PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

daftar isi DAFTAR ISI

3 Dari Redaksi Laporan Utama 4 Menyongsong Pilpres 2009 8 MEGAPRO : Usung Ekonomi Kerakyatan Untuk Perbaiki Perekonomian Nasional

17 21 24

26 28

Juni 2009 tahun XL no. 72

Siapapun Presidennya Konsisten Selesaikan Isu-isu Besar Pilpres 2009 Harus Demokratis dan Tanpa Kecurangan Suara Masyarakat : Ketiga Pasangan Masih Kedepankan Popularitas Koalisi Jelang Pilpres : Ujian Bagi Soliditas Partai Adu Strategi Jenderal di Pilpres 2009

Profil 50 Anwar Sanusi : Mengawal Syariah Islam Dalam Produk UU DPR

Pengawasan 29 Meski Antasari di Bui Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Stagnan 32 DPR Optimistis Tuntaskan Kasus BLBI/KLBI 11 SBY-Boediono: Lanjutkan Program untuk Kesejahteraan Rakyat

Kunlap 60 Pansus RUU KEK Serap Aspirasi 13 Provinsi Sorotan Akan Ada Orientasi Bagi 64 Anggota DPR Baru 67 Anggaran TNI Harus Proporsional Selebritis 69 Ingrid Kansil Siap TInggalkan Dunia Artis dan Bela Perempuan

14

Jusuf Kalla-Wiranto: Lebih Cepat Lebih Baik Dalam Menyelesaikan Masalah dan Memimpin Bangsa

Anggaran 35 DPR Nilai Stimulus Infrastruktur Gagal 38 Pemerintah Belum Berpihak Pada Ekonomi Rakyat Legislasi 42 Revisi UU Transmigrasi Tampung Perkembangan Otda 43 RUU Pos : Hapus Monopoli dan Buka Peran Swasta 45 Perkuat PPATK Untuk Sidik Perkara 48 Pajak Dan Restribusi Daerah Sumber Pendapatan Daerah

Pernik 71 Press Gathering DPR : Jalin Keakraban Wartawan, Setjen dan DPR Kajian 76 Memaknai Peran DPR Mendorong Efektifitas APBN 79

Pojok Parle

DARI REDAKSI

U

ntuk kedua kalinya di era reformasi ini, pemilihan umum Presiden akan digelar Rabu 8 Juli 2009. Tiga pasang caprescawapres yaitu Megawati-Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto akan bertarung setelah selama sebulan melakukan kampanye, mengadu program, visi dan misi dengan tebar pesona dan janji. Kini saatnya, rakyatlah yang akan mengambil keputusan K untuk menentukan pilihannya melalui bilik suara yang hanya sekitar dua menit, tetapi akan sangat menentukan bagi perjalanan bangsa lima tahun ke depan. Hiruk pikuk rangkaian pilpres dengan berbagai kegiatannya sehingga memanaskan suhu politik di tanah air ini diangkat dalam laporan utama Parlementaria Edisi 72 ini. Beberapa pengamat politik, tim sukses ketiga pasangan

mengenai penanganan korupsi setelah Ketua KPK non aktif Antasari Azhar ditahan KPK serta masalah ekonomi kerakyatan. Di bidang legislasi, RUU Transmigrasi , RUU Pos dan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada ru brik pernik, pada edisi ini diturunkan laporan Press Gathering yang diselenggaran Bagian Pemberitaan DPR dengan para insan pers yang sehari-hari meliput kegiatan DPR-RI. Orientasi bagi anggota baru DPR periode 2009-2014 diturunkan dalam rubric sorotan. Orientasi akan dilakukan pada awal Agustus atau dua bulan sebelum anggota DPR dilantik tanggal 1 Oktober 2009. “ Orientasi tugas ini sangat penting mengingat sekitar 75% anggota Dewan adalah wajah baru. Artinya sebagian besar anggota DPR periode 2009-2014 perlu

capres dan masyarakat digali pandangannya, umumnya merasa bersyukur rangkaian pileg hingga kampanye pilpres 2009 telah berlangsung relative aman dan damai. Mereka berharap, siapapun presidennya yang akan terpilih baik melalui satu atau dua putaran, bisa mengentaskan bangsa ini dari krisis global menuju masyarakat yang makin maju dan sejahtera. Dalam liputan khusus diturunkan laporan mengenai kualiatas alutsista TNI menyusul terjadinya beberapa musibah yang menimpa pesawat TNI. Sedangkan dalam rubrik pengawasan dan anggaran diturunkan komentar

mendalami tugas dan wewenangnya agar meningkat kinerjanya dibanding Dewan sebelumnya,” kata Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Orientasi juga dimaksudkan agar anggota DPR memahami dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. “ Kalau anggota Dewan sudah memahami aturan dan etika, maka citra DPR akan lebih baik dibanding sekarang ini,” kata mantan Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun

PENGAWAS UMUM PIMPINAN DPR PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH Hj. Dra. Nining Indra Saleh, MSi (Sekjen DPR RI) PIMPINAN PELAKSANA Drs. Riado Simanjuntak (Kepala Biro Humas & Hukum) PIMPINAN REDAKSI Drs. Suratna, MSi (Kabag. Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI Dra. Etmita Ardem, MSi., Drs. Adriansyah, MM. (Kasubag Penerbitan) ANGGOTA REDAKSI Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos, Mastur Prantono, Sugeng Irianto, S.Sos Bayu Setiadi, S.IP Suwarni, SE Dian Arivani, SE, Iwan, Suciati, S.Sos. FOTOGRAFER Eka Hindra, Agung Sulistiono, S.H. Mu’amil Rokhily, S.Sos SIRKULASI M. Yasan DISAIN GRAFIS & ARTISTIK Spora ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI Lt. II Gedung Nusantara III DPR-RI JI. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 571 5348, 571 5586, 571 5350 Fax. (021) 571 5341 e-mail: [email protected] www.dpr.go.id/berita PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

LAPORAN UTAMA

Menyongsong Pilpres

Pemilihan umum Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 sudah di depan mata, dimana tiga pasang capres-cawapres yang sudah berkampanye dengan tebar pesona dan umbar janji tinggal menunggu hasilnya. Pasangan MegawatiPrabowo Subianto dengan nomor urut 1 slogan unggulannya mengusung ekonomi kerakyatan, pasangan nomor urut 2 SBYBoediono yang mengusung “ lanjutkan” dan pasangan nomor urut 3 Jusuf KallaWiranto dengan slogan “ lebih cepat lebih baik” harihari ini tengah menanti suara rakyat.


suasana deklarasi ketiga pasangan caprescawapres

P

emilihan Presiden secara langsung yang kedua kalinya di era reformasi ini diharapkan akan mampu membawa bangsa lebih maju, sejahtera, adil dan makmur serta lebih bermartabat. Pada setiap pergantian kepemimpinan tiada lain harapan kita adalah hari esok

yang lebih baik dibanding hari ini. Sebelum sampai pada pilpres, jalan panjang telah dilalui bangsa ini dari pemilu legislative dengan berbagai kekurangannya sampai kepada perolehan kursi sejumlah parpol di DPR serta maraknya koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden-calon wakil

LAPORAN UTAMA

2009

presiden. Munculnya banyak capres menjelang pemilu mewarnai hangatnya perpolitikan Indonesia, selain dari Pimpinan parpol juga muncul calon-calon independen. Sebut saja Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar dan calon alternatif Rizal Ramly, Soetiyoso dan mantan Kasal Slamet Soebianto Namun begitu hasil pileg diumumkan dan hasilnya menempatkan Partai Demokrat mendulang mayoritas, peta pilpres berubah. Parpol yang perolehan suaranya

tak mencukupi akhirnya putar haluan-menurunkan targetnya menjadi cawapres. Hasil pileg setelah putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan PD memperoleh suara terbayak 149 kursi, PG 106 kursi, PDIP 95, PKS 57, PAN 46 kursi, PPP 37, PKB 28, Gerindra 26 dan Hanura 16 kursi. Satu hal yang mengejutkan adalah kemenangan PD yang memperoleh kursi

terbanyak hampir tiga kali lipat hasil pemilu 2004 dan menciutnya jumlah partai (9) yang masuk DPR karena ketentuan parlementary threshold.

Prabowo terkaya

Pilpres 2009 juga mencatat rekor dalam soal kekayaan capres-cawapres, dibanding pada pilpres sebelumnya belum pernah menyentuh jumlah triliun, kali ini cawapres Prabowo Soebianto mendaftarkan kekayaannya sesesar Rp 1,7 triliun. Capres SBY total kekayaannya sebesar Rp 7,14 milyar dan US$44.887, terdiri harta tidak bergerak berupa enam bidang tanah dan

bangunan senilai Rp 2.98 miliar. Harta Bergerak: Alat transportasi dan mesin lain sebesar Rp 509,5 juta, harta bergerak lain senilai Rp 151,6 juta. Giro dan setara kas lain Rp 3,49 miliar (ditambah US$44.887) yangberasal dari hasil sendiri. Sedangkan harta kekayaan capres Jusuf Kalla diperkirakan mencapai : Rp253 miliar, berdasarkan laporan per tahun 2007 yang terdiri dari 80,4 milyar rupiah harta bergerak dan 172,6 milyar rupiah surat berharga. Untuk tahun 2008 diperkirakan ada kenaikan Rp50 miliar. H arta kekayaan Calon Presiden Megawati Soekarnoputri sampai 30 Mei 2005 sebesar Rp 105,8 miliar. Jumlah itu terdiri dari Rp 71,5 miliar berupa harta tak bergerak danbergerak, Rp 22,5 miliar surat berharga, dan Rp 11,8 miliar giro serta rakas. Kekayaan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto terdiri uang tunai Rp 28 miliar. Asset bergerak dan tak bergerak lain senilai Rp 1,42 triliun. Asset bergerak dan tak bergerak yang dimiliki Prabowo, antara lain 27 perusahaan di bidang perkebunan, pertambangan, dan peternakan, serta 90 ekor kuda. Total kekayaan Prabowo Rp 1,7 triliun. Sementara harta kekayaan Calon Wakil Presiden Wiranto, sampai tahun 2007 yang dilaporkan ke KPK, jumlah kekayaannya adalah Rp 46,5 miliar. Adapun harta kekayaan Calon Wakil Presiden Boediono, harta tidak bergerak sebesar Rp 5,8 miliar. Surat berharga dan lain-lain senilai Rp 12,86 miliar. Total harta Boediono senilai Rp 18,66 miliar.


LAPORAN UTAMA

Acara penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres 2009

Jauh panggang dari api

Sebagaimana pilpres sebelumnya, KPU mengundang ketiga pasang capres-cawapres untuk menandatangani deklarasi

kampanye damai. Tiga kandidat menyampaikan pandangannya dan berikrar untuk melakukakan kampanye damai, menghindari kekerasan dan saling serang antar kandidat. Namun yang ditunggu dari deklarasi tersebut ibarat jauh panggang dari api, kampanye belum dimulai saling serang antar tim sukses malah dikobarkan. Contoh paling jelas adalah debat antara Ruhut Sitompul dari Tim sukses SBY, Permadi dari tim sukses

Mega-Pro dan Fuad Bawazier dari kubu JK-Win. Publik disuguhi perdebatan yang sungguh tidak bermutu karena saling serang, bahkan mengarah fitnah dan menyinggung etnis tertentu. Program para pasangan capres, visi dan misi serta solusi menyelesaikan isu-isu besar yang seharusnya diusung dalam kampanye dan debat jarang dikedepankan. Bahkan beberapa waktu lalu publik disajikan

pemeriksaan kesehatan pasangan caprescawapres


pernyataan saling klaim

LAPORAN UTAMA keberhasilan dan merasa paling berjasa antara dua incumbent capres SBY dan JK. Politisi PDIP Tjahyo Kumolo dan Theo L. Sambuaga dari

sekitar 170 juta suara pemilih memiliki kebebasan dan kerahasiaan masing-masing untuk menentukan pilihannya. Terlepas dari hiruk pikuk kampanye dan perpolitikan

Deklarasi Pemilu Damai 2009 di KPU dan suasana debat capres di televisi

Partai Golkar mengkritik saling klaim ini, sebab dinilai tidak relevan. Keberhasilan perdamaian Aceh, masalah BLT, konversi mitan ke gas dan masalah lain adalah keberhasilan bersama. Tjahyo Kumolo malah mengatakan “ saling klaim itu bukti bahwa pemerintahan SBY-JK tidak bagus”. Masalah yang juga perlu dicermati adalah wacana satu putaran pilpres 2009. Di satu sisi ada kandidat yang begitu yakin akan kemenangannya karena didukung mayoritas kekuatan politik dan akan menghemat biaya sekitar Rp 4 triliun. Tapi jangan lupa, ada tiga pasang capres yang dalam kampanyenya dengan sekuat tenaga mendongkrak populeritasnya, sehingga pasang surut dukungan sangat mungkin bisa berubah. Tak boleh diabaikan juga adalah

yang terjadi, kita semua berharap pilpres akan berjalan aman, damai berasas jurdil dan bermartabat, jauh dari kekurangan dan kekerasan. Siapapun Presiden-dan Wapres yang terpilih, wajib kita tagih janji-janjinya untuk mewujudkan Indonesia yang makin maju, adil, makmur dan sejahtera. Semoga! PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

LAPORAN UTAMA

MEGAPRO : USUNG EKONOMI KERAKYATAN Untuk Perbaiki Perekonomian Nasional

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2009 diikuti tiga pasangan yang akan bertarung memperebutkan suara terbanyak. Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mendapatkan nomor urut 1, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mendapat nomor urut 2 dan Jusuf Kalla-Wiranto nomor urut 3.

K

etiga pasangan itu akan bertarung dalam Pilpres tanggal 8 Juli 2009. Guna mensosialisasikan program dan untuk memperoleh suara terbanyak, ketiga pasangan Capres-Cawapres sudah membentuk Tim Sukses. Pertarungan Pilpres kali ini diikuti incumbent yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang kali maju bersama Boediono, Wakil Presiden Jusuf Kalla mencalonkan menjadi Presiden ber pasangan dengan Wiranto, serta mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang kali ini berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang kedua kali dilakukan Indonesia sangat menarik dicermati. Pasangan yang


bertarung pun merupakan tokoh nasional yang memiliki integritas ditengah masyarakat. Megawati merupakan mantan Presiden RI yang juga pernah mengikuti pemilihan secara langsung pada tahun 2004. Pasangannya, yaitu Prabowo Subianto merupakan perwira tinggi TNI yang mempunyai reputasi didunia militer. Pasangan kedua, Jusuf Kalla-Wiranto juga sangat familiar dimata masyarakat. Jusuf Kalla merupakan Wakil Presiden yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi pemenang pada tahun 2004. Pasangannya, Wiranto pernah menjadi Calon Presiden dalam pemilihan tahun 2004. Meskipun saat ini, ia maju sebagai Cawapres. Pasangan terakhir, SBY merupakan incumbent yang kali ini maju kembali dan berpasangan dengan Boediono yang pernah

menjabat sebagai Gubernur BI dan mantan Menko Perekonomian. Pasangan nomor urut 1, MegawatiPrabowo yang akrab dengan sebutan MegaPro mendeklarasikan diri menjadi Capres dan Cawapres di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pasangan tersebut dalam Pilpres 2009 mencoba menawarkan kepada masyarakat tentang ekonomi kerakyatan. Pemilihan Bantar Gebang sebagai tempat deklarasi MegaPro diharapkan dapat mendekatkan pasangan tersebut pada masyarakat. Pasangan MegaPro diusung Parati Demokrasi Indonesia Perjuangan (P DI P) dan Gerindra. Untuk mengkampanyekan visi dan misi dalam Pilpres,pasangan MegaPro membentuk Tim Sukses. Selain mengkampanyekan perjuangan MegaPro, Tim juga

LAPORAN UTAMA berusaha ”mendulang suara” rakyat dalam pemilihan 8 Juli agar dapat memperoleh suara terbanyak. Aria Bima, salah seorang Tim Sukse pasangan MegaPro dalam perbincangan dengan Parlementaria menjelaskan kampanye yang dilakukan pasangan MegaPro dilakukan untuk mempertajam komunikasi antara Megawati dan Pr abowo yang merupakan Capres dan Cawapres. Menurutnya, platform yang diusung pasangan MegaPro adalah ekonomi kerakyatan. ”Mempertajam komunikasi antara Capres dan Cawapres kita dengan sasaran yang mau kita bidik sebagai pendukung atau calon pendukung. Harus dilihat dari dua sisi,platform dari Capres dan Cawapres yang diusung adalah ekonomi kerakyatan, yang diusung adalah segment posisi rakyat yang termaginalkan atau wong cilik atau wong marhaen yang jelasjelas disitu tidak mungkin akan ada peningkatan tanpa ada satu keterlibatan langsung dari pihak pemerintah,” jelas Aria Bima. Menurutnya, platform kampanye MegaPro akan diarahkan kepada masyarakat menengah dan masyarakat bawah. Kalangan tersebut merupakan kalangan yang menginginkan adanya perbaikan ekonomi. ”Kalangan masyarakat menengah ke bawah merupakan bagian dari yang menginginkan adanya perbaikan sistem ekonomi atau sistem kondisi masyarakat dari aspek ekonomi yang mengalami tingkat kecilnya pendapatan atau semakin tidak berartinya pendapatan karena kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat. Itu kita harapkan akan menjadi pendukung kita,” katanya. Itulah salah satu alasan mengapa deklarasi Megawati-Prabowo yang maju sebagai Capres dan Cawapres 2009 dilakukan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Ditempat itu, masyarakat yang setiap hari bergelut dengan sampah mempunyai etos kerja yang sangat kuat. ”Masyarakat kecil yang bisa mengubah sampah yang sangat tidak bernilai menjadi barang-barang yang sangat bernilai,” jelas Aria Bima.

Anggota Tim Sukses MegaPro ini menjelaskan bahwa dari tempat deklarasi tersebut, pasangan yang diusung PDIP dan Gerindra mulai membangun Indonesia kedepan. Dari tempat orang-orang yang dapat menghargai nilai kerja, yang mempunyai harga diri sebagai manusia Indonesia, pasangan MegaPro mulai berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. ”Bantar Gebang adalah potret wajah Indonesia dari kalangan yang akan diperjuangkan Capres dan Cawapres kita. Yang artinya kita akan usung yang sejenis diseluruh wilayah Indonesia. Itu yang akan menjadi target kampanye kita,” tegas Aria Bima. L ebih jauh ia menjelaskan, platform yang diperjuangkan Megapro dalam Pilpres 2009 dapat diwujudkan tidak hanya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat kalangan menengah dan bawah, tapi juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurut Aria Bima, platform yang diperjuangkan tidak dapat diwujudkan hanya dengan kehendak ataupun pikiran dari Capres dan Cawapres. ”Platform Platform ini tidak hanya bisa diwujudkan oleh kehendak atau pikiranpikiran Capres dan Cawapres atau timnya, tapi platform ini harus diwujudkan a n t a r a Capres dan Cawapres untuk menterjemahkan program-program

yang ada. Kita tidak hanya berpikir untuk rakyat kecil tapi juga bagaimana kita berpikir bersama,” ujarnya.

Tawarkan Ekonomi Kerakyatan

Pa s a n g a n M e g a Pro d a l a m kampanyenya mengedepankan ekonomi kerakyatan. Pasangan tersebut berupaya memperjuangkan aspek keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Bima, hal itu sesuai dengan amanat UndangUndang 1945. ”Platform kita tentang ekonomi kerakyatan yang mana aspek keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Itu yang lebih diwujudkan oleh Megawati dan Prabowo,” jelas Anggota Tim Sukses MegaPro Aria Bima seraya menambahkan hal itu merupakan tugas ideologis. Bima menjelaskan bahwa platform MegaPro yang lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan untuk mensejahterakan rakyat dan mengusai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia lalu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Aria Bima, salah seorang Tim Sukse pasangan MegaPro


LAPORAN UTAMA ”Mencerdaskan dan mewujudkan kesejahteraan itu terkait dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa seluruh bumi, air dan kekayaan beserta isinya ini dikuasai negara untuk dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Inilah ekonomi kerakyatan dalam rangka mengemban tugas serta mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Bima. Lebih jauh, Bima yang duduk di Komisi VI DPR yang membidangi perekonomian menjelaskan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM), dimana masyarakat kecil atau yang sering disebut ”wong cilik” banyak terlibat didalamnya akan terakomodir di dalam ekonomi kerakyatan. Menurutnya bila prinsip ekonomi kerakyatan yang diusung Megapro dapat berjalan maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal ini juga akan memberi dampak pada sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. ”UKM merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan tetapi negara harus menguasai dan memiliki hal yang terkait hajat hidup orang banyak seperti sumber daya air, sumber daya alam dan sumber daya mineral. Ini harus dikuasai dan dimiliki oleh negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya. Ini ekonomi kerakyatan, tanpa ini tidak ada pendidikan gratis, SPP gratis ada, tapi biaya pendidikan itu diluar SPP,” kata Bima. Menurutnya, kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Tersentuhnya usaha mikro kecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akan semakin dirasakan mempercepat peningkatan kesejahteraan. ”Aksentuasi program ekonomi merakyat itu adalah usaha kecil mikro. Itu lebih mempercepat proses kesejahteraan. Sekarang mari kita evaluasi, kita akan mengevaluasi kontrak kar ya, mengevaluasi pemanfatan sumber daya alam kita, memberikan proteksi kepada produkproduk lokal untuk 220 juta konsumen,” ujarnya seraya menambahkan orientasi ekspor tidak terlalu diutamakan, yang

10


terpenting terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Bima menilai, muara dari demokrasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terjaminnya keamanan dan ketentraman. Kepastian usaha bagi pelaku bisnis juga dapat terwujud. ”Kalau demokratisasi memang muaranya pertama adalah peningkatan kesejahteraan, kedua bagaimana keamanan dan ketentraman masyarakat. Yang kedua ini adalah untuk masyarakat menengah ke atas, bagaimana ada keamanan dan ketentraman, situasinya damai, mereka bisa hidup dan berusaha,” katanya.

Tergantung Rakyat

Anggota Tim Sukses MegaPro Aria Bima yang juga Anggota DPR RI dalam perbincangannya menjelaskan bahwa pasangan yang diusungnya mempunyai target untuk menjadi pemenang dalam Pemilihan Presiden 8 Juli. Namun demikian, hal itu dikembalikan kepada masyarakat, karena masyarakat yang mempunyai hak pilih. ”Memang ada target politis untuk menang tapi karena platform kita yang diusung, manakala semua tergantung rakyat. Mega-Prabowo sendiri tidak terlalu oriented ke politik kekuasaan tapi politik ideologis,” ujarnya. Ia menilai hal itu sangat penting, karena kampanye yang dilakukan MegaPro lebih soft dan tidak mengada-ada. Itu akan terus digulirkan dalam sisa kampanye menjelang pemilihan. ”Lebih soft lebih mengalir kampanyenya tidak terlalu mengadangada dan saya kira itu akan terus kita gulirkan dalam sisa kampanye,” jelasnya. Ketiga pasangan Capres-Cawapres yang akan bertarung pada Pemilu 8 Juli mempunyai peluang yang sama untuk keluar sebagai pemenang. Masingmasing pasangan merupakan public figure yang sangat akrab ditengah masyarakat. Namun demikian, layaknya sebuah kompetisi, tentu hanya ada satu pemenang. Menanggapi hal itu, Aria Bima menilai pasangan yang diusungnya telah siap menerima kekalahan dan siap menerima

kemenangan. ”Kalau kalah ya oposisi lagi. opsisi yang efektif untuk rakyat,” katanya seraya menambahkan bahwa dalam demokrasi harus ada cek and balance, baik diparlemen ataupun dipartai politik. Pasangan Megapro yang mengkampanyekan ekonomi kerakyatan dan paling gencar melakukan pendekatan ke masyarakat terutama kalangan menengah dan bawah ter us ber upaya meraih simpati guna mendulang suara pada Pemilu 8 Juli. Pasangan ini bahkan telah melakukan sosialisasi dengan mendatangi kalangan nelayan, buruh dan masyarakat di sekitar Kali Code Yogyakarta. Bima menjelaskan, selama melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat, MegaPro mendapatkan m a s u k a n d a n t e mu a n b e r a r t i dari masyarakat yang ditemui. Ia mencontohkan keluhan nelayan yang sulit mendapat solar untuk dapat menjalankan aktifitas melaut. ”Mereka dipertemukan dengan kampanye-kampanye, ini menjadi tugas Prabowo atau Mega untuk kedepan,” katanya. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Aria Bima, Anggota Tim Sukses MegaPro menjelaskan, disisa waktu kampanye, pasangan yang diusungnya akan lebih mendekatkan dan mensosialisasikan program kepada masyarakat. Wong cilik dan marhaen menjadi target utama kampanye pasangan tersebut. ”Sisa waktu yang masih cukup panjang ini kita akan lebih mensegmented masyarakat-masyarkat dari dinamika-dinamika sosial ekonomi hidupnya, misalnya ketemu dengan guru di Rengas Dengklok kemudian dengan nelayan di Muara Angke dan petani tembakau di Temanggung,” jelasnya. Bima menjelaskan bahwa selama menemui masyarakat, pasangan MegaPro lebih banyak mendapatkan masukan dan temuan bagi perbaikan Indonesia kedepan. ”Ternyata dari banyak hal tampaknya kampanye ini lebih bagaimana Capres dan Cawapres kita mendengarkan daripada ngomong,” ujarnya. (bayu/dian)

LAPORAN UTAMA

SBY-Boediono: Lanjutkan Program untuk Kesejahteraan Rakyat Menyiapkan sebuah kemenangan dalam pertarungan demokrasi tentu tidak bisa dilakukan secara perorangan mengingat adanya kompetisi dan kompetitor. Oleh sebab itu dibentuklah tim sukses yang siap memenangkan sebuah pertarungan. Filosofi menyebutkan, kemenangan perang tidak bisa ditentukan pada saat perang tetapi bagaimana menyiapkan perang dengan kata lain ada kebijakan yang dilakukan oleh orang-orang sukses.

M

ax Sopacua, salah satu anggota tim sukses calon presiden incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Budiono dari Fraksi Demokrat, mengungkapkan tugas dari tim sukses tidak hanya menyusun strategi namun juga mempelajari kekuatan dan kelemahan dari setiap lawan. “Berpikir dengan banyak kepala lebih baik daripada sendiri. Sharing pendapat sangat memudahkan untuk menyusun kekuatan,” ujarnya. Tim sukses SBY-Budiono melibatkan 24 partai pendukung termasuk Demokrat. Nuansa keterlibatan 24 partai tergolong terlihat beragam mulai dari partai kecil

hingga partai besar. Menurut Max, partai kecil yang tergabung sebagai tim sukses SBY-Budiono tidak bisa diremehkan mengingat mereka memiliki konstituen di daerah. Adapun lanjutnya, tim sukses SBYA Boediono lebih berorientasi kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan berpengalaman di bidangnya. “Saya melihat kita sudah komplit, tinggal implementasinya,” tegasnya. Tanggal 11 Juni merupakan tanggal T ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memulai kampanye namun pihaknya merasa tidak perlu tergesa-gesa untuk memulai pertempuran karena dengan blueprint yang kuat maka dapat

melumpuhkan kelemahan lawan. Saat ini adalah eranya globalisasi dimana setiap pelosok daerah sudah terjangkau saluran televisi, tentunya masyarakat saat ini lebih kritis terhadap janji-janji yang disampaikan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menanggapi sikap kritis yang ditunjukan masyarakat maka pihaknya merasa telah mempunyai kunci yakni mempergunakan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan. Hal itu karena mereka pernah merasakan atau sudah mengalami apa yang dilakukan oleh SBY. Oleh sebab itu, strategi tim sukses SBY-Boediono dalam program kerja tidak ada hal yang baru mengingat masyarakat sudah menikmati dan merasakan kerja keras dan upaya SBY selaku Kepala Pemerintahan 2004-2009. Bagi program yang sudah terlaksana namun belum berjalan dengan baik kedepan akan diperbaiki dan bagi program yang telah terlaksana dengan baik akan dibuat lebih baik lagi. Sebuah kompetitor tandas Max tidak boleh dianggap ringan atau berat karena semuanya bagus. Apapun yang PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

LAPORAN UTAMA dilakukan adalah sebuah tantangan yang dijawab dengan pengertian dan penuh perhatian kepada masyarakat, misalnya ekonomi liberal yang banyak menjadi pergunjingan.

Ekonomi Liberal

Jika ditanya lebih lanjut mengenai ekonomi liberal, menurut Max tidak ada yang mengerti secara utuh tentang ekonomi liberal.Seorang Miranda Gultom bilang jika selama 42 tahun dirinya sebagai Doktor Ekonomi namun dirinya tidak bisa menerangkan ekonomi liberal. “Bagaimana rakyat kecil bisa menerima ekonomi liberal jika selama ini mereka juga menikmati Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas). Semuanya itu berpaling kepada masyarakat,” tuturnya. Ekonomi liberal tidak bisa diterima secara mentah, kalaupun ada pengusahapengusaha asing yang ingin menanam modal maka ada suatu kebijakan jika tenaga kerja kita harus kerja ditempat tersebut. Dengan demikian itu tidak bisa dikatakan sebuah hal yang akan menggusur ekonomi rakyat tapi lebih pada perihal suka atau tidak. Max menambahkan jika suatu saat pihaknya akan bicara dan masyarakat akan mengerti apa itu otonomi liberal. Sebab pemilih nantinya bukan sekedar orang kota, bukan para elit politik, tetapi juga terdapat pemilih rakyat kecil. Filosofinya semua orang mempunyai F hak suara yang sama, satu suara seorang jenderal sama juga satu suara suara seorang pengemis. Karena disini terdapat pendidikan politik pihaknya ingin memberikan sesuatu yang cerdas bagi rakyat.Sehingga kedepan cara berpikirnyapun harus cerdas dan tidak semata-mata kalau memang ada lawan kemudian mengikuti pola lawan.

Jadi pada saat sekarang ini kalau dikatakan bahwa apa yang nanti terjadi ataupun yang akan dilakukan oleh tim kampanye atau tim sukses lebih ringan atau lebih berat saya pikir sama. Sekarang tergantung kita meyakinkan masyarakat, apakah anda sudah turun ke lapangan? kalau anda tinggal diruang DPR sini, anda teriak-teriak persoalan petani maka susah. Itulah hal yang merupakan sebuah konsep keberadaan bersama yang disebut pemimpin sukses. “Kesuksesan itu bukan semata-mata dia hanya dari jauh tetapi dia bersama dengan anak buahnya, bersama dengan rakyat setiap saat,” tegasnya. Adapun figur yang patut dicontoh A misalnya jenderal Sudirman,dimana ketika dipanggil Bung Karno untuk ke kota, beliau mengatakan tempatku di hutan bersama prajuritku.

Lanjutkan Program

Mengapa kita menggunakan kata lanjutkan? Karena menurut anggota yang aktif di Komisi IX dan Panitia Anggaran DPR RI ini agar program yang telah berjalan dapat berlanjut (continue). Jika program yang telah berjalan dipotong maka akan kembali nol dan ada hal baru yang memerlukan waktu dua atau tiga tahun bagi masyarakat untuk beradaptasi. Pada pemerintahan SBY, masyarakat baru mengerti menjelang tahun ketiga atau keempat terakhir ini. Oleh leh sebab itu dalam sebuah kompetisi, tutur Max, wajib membuat s i s t e m kompetisi ataupun strategi untuk bisa

Max Sopacua, salah satu anggota tim sukses calon presiden incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Budiono dari Fraksi Demokrat

2


melumpuhkan lawan.Pertarungan apapun itu berat dan jangan dianggap sepele. Terkait survey yang dilakukan berbagai T lembaga masyarakat, dirinya menganggap itu adalah tryger dari pemilu legislatif maupun pemilu capres dan cawapres. Apabila hasil survey menunjukkan pasangan yang diusungnya lebih unggul daripada pasangan lainnya, Max tetap menganggap ini adalah pacuan bagi pihaknya untuk lebih baik lagi. ““Jika pemilu legislative menunjukkan hasil sebesar 20,8% maka kita tidak puas dengan hasil tetapi kita berjuang untuk lebih tingkatkan hasil pemilu,” katanya.

Satu Putaran

Dirinya menganggap bahwa semua lawan itu punya peluang, semua lawan punya program, semua lawan punya basic massa, semua lawan punya uang, semua lawan punya property tergantung sekarang yang dibawa, yang menikmati property,yang dibawa menikmati ideology, yang dibawa mau mendengarkan anda berbicara, siapa diantara merekayang

LAPORAN UTAMA didengarkan pembicaraannya itu saja konsepnya. Semua orang menginginkan hal tersebut termasuk dirinya tetapi Max tidak bisa mengekspos bahwa nantinya pemilu berjalan satu putaran, karena ia tidak mempunyai data akurat sehingga perlu perjuangan, perencanaan, dan kerja keras. Tapi menurut Max Sopacua dengan semua orang berbicara demikian, ia tidak bisa arogan, maka perlu diperkuat dan didorong lagi organisasi dari sayap tim sukses nasional,dari gerakan pro untuk SBY, gerakan pendukung SBY – Boediono,untuk mengakomodir sebuah kepentingan. Apabila semua bergerak secara serentak dan mendapat tempat dihati masyarakat mungkin para pengamat bilang satu putaran bisa saja terjadi tapi itu adalah sebuah niat dan harus diwujudkan secara kerja keras tidak bisa hanya dilakukan dengan berbicara di radio, televisi, ataupun pengamat.

Mantan Jenderal

Terkait hadirnya mantan-mantan jenderal dibelakang pasangan caprescawapres, dirinya tidak merasa khawatir karena dipihaknya juga terdapat jenderal. Masyarakat tidak akan terkontaminasi dengan jenderal ataupun professional karena masyarakat melihat mantanmantan jenderal saat ini sudah menjadi sipil.Walaupun jaringan tentara masih ada tetapi tentu tidak bisa terpakai. Mengenai dikotomi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Sipil, Max menilai tidak perlu dibesar-besarkan. Masyarakat ataupun generasi muda saat ini sudah lebih cerah dan mulai meninggalkan unsur-unsur dikotomi. “Tidak ada jamannya lagi kita dikotomi tentara, kalau kita mendikitomi terus menerus maka lahirlah paham baru,” katanya. Max menilai pemilu sekarang adalah pemilu terakhir dimasa transisi. Artinya masa reformasi sudah berjalan sepuluh tahun dan saat ini waktunya masa demokrasi. “Jangan sampai pemilu berikutnya ternoda dengan paham-paham yang memang kita kembangkan sekarang ini di pemilu terakhir,” katanya. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa semua orang boleh bicara namun berbicaralah mengenai unsur pendidikan

politik. Ini penting untuk memberikan gambaran yang rasional bagi para pemilih pada pemilu 2014. Partai politik adalah sebuah kekuatan untuk merebut kekuasaan yang dibuat tanpa niat untuk berkuasa. “Namun, dalam menciptakan kekuasaan harus ada etika,” tegasnya. Mengingat beragamnya masyarakat di Indonesia, bahkan anak-anak sekalipun saat ini sudah lebih kritis terhadap para elit politik. Paradigma presiden harus berasal dari pulau Jawa,Max menilai hal tersebut harus dihilangkan mengingat bangsa ini sedang dalam revolusi. Jelas dalam UndangUndang Dasar (UUD) 1945 tersirat demokrasi harus dari Sabang sampai Merauke. Bila ada pejabat pemerintah yang tidak memperhatikan masyarakat di luar pulau Jawa, kedepan pejabat tersebut akan di demo. Sedangkan untuk persoalan membalas atau mengklarifikasi pernyataan dari pasangan lain, pihaknya lebih melihat dari substansinya terlebih dahulu. Jika masyarakat ada yang tidak mengerti barulah diberi keterangan, misalnya masalah neoliberalisme. Bila masyarakat sudah mudah mencerna maka biarlah masyarakat yang menjawab, seperti permasalahan perempuan berjilbab tidak perlu dimasukan ke dalam politik. “Saya pikir wajar- wajar saja kesolehan itu kan disampingkan sebagai seorang istri yang berjilbab, tetapi bukan untuk politik. Para intelektual yang ada dilingkungan calon presiden yang memikirkan hal tersebut dihabiskan hanya untuk menciptakan model seperti itu,” katanya menyindir salah satu pasangan lain.

SBY Figur Demokrat

Dirinya juga tidak bisa memungkiri jika Partai Demokrat, SBY menjadi figur utama untuk kesuksesan Partai Demokrat. Oleh sebab itu, sosok SBY tidak bisa dihilangkan dari partai Demokrat karena beliau adalah penggagas partai sejak 2002. “Adanya kebesaran yang dilakukan atau dengan partai demokrat tidak bisa dilepaskan dari SBY,” katanya. Jadi ada tiga hal keterkaitan antara SBY dengan partai Demokrat, pertama SBY sebagai figur, kedua partai dengan lambang SBY, dan ketiga adalah program yang dibuat dijalankan oleh SBY di

pemerintahan. Sehingga apabila sekarang ini SBY mau dilepaskan dari Partai Demokrat itu sangatlah tidak mungkin. Kecuali SBY sudah selesai pada 2014 baru kemudian partai Demokrat akan memikirkan sosok pengganti SBY.“Yang jelas tidak seampuh SBY seperti penggagas utama partai demokrat,” katanya. Namum kenyataannya, tandas Max, SBY tidak jalan sendiri. SBY memiliki nilai plus dibanding pasangan lain. SBY sudah dikenal sebagai publik figur yang menjalankan program pemerintah dan program rakyat sejak 5 tahun terakhir. “SBY tidak muluk-muluk sebagai seorang yang sudah menjalankan programn pemerintah, selama 5 tahun peningkatan ekonomi mencapai 7 persen,”ujar pria yang bertugas menjadi tim sukses SBY di media center ini. Max mengungkapkan jika SBY berharap pada pilpres periode ini dapat memperlihatkan kematangan dalam demokrasi. Kematangan yang ditandai dengan tidak ada komplain, tidak ada kampanye negatif jadi siapapun yang menang itu bukan presiden tetapi rakyat yang menang. Rakyat yang mampu mengakomodir implementasi dari keinginannya untuk seseorang pemimpin negara ini. “Dasar utama yang kita inginkan adalah mari berkompetisi dengan fairplay, dengan etika, dengan kebebasan yang ada tapi tidak menginjak kebebasan orang,” katanya. Hal itulah yang menjadi harapan bahwa akan terjadi sebuah pemilihan presiden yang memang sangat menjadi perhatian masyarakat internasional. Pemilihan presiden yang fairplay,memiliki kejujuran beretika, bebas dan santun. “Dalam politik hanya ada menang dan kalah,” katanya. Sehingga dirinya sebagai tim sukses merasa optimis jika pada pemilu presiden mendatang, SBY akan kembali terpilih menjadi Presiden. (da)


13

LAPORAN UTAMA

JUSUF KALLA-WIRANTO : LEBIH CEPAT LEBIH BAIK

DALAM MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMIMPIN BANGSA

Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden dengan nomor urut tiga Jusuf Kalla-Wiranto adalah pasangan yang diusung secara resmi oleh Partai Golkar dan partai Hanura.Pasangan ini juga memproklamirkan sebagai pasangan nusantara. Pasangan ini cukup menarik, karena pada pemilu 2004, Jusuf Kalla maju sebagai Capres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Bahakan hasil pemilu pada waktu itu membuat JK menempati posisi Wapres saat ini. Pada tahun yang sama, Wiranto justru maju sebagai Calon Presiden yang notabene merupakan lawan JK.

