Draft Pedoman Teknis dan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan Kegiatan Sosial (terlampir)

Draft Pedoman Teknis dan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan Kegiatan Sosial (terlampir)

KURIKULUM PELATIHAN UPS Kapasitas yang harus dimiliki : • Memahami Peran sebagai UPS • Memahami perencanaan dan pengendalian kegiatan Sosial yang berkelanjutan • Memahami Isu MDGs bidang Sosial dan pelaksanaan teknis kegiatan sosial sesuai dengan MDGs • Memahami langkah – langkah pengembangan KSM Sosial • Mampu mengidentifikasi kegiatan sosial yang mendukung pelayanan terhadap warga miskin dalam PJM Pronangkis • Mampu mengidentifikasi kegiatan sosial yang dapat dimitrakan. • Memahami dan mampu mengelola Media Warga • Memahami kebijakan Perlindungan Sosial Tujuan Umum Pelatihan : • Mereview peran dan kegiatan yang telah dilakukan • Merumuskan bersama strategi perbaikan terhadap kekurangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan • Memperkuat pemahaman mengenai MDGs bidang Sosial, pelayanan dasar dan pengelolaan kegiatan Sosial • Memperkuat pemahaman mengenai langkah-langkah pengembangan dan pengendalian kegiatan sosial berkelanjutan • Mengenali jenis-jenis kegiatan sosial yang mendukung pelayanan dasar kepada warga miskin • Melakukan identifikasi terhadap kegiatan sosial yang dapat dimitrakan • Mereview kembali pemahaman tentang Media warga dan pengelolaannya • Menambah wawasan dan pemahaman mengenai kebijakan nasional Perlindungan sosial (khususnya kelurahan siklus ke 4)

Tujuan • • •

Peserta mampu mereview pelaksanaan kegiatan sosial (persiapan & Pelaksanaan kegiatan), Peserta mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pelaksanaan kegiatan social Peserta mampu merumuskan strategy perbaikan pelaksanaan kegiatan social

Tema

Topik

Penguatan

Review Tupoksi dan Kinerja UPS dan Mekanisme kegiatan sosial

Kumpulan Bahan Serahan | Penguatan UPS

JPL

1

3 Jpl

• • • •

• • • • • • • •

Konsep dan mekanisme kegiatan social (POB Kegiatan Sosial) Peserta memahami prasyarat dan cirri program berkelanjutan Peserta mampu untuk mengidentifikasi program – program social yang berkelanjutan Peserta mampu menganalisa kegiatan – kegiatan yang ada pada PJM Nangkis yang mendukung terhadap peningkatan pelayanan thdp warga miskin Peserta mampu menganalisa sumber daya yang ada untuk keberlanjutan kegiatan social / potensi kemitraan Peserta memahami bagaimana mengembangkan KSM social kedepan Peserta mampu untuk mengidentifikasi potensi – potensi kegiatan social yang dapat dikembangkan Peserta memahami tentang peningkatan kapasitas pelayanan social Peserta mampu membuka peluang kerja sama dengan lembaga lain untuk peningkatan kapasitas pelayanan social Peserta memahami tentang media warga Peserta mengidentifikasi media – media yang dapat dikembangkan Peserta mampu membuka peluang kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengembangan media warga

•

Peserta memahami kebijakan perlindungan social di Indonesia Peserta memahami bagaimana perlindungan social diterapkan Peserta mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan perlindungan social dengan penanggulangan social Total

• •

2

Kegiatan Sosial Berkelanjutan

Isu MDGs bidang sosial Kemitraan Pengembangan dan Fasilitasi KSM Sosial

Prasyarat dan Ciri Program Berkelanjutan Identifikasi program sosial berkelanjutan

3 Jpl

Analisa PJM Pronangkis bidang sosial dan MDGs

3 Jpl

Analisa Sumberdaya dan Pengembangan Kemitraan

3 Jpl

Identifikasi dan pengembangan KSM Sosial

3 Jpl

Kerjasama dengan lembaga lain untuk peningkatan kapasitas pelayanan sosial Pengembangan Media Warga

Kebijakan Perlidungan Sosial


Identifikasi Media Warga yang akan dikembangkan Kerjasama dengan Lembaga lain untuk Pengembangan Media Warga Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan

6 Jpl

2 Jpl

23 JPL

MDGs dan KSM Sosial Sasaran Pembangunan di Abad Millenia tidak dapat dilepaskan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium (Millenium summit) yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, September 2000. Para pemimpin dunia pada waktu itu mengadopsi Deklarasi Milenium PBB. Dengan demikian, negara-negara deklarator setuju untuk menjalankan kemitraan global baru guna mengurangi angka kemiskinan absolut dan menetapkan sejumlah sasaran terikat waktu – dengan tenggat waktu 2015 – yang kemudian dikenal dengan sasaran Pembangunan Milenium (MDGs). Sekjen PBB, Ban Ki-Moon mencanangkan Millennium Project guna mengembangkan langkah konkret bagi dunia usaha untuk mencapai MDGs. Gambaran umum mengenai MDGs dengan terang diuraikan oleh Sekjen PBB, “Menghapuskan kemiskinan ekstrem terus menjadi salah satu tantangan utama zaman kita, dan merupakan satu keprihatinan utama masyarakat internasional. Mengakhiri kemiskinan ekstrem membutuhkan upaya bersama semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dalam konteks kemitraan global untuk pembangunan yang lebih kuat dan efektif. MDGs menetapkan target-target yang terikat waktu.” Dengan demikian, kemajuan dalam mengurangi kemiskinan penghasilan, kelaparan, penyakit, ketiadaan tempat tinggal yang memadai, dan kesehatan serta keberlanjutan lingkungan bisa diukur. Semuanya itu juga merupakan perwujudan pemenuhan HAM semua orang untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keamanan. Sasaran-sasaran tersebut ambisius namun terjangkau demi menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2015. Delapan agenda MDGs yang membentuk cetak biru yang disepakati oleh negara-negara dunia dan oleh seluruh lembaga pembangunan dunia tersebut adalah : 1. Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan 2. Pendidikan universal 3. Kesetaraan Gender 4. Kesehatan Anak 5. Kesehatan Ibu 6. Penanggulangan HIV/AIDS 7. Keberlanjutan Lingkungan 8. Kemitraan Global


3

Kedelapan Butir MDGs tersebut telah menggerakkan upaya dunia untuk memenuhi kebutuhan negara-negara paling miskin. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang memiliki dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan adalah Tujuan Pertama saja. Tujuh tujuan lain memiliki dampak tidak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan seperti pada tujuan 2, 3, 4 dan 5 yang terkait dengan pelayanan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Tujuan 6, 7 dan 8 adalah tujuan penunjang. Namun demikian sesungguhnya membaca MDGs tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif (utuh). Delapan Tujuan MDGs tersebut dijabarkan kembali ke dalam 18 target yang dirinci lebih lanjut ke dalam 59 sub target yang diharapkan tercapai pada akhir tahun 2015. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, untuk 4 tujuan yang terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan dapat dijangkau pemenuhannya

dengan

mengagendakannya

dalam

PJM

Pronangkis

bersama-sama

dengan

kebutuhan lain. Dan semestinya dapat dioperasionalkan dalam praktek oleh KSM-KSM Sosial, baik secara langsung maupun tidak. Namun data pemanfaat tahun 2007-2009 menunjukkan bahwa penerima manfaat kegiatan sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan KK Miskin penerima pelayanan kegiatan sosial sekitar 39 % dari total 5.429.015 KK Miskin yang tercantum dalam daftar PS 2. Potret Pemanfaat KK Miskin Kegiatan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan (2007-2010) Pelatihan Pertanian 1% Pelatihan Peternakan Sembako 1% 4% Pelatihan Pertukangan Uang Tunai 0% 5% lain-lain 29%

Pelatihan Ketrampilan 12%

Pendidikan 13% Kesehatan 35%

Sumber : Data SIM PNPM Mandiri Perkotaan Mei 2011 Membaca capaian kegiatan Sosial selama tahun 2007-2010 terlihat bahwa perhatian untuk memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat (terutama ibu dan anak) cukup mendapatkan perhatian (35 %). Namun hasil ini belum sebanding dengan

4


bidang pendidikan yang baru tercapai 13 %, meski didukung beberapa pelatihan ketrampilan sektor pertanian (1%) dan peternakan (1%) serta pelatihan ketrampilan (12 %) untuk menunjang peroduktivitas usaha kecil. Sayangnya, Kegiatan sosial yang tak berkelanjutan semacam uang tunai yang benar-benar karitatif masih diterapkan (5%) dan kegiatan sosial yang kurang jelas orientasi dan kelompok sasarannya (29%). Dengan demikian potret ini memperlihatkan bahwa dukungan PNPM Mandiri Perkotaan untuk mencapai target MDGs masih rendah, termasuk dua target utama pelayanan dasar yaitu bidang kesehatan dan pendidikan. Rincian Indikator MDGs Level Propinsi dan Kab/Kota Indikator

Tingkat

Sumber

Target (2015)

Pencapaia n

1. Menanggulangi kemiskinan dan Kelaparan Target 1.A. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat penda[patannya di bawah $ 1 (PPP) perhari menjadi setengahnya antara 1990-2015

1.1.y

1.2.x

Proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemisknan nasional Index Kedalaman kemiskinan atau rasio kesenjangan kemiskinan nasional (Po)

1.a

Kontribusi kuintil termiskin terhadap konsumsi nasional Proporsi keluarga yang termasuk dalam kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera 1

1.b

Proporsi penduduk yang kualitas hidupnya rendah (fakir miskin)

1,3

1.c

Proporsi rumah tangga miskin berdasarkan PPLS

7,55% (MDGs), 810% (RPJMN 2014)

14,15% (Bappenas 2009)

Provinsi

BPS Susens Modul Konsumsi

Provinsi


2,5% BPS 2009)

Provinsi


9,7% (Laporan MDGs 2008)

Kabupaten

Sektor KB

Kabupaten

Sektor Kesos

Kabupaten

BPS pendataan Program perlindungan Sosial (PPLS)

5%

48% (BKKBN 2006)

Target 1.B. Menyediakan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untu semua termasuk perempuan dan kaum muda


5

1.4.x.

pertumbuhan PDRB perpenduduk yang bekerja

1,5

Rasio penduduk yang bekerja terhadapa total penduduk (TPAK %)

1.5.x

Tingkat pengangguran terbuka penduduk remaja berusia 15-24 tahun

1.6.y

Proporsi penduduk yang bekerja dengan pengeluaran/kapita/hario di bawah garis kemiskinan nasional

1,7

Proporsi penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total pendududk yang bekerja

1.7.x

Proporsi penduduk yang setengah menganggur

1.d

Proporsi pencari kerja usia.-> 15tahun/tingkat pengangguran terbuka

1.e

Banyak peserta pelatihan kerja(dinastenaga kerja)dan kesos (dinas kesejahteraan sosial)

6

Provinsi

BPS Sakermas

Provinsi

BPS Sakermas, Sektor Tenaga Kerja

Provinsi

BPS Sakermas

Provinsi

BPS Kor Susenas, Modul Konsumsi Susenas

Provinsi

BPS Sakernas

Provinsi

BPS Sakernas

Provinsi

Sektor Tenaga Kerja

Kabupaten

Sektor Tenaga Kerja & Kesos


4,3% (Laporan MDGs 2008) 6,3% (Laporan MDGs 2008) 22,2% (Sakernas 2009)

5,1 % (RPJMN 2009)

Target 1.C Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya pada tahun 2015

1,8

1,9

1.9.x 1.f

Proporsi berita kurang gizi Proporsi penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis konsumsi energi minimum (2.100 kkal kapita per hari) Proporsi penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis konsumsi energi minimum (1.869 kkal kapita per hari) Presentasi balita yang berada di Bawah Garis Merah (BGM)

Kabupaten

BPS SDKI, Sektor Kesehatan(Riskesd as)

Provinsi


Provinsi


Kabupaten

Sektor Kesehatan

8,8% (MDGs), 15% RPJMN 2014)

Total 18,4% Gizi Kurang 13,0% Gizi Buruk 5,4% Riskesdas 2007 64,43% (Susenas 2008)

5%

6% (Target MDGS 2008)

2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 2.A. Memastikan pada 2015 semua anak-anak dimana pun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar 100% (MDGs), 96,0% (RPJMN 2014) 100% (MDGs), 76,0% (RPJMN 2014)

Kabupaten

Sektor Pendidikan, BPS

2.1.a.

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar ( AMSD/MI)

Kabupaten


2.1.b.

Angka Partisipasi Murni di Sekolah Menegah Pertama (APM-SMP/MTs)

Kabupaten


100%


100% (MDGs), >95,0% (RPJMN 2014)

2.1.x

APK-SD/MI

Kabupaten 2.1.y.

APK-SMP/Mys

95,1% (Diknas 2008) 72,28% (Diknas 2008)

96,2% (Bappenas 2009)


7

Kabupaten


100%

Kabupaten


100%

88,71% (Diknas 2008)

Kabupaten

Sektor Pendidikan, BPS 100%

2.3.x.

Angka putus sekolah anak usia 7-15 tahun Angka melek huruf penduduk lelaki dan perempuan usia 15-24 tahun

99,4% (Target MDGs 2008)

2.a.

APM Pendidikan Prasekolah

Kabupaten


Provinsi

SKPD Pendidikan, Kesos

Kabupaten

Sektor Pendidikan

Kabupaten

Sektor Pendidikan

Kabupaten

Sektor Pendidikan

Kabupaten

Sektor Pendidikan

Kabupaten

Sektor Pendidikan

Kabupaten

Sektor Pendidikan

Provinsi

Sektor Pendidikan

2.1.z.

APS anak usia 7-15 tahun Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas 6

2,2 2.2.x.

2.b.

APM Anak Tuna Proporsi siswa di tingkat 1 SD yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun

2.c. 2.d.

Angka kelulusan SD

2.e.

Angka kelulusan SMP

2.f.

Angka putus sekolah SD

2.g.

Angka putus sekolah SMP

2.h.

Angka melanjutkan ke SMP

2.i.

Angka melanjutkan ke SM

8

Provinsi

BPS Kor Susenas


56,81% (Diknas 2008) 96,81% (Diknas 2006) 97,856% (Diknas 2006) 2,45% (Diknas 2006) 5,0% (Diknas 2006) 95,71% (Diknas 2006) 75,33% (Diknas 2006)

3. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 3. Menghilanglkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasr dan lanjutan pada 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

3.1.a

Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap[ anak laki-laki di jenjang pendidikan di Sekolah Dasar

3.1.b

Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap[ anak laki-laki di jenjang pendidikan di SMP

3.1.c

Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap[ anak laki-laki di jenjang pendidikan di SM

3.1.d

Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap[ anak laki-laki di jenjang pendidikan di PT

3,2

Rasio perempuan /laki-laki melek huruf berusia 15-24 tahun

3.1.x

Angka perkawinan muda

3.1.y

Angka KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan terhadap perempuan

3.3.

3.3.x

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian Kontribusi perempuan terdidik dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian

Kabupaten


100%

94,53% (Susenas 2008)

Kabupaten


100%

97,32% (Susenas 2008)

Provinsi


100%

93,04% (Susenas 2008)

Provinsi

BPS Kor Susenas/Dikti

100%

105,89% (Susenas 2008)

Provinsi

BPS Kor Susenas

100%

99,43% (Susenas 2008)

Provinsi

BPS Modul Susenas

Provinsi

BPS Kor Susenas

Kabupaten

Provinsi

BPS Sakernas

655 (,2003,RPJ MN 04-09) 50%

38,46% (Sakernas 2007/8)

KPUD


9

3.4.

Proporsi anggota parlemen perempuan

Provinsi

BKD, Sektor PP

30% (UU No.12 thn 2003)

3.4.x

Proporsi pejabat eksekutif perempuan

Provinsi

BKD, Sektor PP

30%

Provinsi

BPS/BPD/PP

30%

Kabupaten

BPS/BPD/PP

30%

Kabupaten

BPS/BPD/PP

30%

Provinsi

BPS/BPD/PP

30%

Proporsi pejabat yudikatif perempuan

3.4.y

Proporsi lurah/Kepala Desa perempuan Persentase camat perempuan Persentase perempuan dalam keanggotaan baperjakat

3.4.z 3.a 3.b

Proporsi pejabat perempuan dalam lingkungan Pemda Persentase perempuan sebagai pengurus partai politik

3.c 3.d

Persentase perempuan sebagai pengurus Organisasi Sosial (Orsos) Persentase peserta KB perempuan dibanding lakilaki

3.e 3.f

10

Provinsi/Kabup aten

BPS/BPD/PP

30%

Kabupaten

BPS/BPD/PP

30%

Kabupaten

BPS/BPD/PP/Keso s

30%

Kabupaten

Sektor KB


17,49% KPU 2009

16,2% (BKN 2000 dalam RPJMN 2004-2009)

12% (Eselon IIII, BKN 2003 dalam RPJMN 2004-2009)

4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4. Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1995-2015

4.1.

Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup

4.2.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Propinsi

Propinsi

BPS, SDKI

32

44 (SDKI 2007)

BPS, SDKI

23 (MDGs), 24 RPJMN 2014

34 (SDKI 2007)

4.3.

Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi campak

Kabupaten

BPS (KOR Susenas, SDKI) Sektor Kesehatan

4.a

Kasus Kematian bayi

Kabupaten

Sektor Kesehatan

4.b

Kasus kematian balita

Kabupaten

Sektor Kesehatan

Kabupaten

Sektor Kesehatan

Kabupaten

Sektor Kesehatan

4.d

Anak usia 12-23 bulan diimunisasi campak (%) Persentasi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) cakupan pemberian vitamin A pada balita

Kabupaten

Sektor Kesehatan

4.e

Kabupaten

Sektor Kesehatan

4.f

Persentasi pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif

Kabupaten

Sektor Kesehatan

4.g

Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Kabupaten

Sektor Kesehatan

Kabupaten

BPS, SDKI, Sektor Kesehatan

4.c

4.h 4.i

Persentasi Balita Kurang Energi Protein (KEP) Persentase rumah tangga menggunakan garam yodium

67% (SDKI 2007)

80% (Dinkes 2010)

76,4% (SDKI 2007) 11,5% (Riskesdas 2007) 71,5% (Riskesdas 2007) 32,4% (SDKI 2007) 71,18%(Pr ofil Kesehatan 2007)


11

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5.A. Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990-2015

Provinsi 5,1

BPS SDKI

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten

BPS Kor Susenas, Sektor Kesehatan

5,2

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih

5.a

Kasus kematian ibu

Kabupaten

Sektor Kesehatan

5.c

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Status gizi Wanita Usia Subur (WUS) kurang energi kronis

5.d

Status gizi wanita hamil kurang energi kronis

5.e

Cakupan pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil tahap pertama

5.b

Kabupaten

Sektor Kesehatan

Kabupaten/kec amatan

Sektor Kesehatan


Sektor Kesehatan

Kabupaten

Sektor Kesehatan

102 (MDGs), 118 (RPJMN 2014)

228 (SDKI 2007)

90%

74,87% (Susenas 2008), 72,5% (SDKI 2007) 28,52% (profil kesehatan 2007)

77,3% (SDKI 2007)

Target 5.B. Mencapai akses kesehatanreproduksi untuk semua pada tahun 2015 Prevalensi penggunaan kontrasepsi

5,3

5.5.a

Angka kelahiran oleh perempuan remaja Pelayanan antenatal setidaknya sekali kunjungan

5.5.b

Pelayanan antenatal setidaknya 4 kali kunjungan

5,4

12

Kabupaten

BPS SDKI, Sektor Kesehatan/KB

Provinsi

Sektor Kesehatan

Kabupaten


Kabupaten



61,4% (SDKI 2007) 1,79% (profil kesehatan 2007) 91,23%(prof il kesehatan 2007) 80,26% (profil kesehatan 2007)

5.5.x 5,6

5.f

5.g

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Pravalensi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur 1549 tahun (PUS) Persentasi remaja yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi

Kabupaten


Kabupaten


Kabupaten

Sektor Kesehatan/KB

Kabupaten

Sektor Kesehatan

6%

9,1% (Target MDGs 2008) 57,4% (SDKI 2007), 61,0% (Laporan MDGs 2008)

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya Target 6.A. Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015

6.3.x

Persentase perempuan pernah kawin berumur 1524 tahun yang mempunyai penhetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS

6.a

Pravalensi HIV dan AIDS

6.b

Kasus kematian Pasen AIDS

6.c

Rasio pemakai kondom pada Pasangan Usia subur (PUS) usia 15-49 tahun

6.d

Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS

Provinsi

BPS SDKI, KPAD


Sektor kesehatan,KPAD

Kabupaten

KPAD, PP & Sektor Kesehatan

Kabupaten

KPAD, Sektor Kesehatan/KB


KPAD, Sektor Kesehatan/KB

Perempuan 2,6%, Lakilaki 1,4% (BPS Survey kesehatan Reproduksi Generasi Muda Indonesia 2007)

Kabupaten

<0,5% (RPJMN 2014)

0,2%(Profil kesehatan 2007) 4,91(Profil kesehatan 2007)


13

Target 6.B. Mencapai akses pengobatan untuk semua yang membutuhkan pengobatan Proporsi penduduk yang terkena infeksi HIV tingkat lanjut yang mempunyai akses pada obat antiretroviral

6,5

Provinsi

Target 6.C. Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 2015

6.6.a

Provinsi, Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

Provinsi

Sektor kesehatan

Kabupaten

BPS SDKI, Sektor kesehatan

Pravalensi malaria dan

6.6.b

6.7.b

Angka kematian malaria Proporsi balita yang tidur dengan kelambu yang telah diproteksi dengan insektisida Proporsi balita yang demam dan mendapat penanganan obat anti malaria yang sesuai

6.8.a

Prevalensi tuberkulosis (insidens pwer 100.000 penduduk)dan

6.8.b

Angka kematian yang berkaitan dengan tuberkulosis

6.7.a

14

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan


17,55% (Profil kesehatan 2007), 1 (klinis, RPJMN 2014) 0,4% (Profil Kesehatan 2007)

224 (RPJMN 2014)

16,44% (Profil kesehatan 2007), 2,9 (klinis, RPJMN 2007) 0,56% (Profil Kesehatan 2007)

253 (World Healt Stats 2008 data 2005) 38 (World Healt Stats 2008 data 2005)

6.9.a

6.9.b

Proporsi kasus Tuberkulosis yang terdeteksi melalui DOTs (Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy)/Angka penemuan pasien Tb paru Bakteri Tahan Asam Positif (Case Detection Rate Tb BTA+) Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati melalui DOTs Angka kesembuhan pasien Tb paru BTA positif

6.e

Annual Parasite Incidence (API) (%)

6.f

Annual Malaria Incidence (AMI) (%)

6.g.a

Angka kesakitan penyakit kusta per 10.000 penduduk

6.g.b

Angka penemuan penderita kusta (NCDR) (per 10.000 penduduk)

6.h.a

Incidence rate Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk

6.h.b

Case Fatality Rate (CFR) DBD

6.i

Angka kesakitan filariasis

6.j

CFR Diare saat KLB

6.k

Persentase positif rabies (Lyssa)

Kabupaten

Kabupaten

Sektor kesehatan

70% (MDGs), 90% (RPJN 2014)

73% (laporan WHO 2008)

Sektor kesehatan

85% MDGs), 88% (RPJMN 2014)

91,0% (Laporan WHO 2008)

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

0,16% (Profil kesehatan 2007) 19,67% (Profil kesehatan 2007) 1,05% (Profil kesehatan 2007) 0,78% (Profil kesehatan 2007) 71,78% (Profil kesehatan 2007) 1,01% (Profil kesehatan 2007) 11,473 kasus (Profil kesehatan 2007) 1,3% Riskesdas 2007


15

Kabupaten 6.l

Sektor kesehatan

Insiden Avian Influenza

141 kasus (Dep. Kesehatan 2008)

7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7.A. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

7,1

Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH)

7.1.x

Proporsi luas areal rehabilitasi

7.2.a

Total emisi energi CO2

Provinsi, kabupaten

BPS, Sektor Kehutanan

Provinsi, kabupaten

BPS, Sektor Kehutanan

Provinsi

Sektor LH

Provinsi

BPS, Sektor LH

Provinsi

BPS, Sektor LH,Dinas Perindustrian

Provinsi

BPS, Sektor LH

Emisi energi CO2 per kapita

7.2.b

7.2.x

Konsumsi bahan perusak ozon Emisi energi CO2 per PDRB

7.a

Rasio kawasan lindung terhadap luas daratan

7.2.c

7.c

Proporsi titik pemantauan kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu air pada badan air Proporsi titik pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara ambient

7.d

Proporsi penduduk yang menggunakan bahan bakar padat

7.b

16

52,0% (Dep. Kehutanan 2008)

Kabupaten

Sektor Kehutanan

Kabupaten

Sektor LH

Kabupaten

Sektor LH

Kabupaten

BPS


1.34 metric ton/kapita (KNLH 2007 dalam target MDGs 2007) 202 metrik ton (UN MDGs Indicators)

47,5% (laporan MDGs 2008)

7.f

Proporsi pabrik yang mempunya pengolahan limbah Proporsi pabrik yang memnuhi baku mutu air limbah

7.g

Pemakaian pupuk kimia per hektar per jenis tanaman pertanian

7.e

Kabupaten

Sektor LH

Kabupaten

Sektor LH

Kabupaten

Sektor LH

Target 7.B. Mengurangi kepunahan keragaman hayati dan mencapai pengurangan yang signifikan pada tahun 2010

7,5

Proporsi luas daratan dan lautan yang dilindungi

7.h

Proporsi luas konservasi daratan

7.i

Proporsi luas konservasi lautan

Provinsi/Kabup aten

Sektor Kehutanan, Perikanan/kelauta n, Pemda

Provinsi

Sektor kehutanan, LH, Pemda

Provinsi

Sektor kehutanan, LH, Pemda

5,7% (Dep. Kehutanan 2008) 29,5% (dalam target MDGs 2008) 11% (laporan MDGs 2008)

Target 7.C mengurangi separuhnya proporsi penduduk tanpa akses air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015 Proporsi penduduk yang menggunakan air minum yang aman

Provinsi

BPS Kor Susenas

67%

57,2% (Susenas 2007)

Proporsi penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi dasar yang baik

Provinsi

BPS Kor Susenas

65,5%

69,34% (Susenas 2007)

Persentase rumah tangga yang membuang sampah di lubang yang tertutup

Kabupaten

BPS Kor Susenas

Persentase rumah tangga/keluarga berumah tidak layak huni

Kabupaten

BPS/Sektor Kesos

Target 7.D. Mencapai perbaikan yang signifikan terhadap paling tidak 100 juta penduduk di pemukiman kumuh pada 2020 Proporsi penduduk yang tinggal di rumah kumuh

Provinsi

BPS Kor/Modul Perumahan Susenas


17

Proporsi penduduk yang tinggal di kawasan kumuh

Kabupaten

Proporsi penduduk dengan status rumah teteap dan terjamin

Provinsi

Persentase rumah tangga yang tinggal di kawasan rawan bencana Proporsi rumah tangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

BPS Podes

BPS Susenas

Kabupaten

BPS, Sektor Kesos

Kabupaten

Sektor Pertanahan/BPN


Sumber : Draft Pedoman Melokalkan Indikator MDGs, Surbakti, S., Target MDGs UNDP/Bappenas 2009, Pedoman Pengumpulan Data dan Perhitungan Indikator MDGs Kecamatan, Buku Seri 9, BPS, CIDA, UNICEF, Jakarta 2008 Sebagai catatan, untuk target indikator-indikator yang tidak ada pada RPJMN, maka nilai tyarget dihimpun dari sektor terkait sesuai dengan nilai yang ditetapkan untuk nasional.

18


Strategi Pengembangan KSM Sosial Membaca Contoh Hasil SWOT ; Potensi, Tantangan dan Peluang KSM Membaca dalam konteks analisis potensi, maka dalam Analisis SWOT KSM, tergambar sumberdaya dalam yang dimiliki (kekuatan dan kelemahan) dan sumberdaya luar (peluang dan tantangan) KSM ke depan. Potensi-potensi (baik dari dalam maupun dari luar) dapat digunakan untuk menjawab berbagai persoalan. Kekuatan tidak hanya dapat menjawab kelemahan internal tetapi juga tantangan yang datang dari luar. Demikian juga peluang dapat dimaksimalkan dengan menghubungkannya dengan kekuatan yang tidak menutup kemungkinan dapat membenahi kelemahan internal. Inilah analisis bersilang dalam SWOT yang dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi untuk menemukan kegiatan sosial berkelanjutan. Analisis bersilang untuk mencari solusi dapat dilakukan dengan menghubungkan Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Tantangan (T) sehingga memunculkan alternatif-alternatif berikut : A. Strategi Kekuatan-Peluang (SO), menggunakan kekuatan untuk merebut peluang 1. Intensifkan keterlibatan seluruh SDM berkualitas untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak antara lain dinas-dinas Pemda dan Swasta agar kegiatan sosial dapat lebih berkelanjutan setelah dimitrakan dengan seluruh stake holders. Koordinasi rutin dapat dilaksanakan dalam agenda : a. Koordinasi rutin antar anggota KSM Sosial dengan menghadirkan dinas-dinas dan stake holder agar memperkuat kapasitas KSM. b. Koordinasi rutin dan pengembangan kajian problematika untuk memecahkan masalah dan tantangan dalam forum antar KSM di tingkat kelurahan maupun antar kelurahan c. Pertemuan rutin bulanan dalam forum KBK yang diagendakan dengan stake holders Pemda dan dinas-dinas terkait dengan fokus tema pertemuan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta kemitraan d. Memanfaatkan momentum-momentum koordinasi lintas sektor di levelnya masing-masing yang diadakan khusus seperti workshop tentang perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan maupun MDGs. e. Mengaktifkan Komunitas belajar Kelurahan (KBK) sebagai forum pertemuan stake holders untuk mengevaluasi sejauhmana pelayanan KSM sektor pendidikan dan kesehatan telah berjalan serta bagaimana perancangan strategi ke depan. 2. Pengembangan jaringan horisontal dengan sesama KSM lintas RT, lintas kelurahan maupun dan berjaringan secara vertikal (dengan dinas-dinas, swasta maupun akademisi), memanfaatkan SDM yang tersedia. Operasionalisasi jaringan tersebut di-break down dalam jaringan komunikasi yang dibangun melalui : a. Pengembangan jaringan melalui forum KSM agar berintegrasi dengan forum komunikasi BKM di level Kecamatan maupun level Kota.


19

b. Membangun kerjasama dengan dinas-dinas, dunia usaha, akademisi, jurnalis maupun NGO demi mengupayakan keberlanjutan kegiatan sosial baik untuk mengakses program CSR maupun program-program dinas 3. Dalam forum-forum tersebut dibahas dan dibicarakan mengenai kendala dan capaian pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) menggunakan instrumen data SIM sebagai acuan. Sebagai konsekuensi pola sinergi maka : a. dukungan budget melalui kesepakatan mekanisme sharing pembiayaan b. data SIM yang valid digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dan pengambilan keputusan bersama. Data SIM, sejauh ini hanya berfungsi dalam manajemen internal KSM, namun belum digunakan sebagai landasan pengendalian. B. Strategi Kelemahan-Peluang (WO), mengatasi kelemahan dengan mengambil peluang 1. Penguatan leadership dilakukan dengan saling belajar dengan berbagai pihak agar menumbuhkan motivasi kepemimpinan. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dengan mendorong Seluruh anggota KSM mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan, manajemen pelayanan pendidikan dan kesehatan. 2. Pelibatan jaringan (terutama Pemda) dalam upayakan kontrol, monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan secara partisipatif yang melalui Pembentukan Tim Koordinasi Monev partisipatif dan terpadu yang melibatkan SKPD-SKPD Pemda, BKM, para relawan, kelompok peduli (swasta dan perguruan tinggi) terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di kelurahan/desa setempat. 3. Koordinasi dengan berbagai pihak dan meminta rekomendasi stake holders (termasuk kontribusi anggota KSM) dalam pengambilan keputusan untuk menjaga obyektivitas transparansi pengelolaan. a. Selalu melaporkan perkembangan kegiatan secara periodik kepada Pemda melalui BKM dan mengupayakan transparansi dalam manajemen pelayanan dasar. b. Menegakkan gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengorganisasian kinerja KMW C. Strategi Kekuatan-Ancaman (ST), menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman SDM-SDM yang teruji memiliki pengalaman beraktivitas dalam kegiatan sosial selama ini di tingkat kelurahan/desa dimanfaatkan sebagai potensi strategis untuk menegosiasikan dukungan kebijakan, bantuan teknis dan anggaran dinas-dinas Pemda, swasta dan dunia usaha untuk : a. Menyediakan bantuan teknis terkait dengan penganggaran proses pengembangan kapasitas standar pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan b. Mengakses program-program dinas (terutama dinas pendidikan dan kesehatan) dalam upaya untuk mengantisipasi wabah penyakit menular, menurunnya Angka Harapan Hidup Ibu, lemahnya kesehatan Ibu melahirkan, kurangnya

20


asupan gizi balita, Angka Melek Huruf usia sekolah, kesempatan memperoleh pendidikan dasar. D. Strategi Kelemahan-Ancaman (WT), Meminimalkan kelemahan dan menghindarkan ancaman 1. Memperkuat leadership melalui berbagai pelatihan dan sharing pengalaman dengan stake holders untuk mengurangi lemahnya fasilitasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk itu Koordinator KSM Sosial perlu melibatkan diri dalam aktivitas sosial maupun berbagai training dan kegiatan advokasi kebijakan publik yang diselenggarakan Pemda, swasta, kampus maupun NGO. 2. Menyelesaikan persoalan internal dan meningkatkan intensitas konsolidasi dengan mengandalkan dukungan stake holders untuk mengurangi resiko resistensi sosial. a. Membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak melalui forum-forum KSM, KBK, BKM dan KBP. Diasumsikan representasi para pihak akan meningkatkan partisipasi dan pembelajaran. b. Mentradisikan demokratisasi. Mengupayakan selalu membangun transparansi, memasang keputusan bersama, pengelolaan kegiatan dan keuangan serta hasil-hasilnya di 5 titik strategis demi menghindarkan diri dari dominasi elemen tertentu dan menegaskannya steril dari interest politik (Tom, 4 Mei 2011).


21

Contoh Analisis Sumberdaya KSM melalui SWOT Kekuatan (Strenghts) 1. SDM tersedia cukup memadai, spesialis dan memiliki job deskripsi yang jelas Faktor Internal 2. Konsolidasi dan koordinasi rutin relawan spesialis 3. Anggota KSM memiliki pengalaman lama dalam program-program sosial (9 tahun). 4. KSM Memiliki otoritas penuh untuk menjalankan kebijakan yang didesentralisasikan dari BKM 5. Pembiayaan menggunakan alokasi swadaya, APBD dan BLM Faktor Eksternal 6. Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKM yang mendukung program Peluang (Opportunities) Strategi SO 1. Koordinasi dengan dinas terkait secara 1. Intensifkan keterlibatan SDM berkualitas untuk periodik berkoordinasi dengan pemerintah daerah (K1+P1) dan bermitra dengan seluruh stake 2. Membangun kemitraan dengan stake holders holders (K1+P2), (dinas-dinas pemda, swasta, akademisi, dan 2. Pengembangan jaringan horisontal (dengan NGO lokal sesama KSM di level kelurahan maupun kecamatan) dan vertikal (dengan Pemda). 3. Mengembangkan jaringan dengan sesama Membangun jaringan komunikasi didukung SDM KSM, KBK, forum BKM, KBP, dan stake potensial yang tersedia. (K1+K2+P3+P4) holders lain. 3. Sinergi Program didukung dengan budget dan data SIM untuk menunjang penyusunan rencana 4. Mendorong sinergi pelayanan pendidikan dan kegiatan sistematis (K5+K6+P1+P2+P4) kesehatan dengan dinas

22


Kelemahan (weakness) 1. Leadership masih lemah 2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja kurang optimal 3. Penggalian (assessment) kebutuhan masyarakat miskin masih subyektif dan kerap dipengaruhi faktor like and dislike, serta kedekatan geografis dan emosional dengan BKM 4. Anggota KSM kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan BKM Strategi OW 1. Penguatan leadership, monev dan assessment kebutuhan dilakukan dengan saling belajar dengan berbagai pihak (KBK, forum KSM, swasta, akademisi, forum BKM, KBP) untuk menyelesaikan masalah dan menumbuhkan motivasi kepemimpinan (W1+W2+W3+P1+P2+P3) 2. Membangun jaringan dengan membuka peluang partisipasi dalam pembelajaran perencanaan dan pemecahan persoalan, kontrol, monitoring dan evaluasi kinerja bersama agar tercipta komunikasi transparan dan sinergi (P2+P3+P4+W2+W3+W4)

Ancaman (Threats) 1. Tidak mendapat dukungan kebijakan dari Pemda 2. Bantuan Teknis layanan pendidikan dan kesehatan dari Pemda rendah kurang optimal 3. Keterlambatan penyediaan anggaran dari APBD dan BLM Pemerintah 4. Ketidaktahuan masyarakat dampingan terhadap ketersediaan fasilitas layanan

