draft PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL PNPM PERKOTAAN

draft PEDOMAN OPERASIONAL BAKU

KEGIATAN SOSIAL

PNPM PERKOTAAN

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penguatan Modal Sosial, kegiatan sosial memiliki ruang lingkup yang luas. Seluas kehidupan masyarakat yang telah memiliki modal sosial sejak lama. Interaksi masyarakat melalui berbagai jaringan kerja sama yang membudaya membuktikan bahwa modal sosial telah tumbuh dan berkembang. Modal sosial dapat berfungsi ganda, selain untuk memperlancar pembangunan juga sebagai tujuan pembangunan.Untuk memperlancar pembangunan, solidaritas sosial sebagai akar modal sosial dapat digunakan untuk berbagai aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan sebagai tujuan pembangunan, modal sosial merekatkan upaya untuk saling bahu membahu dalam mengatasi segala persoalan pembangunan terutama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Modal sosial menurut Francis Fukuyama, adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan berlangsungnya kerjasama di antara mereka didasari oleh tumbuhnya nilai kepercayaan diantara anggota kelompok. Rasa saling percaya lahir dari norma-norma yang ditumbuhkan di lingkungan keluarga seperti kejujuran, menunaikan kewajiban, bertanggung jawab dan berlangsung secara timbal-balik. Kepercayaan yang dilandasi oleh norma-norma tersebut seperti pelumas yang membuat komunitas atau organisasi dapat dijalankan lebih efisien (Fukuyama; 2005; 21). Penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan tidak akan sanggup beroperasi meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa modal sosial. Oleh sebab itu dibentuklah BKM/LKM di setiap desa/kelurahan untuk mengorganisir modal sosial. Selanjutnya BKM/LKM bersama jaringan relawan sektoral (kader Posyandu, kader PKK, relawan pendidikan, relawan kesehatan, penyuluh pertanian dsb) mengusahakan peningkatan taraf hidup melalui pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup, seperti yang dicita-citakan MDGs. Sedangkan untuk mengukur sejauh mana kualitas manusia telah mencapai kesejahteraan, digunakan ukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari peningkatan angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Ketiga kebutuhan dasar tersebut didorong untuk dicukupi oleh potensi yang dimiliki masyarakat sendiri, baik berupa dana, gagasan, tenaga, dan jaringan kerjasama atau yang disebut sebagai modal sosial. Peran strategis PNPM Mandiri Perkotaan adalah mengasah potensi modal sosial agar dapat dimanfaatkan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dan kesempatan untuk mempengaruhi lembaga-lembaga kunci agar terlibat aktif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan masyarakat miskin. Dengan demikian, intervensi kegiatan sosial tidak hanya untuk membangun kapasitas manusia (human capital) tetapi juga memperkuat kapasitas modal sosial (social capital) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri masyarakat bermodal sosial kuat ditunjukkan dengan kemampuannya menerapkan jaringan kerja sama di atas kebersamaan (solidaritas), kejujuran, rasa percaya dan saling bertanggung jawab. Sebagai contoh, jika salah seorang warga sedang menyelenggarakan hajatan para tetangga pasti berdatangan untuk saling membantu. Sejumlah peristiwa penting dalam kehidupan amat dihormati, sakral dan dianggap harus dibantu dengan penuh gotong royong, baik pada saat senang maupun susah. Peristiwa-peristiwa yang mendapat tempat di hati masyarakat tersebut antara lain perkawinan, khitanan, mendirikan rumah,

2

pesta syukuran atau saat mengalami musibah, sakit, dan meninggal dunia. Semua tetangga bahu-membahu memberikan bantuan tanpa pamrih dengan satu alasan untuk menolong. Salah satu perwujuan modal sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah melalui kegiatan Tridaya (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Kegiatan Tridaya tersebut saling memperkuat dan melengkapi dalam upaya menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin yang kompleks dan multi-dimensi. Sebagai bagian Tridaya, kegiatan sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan direncanakan secara partisipatif dan dituangkan ke dalam PJM Pronangkis. Kegiatan sosial saling melengkapi dengan kegiatan ekonomi dan lingkungan/infrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan sosial adalah kegiatan untuk memberdayakan dan membantu kelompok masyarakat termiskin melalui penguatan modal sosial dalam masyarakat, seperti misalnya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat miskin, kegiatan-kegiatan untuk menguatkan jaringan relawan, kegiatan-kegiatan fasilitasi untuk masyarakat termiskin baik dari kelompok produktif maupun lanjut usia, dan sebagainya. POB (Pedoman Operasional Baku) Kegiatan Sosial ini hadir untuk menjadi acuan masyarakat untuk merancang kegiatan sosialnya agar peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin tercapai. Dengan demikian, tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk berkontribusi pada pencapaian target IPM dan MDGs semakin mudah tercapai melalui kegiatan-kegiatan sosial tersebut. POB ini memberikan petunjuk operasional dan aspekaspek teknis untuk merancang kegiatan sosial, melalui pendampingan teknis, pendanaan, dan peningkatan kapasitas. PNPM Mandiri Perkotaan memfasilitas penguatan modal sosial yang telah tumbuh di masyarakat dengan memberikan bantuan teknis operasional sesuai kebutuhan masyarakat. POB Kegiatan Sosial merupakan turunan dari berbagai pedoman teknis. Dalam melaksanakan kegiatan sosial, masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang disebut dengan KSM. Konsep dan petunjuk pembentukkan KSM diatur dalam Petunjuk Teknis Pengembangan KSM.

1.2

Definisi/Pengertian

Kegiatan sosial adalah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat (laki-laki dan perempuan), terutama kelompok miskin, melalui penguatan modal sosial dan pelaksanaan tindakan bersama seluruh masyarakat. 1.3

Tujuan

Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin (laki-laki dan perempuan), melalui penguatan modal sosial dan pelaksanaan tindakan bersama seluruh masyarakat yang dilakukan secara swadaya dan berkelanjutan. 1.4.

Output

1. Menguatnya solidaritas sosial. 2. Menguatnya jaringan kerja sama relawan sektor (pendidikan, kesehatan, dsb). 3. Meningkatnya kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan potensi yang dimiliki. 4. Meningkatnya keswadayaaan masyarakat. 5. Terlayaninya masyarakat miskin untuk kebutuhan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta meningkatnya pendapatan, daya beli, angka harapan hidup. 6. Terbukanya kesempatan akses usaha dan kesempatan kerja bagi warga miskin. 3

7. Berlanjutnya kegiatan sosial melalui kemitraan dengan Pemda, dunia usaha dan kelompok peduli lain.

1.5.

Kelompok Sasaran

1. Kelompok sasaran utama dari kegiatan sosial adalah masyarakat miskin (laki-laki dan perempuan) terutama masyarakat termiskin di kelurahan. 2. BKM/LKM, UP-UP 3. Pemerintah daerah dan pihak terkait 4. Relawan pendamping (kelompok peduli dan tokoh masyarakat) 1.6. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan sosial dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan meliputi dua hal, yaitu pendampingan teknis dan dana BLM. Selain dari dana BLM, melalui pendampingan teknis diharapkan dapat diperoleh sumber-sumber pendanaan lain, baik swadaya, tabungan kelompok, APBD, CSR, dan lainnya. Pendampingan teknis dilakukan oleh fasilitator dan relawan di tingkat masyarakat untuk mencapai 7 output utama poin 1.4 di atas. Segala penyelesaian persoalan masyarakat diserahkan kepada masyarakat dan menjadi otoritas mereka dengan menggunakan potensi modal sosial yang dimiliki.Untuk sejumlah sektor yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti peningkatan taraf hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan atau penanggulangan resiko bencana (PRB) diarahkan agar sesuai dengan target IPM-MDGs. 1. Pengelolaan Kegiatan Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan berada dibawah tanggung jawab UPS. Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, maka ruang lingkup kegiatan Sosial meliputi (Lihat Gambar 3): Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, diutamakan usia produktif, seperti: a) Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga (tabungan dan pengelolaan keuangan kelompok), b) Pelatihan kewirausahaan, c) Pelatihan ketrampilan dan teknis,seperti pelatihan pertukangan, pelatihan kebencanaan, dll. 2. Kegiatan pelayanan pendidikan diperuntukkan bagi balita dan anak-anak usia sekolah mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun. 3. Kegiatan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia setelah melewati usia produktif, lansia). 4. Kegiatan santunan dalam keadaan tertentu seperti bencana atau santunan untuk pemanfaat usia tidak produktif. 5. Kegiatan pengelolaan aset kelompok. 6. Dan lain lain. 1.7. Strategi Pendampingan Kegiatan Sosial i.

Penguatan kelompok Penguatan kelompok melalui: a) Peningkatan kapasitas dan keahlian melalui berbagai jenis pelatihan dan pendampingan, dibukanyakesempatan lapangan pekerjaan, maupun pemetaan sumber penghasilan yang tersedia; b) Pelaksanaan pertemuan rutin, tabungan kelompok, dan bagi kelompok ekonomi melaksanakan pinjaman bergulir serta sebagai upaya untuk peningkatan penghidupan masyarakat miskin; c) Penerapan aturan bersama dalam kelompok agar bijaksana,sadar, dan terbuka dalam mengelola keuangan kelompok; dan d) Penerapan kualitas dan pemastian keberlanjutan dalam semua kegiatan.

4

ii.

Pendekatan berbasis kebutuhan dan inisiatif masyarakat Masyarakat miskin didorong untuk belajar berinisiatif dalam pemenuhan kebutuhan mereka dalam rangka memperluas akses terhadap berbagai aset khususnya aset SDM, aset sosial, dan aset keuangan.

iii.

Meningkatkan pelayanan BKM/LKM melalui Unit-Unit Pelaksana untuk masyarakat miskin Keberadaan BKM/LKM serta unit-unit pelaksananya (UPK, UPL dan UPS) dimaksudkan untuk memperluas dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat miskin dalam meningkatkan penghidupannya.

iv.

Penguatan kapasitas masyarakat miskin dalam ketrampilan kerja dan usaha Penguatan kapasitas masyarakat miskin dalam ketrampilan kerja dan usaha melalui: a) pelaksanaan berbagai jenis pelatihan ketrampilan kerja dan usaha, b) pembelajaran akses ketrampilan kerja dan usaha, serta c) pengembangan kerjasama dalam peningkatan akses kerja dan usaha.

v.

Memanfaatkan Jaringan Memanfaatkan jaringan melalui modal sosial yang berkembang dalam masyarakat.

vi.

Penguatan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) KBK melalui: a) identifikasi kebutuhan belajar; b) Perencanaan; c) Pelaksanaan Kegiatan Belajar; d) Evaluasi

Buku POB Sosial ini berlaku untuk seluruh wilayah dampingan PNPM Perkotaan. Di lokasi yang ditentukan oleh PMU PNPM Perkotaan, dilaksanakan Kegiatan Pilot Penguatan KSM yang dijelaskan lebih rinci dalam lampiran 2.

5

BAB 2 KETENTUAN PEMANFAATAN BLM KEGIATAN SOSIAL Kegiatan sosial adalah inisiatif masyarakat untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan berorientasi pada pencapaian target IPM dan MDG’s. Seluruh prakarsa masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya bagaimana mekanisme pendanaannya dan bersumber dari mana saja. Untuk kegiatan sosial yang didanai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. BLM hanya untuk warga miskin yang tercantum dalam PS-2. 2. Kegiatan sosial yang dilakukan memiliki potensi untuk bersinergi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi. 3. Mengutamakan kegiatan peningkatan kapasitas dan ketrampilan bagi warga miskin. 4. BLM memberikan manfaat secara berkelanjutan. 5. BLM dapat digunakan untuk kegiatan berikut ini dengan rencana pengelolaan kegiatan yang jelas:  Asset bergulir dan asset produksi  Magang (OJT) di perusahaan/IKM (industri kecil menengah), disertai skema pembiayaan yang disepakati antara BKM/UPS dengan perusahaan/IKM. 6. Kegiatan sosial lainnya, seperti kebencanaan, dll.

Kegiatan sosial yang didanai oleh pemanfaatannya dengan pihak terkait.

sumber

dana

lain

dapat

disepakati

syarat

Untuk lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pilot pendampingan KSM, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM sosial ini diatur pada lampiran 2. Khusus untuk kegiatan Pilot Penguatan KSM, dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar setelah mendapat pelatihan dan memenuhi kriteria KSM.

6

Gambar 3 Ruang Lingkup Kegiatan Sosial dan Pendanaannya Sasaran Balita dan Usia Sekolah

Kegiatan

Lembaga Mitra Dinas Kesehatan, LSM, Lembaga Sosial, CSR

Pendidikan dan Kesehatan PENDIDIKAN 1. Beasiswa Berkelanjutan 2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu 3. Pengadaan APE TK KESEHATAN 1. Imunisasi 2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan) 3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah) 4. Pengobatan Massal 5. Vaksinasi Malaria 6. Fogging 7. Pencegahan Penyakit Menular 8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan) 9. Pemberian Makanan Tambahan

UPS

Usia Produktif (diprioritaskan untuk dibiayai BLM Sosial)

Kurikulum dan Jenis Pelatihan

Pelatihan

Dinas Pertanian, Perikanan, Koperasi dan UMKM, Lembaga Sosial, LSM, CSR dsb

PELATIHAN 1. Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga 2. Pelatihan Kewirausahaan 3. Pelatihan Ketrampilan 4. Pelatihan Pertukangan 5. Pelatihan Kesehatan 6. Pelatihan Perbengkelan Usia Tidak Produktif

Kesehatan dan Jaminan Hari Tua

Dinas Sosial, LSM, CSR, Lembaga Sosial dan Perguruan Tinggi

Pengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari Tua Bagi orang Jompo, Janda tua, dsb

7

Gambar 4 Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial Laba Perguliran

Sekretariat

Pelatihan

Kegiatan Ekonomi Produktif (dana bergulir)

KSM Pelaksana

Jenis-jenis Kegiatan

Lembaga-Lembaga Mitra

Bentuk Penyertaan (Sharing)

KSM Sosial

Aktivitas Kesehatan

Semua Dinas Pemda, Lembaga Sosial, Perguruan Tinggi, LSM, Dunia Usaha, Ormas, donor, dsb

Bidan desa, Obatobatan, asuransi kesehatan, alat-alat kesehatan, tenaga medis

KSM Sosial

Aktivitas Pendidikan


Penyediaan Guru PAUD, dana BOS, perlengkapan sekolah

KSM Sosial

Aktivitas Penanggulangan Bencana


Bantuan kebutuhan pokok, air bersih, pakaian, shelter, perahu karet, alatalat berat, dsb

KSM

UPS

Keterangan Garis Koordinasi

UPK

Garis pendanaan (BLM/perguliran) Garis verifikasi

8

BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL 3.1. Perencanaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi seluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalam proses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitas sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM, UPS dan KSM Sosial, yaitu: 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2) Bimbingan dan pendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) Pendampingan KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6) Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi penting dalam tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen program yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangka mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat yang berkesinambungan. Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial

Sosialisasi pengelolaan Kegiatan Sosial

1

Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/ Panitia

9

KSM/Panitia Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

10

8

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pendampingan pada BKM/ LKM + UPS