N

amun pada 2009, dua figur yang sudah dikenal masyarakat ini maju sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Dengan slogan “Lebih Cepat Lebih Baik”,JK-Wiranto merupakan pasangan pertama yang mendeklarasikan diri maju pada Pilpres. Deklarasi tersebut dilakukan di Tugu Proklamasi. Posisi JK sebagai incumbent, meskipun dalam posisi Wapres, sedikit banyak memberi keuntungan bagi pasangan ini dalam meraih simpati masyarakat. Sejumlah keberhasilan pemerintahan SBY-JK turut memberi keuntungan JK-Win dalam bertarung pada Pilpres 8 Juli 2009.


Bahkan slogan “Lebih Cepat Lebih Baik” sangat familiar. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, salah satu Tim Sukses JK-Win, Indra J Piliang menjelaskan, pasangan yang diusung Partai Golkar-Partai Hanura bila terpilih akan berusaha lebih cepat menyelesaikan masalah. Ia menjelaskan, JK-Win berupaya menyelesaikan masalah di pusat permasalahan. “Lebih Cepat Lebih Baik dimaksudkan supaya lebih cepat menyelesaikan permasalahan di titik permasalahan,” jelasnya. Lebih jauh,menurut Indra,pasangan tersebut juga mempunyai program memperbaiki birokrasi, terutama yang langsung dihadapi masyarakat.

Pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Nikah dan lainnya yang selama ini “masih sulit” diharapkan akan lebih mudah bila Pimpinan Nasional ada pada JK-Win. “Figur yang tepat adalah JK-Win yang tergolong cekatan,” tegas Indra. Selain permasalahan birokrasi, persoalan ekonomi yang terus melanda Indonesia diharapkan dapat segera diselesaikan bila JK-Win terpilih pada Pemilu Juli nanti. Indra menjelaskan, persoalan seperti ekonomi tidak bisa hanya diselesaikan melaui wacana atau pidato. Ia menilai pasangan nomor urut tiga adalah sosok yang cocok dalam menyelesaikan permasalahan yang

LAPORAN UTAMA tengah dihadapi Indonesia. “Slogan tersebut juga termasuk untuk permasalahan perekonomian yang melanda bangsa Indonesia. Persoalan ekonomi harus diselesaikan oleh orang yang mampu menguasai secara detil dan mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi,” ujarnya seraya menambahkan sosok JK yang maestro ekonom dan Wiranto yang cekatan merupakan figure yang cocok menjadi Pimpinan Nasional lima tahun kedepan. Indra menjelaskan penekanan kampanye JK-Win menyangkut semua hal. Kesejahteraan guru, petani, hubungan beragama, penghijauan dan reboisasi lingkungan hidup dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat termasuk percepatan pembangunan. Menurutnya, pasangan ini juga mempunyai konsep-konsep perekonomian yang berpihak pada rakyat. Jika bertemu dengan pedagang, maka pihaknya akan menjelaskan konsep perekonomian yang diusung pasangan JK-Win yakni memandirikan ekonomi, menata pasar-pasar tradisional, memberikan perlindungan kepada pengusaha kecil dan menengah, mempermudah dan mempercepat akses pengusaha kecil dan menengah ke sistem perbankan. “Penekanan kampanye sangat disesuaikan antara pihak yang ditemui dengan tema kampanye. Jawaban persoalan keseharian akan dijawab pasangan JK-Win saat bertemu konstituennya,” jelas Indra.

Entaskan Kemiskinan

Pe r s o a l a n k e m i s k i n a n d a n pengangguran yang belum terselesaikan mendapat perhatian seluruh pasangan Capres dan Cawapres yang maju pada Pilpres 2009. Setiap pasangan dalam kampanyenya berusaha meyakinkan pemilih, bahwa bila Indonesia dipimpinnya maka permasalahan kemiskinan dan pengangguran akan segera teratasi. Pasangan JK-Win dengan slogan “Lebih Cepat Lebih Baik” menurut Anggota Tim Sukses Indra J Piliang menjelaskan pasangan itu bila

terpilih akan berusaha mengentaskan kemiskinan sesuai dengan slogannya dibanding pasangan lain. “Menyelesaikan masalah di pusat masalah,” tegasnya. Untuk lebih cepat dan baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terus dihadapai masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran, Indra menjelaskan bahwa pasangan JK-Win telah berupaya langsung menemui masyarakat. Ia menilai dengan terjun langsung ke lapangan, maka akar persoalan akan dapat ditemui, sehingga lebih mudah mencari penyelesaiannya. Lebih jauh Indra menjelaskan, dalam mengentaskan persoalan, JKWin tidak hanya menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan regulasi. Selain langsung turun ke lapangan dan menangani, “pasangan nusantara” ini juga akan memberikan kewenangan pada aparat negara untuk segera menyelesaikan. ““Ada Ada percepatan dan pengawasan yang kuat terhadap institusi. Sekaligus ada upaya mendengarkan secara langsung permasalahan kemasyarakatan,” ujarnya. Indra ndra menambahkan, jika kinerja dan kerja aparat negara dinilai tidak memuaskan atau kurang cepat dalam bertindak maka posisinya akan diganti. “Kedepan Kedepan ketika ada masalah adalah langsung ditangani dan memberikan waktu kepada aparat negara untuk menyelesaikan.

Jika kerja aparat negara lama maka akan ada perjanjian untuk siap digeser posisinya,” jelas Indra J Piliang seraya menambahkan pasangan yang diusung mempunyai kemampuan yang lebih dalam mengatasi masalah kemiskinan, masalah sosial dan ekonomi.

Dorong Pemberantasan Korupsi

Selain pengentasan masalahmasalah sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran,serta perbaikan ekonomi, persoalan pemberantasan korupsi juga menjadi isu yang digulirkan pasangan Capres dan Cawapres dalam pilpres 2009. Payung hukum yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah yaitu Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat selesai sebelum periode DPR 2004-2009 berakhir. Pasangan JK-Win melalui Tim Suksesnya Indra J Piliang menjelaskan bahwa pasangan dengan nomor urut tiga pada Pilpres sangat mendorong

Indra J Piliang, s a l a h s at u T i m Sukses JK-Win.


LAPORAN UTAMA penyelesaian RUU Tipikor secepatnya. Namun demikian, menurutnya, keterlambatan pembahasan RUU yang ditunggu masyarakat bukan karena JK yang saat ini menjadi Wakil Presiden. “Keterlambatan RUU Tipikor berasal dari Pihak Presiden,” ujarnya. Ia menjelaskan, pembahasan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang terkesan diundur-undur, karena Presiden SBY telah memberikan Amanat Presdien (Ampres) kepada Pansus RUU Tipikor DPR sehingga menyebabkan pembahasan pun menjadi terlambat. Lebih jauh, untuk penanganan korupsi, Indra mengingatkan agar setiap pihak menghormati kerja lembaga yang terkait dengan hal itu seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Sementara, pada tingkat presiden, menurutnya harus mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap aparatur pejabat negara yang dianggap atau telah menjadi tersangka dalam kasus-kasus korupsi. “Pada pemerintahan SBY banyak pejabat negara yang belum dikeluarkan surat izin pemeriksaan bagi para pejabat yang menjadi tersangka,” katanya. Indra menambahkan, dengan demikian di tingkat administratif, terkait pengeluaran izin, pasangan JK-Win berjanji akan mempercepat. “Kapan saja kepolisian dan kejaksaan akan menyelidiki, surat izin akan segera dikeluarkan. Tetapi pihaknya juga tidak akan mengklaim kinerja KPK sebagai kinerja Presiden. Itu terlalu berlebihan karena itu bukan peran Presiden,” katanya.

Politik Luar Negeri

Kebijakan luar negeri juga salah satu hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat oleh pasangan yang akan bertarung dalam Pilpres. Penyelesaian persoalan dalam negeri akan menjadi c on t oh d a l a m m e nye l e s a i k a n persoalan dengan negara lain. Bahkan penyelesaian dalam negeri dapat pula menjadi contoh bagi negara lain. Menurut Indra J Piliang, secara politik luar negeri, JK-Win lebih mengedepankan pendekatan-

16


pendekatan yang sudah dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri seperti penanganan konflik Aceh untuk menjadi contoh negara lain yang tengah mengalami krisis. “Politik luar negeri yang diusung JK-Win, yakni Bebas dan Aktif. Kita akan ikut serta dalam perdamaian abadi dan masalah yang bersifat kepentingan kemanusiaan,” ujarnya. Namun, jika ada pihak-pihak yang menekan Indonesia untuk mengikuti kepentingan nasionalnya tentu pihaknya akan secara tegas menolak, karena basis ideologi bangsa Indonesia adalah nasionalisme. “Ini tidak terlihat seperti calon pasangan lain yang kelihatan condong kepada Amerika,” katanya.

Tidak Terpengaruh Survei

Tiga pasangan yang maju sebagai Capres dan Cawapres 2009 merupakan tokoh nasional yang telah dikenal masyarakat. Bahkan hanya dua orang saja yang baru bertarung dalam pemilihan pucuk pimpinan nasional, selebihnya bahkan pernah ada yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden atau pernah maju sebagai Capres pada Pemilu sebelumnya. Sosok Boediono yang berpasangan dengan SBY dan Prabowo Subianto yang maju sebagai Cawapres dari Megawati Soekarnoputri merupakan figur yang baru pertama kali mengikuti kompetisi Pilpres. Namun demikian, seluruh sosok yang mengikuti Pilpres 2009 merupakan tokoh masyarakat yang telah mempunyai penilaian tersendiri dari masyarakat. Sebagai Presiden atau incumbent, SBY yang berpasangan dengan Boediono menurut berbagai survei masih menempati posisi teratas dalam memperoleh dukungan. Dengan demikian, bila hasil survei itu menjadi kenyataan maka untuk lima tahun kedepan, Indonesia akan dipimpin pasangan tersebut. Namun demikian, Anggota Tim Sukses JK-Win yang juga pengamat politik Indra J Piliang menilai hasil survei yang dikeluarkan sejumlah lembaga belum tentu benar. Sebagai Anggota Tim sukses, Indra terus

berupaya meningkatkan kepercayaan publik pada pasangan yang diusung. “Angka dari lembaga sur vei Indonesia sebetulnya tidak ada yang kredibel. Masih belum ada yang akurat,” katanya. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Indra mengungkapkan, bahwa Tim sukses terus berupaya meningkatkan persentase pasangan JK-Win. Indra menilai sampai saat ini belum ada lembaga survei yang mempunyai metodologi yang akurat. Selain itu, menurutnya sejumlah lembaga itu juga masih sering menyembunyikan data. “Masih sering menyembunyikan data sehingga tidak menghasilkan pemilih golongan putih (tidak memilih),” ujarnya. Menanggapi pelaksanaan Pilpres yang juga kemungkinan dapat berlangsung dua putaran, Indra menilai hal itu tidak terlalu signifikan. Menurutnya, peluang Pilpres satu putaran juga dapat terjadi bila masingmasing pasangan bekerja sangat baik. “Kita berharap satu putaran dimenangkan oleh JK-Wiranto, namun kami tetap mencoba realistis bahwa itu sulit untuk dicapai,” katanya. Lebih jauh, menanggapi hasil sejumlah survei, Indra menilai sangat berat bila pasangan SBY-Boediono dapat memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Menurutnya, syarat yang harus dicapai yaitu lima puluh persen plus satu bagi pemenang dinilai cukup berat. “Dari sisi metodologi, tidak ada satu pun lembaga survei yang memastikan kemenangan SBY-Boediono menang di lebih 17 provinsi,” ujar Indra. Lebih jauh, menurut Indra, lembaga survei tidak punya alat ukur apakah di 17 provinsi itu suara SBY-Boediono unggul dan tersebar. “Saya ragu apakah SBY-Boediono bisa unggul di Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara, Maluku, Gorontalo, Papua, dan lainnya. Belum lagi di daerahdaerah berbasis PDIP, seperti Bali dan Kalimantan Tengah,” ujarnya. (da/bs)

LAPORAN UTAMA

Pengamat politik Cecep Effendi, Ph,D

SIAPAPUN PRESIDENNYA, KONSISTEN SELESAIKAN ISU-ISU BESAR Pengamat politik Cecep Effendi menegaskan, siapapun yang menjadi Presiden dan wapres nanti hendaknya konsisten menyelesaikan masalah isu-isu besar. Sistem apapun yang akan kita terapkan, demokrasi apapun yang dilakukan, tapi yang paling mendassar apakah demokrasi yang kita bangun itu membawa dampak perubahan yang lebih baik bagi mayoritas rakyat Indonesia.

D

alam perbincangannya dengan Parlementaria sehubungan Pilpres 2009, ia menyatakan kecewa bangsa ini sangat lamban kemampuannya untuk merespon dan mengatasi masalah-masalah besar seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. Meski demikian, lanjut dia, kita juga harus melihat aspek-aspek yang positif jangan hanya pesimis, dibanding negara lain seperti Pakistan. “ Kita sering disebut negara yang gagal, tapi kita sudah berada di track yang benar tinggal masalah waktu,” ujarnya. Ia mengajak untuk melihat angka posisi Indonesia dalam hitungan world economic forum, dalam posisi 35 masih jauh dibanding Thailand dan Malaysia. Begitu pula angka korupsi, dari 134 negara kita berada pada

rangking 55. “Ini sebuah tantangan paling besar dimana satu hal faktor yang menempatkan angka 55 itu adalah gagalnya kita menata system birokrasi, pelayanan publik sangat jelek dimata para investor dan pengusaha Ini menjadi isu besar yang

harus diselesaikan Presiden mendatang,” jelasnya. Lebih jauh Cecep Effendi mengatakan, service delivery kita tak begitu bagus, orang mengeluh dimana-mana pelayanan jelek. Padahal di era global sekarang, dunia bersaing untuk cari peluang investasi dan hal itu menjadi faktor yang paling mendasar untuk dibenahi. Menyangkut soal daftar isu tingkat korupsi, rangking yang dikeluarkan Hongkong, Indonesia selalu rangking tinggi di Asia apalagi di Asean. Salah satu faktornya, selain reform birokrasi yang juga mendasar ialah 60% bangsa kita alumni SD, berarti daya saing dalam konteks pendidikan sangat bermasalah. Sangat kecil bangsa kita yang menikmati pendidikan di perguruan tinggi. Karena itu, fokus pendidikan juga harus menjadi perhatian besar Presiden baru nanti dan ini seharusnya muncul dalam program dan visi misi para capres.

Luar Biasa

Terhadap munculnya tiga jenderal dalam memperebutkan orang nomor satu di Indonesia, Cecep mengatakan, siapapun kalau


LAPORAN UTAMA sudah menduduki top level, misalkan karir tertinggi di militer kalau melihat ada peluang untuk jabatan tertinggi (Presiden) why not? Namun ada yang unik dalam pilpres kali ini, tahun 2004 sebagai maju sebagai capres, sekarang bersiap menjadi cawapres. “ Ini unik, orang Indonesia adaptif dulu sebagai capres, kini cawapres. Itu bolehboleh saja, tapi di negara lain jarang dimana seorang Presiden selesai jabatannya kemudian ikut lagi, kalah. Kalau kalah lagi ini sebagai hal yang luar biasa. Seyogyanya ada generasi lain yang dipersiapkan sehingga ada siklus yang lebih baik,” tandas Cecep Effendi dengan menambahkan, oligarki partai sebaiknya dibenahi sehingga terbuka peluang calon lain. Ia membandingkan, ketika Obama dipilih sebagai presiden, bukan karena ketua partai, tetapi karena mekanisme internal system primary yang dikembangkan AS itu memberikan pelaung siapapun untuk menjadi Presiden dan publik harus menguji itu. Ketika ditanyakan, mungknkah pilpres kali ini selesai satu putaran, pengamat dari German Technical Cooperation ini mengatakan, kalau kita lihat tingkat kejenuhan publik, bukan hal yang mustahil satu putaran. Bangsa ini paling tinggi jumlah pemilunya, dari pemilu kades, bupati dan gubernur bisa dua kali putaran, pemilu DPR dan pilpres kalau dihitung 8 kali. Jarak pileg dan pilpres sangat dekat. “Saya kwatir tingkat kehadiran ke TPS menurun, meski ada perbedaan pileg milih partai pilpres milih orang sehingga animo lebih besar. Saya juga tak yakin angka voter akan sangat tinggi. Tapi untuk memperoleh dukungan 50% suara bukan hal yang mudah, kalau lihat tiga pasangan capres-cawapres,” ucapnya. Ia menjelaskan, UUD mengatur pemilihan langsung dan demokratis. Waktu diskusikan RUU Pilkada yang dibahas sangat serius adalah apakah gubernur perlu dipilih secara langsung, apalagi notabene gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

18


Yang perlu dipikirkan ke depan, megapa kita tak puynya system pemilu yang dibagi dua secara kelompok, pemilu DPR DPD dan gubernur presiden dipilih barengbareng. Jangan lupa di AS hal biasa datang ke TPS milih Presiden, Walikota dan gubernur “ Jadi tak perlu tiap minggu datang ke TPS,” tegasnya. Dalam konteks negara yang majemuk ini, tak mudah melaksanakan namun menurutnya bisa sebagai sebuah kebijakan. DPR dan DPRD di AS ada istilah ujung baju jas presiden, Presiden Obama populer, maka gubernur-gubernur demokrat ikut menang.

Trek Benar

Cecep Effendy mengungkapkan, kendati masih didera berbagai masalah, tapi dari pemberitaan jurnal-jurnal asing, Indonesia dinilai sudah sangat bagus. Mereka menyebut The Amazing Indonesia, negeri yang mengagumkan karena negeri ini sudah berada dalam track yang benar meski masih punya masalah ekonomi, pengangguran dan lapangan pekerjaan maupun masalah kemiskinan. Menurut dia, kita sudah mulai menata lembaga-lembaga politik secara benar, contohnya kita sekarang sudah punya system bahwa Presiden itu punya masa jabatan yang fix, setiap lima tahun mereka harus dipilih ulang. Artinya sudah ada system yanag tertata dimana tidak lagi dimungkinkan kembalinya pola-pola lama seperti era Soeharto yang berkuasa hingga lebih 30 tahun, Soekarno yang kurang lebih sama. Persoalannya tinggal sekarang bagaimana kelembagaan yang sudah terbangun ini semakin diperkuat substansinya. Ini yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab. Tahun 2009 adalah pemilihan Presiden RI yang kedua di era reformasi, artinya secara tradisi politik kita belum lama baru dua kali, pemilihan Presiden secara langsung. Tapi hal yang harus diakui

secara positif yaitu kita sudah punya pemilihan presiden yang berlangsung dengan damai. Tinggal ada beberapa hal perlu kita benahi, seperti di level pemilihan presiden dari masing-masing pasangan capres apa kira-kira pola-pola dasar kebijakan yang akan diambil oleh mereka kalau terpilih. “Yang kita bayangkan bukan sekedar wacana untuk media pers, kita butuhkan sebuah dokumen yang bisa dibaca oleh publik, bisa mencermati, mengkritisi dan sekaligus kita baca apa yang membedakan satu pasang calon dengan calon lain,” jelas Cecep. Artinya, ketika memilih presiden dan wapres, kita berangkat dari sebuah pertimbangan yang rasional. Kita memang senang punya figure capres yang gagah, cantik, cerdas tapi yang juga penting adalah warga ini perlu pemahaman apa pokok-pokok kebijakan yang akan diambil jika mereka terpilih. Cecep menegaskan, akan mendorong agar warga masyarakat melakukan pemilihan yang rasional. Hal kedua ini problematika kita sebagai bangsa yang harus diselesaikan dalam jangka menengah, bahwa di level nasional sudah terbangun koalisi parpol yang mendukung masing-masing calon ini. Tentu saja kita maklum bahwa SBY-Boedi mempunyai dukungan banyak dibanding calon-calon lain. “Pertanyaannya sejauh mana koalisi ini membantu efektifitas membantu kinerja PresidenWapres,” tandas Cecep Effendy. Yang sama maksudkan adalah kalau Presiden dan Wapres ini punya koalisi besar maka seyogyanya kebijakan yang diambil dengan cepat memperoleh dukungan di parlemen, artinya ada Presiden dengan posisi eksekutif yang kuat. Karena ada back up anggota perlemen yang juga anggota koalisi. Ini seharusnya, tapi pada praktek yang saya alami selama ini sejak 2001 membantu Depdagri menyusun RUU saya tidak melihat ini sebagai hal yang kongkrit. Bahwa ia anggota koalisi iya, tapi sikap, kebijakan yang diambil seringkali

LAPORAN UTAMA tidak mencerminkan mereka itu bagian dari koalisi. Lalu apa mereka, nah ini yang harus mulai kita pikirkan. Hal lain, masih menjadi isu besar kita, dibanding Negara lain kita punya koalisi partai A, B, C di tingkat nasional. Ironisnya koalisi ini hanya berlaku di tingkat nasional. Kita punya koalisi G, H, I di tingkat propinsi, tapi celakanya kita punya koalisi lagi X. Y, Z di kota kabupaten, Kalau ini yang terbangun maka yang terjadi adalah bahwa sikap masing-masing kelompok ini berbeda dalam menafsirkan kebijakan atau menyusun kebijakan. Pemerintah di level nasional mempunyai kebijakan X, tapi koalisi di tingkat kabupaten beda dengan nasional, maka mereka mempunyai kebijakan yang lain. Demikian juga di tingkat kabupaten. Isu-isu besar yang harus menjadi bahan kebijakan yang sangat serius dipikul oleh para pemenang capres ini. “ Kalau bicara Pilpres, kita harus berbangga diri mekanisme pilpres sudah berlangsung dengan aman, cuma harapan saya pengamalan yang terjadi kemarin jangan kembali terulang seperti kisruh DPT hanya gara-gara KPU tidak bekerja secara maksimal,” tutur Cecep menambahkan.

Angka survey

Menanggapi Parlementaria siapa yang akan memenangi Pilpres 2009, Cecep memperkirakan, kalau kita bicara obyektif dan sejumlah survey, diantara ketiga capres itu SBY adalah paling popular. Kebetulan PD sebagai partai terbesar di Parlemen, artinya survey menunjukkan peluang paling besar ada pada SBY. “Saya kira sangat kuat karena saya tidak melihat figure-figur altenatif di luar itu. Pers itu biasanya sangat lekat dengan figure orang, selama ini SBY didukung banyak survey dialah paling popular. Itu bukan sikap saya tapi angka survey mengatakan begitu,” tukas Cecep. Ia mengakan, kalau diminta me- ajusment, siapa tiga figure yang dipilih, dirinya kesulitan. Karena

pertimbangan emosional bukan rasional, dan tidak punya dokumen yang membantu me-ajustmen untuk menentukan inilah pilihan yang rasional. Karena itulah, mestinya figure-figur ini sadar bahwa mereka harus memberikan penjelasan kepada warga masyarakat lewat dokumen kebijakan yang mereka ambil nanti kalau terpilih. Dengan demikian, paling tidak untuk warga masyarakat kelas menengah bisa memberikan adjustment. Ada seorang capres menyatakan kalau terpilih akan mampu menaaikkan pertumbuhan ekonomi 10%. “ Saya pikir orang yang mengetahui sedikit ekonomi apa iya, wong Cina saja yang otoriterian nggak mampu 10%. Tapi dengan janji menaikkan 10% kemampuan apa yang mereka miliki. Ketika mengatakan 10% paham nggak dia akan konsekuensinya kalau terpilih, Saya yakin dia takkan pernah mampu menaikkan 10%,” jelasnya. Namun lanjutnya, itu sudah membantu kita , begitulah kirakira pola pikirnya, kita akan sangat berharap dibantu lebih jauh program karena sekarang kita tak punya GBHN. Visi, misi dan program capres itu harus ditunjukkan ke depan. Cecep menjelaskan, menarik buat kita , karena diantara 3 pasang calon yang sama sekali baru Prabowo dan Boediono. Wiranto pernah maju dan kalah, SBY incumbent dan JK dan Mega pernah jadi Presiden. Ini menunjukkan satu hal bahwa parpol-parpol telah gagal mengembangkan figure-figur alternative yang kita harapkan bisa membawa “ ide-ide segar”. Ini juga menunjukkan parpol kita sangat oligarkis, dalam menetapkan calon figure mereka.. Sebaiknya didorong figure-figur baru masuk agar bangsa ini semakin kaya dengan figure-figur alternative, celakanya ini tidak terjadi. Seolah-olah memberikan kesan bahwa bangsa ini hanya punya 6 orang ini saja. “ Ini yang harus kita pikirkan ke depan agar mekanisme capres cawapres itu betul-betul terbuka sehingga banyak

pilihan yang kita miliki,” ujar dia. Menyinggung munculnya capres sebelumnya seperti Rizal Ramli dan Soetijoso, kata Cecep mereka gagal karena terbentur aturan, dimana mekanisme dalam Per-UUan kita bahwa mensyaratkan dukungan 20%, suara sehingga tidak sembarang partai berhasil mengajukan calon. Menurut dia, mungkin perlu mengkaji ulang apakah angka 20% itu angka yang bijak. Ataukah memang sebenarnya bukan pada angka itu kalau parpol bisa mengubah system mereka. Di Indoensia ketua partai merangkap sebagai calon, padahal di Negaranegara maju system kepartainya, ketua partai hanya sebagai administrator pengelolaan partai, partai kemudian merekrut figure lain yang popular. Jangan lupa Obama bukan Ketua Partai Demokrat, itu figure yang dipilih Demokrat melalui tahapan primary yang sangat keras dan didukung oleh warga masyarakat. Mekanisme ini nggak dikenal di kita artinya partai sangat oligarkis dan ketua partai ya calon partai. Mestinya lebih terbuka untuk membuka peluang calon-calon lain. Demokrat capresnya Ketua Dewan Pembina. Ia mengaku agak sedih melihat hasil pemilu legislative kemarin itu memberikan dukungan yang sangat kuat pada PD, mungkin dukungan itu lebih pada figur SBY. Dalam jangka panjang ini tidak memberikan sumbangan yang positif, artinya masyarakat memilih calon yang partainya kerjanya belum maksimal. “Kita harus obyektif PD partai baru yang masih harus kerja keras membenahi partai, tapi karena figurnya popular maka pilih PD. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi di PD setelah SBY selesai. Mampu nggak PD jawab tantangan untuk menjadi partai popular tanpa harus punya figure yang kuat seperti SBY. Ini yang harus dijawab oleh PD, kedepan ini harus kita benahi,” ucap Cecep. PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

19

LAPORAN UTAMA Penyederhanaan parpol

Saat ditanya kemajuan apa pilpres 2004 dengan 5 pasang dibanding 3 pasang capres tahun 2009, ia menyatakan gembira sekarang hanya ada 3 pasang capres, artinya mekanisme internal partai sudah bisa berhasil melakukan simplifikasi pencalonan. Dia berharap, momen ini harus didorong kearah upaya bagaimana kita mengusahakan menyederhanakan parpol kita, sehingga akan melihat sebuah DPR yang lebih ramping jumlah partainya. “Alhamdulillah dengan ambang batas 2,5% parliamentary treshold parpol jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya,” ungkapnya. Hanya masalahnya jumlah partai di tingkat daerah masih cukup besar, sebuah fenomena yang menjadi persoalan karena di level nasional (DPR) partai tidak ada tapi di tingkat daerah masih bertebaran. Yang juga menjadi masalah adalah tantangan yang paling besar Presiden RI adalah dari konteks penyelenggaraan pemerintah Presiden tidak banyak punya kewenangan. Pusat hanya ngurusi 6 bidang pertahanan, keamanan, moneter, fiscal dan luar negeri, selebihnya di urus oleh daerah. Dengan system pemilihan langsung kepala daerah di level propinsi dan kabupaten kota, tidak ada UU manapun yang menyatakan bahwa Presiden bisa memberhentikan bupati/walikota kecuali lakukan korupsi, criminal yang kemudian divonis oleh pengadilan. Tapi persoalannya sekarang, kalau Presiden menghadapi situasi dimana ada bupati yang tidak perform, Presiden secara legal tak punya kewenangan apapun. Sekali bupati/gubernur dipilih oleh rakyat ketika berkuasa dan gagal membangun kesejahteraannya, Presiden melakukan mekanisme apapun untuk memberhentikan kepala daerah itu. Yang kedua bupati guberur bisa berasal dari partai-partai yang

20


belum tentu partainya Presiden. Nah persoalan-persoalan yang harus ditata ulang, bahwa seorang Gubernur bisa berasal dari partai lain tapi organ dari pemeritah pusat, organ dari presiden, sehingga tak ada alasan seperti masa sebelumnya ada bupati yang menolak BLT. “ Itu kewenangan pusat yang harus diadopsi oleh pemda, dari mana dia punya kewenangan. Ini menjadi tugas besar yang harus dipikirkan bagi Presiden terpilih nanti,” ia menjelaskan. Menanggapi kemungkinan Presiden masih diganggu lagi jika PDI dan Golkar kalah, Cecep mengatakan, itulah yang saya katakan tadi, bagaimana bangun koalisi ini benar-benar yang fungsional. Ia mengaku punya pengalaman untuk kampanye seorang gubernur DKI Jakarta, dimana waktu pendaftaran di KPU dan waktu kampanye sangat pendek. Pertanyaan, apakan tim kampanye sudah dibekali kemampuan untuk menjelaskan apa-apa yang menjadi program masing-masing caleg. Sampai hari ini belum pernah dengar dan baca, adanya dokumen tertulis dari masing-masing pasangan ini yang menjelaskan program mereka. “Padahal kalau kita berharap kampanye pilpres 2009 ini lebih substansif lebih berbobot, seharusnya tim ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa anda pilih calon kami karena programnya begini,” jelasnya. Tapi kalau lihat waktu yang tersedia, hampir pasti tim ini tak punya seperti itu, artinya pilpres dalam konteks yang lebih tinggi tidak menjadi instrument untuk ikut mencerdaskan bangsa. Akhirnya yang terlihat sekarang pasangan spanduk hanya berisi poster saja tapi apa muatan program yang dijanjikan. Tanpa program rakyat tidak diberikan hak menggugat mereka ke depan. Dulu ketika kampanye anda bilang pertumbuhannya 10%, sekarang ternyata minus 3%

bagaimana janji anda, seharusnya itu menjadi faktor sehingga rakyat ikut cerdas. Dengan adanya dokumen bisa menjadi faktor dipegang rakyat bisa nagih,sejauh mana komitmennya. Sekaligus buat pemilih yang agak cerdas sebuah dokumen yang harusnya diberikan, apakah dalam konteks dunia krisis rasional tidak. “ Ini yang saya sesalkan tidak pernah terjadi”. Kendati demikian, dia optimis kampanye pilpres akan berjalan tertib teratur tanpa kekerasan, tapi sudah waktunya rakyat dicerdaskan. Kampanye tidak harus berteriakteriak di lapangan, panggil penyanyi dangdut. Hendaknya masing-masing figure berpikir sedikit lebih baik dibanding sekedar perang spanduk. Adanya tim sukses yang saling serang, Cecep berkomentar “ Ini juga kita sesali, kita tahu didepan TV, yang bisa diulang-ulang disiarkan”. Tapi kedewasaan dari tim kampanye juga penting sekaligus mereka sadar bahwa Tim Sukses Presiden ini akan menjadi model bagi tim di bawahnya. Mestinya cukup elegan, siap, tidak menyerang pribadi tapi pada program dan substansi isu agar menjadi model pemilihan bupati/walikota. “ Jangan sampai mereka mencemoh, jangankan kita di daerah, di pusat saja mereka berkelahi,. Suatu hal yang tak layak,” kata Cecep menegaskan. (mp)

LAPORAN UTAMA

PILPRES 2009 HARUS DEMOKRATIS DAN TANPA KECURANGAN Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 diikuti tiga pasangan calon yang diajukan tiga partai besar pemenang Pemilu Legislatif. Partai Demokrat mengajukan Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono. Partai Golkar mengajukan Ketua Umumnya yang juga Wakil Presiden SBY periode 2004-2009, Jusuf Kalla berpasangan dengan calon yang diajukan Partai Hanura yang juga pernah maju sebagai Calon Presiden 2004 Wiranto. Kemudian, PDIP mengajukan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri yang juga pernah maju pada Pilpres 2004. Kali ini Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto yang diusung Gerindra.

M

elihat ketiga pasangan yang maju dalam Pilpres 2009, sekilas masyarakat sudah banyak mengetahui. Hanya Prabowo dan Boediono yang merupakan wajah baru dalam pertarungan memperebutkan pucuk pimpinan nasional sampai lima tahun kedepan. Sejumlah ejumlah kalangan menilai, kompetisi kali ini akan lebih ketat dibanding Pilpres 2004. Ketiga pasangan telah dikenal masyarakat dan

Pengamat Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan

mempunyai nilai tersendiri di hati pemilihnya. Namun demikian, berkaca dari hasil Pemilu Legislatif, dimana Partai Demokrat menjadi pemenang dan figur SBY yang kental, banyak yang memprediksi Pilpres 2009 hanya berlangsung satu putaran. Pengamat Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan dalam perbincangan dengan Parlementaria menjelaskan, dari tiga pasangan yang maju dalam Pilpres 2009 ada kemungkinan kompetisi hanya berlangsung dalam satu putaran. Namun demikian, yang terpenting adalah proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2009. Jangan sampai, Pilpres 2009 berlangsung tidak demokratis dan ada kecurangan. ”Siapapun yang terpilih harapan saya dapat lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Siapapun yang kalah harus memberikan selamat kepada yang menang. Tapi yang penting adalah pemilu berlangsung demokratis tanpa kecurangan,” katanya. Lebih jauh, Kacung Marijan berharap, siapapun pasangan yang akan memimpin Indonesia pada tahun 2009-2014 haruslah lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Bagi pasangan yang kalah diharapkan dapat menerima hasil dan memberikan selamat kepada pemenang. Kacung Marijan berharap Pilpres 2009 dapat berjalan dengan demokratis dan tidak diwarnai dengan kecurangan. PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

2

LAPORAN UTAMA Meskipun ia memprediksi Pilpres berlangsung ketat, ia meminta supaya pihak-pihak terkait dapat menjaga proses demokrasi berjalan damai. ”Kompetisi boleh ketat tapi kan harus berlangsung secara damai,” ujarnya.

Kemungkinan Satu Putaran

Pilpres 2009 yang diikuti tiga pasangan yang mempunyai basis massa besar diprediksi akan berlangsung ketat. Persaingan untuk menjadi pemimpin nasional 2009-2014 diperkirakan akan berjalan dua putaran. Namun demikian, banyak kalangan juga meyakini, Pilpres akan berlangsung hanya satu kali putaran. ”Memang ada kemungkinan satu kali putaran. Melihat ketiga pasangan ini, sangat dimungkinkan satu kali putaran,” kata Pengamat Politik Kacung Marijan. Menurutnya bila Pilpres dilakukan satu bulan sebelum dari hari yang ditentukan, pasangan SBY-Boediono mempunyai peluang besar untuk keluar menjadi pemenang. Namun demikian, ia menambahkan bahwa dalam kurun waktu satu bulan sebelum tanggal 8 Juli 2009, segala sesuatu dapat saja terjadi. Ia menjelaskan, bila dalam Pilpres nanti ada dua pasangan yang memperoleh dukungan kurang dari 25% maka diperkirakan akan ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%. ”Kalau misalnya ada dua pasangan yang memperoleh kurang dari 25%, saya pikir ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%. Teori kan memungkinkan begitu. Secara potensial pasangan SBY memungkinkan karena popularitas SBY sejak lama jauh lebih tinggi dari pasangan lainnya,” jelasnya.

22


SBY-Boediono diusung Partai Demokrat yang berkoalisi dengan sejumlah partai lain seperti PKB, PPP, PAN dan PKS memang mempunyai kans lebih besar sebagai pemenang Pilpres 2009. Perolehan suara partai pendukung pasangan itu bahkan mampu mendekati 50%. ”Secara formal partai yang berkoalisi mendukung SBY sangat besar. Jumlahnya mendekati 50 %,” ujar Kacung. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa dengan asumsi pemilih partai pendukung SBY diluar Demokrat kembali memberi dukungannya pada pasangan SBY-Boediono maka minimal perolehan suara pasangan itu mendekati 50%. ”Kalau dengan asumsi bahwa pemilih partai itu juga akan memilih SBY berarti minimal SBY mendapat suara sebesar 49%. Lalu dengan suara yang lain dimungkinkan SBY mendapat suara 50%,” kata Kacung Marijan. Namun, menurutnya, tentu pesaing lainnya yaitu MegawatiPrabowo dan Jusuf KallaWiranto tentu akan berusaha keras memperoleh dukungan semaksimal mungkin. Figur yang ada di dua pasangan tersebut sangat memungkinkan juga memperoleh suara yang signifikan. ”MegaPro dan JK-Win kalaupun kalah berusaha keras memperoleh suara hingga terjadi pemilihan dua putaran. Itu menjadi lebih kompetitif,” katanya. Untuk dapat mengajukan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2009, sejumlah partai harus melakukan koalisi. Pemenuhan syarat mengajukan calon menjadikna partai menempuh jalan koalisi. Peningkatan persyaratan dalam mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden dalam Pilpres 2009. ”Tahun ini Tresholdnya kan 20%, karena itu tidak semua partai punya kesempatan yang

sama. Mau nggak mau harus koalisi,” katanya. Meski persayaratan pada Pilpres 2009 lebih berat, pertarungan untuk menentukan pasangan yang jadi Pimpinan Nasional juga semakin menarik. Pasangan yang bertarung pun mempunyai basis massa yang tergolong besar. ”Saya lihat kompetisi sekarang lebih kompetitif, lebih berat dan tidak tertutup kemungkinan ada calon yang memenangkan hanya melalui satu putaran pemilu,” tutur Kacung Marijan. Lebih jauh, menanggapi tiga pasangan yang maju dalam Pilpres 2009, pengamat politik dari Universitas Airlangga ini menilai figur-figur yang menjadi calon masih merupakan figur lama kecuali Prabowo dan Boediono. Kacung menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena tidak semua partai dapat mengajukan calon. ”Pencalonannya sendiri kan juga sangat kompetitif. Yang punya kesempatan menggalang dukungan kan hanya tiga partai, Demokrat, Golkar dan PDIP,” katanya. Menurutnya hanya tiga partai tersebut yang mempunyai posisi penting dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Untuk dapat mengajukan calon, partai-parati itu harus berkoalisi dengan sejumlah partai yang mendapat suara lebih kecil. ”Tidak heran kalau tiga partai ini punya posisi yang penting dalam pencalonan Presiden. Partai-partai lain yang suaranya lebih kecil, mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai besar,” tutur Kacung. Ia menilai partai harus memperhatikan kemungkinan memperoleh tambahan suara yang signifikan saat melakukan koalisi. Kemudian faktor yang tidak dapat dilupakan adalah bangunan pemerintahan

LAPORAN UTAMA bila dalam Pilpres menjadi pemenang. ”Bicara soal koalisi kan ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama bagaimana koalisi itu bisa merangsang perolehan suara yang besar. Kedua adalah bagaimana bangunan pemerintahan yang ada setelah terpilih,” jelasnya.

