TARIK ULUR KEBIJAKAN BBM. Edisi 121 TH. XLV, 2015

Edisi 121 TH. XLV, 2015

TARIK ULUR KEBIJAKAN BBM

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) Tatang Sutarsa, SH (Deputi Persidangan dan KSAP) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya Naefuroji M. Andri Nurdriansyah SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

2

PARLEMENTARIA

EDISI 121 TH. XLV, 2015

Pengantar Redaksi Tarik ulur kebijakan bahar bakar minyak (BBM). Itulah tema pokok Majalah Par lementaria edisi 121 awal tahun 2015. Tema tersebut sengaja diangkat karena masalah BBM senantiasa menjadi hal yang menarik. Sebagai salah satu komoditas yang sangat strategis, kebijakan soal BBM selalu me munculkan pro kontra bahkan demo yang massif tidak hanya di ibu kota tetapi juga terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Pada tanggal 16 November 2014 Pemer intah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM sekitar 30%, yakni premium dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Namun, pada 1 Januari 2015 harga pre mium diturunkan kembali menjadi Rp7.600 dan solar menjadi Rp7.250 per liter. Tera khir, pada 16 Januari 2015 harga premium turun lagi menjadi Rp6.600 dan solar men jadi Rp6.400 per liter. Dalam kebijakan baru harga BBM tersebut, premium sudah tidak lagi disubsidi, sedang solar disubsidi Rp 1000 per liter. Kalangan DPR mengkritisi, seharusnya dalam menaikkan BBM dilakukan dengan tepat. Di saat harga minyak dunia turun, pemerintah malah menaikkan harga BBM

di dalam negeri. Ketika harga minyak dunia terus melorot tajam, barulah pemerintah menurunkan harga BBM. Yang sangat disa yangkan, setiap kenaikan BBM pasti diikuti kenaikan kebutuhan pokok dan transporta si, namun meski dua kali diturunkan, tetapi tetap saja harga-harga tersebut bertahan pada kenaikannya. Tiga fungsi dewan selalu diisi dengan laporan aktual yakni rubrik pengawasan diturunkan laporan soal kesiapan petani menghadapi pasar bebas Asean (MEA), ru brik legislasi mengupas pembahasan Perp pu Pilkada dan rubrik anggaran mengulas pembahasan RAPBN-Perubahan 2015. Satu hal yang baru pada Majalah kita ini adalah rubrik Parlemen negara-negara sa habat. Dari ulasan tersebut diharapkan kita memiliki perbandingan dan pengetahuan bagaimana kinerja parlemen negara-nega ra lain. Sekaligus akan menambah wa wasan kita sebagaimana ditegaskan Ketua DPR yang bertekad akan mewujudkan parlemen modern, parlemen yang amanah memperjuangkan aspirasi rakyat menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan mak mur.

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta Stasiun Kereta Api Gambir Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV,5715350 2015 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

|8

PROLOG

PROLOG Tarik Ulur Kebijakan BBM

LAPORAN UTAMA

Tarik Ulur Kebijakan BBM Sebagai salah satu komoditas kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM) memiliki peran yang sangat strategis. Dengan posisi itu maka dalam mengelola BBM senantiasa terkena imbasnya seperti buah simalakama. Bila subsidi dikurangi alias menaikkan harga BBM maka kepentingan rakyat akan dikorbankan dan pasti mengundang reaksi keras masyarakat. Namun sebaliknya, jika subsidi tidak dikurangi atau tidak menaikkan harga BBM maka beban keuangan negara kian berat dan ruang fiskal semakin sempit.

| 48

PROFIL

sumbang saran Subsidi BBM & Ketahanan Energi

PENGAWASAN

Rambe Kamarul Zaman selalu tegas dalam sikap dan tindakan. Tutur katanya jelas dan sarat akan makna. Di sela-sela kesibukannya memimpin Komisi II DPR plus sebagai pemimpin DPP (Dewan Pengurus Pusat) Partai Golkar Bidang Legislatif dan lembaga politik Rambe meluangkan waktunya menerima Parlementaria.

10 22

Daerah Harus Konsisten Dengan Tata Ruangnya

25

Petani Indonesia Siap Hadapi MEA

27

anggaran Siklus Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

LEGISLASI Akhirnya Perppu Pilkada Jadi UU

foto berita

Rambe kamarul zaman

PENGAWASAN

Kalau Mau Menaikkan Harus Tepat

8

kiat sehat Kiat Bugar Sepanjang Hari

31 35 40 46

profil Rambe Kamarul Zaman Loyalitas dibawah “Pohon Beringin”

kunjungan kerja sorotan Setelah Awan Hitam, Muncullah Panja K3PN

| 25 Daerah Harus Konsisten Dengan Tata Ruangnya Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah masalah banjir dan tanah longsor terutama di musim penghujan.

48 53 64

liputan khusus APPF ke-23 Ekuador Forum Parlemen Se-Asia Pasifik Sepakati 18 Resolusi

67

selebritis Dony Damara : Dari Panggung Hiburan Ke Panggung Politik

pernik PIA Semakin Terlihat Kiprahnya

PARLEMEN DUNIA Kenal Lebih Dekat Majelis Rendah Australia

pojok parle Sering Naik “Susi”

71 74 76 79

ASPIRASI

Pelanggaran Pengelolaan Pendidikan Yang Dilakukan STKIP PGRI Sumenep Kami dari Sekretariat Bersama Forum Komunitas Peduli Pendidikan (FKPP) selaku LSM yang memiliki program peduli pada pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan peraturan perundangan yang berlaku, menyampaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep di Jalan Pamekasan, Patean, Sumenep, Jawa Timur. STKIP PGRI Sumenep memiliki 6 (enam) Program Studi (Prodi) yang terdiri atas : a. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan akreditasi yang sudah kadaluwarsa pada tahun 2013. b. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) c. Prodi Pendidikan Matematika den-

gan izin prodi tahun 2010 d. Prodi Penjaskesrek e. Prodi Bimbingan Konseling (BK) f. Prodi Pendidikan Guru SD (PGSD) Dan dalam perkembangan pelaksanaan program studi STKIP PGRI Sumenep, kami menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh STKIP PGRI Sumenep, antara lain: a. Menyelenggarakan perkuliahan kelas jarak jauh b. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dengan menerima prodi-prodi lain yang bukan merupakan prodi di STKIP PGRI Sumenep sebanyak 14 kerjasama. Perkuliahan ditempatkan di STKIP PGRI Sumenep maupun ditempat mitra kerjasama. c. S T K I P P G R I S u m e n e p b e l u m

memenuhi syarat “bersih” dari PTS kategori bina lingkungan karena belum terpenuhinya dosen tetap yang sesuai dengan prodi yang ada. d. Pada perkuliahan tahun akademik 2013-2014 hampir seluruhnya menggunakan dosen tidak tetap yang statusnya bekerja ditempat lain. Kami berharap agar STKIP PGRI Sumenep dapat diberikan sanksi atas segala bentuk pelanggaran tersebut, karena apabila dibiarkan maka akan merugikan masyarakat luas terutama mahasiswa dan lulusan, oleh karena tidak mendapatkan pendidikan dengan standar pelayanan minimal. Sekretariat Bersama FKPP Madura, Jawa Timur

Hentikan Galian Ilegal Kami adalah Pengurus Lembaga Green Soul Sumut menyampaikan keberatan terkait maraknya galian C, berupa pasir maupun tanah timbun dan batu di wilayah Kab. Deli Serdang khususnya di Desa Tuntungan, Kec. Kutalimbaru dan Desa Gunung Tinggi dan Desa Kuta Jurung Kec. Pancur Batu. Aktivitas tersebut mengakibatkan jalan rusak karena dilewati truk muatan galian yang ketika hujan menjadi berlumpur, licin dan ke-

tika kemarau sangat berdebu. Bahwa sudah banyak laporan korban akibat galian tersebut, namun terkesan dibiarkan oleh pemerintah dan Sat Pol PP setempat, padahal usaha tersebut illegal karena tidak memiliki surat Ijin Usaha Penambangan (IUP) dari Perkab Deli Serdang yang mengatur tentang Galian C. Pihak PTPN II juga terkesan membiarkan areal perkebunannya sehingga berubah

fungsi menjadi kubangan sehingga lahan perkebunan seluas 100 Ha tersebut menjadi tidak produktif lagi. Kami ingin agar ada tindakan hukum terhadap oknum/pengusaha galian C yang telah merusak ekosistem lingkungan hidup di daerah tersebut. Horman Deli Serdang, Sumatera Utara

Pembentukan UU Pengembalian Nilai Tunai Kami sangat keberatan dengan ketentuan potongan 4,75% setiap bulan “secara paksa” yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Keppres No.8 Tahun 1997 jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, dengan alasan untuk membayar pensiun para

6

PARLEMENTARIA


pemohon padahal pensiun dibiayai oleh Negara melalui APBN. Kami mengajukan aspirasi agar: Dibentuk UU Pengembalian Nilai Tunai sebagaimana dimaksud dan diumumkan dalam berita Negara. Dilakukan revisi atas Keppres No.8 Tahun 1997 dan Keppres No. 56 Tahun

1974 beserta UU yang mendasarinya. Menyatakan bahwa pasal-pasal dalam Keppres tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Abdul Kosim dkk Jombang, Jawa Timur

Upaya Membangun Bangsa dan Negara Berazaskan Pancasila dan UUD 1945 Menyampaikan bahan masukan berupa tulisan mengenai upaya membangun bangsa dan negara Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

2. Dalam upaya memenuhi nilai keadilan terkait pengambilan keputusan DPR baik pusat maupun daerah hendaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat dari berbagai suku dan agama.

Tulisan tersebut berisikan : 1. Kemerdekaan Bangsa Indonesia harus diisi dengan melakukan revolusi politik dan revolusi pembangunan, dan berharap agar pembangunan yang dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, karena nilai-nilai luhur yang ada didalamnya akan membuat Bangsa Indonesia menjadi lebih maju, bermartabat dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

3. Bahwa untuk menjadi Anggota DPR RI harus berasal dari utusan agama masing-masing dengan syarat setiap utusan agama harus merupakan pakar tata negara. 4. Setiap keputusan DPR ditujukan untuk kepentingan agama, kepentingan bangsa dan negara. M. Musthofa Lampung Barat, Lampung

Doa Untuk Bangsa Saya ingin menyampaikan doa untuk bangsa dalam rangka menyambut dan menyemarakkan 86 (delapan puluh enam) Tahun Sumpah Pemuda Indonesia dan Satu Abad Jenderal Soedirman (24 Januari 1916 – 24 Januari 2016) Saya sebelumnya telah mengirim doa untuk Bangsa, Tanah Air dan Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Juli 1978 dalam rangka ulang tahun ke-33 Kemerdekaan RI, sebanyak 8 (delapan)

baris sebagai berikut :

bahwa :

Berkobarlah doaku Doa suci megah perkasa Di seluruh Bumi dan Angkasa Untuk sejahtera semua manusia Siapa berani menghina engkau Pasti Allah membela Doa suci megah perkasa Berkobarlah selama-lamanya

8 ajaran Iman dari Agama Kong Hu Chu 8 jalan utama dari Agama Budha 8 penjuru angin dari Nusantara M. Cholil Magelang, Jawa Tengah

Makna angka 8 tersebut mengingatkan

Merdeka itu Stop Korupsi Terilhami kalimat “Merdeka itu Stop Korupsi”, maka saya berpendapat bahwa sesungguhnya Bangsa Indonesia meng hendaki NKRI yang merdeka berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan berharap agar kepada seluruh Pejabat dan Aparatur Negara dapat bekerja dengan baik tanpa melakukan tindak korupsi. Saya sangat mendukung upaya Pemerintah untuk menindak tegas para pelaku korupsi tanpa tebang pilih dan tanpa kompromi karena tindakan korupsi menimbulkan dampak yang

mengganggu jalannya pemerintahan dan perekonomian negara. Saya juga menghimbau agar warganegara RI berhenti melakukan tindak korupsi dan berharap NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 selalu mendapatkan bimbingan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. H. Sri Rahardjo Bandung, Jawa Barat

PARLEMENTARIA


7

PROLOG

TARIK ULUR KEBIJAKAN BBM

S

ebagai salah satu komoditas kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM) memi liki peran yang sangat stra tegis. Dengan posisi itu maka dalam mengelola BBM senantiasa terkena imbasnya seperti buah simalakama. Bila subsidi dikurangi alias menaik kan harga BBM maka kepentingan rakyat akan dikorbankan dan pasti mengundang reaksi keras masyara kat. Namun sebaliknya, jika subsidi tidak dikurangi atau tidak menaik kan harga BBM maka beban keuan gan negara kian berat dan ruang fiskal semakin sempit. Karena itulah, menyangkut kebi jakan BBM ini, akan selalu terjadi tarik ulur. Siapa pun Presidennya, pasti akan dihadapkan pada perso alan subsidi BBM dan punya kecen derungan akan mengurangi angga

8

PARLEMENTARIA


ran subsidi. Sejak dilantik 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi telah menetapkan kebijakan yang signifikan pada sek tor energi, khususnya terkait sub sidi BBM. Belum sampai sebulan memerintah, pada 16 November 2014 Jokowi menaikkan harga BBM sekitar 30%, yakni premium dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Namun, pada 1 Januari 2015 har ga premium diturunkan kembali menjadi Rp7.600 dan solar menjadi Rp7.250 per liter. Terakhir, pada 16 Januari 2015 harga premium tu run lagi menjadi Rp6.600 dan solar menjadi Rp6.400 per liter. Dalam kebijakan baru harga BBM tersebut, premium sudah tidak lagi disubsidi,

sedang solar disubsidi Rp1.000 per liter. Menyikapi kebijakan tersebut, kalangan DPR mengkritisi, seharus nya dalam menaikkan BBM dilaku kan dengan tepat. Di saat harga min yak dunia turun, pemerintah malah menaikkan harga BBM di dalam neg eri. Ketika harga minyak dunia terus melorot tajam, barulah pemerintah menurunkan harga BBM. “Kebijakan pemerintah di sektor migas tak melindungi rakyat kecil. Ke depan masyarakat mungkin akan dihadapkan oleh f luktuasi harga BBM yang turun naik,” tandas Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dia mengatakan, ketika harga BBM su dah dinaikkan, masyarakat pun di hantui harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan yang melambung. Tak mudah menurunkan kembali, walau harga BBM telah diturunkan.

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir (Dapil Sumsel I) menegaskan, ada dua kekeliruan pemerintah ke tika mengeluarkan kebijakan BBM bersubsidi. Pertama, menaikkan harga BBM saat crude oil (minyak mentah) dunia sedang turun. Itu melanggar UU APBN. Kedua, har ga-harga kebutuhan pokok sudah telanjur melambung tinggi walau pemerintah menurunkan kembali harga BBM. Kebijakan menaikkan harga BBM pada awal tahun ini merupakan langkah prag matis pemerintah untuk mendapat tambahan fiskal dengan cara mudah, bukan dengan cara kreatif. Ketika harga-harga kebutuhan pokok telanjur meroket bersama tarif angkutan akibat ke naikan BBM, ternyata semuanya tak ikut turun, ketika harga BBM ditu runkan.

Inkonsistensi Pemerintah Hal yang sama dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan dan mempertanyakan tim pena sihat di lingkaran presiden. Kebi jakan pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM bersub sidi, memperlihatkan inkonsistensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan BBM yang sudah menjadi hajat hidup rakyat Indonesia. Menurutnya, ketika harga BBM di naikkan, gejolak ekonomi langsung terasa di masyarakat. Harga kebu tuhan pokok dan tarif transportasi ikut melejit. Ironisnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi justru terjadi di tengah harga mi nyak mentah dunia sedang mero sot. Plus, kenaikan itu tidak dikon sultasikan dulu dengan DPR.

“BBM, memang, harus turun. Kalau tidak turun berarti ini negara ga gal kelola. Harga crude oil sudah sempat mencapai USD 59 dan harga keekonomian BBM RON 92 menjadi Rp4.775 per liter semestinya,” tandas Hafisz. Sementara harga BBM versi pemerintah, lanjut politisi PAN ini, sebesar Rp6.500 untuk RON 88 sudah melampaui hitungan harga pokok. Ini bukti ketidakakuratan pemerintah. Sementara politisi Partai Nasional Demokrat Kurtubi mengingatkan, minyak mentah yang keluar dari perut bumi hanya 400.000 barel per hari. Padahal, kebutuhan dalam negeri 1,6 juta barel per hari. Hanya seperempatnya yang dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sisanya im por. “Nah, dalam kondisi seperti ini rakyat perlu diinformasikan bahwa kondisi minyak kita tidak seperti dulu lagi. Sehingga kalau subsidi dikurangi atau dihapuskan seperti premium ini, dananya bisa dialih kan untuk infrastruktur,” katanya.

Soal rencana pemerintah bahwa harga premium akan dipatok tidak lebih dari Rp9.500/liter, menurut Kurtubi, kalau harga minyak dunia naik lagi di atas 100 US dollar, maka harga BBM di dalam negeri tidak disubsidi bisa mencapai Rp12.000, sehingga kalau dipatok Rp9.500 itu masih perlu subsidi dari pemerin tah. “Hal-hal seperti itu saya pikir idenya bagus sebab nggak mung kin lagi kita terus menerus mem berikan BBM murah ke rakyat, se mentara produksi minyak rendah,” terang dia. “Kalau kebetulan minyak dunia tu run seperti sekarang, nggak apaapa subsidi nol. Tetapi pada saat harga melonjak lagi tiga kali lipat, premium bisa capai Rp13-14 ribu per liter. Maka, statemen untuk mema tok harga premium tidak lebih dari Rp9.500, saya dukung. Artinya har ga premium bisa menjadi Rp9 ribu, sebab kalau tidak disubsidi, bisa menjadi Rp13 ribu,” kata Kurtubi menambahkan. Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha menegaskan, masalah BBM bersubsidi selalu jadi polemik dan perdebatan publik di setiap era pemerintahan. Kasus ini selalu berulang terjadi. Tarik menarik kekuatan politik antara DPR dan pemerintah pasti terjadi bila sudah menyangkut kebijakan harga BBM. Padahal, ada Bahan Bakar Gas (BBG) yang menjadi alternatif paling mu rah yang belum tereksplorasi se cara maksimal. Bila BBM lebih banyak memiliki re sistensi publik, BBG lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Me nariknya lagi, BBG tidak mengun dang banyak polemik. Ketersedi aannya pun melimpah di negeri ini. “Lalu, mengapa BBG belum menjadi pengganti BBM seperti gas yang berhasil menggantikan minyak tanah untuk rumah tangga,” ujar Satya mengingatkan. (mp,mh)

PARLEMENTARIA


9

LAPORAN UTAMA

AGUS HERMANTO, WAKIL KETUA DPR RI

Kalau Mau Menaikkan Harus Tepat

H

a rga m i nya k du n i a turun, Presiden Joko Widodo malah me naikkan harga BBM di dalam negeri. Ketika

10

PARLEMENTARIA


harga minyak dunia terus melorot tajam, barulah pemerintah menu r un k an harga BBM . Kebija k an pemerintah di sektor migas dinilai tak melindungi rakyat kecil. Ke de

pan masyarakat mungkin akan di hadapkan oleh fluktuasi harga BBM yang turun naik. Ketika harga BBM sudah dinaikkan,

Kalau kebijakan menurunkan, ya memang selaiknya harus seperti itu, karena memang minyak dunia turun. Kalau tidak diturunkan nanti menyengsarakan rakyat. Yang tentu tidak pas adalah pada saat menaikkan. Minyak dunianya turun tetapi pemerintah menaikkan.

Partai Demokrat ini menyampaikan pandangannya di tengah-tengah kesibukannya menerima para tamu DPR. Berikut petikan hasil wawan caranya. Pemerintah telah menaikkan sekaligus menurun harga BBM bersubsidi. Adakah yang salah dari kebijakan ini? Kalau kebijakan menurunkan, ya memang selaiknya harus seperti itu, karena memang minyak dunia turun. Kalau tidak diturunkan nanti menyengsarakan rakyat. Yang ten tu tidak pas adalah pada saat me naikkan. Minyak dunianya turun tetapi pemerintah menaikkan. DPR pernah menawarkan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah soal ini. Bahkan, kini DPR sudah menga jukan hak interpelasi atas kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini. masyarakat pun dihantui harga kebutuhan pokok dan tarif angku tan yang melambung. Tak mudah menurunkan kembali, walau harga BBM telah diturunkan. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (Dapil Jateng I) mengeritik kebijakan pemerintah ini. Menurutnya, kebijakan BBM ha rus tepat dan berpihak pada rakyat kecil. DPR sebetulnya sudah menawar kan ruang konsultasi untuk hal ini, tapi memang kurang direspon, kata Agus. Kepada Parlementaria, politisi

Fraksi Demokrat telah meminta jawaban pemerintah atas perta nyaan mengapa BBM naik, mengapa kenaikkannya Rp2000, dan meng apa naikknya sekarang. Padahal, harga gas baru saja naik, kemudian ada kenaikkan TDL. Nah, sekarang ini diturunkan. Tapi tidak seko nyong-konyong harga-harga turun. Dampak kenaikkan itu harus dieva luasi. Ke depan kalau ingin menaik kan harga BBM harus betul-betul tepat, sehingga tidak membuat ma syarakat semakin sulit.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil sudah menetapkan, kelak harga premium tidak akan lebih dari Rp9.600/liter. Komentar Anda? Biarlah dia berkata begitu. Yang penting bagi kami BBM itu harus betul-betul diberi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Soal anjuran pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar menstabilkan harga-harga komoditas pokok dan tarif angkutan se iring penuruanan harga BBM ini. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau tarif angkutan mengkin tidak terlalu sulit. Tapi, bahan pangan seperti cabe, bawang merah, dan lain-lain apa tidak sulit itu. Tapi ma salah ini tetap harus dikontrol. Dan kalau penurunan harga ini tercapai tentu jauh lebih bagus. Apakah pemerintah sudah men dapatkan ruang fiskal yang cukup setelah menaikkan dan menurunkan harga BBM? Rasanya cukup. Karena selama ki ra-kira sebulan, pemerintah bisa menga mbi l a ng ga ra n. Na mu n, dalam APBN-P disampaikan, ang garan ini lebih banyak ditujukan untuk infrastruktur, misalnya ang garan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Ke menterian PU. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. (mh) foto: naefurodji/parle/hr

PARLEMENTARIA


11

LAPORAN UTAMA

Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Sudah Saatnya Berpikir BBG

B

ahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi selalu jadi komoditas polemik dan perdebatan publik di se tiap era pemerintahan. Kasus ini selalu berulang terjadi. Tarik menarik kekuatan politik antara DPR dan pemerintah pasti terjadi bila sudah menyangkut kebi jakan harga BBM. Padahal, ada Bahan Bakar Gas (BBG) yang menjadi alternatif paling murah yang belum ter aksplorasi secara maksimal. Bila BBM lebih banyak memiliki resistensi publik, BBG lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Menariknya lagi, BBG tidak mengundang banyak polemik. Keterse diaannya pun melimpah di negeri ini. Lalu, mengapa BBG belum menjadi pengganti BBM seperti gas yang berhasil menggantikan minyak tanah untuk rumah tangga? Pemerintah selalu ingin mengejar keuntungan. Itulah salah satu argumen yang didapat ketika pemerintah

12

PARLEMENTARIA


mempertahankan BBM dan belum beralih ke BBG. Adalah Satya Widya Yudha (Dapil Jatim IX) mengemu kakan banyak hal di balik kebijakan BBM. Kepada Par lementaria, ia menjelaskan, pemerintah masih mem pertahankan BBM lantaran lebih menguntungan. “Sekarang pemerintah mestinya tidak lagi berpikir subsidi BBM, tapi bagaimana menggunakan gas. Sum bernya banyak di Indonesia dan harganya lebih mu rah daripada BBM,” papar Wakil Ketua Komisi VII DPR tersebut, akhir Januari lalu. Satya berharap pemerintah mulai meninggalkan BBM, karena selain mahal, BBM juga selalu menguras anggaran negara. Kini harga gas setara liter, ungkap politisi Partai Golkar ini, cuma Rp4.100. Dengan harga semurah itu mengapa pemerintah tidak segera beralih ke BBG? “Ya, karena pemerintah belum berniat menjadikan BBG sebagai ba han bakar umum,” jawabnya lugas. Pemerintah seka

rang maupun sebelumnya selalu ingin mengejar untung dan meraih ruang fiskal yang cukup.

UUD, apalagi sudah mengikutsertakan keputusan MK No.2/2003.”

SPBU pun perlu berganti baju menjadi SPBG yang me nyediakan kebutuhan BBG untuk transportasi. Kebi jakan di sektor BBM, memang, membutuhkan kehatihatian dan tidak bisa langsung dikonversi menjadi BBG. Saat yang sama Kementerian ESDM membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang di ketuai Faisal Basri. Salah satu rekomendasinya adalah menghapus premium dari SPBU.

Walau kelak pemerintah akan menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar, tetap pemerintahlah yang harus mengontrol. Pemerintah harus intervensi harga. “Harga pemerintah itu harus dilakukan secara berkala, baiknya 1 bulan. Kalau Sofyan Djalil mengatakan akan dievaluasi setiap 2 minggu itu terlalu dekat. Kalau ke mudian ditinjau setiap 1 minggu itu sama saja diserah kan ke pasar, sehingga masyarakat berhadapan dengan fluktuasi harga sesuai dengan fluktuasi harga minyak dunia. Itu yang dilarang oleh konstitusi,” tegas Satya.

