PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

1

daftar isi DAFTAR ISI

3 Dari Redaksi Laporan Utama 4 PERBAIKAN CITRA Kado Manis DPR di Akhir Jabatan 6 Selesaikan Tugas Hingga Akhir Masa Bakti

Mei 2009 tahun XL no. 71

Sumbang Saran 27 Chozin Chumaidy, Penasehat F-PPP DPR-RI ANGGOTA DPR MANGKIR, PENGKHIANATAN TERHADAP RAKYAT Pengawasan 29 PENINGKATAN ANGGARAN PENDIDIKAN BELUM MENJAMIN PENINGKATAN MUTU 31 BUKAN SALAH DEPDIKNAS JIKA MUTU PENDIDIKAN BELUM BAIK 33 Panitia Angket BBM Telusuri Kebijakan Energi Nasional

9

11

13

16

19

21

25

Gayus Lumbuun, Wakil Ketua BKDPR: Anggota DPR Wajib Pahami dan Patuhi Kode Etik Wakil Sekretaris FPG Malchias Markus Mekeng; DPR Mangkir Sakiti Hati Rakyat Mahfud Sidik, Ketua FPKS; DPR Harus Komitmen Perbaiki Kinerja Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Jamaluddin Karim Politisi yang Baik Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Tugastugasnya Syarwan Hamid Disiplin Bukan Hanya Milik Tentara Direktur Research dan Advokasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Tommy Legowo, Parpol Bertanggung Jawab Dorong Anggota Penuhi Komitmennya Firmanzah, Dekan FE UI bidang marketing politik Harus Ada Langkah Sistematis Selamatkan DPR

Anggaran 35 PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) SUATU KENISCAYAAN Legislasi 37 RUU RUMAH SAKIT BERI PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT 39 RUU KEISTIMEWAAN DIY: MAYORITAS MASYARAKAT MASIH INGINKAN GUBERNUR DITETAPKAN 42 RUU PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN WUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL Profil 44 Heri Akhmadi (F-PDIP): Sang Demonstran yang Peduli Pendidikan

Kunjungan Kerja 51 Sejumlah Daerah Antusias Bangun Kawasan Ekonomi Khusus 55 KOMISI II MINTA BPN SEGERA SELESAIKAN SENGKETA TANAH 58 Komisi VI DPR Minta Pemda Bangun Gudang Untuk Kepentingan Petani 62 KOMISI VIII DPR DUKUNG PENDIDIKAN AGAMA 65 KOMISI IX DPR OPTIMIS JAMSOSKES SUMSEL SUKSES 68 DPR PRIHATIN PENDIDIKAN DI PERBATASAN Sorotan 72 DPR Tolak Mantan Napi Jadi Caleg Liputan Khusus 75 PEMILU 2009 UNTUNGKAN PUBLIC FIGURE 77 KISRUH DPT CORENG PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF Selebritis 79 Mimpi Seorang Tantowi Yahya Pernik 82 Bagian Instalasi : Standby 24 Jam Berikan Pelayanan Kepada DPR 84

Pojok Parle

DARI REDAKSI

M

asa bakti DPR periode 20042009 pada akhir September 2009 tinggal menghitung bulan, atau bila dihitung mulai awal bulan Mei ini maka kiprah wakil rakyat di Senayan masih sekitar 150 hari. Pada saat transisi seperti ini, maka kinerja para anggota cenderung makin menurun, terlebih lagi mereka yang tidak terpilih. Laporan utama Parlementaria edisi 71 kali ini mengupas soal tanggungjawab anggota DPR tersebut, agar sisa-sisa masa baktinya tetap bisa diselesaikan. Para anggota DPR tetap dituntut mengakhiri tugasnya hingga tuntas, bukan hanya sampai pada saat hasil pemilu legislatif diumumkan. Pimpinan DPR dan Fraksi-f raksi mengingatkan kembali kepada para anggota DPR, baik yang terpilih kembali dan terutama yang tidak akan lagi duduk sebagai anggota Dewan, untuk bertekad menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya sampai akhir masa bakti Bukan saja komitmen kehadiran, tetapi juga penting bagaimana sisa-sisa pekerjaan DPR misalnya di bidang legislasi ada 35 RUU prioritas dan strategis seperti Susduk, Tipikor . “ Kita harus tunjukkan tidak sekedar kehadiran tetapi kerja,” ungkap Ketua FPKS Mahfud Sidik. Suasana dan hingar bingar pemilu legislatif diturunkan dalam liputan khusus dari kisruh DPT, tertukarnya surat suara dan buruknya kinerja KPU. Ini semua menjadi satu persoalan

yang “mencoreng” pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. Mengenai banyaknya wajah baru yang lolos ke Senayan, kompetensi anggota legislatif periode 2009-2014 tetap harus diuji. Meskipun dipilih melalui mekanisme suara terbanyak, tidak menjamin akan memberikan hasil optimal. Di bidang legislasi, disajikan perkembangan pembahasan RUU Rumah Sakit RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan RUU Keimigrasian. Anggaran legislasi menjadi bagian dari laporan bidang anggaran sedangkan di bidang pengawasan diturunkan laporan mengenai efisiensi 20% anggaran pendidikan. Laporan kunker Komisi II, VI, VIII, IX dan X disajikan bersama laporan Kunjungan Lapangan (Kunlap) tim Komisi VI DPR menghimpun masukan untuk pembahasan RUU Kawasan Ekonomi Khusus. Sedangkan dalam rubrik sorotan, edisi kali ini menurunkan laporan soal mantan napi yang diberi peluang menjadi calon legislatif. Kalangan DPR menolak putusan MK tanggal 24 April 2009 sebab dinilai memperburuk citra DPR. Mantan napi yang juga budayawan Arswendo Atmowiloto mendukung pendapat DPR dan menilai putusan MK itu menyesatkan. Seharusnya ada klasifikasinya, bukan semua napi. Apa Indonesia sudah kehabisan orang baik sehingga harus mencalegkan mantan napi?

PENGAWAS UMUM PIMPINAN DPR PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH Hj. Dra. Nining Indra Saleh, MSi (Sekjen DPR RI) PIMPINAN PELAKSANA Drs. Riado Simanjuntak (Kepala Biro Humas & Hukum) PIMPINAN REDAKSI Drs. Suratna, MSi (Kabag. Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI Dra. Etmita Ardem, MSi., Drs. Adriansyah, MM. (Kasubag Penerbitan) ANGGOTA REDAKSI Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos, Mastur Prantono, Sugeng Irianto, S.Sos Bayu Setiadi, S.IP Suwarni, SE Dian Arivani, SE, Iwan, Suciati, S.Sos. FOTOGRAFER Eka Hindra, Agung Sulistiono, S.H. Mu’amil Rokhily, S.Sos SIRKULASI M. Yasan DISAIN GRAFIS & ARTISTIK Spora ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI Lt. II Gedung Nusantara III DPR-RI JI. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 571 5348, 571 5586, 571 5350 Fax. (021) 571 5341 e-mail: [email protected] www.dpr.go.id/berita PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

3

LAPORAN UTAMA

PERBAIKAN CITRA

KADO MANIS DPR DI AKHIR J

Sesuai ketentuan tata tertib, DPR periode 2004-2009 akan mengakhiri masa baktinya pada saat anggota baru periode 20092014 dilantik pada tanggal 1 Oktober 2009. Dengan demikian, para wakil rakyat masa bakti 2004-2009 akan berakhir pada tanggal 30 September 2009, masih ada sekitar 5 bulan lamanya dari pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2009.

ika pada pemilu sebelumnya para anggota Dewan yang tidak terpilih lagi, tidak ada yang peduli apakah akan mangkir atau terus aktif menuntaskan tugasnya sampai akhir masa baktinya, namun kini di era reformasi dan transparansi, pengabdian para wakil rakyat di Senayan senantiasa diikuti masyarakat. Informasi seputar parlemen terus dipantau apakah kontraknya selama lima tahun di kursi empuk Senayan dengan berbagai fasilitas dan tunjangan itu dilaksanakan dengan amanah dan penuh tanggungjawab. Sebagaimana penegasan Ketua DPR dan beberapa Pimpinan Fraksi DPR yang dihubungi Parlementaria, diingatkan kembali kepada rekan-rekan anggota DPR, baik yang terpilih menjadi anggota legislatif yang

foto : doc. parle

4


akan datang dan terutama yang tidak akan lagi duduk sebagai anggota Dewan, untuk bertekad menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya sampai akhir masa bakti kita. Komitmen para anggota Dewan untuk menuntaskan tugas hingga akhir masa bakti itu menurut Agung Laksono karena masih banyaknya tugas-tugas konstitusional yang harus diselesaikan oleh DPR sekarang ini. Dalam Masa Sidang IV tahun 2008-2009 ini Dewan akan melanjutkan pembahasan 39 RUU dari 66 RUU yang sedang dalam tahap pembicaraan tingkat I. “ Ini adalah pekerjaan rumah yang perlu kita tangani dengan baik. Dari fungsi ini pula masyarakat

foto : doc. parle

LAPORAN UTAMA

JABATAN menyorotinya dengan tajam. Kita perlu memberikan respon karena pelaksanaannya belum optimal,” jelas Agung Laksono. RUU yang perlu diselesaikan secepatnya diantaranya RUU Pengadilan Tipikor, RUU Susduk MPR, DPR, DPRD dan DPD dan RUU Pelayanan Publik. Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfud Sidik, terlepas apakah akan terpilih kembali atau tidak, semestinya komitmen kita untuk memperbaiki kinerja harus ditunjukkan. Bukan saja komitmen kehadiran, tetapi juga penting bagaimana sisa-sisa pekerjaan DPR misalnya di bidang legislasi ada 35 RUU prioritas dan sebagiannya adalah RUU strategis seperti Susduk, Tipikor . “ Kita harus tunjukkan tidak sekedar kehadiran tetapi kerja,” ungkapnya. Dia menegaskan, komitmen itu harus didasari spirit pertanggungjawaban, bahwa ada anggota DPR sekarang yang tidak terpilih lagi, gajinya tetap sampai akhir September 2009. Karena itu mereka punya tanggungjawab untuk menunjukkan komitmennya.

Gaji buta

Penegasan senada disampaikan Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar Malchias Markus Mekeng, sebagai anggota DPR yang merupakan representasi rakyat, hal yang terpenting harus diketahui

bahwa mereka digaji oleh uang rakyat. Oleh karena seharusnya setiap anggota DPR mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan UUD 45. Untuk itu menurut politisi asal NTT ini, dalam hal komitmen anggota DPR seharusnya dapat menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa bakti. “ RUU yang tertunda harus bisa diselesaikan,” katanya. Menurut Malchias, tugas-tugas sebagai anggota Dewan harus dituntaskan karena jangan sampai anggota DPR periode 2004-2009 dianggap oleh masyarakat hanya “makan gaji buta” saja dan tindakan mereka tersebut secara tidak langsung menyakiti hati masyarakat. Pakar politik UI Firmanzah dalam wawancara dengan Parlementaria juga menekankan agar para anggota Dewan tetap berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa baktinya. Mereka perlu diingatkan bahwa tugas DPR belum selesai, mereka harus ditagih bahwa banyak RUU yang belum diselesaikan, Ketua-ketua komisi juga harus diingatkan kembali anggotanya selesaikan tugas. Menurut dekan termuda FE UI ini, Setjen DPR perlu mendorong DPR menggelar konperensi pers guna

menjelaskan beberapa RUU yang belum selesaikan, dan komisi apa saja yang terlibat pembahasan. Setelah itu, lalu ada public pressure untuk menyelesaikan. Tanggung jawab moral, etik, tanggungjawab politik dan sosial harus tetap ditunjukkan oleh anggota Dewan. “Berbagai fasilitas yang diterima anggota DPR juga harus dipertanggungjawabkan.Pemerintah memberikan haknya sampai selesai, tapi publik juga berkewajiban untuk menagih tanggung jawab terkait dengan hak yang sudah diberikan,” tegas Firmanzah menambahkan. Direktur Research dan Advokasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Tommy Legowo menyatakan, partai politik harus mendorong anggotanya untuk menegakkan disiplin. “ Kalau partai politiknya saja tidak peduli, maka sulit untuk bisa diharapkan anggota DPR mematuhi etika kedisiplinan ini,” ujarnya.(tt, nt, mp) PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

5

foto : doc. parle

LAPORAN UTAMA

SELESAIKAN TUGAS HINGGA AKHIR MASA BAKTI Ketua DPR HR Agung Laksono mengingatkan kepada seluruh Anggota Dewan untuk bertekad menyelesaikan tugas hingga akhir masa bakti Penegasan ini disampaikan mengingat masih banyaknya tugas-tugas konstitusional Dewan yang harus diselesaikan DPR periode sekarang.

M

asih banyak tugas-tugas konstitusional Dewan yang harus diselesaikan. Karena itu, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan anggota Dewan, baik yang akan terpilih menjadi anggota legislatif yang akan datang dan terutama yang tidak akan lagi duduk sebagai anggota Dewan, untuk menyelesaikan tugas dengan sebaikbaiknya sampai akhir masa bakti kita,” kata Agung di depan paripurna pembukaan Masa Persidangan IV

6


tahun sidang 2008/2009. Ketua DPR mengingatkan, Peraturan Tata Tertib DPR RI yaitu pasal 37 ayat (7) mengatur bahwa pada akhir masa keanggotaan DPR, komisi-komisi DPR dan alat kelengkapan DPR lainnya membuat Inventarisasi Masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dipergunakan sebagai bahan oleh komisi-komisi/alat kelengkapan Dewan pada masa keanggotaan berikutnya. Karena itu, sudah seharusnya Inventarisasi Masalah tersebut mulai

disiapkan pada masa sidang yang sekarang ini. Kepada jajaran S ekretar iat Jenderal, Ia juga meminta untuk mulai mempersiapkan semua pengurusan yang berkaitan dengan pergantian anggota Dewan, terutama dari segi administrasi. ”Penyelesaian administrasi terkait dengan pensiun anggota Dewan harus dapat ditangani secara dini. Juga semua hal yang berkaitan dengan keanggotaan DPR baru untuk periode 2009-2014, perlu ditangani secara cermat, tertib, dan profesional,” tegas Agung. Menyangkut masalah internal kedewanan, menurut Agung Laksono, peran Badan Kehormatan (BK) dalam menegakkan etika dan citra DPR dalam menangani kasus atau perilaku Anggota Dewan , eksistensinya masih

LAPORAN UTAMA dipertanyakan oleh masyarakat. ”Untuk itu langkah-langkah BK dan responsif dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan Anggota Dewan, sangat ditunggu oleh masyarakat,” katanya.

yang baru bisa dirampungkan. Namun pihaknya berharap dalam sisa masa sidang yang tersisa hingga Oktober mendatang, diharapkan ada 30 UU lagi yang bisa diselesaikan. “Setidaknya DPR periode 2004-2009 bisa menyelesaikan kurang lebih 180 UU,” katanya. Meski begitu pertimbangannya bukan saja masalah kuantitas UU tapi juga soal kualitas. “Sekarang subtansinya juga harus mengarah kepada masalah kualitas, apalagi pembuatan dan persyaratan UU banyak disorot publik dan LSM,” ujarnya. “Enam bulan sisa tugas kami di DPR, sudah tentu menjadi kewajiban kami untuk menyelesaikan tugas legislasi itu. Apalagi kami masih digaji oleh negara,” lanjutnya. Untuk itu, saat ini DPR dalam menyelesaikan UU lebih menekankan pada UU yang berskala prioritas.

Jadi tidak bisa dikatakan bahwa DPR tidak hanya fokus pada UU yang terkait masalah kekuasaan saja. “Variasinya banyak dan terkait dengan masalah kerakyatan masalah ekonomi jadi tidak hanya masalah kekuasaan saja,” ujarnya.

Masih digaji

Multi partai sederhana

Ketika ditanya tentang Pemilu 2009, Agung menjelaskan pesta demokrasi kali ini didasari pada ketentuan-ketentuan yang mengarahkan pada terbentuknya suatu perwakilan politik berbasis representasi (wakil) partai politik. Ketentuan-ketentuan ini nampaknya ditujukan untuk menghasilkan suatu sistem multi partai sederhana, yakni keberadaan banyak parpol dipertahankan tetapi kehadiran mereka di DPR dibatasi seminimal mungkin. Kedua, basis kepesertaan Pemilu 2009 sama dengan pemilupemilu sebelumnya, yaitu partaipartai politik. Kualitas anggota DPR akan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu seleksi pencalonan oleh partai politik, dan kedua, cara seorang calon ditetapkan sebagai anggota DPR. Cara ini akan berpengaruh terhadap tingkat “loyalitas” anggota DPR terpilih kepada partai politik dan masyarakat pemilih di daerah foto : doc. parle

Soal program legislasi, dari 284 Undang-Undang yang harus diselesaikan, saat ini baru 159 UU

“Saya akui bahwa target 284 UU terlalu banyak. Makanya setiap tahun di lakukan evaluasi peningkatan kualitas UU itu sendiri. Jadi semacam ada skala prioritas,” katanya. UU yang menjadi skala prioritas DPR saat ini kata dia antara lain UU Pengadilan Tipikor, UU Kesehatan, UU Peradilan Militer, UU Susuduk MPR, DPR, DPD, UU Informasi. semua hampir mendekati penyelesaian.

pemilihan (DP)-nya. Menurut Ketua DPR RI HR Agung Laksono, wakil rakyat sesuai dengan namanya, adalah lembagalembaga perwakilan. “Jadi dia adalah wakil rakyat, sekaligus juga sebagai wakil partai politik, karena di dalam PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

7

LAPORAN UTAMA aturan itu seseorang menjadi anggota DPR harus melalui partai politik tidak ada yang independen tetapi semua dari partai politik,” katanya. Ia mengatakan partai politik adalah bagian yang lumrah dalam demokrasi. Bahkan di beberapa negara demokrasi, partai politik menjadi pilar-pilar demokrasi. “Demikian juga anggota DPR, harus mewakili rakyat dan sekaligus mewakili partai politik, tetapi begitu dia duduk menjadi anggota DPR sudah seharusnya secara moral dia lebih mengedepankan posisinya mewakili kepentingan rakyat, yang kemudian di terjemahkan dan diatur di dalam tata tertib dewan DPR,” ujarnya. Pemilu 2009 menurut UU Nomor 10 tahun 2008, menghendaki calon anggota DPR memenuhi sejumlah persyaratan yang bersifat umum dan khusus yang dinyatakan secara tersurat dan juga tersirat dalam UU Pemilu 2009. Persyaratan umum, normatif dan generik dicantumkan pada pasal 50 UU Pemilu 2009. Persyaratan ini memang tidak dapat ditawar, meskipun untuk beberapa hal memerlukan pembuktian dengan ukuran-ukuran yang jelas. Terlepas dari syarat-syarat yang umum, normatif dan generik ini, UU Pemilu baru ini menuntut banyak persyaratan lain yang tersirat dalam berbagai pasalnya. Meski tidak sama sekali baru, beberapa ketentuan nampak akan memberi pengaruh pada pola dan kualitas rekrutmen calon anggota DPR pada masingmasing partai politik. Dua ketentuan yang memberi pengaruh terhadap pola dan kualitas rekr utmen ini terkait dengan persoalan parlemen threshold (PT), atau ambang batas parlemen dan penentuan calon anggota dewan terpilih. Ambang batas parlemen atau PT tersebut merupakan ketentuan baru yang membedakan Pemilu 2009 dengan Pemilu 2004. Saat ditanyakan adanya oknum anggota DPR yang tertangkap tangan dalam menerima gratifikasi terkait dalam meloloskan produk UU, Agung juga tidak menutup mata soal tersebut, makanya ia meminta agar

8


alat kelengkapan dewan dalam hal ini Panitia Anggaran dan Komisi-komisi untuk bisa lebih membuka diri. “Bahkan dalam pertemuan DPR dengan pemerintah, kita selalu terbuka dengan pers, silakan diusut langsung sehingga mengetahui betul apa yang dibicarakan, apa hasilnya harus diketahui oleh publik,” katanya. Menanggapi mengenai kualitas anggota DPR yang kemungkinan besar dihasilkan Pemilu 2009, harus dilihat dalam perspektif anggota DPR sebagai utusan partai politik. Meski begitu, tidak berarti bahwa sebagai utusan partai politik anggota DPR tidak menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Anggota DPR dapat memainkan peran keperwakilan rakyat seperti itu sejauh aspirasi dan kepentingan masyarakat yang disuarakan dan diperjuangkannya berasal dari interpretasi partai politiknya dalam menyerap dan merumuskan aspirasi dan kepentingan masyarakat tersebut. “Bahwasanya dalam perjalanan disana-sini masih ada kelemahan itu adalah sebuah proses dan tidak bisa kelemahan itu dipersalahkan semuanya kepada DPR saja. DPR itu lembaga negara yang harus ada selama republik ini ada, yang terdiri dari kader-kader partai, dan untuk itu partai politik dituntut untuk merekrurut orang-orang yang berkualitas dengan baik,” jelasnya. Terkait dengan pengawasan pemerintah, pada dasarnya apa yang dilakukan DPR bukanlah untuk menjatuhkan pemerintahan tapi lebih pada untuk mendalami kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Ia mencontohkan soal hak angket haji. Pengiriman jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di seluruh dunia, tapi amat disayangakan selalu saja ada masalah dalam urusan ‘ibadah ‘ ini, bahkan sampai ada yang terluntalunta di Tanah Suci. Makanya atas persoalan ini, kata Agung , DPR membentuk hak angket untuk melakukan penyelidikan. “ Hak angke t buka n untu k menjatuhkan pemerintah tetapi

untuk lebih mendalami mengapa sampai hal ini terjadi semoga sampai tidak terulang lagi sehingga kedepan memberi pelayanan terbaik. Pasalnya sekarang ini masalah haji adalah menjadi tugas pemerintah bukan tugas swasta,” katanya. Begiitu pula soal hak angket kenaikan harga BBM, merupakan bagian dari pada fungsi pengawasan. “ Tidak pernah terpikir bagi kami untuk tidak berani melakukan p e n g a w a s a n , d a n s e b a l i k ny a pengawasan tersebut bukan untuk menggulingkan pemerintah tetapi lebih kepada mengoreksi sehingga bisa sesuai dengan aturan dan aspirasi masyarakat,” ujar Agung menambahkan. Harapannya kepada anggota DPR ke depan, Agung menyatakan, harus tetap dapat melaksanakan fungsi dan tugas nya sesuai dengan undangundang dasar baik bidang legislasi, budget dan pengawasan. Selain itu komitmen moral yang utama adalah bagaimana anggota DPR yang bersih kedepan, dan Dewan sekarang telah menyiapkan dasar-dasarnya dengan membentuk Tim Peningkatan Kinerja dan perbaikan tata tertib. DPR yang akan datang diharapkan bersih dan bebas dari korup dan betul-betul bisa melaksanakan tugasp-tugas sesuai dengan amanat konstitusi. Ditanya lagi apakah ada citacita jadi Presiden atau Wapres, kata Agung, setiap insan politik tetap mempunyai cita-cita setinggi mungkin. Karena itu wajar kalau semua politisi menginginkan pada posisi seperti itu, menjadi presiden, wapres atau menteri. “ Itu saya kira sesuatu hasanah secara umum, tetapi juga harus mengukur diri, harus juga melihat kepada situasi dan kondisi jangan hanya karena ikut-ikutan dan merasa bisa. Saya hadapi seperti air mengalir, jangan dipaksakan. Kalau segala sesuatu dipaksakan akhirnya kecewa, “ kata Agung Laksono. (tt, mp, nt)

LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRRI Gayus Lumbuun mengatakan, kode etik wajib dipahami secara sungguhsungguh dan menjadi norma yang benar-benar dipatuhi oleh seluruh anggota DPR. Terindikasi bahwa berbagai kelemahan, kekurangan dan hambatan mekanisme kerja dan kinerja DPR dalam melaksanakan fungsinya karena kurangnya kepatuhan dan kepahaman terhadap kode etik DPR.

H

al itu dikatakannya menanggapi kinerja anggota Dewan periode 2004-2009 termasuk komitmen menyelesaikan tugas hingga akhir masa baktinya. Menurut Gayus Lumbuun, pada awal masa tugas anggota DPR periode 2004-2009 sampai pada tahun kedua, secara umum kinerja DPR yang disadari oleh DPR dan oleh masyarakat dipandang masih jauh dari harapan dan cenderung buruk. Penilaian ini setidaknya dapat dilihat dalam berbagai Pemberitaan media massa maupun berbagai jajak pendapat. Hal tersebut dapat diakui dimana tingkat kehadiran anggota dewan masih rendah dalam berbagai jenis rapat DPR, kedisiplinan anggota DPR dalam mengikuti rapat, sedikitnya RUU usulan DPR dan adanya kasus-kasus pelanggaran kode etik dapat dikatakan sebagai indikasi rendahnya kinerja dewan. Begitu pula dengan kinerja alat-alat kelengkapan dewan, bahwa alat-alat

kelengkapan dewan baik itu yang melalui komisi-komisi, pansus-pansus, maupun BURT, Baleg, BKSAP dan BK secara umum dipandang belum memuaskan harapan masyarakat. DPR RI dipandang belum optimal dalam melaksanakan ketiga fungsinya yaitu, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR juga dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan dalam beberapa hal DPR lebih cenderung memihak kepada Pemerintah, contohnya dalam hal masalah beras, pupuk, BBM, bencana dan lain-lain. Dari sisi kinerja individu anggota dewan, DPR merespon berbagai kritikan dari masyarakat,hal tersebut dapat terlihat dari DPR membentuk Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR yang dipimpin langsung oleh salah satu pimpinan dewan dan juga melakukan optimalisasi tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPR dalam mengawasi perilaku, moral dan etika anggota dewan dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanannya agar tidak menyimpang dari UU Susduk, Tatib dan Kode Etik DPR. “Untuk menepis pesimisme masyarakat terhadap kinerja dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya,

foto : doc. parle

ANGGOTA DPR WAJIB PAHAMI DAN PATUHI KODE ETIK

langkah awal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dewan adalah dengan melaksanakan konsekuensi dan konsistensi terhadap tatib serta kepatuhan kepada kode etik DPR,” ia menambahkan.

Tanggungjawab tinggi

Lebih jauh politisi PDIP ini mengemukakan, karakter dalam profesionalisme adalah bukan hanya ilmu dan ketrampilan saja tetapi adalah rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua aktivitas DPR dimana peningkatan kinerja juga diukur dari kesejawatan yang tinggi serta didukung oleh kode etik yang kuat. Dengan penegakan beberapa hal tersebut maka akan mencerminkan profesionalisme dari siapa saja termasuk anggota DPR dan akan mewarnai berfungsinya alat-alat kelengkapan DPR. Ada beberapa kemajuannya, misalnya aktivitas BK yang memiliki harapan untuk dapat lebih banyak berbuat,namun jangan sampai ada kesan tebang pilih. “ Karena ketaatan pada kode etik lebih hebat dari ketaatan pada hukum,” tandas Gayus. Menanggapi penilaian bahwa kinerja DPR rendah, hal tersebut dikarenakan PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

9

LAPORAN UTAMA oleh struktur organisasi DPR yang masih menganut institusi yang lama, padahal perannya baru dan sangat substansif saat ini. Yang menjadi pertanyaan apakah struktur seperti itu masih tepat dan relevan untuk dijalankan. Menyangkut dukungan sekretariat jenderal, Gayus mengatakan, perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk diadakannya revitalisasi dan restrukturisasi organisasi sekretariat jenderal yang berbasis kinerja. Organisasi ini nantinya berorientasi pada visi dan misi yang dicerminkan dalam struktur organisasi, prosedur dan tata kerja, aparatur yang kompeten dan kultur yang kondusif. Saat dimintai pendapatnya, Gayus Lumbuun yang juga anggota DPR Komisi III berharap DPR periode 20092014 harus memiliki pencitraan yang lebih baik dari DPR periode kali ini.Hal itu kata dia sekaligus untuk menjawab tantangan atas persepsi atau citra yang kurang baik di mata masyarakat saat ini. Menurut Gayus ada tiga tugas utama DPR yakni melakukan peran control terhadap pemerintah, buggeting, dan legislasi. “Bagi saya, tidak semua ketiga peran DPR itu memiliki raport merah,” ujarnya. Dalam hal peran kontrol DPR terhadap pemerintah, ia meyakini peran itu sangat kuat dilakukan. “Masyarakat bisa melihat bagaimana DPR banyak menyorot kebijakan atau politik pemerintah misalnya seperti kenaikan harga BBM, beras impor dan masalah haji. Bahkan DPR membentuk Pansus dan Hak angket, terlepas itu bisa menghadirkan presiden ke DPR atau tidak, artinya disini terlihat peran kontrol DPR sangat kuat,” katanya. Namun untuk tugas legislasi dan anggaran, Gayus mengakui DPR masih lemah dalam persoalan itu.“Tidak semua tugas DPR itu mempunyai nilai, namun dari sudut pandang badan kehormatan,hal itu saya akui masih harus ada perbaikan,” ujarnya. Makanya kata Gayus, BK DPR, siap untuk menerima kritik bahkan teguran dari berbagai kalangan termasuk elemenelemen yang mengkhususkan dirinya dalam hal mengamati kinerja DPR.

10


Perlu orientasi

Untuk mengantisipasi agar dewan tidak melakukan tindakan tidak etis terutama dalam hal KKN, anggota DPR terpilih pada Pemilu 2009 untuk periode 2009-2014 akan ditatar atau diberi orientasi pemahaman mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta kode etik guna menghindari praktik korupsi, suap dan gratifikasi. Pelaksanaan penataran atau orientasi itu diselenggarakan oleh BK DPR bekerjasama dengan pihak terkait di DPR, baik setjen maupun komisi-komisi. Gayus mengemukakan, penataran atau orientasi itu dilakukan karena selama ini pimpinan BK DPR banyak mendapat saran dari berbagai pihak agar anggota DPR, khususnya yang terpilih pada Pemilu 2009 ini diberi orientasi/penataran untuk memperbaiki citra DPR yang belum optimal belakangan ini. “Saran seperti itu juga pernah disampaikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khusus mengenai pemahaman tentang korupsi, suap dan gratisfikasi,“ ujar Gayus. Bahkan, lanjut dia, KPK pun bersedia menjadi fasilitator untuk kegiatan tersebut. BK DPR menganggap saran seperti itu penting dan perlu mendapat perhatian. Namun orentasi itu akan diselenggarakan sendiri oleh internal DPR. “KPK tetap kita libatkan, khususnya menyangkut pemahaman mengenai pencegahan korupsi, “ katanya. Orientasi ini akan diberlakukan kepada seluruh anggota DPR yang terpilih pada Pemilu 9 April 2009. Selain menyangkut pemahaman mengenai langkah-langkah mencegah korupsi, orientasi juga menyangkut kode etik dan tata tertib DPR. Lebih lanjut dia mengatakan anggota DPR periode sekarang yang tertangkap tangan karena terindikasi terlibat gratifikasi, pemerasan, dan penyuapan, jumlahnya tidak sampai sepuluh. Jauh lebih kecil dibanding total anggota DPR yang mencapai 550 orang. Tapi, efek hancurnya terhadap citra DPR sangat signifikan. “Padahal, anggota yang lain sudah bekerja keras mati-matian,” cetus legislator PDIP itu. Karena itu, Gayus berharap DPR mendatang memiliki pencitraan yang

lebih baik. Sebab, itu termasuk modal penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi kontrol, budgeting, dan legislasi secara efektif. Dia melanjutkan, selain pencegahan korupsi, para anggota DPR periode mendatang tersebut akan diperkenalkan dengan kode etik yang menjadi self regulation dan sosialisasi tata beracara BK DPR.“Bisa juga mengundang MK untuk mengingatkan adanya aturan normatif dalam penyusunan undang-undang,” ujarnya. Gayus menyampaikan, setelah masa reses ini berakhir 13 April,rapat pimpinan memastikan kapan dan berapa lama pelaksanaan “ospek” ala wakil rakyat itu. Dia menyebut, masa orientasi itu juga harus diikuti anggota DPR periode sekarang yang terpilih lagi. “Kalaupun nanti tidak terpilih, ini akan menjadi catatan yang kami tinggalkan,” ujarnya. Gayus mengakui, penetapan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) - telah menyebabkan setiap Caleg harus mengeluarkan dana besar untuk membiayai kampanyenya. Seluruh kegiatan awal pencalonan hingga akhir kampanye membutuhkan biaya politik yang tidak sedikit.Karena itu, diperlukan orientasi mengenai berbagai hal terkait tugasnya,termasuk pemahaman mengenai pencegahan korupsi. “Kampanye caleg itu sejak awal hingga akhir, pasti butuh dana politik yang tidak sedikit. Karena itu, diperlukan orentasi mengenai berbagai hal terkait tugasnya,termasuk pemahaman mengenai pencegahan korupsi, “ ujarnya. Yang pasti orientasi untuk anggota DPR yang baru ini selain untuk meningkatkan kinerja dan citra DPR, yang terpenting bagaimana anggota dewan yang mewakili rakyat itu memahami dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya. “Kalau anggota DPR RI sudah memahami aturan dan etika, maka citra DPR RI akan lebih baik dibanding sekarang ini,”tutur Gayus menambahkan. (nt,tt,mp)

LAPORAN UTAMA

Wakil Sekretaris FPG Malchias Markus Mekeng;

DPR MANGKIR SAKITI HATI RAKYAT

U

foto: nita

ntuk itu dalam hal komitmen anggota DPR sudah seharusnya dapat menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa bakti, “RUU yang masih tertunda harus bisa diselesaikan,”katanya. Menurut Malchias tugas tersebut perlu dituntaskan karena jangan sampai anggota DPR periode 20042009 dianggap oleh masyarakat hanya “makan gaji buta” saja dan tindakan mereka tersebut pun secara tidak langsung menyakiti hati masyarakat. Seharusnya menurut Melchias, anggota DPR dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar nantinya tidak selalu dijadikan cemoohan oleh masyarakat. Hal tersebut perlu karena dapat dilihat DPR periode sekarang banyak mendapat sorotan negatif akibat perilaku yang mereka buat sendiri. “Menurut saya itu semua kembali kepada perilaku individu anggota DPR masing-masing, apakah ia yang menjadi anggota DPR sebagai tempat pengabdian atau hanya mencari suatu ketenaran dan kepuasan pribadi saja,”jelasnya. “Kalau saya secara pribadi, saya akan tuntaskan dengan tetap menjalankan fungsi tugas saya secara baik, karena sesuai dengan kontrak kerja yang akan

Menurut Malchias Maskus Mekeng, sebagai anggota DPR yang merupakan representasi rakyat, hal terpenting yang harus diketahui bahwa mereka digaji oleh uang rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya setiap anggota DPR mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh UUD 1945. berakhir pada bulan O ktober nanti,”tegasnya. Ketika ditanya Parlementaria, tentang apakah ada arahan bagi anggota–anggota yang akan mengakhiri masa jabatan ini dapat menjalankan tugas secara penuh, ia menjawab bahwa sebenarnya di setiap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik dan Pimpina Fraksi menghimbau agar mereka tetap menjalankan tugas dan fungsinya hingga akhir

masa jabatan meskipun pemilu legislatif 2009 telah dilakukan. “Semuanya kembali kepada tanggung jawab individu, dan jangan hanya semangat saat Pemilu tapi ketika terpilih malah tidak menjalankan tugas dan fungsinya,”ujarnya. Mengenai apakah ada sanksi jika tugas tersebut tidak dilakukan, Melchias menerangkan bahwa sebetulnya sanksi sudah ada dalam tata tertib DPR, “Kita kembali saja dalam aturan main itu, untuk itu saya pun berharap setiap anggota DPR bisa konsisten,”lugasnya. Saat ditanya tentang sejauhmana aturan tersebut bisa ditegakan untuk Partai Golkar sendiri, Melchias menjelaskan, hal tersebut cukup dijalankan, karena sebelumnya dalam proses pencalonan kembali menjadi caleg, salah satu unsur penting yang diperhatikan Partai Golkar adalah keaktifannya di dalam DPR. “Disitu dapat terlihat, sanksi sudah cukup jelas yang diberikan dalam proses pencalonan, namun kalau sanksi yang lebih dari itu, biasanya dipanggil oleh pimpinan f raksi, karena dalam Golkar sendiri ketika tidak bisa menghadiri rapat, diharuskan m e m p u ny a i i j i n tertulis,”terangnya Mengenai keaktifan anggota D P R


11

LAPORAN UTAMA mengadiri rapat, Melchias mengusulkan agar di tiap komisi agar lebih efektif mengenai kehadiran anggota dilakukan sistem absensi fingger print bukan absensi yang ditandatangani pada selembar kertas. “Saya rasa sistem absensi finger print pasti akan lebih efektif,”katanya. Namun ia menambahkan, dengan sistem tersebut pasti mendapat kendala, karena ada f raksi yang katakanlah hanya beranggotakan beberapa orang, yang tidak hanya terfokus pada rapat di Komisi tapi perhatiannya terpecah pada rapat pansus disaat yang bersamaan dan harus dihadiri. “Jika terjadi kasus yang demikian hal itu harus bisa dicarikan telaah sedemikian rupa dan dicarikan

DPR yang tidak masuk kerja atau malas-malasan dalam menjalankan tugas tapi dapat pensiun, padahal ia hanya bekerja selama 5 tahun, apalagi bagi anggota DPR yang menjadi anggota hanya karena kebetulan dan mempunyai hak mendapat pensiun, semuannya itu ada ketidakadilan dan tidak masuk akal bagi saya,”ujarnya. Menurut saya jabatan anggota DPR adalah jabatan politik beda dengan Pegawai Neger i yang merupakan jabatan karir dimana mereka berhak mendapatkan pensiun karena pengabdiannya selama puluhan tahun. Anggota DPR pun menurut Melchias harus bisa menjaga sikap dan perilakunya di mata masyarakat, Berkaitan dengan Badan Kehormatan

diabaikan, karena jika kulaitasnya jelek dan dibawa ke MK, maka masyarakat akan menilai bahwa DPR dalam membuat UU tidak memiliki kualitas”tegasnya. Mengenai adanya kekhawatiran anggota DPR tidak dapat menyelesaikan target RUU yang tertunda, Melchias melihat hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, karena diusahakan RUU yang tertunda akan tetap dibahas dan diselesaikan. Perihal ada beberapa anggota DPR periode yang ditangkap KPK dan beberapa diantaranya telah ditetapkan menajdi tersangka akibat melakukan korupsi, ia menilai bahwa hal ini bisa dijadikan shock therapy agar anggota takut untuk korupsi. Mengenai apakah perlu adanya

“Coba lihat saja, ada anggota DPR yang tidak masuk kerja atau malas-malasan dalam menjalankan tugas tapi dapat pensiun, padahal ia hanya bekerja selama 5 tahun, apalagi bagi anggota DPR yang menjadi anggota hanya karena kebetulan dan mempunyai hak mendapat pensiun, semuannya itu ada ketidakadilan dan tidak masuk akal bagi saya,” penyelesaiannya dengan melihat pertimbangan-pertimbangan lain,”paparnya. Melchias membandingkan dengan DPR periode terdahulu dimana tingkat kedisiplinannya tinggi, contohnya saat periode DPR yang didalamnya terdapat Fraksi ABRI.

Munculkan rasa malu

Disini, Melchias pun mendukung wartawan yang menyoroti kinerja beberapa anggota DPR yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, hal tersebut diperlukan guna memunculkan rasa malu di diri anggota itu sendiri. “Seharusnya DPR bisa menjadi cerminan baik bagi masyarakat,”tegasnya. Dikesempatan yang sama, Melchias juga mengusulkan agar tidak perlu ada uang pensiun bagi anggota DPR karena tidak ada manfaatnya dan hanya akan membebani APBN. “Coba lihat saja, ada anggota

12


yang dinilai masyarakat kurang “greget” dalam menindak anggotaanggota yang melakukan pelanggaran jika tidak mendapat laporan, menurut Melchias, BK yang juga merupakan suatu institusi, memang dalam setiap aturannya harus berjalan sesuai Tatib. “BK tidak bisa proaktif mengambil langkah, karena aturannya memang mesti ada laporan terlebih dahulu, lalu diuji dan ada bukti, baru mereka bisa melangkah,” terangnya. Ketika mengomentari mengenai masih adanya RUU yang belum dibahas oleh DPR dan apakah perlu adanya perubahan jumlah RUU yang terlalu banyak hingga tidak realistis dan akhirnya tidak tercapai, ia mejelaskan bahwa target RUU boleh banyak namun kualitasnya tidak boleh jelek karena harus sistem kebut dalam pembahasannya. “Target seberapa banyak RUU di bolehkan sebagai acuan dalam bekerja namun kualitas hasilnya jangan

pembekalan terhadap anggota periode mendatang, ia menyambut baik usulan tersebut, tapi ia menyarankan agar pembekalan tersebut dilakukan oleh partai masing-masing salah satunya dengan mengundang KPK. Berbicara mengenai keoptimisannya terhadap anggota DPR periode mendatang, menurutnya jika dilihat dari sisi optimis dirinya setuju, namun dalam hal kualitas kurang dan harus dilihat lagi. “Banyak masyarakat yang memilih caleg karena popularitasnya tapi belum tentu ia menguasai bidangnya, meskipun ia adalah representasi rakyat,”tegasnya. Ia menambahkan bahwa dirinya lebih setuju caleg dipilih oleh partai karena sudah dilihat dan diuji kualitasnya oleh partai. Untuk kedepannya, ketika ditanya apakah perlu ada perubahan tatib yang menyangkut kedisiplinan anggota, ia mengangap perlu ada dan sanksinya harus lebih tegas.(nt, tt, mp)

LAPORAN UTAMA

Mahfud Sidik, Ketua FPKS;

DPR HARUS KOMITMEN PERBAIKI KINERJA Mahfud Sidik, Ketua FPKS mengatakan, di akhir masa periode DPR memang ada sebagian anggota yang tidak terpilih lagi sehingga kinerjanya menurun drastis, bahkan ada yang tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Kondisi ini terus berulang terjadi dari waktu ke waktu, namun untuk periode 20042009 ini kita tidak inginkan terulang kembali. Publik melihat kinerja Dewan periode ini belum optimal, bahkan dibanding sebelumnya kinerjanya rendah.

T foto: sugeng

erlepas apakah akan terpilih kembali atau tidak, semestinya komitmen kita untuk memperbaiki kinerja harus ditunjukkan. Bukan saja komitmen kehadiran, tetapi juga penting bagaimana sisa-sisa pekerjaan DPR diselesaikan, misalnya di bidang legislasi masih ada 35 RUU prioritas antara lain

RUU strategis seperti Susduk dan Tipikor. Menurut caleg PKS dari Dapil VIII Jabar meliputi Cirebon- Indramayu, komitmen itu harus didasari spirit pertanggungjawaban, meski ada anggota DPR sekarang yang tidak terpilih lagi, gajinya tetap sampai akhir September 2009. Karena itu mereka punya tanggungjawab u n t u k menunjukkan komitmennya. Di intern PKS, lanjut dia, penegakan disiplin secara kelembagaan dilakukan, yaitu monitoring

kehadiran dan menerapkan sanksi bila telah melebihi toleransi minimal. Di akhir masa tugas nanti setiap anggota harus membuat laporan pertanggungjawaban, mulai Oktober 2004 sampai akhir September 2009.