Rebut Hati Pemilih

Tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung dalam Pilpres 2009 yaitu Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan Jusuf

pimpinan nasional. Selain itu, tiap pasangan juga harus mempunyai program yang mampu diterima masyarakat. ”Bagaimana menawarkan program yang disukai dan masuk akal,” ujarnya seraya menambahkan pasangan yang menawarkan program yang bombastis justru dikuatirkan tidak akan meraih simpati pemilih. ”Kalau bombastis kan nggak masuk akal, inikan kemungkinan bohongnya lebih besar. Pemilih kita mulai cerdas menilai para calon pemimpin yang lebih baik,” jelas Kacung Marijan. Lebih jauh dalam

modal dalam meraih simpati masyarakat untuk kemudian mendapatkan jumlah suara yang signifikan. Menurut Kacung Marijan, SBY-Boediono dalam kampanyenya lebih mengedepankan persoalan governance, pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan program-program pengentasan kemiskinan. Sementara itu MegawatiPrabowo lebih mengedepankan persoalan ekonomi yang berpihak pada rakyat, berpihak pada petani dan wong cilik lainnya. Selain itu mereka juga berupaya membuka lapangan

”Kalau bombastis kan nggak masuk akal, inikan kemungkinan bohongnya lebih besar. Pemilih kita mulai cerdas menilai para calon pemimpin yang lebih baik,”

Kalla-Wiranto merupakan tokoh nasional yang dikenal masyarakat. Untuk dapat meraih suara terbanyak, setiap pasangan harus mampu merebut hati pemilih. ”Kuncinya bagaimana merebut hati pemilih, mereka kan sudah tahu track recordnya, bagaimana memperluas track record itu sehingga diketahui oleh publik dan menonjolkan kelebihan masing-masing,” kata Kacung Marijan. Kemampuan meraih simpati masyarakat menjadi salah satu modal penting memenangkan kompetisi pemilihan presiden. Ketiga figur Capres mempunyai kesempatan yang sama mengingat ketiganya pernah menduduki jabatan sebagai

perbincangan dengan Parlementaria, pengamat politik dari Universitas Airlangga Kacung Marijan menjelaskan bahwa pada Pilpres 2009, incumbent sangat diuntungkan. Terlebih bila incumbent mempunyai catatan prestasi yang bagus selama memimpin. ”Secara teori incumbent lebih diuntungkan. Dengan satu catatan bahwa incumbent itu menunjukan suatu prestasi, incumbent itu dipilh kalau menunjukkan performance menjalankan pemerintahan yang baik, incumbent akan dihukum apabila performance menjalankan pemerintahannya tidak baik,” tuturnya. Ia memaparkan bahwa ketiga pasangan yang maju dalam Pilpres mempunyai kelebihan masing-masing. Kelebihan yang dimiliki tersebut merupakan

pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto menurut Kacung tidak jauh beda dengan SBY-Boediono dan pasangan Megawati-Prabowo. Namun dengan slogan ”Lebih Cepat Lebih Baik”, pasangan yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura lebih mengedepankan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. (bayu)


23

SUARA MASYARAKAT

KETIGA PASANGAN MASIH KEDEPANKAN POPULARITAS Indonesia untuk kedua kalinya akan melakukan pemilihan presiden secara langsung pada 8 Juli 2009. Dalam pemilihan kali ini diikuti tiga pasang calon. Tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 adalah MegawatiPrabowo yang menempati nomor urut satu, Susilo Bambang YudhoyonoBoediono pada nomor urut dua dan Jusuf Kalla-Wiranto di nomor urut tiga.

K

etiga pasangan tersebut telah dikenal ditengah masyarakat dan mempunyai prestasi dibidangnya masingmasing. Namun demikian, dalam pemilihan kali ini, tentunya masyarakat disajikan ”program unggulan” yang dikampanyekan masing-masing pasangan. Megawati-Prabowo, contohnya, lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan dalam setiap kampanye, Jusuf Kalla-Wiranto mempunyai slogan ”Lebih Cepat Lebih Baik”, lalu pasangan SBY-Boediono dengan slogan ”Lanjutkan”. Sebagian besar masyarakat sangat familiar dengan slogan yang dimiliki masingmasing Capres-Cawapres. Dalam pemilu, pendapat dan suara rakyat sangat dibutuhkan setiap pasangan. Pendapat masyarakat menjadi penentu siapa yang akan memimpin negeri ini lima tahun kedepan. Lina Agustina Purwaningrum, seorang pekerja di wilayah Jakarta Pusat dalam perbincangan dengan Parlementaria menjelaskan bahwa ketiga

Lina Agustina Purwaningrum, karyawati

2


calon yang maju dalam Pilpres kali ini masih mengedepankan popularitas ditengah masyarakat. ”Ketiga calon masih mengedepankan figur masingmasing,” katanya. Ia berharap, siapapun yang terpilih sebagai Presiden, akan memperhatikan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Janji-janji yang dilontarkan selama masa kampenye diharapkan dapat diwujudkan bila nanti terpilih menjadi pemimpin bangsa ini selama lima tahun kedepan. ”Hal-hal yang menyangkut pelayanan publik dipermudah, masyarakat miskin juga diperhatikan, sektor pendidikan dan kesehatan digratiskan,” ujar Lina. Ia menilai kampenye yang dilakukan Capres-Cawapres pada pemilu kali ini masih termasuk

SUARA MASYARAKAT dalam kategori normal. Tidak ada kampanye yang terlalu menyudutkan pasangan lain. ”Masih dalam taraf normal,” tukasnya. Lebih jauh, Lina menjelaskan bahwa dalam pemilu nanti, ia akan memilih Calon Presiden yang dalam menjalankan program kerjanya dapat dirasakan secara nyata. Ia juga berharap, siapapun yang menang dalam Pilpres, pemberantasan korupsi dapat diteruskan. ”Semua janji yang dikampanyekan tiga pasangan bagus-bagus tapi realisasinya yang ditunggu,” ujar Lina. Semantara itu Izmayani, guru disalah satu sekolah swasta terkemuka di bilangan Kebayoran menilai kampanye yang dilakukan tiga pasangan yang maju dalam Pilpres 2009 tidak jauh beda dengan lima tahun lalu. Menurutnya, calon yang bertarung kali ini merupakan orang-orang yang juga pernah bertarung dalam Pilpres 2004. ”Menurut saya kampanye Pilpres tahun ini tidak jauh beda dengan lima tahun lalu. Karena orangnya itu-itu lagi, janjinya pun hanya itu-itu saja,” katanya. Sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu, ia berharap pasangan yang bertarung memberikan ide-ide baru dalam membangun Indonesia yang lebih baik. ”Tidak ada ide atau formula baru,” ujarnya seraya menambahkan kalau pun ada ide baru, dinilainya terlalu muluk dan sulit direalisasikan.

Temui Masyarakat

Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Izmayani berharap setiap pasangan dapat melihat kondisi riil masyarakat. Menurutnya dengan turun langsung menemui masyarakat, Capre dan Cawapres akan mendapatkan masukan untuk membangun Indonesia kedepan.

”Bukan hanya sekedar menghadiri debat atau mengumbar janji dipanggung,” katanya. Izmayani menilai, kampanye Capres-Cawapres akan lebih efektif bila mendatangi masyarakat. ”Tidak perlu debat atau orasi dipanggung, lebih baik temui masyarakat kelas bawah,” tegasnya. Lebih jauh, menurutnya setiap

Izmayani, guru

Ia menilai kemajuan Indonesia juga di dukung dengan kualitas pendidikan yang baik. ”Harapan saya untuk yang akan datang supaya memperhatikan dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan fondasi utama,” katanya. Selain memperhatikan sektor pendidikan, Izmayani berharap pemimpin Indonesia yang terpilih dari pemilu 2009 dapat memberikan rasa aman kepada semua warga negara. Terbukanya lapangan kerja juga diharapkannya menjadi prioritas. ”Tingkat pengangguran diperkecil sehingga lulusan sekolah menengah atas pun dapat bekerja dengan layak,” ujarnya. Siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2009 diharapkan dapat memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya guna mengurangi pengangguran. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga harus mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dan yang terpenting adalah menepati janji-janji yang diberikan kepada masyarakat saat kampanye. (bayu)

pasangan harus turun ke lapangan menemui masyarakat. Ia menilai dengan menemui masyarakat, maka akan diketahui program apa yang dibutuhkan. ”Sudah banyak iklan yang mengatakan bahwa sekolah itu gratis namun kenyataannya mereka (anak usia sekolah) tidak bisa sekolah secara gratis,” ujarnya. Sebagai seorang ”pahlawan tanpa tanda jasa”, Izmayani berharap siapapun yang terpilih menjadi pemimpin bangsa ini lima tahun kedepan, harus memperhatikan dunia pendidikan. PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

2

LAPORAN UTAMA

Koalisi Jelang Pilpres

Ujian Bagi Soliditas Partai

Kompetisi merebut kursi RI-1 dan RI-2 telah dimulai. Melalui proses panjang yang memainmainkan emosi publik, partai-partai pun terpolarisasi dalam tiga kekuatan yang melahirkan tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Megawati-Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto. Efektivitas mesin politik akan diuji.

H

ari pemungutan suara Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, 8 Juli semakin dekat. Tiga pasangan calon presidenwakil presiden dengan tim suksesnya terus gencar melakukan kampanye, merebut simpati rakyat agar dapat memenangkan pemilu. Tak jarang, dalam kampanyenya mereka saling menyerang, menyindir bahkan saling mengungkap kelemahan dan kekurangan kompetitornya. Padahal, publik masih ingat, pasca pemilu legislatif lalu, partai-partai gencar saling melakukan pendekatan untuk mengajak koalisi agar bisa mengajukan calon. Parta-partai besar maupun kecil berlomba saling melakukan komunikasi politik untuk mengajak berkoalisi. Maklum, yang bisa mengajukan

2


pasangan calon presiden-wakil presiden hanyalah partai politik atau gabungan partai politik yang dalam pemilu legislatif memperoleh sekurang-kurangnya 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen perolehan suara syah secara nasional sebagaimana diatur dalam UU no 42/2008 tentang Pemilihan Presiden-wakil presiden. Hasil penghitungan suara pemilu legislatif menunjukkan hanya Partai Demokrat yang bisa melenggang sendirian untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Sementara partai lain harus berkoalisi jika akan mengajukan calon presiden. Tak heran jika partai-partai kemudian saling bermanuver menggalang koalisi. Komunikasi politik antar elite partai pun terus dibangun. Tak ketinggalan, Partai Demokrat yang sesunguhnya

bisa melenggang sendirian tetap merangkul sebanyak mungkn partai-partai untuk diajak koalisi. Partai Golkar dan PDIPerjuangan pun sempat saling melakukan pendekatan koalisi dengan Partai Demokrat. Hanya Partai Hanura dan Partai Gerindra yang sejak awal sudah mengambil garis tegas, tidak bersedia berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tarik-menarik dalam rangka T penggalangan dukungan koalisi pun terus menjadi tontonan keseharian publik. Partai Gerindra yang berencana mengusung Capres Prabowo Subianto pun terpaksa harus ”menyerah” hanya menjadi calan Wakil Presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri. Hal ini terjadi setelah Partai gerindra ”gagal” menggalang koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan

LAPORAN UTAMA PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya sudah memberi lampu hijau. PAN dan PPP kemudian justru berkoalisi dengan Partai Demokrat. Dalam koalisi Partai Gerindra dan PDI-Perjuangan pun pada awalnya sempat terjadi tarikulur yang ketat,. Dikabarkan, panjangnya proses koalisi itu karena Partai Gerindra tetap bersikeras menempatkan Prabowo sebagai Capres sementara Megawati juga tetap pada pendiriannya igin menjadi Capres dengan alasan Kongres PDI-P telah mengamanatkan Megawati untuk maju sebagai calon presiden.

Terkristalisasi dalam 3 kubu

Patai-partai peserta pemilu pun akhirnya terkristalisasi dalam tiga kubu yang kemudian melahirkan tiga pasang calon presiden-wakil presiden. Yakni, pertama adalah Pasangan Megawati Prabowo yang diusung oleh sembilan partai, yakni: PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Karya Perjuangan, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, Partai Serikat Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia. Pasangan ini dalam undian nomor urut peserta pemilu yang diselenggarakan di KPU (Komisi Pemilihan Umum), Sabtu 30 Mei 209 lalu memperoleh nomor urut 1. Kelompok kedua adalah partai-partai yang mengusung Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY )-Boediono. Pasangan ini diusung oleh koalisi partai terbanyak dibanding kandidat lain. Partai-partai yang berkoalisi itu adalah: Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaruan

(PDP), Partai Damai Sejahtera (PDS),Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Perjuangan Rakyat Nasional (PPRN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), PPPI, Partai Republika Nusantara, Partai Patriot, PNBKI, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, PPIB dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI). Pasangan ini dalam undian nomor peserta pemilu di KPU memperoleh nomor urut 2. Selain itu, empat partai juga berkoalisi untuk mencalonkan Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Ke empat pataia itu adalah Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nasonal Ulama (PKNU) dan PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan). Inilah yang merupakan pasangan peserta pilpres dengan nomor urut 3.

Tak Linier

Namun tampaknya, koalisi yang dibangun oleh pimpinan partai politik itu tak otomatis berjalan linier. Ada saja kaderkader partai yang justru memberi dukungan berbeda dengan yang dilakukan oleh partainya. Sebut saja, Dradjat Wibowo. Anggota DPR dari Fraksi PAN ini terangterangan hadir dan mendampingi pasangan JK-Wiranto saat mendaftar ke KPU. Tak hanya Drajat, anggota FPAN DPR Alvin Lie Liang Pao juga terangterangan mendukung pasangan Jk-Wiranto. Padahal, PAN secara formal adalah salah satu partai yang berkoalisi mencalonkan pasangan SBY-Boediono. ”Penyimpangan” itu tak hanya terjadi di PAN. Ali Mochtar Ngabalin dari PBB (Partai Bulan Bintang) juga terang-tarangan mendukung Jk-Wiranto. Padahal PBB juga merupakan partai yang tergabung dalam koalisi yang mencalonkan SBY-Boediono. Sebaliknya, dari kubu koalisi Golkar-Hanura yang mencalonkan JK-Wiranto juga tidak luput dari adanya kader yang

”lari”. Sebut saja Irsyad Sudiro yang terang-terangan mendukung SBY-Boediono. Irsyad kini masih menjadi anggota DPR dar Partai Golkar dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR. Sejumlah kader partai di daerah-daerah, bahkan pengurus partai di daerah juga acap memberi dukungan yang tidak sejalan dengan keputusan partai di tingkat pusat. PAN kota Tangarang misalnya, justru mendukung pasangan Mega-Prabowo. Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Kota Tangerang, Samlawi dan Wakil Sekretaris Hairul Ritonga menyampaikan dukungan itu di kediaman Megawati dan diterima Ganjar Pranowo, Senin 18 Mei lalu. Tak hanya Pan, PDS misalnya, sejumlah anggota Fraksi PDS di DPR yang dimotori Constan Ponggawa justru mendukung pasangan MegawatiPrabowo. Terjadi perpecahan ditubuh Fraksi PDS DPR dalam soal dukung mendukung ini. Sejumlah kasus di atas memberi gambaran bahwa pola koalisi yang dibangun sekarang ini bisa mengganggu soliditas partai dan rentan terhadap terjadinya perpecahan di tubuh partai. Keputusan formal elite partai belum tentu diikuti arus bawah. Tampaknya, pragmatisme kekuasaan maupun pragmatisme materi, sangat kasat mata mewarnai aktivitas dukungmendukung ini. Akankah mesin politik dari partai-partai politik ini akan berjalan efektif untuk memenangkan pasangan calon presiden-wakil presiden yang diusung? tentu 8 Juli nantilah jawabannya. Bagaimana pun pertarungan kali ini sangat ditentukan oleh berjalannya mesin politik serta kemampuan intelejen maupun konsultan politik masingmasing kandidat serta sejauh mana visi dan misinya diterima masyarakat. (tim) PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

27

LAPORAN UTAMA

Adu Strategi Jenderal di Pilpres 2009 Adu strategi diantara para jenderal tak terhindarkan dalam Pilpres tanggal 8 Juli 2009. Pasalnya dari ketiga kubu Pasangan Capres-Cawapres masing-masing memilki Tim Sukses yang dimotori para Pensiunan Jenderal-jenderal Indonesia. Mulai dari kubu Jusuf Kalla –Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Megawati- Prabowo sangat diwarnai para petinggi serdadu.

Y

ang juga menarik dari Pilpres 2009 adalah masih bertahannya tokoh-tokoh lama dan “ berpengalaman” menjadi petinggi atau mantan petinggi di negeri ini. Yang praktis pendatang baru di kancah perpolitikan nasional adalah mantan Danjen Kopasus Prabowo, sementara Boediono sudah malang melintang menjadi anggota kabinet. Sedangkan keempat calon yakni capres SBY sekarang masih menjabat sebagai Presiden, capres Yusuf Kalla masih menjabat sebagai Wakil Presiden, capres Megawati mantan Presiden dan cawapres Wiranto pernah mencalonkan sebagai capres 2004-2009. Adapun susunan Tim Sukses Yusuf Kalla- Wiranto adalah sbb: • Ketuanya adalah Fahmi Idris, Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu. • A Anggota: Jenderal (pur) Subagyo MS, Jenderal (pur) Fachrul Rozzi, Letjen (pur) Suady Marasabessy, Laksda (pur) Abu Hartono, Marsdya (pur) Basri Sidehabi, Letjen (pur) Ary Mardjono, Letjen (pur) Soemarsono Tim Sukses Mega-Prabowo adalah sbb: • K Ketua : Mayjen (pur) Theo Syafei, mantan Pangdam Udayana • Anggota: Mayjen (Pur) Kivlan Zen, Lejen (pur) Haryoto PS, Letjen (pur) Farid Zaenudin, Letjen (pur) Yogi Supardi, Mayjen (pur) Glenny Kairupan

2


Tim Sukses SBY-Boediono adalah sbb: • K Ketua : Mensesneg Hatta Rajasa Kabinet Indonesia Bersatu • A Anggota : Marsekal (pur) Djoko Suyanto, Jenderal polisi (pur) Sutanto, Marsekal (Pur) Herman Prayitno, Letjen (Pur) Suyono, Letjen (Pur) Agus Widjoyo, Mayjen (Pur) Abikusno, Mayjen (Pur) Sardan Marbun Melihat taburan bintang-bintang di masing-masing Tim Sukses para Pasangan Capres-Cawapres, bisa dipastikan bahwa persaingan bakal seru untuk memenagkan Pilpres 8 Juli 2009 ini.

Visi-misi

Pada PilPres kali ini kontrak politik yang dituangkan dalam visi dan misi masing-masing pasangan telah dideklarasikan meskipun belum dijabarkan secara rinci. Kontrak politik dapat dijadikan alat ukur dalam menilai kinerja. Oleh karena itu, kontrak politik ini harus diumumkan kepada publik secara jelas, rinci dan transparan. Berikut visi-misi capres sesuai nomor urut undian di KPU dimana no urut 1 Mega-Pro, nomor urut 2 SBY- Boediono dan nomor 3 JK-Win. Mega- Pro • Sepakat untuk membangun ekonomi kerakyatan Indonesia serta berkomitmen terhadap NKRI, Pancasila, dan keutuhan bangsa.

•

Keberpihakan terhadap wong cilik, seperti petani, nelayan, buruh, guru, dan pedagang kecil. • Menjalankan kemandirian di bidang Ekonomi. Prabowo ditugaskan menangani P masalah perekonomian untuk focus membangun ekonomi kerakyatan dan kebangkitan ekonomi rakyat SBY Berbudi • Membentuk kabinet presidensial yang amanah, efektif, dan kredibel. • Bekerja keras untuk rakyat, bukan untuk berpolitik sendiri-sendiri. • Tidak menyerahkan perekonomian kepada pasar bebas. Intervensi Negara dengan aturan main yang tegas dan adil. Namun, tidak boleh terlalu jauh campur tangan karena akan mematikan sektor swasta. • Membangun pemerintah yang bersih, tidak dikotori suap, memperdagangkan kekuasaan, dan mencampuradukkan urusan Negara dan bisnis keluarga. JK Win • K Komitmen untuk bersama-sama menjaga serta membangun NKRI, membangun ekonomi kerakyatan, dan berbagi kewenangan di pemerintahan. • Berjanji akan melindungi ekonomi rakyat. Menyejahterakan rakyat dengan adil dan makmur. • Menyelenggarakan pelayanan pemerintah dengan seksama dan dalam tempo sesingkatsingkatnya. • Membangun pemerintah yang kuat dan tegas serta lebih cepat dan lebih baik. Bangsa Indonesia berharap persaingan ini berlangsung sesuai aturan main, sportif, kesatria, dan aman bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kalah-menang bukan tujuan akhir dari Pilpres, tetapi tujuan akhir adalah Pemerintahan yang akan dapat melepaskan Bangsa dan Rakyat Indonesia dari keterbelakangan, kemiskinan dan pengangguran.(mp)

PENGAWASAN

Meski Antasari Dibui,

Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Stagnan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Antasari Azhar dinilai masyarakat sangat memuaskan. Banyaknya koruptor yang tertangkap dan menjalani proses hukum menjadi salah satu unsur penilaian.

K

inerja KPK yang semula diragukan dapat mengungkap sejumlah kasus korupsi yang dilakukan sebagaian k alangan pejabat negar a dan pemerintahan, seiring waktu mulai menampakan tajinya. Lembaga tersebut dalam waktu singkat mulai mendapat hati ditengah masyarakat. Seakan tanpa pandang bulu, KPK terus melaju untuk menguak kasus korupsi. Sepak terjang lembaga itu dibawah kepemimpinan Antasari terus menebarkan kinerja positif. Terlebih bila mampu “m e n a n g k a p tangan” pelaku tindak pidana korupsi. Seperti pepatah, semakin

tinggi pohon maka semakin kencang angin menerpa. Ditengah prestasi KPK yang mendapat respon positif dan pujian masyarakat, lembaga itu kini justru menjadi sorotan masyarakat. Seakan semudah membalikan telapak tangan, kini KPK yang semula menjadi lembaga yang mendapat pujian berbalik menjadi lembaga yang mendapat sorotan masyarakat. Kasus pembunuhan Direktur Utama PT Rajawali Puta Banjaran Nazarudin Syamsudin di Tangerang menjadi pemicunya. Kasus tersebut kemudian menyeret Ketua KPK Antasari Azhar sebagai tersangka pembunuhan N a z a r u d i n Syamsudin. Tersangkutnya Ketua KPK yang kemudian berbuntut pada penonaktifan membuat sejumlah

kalangan mulai meragukan kinerja lembaga itu. Sebagai lembaga yang berdiri di depan dalam pemberantasan korupsi, masyarakat berharap, meski tanpa Antasari, sejumlah Pimpinan KPK lainnya dapat terus melanjutkan pemberantasan korupsi. Namun demikian, banyak juga kalangan yang mulai meragukan sepak terjang lembaga itu usai dinon aktifkannya Antasari Azhar. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR dari F-PKS Nasir Djamil dalam perbincangan dengan Parlementaria menjelaskan bahwa dengan di nonaktifkannya Ketua KPK Antasari Azhar jika dikaitkan dengan pemberantasan korupsi merupakan dua hal yang berbeda, karena menurut Nasir KPK memiliki system dan tidak tergantung dengan pada individunya, selain itu pemberantasan korupsi bukan merupakan agenda dari KPK tapi agenda bangsa ini. Anggota Komisi III DPR dari F-PKS Nasir Djamil


2

PENGAWASAN “Karena dengan tersangkut Antasari pada kasus pembunuhan Nazaruddin, maka pemberantasan korupsi tidak boleh stagnasi, ditangkap atau tidaknya Antasari, KPK harus tetap memiliki komitmen seperti yang diinginkan oleh masyarakat,”kata Nasir Djamil. Lebih lanjut ia menambahkan, kalau hanya karena Antasari ditangkap lalu komitmen anggota KPK lainnya melemah, itu berarti mereka melanggar sumpah dan janji jabatan saat dilantik dulu. “Meskipun pimpinannya ditangkap, maka pimpinan KPK lainya wajib menjalankan system yang telah dibuat sesuai dengan koridor hukum, dan bukan like or dislike para pimpinan KPK,”tambahnya. Ditanya komentarnya mengenai anggapan di masyarakat dibeberapa media bahwa DPR tidak komit dalam memberantas korupsi, karena setelah penangkapan Antasari, pimpinan KPK yang lain diminta tidak membuat keputusan. Menurut Nasir Jamil yang kini terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2009-2014 menjelaskan, media secara umum memang belum berpihak kepada DPR. Itu sebabnya jika ada kasus yang menyangkut dengan anggota DPR media dengan cepat memblow-up dan menjadikannya sebagai head line. Padahal, ungkapnya, jika mau jujur , pelaku korupsi itu banyak didapat di kalangan eksekutif. “Boleh jadi secara kelembagaan DPR belum mampu mewujudkan komunikasi yang efektif dengan kalangan media, dan saya perlu luruskan bahwa keinginan agar Pimpinan KPK tidak membuat keputusan pasca penangkapan Antasari, belum menjadi sikap DPR, melainkan sikap sebagian besar anggota Komisi III DPR,”tegasnya. Ia menjelaskan, beberapa waktu yang lalu saat Raker dengan KPK, Komisi III DPR hanya mengingatkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang KPK, menyebutkan bahwa kepemimpinan KPK itu bersifat kolektif. “Maka dari itu, secara umum Komisi III DPR tidak pernah menghambat KPK untuk membuat keputusan terkait dengan tugas-tugas pemberantasan

0


korupsi oleh KPK.” tandasnya. Ditanya apakah perlu ada pengganti Antasari oleh DPR jika nanti statusnya menjadi terdakwa, Nasir menerangkan, bahwa penggantian tersebut perlu dilakukan, namun DPR belum memutuskan format penggantian. ““Ada kecendrungan, akan dilakukan uji kelayakan untuk mengganti Antasari, itu artinya Komisi III akan memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk mengajukan dirinya sebagai anggota KPK,” ujarnya. Namun, ia menambahkan, bisa saja dilakukan pemilihan ulang di Komisi III, karena dalam aturannya wakil ketua KPK tidak secara otomatis menjadi Ketua KPK, “Saat ini Komisi III DPR

Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Fahmi Badoh sedang menunggu perjalanan kasus dan status hukum Antasari,” terangnya. Pendapat serupa dikatakan oleh Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Fahmi Badoh yang mengatakan meskipun Antasari Azhar ditangkap dan dinonaktifkan sebagai Ketua KPK, komitmen pemberantasan oleh KPK seharusnya tidak bergantung pada individu Antasari. “Sistem internal yang sudah berjalan di KPK yang harus menjawab soal kinerjanya, meskipun harus dijalankan dengan komposisi pimpinan yang tinggal empat orang saja dan jika penonaktifan Antasari dari KPK dianggap sebuah permasalahan dalam menjalankan sistem internal, seharusnya sistem ini bisa bekerja lebih baik setelah Antasari pergi,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, sekarang pimpinan KPK harus dapat menjawab itu dengan tindak lanjut atas banyaknya kasus yang sudah mengantri untuk diproses dan KPK juga harus mampu menerapkan prioritas sehingga terlihat pemberantasan korupsi tidak reaktif akan tetapi punya tujuan-tujuan strategis dalam rangka mendorong efektifitas pemberantasan korupsi. Ditanya tentang, apakah kinerja KPK akan terhambat dengan tidak lengkapnya salah satu unsur pimpinan, Fahmi menjelaskan hal tersebut lebih pada sistem pengambilan keputusan saja. Apalagi tambahnya, mengenai komposisi 4 (empat) orang yang dipermasalahkan, terutama oleh beberapa fraksi di Komisi III DPR.“Hal ini biasa secara politis karena korupsi memang menyangkut kekuasaan dan ada banyak yang berkepentingan agar kerja KPK terganggu, namun diluar konteks dalam pengambilan keputusan saya kira KPK tidak perlu terhambat atau melambat,”tegasnya. Menanggapi sikap anggota Komisi III, yang dinilai tidak mendukung atau menghambat kinerja KPK, Fahmi menjelaskan, secara politis hal ini dapat dipetakan dengan melihat KPK sebagai ancaman bagi DPR. Kasus suap DPR yang banyak terungkap mungkin menjadi alasannya. Tapi kata Fahmi dirinya yakin tidak semua fraksi di DPR atau semua anggota DPR tidak mendukung kerja KPK. “Lambat laun seiring dengan berkurangnya budaya korupsi di DPR, dukungan atas pemberantasan korupsi juga akan meningkat,”ujarnya. Menyinggung pernyataan komisi III DPR yang pesimis melihat kinerja KPK berkaitan dengan pengambilan keputusan karena hanya diputuskan 4 pimpinan pasca dinonaktifkannya Antasari, Fahmi menjelaskan manuver politik yang reaksioner ini memang amat membingungkan karena untuk kepentingan jangka pendek semata, tetapi sangat berpengaruh terhadap citra pemberantasan korupsi DPR yang kian terpuruk. “Hubungan antara komposisi dengan pengambilan keputusan hanya alasan saja dan terkesan pragmatis,

PENGAWASAN karena setahu saya, Komisi III yang selama ini telah membentuk KPK dan telah setuju dengan platform pemberantasan korupsi KPK, dimana juga telah eratifikasi UNCAC dengan UU No. 7 tahun 2006 yang sifatnya jangka panjang buat negeri ini,”jelas Fahmi. Perihal perlu tidaknya pengganti Antasari, menurut Fahmi, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat, salah satunya adalah konsentrasi parpol dan elit yang masih tercurah untuk pemilu,

selain itu fakttor lainnya kata Fahmi adalah status hukum dan kasus Antasari yang masih belum final. ““Ada kemungkinan hal ini harus menunggu hingga kompoisi baru DPR pasca pemilu 2009,”tegasnya. Lebih lanjut ia menambahkan, keputusan soal siapa yang menjadi ketua, sebenarnya bagian dari mekanisme internal KPK, ”Komposisi yang genap ini yang dipandang rawan, selain memang UU mengisyaratkan KPK dipimpin oleh 5 orang,”ujar Fahmi Menurutnya, yang terpenting adalah adanya tambahan satu orang lagi yang mungkin saja diambil dari daftar calon anggota KPK versi pemerintah dan di Fit and propert test lagi di DPR.. Fahmi berharap, atas permasalahan F ini, seharusnya DPR dalam berdiri dan bersikap atas nama efektifitas pemberantasan korupsi, bukan atas kehendak kelompok apalagi pribadi. “Ini karena kepentingan atas pemberantasan korupsi adalah amanat

rakyat dan termaktub di dalam keputusan MPR RI dan Undangundang.,”tegasnya

Tak Hambat Penyelesaian

Kaitannya dengan pemberantasan korupsi, hingga saat ini pembahasan pekembangan Rancangan UndangUndang (RUU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih berjalan, banyak sikap pesemis yang berkembang di masyarakat, dimana RUU Tipikor ini tidak akan terselesaikan hingga akhir masa jabatan

anggota DPR periode 2004-2009. Menanggapi hal ini, Nasir Jamil menjelaskan bahwa memang sekarang pengadilan Tipikor sedang diambang kematian, dan jika DPR periode ini tidak bisa menyelesaikannya, maka itu artinya semua kasus-kasus korupsi akan diadili di pengadilian umum,“Selama ini kan, ada dua pengadilan yang mengadili kasus korupsi, yakni pengadilan umum dan pengadian Tipikor,”ungkapnya. Menurut Nasir, DPR tidak dalam posisi melambat-lambatkan penyelesaian RUU Pengadilan Tipikor, sebab, RUU itu sendiri sejak awal memang sudah terlambat dimasukkan oleh Pemerintah ke DPR, karena memang RUU tersebut merupakan inisiatif dari Pemerintah. “Jadi kalau sekarang terkesan molor, ya Pemerintah juga ikut bertanggungjawab. Kalaupun nanti dikeluarkannya Perppu, saya pikirnya juga akan ditolak DPR, karena Perppu itu dikeluarkan jika ada situasi genting dan mendesak,”paparnya.

Sedangkan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengadilan Tipikor, kata Nasir, sudah terbit sekitar tiga tahun lalu. Meski begitu dirinya masih memiliki harapan bahwa RUU Pengadilan Tipikor akan diselesaikan oleh DPR periode sekarang. Hal ini terbukti, jelas Nasir, dengan adanya tanda-tanda penyelesaian yang sudah terlihat, seperti fraksi-fraksi di DPR yang terlebih dahulu menyamakan persepsi mengenai bangunan pengadilan tipikor.

“Bangunan yang kuat dan kokoh akan sangat membantu Negara ini untuk mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa. Dan yang paling penting kelak aturan hukum tentang Pengadilan Tipikor tidak lagi di judicial review ke MK,”harapnya. Harapan serupa dikatakan Fahmi Badoh, terkait RUU Tipikor, ia menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yakni kinerja dan komitmen. “Jika anggota DPR yang ada sekarang mau mengejar penyelesaian RUU Tipikor secepatnya hal ini akan sedikit mengangkat citra kinerja legislasi DPR. Tapi keuntungan lebih besarnya lagi, DPR khususnya Komisi III akan mendapatkan apresiasi positif di mata publik,”tandasnya.(nt)


PENGAWASAN

DPR OPTIMIS TUNTASKAN KASUS BLBI/KLBI Kasus BLBI bermula dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, kasus ini selalu menjadi perdebatan publik hingga saat ini. Jika kita merunut kebelakang sebelum kasus ini mencuat, pemerintah Orba dahulu selalu menekankan bahwa sistem fundamental perekonomian Indonesia kuat dalam menghadapi krisis ekonomi global.

N

amun sebagai akibat permainan konglomerat global terhadap mata uang Indonesia akhirnya kurs Rupiah semakin terdepresiasi sangat tajam terhadap Dollar Amerika Serikat, hingga akhirnya BI selaku penjaga sistem moneter dan fiscal sampai mengubah sistem kurs mata uang dari mengambang terkendali (managed floating) menjadi kurs mengambang bebas ((free floating). Menyerahkan kurs mata uang kepada mekanisme pasar menjadi boomerang bagi Pemerintah hingga akhirnya pergerakan rupiah menjelang akhir 1997 menjadi semakin liar dan tidak terkendali. Akibatnya perbankan Indonesia yang memiliki rekening giro di BI cenderung bersaldo negatif dan tidak bisa ditutup, masyarakat hilang kepercayaan terhadap sistem perbankan sehingga nasabah mengambil uangnya besar-besaran pada perbankan. Pemerintah berusaha mencegah krisis ini lebih lanjut dengan melakukan likuidasi 16 bank umum swasta nasional. Langkah ini membuat panic nasabah hingga akhirnya BI menggelontorkan dana talangan sebesar Rp 23 Triliun saat itu. Bahkan pada periode KLBI 19941995 telah diterbitkan Serifikat Bank Indonesia (SBI) dengan

2


bunga 60 persen yang sampai saat ini masih dibayar oleh APBN kita. Sampai satu dasawarsa bahkan sudah lima Presiden sejak Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati bahkan SBY, penyelesaian kasus BLBI masih belum tuntas dan memadai. Penyelesaian kasus ini selalu muncul mewarnai pemerintahan hingga Kejaksaan Agung. Banyak sudah pejabat dicopot karena kasus ini namun kita merasa masih belum optimal. Pergulatan di Parlemenpun tidak kalah menarik dengan pemerintah, banyak sudah pansus dibentuk untuk menuntaskan kasus BLBI/KLBI ini. Hingga akhirnya yang terbaru adalah dibentuknya Pansus BLBI/ KLBI secara aklamasi pada sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Soetardjo Soerjoegoeritno pada Desember 2007 silam. “Dahulu Komisi II sudah memiliki tiga pansus mengenai masalah BLBI, di Komisi XI juga begitu, Komisi IX juga ada,” kata Ketua Pansus BLBI Aulia Rahman. Pengamat Ekonomi Aviliani mengatakan, persoalan hukum belum menjadi kepastian di Indonesia. Bahkan, dia menilai kasus ini selalu diangkat ketika menjelang pemilu dan diangkat ketika ada proses mencari sesuatu

agar dilihat oleh rakyat. “Ini seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang berarti bagi masyarakat,”paparnya. Dia menambahkan, kasus BLBI cenderung dipolitisir setiap lima tahun sekali saat persaingan politik memuncak ditandai dengan pergantian Presiden. “Nanti kalau Presidennya gantipun akan mengatakan hal yang sama yaitu ini kasus sebelum dia menjabat,”katanya. Menurutnya pemerintah kurang berkosentrasi terhadap penyelesaian kasus BLBI/KLBI. “Saya cukup prihatin dengan kondisi kita saat ini yang seharusnya segala persoalan itu bisa selesai. Masa bisa sampai sepuluh tahun tidak selesaiselesai, ini pasti ada sesuatu yang tidak benar dan tidak niat untuk menyelesaikannya,”terangnya. Seharusnya, tandas Avi, kita memiliki Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Instansi ini bisa bekerjasama dengan negara luar untuk memblokir asset para obligor nakal. “Memang masalah kepastian hukumnya belum bisa dipertanggungjawabkan, jika masalah hukum tidak jelas mana mungkin negara lain mau memblokir asset para obligor yang belum melunasi utangnya itu terhadap negara,”paparnya.

Waspadai kredit BPR

Aviliani mengatakan, saat ini pengawasan BI sudah sangat ketat jadi tidak mungkin akan terjadi kasus serupa. “Jika ada masalah sedikit terhadap Bank umum maka LPS akan langsung ambil alih dan segera diganti direksi, namun yang harus dikhawatirkan kredit BPR,”papar Avi.