Pembangunan/penguatan KSM/Panitia Sosial

2

3

1. Diutamakan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan 2. Kemanfaatan langsung kepada PS2 (cek daftar PS2) 3. Jika terkait mata pencaharian diprioritaskan yang menunjang ekonomi,meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis) 4. Keberlanjutan 5. Penggalangan Swadaya 6. Kerjasama Kemitraan 7. Transparansi & Akuntabilitas

Perbaikan usulan kegiatan (Belum Layak)

Sosialisasi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosial

11

7

Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak) Pendampingan KSM/ Panitia Sosial untuk Penyusunan Usulan Kegiatan dan Laporan

4 6

Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM

KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan Kegiatan

5

Petunjuk Teknis Kegiatan Sosial Berkelanjutan

9

1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan sosial No 1

2

Kegiatan/Tujuan Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, seperti menyiapkan bahan sosialisasi, koordinasi dengan Lurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkan peserta yang akan diundang, waktu yang tepat, susunan acara, dll. Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pokok-pokok pesan yang perlu untuk dipahami oleh peserta adalah:  Penjelasan tentang tujuh prinsip-prinsip pengeloaan kegiatan sosial  Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial  Alur pelaksanaan kegiatan Catatan :kegiatan ini dilakukan di tingkat kelurahan, dan dapat dilanjutkan oleh BKM/LKM dan relawan dengan memanfaatkan berbagai kegiatan warga

3

4

Buat berita acara hasil sosialisasi yang dilampiri dengan daftar hadir peserta sosialisasi Setelah acara sosialisasi, koordinasikan dengan BKM/LKM tentang rencana pelaksanaan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, tetapkan waktu dan tempatnya

Pelaku Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Pelaksana : Lurah/Kades Peserta : BKM/LKM+UPS relawan(KBK), Aparat Kel/Desa, Warga Miskin PS-2 (L/P), ormas, lembaga sosial, yayasan, dll. Fasilitator : Fasilitator Kelurahan Pelaksana : Fasilitator kelurahan Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Output

Bahan sosialisasi

Daftar hadir sosialisasi dan catatan proses tanya jawab

Berita Acara hasil sosialisasi Jadwal definitif kegiatan dan penanggung jawabnya

2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS No 1

2

3

Kegiatan/Tujuan Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, seperti menyiapkan bahan, format, koordinasi dengan BKM/LKM, memilih waktu yang tepat, dll. BKM/LKM mengundang anggotanya berserta personil UPS untuk hadir pada pertemuan bimbingan pengelolaan kegiatan sosial Pelaksanaan bimbingan, Fasilitator menerangkan tentang pentingnya untuk memahamkan masyarakat khususnya seluruh warga miskin yang ada di PS-2. Menjelaskan detail delapan prinsip pengelolaan kegiatan sosial dan bagaimana penerapannya di masyarakat.

4

Membimbing dan simulasi pengisian formatformat: usulan kegiatan, laporan hasil kegiatan, RAB dan laporan keuangan. Penugasan kepada peserta untuk pengisian format-format agar semakin terampil. Pendampingan intensif (interpersonal/ group) kepada BKM/LKM dan UPS dalam memahami konsep, dan menggunakan alat kerja

Pelaku

Output

Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Bahan untuk bimbingan, format usulan kegiatan, format laporan, dll.

Pelaksana : BKM/LKM

Undangan kegiatan

Pelaksana : BKM/LKM

Daftar hadir undangan

Peserta : LKM/BKM, UPS Fasilitator : Fasilitator kelurahan

Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Berita acara pelaksanaan kegiatan

Format terisi dengan benar, prinsip diterapkan.


10

3)

Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosial No 1

Kegiatan/Tujuan Identifikasi jenis dan jumlah kegiatan yang sudah masuk program sosial dalam Renta PJM Pronangkis dan kebutuhan akan KSM/Panitia pelaksananya Identifikasi KSM sosial yang sudah ada dan pernah menjadi pelaksana kegiatan. Identifikasi lembaga/ organisasi sosial yang petensial untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial Melakukan penguatan terhadap KSM yang sudah ada agar semakin kuat dan mantab sesuai dengan prinsip pembangunan KSM dari sisi kelembagaan, anggota, acuan dan pola kerja yang dikembangkan.

2

Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.

3

Membangun KSM baru (bila diperlukan) dengan pola:  menggunakan lembaga/ organisasi sosial yang sudah ada dan petensial  KSM yang benar-benar baru untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.

Pelaku Pelaksana : UPS LKM/BKM Fasilitator : Fasilitator kelurahan

Pelaksana : UPS LKM/BKM, Relawan Peserta : Relawan(KBK), Pengurus dan anggota Warga miskin (PS-2) Fasilitator : Fasilitator kelurahan Pelaksana : UPS LKM/BKM/ relawan

Output Didapatkanya data tentang jumlah kegiatan, jumlah KSM sosial yang ada, dan jumlah lembaga/org potensial menjadi KSM

KSM melakukan penguaan lembaga, anggota, acuan dan pola kerja. KSM paham dan mau menerapkan prinsip

KSM paham dan mau menerapkan prinsip

Peserta : pengurus lembaga, calon anggota KSM (khususnya Miskin PS-2) Fasilitator : Fasilitator kelurahan

4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporan No 1

2

Kegiatan/Tujuan Memberikan pendampingan kepada pengurus KSM/panitia untuk memperkenalkan/meningkatkan kemampuan teknis dalam pengisian format-format:  usulan kegiatan,  RAB  laporan hasil kegiatan,  laporan keuangan. UPS memastikan KSM mampu mengisi format secara mandiri, dan memberikan waktu konsultasi khusus untuk pengisian format.

Pelaku Pelaksana : UPS LKM/BKM/ relawan Peserta : pengurus KSM Sosial Fasilitator : Fasilitator kelurahan Pelaksana : UPS LKM/BKM/ relawan Peserta : pengurus KSM Sosial

Output Pengurus KSM mampu mengisi format-format kegiatan sosial dengan benar

Format usulan KSM tidak perlu revisi perbaikan.

5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatan No 1

2

Kegiatan/Tujuan Pengurus menyusun usulan kegiatan dan RAB secara mandiri

Usulan kegiatan juga memuat rencana kerja masing-masing prinsip pengelolaan kegiatan sosial.

Pelaku Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Fasilitator : Relawan Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Output Ada usulan kegiatan dan RAB KSM yang terisi benar.

KSM memahami detail kegiatan yang akan


11

No

3

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Rencana kerja harus jelas, terukur, terjadwal, dan ada penanggung jawabnya. KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatan dan RAB kepada BKM/LKM:  persyaratan KSM sudah lengkap  persyaratan Usulan kegiatan dan RAB sosial sudah lengkap

Fasilitator : UPS BKM/LKMdan Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Output dilakukan.

Resi penerimaan usulan kegiatan KSM dari BKM/LKM

6) Verifikasi & keputusanBKM/LKM No 1

UPS melakukan verifikasi usulan KSM berdasarkan format yang ada untuk memastikan:  Keterpenuhan syarat administrasi yang meliputi beberapa berkas.  Keterpenuhan syarat kelayakan biaya, teknis, dan lingkungan.  Keterpenuhan syarat penerapan prinsipprinsip pengelolaan kegiatan KSM yang dinyatakan layak oleh UPS maka diusulkan ke tingkat LKM/BKM untuk diambil keputusan pimpinan kolektif.

2

KSM yang dinyatakan belum layak oleh UPS maka usulan kegiatan dikembalikan ke KSM dan direkomendasi perihal perbaikannya. BKM/LKM mengadakan rapat untuk mengambil keputusan: menentukan skala prioritas dan alokasi dana untuk masingmasing KSM-KSM Tridaya

3

7)

Kegiatan/Tujuan UPS menerima usulan dan meregister usulan KSM/panitia sosial dengan buku khusus.

Pelaku Pelaksana : UPS BKM/LKM

Output KSM mendapatkan no register Usulan KSM dinyatakan layak atau belum layak

Pelaksana : UPS dan BKM/LKM

KSM layak dan belum layak diproses lebih lanjut

Pelaksana : BKM/LKM dan UPS

Surat keputusan BKM/LKM tentang usulan KSM/ BAPPUK

Pelaku Pelaksana : UPS, sekretariata dan BKM/LKM

Output Dokumen pencairan dana siap

Pelaksana : UPS, sekretariat dan BKM/LKM

Dana diterima KSM

Pencairan dana ke KSM No 1

2

Kegiatan/Tujuan Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariat mempersiapkan dana untuk pencairan kepada UPS BKM/LKM. UPS dibantu sekretariat mempersiapkan administrasi untuk mencairkan dana kepada KSM sosial yang telah direncanakan akan melaksanakan kegiatan. Pencairan dana dilakukan kepada KSM sosial yang besarnya sesuai dengan keputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatan jumlahnya besar (>15 juta), maka bisa dilakukan termin dalam pencairan sebagai pengendalian.

Bukti pencairan lengkap

3.2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana ke dalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadaya dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang


12

sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapat dicermati sejauhmana kegiatan mampu menggalang mitra strategis yang membuatnya berkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana BLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkan, tetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupun tanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapat dicek partisipasi, yaitu seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu Tahap Persiapan Pelaksanaan dan Tahap Pelaksanaan kegiatan sosial oleh panitia. 8) Persiapan pelaksanaan kegiatan No 1

2

3

Kegiatan/Tujuan Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasi kegiatan awal/persiapan, antara lain:  Diutamakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan (cek PJM Pronangkis)  recekpemanfaat/peserta yang direncanakan sudah ada dalam daftar war ga miskin (PS-2)  Memastikan rencana kegiatan memberi kemanfaatan langsung bagi warga miskin.  Jika terkait dengan mata pencaharian diprioritaskan kegiatan yang menunjang kegiatan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis)  Rencana kerja untuk melembagakan kegiatan agar keberlanjutan terjamin  Rencana kerja penggalangan swadaya masyarakat: uang, material, dll.  Rencana kerja Kerjasama dan kemitraan  Rencana kerja penerapan transparansi & akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kepada publik.

Rencana kerja untuk memperjelas target, tahapan kegiatan, penanggung jawab kegiatan, agar KSM/panitia mudah dalam melaksanakan kegiatan yang telah diencanakan.

BKM/LKM dan UPS membantu dengan mengambil peran-peran strategis untuk fasilitasi, mediasi kebutuhan KSM/Panitia seperti kerja sama dan kemitraan, dll.

Pelaku Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Fasilitator : UPS BKM/LKMdan Fasilitator Kelurahan

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan Pelaksana : UPS BKM/LKMdan Fasilitator Kelurahan

Output Implementasi mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan sosial Kegiatan terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan (MDGs) Diperoleh kegiatan yang sesuai dengan target IPM dalam peningkatan daya beli, pendidikan dan angka harapan hidup Kualitas kegiatan meningkat dengan adanya proses penguatan pada persiapan. Pelaksanaan membutuhkan untuk melibatkan komunitas dan warga miskin yang semakin luas. Rencana pelaksanaan matang terjadwal dan jelas penanggung Jawabnya BKM/LKM mendukung strategi dan pendekatan


13

9) Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/Panitia No 1

2

3

4

3.3.

Kegiatan/Tujuan KSM/Panitia telah menjalankan kegiatan persiapan dengan baik, rencana kegiatan yang tersusun diimplementasikan.

Pelaku Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

KSM/Panitia mengundang, mengumpulkan calon peserta untuk dilakukan penjelasan mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan, tahapan dan proses, tanggung jawab masingmasing pihak, dll. KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasi komunitas dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari penggalangan swadaya, pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untuk melaksanakan rencana kerja KSM/Panitia Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan bakuan seperti yang tercantum dalam usulan kegiatan yang telah disetujui oleh BKM/LKM. UPS mendampinggi, memantau, membimbing KSM/Panitia agar mampu melaksanakan kegiatan sesuai aturan main, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan.

Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan

KSM/Panitia mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan dengan baik sehingga bahan penyusunan laporan tersedia dengan baik dan cukup.

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Partisipan: Warga miskin PS 2 Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Output Calon peserta siap mengikuti kegiatan sosial yang difasilitasi oleh KSM/Panitia

Partisipasi warga terwujud dalam pelaksanaan kegiatan

Kegiatan terlaksana sesuai bakuan kegiatan dan terpantau oleh BKM/LKM melalui UPS

Data dan bahan untuk pelaporan kegiatan siap

Pengendalian dan Evaluasi

Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan kemajuan kegiatan, maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atau sumberdana lain. Di dalam laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah melayani berapa KK miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauh mana output dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalah konsumsi publik, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman di lima titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan langkah 11) sosialisasi laporan. 10) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan No 1

2

3

Kegiatan/Tujuan Mengundang anggota KSM/panitia pelaksana kegiatan sosial untuk bersama; melakukan evaluasi, konsolidasi data hasil, menyusunan draft laporan hasil Penyelesaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan minimal sesuai format yang telah disiapkan. Laporan juga dilampiri foto-foto kegiatan, laporan keuangan. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan sosial yang lengkap termasuk penggunaan dana, dokumentasi, dll. Kepada UPS BKM/LKM.

Pelaku Pelaksana: Ketua KSM/Panitia Peserta: Anggota KSM/Panitia Pelaksana: KSM/Panitia

Output Ada catatan evaluasi, data terolah, draft laporan jadi Dokumen laporan dan lampiran tersusun

Pelaksana: KSM/Panitia

Tanda terima penyerahan laporan hasil


14

11) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial No 1

2

3

4

5

Kegiatan/Tujuan Persiapkan dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dan salin bagian-bagian yang dibutuhkan untuk bahan sosialisasi. Buatlah ringkasan, kemudian salin dan gandakan sesuai dengan kebutuhan. Tempelkan beberapa informasi penting hasil kegiatan sosial di lima titik papan informasi dan pengumuman yang strategis lainnya.

Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkat kelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sosial, dengan menyampaikan ringkasan-ringkasan yang informatif dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sosialisasi dilakukan ditingkat basis minimal tiga titik utamanya kantong warga miskin, bisa dilakukan melalui pertemuan yang sudah ada di masyarakat. Memberikan salinan rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial kepada pihak terkait seperti: Lurah/kades.

Pelaku Pelaksana : BKM/LKM dan UPS Fasilitator : Tim Faskel/ relawan Pelaksana : BKM/LKM dan UPS Fasilitator : Tim Faskel/ relawan Pelaksana : UPS BKM/LKM Fasilitator : Tim Faskel/ relawan Pelaksana : relawan

Pelaksana : UPS BKM/LKM

Output Bahan untuk sosialisasi hasil kegiatan sosial

Info hasil pelaksanaan sudah tertempel

Berita acara dan daftar nama peserta

Berita acara dan daftar nama peserta Progres kegiatan sosial terpublikasi

3.4. Pendampingan KSM di lokasi Pilot Sebelum mencapai tingkat kemandirian, maka KSM perlu dikuatkan terlebih dahulu melalui kegiatan pendampingan di lokasi Pilot Penguatan KSM terpilih. Adapun hal-hal yang harus dikuatkan dalam KSM adalah aspek solidaritas dan kemandirian dalam menangani permasalahan kelompok, meliputi : 1. Pertemuan Rutin 2. Tabungan 3. Pembukuan 4. Pinjaman dalam Kelompok 5. Angsuran Anggota Untuk memudahkan, kelima hal tersebut di atas disebut juga dengan lima jalan menuju sukses, atau Panca Sutra. Kelima hal tersebut diyakini dapat memperkuat modal sosial KSM.Dengan pertemuan rutin, tabungan, dan pinjaman, keakraban (kohesivitas) KSM semakin terpelihara. Kepercayaanpun semakin terbangun ketika antar anggota dibiasakan mengangsur pinjaman tepat waktu dan membukukannya dengan baik agar pemasukan dan pengeluaran dapat dikelola dan dikendalikan.