Bila premium disetujui pemerintah untuk dihilangkan dari setiap SPBU, mungkin BBG kelak jadi kebutuhan yang mendesak. Namun, menurut Satya, menghilang kan premium butuh waktu dan perencanaan yang matang. “Kita harus hati-hati menghilangkan premium. Kita khawatir Pertamina banyak kehilangan potensi marketnya di daerah-daerah dan kota-kota tumbuh. Dia akan kalah dengan Shell, Total, dan Petronas.” Bila premium mau dihilangkan, tentu SPBU asing harus diberi persyaratan. Para peritel asing di bidang perda gangan BBM, lanjut Satya, harus membangun storage (penyimpanan BBM) dan refinery (kilang minyak) di Indonesia. Tidak seperti yang terjadi sekarang, semua SPBU asing tidak dibebani persyaratan. Hanya menjual saja. Kalau seperti ini, kita tidak mendapatkan keun tungan yang signifikan. Intinya, rencana penghilangan premium dari SPBU nasional jangan sampai dimanfaatkan asing untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari perda gangan BBM. Tidak mudah mengalihkan premium ke pertamax. Saat yang sama pengalihan BBM ke BBG ha rus menjadi alternatif paling logis dan menguntungkan bagi Indonesia. Intervensi Pemerintah Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu, menyatakan, harga pre mium ke depan tidak akan lebih dari Rp9.600. Patokan harga ini sudah mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia dan daya beli masyarakat. Kebijakan harga BBM akan terus ditinjau pemerintah setiap dua minggu sekali. Menanggapi hal ini, Satya berpandangan, semuanya harus bermuara pada konstitusi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Apalagi ada Putusan MK No.2/2003 yang tidak membolehkan harga minyak dan gas diserahkan ke pasar. “Jadi kalau pemerintah mengatakan akan menyerahkan ke mekanisme pasar, dia menyalahi

Ditambahkan Satya, pemerintah boleh saja memberi harga patokan mendekati harga pasar, tetapi kurun waktunya diatur sekitar satu bulan. Itu lebih nyaman buat masyarakat. Kalau selama kurun waktu itu harga minyak tinggi, maka negara yang mensubsidi. Yang penting ada kepastian harga pada kurun waktu ter tentu. “Argumentasi Sofyan Djalil yang mengatakan kalau waktu evaluasinya terlalu lama dan fluktuasi harganya sedang turun, sementara harganya kadung ke atas, be rarti rakyat akan rugi. Makanya dibuat selama 2 ming gu. Tetapi dia lupa, bila waktunya terlalu dekat berarti dia akan menyuruh rakyatnya untuk menyesuaikan sesuai dengan harga pasar,” jelas Satya. Di Indonesia menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar dilarang. Itu amanah UUD NRI Tahun 1945. Dalam mekanisme pasar, keberadaan negara hampir tidak ada, karena semua diatur pasar. Satya mengaku menentang rencana Menko Perekonomian yang akan mengevaluasi harga BBM per dua minggu. Bagaimana pun komoditas BBM sangat mempengaruhi komoditas kebutuhan po kok masyarakat. Untuk itu harus ditangani secara hatihati. (mh) foto: naefurodji/parle/hr

PARLEMENTARIA


13

LAPORAN UTAMA

Heri Gunawan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Konsistensi Pemerintah Dipertanyakan

M

enaikkan harga BBM, lalu menur unk an lag i. T im penasihat di lingkaran Presiden pun dipertanyakan kapa sitasnya. Kebijakan pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM bersubsidi, memperlihatkan inkonsistensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan BBM yang sudah menjadi hajat hidup rakyat Indonesia. Heri Gunawan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengeritisi kebijakan tarik ulur harga BBM bersubsidi tersebut. Ketika harga BBM dinaik kan, gejolak ekonomi langsung terasa di masyarakat. Harga kebu tuhan pokok dan tarif transportasi ikut melejit. Ironisnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi

14

PARLEMENTARIA


justru terjadi di tengah harga mi nyak mentah dunia sedang mero sot. Plus, kenaikan itu tidak dikon sultasikan dulu dengan DPR. Banyak anggot a DPR memper tanyakan langkah terburu-buru pemerintah yang sempat menaik kan harga BBM. Terbukti, ketika harga minyak dunia terus melorot tajam, pemerintah malah menu runkan kembali harga BBM ber subsidi itu. Bahkan, Menko Pereko nomian Sofyan Djalil menyatakan, harga BBM akan dievaluasi setiap dua minggu sekali. Di sinilah penilaian inkonsistensi pemerintah dicurahkan para legis lator di DPR RI. Ketika harga BBM naik, semua harga kebutuhan pokok

ikut naik. Ia seperti benda dan ba yangannya. Tapi, ketika harga BBM diturunkan, harga kebutuhan po kok dan transportasi ternyata tidak segera turun. “Kebijakan pemerintah terkait BBM cenderung tidak konsisten. Sebe lumnya, ketika harga minyak men tah dunia turun tajam, pemerintah kukuh menaikan harga BBM ber subsidi tanpa konsultasi dengan DPR. Sekarang, dengan dalih harga minyak mentah turun, pemerintah menurunkan harga BBM yang cen derung hanya untuk pencitraan. Seolah-olah pro rakyat kecil,” kritik Heri akhir Januari lalu. Semua ini, kata Heri, bukti nyata bahwa pemerintah tunduk pada li

beralisme. Lewat skema baru pem berian subsidi yang dipatok sesuai harga keekonomian (meng ikuti harga pasar), pemerintah terangterangan menyerahkan hajat hidup rakyat Indonesia kepada liberal isme (pasar bebas). Ini juga tidak konsisten dengan cita-cita Trisakti yang dikampanyekan pendiri bang sa, Bung Karno. “Harga cabe, buah-buahan, gula, tomat, bawang, dan lain-lain sudah telanjur naik. Ujungnya, logika pas ar akan konsisten bekerja den gan caranya yang kejam, memangkas habis rakyat lemah. Sebetulnya, pemerintah tidak perlu bingung dan harus tunduk pada liberalisme kalau becus mengurus sektor migas kita. Sektor hulu bangsa ini tidak pernah berdaulat. Tapi, pemerintah punya caranya sendiri. Dia memilih konsisten untuk tidak konsisten,” tandas politisi Dapil Jabar IV (Kota/ Kabupaten Sukabumi) ini. Anggota Fraksi Gerindra tersebut mengemukakan, dalam RAPBN-P 2015, asumsi harga minyak dunia dipatok pemerintah sebesar USD 70 per barel. Itu berarti harga mi nyak mentah dunia cenderung tu run. Bahkan, oleh beberapa pakar, harga minyak mentah dunia akan terus mengalami penurunan karena faktor geopolitik, kelebihan suplai minyak, dan penurunan perminta an. Ini semua akibat ekonomi global yang sedang bergerak lambat. Bagi Heri, pemerintah tak memi liki dasar argumen yang logis un tuk menaikan harga BBM. Dalam R A PBN-P 2015, pemer i nt a h a n Jokowi-Kalla akan menurunkan anggaran subsidi BBM dari Rp276 triliun menjadi Rp56 triliun. Ala sannya, alokasi subsidi BBM terus membebani APBN dari tahun ke ta hun. “Di sini terlihat nyata ketidakber pihakan pemerintah pada rakyat

banyak yang hidupnya semakin tertekan karena dampak kenaikan harga BBM yang sudah pasti meluas ke sektor-sektor lain. “Sementara mengomentari rencana pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tetap BBM, sambung Heri, justru bisa berpotensi memberatkan kehidu pan rakyat banyak. Apalagi, pola subsidi tetap tersebut tidak tertera dalam penyusunan APBN 2015. Secara terpisah, Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir (Dapil Sumsel I) dalam siaran persnya yang

diterima Parlementaria, menegas kan, ada dua kekeliruan pemerin tah ketika mengeluarkan kebijakan BBM bersubsidi. Pertama, menaik kan harga BBM saat crude oil (mi nyak mentah) dunia sedang turun. Itu melanggar UU APBN. Kedua, harga-harga kebutuhan pokok su dah telanjur melambung tinggi wa lau pemerintah menurunkan kem bali harga BBM. Kebijakan menaikkan harga BBM pada awal tahun ini merupakan langkah prag matis pemerintah untuk mendapat tambahan fiskal dengan cara mudah, bukan dengan cara kreatif. Ketika harga-harga kebutuhan pokok telanjur meroket

bersama tarif angkutan akibat ke naikan BBM, ternyata semuanya tak ikut turun, ketika harga BBM ditu runkan. Tampak ada salah kelola di bidang energi. “BBM, memang, harus turun. Kalau tidak turun berarti ini negara gagal kelola. Harga crude oil sudah sem pat mencapai USD 59 dan harga keekonomian BBM RON 92 men jadi Rp4.775 per liter semestinya,” tandas Hafisz akhir Januari lalu. Sementara harga BBM versi peme rintah, lanjut politisi PAN ini, sebe

sar Rp6.500 untuk RON 88 sudah melampaui hitungan harga pokok. Ini bukti ketidakakuratan peme rintah. Kini, pemerintah harus kendalikan inflasi, naiknya harga komoditas, dan menurunnya daya beli ma syarakat. Semua ini berujung pada melemahnya daya saing perekono mian bangsa. Harga-harga kebutu han pokok termasuk tarif angkutan yang sudah telanjur melangit, bu tuh keseriusan pemerintah untuk mengendalikannya. “Saat ini, me kanisme kontrol harga-harga ba rang nyata-nyata tidak bisa diken dalikan lagi,” kilah Hafisz. (mh) foto: iwan armanias, andri/parle/hr

PARLEMENTARIA


15

Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR RI

Penghapusan Premium Perlu Dikaitkan Dengan Swasembada BBM

T

im Refor masi Tat a Ke lola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri mengeluarkan 6 rekomen dasi terkait kebijakan BBM bersub sidi. Salah satunya meminta impor RON 88 dihentikan.Tim Reformasi Tata Kelola Migas memang mem berikan waktu paling lama 5 bu lan sejak rekomendasi diterbitkan kepada Pertamina untuk meng hentikan seluruh impor RON 88. Pasalnya, hanya Indonesia atau Pertamina saja yang masih meng gunakan RON 88 di dunia ini. Se hingga diduga ada permainan kartel dalam penentuan harga RON 88.

16

PARLEMENTARIA


Menanggapi Rekomendasi Tim Re formasi Tata Kelola Migas, anggota Komisi VII DPR Kurtubi menyatakan dukungannya. Meski demikian ia mengatakan, lebih realistis peng hapusan premium , tidak bisa buruburu. “Artinya kita harus menunggu Pertamina mampu memproduksi pertamax. Jangan sampai kita ber henti mengimpor premium, tetapi beralih impor Pertamax dalam jum lah besar. Sama juga bohong,” tutur politisi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), kepada Par lementaria. Karena itu, Kurtubi mendorong Pertamina untuk memproduksi

Pertamax dengan cara, kilang yang punya sekarang diupgrade, diting katkan sehingga bisa mengubah produksi premium ke Pertamax dan kapasitasnya ditambah. “Saya mengharapkan pemerintah dalam penghapusan Ron 88 ke 92 harus dikaitkan dengan program swasembada BBM. Dengan demiki an, ke depan kita lebih banyak pakai pertamax dan tidak pakai premium. Pertamax harus 100% diproduksi di dalam negeri atau bisa swasemba da,” tegas dia dengan menambah kan, selain meng-upgrade kilang, juga harus membangun kilang baru. Pemerintah har us membang un

kilang baru. Kilang baru yang akan dibangun menurut mantan pengamat migas ini, harus didesain untuk produksi pertamax, sebab tidak mungkin bangun kilang baru didesain un tuk mengolah minyak dalam nege ri, karena minyak dalam negeri produksinya anjlok. Dan minyak mentah 100 persen impor dari luar, untuk itu dicari lokasi kilang mi nyak dimana lalu lintas tanker tidak mengganggu yang lain, dibutuhkan selat laut yang dalam dan lebar. “Saya usulkan di Lombok NTB” Hemat Biaya Mengapa diusulkan bangun kilang di Lombok, Kurtubi beralasan, nan ti impor minyak dari Afrika, Asia Tengah langsung lewat selatan Se lat Lombok, sehingga tidak meng ganggu lalu lintas yang lain. Hal itu dimaksudkan untuk menghemat biaya distribusi pabrik BBM (kilang) ke konsumen. Sekarang ini untuk konsumen di Bali, Lombok, NTB, NTT, dan Maluku BBMnya dari Ci lacap dan Balongan. “Jaraknya jauh banget, ongkos angkutnya mahal,” tukasnya. Bilamana bisa dibangun kilang di Lombok, maka konsumen dengan lokasi kilang. Di Jawa sudah ada di Balongan (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah) dan Tuban (Jawa Timur) dan sudah cukup di Pulau Jawa. Di Kalimantan ada kilang di Balikpa pan, bisa dicukupi dari Balikpapan, menyeberang murah, angkutan nya mudah. Tapi kalau dari Maluku, BBMnya dari Balikpapan atau Ci lacap terlalu jauh. Padahal angkutan BBM lama bisa lima puluh tahun, pabriknya dibangun di sana dan untung. “Pembangunan ini sangat mendesak, agar kita tidak terjebak oleh mafia pertamax yang baru,” tandas Kurtubi mengingatkan. Menanggapi pertanyaan, bagaima

na penilaiannya terhadap Tim Re formasi Tata Kelola migas yang memberi masukan soal naik turun harga BBM, Kurtubi mengatakan, Tim itu dibentuk sifatnya ad hoc. Tentunya tidak bisa memenuhi persyaratan yang ideal, karena orang-orang yang duduk di tim bu kan spesialis bidang migas, mereka bukan orang-orang migas tetapi in tegritasnya kita akui kuat dalam hal memberantas mafia. “Siapa tidak kenal Faisal Basri, sia pa tidak kenal Sunaryadi Kepala SKK Migas, itu kita dukung untuk memberantas mafia, memberantas praktek-praktek yang merugikan masyarakat,” tukasnya. Tetapi kalau bicara migas, lanjut Kurtubi, Tim ini harus memperoleh masukan dari para ahli dan praktisi.

Jadi meski pengalaman dan pendi dikannya tidak di bidang migas, tetapi kalau bisa menerima masuk an dari ahli-ahli yang lain, tidak ada masalah. Lebih lanjut, anggota Dewan yang membidangi energi dan sumber daya mineral ini mengatakan, de ngan kondisi harga minyak seka rang ini, Pemerintah mempunyai ruang fiskal yang bagus, tetapi masih belum ideal. Dengan pengu

Dengan pengu rangan subsidi pengeluaran negara bisa dihemat, karena ruang fiskal bisa lebih lebar. Tetapi, peneri maan migas juga turun, karena harga minyak dunia turun, ekspor migas juga turun, mempersempit ruang fiskal. Tetapi masih lebih bagus dari pada sebelumnya, karena sebelumnya subsidi BBM lebih dari Rp 200 Triliun.

rangan subsidi pengeluaran negara bisa dihemat, karena ruang fiskal bisa lebih lebar. Tetapi, penerimaan migas juga turun, karena harga minyak dunia turun, ekspor migas juga turun, mempers empit ruang fiskal. Tetapi masih lebih bagus dari pada sebelumnya, karena sebelum nya subsidi BBM lebih dari Rp 200 Triliun. “Namun sekarang mungkin sekitar Rp 40 triliun bahkan bisa kurang.

PARLEMENTARIA


17

Ia mengemukakan, pemerintah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM itu untuk dialihkan ke pem bangunan infrastruktur, perlu dia presiasi. Namun diingatkan, kondisi minyak kita sekarang amat sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana produksi kita sekarang sangat rendah.

Karena dengan jual premium ditu runkan lagi menjadi Rp 6.600 dan solar Rp 6.400, hampir sama saat belum dinaikkan oleh pemerintah an Presiden Joko Widodo . Rakyat Bisa Nikmati Dengan harga minyak dunia turun, Kurtubi mengatakan, dirinya ber pendapat, harga BBM dalam nege ri juga turun, meskipun kemarin sudah diturunkan, sebaiknya ditu runkan lagi agar rakyat bisa menik mati harga BBM dunia yang sedang rendah. Harga BBM yang murah bisa mendorong kegiatan ekonomi rakyat dan bisa menghemat penge luaran uang rakyat dan bisa meng hemat dan meningkatkan daya beli. Menurut Kurtubi, harga jual seka rang kemungkinan pemerintah sudah memperoleh keuntungan, hanya subsidi hilang tapi pemerin tah memperoleh keuntungan yang di dalam terminologi harga BBM tahun 86 misalnya kasus ini pernah terjadi tahun 1986. Saat itu harga minyak dunia turun tetapi harga BBM dalam negeri tidak segera di turunkan, sehingga pemerintah memperoleh keuntungan dengan menjual BBM. Keuntungan ini dise but laba bersih jual BBM. Demikian pula dengan harga saat ini yang menyentuh 40 dolar per barel, harga jual BBM dalam negeri

18

PARLEMENTARIA


ini sudah untung. Keuntungannya lari ke mana, ke APBN namanya laba bersih minyak. Agar rakyat bisa me nikmati harga minyak dunia yang sedang turun, dia berpendapat harga BBM dalam negeri juga ikut diturunkan lagi. Kesempatan pemerintah sekarang lanjut dia, segera menyusun kebi jakan harga untuk harga BBM ber subsidi dalam jumlah yang tetap. Yang kita dengar solar diberikan subsidi Rp1.000 per liter. Itu sudah bagus, nah untuk jenis premium, sekarang ini sudah tidak disubsidi dan pemerintah sekarang sudah untung. Ke depan, seandanya harga minyak dunia melonjak lagi katakanlah melonjak tiga kali lipat sampai 100 dolar lagi, pada saat itu DPR, akan usulkan agar premum diberikan subsidi tetapi tidak seperti dulu. Untuk tahun 2015, harga minyak dunia relatife akan tetap rendah, mungkin naik-naik sedikit tidak sampai 100 dolar, maka premium sudah tidak disubsidi lagi. “Jadi tidak perlu disubsidi pada saat harga minyak dunia rendah. Tapi kalau harga minyak dunia melonjak kembali, premium atau BBM untuk rakyat masih perlu disubsidi, meski tidak sebesar tahun-tahun sebe lumnya,” katanya.

Minyak mentah yang keluar dari perut bumi hanya 400.000 barel per hari. Padahal, kebutuhan dalam negeri 1,6 juta barel per hari. Hanya seperempatnya yang dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sisanya im por. “Nah dalam kondisi seperti ini rakyat perlu diinformasikan bahwa kondisi minyak kita tidak seperti dulu lagi. Sehingga kalau subsidi dikurangi atau dihapuskan seperti premium ini, dananya bisa dialih kan untuk infrastruktur,” katanya. Ikhwal rencana pemerintah bahwa harga premium akan dipatok tidak lebih Rp 9.000/liter, menurut Kur tubi, kalau harga minyak dunia naik lagi di atas 100 dolar, maka harga BBM di dalam negeri tidak disub sidi bisa mencapai Rp 12 000, se hingga kalau dipatok Rp 9.500 itu masih perlu subsidi dari pemerin tah. “Hal-hal seperti itu saya pikir idenya bagus sebab enggak mung kin lagi kita terus menerus mem berikan BBM murah ke rakyat, se mentara produksi minyak rendah,” terang dia. Kalau kebetulan minyak dunia tu run seperti sekarang, enggak apaapa subsidi nol. “Tetapi pada saat harga melonjak lagi tiga kali lipat, premium bisa capai Rp 13-Rp 14 ribu/liter, maka statemen untuk mematok harga premium tidak le bih Rp 9.500 saya mendukung. Ar tinya harga premium bisa menjadi Rp 9 ribu, sebab kalau tidak disub sidi, bisa menjadi Rp 13 ribu,” kata Kurtubi menambahkan. (mp,mh) foto: iwan armanias/parle/hr

Karyono Wibowo

Ada Agenda Liberalisasi Energi

S

iapa pun yang sedang memerintah negeri ini, pasti akan dihadapkan pada persoalan subsidi BBM. Setiap presiden punya kecenderungan mengurangi anggaran subsidi. Saat Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan me naikkan harga BBM bersubsidi, tren harga minyak dunia sedang tu run. Ini keputusan yang terbu ru-buru untuk mendapatkan ruang fiskal yang memadai. P a r lement a r i a mene mui pengamat politik dan ekonomi Kar yono Wibowo. Menurutnya, anggaran subsidi yang mencapai Rp300 triliun, mem a ng, tel a h mem bebani APBN, sehingga pemerintahan Jokowi tak bisa leluasa membang un prog ram ungg ulan sesuai kampanye politiknya. Namun, ada yang perlu diwaspadai dari langkah Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Ia cenderung menyerahkan harga BBM ke pasar bebas. Ini membahayakan kedaulatan energi. Berikut ini petikan wawancara Parlementaria bersama Karyono Wibowo, Direktur Indonesian Public Institute yang direkam akhir Januari lalu. Pemerintah telah menaikkan sekaligus menurunkan harga BBM bersubsidi. Adakah yang salah dari kebijakan tersebut? Ini bukan salah atau benar. Jika ingin mencari kesala han, kesalahannya ada di sektor hulu dan hilir. Kesala han paling fatal yaitu tata kelola sumber daya energi yang menyimpang dari amanat pasal 33 UUD 1945. Ke salahan awal dimulai dari Orde Baru yang pertama kali membuka pintu modal asing masuk ke Indonesia yang melahirkan UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal

Asing. Akhirnya, modal asing menguasai sektor sum ber daya alam strategis seperti minyak, gas bumi, dan lain-lain. Semua itu menyebabkan runtuhnya ke daulatan negara, termasuk dianta ranya adalah runtuhnya ketahan an energi yang berujung pada ketergantungan impor BBM seperti yang terjadi saat ini. Akibatnya, pemerintah harus mensubsidi BBM ratusan triliun setiap ta hunnya. Kondisi terse but tentu menjadi beban negara. Karenanya, kebi jakan menaikkan sekali gus menurunkan harga BBM jadi pilihan pemerin tahan Jokowi, karena saat itu dihadapkan pada pilihan yang sulit. Menurut saya, siapapun yang yang memimpin negeri ini, ada kecende rungan kuat untuk mengurangi subsidi BBM yang jumlahnya sekitar Rp300 triliun. Anggaran subsidi BBM sebesar itu memang cukup membebani APBN kita. Kondisi fiskal saat Jokowi-JK dilantik kurang memberikan ruang yang leluasa untuk melaksanakan program pembangunan. Sementara, di satu sisi, Jokowi sudah berjanji di hadapan rakyat akan segera membuat kebijakan pembangunan dengan tiga program utama yaitu, Program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera. Namun, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah menurunnya harga minyak mentah dunia dini lai kurang tepat dan menuai protes dari masyarakat dan DPR. Pada saat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, saya juga berpendapat, kebijakan tersebut saya nilai terlalu terburu-buru. Pasalnya, harga minyak mentah dunia sedang mengalami tren penurunan yang diprediksi akan berlangsung cukup lama, sekurang-

PARLEMENTARIA


19

Kebijakan Menko Perekonomian Sofyan Djalil tersebut nampaknya ingin menyerahkan harga BBM pada me kanisme pasar terbatas atau semi mekanisme pasar. Disebut semi mekanisme pasar karena kebijakan harga BBM tersebut di satu sisi akan diserahkan kepada me kanisme pasar. Artinya, harga BBM akan tergantung pada naik turunnya minyak mentah dunia. Tetapi di lain sisi, pemerintah akan mematok harga BBM premi um tidak lebih dari Rp9.500. Menurut saya kebijakan harga Menko Perekonomian ini memiliki agenda men dorong liberalisasi di sektor energi. Hal ini berbahaya karena publik saya kira belum siap menerima sistem tersebut. Lebih berbahaya lagi apa bila secara teknis pemerintah belum siap. Yang akan terjadi adalah trial and error. Akibatnya, bisa menim bulkan instabilitas harga yang bisa berujung pada in stabilitas ekonomi. Banyak yang menilai pemerintah mendapatkan ruang fiskal yang cukup luas setelah menaikkan harga BBM, sementara beban anggaran dibebankan kepada rakyat. Bagaimana pendapat anda?

kurangnya dalam satu semester terhitung sejak kenai kan harga BBM bersubsidi. Karenanya, saya mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi-JK melalui sejumlah media, agar mereka tidak menaikkan harga BBM selama satu semester sambil menunggu tren harga minyak mentah dunia ke depan. Tetapi, ternyata pemerintah memiliki paradigma yang berbeda. Menaikkan harga BBM bersubsidi nampaknya merupakan strategi pemerintah untuk menciptakan ruang fiskal terlebih dahulu agar bisa menyusun ren cana anggaran pembangunan. Dari kenaikan harga BBM, pemerintah diperkirakan memiliki dana sekitar Rp200 trilyun. Setelah diketa hui kondisi riil keuangan pascapenaikan harga BBM, pemerintah baru menurunkan harga BBM bersubsidi selama dua kali. Kendatipun, ada risiko politik yang harus ditanggung oleh pemerintah Jokowi-JK atas ke bijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM ini. Risikonya adalah pemerintahan Jokowi dinilai sebagian pihak tidak konsisten. Menko Perokonomian akan terus mengevaluasi harga BBM setiap 2 minggu sekali. Bahkan harga premium ke depan dipatok tidak lebih dari Rp9.500. Pendapat anda?

20

PARLEMENTARIA


Betul, setelah menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah telah memiliki ruang fiskal yang cukup luas karena memiliki kas untuk membiayai proyek pembangunan. Selain itu, pemerintah memiliki gam baran prakiraan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara ke depan. Tetapi me mang kenaikan harga BBM tentu di satu sisi menjadi beban masyarakat karena kenaikan harga BBM pasti mendorong inflasi semakin tinggi. Dampak lainnya menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan bisa menyumbang naiknya jumlah pen duduk miskin. Masalah ini tentu sudah disadari peme rintah. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban ma syarakat kurang mampu, pemerintah menggelontorkan dana untuk program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang dalam pelaksanaannya menggunakan Inpres No.7/2014. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan antara lain masalah data penduduk yang berhak menerima dana bantuan program tersebut masih belum valid, sehingga masih banyak yang tidak mendapatkan dana bantuan. Selain itu masalah pela yanan dinilai kurang memuaskan masyarakat karena lambatnya sistem pembagian dana bantuan, bahkan kerap menimbulkan keributan dan kerusuhan. Pemerintah akan meninjau harga BBM 2 minggu sekali. Itu berarti akan mengikuti harga pasar. Ke depan ma-

syarakat akan dihadapkan pada masalah fluktuasi harga BBM yang tak menentu. Tanggapan anda? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kebi jakan pemerintah di bawah komanda Menteri Pereko nomian Sofyan Djalil yang akan meninjau harga BBM dua minggu sekali nampak jelas beliau akan menyerah kan harga BBM ke pasar. Itu artinya harga BBM akan disesuaikan dengan harga pasar dunia. Kebijakan ini bisa bertentangan dengan putusan MK No.002/PUUI/2003 yang telah membatalkan khususnya pasal 28 ayat (2) UU Migas. Berdasarkan putusan ini, penentuan harga BBM (dalam negeri) tidak boleh diserahkan kepada mekanisme harga pasar bebas. Dengan demikian, jika pemerintah benar-benar menyerahkan harga BBM ke pasar, saya khawatir pemerintah akan dituduh melanggar konsti tusi. Pemerintah harus lebih berperan dalam mengen dalikan harga BBM dalam negeri. Apalagi BBM meru pakan sumber daya alam strategis yang berpengaruh luas terhadap kehidupan orang banyak. Maka menurut saya pemerintahan Jokowi-JK perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan. Jangan terjebak oleh perangkap liberalisme yang sengaja didorong oleh kaum kapitalis. Menurut saya, legitimasi yang diberikan rakyat ke pada pemerintahan saat ini harus menjadi modal un tuk menegakkan kedaulatan kita sebagai bangsa yang

merdeka berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi. Menurut saya saat inilah momentum untuk membangun kejayaan Indonesia di tengah negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat yang sedang dalam proses recovery akibat krisis yang melanda negara-negara di Eropa dan Amerika. Anda setuju BBM jenis premium dihapus? Nah, pemerintah juga perlu hati-hati dalam merespon rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas tentang penghapusan BBM premium. Kebi jakan ini bisa berakibat fatal apabila dilaksanakan seka rang. Masalahnya, Pertamina belum cukup memiliki kilang yang dapat memproduksi BBM jenis Pertamax dengan standar RON 92. Maka bila kebijakan itu dite rapkan masalah yang fundamental adalah masalah ke tersediaan BBM. Ujungnya paling-paling impor lagi yang akan mem bebani keuangan negara. Selain itu, yang perlu diper timbangkan adalah masalah harga BBM jenis Perta max lebih malah. Maka bila tidak disubsidi tentu akan membebani masyarakat lagi. Kalaupun menurut tim Reformasi Tata Kelola Migas pemerintah akan tetap mensubsidi, pertanyaannya adalah seberapa besar nilai subsidinya. Sementara, di satu sisi pemerintah cende rung akan menyerahkan harga BBM ke pasar. Bukankah ini suatu paradoks? (mh) foto: naefurodji/parle/hr

PARLEMENTARIA


21

SUMBANG SARAN

Subsidi BBM & Ketahanan Energi Marwan Batubara*

S

ejak dilantik 20 Oktober 2014 Presiden Jokowi telah menetapkan kebijakan yang signifikan pada sektor energi, khususnya terkait subsidi BBM. Belum sampai sebulan memerintah, pada 16 November 2014 Jokowi menaikkan harga BBM sekitar 30%, yakni premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8500 dan solar dari Rp 5500 menjadi Rp 7500 per liter. Namun, pada 1 Janu ari 2015 harga premium diturunkan kembali menjadi Rp 7600 dan solar menjadi Rp 7250 per liter. Terakhir, pada 16 Januari 2015 harga premium turun lagi menjadi Rp 6600 dan solar menjadi Rp 6400 per liter. Dalam kebi jakan baru harga BBM tersebut, premium sudah tidak lagi disubsidi, sedang solar disubsidi Rp 1000 per liter. Setelah dikecewakan saat harga naik, eforia masyara kat wajar muncul dengan adanya penurunan harga BBM. Namun meski penurunan harga diapresiasi, seba gai kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kebijakan yang berubah dalam 2 bulan terakhir patut ditanggapi dan diberi catatan. Selain itu, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah sejalan dengan kebijakan penurunan harga perlu pula diper tanyakan. Tulisan ini memuat beberapa tanggapan dan gugatan atas kebijakan pemerintah di sektor energi.

