yang bukan beridentitas wartawan tapi mengaku wartawan. “Maklum sekarang banyak kapalsuan, semuanya serba palsu. Wartawan palsu juga ada. Maksudnya kita saling menjaga supaya tetap solid,” tandas Fadli dengan ucapan Selamat Gathering mudah-mudahan akan menjadikan semakin akrab hubungan DPR dengan kawan-kawan pers dan semoga kinerja makin baik di hari-hari ke depan. (mp) Foto: Naefuroji/Parle/HR

PARLEMENTARIA


79

Edisi 125 TH. XLV, 2015

Recommend Documents