PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN TRIDAYA (SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN)

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN TRIDAYA (SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI ‐ PERKOTAAN Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

PEDOMAN TEKNIS Tridaya (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan)

i

ii

PEDOMAN TEKNIS Kegiatan Tridaya (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan)

KATA PENGANTAR Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. Prinsip‐prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorietasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi. Pedoman Teknis TRIDAYA merupakan bagian dari pedoman teknis lainnya yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi setiap jenis implementasi kegiatan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Pedoman ini akan dijelaskan secara rinci dalam bentuk Petunjuk Teknis sesuai dengan jenis kegiatannya yaitu kegiatan lingkungan (Infrastruktur), sosial, dan Ekonomi (Pinjaman Bergulir). Pedoman Teknis TRIDAYA harus menjadi dasar pengambilan keputusan semua pelaku program di semua tingkatan. Oleh seba itu, melalui buku Pedoman Teknis ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan TRIDAYA terkelola dengan baik, dan program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal. Semoga bermanfaat. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC


iii

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | iii

DAFTAR ISI | v

BAB I | PENDAHULUAN 1.1. Konsep Dasar TRIDAYA | 2 1.2. Tujuan | 4 1.3 Sasaran dan Strategi | 5

BAB II | KETENTUAN UMUM 2.1.

Komponen Kegiatan Tridaya | 12

2.1.1

Pelaksana Kegiatan dan Penerima Manfaat | 14

2.1.2

Ketentuan Umum Pelaksanaan Kegiatan Tridaya | 15

BAB III | TAHAPAN PELAKSANAAN 3.1.

Tahapan Pelaksanaan Umum Kegiatan Lingkungan | 30

3.2.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial | 40

3.3.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir | 47


v

vi


BAB I PENDAHULUAN


1

1.1. Konsep Dasar TRIDAYA Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. Oleh sebab itu prinsip‐prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam kasus PNPM Mandiri Perkotaan diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya. Jadi prinsip‐pinsip pembangunan berkelanjutan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku PNPM‐MP (baik masyarakat, konsultan, maupun pemerintah), dalam melaksanakan PNPM‐MP adalah melalui penerapan konsep Tridaya sebagai berikut. 1) Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection); dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, maka didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. 2) Pengembangan Masyarakat (Social Development); tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat; 3) Pengembangan Ekonomi (Economic Development); dalam upaya menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya‐upaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses kesumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial. Prinsip‐prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorietasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi.

2


Gambaran umum mengenai implementasi prinsip‐prinsip universal pembangunan berkelanjutan melalui TRIDAYA ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut: Gambar I.1. Konsep TRIDAYA

Membangkitkan daya sosial agar tercipta masyarakat effektif

Sejati

Membangkitkan daya lingkungan agar tercipta masyarakat pembangunan

Pemberdayaan

Manusia

Membangkitkan daya ekonomi agar tercipta masyarakat yg produktif

Diyakini bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagian besar akan sangat ditentukan oleh individu‐individu dari pelaksana, pemanfaat, maupun pelaku‐pelaku lainnya. Oleh karena itu, dengan memberdayakan individu‐individu tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku yang positif, mandiri dan merdeka berlandaskan nilai‐nilai kemanusiaan yang universal. Perubahan perilaku individu inilah yang menjadi pilar bagi perubahan perilaku kolektif, sehingga pada akhirnya masyarakat (kumpulan‐kumpulan individu yang memiliki kesadaran kritis) mampu


3

membangun dan menumbuhkembangkan keberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi.

1.2.

Tujuan

a. Kegiatan Lingkungan Sesuai dengan konsepsi kegiatan PNPM‐MP, maka tujuan yang dicapai dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana adalah : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan lingkungan dan permukiman; 2. Meningkatkan akses/pelayanan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi produktif warga miskin; 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lingkungan hunian yang sehat, tertib, aman dan lestari; 4. Mendorong terbangunnya kemitraan antara masyarakat, Dinas/Pemda dan Kelompok Peduli dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur; 5. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur; b. Kegiatan Sosial Untuk mewujudkan program bidang sosial sehingga dapat terlaksana, tepat pada sasaran, secara langsung dan dapat memberi layanan sosial yang semakin berkualitas bagi warga miskin. Tujuan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan yaitu : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan membuka kesempatan kerja 2. Menguatkan modal sosial masyarakat. 3. meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sumberdaya dan kesempatan pendidikan. 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. c. Kegiatan Ekonomi 1) Membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja 2) Untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar

4


1.3.

