KEPMEN NO. 182 TH 2003 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-182/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA MENIMBANG
:
a. bahwa tata cara penyusunan, rencana, program dan anggaran pembangunan tahunan bidang ketransmigrasian dilakukan secara terpadu demi tertib administrasi agar mampu berdayaguna dan berhasilguna; b. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan tahunan bidang ketransmigrasian yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas bagi aparat penyelenggaraan transmigrasi, diperlukan pengaturan tata cara penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan tahunan bidang ketransmigrasian; c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tata Cara Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran Pembangunan Tahunan Bidang Ketransmigrasian.
MENGINGAT
:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M/Tahun 2001 tentang Pengangkatan Menteri Dalam Kabinet Gotong Royong; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/M Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP231/MEN/2002 tentang Kriteria Usulan Program Penyiapan Permukiman, Perpindahan dan Penempatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Binaan Dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian; 15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Program Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut dengan Propenas adalah Rencana Pembangunan yang berskala Nasional dan merupakan consensus serta komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. b. Rencana dan Strategi adalah perumusan hasil analisa terhadap Propernas yang dituangkan dalam rencana dan program bidang ketransmigrasian selama lima tahun. c. Rencana adalah suatu rangkaian kegiatan bidang ketransmigrasian yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dalam batas waktu tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. d. Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut REPETA Bidang Ketransmigrasian adalah penjabaran Propernas yang berkaitan dengan bidang ketransmigrasian yang merupakan landasan dan pedoman penyelenggaraan transmigrasi dalam kurun waktu satu tahunan. e. Program adalah penjabaran dari kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagai perwujudan lebih lanjut dari rencana yang berisi besaran sasaran dan batasan waktu pelaksanaan. f. Program Tahunan Transmigrasi adalah penjabaran dari REPETA sebagaimana dimaksud huruf d. g. Daftar Rencana Program Pembangunan yang selanjutnya disingkat DRPP adalah Dafttar Rencana Program Pembangunan Ketransmigrasian yang disampaikan ke Menteri/Bappenas. h. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah. i. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. j. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah. k. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. l. Dana Tugas Pembantuan adalah Dana dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempetanggung jawabkan kepada pemerintah pusat. m. Bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah bahan yang memuat keadaan program/fisik dan anggaran yang telah dicapai pada tahun yang lalu dan pada tahun yang sedang berjalan, serta program/fisik dan anggaran yang telah disusun disertai uraian kebijaksanaan penyelenggaraan transmigrasi untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan Program Tahunan. n. Satuan Tiga adalah Alokasi Anggaran menurut sector, sub sector, program dan proyek. o. Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan yang selanjutnya disingkat SPAAP adalah besaran anggaran dan program Dana Dekonsentrasi yang dialokasi untuk Daerah. p. Lembaran Kerja yang selanjutnya disingkat LK adalah dokumen pembantu perencanaan anggaran yang berfungsi untuk menampung perhitungan biaya yang lebih rinci dari suatu kegiatan proyek dan sebagai dasar penyusunan proyek serta petunjuk operasional daftar isian proyek. q. Daftar Isian Proyek yang selanjutnya disingkat DIP adalah dokumen keuangan yang ditandatangani oleh pimpinan Departemen dan atau disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk. r. Petunjuk Operasional yang selanjutnya disingkat PO adalah dokumen petunjuk pelaksanaan anggaran sebagai tindak lanjut LK dan DIP yang memuat uraian petunjuk-petunjuk khusus dari Menteri dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk. s. Norma Biaya adalah ketentuan Standar Biaya menurut Satuan Fisik kegiatan yang digunakan untuk dasar penyusunan perhitungan biaya setiap kegiatan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku atau yang disusun menurut Norma Fisik dan biaya yang ditetapkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 2 1. Program Pembangunan Bidang Ketransmigrasian meliputi : a. Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan; b. Penataan Dan Persebaran Penduduk; c. Perwujudan Pusat Pertumbuhan Wilayah.
2. Penjabaran Program Pembangunan Bidang Ketransmigrasian meliputi : a. Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Kawasan; b. Fasilitasi dan Pelayanan Perpindahan; c. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Lingkungan Permukiman. 3. Dalam melaksanakan Program Pembangunan Bidang Ketransmigrasian disusun Rencana dan Strategi Bidang Ketransmigrasian. 4. Penyusunan Rencana dan Strategi Bidang Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-undang Propernas. 5. Penyusunan Rencana dan Strategi Bidang penyelenggaraan transmigrasi lima tahunan.