15

BAB 4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI 3.5. Pemantauan Pengendalian pelaksanaan akan dilakukan melalui dukungan kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik (feed-back) terhadap strategi operasional yang ditetapkan dalam meningkatkan kinerja PNPM Mandiri Perkotaan. Kerangka pengendalian pelaksanaan secara terintegrasi sangat dipengaruhi oleh penetapan indikator-indikator kinerja kunci (key performance indicators), termasuk tolok ukur (benchmarking) yang digunakan. Pelaksanaan pengendalian akan difokuskan pada langkah-langkah berikut: i.

Pemantauan di tingkat program dilaksanakan secara rutin, dalam basis harian maupun bulanan melalui sistem informasi manajemen (SIM), pengelolaan pengaduan masyarakat, dan website, yang terutama ditujukan untuk melakukan pengamatan serta menjaga koridor keberlanjutan program, yang dapat diindikasikan melalui konsistensi terhadap pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perkotaan. Pemantauan dilakukan oleh konsultan, fasilitator, maupun secara partisipatif oleh masyarakat. Pemantauan secara partisipatif oleh masyarakat dilakukan melalui perangkat kerja partisipatif.

ii.

Supervisi dilaksanakan secara periodik, dalam basis triwulanan secara proporsional termasuk melalui uji petik, dan difokuskan serta ditujukan untuk melihat hasil-hasil yang telah diperoleh, dengan membandingkan terhadap target yang ditetapkan dalam perencanaan. Hasil-hasil yang diperoleh akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pencapaian keluaran (output). Supervisi di tingkat masyarakat dilakukan oleh BKM/LKM, UP, dan relawan dengan metoda uji petik yang disepakati bersama.

iii.

Pelaksanaan evaluasi dan penilaian untuk memberikan umpan balik terhadap ketepatan penerapan strategi operasional, diukur melalui tingkat pencapaian dari setiap indikator yang digunakan (seperti outcome, dampak program), untuk dibandingkan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Konsistensi keberlanjutan program dievaluasi dan diukur melalui rancangan strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja implementasi program. Hasil evaluasi partisipatif oleh masyarakat dilaporkan dalam Rembuk Warga Tahunan.

Tujuan pengendalian yang berupa monitoring, supervisi maupun evaluasi adalah : a) Terkumpulnya data dan informasi tentang proses dan hasil setiap kegiatan. b) Memperoleh informasi tentang kondisi kesesuaian antara implementasi kegiatan dengan ketentuan yang ditetapkan (dalam pedoman). c) Memperoleh analisis tentang tingkat pencapaian keberhasilan (kinerja) sesuai dengan aspek-aspek dan ukuran yang telah ditetapkan. d) Memperoleh analisis tentang hasil dan dampak dari pelaksanaan program. e) Membangun sistem tanggungjawab sosial di tengah masyarakat terhadap jalannya setiap pelaksanaan kegiatan. 3.6. Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan Pengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara berjenjang mulai level fasilitator hingga KMP. Substansi pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung pada Tenaga Ahli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan sosial agar sesuai koridor, tidak melanggar negative-list, tidak


16

menyimpangi ketentuan yang berlaku dan menunjang pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I hingga Bab IV. Dimuka sempat disinggung bahwa kegiatan sosial berhubungan dengan sektor-sektor yang relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program Serba Murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan. Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sektor-sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun pemerintah pusat akan menjadikan program berjangka panjang. Kegiatan sosial yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan program-program daerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan sosial yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka dan program lainnya juga akan lebih terpelihara masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal sosial dan jaringan sosial. Oleh sebab itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat masa transisi yang jelas dalam pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju keberlanjutan program Sosial. Berikut ini hierarki pengendalian oleh askot sosial dan fasilitator sosial yang dikoordinir oleh TA Sosialisasi. Lambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hingga ke level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sektoral, terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk (perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerja sama dengan relawan-relawan spesialis (sektor) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi. Untuk pengendalian dan pengelolaan pendampingan KSM dilokasi Pilot Penguatan KSM diatur pada lampiran 2 POB ini.


17

Gambar 7 Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial

PENGENDALIAN

KEBERLANJUTAN

KMP USK COMMUNITY ORGANIZING SOS ACTIVITY

SKPD – SKPD SEKTORAL CSR

RELAWAN PENDIDIKAN

KMW

Relawan Posyandu

TA SOSIALISASI Relawan Pertanian

RELAWAN KESEHATAN

KSM SOSIAL

Perguruan Tinggi

KSM SOSIAL

ASKOT SOSIAL

KSM SOSIAL BKM KSM SOSIAL

FASILITATOR SOSIAL

UPS


LAMPIRAN 1 KEGIATAN SOSIAL UNTUK MEMPERKUAT SUMBER DAYA MANUSIA Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan dengan menumpang pada potensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akan tercapai lebihcepat, tahan lama dan tidak bias sasaran. Salah satu faktor yang membuat tujuan pembangunan segera tercapai dan tepat sasaran adalah dengan menjalankannya dari bawah (bottom up), mengikuti kebutuhan masyarakat agar lebih realistis. Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM Mandiri Perkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan sosial atau yang disebut dengan Tridaya. Salah satu aspek penting adalah pengembangan masyarakat (Social Development); sebab tiap langkah kegiatan PNPM selalu membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat. Pentagon Penghidupan Berkelanjutan Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akan menjadi landasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluang menuju masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang sosial terkandung aspek pengembangan masyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitas atau masyarakat yang efektif dibangun dari sinergi peran individuindividu yang kuat. Sehingga bidang sosial menerjemahkannya ke dalam sejumlah kegiatan sosial yang salah satunya adalah membangun kapasitas SDM (human capital). Dalam pentagon peningkatan akses, aset dan sumber daya, kegiatan sosial mengambil peran pada potongan aspek Sumber Daya Manusia (Human Capital) dengan aspek Sosial (social capital) dan aspek Financial (financial capital) (Gambar I).


19

Gambar 1 Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya FINANCIAL

Bersama dengan Kegiatan Ekonomi, dan Infrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan, Kegiatan Sosial berfungsi memperkuat modal sosial, human capital dan jaringan sosial agar tercipta kesinambungan program

SDM & FINANCIAL

SUMBERDAYA MANUSIA

NATURAL

SDM & SOSI AL

INFRASTRUKTUR SOSIAL

Pada potongan pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringan sosial yang telah terbentuk di masyarakat dan tidak menciptakan “kepanitiaan” baru yang terlepas sama sekali dari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akan lebih berdampak luas jika dilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentuk-bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan), instan dan karitatif tetapi harus berkesinambungan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yang diorganisir oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM. UPS mengorganisir aktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam hal peningkatan kapasitas SDM maupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja, sebagaimana aktivitas ekonomi produktif dalam sustainability livelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan sosial akan berjalan efektif meningkatkan kesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Kaitan Kegiatan Sosial dengan IPM dan MDGs A. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGs Sejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjuru dunia. Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yang pernah disepakati dunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an ke dalam satu paket, yaitu paket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utama yang disebut dengan Millennium Development Goals (MDG) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai sasaran pembangunan millennium. Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain: KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk


20

Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan September 2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan, termasuk presiden Indonesia, sepakat untuk menandatangani sebuah Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) yang diadopsi dari seluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan indicator yang harus dicapai, yaitu : 1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim 2. Pemerataan pendidikan dasar 3. Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya 7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Sebagai tindak lanjut, setiap negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkan MDGs report (www.wikipedia.org). Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besar menyasar kepada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatan anak, kesehatan ibu, pencegahan penyakit menular, kondusifnya lingkungan) dan pendidikan (pendidikan dasar, kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) serta kemitraan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebut diratifikasi di setiap negara untuk menjadi target pembangunannya masing-masing. Sebagai konsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semua kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutama terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

B.

Hubungan Kegiatan Sosial dengan IPM

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan Human Development Indeks (HDI) adalah indeks standard untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran 2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Karena telah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaan mestinya digunakan juga secara bertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDM meningkat secara nasional. Indeks ini untuk mengukur kapasitas SDM secara individu


21

namun tidak menutup kemungkinan menunjang kapasitasnya sebagai makhluk sosial. Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melalui angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan kesejahteraan dan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akan menguatkan modal sosial. C.

Strategi Pendampingan Kegiatan Sosial Gambar 1 Ilustrasi Jaringan Kerjasama Relawan Sektor

Paguyuban Pedagang Pasar Pedagang Sayuran

Kelompok Relawan Pendidikan Kader PAUD Pegiat Sekolah Demokrasi

Relawan Kesehatan Kader PKK

Pedagang Buah

Pedagang Tempe

Relawan Pedagang Kelompok Tani

Kader PKK

Kader BKKBN

Relawan Anak Jalanan

Kader Posyandu

Petani Kedelai

Himpunan Petani Pemakai Air ( HIPPA )

Bidan Desa

Petani 1

D ES

A/K

ELU

RAH

Petani Sayuran & Buah

Petani 2

Petani 3 Petani 4

Relawan Pertanian

i an kT o mp ) elo AN K T an K ng APO u b (G Ga

AN


22

Gambar 2 Proses Belajar dalam KBK

Gambar diadaptasi dari Membangun Masyarakat Pembelajar, Panduan Metodologi Pendidikan Non formal untuk fasilitator Lapang, SPPM; 2003


23

LAMPIRAN 2 KEGIATAN PILOT PENDAMPINGAN KSM Bappenas menyiapkan strategi penanggulangan kemiskinan secara lebih komprehensif yang berbasis pada pengembangan penghidupan berkelanjutan/P2B (sustainable livelihoods approach). Menindaklanjuti hal tersebut maka PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan Program Pengembangan Penghidupan Masyarakat berbasis Masyarakat (PPMK) yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tahap 1: Kegiatan Pilot Pengembangan KSM, melalui: a. Membangun modal sosial dan komitmen kelompok b. Melaksanakan lima aturan dasar kelompok 2. Tahap 2: Program Dana Bergulir, melalui: a. Rencana pengembangan usaha b. Penambahan modal sesuai aturan UPK 3. Tahap 3: Usaha Ekonomi Produktif , melalui: a. Menjalin kemitraan b. Penambahan modal sesuai dengan ketentuan PPMK Keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan pelembagaan perencanaan partisipatif dan pengokohan kelembagaan masyarakat tingkat basis, yaitu Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tahap pertama kegiatan pengembangan penghidupan di PNPM Mandiri Perkotaan adalah Pilot Penguatan KSM. Pilot dilaksanakan dengan cara pendampingan intensif untuk penguatan kelompok KSM, agar KSM dapat menjadi kelompok yang berdaya. Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan akses kerja dan usaha bagi kelompok marginal. Kegiatan pilot inimerupakan intervensi PNPM Mandiri Perkotaan dari tahap miskin ke berdaya. Pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan aset penghidupan yaitu aset sumber daya manusia, aset sumber daya alam, aset sumber daya sosial, aset sumber daya fisik dan aset sumber daya keuangan (merujuk lampiran 1). Dari lima aset pentagonal penghidupan tersebut, Pilot fokus untuk mengintervensi tiga aspek yaitu: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial, dan Sumber Daya Keuangan

Kegiatan Pilot Penguatan KSM adalah salah satu tahapan kegiatan pengembangan penghidupan di PNPM Mandiri Perkotaan yang metitikberatkan pada peningkatan akses usaha dan akses lapangan kerja bagi kelompok miskin. Pilot dilaksanakan melalui strategi penguatan kelompok, pendekatan berbasis kebutuhan dan inisiatif masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan BKM/LKM melalui Unit-unit Pelaksana untuk masyarakat miskin.


24

A. Tujuan Penguatan Kelompok melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan yang berorientasi pada peningkatan akses usaha dan kesempatan kerja bagi kelompok miskin. B. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Pilot Penguatan KSM adalah sebagai berikut: 1. Terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang anggotanya menjalankan secara konsisten lima aturan dasar kelompok yaitu: (1) Pertemuan rutin mingguan, (2)Tabungan rutin mingguan, (3) pembukuan rutin mingguan, (4) Pinjaman dalam kelompok, dan (5) Pengembalian pinjaman dalam kelompok 2. Meningkatnya jumlah warga miskin yang memiliki keterampilan usaha dan/atau kesempatan kerja 3. Meningkatnya jumlah KSM yang dapat mengakses dan melaksanakan Kegiatan Sosial Berkelanjutan. C. Ke-Khasan Pilot Pengembangan KSM Sesuai dengan tujuan utama program untuk menanggulangi kemiskinan dengan fokus pada masyarakat yang termiskin dari masyarakat miskin (PS-2 Prioritas 1) dengan usaha sendiri maka kegiatan Pilot Penguatan KSM ini memiliki ketentuan yang “tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan”, yang akan memandu masyarakat dalam pelaksanaan program. Ketentuan yang “tidak bisa ditawar atau tidak bisa dinegosiasikan” ini adalah masyarakat harus: 1. Penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat yang menjalankan secara konsisten lima aturan dasar kelompok; 2. Berlatih menolong dirinya dan berkontribusi untuk perkembangan kelompok; 3. Memberikan perhatian kepada anggota kelompok yang menurut penilaian anggota kelompok termiskin; D. Lokasi Tahun 2014 Kegiatan Penguatan KSM merupakan program pilot yang dilaksanakan di 9 provinsi, 14 Kabupaten/Kota yang tersebar di 56 kelurahan terpilih. Pemillihan kota/kabupaten lokasi pilot dilakukan berdasarkan kriteria kabupaten/kota yang memiliki komitmen DDUB tinggi di propinsi terpilih. Adapun kriteria kelurahan terpilih adalah sebagai berikut: 1. Status administrasi pemerintahan adalah kelurahan 1 2. Kategori kelurahan sedang atau besar 2 3. Merupakan kelurahan termiskin di tim fasiliator 4. Kinerja pembukuan sekretariat minimal memadai 5. Dalam setiap Kabupaten/Kota dipilih 4 (empat) kelurahan yang tersebar di 2 (dua) tim fasilitator yang berbeda. 6. Penetapan lokasi selanjutnya akan diatur melalui surat keputusan PMU. E.

