7/15/2012
Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Sistem Akuntansi Hibah Bandung, 11 Juli 2012
Disampaikan oleh :
Suharianto Kasi Akuntansi Pinjaman & Hibah Subdit Akuntansi & Pelaporan Direktorat Evaluasi, Akuntansi & Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Pointer Presentasi • Kebijakan dan Dasar Hukum Pengelolaan Hibah • Definisi Hibah dan Jenis Hibah • Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung • Rekonsiliasi Hibah • Lampiran
1
7/15/2012
Kebijakan Pengelolaan PHLN Dalam APBN
PPHLN (UU 17/2003 Psl 22, 23,24)
Pendapatan
Belanja
Persetujuan DPR Pada APBN
Menerima /memberi PHLN dari/ke Pemerintah/ Lembaga Asing ; Diteruspinjamkan kpd BUMN, BUMD; Menerima/memberi PHLN dari/ke BUMN/BUMD
Pasal 33
Pasal 38
UU No.1/2004
Menunjuk Pejabat Yang Diberi Kuasa PMK. 100/PMK.01/2008
Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara
Memberikan PHLN Kepada Pemda./BUMN/BUMD/Lembaga Asing
Pasal 2
UU No.15/2004
BPK sebagai Auditor
BPK melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab Pemerintah Pusat
Perkembangan Peraturan terkait Hibah UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
PP No. 02/2006 Jo PP No. 10/2011 & PP No.57/2005 Jo PP No.02/2012
PMK No. 40/2009 Jo PMK No. 230/2011
PMK No. 168/2008* & PMK No.169/2008*
PMK No. 255/2010 Jo PMK No. 191/2011
Surat Menteri Keuangan S-182/MK.08/2012 (MK ke KL), S183/MK.08/2012 (MK ke Bappenas) dan S-184/MK.08/2012 (MK ke Donor), Perdirjen Perbendaharaan No. 81/PB/2011, SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-2/PB/2012 dan Surat Dirjen Perbendaharan No. S-662/PB/2012. *dalam proses revisi
2
7/15/2012
Penatausahaan PHLN PP 10 tahun 2011 Pasal 63
1. Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. 2. Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah; b. peruntukan; dan c. ketentuan dan persyaratan. 5
Definisi Hibah • Pendapatan Hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemda, BUMN dan BUMD.
3
7/15/2012
PERBEDAAN HIBAH YANG DIRENCANAKAN DAN HIBAH LANGSUNG
Hal
Hibah Yang Direncanakan
Hibah Langsung
Perencanaan
Adanya Rencana Kegiatan JM dan Tahunan mencakup Rencana Pemanfaatan Hibah dan DRKH
-
Proses Usulan
Menkeu mengusulkan kegiatan kepada Calon Donor berdasarkan DRKH
-
Kewenangan Perundingan Hibah
Menkeu/Pejabat yang diberi kuasa
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa
Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Hibah (PH)
Menkeu/Pejabat yang diberi kuasa
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa
Perubahan PH
Dilakukan melalui Menkeu
Dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
Penarikan Dana Hibah
Melalui KPPN
Bersifat Pengesahan oleh KPPN
7
Peta Hibah DIPA/Revisi Jenis Hibah
Bentuk
GA/MoU
Terencana
Kas
√
Langsung
Kas Barang Jasa Srt Berharga
√
Terencana
Kas
√
Langsung
Kas Barang Jasa Srt Berharga
LN
DN
√
Tidak
Ya
Pelaksana Kegiatan Penerima Pemberi Hibah Hibah
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
8
4
7/15/2012
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT SAPP
SA-BUN
PMK 171/2007
SiAP
SAKUN
SA-UP & SIKUBAH
SAU
SA-IP SA-PP SA-T SA-BL SA-BS SA-BLL SAI
SAK
SIMAK-BMN
9
TAHAPAN HIBAH LANGSUNG - KAS Grant Summary + GA
Pemberian no register
Penyampaian lembar ke 2 SPHL ke DJPU
DJPUDEAS
Permintaan ijin pembukaan rekening
1
DJPBN- Dit. PKN
2
Permintaan no register
Surat Pernyataan Penggunaan Rek , register
Persetujuan pembukaan Rek Pemerintah Lainnya
PA/KPA Pengesahan SPHL/SP3HL
4
3
KPPN Pengajuan SP2HL/SP4HL
register, izin rek.
Usulan pengesahan revisi DIPA
DJPBN-Dit. PA
Pengesahan Revisi DIPA
SPTMHL, SPTJM, SP2HL
5
7/15/2012
TAHAPAN HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA/SURAT BERHARGA 1
2
Penyusunan BAST
Permohonan Registrasi
DJPU
DONOR
4
Tahapan register dapat diskip jika sudah ada registrasinya
Pemberian No. Register
Penyusunan BAST
SPTMHL, SPTJM, SP3HLBJS*, MPHL BJS
Grant Summary + GA
PA/KPA
Pengesahan Belanja
3 SPTMHL · SP3HLBJS · BAST
Permohonan Pengesahan Pendapatan
KPPN
DJPU Pengesahan Persetujuan
* SP3HLBJS agar dibuat rangkap 3
· Melaporkan dalam SIMAK BMN, LRA dan Neraca · Menjelaskan Hibah dalam CaLK · Menatausahakan dok. Terkait penerimaan hibah
11
Apakah BAST/BAPH? BAST/BAPH
adalah
suatu
dokumen yang merupakan bukti penyerahan barang/jasa antara satu
pihak dengan pihak yang lainnya.