Strategi ST 1. SDM yang secara empiris sangat baik dan Otoritas penuh yang didelegasikan oleh BKM dimanfaatkan sebagai variable strategis untuk menegosiasikan dukungan kebijakan, bantuan teknis dan anggaran (S3+S4+T1+T2+T3) 2. Pengalaman advokasi terstruktur dan otoritas KSM yang kuat difungsikan untuk memfasilitasi komunikasi dan sosialisasi intensif kepada masyarakat (S1+S2+S3+S6+T4)

Strategi WT 1. Memperkuat leadership melalui berbagai penguatan kapasitas manajemen organisasi dan sharing pengalaman dengan stake holders untuk mengurangi lemahnya bargaining dengan Pemda dalam hal dukungan dana, kebijakan dan bantuan teknis(W1+T1+T2+T3) 2. Menyelesaikan persoalan internal dengan meningkatkan intensitas konsolidasi. Mengandalkan sumberdaya internal dan dukungan stake holders untuk mengurangi resiko berkurangnya dukungan Pemda dan masyarakat (W3+W4+T4+T5)


23

Pelayanan Yang Efektif Bagaimana KSM Sosial Mewujudkannya? A. Pelayanan Publik Pelayanan yang disediakan Pemerintah sudah selayaknya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena Pemerintahan yang dijalankan harus berorientasi kepada masyarakat. Artinya, pelayanan yang disediakan harus dapat memenuhi harapan masyarakat (terutama masyarakat miskin) sebagai customer. Apabila harapan itu terpenuhi, maka pelayanan yang eksis sudah tentu dapat dinilai kinerjanya (service performance). Di antara seluruh pelayanan yang ada, pelayanan pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan utama diantara sekian ratus jenis pelayanan lainnya. Di sektor swasta, setiap lembaga swasta yang menyediakan pelayanan publik sudah semestinya mengadopsi pola pelayanan publik yang mencerminkan penghormatan kepada hakhak warga negara untuk mendapatkan layanan yang sebaik-baiknya. Saat ini, dibandingkan dengan pihak pemerintah, sistim pelayanan publik pihak swasta umumnya justru lebih baik. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya persaingan antar pemberi layanan publik, seperti terlihat pada perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi yang saling berlomba memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Walaupun demikian, pemantauan dan evaluasi dari masyarakat dan pemerintah tetap dibutuhkan agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga bahkan dapat ditingkatkan. Dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik, Osborne & Gaebler mengemukakan gagasan reinventing government yang memposisikan pemerintah sebagai pelayan yang mengutamakan customer sekompetitif swasta hingga membentuk sistem pemerintahan yang melayani lebih optimal dan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang smaller (kecil, efisien), faster (kinerjanya cepat, efektif) cheaper (operasionalnya murah) dan kompetitif. Dalam reinventing Government, terdapat empat prinsip utama peran pemerintah sebagai public services, yaitu ; 1. Catalitic Government, Steering than Rowing. Pemerintah dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai pengarah yang membuat kebijakan dan regulasi serta fungsi sebagai pelaksanaan. Berbagai metode mereka gunakan untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, antara lain memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan fleksibilitas. Pemerintah dalam hal ini lebih banyak mengatur ketimbang melaksanakan sendiri segala urusan pelayanan. Tanggung jawab penyelenggaraan urusan diberikan kepada masyarakat dan swasta. 2. Community-Owned Government, Empowering rather than Serving, Pemerintah lebih baik memberdayakan masyarakat daripada sekedar melayani, karena pemerintah adalah milik masyarakat, sehingga wewenang untuk mengontrol pelayanan didesentralisasikan kepada masyarakat yang telah diberdayakan. 3. Competitive Government: Injective Competition into Service Delivery. Pemerintah menyuntikkan spirit kompetisi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan dengan tipe demikian mensyaratkan persaingan berbasis kinerja dan jasa. Iklim kompetisi membuat organisasi pemerintahan dan swasta berlomba-lomba memberikan kualitas pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

24


4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organization. Pemerintah yang digerakkan oleh misi untuk mengubah organisasinya yang digerakkan oleh peraturan. Secara mendalam, pemerintahan versi ini berupaya keras menghapus berbagai peraturan, menyederhanakan mekanisme administrasi dan memberikan kebebasan peran kepada manajer untuk menemukan dan merealisasikan misi dalam batas-batas yang legal. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi lebih baik ketimbang digerakkan oleh peraturan. Sebagian fakta yang masih terjadi di lapangan, justru lembaga-lembaga pemerintah selalu kedodoran dalam menyediakan pelayanan publik. Pengurusan KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sulitnya memperoleh layanan pendidikan yang mudah dan bermutu, layanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, dan sebagainya, merupakan sebagian kecil dari contoh kesemrawutan pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan pemerintahan yang sudah berjalan selama satu dekade ini. http://www.exploreindo.com/layanan-publik/48-layanan-publik/148-pelayanan-publik-antara-idealisme-dankenyataan.html , diakses tanggal 30 April 2011. Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik yang baik dapat dianalisa dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik. Hampir dalam seluruh tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit. Hal ini mengakibatkan panjang dan berbelit-belitnya suatu urusan di sebuah lembaga penyedia layanan publik, yang tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya tinggi dan tidak efektif. Padahal kinerja suatu pelayanan dapat menggambarkan kualitas pelayanan tersebut, dimana dapat tercermin dari tingkat efektivitas dan efisiensinya. Tingkat efektivitas menggambarkan perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika implementasi suatu rencana dapat menghasilkan atau mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Sementara tingkat efisiensi membandingkan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumberdaya yang minimal. B. Konsep Efektivitas dan Efektivitas Pelayanan Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 1989:149). Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (1993:7), efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Georgepoulus & Tenenbaum (dalam Steers, 1985:20) berpendapat bahwa konsep efektivitas digunakan untuk mengukur indikasi keberhasilan dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu Barnard (dalam Gibson, 1995:27), mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Dalam konteks organisasi, Siagian (2002:32) mendefinisikan efektivitas sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu, yang secara sadar ditetapkan sebelumnya, untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu, serta tepat pada waktunya. Pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan adalah bagian dari produk berupa jasa. Untuk mengukur keberhasilan pelayanan terdapat beberapa standar tertentu yang mesti dipenuhi. Jika beberapa standar minimal telah terpenuhi maka pelayanan dapat dikatakan efektif karena target telah tercapai. Etzioni (dalam Lubis & Huseini, 1987:54-55) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran.


25

Menurut Gie (1993:108), Efektivitas adalah terjadinya suatu akibat yang dikehendaki, dimana jika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Sehingga yang dimaksud dengan efektivitas adalah sejauhmana tingkat kemampuan organisasi yang bersangkutan dapat mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan tujuan sebagai alat ukur efektivitas organisasi didasarkan pada asumsi bahwa organisasi sebagai wadah pencari tujuan (organization as goal seeking) atau organisasi dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Organisasi sebagai wadah tidak mempunyai tujuannya sendiri, namun organisasi merupakan kumpulan dari individu anggota organisasi yang mempunyai tujuan bersama. Meskipun organisasi tidak mempunyai tujuan sendiri, akan tetapi organisasi tersebut memerlukan sesuatu yang dapat berfungsi sebagai tujuan yang dapat dijadikan landasan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya. (lihat Azhar Kasim, 1993:12). Richard Steers (1985:7) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi ialah: (a) karakteristik organisasi; (b) karakteristik lingkungan; (c) karakteristik pekerjaan; serta (d) kebijakan dan praktek manajemen. Tabel 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Karakteristik Organisasi

Lingkungan

Pekerjaan

• Struktur - Desentralisasi - Spesialisasi - Formalisasi - Rentang Kendali - Besaran Org. • Teknologi - Operasi - Bahan - Pengetahuan

• Keterikatan pada • Ekstern Organisasi - Kekompakan - Ketertarikan - Kestabilan ke-mantapan - Ketidaktentuan kerja • Intern - Keterikatan - Orientasi padat • Prestasi Kerja karya - Motivasi, - Pekerja-sentris tujuan dan - Orientasi pd kebutuhan imbalan - Kemampuan - Hukuman vs - Kejelasan - Keamanan resiko peran vs - Keterbukaan pertahanan Sumber: Steers (1985:8).

Kebijakan & Praktek Manajemen - Penyusunan kebutuhan strategis - Pencarian dan peman faatan sumberdaya. - Menciptakan lingkungan prestasi. - Proses2 komunikasi - Kepemimpinan dan pengambilan keputusan - Inovasi dan adaptasi Organisasi

Pendapat Richard Steers mengilustrasikan bahwa faktor-faktor tersebut akan berperan dalam pencapaian target, sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; dan seberapa besar pencapaian yang telah diraih, akan menentukan tingkat efektivitasnya. Pada bagian yang lain dari tulisannya, Gibson (1995:25) mengemukakan bahwa, terdapat tiga macam perspektif yang dapat digunakan untuk menentukan efektivitas suatu organisasi, yaitu :

26


1.

Efektivitas individual menekankan pada pelaksanaan tugas pekerja atau anggota dari organisasi, tugas yang harus dilaksanakan pada posisi dari bagian pekerjaan; 2. Efektivitas kelompok merupakan penjumlahan dari seluruh anggotanya yang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu; 3. Efektivitas organisasi merupakan fungsi dari efektivitas individual dan kelompok, dimana tingkat efektivitas organisasi melebihi tingkat efektivitas individual dan kelompok. Faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya efektivitas pada masing-masing perspektif tersebut diatas adalah berbeda-beda. Apabila faktor penyebab tersebut diidentifikasi, dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 1 Perspektif Efektivitas Organisasi

Sumber: Gibson (1995:28)

Dari gambar diatas, dapat dipahami bahwa efektivitas individual cenderung berpengaruh terhadap efektivitas kelompok atau sebaliknya, efektivitas kelompok cenderung bergantung pada efektivitas individual. Pada bagian lain, efektivitas kelompok cenderung berpengaruh terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan, atau sebaliknya, efektivitas suatu organisasi cenderung bergantung pada efektivitas kelompok. Pada akhirnya, efektivitas individual juga berperan dalam pencapaian efektivitas organisasi, oleh karena efektivitas individual menjadi elemen penting dalam pencapaian efektivitas kelompok. Sebagaimana diketahui bahwa setiap organisasi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, harus dilakukan evaluasi dengan menggunakan karakteristik yang berbeda pula. Hal ini melahirkan kesepakatan bahwa efektivitas organisasi membutuhkan kriteria yang majemuk. Hal ini dikarenakan, organisasi melakukan banyak hal, dan keberhasilannya tergantung pada prestasi yang memuaskan di berbagai bidang. Dengan demikian, definisi efektivitas organisasi harus mencerminkan kompleksitas tersebut (Robbins, 1994:56). C. Mengukur efektivitas Pelayanan KSM Sosial KSM sebagai representasi dari kepanitiaan kelompok kecil (komunitas) yang memiliki kesamaan ide dapat membantu terpenuhinya pelayanan dasar kepada masyarakat penerima manfaat, terutama warga miskin. Dalam konteks ini KSM tidak bekerja sendirian menyediakan pelayanan, melainkan ia bekerja di dalam sistem yang saling terhubung hierarkies bersama UPS, BKM, FKBKM, dinas-dinas terkait. Jika pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang


27

disediakan, maka KSM tersebut bernaung di bawah koordinasi Unit Pengelola sosial (UPS) yang notabene merupakan unit pelaksana tugas BKM di bidang sosial. Sebagai unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan dan pendidikan di kelurahan setempat maka KSM tersebut secara langsung bertanggung jawab kepada UPS dan BKM. Namun dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan membangun pelayanan kesehatan dan pendidikan memerlukan dukungan berbagai pihak, antara lain SKPD-SKPD terkait seperti dinas pendidikan atau dinas kesehatan selain NGO-NGO yang bergerak di bidang yang sama. Sebab penanggung jawab utama penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan terletak di pundak dinas-dinas sektoral tersebut. BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubung jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda dengan Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agar sesuai standar yang ditetapkan. UPS dan KSM adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user (pemanfaat keluarga miskin). Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di berbagai level berbeda, namun seluruhnya saling terhubung membangun pelayanan yang efektif. Standar pelayanan tersebut diukur menggunakan indikator-indikator specific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Lubis dan Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda seperti: a) Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; b) Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi (performance) yang baik; c) Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal organisasi sebagai indikator internal seperti efisiensi ataupun iklim organisasi. Gambar 2 Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi

Sumber: Lubis dan Huseini (1987:56) Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatan sumber bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yang tinggi.

28


KSM Sosial yang sedang mencari sebanyak mungkin mitra, amat memerlukan pemetaan stake holders sebagai bagian dari pemetaan sumberdaya eksternal. Pemetaan sumberdaya eksternal bermaksud untuk mengidentifikasi stake holders yang potensial diajak bermitra dalam menunjang pencapaian kualitas pelayanan prima selain menjaga keberlanjutan. Sebagai misal pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan difasilitasi kerjasamanya dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan atau NGO yang biasa bergerak pada bidang tersebut. Alangkah lebih baik jika peran dinas-dinas terkait dikedepankan. Namun demikian, mencermati definisi Lubis dan Huseini tentang pendekatan sumber, dengan mencoba mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu mengukur keberhasilan dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performa yang baik, maka efektivitas suatu organisasi cenderung berkorelasi dengan upaya (effort) dalam memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika tidak ada upaya keras untuk mengembangkan kapasitas internal KSM dan promosi besar-besaran mengenai kemampuan pengelolaan, maka akan sangat sulit mengharapkan respon pihak luar untuk bekerjasama kendatipun sebenarnya urusan kegiatan sosial (pendidikan maupun kesehatan adalah urusan wajib pemerintah untuk melayani). Sehingga tanpa itikad kuat (good will) untuk peningkatan kapasitas, mustahil KSM kegiatan sosial dapat mendapatkan perluasan akses. KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperan memfasilitasi terdistrisibusikannya jasa layanan pendidikan maupun kesehatan kepada penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agen atau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat pengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin). Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Sebab salah satu prinsip good governance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan pelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilan keputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis. Berikutnya pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. KSM sosial adalah ujung jeruji dibawah UPS dalam Organisasi Masyarakat Warga yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Dalam civil society, posisi pemerintah sebagai katalisator, fasilitator dan pendayung (rowing) elemen-elemen di luar dirinya seperti LSM, perguruan tinggi dan masyarakat menyebabkan pembangunan tidak dijalankan sendirian (not do itself by government) melainkan dikelola bersama dalam relasi yang benarbenar saling bersinergi (yang bukan justru saling menghalangi) untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan lebih tinggi. Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untuk mensupport perbaikan hak-hak dasar masyarakat, layanan kesehatan serta pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial membutuhkan keberlanjutan agar seluruh penerima manfaat mendapatkan pelayanan berkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salah satu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan mengorganisir kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup selama ini (dibawah koordinasi tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW). Sebagian dari mereka telah berpengalaman bekerja sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial (Jim Ife : 2009) sehingga pengalaman mereka dapat diandalkan dalam menentukan masa depan kegiatan sosial. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsungan program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinas sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan berbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM. Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok


29

peduli bersedia membuka akses pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percaya untuk menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial? Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatan sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial ini ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makin tumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dan kebersamaan kuat semacam ini. D. KSM Sosial sebagai bagian Sistem Pelayanan Yang baik Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitan dengan segala aspek kehidupan dalam berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan seharihari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”. Contoh sederhana yang sering dipakai untuk menggambarkan pelayanan publik adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah kebutuhan publik bagi setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Tanpa KTP, seseorang akan mengalami kesulitan dalam berurusan dengan orang lain, institusi, maupun mengakses layanan dari Pemerintah. KTP perlu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang dibentuk dan ditunjuk oleh negara, seperti kelurahan atau desa. Proses menerbitkan sebuah KTP bagi seorang anggota masyarakat disebut sebagai Pelayanan Publik, yang dapat diterjemahkan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh petugas berwenang dalam melayani pemenuhan kebutuhan publik anggota masyarakatnya. Dalam konteks negara, pemenuhan kebutuhan publik tersebut diartikan sebagai pemenuhan hakhak sipil seorang warga negara. Pelayanan publik umumnya tidak berbentuk barang melainkan layanan jasa, termasuk jasa administrasi. Hasil yang diperoleh dari adanya pelayanan publik oleh penyedia jasa layanan dapat berbentuk barang maupun bentuk jasa-jasa. Pelayanan publik biasanya dilakukan oleh pemerintah, namun dapat juga oleh pihak swasta. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, negara kemudian membentuk organisasi pemerintahan. Struktur pemerintahan negara kita mulai dari level paling atas yakni presiden hingga ke level terbawah, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW/RT). Karena negara dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik anggotanya, maka sesungguhnya pelayanan publik adalah kewajiban utama seluruh aparatur pemerintah di setiap jenjang pemerintahan dan setiap jenis pelayanan publik. Sebagai sebuah kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat negara memberikan pelayanan publik yang terbaik. Bahkan untuk mendukung upaya-upaya tersebut Pemerintah seringkali membentuk kader-kader atau relawan-relawan specialis (sektoral) yang berfungsi sebagai penjembatan program pembangunan selevel ketua RT/RW. Sebut saja kader posyandu, kader BKKBN, relawan kesehatan, relawan kelompok tani, komunitas nelayan dst. Kisah sukses mereka dalam memfasilitasi pembangunan sering kita dengar pada jamannya. Kehadiran mereka amat membantu Pemerintah menjadi lebih mudah menjangkau kelompok sasaran pembangunan. Namun beberapa tahun belakangan kehadiran mereka sempat meredup sebelum kemudian diinisiasi kembali untuk ditumbuhkan melalui program-program pemberdayaan semacam PNPM Mandiri. Perpanjangan tangan Pemerintah daerah melalui kader-kader atau yang dikenal juga sebagai agen pembaharu cukup memperbaiki kualitas pelayanan. Secara umum, pelayanan publik dibagi dalam dua kategori sesuai dengan tingkat kepentingan kebutuhan warga negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayanan publik sekunder. Pelayanan publik primer merujuk kepada semua jenis layanan dari sebuah instansi baik

