PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN Dalam Pengembangan Lingkungan Pemukiman Yang Berkelanjutan

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU (POB) KEGIATAN SOSIAL

PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Cipta Karya

Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan i

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN | 2

1.1.

Latar belakang | 2

1.2.

Definisi/Pengertian | 4

1.3.

Tujuan | 4

1.4.

Output | 4

1.5.

Kelompok Sasaran | 4

1.6.

Ruang Lingkup | 5

1.7.

Strategi Pendampingan Kegiatan Usaha| 5

BAB II

KETENTUAN PEMANFAATAN BLM KEGIATAN SOSIAL | 7

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL | 11

3.1.

Perencanaan | 12

3.2.

Tahap pelaksanaan | 19

3.3.

Pengendalian dan evaluasi | 22

3.4.

Pendampingan KSM di Lokasi Pilot | 24

BAB IV

PEMANTAUAN dan EVALUASI | 25

4.1.

Pemantauan | 26

4.2.

Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan | 27

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 :

Ruang Lingkup Kegiatan Sosial dan Pendanaannya | 9

Gambar 2 :

Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial | 10

Gambar 3 :

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial | 12

Gambar 4 :

Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial | 29

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

: Kegiatan Sosial Untuk memperkuat SDM | 31

Lampiran 2

: Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs | 41

ii

Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan

DAFTAR ISTILAH APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Askot

: Asisten Korkot (Koordinator Kota)

Balita

: Bayi dibawah lima tahun

BKKBN

: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

BKM

: Badan Keswadayaan Masyarakat

BLM

: Bantuan Langsung Masyarakat

CSR

: Corporate Social Responsibility (Kerjasama tanggung jawab sosial)

ERT

: Ekonomi Rumah Tangga

Faskel

: Fasilitator Kelurahan

IPM

: Indek Pembangunan Manusia

KK

: Kepala Keluarga

KMW

: Konsultan Manajemen Wilayah

KPK

: Kartu Perkembangan Kelompok

KSM

: Kelompok Swadaya Masyarakat

KTT

: Konferensi Tingkat Tinggi

Lansia

: Lanjut Usia

LKM

: Lembaga Keswadayaan Masyarakat

MDG’s

: Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Global

NGO

: Non-Government Organization (Organisasi non-pemerintah)

PAUD

: Pendidikan Anak Usia Dini

PJM

: Perencanaan Jangka Menengah

PKK

: Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga

PNPM

: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan iii

POB

: Pedoman Operasional Baku

Poyandu

: Pos Pelayanan Terpadu

Pronangkis

: Program penanggulangan kemiskinan

RT

: Rukun Tetangga

RW

: Rukun Warga

SDM

: Sumber Daya Manusia

SKPD

: Satuan Kerja Pemerintah Daerah

TA

: Tenaga Ahli

UP

: Unit Pengelola

UPK

: Unit Pengelola Keuangan

UPL

: Unit Pengelola Lingkungan

UPS

: Unit Pengelola Sosial

iv


BAB I PENDAHULUAN

Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 1

1.1.

Latar Belakang

Sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penguatan Modal Sosial, kegiatan sosial memiliki ruang lingkup yang luas. Seluas kehidupan masyarakat yang telah memiliki modal sosial sejak lama. Interaksi masyarakat melalui berbagai jaringan kerja sama yang membudaya membuktikan bahwa modal sosial telah tumbuh dan berkembang. Modal sosial dapat berfungsi ganda, selain untuk memperlancar pembangunan juga sebagai tujuan pembangunan.Untuk memperlancar pembangunan, solidaritas sosial sebagai akar modal sosial dapat digunakan untuk berbagai aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan sebagai tujuan pembangunan, modal sosial merekatkan upaya untuk saling bahu membahu dalam mengatasi segala persoalan pembangunan terutama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Modal sosial menurut Francis Fukuyama, adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan berlangsungnya kerjasama di antara mereka didasari oleh tumbuhnya nilai kepercayaan diantara anggota kelompok. Rasa saling percaya lahir dari norma-norma yang ditumbuhkan di lingkungan keluarga seperti kejujuran, menunaikan kewajiban, bertanggung jawab dan berlangsung secara timbal-balik. Kepercayaan yang dilandasi oleh norma-norma tersebut seperti pelumas yang membuat komunitas atau organisasi dapat dijalankan lebih efisien (Fukuyama; 2005; 21). Penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan tidak akan sanggup beroperasi meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa modal sosial. Oleh sebab itu dibentuklah BKM/LKM di setiap desa/kelurahan untuk mengorganisir modal sosial. Selanjutnya BKM/LKM bersama jaringan relawan sektoral (kader Posyandu, kader PKK, relawan pendidikan, relawan kesehatan, penyuluh pertanian dsb) mengusahakan peningkatan taraf hidup melalui pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup, seperti yang dicitacitakan MDGs. Sedangkan untuk mengukur sejauh mana kualitas manusia telah mencapai kesejahteraan, digunakan ukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari peningkatan angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Ketiga kebutuhan dasar tersebut didorong untuk dicukupi oleh potensi yang dimiliki masyarakat sendiri, baik berupa dana, gagasan, tenaga, dan jaringan kerjasama atau yang disebut sebagai modal sosial. Peran strategis PNPM Mandiri Perkotaan adalah mengasah potensi modal sosial agar dapat dimanfaatkan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dan kesempatan untuk mempengaruhi

2


lembaga-lembaga kunci agar terlibat aktif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan masyarakat miskin. Dengan demikian, intervensi kegiatan sosial tidak hanya untuk membangun kapasitas manusia (human capital) tetapi juga memperkuat kapasitas modal sosial (social capital) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri masyarakat bermodal sosial kuat ditunjukkan dengan kemampuannya menerapkan jaringan kerja sama di atas kebersamaan (solidaritas), kejujuran, rasa percaya dan saling bertanggung jawab. Sebagai contoh, jika salah seorang warga sedang menyelenggarakan hajatan para tetangga pasti berdatangan untuk saling membantu. Sejumlah peristiwa penting dalam kehidupan amat dihormati, sakral dan dianggap harus dibantu dengan penuh gotong royong, baik pada saat senang maupun susah. Peristiwa-peristiwa yang mendapat tempat di hati masyarakat tersebut antara lain perkawinan, khitanan, mendirikan rumah, pesta syukuran atau saat mengalami musibah, sakit, dan meninggal dunia. Semua tetangga bahu-membahu memberikan bantuan tanpa pamrih dengan satu alasan untuk menolong. Salah satu perwujuan modal sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah melalui kegiatan Tridaya (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Kegiatan Tridaya tersebut saling memperkuat dan melengkapi dalam upaya menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin yang kompleks dan multi-dimensi. Sebagai bagian Tridaya, kegiatan sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan direncanakan secara partisipatif dan dituangkan ke dalam PJM Pronangkis. Kegiatan sosial saling melengkapi dengan kegiatan ekonomi dan lingkungan/infrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan sosial adalah kegiatan untuk memberdayakan dan membantu kelompok masyarakat termiskin melalui penguatan modal sosial dalam masyarakat, seperti misalnya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat miskin, kegiatan-kegiatan untuk menguatkan jaringan relawan, kegiatan-kegiatan fasilitasi untuk masyarakat termiskin baik dari kelompok produktif maupun lanjut usia, dan sebagainya. POB (Pedoman Operasional Baku) Kegiatan Sosial ini hadir untuk menjadi acuan masyarakat untuk merancang kegiatan sosialnya agar peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin tercapai. Dengan demikian, tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk berkontribusi pada pencapaian target IPM dan MDGs semakin mudah tercapai melalui kegiatan-kegiatan sosial tersebut. POB ini memberikan petunjuk operasional dan aspek-aspek teknis untuk merancang kegiatan sosial, melalui pendampingan teknis, pendanaan, dan peningkatan kapasitas. PNPM Mandiri Perkotaan memfasilitas penguatan modal sosial yang telah tumbuh di masyarakat dengan memberikan bantuan teknis operasional sesuai kebutuhan masyarakat.


POB Kegiatan Sosial merupakan turunan dari berbagai pedoman teknis. Dalam melaksanakan kegiatan sosial, masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang disebut dengan KSM. Konsep dan petunjuk pembentukkan KSM diatur dalam Petunjuk Teknis Pengembangan KSM.

Definisi/Pengertian

1.2

Kegiatan sosial adalah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat (laki-laki dan perempuan), terutama kelompok miskin, melalui penguatan modal sosial dan pelaksanaan tindakan bersama seluruh masyarakat.

Tujuan

1.3

Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin (laki-laki dan perempuan), melalui penguatan modal sosial dan pelaksanaan tindakan bersama seluruh masyarakat yang dilakukan secara swadaya dan berkelanjutan.

1.4.

Output

1. Menguatnya solidaritas sosial. 2. Menguatnya jaringan kerja sama relawan sektor (pendidikan, kesehatan, dsb). 3. Meningkatnya

kapasitas

dan

keterampilan

masyarakat

dalam

menyelesaikan

persoalan

kemiskinan dengan potensi yang dimiliki. 4. Meningkatnya keswadayaaan masyarakat. 5. Terlayaninya masyarakat miskin untuk kebutuhan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta meningkatnya pendapatan, daya beli, angka harapan hidup. 6. Terbukanya kesempatan akses usaha dan kesempatan kerja bagi warga miskin. 7. Berlanjutnya kegiatan sosial melalui kemitraan dengan Pemda, dunia usaha dan kelompok peduli lain.

1.5.

Kelompok Sasaran

1. Kelompok sasaran utama dari kegiatan sosial adalah masyarakat miskin (laki-laki dan perempuan) terutama masyarakat termiskin di kelurahan. 2. BKM/LKM, UP-UP 3. Pemerintah daerah dan pihak terkait 4. Relawan pendamping (kelompok peduli dan tokoh masyarakat)

4


1.6. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan sosial dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan meliputi dua hal, yaitu pendampingan teknis dan dana BLM. Selain dari dana BLM, melalui pendampingan teknis diharapkan dapat diperoleh sumber-sumber pendanaan lain, baik swadaya, tabungan kelompok, APBD, CSR, dan lainnya. Pendampingan teknis dilakukan oleh fasilitator dan relawan di tingkat masyarakat untuk mencapai 7 output utama poin 1.4 di atas. Segala penyelesaian persoalan masyarakat diserahkan kepada masyarakat dan menjadi otoritas mereka dengan menggunakan potensi modal sosial yang dimiliki.Untuk sejumlah sektor yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti peningkatan taraf hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan atau penanggulangan resiko bencana (PRB) diarahkan agar sesuai dengan target IPM-MDGs. 1. Pengelolaan Kegiatan Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan berada dibawah tanggung jawab UPS. Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, maka ruang lingkup kegiatan Sosial meliputi (Lihat Gambar 3): Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, diutamakan usia produktif, seperti: a) Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga (tabungan dan pengelolaan keuangan kelompok), b) Pelatihan kewirausahaan, c) Pelatihan ketrampilan dan teknis,seperti pelatihan pertukangan, pelatihan kebencanaan, dll. 2. Kegiatan pelayanan pendidikan diperuntukkan bagi balita dan anak-anak usia sekolah mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun. 3. Kegiatan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia setelah melewati usia produktif, lansia). 4. Kegiatan santunan dalam keadaan tertentu seperti bencana atau santunan untuk pemanfaat usia tidak produktif. 5. Kegiatan pengelolaan aset kelompok. 6. Dan lain lain.

1.7. Strategi Pendampingan Kegiatan Sosial i.

Penguatan kelompok Penguatan kelompok melalui: a) Peningkatan kapasitas dan keahlian melalui berbagai jenis pelatihan dan pendampingan, dibukanyakesempatan lapangan pekerjaan, maupun pemetaan sumber penghasilan yang tersedia; b) Pelaksanaan pertemuan rutin, tabungan kelompok, dan bagi kelompok ekonomi melaksanakan pinjaman bergulir serta sebagai upaya untuk peningkatan penghidupan masyarakat miskin; c) Penerapan aturan bersama dalam kelompok Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 5

agar bijaksana,sadar, dan terbuka dalam mengelola keuangan kelompok; dan d) Penerapan kualitas dan pemastian keberlanjutan dalam semua kegiatan.

ii.

Pendekatan berbasis kebutuhan dan inisiatif masyarakat Masyarakat miskin didorong untuk belajar berinisiatif dalam pemenuhan kebutuhan mereka dalam rangka memperluas akses terhadap berbagai aset khususnya aset SDM, aset sosial, dan aset keuangan.

iii.

Meningkatkan

pelayanan

BKM/LKM

melalui

Unit-Unit

Pelaksana

untuk

masyarakat miskin Keberadaan BKM/LKM serta unit-unit pelaksananya (UPK, UPL dan UPS) dimaksudkan untuk memperluas dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat miskin dalam meningkatkan penghidupannya. iv.

Penguatan

kapasitas

masyarakat

miskin

dalam

ketrampilan

kerja dan usaha Penguatan kapasitas masyarakat miskin dalam ketrampilan kerja dan usaha melalui: a) pelaksanaan berbagai jenis pelatihan ketrampilan kerja dan usaha, b) pembelajaran akses ketrampilan kerja dan usaha, serta c) pengembangan kerjasama dalam peningkatan akses kerja dan usaha. v.

Memanfaatkan Jaringan Memanfaatkan jaringan melalui modal sosial yang berkembang dalam masyarakat.

vi.

Penguatan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) KBK melalui: a) identifikasi kebutuhan belajar; b) Perencanaan; c) Pelaksanaan Kegiatan Belajar; d) Evaluasi

Buku POB Sosial ini berlaku untuk seluruh wilayah dampingan PNPM Perkotaan. Di lokasi yang ditentukan oleh PMU PNPM Perkotaan, dilaksanakan Kegiatan Pilot Pendampingan KSM yang dijelaskan lebih rinci dalam lampiran 2.

6


BAB II KETENTUAN PEMANFAATAN BLM KEGIATAN SOSIAL


Kegiatan sosial adalah inisiatif masyarakat untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan berorientasi pada pencapaian target IPM dan MDG’s. Seluruh prakarsa masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya bagaimana mekanisme pendanaannya dan bersumber dari mana saja. Untuk kegiatan sosial yang didanai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. BLM hanya untuk warga miskin yang tercantum dalam PS-2. Pemanfaatannya disesuaikan dengan mata pencaharian masyarakat lokal untuk peningkatan pendapatan 2. Kegiatan sosial yang dilakukan memiliki potensi untuk bersinergi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi. 3. Mengutamakan kegiatan peningkatan kapasitas dan ketrampilan bagi warga miskin. 4. BLM memberikan manfaat secara berkelanjutan. 5. BLM dapat digunakan untuk kegiatan berikut ini dengan rencana pengelolaan kegiatan yang jelas: •

Asset bergulir dan asset produksi

•

Magang (OJT) di perusahaan/IKM (industri kecil menengah), disertai skema pembiayaan yang disepakati antara BKM/UPS dengan perusahaan/IKM.

6. Kegiatan sosial lainnya, seperti kebencanaan, dll. Kegiatan sosial yang didanai oleh sumber dana lain dapat disepakati syarat pemanfaatannya dengan pihak terkait. Untuk lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pilot pendampingan KSM, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM sosial ini diatur pada lampiran 2. Khusus untuk kegiatan Pilot Pendampingan KSM, dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar setelah mendapat pelatihan dan memenuhi kriteria KSM.

8


Gambar 1. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial dan Pendanaannya


Gambar 2. Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial

10


BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL


3.1. Perencanaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi seluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalam proses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitas sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM, UPS dan KSM Sosial, yaitu: 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2) Bimbingan dan pendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) Pendampingan KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6) Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi penting dalam tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen program yang

terintegrasi

dengan

kegiatan

lingkungan

dan

ekonomi

produktif

dalam

rangka

mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat yang berkesinambungan.

Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial

Sosialisasi pengelolaan Kegiatan Sosial

1

Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/ Panitia

9

KSM/Panitia Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

10

8

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pendampingan pada BKM/ LKM + UPS

Pembangunan/penguatan KSM/Panitia Sosial

2

3

1. Diutamakan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan 2. Kemanfaatan langsung kepada PS2 (cek daftar PS2) 3. Jika terkait mata pencaharian diprioritaskan yang menunjang ekonomi,meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis) 4. Keberlanjutan 5. Penggalangan Swadaya 6. Kerjasama Kemitraan 7. Transparansi & Akuntabilitas

Perbaikan usulan kegiatan (Belum Layak)

7

Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak) Pendampingan KSM/ Panitia Sosial untuk Penyusunan Usulan Kegiatan dan Laporan

4 6

Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM

KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan Kegiatan

12

5


Sosialisasi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosial

11

1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan sosial

No 1

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Output

Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, seperti menyiapkan

Pelaksana :

bahan

dengan

Fasilitator

Lurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkan

kelurahan

sosialisasi,

koordinasi

Bahan sosialisasi

peserta yang akan diundang, waktu yang tepat, susunan acara, dll. 2

Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang

Pelaksana :

Daftar hadir

telah disepakati dengan pokok-pokok

Lurah/Kades

sosialisasi dan

pesan yang perlu untuk dipahami oleh

catatan proses

peserta adalah:

Peserta :

§ Penjelasan tentang tujuh prinsip-

BKM/LKM+UPS

prinsip pengeloaan kegiatan sosial

tanya jawab

relawan(KBK),

§ Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial

Aparat Kel/Desa,

§ Alur pelaksanaan kegiatan

Warga Miskin PS2 (L/P), ormas,

Catatan :kegiatan ini dilakukan di tingkat

lembaga sosial,

kelurahan, dan dapat dilanjutkan oleh

yayasan, dll.

BKM/LKM dan relawan dengan

Fasilitator :

memanfaatkan berbagai kegiatan warga

Fasilitator Kelurahan

3

4

Buat berita acara hasil sosialisasi yang

Pelaksana :

dilampiri dengan daftar hadir peserta

Fasilitator

sosialisasi

kelurahan

Setelah acara sosialisasi, koordinasikan dengan

BKM/LKM

tentang

rencana

bimbingan

dan

Fasilitator

pendampingan pada BKM/LKM + UPS,

kelurahan

pelaksanaan

tetapkan waktu dan tempatnya

Pelaksana :

Berita Acara hasil sosialisasi

Jadwal definitif kegiatan dan penanggung jawabnya


2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS

No 1

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan bimbingan dan pendampingan

Pelaksana :

pada

seperti

Fasilitator

menyiapkan bahan, format, koordinasi

kelurahan

BKM/LKM

+

UPS,

dengan BKM/LKM, memilih waktu yang

BKM/LKM

mengundang

anggotanya

berserta personil UPS untuk hadir pada pertemuan

bimbingan

Bahan untuk bimbingan, format usulan kegiatan, format laporan, dll.

tepat, dll. 2

Output

Pelaksana :

Undangan

BKM/LKM

kegiatan

Pelaksana :

Daftar hadir

BKM/LKM

undangan

pengelolaan

kegiatan sosial 3

Pelaksanaan

bimbingan,

Fasilitator

menerangkan tentang pentingnya untuk memahamkan

masyarakat

khususnya

seluruh warga miskin yang ada di PS-2.

Peserta : LKM/BKM, UPS

Menjelaskan

detail

delapan

pengelolaan

kegiatan

prinsip

sosial

dan

bagaimana penerapannya di masyarakat.

Berita acara Fasilitator :

pelaksanaan

Fasilitator

kegiatan

kelurahan Membimbing

dan

simulasi

pengisian

format-format: usulan kegiatan, laporan hasil

kegiatan,

keuangan. untuk

RAB

dan

laporan

Penugasan kepada peserta

pengisian

format-format

agar

semakin terampil. 4

Pendampingan

intensif

(interpersonal/

Pelaksana :

Format terisi

group) kepada BKM/LKM dan UPS dalam

Fasilitator

dengan benar,

memahami konsep, dan menggunakan

kelurahan

prinsip

alat kerja

14


diterapkan.

3)

Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosial

No 1

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Output

Identifikasi jenis dan jumlah kegiatan

Pelaksana : UPS

Didapatkanya

yang sudah masuk program sosial dalam

LKM/BKM

data tentang

Renta PJM Pronangkis dan kebutuhan

Fasilitator :

jumlah kegiatan,

akan KSM/Panitia pelaksananya

Fasilitator

jumlah KSM

kelurahan

sosial yang ada,

Identifikasi KSM sosial yang sudah ada

dan jumlah

dan pernah menjadi pelaksana kegiatan.

lembaga/org

Identifikasi lembaga/ organisasi sosial

potensial menjadi

yang petensial untuk menjadi pelaksana

KSM

kegiatan sosial 2

Melakukan penguatan terhadap KSM yang

Pelaksana : UPS

KSM melakukan

sudah ada agar semakin kuat dan mantab

LKM/BKM,

penguaan

sesuai dengan prinsip pembangunan KSM

Relawan

lembaga,

dari sisi kelembagaan, anggota, acuan

Peserta :

anggota, acuan

dan pola kerja yang dikembangkan.

Relawan(KBK),

dan pola kerja.

Pengurus dan Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya

anggota Warga

KSM paham dan

tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan

miskin (PS-2)

mau menerapkan

kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.

Fasilitator :

prinsip

Fasilitator kelurahan 3

Membangun KSM baru (bila diperlukan)

Pelaksana : UPS

KSM paham dan

dengan pola:

LKM/BKM/

mau menerapkan

• menggunakan lembaga/ organisasi

relawan

prinsip

sosial yang sudah ada dan petensial • KSM yang benar-benar baru untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial

Peserta : pengurus lembaga, calon anggota KSM

Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya

(khususnya

tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan

Miskin PS-2)

kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.

Fasilitator : Fasilitator kelurahan


4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporan No 1

2

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Output

Memberikan pendampingan kepada

Pelaksana : UPS

Pengurus KSM

pengurus KSM/panitia untuk

LKM/BKM/

mampu mengisi

memperkenalkan/meningkatkan

relawan

format-format

kemampuan teknis dalam pengisian

Peserta :

kegiatan sosial

format-format:

pengurus KSM

dengan benar

•

usulan kegiatan,

Sosial

•

RAB

•

laporan hasil kegiatan,

Fasilitator

•

laporan keuangan.

kelurahan

Fasilitator :

UPS memastikan KSM mampu mengisi

Pelaksana : UPS

Format usulan

format secara mandiri, dan memberikan

LKM/BKM/

KSM tidak perlu

waktu konsultasi khusus untuk pengisian

relawan

revisi perbaikan.

format.

Peserta : pengurus KSM Sosial

5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatan

No 1

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Output

Pengurus menyusun usulan kegiatan dan

Pelaksana :

Ada usulan

RAB secara mandiri

Pengurus

kegiatan dan RAB

KSM/Panitia

KSM yang terisi

Fasilitator :

benar.

Relawan 2

Usulan kegiatan juga memuat rencana

Pelaksana :

KSM memahami

kerja masing-masing prinsip pengelolaan

Pengurus

detail kegiatan

kegiatan sosial.

KSM/Panitia

yang akan

Fasilitator : UPS

dilakukan.

Rencana kerja harus jelas, terukur,

BKM/LKMdan

terjadwal, dan ada penanggung jawabnya. 3

16

KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatan

Pelaksana :

Resi penerimaan

dan RAB kepada BKM/LKM:

Pengurus

usulan kegiatan


No

Kegiatan/Tujuan •

persyaratan KSM sudah lengkap

•

persyaratan Usulan kegiatan dan RAB

Pelaku KSM/Panitia

Output KSM dari BKM/LKM

sosial sudah lengkap

6) Verifikasi & keputusanBKM/LKM

No 1

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Output

UPS menerima usulan dan meregister

Pelaksana : UPS

KSM

usulan KSM/panitia sosial dengan buku

BKM/LKM

mendapatkan no

khusus.

register

UPS melakukan verifikasi usulan KSM

Usulan KSM

berdasarkan format yang ada untuk

dinyatakan layak

memastikan:

atau belum layak

• Keterpenuhan syarat administrasi yang meliputi beberapa berkas. • Keterpenuhan syarat kelayakan biaya, teknis, dan lingkungan. • Keterpenuhan syarat penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan 2

KSM yang dinyatakan layak oleh UPS

Pelaksana : UPS

KSM layak dan

maka diusulkan ke tingkat LKM/BKM

dan BKM/LKM

belum layak

untuk diambil keputusan pimpinan

diproses lebih

kolektif.

lanjut

KSM yang dinyatakan belum layak oleh UPS maka usulan kegiatan dikembalikan ke KSM dan direkomendasi perihal perbaikannya. 3

BKM/LKM mengadakan rapat untuk

Pelaksana :

Surat keputusan

mengambil keputusan: menentukan skala

BKM/LKM dan

BKM/LKM tentang

prioritas dan alokasi dana untuk masing-

UPS

usulan KSM/

masing KSM-KSM Tridaya

BAPPUK


7)

Pencairan dana ke KSM

No 1

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Output

Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariat

Pelaksana :

Dokumen

mempersiapkan dana untuk pencairan

UPS, sekretariata

pencairan dana

kepada UPS BKM/LKM.

dan BKM/LKM

siap

Pencairan dana dilakukan kepada KSM

Pelaksana :

Dana diterima

sosial yang besarnya sesuai dengan

UPS, sekretariat

KSM

keputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatan

dan BKM/LKM

UPS dibantu sekretariat mempersiapkan administrasi untuk mencairkan dana kepada KSM sosial yang telah direncanakan akan melaksanakan kegiatan. 2

jumlahnya besar (>15 juta), maka bisa

Bukti pencairan

dilakukan termin dalam pencairan sebagai

lengkap

pengendalian.

18


3.2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana ke dalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadaya dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapat dicermati sejauhmana kegiatan mampu menggalang mitra strategis yang membuatnya berkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana BLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkan, tetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupun tanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapat dicek partisipasi, yaitu seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu Tahap Persiapan Pelaksanaan dan Tahap Pelaksanaan kegiatan sosial oleh panitia. 1)

Persiapan pelaksanaan kegiatan

No 1

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Output

Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasi

Pelaksana :

Implementasi

kegiatan awal/persiapan, antara lain:

Pengurus

mengacu pada

• Diutamakan terkait dengan

KSM/Panitia

prinsip-prinsip

pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan (cek PJM Pronangkis)

pengelolaan Fasilitator : UPS

kegiatan sosial

BKM/LKMdan

Kegiatan terkait

direncanakan sudah ada dalam daftar

Fasilitator

langsung dengan

war ga miskin (PS-2)

Kelurahan

pemenuhan

• Recek pemanfaat/peserta yang

• Memastikan rencana kegiatan memberi

kebutuhan dasar

kemanfaatan langsung bagi warga

pendidikan dan

miskin.

kesehatan

• Jika terkait dengan mata pencaharian

(MDGs)

diprioritaskan kegiatan yang

Diperoleh

menunjang kegiatan ekonomi dan

kegiatan yang

meningkatkan lapangan kerja (cek PJM

sesuai dengan

Pronangkis)

target IPM dalam

• Rencana kerja untuk melembagakan

peningkatan daya


No

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

kegiatan agar keberlanjutan terjamin

Output beli, pendidikan

• Rencana kerja penggalangan swadaya

dan angka

masyarakat: uang, material, dll.

harapan hidup

• Rencana kerja Kerjasama dan

Kualitas kegiatan meningkat

kemitraan • Rencana kerja penerapan transparansi

dengan adanya

& akuntabilitas pelaksanaan kegiatan

proses penguatan

kepada publik.

pada persiapan. Pelaksanaan membutuhkan untuk melibatkan komunitas dan warga miskin yang semakin luas.

2

Rencana kerja untuk memperjelas target,

Pelaksana :

Rencana

tahapan kegiatan, penanggung jawab

Pengurus

pelaksanaan

kegiatan, agar KSM/panitia mudah dalam

KSM/Panitia

matang terjadwal

melaksanakan kegiatan yang telah diencanakan.

dan jelas Fasilitator : UPS

penanggung

Fasilitator

Jawabnya

Kelurahan

20


2)

Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/Panitia

No 1

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Output

KSM/Panitia telah menjalankan kegiatan

Pelaksana :

Calon peserta

persiapan dengan baik, rencana kegiatan

Pengurus

siap mengikuti

yang tersusun diimplementasikan.

KSM/Panitia

kegiatan sosial yang difasilitasi

KSM/Panitia mengundang,

Fasilitator : UPS

mengumpulkan calon peserta untuk

Fasilitator

dilakukan penjelasan mengenai tujuan

Kelurahan

oleh KSM/Panitia

pelaksanaan kegiatan, tahapan dan proses, tanggung jawab masing-masing pihak, dll. 2

3

KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasi

Pelaksana :

Partisipasi warga

komunitas dalam pelaksanaan kegiatan

Pengurus

terwujud dalam

mulai dari penggalangan swadaya,

KSM/Panitia

pelaksanaan

pengorganisasian pelaksanaan kegiatan,

Fasilitator : UPS

kegiatan

dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untuk

Fasilitator

melaksanakan rencana kerja KSM/Panitia

Kelurahan

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan

Pelaksana :

Kegiatan

bakuan seperti yang tercantum dalam

Pengurus

terlaksana sesuai

usulan kegiatan yang telah disetujui oleh

KSM/Panitia

bakuan kegiatan

BKM/LKM.

dan terpantau

UPS mendampinggi, memantau,

Partisipan:

oleh BKM/LKM

membimbing KSM/Panitia agar mampu

Warga miskin PS

melalui UPS

melaksanakan kegiatan sesuai aturan

2

main, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan.

Fasilitator Kelurahan

4

KSM/Panitia mengelola administrasi

Pelaksana :

Data dan bahan

pelaksanaan kegiatan dengan baik

Pengurus

untuk pelaporan

sehingga bahan penyusunan laporan

KSM/Panitia

kegiatan siap

tersedia dengan baik dan cukup.


3.3. Pengendalian dan Evaluasi Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan kemajuan kegiatan, maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atau sumberdana lain. Di dalam laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah melayani berapa KK miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauh mana output dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalah konsumsi publik, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman di lima titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan langkah 11) sosialisasi laporan. 3) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan

No

Kegiatan/Tujuan

1

Mengundang anggota KSM/panitia

Ada

KSM/Panitia

evaluasi,

data

evaluasi, konsolidasi data hasil, menyusunan draft

Peserta: Anggota

terolah,

draft

laporan hasil

KSM/Panitia

laporan jadi

Penyelesaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan

Pelaksana:

Dokumen laporan

minimal sesuai format yang telah disiapkan.

KSM/Panitia

dan

sosial

untuk

bersama;

pelaksana

Output

Pelaksana: Ketua

kegiatan

2

Pelaku

melakukan

Laporan juga dilampiri foto-foto kegiatan, laporan

catatan

lampiran

tersusun

keuangan. 3

Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan sosial

Pelaksana:

Tanda

yang

KSM/Panitia

penyerahan

lengkap

termasuk

penggunaan

dana,

dokumentasi, dll. Kepada UPS BKM/LKM.

22


terima

laporan hasil

4) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial

No 1

Kegiatan/Tujuan Persiapkan

dokumen

Pelaku

laporan

hasil

pelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dan salin

bagian-bagian

untuk

bahan

yang

Pelaksana :

Bahan

BKM/LKM dan UPS

sosialisasi hasil

dibutuhkan

sosialisasi.

