EAS DISEMINASI MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
Dit.EAS DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
BATAM 26 Mei 2016
Latar Belakang; 2. Tujuan Hibah; 3. Prinsip Prinsip Penerimaan Hibah. 4. Dasar Hukum; 1.
BAGIAN I
OUTLINE
1.
BAGIAN II
2. 3. 4. 5. 6.
Definisi dan Kriteria Hibah; Bentuk Hibah; Jenis Hibah; Sumber Hibah; Hibah Terencana Versus Hibah Langsung; Berbagai Variasi Mekanisme Pelaksanaan Hibah;
BAGIAN III
1.
Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah
BAGIAN IV
1. 2. 3. 4.
Akuntansi Hibah; Pelaporan Hibah; Konfirmasi Hibah; Potensi Temuan BPK RI.
BAGIAN V
Peraturan Hibah Pilkada; Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Pilkada; 3. NPHD;. 1. 2.
BAGIAN I
LATAR BELAKANG
TUJUAN HIBAH
PRINSIP PENERIMAAN
DASAR HUKUM
LATAR BELAKANG
Implementasi Paris Declaration on Aid Effectiveness 2005, Accra Agenda for Action (AAA) 2008, dan Jakarta Commitment Aid for Development Effectiveness Indonesia’s Road Map 2014 transparansi dan akuntabilitas setiap rupiah yang mengalir ke Pemerintah;
Wujud Tata Kelola Keuangan yang baik (Good Governance);
Hibah merupakan bagian dari penerimaan negara dalam postur APBN;
Kecenderungan penerimaan hibah di setiap tahun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya bahkan melampaui estimasi yang tercantum dalam APBN .
TUJUAN HIBAH Mendukung program pembangunan nasional, termasuk Hibah yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah, antara lain: meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; menunjang peningkatan fungsi pemerintahan; menunjang penyediaan pelayanan dasar umum; meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi; mendukung sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya; dan mendukung kegiatan antisipasi dampak climate change Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, termasuk penanggulangan pada saat bencana dan setelah kejadian bencana (pascabencana) untuk pemulihan (recovery).
PRINSIP PENERIMAAN HIBAH Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, menetapkan prinsip pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah yaitu : Transparansi, yaitu proses penerimaan hibah dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan; Akuntabilitas, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan; Efisien dan efektif, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin; Kehati-hatian, yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif ; Tidak disertai ikatan politik, yaitu Penerimaan hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik Negara; Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.
DASAR HUKUM (1) UU No.1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PP.10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
PMK No. 191/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah PMK No. 180/2012 Tentang Perubahan Atas PMK 224/2011 Tata Cara Pemantauan & Evaluasi atas PH Kepada Pemerintah
UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara
PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
PMK No. 271/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
PMK No. 213/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat PMK No. 84/2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri
UU No.33 /2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PP. 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
PMK No. 96/2007 Tentang Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara PMK No. 123/2013 Tentang Pengelolaan BMN yg Berasal dari Aset Lainnya
DASAR HUKUM (2) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Psl 22, 23, dan 24
Pendapatan
Belanja
Pemerintah Pusat dapat memberikan/menerima hibah kepada Lembaga Asing/Pemda.
UU No.1/2004 Perbendaharaan Negara
Persetujuan hibah langsung ditetapkan dalam UU Pertanggungjawaban APBN
Pasal 38
Pasal 33
Menunjuk DJPU sebagai Pejabat Yang Diberi Kuasa PMK. 100/PMK.01/2008
UU No.33/2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Persetujuan DPR pada APBN
Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara
Memberikan PHLN Kepada Pemda./BUMN/BUMD/ Lembaga Asing
Pasal 5 dan 9
Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah
UU NO. 17 TAHUN 2003 Pasal 22 Ayat
(2) :
Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.
Ayat
(3) :
Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 23 Ayat
(1) :
Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR Pasal 24
Ayat
(2) :
Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.
UU NO. 1 TAHUN 2001 Pasal 33 Ayat
(1)
: Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Pasal 38
(1)
:
Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN
(2)
:
Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.
(3)
:
Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.
(4)
:
Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.
UU NO. 33 TAHUN 2004 Pasal 43 Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.