Ketransmigrasian
meliputi
kegiatan
analisa
dan
perumusan
6. Hasil Penyusunan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa Rencana dan Strategi Bidang Ketransmigrasian yang digunakan sebagai Pedoman Penyusunan REPETA dan Program Tahunan Bidang Ketransmigrasian. Pasal 3 1. 2.
Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Rencana dan Strategi Bidang Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5). Rencana dan Strategi sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Propenas ditetapkan. Pasal 4
1.
2. 3.
Ruang Lingkup Tata Cara Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran Pembangunan Tahunan Bidang Ketransmigrasian meliputi : a. Penyusunan REPETA dan Program Tahunan; b. Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahunan. Bagan Alur kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b adalah tercantum pala Lampiran I dan II Keputusan ini. Tata Cara Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran Pembangunan Tahunan Bidang Ketransmigrasian merupakan Pedoman dan Landasan Kerja bagi aparat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. BAB II PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN (REPETA) Pasal 5
1.
2.
.
Penyusunan REPETA Bidang Ketransmigrasian didasarkan pada : a. Undang-undang Propenas ; b. Rencana dan Strategi Bidang Transmigrasi Jangka Menengah (5 tahun); c. Rakorbang tingkat Kabupaten/Kota; d. Rakorbang tingkat Provinsi; e. Rakorbangnas; f. Kebijakan Bidang Ketransmigrasian. Penyusunan REPETA dilaksanakan sebagai berikut : a. Konsep REPETA di lingkungan Direktorat Jenderal PSKT disusun oleh masing-masing unit kerja Eselon II yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, selanjutnya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Direktur Jenderal PSKT disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan; b. Konsep REPETA di lingkungan Direktorat Jenderal MOBDUK disusun oleh masing-masing unit kerja Eselon II yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, selanjutnya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Direktur Jenderal MOBDUK disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan; c. Konsep REPETA di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi yang berkaitan dengan Ketransmigrasian disusun oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian dan Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian , selanjutnya oleh Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi atas nama Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan; d. Konsep REPETA di lingkungan Badan Penelitian dan Produktivitas yang berkaitan dengan Ketransmigrasian disusun oleh Pusat Pelatihan Transmigrasi, selanjutnya oleh Sekretaris Badan Pelatihan dan Produktivitas atas nama Kepala Badan Pelatihan dan Produktivitas disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan;
Pasal 6 Penyusunan REPETA Bidang Ketransmigrasian merupakan tugas dari Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan dan diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Maret (Bulan-9). Pasal 7 REPETA Bidang Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dijadikan dasar penyusunan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang REPETA bidang Ketransmigrasian. . BAB III PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN Pasal 8 1. 2.
3. 4. 5.
Penyusunan Program Tahunan berpedoman kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang REPETA. Penyusunan Program Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Cq. Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dengan melibatkan unit kerja Eselon II Direktorat Jenderal PSKT dan Direktorat Jenderal MOBDUK, Badan Litbang dan Informasi, Badan Pelatihan dan Produktivitas dan Instansi lintas sektor terkait, serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi. Dalam menyusun Program Tahunan Bidang Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan Rakernis Bidang Ketransmigrasian. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan bertanggungjawab atas penyelesaian Penyusunan Program Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1). Penyusunan Program Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada bulan April (Bulan-8). Pasal 9
1. 2. 3. 4. 5.
Program Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Program Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dapat disempurnakan berdasarkan perkembangan dalam pelaksanaan. Penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proses penyempurnaan Program Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi tugas dan tanggung jawab Biro Perencanaan dengan mengikutsertakan Unit Kerja Eselon I yang berkaitan dengan Bidang Ketransmigrasian. Penyusunan penyempurnaan Program Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (4) diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Mei (Bulan-5). . BAB IV PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBANGUNAN . Pasal 10
Penyusunan Anggaran Pembangunan terdiri dari kegiatan penyusunan Bahan Nota Keuangan dan Rancangan APBN, Satuan Tiga, Evaluasi Penyusunan SPAAP, LK dan Konsep DIP Proyek Pusat, LK dan Konsep DIP Dana Tugas Pembantuan serta PO Proyek Pusat dan PO Dana Tugas Pembantuan. Pasal 11 1. 2. 3. 4. 5.