Buatlah

ringkasan, kemudian salin dan gandakan

Output untuk

kegiatan sosial Fasilitator : Tim Faskel/ relawan

sesuai dengan kebutuhan. 2

Tempelkan beberapa informasi penting

Pelaksana :

Info

hasil kegiatan sosial di lima titik papan

BKM/LKM dan UPS

pelaksanaan

informasi

dan

pengumuman

yang

strategis lainnya.

hasil

sudah Fasilitator : Tim

tertempel

Faskel/ relawan 3

Lakukan

kegiatan

sosialisasi

ditingkat

kelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaan

Pelaksana : UPS

Berita

acara

BKM/LKM

dan

daftar

kegiatan sosial, dengan menyampaikan

4

nama peserta

ringkasan-ringkasan yang informatif dan

Fasilitator : Tim

dibutuhkan oleh masyarakat.

Faskel/ relawan

Sosialisasi minimal

dilakukan tiga

titik

ditingkat

utamanya

basis kantong

Pelaksana :

Berita

acara

relawan

dan

daftar

warga miskin, bisa dilakukan melalui pertemuan

yang

sudah

ada

nama peserta

di

masyarakat. 5

Memberikan salinan rekapitulasi laporan

Pelaksana : UPS

Progres

hasil pelaksanaan kegiatan sosial kepada

BKM/LKM

kegiatan sosial

pihak terkait seperti: Lurah/kades.

terpublikasi


3.4. Pendampingan KSM di lokasi Pilot Sebelum mencapai tingkat kemandirian, maka KSM perlu dikuatkan terlebih dahulu melalui kegiatan pendampingan di lokasi Pilot Pendampingan KSM terpilih.

Adapun hal-hal yang harus dikuatkan

dalam KSM adalah aspek solidaritas dan kemandirian dalam menangani permasalahan kelompok, meliputi : 1. Pertemuan Rutin 2. Tabungan 3. Pembukuan 4. Pinjaman dalam Kelompok 5. Angsuran Anggota Untuk memudahkan, kelima hal tersebut di atas disebut juga dengan lima jalan menuju sukses, atau Panca Sutra. Kelima hal tersebut diyakini dapat memperkuat modal sosial KSM.Dengan pertemuan rutin, tabungan, dan pinjaman, keakraban (kohesivitas) KSM semakin terpelihara. Kepercayaanpun semakin terbangun ketika antar anggota dibiasakan mengangsur pinjaman tepat waktu dan membukukannya dengan baik agar pemasukan dan pengeluaran dapat dikelola dan dikendalikan.

24


BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI


4.1

Pemantauan

Pengendalian pelaksanaan akan dilakukan melalui dukungan kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik (feed-back) terhadap strategi operasional yang ditetapkan dalam meningkatkan kinerja PNPM Mandiri Perkotaan. Kerangka pengendalian pelaksanaan secara terintegrasi sangat dipengaruhi oleh penetapan indikator-indikator kinerja kunci (key performance

indicators), termasuk tolok ukur (benchmarking) yang digunakan. Pelaksanaan pengendalian akan difokuskan pada langkah-langkah berikut: i.

Pemantauan di tingkat program dilaksanakan secara rutin, dalam basis harian maupun bulanan melalui sistem informasi manajemen (SIM), pengelolaan pengaduan masyarakat, dan website, yang terutama ditujukan untuk melakukan pengamatan serta menjaga koridor keberlanjutan program, yang dapat diindikasikan melalui konsistensi terhadap pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perkotaan. Pemantauan dilakukan oleh konsultan, fasilitator, maupun secara partisipatif oleh masyarakat. Pemantauan secara partisipatif oleh masyarakat dilakukan melalui perangkat kerja partisipatif.

ii.

Supervisi dilaksanakan secara periodik, dalam basis triwulanan secara proporsional termasuk melalui uji petik, dan difokuskan serta ditujukan untuk melihat hasil-hasil yang telah diperoleh, dengan membandingkan terhadap target yang ditetapkan dalam perencanaan. Hasil-hasil yang diperoleh akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pencapaian keluaran (output). Supervisi di tingkat masyarakat dilakukan oleh BKM/LKM, UP, dan relawan dengan metoda uji petik yang disepakati bersama.

iii.

Pelaksanaan evaluasi dan penilaian untuk memberikan umpan balik terhadap ketepatan penerapan strategi operasional, diukur melalui tingkat pencapaian dari setiap indikator yang digunakan (seperti outcome, dampak program), untuk dibandingkan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Konsistensi keberlanjutan program dievaluasi dan diukur melalui rancangan strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja implementasi program. Hasil evaluasi partisipatif oleh masyarakat dilaporkan dalam Rembuk Warga Tahunan.

Tujuan pengendalian yang berupa monitoring, supervisi maupun evaluasi adalah : a) Terkumpulnya data dan informasi tentang proses dan hasil setiap kegiatan. b) Memperoleh informasi tentang kondisi kesesuaian antara implementasi kegiatan dengan ketentuan yang ditetapkan (dalam pedoman).

26


c) Memperoleh analisis tentang tingkat pencapaian keberhasilan (kinerja) sesuai dengan aspek-aspek dan ukuran yang telah ditetapkan. d) Memperoleh analisis tentang hasil dan dampak dari pelaksanaan program. e) Membangun sistem tanggungjawab sosial di tengah masyarakat terhadap jalannya setiap pelaksanaan kegiatan.

4.2 Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan Pengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara berjenjang mulai level fasilitator hingga KMP. Substansi pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung pada Tenaga Ahli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan sosial agar sesuai koridor, tidak melanggar negative-list, tidak menyimpangi ketentuan yang berlaku dan menunjang pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I hingga Bab IV. Dimuka sempat disinggung bahwa kegiatan sosial berhubungan dengan sektor-sektor yang relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program Serba Murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan. Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sektorsektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun pemerintah pusat akan menjadikan program berjangka panjang. Kegiatan sosial yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan programprogram daerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan sosial yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka dan program lainnya juga akan lebih terpelihara masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal sosial dan jaringan sosial. Oleh sebab itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat masa transisi yang jelas dalam pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju


keberlanjutan program Sosial. Berikut ini hierarki pengendalian oleh askot sosial dan fasilitator sosial yang dikoordinir oleh TA Sosialisasi. Lambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hingga ke level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sektoral, terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk (perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerja sama dengan relawan-relawan spesialis (sektor) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi. Untuk pengendalian dan pengelolaan pendampingan KSM dilokasi Pilot Pendampingan KSM diatur pada lampiran 2 POB ini.

28


Gambar 4 Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial


30


LAMPIRAN I


31

DAFTAR ISI LAMPIRAN 1: KEGIATAN SOSIAL UNTUK MEMPERKUAT SDM | 34 A. Pentagon Penghidupan Berkelanjutan | 34 Gambar 1 : Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya | 35 Gambar 2 : Ilustrasi Jaringan Kerjasama Relawan Sektor | 38 Gambar 3 : Proses Belajar dalam KBK | 39


33

LAMPIRAN 1 KEGIATAN SOSIAL UNTUK MEMPERKUAT SUMBER DAYA MANUSIA

Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan dengan menumpang pada potensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akan tercapai lebihcepat, tahan lama dan tidak bias sasaran. Salah satu faktor yang membuat tujuan pembangunan segera tercapai dan tepat sasaran adalah dengan menjalankannya dari bawah ( bottom up), mengikuti kebutuhan masyarakat agar lebih realistis. Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM Mandiri Perkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan sosial atau yang disebut dengan Tridaya. Salah satu aspek penting adalah pengembangan masyarakat (Social Development); sebab tiap langkah kegiatan PNPM selalu membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat.

A. Pentagon Penghidupan Berkelanjutan Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akan menjadi landasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluang menuju masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang sosial terkandung aspek pengembangan masyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitas atau masyarakat yang efektif dibangun dari sinergi peran individu-individu yang kuat. Sehingga bidang sosial menerjemahkannya ke dalam sejumlah kegiatan sosial yang salah satunya adalah membangun kapasitas SDM (human

capital).Dalam pentagon peningkatan akses(Gambar I), aset dan sumber daya, kegiatan sosial mengambil peran pada potongan aspek Sumber Daya Manusia (Human Capital) dengan aspek Sosial (social capital) dan aspek Financial (financial capital).

34


Gambar 1 Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya

Pada potongan pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringan sosial yang telah terbentuk di masyarakat dan tidak menciptakan “kepanitiaan” baru yang terlepas sama sekali dari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akan lebih berdampak luas jika dilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentuk-bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan), instan dan karitatif tetapi harus berkesinambungan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yang diorganisir oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM. UPS mengorganisir aktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam hal peningkatan kapasitas SDM maupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja, sebagaimana aktivitas ekonomi produktif dalam sustainability livelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan sosial akan berjalan efektif meningkatkan kesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.


35

B. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGs Sejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjuru dunia. Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yang pernah disepakati dunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an ke dalam satu paket, yaitu paket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utama yang disebut dengan Millennium

Development Goals (MDG) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai sasaran pembangunan millennium. Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain: KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan September 2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan, termasuk presiden Indonesia, sepakat untuk menandatangani sebuah Deklarasi Millenium

Development Goals (MDGs) yang diadopsi dari seluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan indicator yang harus dicapai, yaitu : 1.

Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim

2.

Pemerataan pendidikan dasar

3.

Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan

4.

Mengurangi tingkat kematian anak

5.

Meningkatkan kesehatan ibu

6.

Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya

7.

Menjamin daya dukung lingkungan hidup

8.

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Sebagai tindak lanjut, setiap negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkan MDGs report (www.wikipedia.org).Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besar menyasar kepada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatan anak, kesehatan ibu, pencegahan penyakit

menular, kondusifnya

lingkungan)

dan pendidikan(pendidikan dasar,

kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) serta kemitraan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebut diratifikasi di setiap negara untuk menjadi target pembangunannya masing-masing. Sebagai konsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semua kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutama terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

36


C. Hubungan Kegiatan Sosial dengan IPM IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan Human

Development Indeks (HDI) adalah indeks standard untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran 2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Karena telah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaan mestinya digunakan juga secara bertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDM meningkat secara nasional. Indeks ini untuk mengukur kapasitas SDM secara individu namun tidak menutup kemungkinan menunjang kapasitasnya sebagai makhluk sosial. Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melalui angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan kesejahteraan dan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akan menguatkan modal sosial.

D. Strategi Pendampingan Kegiatan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan meletakkan keberhasilannya di atas jaringan norma dan jaringan kerjasama yang dibangun oleh masyarakat, yang disebut dengan jaringan relawan. PNPM Mandiri Perkotaan tidak akan mampu meningkatkan taraf hidup tanpa modal sosial. Oleh sebab itu BKM/LKM yang


37

dibentuk di setiap desa/kelurahan berfungsi untuk mengorganisir modal sosial. BKM/LKM bersama jaringan relawan (kader posyandu, kader PKK, relawan pendidikan, relawan kesehatan, penyuluh pertanian dsb) mengusahakan peningkatan taraf hidup melalui pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lingkungan hidup, sebagaimana yang dicita-citakan IPM dan MDGs. Gambar 2 Ilustrasi Jaringan Kerjasama Relawan Sektor

Paguyuban Pedagang Pasar Pedagang Sayuran

Kelompok Relawan Pendidikan Kader PAUD Pegiat Sekolah Demokrasi

Relawan Kesehatan

Pedagang Buah

Pedagang Tempe

Relawan Pedagang Kelompok Tani

Kader PKK

Kader PKK

Kader BKKBN

Relawan Anak Jalanan

Kader Posyandu

Petani Kedelai

Himpunan Petani Pemakai Air ( HIPPA )

Bidan Desa

Petani 1

Petani 3

A/K

38

ELU R

Petani Sayuran & Buah

Petani 2

Petani 4

DES

Relawan Pertanian

AHA

N


kT po m ) elo AN n K OKT a ng P bu (GA a G

an

i

Gambar 3 Proses Belajar dalam KBK

Gambar diadaptasi dari Membangun Masyarakat Pembelajar, Panduan Metodologi Pendidikan Non formal untuk fasilitator Lapang, SPPM; 2003


39

LAMPIRAN 2


41

DAFTAR ISI LAMPIRAN 2: KEGIATAN PILOT PENDAMPINGAN KSM | 44

A. B. C. D. E. F. G. H.

Tujuan | 46 Keluaran | 46 Kekhasan Pilot Pengembangan KSM | 46 Lokasi | 46 Penggunaan dan Pemanfaatan Dana BLM Sosial untuk Penguatan KSM | 47 Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pilost KSM | 49 Pengertian Kelompok dan KSM | 66 Pembangunan/Pengembangan KSM Calon Percontohan | 67

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 : Proses Pembangunan / Pengembangan KSM | 49 Gambar 2 : Penjabaran Tahap Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Pendampingan KSM | 51

DAFTAR TABEL Tabel 1 : Tahapan Pemanfaatan Dana BLM Sosial | 48 Tabel 2 : Proses Pembangunan/Pengembangan KSM (Penjelasan Gambar 1) | 53 Tabel 3 : Tahap pelaksanaan kegiatan KSM Percontohan | 64


43

LAMPIRAN 2 KEGIATAN PILOT PENDAMPINGAN KSM Bappenas menyiapkan strategi penanggulangan kemiskinan secara lebih komprehensif yang berbasis pada

pengembangan

penghidupan

berkelanjutan/P2B

(sustainable

Menindaklanjuti hal tersebut maka PNPM Mandiri Perkotaan

livelihoods

approach).

mengembangkan Program

Pengembangan Penghidupan Masyarakat berbasis Masyarakat (PPMK) yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap 1: Kegiatan Pilot Pendampingan KSM, melalui: a. Membangun modal sosial dan komitmen kelompok b. Melaksanakan lima aturan dasar kelompok

2. Tahap 2: Program Dana Bergulir, melalui: a. Rencana pengembangan usaha b. Penambahan modal sesuai aturan UPK

3. Tahap 3: Usaha Ekonomi Produktif , melalui: a. Menjalin kemitraan b. Penambahan modal sesuai dengan ketentuan PPMK Keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan pelembagaan perencanaan partisipatif dan pengokohan kelembagaan masyarakat tingkat basis, yaitu Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tahap pertama kegiatan pengembangan penghidupan di PNPM Mandiri Perkotaan adalah Pilot Pendampingan KSM. Pilot dilaksanakan dengan cara pendampingan intensif untuk penguatan kelompok KSM, agar KSM dapat menjadi kelompok yang berdaya.Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan akses kerja dan usaha bagi kelompok marginal.Kegiatan pilot inimerupakan intervensi PNPM Mandiri Perkotaan dari tahap miskin ke berdaya. Pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan aset penghidupan yaitu aset sumber daya manusia, aset sumber daya alam, aset sumber daya sosial, aset sumber daya fisik dan aset sumber daya keuangan (merujuk lampiran 1).Dari lima aset pentagonal penghidupan tersebut, Pilot fokus untuk mengintervensi tiga aspek yaitu: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial, dan Sumber Daya Keuangan..

44


Kegiatan Pilot Pendampingan KSM adalah salah satu tahapan kegiatan pengembangan penghidupan di PNPM Mandiri Perkotaan yang metitikberatkan pada peningkatan akses usaha dan akses lapangan kerja bagi kelompok miskin. Pilot dilaksanakan melalui strategi penguatan kelompok, pendekatan berbasis kebutuhan dan inisiatif masyarakat miskin, sertapeningkatan pelayanan BKM/LKM melalui Unit-unit Pelaksana untuk masyarakat miskin.


45

A.

Tujuan

Penguatan Kelompok melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan yang berorientasi pada peningkatan akses usaha dan kesempatan kerja bagi kelompok miskin. B.

Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Pilot Pendampingan KSM adalah sebagai berikut: 1.

Terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)yang anggotanya menjalankan secara konsisten lima aturan dasar kelompok yaitu: (1) Pertemuan rutin mingguan, (2)Tabungan rutin mingguan, (3) pembukuan rutin mingguan, (4) Pinjaman dalam kelompok, dan (5) Pengembalian pinjaman dalam kelompok

2.