Sasaran dan Strategi

Kegiatan Lingkungan Sasaran utama pelaksanaan kegiatan infrastruktur adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa sasaran program, khususnya masyarakat miskin yang sudah ditetapkan bersama oleh warga dalam daftar masyarakat miskin PS‐2. Sedangkan hasil yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur adalah : 1. UPL terlatih dan berfungsi efektif dalam mengelola pembangunan infrastruktur diwilayahnya; 2. Meningkatnya kuantitas/kualitas pelayanan sarana & prasarana yang dibutuhkan warga miskin; 3. Infrastruktur yang dibangun dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dapat diselesaikan, berkualitas baik dan dioperasikan & dipelihara bersama secara swadaya oleh masyarakat; 4. Adanya kontribusi masyarakat, Pemda, Swasta dan pihak lainnya dalam pembangunan Infrastruktur; 5. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur; Kegiatan pembangunan infrastruktur PNPM‐MP secara substansi bermakna sebagai media pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam pembangunan lingkungan permukiman, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana & prasarana (fisik). Namun demikian, seluruh kegiatan infrastruktur yang dibangun harus dapat memberikan manfaat secara langsung dan sebesar‐besarnya bagi warga miskin (PS‐ 2) serta harus memenuhi persyaratan kelayakan/standar teknis bangunan & peraturan yang berlaku. Adapun strategi operasional pembangunan infrastruktur adalah : 1) Mendorong partisipasi masyarakat pada semua tahapan kegiatan (termasuk kontribusi swadaya dan keterlibatan perempuan). Pada tataran ini masyarakat (individu dan kelembagaannya) ditempatkan sebagai sasaran (obyek) sekaligus sebagai subyek kegiatan (pelaku utama). 2) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi/kapasitas masyarakat berkembang, diantaranya dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; 3) Mendorong perbaikan kualitas pengelolaan pembangunan infrastruktur yang menerus (Continuous Quality Improvement) baik ditingkat masyarakat (UPL/KSM) selaku pelaksana langsung kegiatan maupun ditingkat Fasilitator Teknik kelurahan selaku pendamping masyarakat;


5

4) Pengendalian yang fokus pada pengembangan kapasitas masyarakat (UPL/KSM) dan Fasilitator Teknik selaku pendamping terdepan dimasyarakat. Pengembangan kapasitas diarahkan untuk menumbuhkan Kemauan, 5) mengembangkan Kemampuan (Paham, Terampil) serta menggali pengalaman mereka sendiri. Dengan cara demikian diharapkan kemampuan dan pengalaman masyarakat berangsur‐angsur berkembang sehingga keterlibatan orang luar semakin berkurang dan akhirnya masyarakat dapat mandiri. 6) Pendampingan kepada masyarakat dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme tahapan proses pelaksanaan kegiatan dilapangan dan dilakukan secara menerus, termasuk melakukan pelatihan/coaching secara periodik sesuai mekanisme tahapan proses kegiatan dilapangan, memberikan pengarahan/bimbingan, memberikan dukungan, mendorong/memotivasi, melakukan pengawasan, membantu penyelesaiaan masalah, mengkoordinasikan untuk sinkronisasi kegiatan, evaluasi/penilaian; 7) Penjaminan kualitas infrastruktur oleh seluruh pendamping infrastruktur pada seluruh rangkaian siklus kegiatan program PNPM‐MP, dimulai sejak dari tahapan RK, PS dan PJM Pronangkis sebelum pelaksanaan pembangunan fisik serta pengendalian pada tahap proses perencanaan teknis usulan kegiatan, pelaksanaan pembangunan dan tahap pasca konstruksi; 8) Mendorong pelaksanaan supervisi/pengawasan (membimbing, mengarahkan) diseluruh pelaku terhadap pelaksanaan kegiatan konstruksi dilakukan sejak awal kegiatan, dengan sasaran utama adalah meningkatkan kemampuan personil pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar dan teliti. Dengan pengawasan/pengendalian yang baik sejak awal pelaksanaan konstruksi maka diharapkan suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar atau tidak terjadi kesalahan pekerjaan sejak awal pelaksanaannya sampai selesai (Zero defect/kesalahan nol). 9) Penyediaan Pedoman/Petunjuk Teknis, Media Sosialisasi kegiatan infrastruktur diseluruh jajaran personil pendamping infrastruktur dan masyarakat; 10) Peningkatan kualitas praktek kerja konstruksi dan pelatihan/Coaching bagi KSM; 11) Mendorong pengembangan kapasitas KSM Pelaksana Kegiatan Infrastruktur yang dapat menjadi wadah group kerja “usaha alternatif” disektor Jasa Konstruksi; 12) Mendorong Revitalisasi lembaga keswadayaan masyarakat yang sudah ada atau membentuk organisasi baru sebagai Organisasi Pengelola O&P berikut aturan mainnya yang disepakati bersama oleh warga; 13) Integrasi proses pengembangan Organisasi Pengelola O&P dengan proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur sejak awal;