Tantangan BK

Dia mengakui, dalam penegakan disiplin tantangan lebih besar dihadapi Badan Kehormatan (BK). Di awal-awal tahun BK cukup aktif untuk menegur anggota yang tidak disiplin dalam soal kehadiran. Saat itu ada anggota FPKS tiga kali tidak hadir dipanggil oleh BK. “ Kami bersyukur, tapi dalam dua tahun terakhir pemantauan saya BK tidak seaktif dulu,” tuturnya. Mulai masa siding IV sampai akhir periode nanti BK harus lebih aktif dan fokus dalam memantau kehadiran anggota, sebab bila lebih proaktif maka akan sangat membantu meningkatan disiplin kehadiran anggota. Saat ini merupakan saatsaat kritis, sebagian orang telah kehilangan siprit. Mahfud menambahkan, BK mempunyai kewenangan yang besar untuk menjaga kedisiplinan dan komitmen anggota di akhir masa jabatan ini tanpa menunggu laporan. “ Mudah-mudahan tidak ada kasuskasus lain yang baru sehingga di akhir masa jabatan ini khusnul khotimah,” ujarnya penuh harap. Adanya kode etik yang merupakan bagian dari tatib, menurut Mahfud Sidik secara secara internal mengikat bagi semua anggotanya. Persoalannya tatib, kode etik telah ada sanksi, tinggal persoalannya komitmen untuk menjalankan tatib ini. “ Memang susahnya, kita menegakkan disiplin untuk diri sendiri”. “ Kan sebagus-bagusnya orang, sulit untuk menegakkan disiplin diri sendiri. Makanya lembaga penegak hukum itu menjadi kekuasaan yang terpisah dari eksekutif,” jelas M a h f u d d e n g a n


13

LAPORAN UTAMA menambahkan, memang per lu dipikirkan hal-hal yang berkaitan dengan tatib, kode etik dan sanksi itu kemudian masuk dalam UU Susduk. Kalau dimasukkan dalam ketentuan UU maka tidak hanya mengikat bagi anggota Dewan tetapi semuanya, sehingga masyarakat bisa memantau dan meminta pertanggungjawabannya. Dia menyatakan sependapat untuk penguatan DPR ke depan, bagian-bagian yang menyangkut komitmen kedisiplinan itu tidak hanya diatur tatib. Rinciannya bisa di tatib, tapi norma-norma pokoknya masuk UU Susduk. Contohnya batas maksimal minimal kehadiran itu bisa dimasukkan dalam norma umumnya di UU Susduk dan penerjemahannya di tatib, sehingga orang tidak bisa

Di sisi lain, dia berpendapat, jajaran Setjen menginventaris hakhak keuangan anggota sebagai konsekuensi kerjanya, ketika kerjanya tidak ditunjukkan otomatis keuangan yang merupakan insentif bisa dicabut. Hak keuangan lain seperti gaji pokok sebagai anggota DPR bisa tetap diberikan, hanya saja menyangkut tanggungjawab moral saja.

Kedepankan transparansi

Lebih lanjut Mahfud menegaskan, kalau DPR ini maju dan citranya baik di masyarakat, maka harus berani mengedepankan prinsip transparansi. Banyaknya kasus korupsi atau praktek percaloan anggaran, itu karena proses pembahasan anggaran yang tidak transparan, publik hanya tahu hasil akhirnya. “ Tidak transparan inilah

akuntabilitas/pertanggungjawaban,” ujarnya. P i m p i n a n Fr a k s i P K S i n i mengakui Fraksinya tidak difeeding secara rutin oleh setjen, padahal dia berharap bahwa setiap akhir masa sidang begitu masuk kembali, fraksifraksi diberikan oleh sekjen data-data kehadiran anggotanya di paripurna, komisi dan pansus. Meski Fraksi melakukan monitoring tapi tidak sedetil data yang dihimpun setjen. “Ini saya kira diantara bentuk perbaikan yang harus dilakukan. Kalau fraksi difeeding datanya, silahkan yang berani buka dan mana yang tak berani, silahkan berkompetisi. Saya yakin kalau ada satu yang mulai yang lain pasti akan ikut dituding karena tak mau menutupnutupi

kewenangan DPR perlu diformulasi ulang sehingga tidak melampaui yang seharusnya. Contoh DPR ada rapat fit proper calon Kapolri, Panglima TNI dll. “ Kalau kita jujur obyektif itu kan kewenangan Presiden, ya sudahlah DPR tak usah ngurusi seperti itu”. main-main. Kendati pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tidak bisa melaksanakan dengan tegas ketentuan tatib, masyarakat bisa mengatakan adanya pelanggaran UU dan akhirnya bisa menggugat. Saat ditanya menerapkan sanksi pemotongan gaji bagi anggota yang mangkir, politisi dari PKS ini mengatakan, kalau aturan keuangan ada kaitan dengan peraturan Menkeu. Namun dia sepakat bahwa antara konsekuensi dari ketidakdisiplinan dan lemahnya komitmen anggota di akhir masa sidang ini itu ada yang terkait dengan hak-hak keuangan. Namun bukan gaji pokok tapi insentif-insentif yang mereka terima. Contoh insentif komunikasi, karena anggotanya tidak hadir berarti tak melaksanakan komunikasi dengan konstituen.

14


yang kemudian membuat orangorang yang beriktikad tidak baik leluasa untuk menyalahkangunakan kewenangannya,” tandasnya. Dia menambahkan, kalau kita ingin menekan penyalahgunaan kekuasaan, maka harus ditekankan transparansi dalam pembahasan anggaran. Begitu juga kalau ingin memperbaiki citra dari sisi kehadiran maka harus berani transparan tentang data kehadiran anggota, tak hanya di paripurna tapi juga di komisi dan pansus. “ K alau mau dan berani ya diumumkan saja, apakah oleh Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi atau komisi dan bisa diakses oleh publik. Bila publik minta per tanggungjawaban silahkan, masing-masing anggota menjelaskan data itu. Kenapa tak hadir, apa alasannya. Ini juga berkaitan dengan

anggotanya,” tambah dia. Pembenahan DPR ke depan, ini juga harus ditangkap spiritnya dalam RUU Susduk bagaimana mengatur mekanisme kerja khususnya raparapat di DPR. Memang terasa kalau benar-benar total dan konsentrasi kerja, di DPR, terlalu banyak rapat. Apalagi fraksi kecil, mungkin seperti mobil angkot tanpa terminal. Akhirnya banyak rapat yang tidak diikuti anggota, kalaupun diikuti tidak maksimal hasilnya sekedar setor badan dan sekedar ngomong, karena tidak bisa mengikuti rapat secara komprehensip.

LAPORAN UTAMA Formulasi kewenangan

Lebih jauh dia mengatakan, kewenangan DPR perlu diformulasi ulang sehingga tidak melampaui yang seharusnya. Contoh DPR ada rapat fit proper calon Kapolri, Panglima TNI dll. “ Kalau kita jujur obyektif itu kan kewenangan Presiden, ya sudahlah DPR tak usah ngurusi seperti itu”. Juga pertimbangan pengangkatan Dubes, DPR mau rapat sedangkan anggotanya tidak mengenal calon. Mungkin orang Deplu lebih kenal, misalkan calon Dubes Burma apa yang mau dikritisi DPR Akhirnya sekedar hadir, rapat dibuka, ada teh ada snaknya, setuju lalu sudah. Menurutnya ada kewenangankewenangan yang berlebih yang implikasinya ke pertambahan jumlah rapat. “Ini harus ditata ulang. Menata ulang kewenangan yang berkosekuensi kepada proses kerja,” imbuhnya. Yang kedua, rapat-rapat dibuat skedul secara berkala. Kalau bicara fungsi kontrol di awal tahun pemerintah menyusun RKP, dan diterjemahkan dalam program 4 bulan. Kita cukup rapat dengan kementerian di awal tahun dengarkan apa rencara kerja mereka, lalu 4 bulan berikutnya baru duduk lagi, kita evaluasi bagaimana hasil kerja mereka. Selanjutnya tak perlu panggil menteri bolak balik ke DPR yang akhirnya lebih sering ketemu DPR ketimbang ketemu presiden, padahal menteri bawahannya presiden.. Contoh lain di luar kewenangan, apa perlu BUMN_BUMN menjadi mitra DPR, BUMN dibawah kordinasi menteri maka DPR cukup panggil menterinya. DPR seperti komisraisnya BUMN. “Kalau mau jujur obyektif mestinya kita benahi, kalau ada orang mempertahankan perlu curiga, seperti petani mempertahankan sawah cari belut bukan nanam padi,” ia menjelaskan. Yang ketiga tata cara pengelolaan rapat, dimana fungsi sekretariat belum maksimal, padahal ada tenaga ahli. Sering anggota datang tak tahu apa bahasannya, mestinya sekretariat

kalau ada rapat sudah memfeeding (umpan-masukan) setiap anggotanya, bukan sekedar mengirim undangan. Pemberitahuan ada rapat dua hari lagi dengan menteri apa, agendanya apa, ini pointers masalahnya, isu apa sehingga tahu apa yang harus didalami. K a d a n g - k a d a n g pembiracaraannya tidak fokus dari ujung barat sampai ujung timur ke selatan nggak ada jutrungannya. Anggota DPR bukan superman yang paling tahu segala hal. Ini soal pembenahan tata cara prosedur dan pengelolaan rapat. Tentang kemungkinan meninjau ulang target RUU, Mahfud Sidik mengatakan, kalau pembiraan RUU, hulunya prolegnas. Apakah betul-betul dilandasi pemikiran komprehensif tentang UU yang dibutuhkani, lalu ditetapkan perspektif besarnya, lalu arah dan pengaturan serta outputnya apa. Betul-betul prolegnas itu satu konstruksi tentang UU sesuai kebutuhan lapangan atau hanya sekedar daftar usulan UU. “Kalau saya pribadi baru sekedar daftar usulan sehingga akhirnya prolegnas selalu dinamis, di tengah masuk usul inisiatif baru. Dan usul inisiatif jarang juga bisa ditolak masa usul saja nggak boleh,” ujarnya. Prolegnas sendiri konstruksi perencanannya sudah punya masalah. Baru daftar keinginan yang belum tentu dirumuskan, diselesaikan, belum tentu juga bisa dijalankan. Jadi pangkal masalahnya disitu, lalu akhirnya banyak RUU yang tidak tuntas, diselesaikan di tahun prolegnas itu. Lebih baik rumuskan cukup 20 satu tahun selesai, tahun besoknya baru ditetapkan 20, ketimbamg di awal kita susun ratusan RUU tapi tidak selesai. Disamping itu, ada juga RUU satu bertabrakan dengan UU lain, karena tidak ada kotruksi yang utuh. Ibarat bikin baju tak ada pola sehingga tidak nyambung satu dengan lain. Akhirnya di yudicial review di MK. Ketika UU sudah dilaksanakan, di tolak MK seperti UU Pemilu Legislatif, lalu kacau balau. “Untuk itulah kinerja Baleg

dan pemerintah harus betul-betul dibenahi selain kemampuan legal drafting anggota juga perlu dibenahi,” jelasnya. Ditanya mengenai kesan banyaknya anggota yang tertangkap KPK, dia mengatakan, selama hampir lima tahun menjabat anggota Dewan, ketika ke masyarakat yang lebih banyak ditanya kasus yang melibatkan beberapa anggoat DPR ketimbang tanya soal RUU, anggaran dan kinerja. Di benak masyarakat kasus-kasus yang terjadi di DPR itu merusak citra. Ini pengalaman saya sehingga tidak bisa dibantah bahwa itu dilakukan segelintir orang, tapi di benak masyarakat itulah protet DPR. Terlepas itu hanya oleh sedikit anggota tapi itulah yang dipahami masyar akat. Itulah tantangan terbesar DPR ke depan bagaimana punya komitmen mereformasi, meningkatkan kinerja, menunjukkan keberpihakan pada rakyat dan perbaiki citra yang amburadul. Potret Dewan ini juga merupakan imbas dari keterbukaan informasi, media masa yang luar biasa Mahfud mengatakan, tantangan meningkatkan kinerja ini justru muncul dalam satu situasi dimana tensi perilaku koruptif itu makin besar. Karena pemilu legislatif dengan suara terbanyak ini menciptakan proses pemilu yang berbiaya sangat tinggi dibanding 2004. Artinya semakin besar biaya yang dikeluarkan maka potensi orang untuk korupsi juga besar, sementara tantangan untuk merecovery DPR ke depan makin berat. PKS secara proses politik memang berbeda dengan partai lain, bekerja secara kolektif termasuk biaya dipikul bersama, kader juga terlibat dalam kontribusi keuangan sehingga paling tidak karena modal yang dikeluarkan lebih sedikit mudah-mudahan potensi perilaku koruptif jadi lebih kecil. Yang tak kalah penting,pengawasan dan pembinaan dilakukann secara intensif, sistemik sebab DPR ini ibarat hutan, kalau tidak dijaga ketat bisa diterkam binatang buas. (mp, si) PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

15

LAPORAN UTAMA

POLITISI YANG BAIK BERTANGGUNGJAWAB PENUH TERHADAP TUGAS-TUGASNYA Banyak kalangan mengatakan kinerja DPR pasca pemilu legislatif akan semakin merosot karena konsentrasi mereka masih seputar terpilih atau tidak untuk duduk di kursi parlemen. Bahkan, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan anggota DPR sudah tidak peduli dengan citra dan produktifitas DPR.

M foto: nita

enurut Sebastian, mereka kini hanya memikirkan perolehan suara pada pemilu legislatif lalu. Bagi yang tidak terpilih, menjadi tidak peduli karena sudah tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Sedang bagi yang terpilih, mereka juga tidak peduli karena mereka akan masuk periode DPR yang baru. Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Jamaluddin Karim yang akrab dipanggil JK ini menegaskan, kontrak politik DPR itu selama lima tahun yang baru berakhir pada 30 September 2009. Kontrak politik lima tahun ini juga harus

16


diselesaikan lima tahun, karena dalam kurun waktu lima tahun anggota DPR masih mendapatkan semua hak-haknya seperti , gaji dan tunjangan. Sebagai politisi yang baik menurut JK harus bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugasnya. Kalau tidak, buat apa seorang anggota mendapatkan gaji, kalau tidak menjalankan tugas-tugasnya. Komitmen ini harus

dilaksanakan karena kewajiban anggota DPR, baik terpilih maupun tidak terpilih tetap komitmen kerja sampai akhir jabatan, sampai dilantiknya anggota baru. Apalagi mengingat presentasi legislasi yang masih rendah. Seperti di Komisi II masih ada dua RUU yang harus segera diselesaikan yaitu RUU tentang Pelayanan Publik dan RUU tentang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Jamaluddin Karim

LAPORAN UTAMA Tinjau Kembali Jadwal Pemilu

Jamaluddin mengatakan, sudah saatnya mulai dipikirkan jadwal antara pemilu legislatif dengan berakhirnya masa tugas DPR tidak terlalu lama jaraknya. “Sekarang jarak antara pemilu legislatif dengan masa berakhirnya keanggotaan sekitar lima bulan, ini terlalu lama,” kata JK. Idealnya jaraknya sekitar satu bulan, begitu habis reses pemilu, selesai sudah jabatannya sebagai anggota DPR. Hal ini tentunya harus menjadi pemikiran ke depan, karena kalau tidak mulai dipikirkan akan terulang terus hal-hal seperti kekhawatiran banyak pihak. Jarak waktu yang begitu lama ini tentunya juga berdampak psikologis bagi anggota Dewan dan sedikitnya akan mengganggu kinerja dewan dalam mengakhiri tugas-tugasnya. JK mengatakan, , secara pribadi dia akan komit menyelesaikan tugas-tugasnya sampai anggota baru dilantik, baik dia terpilih atau tidak terpilih untuk masa keanggotaan periode berikutnya. Walaupun dalam hal penyelesaian legislasi ada kekhawatiran apakah target prioritas legislasi ini akan dapat diselesaikan. Mengingat terbatasnya waktu dan juga semangat dari anggota yang mulai menurun. Sebagai Ketua Fraksi BPD, kata Jamaluddin, dia selalu menginstruksikan kepada anggota f raksinya untuk tetap komit sebagaimana mestinya. Sejauh ini Partai Bulan Bintang (Partai yang mengusung namanya) memperoleh angka yang kecil berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu 2009. Namun hendaknya hal itu tidak menyurutkan anggota-anggota fraksinya untuk tetap memiliki komitmen tinggi menyelesaikan tugasnya. Yang namanya politik, kata JK, pasti ada dinamikanya, kadang naik dan kadang turun. “Yang namanya politisi ya seperti itu, tidak perlu ada dampak psikologis, itu wajar saja,” ujarnya. Terkait dengan komitmen, sebetulnya DPR sudah mempunyai aturan Tata Tertib dan Tatib itu dibuat

sudah bagus, artinya didalamnya telah banyak memuat aturanaturan yang harus dipatuhi seluruh anggota dewan. Hanya kesadaran dan pemahaman terhadap fungsi tugas itu yang belum melekat. Seperti saat Sidang Paripurna, sebenarnya sudah diatur bagaimana cara anggota melakukan interupsi, dan jika ada anggota yang tidak tertib maka Pimpinan sidang seharusnya dapat mengeluarkan anggota dari persidangan tersebut. Terhadap pelaksanaan Rapat Paripurna, Jamaluddin berpendapat sebaiknya Rapat Paripurna itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting, atau adanya perdebatan yang keras baru diparipurnakan. Namun kalau hanya sekedar membacakan nama-nama anggota Pansus tidak perlu diparipurnakan, cukup dikirimkan ke Sekretariat Jenderal dan nantinya dilaporkan ke pimpinan. Masalah etika dan kedisiplinan ini kembali pada bagaimana rekruitmen partai mengajukan calon-calonnya di DPR. Kalau dipartainya, kata JK, perekrutan ini sangat ketat. Pengkaderan dilakukan secara bertingkat dari tingkat I, II dan III. “Kalau tidak ikut pengkaderan ya tidak bisa menjadi calon,” katanya. Untuk urusan kedisiplinan, partainya menyerahkan kewenangan ini pada f raksi untuk mengatur anggotanya dan setiap minggu melaporkan perkembangannya pada partai. Partailah yang menentukan s e o r a n g a n g go t a m a s i h p a t u t dipertahankan atau tidak. Sementara f raksi hanya merekomendasikan catatan seorang anggota. Kalau ada anggota yang melanggar disiplin akan diberikan peringatan sampai dua kali, setelah itu yang memutuskan adalah partai. Kalau partai mentolerir fraksi tidak bisa berbuat apa-apa. “Dalam hal ini partailah kuncinya, jadi harus ada sinergi antara partai dengan fraksi,” kata JK. Namun partai tidak bisa melihatnya secara langsung, yang dapat memonitor langsung adalah fraksi yang ada di DPR. Kaitannya dengan keberadaan

Badan Kehormatan (BK) dalam menegakkan etik dan kedisiplinan anggota dewan, Jamaluddin mengatakan, sebetulnya semua ini kembali pada kesadaran semua pihak baik dari anggota itu sendiri maupun partai. BK akan mengalami kesulitan karena nantinya akan berhubungan dengan partai. Seperti contoh kasus Max Moein, keputusannya kembali ke partai juga. Dalam hal ini kalau partainya bertahan sulit juga untuk memberhentikan salah seorang anggota. Menurut Jamaluddin, BK perlu mencari cara agar dalam memberikan sanksi dapat berkoordinasi dengan partai. Menjawab pertanyaan apakah kewenangan BK perlu ditambah agar lebih pro aktif, JK mengatakan susah juga kalau harus pro aktif harus ada unit penyelidikan, unit investigasi, unit lainnya. “Nanti kayak KPK repot nantinya,” tambahnya. Menurutnya, fungsi yang ada sekarang sudah cukup, namun harus berkoordinasi lagi dengan pimpinan f raksi, dengan partai politik. Tapi kalau diberikan hak yang lebih luas lagi seperti pemantau, investigasi akan repot nantinya, bisa jadi saingan badan-badan lainnya. Untuk sekarang, sebaiknya janganlah membicarakan untuk memperluas kewenangan, tapi kewenangan yang ada ini dapat dijalankan sebaikbaiknya.

Absen Finger Print

Kalau ingin konsisten menegakkan disiplin anggota, seharusnya diumumkan di Rapat Paripurna anggota-anggota yang sering tidak hadir dalam rapat. “Saya setuju diumumkan di paripurna, misalnya dalam waktu dua minggu anggota tidak hadir lebih dari tiga kali harus diumumkan,” katanya. Tapi sebaiknya diumumkannya bukan setiap minggu, tapi dua minggu sekali atau sebulan sekali. Sekarang masalahnya, kalau dilihat dari kehadiran secara absensi ada, tapi secara fisik tidak ada. Jamaluddin mengatakan, dia tidak keberatan kalau sistem kehadiran anggota PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

17

LAPORAN UTAMA diubah dari tanda tangan menjadi finger print. Hanya masalahnya, kata JK, rapat-rapat yang ada di DPR terlalu padat jadwalnya, dalam sehari anggota dapat bersidang dua atau tiga kali, belum lagi menghadiri rapatrapat Pansus. Apalagi untuk fraksi yang anggotanya sedikit, tentunya anggota-anggotanya akan berlari kesana sini untuk menghadiri satu rapat ke rapat yang lain. Sebaiknya jadwal sidang ini diatur kembali jangan sampai setiap hari. “DPR ini kan bukan seperti pegawai kantoran,” tambahnya. Sebaiknya rapat-rapat dikonsentrasikan pada masalah legislasi. Apalagi mengingat legislasi kita banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena tidak mencapai target yang ditentukan. Dalam hal ini, target itu memang perlu, tapi dalam kenyataannya di lapangan banyak RUU yang tidak terjadwalkan di legislasi ikut masuk sehingga menggeser jadwal target yang sudah ada, dan ini seringkali terjadi. Mestinya DPR dan Pemerintah duduk bersama menjadwalkan hal ini, jangan DPR saja yang disalahkan. Pemerintah dalam hal ini juga bertanggung jawab terhadap pembahasan RUU, kadang Pemerintahnya juga lambat. Ke depan perlu diatur secara konsisten RUU yang menjadi prioritas harus segera diselesaikan. Namun untuk menentukan prioritas itu sulit juga, karena semua menganggap RUU yang diusulkan itu penting. Sehingga RUU yang diusulkan masuk bukan dalam skala prioritas pun dianggap prioritas. “Bahaya sekali Rancangan Undangundang yang tidak terjadwalkan dapat masuk,” ujarnya. Mencari prioritas yang lebih prioritas itu yang sulit. Banyak faktor yang menyebabkan RUU kita tidak mencapai target. Misalnya, ada pikiran-pikiran, gagasan dari Menteri Dalam Negeri merevisi undang-undang Pilkada, padahal itu sudah bukan prioritas lagi, kenapa bisa masuk

18


juga, sementara undang-undang lain tergeser lagi. Jadi dalam hal ini, DPR tidak bisa disalahkan begitu saja, karena pembahasan Rancangan Undangundang itu saling terkait antara pemerintah dengan DPR. “Jadi pemerintah juga jangan cuci tangan,” imbuhnya. Seperti RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sekarang menjadi sorotan publik bukan sepenuhnya salah DPR, karena Pemerintah mengajukan ke DPR baru pada September tahun lalu. Dan otomatis DPR membahas baru beberapa bulan lalu. Jadi, kata JK, sebetulnya keterlambatan ini ada di Pemerintah.

Perlu Pembekalan

Menyinggung perlu tidaknya bagi anggota diberikan semacaam pembekalan atau orientasi, dalam hal ini Jamaluddin mengatakan pembekalan itu sangat diperlukan bagi anggota dewan. Pembekalan itu sebaiknya diselenggarakan sendiri oleh DPR dan diberikan sebelum anggota dewan menjalankan tugasnya. Materi yang diberikan termasuk diantaranya adalah bagaimana etika cara bersidang, bagaimana cara berpakaian dan lain sebagainya. “Saya marah betul kalau ada anggota fraksi saya, pakai batik saat paripurna, saya selalu menghimbau kalau rapat paripurna diusahakan memakai jas,” kata JK. Himbauan ini menurutnya semata-mata untuk menghormati paripurna sebagai forum tertinggi. Partai Bulan Bintang memberikan orientasi ini sebelum dan sesudah pemilu. Bagaimana menggunakan hak-haknya sebagai Anggota Dewan, bahkan cara menginterupsi, memimpin sidang, sampai cara mengetok palu saat memimpin sidang itu diajarkan semua. “Saya yakin partai-partai lain pun juga memberikan pembekalan ini sebelum anggotanya duduk di gedung DPR,” tambahnya. Hanya saja, masalah mental tiap-tiap anggota itu berbeda-beda, cara bisa menahan diri dari segala bentuk

pelanggaran ini pun juga berbeda antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Untuk itu, fraksi dan partai mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengendalikan anak buahnya. JK menambahkan, ini adalah ruang politik, biar politik bagaimanapun harus punya etika, punya ahlak. Kalau kita tidak menghargai forumforum DPR, siapa lagi yang mau menghargai, dan tentunya orang lain tidak akan menghargai kita juga. Karena itu apa yang sudah diputuskan bersama, hendaknya kita konsisten terhadap hasil keputusan itu. Kadang-kadang apa yang sudah diputuskan di DPR bisa berubah, ini menunjukkan ketidak konsistenan terhadap apa yang sudah diputuskan. “Ini berarti politik sudah tidak terjaga,” imbuhnya. Hendaknya apa yang sudah diputuskan bersama, jangan sampai ditengah jalan diubah, kalau mau mengubahnya harus bersama-sama lagi. Tidak terasa waktu lima tahun telah dilalui DPR periode 20042009. Menurut Jamaluddin banyak yang dipelajari selama kurun waktu tersebut. Meskipun belum optimal, tapi sedikit banyak sudah membantu pemikiran terhadap negara dan bangsa. Tentunya kita juga menghargai setiap perbedaan, berbeda dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara. Tapi hal-hal positif lebih banyak dari pada negatif. Hanya penekanannya, sayangnya kita selalu tidak konsisten terhadap putusan yang telah diputuskan. Ke depan jangan sampai hal itu terulang lagi. Kalau sudah diputuskan kita semua har us menghargai hasil keputusan itu, kalau mau mengubahnya bersama-sama kita merubahnya, jangan sendirisendiri. Jika hal itu terjadi, akhirnya memperlemah kita-kita, karena tidak solit. Dan tentunya dapat memperlemah citra kita, karena tidak kompak. (tt,nt/mp)

foto: nita

LAPORAN UTAMA

Syarwan Hamid :

DISIPLIN BUKAN HANYA MILIK TENTARA Berbicara masalah kedisiplinan anggota dewan, banyak kalangan mengatakan mantan anggota Fraksi TNI/POLRI mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan saat Fraksi TNI/POLRI masih ada (DPR periode 19992004) kedisiplinan para anggota ini memang patut diteladani.

J

adi, kalau berbicara sejauh mana komitmen anggota dewan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sampai akhir September 2009, mantan Wakil Ketua DPR/MPR tahun 1997 dari Fraksi TNI/Polri yang juga mantan Menteri Dalam Negeri di era Presiden Habibie, Syarwan Hamid mengatakan, masalah komitmen ini tentunya tidak perlu dibicarakan secara khusus. Menurut Syarwan, kontrak politik saat dilantik menjadi anggota dewan adalah selama lima tahun, sampai akhir masa jabatannya, tepatnya sampai dengan tanggal 30 September 2009. Namun Syarwan merasa heran, dalam kenyataannya memang sulit untuk dipahami,dengan pendapatan yang begitu besar,tapi tidak diikuti dengan kinerja yang optimal bahkan cenderung masih banyak penyimpangan-penyimpangan.

Sebetulnya bagaimana melaksanakan komitmen itu dengan sebaik-baiknya,pada akhirnya kembali pada kesadaran anggota masing-masing,sejauh mana para anggota itu mempunyai harga diri, tanggungjawab melaksanakan tugasnya sampai masa akhir jabatannya.“Jadi biar diatur seperti apapun pada akhirnya tergantung pada kesadaran mereka sendiri,” kata Syarwan. Membandingkan pengalamannya saat dia menjadi anggota dewan, walaupun dalam waktu yang singkat karena dia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, sekarang ini menurutnya sangat jauh berbeda. Disiplin anggota dewan di era masanya duduk di DPR masih cukup tinggi. “Dibanding sekarang waduh tidak ada apa-apanya,seperti absensi yang cukup tinggi,” tambahnya. Pada waktu tertentu, absensi itu kadang diumumkan di Rapat Paripurna, siapa-siapa fraksi yang tidak hadir.Namun

pengumuman itu bukanlah hal yang menjadi andalan, karena dilihat dari kinerjanya menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Sebagai contoh, saat mempersiapkan tiga Rancangan Undang-Undang paket Politik yaitu RUU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, dan DPRD, RUU Partai Politik dan RUU Pemilu, dapat diselesaikan hanya dalam waktu 4 (empat) bulan. Persiapan pemilu hanya 6 bulan, sementara kita harus membongkar isi RUUnya seperti sistem pemilunya, sistem distrik atau sistem proporsional, semuanya itu berubah total, tapi dengan cepat bisa diselesaikan. Karena ada semangat bersama-sama dengan pemerintah ingin segera menyelesaikan paket RUU tersebut. Hal ini disadari karena terbatasnya waktu demi kelancaran pemilu, yang diharapkan merupakan solusi bagi masyarakat transisi reformasi dan pemerintah. Dan hal ini harus disanggupi, kalau tidak pemerintah yang terbentuk tidak legitimate. Syar wan berharap, mudahmudahan timbul kesadaran dari seluruh anggota dewan untuk menuntaskan tanggungjawabnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini memang sesuatu yang mudah diucapkan, tapi sulit dijalankan, karena itu saat ingin menjadi anggota dewan sebaiknya sudah diseleksi orang-orang yang dianggap memiliki kredibilitas yang bagus, baik performanya maupun kepribadiannya.

Seleksi Ketat

Dalam hal ini, partai perlu menyeleksi secara ketat anggota-anggotanya yang akan duduk di parlemen. Untuk partai yang sudah mapan dan lama, tentunya bukan hal yang sulit untuk memilih anggotanya secara tepat, karena cukup waktu. Kecuali untuk partai-partai baru bisa saja dia hanya mengejar target jumlah orang. Partai seharusnya jangan mengirim orang yang konditenya jelek, partai harus memiliki persyaratan yang cukup ketat bagi anggotanya yang akan masuk menjadi calon legislasi. Seperti Partai Golkar, untuk dapat menjadi caleg, terlebih dulu harus PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

19

LAPORAN UTAMA memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Partai Golkar yaitu Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT). Pada dasarnya, bila orang itu baik ditempatkan dimana pun akan baik, namun bila dasar catatan orang itu buruk dimana pun dia biar dengan pengawasan ketat, begitu ada kesempatan muncul sifat buruknya itu. Syarwan mengatakan, disiplin itu bukan hanya milik tentara saja, tapi itu cerminan kita untuk melaksanakan tugas. Seperti kalau di dewan, jika ada rapat paripurna, rapat komisi, rapat fraksi dan rapat-rapat lainnya semestinya anggota menghadiri rapat itu. Dalam forum tersebut, sebaiknya mendengar, berdiskusi, dan berdebat pun dilakukan dengan baik. Istilah 5 D yang terkenal dengan Datang, Duduk, Dengar, Duit, dan Dengkur sebaiknya sekarang diubah dengan Datang, Duduk, Dengar, Diskusi, dan Dedikasi. Jadi, kata Syarwan, 5 D yang negatif sebaiknya diubah menjadi 5 D yang positif. Perlu diingat, kata-kata “Anggota Dewan Yang Terhormat” itu bukanlah sekedar basa-basi belaka, diharapkan perilaku dewan pun terhormat tercermin dari perilakunya. Jangan sampai dia menuntut untuk dipanggil sebagai anggota yang terhormat tapi membenarkan dia seolah-olah bebas dari aturan. Berbicara masalah etika, walaupun Badan Kehormatan DPR dibentuk semua kembali kepada sumber dayanya, asalnya orang itu sendiri. Kalau memang asalnya dia mempunyai nilai yang bagus, maka orang itupun akan baik. Dalam hal ini anggota harus mengimplemetasikan segala kemampuan yang ada, kalau niatnya untuk mengabdi maka mengabdilah dia disitu dengan penuh dedikasi. Mereka harus mulai menyikapi bahwa sebagai anggota dewan yang terhormat, bila masuk menjadi anggota DPR sudah mempunyai niat untuk mengabdi dan penuh dedikasi, bila ada kekurangan maka dia harus banyak belajar. Tapi bukan membentuk karakter dia harus ditegur. Jadi keberadaan Badan Kehormatan ini bukanlah merupakan andalan untuk mencegah timbulnya perilaku-perilaku buruk, ini hanya sekedar sarana tambahan, tidak bisa dijadikan

20


andalan. ”Andalannya ialah rekruitmen awal itu,” tutur mantan Wakil Ketua DPR/MPR ini. Peran Parpol di sini sangat penting, kalau perlu ketegasan itu ada pada parpol. Seharusnya mereka harus sadar bahwa mereka orang-orang yang dipilih rakyat mewakili jutaan masyarakat Indonesia. Sebagai orang pilihan rakyat yang dapat duduk di parlemen, seharusnya menimbulkan semangat untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, bisa memberikan contoh yang baik, menjadi jembatan dari masyarakat ke pengambil keputusan. Dibandingkan dengan anggota DPR di eranya, menurut Syarwan fasilitas yang diberikan sekarang sangat jauh bedanya. Tentunya hal ini harus diimbangi juga dengan kinerja yang baik dari seluruh anggota dewan. ”Kalau anggota dewannya seperti ini susah kita ingin melakukan perbaikan bangsa,” kata Syarwan. Karena semua ini dimulai dari perbaikan sistemnya, sistem diluar perundang-undangan. Undang-undang dibuat oleh anggota dewan, tentunya si pembuat UU harus mempunyai kualitas yang baik. Ibarat istilah mengatakan, mengharapkan masakan yang enak dari koki yang tidak bisa masak, sehingga bumbunya tidak tepat, akhirnya rasa masakan itu jadi tidak enak, apakah rasanya masih tawar atau kepedasan. Seperti ungkapan Jenderal M. Yusuf yang mengatakan, kalau kita mau membersihkan rumah harus dengan sapu yang bersih tidak bisa dengan sapu yang kotor. Ungkapan yang sangat sederhana, tapi dalam maknanya. Sebaiknya calon anggota itu tidak perlu memberikan janji yang muluk-muluk, yang masuk akal saja, kerjakan saja tugas dengan sebaikbaiknya.

Sistem distrik

Syarwan Hamid yang kini menjabat Ketua Bang Yos Center mengatakan, bangsa kita memang masih lama untuk mendapatkan orang-orang yang berkualitas, karena kesalahan kita berada pada sistemnya. Partai politik kita terlalu banyak, seharusnya dimulai untuk menyederhanakan partai dengan sistem pemilu distrik. Sistem distrik akan memaksakan partai

politik untuk berkoalisi sehingga akhirnya akan menyisakan tiga atau empat partai. Kalau periode sekarang menggunakan sistem itu maka akhirnya calon akan baik karena partainya sedikit, bila partainya banyak maka akan memerlukan calon yang banyak akhirnya main comot saja, rebutan orang. Negara kita sistem pemerintahannya presidensial, tapi partainya banyak. ”Itu sama dengan kalau computer IBM perangkatnya macintosh, itu kan tidak competible,” kata Syarwan. Seharusnya sistem presidensial partainya sedikit, itu baru yang benar. Kembali kepada penegakan etika, Syarwan berpendapat,partai politik sebagai pintu utama dalam melahirkan calon-calon legislatif yang mempunyai etika dan ahlak yang baik. Badan Kehormatan dalam hal ini harus mempunyai kontrol yang baik. Bila perlu, sekali waktu anggota itu dipermalukan di Rapat Paripurna dengan menyebutkan nama-nama anggota yang sering tidak mengikuti rapat. Sebaiknya dibuat catatan khusus anggota yang tidak hadir dalam rapat, catatan itu kemudian diberikan kepada fraksi masing-masing, dan dijelaskan bahwa anggota tersebut tidak berfungsi dengan baik dan sebaiknya diganti. Tindakan ini harus berani dilakukan, karena tidak cocok sebutan sebagai anggota dewan yang terhormat, tapi sementara tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu Syarwan berharap, anggota baru nantinya yang akan dilantik pada 1 Oktober 2009 dapat membawa parlemen kita ke arah yang lebih baik dengan selalu mementingkan kepentingan rakyat. Perlu diingat Pemilu Legislatif lalu,baru pertama kalinya anggota DPR, DPD dan DPRD dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak.Pilihan rakyat ini tentunya pilihan yang keluar dari hati nurani yang terdalam, sehingga kepercayaan ini jangan disia-siakan. Sekitar kurang lebih 560 anggota yang akan duduk di DPR merupakan orang-orang pilihan yang bersaing dengan ribuan caleg lain yang gagal terpilih. Harapan ini tentunya juga menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, agar bangsa kita menjadi lebih baik, mulai dari sistemnya sampai pada subsistemnya maupun program-programnya. (tt,mp,nt)

LAPORAN UTAMA

PARPOL BERTANGGUNGJAWAB

DORONG ANGGOTA PENUHI KOMITMENNYA Pasca Pemilu Legislatif yang baru saja dilangsungkan pada April lalu, Anggota DPR banyak mendapat sorotan dari masyarakat, apakah mereka akan tetap memiliki komitmen tinggi melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan tanggal 30 September 2009. Karena pelantikan anggota hasil pemilu legislatif dilaksanakan pada 1 Oktober mendatang.

T

foto: eka hindra

ak heran pertanyaan ini muncul dari berbagai kalangan, mengingat pada Pemilu Legislatif lalu banyak anggota DPR yang tidak terpilih lagi untuk menduduki kursi di DPR pada periode mendatang. Hanya sekitar kurang lebih 40 persen anggota lama yang masih menduduki kursi tersebut, dan 60 persen sisanya harus meninggalkan kursi parlemen digantikan dengan wajah-wajah baru hasil pemilu 9 April 2009. Kekhawatiran ini juga diutarakan Direktur Research dan Advokasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Tommy Legowo, dalam wawancara eksklusif dengan Parlementaria di kantornya Jalan Matraman Raya. Berikut hasil wawancara tersebut.

Sejauh mana komitmen anggota DPR dalam menyelesaikan tugastugasnya sebelum mengakhiri masa bakti

Anggota DPR meskipun tidak semuanya sebagian besar konsentrasinya akan terpecah dengan proses pemilu, karena setelah selesainya proses pemilu legislatif akan diteruskan dengan Pemilu Presiden dan menurut saya bukan hanya partai politik tapi juga anggota DPR yang pada dasarnya adalah aktifis politik juga pasti akan sibuk terlibat dengan Pemilu Presiden. Karena itu mungkin sekali upaya untuk menyelesaikan tugas sebagai anggota DPR hingga akhir masa bakti itu juga akan terkacaukan,

meskipun kita tahu bahwa masih ada sekitar 40 persen anggota DPR yang masih maju sebagai caleg, tetapi kita juga tidak bisa mengandalkan atau mengetahui secara jelas bagaimana 40 persen anggota DPR ini bisa atau bersedia untuk menyelesaikan tugas sebagai perwakilan masyarakat hingga akhir masa bakti. Dan kalau kita lihat dari berbagai data tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh DPR periode 20042009 masih banyak sisa yang harus diselesaikan. Yang paling jelas adalah dalam bidang legislasi, hutang DPR masih banyak dari target sekitar 284 RUU sekitar 45 persen tidak tercapai. Banyak orang mengatakan capaian itu masih kurang karena diantara 60 persen itu ada banyak UU yang terkait dengan pemekaran daerah. Padahal kita tahu, UU Pemekaran Daerah itu relatif lebih mudah diselesaikan dari pada UU yang lain. Sekarang ini, banyak tuntutan masyarakat yang mendorong DPR supaya menyelesaikan RUU yang dianggap prioritas, salah satu diantaranya adalah UU Tipikor. Kalaupun tidak bisa menyelesaikan sisa RUU yang masih ada, yang menjadi prioritas itulah yang harus diselesaikan. Sebab kita tahu bahwa RUU


21

LAPORAN UTAMA Tipikor dihasilkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian RUU Tipikor itu sebenarnya akan menentukan sejauh mana DPR periode 2004-2009 mempunyai komitmen untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau RUU Tipikor diabaikan, ini menjadi kecurigaan yang besar di kalangan masyarakat bahwa ternyata DPR itu komitmennya rendah untuk ikut bersama-sama menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia.

Selain RUU Tipikor, prioritas RUU apa lagi

Dua RUU lainnya yang harus menjadi prioritas adalah RUU Pelayanan Publik dan RUU Kepresidenan. RUU Pelayanan Publik yang terkait dengan birokrasi dan RUU Kepresidenan yang terkait dengan Pemerintahan, jika dapat diselesaikan itu berarti DPR memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan Indonesia pada umumnya, dan perkembangan untuk peningkatan kinerja pemerintahan, baik dalam pengertian pemerintah sebagai satu jajaran kabinet, maupun pemerintah sebagai pelayanan publik yang penyelenggaraannya dilakukan oleh birokrasi pemerintah. Jadi sayang sekali jika tiga RUU itu terabaikan.

Agar anggota ini komit terhadap tugasnya, apakah perlu memberlakukan anggota yang tidak hadir dipotong gajinya

Saya kira memang tidak ada institusi yang bisa memaksa anggota DPR untuk disiplin menghadiri sidang-sidang di DPR kecuali partai politik. Sebab anggota DPR itu sangat tergantung dengan partai politik induknya. Oleh karena itu, menuntut kehadiran anggota DPR juga bukan penyelesaian. Menurut saya partai politik juga harus mendorong anggotanya untuk menegakkan disiplin. Kalau partai politiknya saja tidak peduli, maka sulit untuk bisa diharapkan anggota DPR untuk bisa mematuhi etika kedisiplinan ini. Yang ke dua, anggota-anggota

22


DPR juga mempunyai kapasitas individual dan penegakan etika itu sebagian besar faktor yang akan ditentukan oleh komitmen individual ini. Kalau kita menuntut arogan, maka yang harus dipertanyakan kepada masing-masing anggota DPR adalah sejauh mana komitmen individualnya dapat membimbing mereka untuk tetap mematuhi etika penyelesaian tugas sebagai pejabat publik. Yang ke tiga, dari sisi masyarakat, masyarakat harus didorong untuk gencar memberikan penilaian dan juga dorongan kepada anggota DPR bahwa sebetulnya komitmen seseorang yang ditugaskan oleh partai menjadi anggota DPR itu adalah komitmen sepanjang masa bakti dan kalau itu tidak bisa ditunjukkan, kewajiban atau hak masyarakatlah untuk menghukum mereka. Hukumannya seperti apa, ya menurut saya kalau ada caleg anggota DPR yang mencalonkan lagi sebaiknya jangan dipilih. Kalau ada anggota DPR yang seperti itu lalu mendukung pencalonan Presiden, tentunya harus dipertimbangkan apakah perlu didukung atau tidak.

semangat kebersamaan di dalam partai supaya memperoleh seluas mungkin dukungan publik.