Penggunaan dan Pemanfaatan Dana BLM Sosial untuk Penguatan KSM

1. Penggunaan Dana BLM Sosial BLM Sosial adalah stimulan untuk mendukung keuangan dan kegiatan kelompok serta BKM/UP-UP, yang diperuntukan bagi: a. Kebutuhan dasar b. Penguatan Kapasitas c. Aset bergulir dan aset produksi 1

Kecuali Provinsi Aceh, status administrasi adalah gampong Kelurahan sedang adalah kelurahan yang nilai pagu BLM 200 juta dan Kelurahan besar adalah Kelurahan yang nilai pagu BLM 350 juta. 2


25

2. Mekanisme penyaluran BLM sosial Setelah dana BLM masuk ke rekening BKM/LKM, maka dana BLM Sosial dengan porsi maksimum sebesar 30% dari total BLM dapat dimanfaatkan oleh KSM dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Pencairan dana BLM sosial tahap I sebesar 15 juta akan dikelola oleh UPS dan Relawan Pendamping yang digunakan untuk : i. Penguatan kapasitas Lurah, BKM/LKM, UPS dan Relawan Pendamping dengan materi KSM, manajemen organisasi, dll ii. Pelatihan KSM dengan materi manajemen organisasi, keuangan Kelompok, dll. b. Pencairan dana BLM sosial tahap II akan dikelola oleh KSM dan dimanfaatkan untuk pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dalam pengembangan usaha maupun lapangan kerja serta pinjaman anggota kelompok yang dikelola secara bergulir di KSM dengan ketentuan sebagai berikut : i. KSM mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai proposal yang telah dinyatakan layak oleh UPS dan telah diverifikasi oleh KMW/Korkot dan melampirkan dokumen proposal yang telah dinyatakan layak; ii. UPS dan Sekretariat BKM/LKM melakukan verifikasi RPD yang disampaikan KSM dengan alat bukti proposal layak; iii. Sekretariat BKM/LKM menyalurkan dana BLM sosial kepada KSM sesuai RPD yang telah diverifikasi. iv. KSM menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) kepada UPS dan Sekretariat BKM/LKM secara berkala dan UPL di bantu Relawan Pendamping melakukan monitoring perkembangan KSM secara berkala dan menerus. c. Tahapan Pemanfaatan BLM Sosial Tahapan pemanfaatan BLM Sosial ke KSM dilakukan dengan beberapa ketentuan khusus sebagai berikut : Tabel 1. Tahapan Pemanfaatan Dana BLM Sosial Tahapan Pemanfaatan Pertama (maks Rp. 15 Juta)

Kedua

Kegiatan

Jangka waktu

Pelatihan Lurah, BKM/LKM, UP, Relawan Pendamping, Pelatihan KSM terkait manajemen organisasi dan keuangan kelompok Pelatihan Keterampilan dan manajemen usaha sesuai kebutuhanKSM

Dana waqaf diperuntukan bagi: a. Kebutuhan Dasar b. Aset Bergulir dan Aset Produksi

Dilaksanakan sebelum pendampingan KSM Mulai minggu ke 1

Mulai minggu ke 5 dan seterusnya

Mulai minggu ke 13 dan seterusnya

Syarat

1. Terbentuk kelompok 2. Ada kepengurusan 3. Ada aturan bersama 1. Pemenuhan lima aturan dasar kelompok 2. Ada kesepakatan jenis usaha / kebutuhan dasar 3. Anggota KSM sudah memiliki manajemen usaha/ lapangan pekerjaan 1. Pemenuhan lima aturan dasar kelompok Proposal usaha diverifikasi dan disetujui oleh BKM/LKM dan Relawan Pendamping


26

F. Tahap pelaksanaan kegiatan Pilot KSM

Pembekalan kepada Fasilitator mengenai KSM 1

Ya

Pembangunan KSM  Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM kepada Masyarakat oleh Fasiltator  FGD Dinamika KSM (berbasis hasil RPK dan PS) 2

Teridentifikasi dan Penggalangan Relawan Pendamping Kelompok

Direkomenda sikan dalam Penetapan Prioritas 10

6.b.

 Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM oleh Relawan Pendamping Kelompok  FGD Dinamika KSM

1. Susun/Review Tujuan 2. Kesepakatan Bersama / Aturan Main :  Pertemuan rutin  Tabungan  pencatatan  Pinjaman  angsuran

5 3

Penyusunan Rencana Kegiatan KSM 8

Penilaian Kelayakan oleh UP-UP :  Kelayakan KSM  Kesesuaian usulan dengan PJM Pronangkis

 Akses BLM  Akses APBD  Akses Channelling  Akses Sumberdaya lain

9

7

Pelatihan kepada BKM, UP-UP dan Relawan Pendamping Kelompok

Pengembangan KSM

Tidak

6a 4

Proses Pembangunan KSM

Proses Verifikasi Usulan KSM

Gambar 1. Proses Pembangunan/Pengembangan KSM Tahap Kegiatan Pendampingan KSM di lokasi pilot pada hakekatnya sama dengan pendampingan kegiatan sosial di lokasi reguler sebagaimana dimaksud dalam Bab III POB ini (Lihat Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial, hal 9). Perbedaannya hanya terdapat dalam 1) penjabaran tahap kegiatan dan 2) pemanfaatan BLM. Terkait dengan penjabaran tahapan kegiatan, dalam Gambar 5 tersebut diterangkan bahwa pada Tahap 1 adalah Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial. Tahap ini dijabarkan lebih lanjut dalam Proses pembangunan/pengembangan KSM di Lokasi Pilot, menjadi terdiri dari : 1. Pembekalan kepada Fasilitator mengenai KSM 2. Sosialisasi di tingkat Kelurahan mengenai : a. Konsep dan Substansi KSM kepada Masyarakat oleh Fasilitator b. FGD Dinamika KSM (berbasis hasil RPK dan PS) 3. Melakukan identifikasi dan penggalangan Relawan Pendamping Kelompok


27

Sementara itu untuk Tahap 2, mengenai Pembangunan/Penguatan KSM Sosial (Tahap 3) dijabarkan lebih lanjut dalam pendampingan KSM menjadi : 1. Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM oleh Relawan Pendamping Kelompok serta FGD Dinamika KSM oleh Relawan pendamping Kelompok (Tahap ke 5). a. Pembangunan KSM (Tahap 6a) b. Pengembangan KSM (Tahap 6b) 2. Penyusunan/Review Tujuan dan Kesepakatan Bersama/Aturan Main (Tahap 7) yang meliputi 5 aturan dasar (Panca Sutra), yaitu : a. Pertemuan rutin b. Tabungan c. Pencatatan d. Pinjaman e. angsuran Sedangkan untuk Pemanfaatan BLM, di gambar 5 Pelaksanaan kegiatan sosial reguler baru dapat dilaksanakan pada tahap 7. Namun dalam Pendampingan KSM di Lokasi Pilot dilakukan sejak awal (pada minggu ke 0) yang dipergunakan untuk pelatihan BKM, UP-UP dan Relawan Pendamping Kelompok dengan alokasi sebesar Rp. 15 juta. Gambar 2 Penjabaran Tahap Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Pendampingan KSM Pelaksanaan Kegiatan Sosial

Tahap 1 Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial

Pendampingan Kegiatan KSM

Pembekalan kepada Fasilitator mengenai KSM (Tahap 1)

Sosialisasi di Tingkat Kelurahan (Tahap 2) 1. Konsep dan Substansi KSM kepada Masyarakat oleh Fasilitator 2. FGD Dinamika KSM (berbasis hasil RPK dan PS) Identifikasi dan Penggalangan Relawan Pendamping Kelompok (Tahap 3)


28

Pelaksanaan Kegiatan Sosial Pembangunan/Penguatan KSM Sosial (Tahap 3)

Pendampingan Kegiatan KSM Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM oleh Relawan Pendamping Kelompok serta FGD Dinamika KSM oleh Relawan pendamping Kelompok (Tahap ke 5). Pembangunan KSM (Tahap 6a)

Pengembangan KSM (Tahap 6b) peKSM (Tahap 6a) Penyusunan/Review Tujuan dan Kesepakatan Bersama/Aturan Main (Tahap 7) : 1. Pertemuan rutin 2. Tabungan 3. Pencatatan 4. Pinjaman 5. angsuran

Tahap sosialisasi hasil pemutakhiran Pemetaan Swadaya (PS) sebagaimana terlihat pada gambar 1 telah diuraikan pada tahap persiapan, dimana pada sosialisasi hasil PS, warga miskin yang belum memiliki kelompok maupun warga miskin yang telah bergabung dalam KSM (existing) telah menyatakan komitmen dan beminat berkelompok.


29

Tabel 2 Proses Pembangunan/Pengembangan KSM (Penjelasan Gambar 1)

No

Tahapan Kegiatan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

1.

Pembekalan Kepada Fasilitator mengenai KSM

Pembekalan mengenai substansi dan mekanisme materi Pendampingan KSM kepada Fasilitator

KMP dan WB

Pemandu Nasional KMP

1. Askot Sosial 2. Askot MK 3. Faskel Sosial

2.

Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM kepada Masyarakat dan FGD Dinamika KSM berbasis hasil RPK

1. Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM kepada Masyarakat dan Fasilitator dan FGD Dinamika KSM berbasis hasil RPK 2. Sosialisasi hasil pemutakhiran data PS-2 kepada peserta sebagai acuan untuk membentuk KSM 3. Warga miskin (PS 2) yang telah maupun belum tergabung dalam KSM diminta berkomitmen untuk bergabung membangun atau mengembangkan KSM. 4. Penggalangan Relawan Pendamping Kelompok (RPK) yang akan mendampingi KSM

BKM dan Lurah

Fasilitator dan BKM

BKM, Relawan dan UP-UP

3.

Penggalangan Relawan Pendamping Kelompok

1. Identifikasi Relawan Pendamping Kelompok 2. Pendaftaran Relawan Pendamping Kelompok, yang bersedia untuk mendampingi dan memfasilitasi KSM

BKM dan Lurah

Fasilitator dan BKM

BKM, Relawan dan UP-UP

4.

Pelatihan kepada BKM, UP-UP dan Relawan Pendamping Kelompok

BKM dan UP-UP dilatih mengenai : 1. Konsep peningkatan penghidupan berbasis mata pencaharian 2. fungsi KSM dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Dinamika kelompok 3. Manajemen Organisasi, Tabungan rutin, Pinjaman, Angsuran 4. Pelatihan ini menggunakan pendekatan belajar sambil berpraktek (learning by doing atau On the Job training) dalam pertemuan rutin KSM

BKM dan Lurah

Askot, Fasilitator

BKM, UP-UP dan Relawan Pendamping Kelompok


No

Tahapan Kegiatan

Uraian Kegiatan

5.

Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM oleh Relawan Pendamping Kelompok

1. Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM oleh Relawan kepada komunitas 2. Sosialisasi hasil pemutakhiran data PS-2 kepada peserta sebagai dasar pembenukan KSM 3. Warga miskin (PS 2) yang telah maupun belum tergabung dalam KSM diminta berkomitmen untuk bergabung membangun atau mengembangkan KSM.

Komunitas warga masyarakat di tingkat basis

Relawan Pendamping Kelompok

Warga PS-2 dan warga komunitas

6.

FGD Dinamika Kelompok

1.

FGD Dinamika Kelompok mendiskusikan pentingnya berkelompok. Event ini dapat digabung atau terpisah dengan event Sosialisasi. Namun Kelompok tidak harus dibentuk baru, bisa menggunakan kelompok lama (lebih disarankan). Terdapat dua opsi, yaitu : pembangunan KSM untuk KSM baru dan pengembangan KSM untuk KSM lama. Untuk Kelompok lama dapat dikembangkan menjadi KSM setelah direview visi, misi, dan aturan mainnya.




1. Dalam Pembangunan KSM baru disepakati beranggotakan 10-15 orang, dengan ketentuan : a. berasal dari warga miskin hasil pemutakhiran data PS-2 b. Setiap keluarga miskin diwakili 1 orang sebagai anggota KSM c. Bersedia menabung sesuai kemampuan anggota dalam setiap pertemuan mingguan d. Bersedia bekerjasama dalam kelompok e. Siap meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan rutin mingguan maupun pelatihan kelompok f. Syarat lain yang disepakati oleh warga masyarakat/rumah tangga miskin 2. Menyepakati tujuan dan aturan main KSM : 1. Tujuan KSM




2.

7.

Pembangunan KSM baru

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta


No

Tahapan Kegiatan

Uraian Kegiatan 2.

8.

Untuk Pengembangan KSM lama (dari kelompok/KSM lama)

1.

2.

3.

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

Kesepakatan Bersama/Aturan Main : a. Pertemuan rutin b. Tabungan c. Pembukuan d. Pinjaman e. angsuran

Identifikasi kelompok-kelompok yang sudah ada dan mengakar di masyarakat seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pembangunan seperti Posyandu, BKKBN, dll. Mengembangkan KSM dari kelompok lama tersebut dengan mereview : a. Tujuan, apakah kelompok atau KSM lama tersebut dibentuk bertujuan untuk bekerjasama dalam menanggulangi kemiskinan anggota, sehingga warga miskin/termiskin yang terdaftar dalam kelompok terlibat dalam semua kegiatan kelompok. b. Kemanfaatan, apakah kelompok/KSM lama telah mengembangkan peningkatan pengetahuan, kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, permukiman dan lainnya. c. Aturan bersama kelompok, apakah membuka akses warga miskin dan perempuan menjadi anggota kelompok. d. Keanggotaan, apakah seluruhnya beranggotakan warga miskin dan termiskin dari data PS-2; dan selalu terlibat dalam kegiatan kelompok, e. memiliki tabungan rutin kelompok sesuai kemampuan anggota, dan f. bersedia meluangkan waktu dalam mengikuti pertemuan rutin mingguan dan dapat berkerjasama dalam kelompok g. identifikasi anggota kelompok yang berminat usaha dan atau mencari lapangan pekerjaan; Pembentukan struktur kepengurusan KSM, terdiri dari





No

Tahapan Kegiatan

Uraian Kegiatan

4.

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

Koordinator, sekretaris maupun bendahara. Kepemimpinan akan menjadi hal kunci memfasilitasi pembentukan aturan kelompok, mengkomunikasikan, dan menegakkannya, termasuk menjadi penengah konflik. KSM wajib memberikan kesempatan kepada yang termiskin untuk terlibat dalam kegiatan KSM, dalam struktur kepengurusan atau menjadi coordinator KSM. Mendiskusikan Tujuan dan Aturan Bersama KSM dilakukan dengan : a. menyepakati Visi, Misi dan Tujuan kelompok; b. Menetapkan Nama identitas kelompok; c. Menyusun dan menyepakati Lima Aturan Dasar Kelompok yang harus dipenuhi oleh semua anggota kelompok: i.

ii.

iii.

Tabungan Rutin mingguan, sebagai proses pembelajaran dalam menolong dirinya sendiri melalui kegiatan menabung (self-help) dan menolong sesama anggota kelompok melalui kegiatan pinjaman (mutual help). Tabungan rutin dapat berbentuk uang atau lainnya, sesuai kemampuan dan kesepakatan anggota KSM. Dalam pertemuan pertama disepakati bentuk dan besarnya tabungan. Pertemuan rutin mingguan, yang ditentukan oleh anggota kelompok secara demokratis dengan tempat pertemuan secara bergantian di tempat anggota. Semua anggota siap memimpin pertemuan bila rumahnya menjadi tempat pertemuan. Ini sebagai pembelajaran dalam kepemimpinan kelompok kecil. Pembukuan rutin. Pembukuan/adminstrasi


No

Tahapan Kegiatan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

kegiatan dan keuangan dilakukan rutin melalui :

iv.

v.