6


Kegiatan Sosial 1) Memperkuat ikatan sosial dengan menggalang kepedulian/solidaritas, kebersamaan, dan menumbuhkan kepercayaan dengan menggerakkan kapasitas sosial untuk penanggulangan kemiskinan di masyarakat. 2) Menumbuhkan kebiasaan dalam mengelola kegiatan sosial yang berbasis pada program yang telah direncanakan, fokus pada kelompok sasaran, dan memberdayakan. 3) Meningkatkan pendapatan dan/atau mengurangi pengeluaran warga miskin melalui peningkatan pelayanan sosial langsung seperti: memberikan pelatihan keterampilan yang dapat mendorong terciptanya kegiatan usaha produktif. 4) Meningkatkan akses warga miskin terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, mudah, dan berkualitas tidak terkecuali kesehatan balita, kesehatan ibu, terbebas dari penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. 5) Meningkatkan akses warga miskin terhadap pelayanan pendidikan (wajib belajar 9 tahun). Sasaran Kegiatan Sosial adalah KK Miskin yang telah teridentifikasi dalam data PS 2 hasil Pemetaan Swadaya. Data‐data PS 2 tersebut harus dipastikan telah diupdate secara periodic minimal setahun sekali. Data PS 2 yang telah diperoleh harus dipetakan, baik secara geografis, mata pencaharian maupun tingkat kemiskinannya. Sehingga akan diperoleh tiga kategori KK miskin yang berhak mendapatkan intervensi pelayanan/kegiatan social dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Tiga kelompok warga PS 2 tersebut antara lain : a. Anak‐anak KK Miskin (keluarga PS2), usia sekolah yang tidak memiliki kecukupan dana untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan yang layak b. KK Miskin yang masih berusia produktif tetapi tidak memiliki pendapatan tetap, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, aset, pendidikan maupun kesehatan c. KK Miskin yang telah melewati usia produktif (tidak produktif), tidak memiliki pendapatan tetap/tidak memiliki sumber pendapatan, tidak memiliki akses kesehatan, tidak memiliki jaminan hari tua Data keluarga/jiwa miskin yang ditetapkan dalam (PS‐2) selanjutnya dilakukan proses perankingan (wealth ranking) sehingga didapatkan beberapa kategori keluarga/jiwa miskin. Kategori tersebut misalnya mendekati miskin ‐ miskin ‐ sangat miskin. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran kegiatan sosial maka tiga kategori diatas perlu dikembangkan lagi dengan penggunaan kategori lain, misalnya; anak‐anak KK miskin (usia sekolah), miskin produktif ‐ miskin non produktif.