Meningkatnya jumlah warga miskin yang memiliki keterampilan usaha dan/atau kesempatan kerja

3.

Meningkatnya jumlah KSM yang dapat mengakses dan melaksanakan Kegiatan Sosial Berkelanjutan.

C.

Ke-Khasan Pilot Pendampingan KSM

Sesuai dengan tujuan utama program untuk menanggulangi kemiskinan dengan fokus pada masyarakat yang termiskin dari masyarakat miskin (PS-2 Prioritas 1) dengan usaha sendiri maka kegiatan Pilot Pendampingan KSM ini memiliki ketentuan yang “tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan”, yang akan memandu masyarakat dalam pelaksanaan program. Ketentuan yang “tidak bisa ditawar atau tidak bisa dinegosiasikan” ini adalah masyarakat harus: 1.

Penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat yang menjalankan secara konsisten lima aturan dasar kelompok;

2.

Berlatih menolong dirinya dan berkontribusi untuk perkembangan kelompok;

3.

Memberikan perhatian kepada anggota kelompok yang menurut penilaian anggota kelompok termiskin;

D. Lokasi Tahun 2014 Kegiatan Penguatan KSM merupakan program pilot yang dilaksanakan di 9 provinsi, 14 Kabupaten/Kota yang tersebar di 56 kelurahan terpilih. Pemillihan kota/kabupaten lokasi pilot dilakukan berdasarkan kriteria kabupaten/kota yang memiliki komitmen DDUB tinggi di

propinsi

terpilih. Adapun kriteria kelurahan terpilih adalah sebagai berikut:

1. Status administrasi pemerintahan adalah kelurahan 2. Kategori kelurahan sedang atau besar

1

2

1

Kecuali Provinsi Aceh, status administrasi adalah gampong Kelurahan sedang adalah kelurahan yang nilai pagu BLM 200 juta dan Kelurahan besar adalah Kelurahan yang nilai pagu BLM 350 juta.

2

46


3. Merupakan kelurahan termiskin di tim fasiliator 4. Kinerja pembukuan sekretariat minimal memadai 5. Dalam setiap Kabupaten/Kota dipilih 4 (empat) kelurahan yang tersebar di 2 (dua) tim fasilitator yang berbeda.

6. Penetapan lokasi selanjutnya akan diatur melalui surat keputusan PMU.

E.

Penggunaan dan Pemanfaatan Dana BLM Sosial untuk Penguatan KSM

1. Penggunaan Dana BLM Sosial BLM Sosial adalah stimulan untuk mendukung keuangan dan kegiatan kelompok serta BKM/UP-UP, yang diperuntukkan bagi: a.

Kebutuhan dasar

b.

Penguatan Kapasitas

c.

Aset bergulir dan aset produksi

2. Mekanisme penyaluran BLM sosial Setelah dana BLM masuk ke rekening BKM/LKM, maka dana BLM Sosial dengan porsi maksimum sebesar 30% dari total BLM dapat dimanfaatkan oleh KSM dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Pencairan dana BLM sosial tahap I sebesar maksimal 15 juta akan dikelola oleh UPS dan Relawan Pendamping yang digunakan untuk : i. Penguatan kapasitas Lurah, BKM/LKM, UPS dan Relawan Pendamping dengan materi KSM, manajemen organisasi, dll ii. Pelatihan KSM dengan materi manajemen organisasi, keuangan Kelompok, dll.

b. Pencairan dana BLM sosial tahap II akan dikelola oleh KSM dan dimanfaatkan untuk pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dalam pengembangan usaha maupun lapangan kerja serta pinjaman anggota kelompok yang dikelola secara bergulir di KSM dengan ketentuan sebagai berikut : i. KSM mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai proposal yang telah dinyatakan layak oleh UPS dan telah diverifikasi oleh KMW/Korkot dan melampirkan dokumen proposal yang telah dinyatakan layak;


47

ii. UPS dan Sekretariat BKM/LKM melakukan verifikasi RPD yang disampaikan KSM dengan alat bukti proposal layak; iii. Sekretariat BKM/LKM menyalurkan dana BLM sosial kepada KSM sesuai RPD yang telah diverifikasi. iv. KSM menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) kepada UPS dan Sekretariat BKM/LKM secara berkala dan UPL di bantu Relawan Pendamping melakukan monitoring perkembangan KSM secara berkala dan menerus. 3. Tahapan Pemanfaatan BLM Sosial Tahapan pemanfaatan BLM Sosial ke KSM dilakukan dengan beberapa ketentuan khusus sebagai berikut : Tabel 1. Tahapan Pemanfaatan Dana BLM Sosial Tahapan Pemanfaatan Pertama (maks Rp. 15 Juta)

Kedua

Kegiatan Pelatihan Lurah, BKM/LKM, UP, Relawan Pendamping, Pelatihan KSM terkait manajemen organisasi dan keuangan kelompok Pelatihan Keterampilan dan manajemen usaha sesuai kebutuhanKSM

Jangka waktu Dilaksanakan sebelum pendampingan KSM Mulai minggu ke 1

Mulai minggu ke 5 dan seterusnya

Syarat

1. 2. 3. 1.

2.

3.

Dana waqaf diperuntukan bagi: a. Kebutuhan Dasar b. Aset Bergulir dan c. Aset Produksi

48

Mulai minggu ke 13 dan seterusnya


1.

2.

Terbentuk kelompok Ada kepengurusan Ada aturan bersama Pemenuhan lima aturan dasar kelompok Ada kesepakatan jenis usaha / kebutuhan dasar Anggota KSM sudah memiliki manajemen usaha/ lapangan pekerjaan Pemenuhan lima aturan dasar kelompok Proposal usaha diverifikasi dan disetujui oleh BKM/LKM dan Relawan Pendamping

F. Tahap pelaksanaan kegiatan Pilot KSM

Pembekalan kepada Fasilitator mengenai KSM 1

Ya

Pembangunan KSM · Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM kepada Masyarakat oleh Fasiltator · FGD Dinamika KSM (berbasis hasil RPK dan PS)

Direkomenda sikan dalam Penetapan Prioritas 10

6.b.

2

Teridentifikasi dan Penggalangan Relawan Pendamping Kelompok

· Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM oleh Relawan Pendamping Kelompok · FGD Dinamika KSM

1. Susun/Review Tujuan 2. Kesepakatan Bersama / Aturan Main : · Pertemuan rutin · Tabungan · pencatatan · Pinjaman · angsuran

Penyusunan Rencana Kegiatan KSM 8

5 3

Penilaian Kelayakan oleh UP-UP : · Kelayakan KSM · Kesesuaian usulan dengan PJM Pronangkis

· Akses BLM · Akses APBD · Akses Channelling · Akses Sumberdaya lain

9

7

Pelatihan kepada BKM, UP-UP dan Relawan Pendamping Kelompok

Pengembangan KSM

Tidak

6a 4

Proses Pembangunan KSM

Proses Verifikasi Usulan KSM

Gambar 1.Proses Pembangunan/Pengembangan KSM

Tahap Kegiatan Pendampingan KSM di lokasi pilot pada hakekatnya sama dengan pendampingan kegiatan sosial di lokasi reguler sebagaimana dimaksud dalam Bab III POB ini (Lihat Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial, hal 9).Perbedaannya hanya terdapat dalam 1)penjabaran tahap kegiatan dan 2)pemanfaatan BLM. Terkait dengan penjabaran tahapan kegiatan, dalam Gambar 3 tersebut diterangkan bahwapada Tahap 1 adalahSosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial. Tahap inidijabarkan lebih lanjut dalam Proses pembangunan/pengembangan KSM di Lokasi Pilot, menjaditerdiri dari : 1. Pembekalan kepada Fasilitator mengenai KSM 2. Sosialisasi di tingkat Kelurahan mengenai :


49

a. Konsep dan Substansi KSM kepada Masyarakat oleh Fasilitator b. FGD Dinamika KSM (berbasis hasil RPK dan PS) 3. Melakukan identifikasi dan penggalangan Relawan Pendamping Kelompok Sementara itu untuk Tahap 2, mengenai Pembangunan/Penguatan KSM Sosial (Tahap 3) dijabarkan lebih lanjut dalam pendampingan KSM menjadi : 1. Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM oleh Relawan Pendamping Kelompok serta FGD Dinamika KSM oleh Relawan pendamping Kelompok (Tahap ke 5). a. Pembangunan KSM(Tahap 6a) b. Pengembangan KSM(Tahap 6b) 2. Penyusunan/Review Tujuan

dan Kesepakatan Bersama/Aturan Main (Tahap 7)yang

meliputi 5 aturan dasar (Panca Sutra), yaitu : a. Pertemuan rutin b. Tabungan c.

Pencatatan

d. Pinjaman e. angsuran Sedangkan untuk Pemanfaatan BLM, di Gambar 3 Pelaksanaan kegiatan sosial reguler baru dapat dilaksanakan pada tahap 7. Namun dalam Pendampingan KSM di Lokasi Pilot dilakukan sejak awal (pada minggu ke 0) yang dipergunakan untuk pelatihan BKM, UP-UP dan Relawan Pendamping Kelompok dengan alokasi sebesar Rp. 15 juta.

50


Gambar 2 Penjabaran Tahap Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Pendampingan KSM

Pelaksanaan Kegiatan Sosial

Tahap 1 Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial

Pendampingan Kegiatan KSM

Pembekalan kepada Fasilitator mengenai KSM (Tahap 1)

Sosialisasi di Tingkat Kelurahan (Tahap 2) 1. Konsep dan Substansi KSM kepada Masyarakat oleh Fasilitator 2. FGD Dinamika KSM (berbasis hasil RPK dan PS) Identifikasi dan Penggalangan Relawan Pendamping Kelompok (Tahap 3)

Pembangunan/Penguatan KSM Sosial (Tahap 3)

Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM oleh Relawan Pendamping Kelompok serta FGD Dinamika KSM oleh Relawan pendamping Kelompok (Tahap ke 5). Pembangunan KSM (Tahap 6a)

Pengembangan KSM (Tahap 6b) peKSM (Tahap 6a) Penyusunan/Review Tujuan dan Kesepakatan Bersama/Aturan Main (Tahap 7) : 1. Pertemuan rutin 2. Tabungan 3. Pencatatan 4. Pinjaman 5. angsuran


51

Tahap sosialisasi hasil pemutakhiran Pemetaan Swadaya (PS) sebagaimana terlihat pada gambar 1 telah diuraikan pada tahap persiapan, dimana pada sosialisasi hasil PS, warga miskin yang belum memiliki kelompok maupun warga miskin yang telah bergabung dalam KSM (existing) telah menyatakan komitmen dan beminat berkelompok.

52


Tabel 2 Proses Pembangunan/Pengembangan KSM (Penjelasan Gambar 1)

No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

Kegiatan 1.

Pembekalan

Pembekalan mengenai substansi

Kepada

dan mekanisme materi

Fasilitator

Pendampingan KSM kepada

2. Askot MK

mengenai

Fasilitator

3. Faskel

KMP dan WB

Pemandu Nasional KMP

Sosialisasi Konsep

dan

1. Sosialisasi

Konsep

Substansi

dan

KSM

Masyarakat dan Fasilitator dan

KSM kepada

FGD Dinamika KSM berbasis

Masyarakat

hasil RPK

FGD

BKM dan Lurah

kepada

Substansi

dan

Sosial

Sosial

KSM

2.

1. Askot

Fasilitator

BKM,

dan BKM

Relawan dan UP-UP

2. Sosialisasi hasil pemutakhiran

Dinamika

data

PS-2

kepada

KSM berbasis

sebagai

hasil RPK

membentuk KSM

peserta

acuan

untuk

3. Warga miskin (PS 2) yang telah

maupun

tergabung

belum

dalam

KSM

dimintaberkomitmen untukbergabung membangun atau mengembangkan KSM. 4. Penggalangan

Relawan

Pendamping Kelompok (RPK) yang akan mendampingi KSM 3.

Penggalanga n Relawan Pendamping Kelompok

1. Identifikasi Relawan Pendamping Kelompok 2. Pendaftaran Relawan

BKM dan Lurah

Fasilitator

BKM,

dan BKM

Relawan dan UP-UP

Pendamping Kelompok, yang


53

No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

Kegiatan bersedia untuk mendampingi dan memfasilitasi KSM 4.

Pelatihan

BKM dan UP-UP dilatih mengenai

kepada BKM,

:

UP-UP dan

1. Konsep

Askot,

BKM, UP-UP

Fasilitator

dan Relawan

peningkatan

Relawan

penghidupan

Pendamping

pencaharian

Kelompok

BKM dan Lurah

2. Fungsi

berbasis

Pendamping

mata

KSM

Kelompok

dalam

Penanggulangan

Kemiskinan

dan Dinamika kelompok 3. Manajemen Tabungan

Organisasi, rutin,

Pinjaman,

Angsuran Pelatihan

ini

pendekatan

menggunakan belajar

sambil

berpraktek (learning by doing

atau On the Job training) dalam pertemuan rutin KSM 5.

Sosialisasi

1. Sosialisasi

Konsep

dan

Komunitas

Relawan

Warga PS-2

Konsep dan

Substansi KSM oleh Relawan

warga

Pendamping

dan warga

Substansi

kepada komunitas

masyarakat di

Kelompok

komunitas

Relawan

Warga PS-2

KSM oleh

2. Sosialisasi hasil pemutakhiran

Relawan

data

PS-2

Pendamping

sebagai

Kelompok

KSM

kepada

dasar

tingkat basis

peserta

pembenukan

Warga miskin (PS 2) yang telah

maupun

tergabung

belum

dalam

KSM

dimintaberkomitmen untukbergabung membangun atau mengembangkan KSM. 6.

54

FGD

1. FGD

Dinamika

Kelompok

Komunitas


No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

warga

Pendamping

dan warga

Kelompok

komunitas

Komunitas

Relawan

Warga PS-2

baru disepakati

warga

Pendamping

dan warga

beranggotakan 10-15 orang,

masyarakat di

Kelompok

komunitas

dengan ketentuan :

tingkat basis

Kegiatan Dinamika

mendiskusikan

Kelompok

berkelompok. Event ini dapat

masyarakat di

digabung

tingkat basis

dengan

pentingnya

atau

terpisah

event

Sosialisasi.

Namun Kelompok tidak harus dibentuk

baru,

bisa

menggunakan kelompok lama (lebih disarankan). 2. Terdapat dua opsi, yaitu : pembangunan

KSM

untuk

KSM baru dan pengembangan KSM untuk KSM lama. Untuk Kelompok

lama

dapat

dikembangkan menjadi KSM setelah direview visi, misi, dan aturan mainnya. 7.

Pembanguna n KSM baru

1. Dalam Pembangunan KSM

a. berasal dari warga miskin hasil pemutakhiran data PS-2 b. Setiap

keluarga

miskin

diwakili 1 orang sebagai anggota KSM c.

Bersedia sesuai anggota

menabung kemampuan dalam

setiap

pertemuan mingguan d. Bersedia

bekerjasama

dalam kelompok e. Siap meluangkan waktu


55

No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

Kegiatan untuk

mengikuti

pertemuan

rutin

mingguan

maupun

pelatihan kelompok f.

Syarat lain yang disepakati oleh warga masyarakat atau rumah tangga miskin

2. Menyepakati tujuan dan aturan main KSM, meliputi : a. Tujuan KSM b. Kesepakatan Bersama/Aturan Main : (1) Pertemuan rutin (2) Tabungan (3) Pembukuan (4) Pinjaman (5) Angsuran 8.

