EAS SISTEM AKUNTANSI HIBAH. Dit.EAS DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

EAS SISTEM AKUNTANSI HIBAH

Dit.EAS DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

SEMARANG 26 Oktober 2016

SISTEM AKUNTANSI HIBAH

AKUNTANSI HIBAH

PELAPORAN HIBAH

KONFIRMASI

POTENSI TEMUAN

1. AKUNTANSI HIBAH (Akuntansi Pendapatan Hibah dan Belanja yang sumber dananya berasal dari hibah (Belanja Barang /Belanja Modal), Beban Jasa dan Aset/ Persediaan dari hibah)

PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN TRANSAKSI

PENGAKUAN

PENGUKURAN & DOK SUMBER

PENYAJIAN

Kas di K/L dari hibah

Saat kas diterima di rekening hibah

Nilai nominal pada rekening Koran

Dalam Neraca & CaLK

Belanja (akrual) yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN

Saat Resume tagihan (SP2HL)

Nilai nominal pada Resume Tagihan (SP2HL)

Dalam Neraca & CaLK

Belanja (realisasi) yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN

Saat Pengesahan oleh KPPN (SPHL)

Nilai nominal pada Dok. Pengesahan oleh KPPN (SPHL)

Dalam LRA & CaLK

Aset tetap aset lainnya dan/atau persediaan dari hibah dalam bentuk barang

Saat aset tetap aset lainnya dan/ atau persediaan diterima

Nilai nominal pada BAST

Dalam Neraca & CaLK

Saat resume tagihan (MPHLBJS)

Nilai nominal pada Resume Tagihan (MPHLBJS) berdasar nilai nominal BAST

Dalam LO & CaLK 4

Beban jasa dari hibah dalam bentuk jasa

AKUNTANSI HIBAH DALAM BENTUK VALAS Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs transaksi.

Terhadap pendapatan hibah dalam bentuk uang yang diterima dalam valas, satker disarankan untuk mengkonversi seluruh valas dalam mata uang rupiah.

Pendapatan yang disahkan sebesar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil konversi.

Dengan demikian maka tidak akan terjadi selisih kurs 5

PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH TANPA BELANJA PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN

Satker Mengesahkan Tanpa Realisasi Belanja

DJPPR Satker

• Mencatat Pendapatan Hibah • Dokumen SPHL dari KPPN • Dilaporkan dalam LRA BA 999.02

• Rekam SPHL • Dilaporkan dalam Neraca sebesar saldo kas • Tidak dilaporkan dalam LRA

MEKANISME PENCAIRANNYA TIDAK MELALUI BUN JURNAL TRANSAKSI HIBAH KAS (1) 1. Jurnal Penerimaan Kas BB Kas di UAKPA BUN

Tidak ada jurnal

BB Akrual di UAKPA BUN

Tidak ada jurnal

BB Kas di satker

Tidak ada jurnal

BB Akrual di satker

D Kas Lainnya di K/L dari hibah K Pendapatan Hibah yang Belum disahkan

xxx

xxx

2. Jurnal Pengesahan Pendapatan Hibah BB Kas di UAKPA BUN BB Akrual di UAKPA BUN

D Diterima dari entitas lain K Pendapatan Hibah-LRA

xxx

D Diterima dari entitas lain K Pendapatan Hibah-LO

xxx

xxx xxx

BB Kas di satker

Tidak ada jurnal

BB Akrual di satker

D Kas Lainnya di K/L dari hibah K Pendapatan Hibah yang Belum disahkan

xxx

D Pendapatan Hibah yang Belum disahkan K Pengesahan Hibah

xxx

xxx

xxx

JURNAL TRANSAKSI HIBAH KAS (2) 3. Jurnal resume tagihan belanja persediaan/aset/jasa

JURNAL TRANSAKSI HIBAH KAS (2)

BB Kas di UAKPA BUN

Tidak ada jurnal


Tidak ada jurnal

BB Kas di satker

Tidak ada jurnal

BB Akrual di satker

D Persediaan/aset yang belum diregister/Belanja Jasa K Belanja yang masih harus dibayar 4. Jurnal pengesahan belanja barang/modal/jasa BB Kas di UAKPA BUN

Tidak ada jurnal


Tidak ada jurnal

BB Kas di satker

D Belanja barang/modal/Jasa K Ditagihkan ke entitas lain

BB Akrual di satker

D Belanja yang masih harus dibayar K Kas lainnya di K/L dari hibah 5. Jurnal pencatatan persediaan/aset tetap BB Kas di UAKPA BUN