7

Gambar 1 Klasifikasi Sasaran Kegiatan Sosial dalam PS‐2

Anak‐anak KK Miskin (usia sekolah)

•Usia dibawah 6‐17 tahun •Tidak memiliki kecukupan dana untuk mengakses pendidikan dan kesehatan

PS 2

Usia Produktif

Usia Tidak Produktif

• Usia 17‐65 tahun •Tidak memiliki pekerjaan •pekerjaan tidak tetap •Tidak berpendidikan •Tidak memiliki ketrampilan •Tidak memiliki akses perawatan kesehatan

• Usia di atas 65 tahun •sumber pendapatan tidak tetap •ketergantungan kepada tetangga •Tidak memiliki akses kesehatan •Tidak memiliki jaminan hari tua

Kategori anak‐anak miskin usia sekolah adalah anak‐anak miskin yang tidak memiliki kemampuan mengakses pendidikan dan kesehatan karena ketidakcukupan biaya dari orang tua mereka (6‐17 tahun). Sedangkan miskin produktif secara umum berisikan kelompok umur usia bekerja 17‐65 tahun, mempunyai kemampuan untuk menekuni suatu pekerjaan, mempunyai pekerjaan tetap/ tidak tetap. Sedangkan untuk kategori miskin non produktif secara umum berisikan kelompok umur usia dibawah 17 tahun atau diatas 65 tahun, belum/ sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menekuni suatu pekerjaan, belum mempunyai/ sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap/ tidak tetap. Namun usia 6 sampai 17 tahun adalah Usia sekolah.

Kegiatan Ekonomi Sasaran utama pelaksanaan Kegiatan Ekonomi (pinjaman bergulir) adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidenti fi kasi dalam daft ar masyarakat miskin PS2. Kelanjutan pelaksanaan Kegiatan Ekonomi (Pinjaman Bergulir) dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan strategi di tiap‐tiap tataran antara lain: 1) 2)

8

Memprioritaskan pada meningkatkan kemampuan institusi yang sudah ada berkelanjutan, daripada memperbanyak institusi ke seluruh kelurahan Menunda pembentukan UPK baru hingga kebijakan dan prosedur lengkap dan fasilitator telah siap


3)

Membuat sistem penjenjangan sederhana terhadap UPK berdasarkan kinerja keuangan, manajemen, kejujuran, dan kinerja sosial untuk membedakan UPK yang kinerjanya bagus dan yang buruk 4) Menetapkan kriteria untuk kinerja memuaskan dan kinerja minimal yang transparan dan mudah diukur oleh UPK, PMU dan PNPM Mandiri Perkotaan. Indikator utama untuk melihat kinerja pinjaman bergulir adalah LAR, PAR, RoI dan CCr 5) Bagi Desa/Kelurahan baru Modal BLM untuk kegiatan pinjaman bergulir sebesar 30%, 6) Bagi Desa/Kelurahan lanjutan:  Penambahan modal BLM sebesar 20% untuk kegiatan bergulir apabila kinerja pinjaman beresiko (PAR) > 3 bulan klasifikasi memuaskan (<10%) dan apabila 6 bulan berturut‐turut mencapai kinerja PAR memuskan dapat mengusulkan tambahan modal >20%  Menunda penambahan dana apabila kinerja pinjaman beresiko (PAR) > 10%, namun tetap menggulirkan dana yang ada kepada KSM lama maupun baru,  Apabila kinerja pinjaman beresiko (PAR) di bawah miinimal (> 20%), hanya dapat menggulirkan kepada KSM lama yang pengembaliannya lancar  BKM/UPK wajib memperbaiki kinerja pinjaman bergulir dan melaksanakan strategi untuk secara agresif menagih peminjam yang menunggak. Apabila kriteria kinerja PAR mencapai minimal bagi UPK atau hasil penagihan mencapai 60% bagi UPK yang pinjamannya telah jatuh tempo (melebihi jangka waktu pinjaman) dapat menggulirkan kembali bagi KSM lama maupun KSM baru yang layak. 7) Mengubah orientasi Manajemen Keuangan ke pengelolaan Kredit Mikro dan menyesuaikan struktur tim agar mampu mendisain pinjaman mikro, menyusun dan melaksanakan program pelatihannya, meningkatkan kemampuan dan monitoring fasilitator dalam bidang pinjaman bergulir 8) Struktur organisasi UPK secara jelas dan tegas terpisah baik operasional maupun keuangannya dari LKM, dan beroperasi menurut prinsip usaha yang seimbang dengan misi sosialnya 9) LKM membentuk Pengawas yang bertugas mengawasi dan mendukung UPK dalam promosi dan penagihan tunggakan pinjaman serta memasti kan bahwa semua ketentuan telah dipatuhi UPK. Pengawas terdiri dari 2‐3 orang yang mengandung unsur laki‐laki dan perempuan 10) LKM harus membuat/mengubah Anggaran Dasarnya yang secara jelas mengatur tentang tujuan, tugas, tanggung jawab serta hasil yang diharapkan dari Pengawas dan UPK 11) LKM membuat pernyataan khusus bahwa BLM yang dialokasikan untuk Pinjaman Bergulir adalah menjadi modal lembaga UPK dan digunakan hanya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pinjaman Bergulir saja. Penggunaan diluar kegiatan Pinjaman Bergulir harus dengan persetujuan dari KMP 12) Pendapatan UPK tidak boleh untuk membiayai kegiatan‐kegiatan diluar Pinjaman Bergulir. Pendapatan UPK hanya untuk membayar insentif pegawai dan biaya operasional UPK


