RAHABILITASI LAHAN TAMBANG PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TH.2010 DAN
RANCANGAN PERMEN ESDM NO. TH TENTANG REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG (PENGGANTI PERMEN ESDM NO.18 TH.2008) Muh Nyl Hasan, ST, M.Si Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser Pelatihan Rehabilitasi lahan bekas Tambang batubara Untuk Praktisi Bukit Bangkirai, 5 Desember 2012
DASAR HUKUM q
q
q
q
q
q
Undang – Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Peturan Pemerintah 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan P.04/ Menhut-II/2011 = Pedoman Reklamasi Hutan (terkait Pasal 51 ayat 6 PP.76 tahun 2008 P.60/ Menhut-II/2009 = Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan (Terkait pasal 50 ayat 5 PP.76 Tahun 2008) Permen LH No. 04 Tahun 2012 Tantang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sep anjang tahapan usaha pertambangan untuk m enata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfung si kembali sesuai peruntukannya. Ø Reklamasi yang baik akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan didasarkan kepada prinsip-prinsip keutamaan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor Ø
PASCATAMBANG Pascatambang adalah kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan
TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
JAMINAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI v v v
v
v
BENTUK JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat. Dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi tahunan Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui Ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi. Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan Reklamasi
PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI TAHAP EKPLORASI
PENENTUAN BIAYA REKLAMASI Penentuan biaya reklamasi: tahap eksplorasi dihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas lahan yang akan direklamasi pada lahan yang dibuka selama jangka waktu kegiatan eksplorasi, meliputi antara lain: 1. lubang pengeboran 2. sumur uji 3. parit uji, dan/atau 4. sarana penunjang eksplorasi (camp, jalan, dll)
TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
PROGRAM REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi Lahan di luar bekas tambang dengan sistem tambang terbuka antara lain: a. tempat penimbunan tanah penutup; b. tempat penimbunan bahan tambang; c. jalan tambang dan/atau jalan angkut;
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI (LANJUTAN)
JAMINAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI BENTUK JAMINAN 1. Rekening bersama pada bank Pemerintah 2. Deposito Berjangka 3. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia 4. Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve) v Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat. v Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama wajib ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus sesuai jangka waktu reklamasi. v Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya dapat ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus sesuai jangka waktu reklamasi atau setiap tahun. v Penentuan biaya reklamasi tahap operasiproduksI pada periode limatahun pertama dihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas lahan yang dibuka pertama dihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas lahan yang dibuka pada periode lima tahun pertama. v dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan. v Penempatan jaminan reklamasi setiap tahun untuk tahun berikutnya dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak dimulainya tahun berjalan. v Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan Reklamasi
PENENTUAN BIAYA REKLAMASI Penentuan biaya reklamasi: a. tahap operasi produksi pada periode lima tahun pertama dihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas lahan yang dibuka pada pada periode lima tahun pertama. b. tahap operasi produksi pada periode periode lima tahun berikutnya dihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas lahan yang akan direklamasi setiap tahunnya pada periode tersebut
PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI PERIODE 5 TAHUN PERIODE BERIKUTNYA Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi periode lima tahun berikutnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode lima tahun sebelumnya. v Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi tahap operasi produksi disusun sesuai dengan umur tambang. v
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi Lahan di luar bekas tambang dengan sistem tambang terbuka antara lain: a. tempat penimbunan tanah penutup; b. tempat penimbunan bahan tambang; c. jalan tambang dan/atau jalan angkut;
PENINJAUAN LAPANGAN
PELAKSANAAN PASCA TAMBANG
PENINJAUAN LAPANGAN
Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP/IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP/IUPK.
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI (LANJUTAN)
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG (LANJUTAN)
PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI
PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG
PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG .........LANJUTAN Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi
atau
IUPK
Operasi
Produksi
dinyatakan
berakhir setelah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi.
SANKSI
TERIMA KASIH
[email protected]
PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI (LANJUTAN…..)
PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI (LANJUTAN…..)
PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN PENUTUPAN TAMBANG
PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN PENUTUPAN TAMBANG