Tidak ada jurnal


Tidak ada jurnal

BB Kas di satker

Tidak ada jurnal

BB Akrual di satker

D Persediaan/aset K Persediaan/aset yang belum diregister

xxx xxx

xxx xxx ` 0+7 + 0xx x

xxx xxx

JURNAL TRANSAKSI HIBAH BARANG/JASA (1) 1. Jurnal Pencatatan Barang (Persediaan/Asset) BB Kas di UAKPA BUN

Tidak ada jurnal


Tidak ada jurnal

BB Kas di satker

Tidak ada jurnal

BB Akrual di satker

D Persediaan/aset yang belum diregister K Pendapatan Hibah yang Belum disahkan

xxx xxx

2. Jurnal Pencatatan Jasa (Tidak ada jurnal) 3. Jurnal resume tagihan (pencatatan beban jasa saat pengesahan di KPPN) BB Kas di UAKPA BUN

Tidak ada jurnal


Tidak ada jurnal

BB Kas di satker

Tidak ada jurnal

BB Akrual di satker

D Beban jasa K Pendapatan Hibah yang Belum disahkan

xxx xxx

JURNAL TRANSAKSI HIBAH BARANG/JASA (2) 4. Jurnal pengesahan atas peneriman hibah dalam bentuk barang/jasa BB Kas di UAKPA BUN

Tidak ada jurnal


D Diterima dari entitas lain K Pendapatan hibah-LO

xxx xxx

BB Kas di satker

Tidak ada jurnal

BB Akrual di satker

D Persediaan/asset/Beban Jasa K Persediaan/aset yang belum diregister

xxx

D Pendapatan hibah yang belum disahkan K Pengesahan hibah

xxx

xxx

xxx

2. PELAPORAN HIBAH

PELAPORAN HIBAH PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH OLEH MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BUN BENDAHARA UMUM NEGARA ( MENTERI KEUANGAN ) PENDAPATAN HIBAH (43XXX)  UU 1/2004 Psl 38 (1) dan 38 (3) A. DALAM NEGERI  UU 17/2003 Psl 24 (1) - PERORANGAN - LEMBAGA/BADAN USAHA, B. LUAR NEGERI  UU 17/2003 Psl 23 (1) - PERORANGAN - BILATERAL, MULTILATERAL

KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA BELANJA YANG DIDANAI DARI HIBAH, BERUPA : BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS

(51) (52) (53) (57)

BELANJA HIBAH (56XXXX)

SUMBER DANA (DIPA)

1.

1. RUPIAH MURNI 2. PINJAMAN LN 3. HIBAH 4. PNBP

2.

3.

PEMERINTAH LN  UU 17/2003 Psl 23 (1) dan UU 1/2004 Psl 33 (2) ORGANISASI INTERNASIONAL  UU 17/2003 Psl 23 (1) dan UU 1/2004 Psl 33 (2) PEMDA  UU 17/2003 Psl 22 (2) dan UU 1/2004 Psl 33 (1)

SIKLUS PELAPORAN HIBAH (LANGSUNG) DALAM LAPORAN KEUANGAN Donor

NPH

BAST/ SPHL

KL

BUN

Sebagai Belanja KL Dlm LK, Beban Jasa & Aset/ Persediaan

Sebagai Pendapatan Dalam LKPP

UNSUR LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN LRA

LAK

LAPORAN PERUBAHAN SAL

LAPORAN FINANSIAL LO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NERACA

PELAPORAN HIBAH DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Menteri Keuangan (BUN) Pendapatan Hibah

Kementerian /Lembaga

Belanja Hibah

Belanja yang sumber dananya berasal dari hibah (Belanja Barang /Belanja Modal), Beban Jasa dan Aset/Persediaan dr hibah

Laporan Keuangan BUN BA 999.02 (LRA Pendapatan Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LRA Belanja yg Bersumber dr Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

AUDIT BPK

DPR

UU Pertanggungjawaban APBN

3. KONFIRMASI HIBAH

KONFIRMASI PENERIMAAN DATA HIBAH (PMK 271/2014) Pasal 19 (1) K/L melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah secara triwulan. (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat K/L sampai dengan satuan kerja. (3) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran (4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah. 17

KONFIRMASI PENERIMAAN DATA HIBAH (PMK 271/2014) Pasal 20 (1) K/L melakukan konfirmasi dengan pemberi hibah atas realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah (2) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran (3) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara (4) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah. 18

K/L Penerima Hibah Langsung s.d. September 2016 (SPAN) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