Apakah partai perlu memberikan reward dan punishment

Menurut saya begini,kalau anggotaanggota DPR yang mencalonkan diri kembali itu memanfaatkan peluang yang diberikan oleh peraturan Pemilu terkait dengan kampanye, itu mereka tidak harus membolos. Mereka bisa memanfaatkan masa reses untuk berkomunikasi dengan publik dan peluang itu sudah diberikan oleh Peraturan Pemilu selama kurang lebih satu tahun sejak kampanye dialogis itu dibuka pada pertengahan bulan Juli tahun lalu. Namun sayangnya hal itu tidak dimanfaatkan dan ini menandakan bahwa anggota DPR yang mencalonkan lagi itu komitmennya terhadap kepedulian masyarakat itu juga relatif kurang. Sebab bagaimanapun juga sebagai pejabat publik dia terikat dengan tugas-tugas keterwakilan di parlemen dan sebagai orang yang ingin mempertahankan jabatan publiknya dia juga harus meyakinkan masyarakat,dan

Partai punya aturan internal, yang terpenting adalah bagaimana partai bisa menegakkan aturan partai internalnya itu. Jadi reward and punishment itu sebenarnya mengikuti kedisiplinan partai untuk menegakkan aturan itu. Sekarang ini seringkali kita melihat aturan yang dibuat partai politik hanya dipajang sebagai assessoris dan formalitas saja, tapi tidak ditegakkan, itu yang menjadi soal. Persoalannya adalah apakah didalam internal partai politik itu memang ada unit kepemimpinan yang secara sadar melihat penegakan disiplin etika keterwakilan ini sebagai bagian dari kampanye politik mereka untuk menarik atensi publik, dan nampaknya ini jarang dilakukan sebab orientasi sebagian besar partai politik itu masih tertumpu pada orientasi melayani pemimpin partai bukan melayani

Partai apa yang paling komit menegakkan disiplin partai

Kalau dulu partai TNI, sekarang menurut saya dari tingkat kehadiran kita tidak bisa mengeneralisasi. Sebab kalau partai politik yang hanya mempunyai satu wakil anggota di komisi dan satu wakil itu harus hadir terus di setiap rapat pasti kehadirannya tidak mungkin 100 persen, tapi itu kan tidak adil. Jadi dari rata-rata yang ada memang ada peningkatan kehadiran anggota parlemen dari waktu ke waktu tapi masih juga tampak siasat-siasat dilakukan untuk mencari alasan supaya tidak menghadiri sidang-sidang yang sudah diagendakan. Dan kalau harus menyebut partai mana yang paling komit mungkin hanya sejumlah kecil partai saja.

Berarti tidak ada alasan dengan berlangsungnya Pemilu, anggota tidak mengikuti rapat di DPR

LAPORAN UTAMA itu harus dilakukan secara bersamaan. Kalau mereka konsentrasi penuh untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, itu artinya dia mengabaikan tugas-tugas keparlemenan, kalau terkonsentrasi penuh tugas-tugas keparlemenan dia melepaskan atau memperkecil peluang untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Sebagai politisi profesional dan bertanggung jawab selalu ada peluang untuk bisa mengakurkan ke dua hal ini. Jadi menurut saya itu bukan alasan bagi anggota DPR untuk tidak menyelesaikan tugas secara disiplin.

Dalam hal ini berarti anggota DPR harus bisa membagi waktunya dengan baik

Ya memanfaatkan waktu yang luang dari tugas-tugas keterwakilannya untuk berkomunikasi dengan publik atau juga bisa memanfaatkan kinerja dia sebagai perwakilan politik yang bertanggung jawab untuk menarik simpati publik. Jadi itu yang kurang terlihat dalam pengalaman anggota DPR selama ini.

Apakah perlu aturan yang ditambahkan dengan mengubah Tatib yang ada sekarang ini

Anggota DPR sekali lagi bukan pegawai kantoran, bukan pegawai negeri, pegawai kantor swasta yang terikat dengan jam kerja, itu yang membedakan anggota DPR dengan karyawan. Anggota DPR adalah anggota dewan yang terhormat, tanpa aturan yang mengikat mereka. Kalau mereka sadar atas status kehormatannya itu, mereka seharusnya tidak akan menciderai dirinya sendiri. Sekarang ini proses pencideraan diri itu tidak dilihat oleh anggota DPR sebagai bagian dari kerugian terhadap citra mereka.Karena hubungan mereka dengan masyarakat dengan konstituen itu bukan ketergantungan hubungan. Jadi mereka praktis tidak peduli dengan konstituen yang seharusnya dilayani, mereka peduli kepada partai politik, kalau partai politik membiarkan itu artinya mereka tidak akan dapat

sanksi. Jadi menurut saya yang menjadi tekanan ke depan adalah justru bagaimana perubahan-perubahan pengaturan dalam Pemilu itu bisa memperkuat hubungan ketergantungan anggota DPR dengan konstituen.

Bagaimana dengan keberadaan Badan Kehormatan

Badan Kehormatan mestinya dari waktu ke waktu tidak diperlukan, kalau Badan Kehormatan dipertahankan terus itu artinya anggota-anggota DPR tidak bisa menjaga kehormatannya sendiri, karena itu dia harus diawasi oleh Badan Kehormatan. Jadi menurut saya Badan Kehormatan diadakan karena secara internal DPR melihat ada masalah dengan penegakan etika anggota DPR, karena itu ada internal pengawasan melalui Badan Kehormatan. Kalau anggota-anggota DPR itu sadar atas status kehormatannya, BK tidak perlu. Dan kalau dari waktu ke waktu pekerjaan BK semakin banyak, itu hanya menandakan bahwa perilaku anggota DPR semakin buruk.

Jadi BK dibentuk itu Ad Hoc

Loh iya BK ini ad hoc dia harus selesai kalau masyarakat menilai anggota DPR itu kinerjanya baik, bertanggung jawab.

Intinya terbentuk saat kapan BK itu

BK itu kan dibentuk baru tahun 2004, sebelumnya tidak ada, BK dibentuk karena keluhan masyarakat yang menyatakan banyak anggota DPR yang bolos, banyak anggota DPR yang kalau sidang tidur, banyak anggota DPR yang memanfaatkan jabatan karena berkepentingan untuk mencari untung dari situ. Karena itu yang diatur dalam kode etik DPR itu kan soal konflik kepentingan, soal kehadiran, dan soal menjalankan tugas yang patut pada aturan.

Bukannya BK harus ada untuk mengatur etik tersendiri

seperti etik kedokteran pada profesi dokter

Tetapi begini menurut saya BK memang menegakkan etik, tetapi dia tidak sama persis dengan dewan etik organisasi-organisasi profesional.Kalau kode etik kedokteran misalnya salah satunya menyebutkan bahwa dokter harus melayani pasien tanpa membedabedakan pasien. Kalau ada dokter yang ketahuan melanggar kode etik, maka dewan etik bisa memberi sanksi. Berbeda dengan anggota DPR, keanggotaan DPR itu bukan profesi seperti dokter, siapa saja bisa menjadi anggota DPR kalau dia dipercaya publik. Orang yang tidak tahu politik, orang yang tidak tahu pemerintahan tetap bisa menjadi anggota DPR. Jadi bukan profesi yang diutamakan di sana, tetapi adalah komitmen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dalam proses politik nasional, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang dengan latar belakang profesi apapun kalau mereka melatih diri. Nah melatih diri dimana, ya di partai politik tentunya.

Bagaimana kalau anggota BK dari independen

Itu malah lebih buruk. Sebaiknya anggota DPR itu harus dilatih oleh partai politik dan partai politik harus meyakinkan dirinya bahwa mereka memang mempunyai calon-calon anggota DPR yang bisa dipercaya menjalankan tugas keterwakilan. Sebagai contoh Dewan Etik di Inggris sekarang sudah tidak ada. Yang ada adalah orang-orang senior anggota partai politik di parlemen yang tugasnya mengingatkan koleganya pada saat ada indikasi kolega itu melakukan penyimpangan atau pelanggaran etika. Jadi itu tidak diatur dalam hukum.

Penegakan etikanya bagaimana jika ada pelanggaran-pelanggaran

Kalau pertanyaan itu selalu muncul itu artinya partai politik tidak ada perkembangan. Jadi yang harus didorong untuk kemajuan berikutnya ya mendorong partai politik supaya menjadi partai politik yang makin PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

23

LAPORAN UTAMA berdaya, makin bertanggung jawab dan makin tahu tugasnya. Sekarang ini belum ada partai politik yang menunjukkan karakter sebagai partai modern. Partai politik di Indonesia masih tergantung kepada simbol-simbol. Baik simbol yang direpresentasi oleh tokoh maupun simbol yang direpresentasi oleh agama. Yang paling memenuhi kriteria modern dalam pola partai politik itu hanya Partai Golkar. Sekarang persoalannya apakah aturanaturan yang dibuat Partai Golkar itu ditegakkan oleh sistem internal partai. Dan sekarang tergantung dari anggota-anggota itu sendiri untuk bisa menjadikan Golkar semakin baik dengan pengelolaan yang modern.

Dengan adanya BK kita berpikir dapat membantu pencitraan DPR

Adanya BK menurut saya citranya buruk, bahwa DPR itu banyak penyimpangannya karena itu perlu BK. Kehadiran BK hanya memantulkan saja bahwa masih banyak anggota DPR yang tidak bisa dipercaya, karena itu perlu BK. Kalau semua anggota DPR bisa dipercaya tidak perlu BK dan itu efisiensi anggaran.

Badan apakah yang cocok selain BK

Menurut saya yang cocok karena anggota DPR itu adalah yang terhormat mereka itu harus mempunyai etika individual yang kuat, itu memang enggak ada ukurannya, dan saya bisa tunjukkan beberapa anggota yang mempunyai etik individual yang kuat. Seperti misalnya Abdillah Toha, itu tidak perlu BK untuk mengawasi dia dan tidak perlu BK untuk bisa hadir dalam sidang-sidang yang ditugaskan. Memang semua tergantung dari komitmen partai-partai ini. DPR itu sebetulnya adalah bidang tugasnya partai-partai politik. Tidak ada orang lain tanpa partai politik bisa masuk DPR, jadi sekarang tergantung dari partai politik, mau apa mereka dengan DPR. Apakah mereka mau menggunakan DPR sekedar untuk

24


menggalang dana atau partai-partai ini mau menggunakan DPR untuk memperbaiki citranya saja, atau partaipartai ini mau mengembangkan DPR betul-betul untuk melayani publik. Sekarang ini partai-partai politik dicaci maki, tapi di sisi lain banyak orang mendirikan partai politik. Itu hanya menunjukkan bahwa partai politik itu menjadi satu-satunya akses bagi masyarakat untuk bisa menguasai jabatan-jabatan publik, terutama di DPR.

Adakah masukan Formappi tentang masalah ini

Saya sudah bicara dengan Pimpinan BK bahwa pada akhirnya BK harus bubar karena itu akan menunjukkan DPR yang maju. Kalau BK dari waktu ke waktu minta tambah wewenang itu artinya dari waktu ke waktu juga DPR tidak menjadi lebih baik. Karena dia minta wewenang yang lebih luas, itu kan DPRnya menjadi tidak lebih baik. Dan apakah BKnya juga lebih baik, saya kira juga tidak. BK sekarang mengeluh karena dianggap tidak berperan. Padahal dari penjelasan Pimpinan BK banyak yang telah dilakukan oleh BK, dan menurut saya mengapa itu terjadi, karena BK dibatasi oleh aturan untuk tidak mengumumkan hasil kerjanya kepada publik.

Tingkat kehadiran anggota secara absensi bukan kehadiran fisik, menurut bapak ke depan

Kehadiran absensi selain menipu masyarakat, anggota DPR itu juga menipu dirinya sendiri . Kalau menipu diri sendiri jika dilihat dari kaca mata etika dia harus bercermin apakah dia pantas untuk menjalankan fungsi itu. Saya termasuk orang yang liberal tidak percaya pada aturan karena kalau ada aturan itu hanya disiasati untuk dilanggar. Aturan terlalu banyak tapi dilanggar semua. Ke depan, anggota DPR harus dipertangguhkan kepada partai politik untuk bisa menjadi anggota DPR yang punya komitmen etik individual,

hanya dengan cara itu kinerja DPR bisa diharapkan akan cepat terwujud. Kalau mau menegakkan etik dengan mempercayakan atau menumbuhkan institusi lain itu hanya untuk menutupnutupi bahwa etika itu akan dilanggar, seperti adanya BK diharapkan DPR bisa sangat baik, tapi ternyata tidak.

Jadi apa yang seharusnya dilakukan partai

Ya partai harus memperbaiki diri secara internal, secara organisasinya, partai harus meningkatkan mutu kader-kadernya, dan karena itu partai harus melakukan kaderisasi,melakukan latihan, memberikan pembekalan dan itu harus dilakukan secara periodik, secara bertahap. Orang masuk partai itu harus melalui tahapan-tahapan, tidak bisa tiba-tiba saya yang tidak tahu apa-apa tentang PDIP, masuk lalu jadi caleg PDIP. Orang yang jadi anggota partai itu harus melalui kaderisasi sebagai anggota biasa, setelah itu partai harus melakukan, menyaring dari anggotaanggota yang biasa ini siapa yang punya potensi untuk dijadikan anggota DPR, dia harus dilatih lagi ada pelatihan tahap ke dua, termasuk penjaringan dan itu harus dilakukan terus menerus, setelah itu dilakukan pelatihan berikutnya siapa dari anggota-anggota partai yang punya potensi untuk jadi anggota DPR yang diprioritaskan oleh partai karena keunggulannya tidak diragukan

Harapan lain yang akan disampaikan

Kalau DPR ini memang mau dikembangkan sesuai dengan namanya Lembaga Perwakilan Rakyat, maka anggota-anggota DPR itu perlu mempunyai komitmen melayani masyarakat. Dan komitmen ini hanya bisa tumbuh melalui partai-partai politik dengan mendorong anggotanya untuk memenuhi komitmen itu. Jadi membicarakan DPR tidak bisa lepas dari membicarakan partai politik. (tt,nt,mp)

LAPORAN UTAMA

Firmanzah, Dekan FE UI bidang marketing politik

Harus Ada Langkah Sistematis Selamatkan DPR Pengamat Politik dari UI Dr. Firmanzah mengatakan, harus ada langkah sistematis untuk menyelamatkan DPR, sebab selama 5 tahun, hampir tidak pernah sepi dari pemberitaan negatif. Dengan tugas dan wewenangnya strategis seperti melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit& proper test) terhadap pejabat public seperti Direksi BUMN, Panglima TNI dan Kapolri, kalau tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR rendah, produknya juga akan diragukan.

M

kepercayaannnya tinggi,” kata Fizpanggilan akrab Firmanzah. Diakui, dalam hal ini institusi yang terkait dengan pembangunan persepsi masyarakat menjadi

foto: eka hindra

enurutnya, DPR harus ada marketing yang sistematis, sebagaimana dimiliki Mahmakah Konstitusi ( MK) yang sudah melakukan marketing. Artinya ketika satu ketetapan dinyatakan misalnya suara terbanyak , ada hakim dissenting opinion. “ Itukan transparan dan positif. Artinya masyarakat melihat di MK ada dinamika bahwa ketidaksepakatan itu hal positif,” ungkapnya. Untuk itu Bagian Pemberitaan, fungsi public relationnya (PR) harus baik yaitu dengan melibatkan masyarakat. “Bagaimana mencitrakan DPR menjadi positif, sehingga tingkat

tanggungjawab PR (Pemberitaaan). Apakah agenda anggota yang ingin jadi menteri atau ingin menunjukkan kepahlawanan partai, itu urusan anggota yang bersangkutan. Namun kalau sudah terkait dengan citra DPR, seperti kasus tertangkapnya anggota Dewan oleh KPK, PR yang harus bicara, apakah terkait dengan kasus pidana atau lainnya. Harus diusahakan, institusi DPR itu akseptabel sebab mengusung nama perwakilan masyarakat. Perlu dibuat mekanisme untuk bisa bergerak cepat dan menutup. Bagaimanapun itu terkait dengan individunya dengan partai, tapi efek negatifnya menimpa DPR. Kasihan kepada sebagian besar anggota yang lain, mereka kena juga padahal bersih. “ Kalau marketing refilion disiapkan dengan baik makanya institusinya tidak ikut tercoreng,” terang Fiz Seperti terjadi di UI,beberapa waktu lalu ditemukan mayat di dekat kampus UI meski itu tidak dilingkungan kampus dan korbannya mahasiswa Gunadarma. Tapi persepsinya yang terbentuk tetap di UI. “Kita harus tampil dengan cepat kita cover dengan isu kampus bahwa UI kawasannya seluas 320 hektar


25

LAPORAN UTAMA nyaman untuk untuk rekreasi keluarga,” tegasnya. Dalam kaitan ini ada teknik-teknik yang dialihkan harus justifikasi. “Kalau memang kita tak bisa mengelak, kita buka UU bahwa yang bersangkutan akan ditindak. S etjen, memang tak bisa mengontrol semuanya,” ucap Fiz. Dijelaskan, keberpihakan humas atau PR DPR adalah keberpihakan ke masyarakat. Perlu dijelaskan kepada semua anggota DPR kalau tidak mengikuti apa yang ada di konsep dan aturan yang ada, maka akan merugikan citranya. “ Bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap anggota dan institusi DPR, kan muaranya di PR nya,” ujar Fiz. Itu makanya peran PR dari DPR jadi penting, dalam kaitan ini Sekjen jangan hanya di belakang layarr tapi tampil ke depan. Misalnya kasus tentang adanya anggota tersangkut kasus korupsi, harus menjelaskan mekanisme yang terjadi dalam organisasi DPR .

Belum selesai

Firmanzah mengatakan, anggota dewan tak punya kontrak politik yang jelas mengakhiri masa jabatannya. Tapi bahwa instrumen-instrumen administrasi bisa digunakan untuk mengingatkan kembali bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Maka nanti penting orientasi anggota parlemen baru apakah harus membuat kontrak kerja. Bagaimanapun mereka adalah profesional bukan politisi, mereka diluar politisi tapi di dalam mereka harus selesaikan tugastugasnya. Tugas administrasi, diskusi, perancangan itu harus diselesaikan. Ibaratnya sama ketika masuk gedung bioskop, maka semua penonton harus ikuti aturan di gedung itu. Nggak peduli agamanya apa, pendidikan apa, suku Batak atau Jawa. Setjenlah yang membuat sekatsekat ruangan yang orang-orangnya akan diisi dari hasil pemilu.“ Ini menjadi tugas dan tanggungjawab Setjen

26


“ Jangan nunduk kepada anggota, kalau kita tidak menegakkan kewibawaan mereka akan semena-mena,” termasuk membuat aturan. Jangan biarkan orang masuk dan mengubah landscape dari tata ruangnya,” kata Riz dengan menambahkan, ada halhal yang bisa dinegoisasikan tapi ada hal-hal yang sudah pakem, misalnya kontrak kerja. Seperti di UI, lanjut Fiz, pihaknya berurusan dengan guru besar yang sudah tua, kacamata rambutnya sudah putih jalannya susah, tak perlu sungkan. Pasalnya harus buat system yag baku sehingga meski dosen yang masuk dan keluar siapapun, kualitas pelayanan ke mahasiswa harus sama.

Tegakkan system

L e b i h l a n j u t Fi r m a n z a h mengatakan, silahkan saja anggota DPR keluar masuk dari partai apa, tapi system ditegakkan. Jadi jangan underestimate peran setjen, jangan mau didudukkan dibawah politisi. Orientasi ini penting untuk anggota baru, tunjukkan pada saat orientasi anda hadir dan duduk diatas mereka bahwa anggota DPR sedang belajar dari kita. “ Jangan nunduk kepada anggota, kalau kita tidak menegakkan

kewibawaan mereka akan semena-mena,” tegas dia. Setjen harus tegas, harus sangar sebab yang dikelola adalah orang-orang yang punya seribu cara. Jangan lupa mereka keluar masuk, namun Setjen tetap disitu. Seperti di UI, guru besar professor datang dan pergi, tapi yang tetap stay disini kita semua yang mengawal administrasi. Guru besar bukan dewa, orang suci bisa berbuat salah dan benar. Mengenai sosok yang sangat, dalam pandangan Fiz sangar dalam pembangunan system bukan sangar jutek, orangnya harus ramah, komunikatif, memiliki kemampuan persuaasi,negosiator yang ulung karena yang dihadapi orang-orang pinter politik. Makanya harus komitmen tegas, menunjukkan keadilan, tidak ada yang dianaktirikan.

Komit selesaikan tugas

Saat ditanya bagaimana agar anggota DPR tetap komit selesaikan tugas hingga akhir masa baktinya, Fiz mengatakan, yang perlu diingatkan bahwa tugas DPR belum selesai. Mereka harus ditagih bahwa banyak RUU yang belum diselesaikan, Ketuaketua komisi juga harus diingatkan kembali anggotanya selesaikan tugas. Pers konperns perlu digelar guna menjelaskan kepada publik RUU yang belum selesaikan, dan komisi apa saja yang terlibat, lalu ada public pressure untuk menyelesaikan. Tanggung jawab moral, etik, tanggungjawab politik dan social harus tetap ditunjukkan. Dengan ber bagai fasilitas diberikan sudah saatnya anggota DPR sebagai pemangku system mempertanggungjawabkan. Pemerintah telah memberikan haknya sampai selesai, tapi publik juga berkewajiban untuk menagih tanggung jawab terkait dengan hak yang sudah diberikan. (et, nt, tt)

SUMBANG SARAN

Chozin Chumaidy, Penasehat F-PPP DPR-RI

ANGGOTA DPR MANGKIR, PENGKHIANATAN TERHADAP RAKYAT

A

nggota DPR yang mangkir apalagi malas menghadiri sidang-sidang setelah mengetahui tidak terpilih lagi, berarti melakukan penghianatan terhadap amanat rakyat. Pasalnya anggota DPR dipilih oleh rakyat itu adalah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu satu periode atau lima tahun masa jabatan. Artinya bahwa tugas-tugas itu harus dituntaskan dan juga anggota DPR itu disumpah, bahkan didalam kode etik ditekankan untuk melaksanakan tugasnya selama lima tahun dengan baik dan sempurna. Kalau anggota mangkir apalagi karena merasa tidak terpilih lagi padahal masih sampai bulan Oktober artinya dia berkhianat terhadap amanat rakyat dalam pandangan syar’i- dia berdosa, sudah diberikan amanat tapi berkhianat. Ini menjadi tanggung jawab politik dan tanggung sosial yang bersangkutan berarti juga sudah melakukan kesalahan besar terhadap bangsa, negara dan rakyat. Oleh karena itu,

bagi semua anggota dewan baik yang terpilih maupun tidak terpilih kita selesaikan tugas ini sampai Oktober, sampai masa jabatan berakhir, apalagi di masa akhir jabatan ini ada tugas legislasi DPR yang cukup strategis. Salah satu contoh RUU tentang Pelayanan Publik. Saya kira UU ini sangat strategis untuk memposisikan aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanannya. Karena aparatur pemerintah itu pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat yang khodamnya masyarakat.. Dalam rangka peningkatan kedisiplinan ini maka Badan Kehormatan (BK) DPR harus lebih pro aktif, melakukan kontrol terhadap kehadiran anggota. Pimpinan parpol dimana anggota berasal juga harus lebih memperketat pengawasannya di akhir masa jabatan anggota DPR. Sekali lagi


27

SUMBANG SARAN bahwa justru di akhir-akhir masa tugas ini banyak hal-hal yang harus diselesaikan, baik didalam kerangka perundang-undangan maupun hak-hak budget. DPR periode ini harus menyelesaikan RUU APBN 2010 yang akan dijadikan pedoman untuk pemerintahan yang akan datang.. Salah satu solusi bila ada anggota yang tetap bolos dan tanpa alasan apaapa dia mangkir, bisa diberikan sanksi disamping teguran, mungkin dipotong uang kehormatannya atau diumumkan kepada masyarakat melalui pers baik media cetak maupun elektronik. Ke depan saya kira sistem rekrutmen keanggotaan DPR oleh partai perlu dikaji ulang, dalam arti bahwa untuk sistem rekrutmen itu betul-betul disiapkan anggota legislatif yang memiliki bukan hanya sekedar wawasan, tapi juga amanat untuk mengemban sebagai wakil rakyat Beberapa masalah yang terkait dengan kedisiplinan dalam rangka menjaga kinerja dan citra DPR bisa saja dimasukkan dalam materi RUU Susduk mumpung sekarang ini masih dalam tahap pembahasan. Disamping itu, ke depan menurut saya masing-masing partai politik itu harus melakukan semacam kursus orientasi bagi calon-calon anggota DPR, tentang masalah wawasan, tentang pengaturan bagaimana fungsi legislasi, kontrol dan anggaran dijalankan. Tak kalah penting, juga diberikan materi-materi pencerahan dan pemantapan komitmen kepada bangsa dan negara khususnya dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia yang makin maju, dewasa dan bermartabat. Beragamnya profesi anggota Dewan yang akan masuk ke Senayan, menurut saya menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab partai, untuk bagaimana bisa menyatukan pemikiran-pemikiran mereka dalam suatu komitmen menegakkan dan mengfungsikan serta memperkuat fungsi-fungsi DPR sebagai lembaga legislatif. Saya menyadari, kejadian mangkir di saatsaat akhir masa jabatan ini terus berulang pada setiap periode DPR, ada yang menganggap jarak antara Pemilu dengan akhir periode ini terlalu jauh sekitar 6 bulan. Tidak menutup kemungkinan, perlu dilakukan peninjauan jadwal supaya Pemilu ini pelaksanaannya lebih disederhanakan. Umpamanya, Pemilu Legislatif itu

28


sekaligus dalam arti sekaligus itu sama seluruh Indonesia dari DPR, DPD dan juga DPRD, setelah itu baru Pemilu eksekutif, dari Presiden sampai kepada Bupati. Sehingga dengan demikian akan lebih menyederhanakan pelaksanaan Pemilu. Sederhana dalam artian pelaksanaan, tanpa mengurangi kualitasnya. Selain itu saya lihat dengan penyederhanaan semacam itu nantinya akan terjadi kesinambungan, dan kesamaan serta harmonisasi eksekutif seluruh Indonesia. Maksudnya, jangan sampai umpamanya Presiden katakanlah nanti terpilih atau dilantik pada bulan Oktober ada Kepala Daerah yang pada hakekatnya harus melaksanakan program-progarm besar, program-program pokok membangun bangsa kalau dulu istilahnya dengan GBHN, sekarang dengan RPJPN, itu dia lakukan setelah Presiden, padahal baru terpilih. Para gubernur, walikota maupun bupati, di dalam melaksanakan programnya ada satu kesinambungan dan macetnya programprogram nasional yang menjadi titik tolak programnya Presiden atau menjadi dasar programnya Presiden, akhirnya menyatu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah karena pelaksanaan pemilunya juga sama, tidak seperti sekarang. Cara ini diharapkan akan mempersempit gap, para anggota Dewan sudah terpilih bulan Mei tapi pelantikannya baru pada bulan Oktober. Soal tingkat kehadiran anggota F-PPP, Alhamdulilah, banyak yang masih aktif dan memang teman-teman yang sekarang tidak terpilih itu bukan karena dia tidak terpilih, karena memang sudah berniat untuk tidak maju kembali atau tidak mencalonkan kembali karena ada semangat regenerasi. Saya sendiri juga tidak maju dalam Pemilu 2009, karena memang saya tidak bersedia untuk dicalonkan lagi, ada regenerasi. Dan hampir yang senior-senior di PPP itu memang legowo untuk tidak mencalonkan, tidak bersedia dicalonkan lagi kita beri kesempatan kepada yang muda-muda. Mereka itu bukan karena tersingkir atau bukan karena tidak terpilih, tetapi dengan kesadaran penuh memang tidak maju lagi. Meski begitu, mereka tidak mengurangi semangatnya untuk terus bersama-sama dengan teman-teman yang lain di DPR menyelesaikan tugasnya sampai akhir masa bakti 30 September 2009, sehingga berakhir dengan Khusnul Khotimah.

PENGAWASAN

PENINGKATAN ANGGARAN PENDIDIKAN

BELUM MENJAMIN PENINGKATAN MUTU Rendahnya alokasi anggaran pendidikan selalu mengemuka dalam perdebatan publik. Banyak pihak menuntut agar alokasi anggaran pendidikan dinaikkan guna mencapai tujuan meningkatkan mutu dan memperluas akses (pemerataan). Pemerintah berkomitmen meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap hingga mencapai 20 persen dari APBN.

T

ahun 2009 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah ditetapkan sebesar Rp. 1034 triliun. Namun, kenaikan anggaran tidak akan berarti bila tidak disertai upaya efisiensi. Efisiensi menyangkut cara memanfaatkan dana yang ada untuk membiayai berbagai program dan jenis kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Disamping pemerintah harus mampu membuat skala prioritas dan menentukan program utama agar sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Disiplin dalam penggunaan anggaran menjadi amat penting guna menghindari penyaluran dana yang tidak sesuai peruntukannya. Hanya dengan disiplin anggaran yang dilakukan secara ketat, misalokasi dapat dicegah. Anggota K o m i s i Pendidikan DPR RI, To n y Apriliani menilai

komitmen pemerintah terhadap anggaran pendidikan cukup signifikan, walaupun volume anggaran dan persentasenya naik secara bertahap disesuaikan kondisi keuangan negara. Adapun anggaran pendidikan diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No.20Tahun 2003 dan sudah semestinya jika undang-undang itu dilaksanakan 2-3 tahun setelah disahkan. Namun dalam pelaksanaan UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, pemerintah terlihat kurang mengantisipasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari setiap pasal dan ayat-nya. “Pemerintah dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendanaan anggaran pendidikan sangat terlambat.Baru terbit tahun 2008 akhir dan mulai dilaksanakan tahun 2009,” ujar Toni. Akibat belum adanya payung hukum, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Kementerian Lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan terlihat kesulitan dalam pengganggarannya. Misalnya ketika Menteri Pendidikan NasionalmembuatMoU(Memorandum Of Understanding) kerjasama Roll Sharing untuk rehabilitasi sekolah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada masalah dalam pendanaan tetapi khusus untuk pusat,pemerintah terpaksa

mengakui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Tidak semestinya terjadi, seorang menteri membuat MoU dengan gubernur,” tandasnya. Keterlambatan pendanaan akibat tidak adanya payung hukum telah menghambat kinerja instansi atau departemen pusat. Itulah salah satu sebab mengapa tahun 2008 masih banyak sekolah-sekolah yang belum tersentuh rehabilitasi dan tidak layak digunakan. Walaupun payung hukum pendanaan anggaran pendidikan terlambat tetapi di tahun 2009, pemerintah bersama DPR telah memenuhi amanat konstitusi UUD 1945 untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Dengan demikian untuk anggaran pendidikan tahun 2009 adalah sebesar Rp. 202 triliun. Dari 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN, Depdiknas mendapat porsi Rp. 62 triliun, Departemen Agama sebesar Rp. 23 triliun, Kementerian/Lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan mendapat porsi Rp. 9 triliun, dan sisanya adalah melalui block grant Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk mengefisiensikan anggaran pendidikan, dari total anggaran Depdiknas dan Depag kesemuanya difokuskan untuk wajar pendidikan dasar 9 tahun.Sementara untuk anggaran pendidikan yang berada dalam DAK dan DAU terlihat sulit terkontrol. Hal itu disebabkan, dana yang berada dalam DAK di khususkan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah dan dana yang berada dalam DAU di khususkan untuk membayar tunjangan dan gaji guru. Banyaknya pendanaan pendidikan yang belum tersentuh pemerintah dengan komitmen wajib belajar 9 tahun tuntas dan anak-anak sekolah usia 7 tahun hingga 15 tahun tidak dipungut biaya hal ini bukan PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

29

PENGAWASAN berarti berarti sekolah saat ini gratis. “Apabila tidak dipungut biaya maka pemerintah memberi support untuk biaya operasional sekolah. Tetapi kalau untuk membiayai biaya dari para siswa, negara belum mampu,” tegasnya. Sehingga terminology dari sekolah gratis yang ada saat ini adalah seluruh komponen anggaran pendidikan ditanggungkan. Pemerintah saat ini baru mau mengarah membebaskan biaya operasional sekolah termasuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Mutu Pendidikan Rendah

Tonny mengakui bahwa dari total anggaran pendidikan jika dihubungkan dengan peningkatan mutu pendidikan masih terlihat sangat rendah. Contohnya DAK, dimana pemerintah mengambil kebijakan 100 persen untuk rehabilitasi sekolah padahal tidak diseluruh daerah perlu direhabilitasi. Namun karena kebijakan itu untuk rehabilitasi maka seluruh dana nya diserahkan ke daerah sehingga ada beberapa Kabupaten/Kota yang betulbetul mebutuhkan DAK untuk rehabilitasi sekolah tidak dapat.Sedangkan daerah yang tidak membutuhkan DAK tetap dapat anggaran. Sebaiknya dana untuk fisik adalah di proporsionalkan dan tidak semuanya untuk rehabilitasi tetapi sebagian untuk peningkatan mutu pendidikan seperti pembelian buku sekolah, alat peraga dan pendukung lainnya. Lebih jauh Tonny merasa pesimis terhadap peningkatan mutu pendidikan meskipun saat ini anggaran pendidikan telah meningkat. “Secara proporsionalitas, anggaran pendidikan masih belum berpihak kepada peningkatan mutu pendidikan,” terangnya. Pentingnya dari kenaikan anggaran pendidikan ini adalah secara kesuluruhan untuk memberikan akses pelayanan kepada masyarakat menggapai pendidikan semaksimal mungkin. Disatu sisi diklaim oleh pemerintah bahwa angka pencapaian anak sekolah dasar sudah mencapai 100 persen namun kenyataannya pada jam pelajaran sekolah antara pukul 7-12, masih ditemui anak berkeliaran di luar sekolah. “Oleh karena itu perlu ditata kembali. Kalo perlu ketika jam sekolah dilakukan

30


sweeping,” ujarnya. Jangan sampai proporsi anak-anak yang memanfaatkan anggaran untuk pendidikan dioptimalkan, disisi lain masih ada anakanak yang belum mendapatkan kesempatan didiamkan. “Ini tidak adil,” tegasnya. Angka partisipasi dasar dari SD diklaim pemerintah sudah 100 persen tetapi faktanya masih banyak anak SD di beberapa tempat kekurangan akibat partisipasi anak yang besar. Sedangkan pencapaian SMP diklaim telah mencapai 85% dan yang masuk ke perguruan tinggi hanya mencapai 18% lalu kemanakah lulusan SMA tersebut. “Itulah terlihat kita masih sangat sulit untuk memprediksi peningkatan mutu pendidikan yang berhasil mengukur porporsionalitas partisipasi dasar masyarakat untuk masuk ke jenjang pendidikan,” terangnya. Ini harus menjadi perhatian pemerintah bersama DPR untuk membuat sarana kemudahan akses dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga proporsional anggaran pendidikan lebih ditingkatkan lagi. Selain anggaran pendidikan dasar, hal lain yang terpenting adalah menambah kesejahteraan guru.Saat ini anggaran untuk kesejahteraan guru sebesar Rp. 18 triliun. Menurut Tony, anggaran pendidikan harus dikawal dan diawasi agar lebih terarah. Karena selain untuk peningkatan kesejahteraan, anggaran ini juga untuk peningkatan mutu dan kualifikasi para guru. Anggaran ini untuk semua lapisan pendidikan baik itu swasta maupun negeri.

Rawan

Dari total anggaran pendidikan 20 persen APBN, setengahnya terserap untuk penuntasan wajar Dikdas 9 tahun. Dana terbesar pertama terletak pada Direktorat Jenderal (Dirjen) pendidikan dasar dan menengah, kedua pada Dirjen pendidikan tinggi, ketiga pada Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Pendidikan. Dana yang terletak pada masingmasing Dirjen tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu guru/tenaga pengajar dan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen serta untuk belanja pengadaan guru bantu. Anggaran pendidikan yang berada di setiap Dirjen, 90 persennya untuk membantu biaya operasional TK/SD,

SMP, dan SMK/SMA. “Disinilah letak kerawanan anggaran terjadi,” ujarnya. Kerawanan yang diungkapkan Tonny dikarenakan dalam total anggaran tersebut terdapat bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu, beasiswa bagi anak berprestasi, beasiswa untuk anak guru di daerah terpencil, dan lain-lain.

Capaian Serapan

Walaupun anggaran di Departemen Pendidikan Nasional meningkat dari Rp. 44 trilliun pada tahun 2008 menjadi Rp. 62 trilun di tahun 2009,Tonny menilai jumlah tersebut masih belum memadai. Ta p i l e b i h l a n j u t , d a l a m pengimplementasian penyerapan anggaran Depdiknas, dirinya menyangsikan apakah lembaga ini bisa membelanjakan anggaran yang terbilang besar ini. Adapun kesangsian yang Tonny utarakan adalah berdasarkan pada capaian serapan anggaran Depdiknas tahun 2008 yang belum terserap masih cukup tinggi yakni sebesar 10 persen atau Rp. 4 triliun rupiah. Disamping DPR memenuhi anggaran pendidikan, pihaknya berharap aparat maupun seluruh stakeholder jauh lebih professional dalam pengoptimalan anggaran sebesar apapun. “Saya khawatir apakah Depdiknas mampu menyerap 100 persen anggaran pendidikan secara efektif dan efisien,” ujarnya. Padahal di satu sisi untuk anggaran wajar dikdas 9 tahun itu adalah untuk membiayai 29 juta siswa SD dan 10 juta siswa SMP. Idealnya untuk satu siswa SD membutuhkan Rp. 1,7 juta harus disubsidi dan satu siswa SMP membutuhkan Rp.2,7 juta. “Kalau dijumlahkan maka untuk wajar dikdas 9 tahun tuntas membutuhkan sekitar Rp. 75 trilun,” tegasnya. Kemudian Tonny menambahkan bahwa dari total anggaran Depdiknas tahun 2009, Depdiknas baru mampu mengalokasikan 50 persen atau Rp. 37 triliun untuk wajar dikdas. “ Walaupun jumlah anggaran pendidikan untuk saat ini masih terbatas, tapi komitmen pemerintah bersama DPR untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun patut untuk didukung,” tandasnya. (da)

PENGAWASAN

BUKAN SALAH DEPDIKNAS

JIKA MUTU PENDIDIKAN BELUM BAIK

M

enurut Ketua Dewan Direktur C I N A P S C E N T E R (Center For Indonesian National Policy Studies), Prof. Soedijarto, dari total anggaran pendidikan Rp. 202 triliun tidak s e p e n u h ny a d i g u n a k a n u n t u k pendidikan. Anggaran tersebut dibagi kedalam Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebesar Rp. 62 triliun dan Departemen Agama (Depag) sebesar Rp. 22 triliun. ”Sebagian besar anggaran pendidikan, 60 % nya adalah untuk gaji guru dan kedinasan.” ujarnya. Berdasarkan perhitungan Bappenas,

Anggaran pendidikan 20% merupakan amanat UndangUndang Dasar1945 hasil amandemen yang dituangkan dalam UU No.20 Tahun 2003. Pasal 49 UU No. 20/2003 terdiri dari dua ayat, Ayat kesatu berbunyi dana pendidikan minimum 20% dari APBN dan APBD tidak termasuk gaji guru dan pendidikan kedinasan. Ayat Kedua, Gaji guru dan dosen masuk dalam APBN. tandas Soedijarto, khusus untuk anggaran Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) seharusnya adalah sebesar Rp. 56 triliun. Dengan demikian, satu unit cost untuk SD adalah Rp. 1,7 juta per anak dan untuk SMP a d a l a h R p. 2,5 juta per anak agar setiap murid mempunyai buku dan s e t i a p

sekolah mempunyai perpustakaan. “ K alau saat ini Depdiknas dipandang menghambur-hamburkan uang, sebetulnya itu tidak benar, karena kenyataannya uang nya paspasan,” ungkapnya. Akibat anggaran yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan SD dan SMP maka muncullah BOS (Bantuan Operasi Sekolah) untuk menunjang kebutuhan sekolah. Sementara dalam UUD 1945 tersirat bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan negara wajib untuk membiayai. Sehingga bila dilihat dari kacamata ketentuan UUD 1945 masih belum sinkron. Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara mayoritas di seluruh dunia dimana anggaran belanja bulanan pendidikan belum termasuk gaji guru. Kemudian Guru Besar Universitas Negeri Jakarta ini mencontohkan negara tetangga Malaysia, dimana 25% dari APBN untuk pendidikan belum termasuk gaji guru. O leh sebab itu menur ut S oedijar to, Pe m e r i n t a h d a n DPR-RI berusaha mengurangi b e b a n kewajiban

foto: olly PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

31

PENGAWASAN Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Badan Hukum Pe n d i d i k a n ( U U B H P ) y a n g menetapkan Pemerintah hanya wajib membiayai 30% keperluan anggaran biaya tinggi termasuk sekolah menengah. Sedangkan pada awalnya pemerintah tidak ada batasan dalam membiayai pendidikan. Dari Rp 202 triliun anggaran pendidikan masih belum efisien karena Depdiknas hanya mendapat Rp. 62 triliun seraya membandingkan anggaran Universitas di Malaysia dipatok 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) namun di Indonesia hanya 0,2% dari PDB. ”Jangan salahkan Depdiknas jika anggaran yang disediakan belum meningkatkan mutu pendidikan,” ujar profesor. Lebih lanjut Profesor Soedijarto menyarankan kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan mutu pendidikan. Mutu pendidikan terkait delapan standart yaitu isi, proses, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan, evaluasi, manajemen, keuangan, dan kekompetensi Lulusan. ”Yang ada sekarang Kekompetensi Lulusan lebih diukur tanpa memperbaiki standar dasar lainnya,” ujarnya. Prioritas pertama yang perlu diperhatikan adalah Guru lalu pendidikan guru. Mengingat guru ada yang tidak menguasai ilmunya maka disarankan ada ikatan dinas. Ditujukan supaya anak pintar dari keluarga kurang mampu sementara menjadi guru. Sehingga jika Depdiknas belum bisa meningkatkan mutu pendidikan jangan disalahkan karena pada kenyataan tidak lebih baik dari dulu. Dirinya pernah mengajukan anggaran untuk Depdiknas dan Depertemen Agama, baru terealisasi 8% dari total APBN dan sekarang hanya 7%. Dibandingkan dengan negaranegara ASEAN, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, seperti dilaporkan Human Development Index (HDI). Laporan HDI tahun 2003 menunjukkan, Indonesia pada

32


urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 [0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768), dan Filipina ke-85 (0,751). Meski laporan HDI bukan hanya mengukur status pendidikan (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), namun ini merupakan dokumen rujukan yang valid guna melihat tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu negara.