Pasal 44 (1) : Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat. (2) : Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. (3) : Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah. (4) : Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAGIAN II
DEFINISI & KRITERIA BENTUK HIBAH
JENIS HIBAH
SUMBER HIBAH
TERENCANA VS LANGSUNG
VARIASI MEKANISME
LARANGAN HIBAH LANGSUNG
DEFINISI DAN KRITERIA
DEFINISI
Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri
KRITERIA
Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma); Output dari pelaksanaan kegiatan hibah --baik berupa manfaat, kepemilikan atas barang, jasa yang diberikan, hasil penelitan, hak cipta, dan manfaat lainnya-- hanya diterima oleh dan semata-mata untuk kepentingan penerima hibah; Untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga penerima hibah
BENTUK HIBAH 1. Uang Tunai; Hibah dalam bentuk uang yang diterima Pmerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN 2. Uang untuk Membiayai Kegiatan; Hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah penerima hibah. 3. Barang/Jasa; Barang: Hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN Jasa: Hibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN 4. Surat Berharga: Dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan
JENIS HIBAH UU No.1 Tahun 2004
UU No.17 Tahun 2003
PP 10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
Pasal 48 ayat (2) : Hibah yang direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui Mekanisme perencanaan; Pasal 48 ayat (3) : Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Penjelasan Pasa 48 ayat (3), Hibah yang dimaksud pada ayat ini mencakup : a) Hibah untuk penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus; banjir; kekeringan; angin topan; b) Hibah dalam rangka kerjasama tehnik antara K/L dengan Donor seperti workshop, pelatihan,seminar), Hibah Bersaing ( seperti riset dosen, riset peneliti); c) Hibah yang atas permintaan donor diserahkan langsung ke Kementerian/Lembaga.
SUMBER HIBAH
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
Lembaga Keuangan Dalam Negeri Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri Pemerintah Daerah Perusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI Lembaga Lainnya Perorangan Negara Asing Lembaga di bawah PBB Lembaga Multilateral Lembaga Keuangan Asing Lembaga Non Keuangan Asing Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah NKRI Perorangan
HIBAH TERENCANA VS HIBAH LANGSUNG Jenis Hibah
Hibah Terencana
Perencanaan • Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)
• Menteri Keuangan Cq DJPPR
Penganggaran • Uang Untuk Membiayai Kegiatan : Penuangan dalam DIPA; • Barang dan Jasa : • Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi
•Tanpa DRKH
Hibah Langsung
Grant Agreement
Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pejabat yang diberi Kuasa
• Uang Untuk Membiayai Kegiatan : Tanpa DIPA (dapat direvisi sewaktu- waktu sepanjang tahun; bersifat on top menambah pagu,dan Belanja dapat mendahului DIPA); • Barang dan Jasa : • Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi;
Pelaksanaan dan Pencairan • Tender dan KPBJ • Pencairan melalui : On Treasury • Pertanggungjawaban : NOD- SP3 BAST-SP3HLBJS
• Tender dan KPBJ • Pencairan melalui : Off Treasury • Pertangungjawaban : Uang – SPHL BAST-SP3HLBJS
VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN (I) HIBAH Jenis Hibah Penandatangan Hibah Penarikan Hibah
TERENCANA/DRKH
LANGSUNG/NON DRKH
Menteri Keuangan
Menteri/Pimpinan Lembaga
KPPN/BUN
NON KPPN/BUN
Bentuk Hibah
UANG
Dokumen Pertanggungjawaban
NPH,WA,NOD
Cara Penarikan
LC, DP, REKSUS, RKUN REIMBURSEMENT
UANG
SP2HL, SPTMHL,SPTJM REKENING KORAN
BARANG/ JASA
•BAST, SP3HLBJS •MPHLBJS, SPTMHL
LANGSUNG KL
VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN (II) Jenis Hibah
Pencairan
Langsung (Non DRKH)
Melalui KPPN (On Treasury)
Tidak Melalui KPPN (Off Tresury)
Alternatif Pelaksana an
Type
Terencana (DRKH)
1
x
2
x
x
3
x
x
Barang dan Jasa Uang utk Membiayai Kegiatan
x
4
x
x
5
x
x
6
x
x
7
x
x
Bentuk
DRKH On Treasury
Uang utk Membiayai Kegiatan
DRKH – Off Treasury
Uang utk Membiayai Kegiatan
Non DRKH – Off Treasury
Ket
Barang dan Jasa Uang utk Membiayai Kegiatan Barang dan Jasa
Diteruskan kepada Pemda (SKPD)
LARANGAN HIBAH LANGSUNG KEPADA SKPD UU No.33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• Donor menyalurkan hibah langsung kepada SKPD tanpa melalui mekanisme on granting atau Naskah Perjanjian Hibah; • Donor tidak menyampaikan data pencairan sebagai dokumen akuntansi untuk dicatat dalam APBN/APBD;
PP No.57 tahun 2005 jo PP 2/2012 Tentang Hibah Daerah.
Pasal 5 : Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Pasal 9 : Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan sebaliknya dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD.
• Alternatif pertanggungjawabannya : Menetapkan K/L untuk menandatangani BAST dengan Donor; Mengesahkan kepada DJPPR dan KPPN sebagai dasar pencatatan dalam LKPP; Menetapkan BAST antara KL dengan SKPD sebagai dasar pencatatan dalam LKPD;
BAGIAN III
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH BARANG & JASA HIBAH UANG
a. b. c. d. e. f.