PENGAWASAN Menurutnya, meskipun jumlah BPR kecil tapi menyebar sehingga tidak ada yang mereview mereka.”Kita takutnya nanti LPS juga harus menjamin kredit BPN apabila tiba-tiba kolaps karena itu pengawasan BPR harus ditingkatkan,”paparnya. Dia menambahkan, untuk bank Umum, pemerintah harus memperhatikan bank yang masih dimiliki pribadi karena dia sering menjabat menjadi komisaris atau menjadi manajer. “Tapi kalau pemilik jadi komisaris atau

pemilik jadi direksi itu biasanya masih kacau itu seperti terjadi pada Bank ITI,”tandasnya. Menyinggung diterapkannya release dan discharge terhadap obligor BLBI, Avi menilai langkah ini sangat merugikan pemerintah dan memiliki konsekuensi lanjutan bagi pemerintah. “Inikan problemnya sudah diberikan pengampunan tapi masih dipermasalahkan lagi, bahwa itu sebenarnya merugikan negara. Hal itu sudah menjadi keputusan pemerintah

sehingga kalau diajukan secara hukum sebenarnya posisi yang mengajukan hukum ini jadi lemah” tegasnya. Menurutnya, dirinya pesimis kasus ini bisa tuntas dan bagi obligor diluar negeri tidak akan segera pulang ke Indonesia. “Ini semua obligornya sudah di luar negeri semua tidak ada di Indonesia jika masih ada pasti sudah masuk penjara,” tegas Avi Untuk itu, paparnya, perlu ada reformasi di tubuh kejaksaan karena terlihat masing-masing instansi seperti memiliki kinerja sendiri-sendiri. “Akhirnya siapa yang nangkap duluan apakah kejaksaan atau KPK, ini sangat tidak bagus di mata internasional,” katanya. Dia menambahkan, kendalanya adalah masih kurangnya peran leadership di dalam lembaga pemerintah secara keseluruhan. “Jadi masing-masing institusi itu ingin punya nilai di mata masyarakat, sehingga mereka mencari sesuatu itu bukan melakukan pencegahan tetapi mencari kesalahan orang, ini yang saya tidak setuju sehingga orang itu jadi takut melakukan sesuatu karena selalu dicari kesalahannya maupun kesalahan bersifat pribadi,”papar Avi Masalah BLBI yang tak kunjung usai, seharusnya segera di tindaklanjuti secara serius oleh pemerintah bahkan sebagai langkah kongkret pemerintah harus segera membentuk lembaga ad hoc yang bertugas menegakkan hukum politik. Dengan kata lain penyelesaian kasus ini tidak dengan pendekatan personal ataupun politik yang mengabaikan prinsip penegakan hukum. Semoga kasus ini segera di selesaikan.

Pengamat Ekonomi Aviliani doc : Aviliani-daily.vibizportal.com PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

33

PENGAWASAN

DPR TERUS KUMPULKAN BUKTI BARU KASUS BLBI

K

etua Pansus BLBI Aulia Rachman menegaskan DPR sangat serius untuk menuntaskan kasus BLBI/KLBI yang telah merugikan negara ratusan triliun. “Kita tetap semangat ’45 dalam menuntaskan kasus ini, ”papar nya kepada Parlementaria baru-baru ini. Nanti laporan kepada Bamus maupun paripurna DPR, papar Aulia, sangat ditentukan oleh seberapa jauh dan dalam Pansus mendapatkan bukti-bukti sebagai fungsi pengawasan dari hak DPR terhadap mitra kerja (counterpart) counterpart counterpart) kita.“Khususnya Menteri Keuangan yang menjadi koordinator dari penjelasan presiden, Kejaksaan maupun jugaPolisi,”katanya. Pansus menilai, memang adanya kendala kesulitan untuk mengajukan kembali obligor terutama yang belum membayar Akta Pengakuan Utang (APU) dan juga obligor yang lari. “Masih ada kendala tidak adanya kerjasama ekstradisi dengan pemerintahan Australia dan Asean, ini juga menjadi kendala dari kepolisian maupun kejaksaan,”terangnya. Dia menambahkan, Indonesia hanya memiliki bantuan hukum terhadap orang yang di anggap dapat menjadi bukti bagi satu perkara. “Ini merupakan tugas paripurna DPR dengan membentuk pansus guna menyelidiki kasus BLBI karena seluruh fraksi DPR telah mengajukan interpelasi yang diatur oleh Tatip DPR dan hak dari pengawasan itu berdasarkan UUD 45,” terangnya. Menurut Aulia, sebelumnya Pansus telah memanggil kejaksaan dan pihak kepolisian untuk menjelaskan perkembangan kasus BLBI namun sejauh ini mereka menyatakan tidak memiliki dokumen yang diberikan


oleh BI artinya mereka hanya memiliki copyan saja. “Sebagai alat bukti hukum acara kita itu tidak sah, jadi siapa sebenarnya yang ber tanggungjawab. Ini yang kita mau cari. Kejaksaan maupun polisi saling lempar tanggungjawab,”ungkapnya Nanti, tambahnya, Pansus akan melaporkan apa adanya kepada sidang Paripurna DPR mengenai perkembangan kasus ini secara gamblang. Aulia menegaskan, tidak ada satupun orang yang bisa bebas d a r i j e r a t a n h u k u m k a re n a negara Indonesia adalah negara hukum. “Uang yang dikumpulkan oleh rakyat yang dikelola oleh pemerintah dan yang diberikan oleh obligor nakal itu harus diper tanggungjawabkan apa adanya,” terangnya. Saat ini, yang menjadi fokus adalah penegakan hukum bagi para p e l a k u o b l i g o r. K arena itu, DP R sangat mendukung adanya institusi yang independen dan memiliki supremasi seperti KPK. “Tim BLBI nantinya akan bekerjasama dengan institusi lain u n t u k

m e n u n t a s k a n k a s u s B LB I . ” tandasnya. Memang kendalanya, terang Aulia, apabila kita ekstradisi obligor yang ada di luar negeri sangat susah sekali karena mereka tidak mengakui dalam hukum pidana mereka itu adalah suap dan kerugian negara sehingga tidak bisa mengekstradisi pelaku obligor tersebut. Dia mengharapkan, pertemuan nanti akan mencoba menelusuri langkah apa yang harus dilakukan dan mengecek jawaban yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan, Kejaksaan, maupun Kepolisian. “Kita akan mengecek laporan pertama yang sudah dilaksanakan dalam jawaban menteri keuangan dan seberapa jauh dan dalam informasi yang beliau dapatkan dan berapa besar banyak uang yang dikembalikan serta berapa orang yang sudah mau dijadikan tersangka maupun dibawa kepengadilan itu,”tegasnya. (sugeng/iwan)

ANGGARAN

DPR NILAI STIMULUS INFRASTRUKTUR GAGAL Pada tahun 2009 ini, guna mengenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengurangi dampak krisis global, DPR bersama Pemerintah akhirnya meluncurkan program stimulus sebesar Rp 73.3 Triliun, pada sektor infrastruktur pemerintah mendapat jatah belanja Infrastruktur senilai Rp 12.2 Triliun.

S

timulus infrastruktur yang diluncurkan dianggap sebagai “Obat mujarab” dalam menyelesaikan permasalahan bangsa seperti mengatasi pengangguran dan kemampuan menyerap tenaga kerja bahkan Pemerintah meyakini stimulus akan dapat menyerap 1-3 juta tenaga kerja di lapangan. Baru-baru ini, guna meningkatkan efektifitas anggaran, pemerintah telah memaksa Kementerian yang mendapat jatah infrastruktur agar dapat menyerap penuh dana tersebut hingga akhir 2009 nanti. Pemerintah mengancam jika ada Kementerian atau lembaga dan daerah yang tidak dapat menyerap stimulus hingga akhir 2009 akan terkena sanksi pemotongan anggaran yang diberikan. “Nanti tiap bulan akan kami sampaikan perkembangannya kepada Presiden, stimulus mulai jalan 18 Maret dan kita akan lihat efevtivitasnya satu bulan setelah itu,” tutur Menteri

Negara PPN/Kepala Bapennas Paskah Suzetta Terkait dengan program stimulus, T Bappenas sendiri memang berlaku sebagai pengawas program stimulus infrastruktur ini. Monitoring akan dilakukan setiap bulannya untuk melihat penyerapan anggarannya apakah sudah sesuai target atau belum. Rasa optimisme dari Pemerintah ternyata sangat berbeda dengan kondisi real di lapangan, stimulus

saat ini terlambat dalam pencairannya, misalnya saja, Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Santono berjanji akan mencairkan pada Bulan Maret atau paling lambat April lalu. Namun janji tinggal janji, meskipun stimulus telah disetujui oleh DPR pada bulan Februari 2009 lalu, namun hingga akhir Bulan Juni 2009, dana stimulus infrastruktur belum kunjung cair. Anehnya lagi pemerintah menganggap terlambatnya pencairan stimulus menjadi berkah buat bangsa Indonesia. Karena pencairan anggran belanja negara pada kuartal terakhir dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2009 Dampak Keterlambatan belanja infrastruktur menyebabkan terhambatnya proyek padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja banyak sehingga Bapennas memprediksikan angka pengangguran di Indonesia akan meningkat diatas 8 persen dari jumlah angkatan kerja. Angka ini

Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Aziz


ANGGARAN melebihi prediksi sebelumnya yang sebesar 7-8 persen. Menurut Bapennas, kenaikan angka pengangguran juga disebabkan krisis global dan lambatnya realisasi stimulus infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah. Beberapa proyek infrastruktur akan tersebar berbagai kementerian/ lembaga seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Daerah Tertinggal, Departemen Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Perumahan Rakyat. Seperti kita ketahui, mayoritas Kalangan ekonomi menginginkan adanya perbaikan infrastruktur dan birokrasi. Bahkan hambatan infrsatruktur

selama ini menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi yang akhirnya dapat melemahkan daya saing Menurut Ketua APINDO Sofyan Wanandi, selama ini masih banyak kemacetan yang menyebabkan high cost economy dan juga adanya keterbatasan pasokan listrik. “Jika infrastruktur tidak dibenahi maka lambat laun daya saing Indonesia akan menurun dan investor tidak mau datang apabila jalan macet, listrik terbatas atau pelabuhan penuh,”papar Sofyan. Berdasarkan IMD, lembaga pendidikan bisnis di Swiss, menyebutkan daya saing global perekonomian Indonesia mengalami peningkatan signifikan dibandingkan negara-negara lainnya. Peringkat daya saing Indonesia naik dari urutan ke-51 pada tahun 2008 menjadi ke-42 tahun ini. Penelitian daya saing global oleh IMD dilakukan oleh 57 negara. Terdapat empat kategori yakni kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi dunia usaha dan kondisi infrastruktur.

Andi Rahmat (PKS)


DIPA Belum Selesai

Menurut Departemen Keuangan, lambannya pencairan anggaran Stimulus disebabkan penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tambahan untuk stimulus infrastruktur belum juga selesai. Dirjen Perbendaraan Depkeu Herry Purnomo menerangkan Depkeu belum menerima pencairan DIPA guna membiayai proyek yang masuk dalam program stimulus. Sebelumnya juga Ketua Komisi XI DPR Hafiz Zawawi meragukan pencairan paket stimulus infrastruktur dapat dilakukan pada 18 Maret 2009 ini. Dirinya memperkirakan pencairan stimulus senilai Rp 12,2 triliun baru akan cair pada April. Namun hingga akhir Juni anggaran stimulus belum kunjung cair. Menanggapi secara terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Aziz bahkan menilai program stimulus infrastruktur pemerintah pada tahun 2009 gagal. “Indikatornya sudah terlihat hingga empat bulan dari Februari diluncurkan dana stimulus infrastruktur sebesar Rp 12.2 Triliun belum jalan realisasinya,”tegasnya. Harry menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan rencana stimulus tahun depan. Menurutnya, wacana yang berkembang di DPR, yaitu dana stimulus 2010 harus dilebur dalam anggaran kementerian dan lembaga sehingga penggunaannya langsung menyatu dengan proyek yang ada. Dia menambahkan, melalui cara ini maka lembaga pemerintah akan

ANGGARAN terukur dan jelas mengenai program dan penyerapannya. “Jika memang mendesak stimulus ini dapat ditalangi dengan dana siaga,”katanya.

di infrastruktur, karena itu yang paling butuh,”papar Andi Rahmat. Untuk itu, Andi berharap stimulus tahap kedua juga dapat diakomodir di APBNP yang akan dibahas pada Juni-Juli 2009. “Harus dipaksakan, tidak bisa tidak. Karena kalau tidak ada uang, baru kita setengah mati mengkeret ekonomi kita,” katanya. Menjawab terlambatnya pencairan anggaran, Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, sebagian besar satuan anggaran per satuan kerja dan satuan

hasil kajiannya, maka pemetaan proyekprioritas akan semakin baik. Sebaliknya, jika terkendala akibat lambannya pengajuan proyek infrastruktur, kerugian cukup Masalah klasik signifikan bagi sasaran stimulus sulit Sementara Andi Rahmat dihindari,”terangnya. dari PKS mengakui masalah Pemerintah perlu tetap P pengucuran adalah masalah klasik memperhatikan kriteria penyerapan yang selama ini sering terjadi di proyek dan dampaknya bagi berbagai kementerian maupun masyarakat luas dibandingkan lembaga pemerintah. Karena itu, proyek revitalisasi perkeretapian, tegasnya, pemerintah harus segera perbaikan bandara maupun dermaga, membentuk working group yang tentu proyek belanja infrastruktur khusus mengurusi stimulus ini. “Saya yang dilaksanakan Departemen usulkan pemerintah membentuk Kelautan dan Perikanan (DKP) working group untuk dan Kementerian Negara mengurusi stimulus. Dasarnya Koperasi dan UKM sebesar bisa melalui Kepres atau apa,” masing-masing Rp 100 Rincian alokasi paket stimulus yakni : kata Andi. miliar--notabene untuk - Departemen PU (Rp 6,6 triliun) Nantinya kelompok kerja, nelayan dan pelaku usaha - Dephub (Rp 2,2 triliun) papar Andi, bertugas untuk kecil sangat mendesak. - Deptan (Rp 650 miliar) mengkoordinasikan arus dana Lebih jauh dia mengatakan, - Departemen ESDM (Rp 500 miliar) stimulus agar penyeluruan hal yang perlu dikhawatirkan - Menpera (Rp 400 miliar) stimulus bisa berjalan efektif. selain menuntaskan - DKP (Rp 100 miliar) Dia menambahkan, penyerapan anggaran - Depnakertrans (Rp 300 miliar) meskipun uang disebar stimulus adalah ketepatan - Depkes (Rp 150 miliar) di berbagai kementerian waktu implementasi program - Depdag (Rp 340 miliar) tetapi pengelolaannya tetap di berbagai daerah. Sebab, - Menkop dan UKM (Rp 100 miliar) berada dalam working group. belanja infrastruktur sebesar - Menneg BUMN (untuk KUR) (Rp 500 “Karena selama ini seringkali Rp 12,2 triliun yang telah miliar) dan Depkeu udah kasih duit, tapi terbagi dalam 11 k/l akan - Bendahara Umum Negara Rp 360 miliar di departemen tidak jalan,” semakin kecil nilainya paparnya. bila telah disalurkan di Tujuan dibentuknya T sejumlah daerah yang sangat kelompok kerja, paparnya, memerlukan dari rencana dapat mengurangi beban Menteri daftar isian pelaksanaan anggaran program tersebut. Perekonomian yang selama ini (DIPA) K/L sudah selesai dan Untuk merangsang kegiatan mengkoordinir penyaluran stimulus tinggal dicairkan. ekonomi masyarakat sekitar, papar ke departemen-departemen. Dia menjelaskan, tahap awal, Pande, Bappenas dan Depkeu “Working group dibentuk karena Depkeu (Departemen Keuangan) hendaknya mengumumkan Menko bebannya double. Lagipula hanya memberikan uang muka juga jumlah proyek yang siap penyalurannya tidak mudah, semua sebesar 10-20% dari keseluruhan direalisasikan, termasuk jenis proyek tidak ada di bawah Menko,” jelasnya. anggaran pada setiap K/L yang dan lokasi proyek. “Pengumuman Andi menambahkan kelompok menerima stimulus infrastruktur. secara luas perihal lokasi proyek kerja ini terdiri dari perwakilanSisanya akan diberikan secara sangat penting karena akan perwakilan departemen yang bertahap. merangsang aktivitas pengusaha di menerima stimulus. “Kementerian Sementara pengamat Ekonomi berbagai daerah,” katanya. lembaga yang menggunakan stimulus Pande Radja Silalahi mengatakan, Kita semua mengharapkan mengirimkan orangnya di tim itu,” lambannya pencairan dana stimulus meskipun anggaran terlambat namun tandasnya. infrastruktur akan mempengaruhi penyerapan dan potensi eksposurenya Dia mengusulkan apabila proyek prioritas stimulus lain yang sifatnya terhadap masyarakat kecil sangat belanja infratstruktur tahap pertama lebih mendesak. tinggi sehingga dampaknya dapat sudah dapat berjalan dan sesuai “Bila usulan proyek dari menyerap lapangan pekerjaan dan target pencapaian maka perlu ada masing-masing K/L dapat meningkatkan potensi ekonomi stimulus tahap kedua. “Paling tidak dirampungkan sesuai target yang masyarakat kecil. (si) sekitar Rp 10-15 triliun. Titik berat diinginkan pemerintah beserta PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

ANGGARAN

PEMERINTAH BELUM BERPIHAK PADA EKONOMI RAKYAT Ketika krisis moneter melanda negara kita pada tahun 1997, pengalaman membuktikan UKM dan koperasi ternyata lebih tangguh dan tahan banting dari kelompok pengusaha besar (konglomerat).

J

ika dipersentasikan, kurang dari 40 persen UKM yang terkena krisis, sedangkan selebihnya 60 persen malah lebih ‘survive’. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan jumlah usaha besar yang ‘collaps’ akibat krisis moneter. Berdasarkan data yang ada, perusahaan besar yang ditangani BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sudah mencapai 1.600 perusahaan dengan total asset mencapai Rp 600 triliun. Bahkan boleh dikatakan, akibat krisis moneter 99 persen usaha besar dan konglomerat di Indonesia, bangkrut. Hanya 1 persennya saja yang masih bertahan, itu pun karena ‘core’ bisnisnya mengandalkan recources lokal dan bukan content impor. Krisis moneter ini ternyata memberi K banyak manfaat bagi perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Momentum krismon, justru memberi angin baru pembangunan dan komitmen terhadap dunia usaha kecil dan menengah. Bangkitnya usaha kecil dan menengah (UKM), justru di saat ekonomi Indonesia terpuruk. Hal ini dapat dilihat pada


pertumbuhan UKM, jika sebelum krisis moneter, usaha kecil, menengah dan koperasi berjumlah 33,5 juta usaha. Di tahun 1999, angka tersebut melonjak mencapai 42 juta usaha. Pertumbuhan yang cukup drastis ini memberi gambaran bahwa UKM sebenarnya adalah kelompok usaha yang kebal terhadap krisis maupun resesi. Bahkan sejumlah pengusaha kecil yang bergerak di sektor pertanian di Lampung, Sulawesi, justru menginginkan agar krisis ekonomi berkepanjangan.Alasan mereka, hasil komoditas pertanian mereka seperti coklat, lada dan hasil perkebunan lainnya, harganya justru berlipat-lipat ganda akibat gonjang ganjing kurs rupiah yang terus melonjak. Berbicara masalah ekonomi kerakyatan jika kita bertanya apakah selama ini Pemerintah sudah berpihak pada ekonomi rakyat ? Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Azwir Dainy Tara mengatakan, pemerintah belum pro pada ekonomi rakyat baik dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang ini. Ekonomi kerakyatan ini menjadi salah satu cita-cita Bung Hattta yang

mengandung prinsip ekonomi yang pro kepada rakyat, rakyatlah yang berdaulat di bidang kekuatan ekonomi dan rakyatlah yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Cita-cita untuk mewujudkan ekonomi rakyat ini sebenarnya juga sudah tertuang dalam Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, UUD 1945.Pasal-pasal ini sesungguhnya merupakan upaya perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat dan untuk mengoreksi struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ketika era reformasi tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mengatakan, ekonomi kerakyatan harus menjadi cita-cita kekuatan ekonomi bangsa ke depan. Kebijakan ekonomi yang dibangun mantan Presiden B.J. Habibie, dari 16 Ketetapan (Tap) MPR tahun 1998 misalnya, ada sejumlah ketetapan yang khusus mengungkapkan perlunya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Bahkan disebutkan, inti daripada demokratisasi ekonomi adalah memberdayakan usaha-usaha masyarakat yang notabene adalah usaha kecil dan menengah.

ANGGARAN Untuk itu, kendati pemerintahan B.J. Habibie hanya berlangsung lebih dari satu tahun, namun implikasi dari kebijakan ekonomi kerakyatan tersebut sangat dirasakan oleh usaha kecil dan menengah. Tidak hanya di sektor perdagangan dan jasa, tapi lebih utama di sektor pertanian. Indikasi kearah itu bisa dilihat dengan makin besarnya Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Modal Kerja yang disalurkan untuk usaha kecil, menengah. Pada saat B.J. Habibie menjadi Presiden RI ke tiga, orientasi pembangunan ekonomi diubah dan lebih ke aspek pemerataan. Kesempatan berusaha bagi semua pelaku bisnis khususnya UKM diwujudkan dengan sejumlah regulasi. Misalnya, Undang-Undang mengenai persaingan sehat, UU mengenai larangan monopoli atau anti monopoli dan sejumlah UU yang intinya mempercepat proses demokratisasi di bidang ekonomi. Menurut Azwir, law enforcement dan role of The Game yang dibangun pemerintahan Habibie cukup kondusif untuk meningkatkan harkat hidup UKM. Namun bagaimana dengan keberadaan UU yang khusus mengatur tentang ekonomi kerakyatan. Azwir mengatakan, belum ada UU yang mengatur tentang ekonomi kerakyatan atau usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi. Baru pada tahun 2008 lahirlah UU yang pro kepada ekonomi kerakyatan, artinya usaha mikro, kecil menengah dan koperasi baru bisa berdaulat dengan adanya UU yang baru disahkan tahun 2008 yaitu UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan juga ada UU tentang Koperasi. Dari data yang disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, terdapat kurang lebih 58 juta sektor usaha mikro, kecil menengah atau sektor riil yang dibina oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Melihat besarnya angka itu sungguh fantastis, kalau misalnya ekonomi rakyat jumlahnya 58 juta, berarti dua atau tiga orang sudah mengayomi 150 juta

tenaga kerja yang bisa hidup dari sektor itu.

Anggaran Sangat Kecil

Di tahun 2007-2008, dengan jumlah puluhan juta sektor usaha mikro, kecil dan menengah, dananya hanya dianggarkan sebesar Rp 1,1 triliun. “Sungguh aneh bukan dananya kecil sekali,” kata Azwir. Idealnya anggaran ekonomi rakyat itu sebesar Rp 50 – 200 triliun untuk memberdayakan ekonomi rakyat agar dapat berkembang pesat.Karena ekonomi rakyat itu terdiri dari berbagai usaha dari usaha petani, usaha kecil, usaha mikro dan bermacam-macam usaha lainnya yang berhimpun di situ. Azwir menambahkan, pengalaman A krisis moneter di tahun 1997 yang lalu hendaknya dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua, bahwa ekonomi rakyat inilah yang menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Ekonomi rakyat ini dapat menyerap anggaran yang begitu besar, hampir 80 sampai 92 persen diserap oleh usaha ekonomi rakyat yang disebut usaha mikro, kecil , menengah dan koperasi. Dalam keadaan sulit, ekonomi rakyat inilah yang membela kepentingan bangsa dan negara kita. Jadi, kata Azwir,kita berharap siapapun Presiden yang akan terpilih nanti harus pro kepada ekonomi rakyat.

Azwir menuturkan, di negaranegara maju seperti Singapura, Malaysia, Amerika, Eropa, Jepang, ekonomi rakyat ini dapar berkembang sedemikian pesatnya. Karena ekonomi rakyatnya bersinergi dengan ekonomi menengah dan besar atau usaha-usaha milik negara. Sementara yang terjadi di negara kita, ada kesenjangan antara usaha ekonomi rakyat dengan BUMN, apalagi dengan usaha-usaha yang bersifat konglomerat yang sedang berkembang di negara kita sejak orde baru. Jadi sekali lagi Azwir menegaskan, pemerintah belum pro kepada ekonomi rakyat. Hal ini dapat dilihat diantaranya dari sisi anggaran yang jumlahnya kecil sekali. Jumlah tersebut termasuk belanja Kementerian Koperasi, belanja rutin, dan belanja modal. Kalaupun Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian juga ada anggaran sektorsektor yang pro kepada ekonomi rakyat, namun jumlahnya juga relatif kecil. Jadi secara akumulatif angka rupiah yang ada di AP BN untuk pro ekonomi rakyat pada sektor ekonomi rakyat sangat minim sekali,” tambah Azwir mengomentari anggaran di sektor ini.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Azwir Dainy PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

ANGGARAN Rasanya anggaran itu tidak sebanding dengan besarnya sektor usaha kecil dan menengah yang dibina Kementerian Koperasi dan UKM, karena kementerian terlibat membina begitu banyak kelompok usaha yang berjalan sangat mandiri yang tidak bergantung pada pemerintah. “Kalau ekonomi rakyat mau maju, besar dan kuat tentunya anggarannya juga harus besar,” katanya. Disinilah kesungguhan pemerintah terlihat seberapa besar memihak pada ekonomi rakyat. Seperti yang terjadi di Bangladesh, India dan Malaysia, pemerintahannya membina usaha kecil dan menengah sangat luar biasa. Sekarang ini, anggaran yang fokus pada ekonomi rakyat ada di tiga Kementerian,yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. Dari ke tiga kementerian tersebut, paling-paling angkanya tidak sampai Rp 2 triliun. Kalaupun di departemen lain juga ada pembinaan usaha kecil dan menengah, tapi menurut Azwir anggarannya juga sangat kecil. Sebenarnya pemerintah sudah menjalankan beberapa program ekonomi kerakyatan seperti dana-dana kredit bergulir, dana-dana dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, maupun Departemen Perindustrian. Anggaran untuk program itu juga cukup besar per tahunnya, tetapi persyaratannya juga sangat sulit. Misalnya, harus pakai jaminan, bunganya juga tinggi. Selain itu, bunga untuk usaha kecil atau ekonomi rakyat dengan bunga usaha besar sama besarnya. Padahal kalau kita mau jujur, bunga untuk UKM itu seharusnya lebih kecil daripada bunga untuk usaha besar. Karena usaha ekonomi rakyat ini sangat terbatas kemampuan, pengalaman, inovasi, marketingnya, bahkan SDM nya., tapi dapat berkembang luar biasa hebatnya. Azwir mencontohkan, pedagang nasi Padang yang berada di pinggir jalan sepanjang Kramat Raya, modalnya hanya 1 – 2 juta rupiah. Dengan modal itu, bisa menghidupi 20 orang karyawan, dan gaji yang diterima karyawannya juga sangat manusiawi, daripada karyawan pabrik

40


yang nilainya ratusan milyar. Timbul pertanyaan kenapa ? Karena karyawan pedagang nasi ini menerapkan sistem keluarga, sudah dapat makan dan dapat upah yang memadai. Kalau misalnya seorang pengusaha menerapkan upah berdasarkan UMR satu bulan di DKI Rp 1,1 juta, sementara karyawan nasi padang itu dalam sehari dapat memperoleh upah Rp 40 – 50 ribu per hari. “Berarti upah mereka jauh lebih tinggi dari gaji karyawan pabrik,” jelas Azwir.

Perang Konsep

Azwir melihat, selama ini ekonomi kerakyatan belum tersentuh sepenuhnya oleh pemerintah dari sejak jaman orde baru sampai jaman reformasi. Dia berharap ke depan calon-calon Pemimpin bangsa yang akan maju ini nantinya dapat concern memajukan ekonomi rakyat. Apalagi sekarang ini sedang gencargencarnya kampanye dan masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden perang konsep untuk memajukan perekonomian Negara kita. Seperti Jusuf Kalla (JK) – Wiranto lebih menekankan pada ekonomi kerakyatan kemandirian, Megawati – Prabowo juga menekankan pada ekonomi kerakyatan dan SBY – Budiono mengeluarkan konsep jalan tengah, ekonomi pasar bebas digandeng dengan ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi pasar ini dilepaskan ke kekuatan pasar, pemerintah kurang mempunyai otoritas untuk mengendalikan perekonomian suatu bangsa, tergantung pada permintaan jadi tidak terkontrol. Kalau di Singapura perekonomian pasar knowledge kapitalis tapi pemerintah tetap mengatur bagaimana pengendalian ekonomi secara baik karena pemerintah Singapura punya otoritas untuk mengendalikan pasar. S elain itu, Indonesia juga melakukan pasar bebas, devisa bebas. Jika orang mengekspor barang ke luar negeri, ratusan juta dolar uangnya tidak kembali ke Indonesia karena uang tersebut dimasukkan ke Bank Singapura, Hongkong dan negaranegara lainnya. Jadi akibatnya uang kita bukan tumbuhnya di negara kita, tapi tumbuh di Singapura, Hongkong atau negara-negara besar lainnya.

Menurut Azwir, dari ke tiga konsep itu dia lebih memilih ekonomi kerakyatan kemandirian, harus mandiri di kaki sendiri, karena bangsa kita ini kaya raya sumber alamnya, hanya saja kita tidak mengolah secara baik. Bangsa kita lebih mempercayakan orang-orang asing untuk mengelola, padahal banyak ahliahli kita dan modal kita pun juga ada. Dalam mengelola kekayaan sumber alam, negara salah urus, dari sejak jamannya Bung Karno, Soeharto dan sekarang juga belum sepenuhnya diurus secara baik asset-aset dan kekayaan negara. Negara membuat perjanjian dengan asing,tapi perjanjian itu sangat merugikan bangsa. Kita, kaya akan gas, batu bara, minyak, hutan, perikanan yang tidak terhitung banyaknya, tapi kita termasuk bangsa yang miskin dibandingkan dengan Singapura, Korea, Vietnam, Kamboja, Malaysia. Azwir menambahkan,kalau kita mau pro pada ekonomi rakyat pemerintah harus mengendalikan perekonomian karena pemerintah punya otoritas, mana sektor untuk usaha rakyat harus betulbetul diutamakan. Ketidakberpihakan pemerintah ini juga dapat dilihat dibeberapa daerah yang menghasilkan industri-industri kecil. Seperti di Cirebon, industri mebel rotan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan baku rotan. Padahal di Sumatera dan Sulawesi rotan berlimpah ruah. Kelangkaan ini terjadi karena diamdiam bahan baku rotan diselundupkan ke luar negeri dan tidak dikontrol oleh pemerintah, ada yang legal dan ada yang illegal. Begitu juga dengan industri sepatu Cibaduyut juga mengeluhkan sulitnya bahan baku kulit untuk membuat sepatusepatu yang cukup ternama di wilayah Jawa Barat. Sama halnya di Klaten yang mengatakan sulitnya mendapatkan bahan baku perak, pembatik-pembatik sulit mendapatkan minyak tanah dan masih banyak keluhan-keluhan dari para pelaku usaha kecil dan menengah terkait dengan bahan baku. Sekarang ini, kata Azwir, banyak para Kepala Daerah yang mengukur sukses pembangunan daerahnya dari berapa banyak mal-mal megah yang berdiri. Kalau tidak ada mal tidak merasa bangga,

ANGGARAN ini kan lucu,” katanya. Padahal, dia tidak tahu akibat dari pesatnya pembangunan mal-mal itu, pasar-pasar tradisional yang dianggap kumuh dan becek akan terlindas semuanya, dan ekonomi rakyat yang berkembang di situ akan habis. Seperti Carrefour, termasuk swalayan yang sangat berkuasa sekali akibatnya Giant, Matahari, Hero dimakan oleh Carrefour. Padahal Carrefour ini adalah modal besar dari Perancis yang lamalama membeli semua swalayan-swalayan besar milik pengusaha nasional. Hal inilah yang belum diatur secara khusus, kalaupun ada peraturannya, tapi belum ada UU yang mengatur itu. “Maka saya katakan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi dan UKM kalau banyak investor asing secara bebas masuk di bidang retail, lama-lama kita bisa jadi budak bangsa asing,” ujarnya.

DPR Lambat

Dalam hal perundang-undangan, Azwir menyayangkan DPR lambat membuat UU yang menyangkut kepentingan ekonomi rakyat. Walaupun sudah ada UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang sampai sekarang belum ada PPnya, juga sudah ada UU BUMN, tapi itu pun lambat. Pemerintah sudah mengajukan UU Perdagangan dan UU Perindustrian, tapi sampai sekarang belum terealisasi. “Saya juga bingung ini tidak dijadikan prioritas padahal sangat penting sekali,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia ini. Berbicara keberpihakan Bank, menurut Azwir, bank belum sebaik yang diharapkan dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi rakyat.Hal itu dapat dilihat dengan tingginya bunga bank bagi usaha kecil, menengah dan persyaratan yang sulit. Pada prinsipnya bank mencari keuntungan yang sebesarbesarnya dengan modal yang sekecilkecilnya. Seseorang mau meminjam hanya Rp 5 juta saja harus pakai jaminan. Misalnya orang dapat dana KUR Rp 5 juta, 70 persen memang dijamin oleh negara, tapi 30 persen sisanya bank minta jaminan seperti BPKB, sertifikat, atau surat-surat berharga lainnya.

Memang,bank juga mengalami situasi yang dilematis. Kalau tidak memakai jaminan terjadi resiko yang merugikan dan petugas bank dikenakan sanksi, karena dianggap menyalahgunakan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi keleluasan Bank sendiri tidak membina usaha kecil, menengah, sangat tergantung juga dengan UU yang ada, bank jadi kurang lincah. Kecuali Bankbank swasta seperti Bank BCA, Bank Niaga, Bank Danamon yang lebih berani dan agresif memberikan pinjaman sampai ke sektor mikro kecil menengah di seluruh kabupaten, yang kebanyakan tidak memakai jaminan. Bank asing lebih berani memberikan kredit tanpa jaminan karena bank-bank tersebut mempunyai modal yang besar. Sementara Bank-bank milik Negara atau BUMN sangat terikat dengan peraturan UU Perbankan kita.

Memberdayakan Ekonomi kerakyatan

Untuk memberdayakan ekonomi rakyat, Azwir berpendapat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, pertama, dalam kaitannya dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam Kepres tersebut disebutkan untuk pengadaan di atas Rp 50 juta harus melalui tender, lima puluh juta ke bawah dengan penunjukkan langsung. Ke depan penunjukkan langsung ini dapat ditingkatkan dari Rp 50 juta menjadi Rp 500 juta. Jadi usaha kecil dapat proyek yang lumayan besar jumlahnya dan ada pemerataan antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar. Selain itu, UU Perbankan harus diubah. Kredit usaha-usaha kecil bunganya harus lebih murah daripada usaha-usaha besar lainnya. Hal lainnya,memberikan kesempatan berusaha sektor usaha kecil yang sebagian besar petani, industri-industri kecil, pedagang kecil, kesemuanya itu diberikan akses kemudahan-kemudahan serta pembinaan dan pelatihan. Mereka juga harus dididik cara mengatur uang 10 juta itu agar dapat terus berkembang. Kesempatan itu diberikan seluas-luasnya pada sektor ekonomi

kerakyatan, apapun bidangnya. Tak kalah pentingnya untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, pembinaannya harus satu atap, jangan semua departemen ikut membina, cukup satu badan,kementerian atau departemen. Pembinaan satu atap (one self service) jauh lebih efektif dibandingkan dengan banyaknya departemen yang terlibat didalamnya. Azwir yang concern terhadap usaha kecil dan menengah ini mengatakan, memasuki abad 21 dan millennium ke tiga, keberpihakan terhadap usaha kecil, menengah, mesti dilakukan secara sistematis dan terencana. Bahkan, katanya, kalau perlu ada badan khusus setingkat menteri yang menangani usaha kecil dan menengah. Selama ini, kita memang memiliki Menteri Koperasi dan UKM. Tapi nuansa berfikir dan bertindaknya masih sangat birokratis, keputusankeputusan yang diambil tidak secepat yang diharapkan, dan masalah yang dihasilkanpun terkadang tidak spesifik. Program yang dibangun masih bersifat massal, padahal cara-cara seperti ini sudah tidak bisa dipertahankan. Penanganan terhadap UKM, mesti dilakukan secara professional, runtut, sistematis, terencana dibawah satu koordinasi. Jangan seperti sekarang, ada 16 separtemen dan kementerian yang menangani UKM. Dan pola mereka satu sama lain berbeda, sehingga out-putnya pun berbeda. Azwir menambahkan, kalau bangsa ini mau makmur dan sejahtera dikemudian hari, siapapun Presidennya yang terpilih nanti, kita menghendaki ekonomi rakyat harus menjadi prioritas sebagai tulang pembangunan atau kebutuhan ekonomi bangsa kita. Semua kekayaan bumi kita, harus diperuntukkan untuk rakyat banyak, bukan orang per orang. Kita tidak anti modal asing, tetapi modal asing harus paralel, seimbang dengan modalmodal dalam negeri, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada di negara kita. A z w i r b e r h a r a p, e k o n o m i kemandirian harus menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi kita ke depan, supaya bangsa kita maju dan kuat dikemudian hari. (tt) PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

41

LEGISLASI

Wakil Ketua Pansus RUU Trasmigrasi Hasanudin Said;

REVISI UU TRANSMIGRASI TAMPUNG PERKEMBANGAN OTDA Ada substansi yang berubah dalam revisi UU No. 15/97 tentang Transmigrasi yaitu untuk menampung masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah dimana pelaksanaan transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan UU No. 15/97 masih dilaksanakan Pemerintah Pusat saja dan belum otonomi daerah.

M

e n u r u t Wa k i l K e t u a Pa n s u s RUU Transmigrasi Hasanudin Said kepada Par lementaria, dengan adanya Perubahan UU No. 15/97 memberi peluang dengan 3 prinsip yaitu Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Mandiri. Dengan perubahan UU ini pula maka terbuka adanya Memorandum Of Understanding (MOU) antara daerah pengirim dengan daerah y a n g

didatangi, sedangkan lahannya itu siap untuk ditanam tidak ada masalah. “ Dalam UU yang lama hanya memindahkan orang-orang berdasarkan kuantitas,” tegasnya. Mengenai jatah hidup atau catu masih tetap dijamin sampai dengan 2 tahun dan sampai menghasilkan/ berproduksi, dijalankan melalui Tr a n s m i g r a s i U m u m . U n t u k Transmigrasi Berbantuan atau Mandiri artinya ada investor, orang boleh investasi dan mendatangkan transmigrasi untuk melakukan kegiatan di daerah transmigrasi, misalnya ada perkebunan jeruk dan juga ada investasi pengalengan jeruk. “Beberapa Beberapa pemukiman juga bisa dibangun Kota Tepadu Mandiri (KTM). Disinilah ruang untuk para investor membangun wilayah transmigrasi, termasuk membuka industri,” ia menjelaskan.