Berdasarkan permintaan Menteri Keuangan, disusun Bahan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. Penyusunan Bahan Nota Keuangan dan Rancangan APBN berdasarkan Program Tahunan yang telah ditetapkan. Bahan Nota Keuangan dan Rancangan APBN disusun oleh Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan yang dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan berdasarkan bahan usulan masing-masing unit kerja Eselon I terkait. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan bertanggung jawab atas penyelesaian Bahan Nota Keuangan dan Rancangan APBN Bidang Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei (Bln-5). Bahan Nota Keuangan dan Tancangan APBN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan yang dalam bentuk usulan pendahuluan RUU APBN disampaikan kepada Komisi VII DPR-RI pada bulan Juli (Bln-7).
Pasal 12 1. 2. 3.
Berdasarkan Bahan Nota Keuangan dan Rancangan APBN kemudian disusul DRPP Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. DRPP sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan usulan masing-masing Unit Eselon I yang bersangkutan. Penyusunan DRPP oleh Unit kerja Eselon I sebagai berikut : a. DRPP di lingkungan Sekretariat Jenderal disusun oleh unit Eselon II yang bersangkutan dan disampaikan oleh pimpinan unit masing-masing kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan; b. DRPP di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi dan di lingkungan Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk Pusat maupun Daerah disusun oleh masing-masing unit Eselon II dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang selanjutnya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal ata nama Direktur Jenderal disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan; c. DRPP di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Bidang Ketransmigrasian disusun oleh Pusat Penelitian Pengembangan Ketransmigrasian dan Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian selanjutnya oleh Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi atas nama Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan; d. DRPP di lingkungan Badan Pelatihan dan Produktivitas disusun oleh Pusat Pelatihan Transmigrasi selanjutnya oleh Sekretaris Badan Pelatihan dan Produktivitas atas nama Kepala Badan Pelatihan dan Produktivitas disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan; e. DRPP sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d ayat (3) oleh Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan dibahas bersama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk, Sekretariat Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi, Sekretariat Badan Pelatihan dan Produktivitasan selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Juli (Bln-7). Pasal 13
1. 2.
DRPP sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) disusun berdasarkan Program Pembangunan tahunan bidang ketransmigrasian dengan memperhatikan DRPP yang disampaikan oleh Kepala Dinas yang menangani tugas Ketransmigrasian dan DRPP yang telah dibahas oleh masing-masing Unit Eselon I yang terkait. DRPP Bidang Ketransmigrasian sebagai bagian dari DRPP Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Ketua Bappenas oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selambat-lambatnya pada bulan Juli (Bln-5). Pasal 14
1. 2. 3. 4.
Berdasarkan permintaan Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Anggaran, disusun rincian Satuan Tiga Bidang Ketransmigrasian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyusunan Satuan Tiga sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun didasarkan pada DRPP dan Program Tahunan Bidang Ketransmigrasian. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan bertanggungjawab atas Penyusunan Satuan Tiga Bidang Ketransmigrasian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1). Satuan Tiga Bidang Ketransmigrasian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Ketua Bappenas setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau setelah dilaksanakan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 15
1.
2.
Berdasarkan Satuan Tiga sebagaimana dimaksud Pasal 14 disusun LK dan Konsep DIP Bidang Ketransmigrasian yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian : a. Dana Pusat; b. Dana Dekonsentrasi; c. Dana Tugas Pembantuan; LK dan Konsep DIP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disusun oleh Pejabat Eselon I yang meliputi : * Proyek-proyek di lingkungan Sekretariat Jenderal : a. Biro Keuangan; b. Biro Perencanaan; c. Unit Seselon II yang bersangkutan. * Proyek-proyek pusat di lingkungan Direktorat Jenderal PSKT : a. Biro Keuangan; b. Biro Perencanaan; c. Sekretariat Direktorat Jenderal PSKT dan dibantu oleh Direktorat yang bersangkutan. * Proyek-proyek pusat di lingkungan Direktorat Jenderal MOBDUK : a. Biro Keuangan; b. Biro Perencanaan; c. Sekretariat Direktorat Jenderal Mobduk dan dibantu oleh Direktorat yang bersangkutan. * Proyek-proyek pusat di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi :
3. 4.