Tidak Salah

S oedijanto mengemukakan apabila benar 20 persen untuk pendidikan dasar, menengah, atas dan universitas maka memang salah kalau tidak maju. Tetapi karena ini termasuk kedinasan, gaji guru maka tidak salah jika pendidikan saat ini tidak maju-maju. ”Ini salahnya penyelenggaraan negara, presiden dan DPR,” tandasnya. Lalu ia membandingkan di Belanda, khususnya anggar an pendidikan besarannya adalah 37 persen dari anggaran belanja negara. Sebagai negara kesejahteraan pendapataan negaranya yang lebih mahal, terutama pendidikan, kesehatan, pertahanan negara, dan bisnis infrastructure. ”Hal ini berbeda dengan Indonesia yang juga negara sejahtera,” ucapnya. Soedijanto pun menyarankan agar Pendidikan Dasar dapat benarbenar menjadi pendidikan yang bermutu. Syaratnya disamping guru, murid bisa belajar dengan baik dan menyenangkan, fasilitas dan Infrastructur pun harus memadai. Namun khusus untuk Perguruan Tinggi dirinya merasa prihatin dengan lahirnya UU BHP karena di Indonesia khususnya Perguruan Tinggi diberi peranan dan dikenakan biaya. Seharusnya bila sekarang U N ES CO m e m a n d a n g b i a y a permahasiswa adalah Rp. 4 juta maka anggaran pemerintah seharusnya minimal Rp. 20 juta. Hal itu ditujukan supaya setiap dosen maupun profesor mempunyai ruang kerja masing-masing,

perpustakaan berikut isinya dan lain-lain sehingga dosen maupun profesor tidak jalan- jalan mencari uang. ”Dengan demikian, apabila gaji guru termasuk dalam anggaran pendidikan besaranya jangan hanya 20%,” ungkapnya. Kemudian Soedijanto mengungkapkan bila anggaran tertinggi untuk pendidikan di dunia saat ini di pegang oleh Negara Israel. Indonesia hanya 1,4% untuk pendidikan dan bukan termasuk gaji guru. Dirinya pun merasa prihatin, sejak tahun 1996 rata-rata negara maju 5% PDB untuk pendidikan, Negara berkembang 4%, negara sedang 2%, sementara Indonesia yang termasuk negara berkembang, dari penilaian UNESCO hanya sebesar 1,3%. ”Apabila ingin seperti Amerika Serikat maka 20% tidaklah cukup, sekurang-kurangnya 36%,” katanya. Memang diakuinya untuk defisit anggaran belanja negara, Indonesia tergolong yang paling rendah yakni minus 1,9%, tetapi Malaysia untuk belanja negaranya berani hingga minus 5% karena tidak mau mengurangi anggaran untuk pendidikan. Untuk pemerintahan mendatang dirinya berharap, pemerintahan lebih mengerti UUD 1945. ”Semoga masing-masing partai tidak hanya berpikir koalisi untuk mendapat jabatan, tetapi tetap harus kritis,” ujarnya. Sementara bagi DPR dirinya berharap kalangan anggota legislatif mendatang dapat memaknai lebih cermat makna amanat UUD 1945 pembukaan pasal 31 tentang Pendidikan, pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial, dan UUD yang dibuat oleh DPR sendiri yaitu UUD 20 tahun 2003. ”DPR harus lebih representing the people dan benar-benar berusaha jangan sampai ada penyimpangan terhadap UUD 1945,” tandasnya.(da)

PENGAWASAN

Panitia Angket BBM Telusuri Kebijakan Energi Nasional Dalam menyikapi naiknya harga BBM pada pertengahan tahun 2008 kemarin, DPR telah mengajukan Hak Angket yang merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan sesuai dengan Pasal 20-A UUD 1945 ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya ini, merujuk pasal yang sama ayat (2), DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

K

ali ini DPR merasa perlu memakai hak angket karena hak ini sifatnya investigatif: menggali keterangan para ahli dan semua pihak terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi bahan bakar minyak. Dengan memakai hak angket, diharapkan ada konklusi yang lebih obyektif, bukan asal kritis. Sebab, orientasi angket menyelidiki dan mencari solusi. Jadi lebih mendalam dan komprehensif ketimbang interpelasi. Menurut salah satu Wakil Ketua Pansus Hak Angket BBM DPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, yang ingin diketahui DPR bukan sebatas mendengar apologi pemerintah, melainkan menguak lebih jauh ada

Bambang Wuryanto, salah satu Wakil Ketua Pansus Hak Angket BBM DPR RI dari Fraksi PDIP

apa sebenarnya di balik kebijakan minyak dalam negeri selama ini. Sebab, sejauh ini terlalu banyak hal terkait dengan BBM yang terkesan ditutuptutupi. Tentang berapa biaya riil yang dikeluarkan Pertamina untuk mengolah minyak mentah per barel atau berapa sesungguhnya produksi dan konsumsi riil minyak kita, misalnya, tak ada yang tahu.Sementara total impor BBM d a n

produksi minyak kita secara teoretis melebihi total konsumsi. Ke mana sisanya? Maka, kenaikan harga BBM hanyalah pintu masuk guna menguak misteri itu. Pansus ini menurut Bambang bukan hanya terfokus kepada kenaikan harga BBM. Akan tetapi Pansus menganggap ada indikasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menaikan harga BBM melanggar aturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu tugas Panitia Angket yang sesungguhnya adalah membuktikan pelanggaran tersebut. “Panitia Angket harus membuktikan hal itu,” jelas Bambang. Panitia Angket menurut Bambang bukan hanya menyelidiki atau menyidik terhadap sesuatu yang diindikasikan terdapat kesalahan. Panitia Angket memiliki posisi politis, karena disamping penyelidikan juga dapat melakukan perubahan peraturan ketata negaraan. “Kalau ditemukan pelanggaran, kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah,” katanya. Selain itu Panitia Angket BBM dapat memperbaiki tata cara pengelolaan energi dalam negeri. “Itulah kekuatan Panitia Angket,” ujar Bambang. Jadi pada intinya m e n u r u t Bambang, Panitia Angket

foto: olly


33

PENGAWASAN BBM DPR akan melakukan audit peraturan perundangan, kebijakan lapangan, dan fakta temuan di lapangan akan di periksa seluruhnya, termasuk kontrak-kontrak karya yang diindikasikan kurang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Panitia Angket akan menuntut transparansi dari pemerintah dalam menentukan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena Pemerintah dinilai tidak transparan dalam menentukan harga keekonomian BBM bersubsidi.

Kebijakan Energi Nasional

Selain membahas kenaikan harga BBM, menurut Bambang, Panitia Angket juga akan membahas UU No 22 dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan energi nasional. “Apakah Peraturan Pemerintah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada,” jelasnya. Kebijakan energi yang diambil pemerintah saat ini adalah lebih kepada cash and flow, bukan kebijakan kepada kedaulatan energi dalam negeri. “Mindset nya pemerintah itu cash and flow,” ujarnya. Dengan pola seperti itu, pemerintah lebih sering menjual minyak dan gas ke luar negeri dari pada untuk ketahanan energi dalam negeri. Sehingga begitu ada pergolakan harga di luar negeri, energi dalam negeri mengalami kekacauan. Padahal menurut Bambang, pasar energi dalam negeri sangat kuat. “Mindset itulah yang nanti akan kita ubah untuk menjadi berdaulat dibidang energi,” jelasnya. Tidak ada pertumbuhan sebuah Negara tanpa didukung oleh ketahanan energi. Menurutnya energi itu adalah salah satu faktor utama dalam perkembangan suatu Negara agar lebih maju. Bambang menambahkan, jumlah produksi gas dalam negeri sudah setara dengan jumlah produksi minyak yaitu sebanyak 1,1 juta barel per hari. Jika pemerintah memiliki kebijakan energi untuk ketahanan energi dalam negeri, memang diakui Bambang akan mengurangi cash and flow pada APBN. Akan tetapi, energi dalam negeri akan relatif aman.

34


Menurutnya, untuk menciptakan ketahanan energi dalam negeri, pemerintah dapat membangun kilang-kilang minyak yang selama 15 tahun terakhir ini tidak terlihat pembangunannya. “Kalau kita ingin mencapai ketahan energi dalam negeri, seharusnya pemerintah membangun kilang, dahulu paradigmanya adalah cash in flow untuk memperkuat APBN, hari ini paradigmanya kita minta dirubah menjadi ketahan energi,” tegas Bambang. Panitia Angket BBM menurutnya akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera membangun kilang-kilang minyak demi ketahanan energi dalam negeri. “Mindset kita sudah pada ketahan energi,” jelasnya. Pansus akan mencoba merumuskan tentang bagaimana mengelola salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini bukan untuk dijual ke luar negeri, akan tetapi untuk memperkuat kebutuhan energi. Bambang menambahkan, memang pemerintah akan mengalami kerugian apabila membangun kilang-kilang minyak baru, tetapi menurutnya hal itu hanya akan berlangsung sementara. “Panitia Angket sudah sepakat,” ujar Bambang. Bambang mengakui akan sangat berat untuk Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dalam energi, tetapi paling tidak hal itu menurutnya dapat menjadi wacana pembangunan bangsa Indonesia ke depan. “harus ada kerjasama yang baik dari seluruh komponen bangsa, karena kemandirian tidak bisa dilakukan sendiri,” ujarnya. Bambang merasa prihatin karena sampai sekarang Indonesia masih mengimpor elpiji dan minyak dari luar negeri. Padahal menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak. Oleh karena itu, Bambang minta agar pemerintah secara serius merawat dan memanfaatkan sumber daya alam dan energi untuk ketahanan Negara. “Harapan saya bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dalam energi,” tegas Bambang. Bambang menekankan, sebenarnya banyak ahli-ahli masalah gas dan minyak berasal dari Indonesia. Tetapi para

tenaga ahli tersebut tidak mendapatkan bayaran yang sesuai dengan keahliannya. “Tetapi kenapa tenaga asing yang lebih diperhitungkan dibanding tenaga ahli lokal, itu salah peraturannya,” tegas Bambang. Menurut Bambang, banyak tenaga ahli Indonesia yang menangani minyak dan gas yang disewa oleh perusahaan asing. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan para tenaga ahli yang berasal dari dalam negeri, dengan harapan mereka tidak bekerja di luar negeri atau dengan perusahaan asing.

Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi

Bambang juga menjelaskan, Pansus Hak Angket Kenaikan Harga BBM sudah sampai kepada penyampaian pandangan dari Fraksi-Fraksi DPR. Karena ada beberapa Fraksi yang ingin melakukan cross chek data di lapangan dari data yang sudah di dapat, selain itu ada juga Fraksi yang masih meminta tambahan data. “Pansus memberi kesempatan kepada seluruh Fraksi untuk melakukan pencarian data tambahan, itu resmi sebagai anggota Pansus,” ujar Bambang. Bambang berharap Panitia Angket BBM DPR dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dengan cara mengumumkan di media massa tentang segala hal yang telah dihasilkan oleh Panitia Angket DPR. Dari sikap Fraksi-Fraksi akan dibawa kepada sidang Pleno. Jika dalam keputusan Rapat Pleno itu ada keinginan untuk melakukan cross check kepada Pemerintah, maka Panitia Angket akan melakukan cross check. “Jika tidak ada cross check maka Panitia Angket akan memutuskan,” jelas Bambang. Mengenai target waktu Pansus Hak Angket BBM, Bambang mengatakan, bahwa masalah ini adalah masalah politik yang sulit untuk di target. Tetapi Bambang berjanji dalam waktu dekat ini akan diselesaikan karena sudah pada level kristalisasi dari sikap Fraksi-Fraksi. Selain itu, Pansus juga akan memberikan saran kontrak karya migas yang menurut Pansus baik untuk dilaksanakan oleh pemerintah.(olly)

ANGGARAN

PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK)

SUATU KENISCAYAAN

Pada era keterbukaan dan reformasi seperti saat ini, seluruh anggaran baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun Lembaga lainnya harus memiliki konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang ideal sehingga APBN menjadi lebih produktif dan efisien. Aparat pemerintah selaku garda terdepan dalam pelayanan publik dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas dirinya sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terabaikan. pintu, Harry menjelaskan, tidak mudah untuk diterapkan, karena kalau RUU inisiatif pemerintah,DPR tidak bisa mencampuri begitu juga sebaliknya.“Jadi ruang itu harus tetap dibuka tidak bisa diintervensi oleh faktor anggaran jadi biarkan saja aspirasi berkembang baik dari

kalangan eksekutif maupun legislatif,” katanya. Dia menambahkan,kunci legislasi memang terletak di legislatif, karena itu merupakan amanat UUD 1945 bahwa fungsi DPR adalah pembuatan legislasi.

Cegah Duplikasi Anggaran :

DUDUK BERSAMA BAHAS ANGGARAN LEGISLASI

A

nggaran Legislasi Dewan seringkali menjadi sorotan dari berbagai media massa baik cetak maupun elektronik.Masyarakat,LSM menganggap anggaran legislasi Dewan terlalu besar dan tanpa diikuti kinerja yang maksimal. Anggaran legislasi, kata Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Azis, memang tidak bisa tetap seperti anggaran dalam membuat jembatan, gedung karena seluruh proses anggaran melalui proses politik dimana proses ini tidak bisa dibatasi. “Apakah bisa rapatnya dibatasi hanya 50 kali Raker, pasti disekitar itu ada biayabiaya untuk konsumsi,”katanya. Untuk anggaran legislasi, dirinya mengakui untuk anggaran penyerapan aspirasi masih bisa dibatasi misalnya dalam bentuk Rapat RDPU, kunjungan kerja. Namun yang

utama pemerintah dan DPR harus duduk bersama membicarakan anggaran legislasi sehingga tidak saling terjadi duplikasi anggaran dari kedua institusi tersebut. “Selama ini belum terlalu jelas adanya definisi tersebut. Karena itu perlu duduk bersama supaya tidak adanya duplikasi anggaran,”tegasnya. Berikut pembicaraan parlementaria dengan Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry AzharAzismembicarakan tentang anggaran legislasi DPR danPemerintah Baru-baru ini. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap anggaran legislasi

foto: sugeng

K

onsep reward dan punishment menjadi salah satu komponen ideal dalam memberikan penilaian terhadap kinerja aparatur negara karena selama ini PNS menjadi pilar terdepan pelayanan public selalu dicibir lambat dalam memberikan pelayanan dan penuh unsur KKN. Contoh saja apabila kita ingin membuat SIM,KTP ataupun KK seringkali kita menemui adanya oknum aparat pemerintah yang meminta biaya diluar ketentuan peraturan. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRRI Harry Azhar Azis mengatakan, kendala dalam menerapkan Anggaran berbasis kinerja terletak dari system punishmentnya. “Mereka tidak ada yang mau kena sementara untuk remunerasi atau rewardnya mereka mau menerimanya,”papar Harry. Sementara untuk anggota Dewan, Harry menjelaskan, DPR merupakan lembaga politik dan berbeda sistem punishmentnya. “Anda tidak akan dipilih lagi menjadi anggota DPR apabila anda jelek bekerja maka sudah jelas konsekuensinya,”terangnya. Melihat Anggaran legislasi dewan saat ini, terlihat adanya kenaikan yang signifikan misalnya pada periode 1999-2004 hanya Rp 200 juta per undang-undang, kemudian periode 2004-2009 terus meningkat menjadi Rp 400 juta, Rp 560 juta. dan kini sekitar Rp 1,7 miliar, Kemudian juga ada anggaran studi banding yang besarnya sekitar Rp2 miliar. Sementara Pemerintahpun memiliki anggaran legislasi yang cukup besar mencapai Rp 2-3 miliar. Harry mengkhawatirkan adanya duplikasi anggaran legislasi antara pemerintah dengan legislatif oleh karena itu, DPR dan Pemerintah harus duduk bersama. “Anggaran legislasi pemerintah berapa anggarannya kemudian di sesuaikan dengan anggaran legislatif,”katanya. Menurut Harry, selama ini belum terlalu jelas adanya definisi tersebut oleh karena itu harus duduk bersama supaya tidak adanya duplikasi anggaran Menanggapi usulan anggaran satu


35

ANGGARAN Dewan yang dinilai sangat besar? Menurut saya tidak bisa fix seperti anggaran membuat jembatan, gedung atau apa. Ini terkait dengan proses politik dan proses ini tidak bisa dibatasi. Hal itukan pertempuran aspirasi berbagai kelompok rakyat yang diwakili anggota DPR jadi tidak bisa dibatasi anda harus selesai rapat sekian? Jadi memang ada yang basic dan ruang judgement itu menjadi suatu wilayah atau komponen anggaran itu. Saya terus terang belum tahu sebenarnya yang ideal jadi ibaratnya ada fix cost mungkin anggaran legislasi variable costnya lebih besar dibandingkan fix costnya. Memang banyak anggaran sifatnya project itu fix cost dimana semakin skala ekonomisnya besar maka variable costnya semakin kecil sesuai dengan jumlah kegiatan. Ambil contoh apakah rapatnya harus dibatasi 50 kali itu tidak bisa,apakah harus batas 1000 kali, juga tidak bisa karena disekitar rapat pasti ada biaya-biaya untuk konsumsi dan lain-lain. Penyerapan aspirasi itu masih bisa dibatasi apakah misalnya dalam bentuk RDPU kunjungan kerja dsb. Ketika perkembangan meminta sedemikian rupa bisa saja itu bertambah tetapi anggaran seperti itu tidak akan cukup besar. Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya anggaran legislasi di eksekutif dan legislasi? Hal ini memang tidak ada pemilahan yang jelas karena itu harus dibicarakan bersama karena fungsi legislasinya pemerintah berbeda dengan DPR.Sebelumnya memang anggaran legislasi pemerintah cukup besar, seharusnya anggaran legislasi DPR harus lebih besar. Bagaimana tanggapan anda terhadap usulan anggaran legislasi satu pintu? Tidak bisa juga karena kalau RUU inisiatif pemerintah, DPR tidak bisa mencampuri begitu juga sebaliknya jadi ruang itu harus tetap dibuka tidak bisa diintervensi oleh factor anggaran jadi biarkan saja aspirasi berkembang baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Jadi kita memberikan ruang untuk itu, Kuncinya memang tetap di legislatif karena itu merupakan amanat UUD 1945 dimana UUD mengatakan bahwa fungsi DPR adalah pembuatan legislasi. Hal apa saja yang harus dilakukan DPR guna meningkatkan produktifitas UUnya? Pertama,hal ini terkait dengan komposisi

36


pembuatan pansus karena umumnya partaipartai itu begitu percaya kepada seseoarang maka dia tidak akan lepas orang itu untuk menangani RUU tersebut. Misalnya apabila dia paham ekonomi maka dia akan diarahkan ke RUU bidang ekonomi,yang ahli dibidang politik, hukum begitu juga. Hal itu jarang sekali ada semacam penyeberangan penugasan biasanya untuk seorang yang dianggap setengah ahli bisa sekali ditempat ini dan tempat lainnya yang divergennya sangat besar. Bagaimanapun tetap kompetensi tampaknya semakin hari menjadi perhatian partai menunjuk anggotanya masuk ke Pansus di DPR. Bagaimana keikutsertaan anggota di banyak Pansus? Itulah sebabnya dahulu kita batasi satu orang terlibat dalam 3-4 pansus, apabila berdasarkan kompetensi ada semacam stock misalnya dari DPR harus di lihat dari latar belakang pengalaman kerjanya, jadi orang yang tidak punya pengalaman di bidang kehutanan dia masuk didalam pansus ekonomi jadi biasanya tidak mungkin dilakukan karena itu satu orang dianggap ahli maka partai akan kebingungan apabila anggotanya sedikit. Kasus ini terjadi pada partai kecil yang keikutsertaan pansusnya begitu banyak bahkan anggota DPR dari partai kecil lari dan keluar masuk antar pansus karena itu pada periode mendatang harus dibatasi. Bagaimana tanggapan bapak adanya duplikasi anggaran legislasi antar eksekutif dan Legislatif? Saya rasa harus duduk bersama antara pemerintah dengan DPR jadi mana fungsi legislasi pemerintah berapa anggarannya kemudian disesuaikan dengan anggaran legislatif. Selama ini belum terlalu jelas adanya definisi tersebut. Karena itu perlu duduk bersama supaya tidak adanya duplikasi anggaran. Tanggapan Bapak mengenai pembahasan UU yang sering tidak tercapai? Tadi saya sebut disisi DPR,pembahasan UU juga menyangkut pemerintah, ada beberapa RUU pemerintah sulit membagi waktunya karena orangnya itu-itu juga kalau 1 Departemen eselon I menangani sampai Raker begitu sementara ada tugas yang lebih penting maka mereka umumnya akan meninggalkan dan menyelesaikan tugasnya. Jadi konteks lambatnya Prolegnas tidak bisa di salahkan dari sisi DPR saja.

Bagaimana tanggapan bapak adanya sebagian anggota Dewan YANG menilai Prolegnas DPR tidak ada grand desain? Saya cenderung itu ada semacam tim ahli di DPR yang mengelola UU baik yang bersifat spesifik maupun yang terkait satu sama lain karena banyak keluhan UU itu bertabrakan antara satu dengan yang lain. Hal itu tidak bisa disalahkan DPR semata karena pemerintah juga menyetujui UU tersebut padahal tenaga ahli lebih banyak dipihak pemerintah seharusnya Pemerintah bisa mengingatkan DPR pasal mana dari UU yang bertentangan dengan UU lainnya, kecuali kita mengambil keputusan politik bahwa UU itu bertentangan maka kita akan membatalkan UU yang bertentangan karena UU terbaru bisa membatalkan UU sebelumnya. Bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja? Sampai sekarang ini masih belum selesai kriteria, kinerja, reward dan punishment system,Jadi sampai sekarang belum ada sama sekali. Kita Cuma mengklaim saja anggaran kita sudah berbasis kinerja ini harus karena UU memerintahkan anggaran kita harus berbasis kinerja.Apabila seorang Dirjen gagal dalam menyerap anggaran Departemennya tetap saja menjadi pejabat. Apa indicator anggaran berbasis kinerja? Itu yang harus kita sepakati salah satunya adalah Key Performance Indeks (KPI) jadi orang yang berhasil bisa mendapat bonus. Yang namanya PNS itu kerja atau tidak kerja maka dibayar sama maka produktifitas rendah sama sekali, itu sebenarnya makna yang paling pokok jadi tiap Rupiah yang dikeluarkan APBN betul-betul produktif untuk kemakmuran rakyat. Setiap orang yang bekerja di semua lini produktif sama sekali jadi apabila dia tidak produktif maka dia terpaksa harus keluar dari Pegawai Negeri Sipil. Saya mengharapkan Periode DPR yang akan datang harus memprioritaskan anggaran berbasis kinerja. Apa Kendala dalam penerapan anggaran berbasis kinerja? Kendalanya dari system punishment mereka tidak ada yang mau kena sementara untuk remunerasi atau rewardnya mereka mau menerima. DPR lembaga politik beda karena punishment DPR tidak terpilih lagi apabila anda jelek bekerja anda tidak dipilih oleh rakyat maka sudah jelas konsekuensinya. (si)

LEGISLASI

RUU RUMAH SAKIT BERI PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT Persoalan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia sampai saat ini masih terganjal sejumlah kendala. Mulai dari keterbatasan anggaran hingga fasilitas kesehatan yang masih minim.

P

uskesmas yang menjadi ujung tombak atau tempat per tolongan per tama bagi masyarakat dalam mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan dinilai masih terlalu minim dalam memberi kontribusi. Akibatnya,banyak warga masyarakat yang langsung mempercayakan kesehatannya di rumah sakit (RS). Meskipun lebih percaya pada RS, masih sering kali terdengar sejumlah masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan yang diberikan. Bahkan tidak jarang, RS menolak pasien yang datang. Untuk melindungi masyarakat yang menjadi pasien dan rumah sakit sebagai pihak yang memberikan pelayanan,

pemerintah telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Rumah Sakit. Sampai sekarang RUU tersebut masih dibahas Komisi IX DPR (Bidang Kesehatan). Wakil Ketua Komisi IX DPR Umar Wahid Hasyim yang juga pengurus Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia dalam perbincangan dengan Parlementaria menjelaskan bahwa RUU yang tengah dibahas antara DPR dengan pemerintah tidak hanya mengatur RS milik pemerintah tapi seluruh rumah sakit yang ada. ” R U U Rumah Sakit ini untuk memberi perlindungan k e p a d a masyarakat dalam hal ini pasien dan orang yang ada di rumah sakit,

seperti pekerja rumah sakit tersebut juga diberi perlindungan, memberi kepastian hukum dan meningkatkan mutu pelayanan,” kata Umar. Ia menjelaskan, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam memberi pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara. Hal itu juga diamanatkan dalam UUD 1945. Bila pemerintah dapat menjalankan amanat tersebut sepenuhnya, maka tidak ada lagi masyarakat yang ”ditolak” saat datang ke RS. ”Dengan adanya UU ini pemerintah mempunyai tanggung jawab atas orang miskin dan anak terlantar untuk memberi pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi mereka yang tidak mampu,” ujarnya. Dalam rancangan tersebut, juga tertuang bahwa tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. ”Berdasarkan hak warga masyarakat, tidak boleh ada sama sekali ada diskriminasi baik diskri,inasi jender, suku agama dan juga kondisi ekonomi, semua orang harus mendapatkan pelayanan yang mutunya sama,” jelas Umar. Namun demikian, meskipun memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, namun RS tetap mempunyai klasifikasi berdasarkan jenis penyakit. Untuk RS umum, tentunya warga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan di tempat itu.

foto: bayu


37

LEGISLASI ”Tapi kalau orang sakit mata berobat ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita kemudian ditolak, bukan berarti diskriminasi,” kata Umar seraya menambahkan jenis pelayanan yang diberikan RS tersebut berbeda dan hal itu diatur dalam RUU Rumah Sakit.

Pelayanan UGD

Peran Puskesmas beberapa tahun belakangan seakan semakin berkurang. Banyak warga masyarakat yang lebih mempercayakan pelayanan kesehatan di rumah sakit dibandingkan dengan Puskesmas. Bila dicermati, justru keberadaan Puskesmas merupakan ujung tombak atau pertolongan pertama bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan adanya RUU RS yang tengah dibahas DPR dengan Pemerintah diharapkan pern vital Puskesmas dapat dikembalikan. ”Kita mengenal sistem rujukan. Pelayanan dasar diberikan di Puskesmas, bila tidak mampu melayani baru dikirim ke rumah sakit yang lebih tinggi, kalau kita melakukan pemberdayaan Puskesmas tentu akan mengurangi beban rumah sakit, karena lebih banyak pasien ditangani di Puskesmas.,” jelas Umar Wahid Hasyim. Namun demikian, untuk kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di Puskesmas atau yang tergolong gawat darurat, hal itu juga tertuang dalam RUU ini. Pelayanan UGD rumah sakit menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan yang dilakukan. ”Ada secara khusus yang disorot dalam RUU Kesehatan dan RUU Rumah Sakit ini mengenai pelayanan gawat darurat. Bila ada orang mendapat kecelakaan,akan dibawa ke UGD, apa yang terjadi, semua pasien dilayani, dalam keadaan live saving, dan untuk mencegah kecacatan, rumah sakit tidak boleh tidak menyediakan obat yang diperlukan, dengan kata lain rumah sakit harus menyediakan obat-obatan yang diperlukan pasien UGD,” katanya. Umar menjelaskan bahwa dalam RUU Rumah Sakit diatur agar masyarakat yang masuk UGD mendapatkan pelayanan secepatnya. Pihak rumah sakit tidak diperkenankan mendahulukan materi saat melayani pasien di UGD. ”Salah satu bunyi Pasal UU Rumah

38


Sakit menyebutkan “dalam keadaan Gawat Darurat” fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mengutamakan materi, harus langsung memberikan tindakan dan pengobatan terutama untuk mencegah kematian atau untuk mempertahankan live saving dan mencegah kecacatan. Jangan sampai pasien mati gara-gara terlambat memberi obat dan para dokter harus berusaha seoptimal mungkin. Bila yang terjadi itu orang yang ditanggung pemerintah atau yang tidak mampu, tetap dilayani baik di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Selanjutnya rumah sakit me reemburs kepada pemerintah yang membayar,” jelas Umar seraya menegaskan bahwa itu salah satu hal yang dinamakan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Rumah Sakit Lokal Tidak Kalah

Pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada pasien akan memberi kesan tersendiri. Pelayanan yang baik akan memberi kepercayaan diri pasien bahwa apa yang diberikan pihak rumah sakit merupakan yang terbaik baginya. ”Orang banyak memilih ke RS Malaysia atau Singapur, karena orang menganggap pelayanannya lebih baik,” kata Wakil Ketua Komisi IX Umar wahid Hasyim. Kecenderungan masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri sangat menyedihkan bagi dunia kesehatan nasional. Pelayanan yang diberikan rumah sakit di Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan yang diberikan rumah sakit diluar negeri seperti Malaysia dan Singapura. ”Mutu medis penanganan dokterdokter Indonesia misalnya penyakit jantung, tidak kalah dengan Singapura atau Malaysia,” ujarnya. Guna mengatasi keinginan warga negara Indonesia yang lebih memilih berobat ke luar negeri, Umar Wahid Hasyim berharap dengan adanya UU Rumah sakit yang diharapkan selesai pada DPR Periode 2004-2009, maka tidak ada lagi masyarakat yang menyerahkan persoalan kesehatannya pada rumah sakit di luar negeri. ”Kita harus meningkatkan pelayanan, bukan hanya mutu pelayanan medis

tetapi juga bagaimana pasien merasa puas terhadap pelayanan. Kepuasan pasien harus jadi satu dengan mutu pelayanan medis,” terang Umar. Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi IX ini menjelaskan untuk mampu menahan keinginan masyarakat berobat keluar negeri, rumah sakit di Indonesia harus memperhatikan sejumlah hal. ”Rumah sakit harus betul-betul memperhatikan mutu pelayanan dan kepuasan pasien diutamakan,” katanya. Umar juga mendesak pemerintah lebih memperhatikan kondisi rumah sakit yang ada. Perhatian yang diberikan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan pelayanan serta daya saing dengan rumah sakit lainnya. ”Pemerintah dengan sungguhsungguh memperhatikan perkembangan RS di Indonesia lebih baik dan benar dan Pemerintah peduli terhadap Rumah Sakit,” ujarnya. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Umar Wahid Hasyim berharap masyarakat Indonesia dapat mempercayakan pelayanan yang diberikan rumah sakit lokal. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat maka perkembangan rumah sakit di Indonesia diharapkan akan semakin maju. ”Kalau kita bisa berobat ke rumah sakit di Indonesia kenapa berobat ke luar negeri,” ujarnya. Untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, memang diperlukan anggaran yang mencukupi. Guna mewujudkan hal itu, Umar menjelaskan bahwa Komisi IX akan memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan. ”Dalam RUU Kesehatan dicantumkan permintaan Komisi IX anggaran kesehatan agar lebih besar paling tidak mencapai 5 % dari APBN, pada saat ini anggaran kesehatan masih di bawah 2 % dari total APBN atau sekitar Rp 19 triliun,” jelasnya. (bs/adr)

LEGISLASI

RUU Keistimewaan DIY

MAYORITAS MASYARAKAT MASIH INGINKAN GUBERNUR DITETAPKAN Sebagian besar elemen masyarakat Yogyakarta masih menginginkan Gubernurnya ditetapkan, bukan melalui pemilihan. Walaupun ada juga diantara sebagian masyarakat yang menginginkan pemilihan, tapi ketika dilakukan survey 85% masyarakat masih memilih penetapan.

M

eski melalui penetapan, perlu diatur apa tanggungjawabnya dan insentifnya bagi masyarakat. Insentif artinya dana dari pemerintah pusat tidak dipegang oleh pemerintah provinsi tetapi langsung diberikan kepada desa/kelurahan. Demikian dikemukakan anggota Pansus RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Agus Purnomo menanggapi perkembangan p e m b a h a s a n RU U y a n g a k a n menggantikan UU No.3/1950 sebagaimana diubah dengan UU No.9/1955 yang menjadi dasar pembentukan Provinsi DIY. Menurut politisi Fraksi PKS, masukan dari beberapa elemen masyarakat rata-rata meminta sultan itu gubernur dan gubernur itu sultan. Salah satu konsepnya kalau Gubernur ditetapkan melalui pemilihan, Yogya akan menjadi tidak stabil. “Ini masukan dari masyarakat. Saya rasa masyarakat menganggap b a h w a Sultan i t u figur yang

sentral di Yogya. Sultanlah yang dulu menjadi penentu ada tidaknya Indonesia. Oleh karena itu Sultan itu Gubernur, Gubernur itu Sultan,” jelasnya. Kemudian dwi tunggal itu adalah gubernur dan wakil gubernur, baru sepakat itu kalau yang kita maksud. Elemen masyarakat seperti Ismaya (asosiasi lurah), cokro pamungkas (asosiasi dukuh), mereka cukup well organice, memberikan masukan.

Mengenai pengaturannya dalam RUU, dia mengatakan memang itulah yang sedang dipikirkan. “ Kalau sultan itu kan seumur hidup, sedangkan gubernur ditetapkan 5 tahun sekali. Kita belum menemukan formulanya tapi itu termasuk bagian yang pasti diatur dalam RUU,” terang dia dengan menambahkan, kalau pemilihan raja itukan diatur oleh mekanisme internal keraton. Pasalnya sudah dibuat. Tapi untuk pemilihan gubernur, jeda atau on-off antara jabatan dari satu periode ke periode berikutnya itu seperti apa, di dalam RUU pemerintah tidak ada, karena ide pemerintah parardhya. DPR kata Agus, juga belum mengajukan ide untuk penetapan. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) nya belum ada yang cukup jelas, dimana mengatur transisi dari satu periode ke periode berikutnya, periode masa jabatan.


39

LEGISLASI Fraksinya juga belum punya formula, nanti akan diketemukan pada saat pembahasan.

Bukan model Indonesia

L ebih jauh Agus Purnomo menjelaskan, kalau dulu parardhya itu hanya sebagai pembantu raja, tapi sekarang parardhya itu konsep bahwa sultan itu setara dengan menteri, dia berwenang untuk mengesahkan Arah Kebijakan Umum (AKU). Tetapi ini disalahpahami. Konsep tentang parardhya dalam RUU Keistimewaan DIY bagus, tapi bukan disalah pahami, dalam perspektif yang berbeda untuk memperpanjang birokrasi.

gubernur itu di pilih. Nah ini konsep keistimewaannya dari sisi pemerintah, keistimewaan dari sisi politik. Yang dimaksud pemerintah bukan mengurangi kewenangan, tapi meningkatkan posisi dan kewenangannya. Posisi sekarang itu DIM dari semua fraksi-fraksi sudah masuk, 80% sultan gubernur, gubernur sultan. Konsep parardhya hampir 80% semuanya itu dihapus. Ketika ditanya konsep paradhya dia mengakui memang jadi panjang birokrasinya. Mengenai kebijakan AKU (Arah Kebijakan Umum) kalau sekarang disusun oleh gubernur. AKU itu RKP nya pemerintah. Di

dinas dan sebagainya, langsung ke RAPBD. Nah dari situ nanti mungkin jadi lebih panjang. Kalau sekarang kan pemerintah mengajukan AKU dibahas bersama dengan DPR untuk dimintakan persetujuan, setelah setuju kemudian di breakdown ke RAPBD. Jadi tahapannya, langkahnya hanya 4 langkah, tapi kalau pakai parardhya jadi 6 step untuk menjadi RAPBD. Dia mengaku tidak tahu sekarang model Papua. DI Aceh itu, MRP bagaimana mereka mendesain, misalnya AKU, Majelis Ulama atau apa namanya. Dia itu berfungsi kayak MPR. “ Saya kira itu yang spesial,

Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin ketua EE. Mangindaan dengan Mendagri Mardiyanto dan Mekumham Andi Matalata membahas RUU Keistimewaan DIY. foto: agung Menurut Agus, semua pakar yang dimintai masukan, parardhya itu tidak ada modelnya di Indonesia. Yang kedua, kalau sultan nanti didalam birokrasinya dia setingkat menteri, kedudukan dan kewenangannya setingkat menteri itu juga agak baru. Tinggal bagaimana dari sisi pengambilan keputusan itu jadi lama kalau di Yogya. Tapi konsep ini sebenarnnya bagus, artinya menghormati sultan, dia tidak setara dengan gubernur, dia itu di atas gubernur. Oleh karena itu

40


provinsi itu AKU (Arah Kebijakan Umum) lima tahun kemana, itu dibuat gubernur. Tetapi AKU ini diajukan oleh gubernur, kemudian disahkan oleh parardhya, memang birokrasinya jadi panjang. Dia membayangkan nanti, pada saat mengesahkan RAPBD jadi panjang. Jadi AKU nya harus disusun lebih awal, kemudian dibawa ke parardhya, Parardhya dikembalikan, mana yang dipotong mana yang tidak, kira-kira begitu, setelah itu baru dibreakdown ke rencana kerja setiap

parardhya memperpanjang birokrasi. Tetapi kalau kita bisa bandingkan dengan Papua dengan Aceh kirakira bagaimana, perlu dipelajari,” ujarnya. Saat ditanyakan benarkah konsep itu akan menghambat masyarakat menjadi pejabat publik, Agus Purnomo mengatakan ini faktor historis , jadi ada keistimewaan dari sisi historis. Bagaimanapun kesultanan sebagai institusi itu berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya ini tidak melanggar

LEGISLASI hak. Karena ada kekhususan itu, sama dengan Majelis Rakyat Papua, dimana orang Indonesia di luar rakyat Papua tidak bisa menjadi wakil, ada kekhususan seperti halnya yang berlaku pada orang Aceh.

Masalah pertanahan

Menyangkut masalah tanah, kata Agus sudah selesai, ada Sultanat grond. Tinggal nanti bagaimana memberikan hak, sultan sebagai subyek hukum. “ Saya kira mayoritas sudah disepakati. Sultan sebagai subyek hukum sehingga dia bisa mengeluarkan kewenangan, bukan sultan tapi keraton sebagai institusi, siapa pun sultan nya dia punya kewenangan karena sultanat grond kan terbatas,” katanya. Dijelaskan, tidak semua yogya itu sultanat grond atau pakualamanat grond. Cuma memang disitu dia melihat ada potensi konflik, terutama tanah-tanah PJKA dengan Sultan apabila kewenangan ini diserahkan. “Kita melihat itu mudah tapi konsekuensinya besar. Jadi tinggal ngasih kewenangan ke beliau, nggak ada masalah sebagai subyek hukum, sama dengan negara bisa memberikan hak tapi memang ada konsekuensinya. Masukan dari Ibu Maria Sumardjono (Pakar Pertanahan), sultan itu subyek hukum, tinggal detail-detailnya, sultanat grond termasuk di dalamnya,” ujarnya. Soal pemilikan sertifikat, katanya tidak ada, yang ada kekancingan.Tanah itu memang milik kraton, ada juga tanah yang milik pribadi sultan. Kalau sultanat dan pakualamanat grond itu tanah milik lembaga keraton. Ada beberapa yang dipakai, ada di jalan Magelang itu dipakai oleh rakyat, jadi hak anggaduh, hak pakai. Termasuk UGM milik sultanat grond. Tapi dulu diwakafkan, hak anggaduh yang tidak bisa dijual. Tetapi inikan urusan tanah, urusan yang panjang, sama dengan Data Kependudukan. Itu menyangkut hak perdata, tapi kalau ini menjadi hak, menjadi hal yang baru. Mulanya yang memberikan hak kan negara, sama dengan Papua. Semua tanahnya milik adat, siapapun harus beli upik. “ Mungkin modelnya seperti Papua, cuma ada tanah yang milik keraton, ada tanah yang milik

pribadi sultan. Kalau tanah yang milik sultan itu tidak termasuk, tapi yang milik kesultanan itu mungkin sultan sebagai subyek.

Optimis tapi khawatir

Menjawab pertanyaan Agus Purnomo menyatakan masih mengkhawatirkan bisa menuntaskan RUU Keistimewaan DIY oleh DPR periode sekarang ini. “ Dari sisi profile anggota Pansus, kalau mempunyai jiwa kenegarawan mereka lebih mengutamakan pembahasan ketimbang sekedar ngga jadi anggota lagi,” ungkapnya. Menurutnya, dalam waktu dua kali masa sidang mungkin masih bisa diselesaikan, karena dari sisi pasalnya tidak terlalu berat. Dia menyatakan, secara pribadi sudah siap jadi atau tidak jadi lagi meraih kursi DPR untuk melanjutkan pembahasan. “ Saya kira mau diselesaikan sekarang juga kita oke. Tetapi kemudian kalau ditunda lagi, berarti mulai dari nol. Kalau mulai dari nol berarti RUU ini harus prioritas,” ujar Agus menambahkan. Ia bahkan menargetkan, jika nanti RUU tersebut dibahas kembali maka dalam waktu satu tahun bisa selesai. Paling yang sedikit complicated masalah keistimewaan dari sisi politik. Kalau keistimewaan dari sisi anggaran mungkin DAU tergantung bagaimana menempatkannya. Dari pemerintah pusat, masuk ke Yogya, dari Yogya langsung ke pedesaan. Namun Menkeu menolak usulan ini karena bertentangan dengan UU 17 atau undang-undang tentang perbendaharaan, dan keuangan negara. Pasalnya, desa itu bukan kuasa pengguna/pemegang anggaran. Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diajukan pemerintah kepada DPR melalui Ampres No.52/Pres/8/2008 tanggal 15 Agustus 2008 guna diadakan pembahasan lebih lanjut, karena sudah saatnya memberikan payung hukum yang jelas untuk mengatur mekanisme keistimewaannya. Hal tersebut didasarkan pada

kenyataan bahwa selama ini pemikiran tentang keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh isu penetapan atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal dengan berlandaskan pada aspek historis, filosofis, yuridis dan politis yang ada di Indonesia maka “keistimewaan” bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus merupakan bagian dari sejarah survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Keistimewaan ini tidak dimiliki daerah lainnya. Keistimewaan itu menyangkut bukan saja kontribusi DIY dalam mendirikan dan menjaga eksistensi NKRI, tapi juga secara simbolik dan aktual dalam mengisi visi ke-Indonesia-an secara lebih kongkret. Selama ini memang di DIY belum pernah ada pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk jabatan Gubernur DIY periode 1998-2003, Sultan Hamengku Buwono X ditetapkan sebagai Gubernur DIY melalui Sidang Rakyat I. Kemudian pada tahun 2003, ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD DIY. Penetapan ini untuk menduduki jabatan gubernur periode 2003-2008. Payung hukum penetapan karena seluruh fraksi yang ada di DPRD DIY sepakat untuk dilakukan penetapan. Sedangkan pada tahun 2008, payung hukum untuk penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY, yaitu UndangUndang Keistimewaan DIY yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi II DPR bersama dengan pemerintah. Untuk mencegah adanya kekosongan pemerintahan di Provinsi DIY yang disebabkan belum selesainya RUU Keistimewaan DIY, Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 86/P Tahun 2008 tentang perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk dua tahun ke depan mengingat jabatan Gubernur DIY berakhir tanggal 9 Oktober 2008. (sc,mp) PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

41

foto: doc. parle

LEGISLASI

RUU PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN

WUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL Faktor ketersediaan lahan untuk pertanian merupakan suatu keharusan dan tidak dapat tergantikan dalam mewujudkan sektor pertanian secara berkelanjutan, guna mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Saat ini terjadi konversi lahan pertanian besar-besaran di Indonesia bahkan nantinya akan menjadi penyebab krisis pangan dalam satu decade kedepan apabilat tidak ada solusi tepat menanganinya.

