KEPMEN NO. 96 TH 1998 KEPUTUSAN MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP 96/MEN/1998 TENTANG PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI POLA PERIKANAN MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sesuai dengan perkembangan dalam penyelenggaraan transmigrasi, maka khusus untuk permukiman transmigrasi pola perikanan dipandang perlu adanya perubahan/penyempurnaan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP 112/MEN/1996 tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi ;
b.
bahwa dalam upaya menyelaraskan strategi dan kebijaksanaan dalam hal butir a, maka perubahan/penyempurnaan itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia;
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
9.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
10.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
12.
Peraturan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 115/MEN/1992 tentang Pedoman
Induk Penyelenggaraan Transmigrasi; 13.
Peraturan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/1995 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi;
14.
Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/1985 tentang Hak, Bantuan dan Kewajiban Transmigran;
15.
Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 64/MEN/1986 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundangan di Lingkungan Departemen Transmigrasi;
16.
Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambaha Hutan Republik Indonesia Nomor KEP.64/MEN/1993 tentang Pemberian Bantuan dan Peralatan dan Jaminan Hidup Bagi Transmigran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 55/MEN/1996;
17
Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 76/MEN/1994 tentang Penetapan Keanggotaan Departemen dan Lembaga Pemerintah dalam Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
18.
Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 150/MEN/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan jis Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 155/MEN/ 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Transmigrasi dan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 124/MEN/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi;
19.
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 509/Kpts/Ik.120/7/1995 tentan Pola Kemitraan Perikanan. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI POLA PERIKANAN.
PERTAMA
:
Memberlakukan Pengembangan Permukiman Transmigrasi Pola Perikanan terdiri dari usaha nelayan dan usaha tambak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Pelaksanaan Pola Perikanan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dilakukan melalui tahap-tahap kegiatan , pengerahan dan penempatan, pembinaan teknis budidaya/penangkapan dan sosial ekonomi budaya serta penyerahan Unit Permukiman Transmigrasi.
KETIGA
:
Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.
KEEMPAT
:
Sejak ditetapkannya Keputusan ini, Pola perikanan yang diatur dalam Keputusan Menteri Transmigrasi Republik indonesia Nomor KEP 124/MEN/1990 dan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 112/MEN/1996 tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 1998
MENTERI TRANSMIGRASI
DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA
A. M. HENDROPRIYONO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ; 5. Gubernur Bank Indonesia; 6. Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; 7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
LAMPIRAN : Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP 96/MEN/1998 Tentang Pengembangan Permukiman Transmigrasi Pola Perikanan.
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pembangunan transmigrasi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas perlu diarahkan pada upaya meningkatkan efisiensi serta berbagai kegiatan usaha transmigran yang lebih berorientasi kepada pasar, serta menjamin keunggulan komparatif dan kompetitif yang mampu bersaing dipasar domestik ataupun pasar global. Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi harus mengarah kepada kegiatan -kegiatan agribisnis dan agroindustri secara terpadu dengan kegiatankegiatan usaha lainnya melalui pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yang lebih maju sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Masih adanya sebagian dari penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan merupakan tantangan, diantaranya adalah nelayan dan petambak. Di pihak lain sumber daya kelautan dan pesisir Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Peluang untuk mengembangkan transmigrasi pola perikanan menjadi anugerah yang harus dimanfaatkan . Mengembangkan transmigrasi pola perikanan, diperlukan investasi yang cukup besar, yang tidak mungkin seluruhnya dibiayai Pemerintah. Oleh karena itu perlu digali potensi dunia usaha melalui pola kemitraan dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Pola Bapak Angkat -Anak Angkat atau bentuk kemitraan lain.
B.
Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Pola Perikanan meliputi: 1. Usaha Nelayan; 2. Usaha Tambak.
BAB II PELAKSANAAN POLA PERIKANAN A.
Pola Perikanan Usaha Nelayan 1.Pengertian Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: a. b.
Transmigran Inti, adalah transmigran terpilih yang diharapkan dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator bagi kelompoknya yang telah mendapat latihan ketrampilan secara khusus ; Daerah Pengerahan, adalah daerah yang ditetapkan sebagai daerah asal calon transmigran yang karena sesuatu hal sebagian atau seluruh penduduknya diundang untuk pindah atau berpindah menjadi nelayan di daerah yang telah disiapkan ;
c.
Daerah Tujuan Transmigrasi Usaha Nelayan, adalah daerah dipilih dan kemudian ditetapkan untuk penempatan transmigran nelayan ;
d.