a. Biro Keuangan; b. Biro Perencanaan; c. Pusat Litbang Ketransmigrasian; d. Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian; e. Sekretariat Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi. * Proyek-proyek Pusat di lingkungan Badan Pelatihan dan Produktivitas : a. Biro Keuangan; b. Biro Perencanaan; c. Pusat Pelatihan Transmigrasi; d. Sekretariat Badan Pelatihan dan Produktivitas." Sekretaris Jenderal Cq. Biro Keuangan mengkoordinasikan penyusunan LK dan Konsep DIP Dana Pusat sebagaimana dimaksud ayat (2). Hasil penyusunan dan pembahasan LK dan Konsep DIP Dana Pusat oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan pembahasan. Pasal 16
1. 2. 3.
Berdasarkan LK yang diusulkan daerah, disusun Konsep SAAP untuk Dana Dekonsentrasi. Penyusunan Konsep SPAAP dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Cq. Biro Keuangan bersama dengan unit kerja Eselon I yang terkait dengan Bidang ketransmigrasian. Hasil Penyusunan dan pembahasan LK dan Konsep DIP dana Dekonsentrasi oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. Pasal 17
1. 2. 3.
Berdasarkan LK yang diusulkan daerah, disusun LK DIP untuk dana Tugas Pembantuan. Penyusunan LK DIP dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Cq. Biro Keuangan bersama dengan unit kerja Eselon I yang terkait dengan bidang ketransmigrasian. Hasil Penyusunan dan pembahasan LK dan Konsep DIP dana Tugas Pembantuan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan pembahasan. Pasal 18
1. 2.
Perubahan LK dan Konsep DIP Dana Pusat, Konsep SPAAP Dana Dekonsentrasi dan LK DIP Dana Tugas Pembantuan pada saat pembahasan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I terkait. Hasil Perubahan LK, Konsep DIP dan Konsep SPAAP dikoordinasikan oleh Kepala Biro Keuangan berupa Net DIP berdasarkan Program Tahunan. Pasal 19
1. 2.
3.
Net DIP sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Net DIP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan diproses sebagai berikut : a. Diteliti berdasarkan LK dan Konsep DIP serta Konsep SPAAP yang telah dibahas bersama Direktorat Jenderal Anggaran, dan jika terdapat kesalahan dikembalikan kepada unit kerja Eselon I bidang Ketransmigrasian untuk diperbaiki; b. Net DIP ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan bertanggungjawab atas penyelesaian Net DIP pada bulan Desember. Pasal 20
1. 2.
3.
4. 5.
Berdasarkan LK dan Net DIP yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran disusun Petunjuk Operasional (PO). Penyusunan PO dilakukan sebagai berikut : a. Untuk proyek-proyek di lingkungan Sekretariat Jenderal oleh Biro Keuangan; b. Untuk proyek-proyek Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal PSKT dan Direktorat Jenderal MOBDUK oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PSKT dan Direktorat Jenderal MOBDUK Cq. Bagian Keuangan; c. Untuk proyek-proyek Pusat di lingkungan BALITFO dan BALATAS oleh Sekretariat Badan yang bersangkutan; PO ditandatangani oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan dan dilakukan sebagai berikut : a.Untuk proyek-proyek di lingkungan Sekretariat Jenderal oleh Sekretaris Jenderal; b.Untuk proyek-proyek Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal PSKT dan Direktorat Jenderal MOBDUK ditandatangani oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan; c.Untuk proyek-proyek Pusat di lingkungan BALITFO dan BALATAS ditandatangani oleh Kepala Badan yang bersangkutan; Proses penyelesaian PO Dana Dekonsentrasi berpedoman pada SAAP yang disetujui Menteri dan apabila terjadi perubahan SAAP harus memperoleh persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Pejabat Eselon I bidang teknis tingkat Pusat. Proses PO Dana Tugas Pembantuan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan rekomendasi pejabat Eselon I bidang teknis tingkat pusat dan diserahkan serta dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 22 Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-055/MEN/1991 sepanjang telah diatur dalam Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2003 . MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, . ttd JACOB NUWA WEA . . SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Keuangan RI; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Para Pejabat Eselon I dan II Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tingkat Pusat; Gubernur Provinsi seluruh Indonesia; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh Indonesia.