NASKAH PERJANJIAN HIBAH REGISTRASI BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) FUNGSI BAST PENGATURAN PENYUSUNAN BAST PENGESAHAN HIBAH
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BARANG & JASA Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Barang dan Jasa
• Naskah Perjanjian Hibah • Grant Summary/ Ringkasan Hibah
• SP3HLBJS • SPTMHL • BAST
• MPHLBJS • SP3HLBJS • SPTMHL • SPTJM
PENDEKATAN TAHAPAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA
PENDEKATAN I
1) Naskah Perjanjian Hibah (NPH); 2) Register; 3) BAST; 4) SP3HLBJS 5) MPHLBJS
PENDEKATAN II
1) BAST 2) Register; 3) SP3HLBJS 4) MPHLBJS
NASKAH PERJANJIAN HIBAH (I) •
•
•
Naskah Perjanjian ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang dikuasakan, dengan demikian dalam hal Perjanjian hibah ditandatangani Satker perlu surat delegasi dari Menteri / Pimpinan Lembaga.(PP 10 Tahun 2011 pasal 63) Perjanjian Hibah paling sedikit memuat Jumlah Peruntukan Ketentuan dan Persyaratan Bentuk-bentuk Naskah perjanjian atau yang dipersamakan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Memorandum of Understanding Record of Discussions (RoD) Letter of Intent Grant Agreement Subsidiary Arrangement
NASKAH PERJANJIAN HIBAH (II) •
Bila naskah perjanjian atau yang dipersamakan masih bersifat umum atau berfungsi sebagai perjanjian payung (Umbrella Agreement) maka yang akan diregistrasi agar dokumen yang lebih bersifat operasional seperti : Annual Work Plan atau Prodoc; Grant Agreement sebagai pelaksanaan Exchange Note
REGISTRASI (I)
Pengajuan Permohonan Registrasi Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dilampiri dengan Naskah Perjanjian Hibah Asli/copy legalisir; dan Ringkasan Hibah; dan atau Dalam hal tidak terdapat dokumen NPH, maka harus melampirkan dokumen sebagai berikut : Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani Pimpinan K/L Satker penerima Hibah Asli/copy legalisir; dan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) yang ditandatangani PA/KPA; Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PA/KPA.
REGISTRASI (II)
K/L
Berkas dokumen pengajuan register disampaikan Kepala Satker selaku PA/KPA ke:
DJPPR c.q. Dit. EAS
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin No 1 Jakarta 10710 Telp. 021-3864778, Fax 021-3843712
NPH SEBAGAI LAMPIRAN REGISTRASI DONOR
UMBRELLA AGREEMENT
IMPLEMENTATION AGREEMENT
KETERANGAN
USAID
ASSISTANCE AGREEMENT
IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMEN IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
DFAT
SUBSIDIARY ARRANGEMENT
DIRECT FUNDING AGREEMENT
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMEN DIRECT FUNDING AGREEMENT
GIZ
TECHNICAL COOPERATION
IMPLEMENTATION AGREEMENT
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMEN IMPLEMENTATION AGREEMENT
UNFPA
CPAP
PRODOC
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMEN PRODOC
UNICEF
CPAP
PRODOC
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMEN PRODOC
JEPANG
EXCHANGE OF NOTE
GRANT AGREEMENT
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMEN PROJECT GRAN T AID
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
DASAR HUKUM
PMK 271/PMK.05/2014 : “Aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan dari hibah bentuk barang dicatat pada saat aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan diterima oleh satuan kerja sebesar nilai aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan yang diterima oleh satuan kerja berdasarkan BAST”
DEFINISI
Dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi kepada penerima hibah
FUNGSI BAST PENERIMA HIBAH •
Dokumen sumber
PEMBERI HIBAH •
pencatatan.
pencatatan •
Dokumen penerimaan hibah
•
Dokumen Perencanaan
Dokumen sumber
•
Bukti penyerahan hibah
PENGATURAN PENYUSUNAN BAST
Nilai yang digunakan dalam BAST adalah nilai historis dari barang/jasa tersebut; BAST dapat disusun dalam periode waktu tertentu misal satu tahun atau dapat setiap tahap penyelesaian pekerjaan; Nilai barang/jasa/surat berharga yang tertera pada BAST dalam bentuk mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal BAST; Apabila BAST tidak ada terdapat nilai maka menteri/pimpinan lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/KPA mencatat berdasarkan penilaian menurut biaya, harga pasar, atau perkiraan/taksiran harga wajar; BAST Barang agar disusun terpisah dengan BAST Jasa; dan porsi yang dipergunakan sendiri oleh Konsultan Donor; BAST barang agar dirinci antara Aset Begerak/Tidak Bergerak dengan Persediaan; Hibah barang dan jasa yang sudah diterima pada tahun sebelumnya namun belum dicatat, dituangkan dalam BAST tahun berjalan;
KOMPONEN UTAMA BAST Tanggal serah terima (3)
Pihak Pemberi dan Penerima (1)
Bentuk hibah (6)
BAST Nilai nominal (valas dan IDR) (2)
Rincian harga per barang (4) Tujuan Penyerahan Barang (5)
PIHAK PEMBERI & PENERIMA DALAM BAST
Donor
GA
BAST
KL
BAST
SKPD
On Granting
Para Pihak terdiri dari Donor sebagai Pemberi dan KL sebagai Penerima; Penerima dapat terdiri dari KL dan atau SKPD.