30


pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari seorang warga negara. KTP secara administratif bersifat mutlak bagi setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat, terutama dari segi usia (17 tahun ke atas). Pemenuhan layanan air bersih, listrik, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan dasar dan transportasi juga merupakan kebutuhan layanan publik yang bersifat mutlak bagi setiap orang. Sebaliknya, pelayanan publik sekunder merujuk kepada semua layanan yang tidak mutlak bagi seorang warga negara, semisal kebutuhan rekreasi, hiburan, olah raga dan sejenisnya. Namun sadarkah kita bahwa pelayanan kesehatan, sanitasi, air bersih, jaminan sosial, pengobatan maupun pendidikan yang digerakkan oleh komunitas sebagai social working itu juga amat ditentukan oleh kepemilikan KTP yang notabene adalah produk pelayanan administratif. Legalitas benar-benar mempengaruhi keniscayaan perhatian, pelayanan dan keadilan. Untuk menentukan efektivitas, seluruh kebutuhan tersebut dapat diukur ketepatan sasarannya. Guna mencapai suatu sasaran yang tepat efektivitas dapat ditinjau dari sumberdaya dasar pendukungnya yang harus tersedia dalam pelayanan efektif, (Terry dalam Winardi, 2000:3) antara lain : 1. Sumber Tenaga Kerja (Men) Tersedianya tenaga kerja yang sesuai, baik jumlah maupun mutunya. Bahwa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pimpinan dengan setepat-tepatnya maupun untuk mencapai keseluruhan tujuan yang sudah ditetapkan dengan setepat-tepatnya dengan salah satu sumbernya. Jadi tenaga kerja atau tepatnya manusia (men) adalah unsur yang mutlak diperlukan bahkan terpenting bagi berhasilnya pencapaian tujuan organisasi. Tanpa manusia tidak akan ada kegiatan, tanpa kegiatan, tujuan tak akan tercapai. 2. Sumber Uang atau Biaya (Money) Tentu saja harus disadari bahwa manusia bukanlah merupakan sumber atau unsur satusatunya yang diperlukan. Manusia bisa lelah, sakit, lalai, bosan, marah, dan sebagainya. Untuk menghindarkan hal-hal itu dan untuk memberikan kepuasan, yakni sebagai imbalan terhadap jerih payahnya, maka kepada manusia perlu diberikan perangsang. Dan salah satu perangsang bisa berupa uang (money) sebagai salah satu kebutuhan fisik menurut Herzberg dan Maslow. 3. Sumber Material (Material) Material dimaksudkan untuk memberikan arti adanya bahan-bahan yang juga merupakan sumber yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pimpinan, dan juga bagi pencapaian tujuan organisasi. Sesuatu pekerjaan sering macet ditengah jalan misalnya dikarenakan tidak cukup tersedianya bahan-bahan atau material yang diperlukan. Material dapat diartikan dalam arti sempit, yakni dalam arti fisiknya saja seperti dalam pengertian bahan-bahan baku yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana fisik. Material harus diartikan lebih luas daripada itu, yakni bisa juga berarti bahan-bahan atau data dan informasi yang amat diperlukan bagi pencapaian tujuan dan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi, serta dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan. Jadi jelas, material haruslah diartikan baik fisik (bahan-bahan baku) maupun nonfisik (data dan informasi), sehingga jelas pula bahwa material, di samping manusia dan uang, adalah sumber-sumber yang juga diperlukan di dalam rangka proses manajemen secara lebih berhasil. 4. Sumber Mesin dan Peralatan Kerja (Machine) Manusia merupakan unsur yang paling penting karena manusia bisa lelah, sakit, atau lalai sehingga mudah jatuh sakit. Untuk dapat menghemat tenaga dan energi manusia, dan juga demi mengakui arti pentingnya manusia di dalam organisasi, serta mempercermat dan mempercepat proses kerja, maka dipergunakanlah mesin dan lainlain peralatan kerja, termasuk perabotan dan perlengkapan kerja. Memang sebenarnya penggunaan mesin-mesin di dalam proses kerja itu seyogyakan (dibenarkan) bila pekerjaan itu terlalu berat atau terlalu lamban kalau dikerjakan dengan tangan.


31

Demikian juga bila diperlukan adanya pelipatgandaan hasil secara massal (mass production), dan bila pekerjaan itu memerlukan daya pikir manusia yang optimal pula.

5.

6.

Jadi, yang dimaksud disini adalah untuk menghindarkan sering terjadinya kesalahankesalahan karena kelelahan dan kelalaian manusia (penggunaan mesin-mesin). Bahwa mesin adalah sumber yang diperlukan pula di dalam rangka proses manajemen atau prosedur kerja dengan setepat-tepatnya. Ide tentang arti pentingnya mesin kemudian dihubungkan dengan arti pentingnya manusia, dan pengertian efisiensi di dalam proses manajemen akhirnya melahirkan gerakan otomatisasi (automatication) di dalam proses pekerjaan kantor dan pabrik. Sumber Tata Cara atau Metode (Method) Dalam suatu mata rantai pekerjaan, dibutuhkan suatu cara yang sistematis, agar suatu pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menghasilkan tujuan ataupun produk yang sesuai dengan yang diharapkan. Merancang suatu tata cara membutuhkan suatu pendekatan-pendekatan yang komprehensif, supaya menghasilkan suatu susunan atau mata rantai tindakan yang terpola, dan yang lebih penting dapat memenuhi azas efisiensi dan efektivitas. Karenanya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, formulasi suatu metode sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar metode dapat menjadi petunjuk (guideline) dan aplikatif saat diimplementasikan kedalam penyelesaian suatu pekerjaan. Sumber Lain berupa Potensi Pasar (Market) Dalam pengertian yang lebih sempit, pasar dihubungkan dengan kegiatan manajemen dalam proses produksi. Apabila suatu perusahaan akan memproduksi suatu barang, maka haruslah memproyeksikan apakah barang yang mereka produksi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat (user) dan laku dijual. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya dihubungkan dengan kegiatan dalam pemerintahan, maka pasar dapat dipahami sebagai potensi atau peluang yang belum dioptimalkan. Terkait dengan permasahan penelitian kali ini, maka pasar dapat direfleksikan sebagai potensi berupa pihak yang mengajukan permohonan IMB, antara lain: kalangan rumah tinggal, real estate, dan non rumah tinggal, dan sebagainya. Di dalam kegiatan sosial para pemohon yang notabene keluarga miskin biasanya tidak berperan aktif tetapi menunggu dilayani pemerintah karena memang kewajiban pemerintahlah untuk memeratakan pelayanan kepada kelompok sasaran

Salah satu lagi yang tak boleh luput dari perhatian adalah faktor waktu (time). Kalaupun sumber-sumber tersedia, namun jika waktunya tidak cukup tersedia maka gagallah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, serta gagal pula upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, “waktu” amat penting dalam menentukan pencapaian keberhasilan. Dalam program-program pemberdayaan seperti PNPM Mandiri perkotaan, layanan yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial atau organisasi nirlaba sering menghadapi kendala ini, sebab dijalankan oleh para relawan. Konsep kunci dari efektivitas pelayanan adalah tentang bagaimana memenuhi harapan masyarakat sebagai pelanggan (customer) tersebut secara layak. Keinginan pelanggan untuk mendapatkan bentuk pelayanan yang sesuai dengan keinginan mereka merupakan tujuan (goals) yang harus dicapai oleh penyedia layanan. Dalam rangka penyediaan pelayanan, persepsi penyedia layanan harus dapat mewujudkan segala hal yang menjadi harapan pelanggan. Dengan demikian, pelayanan yang disediakan dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu memenuhi harapan pelanggan (customer).

32


Secara singkat, konsep kunci dari efektivitas pelayanan adalah membandingkan antara persepsi penyedia layanan dengan harapan pengguna layanan, yaitu pelanggan (customer). Namun demikian, perlu dipahami bahwa penyedia layanan harus menyesuaikan diri dengan ketersediaan sumberdaya (resources) yang dimilikinya atau yang tersedia. Bertitiktolak dari pernyataan ini, maka penyedia layanan perlu menerapkan manajemen pengelolaan yang sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan bersifat terbatas tersebut untuk keperluan penyediaan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi harapan pengguna layanan. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Pada kehidupan bernegara di abad modern ini, komitmen suatu negara untuk memberikan pelayanan publik yang memadai terhadap kebutuhan publik merupakan implementasi dari pemenuhan hak-hak azasi manusia dari warga negaranya. Oleh karena itu, ketika suatu instansi pemerintah memberikan layanan publik yang buruk, hal tersebut dianggap melanggar konvensi internasional tentang hak azasi manusia. Sebagai contoh, disaat warga negara kesulitan mendapatkan layanan pendidikan yang baik, bermutu, dan mudah diakses, maka sesungguhnya pemerintah bisa dianggap berlaku lalai, melanggar hak azasi warga negaranya. Hal ini juga berlaku di setiap lembaga penyedia layanan publik, seperti di kelurahan/desa maupun puskesmas/rumah sakit. KSM sosial bermaksud mengurai ketersumbatan pelayanan dari dinas-dinas yang masih berbelit (birokratis), kurang komunikatif, tidak partisipatif, kurang transparan dan lemah keberpihakannya kepada masyarakat miskin sebagai customer utama. Dalam masyarakat warga (civil society), masyarakat beserta dunia usaha adalah pionir pembangunan yang didayung (rowing) oleh pemerintah. Di dalam komunikasi yang intens yang dilandasi transparansi, partisipasi, dan goodwill untuk selalu berkolaborasi, KSM Sosial berperan menjembatani komunikasi, partisipasi, bahkan feedback antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta dalam komunikasi pembangunan. Menurut Putnam, masyarakat yang bermodal sosial kuat dicirikan oleh keterhubungan yang berkualitas dan bertimbal balik antara individuindividu serta jaringan-jaringan sosial yang tumbuh diantara mereka dengan spirit utama rasa saling percaya (trust). KSM Sosial memungkinkan merepresentasikan masyarakat yang stabil dan potensial karena memiliki solidaritas sosial yang kuat yang didalamnya diikat oleh rasa saling percaya, keterbukaan dan kejujuran. Dalam atmosfir semacam ini tidak sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima yang dekat dengan masyarakat dan menjawab segala kebutuhan dasar mereka sesuai ekspektasi karena pelayanan telah diselenggarakan dengan meminjam kekuatan modal sosial komunitas. Tabel 2 Ciri-ciri Pelayanan Bermutu Keterjangkauan

Accessibility Ketepatan

Accuracy

Kredibilitas

Credibility

Kehandalan

Dependability

Kejujuran

Honesty

Kesegaran

Promptness


33

Keramahan

Courtesy

Efisiensi

Ketanggapan

Efficiency

Responsiveness

Comfort

Effectiveness

Efektivitas

Dapat dipercaya

Kemampuan

Keluwesan

Keamanan

Tampak Nyata

Kepedulian

Jaminan Kepastian

Kenyamanan

Competence Tangible

Flexibility Empathy

Reliability Security

Assurance

Sumber: Muhammad (2002:27). Pelayanan prima harus memenuhi prinsip-prinsip (Mohammad 2002:27-28) dan aspekaspek keprimaan pelayanan, meliputi : Tangibles (tampak nyata), terdiri dari penampilan fisik bangunan serta sarana dan 1. prasarana yang mendukung, termasuk tempat dimana pelayanan itu diberikan serta penampilan petugas disaat pelayanan diberikan. Reliability (kehandalan), terdiri dari kecakapan dan kemampuan dan keakuratan petugas 2. dalam memberikan pelayanan dan ketepatan waktu yang ditetapkan. Responsiveness (daya tanggap), meliputi kemudahan petugas untuk dihubungi, kemauan 3. atau motivasi petugas untuk memberikan pertolongan terhadap pelanggan/masyarakat. Assurance (jaminan), terdiri dari pengetahuan, kesopanan, dan sikap untuk dapat 4. dipercayai yang dimiliki petugas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan resiko yang mungkin timbul terhadap pelayanan yang diberikan. Empathy (kepedulian), merupakan kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, 5. meliputi kepedulian, perhatian dari petugas secara individu terhadap pengguna layanan. Dalam ruang lingkup tata pemerintahan yang hierarkies, sinergi dapat berlangsung secara vertikal maupun horisontal. Sinergi bermaksud menjadikan semua pelayanan di berbagai level (mulai dari level KSM hingga Pemda kabupaten/kota) terhubung semakin padu demi meningkatkan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sinkronisasi pelayanan sebagai bagian dari kebijakan tidak hanya bermakna menyatukan visi dan persepsi, akan tetapi juga memperkuat potensi berbagi tugas pelayanan, pemantauan dan pengendalian dalam perjalanan (on the fly adjustment). Dalam bersinergi dipastikan bahwa KSM sosial maupun Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian tanpa berkolaborasi. Metoda pemantauan yang terbaik untuk menguji kualitas pelayanan sinergis adalah menggunakan metodologi PCDCA (Plan – Coordinate - Do – Check – Action). PCDCA adalah proses monitoring dan evaluasi sambil bekerja. Seluruhnya dilaksanakan berdaur (cyclic) demi menghasilkan total quality management (TQM) dalam pelayanan publik. Dalam dunia bisnis TQM adalah standar pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan pada perusahaan semacam ini dapat diadopsi oleh Pemerintah agar dapat diperoleh kesempurnaan pelayanan, bahkan lebih dari itu dapat meredesain dan memodifikasi pelayanan yang sedang diimplementasikan. Hakekat pelayanan publik harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh yang dilayani, bukan untuk kepentingan yang melayani. Berkaca pada keunggulan komparatif swasta dalam mempertahankan pelanggan, pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan sebuah Kepmen PAN no 25 tahun 2004 tentang pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepmen prestisius ini adalah terobosan besar pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan. Sebab melalui instrumen IKM dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara

34


berkala (setiap 6 bulan) dan persepsi masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif juga dapat diukur.

E. Kualitas dan Standar Pelayanan KSM Sosial Metoda pemantauan yang terbaik untuk menguji kualitas pelayanan sinergis adalah menggunakan metodologi PCDCA (Plan – Coordinate - Do – Check – Action). PCDCA adalah proses monitoring dan evaluasi sambil bekerja. Seluruhnya dilaksanakan berdaur (cyclic) demi menghasilkan total quality management (TQM) dalam pelayanan publik. Dalam dunia bisnis TQM adalah standar pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan pada perusahaan semacam ini dapat diadopsi oleh Pemerintah agar dapat diperoleh kesempurnaan pelayanan, bahkan lebih dari itu dapat meredesain dan memodifikasi pelayanan yang sedang diimplementasikan. Contoh Tabel sederhana Untuk mengukur Kualitas Pelayanan KSM Khususnya Bidang Kegiatan Sosial

Pelaku Prosedur pelayanan Persyaratan Pelayanan Kejelasan Pelayanan Tanggung jawab petugas pelayanan

Kemampuan petugas pelayanan Keadilan Mendapatkan Pelayanan

1

2

3

Tidak Mudah

Kurang Mudah

Mudah

Sangat Mudah

Tidak sesuai

Kurang

Sesuai

Sangat Sesuai

Tidak jelas

Kurang Jelas

Jelas

Tidak bertanggung Jawab

Kurang

Bertanggung jawab

Sangat bertanggung jawab

Tidak terampil

Kurang

Terampil

Sangat Terampil

Tidak Adil

Kurang

Adil

4

Sangat Jelas

Sangat Adil

Hakekat pelayanan publik harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh yang dilayani, bukan untuk kepentingan yang melayani. Berkaca pada keunggulan komparatif swasta dalam mempertahankan pelanggan, pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan sebuah Kepmen PAN no 25 tahun 2004 tentang pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepmen prestisius ini adalah terobosan besar pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan. Sebab melalui instrumen IKM dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala (setiap 6 bulan) dan persepsi masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif juga dapat diukur.


35

F. Contoh Penentuan Standar Kualitas Pelayanan KSM Sosial KSM Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan mayoritas memiliki jenis kegiatan yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut amat penting menunjang pencapaian target MDGs karena berkaitan langsung dengan 4 target, yaitu pencapaian pendidikan (100% harus lulus pendidikan dasar 9 tahun), mencegah kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan mencegah penyakit menular. Mereka juga memiliki target tidak langsung untuk mengurangi populasi miskin (target 1), kesetaraan peran laki-laki dan perempuan (target 3), pelestarian lingkungan ( target 7) dan kemitraan global (target 8). Oleh sebab itu kualitas pelayanan harus dioptimalkan. Standar umum pelayanan dalam instansi publik termasuk KSM Sosial sebagai perpanjangan dari hierarki pelayanan publik mesti memuat : 1. Visi dan Misi Pelayanan Roh pelayanan terdapat dalam Visi. KSM sosial dapat menentukan Visi Mengurangi kemiskinan Desa X misalnya. Kemudian menetapkan misi (semacam motto) secara specifik dan praktis, misalnya “Pelayanan bersahabat, murah dan tepat sasaran”. Visi adalah pemberi spirit, sedangkan misi adalah pemberi koridor sejauh mana KSM dapat berinovasi dan berkreasi. Visi Misi

Mengurangi kemiskinan Desa X hingga setengahnya Membebaskan Masyarakat Desa X dari penyakit menular Pelayanan bersahabat, murah dan tepat sasaran”.