12
6
7/15/2012
BAST ≠ Laporan Kegiatan Hibah • BAST adalah satu-satunya bukti penyerahan dan penerimaan hibah yang diakui oleh kedua belah pihak (dokumen sumber). • Laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan atau sejenisnya dari donor hanya merupakan laporan (report), bukan bukti penyerahan hibah.
• Report to report = Merepotkan = tidak akuntabel • Akuntabel = Dokumen sumber Proses akuntansi Laporan
Fungsi BAST/BAPH PEMBERI HIBAH •
Dokumen sumber
•
pencatatan.
pencatatan •
Dokumen penerimaan
Dokumen sumber
•
Bukti penyerahan hibah
hibah
• Dokumen Perencanaan
14
7
7/15/2012
Komponen Minimal Berita Acara Penyerahan Hibah
Tanggal serah terima; Pihak Pemberi dan Penerima Nilai nominal (valas dan IDR); Bentuk hibah; Rincian harga per barang
Tujuan Penyerahan Barang 15
Penandatanganan dokumen pertanggungjawaban hibah Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/satker selaku PA/KPA
Menteri/pimpinan lembaga selaku PA
Pimpinan K/L / Satker penerima Hibah
SP2HL SP3HL-BJS SPTMHL SPTJM MPHL-BJS
Izin Pembukaan rekening
BAST
8
7/15/2012
REKONSILIASI
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan
beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
17
Dasar Hukum Tentang Ketentuan Rekonsliasi Ps.26 (K/L dengan Pemberi Hibah) Ps.27 (DJPU dengan Pemberi Hibah)
Ps.25 (K/L dengan DJPU)
PMK 230/PMK.05/201 1 TENTANG SISTEM AKUNTANSI HIBAH
9
7/15/2012
Rekonsiliasi (Pencocokan data hibah) DONOR
Dit. PKN
K/L
DJPU
KPPN 19
Temuan BPK atas Hibah Langsung Tidak Melalui APBN Tahun 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
K/L Kejagung Kemendikbud Kemenakertrans BPS Bappenas BPN POLRI BNN Komnas HAM Kemensos Kemenkes KLH Kemen PAN & RB Kementan Kemenhut
Jumlah
Jenis Hibah Kas Barang Jasa 7,42 21,75 0,74 1,08 2,76 0,06 10,69 0,82 6,62
Jumlah
2,12 15,41 USD 781,985
195,49 0,56 2,49 0,07 1,08 7,30 -
3,35 1,15 6,56 -
7,42 217,24 0,74 1,08 2,76 0,62 13,18 0,89 6,62 1,08 11,06 4,49 1,15 8,68 15,41 USD 781,985
74,38 USD 781,985
207,00 11,05 -
292,43 USD 781,985
3,76 1,14 -
Ket : nilai dalam milliar rupiah
10
7/15/2012
Sekian ... ..Terima Kasih
21
LAMPIRAN
11
7/15/2012
Hibah Dalam dan Luar Negeri dalam Undang-Undang (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Pasal 22 ayat (2): Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah” atau sebaliknya”. ayat (3): Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. • Pasal 23 ayat (1): “Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR”. • Pasal 24 ayat (2): ”Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD”. 23
Hibah Dalam dan Luar Negeri dalam Undang-Undang (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarara
• Pasal 33 ayat (1): . Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undangundang tentang APBN • Pasal 33 ayat (2): Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN • Pasal 38 ayat (1): Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undangundang APBN 24
12
7/15/2012
Register
13
7/15/2012
14
7/15/2012
Pembukaan Rekening
15
7/15/2012
Surat Izin Pembukaan Rekening
16
7/15/2012
Pengesahan Hibah Uang
Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
17
7/15/2012
18
7/15/2012
Format SPTMHL
19
7/15/2012
BAST
Contoh draft BAST JASA
20
7/15/2012
Contoh draft BAST BARANG
21
7/15/2012
Pengesahan Barang/Jasa
22
7/15/2012
Format SP3HL -BJS
Format SPTMHL
23
7/15/2012
Format SPTJM
24
7/15/2012
Format MPHL – BJS
25
7/15/2012
26
7/15/2012
Penjelasan
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
• Ayat 1 ; Kementerian/Lembaga melakukan rekonsiliasi dengan DJPU atas realisasi penerimaan hibah langsung secara triwulanan. • Ayat 2 ; Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat UAPA sampai dengan UAKPA. • Ayat 3 ; Dalam hal rekonsiliasi terjadi ketidakcocokan maka kedua belah pihak melakukan penelusuran. • Ayat 4 ; Format Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
• Ayat 1 ; Kementerian/Lembaga melakukan pencocokan data dengan donor atas realisasi pendapatan hibah secara triwulanan. • Ayat 2 ; Dalam hal terjadi ketidakcocokan data maka kedua belah pihak melakukan penelusuran. • Ayat 3 ; Hasil pencocokan data dituangkan dalam Berita Acara. • Ayat 4 ; Copy Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DJPU c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.
• Ayat 1 ; DJPU melakukan konfirmasi dengan donor atas realisasi pendapatan hibah secara semesteran. • Ayat 2 ; Dalam hal terjadi ketidakcocokan data maka kedua belah pihak melakukan penelusuran.
27