TANGGAL PENANDATANGANAN BAST SEBAGAI DASAR PENETAPAN KURS Donor TA
NPH
BAST : Dalam Nilai Nominal Sesuai Basis Cost dan Mata Uang Asing
LK KL dalam Rupiah
LKPP Dalam Rupiah
UU Pertanggugnjawaban APBN Pendapatan Hibah
KL
1$ = Rp Pada Saat Tandatangan BAST
Pengesahan oleh KPPN/BUN
BAST : Dalam angka nominal Dengan Cost Basis Dalam Mata Uang Rupiah
Note : In the absence of data and information the development partner may estimate the historical nominal value of the aid as well as the respective exchange rate.
RINCIAN ASET DALAM BAST DAN LK NPH $ 1.000
Donor
KL BAST Barang/Jasa yang dirinci dalam : Aset Tidak Bergerak $.600 Aset Bergerak $.100 Persediaan $100 Jasa $.100 Jasa Untuk Konsultan Donor $200
Barang dan Jasa yang Dikirim Proses Verifikasi
Simak BMN KL $700
Data Base KL $700
LK
BPK
Aplikasi Persediaan $100 LKPP
Pengesahan Hibah langsung Melalui KPPN
35
PENYUSUNAN BAST BERDASARKAN ACTUAL COST BASIS
SA/DFA $ 1.000
Physical Asset HOC $.700
Inventory HOC $100
Services HOC $200
The Total Cost of Ownership $ 700
The Total Cost of Owenrship $100
The Total Cost of Owenrship $200
Capital Expenses $ 550
Capital Expenses $50
Operasional Expenes $150
Operasional Expenes $50
Capital Expenses $0
Operasional Expenes $ 200 36
PENGATURAN PEMISAHAN BAST BARANG, JASA DAN KONSULTAN DONOR Manegement Consultan of Development Partner $100
SA/DFA $ 1.000
HOC $.100 Physical Assets BAST $.600
The Total Cost of Owenrship $ 600
Capital Expenses $ 500
Operasional Expenes $ 100
Inventory BAST $.100
The Total Cost of Owenrship $100
Capital Expenses $.50
Operasional Expenes $ 50
Services BAST $200
The Total Cost of Owenrship $200
Capital Expenses $.0
Operasional
Expenses $ 20037
KEGIATAN HIBAH JASA DENGAN MULTI BENEFICIARY
CONTOH Penerima Manfaat Jenis Biaya
Event Consultant Operasional Total
K/L (Counterpart)
K/L (Outside)
100
100
200
100
BAST
Keterangan
200 300
500
500
1.000
1.000
Tertuang dalam Work Plan
PENGATURAN BAST YANG BELUM TERLAPORKAN (NILAI RUPIAH DIKETAHUI) Penyerahan hibah yang belum terlaporkan
2014 Transaksi $100 e.q Rp.12.000.000
2015 Transaksi $100 e.q Rp.13.000.000
BAST Transaksi atas Tahun Lalu
BAST $100 e.q. Rp.12.000.000
2016
BAST Transaksi Atas Tahun Berjalan
BAST $100 e.q. Rp.14.500.000
BAST $100 e.q Rp.13.000.000
Note : Donor mungkin belum menandatangani BAST untuk barang yang diserahkan tahun lalu karena laporan keuangan 2014 telah ditutup. Sehingga, EA akan mengalami kesulitan untuk memasukkan aset ke dalam SIMAK BMN dan laporan keuangan.
BAST $200 eq.Rp.25.000.000
Laporan Keuangan
TIGA LANGKAH UNTUK PERSIAPAN PENCATATAN BAST HIBAH
1.
Identify the SA/DFA
2.
Identify the Performance Obligations
3. Government Revenue from Aid begins to record
Legal rights of the Development Partner and the MoF/EA as Recipient established Performance obligation take place at Single
At a point in time
Multiple
Over a period of time
RENCANA PECATATAN HIBAH DALAM BAST At one point in time 2015
Project/Activity Implementation Project/Activity Completion of $1.000
SA/DA Signing of $.1000 Over Period of Ttime 2016
2017
Project/Activity Implementation
SA/DA Signing of $.1000
Delivery of 1’st package of $400
Delivery of 2nd package of $ 300
Delivery of 3rd package 41 of 300
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN OLEH BUN ATAS HIBAH BARANG DAN JASA MELALUI BAST Sesuai PMK 191/PMK.05/11 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
KL Penerima Hibah, mengajukan dokumen SP3HLBJS dengan dikampiri dengan dokumen : - BAST yang ditandatangani antara Kepala Satker dengan Donor; - SPTMHL yang ditadnatangani oleh KPA.