Pelaksanaan perguliran pinjaman dalam kelompok. Kelompok dapat memulai pinjaman dalam kelompok segera setelah ada permintaan dari anggotanya, bahkan dapat dimulai dari pertemuan pertama.



Melaksanakan pengembalian pinjaman dalam kelompok

Penguatan kapasitas KSM. Semua anggota Kelompok dipastikan siap untuk mengikuti pelatihan penguatan organisasi dan keuangan kelompok bagi KSM yang lolos menjadi KSM untuk Pilot antara lain :  manajemen Ekonomi Rumah Tangga (ERT);  Manajemen organisasi dan keuangan kelompok,  pelatihan ketrampilan (vocational training) sesuai kebutuhan (kelompok usaha dan kelompok pekerja). Kesiapan menerima penilaian kinerja KSM setelah terlaksananya pertemuan rutin mingguan selama empat (4) kali berturut-turut sesuai dengan indikator kinerja kelulusan sebagai KSM peserta program- sesuai dalam format KPK (Kartu Perkembangan Kelompok). Indikator kinerja kelulusan KSM adalah sebagai berikut: a. Min 90% kehadiran anggota pada pertemuan rutin b. Min 75% anggota kelompok menabung secara rutin c. 100% pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu


No

Tahapan Kegiatan

Uraian Kegiatan d.

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

100% agenda pertemuan rutin terpenuhi

9.

Penyusunan Rencana Kerja KSM

Rencana Kerja KSM disusun bersama sejak pelatihan praktek (OJT) KSM, mengatur tentang simpanan, tabungan, pinjaman, angsuran dan kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan KSM. Rencana kerja direalisasikan dalam setiap pertemuan rutin KSM

KSM


KSM

10.

Penilaian Kelayakan KSM oleh UP-UP BKM

KSM-KSM yang telah layak dan memenuhi syarat diverifikasi kelayakannya oleh UP-UP kesesuaiannya dengan orientasi penanggulangan kemiskinan KSM dan usulan PJM Pronangkis

Relawan Pendamping Kelompok dan UP-UP


KSM

11.

Penentuan Akses dana BLM oleh KSM

KSM-KSM yang telah layak dan diverifikasi ditentukan akses dana melalui BLM APBN, APBD, atau Swasta



KSM


Tahap selanjutnya secara rinci dijelaskan siklus pembangunan/pengembangan KSM seperti dibawah ini : Tabel 3 Tahap pelaksanaan kegiatan KSM Percontohan Waktu Minggu ke 0

Tahap Pembangunan/Pengem bangan KSM Calon Percontohan

Pelaksana dan Peserta Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping (didampingi oleh Fasilitator) Peserta: Anggota kelompok baru dan kelompok lama

Minggu ke 1-4

Fasilitasi kegiatan identifikasi calon KSM untuk Percontohan

Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping (difasilitasi oleh Fasilitator) Peserta: Anggota KSM

Minggu ke 5 - 12

Pendapingan kegiatan kepada KSM Percontohan

Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping (didampingi oleh Fasilitator)

Hasil yang diharapkan 1. Terbentuk/Adanya calon KSM baru/lama yang berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi KSM Percontohan, yang memiliki visi, misi, tujuan, struktur organisasi dan aturan dasar kelompok. 2. Tersusun profil KSM calon Percontohan Adanya calon kelompok yang dinyatakan memenuhi kriteria (lulus) sebagai KSM Harapan oleh Fasilitator/Relawan Pendamping sebagai KSM Percontohan dengan syarat kelulusan sebagai berikut: 1. Kelompok memiliki lima aturan dasar 2. Tingkat kehadiran anggota rata-rata > 80% anggota hadir pada pertemuan rutin 3. Tabungan rutin pada pertemuan mingguan dipenuhi oleh Min 75% anggota kelompok 4. 100% pencatatan keuangan dilaksanakan secara tepat waktu 5. 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi KSM Percontohan memperoleh pembekalan/pelatihan, serta memenuhi kriteria penilaian kelayakan untuk mengakses dana BLM sosial

Peserta: Anggota KSM Percontohan Minggu ke 13 seterusnya

Pengelolaan BLM Sosial

Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan pendamping (didampingi oleh Fasilitator) Peserta: Anggota KSM Percontohan

KSM Percontohan dapat mengakses dana BLM Sosial sesuai dengan tata cara dan tahapan yang disyaratkan. Selanjutnya anggota akan memperoleh pinjaman dari kelompok sesuai dengan prioritas peminjam.


36

Pengertian Kelompok dan KSM Agar Pilot Pengembangan KSM ini dapat terlaksana sesuai tujuan, perlu dipahami secara mendalam tentang yang dimaksud dengan KELOMPOK dan KSM. Yang dimaksud dengan Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih, yang memiliki hubungan, kerjasama dan ikatan batin satu sama lain. Mereka mempunyai visi,misi dan tujuan yang ingin dicapai secara bersama – sama. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan anggota kelompok, maka manajemen organisasi dan pengelolaan keuangan dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama. Sedangkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), adalah kelompok yang dibangun dan dikembangkan dengan dukungan dana kegiatan sosial PNPM Mandiri Perkotaan yang mengadopsi konsep kelompok sebagai suatu entitas (lembaga) yang pantas dalam menyediakan ruang dan bantuan bagi rumah tangga miskin untuk dapat mengambil langkah-langkah efektif sehingga dapat mengendalikan kehidupan mereka baik untuk rumah tangga mereka sendiri maupun untuk masyarakat. Inti dari KSM itu sendiri ada pada pengembangan kepercayaan diri mereka dalam membangun suatu entitas (lembaga) yang berkelanjutan Pembentukan kelompok selaku pra-KSM dipandang sebagai titik penting dalam proses pemberdayaan, yang mencakup: 1. kepercayaan diri dan bantuan moral bagi rumah tangga miskin yang berjuang terhadap perubahan sosial; 2. forum dimana rumah tangga miskin dapat saling memberi masukan dan menganalisa kondisi masing-masing serta dapat merancang strategi kolektif untuk megatasi permasalahan mereka; 3. kerangka untuk peningkatan kesadaran, pengembangan kepercayaan diri, penyebaran informasi dan pengantar jasa, serta untuk tindakan bersama; 4. sebagai kendaraan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi Program ini mencakup rumah tangga miskin dan termiskin dalam suatu kelurahan/desa dimana setiap target anggota kelompok merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok itu sendiri. Dalam proses seleksi kelompok, penekanan akan dilakukan dalam proses identifikasi atas konsistensi terhadap konsep program itu sendiri. Selanjutnya, program akan meningkatkan modalnya melalui kekuatan dari kelompok melalui proses promosi dan replikasi kelompok dalam prinsip efektivitas biaya dan keberlanjutan. Program selanjutnya akan mengidentifikasi anggota kelompok yang mempunyai kemampuan pemimpin dari kelompok yang sudah matang dan menyediakan mereka dengan tambahan pelatihan dan studi banding untuk membantu mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya. 1. Pembangunan/Pengembangan KSM calon percontohan: KSM yang akan melaksanakan percontohan dapat dibentuk baru atau KSM lama yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk KSM calon percontohan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 1. Tujuan: Membentuk kelompok swadaya masyarakat yang sesuai dengan kriteria calon percontohan. 2. Pelaksana dan Peserta Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping didampingi oleh Fasilitator Peserta: Anggota kelompok baru dan kelompok lama


37

3. Metodologi a. Mengadakan pertemuan khusus yang mengundang KK miskin prioritas yang diidentifikasi dalam PS-2, difasilitasi oleh fasilitator, Relawan Pendamping beserta BKM/UP-UP. b. Memanfaatkan perangkat sosialiasi seperti poster, brosur, dll untuk menyampaikan informasi2 yang penting diketahui oleh calon anggota kelompok, khususnya terkait dengan konsep dan proses Pilot , serta peran dan tanggung jawab kelompok. c. Pembentukan KSM calon Pilot yang beranggotakan 10-15 orang. Langkahlangkah pembentukannya adalah sebagai berikut: (1) KSM baru. Menyeleksi anggota kelompok yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. Anggota kelompok berasal dari warga masyarakat/ rumah tangga miskin hasil pemutakhiran data PS-2 ii. Setiap keluarga miskin diwakili 1 orang sebagai anggota kelompok iii. Bersedia menabung sesuai kemampuan anggota dalam setiap pertemuan mingguan iv. Bersedia bekerjasama dalam kelompok v. Siap meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan rutin mingguan maupun pelatihan kelompok vi. Syarat lain yang disepakati oleh warga masyarakat/ rumah tangga miskin (2) KSM Lama. KSM tidak harus selalu dibentuk baru, namun dapat mengembangkan kelompok-kelompok yang sudah ada dan mengakar di masyarakat seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pembangunan. Juga KSM PNPM MP lama yang telah memenuhi syarat pembentukan KSM calon Pilot . Kelompok-kelompok/ KSM tersebut memiliki tujuan untuk berkerjasama dalam kelompok untuk menanggulangi kemiskinan anggota kelompoknya, sehingga harus dipastikan hanya warga miskin/termiskin yang terdaftar dalam kelompok dan terlibat dalam kegiatan kelompok. Manfaat yang dirasakan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, permukiman dan lainnya. Untuk KSM lama, perlu dilakukan tinjauan ulang pada tingkatan kelompok maupun anggota: i. Tinjauan menyeluruh terhadap riwayat pembentukan kelompok, Visi, Misi dan tujuan kelompok, keanggotaan kelompok, warga miskin anggota kelompok selalu terlibat dalam kegiatan kelompok, dan semua kegiatan kelompok berorientasi kepada warga miskin. ii. Tinjauan terhadap aturan bersama kelompok. Aturan bersama kelompok penting untuk ditinjau kembali untuk memastikan telah membuka akses warga miskin dan perempuan menjadi anggota kelompok. Tinjauan ulang tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa KSM lama yang mengikuti Pilot harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i). Kelompok telah mempunyai visi, misi dan tujuan kelompok; (ii) Kelompok beranggotakan warga miskin dari data PS-2; (iii) Kelompok mempunyai tabungan rutin sesuai kemampuan anggota, dan (iv) Kelompok mampu


38

meluangkan waktu dalam mengikuti pertemuan rutin mingguan dan dapat berkerjasama dalam kelompok d. Identifikasi anggota kelompok yang berminat usaha dan atau mencari lapangan pekerjaan. e. Pembentukan struktur kepengurusan kelompok. Kepemimpinan akan menjadi hal kunci dalam membentuk dan menyusun aturan kelompok. Kelompok harus mencari pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi, mengkomunikasikan, dan menjadi penengah konflik yang baik dalam diskusi. Seringkali pemimpin terpilih adalah dari kelompok elit karena mereka umumnya vokal dan dianggap memiliki pengetahuan lebih. Dalam hal ini kelompok harus memberikan prioritas sekalipun kepada yang termiskin untuk menjadi pemimpin dan mendukung mereka untuk menjadi pemimpin yang baik. Kelompok akan memiliki tiga pemimpin, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara kelompok secara demokratis, termasuk dari yang termiskin dan paling rentan. f.

Anggota kelompok mendiskusikan dan bersama-sama memutuskan: 2) VISI, MISI dan Tujuan kelompok; 3) Menetapkan Nama identitas kelompok; 4) Menyusun dan menyepakati Lima Aturan Dasar Kelompok yang harus dipenuhi oleh semua anggota kelompok: (i) Tabungan Rutin mingguan. Hal ini dilakukan sebagai proses pembelajaran dalam menolong dirinya sendiri melalui kegiatan menabung (self-help) dan menolong sesama anggota kelompok melalui kegiatan pinjaman (Mutual help). Tabungan rutin dapat berbentuk uang atau lainnya, sesuai kemampuan dan kesepakatan anggota kelompok. Dalam pertemuan pertama disepakati bentuk dan besarnya tabungan. (ii) Pertemuan rutin mingguan. Jadwal pertemuan rutin mingguan yang ditentukan oleh anggota kelompok secara demokratis dengan tempat pertemuan secara bergantian di tempat anggota. Semua anggota siap memimpin pertemuan bila rumahnya menjadi tempat pertemuan. Ini sebagai pembelajaran dalam kepemimpinan kelompok kecil. (iii) Pembukuan rutin mingguan. Melakukan pembukuan/adminstrasi kegiatan dan keuangan kelompok secara mandiri

Semua transaksi dan pembukuan hanya dapat dilakukan dalam setiap pertemuan. Hal ini merupakan kondisi yang TIDAK DAPAT DITAWAR/DINEGOSIASIKAN

(iv) Melaksanakan perguliran pinjaman dalam kelompok. Kelompok dapat memulai pinjaman dalam kelompok segera setelah ada permintaan dari anggotanya, bahkan dapat dimulai dari pertemuan pertama. (v) Melaksanakan pengembalian pinjaman dalam kelompok. g. Kesiapan anggota Kelompok untuk mengikuti pelatihan penguatan organisasi dan keuangan kelompok yang akan lolos menjadi KSM untuk percontohan antara lain manajemen Ekonomi Rumah Tangga (ERT);


39

Manajemen organisasi dan keuangan kelompok, serta pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan (kelompok usaha dan kelompok pekerja). h. Kesiapan menerima penilaian kinerja KSM. Hal ini dilakukan setelah terlaksananya pertemuan rutin mingguan selama empat (4) kali berturutturut sesuai dengan indikator kinerja kelulusan sebagai KSM peserta program- sesuai dalam format KPK. Indikator kinerja kelulusan KSM adalah sebagai berikut: a) Min 90% kehadiran anggota pada pertemuan rutin b) Min 75% anggota kelompok menabung secara rutin c) 100% pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu d) 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi i.

Menyusun profil KSM calon percontohan – sesuai format dibawah: a) Profil Kelompok b) Profil anggota Kelompok c) Profil Minat Usaha dan/atau Pekerjaan Anggota Kelompok serta Pelatihan yang dibutuhkan d) Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok

Hasil yang diharapkan 1.

2.

Terbentuk KSM untuk percontohan baik kelompok baru dan lama (jika ada) yang berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi KSM untuk percontohan, yang memiliki visi, misi, tujuan, struktur organisasi dan aturan dasar kelompok Tersusun profil KSM calon percontohan

PELATIHAN I Peserta : calon anggota KSM Topik : (1) Simpan dan pinjam dalam kelompok, (2) pembukuan, (3) dinamika kelompok dan kepemimpinan, (4) ekonomi rumah tangga, dll Pelatih : fasilitator dan relawan pendamping Tempat : kelurahan


40

a) Profil Kelompok I. 1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6

Keterangan umum kelompok Nama kelompok: Nama desa: Jumlah anggota dalam kelompok: (a) Jumlah anggota dalam minat usaha: (b) Jumlah anggota dalam minat berkerja: Tanggal pembentukan kelompok: Nama pengurus (ketua,sekretaris dan bendahara) dalam kelompok: Apakah anggota kelompok juga bagian dari anggota BKM/UP?