Tak ada permusuhan

Lebih jauh politisi DPR ini menerangkan, RUU Perubahan tentang Transmigrasi ini juga mengatur daerah mana yang akan ditempatkan para transmigran sehingga tidak lagi terjadi permusuhan. Kasus-kasus peperangan a n t a r a

2


transmigran dengan penduduk asli memperebutkan lahan seperti yang terjadi di masa lalu diharapkan tida terjadi lagi. Hasanudin mengungkapkan, RUU Perubahan tentang Transmigrasi ini juga mengatur dan menempatkan para transmigran sesuai dengan ketrampilan yang ada. Kalau transmigrannya nelayan, maka diarahkan ke daerah nelayan, dan kalau petani diberikan lahan untuk bercocok tanam. Seperti transmigrasi sebelumnya, bagi para tansmigran yang mampu dia tergolong transmigran mandiri, sedangkan yang tidak mampu bisa masuk pada Transmigrasi Umum. Ditanya mengenai kendala yang dihadapi dalam program transmigrasi seperti pembukaan lahan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang masih menggunakan dana dari APBN belum ada hasilnya. Akibatnya, akan lambat penyebaran transmigrasi. Untuk itu diharapkan para investor juga turut serta dalam pengembangan transmigrasi. Dia berharap, agar KTM tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Depnekertrans, tapi dengan peran aktif pemerintah setempat baik dari masalah penyediaan lahan maupun pembangunan infra strukturnya. “Saya tetap optimis dengan program transmigrasi dengan UU baru nanti akan berjalan. Asal jangan ganti pemerintahan ganti kebijakan,” katanya. Menyinggung sanksi dalam RUU Transmigrasi, ia menyebutkan bahwa dalam UU Transmigrasi yang lama hanya ada sanksi administrasi saja, namun UU yang baru ditambah dengan sanksi pidana. Selain itu, juga mengatur bila sekian lama seorang transmigran telah mengolah lahan transmigran bisa menjual kepada orang lain. (ad)

LEGISLASI

Ir. H. Harry Heriawan Saleh, Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukuman dan Penempatan Transmigrasi/P4T;

REVISI UU TRANSMIGRASI BERI KEWENANGAN LEBIH BESAR PADA DAERAH

R

UU tentang Perubahan UU No 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi perlu di revisi karena perkembangan orientasi pemerintah dari sentralistik ke desentralistik yang memberi kewenangan pemerintah daerah lebih besar dalam pelaksanaan transmigrasi. Selain itu, peningkatan iklim investasi di kawasan transmigrasi melalui peran serta masyarakat dan badan usaha yaitu dengan memberikan kemudahan pelayanan persetujuan atau perizinan berinvestasi di kawasan transmigrasi. Dirjen Pembinaan Penyiapan p e mu k i m a n d a n Pe n e m p a t a n Transmigrasi (P4T) Harry Heriawan Saleh dalam perbincangan dengan Parlementaria menjelaskan, maksud perubahan UU No 15 Tahun 1997 adalah bahwa transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka pembangunan transmigrasi juga harus menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan

masyarakat yang selalu diwarnai perubahan. Karena itu tatanan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transmigrasi juga dituntut untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Dalam hal ini UU No 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian pada era otonomi daerah perlu penyesuaian meski tidak harus mengubah filosofi dasarnya. Menjawab pertanyaan mengenai letak perbedaan perubahan RUU tersebut bila dibandingkan dengan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi adalah, UU No. 15 Tahun 1997 tentang ketranmigrasian masih diwarnai nuansa sentralistik. Selain itu muatan filosofis untuk mendorong peran serta

masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaran transmigrasi belum secara tegas diatur dalam batang tubuh sebagai landasan operasional. Lebih jauh dijelaskan, RUU perubahan UU NO. 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian akan memperjelas peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi. Selain itu mengatur secara tegas mengenai peran serta masyarakat dan badan usaha dalam pelaksanaan transmigrasi.

Perjelas peran

Menurut Harry, RUU ini akan memperjelas peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan transmigrasi, sehingga pertanggungjawaban masingmasing instansi pada keseluruhan proses penyelenggaraan dan manfaat pembangunan transmigrasi daerah dan nasional semakin terukur. Karena itu diharapkan adanya kejelasan payung hukum pengaturan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan transmigrasi. Saat ditanya mengenai pelaksanaan proyek transmigrasi dilakukan atau bekerjasama dengan siapa saja , Dirjen P4T menjelaskan, program transmigrasi dapat terlaksana jika melibatkan minimal 2 pihak yaitu pemerintah daerah asal selaku penyedia SDM sebagai calon transmigran dan pemerintah daerah tujuan selaku penyedia r u a n g yang akan


LEGISLASI dikembangkan. “Hubungan antara pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk KSAD yang berbasis pada kompetisi SDA transmigrasi dan kebutuhan pengembangan lokasi,” ujarnya. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di kawasan transmigrasi juga diperlukan para pelaku ekonomi sebagai investor, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (transmigran) melalui pola kemitraan yang sinergis. Soal syarat siapa saja yang dapat untuk ikut bertransmigrasi, menurut

suatu program yang dirancang secara holistik dan komprehensif layaknya membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan. Dengan dibangunnya KTM diharapkan terjadi akselerasi perekonomian pedesaan dan terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri. Amandemen UU No 15 Tahun 1997 A tentang Ketransmigrasian, secara historis diupayakan untuk mengantisipasi terhadap perkembangan lingkungan strategis. Namun ternyata dalam perjalanan tahun 1999-2000 negara kita mengalami reformasi, dalam reformasi itu hal yang paling mendasar yaitu

Dirjen P4T, seluruh WNI yang berusia 18-45 tahun, sudah bekeluarga dan berkelakuan baik dapat ikut serta dalam program transmigrasi. Persyaratan untuk ikut bertransmigrasi diatur dalam keputusan Menakertrans Nomor; Kep 208/MEN/X/2004 tentang syarat dan tata cara penetapan sebagai transmigran.

adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikenal dengan otonomi daerah. Dijelaskan pula, UU No 15 tahun 1997 sudah berusaha mengantisipasi perkembangan zaman, namun karena perkembangan yang strategis terlampau cepat ini perlu adanya penajamanpenajaman. Karena itu pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu memberi amanat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Inpres No 3 tahun 2006 agar UU ini di amandemen dengan memperhatikan dua variable utama Oleh karena itu sejak tahun 2006 pemerintah telah menyusun RUU tersebut yang diajukan kepada legislatif dan pada tahun 2009 ini dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah

Pusat pertumbuhan

Mengenai program Kota Terpadu Mandiri (KTM), kata Harry, KTM di kawasan transmigrasi adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. KTM dikawasan transmigrasi merupakan


dengan DPR.. Pemerintah memegang Ampres, selain Menteri Nakertrans, Menteri Hukum dan Ham serta Mendagri. Peran Mendagri untuk mengawal sampai seberapa jauh konsistensi dan harmonisasi deengan otonomi daerah. “Ketika kita berbicara pembangunan transmigrasi harus merujuk kepada tata ruang. Oleh karena itu selain otonomi daerah dan investasi juga tata ruang mempengaruhi dan melandasi adanya amandemen ketransmigrasian. Inilah pokok-pokok mengapa UU tersebut di amandemen,” jelas Dirjen Harry Heriawan. Dalam pembahasan amandemen RUU Ketransmigrasian, ketiga kementrian itu hadir terus menerus, hingga saat ini baru saja menyelesaikan sampai di Tim Sinkronisasi. Apabila tidak ada aral melintang sebelum masa bakti DPR dapat diselesaikan. Menurutnya, dalam pembahasannya tidak mengalami kendala, karena sudah empat kali Menteri Nakertrans melaksanakan Raker dengan Komisi IX DPR RI, sehingga pemahamanpemahaman mengenai ketransmigrasian sudah dikuasai oleh mitra kerjanya. Disamping itu juga dilakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah pada masa reses, sehingga aspirasi dan informasi yang muncul dari daerah merupakan materi yang mempertajam pembahasan RUU Perubahan UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Dia berharap, RUU Perubahan ini bila disetujui DPR, akan menjadikan program transmigrasi menjadi salah satu pendekatan pembangunan dan sekaligus merupakan kebutuhan daerah untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. Di sisi lain akan menjadi pusat pertumbuhan baru ataupun mendukung pusat pertumbuhan yang ada dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya melalui pembangunan transmigrasi, serta adanya hubungan kemitraan yang setara, adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak. “Karena transmigrasi merupakan multi sektor dan lintas daerah, Menakertrans dalam pelaksanaannya tetap harus melibatkan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kapupaten/kota,” ungkap Dirjen P4T. (ad)

LEGISLASI

RUU POS : HAPUS MONOPOLI DAN BUKA PERAN SWASTA Seiring dengan berkembangnya teknologi yang demikian pesatnya, Pos harus mampu bersaing dengan jasa pelayanan elektronik. Produk dan jasa pos seringkali dianggap sebagai industri yang tidak prospektif. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya industri dan jasa pelayanan elektronik, dimana beberapa fitur produknya merupakan substitusi langsung dan produk pos konvensional.

P

roduk dan jasa pos telah mengalami evolusi yang signifikan. Produk dan jasa pos konvensional yang dulu dianggap sebagai salah satu produk statis, kini berevolusi menjadi berbagai produk yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan bisnis. Sehubungan dengan hal itu,reformasi regulasi pos dan jasa turunannya merupakan suatu hal yang sangat diperlukan.Hal tersebut diperlukan untuk mengembangkan pasar dalam produk dan jasa pos tanpa mengorbankan prinsipprinsip dasar pelayanan pos yang wajib dipenuhi oleh negara. Sebelumnya peraturan yang mengatur tentang Pos tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 1984.Namun UU ini masih sangat sederhana dan mencerminkan tingkat teknologi yang masih tradisional. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman, tentunya diperlukan sebuah UU yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat di era teknologi yang serba canggih. Saat aat ini, Komisi I DPR RI sedang membahas RUU tentang Pos. RUU ini merupakan usul inisiatif DPR periode tahun 1999 – 2004. Namun sayangnya RUU tersebut terhenti di pemerintah waktu itu dan pemerintah tidak mengembalikan ke DPR sampai masa bakti DPR periode itu berakhir. Pada ada periode DPR 2004 – 2009 RUU itu diajukan kembali dan Komisi I diminta untuk membahas RUU dimaksud karena pos masuk di Menteri Negara Komunikasi dan Informasi yang menjadi mitra kerja Komisi I.

Anggota Komisi I DPR Tosari Wijaya mengatakan, pembahasan RUU tentang Pos ini sekarang baru sampai pada rapat kerja antara Pemerintah dengan Komisi I. Menurut Tosari, pembahasan dengan pemerintah berjalan lancar karena pemerintah juga sudah mendengar pendapat masyarakat termasuk stakeholder yang punya kepentingan terhadap pos. Dengan lancarnya pembahasan ini, Tosari optimis RUU itu akan dapat diselesaikan sebelum masa tugas DPR periode ini berakhir. Kemungkinan bulan Juli sudah masuk Panja dan mudah – mudahan Agustus atau paling lambat September sudah bisa disahkan. JJika RUU ini sudah disahkan,nantinya UU No 6 tahun 1984 akan dicabut.Karena UU yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Selain itu, UU Pos itu lebih banyak memberikan perlindungan secara hukum melalui perundang-undangan pada PT Pos, sedikit sekali yang memberikan kesempatan kepada swasta. Padahal sekarang ini, swasta P sudah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu dilihat lebih jauh karena pengertian pos itu sendiri sudah bergeser jauh.

Kalau dulu hanya surat menyurat saja dari satu kantor ke kantor, sekarang bukan hanya surat menyurat tapi bisa juga logistik, elektronik yang dikirim melalui email,surat menyurat yang bersifat rahasia dan lain sebagainya. “Kesemuanya itu harus diatur dalam sebuah UU,” kata Tosari. Tosari menambahkan, kemajuan T teknologi dan perkembangan perposan itu sudah mengglobal,selain hal-hal di atas juga perlu dipikirkan apakah modal asing bisa masuk atau tidak. Kalau modal asing boleh masuk bagaimana aturannya, ini juga harus di tampung terkait dengan UU Penanaman Modal Asing. Jadi, katanya, UU ini sama sekali baru nantinya, oleh karena itu UU yang lama perlu dicabut. Untuk menghasilkan sebuah UU yang U dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat,Komisi I sangat mengharapkan berbagai masukan dari masyarakat terkait dengan RUU dimaksud.Karena itu,selain dengan Pemerintah, Komisi I juga akan mengundang pengusaha-pengusaha yang bekerja di bidang terkait termasuk PT Pos dan pihak swasta. Misalnya, DHL, TIKI, RPX, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo), Gabungan Forwader, Penyedia Jasa Logistik, dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) dan jasa kurir yang di kontrak oleh bank atau kantor Anggota Komisi I DPR Tosari Wijaya


LEGISLASI BUMN lainnya terhadap jasa pengiriman. Bahkan, perlu juga mengundang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengetahui secara jelas bagaimana penanaman modal asing itu. Karena di kalangan anggota DPR menginginkan dibukanya modal asing tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Hal ini perlu menjadi pemikiran matang, karena jangan sampai pengusaha kita jadi buruk di negaranya sendiri.Jangan sampai juga pengusaha Indonesia lamalama jadi buruh dari pemilik modal asing. Tosari mengatakan, sebaiknya T Gabungan Forwader, Penyedia Jasa Logistik,dan Ekspedisi Seluruh Indonesia tidak mengkhawatirkan pencantuman kata logistik di dalam RUU itu. Karena dalam

rapat pembahasan RUU Pos

waktu dekat Komisi I akan mengundang Gafeksi untuk menjelaskan hal ini dan sekaligus mendengarkan berbagai masukan dari asosiasi itu. Gafeksi memang jasa logistik, dalam RUU Pos juga mengatur jasa logistik tapi logistik dalam pengertian pengiriman,jadi hanya dibatasi tidak lebih dari 30 ton. Jasa logistik pos pada dasarnya bukan logistik seperti pada Gafeksi itu. Kalau Gafeksi itu adalah travel barang yang jumlahnya sangat besar bisa satu container atau 10 container, dan itu menjadi wewenangnya Gafeksi. Kalau jasa pos,misalnya mengirimkan K pakaian dengan berat 10 - 20 kg, jadi tidak perlu menggunakan container, cukup menggunakan jasa pos saja.Seandainya jasa pos mengirimkan barang dengan memakai container hal itu mungkin saja, tapi bukan hanya milik satu orang, bisa milik sepuluh atau dua puluh orang dan pengirim jasa


ini harus mengirimkan ke alamat masingmasing. Sementara Gafeksi tidak seperti itu, asosiasi jasa pengiriman itu mengirimkan barang dari pelabuhan ke pelabuhan, dengan jumlah container yang sangat besar, barangkali jumlah yang dikirimkan itu bisa satu kapal sendiri. Disinilah perlunya Komisi I mengundang Gafeksi untuk menjelaskan secara rinci persoalan ini, supaya jika RUU ini diundangkan tidak ada lagi masalah dikemudian hari.

Tidak Ada Monopoli

Beberapa hal penting yang diatur dalam pembahasan RUU ini diantaranya pasal yang terkait dengan modal asing.

Tosari menjelaskan,jika UU yang lama masih terjadi monopoli, UU yang baru ini nantinya akan menghapus monopoli. Waktu DPR mengundang PT POS, pihak PT Pos minta pengiriman 50 gram ke bawah tetap harus menjadi milik PT. Pos dalam arti menjadi monopoli PT Pos. Dalam hal ini, PT Pos minta subsidi ke negara. Ternyata belakangan pemerintah berubah, tidak mau lagi ada monopoli karena nantinya bertentangan dengan UU Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Oleh karena itu, dalam perumusan RUU ini sudah dibicarakan dan tinggal perumusannya saja bahwa nantinya juga bisa dilakukan oleh swasta.Jadi swasta mau

Pembahasan masalah ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, karena menyangkut banyak kepentingan. Mengapa ia mengatakan banyak kepentingan, karena UU ini akan menyangkut bagaimana distrik ekonomi di dalam negeri, dan ini bagian dari kepentingan kesejahteraan bagi negara. Kalau asing ikut campur tangan terlalu K jauh, distribusi perekonomian juga akan kacau. Selain itu juga masalah pembukaan lapangan pekerjaan, kalau modal asingnya terlalu besar, tentunya juga akan banyak orang asingnya yang bekerja di sini. Belum lagi masalah keamanan, pengiriman pistol melalui jasa pos,barangbarang selundupan, narkoba, semua itu harus diwaspadai dan diantisipasi. “Jadi, kata Tosari,UU ini juga perlu memberikan perlindungan bagi kepentingan negara dan juga kepentingan masyarakat termasuk para penyelenggara. Karena itu, RUU ini perlu dirombak total dengan alasan lebih banyak aspek yang harus dilindungi.

memberikan kontribusi untuk membiayai yang 50 gram ke bawah termasuk untuk pengiriman ke daerah-daerah terpencil. Siapa swasta yang bersedia melaksanakan nantinya akan ditenderkan, semua swasta diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi,jadi sangat terbuka sekali.PT Pos tidak lagi menjadi pemegang monopoli terhadap pos,walaupun ada halhal yang nantinya tetap harus dipegang PT Pos. Dalam hal ini, DPR akan memberikan hak-hak monopoli khusus bagi kepentingan negara. Misalnya,surat-surat yang menyangkut M militer,surat menyurat dinas di lingkungan kantor pemerintah yang dibebaskan bea. Semua itu tentunya tidak dapat diserahkan ke pihak swasta karena ada surat-surat rahasia, korps diplomatik dan surat-surat berharga dalam kaitannya dengan negara. Dalam hal ini tentunya harus ada subsidi dari pemerintah.DPR juga bersedia memberikan subsidi kepada PT Pos karena menyangkut masalah-masalah yang

Masuknya Modal Asing

LEGISLASI khusus. “Untuk urusan yang khusus saya kira tidak ada persoalan,” tambahnya. Bahkan masih menjadi wacana seperti di Amerika, seorang anggota parlemen yang akan berkirim surat kepada rakyat terutama ke daerah konstituen, anggota itu dibebaskan dari bea. Demikian juga dengan rakyat, jika dia mau berkirim surat kepada anggota parlemen untuk melaporkan sesuatu atau mengusulkan sesuatu juga bebas bea. Namun hal itu masih sekedar menjadi wacana jika akan diterapkan di Indonesia dan belum menjadi pembahasan dalam RUU tersebut. Untuk bebas bea ini bukan saja di diberlakukan di kantor pemerintah, tetapi lembaga-lembaga negara yang terkait dengan rakyat seperti DPR. Bagaimanapun juga, informasi tentang parlemen itu perlu diketahui oleh masyarakat di daerah. Dengan bebas bea ini semakin memudahkan masyarakat untuk berhubungan langsung dengan wakil-wakilnya yang duduk di parlemen.

Perombakan Total Manajemen

Karena RUU Pos ini nantinya terjadi perombakan total, PT Pos tidak lagi berbicara tradisional dalam arti hanya berbicara surat menyurat di bawah 50 gram. Dengan RUU yang baru ini nantinya, kalangan DPR justru ingin PT Pos seperti Pos di Jepang. PT Pos di Jepang bukan hanya soal surat menyurat, tapi yang lebih pokok dari itu mengirim uang dengan sistem seperti di Bank. Untuk urusan mengirim uang, PT Pos mempunyai andalan yang dinamakan ‘Pos Wesel’. Namun mengirim uang dengan jasa Pos Wesel ini baru akan sampai ke penerima lebih kurang 6 – 10 hari. Pengiriman uang melalui Bank-bank sudah menggunakan elektronik. Untuk mengejar ketertinggalannya itu, PT Pos perlu meremajakan sistemnya, seperti transfer di bank. Dalam hal ini, PT. Pos harus melakukan perombakan total manajemennya dan harus seprofesional pengiriman uang di bank. Tidak bisa sebentar-sebentar minta subsidi dari pemerintah, PT. Pos harus mandiri dan jika perlu dapat memberikan penghasilan kepada negara. Oleh karena itu, dalam RUU ini PT. Pos diberi kesempatan untuk bersaing

melakukan aktifitas sebagaimana swasta kerjakan. “Jadi dia betul-betul menjadi perusahaan jasa pengiriman sama dengan swasta tapi milik negara,” jelas politisi FPPP ini. Memang ada yang dilematis,sekarang ini jumlah pegawai PT Pos seluruh Indonesia kurang lebih sebanyak 60.000 orang. Dengan jumlah armada yang sebesar itu memang sangat berat, tidak mampu membiayai pegawainya sehingga merugi terus. Oleh karena itu, DPR akan memberikan waktu untuk diadakan peremajaan agar PT Pos bisa maju, bisa bersaing dengan swasta, dan juga boleh bekerja sama dengan internasional. Tentunya hal ini dibawah payung UU Pos yang baru. Tosari menegaskan, dalam waktu dekat PT Pos harus segera memperbaiki manajemennya. “Kalau seandainya gaji karyawan pemerintah dan BUMN cara pembayarannya melalui PT Pos,apa nggak luar biasa itu,” tuturnya. Seperti di kantor DPR yang mengurusi 560 anggota dan seluruh karyawan Sekretariat Jenderal DPR pembayaran gajinya dilakukan melalui Bank Mandiri. Bisa dibayangkan seandainya PT Pos siap untuk melakukan pembayaran, maka tentunya akan menjadi perusahaan jasa yang semakin berkembang. Lebih jauh Tosari menjelaskan, RUU ini juga membuka kerjasama antar jasa pengiriman, antar pos, kerjasama dengan bank dan juga boleh bekerjasama dengan luar negeri.Kesemuanya ini nantinya akan diatur dalam RUU tersebut dan untuk aturan teknisnya pemerintah yang akan mengatur. Hal lain yang dibahas dalam RUU Pos ini adalah masalah definisi, dimana usulannya RUU Perposan,tapi berdasarkan UU yang lalu UU Pos. Pos itu apa saja, termasuk masalah dokumen, masalah logistik,elektronik itulah yang diatur semua dalam RUU itu. Banyak orang melihat membahas RUU Pos itu sesuatu yang kecil, dan orang beranggapan buat apa DPR memprioritaskan UU tersebut. Dalam hal ini orang sering mengartikan pos dalam arti sempit yang pengertiannya hanya surat menyurat. Padahal jika dipelajari lebih jauh dengan berkembangnya teknologi modern, RUU yang dibahas ini bukan hanya mengatur masalah surat menyurat

saja. Lebih jauh dari itu, RUU ini ingin memberikan perlindungan, pertama distribusi ekonomi bagi kepentingan negara yang jasanya sangat besar. Sebagai contoh, jika jasa pengiriman dalam satu minggu mogok, maka akan berhentilah ekonomi karena tidak ada yang mengirim. Baik pengiriman melalui mobil box, truk,kerata api,atau melalui pesawat untuk mempercepat proses pengiriman. Bahkan barang-barang KPU, seperti pengiriman surat suara banyak menggunakan jasa pengiriman yang dikontrak. Jadi, katanya, UU Pos ini ingin memberikan perlindungan bagi kepentingan negara,bagi kepentingan masyarakat, dan distribusi ekonomi secara nasional. Yang kedua terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan, ribuan orang akan terlibat dalam perusahaan jasa pengiriman ini. Sebagai contoh, city currieryang sering digunakan kantor-kantor BUMN seperti Bank-bank, PLN, PT Telkom dan kantor lainnya. Jika satu jasa pengiriman mempunyai langganan dua atau tiga bank saja, dia sudah bisa menyerap tenaga kerja 30-50 orang. Pada intinya, DPR bersama-sama dengan Pemerintah mengupayakan dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Karena itu, DPR minta kepada semua stakeholder untuk dapat memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan RUU tersebut. Semakin banyak masyarakat dan stake holder memberikan masukan, akan semakin menambah penyempurnaan UU dimaksud. Masukan-masukan dari berbagai kalangan ini dapat disampaikan melalui surat kepada Sekretariat Komisi I DPR, atau bisa juga melalui email. Memang, kata Tosari, tidak mungkin UU ini dapat memuaskan semua pihak. Tapi DPR akan berusaha seoptimal mungkin menghasilkan UU yang dapat memberikan perlindungan kepada semua masyarakat. Untuk itu, Tosari mengharapkan dukungan, support dari berbagai pihak agar RUU ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan. Karena pembahasan RUU ini mengejar waktu, diharapkan Pemerintah juga berpartisipasi penuh menghadiri rapat-rapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (tt) PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

47

LEGISLASI

DPR Revisi UU TPPU;

PERKUAT PPATK UNTUK SIDIK PERKARA Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang mengendap hampir tiga tahun, kembali dibahas DPR bersama pemerintah.

P

emerintah mengajukan naskah RUU ini ke DPR sejak 10 Oktober 2006. Kemudian, ditindaklanjuti dengan penyampaian K eterangan Pemerintah pada 27 Juli 2007. Namun, selama tiga tahun mengendap. Pemerintah optimistis, RUU ini dapat segera diselesaikan karena banyak kesamaan pandangan dengan DPR. RUU R UU TPPU diajukan pemerintah untuk menyempurnakan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, 003, karena masih

memiliki kelemahan sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum. Latar belakang amandemen RUU TPPU diantaranya adalah teknik dan modus tindak pidana pencucian uang yang semakin canggih dan beragam, menghindari sistim keuangan masuk ke lembaga nonkeuangan serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengembalian aset. Dalam RUU tersebut kewenangan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) diperluas, diantaranya dari semula hanya menganalisis suatu perkara, ditambah kewenangan menyelidiki suatu perkara. Menurut Eva Kusuma Sundari, anggota Panja RUU TPPU, “memperkuat PPATK tidak dalam konteks memberikan k e k u a t a n menyidik tetapi member ikan ruang yang lebih luas agar data yang bisa

dianalisis bisa lebih banyak. Misalkan partisipasi aktif dari pihak ketiga (masyarakat umum) melapor ke PPATK”. “Dan setelah kita study banding kemana-mana, ternyata memang hanya Philipina yang PPATKnya disana yang mempunyai hak menyidik karena PPATKnya menjadi bagian dari kejaksaan, ” jelasnya. Ketika melakukan studi banding ke Rusia, negara itu merekomendasikan bahwa misalnya mempunyai hak untuk menyidik itu akan lebih kuat. Menariknya PPATK di Rusia tidak seperti di Indonesia diputuskan mempunyai 2 (dua) jalur. Jalur pertama adalah untuk profesi, di negara kita tidak dimiliki. Sedangkan jalur kedua dari institusi (Kepolisian dan Kejaksaan). Dengan demikian, notaris, pengacara, akuntan itu diwajibkan untuk melaporkan apabila dalam bekerja mendapat indikasi adanya transaksi keuangan. “Kalau Kalau di Indonesia kan pasif. Kalau diminta untuk mengadakan analisis, baru bergerak. Itupun dari institusi, baik penyidik, dari kepolisian atau tau kejaksaan, meminta agar PPATK melakukan analisis keuangan”, terangnnya. Menurutnya, enurutnya, di Rusia akhirnya kasus yang masuk karena masyarakatnya dibuat aktif bukan hanya institusi yang harus berperan tetapi juga profesiprofesi, maka kasus yang masuk setahunnya etahunnya sekitar 7.600. Ketika diteliti, sebanyak 6.800 kasus yang masuk dalam kategori bisa dikasuskan. “Produk atau penanganan kasunya satu tahun bisa mencapai 586

EvaKusumaSundari,anggota Panja RUU TPPU


LEGISLASI kasus. Suatu angka yang tinggi sekali, karena memang PPATKnya menunggu saja tetapi masyarakatnya sudah lapor sendiri-sendiri,” ujarnya. Hal yang menarik lainnya, lanjut Eva, di sana targetnya tidak hanya berbasis di aktifitas bisnis tetapi juga dana-dana yang dicurigai terkait dengan terorisme.“ Jadi jalurnya dua, demikian juga fokusnya juga dua,”katanya dengan menambahkan bahwa dana money laundry yang berkaitan dengan transaksi penuh tetapi juga berkaitan terorisme. Di negara itu, juga kerjasama PPATKnya dengan Bank Sentral dan BPKnya sangat erat. PPATK di sana dengan Bank Sentralnya seperti sudah mempunyai MoU, sehingga membantu untuk membersihkan Bank Sentralnya dari transaksi-transaksi termasuk keterlibatan BPKnya, sementara di Indonesia belum dilakukan.

Komitmen Politik Penyidik

Menjawab per tanyaan Eva menyatakan kalau PPATK mau efektif maka sebetulnya harus ada komitmen politik dari penyidik yang seharusnya menindaklanjuti laporan PPATK. Selain itu partisipasi masyarakatnya ditingkatkan didalam melaporkan, sehingga PPATK akan semakin sibuk bekerja dan masyarakat terus bisa memonitoring. Tidak kemudian tergantung disini, sebab akhirnya bisa membuat pressure (tekanan). “Ini saya sudah lapor kok tidak ada tindak lanjut, seperti itu saya membayangkannya,” jelas Eva. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap peran PPATK, dia berharap akan memperkuat PPATK. Artinya aparat penyidik nantinya akan terdorong untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat. Selama ini problemnya, lanjut Eva Kusuma Sundari, hasil PPATK itu direspon atau tidaknya tergantung dari Kepolisian dan Kejaksaan. “ Jadi kalau PPATKnya sudah melaporkan namun kepolisiannya tidak menindaklanjuti, ya hilang”. Menurut politisi dari Fraksi PDIP ini, produktivitas hasil analisis PPATK untuk ditindaklanjuti dan dibawa ke Pengadilan, itu termasuk isu utama dari RUU ini untuk diperbaiki, bagaimana,

agar supaya lebih efektif. Skenarionya, mungkin kalau ditambah dengan kemampuan otoritas untuk menyidik itu akan lebih baik.Tapi setelah dipelajari, ternyata kalau nanti PPATK juga menjadi penyidik makin kacau sistem peradilan kita. Sehingga kemudian penguatan PPATK ditempuh melalui partisipasi yang lebih tinggi dari masyarakat untuk melapor kepada PPATK. “ Jadi itulah ruhnya RUU ini,” ujar Eva menerangkan. Lebih jauh anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, mungkin rekomendasi dari PPATK dimaksudkan untuk perbaikan penanganan pencatatan keuangannya masing-masing di lembaga-lembaga. Contohnya yang paling gampang, misalkan rekomendasi PPATK meminta setiap transaksi sepatutnya dilaporkan kepada PPATK dan tidak sampai kemudian jatuh ke dalam kategori money laundring, itu bisa masuk ke dalam pencegahan. “Tapi yang saya lihat sampai saat ini belum ada kesana pencegahannya. Yang saya tahu, PPATK dikasih data, kemudian dianalisis atas permintaan penyidik. Mungkin aspek itu yang perlu dieksplorasi,” tegasnya. Dari sisi pencegahan, kata Eva, dirinya melihat sudah pada level analisis, kalau ditengarai mencurigakan baru kemudian dianalisis. Ia berpendapat, kata pencegahan agak telat untuk judul RUU ini. “ Yang saya pikirkan ada data mencurigakan, langsung ditindaklanjuti. Bukan pencegahan lagi, sudah pada penanganan kasus,” ujar Eva Kusuma Sundari menambahkan.

Standar internasional berubah

Mengutip alasan pemerintah mengajukan RUU ini yakni berubahnya standar internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 dan diratifikasinya Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003. Untuk itu Pemerintah Indonesia harus memenuhi segala kewajiban yang timbul sebagai “negara pihak” dari perjanjian internasional tersebut.

Salah satu kewajiban yang diatur dalam Konvensi tersebut antara lain mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu kejahatan pemicu dari tindak pidana pencucian uang. Kenyataan tersebut mendorong dilakukannya revisi atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta praktik dan standar internasional. Untuk memperkokoh komitmen bangsa Indonesia dalam menegakkan rezim anti tindak pidana pencucian uang dalam mendukung dan meningkatkan efektivitas dalam upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan memberi dasar hukum yang kuat serta kemudahan dalam pendeteksian, penafsiran dan penyitaan hasil kejahatan adalah merupakan tujuan dari penyusunan Rancangan Undang-Undang ini. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan Rancangan Undang-Undang ini adalah memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas sistem nasional dari tindak pidana pencucian uang, mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan sekaligus mencegah diulangi dan diperluasnya kejahatan tersebut. Di sisi lain, meningkatkan koordinasi penegakkan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta memenuhi dan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam “revised 40+9 FATF recommendations” serta ketentuan anti-money laundering regime yang berlaku secara internasional. Yang tak kalah penting adalah meningkatkan penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan. (sc)


49

LEGISLASI

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SUMBER PENDAPATAN DAERAH Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengamandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang juga penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

M

enurut Wakil Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Munawar Sholeh, pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan P yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan k e p a d a masyarakat seharusnya d i i k u t i d e n g a n pemberian kewenagan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak Kabupaten

dan Kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang

mencerminkan akuntabilitas daerah. “Pemerintah Daerah tidak tergolong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi,” katanya. Munawar unawar Sholeh Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan, untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan erkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah dan Pemer intah Daerah, peluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memeberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Perluasan erluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekenomi biaya tinggi atau menghambat mobilitas Wakil Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Munawar Sholeh

0


LEGISLASI penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor – impor. Pungutan-pungutan seperti retribusi atas izin masuk kota, retribusi atas pengeluaran atau pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor – impor tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak atau retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel di perluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering. Ada 4 (empat) jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak Kabupaten atau Kota serta Pajak Rokok yang merupakan pajak baru bagi provinsi. Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi. Retribusi Izin Gangguan di perluas hingga mencakup gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memeliharaan ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terhadap 5 (Lima) jenis retribusi baru bagi daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Jalan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Hindari perang tarif

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah

beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek-objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Pengatur an tar if demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraanya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam UndangUndang ini Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional. Namun demikian, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kepada daerah. Selain itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga di arahkan untuk mengurangi tangkat kemacetan di daerah-daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam UndangUndang ini sebagai hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak Penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum, dan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang di sertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam UndangUndang. Untuk retribusi, dengan Pengaturan Pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya penambahan, peluang untuk menambah jenis retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga domaksud untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perijinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan atau pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil atau restitusi. Dengan diberlakukannya Undang – Undang ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatnya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (as)


51

PROFIL

Yang diperjuangkan adalah aspirasi rakyat, ia berasal dari Partai Islam, maka hal-hal yang berhubungan dengan Syariat Islam, dikawalnya, dan berusaha memasukkan prinsipprinsip Syariat Islam dalam undang-undang, khususnya yang berhubungan dengan perekonomian.