2. Jenis Pelayanan yang ditawarkan Jenis pelayanan mesti dimuat secara rinci dan eksplisit, meliputi pelayanan utama dan pendukung. Misalnya pelayanan utama KSM adalah untuk mempermudah masyarakat mudah berobat dengan mengakses tenaga medis Puskesmas atau klinik terdekat. Pelayanan pendukungnya adalah membantu pengurusan Jamkesmas untuk memperoleh pengobatan murah dan obat generic. 3. Specifikasi Pelanggan Sebuah proses pelayanan tentu tidak ditujukan untuk semua jenis pelanggan, namun sengaja dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu. Hal ini amat terasa dalam penanggulangan kemiskinan yang telah mendefinisikan dengan jelas para pelanggannya yaitu mereka yang terdaftar dalam daftar PS 2. Namun barangkali data PS 2 yang dimiliki oleh KSM harus dievaluasi dan direview kembali. Sebagai contoh specifikasi data ini dapat ditampilkan : Spesifikasi Pelanggan

Semua Umur Wanita dan Pria Terdaftar dalam daftar PS 2 Memiliki KTP dan Kartu Keluarga Memiliki Kartu Sehat

4. Prosedur Pelayanan Berikut ini hanya contoh KSM sosial yang bekerjasama dengan puskesmas setempat dalam hal membuka akses kepada masyarakat. Pada beberapa pengalaman, Panitia Kemitraan (PAKEM) yang notabene adalah KSM di dalam kegiatan PAKET juga memfasilitasi pembangunan

36


Puskesmas Pembantu atau Pos Kesehatan Desa (PKD). Memberikan gambaran bagaimana prosedur periksa di Puskesmas Pembantu atau PKD merupakan bagian dari transparansi pelayanan. Dalam membangun efektivitas pelayanan, bagian ini merupakan bagian paling penting dari penetapan standar pelayanan. Pencatatan prosedur bahkan harus sangat rinci dan biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Diagram alur kegiatan pelanggan Menunggu diperiksa (masuk dalam daftar antrian)

Mendaftar Loket

Diperiksa dan menunggu hasil

Ruang data

Diperiksa di Puskesmas Ruang periksa

Mendapatkan Obat Ruang Obat Pengambilan Sample Laboratorium

b. Prosedur Persiapan Pelayanan, yaitu hal-hal rutin apa saja yang perlu dilakukan petugas sebelum memulai pelayanannya sehari-hari bagi pelanggan. Untuk keperluan ini hasil-hasil kesepakatan koordinasi antar unit pelaksana dapat dijadikan bahan acuan. c. Prosedur Pelayanan inti, yaitu melayani kegiatan pelanggan mengikuti alur pelayanan yang telah dirancang pada point a di atas. d. Apa saja prasyarat yang harus dipenuhi oleh para pelanggan agar dapat dilayani 5. Pengawasan dan pengendalian mutu Dalam standar pelayanan harus secara tegas dinyatakan ukuran mutu pelayanan yang akan diperoleh para pelanggan dan tata cara untuk mengawasi serta mengendalikan mutu pelayanan tsb. Bersama BKM pengawasan harus dilakukan dalam hal menampilkan siapa sajakah yang akan melayani para pelanggan (dalam hal ini KK miskin dalam PS2). Para petugas dalam KSM yang melayani tersebut harus ditampilkan dalam tabel. Sehingga bisa dihindari masyarakat miskin yang tidak tahu menahu harus berhubungan dengan siapa saat akan meminta pelayanan. Pendaftaran dan Konfirmasi data PS2 Fasilitas dalam Musyawarah Layanan Utama

Ketua RT Turut berpartisipasi dalam FGD RK, Rangkaian PS dan Penyusunan PJM Pronangkis Mendapatkan Raskin dan Sembako Mendapatkan akses layanan kesehatan Mendapatkan prioritas untuk memperoleh biaya pendidikan Mendapatkan prioritas mendapatkan Kartu Sehat


37

Layanan Pendukung

Berhak berpartisipasi dalam mengontrol kualitas layanan Memberi masukan dan mengevaluasi kelemahan

Dalam pengawasan mutu pelayanan adalah upaya untuk memantau dan mengukur mutu pelayanan. Pengawasan mutu terdiri dari pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal oleh pelanggan untuk memantau dan mengukur mutu pelayanan apakah sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Untuk keperluan ini mesti disediakan kotak PPM khusus di BKM yang ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan dengan mereka. Sedangkan pengawasan internal oleh para petugas pelayanan terhadap ketertiban dan kelancaran kegiatan pelayanan menurut prosedur yang ditetapkan (Tomy : disarikan dari berbagai sumber : Mei 2011). Daftar Pustaka

David Osborne and Ted Gaebler,. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Penguin Books Ltd. New York: 1992

Putnam dalam Ann Shoemake, Komunikasi dan Komunitas di Indonesia, Penghancuran dan Penumbuhan Modal Social di Maluku, 2006

Ralf Dahrendorf, Toward a Theory of Social Conflict, Social Change, Sources, Patterns and Consequences, Eva Etzioni Halevi and Amitai Etzioni, Basic Book Inc, New York, 1973

Eko Supriyanto, Sri Sugiyanti, Operasionalisasi Pelayananan Prima, Lembaga Administrasi Negara, 2001

38


Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan Indonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (Nation state) yang memiliki platform Perlindungan Sosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusional Konsep Social Protection telah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee) untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare state). Perlindungan sosial yang dimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua penduduk berkenaan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir-miskin, keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin. Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajiban perlindungan sosial tersebut. Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan yang berbunyi :…Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 27 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjamin hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 33 mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan Indonesia menganut Negara kesejahteraan yang responsive mengorganisasikan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Esping-Andersen dalam Triwibowo dan Bahagijo 2006). Konsep ini dipersepsikan sebagai bentuk kewajiban Negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat mengingat secara empiris terbukti bahwa telah terjadi kegagalan pasar (market failure) dalam masyarakat kapitalis dan kegagalan Negara (state failure) dalam masyarakat sosialis (Husodo : 2006). Namun demikian lebih daripada sekedar jalan ketiga, Negara tetap mesti mengedepankan kesejahteraan social, baik ia termasuk sebagai Negara kesejahteraan (welfare state) atau tidak. Sebab fungsi ideal Negara adalah melindungi rakyatnya dari penderitaan. Fakta dan data empiris menunjukkan bahwa warga miskin di Indonesia masih cukup besar dibandingkan dengan Negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Populasi miskin di Asia Tenggara mayoritas tinggal di Indonesia. Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini, terlepas dari kontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jika indicator yang digunakan adalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesia masih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban) dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos : 2010). Namun Pemerintah lebih memilih menggunakan data 1 dollar per hari yang menggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa untuk merealistiskan target pencapaian.


39

7,55

8,00

12,00

13,33

14,15

15,42

16,58

17,75

15,97

16,66

17,42

18,20

18,41

19,14

23,43

17,47

24,23

PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA 1996‐2010

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Tingkat Kemiskinan (Persen) Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai tahun Catatan : *) Jumlah penduduk di bawah Garis Kemiskinan **) Target RKP 2011 ***) Target RPJMN 2010 - 2014 ****) Target Millennium Development Goals tahun 2015

3

Negara kesejahteraan harus mencerminkan paradigmanya dalam kebijakan social yang meliputi strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam mengejawantahkan peningkatan kesejahteraan social sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi, terutama melalui upaya perlindungan social (social protection). Perlindungan social mencakup jaminan social (baik berbentuk bantuan social dan asuransi social), maupun jaring pengaman social (social safety net). Sehingga Negara memposisikan penerapan kebijakan social sebagai penganugerahan hak-hak social (the granting of social rights) kepada warganya (Triwibowo dan Bahagijo : 2006). Peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan adalah prioritas utama pembangunan 2010-2014 karena di tahun 2010 jumlah penduduk miskin nasional masih sekitar 13 %. Sementara pengangguran terbuka masih 7,41%. Akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, permukiman, infrastruktur serta permodalan untuk masyarakat miskin masih terbatas. Kawasan kumuh dan kantong kemiskinan masih luas. Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008), yaitu : 1. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasuk dalam cluster ini adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH – Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yang bersifat darurat dan sementara seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencana alam. Contoh nyata dari daerah adalah penyediaan pelayanan KTP, akta kelahiran dan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, program bebas biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasuk biaya transportasi, pengobatan dan penguburan bila terjadi

40


kematian di Kab Sumba Timur, dan program bebas biaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timur dan Kupang. 2. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan khusus, pengembangan infrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan oleh berbagai kementrian/lembaga. Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi para pendamping, masyarakat diharapkan berperan sebagai subyek pembangunan dan secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Upaya nyata yang dilakukan daerah antara lain adalah dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakat Desa. Berbagai program di daerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. 3. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaan kepada usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkan keberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam cluster ini antara lain adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), berbagai program dana bergulir untuk kegiatan produktif skala mikro, penyediaan dana penjaminan kredit dalam APBD, program konservasi lahandan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk pengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan oleh Kota Semarang dan Kab Banjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan dan permodalan/alat bagi usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah. Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya seperti perbaikan data/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan, peningkatan kapasitas Pemda untuk pro poor. Program-program poor lainnya adalah program yang didesain untuk mencegah terjadinya kemiskinan kronis seperti program-program yang mendorong komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan agar konflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana seperti penyuluhan bahaya dan lokasi permukiman rawan erosi di Kab Manggarai atau program penanaman bakau di sepanjang pantai untuk mengurangi dampak tsunami. Pemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentang kesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial Nasional, bahkan kini tengah merancang UU Penanganan Fakir Miskin. Namun demikian masih belum diimplementasikan karena masih terjadi polemic lembaga manakah yang akan menangani Sistem Jaminan Sosial Nasional ini? Kontroversi yang lain adalah masih belum satunya persepsi mengenai perlindungan social in concept dan belum jelasnya mekanisme penanganan. Perlindungan social dapat didefinisikan sebagai goodwill Pemerintah, sector swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan (livelihood) dan meningkatkan status dan hak social kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat (Suharto et al : 2006). Transfer pendapatan dimaksud bermaksud meredistribusikan pendapatan kalangan yang surplus kepada kalangan yang berpendapatan rendah bahkan minus. Sehingga Perlindungan Sosial bermaksud melindungi yang lemah dari marginalisasi yang diakibatkan oleh semakin lebarnya kesenjangan yang diakibatkan kian tingginya pendapatan kelas menengah ke atas. Kenaikan pendapatan kelas menengah ke atas pasti diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selalu berimplikasi kesenjangan karena pendapatan tidak serta merta menetes ke bawah. Untuk itu pemerintah meletakkan secara parallel antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka dan penduduk miskin di alam Sasaran RPJM agar dapat dibaca ketimpangannya.


41

SASARAN RPJM PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN

2009

PERTUMBUHAN EKONOMI

INFLASI

RPJM RKP

7.6 6

3 6

REALIASI

4.2

2.45

5.5 - 5.6

4.0 - 6.0

SUMBER

2010

RPJM RKP REALIASI

2011

RPJM RKP REALIASI

Juta Orang

2.42*

6.0 - 6.3

% thd. Angkatan Kerja

AGST. 8.96

5.1 7-8 FEB. AGST. 8.14 7.87

8.8 9 FEB. AGST. 8.59

7.6 7.6 FEB. AGST. 7.41

5.7 FEB. 9.26

4.0 - 6.0

7.3-7.4 AGST.

Juta Orang

% thd. Penduduk

18.8

8.2 12-14

32.53

14.15 12-13.5 12-13.5

31.02

13.33

11.5-12.5

7

8.3 FEB.

PENDUDUK MISKIN

FEB.

AGST.

Pemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompok miskin dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social, pelayanan social dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, sumbangan masyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas, Rabu 18 Mei 2011). Jaminan Sosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melalui prosedur public atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSN meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

42


KEBIJAKAN POKOK : PRIORITAS NASIONAL DALAM PK 11 PRIORITAS NASIONAL KIB II 2010‐2014

(1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2)Pendidikan; (3)Kesehatan; (4)PENANGGULANGAN KEMISKINAN; (5)Ketahanan Pangan; (6)Infrastruktur; (7)Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9)Lingkungan Hidup dan Bencana; (10)Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paskakonflik; (11)Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Perpres No. 5/2010 “RPJMN 2010‐2014”

PRIORITAS LAINNYA

(1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat

Inpres No. 1/2010 “Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010” Perpres No. 15/2010 “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 - Strategi Penanggulangan Kemiskinan - Sinkronisasi & Pengendalian 3 Kelompok Program PK - Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota

Permendagri No. 42/2010 “TKPK Provinsi & Kabupaten/Kota”

Inpres No. 3/2010 “Program Pembangunan Berkeadilan”

(1) Program Pro‐Rakyat; (2) Program Keadilan Untuk Semua; dan (3) Pencapaian MDG’s

13

Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungan social merupakan satu tipe kebijakan sisal yang menunjuk kepada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan marginal dari aneka resiko social, ekonomi, politik yang menerpa kehidupan mereka. Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang, pemerintah menerjemahkan secara lebih komprehensif dalam Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur oleh ketentuan peraturan dibawah UU sejak 2010 lalu. Diawali dengan penetapan skala prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 (Perpres no 5 tahun 2010) yang menempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dalam 4 besar prioritas. Kemudian dilengkapi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres no 15 tahun 2010) yang merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun 2010). Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative (peraturan perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikan dalam kehidupan masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringan kekerabatan, solidaritas dan program-program community based safety net lain (Suharto et al :2006). Sebab kekuatan jaminan social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikan penanganannya manakala sejalan dengan mainstreaming pembangunan bottom up planning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk mempermudah pelaksanaan, mentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi dan memperpanjang jangka waktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan (Sumarto; 18 Mei 2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karena distribusinya mengandalkan peranan komunitas.


43

Dalam hal ini fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasar tidak sekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSM Sosial sebagai penyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagai penjembatan program dengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepat manfaat. KSM Sosial yang beranggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikan jaringan kerja yang tak kenal lelah menjunjung tinggi solidaritas dan trust (disarikan dari berbagai sumber, Tomy, Mei 2011) Referensi Edi Suharto, Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung, Makalah disampaikan pada Seminar Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung, Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan Sosial Masyarakat; Depsos, Jakarta, 2006 Mulyadi Sumarto, RUU Fakir Miskin, Relevankah? Kompas, 18 Mei 2011 Bappenas, Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Masyarakat Miskin; Bappenas, Jakarta, 2008 Fadil Putra, Governance Intelligence and Quotient, Alat Ukur Kinerja Individu Kepala Daerah dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan, Megawati Institute, 2011

44


Media Warga Sebagai Media Komunikasi Program A. Berinteraksi Menggunakan Media Yang Sudah Ada Tegur sapa lewat tulisan? Tentu bukan barang baru. SMS dan mailing list telah mewabah di kalangan terbatas. Namun berkomunikasi melalui Koran kampong atau buletin, wah ini yang seru. Semakin riuh kalau yang nimbrung kian banyak, karena disinilah media lintas batas usia dan kalangan itu menunjukkan fungsinya. Prasyarat dasarnya cuma satu, bisa menuangkan pikiran dalam tulisan bagaimanapun bentuknya.Melalui tulisan pula ajakan, penghargaan, motivasi, informasi, klarifikasi, apresiasi bahkan edukasi bisa lebih tahan lama dan dibaca berulang kali. Meski media sambung rasa terdepan di komunitas adalah obrolan tatap muka, namun tumpuan keberlangsungan PNPM Mandiri Perkotaan ditaruh pada Media Warga. Sebuah Media tulisan yang digarap penuh keswadayaan, berbentuk koran kampung, buletin, fotonovela (komik bersrtuktur yang dibuat dari susunan foto) atau kombinasi ketiganya, kendati hanya tersedia sedikit budget

fixed cost untuk mengembangkannya. Selebihnya swadaya dan kreativitas relawan/warga adalah kuncinya. Idealnya Media Warga menampung sebanyak mungkin hasil kegiatan warga dengan tetap memuat informasi program. Tentu saja tidak semua Media Warga adalah media cetak dan tertulis. Media visual juga termasuk salah satu media yang dapat dikelola oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan, pengembangan, dan pemanfaatan media warga akan memberikan pembelajaran kritis dan menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi sehingga dapat terjamin keberlanjutannya . media warga lebih mudah diterima dan dipahami karena sangat mengutamakan konteks budaya dan seni lokal/daerah,

juga sesuai

dengan penggunaan bahasa, nilai-nilai, dan kebiasaan/tradisi setempat.


45

B. Jenis-jenis Media Warga Media warga terdiri dari beberapa jenis. Masyarakat bebas untuk mengembangkan dan mengelola satu atau lebih media warga. Jenis-jenis media warga tersebut terdiri dari: 1. Foto Novella Foto Novella, adalah sebuah media warga dalam bentuk Komik Foto yang temanya diangkat dari kondisi riil masyarakat dengan maksud untuk mencari solusi pemecahan maupun daya dukung bagi lancarnya pelaksanaan penangulangan kemiskinan. 2. Teater Rakyat Teater warga merupakan sebuah media komunitas yang didasarkan dari kajian-kajian kondisi riil masyarakat dalam bentuk pementasan yang bisa menumbuhkan suasana dialogis antar warga masyarakat. Para pemain dalam teater rakyat ini adalah masyarakat di tingkat kelurahan/desa. 3. Koran Komunitas Koran warga merupakan media yang berbentuk koran beberapa halaman yang dibuat dan dikelola secara partisipatif oleh masyarakat. Topik dan tema berita atau informasi diangkat dari permasalah riil yang dihadapai oleh masyarakat serta solusinya. 4. Poster Warga Poster warga merupakan media berbentuk poster yang dibuat oleh masyarakat dan didasarkan dari permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Poster ini sapat menjadi bahan atau media dialog dan diskusi warga untuk mencari alternatif solusi bersama. 5. VCD Warga VCD warga adalah Video yang direkam dalam cakram padat (Video Compact Disc) yang pengerjaannya

dilakukan

oleh

masyarakat.

Media

ini

digunakan

untuk

menggali

permasalahan, kebutuhan, potensi maupun daya dukung lainnya. Media ini diharapkan bisa menjadi alternatif untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini.

46


6. Radio Komunitas Sebagai media pembelajaran, Radio Komunitas atau yang dikenali merupakan siaran radio pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat, baik manajemen maupun paket-paket siarannya

diorientasikan

untuk

membangun

keswadayaan

dalam

penanggulangan

kemiskinan. 7. Buletin/Tabloid Warga Buletin/Tabloid warga merupakan media yang berbentuk buletin/tabloid beberapa halaman yang dibuat dan dikelola secara bersama oleh masyarakat. Topik dan tema isi berita atau informasi diangkat dari permasalah kondisi riil yang dihadapai oleh masyarakat serta solusinya. 8. Papan Informasi Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberi kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding.

C. Langkah –langkah Pembuatan Media Warga Tentu masih banyak lagi media warga yang dapat dibuat oleh masyarakat yang tidak dapat disebutkan dalam modul ini. Masyarakat setempat (indigienous people) lebih mengerti bagaimana cara pengelolaan dan produksi media-media yang berurat akar dari kultur dan kebiasaan mereka berkomunikasi. Media-media tersebut selama ini telah mempererat solidaritas. Namun demikian pada beberapa tempat, seiring perkembangan modernisasi dan melonggarnya modal sosial, sebagian media warga turut memudar. Untuk itu berikut ini disediakan beberapa langkah-langkah pembuatan media warga yang dapat digunakan sebagai acuan untuk berkomunikasi interaktif membangun kembali kekuatan modal sosial, mengkomunikasikan perkembangan program dan mewadahi fungsi kontrol sosial.


47

1. Foto Novella Foto Novella adalah sebuah media komunitas yang berbentuk komik. Bukan komik gambar, akan tetapi komik foto yang didasarkan pada kondisi nyata masyarakat komunitas. Foto Novella dibuat berdasarkan tema yang digali dari permasalahan maupun potensi yang dihadapai secara nyata di komunitas, serta dibuat penuh oleh masyarakat itu sendiri. Baik pengkajian masalah, penentuan tema, pembuatan cerita dan skenario, penentuan peran dan tugas pelaksana produksi, pengambilan foto, pembuatan Foto Novella, penggandaan, proses dialog, rumusan hasil dialog serta action plan yang akan dilakukan oleh warga komunitas. Jadi Foto Novella, adalah sebuah media warga dalam bentuk Komik Foto yang temanya diangkat dari kondisi nyata masyarakat dengan maksud untuk mencari solusi pemecahan maupun daya dukung bagi lancarnya pelaksanaan penangulangan lemiskinan. Langkah-langkah Pembuatan Foto Novella: a. Penentuan tim pembuatan Foto Novella. Tim ini didasarkan pada kualifikasi kemampuan yang harus dipunyai. Misalkan siapa yang bisa menulis relatif bagus, yang bisa memotret, yang bisa membuat ceritera, dll. b. Langkah selanjutnya adalah tim melakukan identifikasi masalah. Hal ini dilakukan untuk menandakan bahwa Foto Novella yang akan dibuat bukan bercerita tentang dunia khayal, akan tetapi merupakan suatu ceritera nyata yang diangkat dari kondisi masyarakat saat itu. Identifikasi masalah ini bisa dilakukan dengan turun ke lapangan atau mengkaji dari laporan pengamatan sebelumnya. c.