Dokumen SP3HL BJS tersebut harus ditandatangani oleh KPA. Dokumen SP3HLBJS yang telah disahkan oleh DJPPR selaku UAKPA BUN, lembar I disampaikan kepada KL untuk dasar pengajuan MPHLBJS; Atas dasar dokumen SP3HLBJS dimaksud, DJPPR selaku UAKPABUN mencatat sebagai pendaptan hibah dalam reralisasiAPBN.
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN OLEH BUN ATAS HIBAH BARANG DAN JASA (PMK 191/PMK.05/2011)
APBN
GIZ Technical Cooperation
Laporan Keuangan
Pendapatan Hibah
LKPP
Grant Agreement
BAST
Executing Agency
Register
SP3HL BJS
MPHL BJS
Persetujuan MPHL BJS
KPPN
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH LANGSUNG BARANG KEPADA DAERAH
GIZ
B A S T
JIKA AKAN DICATAT MENJADI ASET K/L
JIKA AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMDA
Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO), Sambil Menunggu Izin DJKN Berita Acara Serah Terima (BAST), Setelah Izin DJKN
Penetapan status penggunaan BMN
izin pemindahtanganan BMN untuk dihibahkan
MEKANISME PENGESAHAN HIBAH UANG Tahapan Pengesahan Hibah Lansung Uang
• Naskah Perjanjian Hibah • Grant Summary/ Ringkasan Hibah
• Pernyataan Penggunaan Rekening • Surat Kuasa • Surat Ket. sumber dana, mekanisme penyaluran • Kesanggupan mencantumkan dana hibah dalam DIPA • Nomor Register
• Izin Pembukaan Rekening • Nomor Register
• • • •
SP2HL SPTMHL SPTJM Copy Rekening Hibah
PENGELOLAAN REKENING HIBAH SESUAI PMK :252/2015
Sudah Habis Menggunakan Rek. Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran
Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Bendahara untuk Hibah Mengajukan Permohonan Membuka Rekening
Masih ada Sisa Memindahkan Sisa Dana
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH
Ijin Pembukaan Rekening (PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening milik KL/Satker)
K/L
KPPN – DJPB Persetujuan Pembukaan Rekening
Dilampiri paling sedikit : Surat Ijin Pembukaan Rekening Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Surat Kuasa kepada Kuasa BUN terkait informasi rekening Surat register hibah
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH 1 (satu) NPH - 1 (satu) nomor register - 1 (satu) nomor rekening Pengelolaan rekening hibah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan & tanggungjawab Bendahara pada Satker pengelola APBN) K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening Rekening hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke rekening KUN (SSBP) / kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah (dikembalikan ke donor) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kas negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah
PENGELOLAAN REKENING HIBAH SESUAI PMK :252/2015 (2)
KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah., dengan menyertakan : Surat pernyataan mengenai penggunaan rekening Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA Salinan surat penerbitan nomor register hibah KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening KPA/pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
PENGAJUAN PERMOHONAN REVISI DIPA BELANJA PMK 15/PMK.02/2016 tentang Tata cara revisi anggaran TA 2016 & PMK 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA 2016 Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di K/L Revisi tersebut bersifat on-top Menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan & Output yang sesuai Menggunakan akun belanja dalam 6 digit (52xxxx, 53xxxx & 57xxxx) Berpotensi menambah honorarium penanggungjawab pengelola kegiatan Satker Syarat Revisi DIPA: 1. Ringkasan naskah perjanjian 2. Nomor Register dari DJPPR 3. Persetujuan pembukaan rekening hibah dari Dit. PKN/KPPN 4. Surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana sesuai standar biaya dan peruntukan Revisi DIPA: 1. Diajukan ke DJA/Kanwil DJPBN 2. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah 3. Dalam hal terdapat sisa pagu TA berjalan yang akan digunakan pada TA berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya (setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan)
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG UANG SP2HL / SP4HL
SPTMHL SPTJM Rek Koran
K/L LK K/L
SPTJM Rek Koran Bukti transfer
Sistem Aplikasi Satker
(SAS)
KPPN – DJPB
SPHL / SP3HL
Lingkup pengesahan : Pendapatan hibah & Belanja yang bersumber dari hibah Dokumen Pengesahan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) K/L SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) KPPN Rekening hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke rekening KUN (SSBP) / kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah (disetor kembali ke donor) K/L : SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) KPPN : SP3HL (Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kas negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA HIBAH UANG