Pertama, rakyat patut menyalahkan pemerintah kare na telah menaikkan harga BBM pada 16 November 2014 ditengah terjadinya penurunan harga minyak global. Bahkan karena demikian bernafsu menaikkan harga BBM, atas alasan sempitnya ruang fiskal, sekitar 1-2 bulan sebelum dilantik, Jokowi bersama partai pendu kung dan tim suksesnya telah meminta Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM. Padahal selama 10 tahun beroposisi, PDIP selalu konsisten menolak kenaikan harga BBM. Tak ketinggalan sejumlah pakar tim sukses Jokowi ikut mengecam SBY secara terbuka karena eng gan menaikkan harga BBM.

22

PARLEMENTARIA


Ternyata harga minyak dunia terus menurun dan pemerintah pun terpaksa menurunkan kembali harga BBM yang sebelumnya telah dinaikkan. Namun, meski pun harga BBM telah diturunkan kembali, penaikannya pada 16 November 2014 telah berdampak buruk dengan naiknya harga-harga barang dan jasa lainnya. Hargaharga tersebut tidak dapat pulih seperti sediakala, sehingga menyebabkan terjadinya inflasi sekitar 8%. Rakyat telah menjadi korban kebijakan yang tidak pruden. Harga yang tetap tinggi dan naiknya inflasi merupakan buah dari sangat bernafsunya pemerintah menaikkan harga BBM, namun tidak diiringi dengan perhitungan, analisis dan antisipasi yang seksama atas tren harga minyak dunia yang sedang menurun. Padahal sejak pertengahan 2014, cukup banyak lembaga kajian, kon sultan keuangan global dan analis pasar modal yang memerediksi harga minyak dunia akan terus merosot. Faktanya, saat harga BBM dinaikkan, harga minyak du nia telah turun pada level US$ 75-80 per barel, jauh di bawah asumsi harga ICP APBN 2014 sebesar US$ 105 per barel. Sehingga, akibat kebijakan Jokowi dan tim eknomi yang tidak pruden dan antisipatif, rakyat harus menanggung beban kenaikan harga dan inflasi yang ti dak perlu. Kedua, rakyat patut diberi kesadaran bahwa Presiden tampaknya masih menempuh cara-cara usang berupa pemanfaatan ketetapan penurunan harga BBM untuk pencitraan politik. Ingin dikesankan bahwa turunnya harga BBM merupakan prestasi yang berhasil diraih. Padahal kenyataannya harga minyak dunia memang sedang turun karena pasokan yang meningkat, per mintaan yang turun dan berbagai faktor geopolitik. Seluruh negara di dunia saat ini memang telah me ngambil kebijakan penurunan harga BBM atau mena

*Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS)

bung penghematan subsidi untuk digunakan pada saat harga minyak kembali naik. Pada 16 Januari 2015, Presiden Jokowi secara khu sus mengumumkan kebijakanpenurunan harga BBM. Meskipun mungkin dapat dimaklumi, namun karena peristiwanya sudah diakui pemerintah akan dilaku kan secara rutin setiap 2 minggu, maka pengumuman langsung oleh Presiden Jokowi dapat dinilai berlebihan dan sarat pencitraan. Perubahan harga yang rutin se tiap 2 minggu pada produk BBM pertamax, bahkan tak diumumkan oleh Dirut Pertamina,apalagi oleh seorang menteri.Karena penurunan harga bukanlah prestasi yang pantas diklaim, tetapi tren yang terjadi secara global, maka dibanding untuk pencitraan, jauh lebih layak jika Jokowi dan kabinetnya melakukan berbagai aksi nyata di lapangan untuk menurunkan harga-harga barang dan jasa yang telah terlanjur naik. Ketiga, pemerintah perlu digugat karena telah meng hilangkan subsidi sama sekali atas BBM premium. Kebijakan penghapusan subsidi dilakukan saat harga BBM turun, sehingga masyarakat tidak menyadari telah ditetapkannya kebijakan yang berpotensi me nyengsarakan. Dampaknya akan terasa jika kelak harga minyak dunia kembali naik. Pada kisaran harga US$ 80 hingga US$ 100 per barel, harga eceran premium akan naik pada kisaran harga Rp 9.000 hingga Rp 11.000 per liter. Penaikan harga yang tinggi ini akan sangat membebani kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Disadari bahwa selama ini sekitar 70% subsidi BBM memang tidak tepat sasaran. Namun bukan karena itu lantas subsidi premium dihilangkan sama sekali, tanpa memperhatikan nasib 30% anggota masyarakat yang memang pantas disubsidi. Karena itu wajar jika rakyat

meminta agar subsidi premium, pada nilai Rp tertentu, tetap diberlakukan. Setelah berlangsung selama peri ode tertentu, kitadapat saja menerima penghapusan subsidi premium, sepanjang pola subsidi langsung yang tepat sasaran, sistemik dan andal telah siap diimple mentasikan. Keempat, pemerintah seharusnya mengalokasikan se cara signifikan dana penghematan subsidi BBM pada sektor energi guna membangun sarana dan mening katkan produksi. Besarnya penghematan dapat menca pai Rp 194 triliun, karena anggaran subsidi BBM APBN 2015 akan turun dari Rp 276 menjadi Rp 81,8 triliun. Selayaknya minimal sekitar 20% dana penghematan tersebut digunakan untuk membangun pipa-pipa gas dan SPBG-SPBG untuk program konversi BBM ke BBG, membangun PLTP-PLTP, mengembangkan dan mem perluas penggunaan sel surya, memproduksi BBN se cara massal, mengeksplorasi cadangan migas baru, dsb. Perlu dicatat bahwa penurunan harga minyak dunia hingga lebih dari 50% tidak dapat dinikmati secara mutlak oleh rakyat akibat pada saat yang sama ter depresiasinya nilai tukar rupiah terhadap US$ sekitar 30% (turun dari Rp 9000 menjadi Rp 12.300 per US$). Salah satu penyebab turunnya kurs Rp tersebut adalah terus terjadinya defisit neraca perdagangan dan defisit trasnsaksi berjalan yang utamanya disebabkan oleh se makin meningkatnya impor minyak dan BBM. Karena terus berpengaruhnya masalah defisit ini ter hadap kurs Rp, maka sudah seharusnya pemer intah berupaya keras untuk mengurangi impor minyak dan BBM. Pengurangan impor ini hanya dapat terjadi jika penggunaan gas, terutama melalui program konversi BBM ke BBG, konsumsi energi baru terbarukan (EBT) seperti sel surya, panas bumi, tenaga hidro dan BBN

PARLEMENTARIA


23

SUMBANG SARAN

juga meningkat. Itulah sebabnya mengapa kita menun tut agar pemerintah mengalokasikan anggaran sek tor energi secara signifikan, tidak melulu dialokasikan pada infrastruktur dasar, jalan desa, palabuhan, kema ritiman, dll. Kelima, Presiden dituntut untuk dapat mengendalikan alokasi dana penghematan subsidi BBM secara cermat dan sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Karena itu perlu disusun skala prioritas program pembangunan yang seharusnya dikordinasikan dan dipusatkan pada lembaga yang relevan, yakni Bappenas. Seperti dising gung di atas, disamping sektor pangan, infrastruktur dasar dan maritim, sektor energi harus mendapat pri oritas dan anggaran yang signifikan dan harus pula di lakukan secara berkelanjutan. Kerena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan dan cetak bir u pemba ng unan sek tor energ i jangka menenga h da n pa nja ng u nt u k menjadi rujukan bag i berbagai program pelak sanan secara kontinu. P ro g r a m-prog r a m tersebut har us mendapat komit men pemerintah beserta alokasi anggaran se cara rutin setiap tahun, sehingga waktu penyelesaian, kapasitas produksi dan kebutuhan bauran energi dapat dicapai sesuai target. Penyelesaian road map dan blue print energi nasional merupakan langkah yang harus segera diambil jika ingin mencapai target bauran ener gi, terutama untuk EBT, sebesar 23% pada 2025 sesuai PP No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Keenam, berdasarkan pengalaman masa lalu yang telah berulang terjadi, masa turunnya harga minyak umumnya berlangsung sekitar 6 bulan hingga 1 tahun. Karena itu pemerintah sebaiknya mengantisipasi “pu lihnya” harga minyak dengan menyiapkan formula atau besaran harga BBM yang optimal dan sistemik dengan mempertimbangkan aspek-aspek keseimbangan fiskal, pengaruh terhadap ekonomi dan industri, serta kebu tuhan untuk mengembangkan EBT.

24

PARLEMENTARIA


Pengalaman menunjukkan bahwa pengembagan energi alternatif, terutama produksi BBN (biodiesel dan bio solar) dan sel surya, tidak dapat berkembang karena rendahnya harga BBM. Apalagi jika produksi BBN terse but tidak memperoleh subsidi. Padahal dengan cada ngan minyak yang hanya sekitar 3,7 miliar barel di satu sisi dan tingkat pertumbuhan konsumsi BBM nasional sebesar 7-8% per tahun di sisi lain, maka penggunaan energi alternatif berupa EBT merupakan keharusan. Karena itu, setelah selesai menyiapkan dan menjalan kan pola subsidi langsung tepat sasaran, yang sistemik, pemerintah perlu menetapkan harga BBM yang optimal berdasarkan keseimbangan fiskal, ekonomi, industri dan pengembangan EBT. Sebagai penutup, perlu disadari bahwa permasalahan sektor energi nasional sangat komplek dan memerlu kan penanganan yang komprehensif dan berkelanju tan serta komit men yang tinggi. Menurut World Energy Council, k a r en a a s p ekaspek ketersedi aan, aksesabili t a s , d a y a-b e l i dan pelestarian lingkungan yang rendah, secara g l o b a l t i n g k at ket a ha na n en ergi nasional kita juga terus menu r un, yang saat ini hanya berada pada urutan ke 60. Karena itu, pemerintah dituntut untuk tidak lagi menjadikan isu subsidi dan harga BBM sebagai objek untuk pencitraan, tetapi justru melaku kan hal-hal yang produktif berupa penetapan dokumen peta jalan dan cetak biru pengembangan sektor energi untuk jangka menengah dan panjang. Selanjutnya do kumen tersebut dijalankan dalam program-program yang berkelanjutan yang dimulai dengan alokasi angga ran sektor energi mencapai 20% dari dana penghemat an subsidi BBM pada 2015 ini. Sejalan dengan itu, guna tetap memberi perlidungan sosial yang berkadilan dan sistemik kepada masyarakat yang membutuhkan, pemerintah harus menjalankan pola subsidi langsung yang berkeadilan, tepat sasaran dan andal, seraya menghilangkan duplikasi program seperti BLSM, BLT, serta kartu-kartu sosial berupa KIP, KIS, dan KKS.

PENGAWASAN

Daerah Harus Konsisten Dengan Tata Ruangnya Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah masalah banjir dan tanah longsor terutama di musim penghujan.

B

erbagai bencana dan keker inga n mer upa k a n fenomena alam yang di hadapi beberapa daerah, seperti Banjarnegara baru-baru ini, dan kejadian seperti ini tidak akan bisa dicegah oleh siapapun. Menurutnya, pencegahan bencana banjir dan longsor menjadi tang gungjawab Pemerintah Daerah ma sing-masing, seperti longsor yang terjadi di Banjarnegara itu meru pakan tanggungjawab Pemerintah setempat yang harus memberikan sosialisasi. Dalam menanggulangi bencana, kata politisi Partai Golkar ini se benarnya jujur saja, seperti kejadian di Banjarnegara itu sebenarnya bu kan masalah Pemerintahan Pusat. Karena itu Daerah harus konsisten dengan Tata Ruangnya. Kalau Tata

Ruangnya diperbaiki atau dibenahi, maka akan mengurangi terjadinya bencana. Pencegahan banjir, kata Muhidin, masyarakat harus disiplin dalam se tiap perilaku kehidupan. Masyara kat bersama-sama pemerintah sa ling bahu membahu dalam menjaga lingkungan sehingga musibah ban jir akan terhindari. Yang terpenting, Pemerintah ha rus sering mengingatkan dan me ngarahkan mereka untuk menjaga lingkungan agar tidak sampai ter jadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian materiil apalagi sampai menelan korban kematian. Mengenai anggaran dia berharap bisa dikelola transparan dalam se tiap kegiatan. Jangan ada lagi yang bermain-main apalagi untuk ke

pentingan diri sendiri. “Marilah kita bangun bangsa ini dengan sema ngat yang sangat terbuka, akunta bel sehingga semua langkah teru kur dan dipertanggung-jawabkan,” tegas dia. Pimpinan Komisi yang membida ngi infrastruktur ini berkeyakinan, bahwa kita semua sudah bertekad, kedepan akan memperbaiki jauh lebih bagus lagi dengan tata cara transparansi dan keterbukaan me ngelola cara ini dengan baik, de ngan sangat professional sehingga hal-hal yang bisa merugikan ma syarakat banyak akan terhindari. DPR juga akan beker ja dengan sedemikian rupa, menatap masa depan akan lebih baik. Politisi Fraksi partai Golkar me ngatakan, bahwa masyarakat dalam mencari naf kah seperti penggali

PARLEMENTARIA


25

PENGAWASAN

Diingatkan kembali, semu a ha r us mer uju k pad a Und a ng-Und a ng yang berlaku dan harus diberdayakan. Aturan ha rus dijadikan sebagai pe doman bagi kita semua, da n t at a r ua ng ha r us diperdakan. Kemudian setela h diperda k an di asistensi bentuk penge sahan perdanya itu, dan kalau sudah diperdakan harus ditaati . pasir tidak benar karena cara me ngambil di lokasi yang tidak seha rusnya. Seperti di bawah jembatan yang akhirnya jembatan tersebut ambruk. Namun karena menyangkut ma salah kehidupan maka tugas peme rintah daerah yang berkewajiban memberi sosialisai. Jika dilakukan terus menerus maka akan terjadi erosi. Begitupun jika masyarakat yang asal menebang pohon di hu tan dan tidak memperhatikan ba hayanya longsor, maka disiplin di lapangan yang harus diterapkan.

Antisipasi Jatuhnya Korban Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Endang Srikarti Handayani mengatakan dalam penanganan penanggulangan bencana harus mengacu kepada pokok persoalan yaitu mengantisipasi jatuhnya kor ban. Mestinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengantisipasi setelah terjadinya bencana yang harus lebih fokus bu kan pada saat terjadi bencana.

PARLEMENTARIA


Untuk itu, Endang Srikarti memin ta kepada BNPB agar bekerja yang lebih baik dan kongkrit serta harus ada target kapan akan dimulai dan kapan dapat terselesaikan. Karena jika anggaran tidak bisa diimple mentasikan dan tidak mencapat target, anggaran tersebut pastinya akan dikembalikan ke Pemerintah.

Sebetulnya yang dituntut masyara kat cukup sederhana tidak berlebi han, yang penting mereka merasa nyaman dan aman. Iapun mengkri tisi, masyarakat selama ini selalu dituntut untuk taat aturan dan taat pada hukum, akan tetapi petugas nya sendiri tidak taat aturan dan tidak taat dengan hukum.

Banyak aturan yang dilanggar, seperti lokasi bukan merupakan tempat hunian akan tetapi mere ka tinggal di lokasi itu, kemudian masyarakat menuding pemerintah. DPR juga terkena imbasnya padahal kewenangan untuk melarang ada di daerah karena sudah masuk era otonomi daerah.

26

Contohnya, insfrastruktur jalan maupun yang lain, seharusnya di kerjakan secara serius dan secara menyeluruh bukan dikerjakan se perti main-main. Akibatnya ham pir semua jalan yang rusak akibat terkena bencana sekarang menjadi seperti kubangan kerbau yang bisa mengakibatkan membawa korban manusia.

Endang Srikarti mengemukakan, selama ini masyarakat sudah cukup sabar dan selalu mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah, na mun mereka merasa diabaikan dan tidak mendapat perhatian secara penuh.

Pohon di hutan tidak boleh dite bang sembarangan, kemudian di jadikan tempat atau rumah tinggal maka yang terjadi adalah potensi longsor dan erosi. Untuk itu tata ruang harus konsisten diterapkan.

“ Sek arang suda h era otonomi daerah, kewenangan-kewenangan ada di daerah, kecuali lima sektor dan selebihnya ada di Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Dalam menangani kerusakan-keru sakan yang diakibatkan dalam ke jadian bencana tersebut, ia menga mati hanya dilakukan tambal-sulam saja, dan tidak dilakukan secara ke seluruhan sehingga perbaikannya kurang maksimal.

Endang mengatakan, penanganan yang lebih fokus itu adalah harus memperhatikan dan memikirkan tentang psikologisnya, bukan hanya pada saat kejadian yang disema ngati tetapi setelah terjadinya ben canalah yang harus lebih dipikirkan

Akibatnya Undang-Undang yang sudah dibahas dan disahkan DPR bersama-sama dengan Pemerintah dibongkar lagi karena dirasa ti dak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan di masyarakat. (Spy). foto: iwan armanias/parle

Petani Indonesia Siap Hadapi MEA Petani Indonesia siap menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan mampu mewujudkan kemandirian dan kedaulatan atas pangan, namun pendampingan harus diberikan kepada petani.

M

enurut anggota Komi si IV DPR A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, penyuluhan dan Bank Tani perlu dimantapkan, saluran irigasi yang maksimalpun perlu di wujudkan untuk mendukung terca pai hasil pertanian yang maksimal. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagaangan bebas antara Nega ra-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjan jian Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kuala Lumpur pada De sember 1997 Para Pemimpin ASE AN memutuskan untuk mengubah A SE A N menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kom petitif dengan perkembangan eko nomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosialekonomi (ASEAN Vision 2020). Pada KTT Bali pada bulan Okto ber 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) akan men jadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komuni tas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komu nitas ASEAN. Semua pihak diharap kan untuk bekerja secara yang kuat dalam membang un Komunit as ASEAN pada tahun 2020. Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselengga rakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Eko nomi ASEAN (MEA) dengan target

PARLEMENTARIA


27

PENGAWASAN

ni untuk tetap melakukan pertani annya ? Nah, Inilah yang harus kita lakukan. Kata Bagus Adhi, ini meru pakan suatu tantangan yang kita harus selesaikan. Satu sisi banyak yang berani, meli hat pertanian itu sangat menjanji kan. Satu sisi lagi adalah dengan ke majuan bangsa ini terbuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Jadi dengan adanya pandangan-pan dangan lain yang lebih menjanjikan, atau beberapa hal yang sekiranya menjanjikan, ini menjadi perhatian atau niat masyarakat untuk tidak bertani .

yang jelas dan jadwal untuk pelak sanaan. Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin mene gaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menan datangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komuni tas ASEAN pada tahun 2015. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, in vestasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

satu, Pendampingan yang diberi kan kepada Petani. Kalau sumber daya petani Indonesia bisa kita an dalkan, bangsa lain pada takut me lihat Indonesia itu maju, dan tinggal sekarang kelemahannya kita itu,” katanya. Politisi dari Fraksi Golkar ini me nuturkan, yang harus dilakukan adalah peningkatan pendampi ngan terhadap program-program itu. Prog ram yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu sudah semua membentuk dari apa yang kita mau capai, yaitu Kemandirian dan Ke daulatan atas Pangan.

Pemerintah sekarang konsen pada tiga hal padi, jagung, dan kedelai, menurut penangkapan Anggota Dewan dari Komisi IV DPR RI A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, tiga hal ini fokus dan kesiapan kita (In donesia) menghadapi MEA.

Jadi kalau kita ada pendampingan yang begitu kuat, semua program itu akan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang kita mau capai. “Ka lau menurut Saya petani kita siap, dan kita harus lebih memantapkan langkah itu dengan pendampingan yang lebih memantapkan langkah itu dengan pendampingan yang lebih dekat pada masyarakat,” pa parnya.

“Ini adalah tergantung kepada ke bijakan. Kelemahan Kita cuman

Lantas, apakah sektor Pertanian masih menjadi daya tarik oleh peta

28

PARLEMENTARIA


Hal lain juga menjadi faktor, karena Alih Fungsi Lahan. Alih fungsi lahan ini ternyata banyak sekali merusak saluran irigasi pertanian. Saluran irigasi sudah tidak benar bagaimana kita mencapai hasil pertanian yang maksimal. “Jadi pertanian menurut saya ma syarakat sangat diberikan suatu kepastian akan kesejahteraannya,” tegasnya. Dirinya memberikan contoh kecil saja, Alm.Bob Sadino, yang melaku kan pertanian dari hulu sampai hilir. Dia tidak hanya menjual beras, tapi melakukan bagaimana caranya memproduksi padi, gimana caranya memelihara sawah dan ladang per tanian. Pendampingan ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kit a men jual beras, dan memproduksi padi yang baik. Kita pelajari dahulu, kita berikan tehnologi, bagaimana kita memproduksi beras yang baik, dan membuat hasil pangan lainnya yang baik. Inilah yang Bagus Adhi maksud pendampingan itu. Kalau ini bisa dilaksanakan. Bangsa lain bisa men jual buahnya ke Indonesia, kenapa tidak warga kita menjual buahnya

ke Luar Negeri. Kalau teknologi pangan bisa kita berikan pendam pingan kepada masyarakat. Hal ini tidak sulit untuk dicapai. “Potensi Alam Indonesia yang san gat mendukung, tinggal sekarang masyarakat kita diberikan teknolo gi diberikan pendampingan yang diberikan secara intensif,” jelasnya.

pertanian akan semakin mening kat menjelang pemberlakuan pasar bebas Asean pada akhir 2015 men datang. Anggota dari Komisi IV ini memperkirakan Petani Indonesia akan sulit sekali menghadapinya, karena itu diharapkan perhatian Pemerintah kepada sektor perta nian dari hulu sampai hilirnya.

produksi beras nasional surplus 10 juta ton saja Pemerintah masih sulit mewujudkannya. Politisi asal Subang ini mengungkapkan masih banyak irigasi yang kurang men dukung dan rusak. Akhir-akhir ini, yang dilihatnya saat reses, pupuk subsidi masih susah didapat. Con tohnya pupuk phonska, SP6, ZA di daerah pemilihannya Subang sulit

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir 2015 membuat setiap negara wajib menghilangkan batas dan rintangan perdagangan, in vestasi serta membuka ekspor im por seluas-luasnya. “Petani Indo nesia akan sulit menghadapi MEA, sebab masalahnya petani keter gantungan terhadap pemerintah sangat tinggi,” kata OO Sutisna.

didapat.

Pendampingan Pertanian pada ke nyataannya sekarang ini, menurut Bagus Adhi, Pendampingan sangat Lemah. Ini sangat-sangat perlu di tangkatkan, baik dilakukan swasta ataupun dengan Pemerintah. Target satu desa satu penyuluh saja yang sampai saat ini belum terca pai, kalau kita betul-betul melak sanakan ini, ini kurang. Satu desa yang luasnya mencangkup 1.000 KK, luas petaniannya yang besar. Luas pertanian suatu desa bedabeda, dengan sasaran dan target yang mau kita capai beda juga. Ditegaskan Bagus Adhi, sekarang Penyuluhan dan Bank Tani perlu dimantapkan. Bank Tani ini men cangkup dari pemberian pupuknya, menampung hasil panennya. Jadi suatu kepastian hidup orang banyak ini harus ada disetiap lini. Jadi apa yang dihasilkan ada kepastiannya. Kemana dia harus jual dan harg anya bagaimana? “Inilah kelemahan kita sekarang, kalau dulu masih di jaman orde baru, Bank Tani ada. Jadi harga standar. Kalau sekarang dengan adanya pasar bebas seperti ini yang merusak harga itu juga para oknum petani, kepepet sedikit dia menjual murah. itu yang kemudian harus kita tata,” ungkap Bagus Adhi. Sulit Hadapi Lain halnya, OO Sutisna Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dengan Persaingan produk

Menurut OO, untuk meningkatkan

“Saya harap perhatian pemerin tah kepada sektor pertanian dari hulu sampai hilirnya. Ketika bicara hulu maka ketersediaan pupuk, dan benih harus tepat waktu,” tegasnya. Selain itu, masalah harga, OO Sutis na melihat posisi Bulog yang belum siap untuk bisa menerima barang dari petani. Harga Pokok Penjualan

PARLEMENTARIA


29

PENGAWASAN

(HPP) gabah sejak tahun 2012, be lum ada kenaikan, sementara harga dipasar sudah sangat tinggi. Di satu sisi ada kepentingan ma syarakat secara umum dan di sisi lain ada kepentingan pemerintah. “Saya mengkhawatirka ketika harga HPP tidak ada kenaikan dari Peme rintah. Ini memberikan peluang un tuk orang tertentu bisa memasuk kan impor.Bagaimana Pemerintah

bisa siap jika Bulog harganya sangat dibawah ?,” tanya dia. Selanjutnya, infrastruktur pertani an di lapangan banyak irigasi yang rusak. Karenanya dia mengharap kan ada kejujuran dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait penga wasannya. “Jad i ji k a p emer i nt a h i ng i n mencetak lahan pertanian 1 juta ton pertahun, saya kira janganlah mimpi dulu. Saya bukan kecil hati, tapi alangkah baiknya memulai per baikan-perbaikan saluran air untuk peningkatan IP (Indeks Pertanian),” katanya. Swasembada Pangan Komisi IV telah mengadakan pem

30

PARLEMENTARIA


bicaraan dengan Menteri Perta nian terhadap penguatan menuju swasembada pangan. DPR RI men ginginkan mengawal Pemerintah usulan penguatan tersebut, terma suk usulan komoditi pangan lainnya yang merupakan kearifan lokal di setiap daerah.

peraturan dan standar yang jelas. “Sebenarnya tiga komoditas utama pangan, seperti padi, jagung dan kedelai, kita boleh tidak menerima tiga komoditas itu. Hasil WTO di bali Tahun 2013, di sektor pertani an manakala masih lemah, kita bisa minta perpanjangan.