ANWAR SANUSI (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)

Mengawal Dalam Produk

2


K

alau politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR menguasai persoalan Islam dan bagaimana memperjuangkan nilai-nilai agama samawi itu dalam produk politik, adalah hal yang sangat wajar, mengingat visi dan misi partai hasil fusi partai-partai Islam pada 1973 memang demikian. Tetapi, mencari figur yang menguasai soal Islam dan sekaligus masalah ekonomi dan transportasi laut, boleh dibilang jarang. Di antara sedikit politisi itu, adalah Dr. H. ANWAR SANUSI, SH, S.Pel, MM, Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), yang juga Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Organisasi Massa Islam yang ketika masih berstatus sebagai Partai Islam merupakan salah satu pendiri PPP, disamping PARMUSI. NU, dan Syarikat Islam. Pria kelahiran Indramayu, 11 September 1953 ini adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, KPPU, BSNI, BPKN, dan DEKOPIN. Penampilannya yang sederhana, murah senyum memperlihatkan sosok politisi berpengalaman. Meskipun telah menjadi seorang politikus yang disegani, pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas yang tak bisa dilepaskannya. Meskipun jabatan Ketua (Rektor) telah dipegangnya di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jakarta, ayah tiga

PROFIL anak dan tiga cucu ini, masih merasa perlu untuk terus menimba ilmu. Kini, sang Doktor Ekonomi ini, tengah berjuang untuk melengkapi seluruh persyaratan untuk menjadi seorang Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi. Perjuangan politiknya di DPR memasukkan nilai-nilai Islam, terutama pada periode awal duduk sebagai wakil rakyat hasil Pemilu 1997 atau DPR masa bakti 1997-1999 menurut pengakuan Anwar Sanusi, telah berhasil memasukan lima prinsip syariah dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Lima prinsip syariah itu, yakni prinsip mudharabah (bagi hasil pemodal dan pengelola), musyarakah (bagi hasil sesuai modal), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan ijarah wa iqtina (sewa beli). Menurut Anwar, itu adalah payung dari ekonomi syariah khususnya perbankan syariah, dan dengan disahkannya undang-undang tersebut maka mulai tahun 1998, secara resmi di Indonesia berlaku sistem perbankan konvensional (umum) dan sistem perbankan syariah. ”Dalam undang-undang perbankan sebelumnya (UU No.7 Tahun 1972). tercantum lebih mendahulukan rentabilitas daripada liquiditas, Anwar berfikir bahwa frasa ini harus diubah, danberdasarkanpengalamannyabekerja di bank, maka dengan alasan yang logis akhirnya diterima oleh seluruh fraksi bahwa memang diakui, seyogyanya likuiditas perusahaan harus didahulukan daripada rentabilitas, kemudian barulah solvabilitas. Ketika itu 1998, krisis

Syariah Islam UU DPR

moneter sedang melanda hebat di Indonesia dan puluhan perusahaan perbankan gulung tikar, dengan analisis yang sederhana, Anwar berpendapat bahwa penyebab kebangkrutan tadi karena para bankir tidak melaksanakan prinsip pemberian kredit secara baik dan benar. ”Lima prinsip dalam pemberian kredit perbankan yang dikenal dengan 5 C ( character, capacity, condition of economic, capital, dan collateral) collateral telah dilanggar,” jelas Anwar. Dalam keseharian sebagai wakil rakyat, Anwar Sanusi lebih banyak menggeluti persoalan yang menjadi bidang tugasnya, terutama soal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, juyga tentang Kinerja ratusan Badan Usaha Milik Negara. Di samping itu, perjuangannya untuk tetap memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap produk undang-undang terus menggelora, terutama ketika terlibat secara aktif dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan erat dengan masalah perekonomian. Hal ini terlihat ketika membahas undangundang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), ia tidak lupa memasukkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam hal pembiayaan, asuransi, maupun dalam hal penjaminan. Mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Anwar Sanusi menjelaskan, bahwa saat ini jumlahnya ada 139 perusahaan, dengan nilai kekayaan, kurang lebih 2500 triliun rupiah, sayangnya, kinerja sebagian besar BUMN kurang optimal, dan masih memerlukan terapi khusus untuk menyehatkan dan meningkatkan kinerjanya. Posisi BUMN memiliki dua fungsi, yaitu profit oriented, dan agent of development atau public service obligation. Misalnya, perusahaan perusahaan Kereta Api, sebenarnya tidak perlu harus mendapatkan keuntungan, tapi yang penting bagaimana dia memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Contoh lain, perusahaan BULOG, seyogyanya berfungsi sebagai pengadaankebutuhanpokokmasyarakat termasuk menjaga kestabilan hargaharga barang, tidak perlu harus untung, asalkan peranannya jelas memberikan manfaat kepada masyarakat. PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

PROFIL 5(lima) asas, yaitu transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Professional Leadership, terkandung di dalamnya unsur meryt system recruitment, education and experience, dan high morality. Sedangkan yang dimaksud dengan Market Oriented Oriented, dengan menangkap keinginan pasar, antara lain, customer service, product diversification, dan entrepreneurship’s. Saat ini di masyarakat sedang terjadi gonjang ganjing atau pro dan kontra

terhadap program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Ketiga, Anggaran (Budgeting), yaitu membahas anggaran yang diajukan oleh Pemerintah, berbasiskan kinerja, sehingga dapat diukur tingkat penyerapan dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Anwar Sanusi, memperoleh gelar Doktor dalam bidang ekonomi dengan predikat cum laude, mempertahankan disertasinya dengan substansi judul kinerja Badan Usaha Milik Negara, di mana dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwa untuk meningkatkan kinerja BUMN diperlukan 3 (tiga) resep, yaitu ; Penerapan Good Corporate Governance, Professional Leadership, dan Market Oriented. Good Corporate Governance (GCG) akan a berhasil dengan baik, jika diterapkan dengan memperhatikan

terhadap privatisasi BUMN, yang seolah-olah jika BUMN di privatisasi sama saja dengan menjual BUMN, karena modal BUMN adalah dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka opini yang berkembang sama saja dengan menjual aset negara. Sebagai seorang akademisi, dan Wakil Ketua komisi VI DPR, Anwar sangat prihatin mencermati gonjang ganjing ini, dan mencoba meluruskan pengertian tentang privatisasi. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tetang BUMN, yang dimaksud dengan Privatisasi, adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh

doc. keluarga

Dewan Per wakilan Rakyat, memiliki 3(tiga) fungsi ; pertama, legislasi, yaitu membentuk undangundang bersama-sama dengan Pemerintah, di mana sebagai legislator harus memahami minimal 3 (tiga) aspek, yakni aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kedua, pengawasan, di mana sebagai seorang anggota Dewan, harus melakukan pengawasan, baik pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, maupun pengawasan


masyarakat. Adapun privatisasi dilakukan dengan cara ; pertama, penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, cara ini disebut IPO (Initial Public Offering), kedua, penjualan saham secara langsung kepada investor, atau Strategic Sales (SS), dan yang ketiga, penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan, dan dikenal dengan nama EMBO (Employee Management nama Buy Out). Adapun Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, bahwa perusahaan tersebut sektor usahanya kompetitif atau terkait dengan teknologi yang cepat berubah. Anwar Sanusi, selaku anggota Dewan yang membidangi BUMN, setuju dengan privatisasi, asal tujuannya tidak melenceng, yaitu guna meningkatkan kinerja dan nilai tambah bagi perusahaan. Namun, sebelum diprivatisasi, bagi BUMN yang sakit-sakitan harus diobati dulu agar sehat, yaitu dengan cara restrukturisasi, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Setelah perusahaan tersebut dalam keadaan sehat, berdasarkan arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR, yang membidangi kebijakan BUMN, untuk dibahas secara mendalam dengan prinsip kehati-hatian. Hasil konsultasi, bisa diterima sepenuhnya, ditolak, atau diterima dengan perubahanperubahan baik metodenya, maupun cara melaksanakannya. Sejak ia duduk di Komisi VI DPR, Anwar tidak pernah menyetujui cara privatisasi dengan metode strategic sales (SS), walaupun memang ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang mengajukan privatisasi dengan cara tersebut. Dalam kurun waktu hampir lima tahun, Komisi VI DPR, hanya menyetujui beberapa BUMN untuk diprivatisasi, itu pun dengan cara IPO (Initial Public Offering), dengan maksimal saham yang dilepas tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen), yang pelaksanaannya secara bertahap menunggu harga saham yang bagus. Sebagai Pimpinan Komisi VI DPR, Anwar juga secara intensif ikut

PROFIL memperjuangkan ketersediaan bahan baku gas untuk PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda, yang ketika itu hampir saja gulung tikar, akibat kelangkaan bahan baku gas. Dan, Alhamdulilah, kedua perusahaan tersebut hingga kini masih beroperasi dengan baik. Namun, pada akhir masa jabatan sebagai anggota Komisi VI DPR periode 2004~2009, ada yang masih mengganjal, yaitu tentang status pabrik pupuk Asean Aceh Fertilizer (AAF) yang masih dispute antara Menteri Negara BUMN dan Komisi

dan Menengah (UMKM), yang sempat mendapat pujian dari Pak Cik (Ciputra) seorang pengusaha besar, bahwa undang-undang ini jika dilaksanakan dengan baik, akan sangat membantu mengentaskan pengangguran, “Very, very excelent,” ujar u Ciputra saat itu kepda Anwar. Last, but not least, sosok Anwar Sanusi, yang lahir dan besar dipedesaan, sangat prihatin dengan tumbuh suburnya pasar-pasar modern, yang sengaja atau tidak sengaja telah mematikan pasarpasartradisional.Darihasilkunjunganke

saat kunjungan kerja ke daerah VI DPR. Menteri BUMN menganggap bahwa AAF bukan BUMN, sedangkan Komisi VI tetap berpendirian bahwa dengan saham Pemerintah Indonesia 60%, maka statusnya menurut UU No. 19 Tahun 2003, adalah Badan Usaha Milik Negara. Sebetulnya, masih banyak yang ingin dikemukakan Dosen yang juga anggota Dewan ini, antara lain perannya yang sangat menonjol ketika membahas undang-undang tentang Sistem Resi Gudang, yang kalau benar-benar jalan, akan sangat bermanfaat bagi para petani. Undang-undang tentang Penanaman Modal, dengan prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau one stop service. Dan yang sangat berkesan, bagaimana sosok Anwar Sanusi dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Ketua Pansus dalam pembentukan undangundang tentang Usaha Mikro, Kecil,

beberapa daerah di Indonesia, ia sangat menyayangkan perilaku sebagian dari Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berpendapat bahwa kalau tidak ada super market atau a hyper market market, dan mall, maka daerahnya termasuk daerah tertinggal. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Anwar menaruh harapan besar adanya pengaturan yang adil, antara pasar-pasar modern dan pasar tradisional, sehingga sektor riil benar-benar bangkit dan tetap menjadi fondamental ekonomi yang kuat, tidak terkena imbas dari resesi keuangan global yang menggurita di hampir seluruh negara di dunia.

Statistik Pendidikan dan Karir

Pendidikan, merupakan modal yang sangat ditekankan oleh orang tuaAnwar Sanusi, seorang Guru Sekolah Dasar yang seluruh hidupnya diabdikan untuk belajar dan mengajar. Karena itu, masa

muda pria yang menikahi Sri Wahyuni 35 tahun lalu ini, sarat dengan statistik pendidikan. Sekolah dasar diselesaikan pada 1964, kemudian setelah lulus SMP 1968, Anwar, memilih melanjutkan ke Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) yang berhasil diselesaikan pada 1971. Sebelum meneruskan ke fakultas Shipping Economic, Institut Pelayaran Niaga, Jakarta, pada 1975, ia sempat berkarya dulu sebagai pegawai Bank Rakyat Indonesia selama tiga tahun, yaitu dari 1972 sampai dengan 1975, di daerah kelahirannya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. ”Sebenarnya saya diterima diterima di IPB (Institut Pertanian Bogor) melalui program Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) pada 1975, tapi terlambat daftar ulang (her registrasi) dan diharuskan menunggu satu tahun. Kemudian, saya ke Jakarta, dan tanpa pertimbangan yang matang, saya mendaftarkan diri sebagai mahasiswa tingkat persiapan pada Institut Pelayaran Niaga, Jakarta, yang lokasinya di Jalan Jendral Sudirman 92, saat ini kampus perjuangan tersebut sudah berganti fungsi menjadi gedung yang sangat mewah dan megah, yaitu, Gedung Bank Danamon,” kenangnya. Setahun kuliah, dapat beasiswa dari Institut Pelayaran Niaga dan kerja magang di Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT. Handfast Forwarders (19761977). Karir berikutnya, ia mendapat rekomendasi dari Rektor (Capt. S.Z. Pattinasaranij, Drs. Ekon) untuk bekerja di Perusahaan Pelayaran Samudera, PT. Trikora Lloyd (1977-1981), dan pada tahun 1979 sampai dengan 1980, ia dikirim tugas belajar ke Mesir, dan Eropa Barat, khususnya dalam bidang manajemen transportasi laut. Jiwa mudanya berontak ketika Direksi memutuskan untuk mengoperasikan kapal-kapal semi container (multipurpose vessel) ke Amerika Serikat, karena menurut analisisnya, kapal-kapal dengan type tersebut lebih cocok ke Eropa Barat. Akhirnya, setelah menyelesaikan “masa kontrak”selamaduatahun,makadengan hati bulat ia tinggalkan Trikora Lloyd, dan memilih PT.Gesuri Lloyd, untuk meneruskan karirnya. Namun, lagi-lagi timbul perdebatan dalam dirinya antara PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

PROFIL idealisme dan pragmatisme. Akhir A 1986, Gesuri Lloyd ia tinggalkan dengan langkah tegap, guna menyelesaikan kuliahnya di fakultas hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Karena tuntutan pekerjaan, mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Pelayaran Indonesia (ISPI) tahun 1990-2000 ini sempat malang melintang ke beberapa negara Eropa Barat, di antaranya, berkeliling dari Alexandria di Mesir, kemudian ke Belanda (Amsterdam, dan Roterdam), ke Inggris (Hull dan London), Italy, Spanyol, Belgia, lalu ke Perancis (Le Havre, dan Paris) pada 1979~1980,

memimpin rapat komisi di DPR untuk mempelajari teknik bongkar muat di seluruh pelabuhan Eropa Barat dan Timur Tengah, yang saat itu sudah mulai dengan alat-alat modern untuk melayani kapal-kapal kontainer. Semangatnya untuk belajar tidak pernah berhenti, sepulang dari berkeliling dunia tahun 1980, kemudian kuliah lagi dan menyelesaikan Sarjana Lengkap (kuliahnya sempat terhenti pada saat bertugas ke Eropa). Di sela-sela kerja, Anwar masih terus menimba ilmu. Kali ini masuk Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta pada 1985, dengan tujuan untuk memahami tentang kaidah hukum, baik hukum barat, hukum adat, maupun hukum Islam. Sarjana hukum diperolehnya


dalam waktu singkat, hanya 7 (tujuh) semester, dan diwisuda pada 1989. Rupanya, dari bidang hukum inilah, niat menjadi anggota Dewan terpancar, dan Anwar ingin ada undang-undang atau produk hukum yang sesuai dengan nilai keislaman. Sedangkan Program S2, Magister Manajemen, Konsentrasi M a n a j e m e n Pe m a s a r a n , p ad a Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, dimasukinya 1998 dan lulus 2000. Tujuh tahun kemudian, tepatnya pada September 2007, ia berhak menyandang gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana (S3) dari Universitas Borobudur, Jakarta. ”Saya ingin memperoleh

yang lebih tinggi, secara sosiologis, undang-undang ini dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat, dan secara filosofis, undang-undang yang dilahirkan di dalamnya terkandung makna keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karir sebagai Dosen, dimulai sejak 1984 dan mengajar pada Sekolah Tinggi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, dengan jenjang kepangkatan Asisten Ahli, dan pada 1987-1990, sebagai Dosen merangkap Kepala Biro Administrasi Akademik pada Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STTK) Hatawana, Jakarta. Pada 1990 menjadi Pembantu Direktur Bidang

pengetahuan yang bervariasi, sekolah pertanian, karena Indramayu salah satu penghasil beras di Jawa Barat, kemudian kuliah di perguruan tinggi maritim, karena saya terlahir di daerah pantura, yang akrab dengan hawa laut. Selanjutnya kuliah di bidang hukum, agar memahami tentang kaidah dan norma hukum, dan ilmu ekonomi, karena bidang ini tidak pernah terlepas dalam kehidupan manusia di dunia,” aku Anwar menanggapi beragamnya bidang pendidikan yang dipilihnya. Kini, setelah jadi anggota dewan, K ternyata pilihannya untuk mengambil bidang hukum adalah tepat. Ketika membuat undang-undang, kita harus memahami bahwa undang-undang yang kita buat secara yuridis, tidak bertentangan dengan kaidah hukum

Akademik (PUDIR I) pada Akademi Manajemen Triguna (AMTRI) Jakarta, sebelum akhirnya terpilih menjadi Pembantu Ketua Bidang akademik, pada 1997. Dari 1997 hingga 2005 menjadi Ketua LP3M pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Triguna Jakarta, akhirnya terpilih menjadi Ketua STIE Triguna, Jakarta, dengan jenjang kepangkatan Lektor. Sebelum mencapai jabatan dan karirnya sekarang, Anwar pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Indramayu, selama 3 tahun (1972-1975) dengan Jabatan sebagai Kepala Unit BRI Sidamulya, Kabupaten Indramayu, sejak usia 18 tahun hingga mencapai usia 21 tahun. “Sebetulnya setelah lulus SPMA saya ditempatkan sebagai Penyuluh

PROFIL Pertanian di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, namun saya lebih memilih untuk bekerja di BRI, selain ada lowongan untuk lulusan SMA, saat itu juga BRI memberi kesempatan kepada lulusan SPMA, karena sedang giat-giatnya memberikan Kredit Bimas untuk petani. Di sana saya bertugas sebagai pegawai Bank juga merangkap sebagai “penyuluh pertanian”, ungkapnya.

Anwar. Karir politiknya dimulai dari level yang sangat rendah, sebagai Pembantu Komisaris PPP Kecamatan Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (1985~1990). Pada 1990-1995 menjadi Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC PPP) Jakarta Selatan, dilanjutkan 1995-2000, sebagai Bendahara DPC PPP Jakarta Selatan. Karir selanjutnya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP PPP) 1998-2003, sebagai Sekretaris Pengurus Harian Pusat (PHP DPP PPP) pada 2003~2007, kemudian diberi amanah sebagai salah satu Ketua Pengurus Harian DPPPPP, Masa Bhakti

kepemimpinan nasional dari Soeharto ke Habibie, 1998,Anwar kembali maju dan terpilih. Tetapi atas permintaan Ketua Umum DPP PPP, ia merelakan posisinya diserahkan kepada kader PPP lainnya yang dianggap lebih senior. Ketika DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk u calon anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Anwar, terpilih menjadi salah satu anggota dari jumlah 32 Politikus orang yang dinyatakan lulus, padahal Posisinya di jajaran elit politik peserta yang mengikuti fit and proper di parlemen bagi pria yang selalu test berjumlah 204 orang. mengumbar senyum ini tidaklah ”Sebagai anggota KPKPN yang diperoleh secara kebetulan. Perjalannya dilantik Presiden KH Abdurrahman tidak selalu mulus dan bahkan tampak Wahid ketika itu, saya jadi berliku. Namun, bakatnya bisa memeriksa kekayaan sebagai seorang politikus tokoh-tokoh politik di sendiri telah tampak sejak negara ini. Tahun 2004 usia belia. Ia menjadi KP KP N dibubarkan anggota beberapa Megawati S oekarno organisasi Islam di Putri, presiden kala itu, Indramayu, ketika usianya dan menjadi bagian dari menginjak belasan tahun, Komisi Pemberantasan ia aktif sebagai aktivis K orupsi atau KPK,” pada Ikatan Pelajar katanya. Nadhatul Ulama (IPNU) Karena KPKPN Kabupaten Indramayu dibubarkan,Anwar kembali (1964- 1968) dan Pelajar terjun ke politik praktis Islam Indonesia (PII) dan maju sebagai caleg Kabupaten Indramayu, PPP pada Pemilu 2004. Jawa Barat (1965-1971). Lagi, lagi dia terpilih. Kali Organisasi Himpunan ini dia memilih Komisi Mahasiswa Islam Cabang Dr. H. Anwar Sanusi berpose di kursi Bung Karno (1997). yang lebih makro, yakni DKI Jakarta digelutinya Di ruang kerja inilah Bung Karno menandatangani Supersemar di Komisi perekonomian, dari 1975 hingga 1982. hadapan tiga Jendral yaitu Jend. M. Yusuf, Jend. Basuki Rahmat dan yang meliputi Bidang Ia menjadi Ketua DPP Jend. Amir Machmud. Perindustrian, P e r s a t u a n Ta r b i y a h Perdagangan, Koperasi Islamiyah (PERTI) pada & UKM, Badan Usaha 1999 hingga 2005 dan Sekretaris 2007 ~2012. Milik Negara (BUMN), Penanaman Majelis Pakar Persaudaraan Muslimin Dari aktifis partai tingkat kecamatan, Modal, KPPU, BSNI, BPKN, dan Indonesia (PARMUSI) pada 2002 di partai berlambang Ka'bah ini, kakek Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), ~ 2007), dan terpilih sebagai Ketua tiga cucu (Azriel Albani Lazuardi, Ayla kepiawaian dan kepemimpinan Sang Umum PERTI pada Muktamar XIV, Callista Az~Zahra, dan Azam Alfathan Doktor, di Komisi VI DPR, diakui masa bhakti 2005~2010. Lazuardi) ini, akhirnya memasuki Mitra Kerja, sebagai sosok pimpinan Pergulatannya di Partai Politik Parlemen pada 1997-1998 sebagai yang berwibawa . dimulai pada 1980-an ketika ayah anggota DPR-RI dari fraksi PPP dan Memasuki Pemilu 2009, Anwar dari Adri Eka Lazuardi, Ayu Dwi duduk di Komisi IV yang terkait dengan ingin tetap mengabdikan kepada Partai Wulansari, dan Ajeng Tri Hidayati, Perhubungan dan Pelayaran, bidang sebagai caleg. Namun karena sistem ini mulai bergabung dengan Partai yang amat dikuasai Anwar, selanjutnya suara terbanyak, dia kalah suara dengan Persatuan Pembangunan. “Karena dipindahkan ke Komisi VIII, yang orang yang baru seumur jagung masuk saya aktifis Islam dan PPP didirikan membidangi Keuangan, Perbankan, dan Partai, namun dia ikhlas menerima oleh Partai-Partai Islam, maka saya Anggaran pada pada 1998~1999, semua ini, mungkin ada posisi lain memilih PPP sebagai basis perjuangan Ketika pemilu dipercepat menjadi yang lebih cocok dan pas untuk figur guna menegakan Syariah Islam,” kata tahun 1999 seiring dengan pergantian seorang aktivis, dan menyerahkan PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

PROFIL semua keputusan ini kepada Allah SWT. Saat ini ia diangkat sebagai salah satu Wakil Koordinator Wilayah Kalimantan. Pada Tim Kampanye Nasional SBY-BOEDIONO. Setelah tidak terpilih lagi sebagai anggotaDewanpadaperiode2009-2014, diperkirakan akan banyak aktifitas yang akan dilakukannya. Yang utama, tentu akan lebih fokus ke bidang pendidikan sebagai dosen dan penceramah. Ia juga bertekad ingin meningkatkan kinerja PPP. Namun, kalau memang dalam beberapa tahun ini tidak ada perubahan yang signifikan, kemungkinan Anwar akan menanggalkan baju politiknya, dan kembali ke habitatnya sebagai profesional. Namun, jika diminta untuk memperbaiki Partai, ia menyodorkan resep paten yang tidak sulit jika benarbenar dilaksanakan dengan itikad sangat baik (utmost good faith). Tiga T resep mujarab menurut kandidat Guru Besar ini, yakni ; pertama penerapan Good Party Management, dengan melaksanakan 5 (lima) unsur di dalamnya, yaitu ; transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Resep yang kedua, Professional Leadership’s, dengan mengedepankan the man on the right place,melaksanakan merit system recruitment ( education & experience), dan high morality. Resep yang ketiga, disebut Market Oriented, dengan 3(tiga) unsur didalamnya, yakni; the customer service, the goods or service diversification, and entrepreneurship’s. “Insya Allah, dengan 3 (tiga) resep mujarab tadi, Partai Persatuan Pembangunan, akan benar-benar bangkit dari keterpurukan selama ini, dan pada tahun 2014 suaranya akan naik secara signifikan,” cetus Anwar berobsesi. Di Parlemen, Anwar Sanusi termasuk anggota Dewan yang responsif. Dalam peristiwa Ahmadiyah, ia salah satu yang meminta pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah karena nyata-nyata telah menyelewengkan akidah Islam. Demikian juga dalam masalah haji. Keinginnannya memperjuangkan kenyamanan berhaji tak lepas dari


pengalaman Anwar pada 1994 sebagai pembimbing ibadah haji. Ketika itu orang berangkat haji tempat duduknya, masih sempit-sempitan. ”Saat saya menjadi anggota DPR periode 19981999 dan duduk di d Komisi Perhubungan (Komisi IV), saya meminta Menteri Perhubungan Pak Danu Tirto dan Direksi Garuda Indonesia, serta melakukan peninjauan di lapangan, akhirnya mulai 1998, masyarakat yang menunaikan rukun islam yang kelima, tempat duduknya sudah mulai longgar,” kenang Anwar. Peristiwa berkesan saat duduk di Komisi IVtahun 1997 adalah ketika ketika ada tabrakan kapal, di mana perdebatan antara anggota DPR dan Direksi PT. Djakarta Lloyd, tidak ada ujung pangkalnya, yaitu mengenai asuransi serta hak dan kewajiban pemilik kapal jika armadanya bertabrakan. Anwar, tampil sebagai penengah, karena sangat faham tentang marine insurance, dan Running Down Clauce, akhirnya a semua pihak menyepakati dengan tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan. Keahlian Anwar dalam bidang perkapalan dan pelayaran ini menang terkait dengan pendidikan dan pengalaman kerjanya sebelum terjun ke politik praktis. Banyak suka dan duka sebagai wakil rakyat yang berusaha memperjuangan aspirasi raklyat melalui perjuangan di legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. Tapi, kerja keras para wakil rakyat masih dinilai rendah oleh sebagian masyarakat. Itulah sebagian yang diperjuangkannya di Parlemen. Sebagai Pejabat Negara, Anwar memang demikian sibuk. Tidak jarang, ia harus meninggalkan keluarga yang dicintainya demi tugas ke luar negeri. Pada 2002, ke Singapura dan Malaysia, dalam rangka studi banding (anti Ruswah/KKN), ditugaskan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Pada 2005 misalnya mengunjungi Kucing, Malaysia, dalam rangka kerjasama perdagangan daerah perbatasan antar kedua negara. Di tahun yang sama ia juga harus ke Singapura, Hongkong, Thailand, dan Cina sebagai konsultan investasi bidang perikanan laut untuk Pemda Jawa

Barat. Kemudian ke China (Shanghai dan Beijing) bersama dengan Menteri Perindustrian, dalam rangka kerjasama pembuatan industri kapal laut. Sementarapada2006,Anwarterbang keAustralia dalam rangka mendapatkan masukkan guna meningkatkan Kinerja anggota DPR. Selanjutnya, ke Afrika Selatan, dan dan Mozambik, bersama-sama dengan Menteri Perdagangan, dalam rangka menjalin kerjasama bidang perdagangan. Tugas ke Korea Selatan dan Amerika Serikat, memimpin kunjungan kerja dalam rangka mencari kunjungan bahan-bahan dan masukkan dalam pembentukan undang-undang tentang penanaman modal. Di tahun yang sama juga ke India (Bombay dan New Delhi) dalam rangka studi banding RUU Sistim Resi Gudang. Pada 2007 bersama Presiden Republik Indonesia menghadiri “the 3rd World Islamic Economic Forum” selama tiga hari (2729 Mei 2007) di Malaysia. Selanjutnya, pada Juni 2007 memimpin rombongan Komisi VI DPR RI ke Jepang dalam rangka Kunjungan Kerja, sekaligus mensosialisasikan undang-undang tentang Penanaman Modal. Belum lagi ke Perancis, Belgia, Hongkong, Inggris, dan Meksiko juga untuk memimpin kunjungan kerja dan sebagai nara sumber marketing investment dan law of investment. Pada2008, menghadiri undangan dari Institute of Strategic International Studies (ISIS) selama 8 hari di Malaysia. Ia juga harus ke berbagai negara lain untuk urusan yang berkaitan dengan rakyat. Ia memang harus memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat. Mempertahankan dan memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat, seperti dalam masalah perdagangan, memperjuangkan bagaimana pengaturan pasar tradisional dengan pasar modern yaitu dengan keluarnya pepres no. 112 tahun 2007, dan juga dalam masalah otonomi daerah. Dan karena ia berasal dari partai Islam, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Badan Koordinasi Mubaliq Indonesia (BAKOMUBIN) Indonesia tahun 1995-2000 ini berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan prinsipprinsip syariat Islam dalam undang-

PROFIL undang, khususnya yang berkaitan dengan masalah perekonomian.

Kegiatan di luar DPR:

Segudang aktifitas dilakoni Anwar Sanusi.Sebagai dosen mulai tahun 1984, saat ini sebagai ketua (Rektor) di STIE Triguna, dan sedang melengkapi ”kum” T untuk menjadi Guru Besar dalam bidang ekonomi. ”Insya Allah, dalam beberapa bulan lagi menyandang gelar Profesor,” ujarnya singkat.”Saya juga Penceramah dan Ketua Umum Persatuan Tarbiyah

Islamiyah (PERTI) dengan binaan ratusan Pondok Pesantren yang tersebar dihampir seluruh Indonesia, terutama diluar pulau Jawa,” ujar Anwar Sanusi. Di partai yang menjadi wadah penyaluran aspirasi politiknya, karir dirintis dari bawah. Kini, dia menjadi Ketua Pengurus Harian Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Komitmen dan perjungan Anwar tetap tinggi dan tidak terpengaruh, apakah ia menjadi anggota DPR atau tidak, dan dan itu sudah

dibuktikan dalam enam kali Pemilihan Umum. Kalau Pemilu kali ini, dia tidak lagi duduk di DPR, insya Allah masih ada kursi yang ia duduki dan masih ada bidang yang membutuhkan perhatian dan kerja kerasnya. Perjuangan tidak hanya di Parlemen, masih banyak ruang bagi seorang pejuang untuk berkarya bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan tumpah darah tercinta, Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selamat berjuang pejuang Islam. Baktimu dinanti umat. (et/dw,sur)

Biodata diri (Dr. H. ANWAR SANUSI, SH, S.Pel, MM) (Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII) Tempat, tgl lahir Jenis Kelamin Agama Istri Anak Riwayat Pendidikan

Riwayat Pekerjaan

Riwayat Organisasi

Organisasi Politik Pekerjaan

: : : : : :

Indramayu, 11 September 1953 Laki-Laki Islam Sri Wahyuni 3 orang SD Negeri II Indramayu (1959~1964) SMP Negeri I Indramayu (1965~1968) SPMA Pemda Indramayu (1968~1971) Institut Pelayaran Niaga (S1, 1975~1982) Fak. Hukum (S1)UNTAR (1985~1989) Magister Manajemen (S 2), UNKRIS (1998 ~ 2000) Doktor Ekonomi (S 3), Universitas Borobudur, Jakarta (2002~2007) : BRI Cabang Indramayu (1972~1975) STIE Triguna, Jakarta (1990~1997) DPR/MPR~RI (1997-1999) Komisi IV dan Komisi VIII DPR~RI DPR/MPR~RI (2004~2009) Komisi VI DPR~RI Ketua STIE Triguna, Jakarta (2005~2009) : IPNU Cabang Indramayu (1964~1968) HMI Cabang DKI, Jakarta (1975~1978) Ketua Umum DPP PERTI (2005~2010) Sekretaris Majelis Pakar PARMUSI (2002~2007) Wakil Sekjen DPP PPP (1998~2003) Sekretaris PHP DPP PPP (2003~2007) Ketua PH DPP PPP (2007~2012) Tahun2003-2007 Sekretaris PHP DPP PPP. Tahun 2007-2012 Ketua PH DPP PPP. Tahun 1972~1975, BRI Indramayu, terakhir sebagai Kepala Unit BRI Sidamulya, Indramayu Tahun 1997~1998, anggota DPR-RI dari fraksi PPP dan duduk di Komisi IV T Tahun 1998~1999, anggota DPR~RI, dari Fraksi PPP dan duduk di Komisi VIII dan sebagai anggota Pansus Kasus Bank Bali. Tahun 2000-2004, anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Tahun 2005-2009, Ketua STIE) Triguna, Jakarta, dengan Jenjang Kepangkatan Lektor. T Tahun 2004-2009, Sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (daerah pemilihan Subang, Majalengka dan Sumedang) yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi & UKM, Penanaman Modal, KPPU, BSNI, BPKN, dan Dekopin. PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

KUNLAP

PANSUS RUU KEK : SERAP ASPIRASI 13 PROVINSI DI INDONESIA RUU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan RUU yang sangat ditunggu oleh berbagai provinsi di Indonesia, karena melalui legislasi ini, daerah akan diberikan insentif-insentif yang memudahkan dunia usaha dalam berinvestasi.

B

aru-baru ini, Pansus RUU KEK telah mengunjungi 13 provinsi untuk menerima masukkan RUU KEK. Pada kesempatan tersebut, Tim Parlementaria bersama Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus lainnya, telah mengunjungi beberapa provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta,Banten,Jawa Timur, Bengkulu, engkulu, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau. Direncanakan,Tim Pansus RUU KEK masih menerima dan melakukan sosialisasi RUU KEK ke 5 (lima) provinsi lainnya seperti Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat serta Maluku. Kunjungan ke berbagai provinsi ini bertujuan untuk meminta masukan-masukan dari para stakeholders gguna menyempurnakan draft RUU KEK tersebut. Saat kunjungan lapangan ke Provinsi DKI Jakarta,Tim Pansus menyempatkan diri mengunjungi kantor Gubernur DKI dan diterima oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo. Selain itu, Tim menyempatkan diri melihat dan memantau kesiapan DKI Jakarta dari sisi fasilitas pendukung Kawasan K awasan Berikat di Marunda. Kunjungan lapangan ke Provinsi DKI Jakarta, Tim menyertakan 13 orang anggota dari 10 fraksi yang berada di DPR. Menyinggung RUU KEK, Ketua Pansus KEK Irmadi Lubis mengatakan,RUU ini sangat penting sekali untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat penampungan tenaga kerja. Menurutnya, DKI Jakarta akan

0


Pertemuan tim Pansus RUU KEK dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Gedung Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Foto : Iwan Armanias menjadi wilayah yang pertama menjadi KEK,karena DKI Jakarta telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang termuat di dalam RUU KEK, terutama mengenai kesiapan inf rastrukturnya. “Oleh karena itu jangan sampai UU ini dalam implementasinya mendapatkan hambatanhambatan, khususnya UU ini jangan sampai mencederai UU No.32/2004 tentang Otonomi Daerah,” tegas Irmadi.

Kaji Dua Wilayah di Banten

Saat kunjungan lapangan ke Provinsi Banten, Pansus RUU KEK juga menyempatkan meninjau daerah yang diajukan Provinsi Banten sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Kawasan Industri Estate Cilegon dan Bojonegara, Tim Pansus RUU KEK membawa beberapa orang anggota Pansus yang dipimpin oleh Nasril Bahar (F-PAN). Pada kesempatan tersebut, Tim Pansus RUU KEK Banten menilai Provinsi Banten telah memiliki fasilitas minimal untuk dijadikan daerah KEK, terutama Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC). KIEC).

Sa’adun Syibromalisi dari F-PPP mengatakan, dirinya mendukung wilayah Banten untuk dijadikan KEK. “Banten merupakan wilayah yang tepat dijadikan KEK.Lahannya cukup banyak,ada ribuan hektar,” katanya. Menurutnya, infrastruktur Banten sangat mendukung untuk dijadikan KEK. Sarana jalan dan transportasi melalui laut maupun kereta api telah ada di wilayah itu. “Ini harus menjadi catatan bahwa Banten merupakan wilayah yang paling lengkap,” ujarnya. Sementara itu, Mar woto Mitrohardjono (F-PAN) menjelaskan untuk dapat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, daerah yang diusulkan harus mempunyai infrastruktur minimal berstandar nasional. “Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus merupakan payung hukum dalam membangun kawasan yang dapat diharapkan melakukan perputaran uang dengan cepat,” katanya.

Kunjungi Jawa Timur

T im Pansus RUU KEK

KUNLAP lainnya mengunjungi Provinsi Jawa Timur khususnya melihat kesiapan Pelabuhan Lamongan menjadi Daerah KEK. Pansus KEK Jawa Timur dipimpin oleh Ketua Tim Pansus RUU KEK Marzuki Achmad (F-PG), didampingi Wakil Ketua Pansus Azam Azman Natawidjana atawidjana (F-PD). Menurut Tjahjo Kumolo (F-PDIP), JawaTimur merupakan target KEK karena menyangkut bagian timur Indonesia. Kawasan ini memang ditentukan dengan sebuah hal yang cukup tepat.Skala prioritas pusat tidak cocok dengan skala prioritas yang ada di provinsi dan yang ada di kabupaten/kota. “Ini saya kira perlu suatu bahan pertimbangan,” terangnya.

Kunjungi Kawasan Industri Kendal

Sementara, Tim Pansus RUU KEK yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus Sundari Fitriyani (F-PPP) juga menyempatkan meninjau kawasan pengembangan industri di Kendal Jawa Tengah untuk melihat kelayakan provinsi Jawa Tengah menjadi KEK. “Peninjauan langsung Tim Pansus RUU KEK ke Kawasan Pengembangan Industri di Kendal, Jawa Tengah, untuk melihat langsung keadaan kawasan tersebut dan mencari masukkan-masukkan terkait dengan pembahasan RUU KEK yang ditargetkan akan selesai sebelum masa jabatan anggota dewan saat ini berakhir,”

katanya. Ia menambahkan, tujuan DPR membuat UU ini adalah dalam rangka untuk menyiapkan tenaga kerja, mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. “Tidak ada lain, apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR hanya untuk itu,” jelasnya. Dia menambahkan, Kendal sudah layak menjadi kategori daerah KEK karena sudah memiliki persyaratan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. “Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan dan menyempurnakan terhadap kriteriakriteria KEK yang sudah kita tetapkan di dalam RUU ini. Mereka diberi jedah tiga

Pertemuan Tim Pansus RUU KEK dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Pemprov Jatim. Foto : Iwan Armanias Menyinggung kesiapan Pelabuhan Lamongan,Bupati Lamongan H.Masfuk mengatakan, pelabuhan cukup siap untuk dijadikan pembangunan pelabuhan peti kemas dan Wisata Bahari Lamongan. “Pelabuhan ini merupakan pelabuhan migas pertama di Indonesia,” paparnya. PT. Lamongan Integrated Shorebase (LIS) mempunyai visi untuk menyediakan sentra logistik terpadu bertaraf internasional di Tanjung Pakis, Kabupaten Lamongan, Jawa awa Timur. Sementara itu, Kawasan Industri Lamongan adalah daerah penyangga bagi industri-industri di Jawa Timur yang sangat strategis. Pemkab sendiri telah menyiapkan lahan mencapai 600 hektar untuk pengembangan Kawasan Industri Lamongan (KIL).

ujarnya. Menurut Sundari,daerah atau provinsi harus mempersiapkan semuanya termasuk perangkat keras dan pernagkat lunak guna menghadapi KEK. “Khususnya daerah pelabuhan, karena pelabuhan itu tempat hilir mudiknya barang dan jasa,tetapi yang penting adalah kawasan industri itu sendiri, sehingga KEK itu akan diberikan berbagai fasilitas kepada para investor, penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri,” papar Sundari. Menurutnya,dari hasil peninjauan yang dilakukanTim Pansus RUU KEK, banyak daerah sudah siap untuk diberikan daerah Kawasan K awasan Ekonomi Khusus. “Sudah fiftyfi dan sudah cukup memadai, hanya fifty, tinggal memoles saja di beberapa tempat yang perlu ditingkatkan. Karena kita belum melihat secara keseluruhan, kita baru melihat dari segi pelabuhan saja,”

tahun untuk menyesuaikan dan mengejar kriteria-kriteria yang dibuat oleh UU dan an DPR,” tegasnya. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, peluang pelabuhan Kendal lebih bagus dibandingkan Pelabuhan Tanjung Mas yang sering terkena rob. “Pelabuhan Tanjung Mas sudah tidak dapat dikembangkan lagi sehingga tidak bisa mendukung kegiatan perniagaan yang semakin meningkat kompleksitasnya,” katanya. Pelabuhan Kendal diproyeksikan bisa P menampung Kapal berkapasitas sampai dengan 5.000 GT dan berdaya tampung 1.000 orang.

Pansus KEK Kecewa

Saat mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau khususnya Daerah Otorita Batam, Pansus KEK kecewa berat terhadap kesiapan Provinsi Kepulauan Riau PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

KUNLAP dalam memberikan masukan terhadap RUU ini. Saat kunjungan ke Batam tim mengunjungi pelabuhan Batu Ampar dan Kabil Port. Menurut Ketua Pansus KEK Irmadi Lubis,Batam sudah cukup berpengalaman dalam mengelola daerah kawasan

Sementara anggota Pansus RUU KEK Tukidjo (F-PDIP) mengatakan, syarat provinsi yang masuk KEK memiliki kondisi geografi yang baik. Selain itu, juga mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa menghasilkan komoditi ekspor, ditunjang infrastruktur

Agusrin mengatakan, pihaknya akan segera membentuk tim terpadu untuk melobi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu supaya Bengkulu bisa dijadikan pusat sentral perdagangan dunia dengan komoditi-komoditi ekspor seperti batubara dan karet.