Mengajukan SP2HL ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (HLN) / KPPN Setempat (HDN) melampirkan SPTJM , SPTMHL beserta ADK. SP2HL dicetak melalui aplikasi SPM di K/L Agar diperhatikan ketika pengisian kolom saldo, pendapatan, dan belanja. uang yang diterima dalam bentuk valas agar langsung dikonversikan ke dalam mata uang rupiah untuk menghindari selisih kurs ketika pertanggungjawaban hibah Selanjutnya KPPN akan menerbitkan 3 rangkap SPHL 1 untuk K/L sebagai dokumen realisasi belanja 1 untuk DJPPR sebagai dokumen pencatatan pendapatan hibah 1 untuk pertinggal KPPN
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH LANGSUNG UANG KEPADA DAERAH Grant Agreement
Membuka Rekening Penampungan Penerusan Hibah Langsung Ke DJPBN
1 2 3 Membuka Rekening Hibah langsung ke KPPN KPH
LKPP
Bendahara Pengeluaran KL 6
BPP Pemda LPJBP
KPA KL
4 Aliran uang Aliran pertanggungjawaban
5
SP2HL
KPPN KPH
PPK
CONTOH KASUS HIBAH UANG 1. NILAI GRANT AGREEMENT (COMMITMENT)
IDR 1.000.000
2. NILAI HIBAH YANG HARUS DI REGISTRASI
IDR 1.000.000
3. DANA DITERIMA DI REKENING (PENDAPATAN) REALISASI PENGELUARAN (BELANJA) SISA DANA (SALDO)
IDR IDR IDR
900.000 700.000 200.000
4. NILAI REVISI DIPA
IDR
700.000
IDR IDR IDR
900.000 700.000 200.000
5. NILAI PENGESAHAN HIBAH : PENGESAHAN PENDAPATAN PENGESAHAN BELANJA SALDO (SISA DANA) Perlakuan atas JASA GIRO
1. Sebagai Penambah Nilai hibah; atau 2. Disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP (Disesuaikan dengan pengaturan dalam Naskah Perjanjian Hibah)
Perlakuan atas SISA DANA HIBAH
1. Dikembalikan kepada pihak donor; atau 2. Di setor ke kas negara (Disesuaikan dengan pengaturan dalam Naskah Perjanjian Hibah)
BAGIAN IV
AKUNTANSI HIBAH
PELAPORAN HIBAH
KONFIRMASI HIBAH
POTENSI TEMUAN
1. AKUNTANSI HIBAH (Akuntansi Pendapatan Hibah dan Belanja yang sumber dananya berasal dari hibah (Belanja Barang /Belanja Modal), Beban Jasa dan Aset/ Persediaan dari hibah)
PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN TRANSAKSI
PENGAKUAN
PENGUKURAN & DOK SUMBER
PENYAJIAN
Kas di K/L dari hibah
Saat kas diterima di rekening hibah
Nilai nominal pada rekening Koran
Dalam Neraca & CaLK
Belanja (akrual) yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN
Saat Resume tagihan (SP2HL)
Nilai nominal pada Resume Tagihan (SP2HL)
Dalam Neraca & CaLK
Belanja (realisasi) yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN
Saat Pengesahan oleh KPPN (SPHL)
Nilai nominal pada Dok. Pengesahan oleh KPPN (SPHL)
Dalam LRA & CaLK
Aset tetap aset lainnya dan/atau persediaan dari hibah dalam bentuk barang
Saat aset tetap aset lainnya dan/ atau persediaan diterima
Nilai nominal pada BAST
Dalam Neraca & CaLK
Saat resume tagihan (MPHLBJS)
Nilai nominal pada Resume Tagihan (MPHLBJS) berdasar nilai nominal BAST
Dalam LO & CaLK 57
Beban jasa dari hibah dalam bentuk jasa
AKUNTANSI HIBAH DALAM BENTUK VALAS Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs transaksi.
Terhadap pendapatan hibah dalam bentuk uang yang diterima dalam valas, satker disarankan untuk mengkonversi seluruh valas dalam mata uang rupiah.
Pendapatan yang disahkan sebesar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil konversi.
Dengan demikian maka tidak akan terjadi selisih kurs 58
PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH TANPA BELANJA PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN
Satker Mengesahkan Tanpa Realisasi Belanja
DJPPR Satker
• Mencatat Pendapatan Hibah • Dokumen SPHL dari KPPN • Dilaporkan dalam LRA BA 999.02
• Rekam SPHL • Dilaporkan dalam Neraca sebesar saldo kas • Tidak dilaporkan dalam LRA
2. PELAPORAN HIBAH
PELAPORAN HIBAH PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH OLEH MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BUN BENDAHARA UMUM NEGARA ( MENTERI KEUANGAN ) PENDAPATAN HIBAH (43XXX) UU 1/2004 Psl 38 (1) dan 38 (3) A. DALAM NEGERI UU 17/2003 Psl 24 (1) - PERORANGAN - LEMBAGA/BADAN USAHA, B. LUAR NEGERI UU 17/2003 Psl 23 (1) - PERORANGAN - BILATERAL, MULTILATERAL
KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA BELANJA YANG DIDANAI DARI HIBAH, BERUPA : BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS
(51) (52) (53) (57)
BELANJA HIBAH (56XXXX)
SUMBER DANA (DIPA)
1.
1. RUPIAH MURNI 2. PINJAMAN LN 3. HIBAH 4. PNBP
2. 3.