APBN-P usulan 16,9 Triliun, yang akan dipenuhi oleh Pemerintah un tuk kepentingan rakyat dalam pe

“MEA ini tidak harga mati, saya tahu dari Menteri Perdagangan dulu waktu saya di Komisi VI, apa pun untuk membela produk perta nian kita untuk kehidupan rakyat, karena dampaknya kalau itu kita paksakan lakukan untuk dibuka, petani kita akan mati, kita berhak dan boleh menunda sampai kita mampu. Itu hasil keputusan WTO di bali dan ini sangat menggembi rakan dan kita tidak perlu khawatir dengan itu,” ungkap Edhy, tapi disisi lain banyak barang jadi dan barangbarang produk lanjutan dari perta nian masih banyak tidak hanya ba rang mentah.

nguatan ketahan pangan nasional. Edhy tidak mau berspekulasi ang garan tersebut bisa atau tidak bisa untuk menghadapi masa MEA yang akan dimulai pada akhir 2015, tapi menurutnya yang paling penting adalah antisipasi, karena mau tidak mau MEA itu dimulai Oktober 2015. “Saya optimis dengan kerja sama di semua lini dan semua pihak, itu bisa, karena pasarnya ada di kita. Apalagi kalau rakyat bersama kita tidak mau beli barang mereka oto matis hal itu bisa kita hadapi,” kata nya. Selain itu, pada sektor karantina pangan harus diperkuat sebagai non-tariff barrier. Karantina ja ngan memudahkan ijin, jadi setiap ijin dari luar negeri harus dengan

Politisi Partai Gerindra ini menga jak seluruh elemen bangsa harus kerja keras, DPR, Pemerintah, dan seluruh bangsa Indonesia harus bahu membahu menghadapinya. Selanjutnya indikator pertanian harus ditingkatkan dengan mense jahterakan petani, serta memberi kan payung hukum dan perlindu ngan petani yang kuat. “Perlindungan dalam hal ini bukan memanjakan, tapi yang petani ta nam dan hasilkan harus kita beli dengan harga sesuai pasar. Bukan malah membiarkan petani diman faatkan oleh spekulan-spekulan yang hanya untung dari hasil ker janya,” katanya. Kita harus berpihak kepada petani. Komisi IV mengharapkan Peme rintah hadir terus ditengah-ten gah petani, bikin pertanian men jadi lebih menarik dan menjadikan pertanian penopang kesejahteraan rakyat. (as, nt) foto: naefurodjie/parle/hr

ANGGARAN

Siklus Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi bak siklus yang terus berulang setiap tahunnya, khususnya menjelang musim tanam. Kelangkaan ini ditandai dengan melonjaknya harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

K

elangkaan pupuk subsidi dipengar uhi oleh adanya p eremb e s a n pupu k d a r i pasar bersubsidi ke pasar non ber subsidi. Perembesan ini terjadi terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan perkebunan besar terutama sejak ditetapkannya kebijakan harga pupuk. Selain itu, penyebab lain adalah adanya peningkatan ekspor ilegal, baik melalui produsen pupuk mau pun melalui penyelundup. Hal ini terjadi seiring adanya peningkatan margin antara harga pupuk di pasar

dunia dengan harga pupuk di pas ar domestik. Fenomen a langkanya pupuk bersubsidi ini merupakan indikator masih lemahnya penera pan sistem pengawasan pupuk oleh pemerintah. Imbas langkanya pupuk ini, sa ngat dirasakan oleh petani. Pasal nya, pupuk bersubsidi ini memang diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan garapan pa ling luas 2 hektar dan petambak dengan luasan maksimal 1 hektar setiap musim tanam per keluarga. Dengan demikian, pupuk bersubsidi

memang tidak diperuntukkan bagi perusahaan. Pupuk bersubsidi terdiri atas dua kategori, yaitu pupuk an-organik dan pupuk organik. Pupuk organik meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, dan pupuk NPK. Semen tara itu, berdasarkan Permentan Nomor 130/Permentan/11/2014, pupuk organik diproduksi atau dia dakan oleh Pelaksana Subsidi Pu puk. Selama ini, beban subsidi pupuk dipengaruhi oleh biaya pengadaan

PARLEMENTARIA


31

anggaran

tan petani, dan men i n g k at ny a penyerapan tenaga kerja. Ke bijakan subsidi pupuk erat kai tannya dengan kondisi ekono mi, politik, sos ial dan teknologi serta melibatkan berbagai aktor yang terkait se laku pengambil keputusan stra tegis. pupuk bersubsidi yang merupakan selisih antara harga eceran terting gi (HET) dengan harga pasar (Rp/ kg) dan cakupan volume pupuk yang memperoleh subsidi. Khusus untuk pupuk urea, HET dipengaruhi paso kan gas. Karena harga gas diperhi tungkan dalam dolar (US$/MMB TU). Selain itu, subsidi pupuk juga dipengaruhi oleh biaya transportasi ke daerah terpencil dan biaya pe ngawasan. Tentunya, besaran beban subsidi dapat disesuaikan dengan cara melakukan penyesuaian terha dap faktor-faktor tersebut. Hingga saat ini, efektivitas dan efisiensi subsidi pupuk belum terca pai. Kenaikan kuantitas pupuk ber subsidi tidak mampu menurunkan harga pupuk yang tetap tinggi. Berbagai kebijakan mengenai sub sidi ini telah digalakkan dari 1970. Namun hingga kini belum mampu mengatasi masalah kelangkaan pu puk. Di sisi lain, petani masih eng gan untuk menggunakan pupuk organik, karena belum terbukti ke berhasilannya. Padahal, Pemerintah juga telah memberikan subsidi pu puk organik sejak tahun 2008. Prioritas kebijakan subsidi pupuk adalah terjaminnya ketersediaan pupuk, yang selanjutnya akan ber dampak pada peningkatan produksi pangan, peningkatan pendapa

32

PARLEMENTARIA


Dalam hal ini, Kementerian Pertanian menjadi aktor yang dipentingkan, karena secara teknis bertanggung jawab dalam perencanaan kebutuhan pupuk, sehingga produksi pangan dapat menjamin ketahanan pangan nasional. BUMN. Selain itu, Kemen tan juga bertanggung jawab atas ketersediaan pupuk. Sementara itu, DPR memegang peran sangat stra tegis, khususnya dalam perumusan kebijakan pupuk nasional dan pene tapan anggaran subsidi yang diaju

kan oleh pemerintah . Mekanisme Penyaluran Dan Pengawasan Subsidi Pupuk Proses penyaluran pupuk bersub sidi diawali dengan usulan dari ke lompok tani. Kelompok tani mem buat usulan kebutuhan pupuk para petani anggotanya yang dituangkan dalam RDKK (Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok). RDKK tersebut dikirimkan kepada Penyalur (Kios) atau Gapoktan yang bertindak se bagai pengecer resmi (Lini-IV), dan selanjutnya rekapitulasi usulan ke butuhan pupuk tersebut dikirimkan kepada Distributor (Lini-III). Rekapitulasi kebutuhan pupuk yang telah disusun oleh distributor ke mudian dikirimkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota, dan selanjutnya secara berjenjang diserahkan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertani an. Alokasi pupuk bersubsidi secara nasional tersebut dirinci menurut provinsi, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan. Selanjutnya, dirinci menurut kabupaten atau

kota dan kecamatan. Pupuk diproduksi oleh perusahaan di Lini-I, yaitu lokasi gudang pu puk di wilayah pabrik dari masingmasing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk im por. Dari Lini-I, pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan atau Unit Pe ngantongan Pupuk (UPP) atau di luar pelabuhan (Lini-II). Setelah pupuk dikemas di kan tong, kemudian dikirim ke lokasi gudang produsen atau distributor di wilayah Kabupaten atau Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen (Lini-III). Distributor di tunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpan an, penyaluran, dan penjualan pu puk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.

Tingginya harga pupuk bersubsidi pun tak luput dari pantauan Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan BPK menunjukkan Harga Pokok Pen jualan (HPP) yang digunakan un tuk perencanaan perhitungan dan pembayaran sementara subsidi pu puk tidak menggunakan HPP yang mendekati riil. Penentuan HPP han ya berdasarkan besaran HPP dua tahun sebelumnya dan tidak mem pertimbangkan estimasi kenaikan harga-harga komponen HPP pada tahun berjalan.

dibayar Pemerintah. Nilai biaya bunga menjadi salah satu komponen biaya produksi dalam HPP yang akan ditagihkan kepada Pemerintah. Jika dirunut, biaya bunga dalam HPP pupuk bersub sidi sejak 2011 sampai 2013 sesuai den gan hasil audit BPK masingmasing sebesar Rp 415,47 milyar, Rp 889,32 milyar, dan Rp 708,62 milyar. Kemudian, jika penyesuaian HPP tahun 2012 (Audited) diberlakukan

Dari distributor, pupuk kemudian dijual kepada petani atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk (Lini-IV). Pengecer resmi berkedudukan di Kecamatan atau Desa yang ditunjuk oleh Distribu tor dengan kegiatan pokok melaku kan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung kepada Petani atau Ke lompok Tani. Penetapan harga eceran terting gi (HET) diatur setiap tahun oleh Menteri Pertanian. Harga Eceran Tertinggi adalah harga Pupuk Ber subsidi yang dibeli oleh petani atau kelompok tani di Penyalur Lini IV. Karena pupuk bersubsidi meru pakan komoditas yang berada di dalam pengawasan, maka Pemer intah telah menyiapkan berbagai mekanisme pengawasan untuk menekan penyimpangan, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksa naan di lapangan. HPP Pupuk Tidak Mendekati Riil

Efek dari kekurangakuratan penen tuan HPP, menimbulkan kurang bayar subsidi pupuk. Tahun 2012 terjadi kurang bayar subsidi pu puk sebesar Rp 6,6 triliun. Kejadian terulang lagi di tahun 2013, dimana terjadi kurang bayar sebesar Rp 7,3 triliun. Akibat dari kurang bayar ini dapat mengganggu likuiditas pro dusen pupuk, sehingga untuk men danainya, produsen pupuk memin jam biaya operasional kepada bank. Pinjaman tersebut menimbulkan beban bunga yang pada akhirnya akan menambah subsidi yang harus

dari Juli sd Desember 2013, maka berdasarkan perhitungan volume yang tersedia hanya mencapai 8,01 juta ton. Hal ini menjadi pertimba ngan mengingat target penilaian kinerja Kementerian Per tanian untuk penyaluran pupuk bersub sidi oleh Unit Kerja Presiden Bi dang Pengawasan dan Pengenda lian Pembangunan (UKP4) telah ditetapkan sebanyak 8,3 juta ton. Dengan volume sebanyak 8,01 juta ton, diperkirakan hanya akan men cukupi kebutuhan pupuk sampai

PARLEMENTARIA


33

anggaran

dan Makanan (POM) dan Pemerin tah Daerah juga turut mendukung keberhasilan penyaluran dan pe ngawasan subsidi pupuk.

November 2013. Jika penyesuaian HPP tahun 2012 (Audited) diber lakukan dari Juli sampai September 2013, maka berdasarkan perhitu ngan volume yang tersedia hanya mencapai 8,61 juta ton. Kenaikan HPP Berimbas Menyusutnya Volume Pupuk Bersubsidi Selama ini, subsidi pupuk diberi kan kepada produsen pupuk, bukan langsung kepada petani. Ironis nya, subsidi pupuk yang diberikan pemerint ah cender ung kurang daripada yang dibutuhkan. Namun, hal ini dapat dipahami karena ke terbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kenaikan HPP akibat kenaikan gas, inflasi, kurs dan lain-lain yang berdampak me nyusutnya volume pupuk bersub sidi, sehingga akhirnya problema kelangkaan pupuk terus berulang tiap tahun. Permasalahan pupuk bersubsidi hampir terjadi disetiap lini. Pada tahap pengajuan RDKK, permasala han itu meliputi terjadinya markup luas lahan garapan, lahan ganda dan fiktif, serta kurang memadai nya pendataan luas garapan dan ke butuhan pupuk anggotanya. Selain itu, tidak adanya sanksi hukum atas ketidakakuratan data RDKK dan keterlambatan penyerahan RDKK. Sehingga pengajuan kebutuhan pu puknya juga terlambat, yang me ngakibatkan lambatnya pupuk ber subsidi diterima oleh petani. Selain itu, ketentuan tentang pe nerima subsidi pupuk dengan luas

34

PARLEMENTARIA


maksimum 2 hektar per Kepala Keluarga sangat sulit dilaksanakan di lapangan karena semua petani membutuhkan pupuk, termasuk petani perkebunan dan petani yang memiliki luas lahan diatas 2 hek tar. Ketika petani sulit menemukan pupuk non subsidi, petani tersebut akhirnya memakai pupuk subsidi. Bagi pengecer pupuk, pengenaan harga pupuk diatas HET karena kurangnya fee, walaupun petani menerima pupuk di pintu pengecer dan membayar secara tunai. Se mentara, bagi distributor, penya luran pupuk belum memadai secara tepat jumlah, lokasi dan waktu, karena kurangnya fasilitas gudang dan alat angkut, dan ada juga yang tidak sesuai dengan Delivery Order (DO). Sedangkan bagi BUMN pro dusen pupuk, penyaluran pupuk belum memadai secara tepat jum lah, lokasi dan waktu karena ma salah distribusi. Permasalahan pe nyaluran pupuk lainnya mencakup adanya penggantian karung pupuk bersubsidi dengan karung pupuk non subsidi, dan perembesan pupuk bersubsidi antar wilayah, serta pe nyelundupan pupuk ke negara lain. Berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi jika Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), sebagai pengawas penyaluran subsidi pupuk menjalankan fungsinya secara lebih optimal. KP3 dalam fungsi kerja nya di bawah kooordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Kementerian Pertanian, Ke menterian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN. Selain itu, Badan Pengawasan Obat

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu memadukan ke bijakan subsidi gas dan pengenaan pajak pupuk ekspor sehingga har ga pupuk bagi petani lebih murah. DPR dapat mengambil kebijakan yang mendorong pemerintah un tuk menjamin ketersediaan gas bagi produsen pupuk. Sementara, bagi produsen pupuk dapat memisahkan biaya operasional yang jelas antara pupuk subsidi dan pupuk non sub sidi termasuk pupuk ekspor. Saat ini, PT Pupuk Indonesia, sebagai induk dari beberapa produsen pu puk telah membeli pabrik amoniak Jepang sehingga seharusnya biaya produksi pupuk pun bisa dimini malisir. Petani dapat memakai pupuk de ngan takaran yang tepat sesuai rekomendasi dan membuat pupuk organik, dimana pupuk organik dapat membuat tanah lebih subur di jangka panjang. Dengan demikian, petani tidak lagi bergantung pada pasokan gas, amoniak atau bahanbahan lain yang relatif fluktuatif. Subsidi pupuk secara bertahap dapat dikurangi atau dihapuskan, untuk meng urangi ketergantu ngan petani terhadap pemerintah. Sehingga anggaran subsidi pupuk dapat dialokasikan ke infrastruk tur pertanian, seperti irigasi yang membutuhkan anggaran yang cu kup besar. Ditulis oleh: Marihot Nasution, Jesly Panjaitan, Hafidz Huzaifah, Kiki Zakiah (Tim Analis APBN dan BPK, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Sekretariat Jenderal DPR RI) Disunting oleh: sf (Parlementaria)

LEGISLASI

Akhirnya Perppu Pilkada Jadi UU

Setelah melalui pro kontra dan menjadi isu yang berlangsung cukup lama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perppu Pemda) akhirnya disahkan dan disetujui menjadi Undang-Undang.

R

apat Paripurna Dewan Per wakilan Rakyat (DPR), Selasa (20/1/2015) akhirnya menge sahkan Perppu Pilkada dan Perppu Pemda menjadi Undang-Undang. Namun sebagaimana menjadi kes epakatan Komisi II DPR yang mem bahas Perppu tersebut, UU ini akan segera direvisi karena dinilai ba nyak kekurangan. Dengan disetujuinya Perppu Pilka

da ini, berarti rakyat kembali bisa memilih Gubernur-Wakil Gubernur, Wali Kota-Wakil Wali Kota, BupatiWakil Bupati secara langsung. Bu tuh jalan berliku hingga akhirnya rakyat kembali memiliki hak untuk memilih kepala daerahnya. Ketua Komisi II DPR Rambe Kama rul Zaman berharap dan meminta pemerintah untuk sesegera mung kin mengundangkan kedua Perppu

tersebut, agar proses revisi dapat lebih cepat dilakukan. Dalam laporannya dihadapan Pari purna DPR, Rambe menjelaskan bahwa masih terdapat permasala han dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014, sehingga memerlukan perbai kan sesegera mungkin dan dengan usul inisiatif DPR RI Komisi II, me ngajukan RUU perbaikan nantinya,

PARLEMENTARIA


35

LEGISLASI Sebelum disahkan di Paripurna Dewan, sehari sebelumnya, dalam R apat Ker ja Komisi II denga n Mendagri dan Mekumham, seluruh fraksi di Komisi II DPR menyetujui Perppu Pilkada dan Perppu Pemda. Da lam pandangan mini Fra ksi Gerindra yang disampaikan oleh juru bicaranya Endro Hermono menyatakan Fraksi Partai Gerin dra setuju Perppu tersebut un tuk disahkan menjadi UU, namun karena masih memiliki kekurangan maka perlu direvisi dengan mengu sulkan UU Pilkada dan UU Pemda yang baru setelah Perppu tersebut di Undangkan, dan diharapkan se lesai pada masa persidangan II ini.

dan untuk dapat disahkan pada masa sidang sekarang ini.

timbangan untuk penyempurnaan ke depan.

“Hal ini guna pemenuhan kebutu han landasan yuridis yang kom prehensif dan lebih baik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terutama tahun 2015 yang sudah memasuki tahapan persia pan,” kata Rambe.

“Mengenai perubahan-perubahan atas materi dalam muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang telah disetujui dan ditetapkan menjadi UU, salah satunya mengenai taha pan pelaksanaan, penyelesaian sengketa, dampak Pilkada seren tak, pemerintah berpendapat, hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut, karena terbatasnya waktu persi dangan ini, sehingga secara intensif pemerintah membuka diri bersama dengan DPR, sehingga akan secara cepat menyelesaikan perubahan UU ini,” kata Tjahjo.

Oleh karena itu, setelah pengesah an Perppu ini akan segera diajukan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Penetapan Perppu menjadi UU melalui mekanisme yang ber laku dan sesuai peraturan perun dang-undangan. “Dengan demikian akan dihasilkan produk hukum yang lebih baik,” ujarnya. Pemer int ah diwakili Mendag r i Tjahjo Kumolo dalam Rapat Pari purna Dewan, menjelaskan pemer intah pada dasarnya memahami bahwa semua fraksi-fraksi DPR dan Komite I DPD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah un tuk memberikan persetujuan atas RUU tentang Penetapan Perppu tersebut untuk ditetapkan menjadi UU, dan tentunya pemerintah men catat beberapa usul dan saran per

36

PARLEMENTARIA


Perubahan terbatas ini, lanjut Tjah jo, saya yakin pemerintah men ganggap tidak akan mengganggu proses tahapan-tahapan Pilkada yang ditetapkan oleh penyeleng gara pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota. “Hal ini mengingat, bahwa pada tahun 2015, terdapat 204 daerah otonom yang akan melakukan pe milihan Gubernur, Bupati dan Wa likota,” terangnya.

Fraksi Partai Gerindra menurut Endro akan konsisten menyele saikan Perppu sebagai upaya per baikan demokrasi kedepan dan pentingnya Pilkada berkualitas ser ta mampu menghadirkan para ke pala dan wakil kepala daerah yang baik yang mampu mewujudkan ke sejahteraan masyarakat. Hal senada disampaikan Komaru din Watubun menjelaskan Fraksi PDI Perjuangan merasa berkewa jiban menyetujui agar RUU tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 serta UU tentang Perppu No.2 Ta hun 2014 diteruskan pembahasan nya pada pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR untuk disah kan menjadi UU. Selanjutnya Komarudin menjelas kan, di saat yang sama dalam taha pan pelaksanaan Pilkada serentak 2015 memerlukan adanya payung hukum yang lebih memberikan kepastian hukum, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR sependapat, agar penyempurnaan materi Perppu No. 1 Tahun 2014 dilakukan melalui pengusulan RUU baru yang akan melakukan perubahan secara ter batas terhadap Perppu No. 1 tahun

2014 setelah perppu tersebut disah kan atau di undangkan menjadi UU. Menurut Fraksi Partai Golkar yang dibacakan juru bicaranya Agung Widiantoro, menyetujui Perppu tersebut untuk disahkan menjadi UU, namun Fraksi Golkar dalam pandangan mini nya memberikan beberapa hal dalam materi Perppu yang harus direvisi, pertama, me ngenai calon dan pasangan calon Kedua, kata Agung, Pilkada seren tak, dimana adanya rentang wak tu yang cukup lama bagi seorang pelaksana tugas (Plt) untuk men jalankan roda pemerintahan daerah sampai dengan digelarnya Pilkada serentak, “Hal ini akan menim bulkan masalah yang cukup besar, dalam hal penyelenggaraan peme rintahan daerah, karena seorang Plt, memiliki keterbatasan didalam mengambil kebijakan dan keputu san yang bersifat strategis, hal ini tentunya memerlukan kajian yang cukup mendalam,”tegasnya.

yang terlalu lama antara uji publik dan pendaftaran calon yaitu tiga bulan, “Hal ini membuat penjadwa lan tahapan Pilkada semakin pan jang, apalagi hasil uji publik tidak mempunyai konsekuensi apapun kecuali hanya mengantongi su rat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik, bu kankah hal ini manandakan adanya formalitas belaka,” jelas Agung. Selain Fraksi Gerindra, PDI Per juangan dan Golkar, tujuh fraksi DPR lainnya juga menyetujui Perp pu No.1 dan 2 disahkan menjadi UU. Berikut merupakan skema per jalanan Perppu Pilkada:

Berawal disahkannya RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada) melalui me kanisme voting pada Rapat Pari purna DPR, 26 September 2014 (dini hari), dimana Dewan menyetujui pilkada melalui DPRD. Presiden Susilo Bambang Yudho yono yang saat itu menjabat me ngaku kecewa atas keputusan DPR yang mengesahkan UU Pilkada Tak Langsung. Diakhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke enam itu, kemudian Susilo Bam bang Yudhoyono (SBY) pada 2 Okto ber 2014 akhirnya menerbitkan dua

Ketiga, penjadwalan tahapan pe nyelenggaraan Pilkada yang cukup panjang, apalagi berlangsung dua putaran, dan jika pelantikan dilaku kan secara serentak, maka calon terpilih dalam satu putaran harus menunggu selesai perhelatan Pilka da yang berlangsung dua putaran. Selanjutnya, ke empat, ujar Agung, terkait penyelesaian sengket a, Per ppu No.1 Ta hu n 2014 me nyatakan penyelesaian sengketa Pilkada adalah di Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh MA, tetapi MA justru berpendapat sebaiknya pe nyelesaian sengketa Pilkada, tidak di MA, melainkan ditangani oleh badan khusus diluar pengadilan, meski begitu MA siap mengadili sengketa hasil Pilkada jika diperin tahkan oleh UU. Dan kelima, mengenai uji publik, menurut Fraksi Partai Golkar, jarak

PARLEMENTARIA


37

LEGISLASI

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada dan Pemda. Adapun dua Perppu yang dimaksud adalah Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bu pati dan Wali Kota(Perppu Pilkada) yang sekaligus mencabut UndangUndang Nomor 22 tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Lalu Perpu kedua terkait UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Perppu Pemda) yang isinya menghapus kewenangan DPRD untuk melak sanakan pemilihan Kepala Daerah. Dengan dikeluarkannya Perppu Pilkada, maka Undang-Undang No mor 22 Tahun 2014 tentang Pemili han Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang disahkan DPR tidak berlaku. Diterbitkannya Perppu tersebut, menurut SBY adalah sebagai ben