Untuk

1. Identifikasi

kelompok-

Komunitas

Relawan

Warga PS-2

Pengembang

kelompok yang sudah ada

warga

Pendamping

dan warga

an KSM lama

dan mengakar di masyarakat

masyarakat di

Kelompok

komunitas

(dari

seperti

tingkat basis

kelompok/KS

kelompok

perempuan,

M lama)

kelompok

pembangunan

kelompok

tani,

seperti Posyandu, BKKBN, dll. 2. Mengembangkan KSM dari kelompok

lama

tersebut

dengan mereview : a. Tujuan, apakah kelompok atau KSM lama tersebutdibentuk

56


No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

Kegiatan bertujuan untuk bekerjasama dalam menanggulangi kemiskinan anggota, sehingga warga miskin/termiskin yang terdaftar dalam kelompok terlibat dalam semua kegiatan kelompok. b. Kemanfaatan, apakah kelompok/KSM lama telah mengembangkan peningkatan pengetahuan, kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, permukiman dan lainnya. c.

Aturan bersama kelompok, apakah membuka akses warga miskin dan perempuan menjadi anggota kelompok.

d. Keanggotaan, apakah seluruhnya beranggotakan warga miskin dan termiskin dari data PS-2; dan


57

No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Kegiatan selalu terlibat dalam kegiatan kelompok, e. memiliki

tabungan

rutin kelompok sesuai kemampuan anggota, dan f.

bersedia meluangkan waktu dalam

mengikuti

pertemuan

rutin

mingguan dan dapat berkerjasama

dalam

kelompok g. identifikasi anggota kelompok yang berminat usaha dan

atau

mencari

lapangan pekerjaan; 3. Pembentukan

struktur

kepengurusan KSM, terdiri dari

Koordinator,

maupun

sekretaris bendahara.

Kepemimpinan akan menjadi hal

kunci

memfasilitasi

pembentukan

aturan

kelompok, mengkomunikasikan, menegakkannya, menjadi KSM

dan termasuk

penengah wajib

kesempatan

konflik.

memberikan kepada

yang

termiskin untuk terlibat dalam kegiatan KSM, dalam struktur kepengurusan atau menjadi

58


Fasilitasi

Peserta

No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

Kegiatan coordinator KSM. 4. Mendiskusikan

Tujuan

dan Aturan Bersama KSM dilakukan dengan : a. menyepakati

Visi,

Misi

dan Tujuan kelompok; b. Menetapkan

Nama

identitas kelompok; c. Menyusun

dan

menyepakati Aturan

Lima Dasar

Kelompok yang harus dipenuhi

oleh

semua

anggota kelompok: i.

Tabungan Rutin mingguan, sebagai proses pembelajaran dalam menolong dirinya sendiri melalui kegiatan menabung (self-

help) dan menolong sesama anggota kelompok melalui kegiatan pinjaman

(mutual help). Tabungan rutin dapat berbentuk uang atau lainnya, sesuai kemampuan dan kesepakatan anggota KSM. Dalam


59

No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Kegiatan pertemuan pertama disepakati bentuk dan besarnya tabungan. ii.

Pertemuan rutin mingguan, yang ditentukan oleh anggota kelompok secara demokratis dengan tempat pertemuan secara

bergantian di tempat anggota. Semua anggota siap memimpin pertemuan bila

rumahnya menjadi tempat pertemuan. Ini sebagai pembelajaran dalam kepemimpinan kelompok kecil. iii.

Pembukuan rutin. Pembukuan/adminst rasi kegiatan dan keuangan dilakukan rutin melalui : · Pelaksanaanperg

uliran

pinjaman

dalam kelompok. Kelompok

dapat

memulai pinjaman

dalam

kelompok segera

60


Fasilitasi

Peserta

No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

Kegiatan setelah

ada

permintaan

dari

anggotanya, bahkan

dapat

dimulai

dari

pertemuan pertama. · Melaksanakan pengembalian pinjaman

dalam

kelompok iv.

Penguatan kapasitas Semua

KSM. anggota

Kelompok dipastikan siap untuk mengikuti pelatihan penguatan organisasi

dan

keuangan kelompok bagi KSM yang lolos menjadi KSM untuk Pilot antara lain: 

Manajemen Ekonomi Rumah Tangga (ERT);



Manajemen organisasi

dan

keuangan kelompok,  pelatihan ketrampilan(vocat

ional

training)

sesuai kebutuhan


61

No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Kegiatan (kelompok usaha dan

kelompok

pekerja). v.

Kesiapan menerima penilaian

kinerja

KSMsetelah terlaksananya pertemuan

rutin

mingguan empat

selama (4)

kali

berturut-turut sesuai dengan

indikator

kinerja

kelulusan

sebagai KSM peserta programdalam

sesuai

format

KPK

(Kartu Perkembangan Kelompok). Indikator kinerja

kelulusan

KSM adalah sebagai berikut: 

Min 90% kehadiran anggota pada pertemuan rutin



Min 75% anggota kelompok menabung secara rutin



62

100%


Fasilitasi

Peserta

No

Tahapan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Fasilitasi

Peserta

Kegiatan pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu 

100% agenda pertemuan rutin terpenuhi

9.

Penyusunan

Rencana Kerja KSM disusun

Rencana

bersama sejak pelatihan praktek

Pendamping

Kerja KSM

(OJT) KSM, mengatur tentang

Kelompok

KSM

Relawan

KSM

simpanan, tabungan, pinjaman, angsuran dan kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan KSM. Rencana kerja direalisasikan dalam setiap pertemuan rutin KSM 10.

Penilaian

KSM-KSM yang telah layak dan

Relawan

Relawan

Kelayakan

memenuhi syarat diverifikasi

Pendamping

Pendamping

KSM oleh UP-

kelayakannya oleh UP-UP

Kelompok dan

Kelompok

UP BKM

kesesuaiannya dengan orientasi

UP-UP

dan UP-UP

KSM

penanggulangan kemiskinan KSM dan usulan PJM Pronangkis 11.

Penentuan

KSM-KSM yang telah layak dan

Relawan

Relawan

Akses dana

diverifikasi ditentukan akses dana

Pendamping

Pendamping

BLM oleh

melalui BLM APBN, APBD, atau

Kelompok dan

Kelompok

KSM

Swasta

UP-UP

dan UP-UP

KSM


63

Tahap selanjutnya secara rinci dijelaskan siklus pembangunan/pengembangan KSM seperti dibawah ini : Tabel 3 Tahap pelaksanaan kegiatan KSM Percontohan Waktu Minggu ke - 0

Tahap

Pelaksana dan Peserta

Hasil yang diharapkan

Pembangunan/Penge

Pelaksana:

1. Terbentuk/Adanya calon

mbangan KSM Calon

BKM/UP-UP, Relawan

KSM baru/lamayang

Percontohan

Pendamping (didampingi

berpotensi untuk dapat

oleh Fasilitator)

dikembangkan menjadi KSM Percontohan, yang

Peserta:

memiliki visi, misi, tujuan,

Anggota kelompok baru

struktur organisasi dan

dan kelompok lama

aturan dasar kelompok. 2. Tersusun profil KSM calon Percontohan

Minggu ke 1 -

Fasilitasi kegiatan

Pelaksana:

Adanya calon kelompok yang

4

identifikasi calon

BKM/UP-UP, Relawan

dinyatakan memenuhi kriteria

KSM untuk

Pendamping (difasilitasi

(lulus) sebagai KSM Harapan

Percontohan

oleh Fasilitator)

oleh Fasilitator/Relawan Pendamping sebagai KSM

Peserta:

Percontohan dengan syarat

Anggota KSM

kelulusan sebagai berikut: 1. Kelompok memiliki lima aturan dasar 2. Tingkat kehadiran anggota rata-rata > 80% anggota hadir pada pertemuan rutin 3. Tabungan rutin pada pertemuan mingguan dipenuhi oleh Min 75% anggota kelompok 4. 100% pencatatan keuangan dilaksanakan

64


Waktu

Tahap

Pelaksana dan Peserta

Hasil yang diharapkan secara tepat waktu 5. 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi

Minggu ke 5 -

Pendapingan

Pelaksana:

KSM Percontohan memperoleh

12

kegiatan kepada

BKM/UP-UP, Relawan

pembekalan/pelatihan, serta

KSM Percontohan

Pendamping (didampingi

memenuhi kriteria penilaian

oleh Fasilitator)

kelayakan untuk mengakses dana BLM sosial

Peserta: Anggota KSM Percontohan Minggu ke 13

Pengelolaan BLM

Pelaksana:

KSM Percontohan dapat

- seterusnya

Sosial

BKM/UP-UP, Relawan

mengakses dana BLM Sosial

pendamping (didampingi

sesuai dengan tata cara dan

oleh Fasilitator)

tahapan yang disyaratkan. Selanjutnya anggota akan

Peserta:

memperoleh pinjaman dari

Anggota KSM

kelompok sesuai dengan

Percontohan

prioritas peminjam.


65

G. Pengertian Kelompok dan KSM Agar Pilot Pendampingan KSM ini dapat terlaksana sesuai tujuan, perlu dipahami secara mendalam tentang yang dimaksud dengan Kelompok dan KSM. Yang dimaksud dengan Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih, yang memiliki hubungan, kerjasama

dan

ikatan batin satu sama lain. Mereka mempunyai visi,misi dan tujuan yang ingin dicapai secara bersama – sama. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan anggota kelompok, maka manajemen organisasi dan pengelolaan keuangan dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama. Sedangkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), adalah kelompok yang dibangun dan dikembangkan dengan dukungan dana kegiatan sosial PNPM Mandiri Perkotaan yang mengadopsi konsep kelompok sebagai suatu entitas (lembaga) yang pantas dalam menyediakan ruang dan bantuan bagi rumah tangga miskin untuk dapat mengambil langkah-langkah efektif sehingga dapat mengendalikan kehidupan mereka baik untuk rumah tangga mereka sendiri maupun untuk masyarakat. Inti dari KSM itu sendiri ada pada pengembangan kepercayaan diri mereka dalam membangun suatu entitas (lembaga) yang berkelanjutan Pembentukan kelompok selaku pra-KSM dipandang sebagai titik penting dalam proses pemberdayaan, yang mencakup:

1. kepercayaan diri dan bantuan moral bagi rumah tangga miskin yang berjuang terhadap perubahan sosial;

2. forum dimana rumah tangga miskin dapat saling memberi masukan dan menganalisa kondisi masing-masing serta dapat merancang strategi kolektif untuk megatasi permasalahan mereka;

3. kerangka untuk peningkatan kesadaran, pengembangan kepercayaan diri, penyebaran informasi dan pengantar jasa, serta untuk tindakan bersama;

4. sebagai kendaraan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi Program ini mencakup rumah tangga miskin dan termiskin dalam suatu kelurahan/desa dimana setiap target anggota kelompok merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok itu sendiri. Dalam proses seleksi kelompok, penekanan akan dilakukan dalam proses identifikasi atas konsistensi terhadap konsep program itu sendiri. Selanjutnya, program akan meningkatkan modalnya melalui kekuatan dari kelompok melalui proses promosi dan replikasi kelompok dalam prinsip efektivitas biaya dan keberlanjutan.

66


Program selanjutnya akan mengidentifikasi anggota kelompok yang mempunyai kemampuan pemimpin dari kelompok yang sudah matang dan menyediakan mereka dengan tambahan pelatihan dan studi banding untuk membantu mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya. H. Pembangunan/Pengembangan KSM Calon Percontohan: KSM yang akan melaksanakan

percontohan

dapat dibentuk baru atau KSM lama yang

memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk KSM calon

percontohan, sebagaimana dijelaskan di

bawah ini. 1. Tujuan Membentuk kelompok swadaya masyarakat yang sesuai dengan kriteria calon percontohan. 2. Pelaksana dan Peserta Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping didampingi oleh Fasilitator Peserta: Anggota kelompok baru dan kelompok lama 3. Metodologi a. Mengadakan pertemuan khusus yang mengundang KK miskin prioritas yang diidentifikasi dalam PS-2, difasilitasi oleh fasilitator, Relawan Pendamping beserta BKM/UP-UP. b. Memanfaatkan

perangkat

sosialiasi

seperti

poster,

brosur,

dll

untuk

menyampaikan informasi2 yang penting diketahui oleh calon anggota kelompok, khususnya terkait dengan konsep dan proses Pilot , serta peran dan tanggung jawab kelompok. c.

Pembentukan KSM calon

Pilot

yang beranggotakan 10-15 orang. Langkah-

langkah pembentukannya adalah sebagai berikut: (1) KSM baru. Menyeleksi anggota kelompok yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. Anggota kelompok berasal dari warga masyarakat/ rumah tangga miskin hasil pemutakhiran data PS-2 ii.

Setiap keluarga miskin diwakili 1 orang sebagai anggota kelompok

iii. Bersedia menabung sesuai kemampuan anggota dalam setiap pertemuan mingguan iv. Bersedia bekerjasama dalam kelompok


67

v.

Siap meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan rutin mingguan maupun pelatihan kelompok

vi. Syarat

lain yang disepakati oleh warga masyarakat/

rumah tangga

miskin (2) KSM Lama. KSM tidak harus selalu dibentuk baru, namun dapat mengembangkan kelompok-kelompok yang sudah ada dan mengakar di masyarakat

seperti

kelompok

tani,

kelompok

perempuan,

kelompok

pembangunan. Juga KSM PNPM MP lama yang telah memenuhi syarat pembentukan KSM calon Pilot . Kelompok-kelompok/ KSM tersebut memiliki tujuan untuk berkerjasama dalam kelompok untuk menanggulangi kemiskinan anggota kelompoknya, sehingga harus dipastikan hanya warga miskin/termiskin yang terdaftar dalam kelompok dan terlibat dalam kegiatan kelompok. Manfaat

yang

dirasakan

dapat

berupa

peningkatan

pengetahuan

dan

kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, permukiman dan lainnya. Untuk KSM lama, perlu dilakukan tinjauan ulang pada tingkatan kelompok maupun anggota:

i.

Tinjauan menyeluruh

terhadap riwayat pembentukan kelompok, Visi, Misi

dan tujuan kelompok, keanggotaan kelompok, warga miskin anggota kelompok selalu terlibat dalam kegiatan kelompok, dan semua kegiatan kelompok berorientasi kepada warga miskin.

ii. Tinjauan terhadap aturan bersama kelompok. Aturan bersama kelompok penting untuk ditinjau kembali untuk memastikan telah membuka akses warga miskin dan perempuan menjadi anggota kelompok. Tinjauan ulang tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa KSM lama yang mengikuti

Pilot

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i). Kelompok

telah mempunyai visi, misi dan tujuan kelompok; (ii) Kelompok beranggotakan warga miskin dari data PS-2; (iii) Kelompok mempunyai tabungan rutin sesuai kemampuan anggota, dan (iv) Kelompok mampu meluangkan waktu dalam mengikuti pertemuan rutin mingguan dan dapat berkerjasama dalam kelompok

68


d. Identifikasi anggota kelompok yang berminat usaha dan atau mencari lapangan pekerjaan. e. Pembentukan struktur kepengurusan kelompok. Kepemimpinan akan menjadi hal kunci dalam membentuk dan menyusun aturan kelompok. Kelompok harus mencari

pemimpin

yang

memiliki

kemampuan

untuk

memfasilitasi,

mengkomunikasikan, dan f.

menjadi penengah konflik yang baik dalam diskusi. Seringkali pemimpin terpilih adalah dari kelompok elit karena mereka umumnya vokal dan dianggap memiliki pengetahuan lebih. Dalam hal ini kelompok harus memberikan prioritas sekalipun

g. kepada yang termiskin untuk menjadi pemimpin dan mendukung mereka untuk menjadi pemimpin yang baik. Kelompok akan memiliki tiga pemimpin, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara kelompok secara demokratis, termasuk dari yang termiskin dan paling rentan. h. Anggota kelompok mendiskusikan dan bersama-sama memutuskan: 1)

Visi, Misi dan Tujuan kelompok;

2) Menetapkan Nama identitas kelompok; 3) Menyusun dan menyepakati Lima Aturan Dasar Kelompok yang harus dipenuhi oleh semua anggota kelompok, yaitu : (i) Tabungan

Rutin

pembelajaran

mingguan.

dalam

Hal

menolong

ini

dilakukan

dirinya

sendiri

sebagai melalui

proses kegiatan

menabung (self-help) dan menolong sesama anggota kelompok melalui kegiatan pinjaman (Mutual help). Tabungan rutin dapat berbentuk uang atau lainnya, sesuai kemampuan dan kesepakatan anggota kelompok. Dalam pertemuan pertama disepakati bentuk dan besarnya tabungan. (ii) Pertemuan rutin mingguan. Jadwal pertemuan rutin mingguan yang ditentukan oleh anggota kelompok secara demokratis dengan tempat pertemuan secara bergantian di tempat anggota. Semua anggota siap memimpin pertemuan bila rumahnya menjadi tempat pertemuan. Ini sebagai pembelajaran dalam kepemimpinan kelompok kecil.