KL BAPPENAS KEMENKES KEMENHAN POLRI KLHK KEMENSOS BNPB BPOM BKKBN MA BKPM KEMENAG BAWASLU BPK BAPETEN KEMENPERIN ESDM KEMENRISTEK KEMENKEU BPN LAN KEMENPANRB LPP TVRI KEMENKUMHAM KEJAKSAAN BPS KPPU BNN BATAN LIPI KKP KEMENTAN KEMENPAR KPU TOTAL

KAS 296.128.924.362 69.395.873.700 11.724.799.557 17.000.000.000 153.702.000 2.620.000.000 7.610.306.752 3.500.000.000 991.227.500 478.588.200 375.000.000 170.156.887 129.145.656 (110.771.188.056) 299.506.536.558

BARANG/JASA 138.494.190.921 119.130.284.341 28.272.844.234 24.762.638.966 34.322.157.617 25.483.854.840 24.885.404.544 17.542.999.490 14.007.943.346 8.671.912.666 5.339.264.334 6.672.649.993 6.083.471.598 4.819.389.516 3.534.724.191 3.404.211.850 1.984.146.000 1.548.827.624 1.143.545.775 982.590.000 776.914.270 248.000.000 712.000.000 87.360.000 142.480.000 127.223.648 13.350.000 473.194.379.764

Grand Total 434.623.115.283 119.130.284.341 97.668.717.934 36.487.438.523 34.322.157.617 25.483.854.840 24.885.404.544 17.542.999.490 17.000.000.000 14.161.645.346 8.671.912.666 7.959.264.334 7.610.306.752 6.672.649.993 6.083.471.598 4.819.389.516 3.534.724.191 3.500.000.000 3.404.211.850 1.984.146.000 1.548.827.624 1.143.545.775 991.227.500 982.590.000 776.914.270 726.588.200 712.000.000 462.360.000 170.156.887 142.480.000 129.145.656 127.223.648 13.350.000 (110.771.188.056) 772.700.916.322

ISU TERKAIT KONFIRMASI 1000

Donor

700 Pihak ke-3

Konfimasi 1000

K/L Konfirmasi 700

DJPPR Setiap perbedaan data antara DJPPR, donor, K/L dijelaskan dalam Berita Acara Konfirmasi

KONFIRMASI KL PER 21 OKTOBER 2016 No BA

Kementerian / Lembaga

No

Konfirmasi Data Triwulan I Triwulan II Triwulan III

BA



22 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan;

1

1

23 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

1

1

1

1

1

1

32 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 33 050 Badan Intelijen Negara;

1

1

1

34 051 Lembaga Sandi Negara;

1

1

1

35 052 Dewan Ketahanan Nasional;

1

1

1

1

39 057 Perpustakaan Nasional;

1

1

18 025 Kementerian Agama;

40 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika:

1

1

19 026 Kementerian Ketenagakerjaan;

41 060 Kepolisian Negara RI;

20 027 Kementerian Sosial;

42 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan;

1 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat;

1

1

2 002 Dewan Perwakilan Rakyat;

24 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

3 004 Badan Pemeriksa Keuangan RI;

25 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

4 005 Mahkamah Agung;

1

1

5 006 Kejaksaan Agung RI;

1

1

6 007 Kementerian Sekretariat Negara;

1

1

1

26 036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 27 040 Kementerian Pariwisata; 28 040 Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

7 010 Kementerian Dalam Negeri;

29 042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8 011 Kementerian Luar Negeri;

30 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

9 012 Kementerian Pertahanan;

1

1

11 015 Kementerian Keuangan;

1

1

12 018 Kementerian Pertanian;

1

13 019 Kementerian Perindustrian;

1

14 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

1

31 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10 013 Kementerian Hukum dan HAM

1

1

36 054 Badan Pusat Statistik;

15 022 Kementerian Perhubungan;

37 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

16 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

38 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

17 024 Kementerian Kesehatan;

21 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1

1

1

1

1

43 064 Lembaga Ketahanan Nasional;

1

1

KONFIRMASI KL PER 21 OKTOBER 2016 No BA


No


44 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal;

BA



65 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga; 66 093 Komisi Pemberantas Korupsi;

1

1

45 066 Badan Narkotika Nasional;

67 095 Dewan Perwakilan Daerah;

1

1

1

46 067 Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi;

68 100 Komisi Yudisial;

47 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

69 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

1

1

1

70 104 Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI;

1

1

49 075 Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika;

71 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

1

1

50 076 Komisi Pemilihan Umum;

72 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 73 107 Badan SAR Nasional;

1

1

74 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

1

1

1

1

1

1

38

34

48 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

51 077 Mahkamah Konstitusi;