Calon Transmigran Nelayan, adalah penduduk yang telah diseleksi dan telah ditempatkan di lokasi permukiman transmigrasi ;
e.
Peserta Transmigran Nelayan, adalah transmigran terpilih yang berasal dari calon peserta yang telah melalui seleksi dan telah mendapat paket kredit penangkapan ikan serta pendukungnya :
f.
Transmigrasi Perusahaan Inti Rakyat (PIR) penangkapan ikan, adalah proyek transmigrasi yang pelaksanaanynya dikaitkan dengan pembangunan perikanan usaha nelayan ;
g.
Nelayan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
h.
Transmigran Plasma, adalah transmigran nelayan peserta PIR nelayan :
i.
Perusahaan Inti Rakyat (PIR), adalah bentuk kerjasama kemitraan antara perusahaan inti (BUMN, Perusahaan Swasta atau Koperasi) dengan plasma (transmigran) di bidang usaha perikanan;
j.
Kemitraan, adalah kerjasama usaha antara Plasma dengan Perusahaan Inti disertai pembinaan dan pengembangan daengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta berkesinambungan ;
k.
Permukiman Transmigrasi Pola Perikanan Usaha Nelayan, adalah permukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigrannya berusaha pokok dan memperoleh pendapatan dari usaha penangkapan ikan ;
l.
Perusahaan Inti, adalah Perusahaan Perikanan baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta atau Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum dan memenuhi syarat untuk bermitra dengan transmigran sebagai plasma, yang selanjutnya akan bertindak sebagai Perusahaan Pembina, Perusahaan, Perusahaan Pengelola, Perusahaan Penghela, ataupun Bapak Angkat ;
m.
Perusahaan Pembina, adalah Perusahaan Inti yang menyediakan lahan/sarana produksi, memberikan bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah, memasarkan hasil produksi plasma dan mengusahakan kredit serta melakukan usaha penagkapan dan atau pembudidayaan ikan ;
n.
Perusahaan Pengelola, adalah Perusahaan Inti yang hanya memberikan bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi plasma serta mengusahakan krdit dan menyediakan sarana produksi ;
o.
Perushaan Penghela, adalah Perusahaan Inti yang hanya memberikan bimbingan teknis dan manajemen kepada plasma serta menampung, menangani (handling) dan atau mengolah ikan serta memasarkan hasil produksi plasma ;
p.
Bapak Angkat, adalah perusahaan yang tidak bergerak di bidang perikanan yang memberikan bimbingan manajemen, membantu memasarkan hasil produksi Anak Angkat, serta membantu mengusahakan kredit dan atau menyediakan sarana produksi.
2. Tujuan a.
Membuka kesempatan kerja bidang penangkapan ikan di Daerah Transmigrasi dalam rangka pengembangan wilayah ;
b.
Meningkatkan kesejahteraan transmigran nelayan melalui kesempatan penguasaan /pemilikan unit usaha penangkapan ikan ;
c.
Turut meningkatkan produksi perikana nasional dalam rangka penyediaan bahan pangan ikan dan peningkatan devisa negara.
3. Sasaran a.
Terwujudnya desa-desa dengan nelayannya yang produktif dan sejahtera secara berkesinambungan;
b.
Meningkatnya kemampuan teknik dan keahlian (skill) transmigran dalam mengelola usaha penangkapan ikan;
c.
Tercapainya pendapatan transmigran sesuai dengan target pembinaan pada saat akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
d.
Terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru.
4. Kriteria Lokasi a.
b.
Tipe perairan ditentukan berdasarkan dayadukung potensi sumberdaya ikan dan diutamakan daerah yang telah memiliki prasaranan dan sarana penunjang. Sedangkan lahan untuk permukiman transmigran harus memiliki persyaratan kelangsungan hidup.
Kesesuaian Lingkungan Hidup Calon permukiman dan perairan untuk penangkapan ikan harus sesuai dengan daya dukung sumber daya.
c.
Status Tanah Status tanah untuk permukiman dan kegiatan lainnya harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah, peruntukan lainnya dan dari benda-benda yang ada di atasnya.
d.
Aksesibilitas Lokasi permukiman harus didukung oleh prasarana dan sarana ke pusat kegiatan ekonomi terdekat dan ke pelabuhan serta ke tempat prosesing.
5. Standar Permukiman Jumlah transmigran nelayan dalam satu satuan permukiman berkisar antara 150-500 KK, dengan alokasi lahan per KK yang sesuai dan dilengkapi dengan prasarana umum serta usaha perikanan yang diatur dalam satu sistem tata letak.