D

ata menunjukkan konversi lahan pertanian di negara kita adalah seluas 2.917.737,5 ha sepanjang 1979-1999. Tingkat konversi per tahun ini meningkat sepanjang tahun 1999-2002 mencapai 330.000 ha atau setara dengan 110.000 ha per tahunnya. Pada periode 1999-2002 ini konversi lahan pertanian ke non pertanian di Jawa mencapai 73,71 ribu ha atau 71,24% dari total konversi lahan pertanian di Jawa. Padahal lahan pertanian produktif Pulau Jawa adalah lahan relatif lebih subur yang tentu saja berkontribusi signifikan terhadap produksi pangan nasional. Laju konversi lahan pertanian sepanjang tahun 2002 sampai 2008 diperkirakan berkisar antara 100.000-110.000 ha per tahun. Luas lahan yang ada tetap, sementara pertumbuhan penduduk mencapai 1,34 persen pertahun menyebabkan tingginya kebutuhan dan tekanan terhadap lahan itu sendiri. Pemicu penyempitan lahan lainnya disebabkan adanya persaingan tidak seimbang dalam penggunaan lahan dengan sektor non-pertanian.Sektor pertanian akan selalu dikalahkan oleh peruntukan lain, seperti industri dan perumahan. Menurut Masduki Badlowi dari PKB.

42


alih fungsi lahan pertanian, dari tahun 1999-2002 diperkirakan mencapai 330.000 ha atau setara dengan 110.000 ha/tahun. “Padahal lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak akan bisa menjadi sawah kembali,” tegas Masduki Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB. Hal ini, paparnya, menjadikan Petani Indonesia semakin terpuruk, jumlah petani gurem juga semakin meningkat, akibatnya tidak mampu mencapai skala usaha yang ekonomis. Hal senada disampaikan oleh Bomer Pasaribu dari Partai Golkar, menurutnya, berdasarkan studi administratif telah terjadi alih fungsi lahan terdapat 148 ribu meter yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian pangan. Sementara ahli fungsi lahan tersebut diikuti oleh degradasi lahan, hal itu menjadikan meningkatnya angka kemiskinandarimasyarakatpedesaansebagai akibat termarginalisasi lahan pertanian di lingkungan mereka. “Yang paling terkena imbasnya adalah petani miskin yang tidak memiliki lahan,”katanya. Dia menambahkan, proses ini berlangsung terus menerus dan tiap tahun meningkat tajam. Bahkan banyak petani semakin miskin akibat hilangnya surplus pangan pada waktu musim panen,

sedangkan waktu musim gugur menjadi defisit pangan,hal ini menyebabkan mereka terbelit hutang guna melunasi targetnya yang tidak tercapai,”paparnya. Meski sudah banyak kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan utamanya sawah, tapi implementasinya tidak efektif.Ini disebabkan banyak faktor diantaranya tidak didukung data dan sikap proaktif dari pihak yang berkepentingan,kendala dalam pelaksanaan dan koordinasi kebijakan,perencanaan yang tidak konsistensi serta lemahnya sistem administrasi lahan juga implementasi tata ruang belum memasyarakat. Menurut Bomer, alih fungsi terjadi bukan semata kesalahan petani, tetapi kebijakan dari pemerintah khususnya Pemerintah daerah yang membiarkan terjadinya alih fungsi tanah diberbagai tempat.“Seharusnya apabila ada lahan yang dikomersialkan penggantinya minimum harus 2 kali lipatnya,”terangnya. Guna menjamin ketersediaan lahan pertanian yang mampu mencegah dan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian serta menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan yang tersedia oleh karena itu, Komisi IV menegaskan perlu ditopang peraturan perundang-undangan dengan mengajukan RUU Usul Inisiatif DPR tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Ini merupakan salah satu dari 288 RUU yang harus diresmikan pada 5 tahun masa sidang, masa DPR MPR, pada tahun 2007 sudah masuk menjadi pioritas prolegnas untuk diselesaikan,”kata Bomer Pasaribu Menurut Bomer, krisis pangan harus

LEGISLASI pidana yang dijatuhkan ditambah sepertiga dari pidana yang dicantumkan. Namun, apabila pelakunya korporasi, selain sanksi pidana terhadap pengurusnya, juga dikenai denda tiga kali lipat dari pidana denda perorangan. RUU PLPPB menyebutkan,alih fungsi lahan bisa dilakukan untuk kepentingan umum, yakni pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, bangunan pengairan,

foto: doc. parle

menjadi perhatian serius bagi pemerintah saat ini.“karena sebentar lagi lahan pertanian dan juga bahan-bahan akan berubah menjadi bahan utuh sumber energi, jadi tidak berpusat kepada fosil,”terangnya. Pada masa mendatang, terdapat beberapa macam yang bisa diolah menjadi sumber energi dimana akan menuju bisnis agro nantinya, diantaranya energy bisa menjadi bahan pangan dan kedua agri energi stamina.“Untuk agri energi dibidang pertanian sudah direncanakan oleh Amerika Serikat dan Cina sekarang ini” katanya. Nantinya didalam UU ini akan memuat hal yang esensial diantaraya menyatakan bahwa pangan merupakan hak asasi yang dibatasi,dimana perlu adanya perlindungan terhadap lahan pertanian untuk kelangsungan bangsa dan negara. RUU perlindungan lahan berkelanjutan nantinya juga akan memuat sejumlah insentif dan disinsentif yang diberikan kepada para petani yang menjadikan lahan mereka sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan pertimbangan tertentu. Intensif tersebut dapat diberikan kepada para petani yang sudah secara iklas dan sukarela memberikan lahannya. Untuk hukuman bagi pejabat yang melanggar, kata Bomer, hukuman buat pejabat harus ditambah sepertiganya. “Jadi kalau orang biasa katakan dihukum satu tahun atau tiga tahun maka apabila pejabat yang melanggar itu ditambah sepertiganya,”paparnya Terdapat sanksi tegas terhadap orang yang melanggar fungsi lahan, diantaranya termuat dalam Pasal 67 RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) menyebutkan, setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ke non pertanian dipidana dengan pidana penjara minimal satu tahun, dan maksimal lima tahun, dan/atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 500 juta. Selain itu, setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak melakukan kewajiban dengan mengembalikan fungsi lahan ke kondisi semula dipidana penjara minimal setahun dan maksimal tiga tahun, dan/atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 300 juta. Sementara, pasal 69 menyebutkan, jika alih fungsi lahan pertanian pangan dilakukan oleh penyelenggara negara,

pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, tempat pembuangan sampah, cagar alam, dan pembangkit listrik. Namun, harus ada lahan pengganti di lokasi lain Seperti kita ketahui, konversi lahan pertanian pangan yang ada sejak 35 tahun lalu cenderung mengurangi lahan baku. Lahan pangan jadi makin sempit terlebih, perbandingan laju cetak sawah baru dengan konversi 1:4,bahkan belakangan ini menjadi 1:9.Artinya,bila ada konversi lahan 9 hektar cetak sawah baru hanya 1 ha. RUU ini memberikan klasifikasi status lahan Lahan dengan klasifikasi A, yakni lahan irigasi teknis,diganti tiga kali lipat. Klasifikasi B, yakni lahan beririgasi semiteknis harus diganti dua kali lipat, sedangkan lahan berklasifikasi C, seperti lahan kering, diganti satu kali lipat. Bahkan, nantinya akan dibentuk semacam bank lahan sebagai penilai klasifikasi lahan dan

menghitung lahan pengganti di luar Jawa. Menurut Bomer,Seluruh dunia sedang menunggu langkah Indonesia dalam memerangi dan pengurangan kawasan Observasi karena Indonesia merupakan Negara yang tingkat degrasinya tertinggi di dunia sejak tahun 2008 lalu. Untuk daerah-daerah otonomi seringkali anggaran,penelitian dan perhatian untuk lahan pertanian dianggap sebagai cost bukan benefit. “pertanian ini dianggap bukan merupakan pendapatan hasil daerah dan dianggap beban begitu juga irigasi, infrastruktur,”Jelas Bomer Cara pandang seperti itu sangat keliru dan harus dihilangkan, karena Indonesia termasuk Negara yang mengandalkan produk pertanian. Oleh karena itu, terang Bomer, dirinya selalu meminta agar pemerintah menjamin rehabilitas pertanian menjadi basis utama. “Ini mencakup kelengkapan lahan seperti irigasi, bendungan kemudian yang terakhir adalah benih dan pupuk menjadi keharusan bagi Negara agraris,”terangnya. Pemerintah, lanjut Bomer, harus menerapkan Grand desain terhadap sector pertanian misalnya mendorong para petani memakai benih unggul bersertifikat hingga mencapai 33 persen pada tahun 2009, kemudian ditingkatkan menjadi 40 persen pada tahun 2020. “Sekarang ini tidak jelas programnya karena itu bagi Kepala Negara, Menteri harus berkomitmen dan berjanji menuntaskannya karena itu apabila tidak tercapai mereka aka dihujat oleh rakyat demikian juga bagi ketersediaan pupuk,”jelas Bomer. Sebelumnya,terang Bomer,Pemerintah telah menargetkan dalam 5 tahun terakhir harus tercipta 15 juta hektar laha pertanian basah plus 15 juta hektar lahan pertanian kering, namun sampai saat ini belum tercapai.“pencetakan sawah 200 ribu hektar saja belum tercapai sama sekali,”katanya. Bahkan pemerintah berniat menjadikan industry benih sebagai sasaran utama seperti industry pupuk. Kenyataannya sampai saat ini masih adanya problem pengadaan pupuk yang terjangkau bagi rakyat. “Dukungan irigasi kita saja masih 4 persen,artinya bukan tambah bagus tetapi tambah buruk hampir semua pendukung irigasi bendunganbendungan,situ-situ tidak layak dan minim prioritas,”jelas Bomer. (sw/si) PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

43

PROFIL

Heri Akhmadi (FPDI Perjuangan)

SANG DEMONSTRAN PEDULI

Kesadarannya bahwa pendidikan merupakan dasar kemajuan bangsa mendorong Heri akhmadi memilih untuk mengabdi sebagai wakil rakyat di Komisi Pendidikan. “Selama ini bidang pendidikan terabaikan, bahkan sistem pendidikan kita tidak jelas ke mana arahnya, sementara negara lain sudah jauh meninggalkan kita,” terang Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI Perjuangan).

S

ebagai seorang aktifis pergerakan, sebelumnya tidak pernah sekalipun terlintas dalam benaknya akan berkantor di Senayan sebagai wakil rakyat. S ebagai aktivis pergerakan mahasiswa tahun 1978, Heri Akhmadi termasuk lantang menyuarakan perlawanan terhadap Soeharo. Pada 1977, saat itu mahasiswa meminta diadakan sidang MPR untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto. Protes itu terjadi di beberapa kota besar, mulai Banda Aceh sampai Makasar Karena aktivitas menggoyang Soeharto itu, dia sempat ditahan selama lebih dari setahun dan diadili bersama ratusan mahasiswa lain. Menjadi Tapol ( Tahanan Politik) rejim Orde Baru di penjara Suka Miskin Bandung, membawa pengembaraan politik Heri akhmadi, Ketua Umum Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 1977-1978, kepada Proklamator

44


Soekarno. Di tempat itu, pada 1927, Bung Karno pernah di penjara oleh Pemerintah Kolonoial Belanda atas tuduhan menghasut. Enam puluh tahun kemudian Heri bersama ratusan tokoh mahasiswa Indonesia mengalami nasib yang sama. Pembelaan Bung Karno di depan Landraad Bandung bertajuk ‘Indonesia Menggugat‘ menginsipirasi pledoi pembelaan Heri di pengadialn Negeri Bandung yang ia beri judul “Mendobrak Belenggu Penindasan R akyat Indonesia”. Jika dalam pledoi Bung Karno membelejiti sistem Pemerintahan kolonial Belanda, Heri membongkar praktek kekuasaan otoriter Orde Baru. Latar belakang sebagai aktifis mahasisiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat membawa lelaki kelahiran Ponorogo 1 Januari 1953 ini akhirnya terjun ke dunia politik. Pada tahun 1996 bersama sejumlah tokoh LSM, Heri bergabung dengan pendukung Megawati Soekarno yang digulingkan dari kursi Ketua Umum PDI dan kemudian membentuk PDI ProMeg (sebutan untuk kelompok PDI pimpinan Megawati, karena ada PDI pimpinan Suryadi yang ketika itu dinilai sebagai pendukung pemerintah) Dia berpikir bahwa PDI ProMeg yang bisa mendorong gerakan perlawanan yang lebih besar untuk melawan Soeharto. Ia juga menjadi bagian aktif dari gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1997.

Melenggang ke Senayan

Heri tentu mengamati situasi politik, khususnya kemunculan Megawati di panggung politik yang pada awalnya

tidak memberi tempat bagi dirinya. Heri percaya, di bawah kepemimpinan Megawati, gerakan-gerakan untuk meruntuhkan Orde Baru bisa lebih efektif. Keyakinan dirinya itu akhirnya dibuktikan Heri untuk masuk ke pusaran politik praktis. Dia masuk dan menjadi pendukung PDI ProMeg. Sebenarnya, tidak ada niat Heri masuk partai. Tapi, perkembangan politik

menjelang masa akhir Soeharto memaksanya untuk terjun ke politik praktis, apalagi Ia melihat momentun kemunculan Megawati yang penuh pesona dan bisa menjadi gerbong bagi suatu pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan, pasca kekuasaan absolute rezim Soeharto yang didukung militer dan Golkar. “Saya masuk partai karena ingin melawan Soeharto,” kata Heri seraya menambahkan,“Saya nggak mau masuk kalau PDI yang tanpa perjuangan. Karena PDI dan partai lainnya waktu itu kan bukan partai beneran, tapi partaipartaian. Ya ini kan partai perjuangan. Nah, perlawanannya itu yang saya masuki, yaitu PDI Pro Mega yang kemudian menjadi PDI Perjuangan.” Ketika itu, Juli 1996, Ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Cabang di Surabaya.Setahun berikutnya gelombang aksi demontrasi menentang Soeharto

PROFIL

hingga 1998 yang akhirnya meruntuhkan Soeharto dari kekuasaannya yang telah dijalani selama 32 tahun. Setelah Soeharto mundur, 21 Mei 1998, BJ Habibie meneruskan jabatan Presiden sambil menyiapkan pemilu. Pemilu yang seharusnya digelar 2002, oleh Presiden Habibie dipercepat menjadi 1999. Sebelum Pemilu, PDIP melangsungkan kongres pertama di Bali.Hasil kongres ini menjadikan Heri akhmadi salah satu Ketua dari Badan Panitia Pemenangan Pemilihan Umum ( BAPUDA) . Pada pemilu 1999, pemilu pertama setelah tumbangnya Rejim Orde Baru, jalan menuju Senayan kini terbuka. Heri dicalonkan sebagai anggota DPR oleh PDI Perjuangan dari daerah kelahirannya Ponorogo, Jawa Timur. Heri berhasil masuk ke Senayan menjadi anggota DPR periode 1999- 2004. Ia mengaku beruntung, karena ketika itu PDI Perjuangan mendapat kepercayaan dari

foto: supardi

YANG PENDIDIKAN

rakyat sebagai pemenang Pemilu 1999. Tapi, banyak pihak , terutama pengamat yang menyebut saya dan teman-teman yang baru masuk PDI Perjuangan itu sebagai orang-orang indekost. Padahal, kita masuk justru di PDIP ProMeg yang sudah dilarang Pemerintah. Pada pemilu 2004 untuk keduakalinya mantan sekretaris fraksi PDI-P itu melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009. Selanjutnya, pemilu 9 April 2009, pemilu yang


45

foto: supardi

PROFIL untuk pertama kalinya di era reformasi dengan sistim suara terbanyak,membawa Heri kembali melenggang ke Senayan. Konstituennya masih mempercayainya dan mengamanatkan masa jabatan sebagai wakil rakyat periode 2009 -2014 untuk ketiga kalinya. Ternyata rakyat tahu siapa wakil rakyat yang selama ini selalu memperjuangkan aspirasinya. DPR patut bersyukur, putra terbaik bangsa ini masih dipercaya kembali ke Senayan. Perjuangan tidak berhenti, itulah moto ayah dua anak dari Gempur dan Agni. Di Senayan, Heri termasuk politisi yang kritis, beberapa peristiwa politik penting hampir tak pernah terlewatkan oleh Heri. Misalnya, komentarnya pedas

Padahal, latar belakang pendidikan Heri adalah Jurusan Pertambangan ITB, tetapi dia tidak mimilih bidang tersebut (Komisi pertambangan), karena kesadarannya bahwa pendidikan merupakan dasar kemajuan bangsa dan selama ini bidang pendidikan terabaikan, bahkan sistem pendidikan kita tidak jelas ke mana arahnya, sementara negera lain sudah jauh meninggalkan kita. Ada benang merah antara bidang pendidikan yang dipilih dengan komitmen Heri ketika aktif dalam gerakan mahasiswa. Dan rupanya ketertarikan bidang pendidikan itu sudah tertanam sejak mahasiswa. Ketika menjadi dewan mahasiswa di ITB, dia dan kawan-kawan pernah

keras kerap terlontar soal kasus bulogate yang melibatkan petinggi Negara, juga soal BLBI yang besarnya njomplang dibanding dana anggaran Pendidikan Nasional. Di komisi Pendidikan Agama, Budaya dan pariwisata, tak jemu-jemu meneriakkan penuntasan wajib pendidikan sembilan tahun dan penolakan terhadap Ujian Nasional (UN). Sebagai anggota DPR baru, Suami Nuni ini ditempatkan di Komisi IV yang membidangi infrastruktur, telekomukasi, dan perhubungan, komisi yang banyak diminati kebanyakan anggota karena dinilai ’komisi basah’. Tapi itu tidak lama karena pada 2000, Heri yang dikenal aktif dan vokal itu menjadi salah satu pimpinan Fraksi baik di DPR maupun MPR. Setelah itu Heri lebih memilih Komisi VI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Heri beralasan,“Karena minimnya orang yang berminat di komisi tersebut.”

meluncurkan gerakan berskala nasional yaitu Gerakkan Anti Kebodohan. “Intinya kita memprotes! Pada waktu itu, 1976-1977 ada sekitar enam juta anak SD yang tidak tertampung di sekolah. Kita demo dan menggerakkan opini yang kemudian direspon oleh pemerintah dengan mendirikan SD Inpres dan lain-lain,” kenang Heri. Alasan mendasar lain yang diungkap Heri mengapa memilih bidang pendidikan ini adalah kebijakan pendidikan setiap tahun, setiap ganti Menteri atau ganti Pejabat selalu berubah-ubah, seolah-olah tidak ada suatu kerangka kebijakan nasional yang menjadi tumpuan. Karena itu, begitu masuk ke komisi pendidikan, yang menjadi fokus adalah menyiapkan revisi/pengganti UU Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di samping itu yang harus diubah adalah mental dan juga cara pandang masyarakat yang menggilai gelar- gelar

46


akademik pendidikan. Masyarakat lebih menggilai gelar akademik, tetapi kegiatan akademik sendiri tidak disukai. Sehinngga yang dikejar gelarnya, bukan ilmunya. ”Itulah problem yang sangat besar sekali yang kita hadapi,”ujar Heri. Di komisi inilah Heri sampai kini merasa cocok. Dia berharap, periode mendatang tetap ditempatkan di Komisi pendidikan oleh partainya. Sehingga agenda Dewan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan tidak akan terputus.

Pentingnya Kebudayaan

Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan bidang lain yang sangat terkait. Ke depan,

berkaitan subtansi proses pendidikan itu adalah UU kebudayaan. Saat ini yang sedang dipikirkan oleh Komisi X adalah melahirkan UU Kebudayaan. Mengapa kita anggap ini penting? Selama ini banyak pengamat atau pakar pendidikan yang menyampaikan salah satu sebab dari kehancuran pendidikan kita ini karena kita memisahkan antara pendidikan dengan akarnya, yaitu kebudayaan. Jadi proses pendidikannya lebih banyak hafalan dan lain-lain, tapi tidak menjadi sebuah proses akulturasi, proses penanaman kebudayaan sehingga sekali pun anak-anak kita pintar tetapi dia tercerabut dari nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dia kemudian menjadi orang-orang yang terasing justru di linkungan kehidupannya sendiri atau masyarakat. Yang diinginkan Komisi adalah proses perbaikan pendidikan itu sendiri yang diharapkan benar- benar menjadi

proses pembudayaan, proses akulturasi dari nilai- nilai yang ada di masayarakat, baik yang bersumber dari agama,maupun nilai yang bersumber dari proses budaya. Pasalnya,Agama dan budaya dalam suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan. Jadi, tegas Heri, sekolah itu jangan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum, matematika, d ll tanpa menanamkan nilai budaya. Salah satu tujuan pembentukan negara adalah menciptakan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai–nilai budaya yang ada. Jadi, bukan menjadi bangsa asing. Semua bangsa bisa maju kalau dia mempunyai modal atau dasar karakter yang kuat, contohnya Amerika punya karakter sendiri, Jepang, Korea

menjadi sangat maju karena dia menanamkan nilai budaya dengan sangat keras. Budaya malu, budaya kerja keras dia tanamkan dengan kecintaan kepada budaya yang ada. Mengapa ini penting? Saat ini, tuntutan kerja dan lingkungan kehidupan kita sehari-hari bukan membutuhkan hafalan-hafalan, tapi yang dibutuhkan adalah kreatifitas. Bahkan paradigma pendidikan yang baru sekarang bukannya mengajarkan materi pelajaran tapi mengajarkan bagaimana bisa memperoleh pengetahuannya itu sendiri. Jadi belajar untuk belajar secara lebih baik dan lebih efektif. Karena pengetahuan itu sendiri berkembangnya sangat pesat. Ini yang jadi masalah kalau sekolah atau pendidikan kita berubah menjadi bimbingan belajar. Kerjanya adalah mensiasati soal. Sementara dalam kehidupan, kita harus menghadapi realitas kehidupan secara lebih kreatif

agar menghasilkan anak bangsa yang kreatif. Ke depan, basis dari ekonomi juga akan berubah dari yang berbasis sumber daya alam kepada ekonomi yang berbasis kepada penetahuan dan kreatifitas. Heri juga menyayangkan pemerintah yang kurang memperhatikan pendidikan kewarganegaraan. Yang dibanggakan selalu pendidikan IPA melalui perlombaan dan olympiade segala macam. “Itu penting, tapi untuk keutuhan bangsa kita ke depan, pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian

juga sangat penting. Pada periode mendatang, bila partai masih mempercayainya duduk di Komisi pendidikan, Ia punya keinginan membuat UU yang rumusannya lebih tepat di dalam proses pendidikan yang ada di Indonesia ini. “Tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan ujian tapi harus lebih mendorong kepada keunggulan kompepetitif bangsa ini. Harus lebih ditekankan adalah dimensi dari keratifitas, lebih dari kognitifnya, ujarnya.

UU Sisdiknas

Heri akhmadi terlibat intens

dalam pembahasan UU Sisdiknas. UU yang baru lahir pada 2003 itu banyak diributkan menyangkut soal pendidikan keagamaan. Tapi menurut dia, pertimbangan yang agak sentimental saja. Masalah yang mendasar sebenarnya adalah peletakan sistemnya sendiri. Menurut Heri, UU Sisdiknas sudah membawakan dan cukup memadai, yaitu mengenai pengaturan- pengaturan yang lebih pokok, kedudukan, tanggung jawab dan kewenangan dari Negara/ Pemerintah itu sudah mulai didudukan. Demikian juga posisi dari masyarakat, lembaga pendidikan sudah ditempatkan semestinya.

Kemudian yang g tak kalah kontroversi adalah dualisme sistem, sistem pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. ”Saya kira UU Sisdiknas sudah memecahkan masalah tersebut, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara sekolah dan madrasah. Dahulu kan itu selalu terpisah. Demikian juga ada upaya- upaya untuk membaurkan antara sekolah negeri dan swasta termasuk di antaranya produk operasionalnya, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “BOS itu sebenarnya bukan inisiatif Pemerintah. PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

47

foto: doc. keluarga

PROFIL

PROFIL BOS itu merupakan inisiatif dari DPR,” katanya. Melalui UU Sisdiknas ini, kata Heri, ada keinginan untuk membuat kedudukan antara sekolah- sekolah Negeri dan sekolah Swasta, dengan pengertian semuanya tanpa memandang dia itu negeri atau swasta, SD dan SMP itu diberikan BOS. Karena tingkat SD dan SMP itu wajib belajar. Setelah pembenahan sistem, heri melanjutkan, komponen yang perlu segera diperbaiki adalah mutu gurunya. Karena ini lebih penting ketimbang kesejahteraan. Karena itu mutu dan kesejahteraan harus berjalan paralel.

dirinya mencapai kaidah- kaidah, keutammaan, atau kesempurnaan yang terus menerus dicari. Dengan demikian, tidak semua orang bisa menjadi guru, karena profesi ini memerlukan keahlian khusus. “Selama ini kan kalau orang itu menganggur, nggak punya pekerjaan, enaknya saja dia menjadi guru. Karena itu hancur pendidikan kita!” tandas Heri geram. Heri menegaskan, UU Guru dan Dosen itu adalah inisiatif dari DPR dan itu tidak bisa diklaim sebagai hasil dari pemerintah. Pemerintah itu hanya menjalankan UU, UU yang prakarsanya datang dari DPR. “Jadi,

pendidikan itu sendiri. Sub Sistem yang terkait dengan proses pendidikannya sendiri,. yaitu perpustakaan. Diperlukan UU Perpustkaan Nasional, karena perpustakaan itu sebagai sarana penyuluhan pendidikan yang sangat vital. Karena itu kita dulukan menyelesaikan.

Kritisi UN

Seperti disinggung di atas, Heri akhmadi gamang terhadap system pendidikan kita yang belum mencerminkan keterkaitan terpadu, salahnya Ujian Nasional atau UN. Menurut Heri, UN sebaiknya juga dikaitkan dengan evaluasi program

Heri Akhmadi memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menag, Mendiknas dan Menpan membahas pengangkatan guru bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil Jangan kesejahteraan terlalu didahulukan tanpa memperbaiki mutu. Karena itu setelah selesai UU Sisdiknas, pada 2004 Dewan mulai menginisiasi UU Guru. Awalnya UU itu menjadi usul Pemerintah,tapi tidak selesai dibahas. Pada DPR periode 2004-2009 ini , kemudian Heri sebagai Ketua Komisi, merembuk dan mengambil inisiatif UU Guru. Banyak sekali perubahan dari draft aslinya. Esensi UU Guru dan Dosen sebenarnya ingin menjadikan pekerjaan guru sebagai profesi. Karena profesi itu syaratnya adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus melalui kegiatankegiatan yang sifatnya tertentu. Dan dia umumnya mempunyai organisasi profesi yang mengatur dirinya sendiri. Kemudian juga ada upaya untuk selalu terus menerus meningkatkan

48


jangan mengklaim bahwa kesejaterahaan guru yang sekarang mulai tercapai itu dari kerja Pemerintah. Sebenarnya Pemerintah hanya menjalankan UU,” cetus Heri. Lebih lanjut Heri mengatakan setelah komponen guru terpenuhi, harus pula dibenahi komponen kelembagaan, dari satuan pendidikannya, karena itu setara. Maka lahirlah UU BHP. UU itu merupakan kewajiban yang diturunkan dari UU Sisdiknas. Tujuannya untuk menciptakan status yang lebih berimbang antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, kita tidak bisa mempersamakan Indonesia dengan negara lain. Heri mengungkapkan, institusi berikutnya adalah model atau sub sistem

pendidikan nasional secara keseluruhan. Pendidikan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dengan kebudayaan. Pendidikan juga harus diartikan sebagai proses akulturasi atau pembudayaan. Ketika kemudian pendidikan itu digeser atau direduksi hanya menjadi proses penghapalan, proses untuk ikut ujian yang sifatnya kognitif itu dengan mengabaikan aspek-aspek yang lain, maka ini yang menjiadi permasalahan kita. UN sekarang dengan UN lima tahun yang lalu itu cara penilaiannya berbeda. Lima tahun lalu, pada materi sebelumnya, cara penentuan kelulusan itu masih merupakan kombinasi yang beimbang antara hasil rapot atau penilaian guru, hasil ujian akhir sekolah, dan UN kemudian dikombinasikan.

PROFIL bersifat seperti itu. “Tapi pemerintah maonya jalan terus, ya sudahlah! Pemerintah menyatakan bahwa ini adalah diskrisinya pemerintah untuk melakukannya,” ucap Heri pasrah. Di negara lain tidak melakukan model ujian yang terlalu memaksakan seperti itu,karena yang dinilai institusinya. Di Amerika disebut No child no behind, yaitu tidak ada anak yang

Kalau kita mau jelek-jelekan ya, kalau memang daya saing kita kembangkan sebagai, meminjam istilahnya bung Karno, bangsa kuli, ya jadilah kuli yang profesional. Jadikan operator-operator mesin yang bagus, jadi pelaut- pelaut yang tangguh. Seperti itu tidak ada masalah, tapi harus ada keputusan nasional mengenai kekuatan kita di mana dan kita arahkan. tapi jangan kita

ditinggalkan. Anak bodoh pun harus dilayani oleh sekolah itu. Yang dinilai kemudian bukan anak-anaknya, tetapi sekolahnya itu. Sekolah yang Meninjau lokasi wisata Ngarai Sianok Sumbar saat tidak sanggup untuk melayani kunker. siswanya secara baik ditutup. Sekarang ratusan sekolah di Amerika ditutup. Mereka untuk menjaga standar namun itu kemudian diorganisir, dibuka kembali tidak perlu melalui UN yang dilakukan dengan tim yang berbeda. secara nasional dan terpusat. UN menimbulkan banyak permasalahan Jangan Jadi Alat Politik Menurut Heri, hasil dari pendidikan yang terus berulang setiap tahun. Heri menegaskan, Komisi X mendesak kita ini lebih dari 70% hanya mampu pemerintah meniadakan UN dan melakukan pekerjaan yang mekanikal, mengembalikannya kepada Ujian Akhir sementara kategori pemikir hampir Sekolah Berstandar Nasional, yaitu ujian tidak ada. Karena itu, dibutuhkan dari masing-masing sekolah dengan menteri pendidikan yang punya visi penyesuaian soal dari pusat. Seperti tentang perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan secara keseluruhan, model ujian untuk tingkat SD saat ini. Ujian tetap diilakukan di sekolah visi tentang bagaimana arah sumber masing-masing, tapi kualitas soal pengembangan daya saing bangsa kita diperbaiki dengan bekerjasama atau secara visual. Menteri pendidikan yang dibantu oleh pusat penilaian pendidikan, paham mengenai pendidikan dan mau untuk mencapai tingkat standar yang mendengarkan pendapat dari para pakar lebih baik. Jadi standar memang perlu, pendidikan, bukan hanya bersikeras dengan maunya sendiri. Karena tapi caranya yang tidak tepat. Pendidikan kita ini lebih diarahkan pendidikan menyangkut kebutuhan lebih banyak hafalan, yang dikejar hanya semua orang, bukan hanya urusannya ujian nasional. Komisi X sejak awal selalu sekedar membangun sekolah atau menentang adanya ujian nasional yang membenahi sekolah, dll.

memasuki wilayah yang menurut saya bukan profesi tapi salavery. Agar pendidikan lebih maju dan tidak ada kebijakan pendidikan yang terputus, seperti yang saat ini terjadi, ganti menteri ganti kebijkan, Heri berpendapat untuk menghindari hal itu perlu adanya dewan pendidikan nasional yang berfungsi sebagai dewan pakar yang memberi masukan kepada pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan Nasional mengenai bagaimana pendidikan ini dijalankan. Sayangnya pemerintah tidak membentuk dewan pendidikan nasional, padahal itu wajib menurut UU Sisdiknas. Dewan Pedidikan Nasional ini terdiri dari para pakar, semacam stake holder dalam pendidikan yang tugasnya memberikan masukan atau nasihat kepada menteri dalam kaitan rumusan kebijakan. Padahal sebelumnya Dewan ini pernah ada. Selama hampir lima tahun ini tidak ada.Tetapi, Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten malah ada. Heri mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan pendidikan ini sebagai alat politik. Kalau setiap ganti pemerintahan dengan seleranya masing-masing kemudian merubah lagi kebijakan pendidikan tanpa adanya dasar

foto: doc. pribadi

Pada waktu itu masih dimungkinkan siswa yang UN-nya jelek tetapi ujian akhir sekolah dan rapotnya baik, dia bisa lulus. Sekarang ini tidak bisa lagi. Asal UN-nya jelek, dia tidak bisa lulus. Inilah yang kemudian mendorong orang bahwa ini adalah hal final yang harus dilalui. Dengan adanya pola UN seperti ini, maka pendidikan telah direduksi menjadi semacam bimbingan test atau kursus dan itu tidak akan ada artinya untuk pengembangan mutu kehidupan bangsa kita. Menurutnya, adanya pembakuan dalam materi yang diuji diperlukan


49

PROFIL keilmuan yang jelas. Sebuah kebijakan yang pokok harus didasarkan pada kajian yang ilmiah, bukan atas dasar kemauan politik saja. Sebaiknya urusan pendidikan itu dikembalikan saja kepada pendidik, bukan kepada birokrat-birokrat atau politikus. Politikus boleh dalam hal alokasi anggarannya, tapi proses tetap diberikan kewenangan kepada para pendidik. Tapi kalau sarana dan prasarana itu harus dari pemerintah. Selama 10 tahun menjadi anggota DPR, Heri yang tampil bersahaja dan terus memperjuangkan perbaikan pendidikan di Indonesia, merasa banyak hal yang ia dapat selama menjadi wakil rakyat. “Saya lebih paham masalah pendidikan, penganggaran, keterkaitan dengan persoalan-persoalan lain di luar pendidikan. “Saya ingin merefleksikan semua ini untuk kepentingan masyarakat, siapa tahu nanti bisa jadi sesuatu yang bermanfaat,” katanya. (et,sur, vn)

Riwayat Hidup Nama Tempat/Tanggal Lahir Kebangsaan Agama Status Pendidikan Formal - 1991-1992

: : : : :

Heri Akhmadi Ponorogo, 1 Januari 1953 Indonesia Islam Menikah, dua anak

- 1972-1982

: Visiting Fellowship, Cornell University New York USA : School of International Study, American University Washington DC USA : Institut Teknologi Bandung

Pengalaman Kerja - 2000 - 1997 - 1996 - 1994 - 1994

: : : : :

- 1991

:

- 1989 - 1986 - 1984

: : :

- 1989-1991

Direktur Eksekutif Pulic Affair Institute, Jakarta Editor Freelance Publisher Book Editor International Berita Harian Jawa Pos Direktur Operasional PT Dipa Surya Graha Koresponden Internasional Berita Harian Jawa Pos, New York, USA Koresponden Internasional Berita Harian Buana, Washington DC, USA Officer of Program SEAFDA Direktur Lembaga Studi Pembangunan Direktur The Institute of The Study of Human Rigths and Information

Pengalaman Organisasi - 2001-2004 : Sekretarisf Badiklat Pusat PDI Perjuangan - 2000-2002 : Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI - 1999-2001 : Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI - 1986 -2001 : Dewan Pengarah BAPPERTAL - 1998-1999 : Wakil Ketua Pappuda PDI Perjuangan Jawa Timur - 1998-1999 : Ketua Dewan Pertimbangan DPC PDI Perjuangan Ponorogo - 1977-1978 : Ketua Senat Mahasiswa ITB Pekerjaan - 2005- sekarang - 2004-2005 - 2002-2004

foto etmita

- 1999-2004

50


: Wakil Ketua Komisi X DPR RI ; Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga : Ketua Komisi X DPR RI; Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga : Anggota Tim Kerja Kerjasama Ekonomi IndonesiaJepang-Keppres 12/2002 : Wakil Ketua Komisi VI; Pendidikan, Agama, Budaya dan Pariwisata, Olahraga

KUNJUNGAN KERJA

Sejumlah Daerah Antusias Bangun Kawasan Ekonomi Khusus Dalam rangka mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Panitia Khusus (Pansus) KEK DPR RI membentuk beberapa Tim yang mengunjungi sejumlah Provinsi di Indonesia yang menyatakan kesiapannya membangun kawasan ekonomi khusus.

K

unjungan Lapangan (Kunlap) Pansus KEK DPR RI ke beberapa Provinsi tersebut dimaksudkan untuk meminta masukan dari para stakeholder guna menyempurnakan draft RUU KEK tersebut. Dalam kunjungannya ke Provinsi Riau, Ketua Tim Kunlap Nasril Bahar (F-PAN) mengatakan tiga daerah (Dumai, Siak dan Indragiri Hilir) di Provinsi Riau yang akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinyatakan telah memiliki persiapan matang. “Provinsi Riau sudah mempersiapkan sarana dan prasarana guna mendukung terwujudnya KEK” ujar Nasril. Hal tersebut disampaikan Nasril Bahar (F-PAN) usai pertemuan dengan Gubernur Provinsi Riau Rusli Zainal di Kantor Gubernur Riau, Jum’at (20/2). Tim Pansus RUU KEK dalam kunjungan ke Provinsi Riau berjumlah 16 anggota dari sepuluh fraksi yang berada di DPR. Kedatangan Tim Pansus RUU KEK ke Provinsi Riau untuk mencari masukkan-masukkan terkait dengan pembahasan RUU KEK yang ditargetkan selesai sebelum masa jabatan anggota dewan 2004-2009 berakhir. Menurut Nasril Bahar, dari hasil pertemuan Tim Pansus RUU KEK dengan Gubernur Riau beserta jajarannya, Pansus banyak mendapatkan masukan berarti untuk penyelesaian RUU tersebut. Gubernur Riau menilai Provinsi Riau sudah siap untuk menjadi kawasan ekonomi khusus.

“Jika Provinsi Riau hendak menyiapkan KEK diharapkan juga menyiapkan berbagai fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan,” kata Nasril. Ia menambahkan bila RUU KEK telah disetujui menjadi UU, maka KEK di Provinsi Riau bersama KEK di tujuh belas daerah lainnya akan lebih maju dari yang dimiliki negara tetangga. “Paling tidak bulan September mendatang RUU KEK yang sedang kita bahas ini akan selesai dan selanjutnya akan menjadi UU. Dari laporan yang disampaikan Gubernur tadi, persiapan Provinsi Riau sudah cukup baik dan tampaknya kawasan ini nantinya akan berkembang dengan baik,” jelasnya. Sementara itu, Gubernur Provinsi Riau Rusli Zainal menyatakan Provinsi Riau sudah menyiapkan tiga kawasan untuk dijadikan KEK. Kawasan itu adalah Dumai (Kawasan Utara Provinsi Riau) dengan daya dukung tersedianya pelabuhan ekspor dikawasan tersebut dan pelabuhan Dumai sebagai pelabuhan internasional. Kedua, Siak (Kawasan Timur Provinsi Riau) dengan daya dukung tersedianya lahan untuk zona kawasan. Ketiga, Indragiri Hilir (Kawasan Selatan Provinsi Riau) dengan daya dukung pelabuhan laut untuk ekspor. “Pembangunan kawasan ini sangat besar maknanya bagi Provinsi Riau, karena dengan dikembangkannya kawasan ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pengembangan ekonomi di daerah ini,” kata Rusli Zainal. “Kita sudah siap,” tegas Rusli Zainal seraya menambahkan berbagai sarana

dan prasarana yang diperlukan juga sudah disiapkan. Ia berharap RUU KEK yang tengah dibahas DPR akan memberi dampak positif bagi perkembangan Provinsi Riau. “Kalau RUU KEK ini sudah disahkan menjadi UU, akan kita tindaklanjuti dengan membentuk badan pengelola dan akan memfollow up-nya secara teknis pengembanganpengembangan kawasan ini sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan,” jelas Rusli.

Provinsi Sulawesi Utara

Selain ke Provinsi Riau,Tim Kunlap Pansus KEK yang berjumlah 15 orang Anggota DPR RI juga mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Tim Kunlap Pansus KEK ke Provinsi Sulut Azam Azman (F-PD) mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Pansus RUU KEK Azam Azman Natawidjana saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Marieta Kuntag, di Kantor Gubernur Sulut, Jum’at (27/2). Lebih lanjut Azam mengatakan bahwa fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. “Pembentukan KEK juga bermanfaat PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

51

KUNJUNGAN KERJA bagi industri dalam negeri,” kata Azam, maka dalam KEK juga disediakan lokasi khusus bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Agar dapat mendorong terjadinya backward dan forward linkage antara perusahaan besar dengan UMKM,” terangnya. Ia menambahkan, dalam rangka pembentukan UU KEK, maka KEK menentapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai KEK yaitu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Adapun fasilitas yang diberikan pada KEK diharapkan dapat menjadi nilai tambah dibandingkan kawasan lain yang tidak berada pada KEK, kata Azam seraya menambahkan sehingga

berada di bibir pasifik,” kata Marieta seraya menambahkan dimana kawasan ini merupakan jalur perdagangan dunia dan merupakan pusat distribusi barang dan jasa. “Karena letaknya yang relatif dekat kebeberapa pusat pertumbuhan ekonomi dunia,” terangnya. Menurutnya, dengan geoposisi yang sangat strategis serta dukungan potensi sumber daya alam, maka dapatlah dilihat bahwa daerah ini (Provinsi Sulut) sangatlah tepat dan pantas untuk dijadikan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Apalagi Provinsi Sulut ditetapkan pemerintah sebagai salah satu dari lima provinsi destinasi unggulan pariwisata di Indonesia, ujarnya. Dengan kata

multi makna yang signifikan dalam mendorong peningkatan produksi dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing dari berbagai sektor pembangunan di daerah ini, jelasnya. Ia berharap kunjungan Pansus RUU KEK DP R akan makin memberikan harapan bagi percepatan pengembangan perekonomian lokal, khususnya dalam percepatan penetapan regulasi pendukungnya. Melalui event ini diharapkan mata dunia akan tertuju ke Provinsi Sulut dan pada akhirnya akan memberikan multyplier effect bagi bergeraknya setkro-sektor ekonomi daerah.

lebih diminati oleh penanam modal. Selain itu, ia menambahkan, Tim Pansus RUU KEK juga ingin mendapatkan gambaran langsung mengenai ada tidaknya lokasi yang dipersiapkan untuk pengembangan KEK dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi lahirnya UU KEK, jelasnya. Sementara itu, Gubernur Sulut yang diwakili Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulut Marieta Kuntag dalam paparannya menjelaskan, bahwa Provinsi Sulut sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada posisi strategis dalam pengembangan ekonomi. “Karena secara geoposisi Sulut

lain, Provinsi Sulut sudah memenuhi kriteria umum untuk pengembangan trade, tourism and investment (TTI), terangnya. Ia menambahkan, dalam kerangka persiapan maka pemerintah Provinsi Sulut terus berupaya mengembangkan infrastruktur dasar dan public utilitas serta berbagai instrumen pendukung lainnya. Selain itu, kata Marieta, pemerintah Provinsi Sulut terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan sektor perekonomian dan pembangunan melalui program yang menitikberatkan pada sektor agro kompleks sesuai rencana strategis daerah. Pengembangan dan pengoptimalan berbagai keunggulan lokal tersebut diharapkan dapat memberikan

Sementara itu berkaitan dengan Tata Ruang, Dinas PU Provinsi Sulut mengutarakan bahwa tata ruang secara arahan tata ruang nasional itu sudah diakomodir secara nasional, secara rencana tata ruang pulau sulawesi maupun secara arahan rencana tata ruang provinsi bahwa di Bitung itu adalah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Di dalam Rancangan Perda kami ada pasal khusus yang menangani mengenai bahwa rencana pengolahan kawasan strategis dari sudut kepentingan perkembangan ekonomi itu Bitung adalah Kawasan Ekonomi Khusus. “Jadi secara arahan nasional, Provinsi Sulut sudah mengakomidir bahwa Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,” jelasnya.