9

13) Unit Pengelola Keuangan (UPK) perlu diti ngkatkan kualitas dan kuantitas pelatihannya. Fasilitator di bidang kredit mikro perlu mengubah fokus pelatihan dari pembukuan ke pelatihan dasar perkreditan, antara lain; pengenalan 14) nasabah, analisis pinjaman, teknik penagihan, cash flow sederhana, laporan kinerja keuangan dan pembinaan. Modul pelatihan perlu ditambah sesuai dengan penambahan materi baru dan revisi materi yang sudah ada. 15) LKM harus menetapkan besarnya jasa pinjaman yang berfokus pada keberlanjutan. Jasa pinjaman harus dapat menutup semua biaya, yang antara lain terdiri dari: Cost of Fund (biaya dana), Biaya operasional, Cadangan Risiko Pinjaman, Inflasi serta untuk Laba yang diinginkan. 16) Secara khusus strategi Peningkatan penghidupan masyarakat berbasis Komnitas (PPMK) sbb: a) Meningkatkan kapasitas "Kelembagaan KSM" b) Meningkatkan kapasitas "kelompok masyarakat miskin" dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat. c) Meningkatkan pelayanan BKM melalui Unit‐unit Pelaksana untuk masyarakat miskin.

10


BAB II KETENTUAN UMUM


11

2.1

Komponen Kegiatan Tridaya Kegitan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 hingga pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan saat ini terbagi kedalam 3 komponen kegiatan utama yaitu komponen kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi. a. Komponen Kegiatan Lingkungan Kegiatan lingkungan atau infrastruktur yang dibangun melalui PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. Secara umum, komponen kegiatan lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan mencakup kegiatan infrastruktur:  Jalan  Drainase  Jembatan  Perumahan  MCK  TPA/Gerobak Sampah  Air Bersih  Penerangan Umum  Sarana Pendidikan  Sarana Kesehatan  Sarana Perdagangan  Irigasi  Saluran Pembuangan limbah  Tambatan Perahu dan  Kegiatan lainnya berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat b. Komponen Kegiatan Sosial Komponen kegiatan sosial yang dialaksanakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah kegiatan yang bisa memberikan dampak manfaat langsung kepada masyarakat miskin. Adapun dalam komponen kegiatan sosial, beberapa jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat antara lain :  Kegiatan sosial bidang pemenuhan hak dasar, pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan kepada warga miskin (PS‐2). Keberlanjutan kegiatan sosial berupa layanan perlindungan sosial menjadi prasyarat utama dilakukanya pola ini, sehingga kegiatan memang harus melembaga dan mudah diakses oleh warga miskin. Kecukupan pangan, sandang, dan papan sesuai standar kelayakan hidup minimal bagi warga miskin merupakan landasan dasar bagi penanggulangan kemiskinan selanjutnya.  Kegiatan sosial bidang pendidikan seperti: beragam jenis kegiatan di bidang pendidikan bagi warga miskin (PS‐2) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi, akses terhadap fasilitas dan akses layanan