69

(iii) Pembukuan rutin mingguan. Melakukan pembukuan/adminstrasi kegiatan dan keuangan kelompok secara mandiri.

Semua transaksi dan pembukuan hanya dapat dilakukan dalam setiap pertemuan. Hal ini merupakan kondisi yang TIDAK DAPAT DITAWAR/DINEGOSIASIKAN

(iv) Melaksanakan perguliran pinjaman dalam kelompok. Kelompok dapat memulai pinjaman dalam kelompok segera setelah ada permintaan dari anggotanya, bahkan dapat dimulai dari pertemuan pertama. (v) Melaksanakan pengembalian pinjaman dalam kelompok. i.

Kesiapan anggota Kelompok untuk mengikuti pelatihan penguatan organisasi dan keuangan kelompok yang akan lolos menjadi KSM untuk percontohan antara lain manajemen Ekonomi Rumah Tangga (ERT); Manajemen organisasi dan keuangan kelompok, serta pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan (kelompok usaha dan kelompok pekerja).

j.

Kesiapan

menerima

penilaian

kinerja

KSM.

Hal

ini

dilakukan

setelah

terlaksananya pertemuan rutin mingguan selama empat (4) kali berturut-turut sesuai dengan indikator kinerja kelulusan sebagai KSM peserta program- sesuai dalam format KPK. Indikator kinerja kelulusan KSM adalah sebagai berikut: 1) Min 90% kehadiran anggota pada pertemuan rutin 2) Min 75% anggota kelompok menabung secara rutin 3) 100% pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu 4) 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi k.

Menyusun profil KSM calon percontohan – sesuai format dibawah: 1) Profil Kelompok 2) Profil anggota Kelompok 3) Profil Minat Usaha dan/atau Pekerjaan Anggota Kelompok serta Pelatihan yang dibutuhkan 4) Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok

70


Hasil yang diharapkan 1.

Terbentuk KSM untuk percontohan baik kelompok baru dan lama (jika ada) yang berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi KSM untuk percontohan, yang memiliki visi, misi, tujuan, struktur organisasi dan aturan dasar kelompok

2.

Tersusun profil KSM calon percontohan

........................................................................PELATIHAN I Peserta : calon anggota KSM Topik : (1) Simpan dan pinjam dalam kelompok, (2) pembukuan, (3) dinamika kelompok dan kepemimpinan, (4) ekonomi rumah tangga, dll Pelatih : fasilitator dan relawan pendamping Tempat : Kelurahan


71

a) PROFIL KELOMPOK 1

Keterangan umum kelompok 1.1

Nama kelompok:

1.2

Nama desa:

1.3

Jumlah anggota dalam kelompok: (a) Jumlah anggota dalam minat usaha (b) Jumlah anggota dalam minat berkerja

2

1.4

Tanggal pembentukan kelompok:

1.5

Nama pengurus (ketua,sekretaris dan bendahara) dalam kelompok:

1.6

Apakah anggota kelompok juga bagian dari anggota BKM/UP?

Tabungan kelompok Jumlah tabungan kelompok:

3

Pertemuan rutin Pertemuan rutin (a) Jumlah pertemuan rutin yang sudah dilakukan: (b) Presentase kehadiran:

4

Pembukuan kelompok Apakah pembukuan kelompok sudah dilakukan:

5

Pinjaman dalam kelompok 5.1.

Apakah kelompok sudah menerima pinjaman dari lembaga lain?

5.2.

Jika ya, berapa banyak anggota yang mendapatkan? Dari lembaga mana?

5.3.

Jumlah tunggakan atas pinjaman dalam kelompok (inter lending)

5.4.

Jumlah pinjaman dalam kelompok (inter lending)

5.5.

Jumlah bunga yang sudah dihasilkan dari pinjaman dalam kelompok ( inter

lending) 6

72

Tanda tangan masing-masing perwakilan dalam kelompok:



73

74


d). Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok (dalam satu bulan) Tanggal pembuatan: 1. Nama anggota: 2. Nama pasangan: 3. Umur: 4. Jenis Kelamin: 5. Status kepemilikan rumah/lahan: 6. Keterangan (nama/umur/jenis kelamin) anggota keluarga: Penghasilan (a)

Pengeluaran (b)

1. Jumlah penghasilan:

1. Pengeluaran makanan pokok :

2. Penghasilan anggota:

2. Biaya listrik/air/gas :

3. Penghasilan pasangan anggota

3. Biaya pendidikan anak :

4. Penghasilan anak:

4. Biaya kesehatan:

5. Penghasilan lainnya:

5. Biaya transport : 6. Biaya lainnya :

TOTAL:

TOTAL:

Sisa penghasilan dikurangi pengeluaran Total (a) – Total (b)

Catatan: ·

Masing-masing anggota menyiapkan laporan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga anggota kelompok

·

Tambahan point penghasilan dan pengeluaran sesuai dengan kondisi keluarga

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

75

e)Kegiatan calon KSM untuk Percontohan 1. Tujuan ·

Terlaksananya kegiatan KSM sesuai dengan lima aturan dasar kelompok

·

Mengevaluasi kinerja calon KSM untuk KSMtersebut layak menjadi

percontohan untuk menentukan apakah

percontohan, setelah mereka melaksanakan kegiatan

selama 4 minggu. 2. Pelaksana dan Peserta Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping difasilitasi oleh Fasilitator Peserta: anggota KSM 3. Metodologi Setelah kelompok yang berminat terbentuk, kegiatan dari kelompok adalahsebagai berikut: a. Kegiatan Minggu ke -1 Fasilitator dan relawan pendamping memfasilitasi

pertemuan. Model agenda

pertemuan kelompok adalah sebagai berikut: 1) Absen 2) Melakukan kegiatan tabungan 3) Melakukan administrasi pembukuan kelompok 4) Diskusi permasalahan yang dihadapi anggota kelompok 5) Penentuan tempat pertemuan dan pimpinan rapat minggu berikutnya 6) Kegiatan lain sesuai kebutuhan 7) Mencatat hasil diskusi dan membacakan di akhir rapat b. Kegiatan Minggu ke 2 s/d 4 Kegiatan minggu ke 1 dilaksanakan secara menerus, dengan tambahan agenda pertemuan sebagai berikut:

76

1)

Pembacaan notulensi hasil pertemuan sebelumnya oleh sekretaris

2)

Laporan keuangan / tabungan yang terkumpul oleh bendahara


Pada awalnya pembukuan kelompok dibantu oleh fasilitator, tetapi secara bertahap KSM harus mengidentifikasi beberapa orang yang cocok untuk melaksanakan pembukuan. Kelompok harus dapat melaksanakan secara mandiri pembukuan kelompok dalam tiga bulan sejak didampingi oleh fasilitator.

3)

Pembahasan aturan layanan pinjaman kelompok (keputusan jasa pinjaman dan periode pengembalian)

4)

Pembahasan waktu dimulainya layanan pinjaman pada minggu ke 4 dengan prioritas anggota yang paling membutuhkan.  Pinjaman dalam kelompok (inter lending) dapat dilakukan secepatnya atau pada saat anggota kelompok yang memerlukannya  Penggunaan dana pinjaman kelompok: a. Kebutuhan dasar rumah tangga anggota (pendidikan, pengobatan, dan lain-lain yang disepakati oleh kelompok) b. Penguatan kapasitas anggota (pelatihan keterampilan/manajemen, magang, seminar wirausaha, dll) c.

Aset bergulir dan asset produksi

5) Pembahasan rencana kerja dengan UPS / BKM untuk mencari peluang kesempatan kerja 6) Rencana kegiatan penguatan kapasitas kelompok/anggota kelompok dari dana tabungan kelompok yang terkumpul dengan pilihan kegiatan:  Pelatihan Manajemen Organisasi dan Keuangan Kelompok  Pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dalam pengembangan usaha maupun lapangan kerja 7) Penilaian kinerja anggota kelompok dan kelompok sesuai dengan persyaratan menjadi KSM untuk percontohan ( minggu ke 4). 8) Menetapkan tempat pertemuan minggu berikutnya Hasil yang diharapkan Kelompok dinyatakan lulus oleh Fasilitator/Relawan Pendamping sebagai KSM untuk Pilot dengan syarat kelulusan sebagai berikut: 1) Kelompok memiliki lima aturan dasar 2) Tingkat kehadiran anggota rata-rata > 80% anggota hadir pada pertemuan rutin 3) Tabungan rutin pada pertemuan mingguan dipenuhi oleh Min 75% anggota kelompok 4) 100% pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu 5) 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi


77

E. Kegiatan KSM untuk Pilot 1. Tujuan

a. KSM memperoleh pembekalan/pelatihan untuk memperkuat kapasitasnya dalam pengelolaan kelompok dan keterampilan sesuai kebutuhan kelompok

b. Terlaksananya kegiatan KSM untuk mengakses dana BLM sosial 2. Pelaksana dan Peserta a. Pelaksana

: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping dIdampingi oleh Fasilitator

b. Peserta

: Anggota KSM

3. Metodologi Kegiatan anggota KSM, adalah kegiatan yang berjalan dari minggu ke 5 s/d minggu ke 12 dimana kelompok telah diyatakan lulus oleh Relawan Pendamping. Adapun rangkaian kegiatan anggota KSM adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan minggu ke 1 s/d 4 dilaksanakan secara menerus b. Mengembangkan sistim administrasi kelompok; c. Motivasi peningkatan tabungan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana pinjaman anggota; e. Analisa

pinjaman sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anggota untuk

mendukung peningkatan penghidupannya;

f.

Pendampingan penyusunan perencanaan usaha dan atau membuat daftar potensi lapangan pekerjaan;

PELATIHAN II Peserta : anggota KSM Topik : (1) manajemen organisasi, (2)peran pengurus dan penyelesaian konflik, (3) transaksi perbankan, pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan kelompok; Pelatih : Fasilitator/Dinas/lainnya Tempat: Kelurahan/Dinas/lainnya

78


g. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pinjaman untuk anggota kelompok yang bersumber dari dana tabungan sudah dapat dilaksanakan.

h. Kegiatan Pilot di atas dilaksanakan secara rutin sesuai dengan agenda pertemuan yang disepakati, dan telah dilaksanakan minimal 12 kali pertemuan mingguan (3 bulan). Pada minggu ke 12 dilaksanakan penilaian kinerja KSM. KSM yang lulus penilaian dinyatakan layak untuk mengakses BLM sosial sesuai kebutuhan kelompok. Kriteria penilaian kinerja KSM tersebut adalah:

i.

Kelompok melaksanakan lima aturan dasar

ii. Tingkat kehadiran anggota rata-rata > 80% anggota hadir pada pertemuan rutin

iii. Tabungan rutin pada pertemuan mingguan dipenuhi oleh Min 75% anggota kelompok

iv. Minimum 10% tabungan telah dimanfaatkan untuk pinjaman anggota v. Tingkat pengembalian pinjaman minimum 90% vi. 100% pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu vii. 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi viii. Kelompok telah membuka rekening min 3 specimen tandatangan ix. Pilot

telah mengidentifikasi pembuku dan pembuku telah memperoleh

pelatihan

Hasil yang diharapkan: KSM memperoleh pembekalan/pelatihan, serta memenuhi kriteria penilaian kelayakan untuk mengakses dana BLM sosial

4.

Pengelolaan BLM Sosial

Pengelolaan BLM sosial adalah kegiatan dari minggu ke 13 dan seterusnya dimana KSM telah dinyatakan layak mengelola dana yang bersumber dari BLM Sosial. Pada tahap ini, KSM dapat menyediakan layanan pinjaman yang bersumber dari dana BLM sosial

dengan memperhatikan

beberapa hal tersebut dibawah ini:


79

4.1.

Tujuan a. Memenuhi kebutuhan pinjaman untuk aset bergulir dan aset produksi dan atau untuk mendukung peserta kelompok yang sudah memasuki lapangan pekerjaan dari seluruh anggota kelompok berdasarkan skala prioritas kebutuhan. b. Memenuhi kebutuhan jangka menengah maupun kebutuhan jangka panjang anggota kelompok c. Melatih kelompok untuk mengelola kegiatan simpan pinjam dana yang lebih besar agar dapat mengakses fasilitas pinjaman dari UPK atau bank/lembaga keuangan lainnya d. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok dan kelembagaan melalui Pelatihan Manajemen Usaha dan Pelatihan Ketrampilan sesuai kebutuhan anggota kelompok e. Meningkatkan keahlian anggota kelompok dalam pengelolaan keuangan

4.2.

Pelaksana dan Peserta Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping dIdampingi oleh Fasilitator Peserta: Anggota KSM

4.3.

Metodologi Kelompok menyusun rencana pengelolaan dana BLM sosial dengan menyusun Informasi Lengkap Kelompok dan Profil anggota Kelompok.Informasi Lengkap Kelompok memuat : i. Keterangan mengenai kelompok(jumlah anggota, susunan organisasi dalam kelompok: ketua, sekretaris, bendahara, dll) ii. Jumlah dana yang tersedia dalam kelompok iii. Berapa lama kelompok sudah berdiri iv. Keterangan mengenai anggota BKM/LKM/UPK v. Informasi lengkap mengenai anggota kelompok

Besar maksimal BLM Sosial untuk kelompok sebesar Rp. 10 juta dan untuk masing-masing anggota maksimal Rp.1juta

80


a)Informasi lengkap kelompok 1. Keterangan umum kelompok 1.1 Nama kelompok: 1.2 Nama desa: 1.3 Jumlah anggota dalam kelompok: (a) Jumlah anggota dalam minat usaha: (b) Jumlah anggota dalam minat berkerja: 1.4 Tanggal pembentukan kelompok: 1.5 Nama pengurus (ketua,sekretaris dan bendahara) dalam kelompok:

1.6 Apakah anggota kelompok juga bagian dari anggota BKM/UP? 2

Tabungan kelompok Jumlah tabungan kelompok

3

Pertemuan rutin 4.1Jumlah pertemuan rutin yang sudah dilakukan 4.2Presentase kehadiran

4

Pembukuan kelompok Apakah pembukuan kelompok sudah dilakukan secara rutin:

5

Pinjaman dalam kelompok 6.1

Apakah kelompok sudah menerima pinjaman dari lembaga lain?,

Jika ya, berapa banyak anggota yang mendapatkan? Dari lembaga mana? 6.2

Jumlah tunggakan atas pinjaman dalam kelompok (inter lending):

6.3

Jumlah pinjaman dalam kelompok (inter lending):

6.4

Jumlah bunga yang sudah dihasilkan dari pinjaman dalam kelompok

(interlending) Tanda tangan masing-masing perwakilan dalam kelompok


81

b). Profil anggota kelompok. Menyusun profil atau informasi lengkap mengenai anggota kelompok dan keluarganya beserta jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang sudah dijalani, meliputi : 1) Jumlah pendapatan dan detail pos-pos pengeluaran anggota dengan keluarganya. 2) Jumlah hutang anggota dengan keluarganya 3) Daftar masalah yang dialami anggota dengan keluarganya terkait dengan jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dijalani

82


c)

Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok

Menyusun

laporan pendapatan dan pengeluaran masing-masing anggota kelompok dimana

anggota kelompok mendiskusikan: 1)

Cara bagaimana jenis pekerjaan/ mata pencaharian yang sedang dijalani oleh anggota dengan keluarganya dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka

2)

Jumlah pendapatan yang didapat anggota dengan keluarganya dari jenis pekerjaan/mata pencaharian yang dijalani sekarang

3)

Membuka wacana anggota mengenai kesempatan-kesempatan baru dari sumber mata pencaharian lainnya yang tersedia, selain yang sudah dijalani

4)

Meningkatkan kesadaran anggota kelompok atas kemampuan maupun keahlian yang mereka punya, tetapi belum digunakan/disadari sebelumnya

Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok (dalam satu bulan) Tanggal pembuatan: 1.