52


KUNJUNGAN KERJA Provinsi Sulawesi Selatan

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU KEK DPR, Sundari Fitriyana (FPPP) dalam Kunjungan Lapangan ke Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa RUU tersebut diharapkan dapat mengentaskan masalah yang dihadapi seperti kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Hal itu diungkapnya dalam pertemuan Tim Pansus dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Muallim yang juga dihadiri sejumlah Bupati, Bappeda, Akademisi, Kepala Dinas dan LSM di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (26/2). Kunjungan Lapangan Pansus KEK ke Provinsi Sulsel dipimpin Sundari Fitriyana dengan diikuti Anggota Pansus Imam Soeroso (F-PDIP), Tukidjo (FPDIP), Zainut Tauhid Saadi (F-PPP), Agus Hermanto (F-PD), Zulkifli Halim (F-PAN), Mardiana Indraswati (F-PAN) Tamsil Linrung (F-PKS) dan Muhammad Tonas (F-BPD). “Dengan adanya undang-undang ini (KEK) diharapkan akan menjadi elemen atau cara untuk mengentaskan kemiskinan dan tenaga kerja,” kata Sundari Fitriyana. Melalui Kawasan Ekonomi Khusus, pengentasan kemiskinan akan dapat lebih cepat teratasi bila volume ekspor yang dilakukan suatu daerah juga meningkat. Persoalan perdagangan juga akan terselesaikan dengan adanya UU KEK. “RUU ini bisa mengentaskan masalah aspek-aspek perdagangan yang ada di negara ini,” ujar Sundari. Lebih jauh, ia berharap jajaran pemerintahan Sulawesi Selatan dapat memberi masukan yang tajam dan kritis untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi DPR dalam melakukan pembahasan RUU ini bersama pemerintah. “Masukan dari Bapak dan Ibu akan dimuat dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi-fraksi di DPR,” jelasnya. Anggota Pansus KEK Zulkifli Halim dihadapan jajaran pemerintahan Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa DPR masih terus menggali masukan untuk lebih menyempurnakan RUU

KEK. “Perlu masukan yang tajam sehingga konstruksinya dapat memberi manfaat bagi daerah dan rakyat Indonesia,” katanya. Ia meminta supaya jajaran pemerintah setempat tidak perlu takut dan ragu dalam memberi masukan. “Tidak perlu ragu-ragu dalam memberi masukan,” ujarnya. Imam Soeroso dalam pertemuan itu meminta supaya Bupati, Kepala Dinas, Akademisi, LSM ataupun Sekretaris Daerah untuk memberikan masukan secara tertulis tentang RUU KEK. Menurutnya masukan tersebut akan digunakan sebagai bahan dalam pembahasan dan juga sebagai dokumen Pansus. “Menjadi masukan dalam melakukan pembahasan di DPR,” katanya. Anggota Pansus lainnya, Tamsil Linrung menilai jajaran Pemerintahan Sulawesi Selatan sangat antusias merespon RUU KEK. Provinsi itu menjadi provinsi yang mengajukan diri untuk menjadi KEK. “Sulawesi Selatan merespon positif RUU ini,”kata Tamsil yang juga berasal dari provinsi tersebut. Sementara itu Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tan Malaka Guntur dihadapan Tim Pansus menekankan supaya ada konsistensi dalam perencanaan kawasan ekonomi khusus. Ia berharap bila nanti telah disahkan menjadi undang-undang akan memberi dampak positif bagi daerah setempat dan sekitarnya. “Betul-betul bisa mendorong kemajuan suatu kawasan,” katanya. Ia berharap RUU KEK dapat menyelaraskan dengan UU yang telah ada seperti UU Tata Ruang. Menurutnya undang-undang yang sudah ada dapat dijadikan dasar menentukan kawasan ekonomi khusus. “Sehingga tidak terjadi benturan kepentingan,”ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan Amar Kadir berharap agar pemerintah pusat tidak mengenaralisir seluruh wilayah yang ada di Indonesia khususnya wilayah Indonesia timur. Keterbatasan infrastruktur merupakan salah satu contoh yang ada di kawasan itu.

“Jangan digeneralisasi secara nasional,” harapnya.

Perlu Dipertegas

Masukan yang sangat tajam juga datang dari Bappeda Kabupaten Selayar Arman yang meminta supaya ada ketegasan arti dari kawasan. Ketegasan itu dinilainya sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih. “Apakah kota atau kabupaten atau wilayah tertentu,” katanya seraya menambahkan kategori khusus juga perlu diperjelas cakupannya. Sementara itu perwakilan Bea Cukai Jafar Albran dalam pertemuan itu menyatakan mendukung sepenuhnya RUU KEK. Namun demikian, ia berharap dalam RUU itu diatur mengenai penggunaan barang-barang konsumsi khusus. “Seandainya di kawasan ini ada barang-barang ekonomi khsusus maka perlu diatur khusus,” katanya seraya menambahkan RUU KEK harus berpihak pada kawasan Indonesia timur dan UMKM.

Provinsi Sulawesi Tengah

Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (Pansus RUU KEK) yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhidin M. Said (F-PG) mendukung langkah yang diambil oleh Walikota Palu, Sulawesi Tengah,yang akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dukungan tersebut disampaikan Muhidin saat pertemuan dengan Walikota Palu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Ketua DPRD Kota Palu, dan jajaran pemerintahan Kota Palu, di Kantor Gubernur Provinsi Sulteng, Jum’at (27/2). “Saya menilai langkah yang diambil Walikota Palu sangat luar biasa, karena itu saya sangat mendukung segala upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Sulteng,” ujar Muhidin. Dalam sambutannya mewakili Ketua Tim Kunjungan Lapangan Pansus KEK DPR, Muhidin menjelaskan, Tim Pansus KEK DPR RI mengunjungi Sulawesi Tengah dalam rangka meminta masukan dari unsur pemerintah daerah dan pemerintah kota Palu terkait PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

53

KUNJUNGAN KERJA keinginan Sulawesi Tengah membangun kawasan ekonomi khusus. Lebih lanjut Muhidin mangatakan, KEK sengaja dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan investasi di daerah. Dengan banyaknya investasi di daerah, diharapkan akan membantu pembangunan daerah tersebut.“Dengan dibangunnya KEK ini, saya yakin akan banyak investor yang akan menanamkan modalnya di Sulteng, dengan demikian perekonomian Sulteng dapat terus meningkat,” jelas Muhidin. Anggota Pansus KEK lainnya Ali Masykur Musa (F-KB) sangat menyambut baik apa yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota

Mustafa juga mengharapkan agar dalam pengembangan KEK di Palu harus tetap memperhatikan factorfaktor kepelstarian lingkungan dan dapat terus menjaga nilai-nilai budaya yang sudah lama melekat dalam masyarakat Sulteng.“Biasanya kalau daerah itu ingin membangun, suka melupakan faktor kelestarian lingkungan dan nilai budaya, karena itu jangan sampai terjadi di Palu ini,” ujar Mustafa. Dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, HB. Paliudju mengatakan, pengembangan kawasan ekonomi khusus menjadi penting keberadaannya,

tepat bagi penanganan dan pengelolaan sumber daya alam, dalam konsep kawasan ekonomi khusus yang akan dikembangkan nantinya. Sementara itu, Walikota Palu, Rusdy Mastura, dalam sambutannya menjelaskan, yang mendorong Sulawesi Tengah umumnya dan Kota Palu pada khususnya untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus adalah sulitnya kegiatan ekspor barang-barang kerajinan Sulawesi Tengah ke luar negeri. Rusdi menambahkan, selama ini kegiatan ekspor yang berasal dari Sulteng tidak dapat langsung, tetapi harus melalui Surabaya aatu Jakarta. Hal tersebut tentu saja membutuhkan

Palu untuk membangun KEK di wilayah Palu. “Ini adalah suatu langkah positif dan tidak ada alasan untuk tidak mendukung kota Palu memiliki kawasan ekonomi khusus,” kata Ali Masykur. Dengan dibangunnya KEK di kota Palu, Ali Masykur mengharapkan t e r j ad i p e r u b a h a n p a r ad i g m a pembangunan nasional yang dahulu lebih mengutamakan pembangunan di pusat pemerintahan. “Sekarang pusat tidak lagi didahulukan, daerah harus dapat berkembang dengan cepat,” ungkapnya. Sementara itu Mustafa Kamal (F-PKS) mengatakan, Sulawesi Tengah sangat berpotensi untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus karena mamiliki banyak sumber daya alam yang dapat diolah dan dikembangkan.

sehingga tepat dan untuk dikembangkan bagi usaha perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Sulawesi Tengah. Kebijakan pembangunan kawasan ekonomi khusus sudah tentu akan mendorong dan memacu pertumbuhan aktivitas perekonomian di wilayah kawasan ekonomi khusus dan sekitarnya. Pada gilirannya kebijakan ini dapat memberi dampak posotif bagi perkembangan dan penguatan, usaha mikro kecil dan menengah dan lembaga ekonomi local lainnya. O l e h k a re n a i t u m e n u r u t Gubernur, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sangat merespon dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan strategis pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sulawesi Tengah, dengan harapan kebijakan ini benar-benar menjadi langkah awal yang

waktu yang sangat lama. “Potensi Sulteng sangat besar, sangat disayangkan kalau kita mau mengekspor barang hasil kerajinan Sulteng tidak dapat langsung ke luar negeri yang hanya memerlukan waktu yang tidak lama,” jelas Rusdy. Untuk itu Rusdy mengharapkan, dengan dibangunnya kawasan ekonomi khusus di kota Palu dapat mempercepat kegiatan hasil kerajinan Sulteng ke luar negeri. “Tolong perhatikan kawasan timur,” harapnya. Rusdy yakin apabila kawasan ekonomi khusus sudah dibangun di Palu, 20 tahun yang akan datang kota Palu dan Sulawesi Tengah umumnya dapat jauh lebih maju mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tengah sangat besar. “Kami minta dukungan DPR dan pemerintah untuk pembangunan Sulteng,” kata Rusdy. (iwan/bayu/olly)

54


KUNJUNGAN KERJA

KOMISI II MINTA BPN SEGERA SELESAIKAN SENGKETA TANAH Dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke tiga Provinsi, masalah sengketa tanah banyak mendapat sorotan dari Tim Komisi II. Salah satu sengketa tanah yang ada di Kepulauan Riau dengan kasus sengketa lahan kawasan wisata Lagoi dan di Provinsi Jawa Tengah masih banyak konflik lahan yang tak kunjung selesai.

Ketua Komisi II DPR RI E.E. Mangindaan (F-PD) saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani dan jajarannya. (doc. tt)

B

anyak kasus sengketa tanah yang menjadi “PR” bagi jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh Indonesia. Dan tentunya PR ini menjadi tantangan berat bagi BPN dalam mensukseskan Program Nasional Pertanahan (Prona). Untuk menyelesaikan sengketa lahan kawasan wisata Lagoi, Pulau Bintan, Komisi II DPR RI meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau untuk betulbetul membela rakyat dan mendahulukan kepentingan rakyat. Demikian dikatakan Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat) saat memimpin Tim kunjungan kerja Komisi II ke provinsi tersebut, yang disertai 9 (sembilan) orang anggota lainnya, yaitu, H. Sulaiman Effendi (F-PG), H. Andiwahab DT. Majokayo (F-PG), H. Abdul Nurhaman

(F-PG), H.A. Chozin Chumaidy (FPPP), H. Muhammad Yus (F-PPP), Barnstein Samuel Tundan (F-PD), Saifuddin Zuhri Alhadi (F-KB), H.M. Khaidir M. Wafa (F-KB) dan Zulhendri (F-PBR). Selain ke Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR menurunkan dua tim lainnya, yaitu Provinsi Jawa Tengah dipimpin Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri (F-PAN) dan Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin Wakil Ketua Komisi II Ida Fauziah (F-KB). Mangindaan mengatakan, terhadap kasus ini masyarakat telah beberapa kali datang ke Komisi II DPR untuk meminta penyelesaian kasus tersebut. Dan belum lama ini, tepatnya 2 Maret yang lalu, kasus Lagoi ini dinyatakan selesai dan kasusnya sudah ditutup. Dalam kasus ini, Komisi II DPR menjadi penengah atau memediasi sengketa lahan antara masyarakat

dengan pengelola kawasan wisata Lagoi. Sementara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai fasilitator. Komisi II memediasi kasus sengketa lahan yang sudah diganti rugi, namun untuk yang belum diganti rugi diharapkan berhubungan langsung dengan perusahaan, tidak perlu dimediasi Komisi II. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, namun tidak ada titik temu. Perusahaan tidak bersedia menambah ganti rugi, dan hanya menjanjikan akan memberikan fasilitas pengobatan gratis, bea siswa dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Senada dengan itu anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Andiwahab Datuk Majokayo mengatakan, kasus Lagoi ini permasalahannya adalah ketidaksepakatan keinginan masyarakat dengan perusahaan. “Jadi kalau sudah dimediasi masih juga belum ada titik temu sebaiknya dibawa saja ke pengadilan,” katanya. Kecuali jika daerah masih bisa memberikan bentuk fasilitas lain atau memoderatori dengan perusahaan. Sementara H. Muhammad Yus dari F-PPP menyangsikan kasus Lagoi ini akan dapat diselesaikan. Menurut Yus, jika tidak dapat diselesaikan dikhawatirkan akan menjadi problem nasional. Yus mengingatkan, janganlah kita membuat sebuah lokasi wisata yang menjadikan sebuah kawasan yang indah, namun di sisi lain akan menyimpan berbagai masalah. Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau Isdi Priyono mengatakan, status tanah Lagoi itu adalah tanah negara bukan tanah adat.Seharusnya masyarakat sendiri sudah mengetahui bahwa itu tanah negara dan masyarakat hanya ada penguasaan lokasi (HPL). PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

55

KUNJUNGAN KERJA Isdi menambahkan, BPN tidak bermaksud untuk tidak membela rakyat terhadap kasus lahan Lagoi ini. BPN telah berusaha memediasi untuk dapat menyelesaikan sebaik-baiknya. Sebelumnya, warga 10 desa di Kabupaten Bintan menuntut pembebasan lahan agar ditinjau kembali. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Tragedi Lagoi Ignatius Toka Tolly mengatakan, pada 1992 tanah dibebaskan secara sepihak oleh perusahaan dengan ganti rugi Rp 100 ribu per meter persegi. Dalam pembebasan itu warga mengaku diteror. Lahan yang dibangun pemerintah dalam kawasan wisata terpadu Lagoi itu dimiliki 20.000 orang di10 desa di Kabupaten Bintan. Kesepuluh desa itu adalah Lobam Darat, Lobnam Laut, Busung, Sebong Prei, sebong Lagoi, Ekang Anculai, Senggiling, Pemudang, Tanjung Berakit dan Malangprapat. Isdi Priyono juga menjelaskan,jumlah kasus sengketa tanah dalam 5 tahun terakhir sebanyak 45 kasus, yang terdiri dari 12 kasus telah selesai, dalam tahap

Memurut Isdi, hambatan yang dihadapi BPN dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah adalah sulitnya melaksanakan upaya damai antara pihak yang bersengketa, karena masing-masing pihak mempertahankan keberadaan kepemilikannya. BPN juga kesulitan mempertemu-kan kedua belah pihak dalam melakukan upaya mediasi penyelesaian masalah di kantor pertanahan. Selain juga masih kurangnya dana operasional dalam penyelesaian perkara, sengketa dan konflik.

Selesaikan Sengketa Di Jateng

Sementara Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sutjipto meminta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di provinsi tersebut. Penyelesaian sengketa ini diharapkan sejalan dengan semangat reforma agraria yang menjadi program BPN. Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti

Menjawab hal itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah Doddy Imron Cholid mengatakan, pembagian lahan untuk masyarakat tidak mungkin dilakukan di Jateng. Pasalnya, jumlah lahan di Jateng sangat terbatas, tidak seperti wilayah lain di luar Jawa yang luas lahannya sangat besar. Karena itu, reforma agraria di Jateng, menurut Doddy dapat dilakukan dengan access reform,yaitu persertifikasi tanah oleh negara. Tanah-tanah telantar, terutama di daerah tangkapan air, menjadi milik pemerintah. Doddy menambahkan, di Jawa Tengah masih ada sekitar 500.000 hektar lahan yang belum tersertifikasi. Pemda Jateng mentargetkan tanah seluas 5.000 hektar akan tersertifikasi di tahun 2009. Menurut Doddy, terjadinya sengketa dan konflik tanah di Jateng disebabkan karena tidak adanya batas tanah, sengketa waris, masyarakat merasa bahwa tanah adalah milik leluhur,administrasi di tingkat desa yang lemah, data yang tidak akurat, serta ketimpangan struktur kepemilikan. Sepanjang tahun 2006-2009 terjadi

Ketua Komisi II DPR RI E.E. Mangindaan (F-PD) saat pertemuan dengan Kakanwil BPN dan Kepala Kantor BPN Se Provinsi Kepulauan Riau. (doc. tt) perdamaian/mediasi sebanyak 11 kasus dan proses di Peradilan sebanyak 22 kasus. Faktor-faktor yang menjadi sumber timbulnya sengketa tanah diantaranya adalah masalah penguasaan dan kepemilikan tanah dimana masing-masing pihak mempunyai bukti kepemilikan terhadap obyek yang sama. Selain itu, masalah batas/letak bidang tanah dan masalah tuntutan ganti rugi juga menjadi pemicu sengketa ini.

56


Asyathri (F-PAN), hampir seluruh anggota Komisi II DPR yang ikut dalam rombongan tersebut mempertanyakan tentang masalah penyelesaian sengketa pertanahan serta konflik lahan yang melibatkan masyarakat. Sutjipto mempertanyakan masih banyak konflik lahan yang tidak kunjung selesai. Tanah-tanah pemerintah kini menjadi milik swasta, bagaimana peran BPN dalam hal ini,” tanya anggota dari daerah pemilihan Jatim ini.

1.383 kasus pertanahan yang terdiri dari 863 kasus sengketa, 10 konflik, dan 510 perkara. Jumlah kasus yang sudah selesai melalui mediasi berjumlah 734 kasus, dan masih tersisa 649 kasus. Tahun 2009 Kanwil BPN Jateng mentargetkan 54 kasus selesai.Penyelesaian kasus,menurut Doddy diselesaikan melalui pengkajian dan analisis kasus, penelitian lapangan, penyelenggaraan gelar perkara, mediasi, serta litigasi (jalur hukum). Doddy juga menyebutkan, seringkali

KUNJUNGAN KERJA terjadi permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pertanahan, kurang lengkapnya peta pendaftaran, anggaran yang terlalu minim. Selain itu juga pengingkaran hasil mediasi, serta ketiadaan bukti hak penguasaan lahan di masyarakat (pada tanah konflik). “Sedapat mungkin penyelesaian

setiap sengketa lahan mengacu pada reforma agraria. Masyarakat harus lebih sejahtera,” tekad Doddy.

Pemekaran Buton

Tim Kunjungan Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Ida Fauziah (F-KB), mengunjungi tiga daerah yakni Kabupaten Muna, Buton dan Kota Baubau. Walau masa jabatan yang tinggal kurang lebih enam bulan lagi berakhir tidak menyurutkan niat anggota Dewan untuk turun ke daerah-daerah menyerap aspirasi masyarakat terutama yang berhubungan dengan program-program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Selain melihat hasil-hasil pembangunan melalui program PNPM Mandiri juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran wilayahnya. Daerah yang ingin dimekarkan adalah Kabupaten Buton Tengah,Kabupaten Buton Selatan., dan tak kalah penting adalah pemekaran Propinsi Buton Raya yang sudah lama menjadi keinginan seluruh masyarakat dibekas Kesultanan Buton. Oleh karena itu, saat anggota Komisi

II DPR RI mengunjungi wilayah Buton Tengah,ratusan masyarakat Buton Tengah sangat antusias memberikan penyambutan dengan menggelar berbagai atraksi adat. H.LM. Sjafei Kahar, Bupati Buton, yang dikenal sebagai bapak pelopor pemekaran wilayah saat tatap muka dengan anggota Komisi II DPR bersama

dilalui. Namun diyakini sebagai bangsa yang taat maka aturan tersebut harus dipenuhi karena ke tiga daerah otonom tersebut sudah masuk kedalam agenda Badan Legislasi DPR RI. Ida berharap,dengan diundangkannya pembentukan calon daerah otonom yang baru ini dipandang sebagai sebuah solusi dan sekaligus dapat dijadikan momentum strategis baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah untuk mempercepat akselerasi pembangunan,memperpendek rentang kendali, mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dapat terwujud. Sementara Rustam Tamburaka putra kelahiran Sultra yang juga anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya tak mau ketinggalan menambahkan, Komisi II telah memperjuangkan pemekaran ke tiga daerah tersebut. “Saya optimis setelah selesai masa reses DPR RI dan memasuki sidang berikutnya, pemekaran Kabupaten Buton Tengah,

Ketua Tim Kunker Komisi II Ida Fauzia mengunjungi pusat jajanan Pasar Puja Serata Semerbak didampingi Bupati Bau-Bau MZ. Amiral Tamin dan sekaligus meresmikan Kantor PNPM Mandiri “RA Perwanda II Lombe”. (foto: Eka Hindra)

masyarakat di wilayah Buton Tengah di gedung pertemuan L ombe mengungkapkan kegembir aannya karena keberadaan rombongan anggota Komisi II DPR RI sangat melegakan pemerintah dan masyarakat di Propinsi Buton Raya. Wakil Ketua Komisi II DPR/Ketua Tim Kunker Ida Fauziah menyadari keinginan masyarakat Buton untuk menjadi daerah otonom yang baru. Kondisi Geografi yang menyebabkan buruknya pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemekaran Kabupaten Buton Tengah,Buton Selatan dan Propinsi Buton Raya menjadi alternatif upaya daerah baru untuk memajukan daerahnya. Sekarang ini, kata Ida, tinggal prosesnya saja, karena ada aturan main yang harus

Buton Selatan dan Provinsi Buton Raya sudah diparipurnakan,” ujar Tamburaka dengan mantap. Sementara itu, masyarakat yang bertanya menginginkan agar pemekaran Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan dan Provinsi Buton Raya segera direalisasikan secepatnya. Pemekaran ini sudah merupakan harga mati bagi masyarakat Buton. Dan bila perlu pemekaran ke tiga daerah ini sudah dilaksanakan sebelum akhir masa jabatan anggota DPR. (tt/hindra/sup).


57

KUNJUNGAN KERJA

Komisi VI DPR Minta Pemda Bangun Gudang Untuk Kepentingan Petani Dalam melaksanakan salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, maka dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2008-2009 Komisi VI DPR yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, BUMN dan Investasi mengadakan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

K

unjungan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan pengelolaan serta pengawasan anggaran yang dialokasikan bagi provinsi, masalah investasi dalam bidang industri dan perdagangan baik yang berkaitan dengan pertumbuhan maupun kendalakendala yang dihadapi. Selain itu, masalah industri/usaha kecil dan menengah (UKM) termasuk koperasi yang berkaitan dengan pertumbuhan, pembinaan maupun alokasi anggaran yang diberikan serta penggalian potensi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Ketua Tim Kunker KomisiVI DPRTotok Daryanto (F-PAN) saat pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur, Selasa (10/3). Tim Kunker Komisi VI DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 22 orang anggota, dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Totok Daryanto (F-PAN) didampingi sejumlah anggota lintas fraksi, yaitu Agus Hermanto (F-PD), Lili Asdjudiredja (F-PG), GBPH. H. Joyokusumo (F-PG), Marzuki Achmad (F-PG), Djoko Poerwongemboro (F-PG), Adi Putra Darmawan Tahir (F-PG), Nusron Wahid (F-PG), Soekardjo Hardjosoewirjo (F-PDIP), Hasto Kristiyanto (F-PDIP), Iman Soeroso (F-PDIP), Aria Bima (FPDIP), Suwignyo (F-PDIP), Sa’adun Syibromalisi (F-PPP), Zainut Tauhid Sa’adi (F-PPP), Nurhayati Ali Assegaff

58


(F-PD), Mardiana Indraswati (FPAN), Zulkifli Halim (F-PAN), Cecep Syarifuddin (F-KB), Saidah Sakwan (F-KB), Bisri Romli (F-KB), dan Najiyulloh (F-PKS). Secara umum, Totok mengatakan, bahwa tujuan kunker ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana serta program pembangunan yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN dan Investasi. Disamping hal-hal tersebut di atas, kata Totok, Komisi VI DPR juga ingin memperoleh masukan tentang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi

oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, Totok menilai, perlu ada gudang khusus bagi petani yang dapat digunakan oleh para petani untuk menyimpan hasil panen. “ Tahun ini sebetulnya ada rencana untuk membuat pilot project membangun satu gudang untuk kepentingan petani,” katanya. Menurutnya, sebelum membangun gudang khusus bagi petani dalam menyimpan hasil panen, lebih baik pemerintah mensosialisasikan UndangUndang tentang Sistem Resi Gudang. Undang-Undang tersebut perlu lebih gencar disosialisasikan di Yogyakarta, karena selama disahkan baru sekali dilakukan sosialisasi. “Undang-Undang tentang Sistem

KUNJUNGAN KERJA Resi Gudang itu disosialisasikan baru sekali di Yogyakarta,” jelasnya seraya menambahkan perlu lebih giat lagi disosialisasikan di wilayah itu. Totok menilai usul Sultan untuk memanfaatkan gudang-gudang yang tersedia dipergunakan sesuai UndangUndang tentang Sistem Resi Gudang. Sementara itu, anggota Tim Kunker Soekardjo Hardjosoewirjo (F-PDIP) berharap Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Yogyakarta terutama petani. “DPR sudah memproduksi UndangUndang tentang Sistem Resi Gudang yang sebenarnya menjadi intermedia kepada para petani untuk menyimpan barangnya disitu,” katanya. Dalam pertemuan itu, Sultan berharap pemerintah m e l a l u i M e n t e r i K o p e r a s i Suryadharma Ali dapat memberi kemudahan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan gudang-gudang koperasi yang tidak dimanfaatkan. “Itu yang kita pakai. Jadi per kecamatan ada lumbung tapi sifatnya lumbung gabah,” ujarnya. Sultan menjelaskan tidak perlu khawatir bila hasil petani di simpan di gudang khusus. Menurutnya, hal itu tidak akan mengganggu harga pasaran. “Sebagai dasar pengendali harga gabah di Yogya. Ini hanya untuk menjaga harga bukan untuk memenuhi kebutuhan stock beras, jadi tetap yang disimpan itu gabah,” jelasnya. Ia menambahkan, hasil petani berupa jagung atau gabah diharapkan dapat disimpan di gudang di luar gudang milik Bulog. “Dimana akan kita simpan bentuk gabah petani di luar Bulog. Bisa tidak,” ucap Sultan seraya berharap pemerintah dapat menyetujuinya.

Penggunaan Pupuk Organik

Dalam per temuan tersebut juga sempat disinggung mengenai penggunaan pupuk organik oleh para petani. Sultan Hamengkubuwono X dihadapan Tim Kunker Komisi VI DPR menilai, khusus di wilayahnya, keberadaan pupuk organik harus tetap dijaga. Petani di Yogya dalam menjalankan per tanian cukup bergantung pada pupuk organik. “Yang penting bagi saya adalah bagaimana di Yogya ini potensi pupuk organik ini harus tumbuh, biarpun pemerintah sendiri dalam hal ini Depar temen

Pertanian belum punya akses yang demikian jauh menyangkut pupuk organik,” katanya. Untuk menjaga stok pupuk organik agar tidak langka, pemerintah provinsi Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Petrokimia Gresik untuk mendirikan pabrik di setiap kabupaten. “Kita sudah bekerjasama dengan Petrokimia Gresik, dimana kami minta untuk sharing dengan perusahaan yang ada di setiap kabupaten itu untuk mendirikan pabrik pupuk organik,” jelas Sultan. Lebih jauh, ia berharap penggunaan pupuk organik dapat lebih meningkat karena mempengaruhi hasil panen petani. Dengan menggunakan pupuk

organik, hasil panen akan lebih baik dan harga jual lebih tinggi. “Petani menikmati harga yang jauh lebih tinggi dengan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk urea,” katanya. “Harapan saya dengan pupuk organik supaya mereka (petani) menikmati harga yang jauh lebih bagus. Selama lima tahun ini tidak menikmati harga yang rendah,” jelas Sultan.

Keberadaan Pasar Lelang

Pasar lelang Yogyakarta adalah instrumen yang ingin digunakan pemerintah dan DPR untuk memajukan perekonomian di wilayah tersebut dan di Indonesia umumnya. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR Totok Daryanto (FPAN) saa t melakukan peninjauan k e Pa s a r Lelang di Bank

Pembangunan Daerah, Kamis (12/3). Ia menilai pasar komoditas sangat diharapkan petani dan pelaku bisnis di bidang pertanian. Keduanya adalah emperitas yang harus selalu bersinergi. “Karena tidak mungkin pertanian itu bisa maju, bisa diminanti, dan akan memakmurkan para pelaku ekonominya apabila perdagangan yang menjadi bagian berikutnya dari produk pertanian itu dimajukan,”jelasnya dalam perbincangan dengan Parlementaria. Selama ini perdagangan pertanian kurang berkembang karena tidak ada akses yang sistemik. Pasar lelang menjadi penghubung bagi pedagang dan konsumen yang ada di seluruh Yogyakarta.“Sehingga orang yang punya kebutuhan meskipun berada diujung jauh sana dengan kelompok produsen yang mungkin di pelosok atau di Bantul atau di daerah lain bisa PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

59

KUNJUNGAN KERJA melakukan kontak-kontak komunikasi, kontak bisnis sehingga pasar lelang ini diharapkan akan dinikmati, menggairahkan dan mengembangkan perdagangan komoditas. Karena pasar lelang ini sudah online,” ujarnya. Sementara itu, anggota tim kunker Soekardjo Hardjosoewirjo (F-PDIP) berharap pasar lelang di Yogyakarta yang telah memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung terus menerus. Ia menyambut positif adanya pasar tersebut dan menilai hal itu sebagai terobosan positif. “Itu merupakan suatu terobosan,” terangnya. Soekardjo menegaskan hal penting dari keberadaan pasar lelang adalah keberlangsungan dalam menjalankan aktivitasnya. “Yang penting adalah mengenai masalah kontinyutas daripada kegiatan ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Maka dari itu mengenai masalah k e s i a p a n p ro d u k , kesiapan kualitas itu siapa yang harus memperhatikan,” kata Soekardjo. Ia menilai ada beberapa titik yang harus mendapatkan perhatian. Misalnya mengenai masalah keuangan. “Karena ‘kan ini perlu ada suatu kontinyutas kegiatan, tentu jangan sampai ada yang dirugikan,” ujarnya.

Pasar Tradisional

Bentuk dan kondisi pasar tradisional yang selalu memiliki kesan becek, kumuh dan kotor perlahan mulai luntur. Hal ini dilakukan untuk menjaga persaingan dengan pasar modern. Dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi VI DPR ke Yogyakarta, Ketua Tim Kunker Totok Daryanto (FPAN) menjelaskan, pasar tradisional di wilayah Piyungan dapat menjadi contoh bagi pasar-pasar tradisional lainnya. “Pasar Tradisional Piyungan

60


Yogyakarta adalah pasar tradisional yang baru yang tidak kalah dengan pasar modern, dimana konstruksinya di design dengan baik dengan penerangan dari atas atap,” katanya saat meninjau Pasar Tradisional Piyungan Yogyakarta, Kamis (12/3). Menurutnya, Pasar Tradisional Piyungan di design dengan penerangan dari atap untuk menghemat listrik dan membuat kondisi pasar lebih terang. Namun demikian, hal itu membuat cuaca di pasar semakin panas. “Karena itu mungkin diatasi dengan cara-cara kearifan lokal misalnya dengan pasang terpal atau pasang apa begitu walaupun keindahannya berkurang, tetapi dari segi fungsinya

bisa mengurangi panas,” jelas Totok. Lebih jauh, ia menilai kesan pasar tradisional yang kumuh dan minim penerangan akan pudar seiring perbaikan kondisi pasar. “Kalau diubah nanti menjadi gelap dan akibatnya listrik menjadi mahal,” terangnya. Totok menegaskan hal penting dari kondisi pasar tradisional yang tidak boleh dilupakan adalah sisi keindahan dan kebersihan. “Yang penting keindahannya, kebersihannya perlu diperhatikan agar kenyamanan dari para pelanggan atau konsumen pasar itu ada,” tutur Totok. Ia menilai Pasar Tradisional Piyungan sudah lebih baik dan bagus.

Keberadaan pasar yang telah membaik membuat pedagang bergairah dalam menjalankan aktivitasnya. “Senang sekali karena pasar yang baru ini ditempati sudah tidak seperti yang dulu lagi, tidak bau dan tidak becek,” jelas Totok. Keberadaan Pasar Tradisional Piyungan yang memberi kenyamanan bagi pedagang dan pembeli diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun demikian, masih ada sejumlah kios yang belum ditempati pedagang. “Kios-kios ini, harganya murah sekali dan sangat murah. Para pedagang lama masuk atau pindah ke pasar yang baru ini tidak dipungut biaya, jadi para pedagang lama tidak dipungut biaya sama sekali,” jelas Totok Daryanto. Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR ke Yogyakarta menjelaskan bahwa pembangunan Pasar Tradisional Piyungan mendapat dana sebesar Rp 19 Miliar yang berasal dari APBN. Untuk mempercepat aktivitas perdagangan di Pasar Tradisional Piyungan diperlukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, baik yang ingin menjadi pedagang maupun pembeli. Kondisi pasar yang nyaman diharapkan menjadi daya tarik tersendiri.

Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan

Sementara itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin Atte Sugandi (F-PD) mewakili Ketua Tim Kunker Muhidin M. Said (F-PG) dalam pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulsel meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih berperan dalam pembangunan Provinsi Sulsel. Tim Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhidin M.

KUNJUNGAN KERJA Said (F-PG) beranggotakan 14 orang Anggota yaitu, Hayani Isman Soetoyo (F-PG), Hamzah Sangadji (F-PG), Tukidjo (F-PDIP), Alfridel Jinu (FPDIP), Chairul Anwar Lubis (F-PPP), Azam Azman Natawijana (F-PD), Atte Sugandi (F-PD), Frans Tshai (FPD), Syafrin Romas (F-KB), Abdullah Azwar Anas (F-KB), Refrizal (F-PKS), Hasan Kiat (F-PKS), Muhammad Tonas (F-BPD), dan Carol Daniel Kadang (F-PDS). Dalam pertemuan dengan Gubernur, Anggota Tim Kunker Komisi VI DPR, Tukidjo, menyayangkan tidak adanya kontribusi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Provinsi Sulsel kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Harus ada kerjasama yang baik antara BUMN dengan pemerntah daerah, BUMN harus dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah,” tegas Tukidjo. Apabila ada kerjasama yang baik antara pemprov dan BUMN yang ada di daerah, Tukidjo yakin Provinsi Sulawesi Selatran akan dapat lebih maju lagi dalam segala bidang. Dalam kesempatan itu, Tukidjo juga meminta agar BUMN yang ada di Sulsel untuk memberikan kontribusinya kepada APBD Pemprov Sulsel. “Jangan ketika ada masalah saja, BUMN mendekati pemprov,” kata Tukidjo. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, selama ini kontribusi BUMN yang ada di Sulsel terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlihat. “ Kita sendir i tidak ter lalu memperdulikan kontribusi BUMN terhadap APBD Sulsel,” jelas Syahrul. Sekarang ini menurut Syahrul, APBD Provinsi Sulsel baru menerima sumbangan dari satu BUMN yaitu PT. Semen Tonasa. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menurut Syahrul, merupakan hak dari pemerintah kabupaten/kota. “PBB bukan hak

Dalam kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Kunker Komisi VI DPR juga mengadakan pertemuan dengan jajaran Direksi PT. Semen Tonasa yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang pertambangan. Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VI DPR Muhidin M. Said meminta PT. Semen Tonasa untuk melakukan efisiensi dengan meningkatkan kinerjanya terkait adanya krisis keuangan di pasar internasional.

tuntutan masyarakat mengingat kondisi strategis yang dimilikinya. “Keberadaan PT. Semen Tonasa harus dipertahankan sebagai milik Negara mengingat BUMN ini sangat strategis,” ujar Muhidin. Komisi VI DPR, Dirut PT. Semen Tonasa, Sattar Taba mengatakan, pada perkembangannya, PT. Semen Tonasa sudah membangun empat unit pabrik dengan kapasitas sekitar 3,2 juta ton per tahun, dan supply listrik sekitar 90 MW, yang 40 MW diantaranya bersumber dari PT. PLN. “Kami berencana akan membangun satu lagi pabrik untuk menambah kapasitas produksi,” jelas Sattar. Sattar menambahkan, dalam

“Adanya krisis keuangan di pasar internasional dan agar perusahaan dapat keluar dari krisis dan mampu eksis dalam menghadapi persaingan, kami minta agar PT. Semen Tonasa dapat melakukan efisiensi,” tegas Muhidin. Muhidin menambahkan, PT. Semen Tonasa adalah BUMN strategis yang bergerak di bidang pertambangan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Negara, baik dalam bentuk profit, pajak, maupun deviden. Lebih lanjut Muhidin menjelaskan, P T. Semen Tonasa harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh Negara dan pemerintah guna menjaga

melakukan proses produksi, PT. Semen Tonasa juga menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan pasokan listrik dan tingginya biaya energi terutama harga batu bara. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak PT.Semen Tonasa menghidupkan kembali genset yang ada, mengingat kapasitas listrik yang dipasok oleh PLN dinilai tidak mencukupi kebutuhan. PT. Semen Tonasa, lanjut Sattar, juga berencana akan melakukan penambangan batu bara secara mandiri. Hal tersebut dimaksudkan agar PT. Semen Tonasa dapat mengendalikan harga batu bara dan mengontrol biaya produksi.(iwan/olly)

pemprov, tetapi merupakan hak pemkab,” ujarnya.

Minta Tonasa Lakukan Efisiensi


61

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI VIII DPR DUKUNG PENDIDIKAN AGAMA Komisi VIII DPR RI berjanji akan terus mendukung pembangunan bidang keagamaan terutama di bidang pendidikan tingkat kabupaten dan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Manado.

TIM KUNKER KOMISI VIII DPR RI KE PROV KALTIM SAAT DIALOG DENGAN Plt Kakanwil Depag Kaltim Sigit Mariono. Saat itu, Ketua Tim Kunker Hazrul Azwar memberikan sumbangan atas kerjasama dengan Depag dalam bentuk voucher kepada lembaga pendidikan agama untuk pengembangan pendidikan keagamaan di Prov Kaltim. (foto etmita)

J

anji tersebut terungkap saat Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke tiga provinsi tersebut pada reses masa persidangan III tahun sidang 2008-2009, pada Maret lalu. Komisi VIII DPR yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penanggulangan bencana ini juga menanyakan persoalan penanganan trafficking, kebutuhan guru agama yang masih kurang, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dewan juga berpandangan perlunya Pemerintah Daerah melalui APBD untuk memberikan bantuan pada lembaga pendidikan keagamaan di daerah “Perlunya dukungan anggaran yang memadai baik melalui APBN maupun APBD terhadap sekolah sawsta,khususnya dalam program pencapaian Wajib Belajar 9 tahun,” kata Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Hasrul Azwar pada pertemuan dengan Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, Dinas Sosial, Biro Pemberdayaan Perempuan, dan Kanwil Depag di Kantor Gubernur, Samamarinda. Saat kunjungan, Dewan mendapat masukan dari Plt Kakanwil Departemen Agama Kaltim, Sigit Mariono yang mengungkapkan sebanyak 7.878 guru Madrasah dan guru Agama Islam di

62


Kalimantan Timur (Kaltim) belum berpendidikan sarjana (S1) dan belum mendapat sertifikasi. Sigit meminta DPR mendesak Pemerintah Pusat dan pemerintah propinsi setempat untuk memberikan perhatian terhadap hal itu karena ini terkait sekali dengan pembinaan mental puluhan ribu pelajar di provinsi itu. “Hal ini perlu mendapat perhatian semua pihak terkait, apalagi guru agama cukup strategis dalam pembinaan mental para pelajar, khususnya mengantisipasi berbagai pengaruh global,berbagai bentuk kebebasan pergaulan serta dampak negatif lainnya,” tandas dia. Dari total guru agama yang belum

sarjana itu,kata Sigit,sebagian diperkirakan akan sulit memenuhi target penyelesaian pendidikan sarjana karena kuota yang diberikan untuk menempuh pendidikan sarjana dan mendapatkan sertifikasi sangat terbatas. “Pemerintah menargetkan untuk sertifikasi hingga 2015, padahal jika ditargetkan semua guru disekolahkan tiap tahunnya mencapai 300 orang,maka akan tercapai pada 2016,” papar Sigit. Pihaknya berharap ada program untuk mempercepat guru agama meraih S-I. Tanpa program jelas untuk menyelesaikan masalah itu, maka dipastikan akan sulit Kaltim untuk mencapai target guru Madrasah dan Agama Islam yang

Mata pelajaran agama masih dianggap oleh civitas sekolah hanya menjadi tanggung jawab agama semata, sehingga program-program pendidkan agama yang seharusnya dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, diajarkan secara

foto: johan

berpendidikan sarjana. Menurut Sigit, guna menanggulangi hal itu, maka perlu upaya percepatan target pencapaian pendidikan guru hingga sarjana dengan program bantuan pendanaan dari pemerintah pusat,yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota serta sejumlah yayasan yang mengelola kegiatan pendidikan keagamaan di daerah . Sementara Wakil Gubernur Kaltim, Farid Wadjdy berharap kepada Komisi VIII DPR-RI untuk memperjuangkan aturan percepatan sertifikasi. Menurutnya cukup banyak guru di Kaltim yang belum sarjana dan juga belum mendapat sertifikasi karena selain masalah kemampuan guru juga berkaitan dengan penambahan pendapatan.

foto: johan

KUNJUNGAN KERJA

mengenai masih banyaknya usia lanjut (lansia) di Kaltim, yaitu sebanyak 82.500 lansia atau 2,75 persen dari penduduk Kaltim yang berjumlah sekitar 3 juta jiwa, ternyata hidup memprihatinkan atau terlantar akibat kurangnya perhatian dari sanak saudara atau karena tidak punya kerabat

BABEL BUTUH GURU AGAMA NON MUSLIM

Kunker Komisi VIII ke Babel “Dalam persoalan ini diharapkan perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap percepatan sertifikasi dan peningkatan pendidikan guru di Kaltim,” katanya. Sementara pPermasalahan yang dihadapi dalam pendidikan agama disekolah/madrasah di Provinsi Kaltim meliputi : Program Pendidikan Agama belum integratif. Kurangnya jumlah dan Rendahnya Kualifikasi tenaga Pendidik. Kesejahteraan.

terpisah, bahkan kegiatan keagamaan kurang didukung oleh guru mata pelajaran agama di sekolah. Jumlah guru agama untuk memenuhi tugas di sekolah umum tidak terjangkau, sebab jumlah sekolah jauh lebih banyak disbanding jumlah guru yang tersedia. Selain itu guru yang bersangkutan sebagian besar masih belum memenuhi standar kualitas ( Guru PAI masih banyak yang belum SI ). Persoalan lain yang muncul antara lain

Pada kunjungannya ke Provinsi Banba Belitung (Babel) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII dari FPKS Hilman Rosyad Syihab dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah setempat terungkap bahwa guru agama untuk agama non-muslim seperti guru agama Kristen,Katolik,Hindu,dan Budha masih kurang. Sebagai konsekuensi, murid nonmuslim terpaksa belajar dengan guru agama Islam yang tingkat pengetahuan agama non-Islam sangat minim.Permintaan akan guru agama ini telah beberapa kali diajukan namun sampai sekarang belum dipenuhi. Terkait masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, anggota Dewan berharap penguatan kelembagaan P2TP2A mendapat dukungan optimal dari pemerintah daerah setempat. Penguatan kelembagaan ini sendiri sudah diakomodir dengan PP no. 41 tahun 2008. Dengan adanya lembaga ini diharapkan masalah kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan terhadap anak,dan perdagangan orang dapat segera ditangani. “Dengan adanya penguatan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

63

foto: agung

KUNJUNGAN KERJA

Komisi VIII mengunjungi Lapas Anak Manado (P2TP2A),diharapkan masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah kekerasan terhadap anak dan perdagangan orang semakin terungkap dan terselesaikan. Sehingga kita tidak menjadi negara yang memalukan dari tiga hal tersebut” ungkap Hilman.

