KEPMEN NO. 27 TH 1987 KEPUTUSAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.27/MEN/1987 TENTANG TATACARA PENGADAAN PEKERJAAN PENYIAPAN PEMUKIMAN UNTUK PROYEK PIR-TRANS
MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. b. c.
bahwa pekerjaan penyiapan pemukiman dalam rangka PIR-TRANS yang terdiri dari penyiapan lahan pekarangan, bangunan perumahan, penyiapan lahan pangan dan pembangunan pemikuiman merupakan suatu paket pekerjaan yang sepenuhnya dibiayai dengan anggaran dari departemen Transmigrasi; bahwa pelaksanaan pekerjaan penyiapan pemukiman sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu diatur tata cara pengadaan pekerjaan penyiapan pemukiman untuk proyek PIR-TRANS ; bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri
Mengingat :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1987 tentanf Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M tahun 1983 Tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/ Lembaga; Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi; Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi; Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.055 A /Men/ 1983 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan di tambah terakhir dengan Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 23/Men/1987; Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.16 /Men/ 1987 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen Transmigrasi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 20 /Men/1987.
Memperhatikan :
1.
Surat Edaran bersama antara Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor SE–130/A/1985 Tanggal 28 Pebruari 1985 Tentang Persiapan 564/D.IV/21985 Pelaksanaan DIP 1985/1986 .
2. 3.
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.2954/Men/SJ/1984 tanggal 19 Juli 1984 tentang Pelelangan dan Penunjukan langsung Pemborongan/Pembelian di Lingkungan Departemen Transmigrasi; Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor: SE-40/A/1986 tanggal 22 Juli 1986 tentang Biaya Konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGADAAN PEKERJAAN PENYIAPAN PEMUKIMAN UNTUK PROYEK PIR-TRAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3.
PIR –TRANS adalah pola pengembangan perkebunan yang dilaksanakan didaerah Transmigrasi, yang dikaikan dengan program transmigrasi dan program perkebunan secara terpadu; Perusahaan inti adalah perusahaan Perkebunan besar baik milik swasta maupun milik negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai pelaksana proyek PIR-TRAS; Pengadaan pekerjaan adalah berupa pelaksanaan pekerjaan penyiapan pemukiman transmigrasi yang dilakukan oleh perusahaan inti.
Pasal 2 Ruang pengadaan pekerjaan penyiapan pemukiman untuk proyek PIR-TRANS adalah yang menyangkut penunjukan langsung pelaksana kegiatan /pekaerjaan penyiapan pemukiman . BAB II KEGIATAN Pasal 3
1.
2.
3.
Pekerjaan penyiapan pemukiman untuk proyek PIR-TRANS sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1986 merupakan 1(satu) paket pekerjaan yang dibiayai dari anggaran Departemen Transmigrasi terdiri dari: a. Komponen utama meliputi : i. Pembangunan lahan pekarangan /pangan; ii. Pembangunan perumahan petani peserta . b. Komponen penunjang yaitu pembangunan prasarana umum pemukiman meliputi: sarana air bersih, jalan, jembatan, fasilitas umum. Selain pekerjaan penyiapan pemukiman Transmigrasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini juga terdapat pekerjaan –pekerjaan : a. Studi Perencanaan Teknis Satuan Pemukiman /Tata Ruang(RTSP); b. Penyusunan tahap II; c. Desain Tata Letak (DTL); d. Supervisi. Pekerjaan tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini sepenuhnya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen Transmigrasi .
BAB III PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN
Pasal 4
1.
Pekerjaan Penyiapan Pemukiman sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 3 dilaksanakan oleh perusahaan inti
2.