6. Standar Usaha Standar usaha nelayan harus memenuhi kelengkapan unsur-unsurnya antara lain : jenis dan ukuran kapal, alat tangkap, dermaga atau pelabuhan, bangunan sarana penunjang dan Perusahaan Inti.
7. Standar Penyiapan Permukiman Penyiapan permukiman dilaksanakan sesuai standar penyiapan lahan, standar penyiapan bangunan, dan standar pengadaan air bersih serta prasarana dan sarana penangkapan ikan.
8. Daerah Pengerahan Daerah Pengerahan/daerah asal transmigran merupakan daerah-daerah pesisir dengan mengutamakan daerah padat tangkap atau padat nelayan yang memiliki potensi sumberdaya manusia untuk nelayan. 9. Kriteria Calon Transmigran nelayan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
10 Kriteria Calon Perusahaan Inti Badan Usaha yang dapat menjadi Perusahaan Inti adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta atau Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dari Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan.
11. Pengerahan dan Penempatan Proses pengerahan calon transmigran dimulai dari kegiatan penyuluhan, pendaftaran, seleksi, pelatihan, penetapan sebagai calon transmigran, selanjutnya pengiriman tansmigran sampai daerah transmigrasi.
12. Pembinaan Pembinaan transmigran nelayan meliputi pembinaan sosial budaya, pengangkapan ikan, usaha ekonomi, dan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara terus menerus sampai saatnya diserahkan kepada Pemerinah Daerah.
13. Pelaksanaan Pelaksanaan Transmigrasi Pola Perikanan Usaha Nelayan, adalah segala kegiatan ketransmigrasian dengan usaha pokok penangkapan ikan yang dilaksanakan dengan sistem kemitraan. B.
Pola Perikanan Usaha Tambak 1. Pengertian Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a.
Transmigran Inti, adalah transmigran terpilih yang diharapkan dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator bagi kelompoknya yang telah mendapat latihan ketrampilan secara khusus ;
b.
Daerah Pengerahan, adalah daerah yang ditetapkan sebagai daerah asal calon transmigran yang karena sesuatu hal hal sebagian atau seluruh penduduknya diundang atau berpindah menjadi petani tambak di daerah yang telah disiapkan ;
c.
Daerah Tujuan Transmigran Usaha Tambak, adalah daerah yang dipilih dan kemudian ditetapkan untuk penempatan transmigran petani tambak ;
d.
Calon transmigran petani tambak, adalah penduduk yang telah diseleksi dan telah ditempatkan di lokasi permukiman transmigrasi ;
e.
Peserta transmigran petani tambak, adalah transmigran terpilih yang berasal dari calon peserta yang telah melalui seleksi dan telah mendapat paket kredit untuk usaha tambaknya ;
f.
Transmigran Plasma, adalah transmigran petani tambak peserta TIR ;
g.
Perusahaan Inti, adalah Perusahaan Perikanan baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta atau Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum dan memenuhi syarat bermitra dengan transmigran sebagai plasma yang selanjutnya ditetapkan sebagai pelaksana TIR ;
h.
Tambak, adalah kolam air payau yang dipergunakan untuk usaha budidaya suatu komoditas ;
i.
Tambak Inti Rakyat (TIR), adalah proyek/pembangunan transmigrasi yang pelaksanaannya dikaitkan dengan pembangunan perikanan usaha tambak ;
j.
Budidaya tambak, adalah kegiatan pemeliharaan dan pembesaran satu komoditas perikanan di tambak sampai dengan ukuran konsumsi ;
k.
Permukiman Transmigrasi Pola Perikanan Usaha Tambak, adalah permukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigrannya berusaha pokok dan memperoleh pendapatan dari budidaya tambak secara berkesinambungan ;
l.
Kemitraan, adalah kerjasama usaha antara Plasma dengan Perusahaan Inti disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta berkesinambungan.
2. Tujuan a.
Membuka kesempatan kerja bidang usaha tambak di daerah Transmigrasi ;
b.
Meningkatkan kesejahteraan transmigran petani tambak melalui kesempatan meningkatkan kemampuan teknis budidaya dan pengusahaan tambak serta pemilikan tambak ;
c.
Turut meningkatkan produksi perikanan nasional dalam rangka penyediaan bahan ikan dan peningkatan devisa negara.