12


pendidikan dasar (9 tahun) bagi warga miskin sehingga kualitas pendidikan usia sekolah akan meningkat. Penanganan transportasi warga miskin ke sekolah,  belum mendapatkan layanan program pendidikan lain, kemampuan membayar SPP yang rendah, sarana dan prasarana yang kurang, dll. Selain itu kegiatan juga dapat berupa upaya untuk mempermudah/mendekatkan akses warga miskin terhadap fasilitas/lembaga pendidikan dasar seperti sekolah dasar, SMP, Madrasah, Kejar Paket, pendidikan alternatif, dll.  Kegiatan sosial bidang kesehatan, beragam jenis kegiatan di bidang kesehatan untuk warga miskin (PS‐2) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi, akses fasilitas dan akses layanan kesehatan bagi warga miskin. Selain itu kegiatan untuk mempermudah/mendekatkan akses warga miskin terhadap fasilitas/lembaga kesehatan seperti posyandu, bidan desa, dokter, puskesmas, rumah sakit juga penting untuk diperhatikan.  Kegiatan sosial bidang penanggulangan bencana, serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi bencana atau mengurangi resiko bencana melalui pengorganisasisan, pembangunan fisik, penyadaran, peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan ini dapat berupa : penyediaan informasi, penyuluhan, pelatihan, gladi, simulasi, dll.  Kegiatan sosial bidang pengembangan kapasitas seperti : beragam jenis kegiatan pelatihan, kursus, seminar, lokakarya, penyuluhan, magang kerja, dll, dalam bingkai penanggulangan kemiskinan yang secara umum bertujuan untuk memberikan bekal dasar atau meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dari warga miskin kelurahan (PS‐2). Jenis‐jenis kegiatan sosial pengembangan kapasitas adalah sebuah menu terbuka bagi masyarakat, yang menentukan tentunya adalah masalah sosial yang dialami oleh warga miskin (PS‐2) yang telah diidentifikasi semenjak pelaksanaan Refleksi Kemiskinan, Pemetaan Swadaya, dan dirumuskan dalam dokumen PJM Pronangkis kelurahan. Dengan sistem yang demikian maka sebuah kegiatan sosial yang dipilih harusnya bisa dirunut ulang asal muasalnya. c. Komponen Kegiatan Ekonomi Komponen kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro disamping itu membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Pemberian pinjaman bergulir hanya merupakan salah satu upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar bisa terlepas dari kemiskinannya. PNPM Mandiri Perkotaan hanya menyediakan alternatif kegiatan pinjaman bergulir,


13

masyarakat sendirilah yang memutuskan apakah akan menggunakan kegiatan pemberian pinjaman bergulir dalam program penanggulangan kemiskinannya. Penetapan kegiatan pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin diputuskan sendiri oleh masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Dalam rangka pengembangan konsep TRIDAYA khususnya melalui peningkatan penghidupan warga miskin dan perempuan yang terhimpun dalam KSM melalui proses pendampingan dan fasilitas dikembangkan program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) 2.1.1

Pelaksana Kegiatan dan Penerima Manfaat

Komponen Kegiatan

14

Pelaksanan Kegiatan

Lingkungan

KSM/Panitia

Sosial

KSM/Panitia

Ekonomi

KSM

Penerima Manfaat Masyarakat kelurahan/desa diwilayah PNPM Mandiri Perkotaan dimana minimal 80% masyarakat miskin sebagai penerima manfaatan kegiatan lingkungan Rumah tangga miskin berpendapatan rendah diwilayah kelurahan/desa sasaran PNPM Mandiri Perkotaa, khususnya masyarakat miskin yang telah teridentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS‐2 Rumah tangga miskin berpendapatan rendah diwilayah kelurahan/desa sasaran PNPM Mandiri Perkotaa, khususnya masyarakat miskin yang telah teridentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS‐2