Pertemuan Tim Pansus RUU KEK dengan Gubernur Bengkulu Agusrin, dipimpin oleh Ketua Pansus KEK Irmadi Lubis di Gedung Pemprov Bengkulu. Foto : Sugeng Irianto perdagangan bebas namun mereka tidak memberikan masukan terhadap RUU KEK ini. “Kalau RUU KEK ini disahkan menjadi UU yang pertama melaksanakan adalah Batam, tidak ada daerah lain yang melaksanakan dahulu kalau bukan Batam, daerah lain mungkin beberapa tahun kemudian dapat melaksanakannya,” terangnya. Dia mengharapkan, ketika RUU ini disahkan nantinya jangan sampai menurunkan daya saing. “Karena mereka lebih mengetahui implementasi dari RUU ini,” katanya. Lain halnya dengan Provinsi Bengkulu, Pemda Bengkulu beserta jajarannya memberikan perhatian khusus terhadap RUU KEK bahkan sebagian besar anggota Pansus KEK ke Provinsi Bengkulu mengapresiasi positif keberanian Gubernur Bengkulu Agusrin dalam mendorong Provinsi Bengkulu menjadi bagian Kawasan Ekonomi Khusus. ”Saya salut dengan keberanian Gubernur Bengkulu Agusrin mengancam anggota DPR RI mendesak memasukkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi Kawasan Ekonomi Khusus. Apalagi Agusrin meminta cukup dengan selembar kertas saja untuk membangun Bengkulu ini. Semangatnya itu yang patut dipuji, besar sekali motivasinya membangun provinsi ini,”ungkap anggota Pansus RUU KEK Said Butar-butar (F-PD).

2


yang memadai serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Pada kesempaatan tersebut, dia bersependapat bahwa persyaratan infrastruktur tidak dimasukkan di dalam KEK. Selain itu, Tukidjo mengharapkan

”Tadi saya sudah mendengar dari Anggota DPR, Provinsi Bengkulu masuk Zone I. Provinsi yang diprioritaskan masuk Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Agusrin. Dia mengharapkan, DPR cukup

Tim Pansus RUU KEK meninjau pelabuhan Kendal, Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ketua TIm Sundari Fitriyana (F-PPP). Foto : Iwan Armanias

adanya kajian dari universitas di Bengkulu mengenai pasal-pasal di RUU KEK dan memberikan masukkan kepada Dewan pasal demi pasal.“Komoditas yang bisa dikembangkan di Bengkulu sangat potensial,” katanya.

berikan selembar kertas saja sebagai pegangan untuk bekerja. “Tak perlu kucuran dana dari APBN untuk melakukan pembangunan ekonomi di provinsi ini,” terang Agusrin dihadapan aanggota nggota Pansus RUU KEK DPR RI.

KUNLAP

RUU KEK TARGETKAN SELESAI SEPTEMBER 2009

K

etua Tim Pansus RUU KEK Irmadi Lubis menargetkan RUU ini selesai pada Bulan September 2009 ini, artinya akan segera selesai sebelum masa jabatan anggota Dewan periode 2004-2009 berakhir. akhir. “Apabila RUU KEK ini tidak selesai di bulan September 2009 paling tidak dua tahun mundurnya, dua tahun minimal karena harus menunggu Prolegnas lagi,” terang Irmadi saat dihubungi Parlementaria baru-baru ini. Menurut Irmadi, saat ini sudah 18 provinsi yang mengajukan menjadi KEK dan yang meminta untuk menjadi KEK pun sangat banyak. “Untuk menjadi daerah KEK harus ada syaratsyaratnya, kalau draft RUU KEK dari pemerintah memang ada persyaratannya yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai dan dapat dikembangkan. Karena itu, kalau syarat itu masih tetap masuk daerah-daerah lain masih tertutup untuk jangka waktu yang lama begitu terkait dengan infrastruktur,” kata Irmadi. Dia mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu. Irmadi Lubis menilai, RUU KEK t i d a k a k a n m e n i n d a s peran buruh namun, persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari suksesnya RUU KEK nanti. “Kita tidak mau ada pengebirian-pengebirian hakhak buruh di dalam RUU KEK,” tegasnya. Te rk a i t d e n g a n m a s a l a h kebijakan ekonomi yang sedang

berjalan saat ini, Irmadi Lubis mengatakan, siapapun Presiden yang terpilih harus memegang teguh serta menjalankan seluruslurusnya usnya UUD 1945. “Pada Pasal 33 ayat (4) itu secara jelas dikatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ber wawasan lingkungan, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” paparnya. Selama prinsip itu dijalankan, terang Irmadi, kita tidak perlu mempersoalkan neoliberalisme dengan UMKM karena konstitusi kita secara jelas telah mengatur bagaimana perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, dan berkeadilan. Menurut Irmadi, di dalam RUU ini tidak hanya mengatur pelaku ekonomi besar tetapi juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “UMKM juga harus diakomodir di dalam KEK

nantinya,” katanya. Dia menambahkan, perlu adanya sinergi antara pelaku ekonomi besar dengan pelaku UMKM. “Bersinergi itu bukan berdasarkan peraturan-peraturan seperti kita kenal program anak angkat, tetapi pertimbangan sinergi itu adalah saling menguntungkan sehingga kedua-duanya bisa berlaku langgeng,” kata Irmadi. Seperti kita tahu, lanjutnya, dimanapun kegiatan ekonomi itu seperti air, dia akan mengalir ketempat yang lebih rendah, akan mengalir ketempat bagaimana dia bisa lebih efisien dan costnya lebih rendah. “Oleh karena itu, kita perlu mengatur pola hubungan antar UMKM dengan pelaku ekonomi besar di dalam UU KEK bahkan fraksi-fraksi DPR juga memperkuat bagaimana peranan UMKM di dalam lokasi ini, ” jelasnya. (Iwan/ Sugeng/Bayu)


SOROTAN

Akan ada Orientasi bagi Anggota DPR Baru Anggota DPR baru hasil Pemilu 2009 akan menjalani orientasi sebelum menjalankan tugas di Senayan. Tujuaannya, agar mereka memahami tugas, wewenang serta berbagai hal terkait parlemen. Akankah meningkatkan kinerja DPR?

S

ekretariat Jendral DPR telah mengagendakan kegiatan orientasi itu pada awal Agustus 2009. Dengan demikian, saat dilantik 1 Oktober nanti, 560 anggota DPR sudah memahami dan memiliki gambaran jelas tentang apa saja tugas, kewajiban, dan wewenang mereka serta memahami seluk-beluk tentang parlemen. “Orientasi tugas itu sangat penting mengingat sekitar 75 persen anggota DPR baru merupakan wajah baru. Artinya, sebagian besar anggota DPR periode 2009-2014 perlu mendalami tugas dan wewenangnya agar kinerjanya dapat meningkat dibanding periode saat ini.” Jelas Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh saat membuka silaturahmi wartawan DPR RI di Lembang ( Jawa Barat) beberapa waktu lalu. Menurut Nining, kegiatan orientasi sesungguhnya bukan hal yang aneh,


sebab di beberapa negara lain, termasuk negara yang sudah maju sekali pun, banyak yang menyelenggarakan orientasi bagi anggota parlemen. “Memang untuk Indonesia, orientasi terhadap anggota DPR baru pertama kali ini akan diselenggarakan,” tambah Nining. Menurut dia, orientasi akan dilaksanakan awal Agustus agar lebih optimal. “Jika orientasi diselenggar akan mendekati pelantikan, dikhawatirkan tidak akan optimal,” tambah Nining. Senada enada dengan itu, Ketua Tim Peningkatan Kinerja DPR RI, Darul Siska menegaskan, Kegiatan-kegiatan egiatan-kegiatan yang

Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh

berupaya meningkatkan kinerja DPR, termasuk orientasi, memang perlu dilaksanakan sehingga DPR periode mendatang kinerjanya akan lebih meningkat dibanding DPR periode 2004-2009 yang akan segera mengakhiri masa baktinya. Dengan demikian, tambah Darul, jangan sampai terjadi ada anggota DPR yang sudah dilantik tetapi belum paham tentang tugas dan kewenangannya. “Jangan sampai sudah harus bekerja tetapi masih harus belajar tentang mekanisme rapat misalnya, apalagi belum tahu tugas dan wewenangnya,” kata pimpinan Fraksi Partai Golkar ini. Ditambahkan, semestinya setiap anggota DPR menyampaikan hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan pembangunan yang dibiayai A P B N kepada mitra kerja. “A k i b a t t i d a k

SOROTAN mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penggunaan alokasi APBN untuk pembangunan di daerah pemilihannya, anggota DPR tidak memahami apa yang sedang terjadi di daerah pemilihannya. Padahal untuk pelaksaan tugas itu (pengawasan penggunaan alokasi APBN di daerah pemilihannya), sudah ada alokasi anggaran tersendiri dari Setjen DPR,” kata Darul Siska. Sementara Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun mengatakan pembekalan ini diperlukan untuk mengantisipasi agar dewan tidak melakukan tindakan tidak etis terutama dalam hal KKN, dengan orientasi ini juga dapat memberikan pemahaman mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta kode etik untuk menghindari praktik korupsi, suap dan gratifikasi. Selain menyangkut pemahaman mengenai langkah-langkah mencegah korupsi, orientasi juga menyangkut kode etik dan tata tertib DPR. Menurut Gayus, dalam pelaksanaan orientasi ini DPR akan bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya KPK. Dia menambahkan, orientasi yang dilakukan ini selain untuk melakukan pencegahan korupsi, para anggota DPR periode mendatang juga akan diperkenalkan dengan kode etik yang menjadi self regulation dan sosialisasi tata beracara BK DPR. “Pelaksanaan ini bisa juga mengundang MK untuk mengingatkan adanya aturan normatif dalam penyusunan undangWakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun

undang,” ujarnya. Yang pasti, lanjut Gayus, orientasi untuk anggota DPR yang baru ini selain untuk meningkatkan kinerja dan citra DPR, yang terpenting bagaimana anggota dewan yang mewakili rakyat itu memahami dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya. “Kalau anggota DPR RI sudah memahami aturan dan etika, maka citra DPR RI akan lebih baik dibanding sekarang ini,” tutur Gayus menambahkan. K arena itu, Gayus berharap DPR mendatang memiliki pencitraan yang lebih baik. Sebab, itu termasuk modal penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi kontrol, budgeting, dan legislasi secara efektif.

Darul Siska , Ketua Tim Peningkatan Kinerja DPR RI.

Tak perlu orientasi

Pendapat berbeda mengenai rencana orientasi bagi anggota DPR baru disampaikan, pengamat politik Tommy A. Legowo. Bagi Tomy, orientasi itu tidak perlu dilaksanakan karena sesungguhnya kegiatan itu menjadi tugas partai politik. “Kegiatan orientasi itu kan mahal, jadi tak perlu DPR yang menyelenggarakannya. Kalau seseorang sudah berani maju menjadi anggota DPR dia harus tahu tugas-tugasnya, tahu apa itu aturan di DPR, dia harus tahu UU Susduk, kode etik serta konsekwensi-konsekwesi dari pelanggaran semua itu. Jadi tidak perlu ada penataran atau orientasi. Itu akan merugikan keuangan negara yang sangat besar,” tegas Tommy. Tommy yang juga T peneliti Formappi (Forum M a s y a r a k a t Pe d u l i Paremen Indonesia) itu berpendapat, kalau anggota DPR masih harus ditatar itu sama saja menganggap anggota DPR itu seperti pegawai yang ketika masuk masih perlu dijelaskan apa-apa saja tugasnya.

Menurut dia, seseorang yang siap menduduki jabatan publik, juga sudah harus tahu persis apa yang menjadi kewajiban, tugas, dan kewenangannya. “Tidak bisa orang terpilih menjadi anggota DPR atau diangkat menjadi menteri kemudian kepada masyarakat bicara: beri waktu saya enam bulan untuk beradaptasi. Itu kan hanya terjadi di Indonesia, semestinya tidak boleh,” tegasnya. Dia menunjuk contoh. kasus penggantian Perdana Menteri Malaysia dari Badawi ke Najib, sampai dengan saat ini tidak ada satu kata pun dari Najib yang mengatakan beri saya waktu untuk mempelajari, dia harus langsung siap. “Begitu juga dengan anggota DPR, kalau kita mau memajukan DPR maupun DPRD, prinsip-prinsip seperti ini harus ditegakkan. Bukan kita mengalah kepada kondisi yang ada. Kalau kita mengalah kondisi yang ada, itu enggak pernah akan baik, anggota DPR belum tahu apa-apa, lalu diberi pelatihan, nanti hanya formalitas saja, sudah ikut pelatihan, sudah dapat ijazah, sudah dapat SIM sudah lolos. Apa begitu,” katanya. Kalau kemudian faktanya masih ada anggota DPR yang tidak paham tugasnya, malah melanggar kode etik, PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

SOROTAN berarti rakyat telah salah pilih dan partai politik yang mencalonkannya tidak bertanggungjawab. “Partai harus bertanggungjawab atas kualitas anggota DPR yang dicalonkannya, jadi kalau ada pelatihana atau penataran ya dilakukan oleh partai politik. Begitu dilantik harus siap menjalankan tugas,” kata Tommy yang juga peneliti di CSIS ini. “Itu tanggung jawab masing-masing anggota DPR, tanggung jawab partai politik. Meskipun statusnya mereka bukan orang-orang bodoh, harus dianggap anggota DPR itu adalah warga masyarakat yang di atas rata-rata, dan itu har us dituntutkan p a d a m e re k a .

tahu Tatib, menurut Tommy, hal itu merupakan kesalahan anggota DPR sendiri. “Dia masuk dalam satu lembaga yang ada Tata Tertibnya, tapi mereka tidak mau tahu soal tata tertib, itu salah mereka sendiri dan itu harus dihukum, hukumannya apa? ya komentar seperti ini atau kalau rakyat tahu hukumannya ya jangan dipilih lagi,”tegasnya. Tommy mengingatkan, kalau memang DPR ini mau benar-benar berfungsi sesuai namanya lembaga perwakilan rakkyat maka anggotaanggota DPR harus mempunyai komitmen melayani masyarakat, dan komitmen ini hanya bisa tumbuh kalau partai-partai politik mendorong anggotanya di DPR untuk memenuhi komitmen itu. “Jadi membicarakan DPR tidak bisa lepas dari membicarakan partai politik,” katanya.

Sistem Memaksa

Pengamat politik Bima Arya menilai, bila menyangkut orientasi b a g i

pengamat politik Tommy A. Legowo Kalau tidak, wah itu pemborosan anggaran negara,” tegasnya. Ketika ditanya bagaimana kalau orientasi itu lebih dimaksudkan untuk memahami kode etik, tata tertib, dan korupsi, Tommy tetap berpendapat hal itu tidak perlu. “Kalau ada orientasi itu sebetulnya anggota dipermalukan karena dia dicurigai kalau tidak dilatih dia akan korupsi. Jadi sudah ada kecurigaan publik, enggak tahu kecurigaan pemerintah atau siapa bahwa anggota DPR harus dilatih supaya tidak korupsi. Itu artinya kalau tidak ada latihan dia akan korupsi,” katanya. Kalau kenyataan di lapangan banyak anggota DPR yang tidak


anggota DPR ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu, orientasi itu tidak akan ada artinya bila tidak ada system atau mekanisme yang benar-benar memiliki sifat yang memaksa anggota dewan untuk mematuhinya. “Selama tidak ada mekanisme yang baik dan dari partai juga tidak ada kontrol, materi-materi orientasi yang diberikan tidak ada artinya.” Bima menegaskan, secara umum penyelenggaraan orientasi bagi anggota DPR yang baru merupakan langkah yang baik. Meski begitu, jelasnya, tidak ada jaminan upaya tersebut akan mencetak wakil-wakil rakyat yang sesuai harapan. Hasil orientasi anggota Dewan akan optimal, tergantung format dan isi materi orientasi. Pasalnya,

l a t a r b e l a k a n g a n g go t a D P R bermacam-macam, ada yang sudah paham hukum sepenuhnya, setengah paham dan sama sekali tidak paham. Selain itu, menurut Bima, metode penyampaian pada saat orientasi juga mempengaruhiemahaman terhadap materi yang diberikan. Metode pemberian satu arah cenderung membosankan. Pemberian materi orientasi oleh DPR biasanya seputar fungsi, tata tertib dan mekanisme adminsitratif yang merupakan keseharian. Tu g a s m e m p e r s i a p k a n kemampuan calon anggota DPR, sebenarnya merupakan kewajiban partai politik. Divisi Penelitian dan Pengembangan partai seharusnya mampu meningkatkan kemampuan anggotanya, agar layak menjadi anggota legislatif. Lalu siapa yang menyelenggarakan orientasi itu? Sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan orientasi anggota dewan adalah Sekretariat Jenderal DPR. Saat ini, memang banyak lembaga yang bersemangat memberi pembekalan kepada anggota DPR periode 2009-2014. Sejumlah lembaga misalnya, KPK, MK, Depdagri, Kepolisian bisa menjadi narasumber atau pemberi makalah dalam orientasi yang diselenggarakan oleh Setjen DPR. Secara umum Gayus Lumbuun menilai semua pihak bertanggung jawab dalam mempersiapkan wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPR. Dari sisi partai politik mempersiapkan sumber daya manusianya. Dalam satu kesempatan Ketua DPR Agung Laksono juga sependapat dengan Gayus. Menurut Agung, proses rekruitmen oleh partai politik sangat penting dan harus ada criteria yang jelas, tegas dan konsisten. Tidak hanya sekadar populer. Berdasarkan kondisi tersebut, Agung berpendapat, sebelum bertugas calon anggota DPR baru diberi pengarahan atau penjelasan terkait tata tertib, kode etik dan sejumlah larangan. Dan yang terpenting, tugas Dewan harus diutamakan daripada tugas dari partai. “Upaya ini memang tidak bisa dilakukan dalam waktu sesaat,” jelas

LIPUTAN KHUSUS

DPR tanggapi alutsista;

ANGGARAN TNI HARUS PROPORSIONAL

Kecelakaan pesawat Hercules C-130 A-1352 di Magetan, Jawa Timur, Rabu (20/5) yang lalu, membuat dunia dirgantara kita kembali dirundung duka mendalam. Hampir seratus orang meninggal dunia sebagai korban dari musibah ini. Kita semua bersimpati kepada para korban dan segenap keluarga yang mereka tinggalkan. Manusia memang tidak dapat menghindari ajal karena hal itu mutlak sebagai takdir dari Tuhan Sang Pencipta. Namun demikian, kita wajib memetik hikmah dari setiap peristiwa kehidupan yang kita alami, termasuk untuk peristiwa musibah jatuhnya pesawat Hercules milik TNI-AU di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Magetan.

M

enyusul kecelakaan Hercules tersebut, berbagai sorotan pun bermunculan atas keberadaan dan kelayakan infrastruktur militer Indonesia. Ironis memang, pesawat tua berusia 40-an tahun seperti Hercules C-130 A-1352 masih harus terpaksa terbang guna mengemban misi rutin militer, misi sosial, atau misi kemanusiaan lainnya. Semua pihak sudah selayaknya menjadikan peristiwa kecelakaan Hercules tersebut sebagai momentum introspeksi untuk menata ulang kelayakan manajemen infrastruktur TNI (baca: militer Indonesia) sebagai bagian dari manajemen alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Harus diakui, tentu ada kesalahan dalam hal manajemen infratruktur militer kita sehingga kecelakaan terkait Alutsista seperti yang menimpa Hercules di Magetan sering terjadi berulang. Diperlukan introspeksi mendalam mengenai aspek anggaran penguatan Alutsista TNI. Untuk itu diperlukan “komunikasi yang lebih serius” antara

Pemerintah dan DPR RI mengenai kebijakan politik pertahanan dan keamanan wilayah NKRI.Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar pun mengakui kenyataan bahwa anggaran untuk pembiayaan Alutsista TNI masih terbilang rendah. Bersamaan dengan akan berakhirnya periode kekuasaan periode 2004-2009, baik kekuasaan di pemerintahan maupun parlemen, publik tentu saja berharap agar pemerintahan baru pasca Pemilu Presiden 8 Juli 2009 mendatang dan DPR RI hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009 pada saatnya akan memberikan warna baru yang lebih progresif terkait kebijakan politik pertahanan dan keamanan wilayah RI. Artinya, alokasi anggaran untuk pembelanjaan Alutsita TNI mesti mengalami kemajuan signifikan dan optimistik. Dengan demikian, ada korelasi yang logis antara tantangan pertahanan dan keamanan wilayah NKRI yang amat luas ini.

Cari penyebabnya

Anggota Komisi I DPR, Andreas Pareira, melihat peristiwa kecelakaan

alutsista TNI AU tidak hanya sebagai suatu kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan teknis atau human eror semata.Tetapi kecelakaan ini merupakan peristiwa yang sudah sering terjadi yang harus dicari tahu penyebabnya. Menurut nya,ada kesalahan struktural termasuk kesalahan manajemen terhadap system perawatan alutsista. Hal tersebut termasuk penyediaan anggaran untuk perawatan yang cukup. Departemen Pertahanan dan Mabes TNI harus duduk bersama DPR dan menjelaskan hal tersebut agar tidak terjadi berulang-ulang. Kita harus segera memperbaiki kalau ada kesalahank kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang bersifat struktural atau manajerial di dalam system perawatan alutsista TNI AU. Salah satu hal yang harus diketahui adalah, dukungan anggaran untuk Departemen Pertahanan dan Mabes TNI kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. “Bahkan boleh dikatakan mengabaikan,” tegasnya. Departemen Pertahanan dan Mabes TNI saat ini sedang menyusun rencana PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

LIPUTAN KHUSUS strategis pertahanan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 127 trilyun. Tetapi, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki bangsa ini, akhirnya disepakati anggaran sekitar Rp 35 trilyun. Andreas ndreas menyayangkan dari jumlah anggaran tersebut masih dipotong lagi oleh pemerintah dalam rangka penghematan anggaran pada beberapa tahun lalu menjadi Rp 33 trlyun. Hal ini tentunya akan berdampak kepada alokasi-alokasi yang menyangkut kepada satuan-satuan yang ada di bidang pertahanan. Hal lain yang menyangkut anggaran adalah adanya komposisi dari tiap angkatan, Mabes TNI, dan Dephan.“TNI AU memperoleh alokasi anggaran yang paling kecil,” jelasnya. Menurut enurut Andreas, seharusnya, TNI AU dan TNI AL yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan alutsista yang diawaki oleh personil TNI mendapatkan anggaran yang lebih besar. Jadi selain pendekatanpendekatan pada personal tiap-tiap angkatan, harus juga ada pendekatan yang proporsional kepada alutsista yang dimiliki tiap angkatan. “Dalam hal ini pemerintah kurang memberikan perhatian,” ujarnya. Andreas menjelaskan, pendekatan secara fungsional yang disesuaikan dengan tugas-tugasnya juga harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Mengingat tugas Angkatan Laut adalah menjaga wilayah pertahanan dengan kekuatan alutsista yang modern dan tercanggih. “Saya fikir diantara dua pihak ini, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan DPR duduk bersama membincangkan masalah ini,” pintanya. Menurutnya, wilayah laut dan udara Indonesia sangat penting. Disamping kita menggunakan system pertahanan territorial, tapi dari rencana kebijakan pertahanan kita, territorial secara bertahap akan direduksi sehingga kedepan kita akan memperkuat system pertahanan laut dan udara.

Prioritas ketujuh

DPR khususnya Komisi I tidak mau menghambat segala usaha pemerintah


untuk mau member ikan perhatian yang lebih serius kepada AlutsistaTNI,tetapi DPR menurut Andreas terdiri dari beberapa fraksi, dan usulan tersebut awalnya dari pemerintah sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika pemerintah mengajukan anggaran pada tahun ini, menurut

Andreas sudah kelihatan bahwa pertahanan bukan merupakan sesuatu hal yang prioritas. “Mungkin prioritas yang ketujuh,” jelasnya. Andreas juga merasa prihatin atas penjelasan Menteri Pertahan Ri dalam beberapa Rapat Kerja dengan Komisi I DPR.“Dalam beberapa dekade kedepan ini pemerintah memprediksi tidak akan terjadi perang, sehingga anggaran lebih banyak masuk ke bidang ekonomi dan social,” ungkapnya. Menurutnya hal itu memang benar, tapi kita tidak bisa menjaga Negara yang besar ini, wilayah yang luas ini dan potensi alam yang banyak ini dengan pertahanan yang seadanya. Dalam hal ini Andreas mencontohkan Negara Cina dan India. Menurutnya, biarpun negaranya miskin namun mereka tetap memperkuat system pertahanannya, demikian India. Kembali Andreas mengingatkan, negara-negara di wilayah Asia Pasific selalu berlomba meningkatkan kualitas aalutsista. Karena itu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar di wilayah Asia Pasifik harus dapat mengimbangi kekuatan militer dari Negara-negara tetangga. Jika bangsa ini tidak bisa mengimbangi hal tersebut dengan sistem persenjataan yang memadai, maka akibatnya timbul kasus yang sedang berkembang saat ini yaitu Ambalat. “Kita tidak perlu mengorbankan

Anggota Komisi I DPR, Andreas Pareira

tentara kita pada situasi yang bukan merupakan situasi perang, hal ini akibat dari konsekuensi-konsekuensi dari kita mengabaikan system pertahanan,” ujarnya. Andreas berharap pemerintah kedepannya memberikan perhatian yang lebih terhadap alat pertahanan Negara. Perhatian berupa penguatan alat pertahanan tersebut bukan hanya untuk perang tetapi untuk memperkuat dan mengamankan wilayah terutama laut dan udara yang kita miliki. Andreas juga berharap agar pemerintah dapat mengembangkan industri strategis dalam negeri yang berkaitan dengan produksi alat-alat pertahanan Negara. Menurutnya, perlu adanya koordinasi antar Departemen Pertahanan dan Bappenas dalam suatu system untuk mendukung industri strategis dalam negeri agar kita mampu dan mau memproduksi alat pertahanan Negara. Menurutnya, negara-negara yang memiliki kepentingan-kepentingan tidak pernah menginginkan Negara lain memiliki system pertahanan yang kuat, seperti halnya Amerika tidak menginginkan Cina memiliki system pertahanan yang kuat. “Negara lain juga tidak menginginkan Indonesia mempunyai system pertahanan yang kuat, karena itu kita sendiri yang harus memperkuat system pertahanan kita sendiri,” tegas Andreas.(olly) olly olly)

SELEBRITIS

Ingrid Kansil : SIAP TINGGALKAN DUNIA ARTIS DAN BELA PEREMPUAN

A

rtis rupanya tidak lagi sekadar menjadi polesan di panggung kampanye seperti massa Orde Baru. Di zaman reformasi ini, sejumlah selebriti malah beramai-ramai menjadi calon anggota legislatif yang didaftarkan parpol. Kehadiran para caleg dari kalangan artis ini memang berpotensi mendulang suara. Tapi sekaligus menggusur peluang kader yang sudah bertahun-tahun mengabdi pada parpol. Artis terjun ke kancah politik sebenarnya bukan cerita anyar. Di era sebelumnya, artis-artis seperti Marissa Haque, almarhum Sophan Sophian, pelawak Komar, dan Adjie Massaid sudah mencoba peruntungan dan berhasil menjadi politisi di Senayan. Baru-baru ini, fenomena sama juga mewabah pada ajang calon legislatif (caleg). Nama-nama beken seperti Wanda Hamidah, Ingrid Kansil, atau Nurul Arifin mulai dipinang oleh partai politik. Uniknya, sebagian artis yang banting stir ke politik diuntungkan oleh popularitas mereka sehingga jalan yang ditempuh pun terbilang instan. Soal popularitas, artis boleh jagonya. Namun soal kompetensi dan keteguhan melakukan perubahan politik, artis-artis dicibir. Alih-alih melakukan terobosan, banyak pihak khawatir selebriti yang menjadi calon legislator akan terjebak dalam kompromi politik dan tidak dapat menolak perintah pejabat elit partai. Pada akhirnya, para caleg artis tersebut hanya dapat duduk di ring 2 dan 3, sementara pengambilan kebijakan partai dilakukan di ring 1. Lebih lanjut, perubahan sistem sebetulnya harus dimulai dari perbaikan manajemen

partai. Yang pasti rakyat tak berharap Y sekadar dihibur dengan kehadiran mereka di lembaga eksekutif atau legislatif. Apalagi kalau ternyata fenomena artis berpolitik karena rakyat butuh figur dan kepercayaan baru setelah kecewa pada caleg yang merupakan para kader parpol.

Salah satu artis yang berhasil masuk ke DPR, Ingrid Kansil, mengatakan sangat menyesali terhadap tanggapantanggapan miring dari masyarakat yang meragukan kualitas artis di kancah politik. Dirinya meminta masyarakat tidak memandang sebelah mata terhadap para seniman atau artis yang masuk ke DPR. Ingrid juga menyeseli pemberitaanpemberitaan di media massa yang mendiskreditkan a r t i s yang masuk k e DPR. Menurutnya, sebelum melakukan pemberitaan,semua pihak seharusnya melakukan konfirmasi kepada masyarakat sebagai konstituen. Ingrid yang berasal dari


SELEBRITIS daerah pemilihan Sukabumi, Jawa Barat mengakui alasan dirinya terjun ke dunia politik adalah karena ingin memberikan kontribusi bagi negara dengan memajukan kaum perempuan di Indonesia.

Benar-benar terwakili

Ingrid menyatakan jika nantinya sudah duduk sebagai anggota legislative akan membawakan suara-suara yang berpihak kepada kepentingan perempuan. “Tujuannya agar perwakilan gender benar-benar terwakili,” ujar Ingrid. Artis berwajah lembut ini juga mengakui perkembangan jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen setiap periodenya meningkat secara signifikan. Pada periode 2009-2014 ini saja menurutnya jumlah perempuan sudah meningkat dari periode 20042009. Hal ini membuktikan bahwa peran serta perempuan di parlemen sangat diperlukan. “Saya fikir hal ini merupakan sebuah kemajuan yang harus diapresiasi, dan semoga perempuan-perempuan yang ada di parlemen bisa meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan,” jelasnya. Dalam melaksanakan kampanye pada pemilu legislative yang lalu di setiap daerah yang dikunjunginya, wanita cantik yang membintangi beberapa iklan produk ini lebih memberikan perhatian kepada hak-hak perempuan.“Saya berharap agar perempuan Indonesia lebih memberikan perannya dalam perpolitikan Indonesia,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, dirinya juga akan memperjuangkan agar nantinya DPR bisa bebas dari korupsi seperti yang pernah dilansir beberapa media.Memang diakuinya hal tersebut sangatlah sulit, tetapi menurutnya segala sesuatu untuk kebaikan harus diperjuangkan. Ingrid menambahkan, sebenarnya banyak sekali hak-hak dari kaum perempuan yang masih belum terpenuhi. Ia memberikan contoh belum adanya tempat untuk ibu menyusui di bandara-bandara di Indonesia. “Itukan hak perempuan yang juga harus diperjuangkan,” ungkap dia. Menurut Ingrid, per wakilan perempuan di DPR periode 2004-2009 ini belum menyuarakan kepentingan-

70


kepentingan perempuan. Hal itu karena tidak banyaknya kaum perempuan yang duduk sebagai Anggota DPR pada periode 2004-2009. Contoh hak perempuan yang masih kurang perhatiannya dari parlemen sekarang ini adalah masalah Tenaga Kerja Wanita (TKW ) yang telah banyak menjadi korban penyiksaan oleh para majikannya di luar negeri. “Saya belum pernah mendengar perempuan di Parlemen berkomentar mengenai penyiksaan yang dialami oleh para TKW kita di luar negeri,” tegasnya. Selain itu banyaknya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya sebagian besar adalah kaum perempuan. Hal itu menurutnya membuktikan hak-hak perempuan masih dipandang sebelah mata. Ingrid berkeinginan jika nanti telah duduk di DPR untuk menduduki Komisi yang mengurusi masalah perempuan atau pendidikan. Tetapi hal tersebut diserahkan kepada mekanisme internal partainya.“Saya siap ditempatkan dimana saja,” ujarnya. Ingrid menyadari bahwa dirinya baru dalam kancah politik di DPR, oleh karena itu dirinya berjanji akan terus belajar tentang segala hal yang menyangkut fungsi-fungsi DPR baik itu fungsi pengawasan, fungsi anggaran maupun fungsi legislasi. “Memang tidak mudah diawalnya, tetapi saya akan terus belajar agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya lagi. Ia mengaku telah mengunjungi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Indonesia dalam rangka belajar tentang segala hal yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat.

Berdayakan Kaukus Perempuan

Isteri dari Ketua FPD DPR Syarif Hasan ini juga menginginkan untuk memberdayakan Kaukus Perempuan Parlemen yang telah dibentuk oleh para Anggota DPR perempuan. Menurutnya, Kaukus tersebut sangat bermanfaat untuk memfasilitasi para anggota parlemen perempuan dalam menyuarakan hak dan kewajiban kaum perempuan. “Dengan adanya kaukus perempuan parlemen ini diharapkan para perempuan di parlemen

dapat lebih menyatu lagi,” harapnya. Dalam hal membagi waktu antara kegiatan keartisan, politik, dan keluarga, Ingrid menjelaskan, sebenarnya masalah pembagian waktu sudah dilakukannnya dengan baik saat dirinya belum terjun ke dunia politik di DPR. kegiatan kertisan yang dijalaninya selama ini diakui lebih menyita waktu dari pada kegiatan politik di DPR nanti. “Justru kalau jadi artis lebih menyita tenaga dan fikiran dari pada jadi anggota DPR, saya pernah dihubungi lewat telepon hari minggu untuk syuting sinetron, kalau DPR kan hari Sabtu dan Minggu libur,” ungkapnya. Ketika ditanya mengenai komitmennya, Ingrid menjelaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk meninggalkan dunia keartisannya agar bisa konsentrasi di DPR. karena menurutnya tugas sebagai Anggota DPR tidaklah mudah. “Kalau untuk sinetron Insya Allah saya akan tinggalkan, tetapi kalau untuk iklan akan tetap saya jalani dengan catatan tidak mengganggu jadual rapat di DPR,” jelas Ingrid. Mengenai perpolitikan di Indonesia, wanita paruh baya ini mengatakan sangat optimis dengan perkembangan politik di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sudah diakui sebagai salah satu negara demokrasi di dunia. Walaupun dalam perjalanannya menemui banyak kesulitan dalam membentuk negara demokrasi. “Hal tersebut merupakan sebuah proses yang nantinya dapat dinikmati oleh generasi penerus,” kata Ingrid. Menurutnya harus ada sikap optimis dari seluruh komponen bangsa untuk membentuk suatu bangsa yang mandiri dan maju dalam segala bidang. Mengakhiri pembicaraan dengan Parlementaria, ia bertekad tidak ada korupsi di DPR pada periode yang akan datang, tidak seperti DPR periode sekarang yang sering menjadi headline di media massa. Selain itu dia juga berharap agar DPR periode mendatang dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan masyarakat sehingga sikap apriori masyarakat terhadap lembaga DPR akan pupus. (Olly)

PERNIK

PERS GATHERING DPR RI JALIN KEAKRABAN ANTAR WARTAWAN, DPR DAN SETJEN Satu kata “Menantang” yang bisa terucap dari acara outbound bagian Pemberitaan DPR kali ini. Sebelumnya bagian Pemberitaan DPR jarang sekali melakukan silahturahmi dengan wartawan yang diselingi dengan permainan yang menantang dan menarik semacam di Lembang. Mulai dari permainan games berkelompok, terjun Flying fox ATV fox, ATV, lempar kampak, dan permainan perang-perangan (paint ball) mewarnai acara Gathering yang diadakan selama 2 hari mulai dari 6-7 Juni.

P

ada acara kali ini, Bagian Pemberitaan DPR menyelenggarakan silahturahmi kordinatoriat wartawan dengan DPR RI di daerah Lembang atau bertempat di Lembang Asri Hotel yang terletak 1300 meter dari permukaan laut dengan temperature berkisar 18

sampai dengan 20 derajat celcius. Hotel Lembang Asri memilik 37 kamar dan 2 vila dengan desain minimalis modern menambah suasana

kekeluargaan yang semakin lekat sesama wartawan maupun dengan Bagian Pemberitaan DPR. Bagian Pemberitaan memiliki 2 opsi pilihan outbound sebelum memilih Lembang Asri sebagai pilihan. Opsinya yaitu Caldera yang terletak di Sukabumi, dan Lembang Asri Hotel.Akhirnya Pemberitaan DPR bersama dengan Kordinatoriat wartawan menjatuhkan pilihan kepada Lembang Asri, disamping lokasi tidak terlampau jauh permainan gamesnya juga tidak kalah dengan Caldera. Sebelum meluncur menuju S Lembang, para wartawan maupun panitia berkumpul di Nusantara III hari Sabtu, 2 Juni 2009 lalu. Terlihat saat itu panitia sibuk mempersiapkan seluruh perlengkapan outbound. Mulai dari kaos outbound hingga topi yang akan dikenakan saat acara nanti. Pendataanpun dimulai di depan gedung Nusantara III, terdata sekira 60 wartawan yang berangkat bareng dengan menggunakan dua bis DPR RI. Total wartawan yang mengikuti PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

PERNIK acara di lembang sebanyak 80 wartawan nasional maupun wartawan daerah/lokal, karena banyak dari kalangan wartawan yang menyusul menuju Lembang, saat pendataan penulis dibantu oleh 3 orang mahasiswa/i yang magang di Bagian Pemberitaan DPR RI Tepat pukul 8.30 pagi, bus molor 30 T menit akhirnya seluruh wartawan dan panitia mulai merangsek masuk kedalam dua bis yang telah dipersiapkan oleh panitia outbound. Sebelum meluncur

menganga lebar seolah-olah menyeret kita kesana. Akhirnya kedua bis sampai 30 menit lebih terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Sesampai disana, rombongan kemudian Istirahat sebentar sejenak sambil menikmati hidangan makan siang dan minuman hangat guna menghangatkan tubuh dari dinginnya udara lembang. Acara kemudian dibuka oleh Ketua Tim peningkatan kinerja Dewan Darul Siska, dan Sekjen DPR Nining Indra Saleh dengan moderator

DPR terlihat dan terekspose melalui media massa. Pada acara tersebut Sekjen DPR Nining Indra Saleh memaparkan, wartawan sudah dapat ikut kunjungan kerja mendampingi komisi-komisi karena sudah dianggarkan pada tahun ini namun semuanya tergantung dari pimpinan Sekretariat Komisi masingmasing. Ramah tamah berlangsung selama 45 R menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi outbound yang memang sudah dinanti-

Kepala Bagian Pemberitaan DPR RI Suratna memimpin doa melalui speaker dengan harapan acara berjalan lancar dan sukses. Kita semuapun bersama-sama menundukkan kepala membaca dan memohon kelancaran acara outbound ini “semoga semua berjalan lancar, amin,”batin penulis. Kemudian dua bis meluncur menuju K lokasi,diiringi perasaan senang dan excited terhadap acara kita ini. Penulis sudah bisa membayangkan bakal menantang dan menarik acara kita!, peluh dan keluh bakal menjadi tantangan outbound kita kali ini. Bis kemudian tiba di pintu tol dan segera meluncur di dalam tol Cipularang. Perjalanan menuju Lembang kurang lebih memakan waktu sekitar 3 jam. Jalanan menuju lokasi curam dan penuh dengan tanjakan dan turunan. Jika kita melongok ke luar terlihat jurang yang

Kepala Bagian Pemberitaan DPR Suratno Saat Ramah Tamah dengan para wartawan Ketua Tim peningkatan kinerja Darul Siska melaporkan guna mengukur kinerja dewan tim telah melakukan kajian selama satu tahun dan semua telah dipaparkan didalam buku reformasi DPR. Saat ini, terang Darul, kinerja DPR lemah di bidang legislasi karena target penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tidak ukur sesuai dengan kapasitas masing-masing komisi atau pansus setiap tahunnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan wartawan diantaranya wartawan Jurnas Denny, Ferdy, dan Media Indonesia Fardi meminta Sekjen mengikutsertakan wartawan apabila ada kunjungan kerja maupun Kunjungan keluar negeri karena melalui cara ini aktifitas dan kontribusi

nanti oleh peserta. Seluruh peserta dikumpulkan di lapangan. Terlihat pemandu outbound Giovani dan dua orang lainnya memandu outbound ini. Acara berlangsung meriah dimana seluruh peserta disuguhi permainan yang memerlukan kerja sama dan kesigapan tim dalam memenanginya. Saat pembentukan tim, instruktur membagi peserta menjadi empat tim besar dimana seluruh tim harus membuat yel-yel dan visi misi kelompoknya untuk diadu dengan tim lain. Ada beberapa tim diantaranya Tim JELAS,, 86 dan JALE beradu yel dengan group lainnya. Misalnya Tim JELAS saat melakukan yel-yel terlihat belum kompak dan masih ada anggota yang belum hapal benar yel-yelnya. “Jelaasssss, teriak ketua tim Suratna, dibarengi oleh seluruh anggotanya, namun terlihat masih ada anggota yang belum hapal liriknya

2


PERNIK hingga ditengah yel-yel peserta tertegun dan akhirnya ditertawai oleh seluruh peserta lainnya akibat tidak lancarnya mengucapkan yel. Kemeriahan kemudian berlanjut pada acara lainnya, seusai acara games, dilanjutkan dengan acara berikutnya yaitu wall climbing dengan dibarengi flying fox (permainan terjun dari ketinggian). Tantangannya setiap peserta harus memanjat wall climbing (panjat dinding) setinggi 5 meter, saat wall climbing, banyak peserta yang gagal kemudian naik tangga yang memang disediakan panitia apabila peserta tidak sanggup naik wall climbing. Salah seorang peserta yang gagal sebanyak 2 kali, Eko, bahkan sebelum memanjat dinding terlihat sangat yakin berhasil mencapai puncak, dirinya dengan yakin menaiki setapak demi setapak pijakan di dinding tersebut namun saat ditengah dinding dirinya tidak kuat hingga terjerembab ke tanah, beruntung setiap kegiatan wall climbing dibantu oleh instruktur yang menahan dengan tali hingga dinding tersebut dapat kita naiki dengan aman.