PEMERINTAH LN UU 17/2003 Psl 23 (1) dan UU 1/2004 Psl 33 (2) ORGANISASI INTERNASIONAL UU 17/2003 Psl 23 (1) dan UU 1/2004 Psl 33 (2) PEMDA UU 17/2003 Psl 22 (2) dan UU 1/2004 Psl 33 (1)
SIKLUS PELAPORAN HIBAH (LANGSUNG) DALAM LAPORAN KEUANGAN Donor
NPH
BAST/ SPHL
KL BUN
Sebagai Belanja KL Dlm LK, Beban Jasa & Aset/ Persediaan
Sebagai Pendapatan Dalam LKPP
UNSUR LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN LRA
LAK
LAPORAN PERUBAHAN SAL
LAPORAN FINANSIAL LO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NERACA
PELAPORAN HIBAH DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Menteri Keuangan (BUN) Pendapatan Hibah
Kementerian /Lembaga
Belanja Hibah
Belanja yang sumber dananya berasal dari hibah (Belanja Barang /Belanja Modal), Beban Jasa dan Aset/Persediaan dr hibah
Laporan Keuangan BUN BA 999.02 (LRA Pendapatan Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LRA Belanja yg Bersumber dr Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
AUDIT BPK
DPR
UU Pertanggungjawaban APBN
3. KONFIRMASI HIBAH
KONFIRMASI PENERIMAAN DATA HIBAH (PMK 271/2014) Pasal 19 (1)
K/L melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah secara triwulan.
(2)
Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat K/L sampai dengan satuan kerja.
(3)
Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran
(4)
Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
(5)
Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah. Pasal 20
(1)
K/L melakukan konfirmasi dengan pemberi hibah atas realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah
(2)
Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran
(3)
Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
(4)
Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
(5)
Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah.
66
ISU TERKAIT KONFIRMASI 1000
Donor
700 Pihak ke‐3
Konfimasi 1000
K/L Konfirmasi 700
DJPPR Setiap perbedaan data antara DJPPR, donor, K/L dijelaskan dalam Berita Acara Konfirmasi
4. POTENSI TEMUAN BPK RI
POTENSI TEMUAN BPK RI
Hal hal yang menjadi potensi temuan BPK R.I. :
Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani K/L namun tidak diregistrasi; Dana hibah ditampung pada rekening yang belum mendapat izin Menkeu (BUN); Dana hibah yang telah diterima dan dibelanjakan namun tidak/terlambat disahkan; Saldo dana hibah pada rekening berbeda dengan saldo dana hibah secara fisik; Hibah barang/jasa yang telah serah terima (BAST) namun tidak/terlambat disahkan
PERLAKUAN HIBAH YANG BELUM DISAHKAN (I) Sesuai S-4714/PB/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Penerbitan Register Hibah dan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dinyatakan sebagai berikut : Perlakuan Hibah dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang Belum Diregister dan/atau Belum Disahkan s.d. Berakhirnya Tahun Anggaran 20X0
No
Kondisi
Perlakuan
a.
Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, BAST tahun 20X0, namun belum diregister.
Dicatat di SMAK BMN KL tanpa pengajuan register dan tanpa pengesahan.
b.
Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, BAST tahun 20X1, namun belum diregister.
Diajukan register berdasarkan BAST dan diajukan pengesahan.
c.
Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, BAST tahun 20X1, dan sudah diregister.
Diajukan pengesahan.
d.
Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) setelah tahun 20X0 (multiyears), BAST tahun 20X1, namun belum diregister.
Diajukan register dengan dasar NPH dan diajukan pengesahan.
PERLAKUAN HIBAH YANG BELUM DISAHKAN (II)
No.
Perlakuan Hibah dalam Bentuk Uang yang Belum Diregister dan/atau Belum Disahkan s.d. Berakhirnya Tahun Anggaran 20X0 Kondisi
Perlakuan
a.
Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, belum diregister, dan tidak terdapat saldo kas.
Tidak diperlukan registrasi dan pengesahan Jika menghasilkan aset, maka dicatat dalam SIMAK BMN KL.
b.
Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, belum diregister, dan terdapat saldo kas.
Dalam hal sisa dana akan dibelanjakan, dapat mengajukan nomor register dengan melampirkan NPH, SPTJM dan bukti rekening koran atas sisa dana.
c.
Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, sudah diregister, dan terdapat saldo kas.
Dalam hal sisa dana akan dibelanjakan, maka diajukan revisi DIPA dan pengesahan.
d.
Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) setelah tahun 20X0 (multiyears), namun belum diregister.
Diajukan registrasi dan pengesahan.