Nama anggota:

2.

Nama pasangan:

3.

Umur:

4.

Jenis Kelamin:

5.

Status kepemilikan rumah/lahan:

6.

Keterangan (nama/umur/jenis kelamin) anggota keluarga:

Penghasilan (a)

Pengeluaran (b)

1. Jumlah penghasilan:

1. Pengeluaran makanan pokok :

2. Penghasilan anggota:

2. Biaya listrik/air/gas :

3. Penghasilan pasangan anggota

3. Biaya pendidikan anak :

4. Penghasilan anak:

4. Biaya kesehatan:

5. Penghasilan lainnya:

5. Biaya transport : 6. Biaya lainnya :

TOTAL:

TOTAL:

Sisa penghasilan dikurangi pengeluaran Total (a) – Total (b) Catatan: - masing-masing anggota menyiapkan laporan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga anggota kelompok- - -- Tambahan point penghasilan dan pengeluaran sesuai dengan kondisi keluarga


83

d) Rencana Kegiatan Usaha. Melakukan penilaian atas jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dapat diambil anggota bersama keluarganya:

1) Metode pemecahan masalah melalui pinjaman 2) Penilaian atas pendapatan yang didapat saat ini dengan penilaian atas pendapatan tambahan yang bisa didapat setelah menerima pinjaman

3) Penjelasan metode yang efektif bagi anggota dapat mengembalikan pinjaman secara tepat waktu melalui sumber pendapatan yang didapat

4) Penjelasan mengenai potensi sumber mata pencaharian yang bisa diambil oleh anggota bersama keluarganya

84


f). Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Pertama. Kelompok mengusulkan peminjam prioritas gelombang pertama ke BKM untuk alokasi dana BLM sosial: Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Pertama Nama Kelompok:


85

g). Mengajukan rencana pengelolaan BLM sosial ke BKM dengan mengikuti point sampie. h)

Surat Pengakuan Pinjaman Anggota. Setelah BLM sosial cair dari BKM, kelompok menyiapkan surat pengakuan hutang antara anggota kelompok dan kelompok.

SURAT PENGAKUAN PINJAMAN ANGGOTA Nomor: ........................... Yang bertanda tangan di bawah ini adalah : Nama

: ......................................................

Tempat dan tanggal lahir

: ......................................................

Pekerjaan

: ......................................................

Nomor identitas (KTP)

: ......................................................

Alamat tinggal sekarang

: ......................................................

Posisi dikelompok

: ......................................................

Pada hari ......................... tanggal ........ bulan ........................... tahun .................., dengan ini saya mengaku telah menerima pinjaman uang dari kelompok yang bernama KSM ..................................................

sebesar

Rp.......................................

(...................................................) untuk keperluan ....................................................... Pasal 1 Seluruh

Pinjaman

akan

dibayar

kembali,

sampai

lunas

dalam

jangka

waktu:

………(.............……………) hari/minggu/.....bulan, terhitung mulai tanggal .............................. sampai dengan tanggal ..............................., dengan cara angsuran harian/mingguan/bulanan, baik pokok maupun jasa yaitu sebesar Rp. …………................... (Pokok Rp...................... + Jasa Rp........................) pada setiap tanggal :…………………………….., selambat-lambatnya akhir bulan. Pasal 2 Peminjam akan membayar angsuran pinjaman secara tertib dan disetor kepada bendahara kelompok, apabila terjadi keterlambatan pembayaran bersedia membayar denda jasa sebesar .....% dari jumlah pinjaman yang terlambat dibayar.

86


Pasal 3 Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas pinjam meminjam ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak dapat dicapai kata sepakat, maka peminjam setuju akan diselesaikan di Kantor Paniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota di …………………………….. Demikian pengakuan pinjam meminjam ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan peminjam

membubuhkan tanda tangan dalam surat pengakuan

pinjaman

(...................................) Yang membuat pernyataan Menyetujui:

(...................................) Ketua Kelompok

Mengetahui:

(...................................) Suami/Istri/Family/.......

i). Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Kedua dilakukan dengan menyusun profil atau informasi gelombang ke dua pada tahap selanjutnya:


87

Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Kedua Nama Kelompok:

88


HASIL YANG DIHARAPKAN Kelompok dapat mengakses dana BLM Sosial sesuai dengan tata cara dan tahapan yang disyaratkan. Selanjutnya anggota akan memperoleh pinjaman dari kelompok sesuai dengan prioritas peminjam.

Dalam menyusun rencana pengelolaan dana BLM sosial PILOT , hal-hal berikut perlu diperhatikan:

a.

Hal-hal yang didiskusikan pada saat pertemuan harus dicatat dalam notulen

b.

Jika ada kegiatan yang terkait peningkatan pendapatan (Income Generating Activities), anggota kelompok harus berdiskusi dengan anggota keluarganya terlebih dahulu.

c.

Setiap anggota kelompok harus bersikap independen dan mampu mengambil keputusan

d.

Perjanjian harus ditulis secara jelas dan disetujui oleh seluruh anggota kelompok

e.

Jumlah pinjaman dan angsuran antar anggota kelompok disesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anggota

f.

Tingkat bunga yang ditetapkan berlaku untuk semua anggota kelompok

g.

Peminjam

prioritas

ditetapkan

oleh

kelompok

berdasarkan

kesepakatan

dalam

pertemuan rutin kelompok, dengan mempertimbangkan: 

Harus dipilih dari kelompok keluarga miskin atau termiskin



Mempunyai keahlian dengan sumber pendapatan terbatas

5. Pembukuan Kelompok Pembukuanyang harus dibuat oleh bendahara kelompok adalah menggunakan pembukuan sederhana (tabelaris, catatan kartu pinjaman, kartu tabungan).Contoh buku dan cara mencatat setiap transaksi serta laporan keuangan mingguan merujuk pada format dibawah. 5. 1. Tujuan a. Memastikan semua transaksi yang terjadi di kelompok, seperti; tabungan, pinjaman, penerimaan dana BLM sosial dan penggunaannya, serta semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan kelompok harus dicatat tepat dan akurat b. Memastikan keseluruhan dana kelompok dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati kelompok c.

Memastikan aset yang dimiliki oleh kelompok aman dan diketahui oleh semua anggota


89

5.2. Pelaksana Bendahara kelompok atau pembuku yang sudah dilatih HASIL YANG DIHARAPKAN 1.

Setiap anggota kelompok dapat mengetahui kondisi keuangan mingguan kelompok, sehingga proses transparansi dan akuntabilitas terjamin Adanya kepercayaan anggota dan BKM/LKM serta pihak lain terhadap pengelolaan keuangan kelompok

2.

5.3. Metodologi Setiap terjadi adanya transaksi yang terkait dengan kegiatan keuangan kelompok dicatat secara tertib sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Jenis pembukuan yang harus dipenuhi KSM percontohan adalah: 1)

Buku Kas Nama Kelompok Kelurahan Kecamatan Kota/Kab

: : : :

................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................

BUKU KAS Bulan: ................. 20.. Tanggal

Uraian

No.Urut

1

2

3

Transaksi (Rp) Pemasuakan Pengeluaran 4

5

JUMLAH Mengetahui, Ketua

(.................................)

90

........................, ...................20.. Bendahara

(.................................)


Saldo (Rp) 6

Penjelasan Pengisian: 1.

Tanggal (Kolom 1)

:

diisi dengan tanggal transaksi terjadi

2.

Uraian (Kolom 2)

:

diisi dengan uraian yang jelas, lengkap, untuk apa, dengan siapa transaksi terjadi berikut penjelasannya

3.

Nomor Urut (Kolom 3)

:

diisi dengan no urut transaksi

4.

Transaksi Pemasukan (Kolom 4)

:

diisi apabila ada penerimaan uang kas

5.

Transaksi Pengeluaran (Kolom 5)

:

diisi apabila ada pengeluaran uang kas

6.

Saldo (Kolom 6)

:

diisi dengan cara mengurangkan kolom 4 dengan kolom 5 (untuk baris paling atas). Untuk saldo pada baris kedua dan seterusnya diisi dengan cara : saldo pada baris 1 ditambah kolom 4 pada baris kedua kemudian dikurangi dengan kolom 5 pada baris kedua, demikian seterusnya

7.

Jumlah (paling bawah)

:

diisi setiap akhir bulan dengan cara menjumlahkan pada masing-masing kolom Debet dan kolom Kredit. Selanjutnya jumlah kolom di Pemasukan dikurangi dengan jumlah kolom di Pengeluaran menjadi Saldo Kas. Saldo akhir ini menjadi saldo awal bulan berikutnya


91

2). Kartu Tabungan Anggota Kelompok Nama Kelompok Kelurahan Kecamatan Kota/Kab

Nama Anggota Alamat

: : : :

................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................

KARTU TABUNGAN

: ........................ : ........................

Tanggal

URAIAN

No Urut

1

2

3

MUTASI TRANSAKSI (Rp) Menabung Tarik Tabungan 4 5

Sisa Tabungan (Rp) 6

Paraf Bendahara Penyetor 7

8

CATATAN: 1. Dipegang oleh anggota kelompok (masing-masing anggota) 2. Dipegang oleh bendahara kelompok

Penjelasan Pengisian

1.

Kolom 1 Tanggal

: Diisi dengan tanggal pada saat anggota KSM melakukan pembayaran

angsuran.

2.

Kolom 2 Uraian

:

Diisi dengan penjelasan informasi transaksi

3.

Kolom 3 Urut

:

Diisi dengan nomor bukti transaksi.

4.

Kolom 4 Menabung

:

Diisi dengan jumlah uang tabungan yang dibayarkan oleh anggota kelompok

5.

Kolom 5 Tarik tabungan

:

Diisi dengan jumlah uang tabungan yang ditarik oleh anggota kelompok

6.

Kolom 6 Sisa Tabungan

:

Diisi dengan sisa tabungan anggota yang masih ada di kelompok.

7.

Kolom 7 Bendahara

:

Dibubuhi tanda tangan bendahara kelompok (ketika ada transaksi).

8.

Kolom 8 Penyetor

:

Dibubuhi tanda tangan penyetor tabungan (ketika ada transaksi).

Catatan :Kartu tabungan ini dibuat rangkap 2 1. Dipegang oleh anggota kelompok (masing-masing anggota)

2. Dipegang oleh bendahara kelompok

92


3). Kartu Pinjaman Anggota Kelompok Nama Kelompok Kelurahan Kecamatan Kota/Kab

: : : :

................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................

KARTU PINJAMAN Nama Peminjam Alamat Besar Pinjaman

: ........................ : ........................ : ........................

Angsuran Pokok Angsuran Jasa/Bunga Jml Angsuran

: ........................ : ........................ : ........................

Cicilan Ke-

Tanggal

1

2

ANGSURAN (Rp) Pokok Jasa 3

4

Jangka waktu Bunga Pinjaman No. Pinjaman Tgl Akad Pinjaman Tgl Jatuh Tempo

SALDO PINJAMAN (Rp) Harusnya Realisasi 5

6

: ..........kali/Minggu : ......... (%) : ........................ : ........................ : ........................

TUNGGAKAN (Rp) Pokok Jasa 7 (5-6)

8

Paraf Bendahara Penyetor 9

10

CATATAN: 1. Dipegang oleh anggota kelompok (masing-masing anggota) 2. Dipegang oleh bendahara kelompok


93

Penjelasan Pengisian: 1

Kolom 1 Cicilan ke

:

diisi dengan urutan pembayaran pinjaman anggota KSM yang ke berapa.

2

Kolom 2 Tanggal

:

diisi dengan tanggal pada saat anggota KSM melakukan pembayaran angsuran.

3

Kolom 3 Pokok

:

diisi dengan sejumlah angsuran pokok yang dibayarkan oleh anggota KSM.

4

Kolom 4 Jasa

:

diisi dengan jumlah angsuran jasa yang dibayarkan oleh anggota KSM.

5

Kolom 5 Seharusnya

:

pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara Besar Pinjaman anggota KSM dikurangi dengan Angsuran Pokok yang seharusnya dibayarkan oleh anggota KSM. Untuk baris ke-2 dan seterusnya saldo (seharusnya) pada baris ke-1 dikurangi dengan Angsuran pokok yang seharusnya dibayarkan oleh anggota KSM.

6

Kolom 6 Realisasi

:

pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara Besar Pinjaman anggota KSM dikurangi dengan Angsuran Pokok yang dibayarkan (kolom 3) anggota KSM pada baris yang sama. Untuk baris ke-2 dan seterusnya saldo (realisasi) pada baris sebelumnya (baris ke-1) dikurangi dengan Angsuran pokok yang dibayarkan oleh anggota KSM (kolom 3) pada baris yang sama.

7

Kolom 7 Pokok

:

pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara mengurangkan (kolom 5 dengan kolom 6) pada baris yang sama. Untuk baris ke-2 dan seterusnya saldo tunggakan (pokok) pada baris sebelumnya ditambah dengan kolom 5 dan dikurangi kolom 6 pada baris yang sama.

8

Kolom 8 Jasa

:

pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara mengurangkan jasa yang seharusnya dibayarkan oleh anggota KSM dengan kolom (4) pada baris 1. Untuk baris ke 2 dan seterusnya diisi dengan cara, tunggakan jasa pada baris sebelumnya (baris 1) ditambah dengan angsuran jasa yang seharusnya dibayarkan dikurangi dengan kolom 4 pada baris yang sama.

9 10

Kolom 9 Paraf

:

Bendhara

pembayaran angsuran dari anggota.

Kolom 10

diisi dengan tanda tangan penyetor setelah adanya penyetoran :

94

diisi dengan tanda tangan bendahara (penerima) setelah adanya

angsuran dari anggota.


4). Buku Register Sisa Pinjaman Anggota dan Tabungan Anggota

Penjelasan Pengisian Kolom 1

No

: Diisi nomor urut (cukup jelas)

Kolom 2

Nama

: Diisi dengan nama anggota yang mempunyai pinjaman /tabungan kepada kelompok

Kolom 3

Alamt

: Diisi dengan alamat peminjam/penabung

Kolom 4

Jml sisa pinjaman sd tgl

: Diisi dengan sisa pinjaman yang masih belum dibayar sampai dengan tanggal yang dituliskan

Kolom 5

Jml tunggakan sd tgl

: Diisi dengan jumlah tunggakan yang masih belum dibayar sampai dengan tanggal yang dituliskan

Kolom 6

Jmlsisa tabungan sd tgl

: Diisi dengan jumlah tabungan yang dimiliki anggota sampai dengan tanggal yang ditulis

Kolom 7

dan Kolom 15

: cara pengisiannya sama dengan kolom 4

Kolom 8

dan Kolom 16


Kolom 9

dan Kolom 17



95

5). Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Nama Kelompok

:

................................................................

Kelurahan

:

................................................................

Kecamatan

:

................................................................

Kota/Kab

:

................................................................

LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN Periode :…..………… 20…..

Saldo bulan lalu

Rp. ...............................