2.1.2 Ketentuan Umum Pelaksanaan Kegiatan Tridaya a. Kegiatan Lingkungan Kriteria Pemilihan Prioritas Kegiatan Lingkungan (1) Pemilihan prioritas pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan harus memenuhi kriteria berikut: a) Memberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur bagi masyarakat miskin yang diusulkan dan disepakati bersama oleh warga setempat sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renta/PJM‐ Nangkis/RTPLP Kelurahan/Desa atau perubahannya; b) Memberikan prioritas kegiatan infrastruktur yang secara langsung mempunyai dampak secara kolektif untuk peningkatan sosial, ekonomi produktif masyarakat yang paling optimal bagi warga miskin; c) Memberikan prioritas kegiatan infrastruktur yang merupakan integrasi antara kebutuhan lokal dengan upaya pengembangan wilayah/kawasan kelurahan/desa yang lebih luas, seperti kegiatan yang bersifat lintas wilayah (lintas RT atau RW atau Dusun, dst) d) Memberikan prioritas kegiatan infrastruktur yang menumbuhkan modal social, kegotong royongan masyarakat; e) Masyarakat/warga pemanfaat bersedia memelihara sarana dan prasarana yang dibangun; f) Lahan untuk pembangunan telah tersedia atau dapat disediakan sendiri oleh masyarakat/pemda tanpa menggunakan dana BLM program; g) Memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi sederhana, sehingga pembangunan dan pemeliharaannya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa mendatangkan keahlian atau peralatan dari luar wilayah setempat; h) Tidak bertentangan dengan Kegiatan yang Dilarang oleh program, tidak menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan dan Sosial; i) Tidak mempunyai masalah teknis yang sangat berat/kompleks sehingga dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam kurun waktu sesuai ketentuan program; j) Tidak tumpang tindih dengan yang dibangun oleh pemerintah atau program lain; k) Untuk prasarana yang bersifat jaringan, harus terintegrasi dengan sistem/jaringan pelayanan yang sudah ada (seperti prasarana jalan, jembatan, drainase, irigasi, persampahan). l) Untuk usulan prasarana yang memerlukan dukungan (prasarana atau tenaga bantuan teknis) dari pemda/pihak ketiga lainnya agar dapat berfungsi atau dioperasikan maka hanya dapat disetujui setelah ada bukti


15

komitmen yang pasti antara masyarakat (BKM/LKM) dengan pihak yang akan memberikan dukungan tersebut. (2) Pertimbangan dalam pemilihan teknologi kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan, antara lain: a) Memberikan prioritas sebanyak‐banyaknya penggunaan tenaga kerja setempat, termasuk swadaya masyarakat dengan tetap memenuhi persyaratan sesuai kualifikasi tenaga kerja yang dipersyaratkan; b) Memberikan prioritas pemanfaatan bahan/material lokal, termasuk swadaya masyarakat dengan tetap memenuhi persyaratan standar teknis/spesifikasi teknis pekerjaan yang dipersyaratkan; c) Dalam pemilihan bahan bangunan, teknologi konstruksi dan pelayanan prasarana harus menerapkan kriteria keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta harus mempertimbangkan kemungkinan bencana alam (tanggap bencana); d) Memenuhi standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah/instansi teknis terkait, seperti PU/SKPD terkait sehingga bangunan dapat menjamin Keselamatan (Kekuatan, Keamanan) dan Kesehatan warga pengguna, dapat berfungsi optimal serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya (sosial); e) Dicari karya yang bermutu dan dapat memberikan nilai tambah estetika‐ arsitektural sehingga dapat memberikan pandangan yang sesuai dan harmonis dengan kondisi lokasi/lingkungan prasarana dan budaya setempat; Pola Pelaksanaan dan Pemaketan Kegiatan Lingkungan Pola pelaksanaan kegiatan Infrastruktur PNPM‐MP pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, namun dalam hal terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri maka dapat dibantu oleh pihak ketiga yang lebih mampu. Khususnya dalam kegiatan perencanaan wilayah/kawasan, perencanaan teknis bangunan, pelaksanaan fisik infrastruktur yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan pemasaran kegiatan; Untuk pelaksanaan paket pekerjaan infrastruktur yang merupakan usulan/kebutuhan anggota KSM maka LKM/UPL dapat menunjuk langsung KSM tersebut untuk bertindak sebagai Pelaksana pembangunannya, sedangkan untuk paket kegiatan yang menjadi kebutuhan bersama warga kelurahan atau kebutuhan lebih dari satu KSM maka dapat dipilih salah satu KSM yang ada sebagai Pelaksana pembangunannya. Proses pemilihan KSM tersebut dilakukan secara musyawarah dengan tetap mengutamakan prioritas bagi KSM yang memiliki kemampuan teknis pekerjaan konstruksi dan memilki komitmen dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan antara lain dalam bentuk nilai keswadaayan/kegotong royongan.