II. 1.1

Tabungan kelompok Jumlah tabungan kelompok:

III. 3.1

Pertemuan rutin Pertemuan rutin (a) Jumlah pertemuan rutin yang sudah dilakukan: (b) Presentase kehadiran:

IV. 4.1

Pembukuan kelompok Apakah pembukuan kelompok sudah dilakukan:

V. 1.1

Pinjaman dalam kelompok Apakah kelompok sudah menerima pinjaman dari lembaga lain?, Jika ya, berapa banyak anggota yang mendapatkan? Dari lembaga mana? Jumlah tunggakan atas pinjaman dalam kelompok (inter lending): Jumlah pinjaman dalam kelompok (inter lending): Jumlah bunga yang sudah dihasilkan dari pinjaman dalam kelompok (inter lending)

1.2 1.3 1.4 VI.

Tanda tangan masing-masing perwakilan dalam kelompok:


41

b)

Profil Anggota Kelompok

Nama Kelompok:

No

Nama anggota

Umur

Jenis Kelamin

Pendidikan terakhir

Keahlian/ ketrampilan usaha yang dimiliki

Jumlah hutang yang dimiliki

Sumber mata pencaharian anggota

Sumber mata pencaharian pasangan/anggota keluarga lainnya

Jumlah tanggungan dalam keluarga

(jika ada)


c) . Profil Minat Usaha dan/atau Pekerjaan Anggota Kelompokserta Pelatihan yang Dibutuhkan Nama Kelompok: Minat No

Jenis usaha/pekerjaan yang diminati Jenis pelatihan yang dibutuhkan

Nama anggota Usaha

3

3

Pekerjaan

Usaha

Pekerjaan

Isi dengan tanda V sesuai dengan minat anggota (bisa salah satu atau kedua-duanya)


d) Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok (dalam satu bulan)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tanggal pembuatan: Nama anggota: Nama pasangan: Umur: Jenis Kelamin: Status kepemilikan rumah/lahan: Keterangan (nama/umur/jenis kelamin) anggota keluarga:

Penghasilan (a) 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah penghasilan: Penghasilan anggota: Penghasilan pasangan anggota Penghasilan anak: Penghasilan lainnya:

Pengeluaran (b) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengeluaran makanan pokok : Biaya listrik/air/gas : Biaya pendidikan anak : Biaya kesehatan: Biaya transport : Biaya lainnya :

TOTAL:

TOTAL: Sisa penghasilan dikurangi pengeluaran Total (a) – Total (b)

Catatan:  

masing-masing anggota menyiapkan laporan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga anggota kelompok Tambahan point penghasilan dan pengeluaran sesuai dengan kondisi keluarga

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

44

3.

Kegiatan calon KSM untuk Percontohan 1. Tujuan  Terlaksananya kegiatan KSM sesuai dengan lima aturan dasar kelompok  Mengevaluasi kinerja calon KSM untuk percontohan untuk menentukan apakah KSMtersebut layak menjadi percontohan, setelah mereka melaksanakan kegiatan selama 4 minggu. 2. Pelaksana dan Peserta Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping difasilitasi oleh Fasilitator Peserta: anggota KSM 3. Metodologi Setelah kelompok yang berminat berikut:

terbentuk, kegiatan dari kelompok adalahsebagai

a. Kegiatan Minggu ke -1 Fasilitator dan relawan pendamping memfasilitasi pertemuan. Model agenda pertemuan kelompok adalah sebagai berikut: 1) Absen 2) Melakukan kegiatan tabungan 3) Melakukan administrasi pembukuan kelompok 4) Diskusi permasalahan yang dihadapi anggota kelompok 5) Penentuan tempat pertemuan dan pimpinan rapat minggu berikutnya 6) Kegiatan lain sesuai kebutuhan 7) Mencatat hasil diskusi dan membacakan di akhir rapat b. Kegiatan Minggu ke 2 s/d 4 Kegiatan minggu ke 1 dilaksanakan secara menerus, dengan tambahan agenda pertemuan sebagai berikut: 1) Pembacaan notulensi hasil pertemuan sebelumnya oleh sekretaris 2) Laporan keuangan / tabungan yang terkumpul oleh bendahara

Pada awalnya pembukuan kelompok dibantu oleh fasilitator, tetapi secara bertahap KSM harus mengidentifikasi beberapa orang yang cocok untuk melaksanakan pembukuan. Kelompok harus dapat melaksanakan secara mandiri pembukuan kelompok dalam tiga bulan sejak didampingi oleh fasilitator.

3) 4)

Pembahasan aturan layanan pinjaman kelompok (keputusan jasa pinjaman dan periode pengembalian) Pembahasan waktu dimulainya layanan pinjaman pada minggu ke 4 dengan prioritas anggota yang paling membutuhkan.  Pinjaman dalam kelompok (inter lending) dapat dilakukan secepatnya atau pada saat anggota kelompok yang memerlukannya  Penggunaan dana pinjaman kelompok: PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

45

a. Kebutuhan dasar rumah tangga anggota (pendidikan, pengobatan, dan lain-lain yang disepakati oleh kelompok) b. Penguatan kapasitas anggota (pelatihan keterampilan/manajemen, magang, seminar wirausaha, dll) c. Aset bergulir dan asset produksi 5) 6)   7) 8)

Pembahasan rencana kerja dengan UPS / BKM untuk mencari peluang kesempatan kerja Rencana kegiatan penguatan kapasitas kelompok/anggota kelompok dari dana tabungan kelompok yang terkumpul dengan pilihan kegiatan: Pelatihan Manajemen Organisasi dan Keuangan Kelompok Pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dalam pengembangan usaha maupun lapangan kerja Penilaian kinerja anggota kelompok dan kelompok sesuai dengan persyaratan menjadi KSM untuk percontohan ( minggu ke 4). Menetapkan tempat pertemuan minggu berikutnya

Hasil yang diharapkan Kelompok dinyatakan lulus oleh Fasilitator/Relawan Pendamping sebagai KSM untuk Pilot dengan syarat kelulusan sebagai berikut: 1) Kelompok memiliki lima aturan dasar 2) Tingkat kehadiran anggota rata-rata > 80% anggota hadir pada pertemuan rutin 3) Tabungan rutin pada pertemuan mingguan dipenuhi oleh Min 75% anggota kelompok 4) 100% pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu 5) 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi

4.

Kegiatan KSM untuk Pilot 1. Tujuan  KSM memperoleh pembekalan/pelatihan untuk memperkuat kapasitasnya dalam pengelolaan kelompok dan keterampilan sesuai kebutuhan kelompok  Terlaksananya kegiatan KSM untuk mengakses dana BLM sosial 2. Pelaksana dan Peserta Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping dIdampingi oleh Fasilitator Peserta: Anggota KSM 3. Metodologi Kegiatan anggota KSM, adalah kegiatan yang berjalan dari minggu ke 5 s/d minggu ke 12 dimana kelompok telah diyatakan lulus oleh Relawan Pendamping. Adapun rangkaian kegiatan anggota KSM adalah sebagai berikut : a. Kegiatan minggu ke 1 s/d 4 dilaksanakan secara menerus b. Mengembangkan sistim administrasi kelompok; c. Motivasi peningkatan tabungan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana pinjaman anggota;


46

e. Analisa pinjaman sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anggota untuk mendukung peningkatan penghidupannya; f. Pendampingan penyusunan perencanaan usaha dan atau membuat daftar potensi lapangan pekerjaan;

PELATIHAN II Peserta : anggota KSM Topik : (1) manajemen organisasi, (2)peran pengurus dan penyelesaian konflik, (3) transaksi perbankan, pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan kelompok; Pelatih : Fasilitator/Dinas/lainnya Tempat: Kelurahan/Dinas/lainnya

g. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pinjaman untuk anggota kelompok yang bersumber dari dana tabungan sudah dapat dilaksanakan. h. Kegiatan Pilot di atas dilaksanakan secara rutin sesuai dengan agenda pertemuan yang disepakati, dan telah dilaksanakan minimal 12 kali pertemuan mingguan (3 bulan). Pada minggu ke 12 dilaksanakan penilaian kinerja KSM. KSM yang lulus penilaian dinyatakan layak untuk mengakses BLM sosial sesuai kebutuhan kelompok. Kriteria penilaian kinerja KSM tersebut adalah: 1) Kelompok melaksanakan lima aturan dasar 2) Tingkat kehadiran anggota rata-rata > 80% anggota hadir pada pertemuan rutin 3) Tabungan rutin pada pertemuan mingguan dipenuhi oleh Min 75% anggota kelompok 4) Minimum 10% tabungan telah dimanfaatkan untuk pinjaman anggota 5) Tingkat pengembalian pinjaman minimum 90% 6) 100% pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu 7) 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi 8) Kelompok telah membuka rekening min 3 specimen tandatangan 9) Pilot telah mengidentifikasi pembuku dan pembuku telah memperoleh pelatihan

Hasil yang diharapkan KSM memperoleh pembekalan/pelatihan, serta memenuhi kriteria penilaian kelayakan untuk mengakses dana BLM sosial

5.

Pengelolaan BLM Sosial

Pengelolaan BLM sosial adalah kegiatan dari minggu ke 13 dan seterusnya dimana KSM telah dinyatakan layak mengelola dana yang bersumber dari BLM Sosial. Pada tahap ini, KSM dapat PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

47

menyediakan layanan pinjaman yang bersumber dari dana BLM sosial dengan memperhatikan beberapa hal tersebut dibawah ini: 1. Tujuan e) Memenuhi kebutuhan pinjaman untuk aset bergulir dan aset produksi dan atau untuk mendukung peserta kelompok yang sudah memasuki lapangan pekerjaan dari seluruh anggota kelompok berdasarkan skala prioritas kebutuhan f) Memenuhi kebutuhan jangka menengah maupun kebutuhan jangka panjang anggota kelompok g) Melatih kelompok untuk mengelola kegiatan simpan pinjam dana yang lebih besar agar dapat mengakses fasilitas pinjaman dari UPK atau bank/lembaga keuangan lainnya h) Meningkatkan kemampuan anggota kelompok dan kelembagaan melalui Pelatihan Manajemen Usaha dan Pelatihan Ketrampilan sesuai kebutuhan anggota kelompok i) Meningkatkan keahlian anggota kelompok dalam pengelolaan keuangan 2.

3.

Pelaksana dan Peserta Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping dIdampingi oleh Fasilitator Peserta: Anggota KSM Metodologi Kelompok menyusun rencana pengelolaan dana BLM sosial sebagai berikut: Besar maksimal BLM Sosial untuk kelompok sebesar Rp. 10 juta dan untuk masing-masing anggota maksimal Rp.1.5 juta a)

Informasi Lengkap Kelompok. Menyusun profil atau informasi lengkap mengenai kelompok: i. Keterangan mengenai kelompok (jumlah anggota, susunan organisasi dalam kelompok: ketua, sekretaris, bendahara, dll) ii. Jumlah dana yang tersedia dalam kelompok iii. Berapa lama kelompok sudah berdiri iv. Keterangan mengenai anggota BKM/LKM/UPK v. Informasi lengkap mengenai anggota kelompok


48

a) Informasi lengkap kelompok I. Keterangan umum kelompok 1.1 Nama kelompok: 1.2 Nama desa: 1.3 Jumlah anggota dalam kelompok: (a) Jumlah anggota dalam minat usaha: (b) Jumlah anggota dalam minat berkerja: 1.4 Tanggal pembentukan kelompok: 1.5 Nama pengurus (ketua,sekretaris dan bendahara) dalam kelompok: 1.6 Nomor dan nama bank rekening kelompok: II. Apakah anggota kelompok juga bagian dari anggota BKM/UP? III. Tabungan kelompok a. Jumlah tabungan kelompok: IV. Pertemuan rutin (a) Jumlah pertemuan rutin yang sudah dilakukan:

(b) Presentase kehadiran: V. Pembukuan kelompok 5.1 Apakah pembukuan kelompok sudah dilakukan secara rutin: VI. Pinjaman dalam kelompok 6.1 Apakah kelompok sudah menerima pinjaman dari lembaga lain?, Jika ya, berapa banyak anggota yang mendapatkan? Dari lembaga mana? 6.2 Jumlah tunggakan atas pinjaman dalam kelompok (inter lending): 6.3 Jumlah pinjaman dalam kelompok (inter lending): 6.4 Jumlah bunga yang sudah dihasilkan dari pinjaman dalam kelompok (inter lending) VII. Tanda tangan masing-masing perwakilan dalam kelompok


49

b). Profil anggota kelompok. Menyusun profil atau informasi lengkap mengenai anggota kelompok dan keluarganya beserta jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang sudah dijalani: 1) Jumlah pendapatan dan detail pos-pos pengeluaran anggota dengan keluarganya. 2) Jumlah hutang anggota dengan keluarganya 3) Daftar masalah yang dialami anggota dengan keluarganya terkait dengan jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dijalani Profil Anggota Kelompok

No

Nama anggota

Umur

Jenis Kelamin

Pendidikan terakhir

Jumlah hutang yang dimiliki

Sumber mata pencaharian anggota

Sumber mata pencaharian pasangan/anggota keluarga lainnya (jika ada)


50

Jumlah tanggungan dalam keluarga

Jenis pelatihan yang diterima oleh anggota

b) Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok Menyusun laporan pendapatan dan pengeluaran masing-masing anggota kelompok dimana anggota kelompok mendiskusikan: 1) Cara bagaimana jenis pekerjaan/ mata pencaharian yang sedang dijalani oleh anggota dengan keluarganya dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka 2) Jumlah pendapatan yang didapat anggota dengan keluarganya dari jenis pekerjaan/mata pencaharian yang dijalani sekarang 3) Membuka wacana anggota mengenai kesempatan-kesempatan baru dari sumber mata pencaharian lainnya yang tersedia, selain yang sudah dijalani 4) Meningkatkan kesadaran anggota kelompok atas kemampuan maupun keahlian yang mereka punya, tetapi belum digunakan/disadari sebelumnya Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok (dalam satu bulan) Tanggal pembuatan: 1. Nama anggota: 2. Nama pasangan: 3. Umur: 4. Jenis Kelamin: 5. Status kepemilikan rumah/lahan: 6. Keterangan (nama/umur/jenis kelamin) anggota keluarga: Penghasilan (a) 1. Jumlah penghasilan: 2. Penghasilan anggota: 3. Penghasilan pasangan anggota 4. Penghasilan anak: 5. Penghasilan lainnya: 6. TOTAL: Sisa penghasilan dikurangi pengeluaran Total (a) – Total (b)

Pengeluaran (b) 1. Pengeluaran makanan pokok : 2. Biaya listrik/air/gas : 3. Biaya pendidikan anak : 4. Biaya kesehatan: 5. Biaya transport : 6. Biaya lainnya : TOTAL:

Catatan: masing-masing anggota menyiapkan laporan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga anggota kelompok

c) Rencana Kegiatan Usaha. Melakukan penilaian atas jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dapat diambil anggota bersama keluarganya: 1) Metode pemecahan masalah melalui pinjaman 2) Penilaian atas pendapatan yang didapat saat ini dengan penilaian atas pendapatan tambahan yang bisa didapat setelah menerima pinjaman 3) Penjelasan metode yang efektif bagi anggota dapat mengembalikan pinjaman secara tepat waktu melalui sumber pendapatan yang didapat 4) Penjelasan mengenai potensi sumber mata pencaharian yang bisa diambil oleh anggota bersama keluarganya PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

51

d)

Rencana Kegiatan Usaha

Nama Kelompok: Nama Desa: Nama BKM: Nama Fasilitator: No

Nama anggota

Jenis kegiatan usaha/ pekerjaan yang sedang dilakukan

Rencana kegiatan usaha/ pekerjaan yang akan dilakukan

Jumlah pinjaman yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana kegiatan usaha/ pekerjaan

Jumlah dana sendiri dari kelompok

Sisa pengeluaran per bulan saat ini

Jumlah pinjaman yang dibutuhkan dalam kelompok


Estimasi penghasilan per bulan yang akan diterima (dengan mempertimbang kan rencana usaha/pekerjaa n yang akan dilakukan)

52

Jumlah per angsuran

Pokok

Bunga

Total

Ket

e). Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Pertama. Kelompok mengusulkan peminjam prioritas gelombang pertama ke BKM untuk alokasi dana BLM sosial:

f. Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Pertama

Nama Kelompok:

Nomor

Nama Anggota

Jenis kegiatan usaha/ pekerjaan yang akan dilakukan

Jumlah pendapatan anggota per bulan

Jumlah pengeluaran anggota per bulan

Jumlah tabungan anggota

Jumlah pinjaman yang dibutuhkan dari kelompok

Total pinjaman (pokok + bunga) yang disetor ke kelompok tiap bulan Keterangan lainnya Pokok

Total


53

Bunga

f). g)

Mengajukan rencana pengelolaan BLM sosial ke BKM dengan mengikuti point sampie. Surat Pengakuan Pinjaman Anggota. Setelah BLM sosial cair dari BKM, kelompok menyiapkan surat pengakuan hutang antara anggota kelompok dan kelompok.

g) Surat pengakuan pinjaman anggota SURAT PENGAKUAN PINJAMAN Nomor: ........................... Yang bertanda tangan di bawah ini adalah : Nama : ...................................................... Tempat dan tanggal lahir : ...................................................... Pekerjaan : ...................................................... Nomor identitas (KTP) : ...................................................... Alamat tinggal sekarang : ...................................................... Posisi dikelompok : ...................................................... Pada hari ......................... tanggal ........ bulan ........................... tahun .................., dengan ini saya mengaku telah menerima pinjaman uang dari kelompok yang bernama KSM .................................................. sebesar Rp....................................... (...................................................) untuk keperluan ....................................................... Pasal 1 Seluruh Pinjaman akan dibayar kembali, sampai lunas dalam jangka waktu: ………(.............……………) hari/minggu/.....bulan, terhitung mulai tanggal .............................. sampai dengan tanggal ..............................., dengan cara angsuran harian/mingguan/bulanan, baik pokok maupun jasa yaitu sebesar Rp. …………................... (Pokok Rp...................... + Jasa Rp........................) pada setiap tanggal :…………………………….., selambat-lambatnya akhir bulan. Pasal 2 Peminjam akan membayar angsuran pinjaman secara tertib dan disetor kepada bendahara kelompok, apabila terjadi keterlambatan pembayaran bersedia membayar denda jasa sebesar .....% dari jumlah pinjaman yang terlambat dibayar. Pasal 3 Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas pinjam meminjam ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak dapat dicapai kata sepakat, maka peminjam setuju akan diselesaikan di Kantor Paniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota di …………………………….. Demikian pengakuan pinjam meminjam ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan peminjam membubuhkan tanda tangan dalam surat pengakuan pinjaman


54

(...................................) Yang membuat pernyataan Menyetujui:

Mengetahui:

(...................................) Ketua Kelompok

(...................................) Suami/Istri/Famili/.......

h). Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Kedua Menyusun profil atau informasi gelombang ke dua pada tahap selanjutnya:


55

h) Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Kedua

Nomor

Nama Anggota

Jenis kegiatan usaha/ pekerjaan yang akan dilakukan

Jumlah pendapatan anggota per bulan

Jumlah pengeluaran anggota per bulan

Jumlah tabungan anggota

Jumlah pinjaman yang dibutuhkan dari kelompok

Total pinjaman (pokok + bunga) yang disetor ke kelompok tiap bulan Keterangan lainnya Pokok

Total


56

Bunga

Hasil yang diharapkan Kelompok dapat mengakses dana BLM Sosial sesuai dengan tata cara dan tahapan yang disyaratkan. Selanjutnya anggota akan memperoleh pinjaman dari kelompok sesuai dengan prioritas peminjam.

Dalam menyusun rencana pengelolaan dana BLM sosial PILOT , hal-hal berikut perlu diperhatikan: a. Hal-hal yang didiskusikan pada saat pertemuan harus dicatat dalam notulen b. Jika ada kegiatan yang terkait peningkatan pendapatan (Income Generating Activities), anggota kelompok harus berdiskusi dengan anggota keluarganya terlebih dahulu. c. Setiap anggota kelompok harus bersikap independen dan mampu mengambil keputusan d. Perjanjian harus ditulis secara jelas dan disetujui oleh seluruh anggota kelompok e. Jumlah pinjaman dan angsuran antar anggota kelompok disesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anggota f. Tingkat bunga yang ditetapkan berlaku untuk semua anggota kelompok g. Peminjam prioritas ditetapkan oleh kelompok berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan rutin kelompok, dengan mempertimbangkan: 1. Harus dipilih dari kelompok keluarga miskin atau termiskin 2. Mempunyai keahlian dengan sumber pendapatan terbatas 6 Pembukuan Kelompok Pembukuanyang harus dibuat oleh bendahara kelompok adalah menggunakan pembukuan sederhana (tabelaris, catatan kartu pinjaman, kartu tabungan).Contoh buku dan cara mencatat setiap transaksi serta laporan keuangan mingguan merujuk pada format dibawah. 1. Tujuan 1) Memastikan semua transaksi yang terjadi di kelompok, seperti; tabungan, pinjaman, penerimaan dana BLM sosial dan penggunaannya, serta semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan kelompok harus dicatat tepat dan akurat 2) Memastikan keseluruhan dana kelompok dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati kelompok 3) Memastikan aset yang dimiliki oleh kelompok aman dan diketahui oleh semua anggota 2. Pelaksana Bendahara kelompok atau pembuku yang sudah dilatih 3. Metodologi Setiap terjadi adanya transaksi yang terkait dengan kegiatan keuangan kelompok dicatat secara tertib sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Jenis pembukuan yang harus dipenuhi KSM percontohan adalah:


57

Hasil yang diharapkan 1. Setiap anggota kelompok dapat mengetahui kondisi keuangan mingguan kelompok, sehingga proses transparansi dan akuntabilitas terjamin 2. Adanya kepercayaan anggota dan BKM/LKM serta pihak lain terhadap pengelolaan keuangan kelompok


58

1. Buku Kas Nama Kelompok Kelurahan Kecamatan Kota/Kab

: : : :

................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................

BUKU KAS Bulan: ................. 20.. Tanggal

Uraian

No.Urut

1

2

3

Transaksi (Rp) Pemasuakan Pengeluaran 4

5

Saldo (Rp) 6

JUMLAH ........................, ...................20.. Mengetahui, Ketua

Bendahara

(.................................)

1. 2.

Penjelasan pegisian Tanggal (Kolom 1) Uraian (Kolom 2)

(.................................)

: :

3. 4. 5.

Nomor Urut (Kolom 3) Transaksi Pemasukan (Kolom 4) Transaksi Pengeluaran (Kolom 5)

: : :

6.

Saldo (Kolom 6)

:

7.

Jumlah (paling bawah)

:

diisi dengan tanggal transaksi terjadi diisi dengan uraian yang jelas, lengkap, untuk apa, dengan siapa transaksi terjadi berikut penjelasannya diisi dengan no urut transaksi diisi apabila ada penerimaan uang kas diisi apabila ada pengeluaran uang kas diisi dengan cara mengurangkan kolom 4 dengan kolom 5 (untuk baris paling atas). Untuk saldo pada baris kedua dan seterusnya diisi dengan cara : saldo pada baris 1 ditambah kolom 4 pada baris kedua kemudian dikurangi dengan kolom 5 pada baris kedua, demikian seterusnya diisi setiap akhir bulan dengan cara menjumlahkan pada masing-masing kolom Debet dan kolom Kredit. Selanjutnya jumlah kolom di Pemasukan dikurangi dengan jumlah kolom di Pengeluaran menjadi Saldo Kas. Saldo akhir ini menjadi saldo awal bulan berikutnya


59

2. Kartu Tabungan Anggota Kelompok Nama Kelompok Kelurahan Kecamatan Kota/Kab

: : : :

................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................

KARTU TABUNGAN Nama Anggota Alamat

: ........................ : ........................

Tanggal

URAIAN

No Urut

1

2

3

MUTASI TRANSAKSI (Rp) Menabung Tarik Tabungan 4 5

Sisa Tabungan (Rp) 6

Paraf Bendahara Penyetor 7

8

CATATAN: 1. Dipegang oleh anggota kelompok (masing-masing anggota) 2. Dipegang oleh bendahara kelompok

Penjelasan Pengisian 1. Kolom 1 Tanggal angsuran. 2. Kolom 2 Uraian 3. Kolom 3 Urut 4. Kolom 4 Menabung

5. 6. 7. 8.

Kolom Kolom Kolom Kolom

5 6 7 8

Tarik tabungan Sisa Tabungan Bendahara Penyetor

: Diisi dengan tanggal pada saat anggota KSM melakukan pembayaran : : : : : : :

Diisi dengan penjelasan informasi transaksi Diisi dengan nomor bukti transaksi. Diisi dengan jumlah uang tabungan yang dibayarkan oleh anggota kelompok Diisi dengan jumlah uang tabungan yang ditarik oleh anggota kelompok Diisi dengan sisa tabungan anggota yang masih ada di kelompok. Dibubuhi tanda tangan bendahara kelompok (ketika ada transaksi). Dibubuhi tanda tangan penyetor tabungan (ketika ada transaksi).

Catatan : Kartu tabungan ini dibuat rangkap 2 1. Dipegang oleh anggota kelompok (masing-masing anggota) 2. Dipegang oleh bendahara kelompok


60

3.

Kartu Pinjaman Anggota Kelompok

Nama Kelompok Kelurahan Kecamatan Kota/Kab

: : : :

................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................

KARTU PINJAMAN Nama Peminjam Alamat Besar Pinjaman

: ........................ : ........................ : ........................

Angsuran Pokok Angsuran Jasa/Bunga Jml Angsuran

: ........................ : ........................ : ........................

Cicilan Ke-

Tanggal

1

2

ANGSURAN (Rp) Pokok Jasa 3

Jangka waktu Bunga Pinjaman No. Pinjaman Tgl Akad Pinjaman Tgl Jatuh Tempo

SALDO PINJAMAN (Rp) Harusnya Realisasi

4

5

6

: ..........kali/Minggu : ......... (%) : ........................ : ........................ : ........................

TUNGGAKAN (Rp) Pokok Jasa 7 (5-6)

8

Paraf Bendahara Penyetor 9

10

CATATAN: 1. Dipegang oleh anggota kelompok (masing-masing anggota) 2. Dipegang oleh bendahara kelompok

Penjelasan Pengisian

1. 2. 3. 4. 5.

Kolom 1 Cicilan ke Kolom 2 Tanggal Kolom 3 Pokok Kolom 4 Jasa Kolom 5 Seharusnya

6.

Kolom 6 Realisasi

7.

Kolom 7 Pokok

: : : :

diisi dengan urutan pembayaran pinjaman anggota KSM yang ke berapa. diisi dengan tanggal pada saat anggota KSM melakukan pembayaran angsuran. diisi dengan sejumlah angsuran pokok yang dibayarkan oleh anggota KSM. diisi dengan jumlah angsuran jasa yang dibayarkan oleh anggota KSM. : pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara Besar Pinjaman anggota KSM dikurangi dengan Angsuran Pokok yang seharusnya dibayarkan oleh anggota KSM. Untuk baris ke-2 dan seterusnya saldo (seharusnya) pada baris ke-1 dikurangi dengan Angsuran pokok yang seharusnya dibayarkan oleh anggota KSM. : pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara Besar Pinjaman anggota KSM dikurangi dengan Angsuran Pokok yang dibayarkan (kolom 3) anggota KSM pada baris yang sama. Untuk baris ke-2 dan seterusnya saldo (realisasi) pada baris sebelumnya (baris ke-1) dikurangi dengan Angsuran pokok yang dibayarkan oleh anggota KSM (kolom 3) pada baris yang sama. : pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara mengurangkan (kolom 5 dengan kolom 6) pada baris yang sama. Untuk baris ke-2 dan seterusnya saldo tunggakan (pokok) PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

61

pada baris sebelumnya ditambah dengan kolom 5 dan dikurangi kolom 6 pada baris yang sama. 8. Kolom 8 Jasa : pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara mengurangkan jasa yang seharusnya dibayarkan oleh anggota KSM dengan kolom (4) pada baris 1. Untuk baris ke 2 dan seterusnya diisi dengan cara, tunggakan jasa pada baris sebelumnya (baris 1) ditambah dengan angsuran jasa yang seharusnya dibayarkan dikurangi dengan kolom 4 pada baris yang sama. 9. Kolom 9 Paraf Bendhara : diisi dengan tanda tangan bendahara (penerima) setelah adanya pembayaran angsuran dari anggota. 10. Kolom 10 : diisi dengan tanda tangan penyetor setelah adanya penyetoran angsuran dari anggota.

4. Buku Register Sisa Pinjaman Anggota dan Tabungan Anggota

Penjelasan Pengisian Kolom 1 No Kolom 2 Nama Kolom 3 Kolom 4

Alamt Jml sisa pinjaman sd tgl

Kolom 5

Jml tunggakan sd tgl

Kolom 6

Jmlsisa tabungan sd tgl

Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9

dan Kolom 15 dan Kolom 16 dan Kolom 17

: Diisi nomor urut (cukup jelas) : Diisi dengan nama anggota yang mempunyai pinjaman /tabungan kepada kelompok : Diisi dengan alamat peminjam/penabung : Diisi dengan sisa pinjaman yang masih belum dibayar sampai dengan tanggal yang dituliskan : Diisi dengan jumlah tunggakan yang masih belum dibayar sampai dengan tanggal yang dituliskan : Diisi dengan jumlah tabungan yang dimiliki anggota sampai dengan tanggal yang ditulis : cara pengisiannya sama dengan kolom 4 : cara pengisiannya sama dengan kolom 5 : cara pengisiannya sama dengan kolom 6


62

5. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Nama Kelompok Kelurahan Kecamatan Kota/Kab

: : : :

................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................

LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN Periode :…..………… 20….. Saldo bulan lalu

Rp. ...............................

Penerimaan: 1. Penarikan dari Bank 2. Angsuran Anggota 3. Tabungan Anggota 4. ……………………… Jumlah Penerimaan

Rp. ............................... Rp................................. Rp................................. Rp.................................

Pengeluaran: 1. Setoran ke Bank 2. Pinjaman ke Anggota 3. Pembayaran Tabungan . ……………………… Jumlah Pengeluaran Saldo sampai .................

Rp................................. Rp................................. Rp................................. Rp.................................

Rp.................................

(a)

Rp. ............................... Rp. ...............................

(b) (c = a-b)

..................20.. Mengetahui, Ketua

Bendahara

(.................................)

(.................................)


63

7

Penguatan Kapasitas Anggota dan kelembagaan KSM

Dalam tahapan ini kegiatan penguatan kapasitas baik bagi anggota KSM maupun untuk penguatan kelembagaan KSM yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui : 1.

Pendampingan oleh fasilitator maupun para Relawan Pendamping dalam pertemuan kelompok rutin minggu dengan memberikan materi sesuai dengan kurikulum pendampingan kelompok Pelatihan proses pemberdayaan kelompok untuk siap masuk dalam Pasar antara lain meliputi:  Pelatihan Pengembangan Usaha (Business Plan) Kewirausahaan  Pelatihan Pengembangan ketrampilan  Pelatihan Penguatan Kelembagaan KSM yang berkelanjutan  Pelatihan membangun kemitraan untuk akses terhadap lembaga keuangan formal/Bank maupun lembaga terkait lainnya dalam rangka akses pasar produk yang diunggulkan dan peluang lapangan kerja  Pelatihan–pelatihan lainnya yang mendukung pengembangan usaha maupun ketrampilan sebagai pekerja

2.

Pengendalian Dan Pengelolaan pada Kegiatan Pilot Penguatan KSM A. PENGENDALIAN Pengendalian kegiatan Pilot pada dasarnya sama dengan pengendalian pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada umumnya yang meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) , evaluasi kegiatan menyeluruh dan pelaporan. Untuk kegiatan pilot, pengendalian mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini: Tabel 2. Kegiatan Pengendalian PILOT No 1.

Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan berkas (dokumen) hasil kegiatan

Pelaku Utama : Sekretaris BKM/LKM, UP-UP dan anggota BKM/LKM. Pendamping : Faskel, Aparat Kel./Desa, Relawan Pendamping

Hasil Daftar Hadir. Notulensi, Berita Acara.

2.

Pengumpulan data tentang hasil kegiatan.

Utama : Faskel, Korkot

Data terkumpul dalam suatu sistem informasi manajemen (MIS), website

3.

Pengolahan data tentang hasil kegiatan.

Utama : KMP

Informasi tentang : - status waktu implementasi kegiatan - Capaian kinerja (KPI)

4.

Analisa Data dari seluruh status progres dan capaian kinerja

Utama : KMP, OSP Provinsi

- Analisis data

5.

Analisa dampak pelaksanaaan program

Utama : OSP Evaluasi

- Analisis dampak


64

I.

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif 1. Pengertian Disamping pengendalian sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka dilakukan pula monitoring dan evaluasi (monev) secara partisipatif, yakni monev yang dilakukan dari-oleh-untuk masyarakat 2. Tujuan Monev partisipatif bertujuan untuk : a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan monev sehingga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program. b. mengetahui perkembangan kelompok, c. mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul d. menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan kelompok 3. Metode Monev Partisipatif pada Discussion (FGD).

Pilot

dilakukan dengan metode Focus Group

4. Pelaku a. Pelaksana Monev Partisipatif adalah KSM yang difasilitasi oleh Relawan Pendamping (RPK). b. Hasil monev tersebut diverifikasi serta direkap oleh fasilitator. 5. Waktu Monev Partisipatif dilakukan sebulan sekali pada pertemuan rutin KSM. 6. Alat Alat-alat monitoring partisipatif diantaranya adalah sebagai berikut : a. Pembukuan KSM b. Notulen pertemuan KSM c. KPK (Kartu Perkembangan Kelompok) seperti pada Lampiran 2 d. Dan lain-lain II.

INDIKATOR KINERJA Tabel 3. Indikator Kinerja Pilot Pendampingan KSM

NO

TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

Masyarakat tahu, mengerti dan memahami tujuan, sasaran dan manfaat kegiatan Pendampingan KSM

1. % warga miskin (PS-2) hadir dalam pertemuanpertemuan dalam rangka sosialisasi/pengenal an pelaksanaan Pengmbangan KSM

2014

PERHITUNGAN

≥ 40 %

Jumlah warga miskin hadir / total waga yang hadir

ALAT BUKTI/ SUMBER INFORMASI

• •

Daftar hadir pertemuan Monev dan Laporan Korkot/OSP


65

NO

TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2. % warga perempuan hadir dalam pertemuan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan Pengembangan KSM 1. % KSM terbentuk memiliki aturan dasar kelompok

2

Terbangunya KSM yang menjalankan aturan dasar kelompok

2.

% anggota KSM menabung secara rutin setiap minggu

3. % Kelompok melakukan pembukuan dengan baik, tertib dan lengkap

4. % Kelompok secara rutin melaksanakan pertemuan anggota setiap minggu

3

Meningkatnya anggota kelompok dalam mengakses pinjaman dan anggota kelompok yang memiliki ketrampilan dan siap masuk ke dunia kerja

1. % tingkat pengembalian pinjaman kelompok

2. Anggota kelompok memiliki ketrampilan untuk siap masuk ke dunia kerja

2014

PERHITUNGAN

≥ 30 %

Jumlah warga perempuan hadir / total waga yang hadir

≥ 80%

Jumlah dokumen aturan dasar / jumlah KSM terbentuk

≥ 70%

≥ 80%

Jumlah anggota KSM menabung rutin setiap minggu / jumlah total anggota KSM Jumlah pembukuan kelompok yang baik, tertib dan lengkap / jumlah kelompok (KSM)

ALAT BUKTI/ SUMBER INFORMASI •

Daftar hadir pertemuan Monev dan Laporan Korkot/OSP

•

•

Dokumen atauran Monev

•

•

Kartu tabungan Monev

•

• •

Dokumen pembukua n Monev

≥ 80 %

Jumlah pertemuan rutin anggota / 4 ( dihitung setiap bulan = 4 mgg)

• Daftar hadir • Monev

≥ 90 %

Angsuran yang diterima / jumlah angsuran yang seharusnya diterima

• Pembukuan kelompok • Monev

≥ 75 %

Jumlah anggota yang memiliki surat keterangan atau sertifikat ketrampilam / Jumlah anggota yang telah mengikuti latihan ketrampilan

• Dokumen surat keterangan atau sertifikat ketrampilan yang sah dan berlaku • Monev

B. MANAJEMEN PROGRAM Struktur organisasi untuk pelaksanaan Pilot merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan struktur organisasi PNPM Mandiri Perkotaan secara keseluruhan. Penambahan personil yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Pilot akan dijalankan 2 model, yaitu dengan penambahan fasilitator dan tanpa penambahan fasilitator. Beberapa personil tambahan yang dibutuhkan pada pelaksanaan Pilot PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

66

ini adalah tambahan fasilitator di 2 kelurahan/desa sasaran lokasi pilot pendampingan KSM yang bergabung dengan Tim Fasilitator yang telah ada. Pengendalian kegiatan Pilot dilakukan secara hierarkis mulai tingkat fasilitator hingga KMP. Substansi pengendalian kegiatan pilot diletakkan pada Fasilitator Ekonomi dan Fasilitator Sosial. Di tingkat regional dan nasional pengendalian dilakukan pula pada garis kendali-koordinasi konsultan yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Sedangkan uraian tugas dari unsur-unsur yang terlibat adalah sebagai berikut : 1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) - Melaksanakan siklus kegiatan Pilot - Melakukan sosialisasi program - Memfasilitasi kegiatan pelatihan Relawan Pendamping, KSM, UPS, UPK, - Memonitoring perkembangan kegiatan Pilot - Menyetujui hasil verifikasi calon anggota kelompok yang dilakukan oleh UPS. 2. Fasilitator Pendamping Kelompok - Mendukung BKM/LKM dalam proses sosialisasi program ke seluruh rumah tangga sasaran - Mendukung UPS dalam melaksanakan rekrutmen Relawan Pendamping Kelompok - Verifikasi rumah tangga miskin dengan basis data PS2 - Mengawal BLM tahap pertama - Bekerjasama dalam tim fasilitator untuk memfasilitasi kegiatan PILOT ditingkat kelurahan 3. Relawan Pendamping (RP) Relawan Pendamping (RP) adalah individu masyarakat sebagai peloporpelopor pengerak dari masyaraka. RP mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Program ini membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli, memiliki komitmen dan minat untuk membantu masyarakat dalam pendampingan kelompok masyarakat. RP sebaiknya berdomisili sedekat mungkin dengan kelompok dampingannya. Diharapkan RP lebih banyak yang terjaring sehingga dapat ikut serta menyebarkan informasi mengenai program dan berpartisipasi aktif memperkuat pelaksanaan progam, diantaranya : - Melakukan pendampingan kelompok secara rutin - Membuat rencana kerja Pendampingan kelompok - Melakukan seluruh rangkaian siklus PILOT - Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok - Melakukan pemantauan perkembangan kelompok secara rutin - Memfasilitasi kelompok untuk mendapatkan layanan UPK 4. Unit Pengelola Sosial (UPS) - Memfasilitasi pembuatan rencana kerja RP - Melakukan seluruh rangkaian siklus Pilot - Melakukan rekrutment Relawan Pendamping - Memfasilitasi penguatan kapasitas RP dan kelompok - Melakukan pemantauan perkembangan kelompok secara rutin - Memfasilitasi kelompok untuk mendapatkan layanan UPK PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

67

-

Memfasilitasi RP melakukan pendampingan kelompok secara rutin

5. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) - Menetapkan nama identitas kelompok serta membentuk struktur kepengurusan kelompok - Melaksanakan kegiatan KSM sesuai lima aturan dasar kelompok - Mengikuti pelatihan penguatan kapasitas anggota (pelatihan manajemen organisasi dan keuangan kelompok serta pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan) - Mengusulkan dana BLM Sosial ke BKM - Mengelola dana BLM Sosial untuk kepentingan anggota kelompok dan sesuai kesepakatan kelompok - Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana pinjaman anggota


68

Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial a. Uji Petik untuk Kegiatan Pilot Format KPK: KPK (Kartu Perkembangan Kelompok) Bulan : Nama Kelompok : Kelurahan/Kecamatan : Kabupaten/Kota : No 1 2

Indikator Pertemuan rutin kelompok

Nilai

Parameter Min 75% pertemuan rutin kelompok terlaksana Min 75 % anggota kelompok hadir dalam pertemuan Min 75% agenda pertemuan terpenuhi Min 75 % anggota melakukan tabungan rutin Min 75% pertemuan kelompok membacakan aturan kelompok Min 90% Tingkat pengembalian

3

Tingkat kehadiran dalam pertemuan Agenda pertemuan terpenuhi

4

Tabungan rutin kelompok

5

7

Aturan kelompok ada dan tertulis Pengembalian pinjaman kelompok Pencatatan keuangan benar

8

Rekening kelompok aman

100% rekening kelompok

9

Mempunyai kegiatan dengan pihak luar Membahas perkara kritis yang dihadapi anggota kelompok TOTAL NILAI

Min 1 kali pertemuan

6

10

100% pencatatan dilakukan sesuai aturan

Min 75% pertemuan pembahasan perkaran kritis dicatatkan

Sumber data Daftar Hadir Daftar Hadir Catatan pertemuan anggota Buku Tab Klp dokumen aturan kelompok Buku angsuran kelompok buku kas, buku tabungan, buku angsuran Buku tabungan kelompok Buku agenda pertemuan Catatan pertemuan anggota

Catatan: Skor 1 bila indicator terpenuhi. Jika tidak atau belum, skor 0.

Fasilitator

Relawan Pendamping

Ketua KSM

Dari skor yang diperoleh dari KPK, maka KSM dapat diklasifikasikan pada 3 kriteria sebagai : Tahap perkembangan Kelompok Tunas Tumbuh Kembang

Skor KPK 0–4 5–8 9 – 10


69

b.

Uji Petik untuk Kegiatan Sosial Lainnya

Responden Tiap Kelurahan : 1. BKM 2. UPS 3. KSM Sosial 4. Aparat Desa 5. SKPD No Pertanyaan A. Pengelola, Swadaya dan Modal Sosial 1 Apakah KSM Sosial dibentuk dari kelompok yang sudah ada? Sebelumnya kelompok apa? 2 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat tidak langsung bagi KK miskin? 3 Apakah Mayoritas Kegiatan berhasil menggalang swadaya? 4 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat langsung bagi KK miskin? 5 Apakah mayoritas kegiatan sosial terkait dengan pembangunan prasarana? 6 Apakah dalam KSM Sosial terlibat: a. kader BKKBN b. kader posyandu c. kader PKK d. guru bantu PAUD, relawan pendidikan lainnya e. kelompok tani f. kelompok nelayan g. RT/RW h. lainnya..... 7 Apakah setelah dilaksanakan kegiatan sosial, interaksi masyarakat makin erat B. Jenis Kegiatan, IPM MDGs dan BLM (kombinasi dengan data SIM) 8 Apakah Semua kegiatan KSM Sosial terkait IPM-MDGs? 9 Apakah Kegiatan KSM Sosial terkait dengan: a. pendidikan b. kesehatan c. kebersihan/lingkungan d. pertanian e. peternakan f. kelautan g. pelatihan ketrampilan/ kewirausahaan/untuk ekonomi produktif h. prasarana (infrastruktur), alat produksi (traktor, mesin jahit, dst) i. perlengkapan pertemuan, sound system, tenda resepsi, meja kursi, j. santunan usia tidak produktif k. lainnya..... C. Pengelolaan, Sasaran dan Keberlanjutan 10 Apakah kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM? 11 Apakah alumni pelatihan dikirim ke sejumlah lembaga? 12 Apakah kegiatan penyediaan prasarana diikuti dengan kejelasan pengelolaannya? 13 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi KK miskin? 14 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan 15 Apakah pemberian santunan berkelanjutan? D. Kemitraan 16 Apakah Kegiatan Sosial telah berhasil menggalang kemitraan dengan SKPD? 17 Apakah Kegiatan Sosial telah menjadi bagian dari Program SKPD? 18 Apakah SKPD berkontribusi dalam pendanaan? 19 Apakah SKPD berkontribusi dalam penyediaan SDM, alat, prasarana, sumberdaya lain? E. Pengendalian 20 Apakah UPS mengendalikan proses dan output kegiatan sosial

Jawaban Ya

Tidak

Keterangan

Ya 5 1 5 5 1

Bobot Tidak 0 0 0 0 0

1 2 1 2 1 1 1 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0

5 5 5 5

0 0 0 0

3

0

Score


70

71

draft PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL PNPM PERKOTAAN

Recommend Documents