Penerimaan: 1.

Penarikan dari Bank

Rp. ...............................

2.

Angsuran Anggota

Rp..............................

3.

Tabungan Anggota

Rp..............................

4.

………………………

Rp..............................

Jumlah Penerimaan

Rp............................

(a)

Rp.

(b)

Pengeluaran: 1.

Setoran ke Bank

Rp..............................

2.

Pinjaman ke Anggota

Rp..............................

3.

Pembayaran Tabungan

Rp..............................

.

………………………

Rp..............................

Jumlah Pengeluaran

............................... Saldo sampai .................

96

Rp.

(c = a-

...............................

b)


..................20.. Mengetahui, Ketua

Bendahara

(.................................)

(.................................)


97

6.

Penguatan Kapasitas Anggota dan kelembagaan KSM

Dalam tahapan ini kegiatan penguatan kapasitas baik bagi anggota KSM maupun untuk penguatan kelembagaan KSM yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui : 1.

Pendampingan oleh fasilitator maupun para Relawan Pendamping dalam pertemuan kelompok rutin minggu dengan memberikan materi sesuai dengan kurikulum pendampingan kelompok

2.

Pelatihan proses pemberdayaan kelompok untuk siap masuk dalam Pasar antara lain meliputi:



Pelatihan Pengembangan Usaha (Business Plan) Kewirausahaan



Pelatihan Pengembangan ketrampilan



Pelatihan Penguatan Kelembagaan KSM yang berkelanjutan



Pelatihan membangun kemitraan untuk akses terhadap lembaga keuangan formal/Bank maupun lembaga terkait lainnya dalam rangka akses pasar produk yang diunggulkan dan peluang lapangan kerja



Pelatihan–pelatihan

lainnya

yang

mendukung

pengembangan

usaha

maupun

ketrampilan sebagai pekerja 7.

Pengendalian Dan Pengelolaan pada Kegiatan Pilot Pendampingan KSM

1.1. Pengendalian Pengendalian kegiatan Pilot pada dasarnya sama dengan pengendalian pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada umumnya yang meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) , evaluasi kegiatan menyeluruh dan pelaporan. Untuk kegiatan pilot, pengendalian mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

98


Tabel 1 Kegiatan Pengendalian Pilot

No 1.

Kegiatan

Pelaku

Pencatatan dan

Utama : Sekretaris

pengumpulan berkas

BKM/LKM, UP-UP dan

(dokumen) hasil kegiatan

anggota BKM/LKM. Pendamping : Faskel, Aparat

Hasil Daftar Hadir. Notulensi, Berita Acara.

Kel./Desa, Relawan Pendamping 2.

Pengumpulan data tentang

Utama : Faskel, Korkot

hasil kegiatan.

Data terkumpul dalam suatu sistem informasi manajemen (MIS), website

3.

Pengolahan data tentang

Utama : KMP

hasil kegiatan.

Informasi tentang : 

status waktu implementasi kegiatan

 4.

Analisa Data dari seluruh

Capaian kinerja (KPI)

Utama : KMP, OSP Provinsi

- Analisis data

Utama : OSP Evaluasi

- Analisis dampak

status progres dan capaian kinerja 5.

Analisa dampak pelaksanaaan program

7.1.1

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

1. Pengertian Disamping pengendalian sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka dilakukan pula monitoring dan evaluasi (monev) secara partisipatif, yakni monev yang dilakukan dari-olehuntuk masyarakat

2. Tujuan Monev partisipatif bertujuan untuk :


99

a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan monev sehingga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program. b. mengetahui perkembangan kelompok, c.

mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul

d. menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan kelompok

3. Metode Monev Partisipatif pada Pilot dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD).

4. Pelaku a.

Pelaksana Monev Partisipatif adalah KSM yang difasilitasi oleh Relawan Pendamping (RPK).

b. Hasil monev tersebut diverifikasi serta direkap oleh fasilitator.

5. Waktu Monev Partisipatif dilakukan sebulan sekali pada pertemuan rutin KSM.

6. Alat Alat-alat monitoring partisipatif diantaranya adalah sebagai berikut : a.

Pembukuan KSM

b.

Notulen pertemuan KSM

c.

KPK (Kartu Perkembangan Kelompok) seperti pada Lampiran 2

d.

Dan lain-lain

7.1.2. Indikator Kinerja Tabel 2. Indikator Kinerja Pilot Pendampingan KSM

NO

1

100

TUJUAN / SASARAN

Masyarakat tahu, mengerti

ALAT BUKTI/ INDIKATOR KINERJA

2014

PERHITUNGAN

SUMBER INFORMASI

1. % warga miskin (PS-2) hadir dalam

≥ 40 %

Jumlah warga miskin hadir /


•

Daftar hadir

NO

TUJUAN / SASARAN


2014

PERHITUNGAN

SUMBER INFORMASI

dan memahami

pertemuan-

total waga yang

pertemuan

tujuan, sasaran

pertemuan dalam

hadir

dan manfaat

rangka

Laporan

kegiatan

sosialisasi/pengen

Korkot/

Pendampingan

alan pelaksanaan

OSP

KSM

Pengmbangan

Monev dan

•

KSM 2. % warga dalam pertemuan

Jumlah warga

dalam rangka

perempuan

sosialisasi

Daftar

•

perempuan hadir

≥ 30 %

pelaksanaan

hadir / total

hadir pertemuan Monev dan

•

Laporan

waga yang hadir

Korkot/

Pengembangan

OSP

KSM Jumlah

1. % KSM terbentuk memiliki aturan

≥ 80%

dasar kelompok

dokumen aturan dasar / jumlah KSM terbentuk

Dokumen

•

atauran •

Monev

•

Kartu

Jumlah anggota Terbangunya 2

KSM menabung

2. % anggota KSM

KSM yang

menabung secara

menjalankan

rutin setiap minggu

≥ 70%

rutin setiap minggu / jumlah total anggota

aturan dasar

tabungan Monev

•

KSM

kelompok

Jumlah

3. % Kelompok

pembukuan

melakukan pembukuan dengan baik, tertib dan lengkap

≥ 80%

•

Dokumen

kelompok yang

pembuku

baik, tertib dan

an

lengkap /

•

Monev

jumlah


101

NO

TUJUAN / SASARAN


2014

PERHITUNGAN

SUMBER INFORMASI

kelompok (KSM)

4. % Kelompok

Jumlah

secara rutin melaksanakan pertemuan

pertemuan rutin ≥ 80 %

anggota / 4 ( dihitung setiap

anggota setiap

• Daftar hadir • Monev

bulan = 4 mgg)

minggu

Angsuran yang diterima /

1. % tingkat Meningkatnya anggota

3

pengembalian

≥ 90 %

pinjaman kelompok

jumlah angsuran yang

kelompok

seharusnya

dalam

diterima

mengakses

Jumlah anggota

pinjaman dan

yang memiliki

anggota

surat

kelompok yang

2. Anggota kelompok

keterangan atau

memiliki

memiliki

ketrampilan

ketrampilan untuk

dan siap

siap masuk ke

Jumlah anggota

masuk ke

dunia kerja

yang telah

dunia kerja

sertifikat ≥ 75 %

ketrampilam /

mengikuti latihan ketrampilan

102


• Pembukuan kelompok • Monev

• Dokumen surat keterangan atau sertifikat ketrampilan yang sah dan berlaku • Monev

7.2.

Manajemen Program

Struktur organisasi untuk pelaksanaanPilotmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan struktur organisasi PNPM Mandiri Perkotaan secara keseluruhan. Penambahan personil yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Pilot akan dijalankan 2 model, yaitu dengan penambahan fasilitator dan tanpa penambahan fasilitator. Beberapa personil tambahan yang dibutuhkan pada pelaksanaan Pilot ini adalah tambahan fasilitator di 2 kelurahan/desa sasaran lokasi pilot pendampingan KSM yang bergabung dengan Tim Fasilitator yang telah ada. Pengendalian kegiatan Pilot dilakukan secara hierarkis mulai tingkat fasilitator hingga KMP.

Substansi pengendalian kegiatan pilot

diletakkan pada Fasilitator Ekonomi dan Fasilitator Sosial.

Di tingkat regional dan nasional

pengendalian dilakukan pula pada garis kendali-koordinasi konsultan yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Sedangkan uraian tugas dari unsur-unsur yang terlibat adalah sebagai berikut : 1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 

Melaksanakan siklus kegiatan Pilot



Melakukan sosialisasi program



Memfasilitasi kegiatan pelatihan Relawan Pendamping, KSM, UPS, UPK,



Memonitoring perkembangan kegiatan Pilot



Menyetujui hasil verifikasi calon anggota kelompok yang dilakukan oleh UPS.

2. Fasilitator Pendamping Kelompok 

Mendukung BKM/LKM dalam proses sosialisasi program ke seluruh rumah tangga sasaran



Mendukung UPS dalam melaksanakan rekrutmen Relawan Pendamping Kelompok



Verifikasi rumah tangga miskin dengan basis data PS2



Mengawal BLM tahap pertama



Bekerjasama dalam tim fasilitator untuk memfasilitasi kegiatan PILOT

ditingkat

kelurahan 3. Relawan Pendamping (RP) Relawan Pendamping (RP) adalah individu masyarakat sebagai pelopor-pelopor pengerak dari masyaraka. RP mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Program ini membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli, memiliki komitmen dan minat untuk membantu masyarakat dalam pendampingan kelompok masyarakat.


103

RP sebaiknya berdomisili sedekat mungkin dengan kelompok dampingannya. Diharapkan RP lebih banyak yang terjaring sehingga dapat ikut serta menyebarkan informasi mengenai program dan berpartisipasi aktif memperkuat pelaksanaan progam, diantaranya : 

Melakukan pendampingan kelompok secara rutin



Membuat rencana kerja Pendampingan kelompok



Melakukan seluruh rangkaian siklus PILOT



Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok



Melakukan pemantauan perkembangan kelompok secara rutin



Memfasilitasi kelompok untuk mendapatkan layanan UPK

4. Unit Pengelola Sosial (UPS) 

Memfasilitasi pembuatan rencana kerja RP



Melakukan seluruh rangkaian siklus Pilot



Melakukan rekrutment Relawan Pendamping



Memfasilitasi penguatan kapasitas RP dan kelompok



Melakukan pemantauan perkembangan kelompok secara rutin



Memfasilitasi kelompok untuk mendapatkan layanan UPK



Memfasilitasi RP melakukan pendampingan kelompok secara rutin

5. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)



Menetapkan nama identitas kelompok serta membentuk struktur kepengurusan kelompok



Melaksanakan kegiatan KSMsesuai lima aturan dasar kelompok



Mengikuti pelatihan penguatan kapasitas anggota (pelatihan manajemen organisasi dan keuangan kelompok serta pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan)



Mengusulkan dana blm sosial ke BKM



Mengelola dana blm sosial untuk kepentingan anggota kelompok dan sesuai kesepakatan kelompok



104

Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana pinjaman anggota


INSTRUMEN UJI PETIK KEGIATAN SOSIAL 1.

Uji Petik untuk Kegiatan Pilot - Menggunakan Format KPK KPK (Kartu Perkembangan Kelompok) a.

Bulan

:

b.

Nama Kelompok

:

c.

Kelurahan/Kecamatan

:

d.

Kabupaten/Kota

:

No 1

Indikator

Nilai

Pertemuan rutin kelompok

Parameter Min 75% pertemuan rutin

Sumber data Daftar Hadir

kelompok terlaksana 2

Tingkat kehadiran dalam

Min 75 % anggota

pertemuan

kelompok hadir dalam

Daftar Hadir

pertemuan 3 4

Agenda pertemuan

Min 75% agenda

Catatan pertemuan

terpenuhi

pertemuan terpenuhi

anggota

Tabungan rutin kelompok

Min 75 % anggota

Buku Tab Klp

melakukan tabungan rutin 5

Aturan kelompok ada dan

Min 75% pertemuan

dokumen aturan

tertulis

kelompok membacakan

kelompok

aturan kelompok 6 7

Pengembalian pinjaman

Min 90% Tingkat

Buku angsuran

kelompok

pengembalian

kelompok

Pencatatan keuangan benar

100% pencatatan

buku kas, buku

dilakukan sesuai aturan

tabungan, buku angsuran

8

Rekening kelompok aman

100% rekening kelompok

Buku tabungan kelompok

9

Mempunyai kegiatan dengan

Min 1 kali pertemuan

pihak luar 10

Buku agenda pertemuan

Membahas perkara kritis

Min 75% pertemuan

Catatan pertemuan

yang dihadapi anggota

pembahasan perkaran

anggota

kelompok

kritis dicatatkan

TOTAL NILAI

Catatan: Skor 1 bila indicator terpenuhi. Jika tidak atau belum, skor 0.


105

Fasilitator

Relawan Pendamping

Ketua KSM

Dari skor yang diperoleh dari KPK, maka KSM dapat diklasifikasikan pada 3 kriteria sebagai : Tahap perkembangan Kelompok

106

Skor KPK

Tunas

0–4

Tumbuh

5–8

Kembang

9 - 10



107

108


UJI PETIK UNTUK KEGIATAN SOSIAL LAINNYA Responden Tiap Kelurahan : 1. 2. 3. 4. 5.

BKM UPS KSM Sosial Aparat Desa SKPD

No Pertanyaan A. Pengelola, Swadaya dan Modal Sosial 1 Apakah KSM Sosial dibentuk dari kelompok yang sudah ada? Sebelumnya kelompok apa? 2 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat tidak langsung bagi KK miskin? 3 Apakah Mayoritas Kegiatan berhasil menggalang swadaya? 4 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat langsung bagi KK miskin? 5 Apakah mayoritas kegiatan sosial terkait dengan pembangunan prasarana? 6 Apakah dalam KSM Sosial terlibat: a. kader BKKBN b. kader posyandu c. kader PKK d. guru bantu PAUD, relawan pendidikan lainnya e. kelompok tani f. kelompok nelayan g. RT/RW h. lainnya..... 7 Apakah setelah dilaksanakan kegiatan sosial, interaksi masyarakat makin erat B. Jenis Kegiatan, IPM MDGs dan BLM (kombinasi dengan data SIM) 8 Apakah Semua kegiatan KSM Sosial terkait IPM-MDGs? 9 Apakah Kegiatan KSM Sosial terkait dengan: a. pendidikan b. kesehatan c. kebersihan/lingkungan d. pertanian e. peternakan f. kelautan g. pelatihan ketrampilan/ kewirausahaan/untuk ekonomi produktif h. prasarana (infrastruktur), alat produksi (traktor, mesin jahit, dst) i. perlengkapan pertemuan, sound system, tenda resepsi, meja kursi, j. santunan usia tidak produktif k. lainnya..... C. Pengelolaan, Sasaran dan Keberlanjutan 10 Apakah kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM? 11 Apakah alumni pelatihan dikirim ke sejumlah lembaga? 12 Apakah kegiatan penyediaan prasarana diikuti dengan kejelasan pengelolaannya? 13 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi KK miskin? 14 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan 15 Apakah pemberian santunan berkelanjutan? D. Kemitraan 16 Apakah Kegiatan Sosial telah berhasil menggalang kemitraan dengan SKPD? 17 Apakah Kegiatan Sosial telah menjadi bagian dari Program SKPD? 18 Apakah SKPD berkontribusi dalam pendanaan? 19 Apakah SKPD berkontribusi dalam penyediaan SDM, alat, prasarana, sumberdaya lain? E. Pengendalian 20 Apakah UPS mengendalikan proses dan output kegiatan sosial

Jawaban Ya

Tidak

Keterangan

Ya 5 1 5 5 1

Bobot Tidak 0 0 0 0 0

1 2 1 2 1 1 1 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0

5 5 5 5

0 0 0 0

3

0


Score

109

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 148048 e-mail : [email protected]

www.pnpm-perkotaan.org

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL

Recommend Documents