38

PARLEMENTARIA


tuk nyata bersama rakyat Indone sia untuk memilih pilkada langsung. Pilkada langsung, kata SBY, meru pakan buah perjuangan reformasi. Dirinya yang terpilih menjadi presi den melalui pemilihan langsung ha rus menunjukkan sikap konsistensi kepada rakyat yang telah memberi kan kepercayaan kepadanya. Sesuai amanat UU, Perppu yang diterbitkan oleh Presiden harus dibahas oleh DPR. Hasil dalam pem bahasan, apakah Perppu tersebut bisa terus diberlakukan atau dito lak. Jika nantinya Dewan menolak Perppu diberlakukan, maka DPR harus membuat UU pencabutan Perppu tersebut dan memberlaku kan UU Nomor 22 Tahun 2014. Dan jika DPR menerima Perppu tersebut, maka pemerintah ha rus melaksanakan apa yang ada di dalam Perppu tersebut. Sesuai amanat yang ada di Perppu pemili han Gubernur, Bupati/Walikota akan dilaksanakan secara serentak

dan selama lima tahun sekali. Dewan Perwakilan Rakyat mem prioritaskan pembahasan Perppu Pilkada pada masa persidangan kedua Tahun Sidang 2014-2015 ini. Pada masa sidang sebelumnya, DPR belum mengesahkan Perppu Pilkada. Padahal pemilihan kepala daerah sesuai dengan Perppu akan digelar serentak mulai 2015. Pe milihan kepala daerah serentak ini diberlakukan bagi daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerah nya berakhir pada 2016. Masalah tata tertib DPR dan sink ronisasinya terhadap alat kelengka pan Dewan menjadi prioritas pem bahasan pada masa sidang kedua DPR, persoalan ini pulalah yang membuat DPR gagal mengesahkan Perppu Pilkada pada masa sidang lalu. Sikap DPR memprioritaskan pem bahasan Perppu pada masa sidang ini, tidak lepas dari dekatnya wak

tu pelaksanaan tahapan pemilihan dan pengesahan aturan pemilihan kepala daerah. Awal Februari 2015 ini, Dewan harus sudah menentu kan sikapnya (setuju atau menolak Perpu Pilkada). Sesuai dengan urutan waktu Perp pu Pilkada, sebagian Komisi Pemili han Umum Daerah (KPUD) harus sudah membuka masa pencalonan pada Maret 2015. Pemungutan su dah berlangsung 18 November atau 16 Desember 2015. Ketua DPR RI, Setya Novanto dalam pidatonya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang II, Senin (12/1/2015) menegaskan, bahwa DPR akan segera melakukan pem bahasan terhadap Perppu Pilkada dan Perppu Pemda. “Pembahasan ke dua Perppu terse but pent ing u nt u k d i la k u k a n, karena pada tahun 2015 kita harus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dengan baik melalui aturan hukum yang pasti,” tegas politisi dari Partai Gol kar ini. Komisi II DPR yang ditugaskan melakukan pembahasan terha dap Perpu Pilkada tersebut telah mengundang pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM) untuk menyampaikan keterangannya pada Kamis malam (15/1/2015). Komisi II DPR R I memutuskan segera membahas Perppu Pilkada dan Perppu Pemda. Dalam Pe mandangan Umum Fraksi-fraksi menanggapi keterangan pemer intah, seluruh fraksi menyatakan siap melanjutkan pembahasan. “Paling penting dalam rapat kerja kali ini kita memutuskan pemba hasan terhadap dua Perppu, se hingga dapat kita selesaikan dalam masa sidang ini. Jangan dianggap

sudah kiamat dunia ini, semua bisa kita selesaikan demi bangsa dan negara,” kata Ketua Komisi II Ram be Kamarul Zaman saat memimpin Rapat Kerja dengan pemerintah tersebut. Pemerintah dalam keterangan nya yang disampaikan Menkum ham Yasonna H. Laoly menjelaskan penetapan RUU yang mengesahkan kedua Perppu menjadi penting se bagai jaminan terwujudnya prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut kostitusi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. “Untuk memberikan kepastian hu kum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi,” demikian Yasonna yang dalam rapat didampingi Mendagri Tjahyo Ku molo. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menekankan penun

tasan pembahasan Perppu diper lukan untuk menjawab pertanyaan banyak pihak terkait pelaksanaan Pilkada 2015. “FPDI Perjuangan berharap agar usulan ini dapat re spon positif dari fraksi-fraksi, DPD dan pemerintah dengan satu hara pan agar tahapan penyelenggaraan Pilkada 2015 dapat segera dilak sanakan sesuai rencana,” ujar dia. Sebelumnya, Komisi II DPR juga telah mengundang beberapa pakar untuk dimintai pendapatnya terkait Perppu Pilkada ini. Pakar tersebut antara lain Yusril Ihza Mahendra, Irman Putra Sidin, Margarito Ka mis, dan Siti Zuhro. Ke empat pakar itu diharapkan dapat memberikan banyak perspe ktif bagi Komisi II DPR RI sebelum mengambil putusan terkait Perppu Pilkada, dan pandangan para pakar diharapkan akan mengubah cara pandang anggota Komisi II DPR. (sc) foto: rizka, naefurodjie, andri/parle/hr

PARLEMENTARIA


39

FOTO BERITA

40

PARLEMENTARIA


Siap Sebelum Sakit Tim Kunjungan Lapangan Badan Urusan Rumah Tangga - BURT DPR RI memantau kesiapan kerja sama BUMN PT. Jasindo dengan rumah sakit provider di Manado, Sulut dalam menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi pejabat negara. Foto: Ibnur

PARLEMENTARIA


41

FOTO BERITA

Akrab Kebersamaan dua putri mantan Presiden RI usai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan AKD dengan Pemerintah Foto: Iwan Armanias

42

PARLEMENTARIA


Konsultasi Suasana akrab konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Presiden dan Wakil Presiden terkait APBN-P 2015 Foto: Andri PARLEMENTARIA


43

FOTO BERITA

44

PARLEMENTARIA


Pro dan Kontra Sudah Menggenang Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB), Gabion, untuk menampung aspirasi nelayan termasuk pro kontra terhadap peraturan baru Menteri Perikanan dan Kelautan Foto: Rizka

PARLEMENTARIA


45

KIAT SEHAT

Dr. Naharus Surur, M.Kes

Setiap kita menginginkan sehat sepanjang hidup di dunia ini, se hingga bisa maksimal dalam berib adah dan berkarya untuk sesama. Namun tidak sedikit diantara kita yang sepanjang umurnya bergelut dengan penyakit. Hal ini, tidak han ya menyusahkan dirinya sendiri, namun juga keluarganya. Bagian kedua dari kiat menuju hidup sehat adalah beraktivitas yang mampu menimbulkan kebugaran tubuh dan sehat yang pada akhirnya akan mampu menunaikan ibadah dan berkarya maksimal sepanjang ha yat. Setelah kita bahas kiat sehat bagian pertama yaitu masalah nutrisi yang sehat, dimulai dari pemilihan je nis nutrisi yang benar (karbohidrat komplek, protein yang baik, lemak esensial, vitamin dan mineral, dan air teroksigenasi), maka kiat yang ke dua yang tak kalah pentingnya adalah aktivitas yang menyehatkan dan membugarkan tubuh kita ber sama. Yang dimaksud dengan ‘bugar’ adalah kemampuan untuk melaku kan pekerjaan sehari-hari dengan bertenaga dan penuh kesiagaan, tanpa kelelahan yang tidak semes tinya dan dengan cukup energi, sehingga tetap dapat menikmati

46

PARLEMENTARIA


waktu luang dan menanggulangi keadaan-keadaan mendadak yang tidak diperkirakan. (Giam/Teh: 1992)

adalah para atlit, TNI, POLRI, dan pekerja kasar.

Konsep kebugaran fisik itu ada dua level yaitu kebugaran level pertama yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran level kedua yang terkait dengan ‘ Performance’. Ke bugaran level pertama terkait den gan kesehatan fisik yang memiliki empat komponen kebugaran yang harus dipenuhi; yaitu kebugaran jantung- paru – peredaran darah, lemak tubuh, kekuatan otot dan kelenturan sendi.

Menurut ahli kedokteran olahraga, pengertian aktivitas fisik dengan olahraga itu pada hakekatnya ada perbedaan. Aktivitas itu dibeda kan oleh tingkat intensitasnya yang terbagi menjadi 3 (tiga) level yaitu aktivitas dengan intensitas ringan, aktivitas dengan intensitas sedang, dan aktivitas dengan intensitas tinggi.

Kebugaran level kedua yang terkait dengan ‘ performance ’ adalah kri teria kebugaran level pertama den gan ditambahkan empat komponen kebugaran dasar yaitu ketahanan otot, tenaga otot, ketangkasan dan kecepatan. Kebugaran yang kedua ini menuntut adanya upaya yang lebih dibandingkan dengan ke bugaran level yang pertama. Untuk mencapai ‘performance’ (kebuga ran level kedua) seseorang harus melakukan aktivitas fisik dan olah raga yang teratur, tersetruktur, dengan intensitas tinggi diband ingkan kebugaran level pertama. Contoh orang-orang yang menca pai pada level kebugaran kedua ini

MACAM – MACAM AKTIFITAS

Aktivitas dengan intensitas ringan itu adalah aktivitas dengan upaya yang ringan tanpa menguras tenaga dan bersifat mudah dikerjakan sep erti aktivitas sehari-hari yaitu me nyapu, mengepel, berkebun, men cuci, dan bebenah rumah. Aktivitas dengan intensitas sedang adalah aktivitas yang dilakukan dengan upaya yang rutin dan ber ulang-ulang namun bersifat sedang yang tak menyulitkan dan mem bebani. Aktivitas ini seperti berlari ringan ( jogging), jalan cepat, ber sepeda ringan. Sementara aktivitas dengan inten sitas tinggi adalah aktivitas yang memerlukan upaya yang khusus

yang bersifat rutin (latihan yang inten), yang mengandalkan tenaga dan kecepatan yang terukur dan sistematis dan inilah yang sering disebut dengan ‘olahraga’. Aktifitas fisik dengan berbagai in tensitas tersebut pada hakekatnya adalah gerakan tubuh yang menin gkatkan pengeluaran tenaga dan energi (pembakaran kalori). Dalam kegiatan sehari-hari setiap orang (individu) melakukan berbagai ak

tifitas fisik, minimalnya melakukan aktifitas dengan intensitas ringan. Aktifitas fisik akan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi (pembakaran kalori), semakin tinggi tingkat intensitas aktifitas semakin besar kalori yang dibakar. Apapun aktifitas fisik anda, hal ini dapat membakar kalori dan membuat anda sehat. Bila ingin mendapatkan dampak dari aktifitas fisik, teru tama pada intensitas sedang maka

UPAYA MENUJU BUGAR Setiap orang menginginkan kondisi bugar dan selalu sehat. Oleh karena itu, setiap orang harus mengatur kalori yang masuk dan keluar su paya tidak menumpuk di tubuh. Bagi Anda yang jarang bergerak atau berolahraga, namun asupan kalori terus masuk melalui makan an, maka kelebihan kalori tersebut akan ditumpuk dalam wujud lemak di hati, organ-organ dalam dan otot. Dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan berbagai penya kit yang berbahaya seperti; obese (kegemukan), fatty liver (perlemak an hati), Diabetes Melitus (kencing manis), Jantung Koroner, Kanker, Stroke, Hipertensi, dan penyakit degeneratif yang lain. Andi Kurniawan, seorang dokter spesialis olahraga dari Indonesia Sport Medicine Centre mengung kapkan, “Modifikasi aktivitas fisik merupakan cara yang efektif untuk memperbanyak kalori yang keluar.” Ini adalah beberapa aktivitas fisik atau olahraga yang sangat efek tif membakar kalori dan membuat bugar fisik, seperti:

Berkebun

Berkebun adalah aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah dan

perlu waktu yang memadai. Menu rut ahli kedokteran olahraga mini mal 150 menit/ per-pekan, dengan frekwensi 3x/pekan dengan @ 50 menit atau 5x/pekan dengan @ 30 menit. Bila ingin mendapatkan dampak yang lebih, seperti untuk para atlit maka aktifitas dengan in tensitas berat dengan durasi wak tunya juga semakin lama dengan frekuensi maksimal 5hari/pekan.

Berenang

murah. Berkebun selama satu jam dapat membakar kalori sebanyak 330 kalori.

Olahraga ini juga sangat kecil resiko cederanya, baik bagi individu yang punya masalah dengan persendian. Berenang santai dengan gaya bebas bisa membakar 510 kalori per jam.

Bersepeda

Jogging

Bersepeda adalah olahraga ringan yang menyenangkan dan cocok bagi yang overweight karena beban di lutut sangat minimal. Bersepeda santai sejauh 10 sampai 12 mil per jam membakar sebanyak 256 kalori.

Senam/aerobic

Melakukan senam aerobik dengan intensitas sedang selama satu jam dapat membakar kalori sekitar 330 kalori. Senam aerobik dengan in tensitas tinggi, yang terdapat ger akan melompat dapat membakar kalori sebesar 480 kalori per jam.

Olahraga mudah dan murah lain nya adalah berlari. Berlari dengan kecepatan 8 km/jam dapat mem bakar kalori 590 per jam.

Berjalan cepat

Berjalan dengan kecepatan 6 km/ jam selama satu jam dapat memba kar kalori sebesar 280 kalori.

Menari

Melakukan gerakan tari menye nangkan dan banyak manfaatnya. Selain membuat tubuh lebih sehat, menari juga menjadi latihan yang baik dan efektif untuk menurunkan bobot tubuh. Setengah jam menari dapat membakar 100 hingga 400 kalori tergantung dari jenis tarian nya.

Lompat tali

Lompat tali adalah jenis aktivitas fisik yang disukai oleh anak-anak. Melompat tali selama 10 menit membakar sekitar 107 kalori. Lom pat tali juga merupakan salah satu olahraga yang efektif untuk mem bakar lemak tubuh. (*)

PARLEMENTARIA


47

Rambe Kamarul Zaman

Loyalitas di Bawah “Pohon Beringin” Rambe Kamarul Zaman selalu tegas dalam sikap dan tindakan. Tutur katanya jelas dan sarat akan makna. Di sela-sela kesibukannya memimpin Komisi II DPR plus sebagai pemimpin DPP (Dewan Pengurus Pusat) Partai Golkar Bidang Legislatif dan lembaga politik Rambe meluangkan waktunya menerima Parlementaria.

48

PARLEMENTARIA


Masa Kecil Ingin Menjadi Pejabat Jiwa sosial dan organisatoris Rambe sudah tampak sejak kecil, bahkan bisa dikatakan hal itu menurun dari kedua orangtuanya yang seorang kepala dewan negeri (sekarang bernama lurah). Tak berlebihan jika dikatakan keluarga Rambe terma suk orang terpandang di desanya, Pinarik. Meski memiliki berbagai fasilitas yang cukup memadai di zamannya, namun tak sedikit pun rasa sombong dan angkuh dalam dirinya. Hal itu terbukti, usai pulang seko lah di SDN, Bakaran Batu, Rantau Parapat, tepatnya pukul satu siang Rambe harus pergi ke sawah me ngantarkan makanan untuk para

petani yang mengerjakan ladang milik kedua orang tuanya. Terik matahari sama sekali bukan men jadi halangan bagi Rambe untuk melakukan itu, semua dilakoninya dengan hati ikhlas dan gembira. Lucunya, setelah mengantar ma kanan ia mencuri-curi waktu untuk bermain bola di ladang, kebetulan teman sebayanya banyak yang ikut menemani orangtuanya yang ten gah menggarap ladang milik orang tua Rambe. Ketika matahari mulai perlahan naik ke ufuk barat, baru lah Rambe kembali ke rumah. Usai membersihkan tubuhnya dari ke ringat dan debu-debu yang melekat ditubuhnya, Rambe pun segera mengambil buku dan belajar. De ngan diterangi lampu templok Ram

be mulai membaca pelajaran yang akan dipelajari esok hari. “Malam hari saya harus belajar. Orangtua saya sangat menekankan pendidikan. Bahkan bisa dikatakan di Pinarik, keluarga sayalah yang pertama menyandang gelar sar jana,” kisah putra dari Longgom Rambe dan Djaniah Ritonga. Suatu ketika Rambe melihat war ga di kampung nya kedat angan seorang tamu. Ramai-ramai warga kampungnya memotong kambing, menggelar tikar dan mengeluarkan meja serta kursi dari sekolah terse but. “Pasti tamu ini bukan orang sembarangan, ia pasti orang hebat dan pejabat, buktinya penyambutan kedatangannya sangat luar biasa,”

PARLEMENTARIA


49

gumam Rambe kecil dalam hati. Tanpa disadarinya, peristiwa terse but begitu terekam dan tertanam dalam benak rambe, hingga dalam hati kecilnya timbul keinginan un tuk menjadi pejabat seperti tamu tersebut ketika kelak ia dewasa. Memasuki Sekolah Menengah Per tama tepatnya di SMPN II Bakaran Batu, Rantau Parapat tidak banyak yang berbeda dari keseharian Ram be. Namun sesuai jamannya, lampu templok yang biasa ia gunakan un tuk meneranginya berganti men jadi lampu petromax yang tingkat penerangannya jauh lebih terang dibanding lampu templok. Kondisi demikian semakin memacu sema ngat belajar Rambe.

50

PARLEMENTARIA


Kedua orangtua Rambe yang me mang sangat konsen dengan pen didikan anak-anaknya, mendorong Rambe untuk mendapatkan pendi dikan yang jauh lebih baik diband ing di kampung halamannya. Me masuki masa SMA ia pun kemudian hijrah ke ibukota Sumatera Utara. Di kota Medan ini, Rambe lang sung mendaftar ke SMA Negeri III Medan, tidak tanggung-tanggung Rambe mendapat jurusan Paspal (Pasti dan Ilmu Alam, sekarang IPA), sebuah jurusan yang sangat prestige kala itu. Mahasiswa yang Aktif Lulus SMA, Rambe ingin mencari suasana yang baru sekaligus pendi dikan yang lebih baik. Ia pun memu

tuskan untuk menyusul sang kakak yang merantau ke Jakarta. Disinilah awal titik balik perubahan kehidu pan Rambe. Sejatinya Rambe ingin mendaftar ke Fakultas Kedokteran, sayangnya ketika pendaftaran telah ditutup ia belum juga mendaftar. Alhasil, ia harus mengubur dalamdalam keinginannya untuk menjadi seorang dokter. Banyak jalan menuju Roma, untuk meraih kesuksesan di tanah ran tau tentu tidak hanya harus men jadi seorang dokter, pikir Rambe ketika itu. Setelah melalui pertim bangan dan diskusi yang cukup matang dengan sang kakak, Rambe pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke APP (Akademi Pimpinan Perusahaan),

sebuah kampus atau perkuliahan dengan ikatan dinas dari Departe men Perindustrian. Di APP Rambe mengambil jurusan menejemen in dustri. “Di APP saya mendapat beasiswa karena saya dapat ranking pertama. Seingat saya, ketika itu saya hanya membayar uang kuliah 16 ribu plus uang perpustakaan seribu rupiah. Sementara teman-teman saya ha rus membayar uang kuliah puluhan ribu rupiah,” kisah Rambe. Di bangku perkuliahan tidak hanya ilmu manajemen industri yang di dapat Rambe. Lebih dari itu, ia pun mendapat kesempatan untuk aktif berorganisasi. Ia pun sempat terpi lih menjadi Ketua umum mahasiswa (Ketua Senat Mahasiswa ketika itured). Saat itu dirasakan Rambe, banyak pelajaran hidup yang ia dapatkan, pasalnya, jika di kampung halaman, Pinarik keluarga Rambe menjadi orang yang sangat disegani plus segala fasilitas. Namun di ta nah rantau ia harus mandiri.

ba ilmu. Ia pun langsung mendaftar ke Sekolah Tinggi Menejemen In dustri (STMI) jurusan Ilmu Meneje men Industri. “Saat itu Menteri Perindustriannya Pak Hartarto, dan tesis saya diuji oleh dosen-dosen dari ITB yang bekerjasama dengan Departemen Perindustrian. Jadi bisa dibilang saya juga lulusan ITB yaa…,”ujar Rambe diselingi tawa. Karir Politik Lulus S2 otomatis karir Rambe pun ikut meningkat. Di saat bersamaan aktivitas organisasinya pun sema kin meningkat. Setelah pada ta hun 1978 ia menjabat sebagai Ketua HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) cabang Jakarta, Rambe terpilih menjadi Ketua Umum DPP Gera

kan Muda Kosgoro dengan masa bakti 1981-1984. Disusul dengan DPP KNPI pada tahun 1987-1990. Di saat bersamaan Rambe pun terpilih menjadi anggota MPR untuk perta ma kalinya, yakni pada tahun 19871992, disusul pada periode-periode selanjutnya, secara berturut-turut. Pada 2009-2014 Rambe absen men jadi anggota legislatif. Baru pada periode berikutnya 2014 kemarin ia kembali mengikuti Pemilu dan berhasil kembali ke kursi parlemen. Rambe pun dipercaya menduduki jabatan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI dan Ketua Komisi II DPR RI. Kini setelah semua jabatan di embannya, dan Rambe pun men jadi pejabat Negara yang cukup diseg ani, ia kembali teringat de ngan kisah kecilnya untuk menjadi seorang pejabat seperti tamu yang

“Di Jakarta jangankan mobil atau motor, sepeda saja saya tidak pu nya. Jadi saya kuliah dengan meng gunakan bus umum,” akunya. Untungnya, Rambe termasuk ma hasiswa yang memiliki otak yang cukup encer. Untuk menambah uang saku, setiap hari Jum’at saat tidak ada perkuliahaan ia gunakan untuk menjadi mentor (mengajarred) adik-adik kelasnya. Uang dari adik kelasnya itulah ia gunakan untuk membiayai transport setiap hari. Lulus dari APP, Rambe pun lang sung menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Departemen Perindustrian. Otomatis perekonomian Rambe pun sudah meningkat. Ia tentu ti dak harus menjadi mentor lagi. Meski demikian, hal itu tak meng halangi Rambe untuk terus menim

PARLEMENTARIA


51

Gayung bersambut, Laksmi pun merasakan hal yang tak jauh berbeda dari Rambe. Tak membutuhkan waktu lama bagi keduanya untuk bersatu. Setahun setelah menjalani masa pacaran, tepatnya tahun 1986 ke duanya berjanji untuk me ngarungi kehidupan ber sama dalam suka dan duka.

sempat datang ke kampung hala mannya dan mendapat sambutan yang begitu meriah dari warga kampungnya. Dalam perjalanan politik Rambe yang cukup mengagumkan adalah saat memasuki masa reformasi, tatkala para politikus di bawah naungan beringin itu “lompat” ke partai lainnya, Rambe tetap berdiri tegak di bawah pohon beringin. Ia tetap menunjukan loyalitasnya se bagai kader Golkar sejati. “Satu pesan ayah yang selalu saya pegang, yakni loyalitas. Ayah saya mengajarkan saya untuk tetap loyal dan setia dengan Golkar, karena loyalitas dalam berpolitik itu sangat penting. Jadi saat masa sulit Golkar hingga saat ini tidak ada niat saya untuk berpaling dari Golkar, meski pun dalam politik hal itu diperbo lehkan,” ujar Pemangku gelar Sutan Parnaungan Humala Diatas.

Ia pun teringat keinginan lamanya unt uk menjadi seorang dokter. Kini mesti gagal menjadi dokter, namun ia berhasil memperistri seorang dokter. “Meski masih berstatus mahasiswa S2 namun ketika itu saya sudah bekerja, dan calon istri saya ketika itu juga sudah akan lulus kedok teran gigi. Saya lihat dia juga serius, itulah yang akhirnya membuat saya yakin untuk menikahi dia,” kisah Pria kelahiran 24 Oktober 1956 ini. Dari pernikahannya tersebut, ke duanya dikaruniai dua putra-putri yang sangat dicintainya, Nursyamsi Gemawati dan (alm) Dipo Adrian syah. Khusus untuk putra bung sunya yang sudah terlebih dahulu

Keluarga Adalah Segalanya Ada kisah lain dibalik keaktifan nya berorganisasi. Saat menjadi mahasiswa, ia ditugaskan menjadi pembicara di UGM, Yogjakarta, ia melihat sosok wanita yang entah kenapa dirasakannya begitu ber beda dari mahasiswi kebanyakan. Adieb Grace Laksmi, nama lengkap wanita yang belakangan diketahui sebagai Mahasiswi Fakultas Kedok teran Gigi UGM.

52

PARLEMENTARIA


menghadap Illahi, Rambe mengaku sangat bangga terhadapnya. Ia me miliki kemampuan berpikir yang cukup membanggakan. Lulus ITB (Institut Teknologi Bandung) de ngan nilai yang cukup baik, bahkan sempat menjadi juara umum. Ia pun sempat bekerja di Perusahaan Mi nyak dan Oil Conoco.

Sayangnya, Tuhan berkehendak lain, Dipo dipanggil menghadap Il lahi setelah mampu membanggakan kedua orangtuanya. Sementara un tuk putri sulungnya, ia mengaku tak kalah membanggakannya dari sang adik. Ia lulus dari IPB (Institut Pertanian Bogor) dengan S2 dari Fakultas Hukum UGM (Universitas Gajahmada) Yogjakarta. Dalam mendidik putra-putrinya, Rambe mengaku mengikuti jejak kedua orang tuanya yang selalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Sikap demokratis itu jualah yang ia terapkan kepada pu tra-putrinya, termasuk dalam me nentukan bidang yang diminatinya. Rambe mengatakan bahwa sebagai orangtua, ia hanya bisa mengawasi dan memberikan pemahaman ke pada anak-anaknya, selanjutnya sang anaklah yang menentukan sendiri masa depannya. Tak heran jika kemudian, putri su lungnya pun belum tertarik un tuk terjun ke panggung politik ta nah air mengikuti jejak sang ayah. Untuk hal itu Rambe tidak ingin menyesalinya. Ia yakin bahwa apa yang telah menjadi pilihan putrinya itu adalah yang terbaik bagi dirinya. “Bagi saya keluarga adalah segala nya. Oleh karena itulah saya mem bebaskan anak-anak saya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Saat mereka tidak ingin mengiku ti jejak ayahnya sebagai politikus ya tidak masalah, saya yakin itu adalah yang terbaik untuk mereka. Orangtua hanya mengarahkan dan mengawasi, selanjutnya terserah mereka. Dan syukurnya putri dan alm putra saya semuanya mampu membanggakan orangtua dan ke luarga, itu merupakan kebahagiaan yang tidak terkira,” pungkasnya sambil beranjak menuju ruang rapat Komisi II untuk melanjutkan agenda rapatnya. (Ayu) foto: naefurodjie, andr/ parle/hr

KUNJUNGAN KERJA

AKHIRNYA KOMISI VI DATANG JUGA

S

enyum lebar. Wajah Ceria. Suasana ini mewarnai hala man depan Kantor Cabang PT Pegadaian Provinsi Ma luku, di Ambon beberapa waktu lalu. Para karyawan berseragam hijau berbaris rapi menyambut ke datangan Tim Kunker Komisi VI yang dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir. Mereka antu sias karena sejak Kantor Pegadaian melayani publik di Bumi Ambon Menise, inilah pertama kali anggota dewan datang berkunjung. “Tentu kita antusias karena ini per tama kalinya anggota DPR berkun jung ke sini,” kata K amil salah seorang kar yawan. Tim Kunker juga tidak kalah bersemangat, Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan memberikan motivasi sepatut nya perusahaan BUMN yang su

dah merintis bisnisnya sejak era VOC Belanda mengembangkan diri lebih agresif, sesuai profil perusa haan yang telah memiliki outlet pelayanan 4661 di seluruh Indone sia. “Kalau melihat sekilas laporan keuangan Pegadaian, rasanya ini in gin kencang tapi masih direm-rem. Harapan saya Pegadaian bisa lebih agresif, perlu ada sales counter agar lebih dekat ke publik,” ungkap dia. Baginya dengan perputaran uang mencapai Rp10 triliun/bulan bisa dikatakan Pegadaian bukanlah bis nis kecil. Politisi Fraksi Partai Ge rindra ini meminta pemerintah tetap mempertahankan perusa haan ini karena bukan tidak mung kin banyak investor yang berminat. Kunjungan Kerja komisi yang mem bidangi masalah ekonomi, BUMN, Koperasi dan UKM ke Provinsi Ma

luku kali ini memang ditargetkan ingin menyapa dan berdialog de ngan sejumlah mitra kerja terkait, memantau kemajuan dan tanta ngan pembangunan di daerah yang terkenal dengan keindahan Teluk Ambon-nya. “Kunjungan kerja ke Maluku ini tentu sesuai dengan tu gas dan fungsi dewan, mengawasi perkembangan, geliat pembangu nan sekaligus menyerap aspirasi se hingga tantangan dan kendala baik dari segi regulasi dan anggaran kita bisa perbaiki,” kata Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir. Dalam kunker dalam Reses Masa Sidang I tahun 2014-2015 ini Komisi VI akan berdialog dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengusaha daerah yang tergabung dalam K adinda dan melakukan kunjungan lapangan ke UKM Bi

PARLEMENTARIA


53

KUNJUNGAN KERJA

naan, Tenun, Kerajinan dan Makan an Khas serta ke PT Pertamina dan PT. PLN. Sementara itu bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi VI Melani Leimena Suharli dari Fraksi Partai Demokrat ber harap pembangunan di Maluku ti dak perlu terlalu muluk, yang paling utama adalah kreatif mengembang kan potensi lokal yang sudah ada. “Maluku itu sudah punya musik, sudah punya ikan, sagu yang tiada duanya di Indonesia. Jadi sekarang bagaimana kreatif mengembang kan potensi yang sudah ada ini, ti dak usah muluk-muluk, itu saja bisa mengoptimalkan daerah,” tekan pu tri Pahlawan Nasional dari Maluku, Leimena ini. Tim Kunker diantaran ya Nyoman Darmawan (FPDIP), Eka Sastra (FPG), Nasim Khan (FPKB) dan Slamet Junaedi (FPNasdem).