1

1

1

1

52 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

75 109 Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;

53 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

1

1

54 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional;

1

1

76 110 Ombudsman; 77 111 Badan Nasional Pengelolan Perbatasan;

55 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

78 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 79 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

56 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara; 57 083 Badan Informasi Geospasial;

1

80 114 Sekretariat Kabinet

58 084 Badan Standarisasi Nasional; 1

1

60 086 Lembaga Administrasi Negara;

1

1

61 087 Arsip Nasional Republik Indonesia; 62 088 Badan Kepegawaian Nasional; 64 090 Kementerian Perdagangan;

1

81 115 Badan Pengawas Pemilu

59 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

63 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

1

1

1

1

82 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik lndonesia; 83 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik lndonesia; 84 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 85 120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 86 121 Badan Ekonomi Kreatif; 13

4. POTENSI TEMUAN BPK RI

Perkembangan Pendapatan Hibah [ Triliun Rupiah ] 20,00

20

19 18

18,00

18 17,55

16,00

15

16

15

14,00

14 12

12,00

12

10,00

10

8,00

8 6,97

6,00 4,00 2,00

4,66

4,14

6

5,79

5,44

5,07

4,48

4

2,70 2,42

2,33

1,90 0,86

2010

APBN-P (LHS)

2011

0,29

0,80

Realisasi Hibah (LHS)

3

3,26

2

0,50 2012

2013

Hibah tidak terlaporkan (LHS)

2014

2015

0,11

0

Jumlah K/L yang Tidak Melaporkan Hibah (RHS)

 Trend penerimaan hibah di setiap periode mengalami kenaikan seiring meningkatnya kesadaran KL melaporakan hibahnya; Sumber: *) Tahun 2010 – 2014 LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu) Tahun 2015 LKPP (DJPB – Kemenkeu)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

15

POTENSI TEMUAN BPK RI 

Hal hal yang menjadi potensi temuan BPK R.I. : 









Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani K/L namun tidak diregistrasi; Dana hibah ditampung pada rekening yang belum mendapat izin Menkeu (BUN); Dana hibah yang telah diterima dan dibelanjakan namun tidak/terlambat disahkan; Saldo dana hibah pada rekening berbeda dengan saldo dana hibah secara fisik; Hibah barang/jasa yang telah serah terima (BAST) namun tidak/terlambat disahkan

PERLAKUAN HIBAH YANG BELUM DISAHKAN (I) Sesuai S-4714/PB/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Penerbitan Register Hibah dan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dinyatakan sebagai berikut :  Perlakuan Hibah dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang Belum Diregister dan/atau Belum Disahkan s.d. Berakhirnya Tahun Anggaran 20X0



No

Kondisi

Perlakuan

a.

Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, BAST tahun 20X0, namun belum diregister.

Dicatat di SMAK BMN KL tanpa pengajuan register dan tanpa pengesahan.

b.

Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, BAST tahun 20X1, namun belum diregister.

Diajukan register berdasarkan BAST dan diajukan pengesahan.

c.

Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, BAST tahun 20X1, dan sudah diregister.

Diajukan pengesahan.

d.

Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) setelah tahun 20X0 (multiyears), BAST tahun 20X1, namun belum diregister.

Diajukan register dengan dasar NPH dan diajukan pengesahan.

PERLAKUAN HIBAH YANG BELUM DISAHKAN (II) 

No.

Perlakuan Hibah dalam Bentuk Uang yang Belum Diregister dan/atau Belum Disahkan s.d. Berakhirnya Tahun Anggaran 20X0 Kondisi

Perlakuan

a.

Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, belum diregister, dan tidak terdapat saldo kas.

Tidak diperlukan registrasi dan pengesahan Jika menghasilkan aset, maka dicatat dalam SIMAK BMN KL.

b.

Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, belum diregister, dan terdapat saldo kas.

Dalam hal sisa dana akan dibelanjakan, dapat mengajukan nomor register dengan melampirkan NPH, SPTJM dan bukti rekening koran atas sisa dana.

c.

Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, sudah diregister, dan terdapat saldo kas.

Dalam hal sisa dana akan dibelanjakan, maka diajukan revisi DIPA dan pengesahan.

d.

Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) setelah tahun 20X0 (multiyears), namun belum diregister.

Diajukan registrasi dan pengesahan.

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Gedung Frans Seda Lt. 7, Jalan Wahidin Raya No.1. Jakarta

021-3864778 021-3843712

Email: [email protected]

Format Berita Acara Konfirmasi

29

30

31

32

EAS SISTEM AKUNTANSI HIBAH. Dit.EAS DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Recommend Documents