Perusahaan inti dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini wajib memperhatikan dan berpedoman pada petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi C.q Direktorat jenderal Penyiapan Pemukiman Pasal 5
Untuk pekerjaan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal 3 dapat dilakukan dengan cara menggunakan jasa konsultan atau dilaksanakan oleh pihak ketiga atau dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 6
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perusahaan inti dalam melaksanakan pekerjaan wajib mengikut sertakan pemborong / rekanan Golongan ekonomi lemah setempat dengan cara men sub kontrakan sebagian pekerjaan. Pekerjaan penyiapan permukiman yang dapat di sub kontrakan terbatas pada pekerjaan penunjang sebagaimana tersebut pada huruf b ayat (1) pasal 3 ,sedangkan untuk pekerjaan utama sebagaimana tersebut pada huruf a ayat (1) pasal 3 tidak boleh di sub kontrakan. Perusahaan inti tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang din sub kontrakan Penunjukan sub kontraktor sebagaimana tersebutn ayat (1) pasal ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pemimpin proyek dan sub kontraktor. Tidak boleh mensubkontrakan lebih lanjut. Sub Kontraktor harus memenuhi persyaratan yang di atur dalam keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984. Perusahaan inti dalam mensubkontrakkan pekerjaannya harus dapat menjamin: a. pencapaian tepat sasaran b. penggunaan dana yang efesien c. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar /bestek; d. pencapaian kwalitas pekerjaan; e. penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya.
Pasal 7
1. 2.
Departemen Transmigrasi memberikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 3 kepada Perusahaan Inti/Pelaksana Proyek PIR-Trans. Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dengan tata cara Penunjukan Langsung sebagai berikut:
a. b.
c. d.
Setelah DIP/PO deterima, Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi setempat mengundang Perusahaan Inti/Pelaksana Proyek PIR-TRANS untuk memberikan penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Edaran bersama antara Drektur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor SE-130/A/1985 tanggal 28 Pebruari 1985 tentang persiapan Pelaksanaan DIP 1985/1986 maka Kepala Kantor wilayah Departemen Transmigrasi dapat melakukan persiapan pemberian pekerjaan sebelum DIP/PO diterima. Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi melalui Panitia Lelang atau Penunjukan Langsung yang ada, melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi harga yang diajukan. Dalam melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi harga yang diajukan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, menggunakan pembanding Rencana Anggaran Biaya Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman serta surat penawaran untuk pekerjaan yang sejenis di lokasi yang berdekatan.
Pasal 8 Perusahaan Inti/Pelaksana Proyek PIR-TRANS sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 3 diwajibkan mengajukan surat penawaran yang disertai perincian perhitungan Rencana Anggaran Biaya dan dilengkapi pula dengan keterangan/persyaratan sebagai berikut: • Nama/Alamat Perusahaan; • Surat Keputusan Penetapan sebagai Pelaksana Proyek PIR-TRANS; • Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP); • Akte Pendirian Perusahaan dan Perubaha-perubahannya;
• Referensi Bank; • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • Daftar Susunan Pemilikan Modal dan Susunan Pengurus Perusahaan ; • Bidang Usaha dan Daerah tempat Usaha; • Neraca akhir Perusahaan yang diperiksa oleh Akuntan Publik; • Surat Pernyataan bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah harga penawaran ; • Daftar Rekanan Mampu (DRM) untuk Subkontraktor. Pasal 9 Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi melaporkan hasil evaluasi penawaran dan negosiasi harga disertai bukti penelitian dan penilaian kepada Menteri Transmigrasi selaku Ketua Tim pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen Transmigrasi.
BAB IV PENGEDALIAN Pasal 10 Departemen Transmigrasi bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan pekerjaan penyiapan pemukiman untuk Proyek PIR-TRANS.
Pasal 11
1. 2.
Apabila Perusahaan Inti melaksanakan pekerjaan tidak sebagaimana mestinya, maka Pemimpin Proyek Wajib memberikan peringatan langsung secara tertulis kepada Perusahaan Inti dan Subkontraktor. Apabila peringatan tersebut ayat (1) Pasal ini ternyata setelah 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan memperhatikan tenggang waktu, tidak mengambil langkah-langkah penyelaisaian maka dapat diambil tindakan pemutusan Kontrak (perjanjian kerja) secara sepihak.
Pasal 12 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pengaturan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Juli 1987 MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Martono
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV; Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Sdr. Para Gubernur/KDH Tk. I seluruh Indonesia Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi seluruh Indonesia.