3. Sasaran a.
Terwujudnya desa-desa dengn petani tambak yang produktif dan sejahtera secara berkesinambungan ;
b.
Meningkatnya kemampuan teknik budidaya (skill) transmigran dalam pengusahaan tambak minimal setingkat teknologi sederhana ;
c.
Tercapainya pendapatan transmigran sesuai dengan target pembinaan pada saat akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
d.
Terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru.
4. Kriteria Lokasi a.
Kesesuaian Lahan Lahan untuk permukiman maupun pertambakan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya;
b.
Tipe Lahan Lahan untuk tambak memiliki persyaratan teknis sesuai dengan standar yang telah ditentukan ;
c.
Status Tanah Status tanah untuk pemukiman dan usaha tambak serta kegiatan lainnya harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah, peruntukan lainnya dan dari benda-benda yang ada di atasnya.
d.
Kesesuaian Lingkungan Hidup Calon permukiman dan usaha tambak harus telah melalui uji AMDAL ;
e.
Aksesibilitas Lokasi permukiman harus didukung oleh prasarana dan sarana ke pusat kegiatan ekonomi terdekat dan tempat pengumpul serta prosesing.
5. Standar Permukiman Jumlah transmigran petani tambak dalam satu satuan permukiman berkisar antara 150-500 KK, dengan alokasi lahan tambnak 0,5-2 Ha/KK yang dilengkapi prasarana dan sarana umum serta usaha tambak yang diatur dalam satu sistem tata letak.
6. Standar Usaha
Standar usaha tambak harus memenuhi kelengkapan unsur-unsurnya antara lainnya jaringan pengairan, pencetakan tambak, sarana produksi, sarana penunjang, budidaya/teknologi dan Perusahaan inti.
7. Standar Penyiapan Permukiman Penyiapan permukiman dilaksanakan sesuai standar penyiapan lahan, standar penyiapan bangunan,dan standar pengadaan air bersih serta prasarana dan sarana budidaya.
8. Daerah Pengerahan Daerah Pengerahan /Daerah Asal transmigran merupakan daerah-daerah pesisir dengan mengutamakan daerah padat penduduk yang memiliki potensi sumber daya manusia untuk petani tambak.
9. Kriteria Calon Transmigran Calon Transmigran petani tambak harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
10 Kriteria Calon Perusahaan Inti Badan Usaha yang dapat menjadi Perusahaan Inti adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta atau Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dari Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan.
11. Pengerahan dan Penempatan Proses pengerahan calon transmigran dimulai dari kegiatan penyuluhan, pendaftaran,seleksi, pelatihan, penetapan sebagai calon transmigran, selanjutnya pengiriman transmigran sampai daerah transmigrasi.
12. Pembinaan Pembinaan transmigran petani tambak meliputi pembinaan sosial budaya, budidaya di tambak, usaha ekonomi, dan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara terus menerus sampai saatnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
13. Pelaksanaan Pelaksanaan Transmigrasi Pola Perikanan Usaha Tambak, adalah segala kegiatan ketransmigrasian dengan usaha pokok budidaya tambak yang dilaksanakan dengan sistem kemitraan. BAB III ORGANISASI DAN TATALAKSANA A
Organisasi Organisasi pelaksanaan transmigrasi Pola Perikanan adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka memperlancar atau melaksanakan transmigrasi pola perikanan usaha nelayan dan usaha tambak.
B.
Tata Laksana Tata Laksana penyelenggarakan kegiatan transmigrasi Pola Perikanan fungsinya mengatur wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan sesuai struktur organisasi Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan serta mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Inti dan transmigran sebagai plasma. BAB IV PEMBIAYAAN
Pembiayaan Transmigrasi Pola Perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sub sektor dari instansi lain yang terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan Luar Negeri, Lembaga Perbankan dan sumber-sumber lain. BAB V PENGENDALIAN
Pengendalian pelaksanaan Transmigrasi Pola Perikanan dilakukan mulai dari tingkat Nasional, Propinsi sampai ke tingkat
Kabupaten yang bersangkutan. BAB VI PENUTUP A
Materi yang dimuat dalam Pembangunan Transmigrasi Pola Perikanan merupakan kriteria dan norma standar untuk setiap bidang usaha yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
B.
Bagi unit kerja di lingkungan Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan dan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan yang sebelumnya telah melaksanakan pembangunan dan pengembangan Transmigrasi Pola Perikanan agar menyesuaikan dengan Keputusan ini.
MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA
A. M. HENDROPRIYONO