Korban Bencana Sulut Butuh Penanganan Cepat

Komisi VIII DPR RI saat Kunjungan Kerja di Sulawesi Utara mendapatkan masukan mengenai penanganan korban bencana alam memerlukan tindakan yang cepat. Sayang, gerak pemerintah, untuk memberikan bantuan dari dana pemerintah, dibatasi dengan aturan Keppres 80 Tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Menurut saya, aturan ini perlu ditinjau lagi. Seharusnya ada perlakuan khusus untuk bantuan bencana alam,”ujar Gubernur Sulut SH Sarundajang saat menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI. Menurut Sarundajang, eksistensi Keppres 80 ini kurang mengena bila dihubungkan dengan bencana yang terjadi di daerah-daerah.“Yang namanya bantuan untuk bencana sebaiknya tidak perlu harus melalui proses tender, sebab kasus korban bencana membutuhkan bantuan secepatnya,” tukas Gubernur. Pernyataan gubernur itu berkaca pada bencana yang telah terjadi di Sulut beberapa tahun terakhir, seperti di Mitra,

64


Anggota Tim Kunker Komisi VIII DPR ke Propinsi Kalimantan Timur berjumlah 16 orang, terdiri dari: Hasrul Azwar (FPPP/Ketua Tim/Ketua Komisi VIII), Chairunnisa (Wakil Ketua Komisi VIII/FPG), Zulkarnaen Djabar (FPG), Humaedi (FPG), Mesir Suryadi (FPG), Widada Bujowiryono (FPDIP), I. Nyoman Gunawan (FPDIP), Edy Jauzie Muhsin Bafadal (FPPP), Syafriansyah (FPPP), Adji Farida Padmo (FPD), Latifah Iskandar (FPAN), Hanief Ismail (FKB), Manarul Hidayat (FKB), Umung Anwar Sanusi (FPKS), Anwar Shaleh (FBPD), dan Zulhiswar (FPBR) Tim Kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Babel teridiri dari Hilman Rosyad dari FPKS Syihab sebagai ketua Tim, dengan anggota Ichwan Sam, Agung Sasongko, Hasib Wahab, Siti Soepami, Kurniati dan Tiurlan Basaria Hutagaol. Tim Kunker ke Provinsi Sulut beranggotakan Imam Soepardi (F-PG), Sjachrir Sjafruddin (F-PG), Marwah Daud Ibrahim (F-PG), Theodorus J. Koekerits (F-PDIP), Gatot Luprijatomo (F-PDIP), Sjaiful Rachman (F-PPP), Nurul Imam Mustopa (F-PD), Akmaldin Noor (F-PAN), Badriyah Fayumi (F-PKB), Choirul Sholeh Rasyid (F-PKB), Al Yusni (F-PKS), Stefanus Amalo (F-PDS).

Bolsel-Boltim, dan terakhir di Talaud. “Korban bencana sudah kehilangan tempat tinggal, tapi untuk membantunya pemerintah masih menunggu prosesnya yang memakan waktu berbulan-bulan,” ujar gubernur. Usulan Gubernur Sarundajang ini diapresiasi positif tim Komisi VIII. Ketua tim Komisi VIII Drs Imam Soepardi mengungkapkan, masukan dari gubernur tersebut sebenarnya sudah sempat direncanakan untuk dibahas dengan pemerintah pusat. “Pejabat di pusat yang berkompeten masih berhalangan sehingga belum sempat dibicarakan,” ungkapnya. Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga mengingatkan pemerintah untuk membangun daerah perbatasan, seperti Miangas dan Marore, sehingga masyarakat di situ tidak tertinggal dari masyarakat kawasan lainnya yang lebih maju. Pulau-pulau perbatasan adalah garda terdepan bangsa Indonesia sehingga tidak boleh “dianaktirikan”oleh pemerintah,kata ketua tim Komisi VIII DPR RI, Imam Sopandi. Dengan memperbanyak pembangunan di daerah perbatasan dengan Filipina,seperti pulau Miangas dan Marore di Kabupaten Talaud,kesenjangan sosial bisa teratasi dan angka kemiskinan tertekan. Masyarakat juga harus diberdayakan di semua sektor,sehingga ada motivasi untuk bekerja dan keluar dari garis kemiskinan, kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu. Sementara Sarundajang mengatakan, selain dua pulau berbatasan langsung dengan Filipina, ada 11 pulau terluar yang memiliki potensi kriminal jika tidak diperhatikan serius pemerintah. Pemerintah terus membuka akses pembangunan di sejumlah pulau terluar, dengan membangun depot logistik, pembangunan pelabuhan dan Bandar udara serta memperketat keamanan, katanya. Tim Kunker Komisi VIII DPR-RI berjanji setelah mendapatkan informasi dan berbagai masukan dari Pemprov Kaltim, Babel, dan Sulut, maka hal itu akan menjadi bahan dan masukan anggota komisi VIII untuk disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai program kerja ke depan. (et,jo,as)

KUNJUNGAN KERJA

foto adriansyah

KOMISI IX DPR OPTIMIS JAMSOSKES SUMSEL SUKSES

Komisi IX DPR optimis program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan dapat berjalan sukses dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sumsel.

H

al tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ke Palembang mengadakan Rapat dengan Wakil Gubernur Edi Yusuf, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Asiah Salekan di ruang kerja Gubernur Sumsel, baru-baru ini. Pada Masa reses Persidangan III 2008-2009, Komisi IX DPR menerjunkan timnya keberbagai wilayah, seperti Provinsi Sumsel dan Jambi. Pada kunjungannya ke Provinsi Sumsel, hampir sebagian besar anggota Dewan menyoroti program Jamsoskes Sumsel karena melalui program ini, anggota menaruh harapan adanya perbaikan kualitas kesehatan di

Provinsi Sumsel khususnya untuk desa-desa yang terpencil. “Kita bangga dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur mencetuskan program berobat gratis ini,”terang Mariani Akib Baramuli dari Partai Golkar. Menurutnya, saat ini DPR telah mempersiapkan RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan menjamin biaya kesehatan rakyat dalam berobat di RS. “Karena itu tujuan pemerintah sekarang adalah berusaha memfasilitasi rakyat dengan anggaran kesehatan yang memadai seperti 5 persen APBN dan 15 persen APBD,” katanya. Hal senada disampaikan oleh Ahmad Darodji (F-PG), dia mengatakan, dirinya optimis

Tim Kunker Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Dr. Umar Wahid meninjau Rumah Sakit di Jambi.

program ini akan berhasil karena sebelumnya pernah mendengarkan paparan program berobat gratis dari Kabupaten Banyuasin. “Jika bisa tolong diberikan konsepnya kepada Komisi IX DPR agar disampaikan kepada Menkes,”katanya. Wakil Komisi IX DPR Asiah Salekan mengatakan, Jamkesmas membutuhkan dana 4.7 Triliun Rupiah. Untuk Puskesmas sebesar 1 Triliun Rupiah. “Jika ingin semua Puskesmas melayani pengobatan gratis membutuhkan dana dari APBN sekitar 20 Triliun Rupiah,”paparnya. Wakil Gubernur Edi Yusuf mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah tentang berobat gratis sedang dibahas di DPRD sehingga memiliki kekuatan hukum. “Sekarang ini PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

65

KUNJUNGAN KERJA “Kita mengharapkan program berobat gratis di Sumsel bisa dibawa ke pusat untuk bisa dijadikan program nasional dan berlaku diseluruh Indonesia,” katanya.

Jangan Politisir Pengobatan Gratis

Sejumlah anggota dewan dari Komisi IX DPR meminta Pemerintah Daerah Sumsel jangan mempolitisir pengobatan gratis karena dikhawatirkan dengan pelayanan berjenjang seperti sekarang ini, dapat menimbulkan pengobatan biaya tinggi “Pemprov saya imbau jangan terlalu

foto adriansyah

program berobat gratis baru kita pelajari berapa besar dana yang terserap, dan masih belum dapat diprediksi kemungkinan 6 bulan sudah dapat terlihat,”paparnya. Dia menambahkan, Pemda akan meminta RS menambah jumlah kamar kelas III untuk pasien Jamsoskes. “Ini bertujuan menampung masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” katanya. Wagub Sumsel Eddy Yusuf menerangkan, program ini masih baru dilaksanakan di Sumsel selama satu bulanan karena itu masih terdapat kekurangan dari sisi pelayanan

Tim Kunker Komisi IX DPR RI mengunjungi RSJ Jambi. pasien. “Kita telah menurunkan tim pengawasan dan pengendalian di lapangan, guna meminimalisir berbagai penyimpangan,”terangnya. Karena membludaknya pasien Jamsoskes, tegas Eddy, Pemprov akan meminta agar kamar kelas III bagi pasien Jamsoskes di tambah mencapai 1/3nya dari jumlah kamar. “Untuk klaim biaya Jamsoskes kita belum menghitung, namun untuk evaluasi akan kita lakukan setiap hari,”jelas Eddy. Dia menambahkan, Pemprov masih belum menemukan kendala atau penyimpangan yang berarti.

66


sering mengumbar istilah gratis. Sebab, ujung-ujungnya dengan penerapan pelayanan kesehatan berjenjang seperti yang dilaksanakan saat ini, dikawatirkan dapat memunculkan high cost dan memiskinkan rakyat,”terang Pohan saat meninjau RSMH Palembang bersama anggota Tim kunker lainnya. Pohan mengatakan, dirinya tidak melihat adanya upaya dari Pemda Sumsel untuk mendorong Peningkatan Puskesmas raksasa,”kata Pohan di hadapan jajaran Pemda Sumsel. Menurut Hakim, ideal sekarang Puskesmas harus dapat merawat pasien di lingkungan sekitarnya. “Ini akan memudahkan bagi pasien

karena yang merawat mereka bisa saja tetangganya,”katanya. Ia menambahkan, perawatan RS jangan sampai memiskinkan masyarakat, artinya menguras kekayaan yang mereka memiliki.“Karena itu mari cari cara lain agar Puskesmas dapat menjaring Pasien bukan menyaring Pasien,”paparnya. Sementara anggota lainnya Fanshurullah Asa (F-PAN) meminta Pemprov mengkaji ulang penerapan Program Jamsoskes apakah mencukupi dengan dana Jamsoskes sebesar Rp 320 Milliar setiap tahunnya. “Tolong dikaji apakah ini realitis, karena apabila berhasil pola ini maka bisa diterapkan pada tingkat nasional,”terangnya. Pada kesempatan tersebut Dirut RSMH Palembang Bayu Wahyudi mengatakan, animo masyarakat terhadap program Jamsoskes Sumsel semesta sangat besar. Terbukti selama pelaksanaan program Jamsoskes di RS mengalami peningkatan signifikan. “Januari total pasien yang dilayani Jamsoskes sebesar 480 orang sementara pada Februari mengalami peningkatan mencapai 3563 orang,”paparnya. Bayu mengatakan, terjadi peningkatan kunjungan Jamsoskes bahkan untuk Rawat Jalan telah mencapai 71 orang, untuk Unit Gawat Darurat (UGD) 330 orang. “Secara total pada 28 Februari 2009, pasien Jamsoskes telah mencapai 3563 orang,”paparnya. Untuk Fasilitas UGD,Terang Bayu, masih belum memadai, terlihat pasien penuh sehingga banyak yang waiting list. “Untuk ruang perawatan yang baru masih belum selesai dibangun karena terbentur anggaran,”katanya. Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Zulkarnain Noerdin mengakui pemerintah masih belum mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik khususnya dari anggaran kesehatan hanya sebesar 15 persen dari total APBN. “Kita akan mencoba kearah situ, karena itu kita meminta dukungan dari pusat,”tuturnya.

Dukung Project KTM

Saat melakukan peninjauan ke Kota Terpadu Mandiri (KTM)

KUNJUNGAN KERJA Bayu Asin, Palembang, Tim Kunker Komisi IX DPR ke Provinsi Sumsel menyempatkan berdialog dengan aparat desa dan penduduk setempat. Pada kesempatan tersebut, Komisi IX DPR mendukung pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bayu Asin sebagai pilot project Kota Mandiri di Sumsel. “Perlu ada kerjasama Pemda dengan institusi lain dalam membangun KTM Seperti penyediaan air bersih untuk kota mandiri,”papar anggota DPR dari Partai Golkar, Mariani Akib Baramuli Hakim Sorimuda Pohan (F-

PD) mengatakan, KTM harus memberikan pencerahan dan pencerdasan bagi rakyat. “Untuk penerangan sebaiknya menggunakan pembangkit listrik tenaga surya,”katanya. Hakim menambahkan, Komisi IX DPR sangat mendukung adanya pembangunan infrastruktur untuk penduduk sekitar. “Jadi bukan hanya untuk angkutannya saja,”paparnya Ia mengatakan, untuk barang niaga sebaiknya menggunakan transportasi tongkang karena sebagian wilayah terdiri dari perairan. “Pemerintah daerah harus melibatkan penduduk l o c a l d a l a m m e n ge m b a n g k a n perekonomian sekitar,”katanya. Ia menambahkan, fasilitas di KTM harus ditambah seperti menambah sekolah kejuruan, dimana saat ini pendidikan kejuruan baru 40 persen,

yang berbeda hanya sistem pengelolaan sementara umum 60 persen. D i s i s i l a i n . Pe m d a h a r u s keungan saja,”katanya. Perbedaan dalam pengelolaan meningkatkan anggaran 30 persen untuk irigasi di Kota Terpadu. “Dengan keuangan Rumah Sakit dengan anggaran tersebut diharapkan dapat BLU. Lanjut Umar Wahid yaitu menambah lajur parit aliran sungai di kalau sebelumnya semua pendapatan Rumah Sakit harus langsung disetor Kota ini,”katanya. Sementara untuk,Puskesmas,Pohan kepada Kas Daerah, namun sekarang mengharapkan dapat menjangkau Rumah Sakit bisa menggunakan daerah sekitar sehingga rakyat dapat secara langsung. “Hal ini bertujuan untuk menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah. “Saat ini system peningkatan efisiensi dan efektivitas. kesehatan Indonesia memiskinkan Dengan BLU penggunaan dana akan masyarakat karena itu perlu di bangun lebih efisien,”terangnya. Dia menambahkan, puskesmas yang dapat secara bertahap semua menjangkau dan merawat Tim Kunker Komisi IX mereka,”katanya. Rumah Sakit Daerah akan DPR RI dipimpin Wakil didorong menjadi BLU. Ketua Asiah Salekan Umar mengatakan, mengunjungi Rumah saat ini Komisi IX DPR Sakit di Sumsel. foto: RI tengah membahas dua sugeng RUU yang sangat

Bukan Swastanisasi Rumah Sakit

K u n k e r Komisi IX DPR ke Provinsi Jambi menyoroti keberadaan Rumah Sakit pemerintah dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU). Menurut Ketua Tim Kunker Provinsi Jambi Umar Wahid Hasyim, keberadaan BLU tidak serta merta menswastanisasikan rumah sakit pemerintah, bentuk BLU merupakan bentuk pengelolaan keuangan rumah sakit. U m a r Wa h i d m e n g a t a k a n , meskipun bentuknya Badan Layanan Umum (BLU), Rumah sakit tetap menjadi milik Pemerintah Daerah. “Pegawainya tetap pegawai pemerintah,

penting yaitu RUU Rumah Sakit dan RUU tentang Kesehatan. “Untuk RUU Kesehatan saat ini sudah memasuki pembahasan pada Panitia Kerja (Panja), sedangkan RUU Rumah Sakit tengah melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pihak pemangku kepentingan.,”katanya. Seusai acara dengan Pejabat Pemerintah Daerah Jambi, Komisi IX menyerahkan draf RUU Rumah Sakit kepada Pemerintah Propinsi Jambi untuk segera dapat ditanggapi untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. (ad/si) PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

67

foto: nita

KUNJUNGAN KERJA

DPR PRIHATIN PENDIDIKAN DI PERBATASAN Komisi X DPR RI prihatin akan rendahnya tingkat pendidikan di daerah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia. Oleh karenanya perlu suatu tindakan afirmatif dan pemberian tunjangan tambahan bagi guru yang mengajar di daerah perbatasan.

T

unjangan insentif akan diberikan kepada guru yang mau mengajar di daerah perbatasan,” ujar Ketua Tim rombongan Kunjungan Kerja (kunker) Komisi X DPR RI Irwan Prayitno (F-PKS) didampingi 14 anggota tim kunker ketika melakukan pertemuan dengan gubernur Kalimantan Barat, Pontianak (10/3). Adapun ke-14 anggota tim kunker tersebut yakni Gusti Syamsumin (FPG), Murhana Wati Syamsi (F-PG), Buddy Asmara (F-PG), Deddy Sutomo (F-PDIP), Chepy Triprakoso Wartono (F-PDIP), Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), Hafidz Ma’some (F-PPP), Djabruddin Ahmad (FPPP), Nurul Qomar (F-PD), Angelina Sondakh (F-PD), Joko Santoso (FPAN), Munawar Sholeh (F-PAN), Abdul Hamid Wahid (F-PKB), Abdi Sumaithi (F-PKS). Dalam Undang-undang guru dan dosen, menurut Irwan ada peraturan mengenai tunjangan khusus.Tunjangan khusus tersebut diperuntukkan bagi guru di daerah perbatasan dan daerah terpencil sehingga bersedia mengajar di

68


daerah perbatsan. “Tunjangan diberikan satu kali lebih besar dari gaji pokok mengajar serta tempat tinggal yang diberikan dari dana APBN,” katanya. Adapun jumlah dana bagi tunjangan khusus yang telah disediakan adalah sebesar Rp. 486 miliar. Alokasi pembagian tunjangan antara guru dan dosen nantinya akan diatur oleh Diknas sementara kuota alokasi daerah perbatasan akan diatur oleh dinas provinsi terkait. Adanya kendala penyaluran dana di daerah perbatasan, menurut Irwan, nantinya pemberian bantuan akan diberikan langsung ke rekening masing-masing supaya meminimalisir penyalahgunaan. Namun jika di daerah perbatasan tidak terdapat bank, gaji akan diberikan melalui wesel pos. Selain memberikan tunjangan bagi guru, pihaknya juga akan memberikan prioritas tambahan sarana dan prasarana sekolah walaupun pada kenyataannya di daerah perbatasan justru jumlah guru yang minim dibandingkan sekolah yang tersedia. “Di daerah perbatasan ada sekolahnya tapi guru yang mengajar

tidak ada sehingga kami berikan insentif,” ujarnya. Adanya perbedaan besaran di daerah perbatasan, antara biaya yang diterima dengan yang dikeluarkan, Irwan menilai hal itu menjadi suatu bentuk perhatian tersendiri di daerah. Oleh karenanya ada tambahan insentif yang diberikan bagi guru yang mengajar di daerah perbatasan. Anggota dari Fraksi PPP,Djabaruddin Ahmad, menilai pendidikan di daerah terbatas agak terbatas. Oleh sebab itu dirinya mengungkapkan perlu adanya suatu tindakan afirmatif khusus daerah perbatasan. Menanggapi penyataan anggota, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Christiandi sanjaya tidak menyangkal jika pendidikan di daerah perbatasan masih minim. Banyak masyarakat perbatasan yang lari ke Malaysia untuk mendapatkan sesuatunya, termasuk pendidikan. Contohnya di kepulauan Aru, hanya ada satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan belum ada Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurutnya, pihaknya telah meminta kepada presiden untuk memberikan perhatian khusus

KUNJUNGAN KERJA foto: nita

bagi daerah perbatasan, pedalaman, pesisir, kepulauan.

Program Khusus Perbatasan Kalbar

Anggota Komisi X DPR RI Munawar Sholeh mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membentuk bidang khusus yang khusus menangani daerah perbatasan mengingat masih minim nya sarana dan prasarana di daerah perbatasan. “Orang itu yang nantinya yang akan berjuang ke pusat untuk memperjuangkan hal apa saja yang perlu dikembangkan di daerah perbatasan,” tegasnya saat pertemuan dengan Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Barat, Pontianak (11/3). Perjuangan yang dilakukan yang berada di bidang khusus perbatasan tersebut menurut munawar,tidak terbatas masalah pendidikan saja tetapi lebih tertuju kepada peningkatan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan. Dirinya menilai Malaysia pasti mempunyai program khusus dan dana yang memadai untuk daerah perbatasan. “Mengapa kita tidak mencontoh hal yang positif,” ungkap Munawar. Namun hal tersebut perlu ada koordinasi dari berbagai instansi seperti departemen percepatan daerah tertinggal. Langkah special program daerah perbatasan, menurut politisi dari Fraksi PAN ini adalah dengan membuat sekolah unggulan baik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA), serta penguatan pembinaan nasionalisme. Jika permasalahan saat ini masih terletak kepada minimnya jumlah guru yang mau mengajar di daerah perbatasan, Munawar menegaskan, perlunya diciptakan suatu kondisi social yang kondusif agar daerah tersebut bias maju. “Perlu dibuat sector unggulan tertentu bagi daerah perbatasan,” tegasnya. (da)

Gorontalo Gerbang Pendidikan Kawasan Timur

Tim komisi X DPR RI berharap kedepan Provinsi Gorontalo dapat menjadi gerbang pendidikan dikawasan

timur Indonesia. Hal ini diungkapkan saat Tim Kunker Komisi X melakukan pertemuan dengan dengan wakil Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail berserta unsur Muspida di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur, Rabu malam, (11/2) Menurut salah satu rombongan Tim Kunker Anwar Arifin (FPG) mengungkapkan bahwa, setelah melakukan peninjauan langsung ke lapangan, program Pemprov terkait peningkatan kualitas pendidikan sangat bagus, dan perlu diseriusi, sehingga bisa menghasilkan SDM yang handal. Terkait sektor pariwisata yang dianggap belum siap, Arifin mengatakan bahwa masih perlu dilakukan berbagai pembenahan sehingga diharapkan pembangunan pariwisata itu harus simultan dengan program yang ada didaerah. Sementara itu,Wagub Gusnar Ismail mengatakan Provinsi Gorontalo dalam pemanfaatan anggaran pendidikan 20 persen, memprogramkan Semua Bisa Sekolah (SBS) dan ini mengakomodir seluruh anak usia sekolah agar dapat mengecap pendidikan seperti memberikan pendidikan gratis bagi anak yang kurang mampu. Sedangkan dibidang kebudayaan dan pariwisata, pemprov menyadari dalam penyediaan akan budaya dan pariwisata memang dewasa ini masih dalam berbagai pembenahan sarana dan fasilitas pariwisata yang ada. “Akan tetapi dalam penunjang akan Pariwisata

yang ada di Provinsi Gorontalo, kita berusaha menumbuhkan situasi dan kondisi yang kondusif didaerah, dan ini merupakan langkah awal kita didalam menumbuhkan dan memasarkan akan apa yang ada di daerah,”. Sebelumnya saat rombongan Tim Kunker Komisi X diterima oleh Gebernur Gorontalo Fadel Muhammad juga memberikan gambaran, bahwa pendidikan sangat dibutuhkan oleh rakyat, karena itu dalam penyerahan DIPA pada tanggal 5 Januari 2009 oleh Presiden, Prov Gorontalo memperjuangkan 20% anggarannya untuk pendidikan serta efisiensi penggunaan anggaran untuk pendidikan, khususnya pendidikan bagi orang miskin dengan nama gerakan Semua Bisa Sekolah (SBS). Program Semua Bisa Sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo lebih membidik para masyarakat miskin yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah agar dapat merasakan pendidikan. Hal ini menurut Fadel dapat tercapai apabila anggaran untuk pendidikan di atur sebaik mungkin agar dana yang segitu banyaknya dapat tepat sasaran dan program ini bukan tidak mungkin dapat diaplikasikan ke tingkat nasional. S elanjutnya dari komisi X mengharapkan perkembangan program – program yang terkait dengan mitra kerja Komisi X DPR yang langsung berhubungan dengan pendidikan yang ada di daerah agar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan demi PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

69

KUNJUNGAN KERJA terwujudnya suatu sistem pendidikan yang pro terhadap masyarakat miskin sehingga dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat sehingga dalam kaitan inilah Anggota DPR merasa perlu untuk menggali serta menyerap aspirasi daerah dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat Gorontalo tentang masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh daerah ini serta bersama-sama dengan jajaran Pemerintah Daerah dalam upayannya dalam memperjuangkan pendidikan bagi rakyat miskin.

Malaysia Bangun Hotel Di Perbatasan Kalbar

DPR akan segera membawa aspirasi Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kalimantan Barat, Hefni AS, ke pusat. Dimana pihak Malaysia telah membangun sebuah hotel di kawasan perbatasan yakni di Batang Aek. Kawasan ini cukup dekat dengan wilayah Indonesia (BadauKabupaten Kapuas Hulu). “Kami akan segera membawa aspirasi yang telah disampaikan ke tingkat pusat,” janji Ketua Komisi X DPR RI Irwan Prayitno (F-PKS) saat pertemuan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar, kemarin. Mengenai kesenjangan yang terjadi di perbatasan, dia menyebutkan bahwa keseriusan pemerintah Malaysia memang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia dalam membangun pariwisata, terutama dalam hal penyediaan anggaran. Dalam pembiayaan pembangunan pariwisata, Irwan juga mengingkatkan supaya ada koordinasi lintas sector yang terkait.Di sisi lain,daerah juga diharapkan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Ia pun menyarankan supaya pemda terlebih dahulu menunjukkan polical will nya dalam membangun pariwisata. “Jika itu sudah ditunjukkan

70


pemerintah pusat akan memberikan reward,” katanya. Diungkapkan pula bahwa pada tahun lalu bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan pariwisata (dana dekonsentrasi) hanya diberikan kepada 10 provinsi di Indonesia antara lain, Bali, NTT, NTB, Riau, Sumut, Sumsel, dan Batam yang dibilai sudah menunjukkan komitmennya. Pemilihan 10 daerah tersebut didahului denga adanya survey dan evaluasi. Sementara itu, Ketua DPD ASITA, Hefni AS menyakini dengan Malaysia membangun hotel di perbatasan, pihak

Malaysia akan membawa wisatawan kea rah wilayah Indonesia. Kondisi seperti ini menurutnya sangat terbalik dengan wilayah perbatasan yang masuk territorial Indonesia. Jangankan untuk membangun hotel, sebagian besar lokasi masih terisolasi atau sulit dijangkau lantaran infrastruktur jalan yang minim. Hal ini menurutnya sangat merugikan Indonesia dari sector wisata. Karena itu Hefni berharap DPR RI bias mendorong pemerintah pusat agar membantu pembangunan infrastruktur jalan dan segera merealisasikan rencana pembukaan border atau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Badau supaya pariwisata di kawasan ini dapat berkembang. Pemerintah dan swasta di Kapuas Hulu menurutnya sudah siap menyambut wisatawan. “Pembukaan border terus

diulur-ulur, ini merugikan. Tahun 2008 lalu ada kontrak 14 grup wisatawan yang ingin berkunjung ke Kapuas Hulu melalui border tetapi tidak jadi karena border belum dibuka,” ujarnya. Kepala Dinas Kamruzzaman menambahkan, ada dua objek wisata unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu yang layak dijual dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara yakni Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Masalahnya, infrastruktur jalan di dua objek tersebut tidak memadai dan jarak tempuh dari Pontianak sangat jauh. Pemprov berencana untuk mengarahkan supaya wisatawan dating ke dua objek wisata ini malalui Malaysia karena lebih dekat. Oleh karena itu pembukaan PPLB dirasakan sangat penting. Sementara menurut Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia Kalbar H Martias hotel yang dibangun pihak Malaysia di kawasan perbatasan cukup mewah dan benama Hotel Hilton. Lokasi bangunannya foto : dian di Malaysia tetapi pemandangannya Kalbar. DPD PHRI kalbar Edy Rasyid menyayangkan kondisi ini. Sebagai kawasan yang berlokasi di perbatasan antar Negara, pemerintah pusat diharapkan dapat lebih memperhatikan Kalbar. “seharusnya jangan sampai keduluan bangsa lain yang mebangun wilayah kita,” katanya.

Pariwisata GorontaloTerkendala Akses

Anggota Tin Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X Anwar Arifin (F-PG) ke Provinsi Gorontalo mempertanyakan kondisi kepariwisataan yang ada di daerah tersebut dan kondisi apa yang tengah dihadapi dalam proses pengembangan potensi kepariwisataan. Demikian dikatakanya saat Tim

KUNJUNGAN KERJA Kunker Komisi X melakukan rapat dengar pendapat dengan jajaran Dinas Perhubungan dan Pariwisata, di Gorontalo, Selasa (10/2). Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo Hendrik Juuna mengemukakan bahwa potensi pariwisata di Gorontalo cukup menjanjikan dan bisa bersaing dengan daerah tujuan wisata lainnya, namun yang menjadi kendala ketiadaan informasi yang mencukupi dan akses tempat atau tujuan wisata masih kurang, “Infrastruktur menuju tempat wisata yang memiliki potensi kurang baik sehingga hal tersebut berdampak pada kurangnya kunjungan wisatawan,”kata Hendrik. Ia menambahkan potensi wisata di Gorontalo itu kurang dapat dikembangkan secara maksimal, hal tersebut karena adanya keterbatasan

anggaran Lebih lanjut ia menjelaskan, karena belum dikelola dengan baik maka potensi wisata yang ada belum memberikan kontribusi pemasukan bagi daerah tersebut. Menanggapi penjelasan tersebut, Anwar Arifin menilai sektor pariwisata di Gorontalo dianggap belum siap, untuk itu masih perlu dilakukan berbagai pembenahan sehingga diharapkan pembangunan pariwisata itu harus simultan dengan program yang ada didaerah.

Implementasi UU Perpustakaan

Anwar Arifin selaku pimpinan Tim kunker Prov Gorontalo, mengatakan kedatangan mereka kali ini untuk melihat sejauhmana perkembangan yang telah dicapai kantor Perpustakaan Gorontalo dengan telah terbitnya Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, selain itu tambah Anwar apakah pemangku kepentingan di Gorontalo ini dan lembaga yang terkait dengan Perpustakaan sudah memahaminya, kemudian langkah-langkah apa yang ditindaklanjuti dalam implementasi undang-undang Perpustakaan tersebut. Dikesempatan yang sama salah satu anggota Tim Kunker Komisi X yang juga caleg dari Gorontalo Trulyanti Habibie Sutarsno (F-PG) menyampaikan

foto : dian tanggapanya atas pengoperasionalan mobil perpustakaan keliling. Bachrudin Nasori (F-PKB) pun mempertanyakan atas hasil tindaklanjut dari bantuan Perpusnas atas pelaksanaan e-library di Gorontalo,dan Aan Rohanah (F-PKS) pun ingin mengetahui keberlangsungan minat dan kegemaran membaca di Gorontalo Menanggapi hal tersebut Kepala Kantor Perpustakaan & Arsip Provinsi Gorontalo Asna Saleh menjelaskan bahwa menurutnya implementasi

undang-undang perpustakaan yang sudah ditindaklnjuti adalah melakukan upaya-upaya pembentukan Perpustakaan Umum kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Sedangkan dalam kunjungan kerja ke Prov Kalbar, Ketua Komisi X DPR RI, Irwan Prayitno mengatakan, pembentukan Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat belum mengacu ke UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. “Seharusnya sebelum menerbitkan surat keputusan, pemerintah daerah perlu melihat aturan hukum yang terkait,” kata Irwan Prayitno disela kunjungan ke Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kalbar di Pontianak, Kamis. Menurut dia, idealnya ketiga fungsi teknis tersebut dipisah untuk menghindar i tumpang tindih pembiayaan dan kegiatan. Anggota Komisi X DPR RI, Angelina Sondakh menambahkan, jangan ada pencampuran karena untuk kearsipan sudah mempunyai anggaran tersendiri.“Jangan sampai dana untuk pengembangan perpustakaan digunakan di kearsipan,” kata Angelina Sondakh dari Fraksi Partai Demokrat itu. Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Kalbar, Marcelinus Kutjai Apin cukup menyayangkan belum dijadikannya UU No 43 Tahun 2007 sebagai salah satu dasar pembentukan badan tersebut. “Padahal itu wajib dimasukkan,”kata Marcelinus Kutjai yang baru menjabat sejak 14 Januari 2009. Namun ia berharap hal itu untuk sementara tidak mengganggu aktivitas Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi. Pemprov Kalbar membentuk Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi hasil gabungan dan pembubaran sejumlah instansi teknis dengan mengacu PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (da/nt)


71

SOROTAN

DPR Tolak Mantan Napi Jadi Caleg Kalangan DPR menolak jika mantan Narapidana (Napi) diperbolehkan menjadi Calon Legislatif (Caleg). “Secara prinsip saya tidak setuju. Namun saya punya asumsi bahwa mereka juga punya hak dari segi Hak Asasi Manusia (HAM) mantan Napi itu tidak baik jadi anggota DPR. “Tidak setuju saya. Hak mantan Napi untuk memilih boleh, tapi dipilih menjadi anggota DPR saya tidak setuju,” ungkap Wakil Ketua Komisi III bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

K foto: iwan

etua DPR Agung Laksono menyatakan, putusan MK itu akan mengundang pro dan kontra. “ Menurut saya, harusnya ada keseragaman, kalau jabatan-jabatan yang dipilih p e r l u

dipertimbangkan harus diseleksi lagi. Meski sudah bebas, mantan napi yang dihukum di atas lima tahun, apakah layak untuk menjadi pejabat seperti bupati, gubernur, walikota

72


dan anggota DPR. Kalau menurut saya, harus hati-hati lah,” katanya. Saat ditanyakan lebih lanjut, A g u n g L a k s on o m e n g a t a k a n , putusan MK tersebut tidak bisa diperbaiki lagi. Namun dia berharap, di masa yang akan datang masalah ini bisa dipertimbangkan untuk ditinjau kembali. Mereka dihubungi Parlementaria menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/32009), bahwa mantan Narapidana (Napi) diperbolehkan mengajukan diri sebagai anggota DPR/DPRD maupun DPD asal telah bebas dari penjara selama 5 tahun. Mahkamah Konstitusi mengabulkan bersyarat permohonan pengujian UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan UndangUndang Nomor 1 2 Ta h u n 2008 tentang Pe r u b a h a n Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe m e r i n t a h D ae r a h t e r h ad a p Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada empat syarat yang ditetapkan

Mahkamah Konstitusi, pertama bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, keputusan ini berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Ketiga, melakukan keterbukaan dan kejujuran mengenai latar belakang jati diri sebagai mantan terpidana. Keempat, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Menurut Daday Hudaya, seharusnya putusan MK tersebut harus dirinci lebih jelas dan ada klasifikasinya. Misalnya Napi pembunuhan berencana, pelecehan seks, hal-hal yang menyangkut moral dan teroris, jelas tidak bisa ditoleransi lagi untuk menjadi Caleg. Sedangkan kasus lain seperti mantan Napi tahanan politik, kemungkinan masih bisa dipertimbangkan. K a r e n a i t u l a n j u t D a d a y, putusan MK tersebut harus ada klasifikasinya. Apalagi persyaratan menjadi Caleg peran partai cukup besar dan harus benar-benar selektif, selain berwawasan kedepan, juga dijamin moralitas, dedikasi dan kredibilitasnya. “Kalau menyangkut moral saya rasa partai politik pasti akan selektif. Kaya nggak ada lagi orang yang lebih bagus dan bermoral tinggi untuk diajukan menjadi Caleg,” jelasnya. Begitu pula kalau ada Caleg tersangkut kasus koruptor, dia menyatakan terus terang tidak setuju. “Sudah jelas mereka bersalah dan terlihat ironis kalau seorang

SOROTAN

foto: iwan

tersangkut kasus pidana korupsi diajukan menjadi Caleg,” katanya lagi. Dia menegaskan kembali, dalam rekrutmen Caleg partai politik juga harus selektif, sebab muaranya menyangkut kinerja dewan yang sekarang lagi di obok-obok. “Cobalah kita cari yang terbaik, kalau bisa janganlah mantan Napi. Tapi saya tidak melarang seorang mantan Napi ikut jadi Caleg, karena mereka juga punya hak, tinggal tergantung dari partai politik masing-masing. Nanti ada tim penjaringnya, dilihat track record-nya, orang ini seperti apa. Saya rasa kalau memang dia mantan Napi mungkin partai politiknya akan berpikir panjang, “ jelas dia. Namun kalau mantan tahanan politik, kata Daday Hudaya bisa diajukan menjadi Caleg. Contohnya Nelson Mandela bisa jadi presiden, dia mantan tahanan politik. Kalau tahanan politik memang bermotivasi, karena penahanan politik itu memang orang yang memperjuangkan hakhak orang kecil. Ditanya soal positif dan negatifnya putusan MK tersebut, politisi Partai Demokrat ini menyatakan sisi positifnya ada efek jera, artinya untuk perbaikan kinerja kedepan, d a r i segi

HAM juga. Nanti kinerja ke DPR juga harus baik, selama ini ‘kan bukan rahasia lagi bahwa citra DPR lagi kurang baik. Sedangkan dari sisi negatifnya, tidak sembarang mantan Napi, harus dipilah-pilah. Lebih jauh dia menyatakan, pihaknya akan memberikan masukan ke MK masalah mantan Napi ini jadi Caleg. Dia juga akan memberikan masukan kepada Fraksi Partai Demokrat yang kemudian Fraksi akan sampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Yang jelas sekali belum ada aturan undang-undang yang mengatur bahwa seorang mantan Napi boleh tidaknya menjadi Caleg, itu sah-sah saja. Namun kita kembalikan kepada sistem rekrutmen partai politik masing-masing untuk menjadi Caleg. “Ini penting tentunya untuk menjaga citra partai dan anggota legislatifnya,” jelas Daday Hudaya. Masukkan ini bagus untuk menambah citra anggota dewan, terutama untuk Partai Demokrat. “Kita tidak mau Partai Demokrat dicap anggota legislatifnya mantan Napi. Itu akan membuat citra kita jadi buruk. Yang jelas saya tidak setuju mantan Napi bisa jadi Caleg.” tegasnya lagi.

Sistem Demokratis

Hal yang sama dikatakan Soeripto, putusan MK itu harus ada klasifikasinya. Kalau tahanan politik agak beda, karena bagaimanapun juga tahanan politik itu ‘kan korban dari menentang suatu rezim dan sistim otoriter yang terjadi pada waktu itu. Sekarang sistim yang kita anut sistim yang demokratis, jadi berbeda. Sebagai contoh, A.M. Fatwa mantan N a p i Po l i t i k . Hak politik itu jangan otomatis jadi mati h a n y a karena dia statusnya sebagai

mantan Napi Politik, apalagi dia yang sudah menjalani hukuman. Kita harus memberi peluang dan kesempatan pada seseorang sekalipun mantan Napi Politik yang mungkin juga dikemudian hari akan bisa melakukan perbuatan yang berguna buat negara dan bangsa. Pimpinan Komisi III DPR dari F-PKS ini menyatakan putusan MK itu kelihatannya berbau politis, seakan-akan ber pihak kepada orang-orang yang menjadi anggota DPR yang terlibat dalam kegiatankegiatan yang tidak senonoh. Dari sisi negatifnya akan memperburuk citra DPR, sedangkan sisi positifnya tidak ada.

Bisa Diubah

Saat ditanyakan bahwa putusan MK tersebut sudah final, anggota DP R Daday Hudaya maupun Soeripto menyatakan, di dunia ini apa sih yang tidak mungkin. “Kita melihat nanti seperti apa di lapangan. Kalau kita punya tujuan baik kenapa tidak bisa diubah, UUD 1945 bisa diubah, kenapa ini tidak. Yang tidak bisa diubah di dunia ini hanya ayatayat suci Al-Qur’an,” tandas Daday. Soeripto menambahkan, kalau memang putusan MK itu merugikan kepentingan bangsa, perlu ada satu protes dari masyarakat atau dari LSM atau dari mana pun bahwa putusan ini tidak baik. “Karena hukum di dunia ini ‘kan tidak abadi, putusan apapun bisa diubah,” ia menjelaskan. Ia menyarankan, sebaiknya Pimpinan Parpol jangan merekrut orang-orang yang sudah terkena tindak pidana apalagi tindak pidana korupsi. Paling tidak di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan dibahas dan di Komisi III DPR nanti akan diusulkan untuk membahas mengenai mantan Napi bisa menjadi Caleg. n


73

SOROTAN

B

udayawan Arswendo Atmowiloto menilai, namanya Napi itu kasusnya berbeda-beda tapi semuanya statusnya Napi. Ada yang kasus korupsi, kasus politik dan ada yang kasus abal-abal, pokoknya banyaklah. Tapi kalau kasusnya dalam konteks sekarang ini kasus korupsi pasti masyarakat akan banyak menolaknya mantan Napi jadi Calon Legislatif. “Saya tidak setuju kalau mereka berhak mendapatkan kesempatan dipillih menjadi Caleg, terutama yang terlibat kasus-kasus korupsi atau kasus pelecehan seks,”kata Wendo panggilan Arswendo. Ia menjelaskan bahwa secara moral mereka tidak berhak. Kecuali mereka terlibat kasus pembunuhan tapi sebagai supir misalnya, ini ‘kan beda sekali. Di dalam tahanan perlakuannya beda sekali tapi kasusnya sama menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi antara supir yang menabrak itu dengan seorang pembunuh yang berencana jauh sekali perlakuannya. Menurut Wendo,mereka statusnya sama Napi dan terkena pasal yang sama yaitu menghilangkan nyawa orang lain tapi perkasusnya beda. Itu sebabnya lebih cenderung ada pembedaannya. Ia menegaskan, kalau kasus-kasus politik mungkin itu jadi modal buat mereka, contoh A.M. Fatwa dulu sama-sama satu tahanan dengan dirinya tapi kasusnya dia beda dengan yang lainnya maka bisa jadi Caleg.Tapi kalau kasusnya terbukti misalnya korupsi, teror yang terbukti betul mengebom, tidak bisa dia menjadi Caleg. Arswendo menjelaskan, MK sudah terlanjur memutuskan tanpa ada klasifikasi, yang penting mantan Napi asal telah bebas dari penjara selama 5 tahun mereka diperbolehkan mengajukan diri sebagai Caleg. Jadi

74


untuk membatasi hal-hal yang seperti itu, apakah mungkin ada peraturannya atau bahkan Napi pun sebetulnya ada klarifikasinya kearah itu. Paling bagus secara human, itu baguslah mantan Napi boleh tapi harus ada rinciannya.