Kredit Rakyat Perlu Terobosan Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan Bank Maluku selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu meng ambil peran lebih ak tif dalam

54

PARLEMENTARIA


menggerakkan ekonomi masyara kat. Diperlukan sejumlah langkah terobosan agar program kredit dari perbankan bisa dirasakan oleh rakyat kelas bawah. “Perbankan di Maluku perlu melakukan langkah terobosan, jangan dekati dengan pendekatan bisnis as usual. Masih banyak masyarakat bawah yang belum bisa mengakses kredit dari bank, padahal potensi pertumbu han ekonomi dari kelompok ini cu kup besar,” kata Tim Kunker Komisi VI DPR RI, Eka Sastra dalam per temuan dengan jajaran Pimpinan Bank BUMN di Ambon, Maluku. Ia menyebut kalau melihat peta pe nyaluran kredit di Provinsi Maluku sebagian besar penyebaran kredit hanya di Ambon sedangkan wilayah lain sangat minim. Politisi Fraksi Partai Golkar meminta perbankan tidak takut berlebihan dalam me

nyalurkan kredit untuk masyarakat bawah. Best practice keberhasilan kredit di sejumlah daerah terma suk fenomena Bank Grameen di Banglades patut menjadi pelajaran bagi manajemen perbankan di ta

nah air. “Ada kendala struktural ini yang harus diperbaiki, perbankan lakukan tugasnya kita di Komisi VI siap mendukung dengan perbaikan regulasi,” tandasnya. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra Mu hammad Hekal. Ia meminta kredit konsumtif yang mendominasi dapat secara bertahap dikurangi. “Bank BUMN perlu lebih kreatif, penya luran jangan didominasi kredit konsumtif, kredit motor, dll. Bank BUMN adalah lokomotif ekonomi di daerah,” tegas dia. Direktur Jaringan dan Layanan BNI Adi Setianto menyebut sedang mempersiapkan layanan kredit khusus untuk nelayan di Provinsi Maluku. Saat ini menurutnya se dang mempelajari keberhasilan BNI Cabang Tegal yang berhasil merancang kredit pembiayaan bagi nelayan mulai dari kegiatan persiapan sampai pada pasca melaut. Ia berharap prog ram ini sudah dapat diluncurkan tahun depan. Bicara pada kesempat an yang sama Kepa la Perwakilan Bank In donesia di Provinsi Maluku, Wur yanto menyebut inf lasi di bumi Ambon Manise turut dipicu karena masalah kelangkaan ikan akibat cuaca bu ruk dan ketergantun gan produk pertanian dari daerah lain. “Itu lah sebabnya fokus utama Bank Indone sia di Maluku adalah bagaimana membuat daerah ini bisa mendiri pangan. Kita saat ini mengupayakan pemberian program CSR kepada petani dan nelayan di daerah ini, agar mereka lebih berdaya,” ungkap dia.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI juga melakukan peninjauan kondisi Pasar Mardika di Kota Am bon, Provinsi Maluku. Komisi yang membidangi masalah perdagangan ini menilai revitalisasi terhadap pasar terbesar yang berada tidak jauh dari Pantai Mardika ini perlu segera dilakukan. “Pasar Mardika ini kita nilai sudah jauh dari nya man, pedagang berhimpitan, becek, perawatan kurang. Kita dukung pasar kebanggaan Warga Ambon ini perlu segera di-revitalisasi,” kata anggota Tim Kunker Slamet Junae di. Ia meyakini Pasar Mardika sudah masuk dalam agenda revitalisasi 1000 pasar setiap tahun di seluruh Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Politisi Fraksi Partai Nasdem ini menyebut dewan pasti akan men dukung setiap program yang prorakyat. Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker dari Fraksi PKB Siti Mukaromah memin ta penataan kembali Pasar Mardika harus mengedepankan kekhasan daerah yang kaya dengan hasil laut nya ini. “Potensi dan kekhasan dae rah perlu dijaga, jangan apa-apanya dibikin mall. Pasar Ikan Arumbai di

sini sudah terkenal sejak lama, ka lau bisa dirancang lebih baik, nya man berbelanja ikan,” tutur dia. Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz To hir ini sejumlah aspirasi berhasil di himpun dari masyarakat diantaran ya keberadaan pedagang kaki lima yang menyebabkan turun drastis nya penghasilan pedagang yang berada di sejumlah toko. “Pedagang yang sudah punya toko di dalam pasar mengaku hanya beberapa kali transaksi selama seminggu, begitu terus bisa tutup. Ini perlu jadi per hatian pemerintah,” kata Hafisz. BUMN Perlu Bangun Cold Storage Pemerint ah patut menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun fasilitas cold storage (Gudang Pendingin) di se jumlah wilayah di tanah air. Kebi jakan ini diperlukan untuk mem bant u nelayan da lam menjaga kualitas ikan hasil tanggapan mere ka. “Salah satu permasalahan dalam pengembangan industri perikanan adalah minimnya fasilitas cold sto rage di tanah air. BUMN sebagai lokomotif ekonomi patut ditugas

kan menjalankan misi ini sebagai bagian dari pekerjaan besar bangsa ini menjadi laut sebagai beranda depan,” kata anggota Komisi VI DPR Mohammad Suryo Alam usai me ninjau fasilitas cold storage milik PT Harta Samudera di Ambon, Maluku. Disamping fasilitas gudang pendi ngin dalam ukuran besar peme rintah perlu pula mengupayakan pendingin dalam ukuran menengah dan kecil. Menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, terutama untuk ikan di pasar induk atau tempat pelelangan ikan. “Ruang pendingin seukuran peti kemas atau ukuran lain sesuai keperluan. Pengelolaan perlu dikaji bisa dilakukan oleh BUMN yang khusus dibentuk untuk itu, tentu dalam tahap awal sulit ka lau orientasinya profit,” lanjut dia. Sementara itu Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon A A Cholieq Syahid melaporkan kenda la yang sangat menggangu. “Listrik PLN sering mati di sini, banyak pe rusahaan mengeluh karena meng ganggu proses pendinginan. Kami harap ini jadi perhatian anggota dewan yang berkunjung,” tutur dia. (iky) foto: ibnur/parle/hr

PARLEMENTARIA


55

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI III DPR SOROTI OVER CAPACITY LAPAS

T

im Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Masa Reses Per sidangan I Tahun Sidang 2014-2015 melakukan kun jungan Kerja di Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta, sekaligus meng gelar pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ka kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi DKI Jakarta, dan Ke pala BNN Provinsi Jakarta pada pe kan ketiga Desember lalu. Tim Kunker yang dipimpin lang sung Ketua Komisi III Aziz Syam suddin (F-PG), didampingi Andika Hazrumy (F-PG), Wihadi Wiyanto (F-Gerindra), Sareh Wiyono (FGerindra), Daeng Muhammad (FPD), Dossy Iskandar Prasetyo (F-

56

PARLEMENTARIA


Hanura), dan Hasrul Azwar (F-PPP). Pada kesempatan tersebut, Komisi III meminta perhatian berkenaan dengan over kapasitas dari Lemba ga Pemasyarakatan (Lapas), diketa hui mencapai 265% dari total yang seharusnya 5.981 daya tampung, tapi daya tampungnya over kapasi tasnya 15.575 orang. “Mohon hal ini menjadi perhatian Lapas Salemba dan seluruh lapas, perhatian Kajati, Kapolda, dan Ja jaran BNN, untuk bisa memperha tikan Hukum Acara. Komisi Bidang Hukum meminta kepada aparat penegak hukum, tidak mudah me nahan orang sehingga menyebab kan over kapasitas dilapas, yang diketahui mencapai 265%, plus

Bama (bahan makanan) yang harus ditanggung kita bersama-sama,” katanya. Secara prosedural kalau memang dirasakan tidak dibutuhkan proses penahanan, supaya tidak over kapa sitas. Ia mengkhawatirkan, nanti tahun 2015 mencapai 400% dengan over kapasitas, sehingga bahan makan akan menjadi beban nega ra sementara tingkat keamanan di dalam lapas menjadi beban dan tanggung jawab polisi dan TNI. Dalam hal persyarat an remisi, Komisi III mendukung sepanjang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menyambut hari Natal dan tahun baru.

“Kita jangan menahan orang yang haknya harus diterima. Adapun jumlahnya, Komisi III menyerahkan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk bisa melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya,” paparnya. Saat mengadakan pertemuan di Keimigrasian Bandara SoekarnoHatta, berkenaan dengan Terminal III Bandara Soekarno-Hatta yang akan dibangun dan rampung pada tahun depan, Aziz meminta kepada Forum Lalu Lintas yang ada di DKI untuk mendiskusikan peranan ke imigrasian di dalam bandara. Ke mudian peranan Polri di tingkat keamanan, dan juga peranan BNN, dalam rangka menjaga dan tertib nya alur lalu lintas baik domestik maupun internasional. Peradilan Tinggi Satu Atap Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syam suddin, menyampaikan ada Ide dari beberapa fraksi di Komisi III, tentang penyatuan empat Ketua di lingkungan Peradilan Tinggi (Pe ngadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi

Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Militer) dalam satu gedung di tingkat provinsi. Menurutnya, hal tersebut digulir kan karena untuk menghemat biaya, perawatan, dan saling bekerja sama dalam empat lingkungan peradi lan ini. Jika dilihat sekarang antara gedung Ketua-ketua Pengadilan Tinggi itu terpisah berjauhan jarak nya. Mungkin perlu gagasan dan ke sepakatan secara politik, nyat anya di dalam Pemeriksaan Tingkat Pe ngadilan Tinggi tidak akan bersi dang secara fisik kembali, hanya memeriksa berkas-berkas perkara. “Kami (Komisi III) mohon tanggapan dan masukan 4 lingkungan pera dilan, jika ide itu berjalan secara politik tentang penyatuan tem pat dalam satu gedung. Walaupun nanti tempat bersidang dan level nya ada lantai-lantainya bisa kita lakukan kajian, sehingga kita dapat mengirit pembiayaan, karena di ta hun 2015 Anggaran Perubahan dari lingkungan yudikatif Mahkamah

Agung (MA) cukup besar,” ungkap Aziz Syamsudin (F-PG), saat Komisi III menggelar pertemuan dengan empat lingkungan peradilan seProvinsi DKI Jakarta, di Pengadilan Tinggi, Jakarta. Pemikiran Komisi III lanjut Azis, dalam diskusinya bahwa di tingkat MA pun sudah menjadi satu. Ting gal di pengadilan Negeri di Kabu paten dan Kota karena masih ber sidang secara fisik, mungkin perlu tetap dipertahankan pemisahan tempat gedungnya. “Alangkah lebih efektif dan efisien dengan penyatuan gedung itu, ke mudian anggarannya dapat dialih kan untuk kesejahteraan para ha kim seperti membayar renumerasi hakim, sarana dan prasarana, dan rumah dinas,” imbuhnya. Hasil dari kunker ini akan ditindaklanjuti saat rapat konsultasi dengan MA yang akan dilakukan pada awal Masa Persidangan II tahun 2015. (as) foto: agung/parle/hr

PARLEMENTARIA


57

KUNJUNGAN KERJA

Masalah Pertanahan Butuh Perhatian Serius

P

ersoalan tanah atau agraria merupakan masalah yang riskan dan krusial. Bahkan, akibat dari permasalahan pertanahan ini menyebabkan seng keta lahan, hingga pertumpahan darah. Untuk itu, dibutuhkan ber bagai program dan kebijakan untuk meminimalisir masalah ini. Selain itu, juga dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, bukan hanya dari segi jumlah, namun juga kompetensi dan fisik personilnya. Demikian terungkap ketika Tim Kunjungan Kerja Komisi II melaku kan per temuan dengan K antor Wilayah Badan Pertanahan Nasio nal Provinsi Kalimantan Selatan, di

58

PARLEMENTARIA


Aula Kantor BPN, pekan ketiga De sember 2015. Selain dengan Kanwil BPN Kalsel, Tim Kunker Komisi II juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi K alimantan Selatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalsel dan Badan Pengawas Pemilu Daerah Kalsel. “Banyak permasalahan tanah di sini, dari alih fungsi, kemudian ak tifitas pertambangan yang telah mengambil lahan di kawasan hutan lindung. Lahan selesai ditambang, namun tidak direklamasi. Ini bisa digugat melalui pengadilan karena melanggar lingkungan hidup, me lalui pengadilan. Bisa kena tindak pidana. Cukup rawan juga soal ta

nah ini,” kata Wakil Ketua Komisi II, sekaligus Ketua Tim Kunker Wahi din Halim. Permasalahan itu, tambah Politisi F-PD ini, juga menyangkut kepe milikan lahan di wilayah Indonesia oleh asing, melalui saham perusa haan Indonesia. Sehingga, ada ga gasan membentuk peradilan tanah, supaya hakim pengadilan mema hami hukum pertanahan, termasuk mempercepat proses persidangan pertanahan. Karena selama ini, ni lai Wahidin, permasalahan tanah cukup parah, peradilannya tidak antisipatif, dan penanganannya ti dak optimal.

“Nantinya, sistem peradilan tanah akan dibuat Undang-undangnya tersendiri. Jadi ada UU Pertanahan dan UU Peradilan Pertanahan. Soal RUU Pertanahan, akan kita diskusi kan di Komisi II, baru kita bawa ke publik. Mulai masa persidangan awal tahun depan. Kita juga akan bicarakan hal ini dengan Kemen terian Agraria dan Tata Ruang, bah wa ada problematika yang kompleks mengenai agraria,” kata Politisi asal Daerah Pemilihan Banten III ini. Hal senada diungkapkan Anggota Komisi II Tamanuri. Ia menilai, un tuk menangani permasalahan ta nah ini dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memadai. Pasalnya kepemilikan tanah menyangkut hak seseorang.

memang kondisi pertanahan di Kalsel ini cukup berat, maka dibu tuhkan SDM yang memadai dan teknologi yang canggih. Sehingga dapat menyelesaikan berbagai per soalan tanah di provinsi berjuluk Lambung Mangkurat ini. Hal senada diungkapkan oleh Ang gota Komisi II Agung Widyantoro. Ia mengungkapkan, persoalan per tanahan adalah masalah yang cu kup krusial. Tidak mungkin ketika membicarakan wilayah kedaulatan suatu negara, namun mengabaikan masalah pertanahan. Luas wilayah dan semua aspek persoalan terkait pertanahan tentu perlu ada upaya penataan.

Joko Widodo, tidak terburu-buru membuat kebijakan moratorium kepegawaian. Pasalnya, pemerintah melakukan moratorium kepega waian, namun di satu sisi, personil yang ada saat ini masih kurang. “Masih banyak personil yang be lum tercukupi. Untuk itu, terkait dengan pengadaan pegawai, kami meminta ada catatan khusus, teru tama untuk pegawai pendidikan, kesehatan, dan keagrariaan. Jadi ada pengadaan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah IX ini. Sementara, Anggota Komisi II Budi

“Masalah pertanahan ini sangat ris kan, karena menyangkut hak orang. Tidak menutup kemungkinan, bah kan sampai terjadi pertumpahan daerah. Untuk itu, SDM di Badan Pertanahan ini harus siap. Baik dari segi fisik maupun mental yang tidak mudah terprovokasi suasana,” kata Tamanuri. Politisi Nasdem ini menambahkan, terkait jumlah personil memang harus mendapat perhatian. Meng ingat, kondisi setiap daerah berbe da, sehingga membutuhkan jumlah dan kemampuan SDM yang berbeda pula. “Soal jumlah SDM itu, ya tergan tung. Kalau kita menggunakan pe ralatan teknologi yang canggih, tentu kita membutuhkan jumlah SDM yang sedikit. Namun, jika ma sih serba manual, tentu kita mem butuhkan SDM yang banyak. Tapi yang penting adalah jumlahnya pas. Jadi kebutuhan antara SDM dan jumlah pekerjaan itu harus pas,” tegas Politisi asal Dapil Lampung II ini.

“Sekarang yang menjadi masalah, jika kebutuhan personil tidak ter penuhi, mana mungkin kita bisa meraih penataan dengan baik. Ke tika kita sudah menerapkan strategi penataan bidang keagrarian, kebu tuhan personil tentu harus ada for mulasinya. Kita harapkan, Presiden dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini, membuat formula, agar kebutuhan terhadap personel itu dapat terpenuhi,” jelas Politisi Gol kar ini.

Untuk itu, ia mengingatkan, jika

Untuk itu, ia meminta Presiden

man Sudjatmiko menegaskan, perlu ada pembenahan besar-besaran dari segi SDM dan organisasi, un tuk menyiapkan aparat BPN agar menjadi sumber daya yang tangguh. Pasalnya, aparat ini diberikan oto ritas yang lebih, sehingga memikul tanggung jawab yang lebih besar pula. “Teknologi memang penting dan dibutuhkan, tapi kita kan bukan hanya bicara sekedar penerapan teknologinya. Kita juga bicara ten tang penyerapan SDM untuk beker

PARLEMENTARIA


59

KUNJUNGAN KERJA

janya. Pemahaman teknologi juga kita harus tanamkan untuk bisa membuat teknologi ini agar bisa menyertai pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” jelas Politisi F-PDI

Warga kita saja bisa digusur, kenapa kita sangat takut dengan kepenti ngan asing,” kata Diah, seolah ber tanya. Untuk itu, politisi F-PDI Perjuangan

“Saya kecewa mendengar jawaban BPN Kanwil Kalsel, karena mere ka bilang tidak ada land register. Permasalahan utama pertanahan itu adalah di land register. Karena kalau land register jelas, maka se gala sesuatunya akan menjadi jelas. Lahan kan tidak bertambah, jum lahnya masih tetap sama. Sekian tahun mengurusi tanah, ditangani banyak Sumber Daya Manusia, dan didukung oleh teknologi dan biaya yang tidak sedikit, kok masalah land register saja tidak selesai,” tegas Rufinus. Sehingga, tambah Politisi F-Hanura ini, dengan tidak adanya land register itu, muncullah gugatan, persoa lan baru, hingga pengabaian terha dap hak wilayah, karena dijajah oleh kepentingan. Pasalnya, BPN menilai regulasi land register bukan men jadi hal yang utama dalam penyele saian masalah tanah, namun hanya sebatas administrasi.

Perjuangan ini. Kekayaan Alam Dikuasai Oleh Negara Anggota Komisi II Diah Pitaloka menyatakan, kepemilikan lahan asing harus dibatasi, dimanapun di wilayah Indonesia. Bahkan, di negara manapun pasti ada ba tasan kepemilikan lahan oleh asing. Mengingat, Undang-undang me ngatur bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. “Yang mutlak menguasai tanah dan air kita itu negara, untuk digunak an sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Yang saya heran, masyara kat sendiri saja setifikatnya kadang tidak jelas. Kita yang warga negara sendiri saja belum jelas hukum nya, kok kita malah lebih memberi jaminan hukum kepada orang asing.

60

PARLEMENTARIA


ini menilai permasalahan agraria atau lahan ini sangatlah penting. Tata kelola pertanahan itu pada akhirnya memang sangat urgent. Sehingga kepentingan bersama dan hak satu sama lain dapat diatur dalam ranah tata aturan dan tata kelola yang jelas. “Yang harus di-clear-kan itu per tama konsep tata ruang kita. Tata ruang itu memiliki peran strategis dalam menata ruang hidup di neg ara ini supaya menyejahterakan rakyat,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat III ini. Sement ara, kekecewaan har us diterima oleh Anggota Komisi II Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Ia mengaku kecewa, karena perma salahan pertanahan mengenai land register di Indonesia, khususnya Provinsi Kalsel tak kunjung usai. Padahal, lahan tidak bertambah dan jumlahnya masih tetap sama.

“Kanwil BPN Kalsel mengatakan selama ini banyak masalah seputar tanah karena mereka tidak mema hami filosofi tanah itu di dalam culture kita. Tidak ada sesuatu yang signifikan yang mereka lakukan untuk mengurusi masalah perta nahan ini. BPN Kanwil Kalsel harus memperbaiki land register. Jika ini beres, maka semua akan beres. Jika ada gugatan, lumrah saja, karena ini hak orang. Tapi permasalahan bisa kitra, jika sudah ada land register,” imbuh Politisi asal Dapil Sumatera Utara II ini. Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan Binsar Simbolon menyatakan bahwa pi haknya kekurangan personil. Dalam setahun, setidaknya 600-800 pega wai pensiun. Namun, Kemenpan hanya mampu menyediakan 200300 pegawai saja. Ia juga menyatakan, Kanwil BPN Kalsel dalam kurun waktu 2012-

2014 telah menangani sengketa, konflik dan perkara berjumlah 42 kasus, terdiri dari Perkara perdata sebanyak 19 kasus dan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 23 kasus. Apapun Keputusan DPR, KPUD Kalsel Harus Siap Tim Kunker Komisi II menyatakan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kaliman tan Selatan yang mengaku siap terhadap keputusan diterima atau ditolaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemili han Kepala Daerah (Perppu Pilkada) oleh DPR. Pada saat Tim Komisi II melaksanakan kunjungan kerja, DPR belum memulai pembahasan Perppu, karena Masa Persidangan II baru dimulai 12 Januari 2015. “Apapun keputusan DPR nantinya, baik menolak atau menerima, kita

coba cek di daerah, ternyata KPUD Kalsel sudah siap. Jika Pilkada lang sung, KPUD sudah siap dari segi hi erarki, instrumen, maupun fasilitas. Pun jika Perppu ditolak, sehingga Pilkada menjadi tidak langsung, KPUD juga harus siap, dan melaku kan antisipasi,” kata Wahidin, usai pertemuan di kantor KPUD Kalsel. Hal yang sama diungkapkan oleh Anggota Komisi II Agung Widyan toro. Ia meminta KPU dan Bawaslu melakukan persiapan ketika kepu tusan DPR sudah digulirkan. Bah kan, ia juga meminta agar KPU me nyiapkan dua opsi. “Soal Perppu Pilkada, kami memang belum memutuskan. Namun KPU dan Bawaslu harus menyiapakan setidaknya dua opsi lah. Apakah Perppu itu diterima, atau ditolak. Yang terpenting, KPU harus mem buat strategi atau formulasi, agar mampu mencetak pemimpin hasil

Pilkada yang benar-benar kredibel,” imbuh Agung. Sebelumnya, Kepala KPUD Provinsi Kalimantan Selatan Samahuddin menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan penyelenggaran Pemi lu, apapun keputusan DPR nantinya. “Pada dasarnya, KPUD Kalsel sudah menyiapkan seluruhnya, dari per angkatnya juga, hingga ke lapisan paling bawah. Segala tahapantahapan itu masih bersifat tentatif, karena belum ada keputusan dari DPR. Intinya, kami optimis, apapun hasilnya, kami siap,” yakin Sama huddin. Akhirnya, DPR telah membahas Perppu Pilkada pada Januari lalu. DPR telah sepakat menerima Per ppu, sehingga Pilkada dilaksanakan secara langsung. (sf ) foto: sofyan/ parle/hr

PARLEMENTARIA


61

KUNJUNGAN KERJA

S

Tingkatkan Sistem Peringatan Dini

elama kurun waktu tahun 2014, tercatat sedikitnya 500 kali gempa bumi ter jadi di wilayah Provinsi Ma luku Utara (Malut). Malut memiliki potensi bencana karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik aktif, yaitu Lempeng Eurasia, Lem peng Pasifik, dan Lempeng Filipina. Mengingat kondisi geografis Ma luku Utara yang berupa kepulauan dan daerah aktif gempa bumi, di perlukan sosialisasi dan pelatihan menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu, diperlukan sistem per ingatan dini untuk meminimalisir resiko jatuhnya korban manusia. Namun, ternyata sistem peringatan dini belum berfungsi maksimal di Malut. Demikian hasil temuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Provinsi Malut, pekan kedua De sember tahun lalu. Tim Kunker di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS). “Kita lihat potensi bencana di Malut cukup luar biasa. Pilihannya, me mang harus persiapan dan pengu

62

PARLEMENTARIA


rangan resiko bencana. Tapi di sini, early warning system (sistem perin gatan dini) masih kurang,” kata Le dia, usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Malut, di Kantor Guber nur Provinsi Malut. Politisi Politisi asal Dapil Jawa Barat I, ini menilai, kesadaran masyarakat Malut menghadapi bencana alam, seperti tsunami, masih kurang. Terkesan masyarakatnya sudah be radaptasi dengan tsunami. Padahal di satu sisi, bencana alam itu me nyebabkan kerusakan infrastruktur dan lainnya. Senada dengan Ledia, A nggota Komisi VIII Syamsul Luthfi (F-PD) menegaskan, pentingnya alat de teksi dini untuk mengetahui poten si bencana yang akan terjadi secara cepat. Ia mengingatkan, kebutuhan alat ini jangan dipikirkan setelah terjadinya bencana, namun harus sedini mungkin. “Kita menyadari bahwa kondisi geo grafis di Malut cukup sulit. Ini me merlukan koordinasi antar pihak yang berkepentingan di 10 Kabu

paten dan Kota yang ada di provinsi ini. Oleh karena itu dibutuhkan alat deteksi dini, untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Jangan kita berpikir setelah ada bencana, baru menganggap pentingnya alat ini,” harap Politisi asal Dapil NTB ini. Sementara Anggota Komisi VIII Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB) menyatakan, Pemerintah Daerah harus mempunyai langkah-langkah prioritas untuk mewaspadai ben cana alam. Masyarakat membutuh kan informasi yang cepat dan ter kini terhadap bencana. Mengingat, dari sisi geografis, Malut sangat rentan dan rawan sekali terhadap bencana. “Maluku Utara sangat memerlukan perhatian. Sangat terlihat, kebutu han sarana prasana yang ada masih sangat jauh dari harapan. DPR akan support dari sisi kewenangan legis latifnya,” ungkap Politisi asal Dapil Jawa Barat II ini. Anggota Komisi VIII Choirul Muna (Dapil Jawa Tengah VI) juga ma sih menyoroti soal sistem perin

gatan dini. Berdasarkan data yang ia dapatkan, setidaknya Indonesia membutuhkan 70 ribu sistem per ingatan dini, namun saat ini yang terpasang hanya 50. “Ini sangat sedikit, bahkan dari 50 alat ini ada yang dicuri, karena ter pasang di gunung. Perlu ada sistem peringatan dini dan kesigapan un tuk evakuasi bagi korban bencana. Kalau perlu, angggaran bencana on call itu juga dianggarkan. Dana on call di seluruh Indonesia hanya Rp 1,6 triliun. Itu sangat kecil. Padahal potensi bencana di Malut ini sangat tinggi,” tambah Politisi F-PD ini.