BAGIAN V
PERATURAN HIBAH PILKADA
NPHD
PENGELOLAAN & PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH PILKADA
PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN APBN PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening milik KL/Satker 1 (satu) Register - 1 (satu) Naskah Perjanjian Hibah (NPH) – 1 (satu) Rekenening PMK 162/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satker Pengelolaan APBN Pertanggungjawaban BP & BPP tetap mempedomani PMK 190/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN PMK 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA 2016 PMK 15/PMK.02/2016 tentang Tata cara revisi anggaran TA 2016 Ps 8 - Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PHLN /PHDN yang bersifat menambah pagu anggaran dapat berupa lanjutan kegiatan tahun lalu sepanjang pinjaman/hibah belum Closing Date
PERATURAN TERKAIT PILKADA (I) Undang-Undang No 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penetapan PERPU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU Pasal 166 ayat (1) diatur bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung melalui APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERATURAN TERKAIT PILKADA (II) Permendagri 44 tahun 2015 jo 51/2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gub/Bupati/Walikota dan Wakilnya Ps 2: Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur/Bupati/walikota dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Ps 7: Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan berpedoman pada pengelolaan APBN Ps 19: Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN Ps 20: Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Keputusan Bawaslu nomor 611-KEP Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil.
PENGELOLAAN HIBAH PILKADA T.A 2017 (I) Pertanggungjawaban dana hibah APBN dilaksanakan dalam TA berjalan dan berpedoman pada pengelolaan APBN Register diajukan segera setelah penandatanganan NPHD (Register mendahului pembukaan Rekening kembali ke pengelolaan umum dana hibah sebagaimana PMK 191/2011) 1 (satu) Register - 1 (satu) NPHD – 1 (satu) Rekenening Klausul NPHD untuk dana hibah pilkada: NPHD yang ditandatangani Gubernur & Ketua Bawaslu/Panwas merupakan komitmen pemberian & penggunaan dana hibah Dapat didukung dengan pakta integritas Nomor rekening seharusnya tidak menjadi prasyarat dalam penandatanganan NPHD NPHD sebaiknya mencantumkan klausul masa penggunaan/ pelaksanaan dana hibah s.d lewat tahun anggaran (multiyears 2016-2017) Pada akhir tahun anggaran, sisa dana hibah diharapkan tidak perlu dikembalikan ke kas Pemda s.d tahapan berakhir Dapat disusun NPHD turunan untuk setiap tahapan pencairan dana hibah (tidak perlu di register)
PENGELOLAAN HIBAH PILKADA T.A 2017 (II) Untuk NPHD yang berlaku hanya 1 (satu) TA berjalan dan sisa dana akan dilanjutkan di TA berikutnya, diperlukan NPHD Addendum/ Surat keterangan perpanjangan pelaksanaan/ penggunaan dana hibah s.d TA berikutnya dan disetujui oleh pemberi dan penerima hibah NPH Addendum/Surat Keterangan Addendum harus merujuk/ mencantumkan nomor dan tanggal NPHD awal yang telah di registrasi Dilampiri dokumen Ringkasan Hibah Dokumen persyaratan registrasi dan addendum merupakan dokumen asli/ fotocopy yang telah di legalisir (cap dinas dan tandatangan basah) Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan
PERTANGGUNGJAWABAN DANA PILKADA S.D. TAHUN 2014 APBD Belanja Langsung (Belanja Barang untuk Pilkada)
APBN Belanja Hibah
Transfer dana ke KPUD tanpa register Rekening Bawaslu/Panwaslu
Swakelola Laporan Pertanggungjaw aban kepada Pemda
PEMDA
Naskah Perjanjian Hibah
Pendapatan Hibah Tidak Dicatat pada APBN Dimasukkan pada CALK dlmLKPP
Rekomendasi BPK Harmonisasi Peraturan Bawaslu
PERTANGGUNGJAWABAN DANA PILKADA 2015 OLEH BAWASLU (1)
NPHD
APBN APBN
APBD APBD
Pendapatan Hibah Belanja Operasional
Belanja Hibah
Laporan Kepada Daerah
Transfer Dana
LKPP
Laporan (7) Keuangan
(2) KPU/ Bawaslu (SATKER)
(3)
(4) Register (DJPPR)
Ijin Pembukaan Rekening (KPPN) (5)
(6)
SP2HL (KPPN)
Revisi DIPA (Kanwil DJPB/ DJA)
NPHD (I) Pasal 11 Ayat (5) Permendagri No. :44/2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diatur :
Pemberi dan TAMBAHAN??? Penerima Hibah (1)
Pemberi dan penerima Hibah (1)
Tujuan pemberian Hibah (2)
NPHD NPHnD Tata cara penyaluran (5)
HakTujuan dan kewajiban Pemberian (4) Hibah(2)
Besaran dan Rincian Penggunaan Dana Kegiatan Pemilihan (3)
NPHD (II) Hal lain yang perlu diatur dalam NPHD selain 5 ketentuan yaitu : NPHD
5 Ketentuan Dalam Permendagri 44/2015
Peraturan Terkait Hibah/ PILKADA
Ketentuan Khusus/ Perkecualian
Lain Lain
Tatacara Pertangungjawaban dan Pelaporan
Sanksi
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Gedung Frans Seda Lt. 7, Jalan Wahidin Raya No.1. Jakarta 021-3843712
021-3864778
Email:
[email protected]