Banyak Negatifnya

Ia menegaskan,jika Napi benar bisa jadi Caleg dipastikan citra DPR tambah tidak bagus. Jangankan Napi, Artis masuk jadi Caleg saja suara negatifnya banyak. Misalnya mantan Napi lebih baik dari mantan ustadz karena dia sudah tidak jadi ustadz, menurut dia bukan itu masalahnya, tapi track record yang penting. “Ini di luar logika saja, seperti orang Indonesia yang lainnya tidak ada lagi,” tutur Wendo. Ditanya segi negatifnya, lanjut Wendo, masyarakat makin tidak percaya lagi kepada DPR kalau mantan Napi itu jadi Caleg. Dari segi positifnya lebih pada I don’t know, ya make up saja bahwa Indonesia memberikan kesempatan kepada mantan Napi jadi Caleg, tapi dalam kenyataannya itu tidak bahkan lebih negatif pasti itu dan saya berani tarohan itu. Mantan Napi dalam kasus Tabloid Monitor ini menegaskan, tidak setuju mantan Napi jadi Caleg d a n

harus ada rinciannya yang benar. Napi apa yang boleh dan Napi apa yang tidak boleh. Karena Napi itu tidak satu wadah, kasusnya bermacam-macam, motivasinya bermacam-macam, hukumannya bermacam-macam, dan tingkat kejahatannya berencana macam-macam. Ketika ditanyakan apakah ada motif tertentu sehingga mengeluarkan putusan itu,ia menyatakan tidak melihat sampai disana. “Saya melihatnya orang-orang pintar, murni mungkin berpikirnya begitu. Tapi tanpa pernah melihatnya dari realitas di luar bahwa Napi itu tidak hanya satu, itu yang mereka tidak tahu. Karena sosialisasi pengertian tentang Napi tidak banyak,” ujarnya. “Saya justru mempertanyakan, apa orang Indonesia itu sudah habis sehingga harus mantan Napi dimajukan sebagai calon anggota DPR ?” kata Wendo dengan nada heran. (iw/mp) foto: iwan

Secara Moral Mantan Napi Tak Berhak Jadi Caleg

LIPUTAN KHUSUS

PEMILU 2009 UNTUNGKAN PUBLIC FIGURE Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 banyak mendapat sorotan. Setelah pada tahun 2004, dunia internasional mengakui pelaksanaan Pemilu di Indonesia sebagai salah satu pesta demokrasi terbaik, pada Pemilu kali ini, banyak pihak menilai lebih buruk dari sebelumnya.

foto: doc. parle

K

isruh Daftar Pemilih Te t a p ( D P T ) , terlambatnya logistik, tertukarnya surat suara, pelaksanaan yang tidak serempak sampai dengan adanya beberapa TPS yang melakukan pemungutan suara ulang mewarnai Pemilu Legislatif 2009. Meski masih terdapat kekurangan, diakui pada pemilihan calon Anggota DPR, DPRD dan DPD kali ini berjalan dengan tertib dan aman. Perolehan suara terbanyak sebagai syarat dapat melanggeng menjadi Anggota L egislatif, merupakan hal baru pada pesta demokrasi di Indonesia. Persaingan terbuka antar Caleg yang berasal dari satu

partai turut memberi nuansa baru persaingan. Pe r a t u r a n p e ro l e h a n s u a r a terbanyak membuat sejumlah Caleg yang berasal dari public figure seperti dari kalangan artis mendapat peluang besar dalam mendulang suara. Selain public figure, tokoh lokal juga berpeluang mendapat suara terbanyak. Pemilu 2009 juga diikuti dua mantan Per wir a T inggi T NI, Prabowo Subianto dan Wiranto yang di partainya masingmasing menjadi pimpinan. Meskipun keduanya m a n t a n Pe r w i r a Tinggi, dalam pelaksanaan Pemilu mereka tunduk pada sistim yang beraku. “Di Indonesia ada Prabowo dan Wiranto yang membuat par tai bar u dan tunduk pada sistim demokrasi. Sebenarnya itu fenomena yang baik

dan berjalan mulus,” kata Pengamat Politik Universitas Paramadina Ali Ihsan Fauzi dalam sebuah talk show di Gedung Parlemen. Melalui penentuan dengan mekanisme suara terbanyak, Ali Ihsan Fauzi menilai banyak Caleg yang diuntungkan karena popularitasnya di masyarakat. Sejumlah Caleg yang berasal dari kalangan artis menjadi salah satu yang diungtungkan. ”Banyak sekali c aleg yang kemungkinan terpilih bukan karena kompetensi tapi karena popularitasnya,” ujarnya. Media massa turut memberi peran dalam mengenalkan Caleg pada pemilu Legislatif 2009. Caleg yang berasal dari kalangan artis menjadi pihak yang diuntungkan dengan adanya pemberitaan di media massa terutama televisi. ”Hanya karena seseorang lebih aware kepada calon lewat media massa maka dapat mempengaruhi perhitungannya mereka dalam hal kompetensi calon itu. Tapi sebenarnya ini (Caleg) tidak dikenal orang bukan karena tulisan-tulisannya tapi karena figure yang lain,” jelas Ihsan. Lebih jauh, ia menilai kemenangan Par tai Demokrat dalam Pemilu Legislatif lebih di karenakan figur Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat menilai kepemimpinan SBY sampai saat ini cukup memuaskan. Menurutnya, kompetensi Anggota Legislatif periode 2009-2014 tetap harus diuji. Meskipun dipilih melalui mekanisme suara terbanyak, tidak menjamin akan memberikan hasil optimal. Pe n g a m at Po l i t i k U n i ve r s i t a s Paramadina Ali Ihsan Fauzi


75

foto: olly

LIPUTAN KHUSUS saat ini belum terbukti dilakukan secara by design. Belum ada bukti hal itu dilakukan salah satu partai peserta Pemilu. ”Tidak ada bukti secara langsung bahwa ini adalah pengendalian,” ujarnya. Untuk menindaklanjuti temuan kekisruhan DPT, Ali mengusulkan supaya hal itu diselesaikan secara hukum. ”Saya kira bisa dibawa ke pengadilan agar diproses secara hukum damai dan beradab,” katanya. Banyaknya warga negara yang tidak terdaf tar dalam Pemilu

” A k a n menemukan anggota parlemen disini yang dipilih bukan karena mutu atau kompetensinya tapi lebih karena SBY. Jadi kompetensi mereka harus kita perhitungkan lagi,” ujar Ihsan.

Kisruh DPT

Pe l a k s a n a a n Pemilu Legislatif yang berlangsung tanggal 9 April 2009 meninggalkan catatan tersendiri mengenai Daftar Pe m i l i h Te t a p (DPT). Banyak warga negara yang mempunyai hak pilih justru tidak dapat menggunakannya karena tidak terdaftar. Kekisruhan DPT dalam Pemilu merupakan persoalan serius. Bahkan sejumlah partai peserta Pemilu meminta supaya pemerintah bertanggungjawab terhadap hal itu. “DPT itu masalah yang serius. Artinya hak politik orang terganggu,” kata Ali Ihsan Fauzi. Kekisruhan DPT telah mencoreng pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.Persoalan itu telah

76


mencederai Pemilu. ”Itu mencederai Pemilu secara prosedural,” tegasnya. Meskipun banyak pihak menilai persoalan DPT cukup mempengaruhi hasil Pemilu, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina ini menilai hal itu secara substantif tidak berhubungan. ”Secara substansif belum tentu karena tidak ada hubungan langsung antara mereka yang tidak punya hak untuk memilih dengan Partai Demokrat. Semua partai sangat dirugikan,” jelas Ali Ihsan Fauzi. Lebih jauh, ia menjelaskan, kisruh DPT Pemilu Legislatif 2009 sampai

foto: doc. parle merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan. KPU sebagai penyelenggara menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab. ”KPU yang dibayar dengan menggunakan dana publik harus memberikan penjelasan kepada kita, saya sudah bilang di LSM dan Kampus untuk lebih berbicara, jangan baru sekarang bersikap lebih keras. DPT memang sudah dipermasalahkan dari awal. Harus diperhatikan,” tegas Ali Ihsan Fauzi. (bayu)

LIPUTAN KHUSUS

KISRUH DPT CORENG PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF

S

elain banyak warga masyarakat yang memilih berlibur dibanding menggunakan hak pilihnya, banyak juga warga yang tidak mendapatkan hak politiknya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kisruh DPT menjadi satu persoalan yang “mencoreng” pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. Selain itu tertukarnya surat suara ke Daerah Pemilihan (Dapil) lain juga turut mewarnai pelaksanaan pemilihan calon Anggota Legislatif periode 20092014. Kelalaian terbesar pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu Lgislatif 2009 adalah kinerja buruk dalam pendataan penduduk sebagai basis bagi KPU menyusun daftar pemilih sementara (DPS) dan DPT. Guna lebih jauh mengetahui penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009, Parlementaria melakukan perbincangan dengan Anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan (FPG) dan Anggota Komisi VI DPR Hasto Kristiyanto (F-PDIP). Ferr y dalam per binc angan

menjelaskan bahwa DPR telah mengingatkan supaya KPU memperhatikan warga yang mempunyai hak dan terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu 9 April. Ia menilai KPU kurang care akan masukan yang diberikan DPR. ”Apa yang terjadi dengan DPT karena KPU tidak care. Sejak September sudah berulang-ulang kita ingatkan soal daftar pemilih sementara,” jelasnya. S i k a p KP U y a n g t e rk e s a n sibuk setelah hari pemilihan sangat disayangkan. Kekisruhan DPT Pemilu Legislatif yang baru ditanggapi setelah hari pemilihan terlanjur membuat resah masyarakat dan partai politik. ”Komisi II mengingatkan per 31 Oktober tidak ada data pemilih baru, tidak ada pendaftaran baru,” ujar Ferry yang duduk di Komisi II yang membidangi politik dalam negeri dimana KPU menjadi salah satu mitra kerja. L ebih jauh, Ferr y menjelaskan bahwa persoalan D P T akan

menjadi sumber kekisruhan pelaksanaan Pemilu. Oleh karenanya, DPT merupakan salah satu komponen keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. ”Kita sudah warning jauh-jauh hari bahwa persoalan DPT merupakan sumber kekisruhan, karena angka ini menentukan jumlah surat suara yang dicetak, perlengkapan pemilu diadakan dan jumlah TPS. Bagaimana mungkin Pemilu bisa berlangsung dengan proses yang baik kalau DPT tidak dipastikan,” katanya. Sementara itu, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pada tanggal 5 maret, ia memperkirakan DPT akan menjadi satu persoalan serius dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April. ”Satu bulan

foto: doc. parle

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tanggal 9 April 2009 secara umum berjalan aman. Meski berlangsung tanpa ada kendala berarti, antusiasme masyarakat pada Pemilu kali ini merosot. Banyak warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih menghabiskan waktu untuk berlibur.

Ferry Mursyidan Baldan (F-PG) Anggota Komisi II DPR


77

LIPUTAN KHUSUS

foto: doc. parle

sebelum pelaksanaan pemilu kita ramalkan bahwa akan adanya penyimpangan DPT secara sistemik dan dalam skala luas, dan akhirnya terbukti, karena adanya kepentingankepentingan pihak tertentu, temuantemuan dari kami tidak ditanggapi secara serius oleh penegak hukum,” katanya. Hasto mendesak pemerintah untuk segera membenahi persoalan DPT. Ia menilai kekisruhan itu merupakan bagian dari kejahatan Pemilu.”Gugatan yang dilakukan bukan hanya dari pihak PDI-P, kami lihat hampir dipelosok –pelosok menunjukkan bahwa DPT merupakan bagian dari kejahatan dari pemilu, bukan hanya dari PDI-P saja untuk bersama-sama tukar-menukar data dan fakta-fakta mengenai kejahatan pemilu pemerintah seharusnya menindak lanjuti temuantemuan dari DPT ini,” ujarnya. Ia menjelaskan satu hari sebelum pemilu, ia sudah melaporkan secara khusus kepada panwaslu, tentang penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif. Bahkan sudah memberikan data-data yang sangat lengkap, termasuk software. ”Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan itu dilakukan secara masif tapi kita lihat ini kesalahan hanya dalam bagian dari administratif saja, biar pengadilan yang memutuskan klaim dari PDI-P dan kelompokkelompok masyarakat lainnya yang merasa dirugikan, dengan menggunakan pasal bahwa hak warga negara yang dirugikan dalam hal suara secara sistematik melalui penyimpangan DPT,” ujar Hasto. Pe l a k s a n a a n Pemilu yang m a s i h banyak terdapat

78


p e r m a s a l a h a n s e p e r t i D P T, tertukarnya surat suara dan lambannya pendistr ibusian logistik telah meninggalkan catatan tersendiri. Masyarakat dapat menilai langsung pelaksanaan Pemilu 2009. ”Untuk itu kita bisa serahkan kepada rakyat apakah pemilu ini demokratis atau apakah pemilu ini ada kecurangan, atau ada kepentingan politik tertentu untuk bisa memenangkan pemilu kali ini. Biar rakyat yang dapat menilainya,” kata Hasto.

KPU Tidak Aktif

Persoalan kisruhnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif 9 April 2009 telah meninggalkan catatan tersendiri dari pelaksanaan pemilihan umun di era reformasi.Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia dinilai sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab. Anggota Komisi II DPR dari F-PG Ferry Mursyidan Baldan menilai KPU kurang aktif dalam persoalan DPT. Ia berharap sengketa DPT pada Pemilu kali ini sebaiknya tidak di bawa ke Mahkamah Konstitusi. ”Dalam

konteks DPT, saya tidak melihat adanya peran aktif dari KPU,” tegasnya. Ferry yang duduk di Komisi II DPR yang juga bermitra dengan KPU berharap lembaga itu dapat memperbaiki kinerjanya dalam Pemilihan Presiden yang direncanakan berlangsung pada Juli 2009. Dalam perbincangan, Ferr y mengusulkan supaya DPT Pemilu Legislatif dijadikan DPS Pemilu Presiden. Namun demikian, pihak yang bertanggung jawab terhadap DPT terus bekerja memperbaiki daftar calon pemilih. ”Masalah mengenai DPT menjadi DPS Pilpres harus dikonfirmasi melalui Kartu Keluarga di suatu daerah. Sekitar 85-90% penduduk sudah terdaftar, untuk 1-2 orang masyarakat yang merupakan pindahan dan belum melaporkan kepindahannya itu bisa menyusul, itu merupakan langkah perbaikan pemilu,” ujar Ferry. Sementara itu, Hasto menilai KPU dalam menjalankan tugasnya sejak awal Pemilu sudah tidak lagi independen dan pemerintah cukup andil dalam hal pengendalian dana operasional dari KPU sehingga DPT secara praktis disusun bertentangan dengan mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 10 Tentang Pemilu.

Hasto Kristiyanto (F-PDIP) Anggota Komisi VI DPR-RI

LIPUTAN KHUSUS DPT Tidak Sama Dengan Hasil

Dalam perbincangan, Ferr y menuturkan bahwa persoalan DPT tidak sama dengan hasil Pemilu Legislatif. Menurutnya, hasil pemilihan Anggota Legislatif merupakan hal berbeda dengan kisruh DPT karena hasil tersebut ditentukan pemilih yang mempunyai hak menggunakan suaranya. ”Hasil Pemilu dilakukan oleh pemilih yang memang terdaftar. Bahwa ada sebagaian tidak terdaftar tidak boleh menjadi alasan untuk mempersoalkan hasil Pemilu apalagi membatalkan,” tegasnya. Setelah kisruh DP T, Ferr y berharap KPU dapat menyelesaikan tugas akhir Pemilu Legislatif dengan baik. Penghitungan suara yang dihasilkan KPU diharap dapat segera di umumkan. ”Sekarang ini tahapan akhirnya KPU dapat mengawal proses penghitungan suara yang berlangsung dengan benar,” katanya. Menurut Ferry saat ini seakan KPU kesulitan dalam menghitung hasil perolehan suara. Ia kuatir akan terjadi persoalan baru dalam pelaksanaan Pemilu. ”Lambat betul, seolah susah benar menghitung. Ini mau menghitung atau mau mengotak-atik. Jangan sampai ada kesan seperti itu,” ujar Ferry seraya menambahkan agar penghitungan suara yang dilakukan KPU dikawal ketat untuk memperkuat legitimasi Pemilu. Anggota Komisi II ini menilai seharusnya bila mengajukan gugatan sebelum ada penghitungan suara. Karena setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria mempunyai hak untuk memberi suara pada Pemilu. ”Bila ada yang menggugat seharusnya dilakukan sebelum ada hasil Pemilu,” ujar Ferry. Lebih jauh, dalam keterangannya ia menegaskan bahwa kekisruhan DPT bukan faktor yang paling mempengaruhi perolehan suara. Menurutnya, warga negara yang tidak masuk DPT belum tentu memberikan suaranya pada salah satu partai tertentu. ”DPT bukan suatu hasil. Pertama,

masyarakat yang terdaftar DPT dan melakukan pemilihan itu baru hasil. Kedua, masyarakat yang terdaftar DPT belum tentu memilih kita. Artinya kita tidak bisa mengkaitkan DPT dengan hasil,” tegasnya seraya menambahkan kekisruhan DPT Pemilu Legislatif dapat menjadi pelajaran dalam melaksanakan Pemilu Presiden yang rencanannya di gelar pada Juli 2009. Untuk mengatasi permasalahan

tempat saya tidak ada warga yang tidak terdaftar karena sebulan sebelum Pemilu saya sudah mengusulkan kepada RT setempat untuk mengecek kembali mengenai calon pemilih, kemudian tiga minggu sebelum pemilu, RT tersebut mengatakan bahwa semua sudah terdaftar. Jadi, dari hal sekecil ini. Siapapun bisa seperti ini bukan hanya saya seharusnya ini dilakukan oleh pihak KPU,” kata Ferry.

Komisi II DPR mengunjungan pusat tabulasi penghitungan suara nasional di Hotel Borobudur, Jakarta.Dalam kunjungan tersebut, Dewan mempertanyakan kisruh DPR pada pemilu Legislatif April 2009. (foto: ETMITA)

DPT, Ferry Mursyidan Baldan dalam perbincangan dengan Parlementaria menjelaskan bahwa per lu ada koordinasi dari level bawah yaitu RT atau RW dalam mendata penduduk yang mempunyai hak politik di Pemilihan Presiden. Dalam hal ini perlu dikonfirmasi bagaimana pemerintah daerah mengajak RT/RW berperan aktif dalam pemilu, seperti menanyakan kepada para warga sekitar mengenai siapa saja yang sudah terdaftar dalam pemilu. ”Simplenya bagaimana dikumpulkannya kartu keluarga dari RT. DPT itu dikonfirmasi siapa yang sudah dan belum terdaftar dan itu dilakukan secara serempak,dalam jangka waktu dua minggu itu bisa selesai. Di

”Sekali lagi biar rakyat yang berbicara tentang pemilu kali ini, saya pikir bila rakyat ditanya mereka akan berbicara bahwa banyak partai yang meras dirugikan oleh kecurangan secara sistemik yang dilakukan oleh DPT,” katanya. Untuk kedepan, Hasto menilai semua pihak harus belajar dari pelaksanaan Pemilu Legislatif. Ia berharap permasalahan DPT dapat diselesaikan melalui jalur hukum. ”Harus ada upaya –upaya untuk mengusut kejahatan-kejahatan oleh pengadilan yang dijamin independensinya untuk mengusut kejahatan DPT ini,” tegasnya. (bayu)


79

SELEBRITIS

Mimpi…. Seorang Tantowi Yahya Masuk ke dunia politik karena banyak yang ingin diperjuangkan. Salah satu mimpi Tantowi Yayha, presenter televisi dan juga icon musik country Indonesia, adalah adanya perubahanperubahan di dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, perbaikan taraf hidup, dan kecerdasan.

U

ntuk memperjuangkan itu tidak cukup hanya dengan popularitas, tapi juga perlu kekuasaan, dan itu adanya di eksekutif dan legislatif. Untuk menuju legislatif, saya perlu kendaraan dan kendaraan itu adalah partai politik,” tegasnya. Tantowi mengawali karirnya di dunia entertaiment, program televisi yang pertama dibawakannya adalah kuis Gita Remaja, yang ditayangkan di TVRI pada 1989. Lalu Ia terkenal di masyarakat luas sebagai pembawa acara kuis Who Wants To be a Millionaire yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta pada 1999 hingga 2006. Pada Pemilu 9 April lalu, Tantowi maju sebagai Calon Legislatif dari partai Golkar Sumatra Selatan (Sumsel) 2 menempatkan dirinya sebagai urutan atas. Tantowi dengan tegas menyatakan siap untuk mengabdi kepada masyarakat. “Konsentrasi saya sekarang adalah duduk di dewan dalam rangka memperjuangkan nasib rakyat. Saya sadar akan segala konskuensi yang akan saya hadapi, termasuk didalamnya pendapatan yang berkurang jauh dari apa yang saya dapat saat ini. Tapi saya yakin, Allah maha besar, maha adil. Rezeki nggak bakal ketukar,” tandas putra

80


dari pasangan H.M.Yahya Matusin (alm) dan Hj. Komariah Yahya (alm) Lebih jauh Tantowi berharap DPR menjadi lembaga yang kritis tapi tidak menakutkan. “Citra DPR yang baik dan memesona, baik di mata masyarakat maupun di ekskutif. DPR harus benar-benar menjadi institusi rakyat terpercaya, tempat mereka mengadu dan membawa aspirasi,” jelasnya. Pria kelahiran Sumatra Selatan, 29 Oktober 1960 ini, selain berpengalaman sebagai presenter acara kuis juga dikenal sebagai penyanyi country Indonesia. Tak heran jika dalam ajang Panasonic Awards ke-12 yang digelar pada 27 Maret 2009 Tantowi berhasil menjadi Presenter Kuis/Game Show Favorit pilihan pemirsa. Penghargaan sebagai Host Kuis & Game Show Terfavorit dalam ajang Panasonic Awards juga pernah diboyongnya selama 5 tahun berturut-turut (2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008). Tanto juga menerima penghargaan sebagai penyanyi country & Balada Terbaik versi AMI Awards 2001. Kemudian, pada tahun 2004 AMI-Samsung Awards menganugerahinya Best Traditional Album Singer. Tantowi kemudian mendirikan Country Music Club of Indonesia pada Januari 2003 . Lebih dari itu, Pria bersahaja dan murah senyum ini selain menjadi presenter, MC,

penyanyi juga pernah ditunjuk Perpustakaan Nasional untuk menjadi Duta Baca Indonesia (DBI) pada 2006-2010. Sukses di dunia Entertainment tidak serta merta menyurutkan langkah suami dari Dewi Handayari ini untuk terus berkarir. Ayah dari Mohammad Adjani Prasanna Yahya (8 tahun) dan Mohammad Alano Panditta Yahya (3 tahun) yang sukses sebagai pengusaha di bidang bisnis hiburan, yang mempunyai hobi membaca, travelling, dan musik ini mengatur perubahan hidupnya per 20 tahun. Tantowi yang kini berumur 48 tahun, memasuki 20 tahun ketiga dalam hidupnya merasa saat di mana mengabdikan ilmu, pengalaman dan materi yang selama ini diperoleh untuk masyarakat. “20 tahun pertama adalah masa saya menunutut ilmu sebanyak-banyaknya. 20 tahun kedua adalah saat di mana saya mencari pengalaman, penghargaan, dan materi sebanyak-banyaknya. Sekarang, saya sudah masuk ke 20 tahun ketiga, saat di mana mengabdikan ilmu, pengalaman, dan materi yang saya peroleh untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara saya,” ujar penerima Bea Siswa Eisenhower 2005. Menyadari sepenuhnya sebagai pendatang baru di dunia politik, karenanya Tantowi tidak

SELEBRITIS seluruh Indonesia, CMCI (Country Music Club Of Indonesia), ini juga berjanji akan mengawal dan mengamankan program pemerintah Sumatera Selatan di bidang Pendidikan dan berobat gratis. Menurutnya kedua program ini telah mengurangi beban rakyat. Anggapan Masyarakat yang meragukan kualitas artis yang masuk Senayan, ditepis Tantowi. Menurutnya hal tersebut juga dipengaruhi oleh pemberitaan di media masa. “Artis jarang diberikan ruang dan waktu untuk

berhubungan dengan pengabdian ke masyarakat, mengangkat nama baik bangsa di luar profesi mereka sangat jarang diberitakan. (et/do)

foto: doc. flickr.com

merasa malu untuk banyak belajar mengenai politik..Karena itu ia memilih Partai Golkar sebagai partai yang tepat untuk tempat belajar sekaligus menjadi kendaraan politik bagi perjuangannya. “Saya melamar ke Golkar akhir 2007, bukan ditarik seperti teman-teman artis lain di partai-partai politik lain,” kata Tantowi. Ia menyatakan mengikuti program pengkaderan seperti calegcaleg lain. “Saya ikuti semuanya karena saya benar-benar mau belajar politik dan ingin tau segala sesuatu tentang partai saya,”terang Tantowi. Tantowi menilai, Partai Golkar sebagai partai terbuka, partai yang paling lama eksistensinya, paling berpengalaman, pernah mengalami pahit getir dan pasang surut perpolitikan di negeri ini. Untuk itu, ketika duduk sebagai anggota Dewan yang terhormat nanti, Tantowi berjanji dalam tataran nasional akan memperjuangkan perlindungan optimal terhadap Intelectual Property Rights, Perlindungan terhadap aset-aset kebudayaan khususnya kesenian, tradisi, juga mendorong lajunya industri pariwisata di tanah air sebagai penghasil devisa dan pendongkrak eknomi berbasis kerakyatan, serta pengembangan pendidikan yang berkualitas. Tantowi juga mengaku berminat dalam bidang Luar negeri. Sedangkan dalam tataran daerah, Ia akan memperjuangkan lahirnya undang-undang ekslusif mengenai tata niaga karet dan sawit seperti di Thailand. Tantowi beralasan, lebih dari 70% masyarakat Sumsel hidup dari perkebunan dan pertanian. “Saya tidak mau ketika krisis ekonomi terjadi lagi, para petani karet menderita seperti sekarang,” ujarnya. Lebih lanjut Pemandu acara musik country road di TVRI serta memimpim komunitas pecinta musik country

berkomentar tentang isuisu di luar dunia mereka. Akibatnya, yang terlihat di masyarakat, artis hanya menguasai bidangnya saja,” jelasnya. Tantowi menjelaskan, selama ini media hanya tertarik memberitakan sisi-sisi ringan dari artis. Pencapaian dan prestasi mereka di luar bidang mereka yang


81

PERNIK

Bagian Instalasi :

rooling,”katanya. Menurut Suhara, Bagian Instalasi selalu standby bahkan pada waktu yang sifatnya mendesak misalnya, pemberitahuan yang terlambat kepada bagian instalasi. “Sistem BAS ini, dimonitor oleh computer jadi kalau ada permintaan dari komisi adanya rapat selalu kita follow up misalnya kita jagain di monitor dari jam 7 pagi-11 malam, kadang-kadang tidak selesai lalu diperpanjang lagi sampai jam 2 pagi,”katanya. Selama ini papar Suhara, dirinya menyesalkan tidak adanya pemberitahuan dari Sekretariat apabila Rapat sudah selesai, sehingga listriknya tidak langsung dapat dimatikan. “Padahal tinggal angkat telepon saja dan memberitahukan ‘Pak Rapat sudah selesai’, kemudian bisa lihat dari CCTV untuk dimatikan listriknya guna menghemat energy,”terangnya. Seringkali, ungkapnya, Rapat yang direncanakan mulai dari jam 8-12 malam ternyata jam 10 malam sudah bubar dan tanpa pemberitahuan kepada bagian BAS. Akhirnya, bagian kami mengontrol seluruh ruang rapat guna memastikan sudah dimatikannya listrik secara otomatis.

Standby 24 Jam Berikan Pelayanan Kepada DPR Seringkali terdengar teriakan dari anggota Dewan disela-sela Sidang Rapat Paripurna maupun Rapat dewan lainnya. mereka mengeluhkan pengeras suara mati sehingga tidak dapat melakukan interupsi dan menyalurkan aspirasinya, bahkan berulangkali Sekretariat dituding menyabotase sidang tersebut.

C

ercaan dan keluhan dari anggota DPR, pimpinan Setjen DPR selalu menjadi santapan sehari-hari pegawai di Bagian Instalasi.Selain itu, persiapan yang panjang saat acara kenegaraan menjadi bagian suka duka pegawai di Bagian Instalasi Bagian Instalasi menjadi bagian terdepan dari persiapan acara kenegaraan seperti persiapan acara Pidato Presiden RI di Gedung Nusantara.Saat acara besar tersebut, para staff, pimpinan dan honorer seringkali harus jaga 24 jam gunamengkontrolsekaligus memastikan berfungsinya alat-alat sensitive seperti audio video, listrik, Air Conditioner (AC) dan lain-lain. Mungkin tidak semua Pegawai Setjen DPR, dan anggota Dewan familiar dengan Bagian Instalasi yang biasa menangani keluhan-keluhan seperti audio, listrik, AC, air bersih dan telepon. berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/Sekjen/2005, Bagian Instalasi mempunyai tugas dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan instalasi. Berdasarkan fungsinya terdiri dari, pelaksanaanpengoperasiandanpemeliharaan mekanik dan kelistrikan. Bagian ini mencakup operator AC, operator Hydrant, Operator Lift dan escalator, instalasi listrik dan genset, sound system, operator telepon, operator CCTV dan MATV, operator fire alarm dan bagian BAS. Mekanisme selama ini, Sekretariat alat Kepala Bagian Instalasi Suhara

82


kelengkapan dewan saling berkoordinasi dengan bagian instalasi, jadi secretariat memberitahukan kepada bagian instalasi guna mempersiapkan seluruh ruang rapat mulai dari AC, listrik, telepon, BAS, lift dsb. Rumitnya bagian-bagian yang ditangani Instalasi juga menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya, misalnyasaja bagian Instalasi yang menangani Building Automatic System (BAS) seringkali lembur 24 jam saat masa persidangan DPR. BAS merupakan system yang di buat agar terciptanya efisiensi energi sehingga alat yang dipergunakan dapat dimatikan dan dinyalakan secara otomatis. “Program ini dapat menghemat energi yang dikeluarkan, terutama energi listrik,yang perlu dikurangi dan apabila tidak dipergunakan dapat dimatikan secara otomatis,”papar Suhara Kepala Bagian Instalasi Suhara mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan kinerja Dewan, selama 24 jam penuh. “kami selalu stand by selama 24 jam dengan sistem

Cek Rutin Audio

Audio menjadi bagian tidak terpisahkan dari rapat-rapat di DPR,Audio yang mati mendadak, konslet seringkali dikeluhkan oleh peserta sidang. Dukunganperangkat audio yang baik merupakan fasilitas

PERNIK yang turut andil dalam mendukung kerja Dewan. Bayangkan jika tidak ada fasilitas pendukung audio yang baik maka anggota harus berteriak-teriak untuk menyampaikan aspirasinya agar dapat didengar oleh pasangan kerjanya dan seluruh yang hadir di ruang tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Suhara mengatakan seluruh sistem audio yang dipergunakandigedungDPRRI,secararutin dicek kelayakannya.“Rutin selama seminggu dicek kelayakan dan ada daftar piket untuk mengawasi ruang rapat,”katanya. Suhara mengatakan,terkadang seringkali kabel microphone tersenggol sehingga

mengawasi seluruh ruang rapat dengan menggunakan Closed-circuit television (CCTV). Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan perasaan aman bagi peserta sidang. Suhara menambahkan, perlu adanya kerjasama staf sekretariat alat kelengkapan dewan dengan bagian Instalasi, sehingga apabila terjadi gangguan segera melapor kepada bagian instalasi. Ketika ditanya Parlementaria,mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi gangguan audio ketika rapat sedang

Dedy staf operator AC. foto: eka hindra menyebabkan terganggunya sistem audio. “Teknisi selalu siap, apa bila ada tergangggu alat tersebut,”katanya. Dia menambahkan, kabel microphone yang di ruang rapat biasanya ditaruh di kolong atau dibawah karpet dan disimpen di meja sangat sensitif dan sambungannya bisa error apabila ketendang ataupun kesenggol. “Kita mengharapkan kedepannya ada pengadaan baru yang lebih akurat dan lebih kuat sehingga jangan sampai kesenggol dikit rapat bisa terganggu,”paparnya Menurutnya,peralatan audio di Gedung DPR sudah standar sidang, namun karena cepatnya perkembangan teknologi audio dan video teknologi yang dipakai di ruang rapat DPR ketinggalan jika dibandingkan dengan Ruang Sidang parlemen Negara lain. Bagian instalasi, terang Suhara, selalu memberikan perawatan servis berkala bagi audio system yang ada di lingkungan DPR. Sementara untuk pengoperasian, pihaknya memiliki pegawai yang sehari-hari bertugas menservis sehingga apabila ada trouble dapat segera ditangani. Selain itu, bagian Instalasi juga

Sure, staf operator telepon. foto: eka hindra berlangsung. Suhara sebagai Kepala Bagian Instalasi optimis gangguan tersebut dapat teratasi dalam waktu 5 menit. “Kita optimis bisa dituntaskan dalam 5 menit,”terangnya. Suhara mengatakan, stafnya memiliki kemampuan dan potensi dalam menangani keluhan dan gangguan pada bagian instalasi. “Staf saya sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk itu,”katanya.

KomplainTiap Hari

Suhara mengatakan, bagiannya selalu mendapatkan komplain setiap hari seperti air toilet kurang lancar, listrik, maupun yang lain-lain. “Alat-alat yang mekanikal itu sangat sensitive kepegang sedikit bisa mati,”paparnya. Menurut Suhara, setiap Kasubag Kelistrikan dan mekanik memiliki Kapokja sendiri, dan memiliki ketua atau rapat kordinator.“Ketua dan

Wakilnya mengendalikan teman-teman di sana istilahnya bekerja sama jadi kita tinggal menghubungi kapokjanya saja,”terangnya. Dia menambahkan, pada tiap Kapokja terdapat ketua atau kordinator yang bertugas mengontrol anak-anak di lapangan. Suhara mengatakan, sukanya di bagian instalasi adalah karena orang-orangnya ramah dan lebih bersosialisasi dengan teman-teman. Sementara dukanya karena banyaknya komplain dari anggota Dewan dan pegawai Setjen DPR.

Sering Lembur

Staf bagian operator AC Dedy Kurniawan mengatakan,apabila ada trouble dibagian AC dirinya seringkali harus lembur. “SeringkalisetiapmembenarkanACkestrum tapi biasa lah itu,”katanya. Menurut Dedy dirinya bertugas mengoperasikan, memeriksa, merawat instalasi AC, selain itu juga mengawasi pekerjaan perbaikan instalasi AC yang dilaksanakan oleh pihak lain.“di bagian AC terdapat kurang lebih 10 orang staf dengan dibantu 1 orang honorer,”paparnya. Dedy mengatakan,dalam memperbaiki AC yang sifatnya sulit bisa diselesaikan dalam 1-2 hari kerja. “Kesulitannya karena sparepart susah dicari jadi memerlukan waktu tambahan,”katanya. Dia mengharapkan, agar seluruh staf bagian AC dapat bekerja lebih maksimal sehingga semua keluhan dapat diatasi. “Untuk mesin AC sudah memadai dan masih layak dipakai kok,”terang Dedi saat diwawancarai oleh Parlementaria. Menurutnya,Bagian AC telah berusaha mejalankan Instruksi Presiden tentang penghematan energy khususnya AC. “kita sudah melaksanakan kebijakan pemerintah jadi suhu AC disesuaikan dengan kondisi ruangan,”jelasnya. Dedy mengatakan, setiap acara kenegaraan Presiden seringkali pihaknya harus mengontrol jam 3 pagi untuk memantau situasi ruangan pidato kenegaraan dan setiap beberapa jam sekali harus di check suhu ruangannya. Apabila ada AC yang mati, terangnya, harus diurut satu persatu dan dicari penyebabnya atau sumbernya. ‘Ini resikonya besar karena berhubungan dengan arus listrik yang ribuan volt,”katanya. (si/as)


83

POJOK PARLE

Rusa Berikan Nuansa Wisata di Gedung DPR

S

etahunbelakanganini,Gedung MonumentalDPRRIkedatangan penghuni baru yaitu puluhan ekor Rusa hasil hibah dari Istana Bogor. Kehadiran rusarusa tersebut menambah nuansa sejuk di Gedung DPR, yang selama ini dikenal sebagai lembaga politik yang terkesan angker dan serius bagi sebagian orang. ParaanggotaDewanyangseringberdebat dalam suasana sidang yang panas bisa sejenak menenangkan diri menyaksikan keberadaan rusa-rusa tersebut. Mungkin kita semua tahu, jika kita ingin melihat rusa kita bisa berjalan-jalan ke Istana Bogor, dan Monumen Nasional bahkan ke Kebun Binatang Ragunan, sekarang tidak lagi harus kesana bahkan di Gedung Wakil Rakyat DPR RI kita sudah dapat melihat dan menikmati keberadaan Rusa-Rusa tersebut. Sebelumnya, sekitar tahun ’64-an, DPR RI pernah memiliki rusa namun hal itu tidak berlangsung lama dikarenakan kurangnyapersiapandanperawatanbagi Rusa tersebut. “rusa tersebut pernah ada pada tahun 1964 lalu, namun pada tahun 1980an sudah tidak ada, dahulu tempatnya berada dibelakang pos polisi, sekarang lebih ketengah agar bisa dilihat masyarakat,”terang Kabag Gedung dan Taman, Setjen DPR-RI Mardian Umar. Sebagian orang mengenal Rusa sebagai menjangan atau sambar sedangkan dalam Bahasa Inggris biasa disebutdeer.Rusaadalahhewanmamalia pemamah biak (ruminan) yang termasuk familia Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antler (tanduk rusa), dan bukan tanduk yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun (biasanya pada musim panas) terutama pada rusa jantan. Terdapat sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia yang terbagi menjadi dua kelompok besar, kelompok rusa dunia lama yang termasuk subfamilia MuntiacinaedanCervina,sertakelompok rusa dunia baru, Hydropotinae dan Odocoilinae Menurut Mardian, ide awal mendatangkan Rusa di Gedung DPR bertujuan untuk mengembalikan DPR

seperti sejarah lamanya, dimana awalnya kawasan DPR termasukTaman Ria dahulu memiliki Rusa dan aneka hewan. “Pada awalnya Rusa ini kita kasih makan Kol tetapi pada mati,”katanya. Rusa yang berada di DPR, terang Mardian, berasal dari hibah Istana Bogor sebanyak 29 rusa.“Saat dalam perjalanan mati satu ekor karena tanduknya patah, kemudian 4 rusa mati,”terangnya. Mardian menerangkan, saat dalam perawatan di lingkungan DPR, rusa tersebut beranak 6 ekor sehingga sekarang riilnya sudah terdapat 32 ekor Rusa di Lingkungan DPR.“Hambatannya cuma satu pada tahun 2008, kita tidak punya anggaran untuk memberi makan tapi sekarang sudah dianggarkan pada tahun 2009, anggaran tersebut untuk biaya kesehatan, makan maupun perawatan,”katanya. Dia menambahkan, saat ini terdapat tiga orang perawat rusa yang bertugas memberikan makan, dan membersihkan kandang Rusa tersebut Usulan pengadaan rusa berasal dari semua kalangan baik pegawai Setjen DPR maupun anggota DPR. Mardian mengatakan, selama ini DPR selalu dianggap sebagai tempat unjuk rasa karena itu kita ingin kawasan ini menjadi tempat wisata, kawasan untuk melihat gedung-gedung tua, juga bisa melihat rusa di Lingkungan DPR. Karena biasanya, terang Mardian, di gedung-gedung monumental terdapat rusa seperti Istana Presiden, dan Monas. “Respon dari masyarakat positif, karena biasanya pada sabtu-minggu kalau ingin melihat rusa harus ke Bogor tapi sekarang bisa ke DPR,” katanya. Menurut Mardian, sekitar tempat rusa, pihaknya telah menambah fasilitas lainnya seperti futsal sehingga para karyawan maupun pengunjung dapat berolahraga setelah melihat rusa. “PuluhanrusamasukkeDPR,padatanggal 29 Agustus yaitu bertepatan dengan kelahiran gedung DPR,”paparnya Saat ini, kehadiran rusa tersebut belumdiresmikan oleh pimpinan Dewan, karena ditakutkan apabila terlalu cepat nantinya gagal.“Jadi kita coba dulu saja berhasil atau tidak tetapi targetnya ini

bisa berlanjut,”kata Mardian Selaku penanggung jawab rusa. Bagian Gedung dan Taman DPR telah berkoordinasi dengan perawat rusa di Istana Bogor, hal itu bertujuan mengetahui bagaimana cara merawat, memberikan makanan dan vaksin pada rusa. “Untuk makanan biasanya kita memberikan wortel, kangkung, ubi, sawi hijau,”terangnya. Dia mengatakan, selain makanan, pihaknyajugamempersiapkanvaksindan dokter hewan guna menjaga kesehatan rusa tersebut.“Biaya juga sudah termasuk dokter dan vaksin,”terangnya saat diwawancarai parlementaria. Mardian menerangkan, kehadiran rusa diharapkan dapat memberikan nuansa berbeda untuk gedung-gedung monumental karena biasanya setiap gedung bersejarah terdapat binatang yang mencerminkan ciri khas dari negara yang bersangkutan,“Parlement Australia ada binatang Kanguru,”terangnya Sementara Pegawai Setjen DPR, Nita Juwita mengatakan, dirinya takjub hadirnya rusa di lingkungan DPR. sehingga tidak perlu lagi pergi ke kebun binatang, MonasataupunkeBogor hanya untuk melihat rusa. Ia mengharapkan, binatang di lingkungan DPR jangan hanya rusa dan soang tambahkan juga binatang langka lainnya. “Kalau perlu ada taman burung dan sungai kecil, biar tiap pagi kita bisa mendengarkan kicauan burung,”katanya. Rekan karyawan lainnya mengharapkan, pengalaman mendatangkan rusa beberapa waktu lalu yang akhirnya habis tak berbekas, jangan terulang lagi. “ Mendatangkan rusa merupakan hal yang mudah, tetapi pemeliharaan supaya hewan lestari dan bahkan bisa berkembang itu hal yang sangat penting. Semangat memelihara ini harus dijaga terus jangan hangathangat tahi ayam,”ujarnya penuh harap. (si/sc/rat/do)

foto supardi

84


PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71

Recommend Documents