Saat diatas ketinggian lebih dari 5 meter, merupakan saat-saat yang mendebarkan, beruntung tidak ada peserta yang takut terhadap ketinggian. Tali maupun pengaman dipersiapkan lalu meluncur secara perlahan hingga menuju tempat pemberhentian flying fix dibawah bukit. Kurang lebih, penulis prediksikan 50 meter para peserta meluncur ke bawah bukit tempat terakhir pemberhentian flying fox. Arghhhhhhhh, teriakan, jeritan

mewarnai permainan games flying fox ini bahkan juga ada yang terlihat pucat dan kaget saat meluncur dari atas. Peserta juga disuguhi permainan ATV, yaitu kendaraan off road yang dapat melakukan manuver berbahaya. Peserta harus mengantri bergiliran saat ingin menaiki ATV yang dipandu oleh pengemudi ATV professional. Kondisi rute perjalanan ATV yang terjal, naik dan turun disela-sela bukit menambah tingginya adrenalin para peserta.“fiuuuhh”seru banget tutur salah seorang peserta. Selain itu, peserta outbound juga berkesempatan untuk menjajal permainan tantangan berdiri diatas tali dengan menggunakan pelindung badan. Permainan ini agak kurang peminat dibandingkan permainan lainnya seperti lempar kampak dikarenakan sudah menjajal permainan lain yang

masyarakat, Acara ramah tamah tersebut dimoderatori oleh Ketua Kordinatoriat dari Pers Room DPR Fardi. T idak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, saat itu wartawan banyak mempertanyakan p e rk e m b a n g a n RU U S u s d u k , jumlah pimpinan DPR, dan RUU pemberantasan korupsi dsb. Setelah Pak Agung usai, tiba saatnya acara diskusi dengan Sebastian Salang. Terlihat acara tersebut kurang diminati dan dihadiri sejumlah wartawan, karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan sebagian wartawan sudah kembali kekamarnya masing-masing karena tingginnya aktifitas acara pagi harinya.

lebih menantang adrenalin. Akhirnya, menjelang maghrib acara selesai, seluruh peserta kembali ke kamarnya masingmasing untuk mengikuti acara pada pukul 19.30 WI B. Acaranya yaitu bincang santai dengan Ketua DPR Agung Laksono dan disusul diskusi dengan pengamat parlemen Sebastian Salang.

Keesokan harinya, pada Minggu 7 K Juni, acara puncak outbound paint ball dimulai tepatnya pukul 7 pagi, seluruh peserta kumpul dilapangan tengah hotel lembang asri kemudian bersama-sama menuju hutan pinus atau tempat area paint ball diselenggarakan. Hutan pinus terletak 3 km dari lokasi hotel, lokasi menuju hutan agak sulit dijangkau, jalanan tanjakan, sedikit terjal dan sangat berat dilalui dengan berjalan kaki. Paint ball merupakan permainan simulasi perang yang sangat digemari saat ini, menurut survey superstudy pada tahun 2002, permainan ini sudah termasuk olahraga terpopuler di urutan 3. Paintball juga menduduki urutan ke-3 di extreme sports ranking setelah skateboarding dan wall climbing. Permainan simulasi perang didesain untuk membangun kerjasama team

Berimbang

Saat acara dengan Ketua DPR Agung Laksono, pimpinan DPR berpesan agar para wartawan menghadirkan berita berimbang sehingga berita DPR dapat tersosialisasikan secara utuh di tengah


PERNIK dalam mencapai target sasaram secara tepat dan akurat serta membangun strategi kelompok secara matang dan tentunya menjadi ajang rekreasi yang cukup mengasyikan Kembali ke perjalanan kita, baru saja setengah perjalanan, beberapa orang terlihat capai sehingga berhenti sejenak, bahkan seorang perempuan peserta yang bernama Gaby, balik ke hotel dengan menggunakan kuda. Panitia outbound membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Seluruh peserta dibekali pakaian rompi dan penutup muka dari senjata paint ball. Seluruh peserta memegang bendera ditempatnya masing-masing, apabila ada kelompok yang dapat mengambil bendera tersebut akan menjadi pemenangnya. Acara berlangsung meriah dan menarik masing-masing

K

etua DPR H.R Agung Laksono mengharapkan pers dapat menghadirkan berita yang berimbang mengenai DPR sehingga dapat mensosialisasikan kegiatan dewan secara utuh kepada masyarakat. “Pers memiliki peran penting dalam mensosialisasikan hasil keputusan Dewan ke masyarakat. Tanpa pers, masyarakat akan sulit mendapatkan keputusan yang diambil DPR,” kata Ketua DPR H.R Agung Laksono dalam acara Press Gathering Koordiantoriat Wartawan DPR RI dengan Ketua DPR di Lembang, Bandung (6/6). S ebagai lembaga pengawal demokrasi, papar Agung, DPR juga merupakan lembaga yang mengemban aspirasi rakyat. Karena itu peran dan fungsi rekan-rekan pers setiap denyut kegiatan langkah di parlemen mendapat liputan luas. “Liputan yang berimbang oleh pers merupakan keinginan kita semua,” tambah Agung Laksono. Dia menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya dalam kurun waktu 20042009 merupakan DPR dalam masa transisi. Periode ini juga disebut sebagai periode revolusi ledakan harapan, karena besarnya harapan publik terhadap kerja dan kinerja DPR . “Seluruh komponen bangsa


pihak berusaha mempertahankan wilayahnya masing-masing. Acara ini berlangsung menjelang siang hari, setelah puas dan capai akhirnya peserta turun dari hutan pinus kembali ke hotel dan kamarnya masingmasing. Karena kecapaian sebagian peserta ada yang menumpang dengan menggunakan mobil menuju ke hotel. “Capai sekali tahu begini gak ikutan deh paint ball ball,”jelas vina seorang peserta magang di Bagian Pemberitaan yang ikut acara paint ball. Wartawan Koran Riau Bambang W Subagio mengatakan, kegiatan ini sangat menunjang dan memperat hubungan antara wartawan baik yang senior maupun junior dengan pimpinan DPR juga bagian pemberitaan DPR Menurut Bambang, acara ini baik sekali buat refreshing sekaligus

menghilangkan kepenatan rutinitas dari pekerjaan sehari-hari. “Saat flying fox seru sekali dan mendebarkan jaraknya saja 200 meter, ini membuat meningkatnya adrenalin seluruh peserta outbound,” terangnya. outbound Dia menambahkan, jika memungkinkan perlu sering diadakan acara outbound guna meningkatkan kerjasama antara wartawan dengan DPR RI “Semoga peserta semakin meningkat dan permainan lebih menarik dibandingkan tahun ini,” paparnya. Tidak terasa akhirnya acara telah usai, perasaan letih, lesuh tidak terasa dengan adanya acara outbound ini. kita mengharapkan hubungan baik antara wartawan maupun DPR bisa semakin erat seiring semakin besarnya dinamika politik di lingkungan DPR.

menghendaki agar DPR sebagai salah satu pengawal demokrasi dapat menciptakan sistem politik yang paling ideal,” terangnya. Sistem politik ideal, terang Agung, yaitu sistem politik yang dapat merespon dan menjawab serta ikut menyelesaikan masalah-masalah bangsa melalui pelaksanaan tiga fungsi utamanya yaitu fungsi perundang-undangan, pengawasan dan penetapan anggaran. Ia menambahkan, kekuasaan DPR saat ini secara konstitusional lebih kuat, namun demikian, bangunan ketatanegaraan atas dasar presidential system sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap harus terjaga. Penguatan peran DPR ini adalah wujud dari mekanisme checks and balances dalam hubungan kelembagaan DPR dan Presiden. “Oleh karena itu, partai-partai politik di parlemen sebagai hasil Pemilu 2009 melalui ketentuan parliamentary threshold selain dalam rangka perampingan partaipartai politik untuk memperkuat sistem presidensial, juga diminta tetap fokus pada terbangunnya tata kehidupan demokratis yang cerdas dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Dari penguatan peran DPR, lanjutnya, maka dinamika politik di

parlemen menjadi sangat dinamis. “Dalam konteks inilah fungsi dan peran wartawan, khususnya Wartawan Koordinatoriat DPR ikut memberikan andil besar,” kata Agung Laksono seraya menambahkan tanpa insan pers semua proses politik dan keputusan-keputusan yang dibuat DPR tidak akan sampai ke masyarakat.

RUU Susduk Dan Pengadilan Tipikor

Dalam Press Gathering tersebut, Ketua DPR juga menjelaskan bahwa RUU Susduk diupayakan selesai pada akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2008-2009. Sampai saat ini, pembahasan RUU tersebut masih menyisakan tiga materi pembahasan. “Yaitu terkait dengan jumlah dan sistem pemilihan pimpinan, jumlah anggota dalam fraksi-fraksi, hak-hak lembaga seperti interpelasi, angket dan pernyataan pendapat,” jelasnya. Ketua DPR menjelaskan bahwa penentuan jumlah Pimpinan Dewan dalam RUU Susduk masih dalam pembahasan. “Mengenai jumlah pimpinan ada empat alternatif, yaitu dua, tiga, empat atau lima pimpinan. Sedangkan cara pemilihan pimpinan juga ada beberapa alternatif yang akan dilobikan lebih lanjut, berdasarkan sistem

PERNIK proporsionalitas atau berdasarkan urutan perolehan kursi di DPR, berdasarkan prinsip musyawarah mufakat menurut perimbangan anggota tiap-tiap fraksi, dipilih dari dan oleh anggota dalam sidang paripurna. Ada pula usulan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan,” tuturnya. Terkait dengan masalah RUU T Pengadilan Tipikor, Agung Laksono mengatakan, DPR bertekad untuk dapat menyelesaikan secepatnya. Dalam arti tidak perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). “Mudah-mudahan menjelang akhir masa tugas, berbagai pekerjaan rumah tersebut dapat diwujudkan,” terangnya.

Kawal Demokrasi

Sementara itu Ketua Tim Kajian Peningkatan Kinerja Dewan Darul Siska menegaskan, pers adalah pilar demokrasi yang sangat penting karena tanpa pers, masyarakat akan sulit mendapatkan keputusan yang diambil DPR. Dalam paparannya, Darul Siska menyebutkan kerjasama dewan dengan pers harus berimbang dan bersifat

simbiosis mutualistis, artinya saling memberikan dukungan satu sama lain. “Karena tanpa pers kehadiran DPR sebetulnya tidak terlalu banyak memberikan makna, tidak terlalu banyak memberi manfaat dari masyarakat kita,” kata Darul Siska. Ia mengusulkan apabila anggota dewan kunjungan kerja ke luar

PERNIK negeri para wartawan dapat ikut serta melakukan melakukan peliputan mengenai kegiatan kunjungan kerja tersebut. “Ini sangat penting agar wartawan yang berada di DPR juga bisa membandingkan parlemen luar negeri dengan parlemen di tanah air kita. Karena itu, jangan dianggap menilai DPR kita dengan persepsi masyarakat kita saja, tapi bisa dibandingkan dengan kegiatan parlemen di luar negeri,” jelasnya. Dia menambahkan, pada tahun yang akan datang kita sudah memiliki anggaran untuk wartawan dan juga disediakan untuk anggota DPR yang baru bisa ditingkatkan kegiatan-kegiatan gathering semacam ini.

Indikator Kinerja DPR

Terkait dengan masalah indikator apa yang digunakan untuk mengukur kinerja DPR, Darul Siska mengatakan, pihaknya telah membuat Tim Kajian Peningkatan Kinerja selama satu tahun. “Kita sudah

merampungkan dan jika ingin lebih lengkap bisa baca di Buku Reformasi DPR,” terangnya. Dia melaporkan, kinerja DPR memang masih lemah di bidang legislasi karena target penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tidak ukur sesuai dengan kapasitas masing-masing komisi atau pansus setiap tahunnya. “Kita tidak pernah menghitung, berapa sih kapasitas komisi membuat UU dalam satu tahun, berapa kapasitas

pansus, bagaimana beban UU yang sedang kita bahas, pokoknya semangatnya setahun sekian ditetapkan sehingga pencapaiannya rendah,” jelasnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, waktu menyusun itu komisi-komisi tidak dilibatkan oleh Badan Legislasi (Baleg). “Misalnya, Komisi IV, Komisi V berapa yang dia targetkan tahun itu, tidak pernah ditanya dan Baleg hanya menetapkan saja,” paparnya. Untuk itu, saran Darul Siska, DPR seharusnya dalam menyusun RUU yang full inisiatif DPR perlu diperbanyak tenaga ahli. Sedangkan kendalanya hingga kini belum memiliki staf ahli yang memadai, referensi yang memadai, dan tidak punya data yang akurat untuk menyusun UU. ““Jadi kalau teman-teman pergi ke luar negeri mestinya mencari datadata untuk RUU yang diperlukan,” pintanya.

Di sisi lain, belum banyak lapisan masyarakat yang terlibat dalam proses menyusunan UU. Ini terkendala kurangnya sosialisasi, mestinya sebelum dibahas diumumkan di media massa. Selanjutnya masyarakat diberi kesempatan dialog dan memberi masukan kepada Komisi atau Pansus yang terkait. Beberapa UU sempat kita umumkan setelah kita bahas melalui Panitia Khusus, Panitia Kerja dan Tim Perumus walaupun responnya tidak terlalu banyak dari masyarakat. (sugeng/iwan) PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

KAJIAN

KAJIAN

Memaknai Peran DPR Mendorong Efektifitas APBN Oleh : Winantuningtyastiti S. (Mahasiswa S-3 FISIP-Universitas Indonesia)

M

unculnya usulan penggunaan hak untuk menyatakan pendapat oleh DPR RI tentang telah melakukan pelanggaran terhadap UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 oleh Presiden, terkait persoalan harga BBM tiba-tiba menjadi topik yang menghangat. Dalam kasus ini, Presiden ditengarai membuat kebijakan harga BBM yang mendatangkan keuntungan bagi Negara (mencapai 3 triliun) padahal UU APBN mengamanatkan adanya subsidi ubsidi BBM untuk rakyat. Tindakan DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat tersebut menjadi istimewa karena dikaitkan dengan langkahlangkah politis untuk ‘menjegal’ Capres tertentu. Sebenarnya tindakan tersebut termasuk hak yang ‘biasa’ dipergunakan oleh DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran terhadap APBN. Hak tersebut merupakan bagian dari fungsi-fungsi lain DPR untuk mendorong efektifitas APBN. Fungsi pengawasan anggaran juga dilaksanakan oleh DPR dalam menyikapi sejumlah langkah pemerintah di tahun 2009, termasuk didalamnya mengenai stimulus fiskal. Sebagaimana diketahui stimulus fiskal merupakan langkah pemerintah mengantisipasi dampak ampak krisis financial global yang mulai terasa sejak semester kedua 2008. Sebagai upaya mengatasi dampak krisis ini, pemerintah sebelumnya telah menyampaikan usulan program stimulus fiskal APBN 2009 kepada Panitia Anggaran A nggaran DPR. Besaran stimulus fiskal tersebut, untuk APBN 2009 adalah Rp. 73,3 trilyun, terdiri dari ; 1). Stimulus perpajakan dan kepabeanan sebesar Rp. 56,3 trilyun; 2). Stimulus Belanja R Negara sebesar Rp. 17,0 triliun, dari total


tersebut untuk belanja infra struktur sebesar Rp. 12,2 triliun. Agaknya kalangan DPR menyadari A bahwa hingga April 2009, efektivitas stimulus fiskal tersebut belumlah terlihat. Walaupun disebut ‘stimulus’ namun pencairan dan pelaksanaan kegiatan tetap menggunakan mesin APBN yang dari tahun ke tahun memiliki ‘track record’ yang lambat panas. Bahkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta memprediksi stimulus, terutama untuk ntuk stimulus infrastruktur 2009 baru efektif paling cepat Juni 2009, mundur dari rencana yang ditargetkan pemerintah. Hingga saat ini akhir triwulan pertama,DIPA di beberapa Departemen tehnis pelaksana stimulus belum selesai dilakukan pembahasan dan bahkan ditunda pelaksanaannya,belum lagi perlu waktu panjang untuk proses pengadaan barang dan jasa. Dengan gambaran tersebut efektifitas dana stimulus dikhawatirkan tidak akan tercapai. Belajar dari penyerapan anggaran selama

ini yang selalu bermasalah karena hanya terakumulasi pada triwulan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga tidak fektif. Bukankah pengalaman adanya efektif. temuan BPKP bahwa Rp. 1 Triliun dari 17 Triliun yang dialokasikan bagi seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi sia-sia karena keterlambatan pengesahan APBD, patut menjadi pelajaran berharga bagi perbaikan sistem APBN ? Pertanyaan kemudian, bagaimana P bentuk peran penting DPR dalam pengawasan terhadap pelaksanaan stimulus tersebut yang secara umum merupakan bagian dari fungsi anggaran dan pengawasan DPR dalam pelaksanaan APBN? Karena perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN merupakan masalah sistem, untuk itu solusinya juga harus sistemik, dengan berpikir sistem kita pahami bahwa kejadian yang muncul seringkali saling berkaitan dan merupakan pengaruh dari kejadian lain bahkan dari tindakan-tindakan terkait namun yang tidak tampak. Pola berpikir sistem adalah kerangka konseptual, untuk membuat seluruh pola jelas, dan membantu untuk melihat bagaimana untuk melakukan perubahan secara efektif (Peter M. Senge). Kewenangan DPR dimaksud mendasarkan pada pasal 20A dan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 utamanya dalam hal menetapkan APBN. Pada saat pembahasan yang secara sequence dilakukan bersama dengan Pemerintah tiap-tiap tahun.Pada 5 (lima) tahapan pembahasan APBN yaitu; 1). Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan APBN; 2). Pembahasan dan Penetapan RUU APBN; 3). Pembahasan Laporan Semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dari APBN tahun berjalan; 4). Pembahasan RUU tentang Perubahan

KAJIAN APBN tahun berjalan; 5). Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Namun demikian jika terjadi perubahan signifikan besaran makro ekonomi, maka DPR dan Pemerintah setiap saat dapat melakukan pembahasan diluar siklus, seperti pada pembahasan masalah stimulus, dengan mendasarkan pada pasal 23 UU nomor 41 tahun 2008 tentang APBN 2009, pemerintah mengajukan program stimulus fiskal 2009 pada tanggal 23 Pebruari 2009, yang langsung ditindak lanjuti dengan rapat kerja Panitia Anggaran DPR dengan Menteri keuangan, Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur BI pada malam harinya dan berlanjut pada esok pagi sampai dengan malam hari tanggal 24 Pebruari 2009 sekaligus penetapan persetujuan DPR yang dituangkan dalam kesimpulan Rapat Kerja. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 23 UU No. 41 tahun 2008 tersebut bahwa persetujuan DPR dilakukan dalam waktu satu kali duapuluh empat jam sejak diterimanya usulan Pemerintah. Semangat DPR merespon patut mendapatkan Apresiasi, karena landasannya tentu bukan semata untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan, akan tetapi tujuan mulia program ini yaitu untuk menyelamatkan ekonomi bangsa dari akibat krisis global; namun menjadi hilang maknanya ketika rangkaian dari sistem itu tidak berjalan, tidak ada time frame untuk persiapan dan pelaksanaan pada tataran tehnis di lapangan. Dari realita tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa peranan DPR dalam fungsi anggaran bersifat strategis, dan signifikan . Akan tetapi terkait dengan pelaksanaan UU APBN yang juga menjadi kewenangan DPR untuk mengawasi masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari pendapat sebagian masyarakat, bahwa DPR tidak mempunyai politik anggaran yang jelas, termasuk sikap tentang defisit; Juga tentang anggaran tambahan ( APBN perubahan), DPR tidak mempunyai parameter yang jelas dan selalu mendukung setiap perubahan atas APBN. Implementasi fungsi pengawasan anggaran, selama ini DPR mencermatinya antara lain melalui laporan semester dan LKPP

yang disampaikan Pemerintah melalui Departemen keuangan. Namun, pembahasan tidak cukup mendetail, karena waktu yang ada sesuai dengan siklus dan mekanisme dalam rangkaian pengelolaan keuangan Negara amat rigid, sehingga tiap-tiap tahapannya terkesan terburu-buru. Sehingga dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran ini dikatakan bahwa saat ini masih executive heavy. Menurut Ganjar Pranowo (Ketua Pansus RUU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD) sebaiknya DPR tidak perlu lagi ikut terlibat dalam pembahasan anggaran sampai satuan tiga, karena hal itu merupakan wilayah eksekutif. Namun DPR harus dipastikan tetap memilliki akses informasi dan data penggunaan anggaran tersebut sampai dengan satuan tiga, sehingga DPR bisa melakukan pengawasan bahkan investigasi. Senada dengan hal tersebut Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono juga berpendapat pengawasan anggaran oleh DPR cukup dilakukan sampai tingkat tertentu saja, tidak perlu sampai terlalu rinci seperti memberikan akses legislatif hingga ke satuan tiga atau mata anggaran. Mencermati pernyataan-pertanyaan tersebut dapat dikembalikan pada apa sebenarnya tujuan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPR secara formal sering dikatakan adalah dalam rangka memelihara fungsi checks and balances antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Melihat pada Negara lain seperti di Belanda peranan parlemen sejauh mungkin dibatasi, hasil pemeriksaan Algemeene Rekenkamer hanya bisa disampaikan kepada Raja yang memiliki kekuasaan tertinggi atas sumber-sumber financial, di beberapa Negara Eropa lainnya, peran pengawasan anggaran oleh parlemen dimaksudkan untuk membatasi pengeluaran Negara bagi operasional Pemerintah. Dimana posisi DPR? Banyak pendapat checks and balances dicerminkan dengan peran DPR dalam mencermati anggaran Negara sampai dengan alokasi pada unit organisasi, program, proyek, dan kegiatan, yang disebut satuan tiga, dengan tujuan untuk mencegah berbagai kemungkinan kebocoran/in-

efisiensi dalam pengelolaan anggaran oleh eksekutif. Semangat pembahasan anggaran oleh DPR sampai dengan satuan tiga adalah DPR diharapkan dapat melihat seberapa jauh alokasi anggaran tersebut dapat memberikan jaminan pada pemerataan pembangunan, dan diarahkan pada kesejahteraan rakyat. Dalam implementasinya permasalahan yang dihadapi adalah DPR memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk mendalami setiap usulan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing K/L dengan Komisi yang membidangi, sehingga pertanyaannya efektifkah pembahasan yang seharusnya mendalam tersebut? . Sebagai contoh untuk masa persidangan IV Tahun sidang 20082009 saat ini dimulai tanggal 13 April sampai dengan 3 Juli 2009, DPR memiliki jadwal yang amat ketat dan padat untuk melaksanakan ketiga fungsinya ; pada fungsi legislasi harus menyelesaikan pembahasan terhadap 39 ( tiga puluh sembilan) RUU dari 66 ( enam puluh enam) RUU yang sedang dalam pembahasan dan 4 Pansus non RUU; sementara pada fungsi Anggaran, akan menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2007, pembahasan Asumsi dasar, RKP dan RKAKL 2010 serta pada fungsi pengawasan melakukan tindak lanjut terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI TA 2008. Disamping itu masih banyak tugas mendesak lainnya seperti panitia angket, proses pengangkatan pejabat publik dan berbagai Tim pengawas lainnya yang juga harus diselesaikan dalam kurun waktu 34 (tiga puluh empat) hari kerja dan 47 hari kalender tersebut. Pada prinsipnya DPR harus dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut dengan cepat, tepat dan akuntabel serta aplicable bagi manfaat publik, termasuk dalam pelaksanaan fungsi Anggaran dan pengawasan yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Saat ini peran DPR terkait dengan hal tersebut menjadi perdebatan terutama mengenai seberapa kedalaman DPR dalam mencermati APBN dan PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

77

KAJIAN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya oleh Pemerintah. Dasar pengelolaan keuangan Negara adalah UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Negara. Dalam ketiga paket UU keuangan Negara tersebut diatur peran Pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang menetapkan dan melaksanakan APBN. Menelaah sejarah Peran DPR dalam APBN adalah untuk membatasi pengeluaran Negara agar terarah pada kesejahteraan rakyat sebagaimana perintah konstitusi. Sejauhmana implementasi fungsi kontrol DPR dapat menghemat dan atau mengefektifkan pengeluaran anggaran Negara, paling tidak dapat dilihat dalam dinamika pembahasan APBN, yang kemudian menghasilkan perubahan dalam pengajuan dan persetujuan anggaran. Hal tersebut dapat digambarkan dengan data persandingan APBN dan APBNP, dan atau APBN pagu sementara dengan pagu definitif yang disampaikan kepada DPR dan setelah mendapatkan persetujuan akan terlihat perubahan yang cukup signifikan. Sebagai contoh adanya perubahan pagu anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang teralokasikan pada pagu sementara kepada pagu definitif yang kemudian dirinci kedalam DIPA mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah mengalami proses pembahasan dengan DPR. Beberapa anggaran K/L mengalami perubahan (naik/turun) sesuai dengan masukan DPR dengan pertimbangan efektivitas dan effisiensi program. Selain itu dilakukan juga pertimbangan penajaman prioritas program yang diarahkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Anggaran K/L pada APBN TA 2009, menunjukkan bahwa dari 44 K/L rata-rata terjadi penurunan alokasi di 36 K/L sebesar 5,5% yang kemudian dialokasikan sebagai tambahan alokasi yang signifikan di 8 K/L yang bertugas dalam sektor pendidikan (kenaikan 19,44% dari pagu awal), kesehatan (5,05%), agama (28%), pertanian (2%), kelautan dan perikanan (5,5%), budaya

78


dan pariwisata (1%), perhubungan (5,%) serta pertahanan keamanan (1,9%). Perubahan besar alokasi anggaran tersebut , setidaknya dapat dimaknai sebagai peran DPR RI dalam efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Negara. Dengan demikian secara prinsip sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR telah menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat melalui peran mengontrol pengeluaran pemerintah dalam membelanjakan anggaran Negara. Jika dilihat dari besarnya prosentase perbandingan usulan anggaran dan persetujuannya, DPR telah menunjukkan perannya untuk “ikut menghemat pengeluaran Negara”. Apakah untuk melakukan peran tersebut, DPR dapat mengetahuinya tanpa harus mendiskusikan sampai dengan satuan tiga?. Harus dimengerti bahwa dalam kompleksitas APBN akan terlihat sangat umum jika DPR tidak juga membahas tataran yang sifatnya kebijakan pengalokasian. Dari pembahasan inilah dapat didorong peran output dan outcome programprogram dan anggaran dalam APBN agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas program tersebut, DPR dapat berperan pada pembahasan terhadap Laporan Semester I dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dilakukan melalui peran BPK yang telah lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap laporan pemerintah tersebut. Inilah yang seyogyanya lebih dicermati karena terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran Negara yang dapat mencapai sasaran yang telah disepakati bersama sebelumnya. Terkait dengan fungsi DPR yang memiliki konstituen masyarakat yang sekaligus menjadi sasaran arah dari pembangunan kesejahteraan. Luasnya cakupan substansi dan area tugas DPR, inovasi utamanya dapat dilakukan dengan mengembangkan tehnologi informasi dan komunikasi yang pada saat ini tentunya merupakan suatu keniscayaan. Namun merubah budaya adalah hal yang penting untuk

pemanfaatan tehnologi, untuk itu dalam inovasi managemen pengelolaan keuangan Negara haruslah knowledge based,untuk menumbuhkan pemahaman dan parameter yang digunakan bersama. Perlunya pendalaman terhadap wacana yang berkembang pada seminar pembangunan aparatur Negara pada 4 Agustus 2008 yang lalu mengenai pembentukan Presidential Accountability System(PASs) yang merupakan system yang berbasis web site, on line dan real time yang mampu menampilkan informasi secara utuh terkait dengan akuntabilitas. Hal ini, dimaksudkan untuk memberikan solusi berkaitan dengan masalah kebuntuan informasi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara. Melalui sistem ini, Presiden sebagai pemimpin operasional pemerintahan akan memiliki alat kendali yang dapat menjadi pendukung bagi penetapan kebijakan yang tepat. Dalam wilayah pengawasan internal seperti BPKP dan external web site tersebut selayaknya juga dapat diakses oleh lembaga pengawasan seperti BPK dan DPR apabila diperlukan, khususnya Komisi-Komisi dan Panitia Anggaran di DPR yang melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian ada parameter yang sama serta pemahaman yang hasilnya dapat menjadi feedback bagi pemerintah dalam menyusun APBN tahun berikutnya, dan bagi Parlemen fokus kepada sasaran kebijakan dengan memberikan catatan prioritas dan berbagai permasalahan yang dicermati sebagai hasil dari pelaksanaan fungsi pengawasan untuk memberikan arah bagi keberpihakan anggaran Negara kepada kesejahteraan rakyat. Nantinya, jika sistem dibangun dan secara konsisten ditumbuhkan komitmen bersama untuk menjaga dan anfaatkannya, diharapkan Indonesia dapat selamat dari krisis global dan mewujudkan Visi Indonesia 2025.

POJOK PARLE

Sajadah Pemilu

P

emilu Legislatif memang telah berlalu, tapi banyak kejadian-kejadian lucu yang tidak mungkin kita lupakan begitu saja. Begitu juga kejadian yang terjadi di salah satu kecamatan di daerah Sukabumi, Kabupaten Jawa Barat. Saat itu, Komisi Pemilihan Umum setempat mengadakan simulasi cara yang benar untuk memberikan suara. Tidak seperti Pemilu sebelumnya, KPUD harus gencar mensosialisasikan cara pemberian suara yang telah berubah. Jika sebelumnya orang lebih mengenal dengan kata ‘mencoblos’, namun tidak dengan Pemilu kali ini, pemberian suara dilakukan dengan cara ‘mencontreng’.

Tak heran jika KPUD di berbagai daerah gencar melakukan sosialisasi ini. Karena memang banyak kekhawatiran dari berbagai pihak, penggantian mencoblos dengan mencontreng ini akan membuat bingung masyarakat, karena ingat Pemilu identik dengan mencoblos. Pagi itu, suasana di kecamatan terlihat cukup ramai yang dihadiri dari KPUD, kalangan masyarakat dari berbagai kelurahan dan tak ketinggalan salah seorang calon legislasi dari daerah pemilihan Sukabumi ikut memantau jalannya simulasi tersebut. Panitia mulai memanggil satu persatu masyarakat yang ikut simulasi. Nomor urut pertama, ke dua, ke tiga

dan seterusnya berjalan dengan lancar. Masing-masing pemilih itu memakan waktu kurang lebih 3 sampai dengan 5 menit untuk mencontreng siapa caleg yang menjadi pilihannya. Tibalah giliran nomor urut sebelas maju untuk mendapatkan endapatkan kertas suara. Berjalanlah seorang nenek untuk mengambil kertas suara tersebut, lalu dengan perlahan-lahan nenek tersebut menuju bilik suara. Antrian panjang telah menanti setelah nomor urut si nenek tersebut. Waktu lima menit telah dilalui sang nenek, bahkan tujuh menit sepuluh menit, tapi si nenek belum juga beranjak dari biliknya. Pemilih dibelakangnya sudah resah menanti, dengan iseng dia pun mengintip apa sih yang dilakukan si nenek. Ternyata nenek tadi hanya memandangi kertas suara itu, alhasil dia pun melipat kembali dan keluarlah dia dari biliknya. Namun kertas suara itu bukannya dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang berada di depan bilik suara, kertas suara itu tetap dibawa sambil berjalan kea rah keluar. Salah seorang panitia memanggil si nenek : Nek……..nek……. kertas suaranya belum dimasukkan ke kotak, nenek lupa ya. Si nenek berhenti dan menjawablah dia : nggak…..nenek nggak lupa, tapi setelah dipikir-pikir sayang juga dimasukkan dalam kotak,habis kertasnya kan lebar banget ya, mendingan juga buat sajadah di rumah,” jawabnya santai sambil tetap pergi dari lokasi. Panitia yang berada di situ terbengong-bengong dibuatnya, mereka tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Nyeletuklah salah seor ang masyarakat yang berada di situ : Bapak mestinya juga antisipasi kejadian begini, wah kalau nantinya banyak yang membawa pulang kertas suara bisa berabe dong…………………. Panitia itu menjawab : Iya juga ya…… katanya sambil masih terbengong-bengong, erbengong-bengong, (tt)


POJOK PARLE

Tergantung Pesanan

M

emang banyak cerita-cerita lucu seputar Pemilu Legislasi lalu, dan cerita ini juga masih sekitar pelaksanaan Pesta Demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun sekali. Sembilan April 2009 menjadi hari yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Sehari sebelum ‘Pencontrengan’ itu berlangsung, Panitia Pemilihan sibuk menyiapkan TPS di daerahnya masing-masing. Demikian juga dengan salah satu TPS yang berada tak jauh dari Jakarta, tepatnya di Provinsi Banten. Saat hari ‘H’ tiba, sejak subuh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat sudah bersiap-siap mengecek persiapan keseluruhan, karena jam 7 pagi sudah dimulai acara tersebut. Benar juga, begitu acara pembukaan selesai, masyarakat telah berbondong-bondong

0


menghadiri TPS tersebut untuk memberikan hak suaranya. Petugas pun dengan sigap mendaftar pemilih yang telah hadir. Satu persatu mulailah petugas memanggil dimulai dengan urutan pertama dan seterusnya. Dilihat secara keseluruhan, Pemilu kali ini memang agak merepotkan, dengan kecilnya bilik suara dan besarnya kertas suara membuat pemilih harus membentangkan kertas suaranya diantara bilik yang sempit. Belum lagi melihat deretan nama-nama calon legislasi yang terdaftar, membuat pemilih harus ekstra keras menajamkan penglihatannya untuk memilih calonnya yang sesuai dengan lubuk hati yang terdalam. Tentu saja dengan banyaknya Caleg yang terdaftar membutuhkan waktu yang lebih lama dari pemilu ebelumnya. sebelumnya. Walaupun demikian semua berjalan lancar, dan tibalah pada giliran nomor urut ke dua puluh lima. Masuklah seorang pemuda menuju bilik suara. Namun tak seperti pemilih

sebelumnya, pemuda ini begitu lamanya didalam bilik suara itu. Terlihat dia begitu serius melihat setiap nomor urut caleg dari berbagai macam partai, bak dia mengerjakan soal-soal ujian saringan masuk Universitas. Pemilih yang lain pun sudah tak sabar menunggu. Hal itu juga mengundang kecurigaan dari Panitia, timbul pertanyaan dari benaknya ada apa ya…….. apa dia masih bingung cara memilih. Penantian itu pun akhirnya berakhir setelah disertai gerundel sana sini. Keluarlah sang pemuda itu dan memasukkan kertas suara kedalam kotak-kotak suara. Dengan tak sabar teman si pemuda tersebut yang ikut menunggu bertanya: “ Kamu ngapain aja di dalam kok lama banget,” tanyanya. Si Pemuda menjawab : “ habis gimana…………. Aku kan harus pelan-pelan contrengnya, setiap kertas suara kan banyak yang harus aku contreng,” jawabnya polos. Temannya itu pun semakin T tidak mengerti dan bertanyalah dia : “Loh bukannya satu kertas suara cuma satu yang harus dicontreng,” tambahnya. Wah………. Aku sih nggak W begitu, tergantung dari pesanan siapa yang jelas ngasihnya itu yang aku contreng. Padahal banyak banget yang ngasih, makanya aku tadi bingung mesti lihat satu per satu,” jawabnya lagi. Hah.... terbukalah mulut si teman itu tanpa bisa berkata apaapa. (tt)

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72

Recommend Documents