Dari hasil identifikasi masalah tadi, maka bisa ditentukan kira-kira tema apa yang diangkat melalui Foto Novella. Misalkan, tema Kesehatan Lingkungan, Usaha Masyarakat dan sebagainya. Penentuan tema ini pun harus disepakati secara bersama, dan yang paling penting tema tersebut akan menjadi suatu prioritas masalah masyarakat yang diharapkan juga menjadi prioritas penanggulangannya.

d. Setelah tema ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat ceritera dan skenario Foto Novella yang akan dibuat. Di dalamnya juga tergambar peran-peran para tokoh-tokohnya.

48


e. Setelah skenario selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan gambar foto (pemotretan) yang disesuaikan dengan skenario yang telah dibuat. Pada pengambilan foto ini diupayakan mengambil gambar-gambar yang terang tetapi tidak berlawanan dengan sumber cahaya. f.

Apabila foto telah dicetak, maka pembuatan Foto Novella bisa berlangsung. Foto Novella ini dibuat diatas dasar kertas HVS (putih) agar mudah digandakan. Pada bentuk Foto Novella tadi, diupayakan ada alur cerita yang jelas yang ditulis dengan rapi dan jelas, serta balon-balon dialog antar pemerannya.

g. Apabila Foto Novella telah jadi, langkah selanjutnya adalah menggandakan dengan jalan memfotocopynya dan dibagikan kepada warga masyarakat atau untuk peserta Rembug Warga, sebagai bahan diskusi kesadaran kritis terhadap kondisi nyata mereka. h. Foto Novella sebagai media bahan dialog dalam Rembug Warga, untuk mencari solusi-solusi dan daya dukung pelaksanaan program P2KP harus diupayakan. i.

Apabila terumuskan solusi-solusi yang disepakati bersama, maka upayakan pula untuk membuat perencanaan bersama aksi ke depan!

2. Teater Rakyat Teater rakyat untuk komunitas ini, bukan teater rakyat yang hanya berorientasi pangung saja, akan tetapi sebuah pertunjukkan teater yang para pemeran tokoh-tokohnya adalah masyarakat itu sendiri. Teater rakyat merupakan sebuah media komunitas yang didasarkan dari kajian-kajian kondisi nyata di masyarakat dalam bentuk pementasan yang bisa menumbuhkan suasana dialogis antar warga masyarakat. Teater Rakyat yang paling mudah dilakukan pada tingkat komunitas, adalah dalam bentuk pementasan yang cerita dan lakonnya digali dari permasalahan nyata di masyarakat. Pementasan ini, bisa dilakukan pada saat-saat dimana dibutuhkan untuk mencari solusi pemecahan masalah komunitas secara bersama. Teater Rakyat, memungkinkan masyarakat untuk mengenal dan memahami masalah yang dihadapi, juga memungkinkan untuk berekpresi dalam membuat cerita, berekpresi


49

dalam membawakan lakon-lakon lokal, berekpresi dalam musik-musik lokal yang ada dan berekpresi dalam menumbuhkan dialog dengan para penontonnya. Langkah-langkah Melakukan Teater Rakyat a. Pembentukkan tim Teater Rakyat. Siapa yang akan menjadi pembuat cerita, pemain dan pemusik, dll. b. Melakukan identifikasi masalah (kondisi nyata) yang dihadapi komunitas saat ini. Identifikasi ini bisa dilakukan dengan turun kelapangan, atau dengan pengamatan yang tepat tanpa harus turun ke lapangan. Pada identifikasi ini diupayakan selain mencatat berbagai masalah dan potensi, juga dicatat berbagai kebiasaan masyarakat serta topik-topik masalah yang biasa mereka bicarakan (hal ini untuk diangkat pada perilaku pementasan maupun dialog pementasan). c.

Penentuan tema yang akan dimunculkan pada pementasan. Misalkan, tema Pengrusakkan Hutan, dan sebagainya tergantung dari prioritas masalah yang akan ditanggulangi secara bersama.

d. Setelah tema ditentukan, maka langkah selanjutnya diskusi tentang pembuatan cerita yang kemudian dituangkan dalam bentuk skenario pementasan. e. Penentuan peran pelaku pementasan yang disesuaikan dengan skenario yang telah dibuat. f.

Langkah selanjutnya adalah melakukan latihan pementasan. Latihan ini diupayakan di alam terbuka dimana masyarakat bisa melihat secara langsung proses latihan pementasan yang dilakukan. Hal ini untuk membuka umpan balik masyarakat terhadap permasalahan dan dialog yang akan dipentaskan.

g. Apabila tim Teater Rakyat sudah merasa bisa untuk pentas, maka pementasan bisa dilaksanakan. Sarananya bisa di Balai Desa, atau tempat-tempat Rembug Warga biasa dilakukan, atau pesta-pesta warga atau pentas khusus Teater Rakyat untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan nyata saat ini. h. Pada akhir pementasan diupayakan terjadinya suatu acara dialog khusus tentang permasalah yang diangkat. Diupayakan untuk muncul alternatif solusi yang kemungkinan bisa disepakati secara bersama. i.

Pada tim Teater Rakyat, hasil dari rumusan dialog dengan warga tadi, dirumuskan menjadi sebuah action plan yang akan dilakukan secara bersama-sama.

50


j.

Dan pementasan Teater Rakyat bisa dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang ada.

3. Koran Komunitas Koran Komunitas, merupakan media yang berbentuk koran atau tabloid beberapa halaman yang dibuat dan dikelola secara bersama oleh komunitas. Topik dan tema isi berita atau informasi diangkat dari permasalah kondisi nyata yang dihadapai oleh komunitas. Koran Komunitas ini diharapkan menjadi media dialog antar warga untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap permasalahan yang ada. Diharapkan pula muncul suatu upaya untuk mencari solusi-solusi yang datang dari komunitas itu sendiri. Yang paling penting, Koran Komunitas adalah Koran yang dikelola oleh dan untuk komunitas itu sendiri, yang didasarkan dari kebutuhan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya.

Langkah-langkah Membuat Koran Komunitas a. Pembentukan tim pengelola Koran Komunitas. Siapa yang akan menjadi wartawan atau pencari berita atau perumus masalah yang ada, siapa yang akan mengelola secara redaksional, dan siapa yang akan menjadi pengganda dan penyebar hasil produksi. b. Penentuan tema-tema yang akan menjadi pokok bahasan Koran Komunitas. Tema diangkat dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya. Selain masalah nyata

yang

dihadapi

masyarakat,

juga

termuat

informasi

penanggulangan

kemiskinan yang telah dilakukan secara bersama. c.

Penentuan Rubrik-rubrik yang akan menjadi klas pembahasan dalam Koran Komunitas. Nama rubrik yang akan muncul sebaiknya bernuansa lokal.

d. Pengetikan naskah yang akan menjadi pengisi ruang/rubrik yang ada. Diupayakan bahasa menjadi pertimbangan yang paling pokok dalam Koran Komunitas ini. Gambar-gambar maupun foto nyata masyarakat merupakan ikatan kuat sebagai daya tarik warga untuk memberikan respon balik terhadap keberadaan Koran Komunitas ini. e. Ukuran Koran Komunitas sama dengan koran lokal yang telah ada.


51

f.

Penggandaan dilakukan dengan memfotocopy sesuai dengan jumlah kebutuhan warga yang ada.

g. Koran Komunitas ini diharapkan bisa dipakai untuk menjadi media diskusi pada pelaksanaan Rembug Warga dan diharapkan muncul respon-respon warga terhadap masalah yang menjadi tema Koran Komunitas serta terjadi dialog untuk mencari solusi pemecahan secara bersama. h. Hasil dari kesepakatan solusi-solusi tadi. Diharapkan menjadi rumusan program aksi (action plan) yang akan dilaksanakan secara bersama. 4. Poster Komunitas Poster Komunitas merupakan media berbentuk poster yang dibuat oleh komunitas dan didasarkan dari permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dan sebagai bahan atau media dialog serta diskusi warga untuk mencari alternatif solusi bersama. Poster Komunitas tidak memfokuskan pada bagus atau tidaknya gambar yang dibuat. Tetapi lebih memfokuskan pada isi pesan atau masalah yang dimunculkan. Terpenting gagasan dan bentuk poster dibuat oleh warga itu sendiri (yang terlibat dalam permasalahan) tanpa ikut campur pihak luar (yang tidak terlibat dalam permasalahan). Langkah-langkah Pembuatan Poster Komunitas a. Penentuan tim pembuat Poster Komunitas. Siapa yang mencari data, siapa yang membuat gambar dan huruf. b. Identifikasi masalah yang dihadapi secara nyata oleh masyarakat. c.

Penentuan tema poster yang didasarkan pada hasil analisa masalah dan kemungkinan untuk menumbuhkan rangsangan dialog dan diskusi.

d. Poster Komunitas dibuat pada kertas karton (karton manila) dengan ukuran tertentu, A2 atau A3. Alat gambar yang dipakai adalah spidol atau alat gambar lainnya sesuai dengan kondisi yang ada. Atau mungkin dengan bahan-bahan lokal yang terbuat dari alam. e. Poster dibuat bisa beberapa lembar sesuai dengan kebutuhan, dan disebarkan atau ditempelkan di beberapa lokasi dimana warga bisa mengamatinya. Atau menjadi media dialog/diskusi pada Rembug warga. Diharapkan warga setelah melihat dan membaca isi pesan poster tersebut, akan memberikan respon.

52


f.

Respon-respon warga terhadap isi pesan poster, baik dalam dialog dan diskusi Rembug Warga maupun pada lainnya, diharapkan menjadi informasi penting bagi munculnya alternatif solusi yang akan dilaksanakan secara bersama-sama.

5. VCD Komunitas VCD komunitas adalah sebuah bentuk media yang pada pengerjaannya dilakukan oleh warga masyarakat. Media ini digunakan untuk menggali permasalahan, potensi maupun daya dukung lainnya. Media ini diharapkan bisa menjadi alternatif untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Media ini juga bisa digunakan untuk bahan informasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan. VCD komunitas ini pada proses pelaksanaannya sama dengan proses pelaksanaan mediamedia lainnya yang berlandasan partisipatif. Sebab itu, warga komunitas bukan objek dari media tersebut akan tetapi menjadi subjek pelaku dari mulai proses pembuatannya sampai pada proses evaluasi. Bentuk-bentuk gambar yang bisa diambil atau pengisi VCD komunitas, adalah masalahmasalah nyata yang sedang dihadapi oleh masyarakat, informasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang sedang dilakukan, atau informasi pengembangan yang lainnya. Yang paling dasar adalah materi yang tertuang dalam VCD harus mampu menumbuhkan dialog untuk proses kesadaran kritis masyarakat. Langkah-langkah Pembuatan VCD Komunitas: a. Pembentukan tim pelaksana pembuatan VCD KOMUNITAS. b. Identifikasi masalah yang dilakukan bersama masyarakat. c.

Penentuan tema yang akan diangkat menjadi bahan VCD berdasarkan dari olahan hasil identifikasi sebelumnya.

d. Pembuatan/penulisan skenario dan penentuan peran yang didasarkan pada skenario yang telah dibuat. e. Pengambilan gambar sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Apabila ada perubahan, perubahan tersebut harus disepakati bersama. f.

Langkah selanjutnya adalah proses editing dan pemberian title.


53

g. Proses penggandaan untuk disebarkan kepada tiap kelompok masyarakat yang membutuhkan media pemberdayaan. h. Apabila VCD ini menjadi bahan untuk dialog dan diskusi pada pertemuan masyarakat, maka harus ada upaya untuk merumuskan hasil dialog tersebut, dan diharapkan terumuskan pula alternatif solusi yang disepakati secara bersama. 6. Radio Komunitas Radio komunitas merupakan media pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat (komunitas), baik manajemen pengelolaannya maupun paket-paket siarannya untuk membangun keswadayaan dalam penanggulangan kemiskinan. Radio Komunitas merupakan radio dengan pancaran radius lokal (sebatas area sasaran penanggulangan), yang isi siarannya atau informasi yang disampaikannya merupakan informasi pemberdayaan yang dikemas sesuai dengan budaya lokal. Atau paket siarannya bisa diambil dari hasil rekaman teater rakyat yang telah dipentaskan, sosio drama yang direkam dalam kaset, kemudian disiarkan melalui radio, atau dialog antar pelaku pemberdayaan, atau cerita humor dan lawakan lokal yang memunculkan permasalahan yang harus segera dipecahkan bersama. Sebab itu, paket siaran radio komunitas diupayakan untuk disesuaikan dengan paketpaket materi dan jadwal pelaksanaan rembug warga. Hal ini memungkinkan paket siaran akan menjadi alat perangsang untuk dialog maupun diskusi mencari upaya-upaya pemecahan masalah secara bersama. Pada pelaksanaan pembentukkan radio komunitas ini, akan diperlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam teknis peradioan/pemancar radio. Sebab itu, kerjasama dengan pihak luar yang mempunyai potensi peradioan dalam hal ini sangat diperlukan..Pembuatan radio komunitas ini didasarkan dari kebutuhan masyarakat terhadap informasi pemberdayaan.

54


Langkah-langkah Pembuatan Radio Komunitas : a. Pembentukkan tim pelaksana pembuatan radio komunitas. b. Diskusi perencanaan dengan pihak teknisi radio. c.

Pendirian radio komunitas. Pada pelaksanaan pendirian ini, terutama nama Radio diupayakan untuk disepakati secara bersama warga masyarakat, dan ditekankan merupakan milik bersama yang perencanaan materi siarannya akan direncanakan secara bersama.

d. Untuk mengisi atau menciptakan paket-paket siarannya, didasarkan pada hasil pengolahan identifikasi masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Bila paket siaran akan menjadi bahan diskusi warga, maka paket dan waktu harus disesuaikan dengan jadwal materi Rembug Warga yang telah biasa dilakukan masyarakat. e. Evaluasi untuk radio komunitas dilakukan secara partisipatif. 7. Buletin Buletin termasuk jenis media cetak yang produksinya dilakukan secara rutin/berkala. Ukuran buletin umumnya sebesar buku tulis atau kertas A4/folio. Buletin umumnya juga dilengkapi dengan gambar/foto/ilustrasi yang diharapkan dapat menarik minat pembaca untuk mau membaca seluruh isinya sampai selesai. Isi buletin lebih banyak dibanding leaflet/brosur. Topik bahasan juga yang lebih banyak dan beragam, seperti berita kegiatan program, informasi agenda kegiatan, laporan kegiatan, komentar pembaca, dan sebagainya. Karena itu biasanya buletin dibuat lebih dari 2 halaman. Bagi sebagian masyarakat, membaca media dengan banyak tulisan semacam buletin mungkin terasa memberatkan. Penggunaan gambar (foto, ilustrasi atau kartun) yang menarik dapat membuat masyarakat menjadi tertarik untuk membaca, mengurangi kejenuhan, dan membantu memahami informasi atau pesan yang disampaikan. Langkah-langkah Pembuatan Buletin : a. Pembentukan tim pelaksana. b. Pembagian tugas tim. c.

Menentukan rubrik-rubrik dan nama bulletin.


55

d. Menentukan isu/topik perterbitan. e. Identifikasi masalah sesuai dengan isu topik. f.

Pembuatan buletin.

g. Penggandaan dan penyebaran. h. Menjadi bahan untuk diskusi/dialog pada Rembug Warga. i.

Rumusan hasil diskusi dan rumusan alternatif solusi.

j.

Action plan.

k. Evaluasi. 8. Papan Informasi Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberi kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding. Papan informasi merupakan media untuk membangun proses konsultasi publik sehingga transparansi, partisipasi, dan desentralisasi dapat dilaksanakan. Pemasangan papan informasi proyek biasanya di kantor desa atau tempat lain yang dianggap strategis agar mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat. Jenis informasi yang dianggap perlu dipasang di papan informasi adalah desain program, mekanisme, agenda dan laporan kegiatan, rencana dan laporan keuangan, daftar peserta program, masalah yang menghambat program dan sebagainya. Langkah-langkah Pembuatan Papan Informasi: a. Pembentukan tim pengelola. b. Pembagian tugas tim. c.

Perencanaan

bentuk disain papan informasi (upayakan disain menjadi daya tarik

masyarakat, kuat dan melindungi bahan-bahan informasi yang akan ditempel). d. Penentuan tempat lokasi papan informasi (lokasi-lokasi strategis). e. Pelaksanaan/memfungsikan papan informasi sebagai media warga yang efektif. f.

Evaluasi.