yang memadai. Ia mengaku tidak perlu sampai detail, namun cukup gambaran kasarnya saja. Sementara itu, Anggota Komisi VIII Abdul Fikri (F-PKS/Jawa Tengah IX) menegaskan, harus ada penyerasian antara Kementrian Agama dengan Kementerian Keuangan. Perma salahan utamanya di data, untuk kemudian data ini diverifikasi oleh BPKP, sehingga pencairan dananya

Tunjangan Gur u Har us Segera Dibayarkan Tim Kunker Komisi VIII juga menemukan persoalan belum dibayarnya tunjangan guru di Malut. Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid melihat hal ini karena ada kesalahan pendataan. Padahal, tunjangan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga ia mendesak Pemer intah segera membayarkan tunjangan yang ter tunda itu. “Soal tunjangan memang ada kesa lahan soal pendataan. Pemerintah menganggap enteng pendataan, termasuk koordinasi Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut kehidu pan orang yang bergantung terha dap penghasilan dari pekerjaannya. DPR mendesak Pemerintah segera membayarkan tunjangan itu,” tegas Politisi F-Gerindra ini. Namun, tambah Sodik, ia sedikit kecewa karena Pemerintah Dae rah juga belum dapat memberikan paparan mengenai jumlah pegawai yang belum mendapatkan tunjan gan. Padahal, agar dapat diper juangkan, harus didukung data

sesuai dengan hasil verifikasi BPKP. Masih dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII Achmad Fauzan (F-PKB) mendorong Pem prov Malut juga turut memperha tikan madrasah swasta di seluruh kabupaten atau kota, baik guru maupun lembaganya. Pasalnya, penanganan terhadap madrasah swasta masih kurang memadai. Bantuan itu bisa seperti pemban gunan lokal kelas, maupun biaya operasionalnya. “Muda h-muda han, dengan se mangat bersama, madrasah swas ta mengalami banyak perbaikan. Pertama, tidak pernah ada kasus siswa madrasah tawuran. Kedua, lulusan madrasah bisa khutbah dan lainnya. Ini terbukti dan telah memberikan manfaat kepada ma syarakat. Oleh karena itu, sudah seyognyanya, pemerintah daerah mengambil peran yang lebih besar terhadap madrasah swasta. Karena untuk madrasah negeri, sudah cu

kup baik,” imbuh Politisi asal Dapil DKI Jakarta I ini. Pemerintah Harus Perhatikan Rumah Aman Anggota Komisi VIII Dwi Astuti Wu landari (F-PD) meminta Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah untuk memperhatikan rumah aman. Poli tisi yang akrab dipanggil Ade me nyatakan, walaupun status rumah aman Daurmala di Provinsi Malut bukan milik negara, na mun kiprahnya sudah sangat membantu masyarakat Malut. Sehingga, pemerintah, baik pusat maupun daerah juga harus memperhatikan kondisi rumah aman ini. “Mengenai Daurmala, ini kan sebenarnya bukan miliki neg ara, tapi swasta. Selama 4 ta hun terakhir, pendanaannya dari donatur saja. Kalau saya lihat, ini bisa diberdayakan lebih dari yang ada saat ini. Sehingga, anggarannya bisa dialokasikan dari APBD. Harapan saya seperti itu, se hingga dapat lebih berkembang,” jelas Politisi asal Dapil DKI Jakarta I ini. Hal senada diungkapkan oleh Ang gota Komisi VIII Ruskati Ali Baal (F-Gerindra). Ia mengapresiasi rumah aman Daurmala yang telah melindungi kaum perempuan di Maluku Utara. Bahkan, ia berharap setiap daerah di Indonesia, memi liki rumah aman seperti Daurmala. Sehingga kaum perempuan dapat terlindungi. Dalam kunjungan kerja ini, selain ber temu dengan Wakil Guber nur Malut dan jajaran, Tim Komisi VIII juga mengunjungi panti sosial, rumah aman, madrasah swasta, asrama haji, IAIN Ternate, hingga daerah aliran lahar Gunung Gamal ama. (sf) foto: sofyan/parle/hr

PARLEMENTARIA


63

SOROTAN

SETELAH AWAN HITAM, MUNCULLAH PANJA K3PN Setuju. Bagaikan kor - paduan suara, anggota Komisi V DPR RI menyatakan persetujuan, pembentukan Panitia Kerja Keamanan, Keselamatan, dan Kualitas Penerbangan Nasional (Panja K3PN). Persetujuan diperoleh setelah rapat kerja yang cukup panjang akhir Januari lalu dengan Menteri Perhubungan, Kepala Basarna, Ketua KNKT, Kepala BMKG, Direktur Utama Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), dan Ketua Indonesia Slot Coordinator (IDSC).

“M

enyikapi persoalan keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan nasional, pasca beberapa musibah kecelakaan pesawat 5 (lima) tahun terakhir hingga kecelakaan Air Asia QZ 8501, Komisi V DPR RI memutuskan membetuk Panja Keamanan, Keselamatan, dan Kualitas Penerbangan Nasional,” jelas Ketua Komisi V Fary Djemy Francis yang sekaligus dise pakati menjadi Ketua Panja dengan 27 anggota.

Musibah di dunia penerbangan tanah air dalam lima tahun terakhir bagaikan awan hitam yang terus membayangi pelayanan transportasi udara ini. Masih segar dalam ingatan publik pada 9 Mei 2012 pesawat Sukhoi Rusia terhampas di Gunung Salak, 13 April 2013 pesawat Lion Air gagal mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Selanjutnya awan semakin kelam ketika pesawat Air Asia QZ8501 dinyatakan hilang dari radar air traffic control pada Minggu, 28 Desember pukul

64

PARLEMENTARIA


07.14 WIB. Pesawat berisi 162 penumpang itu berada antara perairan Kalimantan Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung. “Hilangnya status Air Asia QZ8501 tidak lama setelah permintaan perubahan level terbang. Kami mencoba mengontak hingga delapan kali tapi tak terdengar respons,” kata GM ATC Soekarno Hatta, Budi Hendro. Kemudian Selasa, 30 Desember 2014 pukul 14.49, Badan SAR Nasional melaporkan telah menemukan sejumlah serpihan pesawat dan enam terduga korban Air Asia yang mengapung di perairan laut Selat Karimata. Badan SAR Nasional melaporkan sebanyak 84 kapal laut diturunkan yang terbagi ke dalam 4 area, didukung delapan unit pesawat dan empat unit helikopter termasuk armada bantuan dari negara sahabat dengan total personel mencapai 586 orang. Semua fokus pada misi utama mencari puing-puing maupun jenazah korban pesawat Airasia QZ 8501.

Komisi V yang membidangi sektor transportasi terpanggil untuk memberikan dukungan moral kepada para petugas yang sedang bertugas di lapangan. Tim kecil yang dipimpin Wakil Ketua Yudi Widiana Adia secara khusus berkunjung ke Posko Tim SAR di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sementara Ketua Komisi V memimpin tim mengunjungi Kantor Badan SAR Nasional (Basarnas) di Jakarta. Pada akhirnya para pejuang kemanusiaan yang dipimpin oleh Marsdya TNI FHB Soelistyo ini berhasil mengangkat bagian ekor pesawat pada tanggal 7 Januari 2015, sekitar seminggu kemudian bagian paling penting FDR (Flight Data Recorder) dan CVR (Cockpit Voice Recorder) atau dikenal dengan istilah black box berhasil diangkat. Proses investigasi saat ini sedang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Ketua KNKT Marsekal Muda (Purn) Tatang Kurniadi menjelaskan berkat dukungan anggaran dari Komisi V DPR pada APBNP 2008, saat ini bangsa Indonesia sudah memiliki laboratorium yang sudah memiliki kemampuan mumpuni dalam membaca data black box. Pada malam pertama saja telah berhasil di download 124 jam rekaman flight data recorder. “Tim kita bekerja profesional dan sudah diakui dunia saat kita membaca data dari blackbox pesawat Sukhoi yang jatuh di Bogor. Tim bekerja transparan dan dipimpin oleh investigator incharge Prof. DR. Marjono dari ITB yang berpengalaman sejak peristiwa jatuhnya pesawat Adam Air selalu berhasil. Untuk menjaga transparansi tim diawasi saksi dari Perancis dan Australia,” jelasnya. Momentum Perbaikan Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Rendy Lamadjido menekankan dalam kancah penerbangan tidak dikenal istilah titik jenuh terkait kemampuan pesawat karena dengan maintenance yang baik sejumlah permasalahan bisa diatasi. Prioritas paling penting dalam transportasi udara adalah sumber daya manusianya. Apabila tidak dididik dan dilatih dengan baik hasilnya adalah rangkaian kecelakaan penerbangan. Ia kemudian mengingatkan ketika Indonesia pada tahun 2007 pernah dituding sebagai negara yang paling bobrok dalam regulasi penerbangannya. Kondisi itu menggerakkan DPR melakukan revisi perangkat regulasi pada saat itu yang kemudian melahirkan Undang-Undang no.1/2009 tentang Penerbangan. “Kita banyak membahas rekomendasi dari International C i v i l Av i a t i o n O rg a ni s a t i o n - IC AO. B a ny a k rekomendasi yang kita kaji dan kita masukkan ke dalam undang-undang. Akhirnya berdampak positif pada pengakuan dunia penerbangan Indonesia, sudah tidak

ada masalah,” tutur dia. Lebih jauh Rendy menekankan permasalahannya setelah regulasi dilahirkan adalah minimnya law enforcement. Musibah AirAsia ini menur utnya sudah cukup karena dalam kur un waktu lima tahun telah terjadi musibah yang hampir bersamaan. Ia kemudian mengingatkan pengalaman ketika DPR menghadapi masa suram PT.KAI bersama direkturnya pada saat itu Ignatius Jonan. “Tahun 2010 lalu, perkeretaapian kita mengalami masa suram. Pada saat itu kita memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja), mencari titik lemah BUMN ini dan akhirnya kita bisa membawa PT. KAI keluar dari masa suram. Dengan pengalaman 2010 itu, sekarang kita boleh berharap dengan kehadiran Panja, bisa melahirkan sesuatu yang terbaik di dunia penerbangan kita, zerro accident,” tegas dia. Hal senada disampaikan anggota Komisi V dari FPKS Abdul Hakim yang menyebut masih belum lengkapnya Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan amanat UU no.1/2009. Hingga saat ini baru dua PP yang telah dikeluarkan yaitu PP tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara serta PP tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Sedangkan peraturan lain masih banyak yang berdasarkan UU sebelum UU no.1/2009. “Untuk itu diperlukan adanya PP sesuai UU terbaru agar pelaksanaan regulasi dapat efektif dan efisien dan tidak tumpang tindih,” tegasnya. Ia juga memaparkan hasil audit ICAO 2014 terhadap penerbangan nasional yang menunjukkan dari delapan faktor hanya pelayanan navigasi penerbangan dan bandar udara yang mendapat poin baik. Sisanya yaitu faktor regulasi, kelembagaan, lisensi, operasi, kelaikan udara dan faktor investigasi kecelakaan dinilai masih di bawah standar ideal. “Ini momentum untuk memperbaiki pelayanan dalam sektor transportasi kepada anak bangsa menjadi lebih baik. Momentum

PARLEMENTARIA


65

SOROTAN

ini tidak boleh, kita sia-siakan. Momentum melakukan perbaikan. K ita berikan apresiasi, langkah dan kinerja yang telah ditunjukkan oleh mitra kami dari perhubungan, BMKG, KNKT. Tetapi kita tidak ingin berhenti di situ, kita ingin lebih baik lagi dan lebih baik lagi,” papar dia. Terkait polemik kebijakan penerbangan berbiaya rendah atau low cost carrier, ia mengingatkan dalam UU no.1/2009 tidak dikenal istilah itu. Dalam pasal 126 menurutnya diatur mengenai tarif kelas ekonomi dan

tarif non ekonomi. Dalam penjelasan pasal 27, yang dimaksud dengan pelayanan kelas ekonomi adalah jasa angkutan udara yang disediakan oleh badan usaha angkutan niada dengan pelayan minimal namun tetap memenuhi aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. “Apakah LCC yang menyebabkan kecelakaan, ini perlu dipelajari kembali dengan arif bijaksana,” katanya. Ia kemudian menyampaikan kesepakatan pentingnya membentuk Panja. “Agar Komisi V DPR dapat memantau dengan seksama persoalan yang ingin kita tingkatkan kualitas dan kinerjanya,” demikian Hakim. Jalan Panjang Setelah palu diketokkan, Panja ini ditargetkan bekerja selama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya untuk mengumpulkan data-data terkait dari berbagai sumber. Sedangkan untuk tahap selanjutnya, penganalisaan data/informasi dan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi diharapkan sampai dengan akhir Tahun 2015. Setelah hasil akhir pelaksanaan tugas Panja dilaporkan dan ditetapkan dalam Rapat Komisi V DPR RI, tugas Panja dinyatakan selesai dan berakhir. Dalam proses pengumpulan dan analisa data/informasi ini, Panja akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan/atau Rapat Dengat Pendapat Umum (RDPU) dengan

66

PARLEMENTARIA


berbagai pihak, baik itu regulator, operator maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan penerbangan nasional. Ada kurang lebih 34 (tiga puluh empat) pihak/ instansi yang akan diundang dalam RDP/RDPU. Selain melakukan serangkaian RDP/RDPU, Panja dapat juga melakukan peninjauan lapangan ke daerah-daerah yang akan ditentukan kemudian, diantaranya Bandar Udara Juanda-Surabaya, Bandara Udara Ngurah RaiDenpasar, Bandara El Tari-Kupang. Beberapa hal penting yang akan menjadi fokus perhatian dalam proses kerja Panja, seperti : Aspek regulasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Bagaimana operasionalisasi peraturan turunan sebagai pelaksana dari amanat UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Peraturan Pemerintah, Kepmen, Peraturan Dirjen). Sejauh mana amanat pembentukan lembaga-lembaga sesuai dengan UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Dari pengalaman beberapa kecelakaan, terdapat 3 (tiga) faktor kategori utama, yaitu Human factor yang mencakup pelaksanaan prosedur dan/atau standar yang berlaku, pengawasan, baik internal maupun eksternal, dan pelaksanaan ketentuan, dan beban kerja atau jam kerja yang berlebih atau kurang istirahat; Faktor teknis yang mencakup kurang berfungsinya atau tidak efektifnya peralatanperalatan atau sistem pada pesawat, dan kegagalan atau kesalahan pada proses produksi. Faktor lingkungan (environmental), yang mencakup lingkungan bandara udara, termasuk kurang sterilnya runway. Faktor cuaca tidak dipertimbangkan sebagai faktor penyebab utama kecelakaan, namun merupakan faktor yang berkontribusi untuk meningkatkan terjadinya resiko kecelakaan. “Dalam konteks ini, perlu pendalaman terhadap kelembagaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang terkait dengan Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan kelembagaan. Selain itu akan ada pendalaman terkait potensi fluktuasi harga tiket terhadap faktor Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan,” tekan Ketua Panja Fary Djemy Francis. Untuk turut memudahkan proses kerja Panja juga akan memperhatikan rekomendasi yang dihasilkan dari Audit ICAO USOAP tahun 2014 terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dunia penerbangan Indonesia. Dalam pelaksanaannya ada 8 (delapan) area yang diaudit dalam USOAP, yaitu: Perundang-undangan (Legislation), Organisasi, Lisensi (Licensing), Operasi (Operations), Kelaikudaraan (Airworthiness), Badan/ Lembaga Investigasi Kecelakaan, Pelayanan Navigasi Udara, dan Bandar Udara (Aerodromes). (iky) foto: ibnur, rizka/parle/hr

LIPUTAN KHUSUS

APPF ke-23 Ekuador Forum Parlemen Se-Asia Pasifik

Sepakati 18 Resolusi

D

ari 41 draft resolusi yang diusulkan oleh negara ang gota Parlemen se-Asia Pa sifik, hanya 18 Resolusi akhirnya disepakati oleh seluruh negara delegasi dalam forum parlemen seAsia Pasifik, di Quito, Ekuador. Sebelumnya Parlemen Indonesia mengusulkan delapan draft reso lusi dalam Forum Parlemen terse but. Diantaranya resolusi proses perdamaian di timur tengah, berisi seruan perundingan damai kembali antara Israel dan Palestina serta mendukung negara Palestina yang berdaulat. Berikutnya draft resolusi dukungan penguatan perdamaian terkait tekanan politik di Asia Pa sifik. Draft ini berisi berisi seruan

damai di kawasan Asia Pasifik teru tama dalam menyelesaikan masalah klaim teritori di laut Tiongkok Se latan. Indonesia juga mengusulkan draft resolusi terkait perlindungan hak bagi pekerja migran, kemudian draft membangun jaringan antar parlemen anti korupsi.Yang tidak kalah pentingnya yaitu usulan reso lusi kawasan dalam memerangi ke jahatan cyber crime. Sementara usulan lainnya yaitu meningkatkan konektifitas antar kawasan melalui integrasi ekonomi Asia Pasifik. Draft resolusi usulan Indonesia prinsipnya menitikbe ratkan peran negara anggota APPF

dalam meningkatkan konektifitas dan peran parlemen dalam inovasi mekanisme pembiayaan bagi pem bangunan infrastruktur transpor tasi Resolusi terak hir yaitu usulan perlindungan melawan penjualan kepemilikan warisan budaya suatu negara. “Kita mengajak negara-ne gara APPF untuk meningkatkan ker jasama dalam perlindungan bendabenda purbakala dan menyeruhkan volluntary restitution bagi benda purbakala milik negara lain yang menjadi milik mereka secara tidak sah,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Quito, Ekuador saat diwawanca rai Parlementaria.

PARLEMENTARIA


67

LIPUTAN KHUSUS

Menurut Fadli, warisan budaya itu merupakan hasil karya peradaban yang harus dijaga dan diproteksi. “Warisan budaya kita kadang ba nyak dijual ke luar negeri sep erti museum, dan juga kerap konf lik yang terjadi akibat perebutan wari san budaya, seperti Irak, Suriah,” terangnya. Sementara Delegasi Indonesia Ab dul Kadir Karding, mengatakan,

wab untuk meningkatkan kesada ran masyarakat dalam melindungi warisan budaya dari ancaman pen curian, penggalian tak berizin dan ekspor terlarang. “Menyadari be tapa pentingnya isu ini, kami telah menyerahkan rancangan resolusi mengenai hal tersebut dan sangat berharap adanya masukan aman demen yang membangun dari anda untuk memperkaya Rancangan Resolusi tersebut,” jelasnya.

canakan dan mengimplementasi kan langkah-langkah perlindungan dan manajemen warisan budaya nasional mereka. Kami menghargai dukungan anggota-anggota parle men dalam lingkup APPF atas isu tersebut dan kami yakin rancangan resolusi yang terkait dengan wari san budaya akan menjadi salah satu hasil penting pertemuan tahunan APPF ke-23 ini,” tambahnya. Terkait hanya 18 resolusi, Presiden Drafting komite APPF Ekuador, Fer nando Bustamante menjelaskan, tim drafting telah menganalisa dari 41 draft resolusi yang ditawarkan oleh seluruh anggota delegasi, na mun setelah pembentukan group k husus yang ber tujuan meng gabungkan seluruh resolusi yang hamper serupa, akhirnya dikurangi hingga mencapai 24 resolusi dan finalisasi akhirnya itu disepakati 18 resolusi. “Dari 24 proposal kita menyetujui 18 resolusi karena dise pakati sesuai konsensus bulat se suai prosedur forum ini,” jelasnya.

kita menyadari adanya kebutu han untuk memperkuat kerjasama regional untuk melestarikan dan mempromosikan budaya masyara kat di kawasan ini. Untuk mewu judkan komitmen dalam meles tarikan warisan budaya, Indonesia telah menerima Konvensi Perlin dungan Warisan Budaya Takbenda 2003,” ujarnya saat menyampaikan pandangan delegasi Indonesia soal pelestar ian dan promosi warisan budaya kawasan, di Quito, Ekuador. Menurutnya, parlemen Indone sia juga mengemban tanggung ja

68

PARLEMENTARIA


Dalam pembahasan di pertemuan working committee mengenai pen didikan, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan lanjut Karding, Parlemen Indonesia mengemukakan usulan mengenai alokasi anggaran nasional bagi per lindungan, preservasi, dan promosi penghormatan bagi warisan budaya di negara-negara anggota APPF. “Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan nega ra-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki sumber daya berkelan jutan dan cukup untuk meren

Sidang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) terdiri atas 27 nega ra. APPF dibentuk melalui prepatory meeting yang diselengarakan pada Agustus 1991 di Singapura, dan si dang tahunan APPF telah dilak sanakan beberapa kali dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 12_16 Januari 2014 di puerto Valarta, Me ksiko. Dorong Stabilitas Kawasan Asia Pasifik Delegasi Parlemen Indonesia di Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-23 berkomitmen untuk terus mendorong perdamaian dan stabilitas di Kawasan Asia Pasifik. “Karena itu pertemuan forum re gional merupakan salah faktor penting untuk meningkatkan pem bangunan nasional dan kesejahte raan masyarakat di kawasan, jadi

tidak ada satupun negara dapat berdiri sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada,”ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat me nyampaikan statementnya dalam sidang umum pertama soal poli tik dan keamanan, dengan tema strengthening peace and security in the region, di Ekuador. Menurut Fadli, saat ini kita semakin dekat dalam menuntaskan MDGs serta mengadopsi tujuan pemba ngunan berkelanjutan pasca 2015, maka visi kita sekarang adalah menjamin keberlanjutan dan men jaga pertumbuhan pembangunan di kawasan.”Perdamaian dan sta bilitas merupakan dua esensi untuk pembangunan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesehatan masyara kat,” ujar Fadli Fadli mengatakan, jika dibanding kan dengan negara Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Pasifik relatif lebih stabil dan aman. ”Karena itu belajar dari konflik terbuka hori zontal di Timur Tengah dan Afrika Utara, bahwa perang membuat semua orang menderita, karena itu kita harus mengedepankan dialog dan kerjasama untuk meningkat kan kesejahteraan dan stabilitas di kawasan. “Itu harus menjadi komit men bersama dari kita semua se bagai anggota parlemen,” tegasnya. Diundang Presiden Ekuador Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon diterima oleh Pre siden Ekuador Rafael Correa di Istana Kepresidenan Ekuador. “Kita diundang oleh Presiden Ekuador di Tugu Proklamasi Ekuador ta hun 1989, dengan sejumlah delegasi terbatas, pada kunjungan itu kita mengo brol diatas balkon istana bersama Presiden Ekuador sambil menyaksikan pawai kenegaraan,” ujarnya.

Fad li mengat a k a n, per temu a n tersebut berlangsung informal dan hanya terbatas bagi Pimpinan Par lemen di negara kawasan Asia Pa sifik. “Kemudian ada acara ngobrol informal, yang diundang itu hanya Ketua Delegasi yaitu Ketua Parle men Rusia, Australia, Malaysia dan Wakil Ketua RRC dan Indonesia,” jelasnya. Dia menjelaskan, pertemuan terse but berlangsung beberapa menit. Saat pertemuan, Presiden Ekuador menyampaikan bahwa saat kunju ngan ke Indonesia pihaknya mem peroleh sambutan luar biasa dari Pemerintah Indonesia.”Dia me ngatakan meskipun secara terito rial jauh, tapi Ekuador dengan In donesia memiliki kedekatan secara emosional,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Wakil Ke tua DPR Fadli Zon dan rombongan Pimpinan Dewan dari negara ka wasan Asia Pasifik lainnya diajak tur ke dalam istana Presiden. Dalam kunjungannya tersebut, sebagai tuan rumah Presiden Ekuador juga menunjukkan berbagai ruangan yang ada di Istana dan cindera mata dari berbagai negara sahabat.

Paparkan Program BPJS Pada kesempatan itu, Delegasi In donesia Indro Hananto sempat memaparkan mengenai program jaminan sosial di Indonesia kepada delegasi Parlemen Asia Pasifik. “Seperti program Family Hope program (Program keluarga harapan). Ini merupakan program asistensi sosial untuk keluarga miskin se perti ibu menyusui dan anak antara 0-15 tahun dengan memberikan bantuan sosial terhadap masyara kat miskin yang terkena dampak seperti kenaikan BBM,” ujarnya saat memaparkan statemen terkait tema kerjasama regional di wilayah Asia Pacific : pandangan kerangka legislatif dalam perlindungan sosial dan hak sosial masyarakat di Quito, Ekuador. Saat ini, lanjut Indro, pelayanan uni versal jaminan sosial telah diterap kan di Indonesia, melalui UU Badan Penyeleng gara Jaminan Sosia l (BPJS) yang digolkan oleh DPR, In donesia telah selangkah lebih maju dalam memberikan jaminan sosial bagi warganya mulai dari jaminan kesehatan sampai tenaga kerja yang lebih terintegrasi.

PARLEMENTARIA


69

LIPUTAN KHUSUS

“UU itu telah diadopsi tahun 2011 dalam rangka menjangkau seluruh rakyat Indonesia dalam mening karkan jaminan sosialnya baik yang dikeolah oleh pemerintah, BUMN, maupun asuransi swasta,” ujarnya. Berdasarkan UU, papar Indro, In donesia harus memiliki dua Badan jaminan sosial yang memberikan jaminan kesehatan maupun jami nan tenaga kerja. “Kedua badan itu nanti yang memberikan jaminan seperti kesehatan, sakit, maupun kecelakaan kerja,” jelasnya. Dia menambahkan, Indonesia siap bekerjasama dengan semua dele gasi anggota APPF untuk menyama kan kerangka berpikir terkait pro teksi sosial. “Kita juga ingin dengar dari negara lain soal proteksi sosial di negarta masing-masing,” ujarnya. Parlemen Indonesia mengirim dela pan perwakilan dari DPR dalam

70

PARLEMENTARIA


rapat tahunan Asia Pacific Parliamentary forum di Quito, Ekuador ke 23, pada tanggal 9-17 Januari mendatang. Dalam Forum Parlemen Asia Pasifik tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, didam pingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno, anggota BKSAP SB Wir yanto Sukamdani, Indro Hananto, Rachel Maryam Sayidina, Abdul Kadir Karding dan M. Arief Sudito mo. Dari DPD diwakilkan oleh tujuh orang anggotanya. APPF merupakan forum kerjasama non-ekslusif antar parlemen di wilayah Asia dan Pasifik yang diini siasi oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone pada tahun 1993. Saat ini APPF berang gotakan 27 negara termasuk Indo nesia. APPF merupakan wadah bagi para anggota parlemen guna mem

bahas permasalahan bersama dan berbagi pengalamandi berbagai bi dang yang menjadi concern masingmasing negara. Kerangka kerjasama APPF berfokus pada perdamaian, kebebasan, demokrasi, kesejahte raan, perdagangan dan investasi, pembangunan berkelanjutan dan kerjasama non militer. Dalam pertemuan APPF ke 22 lalu dihasilkan 22 resolusi lima dianta ranya merupakan prakarsa Indo nesia. Meskipun pembahasan per temuan APPF juga mencakup isu perdagangan dan ekonomi, negara anggota APPF juga memberikan perhatian khusus terhadap isu per damaian dan stabilitas keamanan kawasan seperti antara lain ter kait konflik atara Israel-Palestina, polemik Suriah, perseteruan di Semenanjung Korea, hingga isu pemberantasan Korupsi, penang gulangan terorisme dan narkoba. (Sugeng) foto: sugeng/parle/hr

SELEBRITIS

Dari Panggung Hiburan Ke Panggung Politik PARLEMENTARIA


71

SELEBRITIS

sudah paham tentang dunia politik,” aku Dony. Namun pada prak tek nya dilanjutkan Dony, politik tidaklah selalu sama dengan teori yang pernah di pelajarinya di bangku kuliah. Ia menganggap hal itu sebagai referensi semata. Ia mencontoh kan, ketika dirinya diper caya menjadi caleg Partai Nasdem pada Pemilu 2014 kem a r i n u nt u k D aer a h Pemilihan Jawa Barat. Ia mendapati kenyataan ba nyak intrik-intrik penarik su ara massa yang tidak didapat nya di bangku kuliah. Hingga akhirnya langkahnya menuju kursi anggota dewan harus ter henti.