D. Pengelolaan Media Warga

56


Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai pengaturan. Lalu, sebenarnya bagaimana mengatur media? Sulitkah mengatur media? Atau bagaimana membuat media yang bagus? Marilah kita bahas hal tersebut satu persatu. Mengelola Media Warga pada dasarnya sama dengan mengelola media umum lain, baik secara struktural maupun tanggungjawab tugasnya. Nyaris tidak ada perbedaan sedikitpun. Hanya saja, untuk media warga, struktur yang dibutuhkan tidak sebanyak dan serumit media umum. Secara struktural sebuah penerbitan media terdiri dari dua bagian besar, yaitu Bagian Redaksi dan Bagian Usaha. Bagian Redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan berita. Orang-orangnya disebut wartawan. Sementara Bagian Usaha bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau pendistribusian media massa. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi. Secara garis besar tugas dan tanggungjawab setiap bagian adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi merupakan orang yang mengepalai bagian redaksi. Ia bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja bagian redaksi sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh berita media yang dipimpinnya. Di surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Kewenangan itu dimiliki karena ia harus bertanggungjawab jika pemberitaan medianya digugat pihak lain. Dalam pengelolaan media warga, pemimpin redaksi bisa dipilih dari anggota BKM, UP-UP atau masyarakat yang memiliki minat di bidang media atau jurnalistik. Pemimpin redaksi ini yang secara khusus bertugas mengelola media warga bersama tim lainnya. Dalam pelaksanaannya jika SDM yang ada kurang memadai maka pemimpin redaksi bisa merangkap redaktur. 2. Redaktur Posisi Redaktur (editor) berada di bawah Pemimpin Redaksi. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Termasuk memberikan tugas peliputan bagi reporter. Sebenarnya posisi redaktur dalam pengelolaan media warga cukup penting sebagai orang yang mengumpulkan, menyeleksi dan memperbaiki jika diperlukan dari tulisan atau naskah yang akan dimuat atau disiarkan sehingga diperlukan orang yang sedikitnya paham tentang


57

editing atau kalau belum namun memiliki minat dan motivasi untuk belajar bisa dilatih terlebih dahulu. 3. Reporter Di bawah redaktur adalah reporter. Mereka merupakan ujung tombak di bagian redaksi. Tugas utama reporter adalah mencari berita lalu menyusun dan menulis menjadi berita. Untuk posisi reporter atau pencari berita bisa dilakukan oleh relawan atau warga masyarakat yang memiliki informasi untuk disampaikan kepada pengelola media warga. 4. Fotografer Fotografer (wartawan foto atau jurupotret) bertugas mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulis (reporter). Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, maka fotografer menghasilkan Foto Jurnalistik. Namun, seorang wartawan tulis bisa juga merangkap sebagai fotografer. Dalam pelaksanaannya, seorang pencari berita (reporter) bisa merangkap sebagai fotografer (juru foto)

5. Kontributor Kontributor atau penyumbang naskah/tulisan secara struktural tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Termasuk kontributor adalah para penulis artikel, kolom, dan karikatur. Sumber informasi dalam media warga adalah seluruh masyarakat yang diharapkan bisa berpartisipasi dalam 6. Bidang Pendukung Redaksi Bagian yang tak kalah pentingnya untuk membantu kelancaran kerja redaksi adalah bagian Perpustakaan dan Dokumentasi serta bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Litbang memantau perkembangan sebuah penerbitan, survei pembaca, dan memberikan masukan-masukan bagi pengembangan redaksi dan bagian lainnya. Termasuk pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengelolaan media warga, bidang ini disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada di masyarakat, artinya jika memang belum ada pengelola bisa melibatkan orang-orang

58


Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) untuk bisa menjadikan media warga sebagai salah satu fokus diskusi dan pengamatan mereka dalam memberikan masukan kepada pihak pengelola media warga. 7. Bagian Usaha (Business Department) Bertugas menyebarluaskan media, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau distribusi media. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi. Bidang usaha ini terkait juga dengan bagaimana pengelola media bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan media warga, termasuk mencari peluang iklan dan kerjasama dengan pihak lain. Karena jika media warga hanya mengandalkan dari biaya operasional BKM atau UP akan sangat sulit untuk bisa berkembang, untuk itu bagian usaha ini menjadi penting untuk keberlanjutan pengelolaan media warga. E. Bagamana kalau sebuah komunitas belum mempunyai sebuah Media Warga? Tentunya yang diperlukan adalah perencanaan untuk membuat media tersebut. Hal-hal apa saja yang perlu direncanakan? Hal pertama yang perlu direncanakan adalah misi media. Kenapa misi media harus direncanakan? Karena misi medialah yang akan sangat berpengaruh terhadap isi media, menjadi pedoman setiap anggota media tersebut dan bahkan menentukan kelangsungan media tersebut. Coba anda bayangkan apa jadinya kalau pesawat terbang tidak punya tujuan? Pasti hanya akan berputar-putar di udara sampai bahan bakar habis untuk kemudian jatuh dan hancur. Kira-kira seperti itulah jika sebuah media tidak punya misi. Lalu bagaimana cara menentukan misi ini?. Ada banyak pertimbangan sebenarnya, antara lain kondisi komunitas tersebut. Kalau komunitas itu misalnya hanya terdiri dari orang-orang yang lanjut usia, tentunya misi media kita tidak akan mencerdaskan komunitas lewat generasi muda misalnya, karena menjadi tidak sesuai. Setelah misi terbentuk, baru kemudian menentukan sasaran pengguna/pemanfaat media, yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan media juga. Nah bagaimana pula menentukan kebijakan media dengan sasaran pemanfaat media? Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Diantaranya adalah faktor data kependudukan atau demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dll. Misalnya media yang ditujukan untuk usia dibawah 10 tahun, haruslah media yang mementingkan pembacanya, misalnya bentuk huruf yang mudah dibaca, bahasa yang sederhana dsb. Kemudian faktor sosial atau sosiografis seperti budaya, norma dan nilai sosial. Ketika masyarakat di Jawa Tengah membuat media warga, pasti


59

akan sangat berbeda bila dibanding dengan media di masyarakat Papua, baik dari segi pemakaian bahasa, isi media atau tata letaknya. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi ekonomi anggota komunitas itu sendiri. Kalau anggota komunitas tersebut mayoritas adalah warga yang berpendidikan rendah, kita tentu tidak akan menggunakan bahasa penyampaian dan istilah-istilah yang rumit, bukan? Yang juga akan berpengaruh terhadap kebijakan media adalah kondisi orang perorang dalam komunitas tersebut yang lazim disebut faktor psikografis. Anda pasti mengenal tabloid Motorplus atau Bola? Nah..media yang seperti itu, juga berangkat dari individu-individu yang menggemari otomotif dan sepakbola. Jelas kan? Hal–hal diatas sedikit banyak juga akan mempengaruhi periodisasi media yang akan dibuat, misalnya komunitas yang mayoritas berpenghasilan rendah, pasti akan mempertimbangkan untuk tidak terbit terlalu sering, karena bisa memberatkan komunitas tersebut.Sekarang berbicara bentuk media komunitasnya. Ada banyak sekali pilihan yang kesemuanya sama-sama boleh digunakan. Misalnya saja bentuk buletin yang banyak dipakai oleh media komunitas yang ada sekarang, semisal Angkringan atau Pasekan Pos. Pertimbangannya lebih ke murahnya dan kemudahan dalam memperbanyaknya. Tetapi bukan berarti yang lain tidak bisa digunakan. Itu akan sangat bergantung sekali pada kondisi komunitas itu sendiri. Misalkan saja komunitas dengan anggota yang rata-rata baru lulus ujian persamaan SD pasti akan lebih efektif jika media warga berukuran relatif besar dengan huruf yang besar pula, misalnya bentuk koran atau tabloid dengan hurufnya sebesar ibu jari. Demikian pula dengan komunitas yang lain. Sangat mungkin akan berbeda. Nah, proses perencanaan telah selesai, bayangan media yang akan kita buat telah terpampang jelas di depan mata, mulai dari bentuk, periodisasi, misi dan sasaran pembaca. Langkah berikutnya

tentu

mengembangkan

saja sebuah

adalah

merekrut

media.

Baru

orang-orang setelah

itu

yang diadakan

dirasa

mampu

seleksi

yang

dan

mau

bentuknya

menyesuaikan kondisi komunitas tersebut. Nah setelah tahap penyaringan, sekarang kita sudah memiliki orang-orang yang siap bekerja. Tetapi mampukah kalau hanya dengan kemauan tapi tanpa kemampuan dan ketrampilan? Tentu akan sulit. Disini kita membutuhkan pelatihan atau diklat yang bisa membekali mereka dengan pengetahuan yang memadai, seperti apa yang kita lakukan hari ini.

60


Baiklah sekarang kita sudah mempunyai gambaran jelas media, dan orang-orang yang berkemauan keras dan telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan. Apa lagi sekarang? Kita harus membagi tugas supaya mereka bekerja dengan arah yang jelas dan tugas yang sudah sesuai. Banyak model pembagian tugas yang ada, namun yang umum dipakai adalah Bagian Redaksi yang bertanggung jawab pada isi media, Keuangan yang mengurusi soal dana, iklan, biaya distribusi, promosi dsb, Litbang yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen dan data-data penting komunitas, dan bagian produksi yang nantinya mengerjakan tulisan sampai menjadi bentuk media yang siap edar serta bagian umum yang mengurusi administrasi dan hal lain yang belum tergarap oleh bagian yang lain. Biasanya yang di bagian umum ini adalah pemimpin umum atau penanggung jawab dan Sekretaris umum. F. Berikut tahapan langkah yang dapat dilakukan untuk menerbitkan Media Warga 1. Susun visi dan misi. Biasanya, secara redaksional dituangkan dalam motto. Secara ringkas, visi menjawab pertanyaan mengapa media warga itu harus diterbitkan, untuk alasan apa, dan idealisme apa yang melatarbelakanginya. Sedangkan misi merupakan target, sasaran, atau tugas yang diemban oleh media warga. 2. Menentukan nama media warga sesuai dengan visi dan misi. Usahakan nama yang mudah diingat atau mencerminkan sesuatu yang khas di wilayah setempat. 3. Menentukan kriteria berita/tulisan yang akan dimuat atau biasa disebut sebagai kebijakan redaksi. 4. Menyusun organisasi redaksi dan pemasaran/distribusi. SDM yang dilibatkan/direkrut mestilah mereka yang mengerti jurnalistik dan sedikitnya paham bisnis media massa. Untuk buletin, minimal ada pemimpin redaksi dan redaktur, serta bagian distribusi dan iklan. Pemimpin Redaksi tugasnya memimpin rapat redaksi dan mengatur pembagian tugas plus pengawasannya. Ia juga bertanggungjawab secara hukum atas isi buletin. Redaktur tugasnya mengedit (termasuk seleksi dan penulisan) naskah. Misalnya, mengedit halaman satu (laporan utama), berita warga, dan berita-berita internal BKM, dst. 5. Buatlah jadwal kerja, mulai dari rapat redaksi hingga cetak. Ikuti alur kerja berikut:

a. Perencanaan isi berita Perencanaan isi berita dilakukan dalam rapat redaksi. Seluruh bagian redaksi mulai dari Pemimpin Redaksi, Redaktur, Reporter hingga Fotografer diharapkan mengikuti rapat redaksi. Bagian usaha juga bisa dilibatkan untuk memberikan masukan berita yang akan dibuat. Rapat


61

redaksi bisa dilakukan setiap tanggal 1 di awal bulan, sekaligus untuk mengevaluasi edisi sebelumnya.

b. Pencarian isi berita Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data atau bahan-bahan tulisan, bisa melalui wawancara atau studi literatur. Selain pihak pengelola yang mencari berita bisa juga berita didapat dari masyarakat yang dimasukan ke pihak pengelola media warga. Contoh: warga memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungannya untuk ditayangkan di buletin atau korang kampung.

c. Penulisan Berita Pada proses ini reporter atau pencari berita mengolah bahan tulisan menjadi tulisan alias menulis naskah.

d. Penyuntingan Isi Berita Redaktur melakukan pengeditan, koreksi, dan penyesuaian naskah yang telah dibuat reporter apakah sudah sesuai dengan tema yang diinginkan dan tidak melebihi ukuran/kolom yang tersedia.

e. Tata Letak Berita Setelah berita selesai disunting langkah berikutnya adalah masuk ke Graphic Design. Di sini tata letak berita diatur sedemikian rupa sesuai dengan format yang ada. Di bagian ini pula dimasukan foto atau ilustrasi untuk memperkaya berita yang dimuat.

f.

Percetakan

Langkah terakhir setelah tata letak selesai dilakukan adalah membawa ke percetakan untuk diperbanyak. Jika tidak melalui proses cetak bisa dilakukan penggandaan secara diphotocopy. Dengan alur kerja seperti di atas, tenggat waktu Media Warga diharapkan bisa terpenuhi. Tentukan saja jadwal, misalnya rapat redaksi tiap tanggal 1, tenggat waktu penulisan dan penyuntingan berita tanggal 20, tata letak tanggal 21-22, masuk percetakan tanggal 23-24, selesai deh. Selamat mencoba!

62


OJT Pengelolaan Media Warga (Penguatan UPS) BULETIN Info Umum Buletin termasuk jenis media cetak yang produksinya dilakukan secara rutin/berkala. Ukuran buletin umumnya sebesar buku tulis atau kertas A4/folio. Buletin umumnya juga dilengkapi dengan gambar/foto/ilustrasi yang diharapkan dapat menarik minat pembaca untuk mau membaca seluruh isinya sampai selesai. Isi buletin lebih banyak dibanding leaflet/brosur. Topik bahasan juga yang lebih banyak dan beragam, seperti berita kegiatan program, informasi agenda kegiatan, laporan kegiatan, komentar pembaca, dan sebagainya. Karena itu biasanya buletin dibuat lebih dari 2 halaman. Jenis dan Ukuran Huruf Agar mudah dibaca, buletin sebaiknya menggunakan jenis dan ukuran huruf yang tepat. Hindari menggunakan ukuran huruf dengan ukuran kecil karena menyulitkan untuk dibaca. Khususnya, bagi orang tua yang kemampuan penglihatannya sudah berkurang. Keindahan dan variasi huruf perlu. Tetapi, huruf yang mudah dibaca jauh lebih penting. Untuk ukuran huruf dapat menggunakan ukuran 6-10 poin tergantung tipe hurufnya. Penggunaan Bahasa Sebaiknya menggunakan Bahasa Indonesia yang umum digunakan. Jika terpaksa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, sebaiknya diberi terjemahan atau penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Isi/Tulisan Bagi sebagian masyarakat, membaca media dengan banyak tulisan macam buletin mungkin terasa memberatkan. Penggunaan gambar (foto, ilustrasi atau kartun) yang menarik dapat membuat masyarakat menjadi tertarik untuk membaca, mengurangi kejenuhan, dan membantu memahami informasi atau pesan yang disampaikan.


63

Gambar yang Memancing Minat Membaca Masyarakat cenderung lebih suka membaca berita yang dilengkapi dengan foto kegiatan. Terlebih, bila foto tersebut berisi gambar kegiatan program yang dilakukan di wilayah setempat. Warna yang Mengundang Selera Buletin tampak lebih menarik jika berwarna. Namun, jika terpaksa penggandaan buletin dilakukan dengan cara fotokopi, gunakan sedikit jenis warna, atau gunakan warna yang terang saja. Sebaiknya penggandaan dengan cara fotokopi ini dihindari. Sebab, akan mengurangi daya tarik tampilan buletin dan mengurangi minat baca masyarakat. Jumlah Halaman Berapa banyak halaman buletin yang cocok untuk dikonsumsi masyarakat? Tidak ada patokan baku. Tetapi, dengan kecenderungan terbatasnya minat baca masyarakat, buletin dengan 4-8 halaman sudah cukup ideal. Frekuensi Terbit Frekuensi terbit buletin sebisa mungkin tidak terlalu renggang. Ada baiknya penerbitan buletin dilakukan minimal satu bulan sekali. Namun, yang terpenting harus dipastikan buletin bisa terbit rutin secara berkala dan tepat waktu. Jenis Informasi Buletin dianggap penting sebagai media tukar pengalaman dan saling belajar mengenai pelaksanaan program dari berbagai daerah. Namun banyak masyarakat juga ingin agar buletin lebih banyak memuat kegiatan program yang dilakukan di lokasi yang dekat dengan lingkungan mereka. Buletin dapat menyajikan kombinasi kedua jenis informasi tersebut, ditambah informasi tentang manajemen program maupun isu-isu lain yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.

64


Cakupan Penyebaran Sebaiknya buletin dibagikan sebanyak mungkin ke masyarakat di lokasi program. Tapi jika jumlahnya memang terbatas, alternatifnya buletin dapat dibagikan: - Saat pertemuan saja - Tempel pada papan informasi - Diberikan pada tokoh masyarakat untuk dijelaskan ke masyarakat Minat Terhadap Buletin Tingkat pendidikan, minat baca, budaya lisan/meniru dan tingkat kebutuhan akan informasi mempengaruhi minat masyarakat terhadap buletin. Namun, tampilan dan isi buletin mungkin juga akan mempengaruhi minat baca masyarakat. Karenanya, perlu dicari tahu model buletin yang paling cocok di masing-masing daerah. Penjelasan Isi Buletin Pesan dalam buletin cukup banyak dan beragam. Sebagian masyarakat kemungkinan menemui kesulitan memahami seluruh isi buletin, baik yang berupa tulisan, gambar, tabel, diagram, peta atau lainnya. Penjelasan dari pengelola program/fasilitator tetap diperlukan. Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Buletin

dalam

Buletin berpeluang menjadi media komunikasi dua arah antara pengelola program dan masyarakat. Pada buletin masyarakat dapat turut berpartisipasi mengirimkan informasi atau tulisan berupa surat pembaca, informasi kegiatan program, artikel, dan lainnya untuk dimuat dalam buletin tersebut. Potensi pengelolaan buletin program di tingkat lokal oleh masyarakat sendiri juga menarik dan mungkin untuk dilakukan. Meskipun ada sejumlah prasayarat yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan jurnalistik dasar, ketersediaan alat, biaya serta manajemen pengelolaannya.


65

PAPAN INFORMASI Info Umum Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberi kakikaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding. Papan informasi merupakan media untuk membangun proses konsultasi publik sehingga transparansi, partisipasi, dan desentralisasi dapat dilaksanakan. Pemasangan papan informasi proyek biasanya di kantor desa atau tempat lain yang dianggap strategis agar mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat. Huruf dan Tulisan Jenis huruf atau tulisan mempengaruhi penampilan papan informasi secara keseluruhan. Jenis huruf/tulisan hasil ketikan atau komputer terkesan lebih resmi. Sedangkan tulisan tangan – apalagi yang warna-warni-- terkesan lebih akrab dan semarak. Kombinasi antar keduanya mungkin akan membuat papan informasi terlihat lebih menarik. Penulisan judul dengan huruf yang besar, warna menyolok dan bernada ‘provokatif’ dapat dicoba untuk menarik perhatian masyarakat. Penggunaan Bahasa Sebaiknya menggunakan Bahasa Indonesia yang umum digunakan. Jika terpaksa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, sebaiknya diberi terjemahan atau penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Gambar pada Papan Informasi Gambar penting untuk membantu masyarakat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Gambar yang bagus juga dapat menjadi daya tarik utama bagi papan informasi. Gambar bisa berupa guntingan majalah/koran, gambar ilustrasi, kartun, foto, dan lain-lain. Masyarakat umumnya suka jika ada foto kegiatan mereka yang dipasang di papan informasi. Warna , Ukuran dan Tampilan Papan informasi yang berwarna umumnya lebih disukai. Tidak ada masalah dengan warna tertentu maupun penggunaan gambar-gambar lucu. Agar informasi yang ditempel lebih awet, papan informasi sebaiknya diberi atap dan kaca. Tujuannya agar papan informasi lebih rapih dan tidak mudah dirusak tangan jahil.

66


Ukuran papan informasi beragam. Namun, sebaiknya jangan terlalu kecil agar dapat cukup banyak menyajikan informasi. Ukuran minimum papan informasi adalah 0,8 x 1,2 m2. Jenis Informasi Jenis informasi yang dianggap perlu dipasang di papan informasi adalah desain program, mekanisme, agenda dan laporan kegiatan, rencana dan laporan keuangan, daftar peserta program, masalah yang menghambat program dan sebagainya. Informasi mengenai masalah aktual yang relevan dengan program dan kehidupan masyarakat (kesehatan, pendidikan, dll) perlu juga sebagai selingan.

Penggantian Isi Papan Informasi Isi papan informasi harus diganti secara berkala. Semisal, setiap satu atau dua minggu, agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak mengenai program. Jumlah dan Lokasi Jumlah dan lokasi penempatan mempengaruhi akses dan minat masyarakat untuk membaca papan informasi. Semakin banyak jumlah papan informasi yang ada, semakin mudah masyarakat untuk mengaksesnya. Lokasi papan informasi yang cukup strategis berada di depan jalan masuk desa yang selalu dilalui warga setiap hari. Isi Papan Informasi Perlu Dijelaskan ke Masyarakat Papan informasi memuat berbagai informasi yang mungkin tidak seluruhnya dipahami masyarakat. Perlu penjelasan dari pengelola program/fasilitator pada saat pertemuan.


67

Minat Masyarakat Terhadap Papan Informasi Pada prinsipnya semua media sifatnya saling melengkapi. Papan informasi dapat memberikan informasi secara rinci mengenai program yang kurang atau belum disampaikan media lain, seperti poster, pertemuan dan lainnya. Keterkaitan dan sifat saling melengkapi antar media ini juga perlu dijelaskan ke masyarakat. Ada kecenderungan apabila bila program berjalan cukup baik, minat baca masyarakat terhadap papan informasi juga lebih tinggi. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Papan Informasi Papan informasi biasanya hanya dikelola oleh pengelola program di tingkat lokal atau fasilitator saja. Potensi partisipasi masyarakat untuk turut terlibat mengisi papan informasi perlu didorong. Semisal, dengan meminta tiap kelompok masyarakat yang terlibat dalam program untuk memberikan informasi atau mengirimkan tulisan/foto kegiatan mereka. Display Dummy Media Warga dalam Konteks Pengelolaan Kegiatan Sosial Dalam konteks kegiatan Sosial, Papan informasi dapat berbentuk koran Dinding yang memuat pesan-pesan Kegiatan Sosial yang telah diagendakan dan dialokasikan, baik itu berupa layanan kesehatan, pendidikan maupun kegiatan lain-lain. Berikut ini (di halaman berikut) contoh kegiatan Sosial yang didisplay-kan dalam Media Komunitas Koran Dinding dalam Papan Informasi (http://jaringanmediakomunitasgunungkidul.blogdetik.com/2010/09/07/menumbuhkankesadaran-rakyat-dengan-display-penganggaran-daerah/, diakses 23 Mei 2011). Informasi yang sama dapat dimodifikasi tampilannya untuk dimuat dalam buletin. Yang menarik dari media komunitas tersebut adalah isi pesan dan tampilannya. Sekilas info tentang media ini juga terletak pada kekuatan pengelolaannya. Adalah Jaringan Media Komunitas Gunungkidul (JMKGK) yang bekerjasama dengan Pusat Informasi dan Transparansi Anggaran (PITA) Gunungkidul menerbitkan perdana Display Penganggaran Daerah Gunungkidul pada senin 6 September 2010. Display yang terbit sebagai suplemen Harian Jogja tersebut menyajikan Hasil analisa kebijakan penganggaran Gunungkidul tahun 2010 yang dikemas dengan menarik dan informatif. Selain dijadikan suplemen Harian Jogja, display yang berukuran 2 halaman Koran tersebut juga akan dibagikan keseluruh kelompok warga di tiap RT se Kabupaten Gunungkidul melalui jaringan Sarana Rembug Antar Warga untuk Gunungkidul (SRAWUnG). Penerbitan Display Penganggaran Gunungkidul ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk terlibat dalam penganggaran Gunungkidul. Partisipasi rakyat mutlak diperlukan supaya penganggaran daerah tetap bertujuan untuk pemenuhan hak dasar rakyat dan implementasi dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Di dalam Media tersebut dimuat informasi tentang pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan Gunung Kidul. Apa saja

68


penyumbang Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana Alokasi APBD didistribusikan kepada masyarakat untuk kebutuhan apa saja. Sehingga masyarakat selain dapat membaca potret APBD Kab Gunung Kidul, juga dapat membaca APBD dibagi-bagi untuk apa sajakah? Kedalaman informasi, focussing isu dan tampilan media yang dibumbui dengan gambar berwarna yang menarik membuat media warga tampil lebih komunikatif dan menggugah pembacany


69

70


LK. 1, Modul 4 – Kegiatan Sosial Berkelanjutan Pelatihan Berkelanjutan Salah satu perwujudan Kegiatan TRIDAYA dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah Pelatihan yang berkategori aktivitas sosial berkelanjutan. Sebagaimana kegiatan yang lain, kegiatan ini tidak lepas dari keterlibatan Warga Miskin, Aparat Kelurahan, BKM, UPS dan Relawan Sektoral. Bagi BKM Langen Mandiri Kelurahan Langenharjo Kab Kendal, pelatihan ini agak terlambat dilaksanakan akibat perubahan anggaran (PAK) Pemda. Meski demikian kegiatan ini berhasil dilaksanakan dalam dua bentuk pelatihan, yaitu pelatihan otomotif dengan Alokasi Dana APBD Rp 12.500.000 dan Pelatihan menjahit dengan alokasi Rp 7.500.000. Keduanya berasal dari dana APBD dan masing-masing dikerjakan oleh KSM Langen Technical dan Langen Kreatif. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan sejumlah 20 orang, masing-masing 10 orang laki-laki dan perempuan. Pelatihan otomotif dan menjahit tersebut mengacu pada PJM Pronangkis BKM Langen Mandiri dengan tujuan meberikan keterampilan bagi remaja agar menciptakan lapangan kerja dan dalam jangka panjang dapat mengurangi angka kemiskinan di kelurahan ini. Sebelum Pelaksanaan para calon KSM diundang dalam sosialisasi semacam rembug pembentukan KSM, FGD kegiatan sosial dan penyusunan proposal kegiatan pada tanggal 26 september 2010. Tidak disangka para peserta sangat antusias dan konsisten mengikuti pelatihan yang mulai dilaksanakan tanggal 28 September 2010 hingga 17 Oktober 2010 selama 20 hari dari pukul 07.30 s/d 13.30. Selama pelatihan berlangsung tidak ada peserta yang absen. Menurut Pengakuan Ribut Haryanto, UPS BKM Langen Mandiri , “Kegiatan ini merupakan usulan dari remaja putra dan putri karena selama ini diwilayah Kelurahan Langenharjo belum pernah melaksanakan kegiatan pelatihan bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan seperti ini “.

Kumpulam Bahan Serahan | Penguatan UPS

71

Pelatihan ini diarsiteki oleh BKM Langenharjo bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas Bengkel Workhsop, yaitu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) MANDIRI Madrasah Aliyah Negeri Kendal (MAN). Menurut Abdul Khanan, salah seorang Pengajar di LPK Mandiri, di MAN terdapat berbagai jenis pelatihan yang bisa diikuti, antara lain : Pelatihan Otomotif , Menjahit ,Servis Peralatan Rumah Tangga dan Bahasa Asing. Selepas pelatihan, para peserta dimagangkan (on the job training) sebelum dicarikan pekerjaan. Sebagai bukti, para peserta pelatihan perbengkelan dipekerjakan ke Bengkel Resmi Honda dengan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) dan Yamaha YSS (Yamaha Service Shop), Perusahaan Garmen, Toko Elektronik bahkan sebagian dikirim keluar negeri. Karena LPK Mandiri berkompeten mengeluarkan Sertifikat Resmi yang sudah ditandatangani oleh Disnakertrans Kabupaten Kendal serta bisa digunakan sebagai syarat tambahan untuk mencari pekerjaan dangan standar jam pelatihan minimal 120 Jam”. Pelatihan ini diback up sepenuhnya oleh Koordinator Relawan Langenharjo merangkap sebagai Koordinator PNPM-P2KP Kabupaten Kendal. “Saya sangat mendukung kegiatan ini dan harus ada kelanjutan, apabila peserta membutuhkan modal tolong disalurkan melalui dana BLM selanjutnya, agar tercipta lapangan kerja baru bagi para peserta pelatihan otomotif dan pelatihan menjahit ini. Untuk Rencana Kegiatan BLM dari APBD tahap selanjutnya diagendakan untuk melanjutkan Pelatihan Otomotif dan Menjahit Jilid kedua disambung dengan kegiatan social produktif yang dikembangkan dari pelatihan tersebut, terkait dengan tersebut untuk mebuka usaha perbengkelan dan jasa menjahit rumah tangga. “ Terimaksih PNPM Mandiri Perkotaan, berkat bantuan dari pemerintah Kami bisa menambah ilmu dan keterampilan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru,” ujar Eko selaku ketua KSM Langen Technical

(diedit dari http://asmandat-kendal.blogspot.com, Nunuk Sarah, Kendal, 10 Oktober 2010)

72


LK. 2, Modul 4 – Kegiatan Sosial Berkelanjutan SEKOLAH MASTER ANAK JALANAN

KECERIAN terpancar dari seribuan anak saat bernyanyi bersama pada perayaan Hari Anak Nasional, sekaligus deklarasi penghapusan kekerasan pada anak. Itulah kesan yang saya tangkap pada awal Agustus 2008 lalu, saat menghadiri kegiatan tersebut yang digagas Komisi Nasional Perlindungan Anak di Yayasan Bina Insan Mandiri, areal Terminal Depok. Ya, siapa yang tak kenal dengan Sekolah Masjid Terminal (Master) Depok. Sekolah sekaligus tempat berlindung anak-anak "kucing garong" yang kebayakan ayahnya "Bang Thoyib". Kok demikian? Ihwalnya, di komunitas Master ini umumnya anak-anak yang terpinggirkan. Mereka adalah anak jalanan, pengamen, tukang rokok, tukang semir sepatu dan loper koran. Keberadaan sekolah terminal sudah dikenal luas berkat kegigihan seorang yang bernama Nurrohim. Usai acara itu, saya pun menyempatkan berbincangbincang dengan beliau karena tertarik dengan aktivitas yang terbilang jarang dilakukan kebayakan orang saat ini. Ternyata, orang yang berada di balik ide-ide mulia yang terlihat bersahaja itu menyimpan pemikiran luar biasa atas nasib anak bangsa. Juga peka akan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, khususnya anak-anak jalanan. Obrolan pun terus berlanjut hingga saya memahami apa yang menjadi visi dan misi di balik tekad agungnya. "Awalnya hanya fokus ke pendidikan gratis bagi anak-anak terminal, tapi kemudian berkembang ke bidang kesehatan, wirausaha, dan lainnya,” kata pria kelahiran 3 Juni 1971 membuka pembicaraan. Mulai Tergugah Sekitar tahun 1990-an, tergugah niatnya oleh pemandangan sehari hari di rumah makan dan warungnya yang selalu dijadikan tempat mangkal para pengamen. Mereka sering menitip gitar dan peralatan ngamen lainnya di warung miliknya. Nurohim yang saat itu pengurus Ikatan Pemuda dan Remaja Masjid Al Mutaqien, tertarik untuk mengadakan pesantren kilat bagi anakanak jalanan. Pada waktu itu ada sebanyak 700 orang, terdiri dari anak-anak maupun dewasa yang mengikuti pesantren kilat. Berawal dari pesantren kilat itulah, Nurrohim mendirikan lembaga pendidikan gratis buat anak-anak jalanan, serta anak-anak dari keluarga miskin di wilayah Depok dan sekitarnya. Hingga saat ini, pendidikan masih menjadi perhatian utama. Anak-anak usia TK, sekolah dasar, menengah sampai atas, setiap hari memenuhi salah satu bagian samping kiri


73

masjid, yang diubah sebagai ruangan kelas. Bahkan sekarang ruang kelas bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta didik. Tidak seperti sekolah formal pada umumnya, anak-anak yang belajar ini tidak berseragam dan duduk di lantai. Proses belajar-mengajar fleksibel. Ada sejumlah meja kecil untuk meletakkan buku, dan papan tulis. Meski demikian, semua serius mengikuti proses belajar mengajar. Pelembagaan dan Dana Pada tahun 2000, kegiatan pengajaran buat anak miskin itu dilembagakan dengan nama Lembaga Pendidikan Bina Insan Mandiri (Yabim). Kerja kerasnya kini mulai membuahkan hasil. Yabim kini mengelola sekolah formal dan nonformal mulai TK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 200 anak, SD sebanyak 400 anak, SMP sebanyak 600 anak, dan SMA sebanyak 800 anak. Jumlahnya terus bertambah apalagi Yabim berlokasi di tengah terminal yang jauh dari ekslusif, tidak formal dan jauh dari birokrasi sehingga membuat anak-anak nyaman. Ternyata tidak hanya anak jalanan, pengamen, atau anak putus sekolah, orang-orang dewasa dari keluarga tak mampu pun bergabung menimba ilmu di sini untuk kelas malam. Dari mulai pembantu rumah tangga, tukang sapu, pelayan toko, pengasong, dan sebagainya. Selain calistung, materi pengajaran ditambah life skill, seperti komputer, otomotif atau sablon. Sementara untuk klinik, dalam sebulan mampu membantu pengobatan gratis kepada 600-700 orang miskin. Biaya operasional sekolah gratis ini semula dari warung milik Nurrohim. Tapi kini, ada bantuan dari badan zakat dan penjualan barang rongsokan. Pengajarnya adalah para relawan yang suka rela mengajar tanpa pamrih alias tidak mendapatkan bayaran. Meski begitu mereka bangga bisa berbuat sesuatu untuk sesama. Kini jumlah siswanya sudah mencapai dua ribu orang lebih mulai dari tingkat usia dini hingga sekolah menengah atas. Tapi itu semua masih jauh dari cita-cita besar Nurrohim. Usaha Nurrohim tak sia-sia. Beberapa anak binaannya ada yang berhasil mendapatkan bea siswa ke luar negeri dan ada pula yang diterima di perguruan tinggi negeri.Di tengah keterbatasan yang dihadapi Nurrohim terus berjuang. Terbentang angan dirinya bisa membangun sendiri rumah sakit dan perguruan tinggi yang semua tenaga dan anak didiknya direkrut dari anak-anak jalanan dan kurang mampu. Peminat yang Meningkat dan Tantangan Dari waktu ke waktu peminat Yabim meningkat tajam. Kemampuan ekonomi masyarakat yang masih terpuruk, biaya masuk sekolah formal yang terbilang mahal di Depok menjadi pemicunya. Tak ayal, sekolah gratis jadi pilihan. Namun seiring perkembangan, Nurrohim mengakui Sekolah Master kerap menghadapi kesulitan dalam menjalankan pendidikan gratis itu. "Kami memiliki dana yang terbatas sekali, sehingga kerap kali kami kesulitan untuk membiayai kebutuhan operasional. Donasi dari berbagai pihak dan bantuan dari para dermawan selama ini sangat terbatas dan jauh dari mencukupi," ungkap Nurrohim.

74


Lebih lanjut dijelaskan, membina anak-anak ini yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda bukanlah hal yang mudah. Terlebih bagi yang telah terbiasa hidup bebas di jalanan mencari nafkah. Tak sedikit anak yang ditampungnya ingin bersekolah tapi tidak biaya biaya, sampai anak dari keluarga broken home yang meninggalkan rumah dan turun ke jalanan. “Mereka butuh perhatian. Tapi kadang memang sulit untuk mengajaknya belajar kalau sudah ngerti uang, ingin bebas dan merasa senang hidup di jalanan, jadi perlu pendekatan dulu agar mereka mau sekolah,” papar Nurrohim. Menurutnya, kunci untuk mengarahkan anak-anak agar mau belajar adalah ikhlas dan kesabaran. Juga harus telaten dalam membimbingnya dengan penuh kasih sayang. “Anak-anak di sini sama seperti anak lainnya, tapi karena lingkunganglah mereka jadi seperti itu,” imbuhnya.

Nurrohim: Pendiri Sekolah 'Master' Anak Jalanan Sekolah Master (Masjid Terminal) didirikan Nurrohim (38th), mantan anak jalanan yang sekarang pengusaha warteg. Di sekolah inilah anak-anak jalanan bisa memperoleh pendidikan. Mewujudkan sekolah gratis memang tidak semudah yang dibayangkannya. Menurut Nurrohim, banyak mafia di dinas pendidikan nasional (diknas) yang berusaha melakukan pemerasan. Saat mendaftarkan sekolahnya di dinas, Nurrohim dan temantemannya dipaksa menyediakan uang jutaan rupiah sebagai biaya pendaftaran. Selain itu, masih menurut Nurrohim, diknas juga mewajibkan siswa yang ikut ujian penyetaraan untuk membayar Rp400 ribu. Jika tidak, siswa tidak akan lulus. Pada 2005, sekolah yang awalnya berlokasi di mesjid dipindahkan ke sebidang tanah wakaf seluas 1 hektare, di belakang Terminal Depok, Jawa Barat. Nurrohim kembali harus berurusan dengan preman. Perjuangan Nurrohim ini didokumentasikan dalam film "Sekolidi Master Anak Jalanan", yang disutradarai Denny Surahman dan Wiguna Satria Atmawidara, dan berhasil menjadi finalis ajang Eagle Awards 2010. http://www.yidio.com/iproud---nurrohim-pendiri-sekolah-master-anakjalananflv/id/4098827408

Oleh sebab itu, Yabim memberikan pendidikan tidak sebatas akademik saja, tapi keterampilan hidup dan pendidikan moral. Hal ini sangat berguna bagi masa depan anak-anak sehingga mampu hidup mandiri dan tidak tinggal di jalanan. Persoalan pendidikan bagi anak jalanan memang bukan perkara mudah, apalagi masalah ekonomi memang sangat erat melilit sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karenanya, keseriusan pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi bangsa serta ketegasan pemerintah menangani eksploitasi anak untuk kegiatan ekonomi sangat dinantikan agar anak-anak negeri ini tidak terus menerus menjadi korban (diadaptasi dari Ramdan, IAN, dan dilengkapi berbagai sumber)


75

Referensi : Dm Ramdan, Nurrohim, Pahlawan Sekolah Master Anak Jalanan, http://dmramdan.blogspot.com/2010/12/nurrohim-pahlawan-sekolah-master-anak.html, diakses 30 Mei 2011 Prihatin, Nurrohim, Dirikan Sekolah Anak Jalanan, Liputan 6.com, http://berita.liputan6.com/sosok/201010/301747/prihatin_nurrohim_dirikan_sekolah_anak_jalana n, diakses 30 Mei 2011 Depok News, Mantan Anak Jalanan Dirikan Sekolah Gratis, http://berita.liputan6.com/liputan6awards/201105/334448/mantan_anak_jalanan_dirikan_sekola h_gratis, diakses 30 Mei 2011 Sekolah Master Anak Jalanan, www.tempointeraktif.com via http://www.youtube.com/watch?v=aKuhdh9Z2UY, diakses 30 Mei 2011

76


Draft Pedoman Teknis dan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan Kegiatan Sosial (terlampir)

Recommend Documents