J

i k a seb elu m nya t erken a l lewat berbaga i per a n nya di panggung hiburan, kini pria bernama lengkap Dony Damara Prasha Dhana bertekad untuk memasuki panggung politik t a n a h a i r. B a g a i m a n a i k hw a l kesertaannya di panggung hiburan t a n a h a i r, b er i k ut p enut u r a n putera pasangan (Alm) Poernomo Kismosoedirjo dan Oesye Purnomo ini kepada Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlementaria. “Sebenarnya politik bukan hal baru bagi saya, karena disiplin ilmu yang saya pelajari Fakultas Ilmu So sial dan Ilmu Politik, khususnya HI atau Hubungan Internasional. Jadi secara teoritis sedikit banyak saya

72

PARLEMENTARIA


Gagal menjadi wakil rakyat bu kan berarti berhenti pula perjua ngannya untuk tetap menyalurkan aspirasi rakyat plus membangun negeri ini. Partai yang dinaungi nya melihat kemampuan yang ada dalam diri Dony, hingga kemudian ia pun diminta untuk memperkuat jajaran Tenaga Ahli (TA) di fraksi nya. “Sejak tahun 2009 lalu saya sudah dipinang oleh beberapa partai, na mun baru 2014 kemarin saya baru merasa yakin untuk menerima pinangan dari Partai Nasdem, yang menurut saya memiliki visi dan misi yang sama dengan saya, sesuai de ngan slogannya gerakan perubah an. Bersama dengan Partai Nasdem, saya ingin melakukan perubahan untuk negeri dan bangsa ini,” jelas pria kelahiran 12 Oktober 1966 ini. Ada beberapa hal yang menurut Dony harus diperbaiki di negeri ini, selain pemberantasan KKN (kolusi korupsi dan nepotisme), salah sa tunya adalah memangkas jalur bi

Ada beberapa hal yang menurut Dony harus diperbaiki di negeri ini, selain pemberantasan KKN (kolusi korupsi dan nepotisme), salah satunya adalah memangkas jalur birokrasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. rokrasi untuk mendorong pemba ngunan infrastruktur di Indonesia. Ia menilai infrastruktur yang masih minim di beberapa wilayah Indo nesia disebabkan adanya birokrasi yang tersendat. Sebut saja ketika ia mengunjungi Nabire, Papua ada pantai yang sa ngat indah, namun per jalanan menuju tempat tersebut sangat lama dikarenakan infrastruktur yang masih kurang. Padahal po tensi pariwisata di daerah tersebut sangat besar. Hal itu menurut Dony tentu sangat menghambat pengem bangan pariwisata daerah tersebut. “Saya ingin pengembangan infra struktur merata di seluruh wilayah Indonesia, untuk itu birokrasi harus dipangkas, agar ketika anggaran itu turun maka yang sampai ke wilayah tersebut juga sejumlah yang diang garkan oleh pusat,” ungkapnya. Ia menyadari untuk bisa mewu judkan harapannya tersebut akan lebih mudah jika ia menjadi anggota dewan yang langsung dapat mem berikan pengaruhnya. Namun lewat kesertaannya sebagai TA, ia tetap berjuang mewujudkan harapannya tersebut dengan bantuan anggota

dewan yang ada di fraksinya. Kalahkan Andy Lau Karir Dony dimulai sejak tahun 1978 saat ia didaulat untuk menjadi mo del iklan produk mentega. Wajah nya pun kemudian mulai menghiasi berbagai layar kaca lewat iklan ber bagai produknya. Sukses sebagai bintang iklan, Dony merambah ke dunia seni peran lewat film Cinta Anak Jaman. Berturut-turut, ia te rus didapuk peran layar lebar lewat berbagai judul, diantaranya Ketika Cinta Telah Berlalu, Boss Carmad, Dua Kekasih dan Joe Turun Ke Desa, Pagar Ayu dan Perwira Ksatria. Di judul terakhir ini, peran Dony sebagai Prasojo yang merupakan seorang Perwira TNI AU dengan latar belakang dari keluarga miskin ini mampu menyedot perhatian banyak khalayak. Hingga kemudian di film yang disutradari oleh Nor man Benny ini Dony berhasil masuk dalam nominasi pemeran pendu kung terbaik Festival Film Indone sia. Puluhan film layar lebar dan layar kaca telah dilakoninya, namun film Lovely Man lah yang di rasanya paling berkesan. Ya, di film ini Dony ber

peran sebagai Syaiful, pria sejati yang ketika malam berprofesi se bagai waria dengan nama jalanan Ipuy. Permasalahan muncul ketika Cahaya, anak gadis Syaiful datang ke Jakarta mencari ayahnya yang kemudian ditemui kenyataan ayah yang dicarinya selama ini ternyata seorang waria. Film yang sempat memunculkan kontroversi ini memang hanya se bentar dinikmati masyarakat Ibu kota, namun peran yang dilakoni Dony sangat apik dan begitu me lekat dalam benak masyara k at . T id a k h a ny a publik tanah air yang terkesan dengan ak ting Dony di film Lovely Man, na mun juga publik se-asia. Hingga akhirnya p a d a Fe st iva l F i l m

Asia ke-6 ia berhasil meraih predi kat Aktor Terbaik dalam film terse but. Tidak tanggung-tanggung, dalam festival tersebut ia berhasil menyi sihkan 31 judul film lainnya, terma suk film bertajuk Simple life yang diperankan aktor terkenal Andy Lau. Dewi fortuna rupanya berpi hak pada Dony, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan aktor film Hongkong tersebut dengan meraih predikat The Best Actor atau Aktor terbaik. Kini, meski telah memasuki panggung politik tanah air, namun bukan berarti ia akan sepenuhnya me ninggalkan panggung hiburan, meng ingat ia dibesarkan lewat dunia seni peran. Na mun Dony mengaku, untuk saat ini ia akan lebih berkonsentrasi ke dunia politik dan akan lebih selektif dalam menerima tawaran di dunia h i b u r a n . ( Ay u) Foto: Ray/parle/hr

PARLEMENTARIA


73

H

PIA Semakin Terlihat Kiprahnya

ujan yang terjadi selama beberapa hari sebelum nya sempat membanjir i beberapa kawasan ibukota terma suk pemukiman nelayan, Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara. Kondisi tersebut mengundang keprihatinan dari para istri anggota DPR RI yang tergabung dalam PIA (Persauda raan Istri Anggota) DPR. Sebagai wujud solidaritas antar sesama, PIA menggelar Bakti sosial di pemuki man tersebut. Berikut penuturan Ketua PIA Periode 2014-2019, Deisti A Novanto.

“Sebenarnya tidak musim hujan pun kawasan pemukiman nelayan ini sudah kerap banjir, karena po sisinya yang memang dekat dengan laut. Ditambah dengan hujan yang terjadi terus menurus beberapa hari yang lalu sempat menjadikan kawasan ini bak lautan, Alhamdu lillah saat kami datang sekarang ini banjir sudah surut,” ungkap Deisti disela-sela Bakti sosial di Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara (24/1). Dijelaskan Deisti, kedatangannya kali itu bersama anggota PIA ber

tujuan untuk Bakti sosial berupa pengobatan gratis. “Ini menjadi salah satu program kami (PIA) se bagai wujud solidaritas antar sesa ma, juga sebagai bentuk terimaka sih kami kepada masyarakat yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada bapak-bapak atau suami-suami kami menjadi wakil rakyat atau anggota DPR,” tambahnya. Bersama dengan peng urus PIA Periode 2014-2019 seperti Grace Fadli Zon yang merupakan istri dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, ser ta Ibu Taufik Kurniawan, Ibu Agus Hermanto dan Ibu Fahri Hamzah serta pengurus PIA lainnya, PIA telah menyusun berbagai program kerjanya selama satu tahun. Dima na program tersebut memiliki tar get eksternal dan internal. Ek ter nal misalnya, Bak ti sosi al berupa pengobatan gratis bagi masyarakat di Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara. Program Bakti sos ial ini menurut Deisti rencananya akan digelar dalam dua bulan sekali dengan lokasi yang berbeda-beda. Setiap lokasi dipimpin oleh panitia inti dari latar belakang partai yang berbeda-beda. Meski demikian, ia meyakini bahwa seluruh anggota PIA tetap ikut berperan serta dalam pelaksanaan bhakti sosial tersebut. Sementara program internal me miliki target ke dalam, yakni bagi anggota PIA itu sendiri, karyawan serta staf di DPR RI. Program terse but digelar dalam berbagai bentuk, diantaranya berupa seminar parenting dan bazaar. Menurut Grace Fadli Zon saat ditemui usai pelan tikan kepengurusan PIA periode 2014-2019, program internal sangat

74

PARLEMENTARIA


bermanfaat bagi pengembangan diri anggota PIA beserta staf dan karyawan DPR. Karena tidak dapat dipungkiri sebagai isteri anggota dewan, PIA dituntut untuk mampu mendukung sang suami yang no tabene merupakan seorang poli tisi, disamping juga sederet tugas ibu rumah tangga lainnya, seperti merawat dan memberikan pendidi kan terbaik bagi anak-anak. Baik Deisti maupun Grace me ngakui sederet program kerja yang telah disusun bersama anggota PIA lainnya itu merupakan tugas mu lia yang harus dijalankan. Uniknya, keduanya tidak menjadikan semua itu sebagai sebuah beban berat. “Ini amana h yang har us k ami jalankan dengan baik, kami tidak menganggap ini sebagai sebuah beban. Karena di dalamnya juga terselip misi sosial yang sangat mu lia, Insya Allah dibawah kepemimpi nan bu Deisti, saya yakin nama PIA akan lebih berkibar dan akan lebih terlihat kiprahnya baik di masyara kat maupun di lingkungan DPR RI sendiri,” jelas Grace Fadli Zon, usai

pelantikan Pengu rus PIA beberapa waktu lalu. Sement ara itu, A pr i l y a n g a k a n datang dijelaskan Deist i, PI A a k a n membuat acara se jenis Family Gathering dalam rangka menya mbut h a r i Kartini. Dalam ke sempatan itu PIA akan membuat lomba tumpeng bagi ibu-ibu, dan lomba seni yang di tujukan bagi anakanak. Diharapkan dengan acara tersebut silaturahim antar sesama anggota PIA dan keluarga dapat se makin terjalin dengan baik. Lewat keakraban tersebut sesama ang gota PIA dapat terus berbagi infor masi dan pengetahuan, yang pada akhirnya akan semakin meningkat kan dukungan terhadap para suami yang telah dipercaya menjadi wakil rakyat.

“Alhamdulillah sejak awal anggota PIA jauh lebih kompak dan lebih solid dibanding bapak-bapaknya. Karena kami mengedepankan nama PIA, bukan nama partai. Hal ini ten tu memudahkan kami dalam men jalankan program kerja yang telah kami susun bersama,” pungkas De isti yang diamini oleh Grace. (Ayu) foto: rizka, andri/parle/hr

PARLEMENTARIA


75

PARLEMEN DUNIA

Kenal Lebih Dekat Majelis Rendah Australia Oleh Chusnul Mar’iyah | Pakar Politik UI

Pada awal 1990an, ketika tahun pertama belajar di Sydney University tentang Politik Australia, pen ulis menghadiri beberapa sidang dari Joint Committee dari Parle men Austrlia (house of representative atau Majelis Rendah) tentang isu kebijakan Luar negeri Australia terhadap Indonesia. Impresi penulis menyaksikan bagaimana Parlemen Australia lebih memiliki informasi lengkap tentang Indonesia, bahkan mungkin dibandingkan dengan DPR sendiri tentang isu tertentu. Dalam proses mendapatkan informasi ten tang Indonesia, parlemen Australia membentuk Joint Commitee yang mengundang masyarakat, baik in dividu, maupun kelompok. Dalam hubungan Australia-Indonesia, ten tu isu Papua, Timor Timur dan Aceh menjadi isu utama yang dibahas sangat tuntas. Tone dari pemba hasan saat itu lebih bersifat negatif,

76

PARLEMENTARIA


karena laporan-laporan dari ke lompok yang sangat kritis seperti Amnesti Internasional, maupun berbagai kelompok yang pro self determination untuk Timor-Timur dan Papua. Pada saat yang sama tone positif, di antaranya berasal dari keterangan (public hearing) dari para guru Bahasa Indonesia, para Indonesianist yang mencintai Indonesia. Tentu juga keterangan dari kepentingan pebisnis Austra lia di Indonesia. Hasil dari public hearing inilah negatif dan positif tersebut menjadi rujukan kebijakan Canberra terhadap Jakarta. Dua puluh empat tahun kemudian, mengunjungi kembali Parlemen Australia, perkembangan politik silih berganti kekuasaan antara Partai Buruh dengan Partai Koalisi Liberal Nasional adalah suatu hal yang biasa. Namun, dalam menge

lola sistem kerja Parlemen Australia terdapat perubahan dalam konsep kini disebut sebagai parlemen mo dern. Indikator dari Parlemen mo dern adalah pertama, penggunaan teknologi dan mudah diakses oleh publik; dan fungsi representasi. Bagaimana hal tersebut diimple mentasikan dalam parlemen mo dern Australia di tingkat pemerin tahan federal (nasional)? Penggunaan Teknologi dan Mudah Diakses Hampir seluruh parlemen di dunia tentu sudah menggunakan teknolo gi dalam mengelola proses politik di parlemen. Yang menarik dari Parle men Australia adalah perkemba ngan seluruh hasil kerja parlemen yaitu semua dalam bentuk perde batan dapat diakses melalui website. Ada beberapa hal penting yang me

nonjol yang dapat menjadi indikator dalam parlemen modern. Pertama, fungsi Parlemen adalah membuat peraturan per-undang-undangan; f ungsi mengontrol pemer int ah dan fungsi anggaran. Oleh karena itu produk dari parlemen dapat dilihat secara individu apa yang diperjuangkan dari masing-mas ing anggota legislatif dapat dilihat dalam dokumen Hansard. Dalam hal ini yang dimaksud Hansard adalah nama yang diberikan terha dap transkrip perdebatan di Senat, House of Representatives, Federation Chamber dan komite-komite yang dibentuk parlemen. Transkrip ini dipubliskasikan dalam waktu yang sangat singkat (3 jam) setelah selesai rapat saat itu. Saat penulis meneliti untuk keper luan disertasi doktor tentang Politik di Australia, maka dengan mudah dapat diakses publikasi hasil perde batan tersebut. Di tahun 1990an, saya masih menemukan Hansard dalam bentuk hard copy yang bi asanya diterbitkan sehari sesudah rapat di parlemen tersebut. Namun, saat ini semua dokumen Hansard sejak Australian Federation 1901 su dah dapat diakses di web Parlemen Australia. Sementara itu, saat ini semua perdebatan parlemen dapat diakses 3 (tiga) jam setelah rapat ditutup. Pada saat yang sama, terdapat per aturan bahwa media Australia tidak dapat merekam perdebatan di Par lemen. Dengan Kamera Robot yang dipasang dalam ruang Parlemen, maka Parlemen Australia sudah menyiapkan semua rekaman pros es sidang yang diberikan kepada seluruh media yang membutuhkan dengan perbedaan waktu hanya 2-5 detik. Dengan demikian media tidak perlu menyediakan anggaran besar untuk kebutuhan tersebut. Peraturan lain yang menarik adalah media dilarang memotret anggota dewan di dalam restoran yang ada

di dalam gedung Parlemen dan ti dak boleh memotret Anggota Par lemen di kolam renang. Dengan demikian Gedung Parlemen yang sangat ketat dengan sistem ke amanan satu pintu, memberikan ruang yang cukup bagi wakil rakyat untuk lebih berkonsentrasi kepada portofolio yang harus dilaksanakan sebagai tugas pokoknya. Hal lain yang menjadi produk dari parlemen adalah peraturan pe rundang-undangan. Dalam hal ini konsep yang digunakan adalah Bill Digest. Produk dari parlemen ini juga dapat diakses secara elektron ik sejak 1990. Sementara sebelum tahun 1990 dapat diakses melalui publikasi yang dicetak. Dengan model dukungan sistem parlemen tersebut, maka rekam jejak setiap Wakil Rakyat dapat diikuti melalui rekam jejak selama menjadi Ang gota Parlemen. Pada saat yang sama birokrasi parlemen menyediakan sistem khusus untuk para anggota Parlemen secara elektronik. Den gan demikian di manapun Anggota Parlemen Australia akan langsung secara mudah mengakses berbagai dokumen negara yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Setiap Anggota Parlemen di Aus tralia memiliki kantor dengan staf yang cukup di setiap daerah pemi lihannya. Pada saat Parlemen tidak bersidang (sitting sessions), Ang gota Parlemen berkantor di Daerah Pemilihannya masing-masing. Den gan demikian berbagai persoalan

yang dihadapi oleh konstituen dan persoalan daerah pemilihan dapat secara langsung disampaikan ke pada wakil rakyat di kantor Dapil nya. Selain itu, penggunaan media sosial seperti blog, FB dan twitter juga menjadi mekanisme bagi wakil rakyat dalam berkomunikasi de ngan wakilnya. Fungsi Representasi Sistem Politik di Australia adalah sistem Parlementer. Pemenang pe milu (50 % plus 1) dapat membentuk pemerintahan. Dalam mengimple mentasikan sistem ini, pemenang mayoritas akan membentuk ko alisi bila dalam pemilu ternyata ha nya menang tipis dan kurang dari separuh plus satu. Anggota Parle men Australia untuk majelis rendah adalah 150 orang. Dengan demikian untuk mendapatkan posisi mem bentuk pemerintahan dalam pe milu, partai politik paling tidak memenangkan 76 kursi. Sistem pemilu untuk majelis rendah ini adalah sistem distrik. Berbeda de ngan sistem pemilu untuk majelis tinggi (Senat) menggunakan sistem proporsional di mana setiap negara bagian memiliki wakil yang sama 12 orang (untuk enam negara bagian), sementara untuk Territori yaitu Northen Territori dan Wilayah Ibu Kota Teritori Canberra masingmasing memiliki 2 wakil Senat. Per dana Menteri Australia harus ber asal dari Majelis Rendah (House of Representative). Jumlah distrik di setiap negara ba gian (Australia memiliki 6 negara bagian dan 2 Teritori) tergantung jumla h penduduk. Daera h pe milihan terkecil wilayahnya ada di negara bagian NSW (New South Wales) di dalam Kota Metropolitan Sydney, karena sangat padat pen duduknya yaitu daerah pemilihan Grayndler yang hanya mengkover 32 sq km. Sementara distrik yang memiliki luas wilayah yang sangat

PARLEMENTARIA


77

PARLEMEN DUNIA

padat adalah distrik Durack di Aus tralia Barat dengan mengkover se luas 1 587 758 sq km. Wilayahnya meliputi separoh lebih negara ba gian WA (Western Australia). De ngan demikian pembagian wilayah perwakilan tidak didasarkan pada luas wilayah, perwakilan untuk majelis rendah berdasarkan jumlah penduduk yang diwakilinya. Hal itu mengingatkan pemulis saat mem buat pertama kali dalam sejarah politik di Indonesia memiliki daerah pemilihan. Protes berasal dari dae rah yang memiliki wilayah luas na mun jarang penduduknya. Prinsip keterwakilan dalam hal ini adalah keterwakilan penduduk bukan ke terwakilan wilayah. Australia adalah sedikit negara yang menggunakan sistem pemilu wajib bagi warga negaranya. Semua war ga negara Australia wajib meng ik uti pemilu. Apa bila tidak mengikuti pe milu, maka melalui proses pengadilan dapat didenda sampai 50 dollar Australia. Oleh karena itu AEC (Aus tralian Election Commis sion) menyediakan memilih melalui pos bagi yang tidak bisa hadir pada hari pemilu yang dilaksanakan biasanya hari Sabtu dari pagi sampai ditutup jam 6 sore. Sistem ini dianggap baik oleh kedua partai utama yaitu Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal/Nasi onal. Dengan demikian semua war ga negara Australia bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Di samping itu juga sistem pemi lunya menggunakan sistem distrik dengan varian preferensial sistem. Pemilih harus membuat preferensi peringkat satu sampai jumlah kan didat. Hanya yang mendapatkan suara separuh lebih satu yang dapat memenangkan kursi. Oleh karena itu di beberapa distrik kadang ter jadi pemenangan melalui prefe rensi kedua. Konsep pemilu dengan

78

PARLEMENTARIA


sistem rahasia (tidak terbuka secara langsung memilihnya) merupakan model yang dilakukan pertama kali di Australia, yang dikenal di Ameri ka Serikat sebagai Australian Ballot. Aust r a l i a meng g u n a k a n m a s a pemerintahannya yang disebut non-fixterm. Paling lama masa pemerintahannya hanya 3 tahun. Namun, sebelum tiga tahun Per dana Menteri dapat membubarkan pemerintahannya dengan mel aporkan kepada gubernur jendral dan dalam waktu 36 hari dilaku kan pemilu dan terpilih peme rintahan baru. Model seperti ini memungkinkan rezim yang per caya mendapat dukungan pemilih, membubarkan pemerintahannya sebelum masa pemerintahannya

berakhir untuk dapat memperpan jang masa pemerintahannya. Pemerintahan Australia juga dapat membubarkan pemerintahan kare na alasan khusus yang diperboleh kan dalam konstitusi Australia ps 57 yang dilakukan oleh Gubernur Jendral yang membubarkan kedua majelis Rendah dan Majelis Atas, sehingga dilaksanakan pemilu se cara bersamaan. Dalam hal ini disebut double dissolution. Salah satu yang bisa menyebakan double dissolution tersebut apabila budget ditolak dua kali. Setelah dibubarkan dalam waktu 36 hari dilaksanakan pemilu dan dibentuk pemerintahan baru hasil pemilu. Pemilu di Austra lia hanya membutuhkan persiapan

36 hari saja. Dengan model sistem keterwakilan dalam sistem politik di Australia, dengan mudahnya warga negara untuk mengakses wakilnya, dan dapat mengontrol melalui teknologi terhadap perdebatan politik di Par lemen Australia, maka tanggung jawab menjadi A nggota Dewan di Australia tidak dapat lari dari pengawasan warga negara. Proses pengambilan keputusan semua pe rundang-undangan, hubungan luar negeri melalui partisipasi rakyat melalui public hear ing menjadi mekanisme penting dalam proses legislasi. Selain itu proses legislasi tidak hanya diputuskan oleh Majelis Rendah, namun juga harus dibahas dalam majelis tinggi (Senat). Majelis Rendah harus menyerahkan RUU untuk concurence (sent to Senate for cooncurrance) dan dikembalikan oleh Se nat kepada House of Representative tanpa perbaikan (without amandement) atau dengan perubahan, baru kemudian dikirim ke Gu bernur General menjadi Act. Dan dipublikasikan menjadi UU (the Law). Dengan model Parlemen Modern tersebut, maka proses pembuatan UU dapat diikuti oleh warga yang berkepen tingan dengan issue yang dibahas dalam UU tersebut. Apalagi dengan sistem pemilu yang wajib (compulsory voting), tuntutan warga terha dap wakilnya sangat tinggi. Model Parlemen Modern yang menjadi model untuk transparansi dan akuntabilitas wakil rakyat yang dikembangkan di banyak negara, dapat dikembangkan di seluruh Parlemen di Indonesia, dimulai di DPR untuk membang un keper cayaan publik terhadap lembaga DPR. Sistem Presidensial yang kuat membutuhkan eksekutif yang kuat dan DPR yang kuat untuk mengon trolnya. foto: dok/parle/hr

POJOK PARLE

K

etenaran Menter i Kelaut an dan Per i k a n a n S u s i P udj i a s t ut i t id a k diragukan lagi. Sikap tegasnya terutama dalam memberant as Illegal f i shin g mengundang banyak pujian- diantaranya dengan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Buktinya sejumlah kapal ilegal pencuri devisa negara itu-bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan TNI AL telah dibom-ditenggelamkan ke laut bebas. Dalam rapat kerja pertama sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja dengan Komisi IV DPR dipimpin Ketuanya Edhi Prabowo Senin (26/1), perhatian para anggota Dewan kepada menteri yang satu ini cukup besar. Selain menyoroti kebijakan kementerian, para anggota juga menyampaikan apresiasi atas peran Menteri Susi selaku pemilik Susi Air dalam melayani penerbangan perintis di tanah air.

h a d i r, s a t u p e r s a t u menyebutk an nama, daerah pemilihan (dapil) ser t a f r a k si m a si ngmasing. Kemudian tiba giliran anggota Luther Kombong dari Fraksi Gerindra. Setelah menyebutkan n a m a d a n d api l nya anggota Dewan ini mengutarakan bahwa dirinya “sering naik Susi”. Maksudnya bahwa ketika mengunjungi daerah-daerah Balikpapan, Samarinda dan Berau dia kerap menumpang “Susi Air”. Kontan saja, pengakuan anggota Dewan ini mengundang tawa para hadirin.

Sampai saat ini, Menteri Susi memang menjadi “primadona”, baik di kalangan jurnalis maupun Raker kali ini digelar setelah sebelumnya tertunda koleganya sendiri, sesama menteri di Kabinet Kerja. karena menghadiri Rapat dengan Badan Anggaran Dalam rapat dengan Banggar sebelumnya dia curhat DPR. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sering dibully ketika rapat Kabinet. ”Kabinet Kerja ini didampingi sejumlah staf disambut di ruang VIP kerjanya bully saya, selalu saja Susi. Saya mau melapor Komisi IV. Selayaknya rapat pertama, maka agendanya Komnas HAM,” ujarnya berkelakar. (mp,ry) foto: rizka/ adalah perkenalan seluruh anggota Komisi IV yang parle/hr

PARLEMENTARIA


79

TARIK ULUR KEBIJAKAN BBM. Edisi 121 TH. XLV, 2015

Recommend Documents