16


Besarnya nilai paket pekerjaan pembangunan infrastruktur untuk dilaksanakan melalui/oleh setiap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau pihak ketiga (bila ada) tidak dibatasi oleh biaya pekerjaan. Namun demikian dalam pemaketan ini tetap memaksimalkan perluasan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat dengan tetap mengutamakan prinsip efisiensi, kesatuan sistem infrastruktur, target kualitas dan kemampuan teknis kelompok masyarakat. Indikator Kinerja 1. Jumlah dari setiap jenis kegiatan infrastruktur yang selesai dibangun; 2. Minimal 70% dari prasarana yang dibangun dinilai memiliki kwalitas baik; 3. Prasarana lebih murah 20% dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola tidak bertumpu pada masyarakat, di 80% kelurahan sasaran; 4. Pengelola O&P prasarana yang dibangun telah menjalankan rencana kerjanya selambat‐lambatnya 3 bulan setelah pembangunan selesai;


17

b. Kegiatan Sosial 1) Prinsip‐prinsip pengelolaan kegiatan social Kegiatan Sosial wajib mengikuti prinsip‐prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan dan pedoman yang berlaku dalam PNPM Mandiri Perkotaan (prinsip‐prinsip ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam POB Kegiatan Sosial) antara lain : a) Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian masyarakat. Strategi penanggulangan kemiskinan nasional telah terbagi menjadi 4 klaster, dan domain PNPM terdapat pada klaster yang kedua yaitu program‐program yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pembelajaran, baik terhadap komunitas, KSM maupun penerima manfaat. b) Sesuai dengan Kegiatan yang diprogramkan dalam PJM Pronangkis yang dihasilkan melalui Pemetaan Swadaya dan secara rutin direview melalui tinjauan partisipatif c) Bermanfaat langsung bagi KK Miskin yang tercatat dalam PS2, bukan pemanfaat tidak langsung. d) Mampu menggalang swadaya masyarakat dan merekatkan solidaritas social dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoringnya. Memastikan KSM Sosial bukan kepanitiaan baru tetapi telah berpengalaman menjalankan aktivitas sosial. e) Berkelanjutan, artinya bukan kegiatan instant dan berjangka pendek untuk merespon BLM. Sebab kebutuhan dasar KK miskin yang harus dilayani bersifat menerus. Hal‐hal yang menjadikan sebuah kegiatan berjangka panjang adalah kejelasan pengelola, dukungan financial dan kemitraan dengan pihak ketiga, baik SKPD maupun CSR atau sumber lain f) Mendukung Program Perlindungan Sosial Cluster I seperti Beasiswa miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Cluster IV Program Serba Murah, seperti Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik Murah dsb. g) Membuka Lapangan Kerja dan meningkatkan pendapatan. Kegiatan Sosial yang membuka lapangan kerja baru harus lebih diprioritaskan pelaksanaannya karena bermanfaat dan memberi pemasukan kepada banyak jiwa yang ditanggung oleh masing‐masing KK miskin. Selain itu kegiatan Sosial juga akan berpotensi membuka lapangan kerja baru jika terkait dengan mata pencaharian pokok masyarakat. h) Berkaitan dengan peningkatan kesehatan otomatis akan meningkatkan Angka Harapan Hidup sebagamana ditargetkan IPM. Semakin sehat seseorang akan makin panjang harapan hidupnya, sehingga makin produktif sebagai manusia sejahtera. Adapun area‐area strategis yang digarap mestinya juga berkaitan dengan target‐target MDGs seperti memberantas kelaparan (MDGs 1), mengurangi kematian anak (MDGs 4), meningkatkan kesehatan ibu (MDGs 5), melawan penyakit menularmalaria dan HIV (MDGs 6), serta menjaga daya dukung lingkungan hidup (MDGs 7) yang sehat sebagai habitat hidup jangka panjang. i) berkaitan dengan pendidikan harus mendapatkan prioritas yang sama karena pendidikan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebagaimana

18


j)

ditargetkan dalam IPM, sebagai target ketiga, yaitu menjadikan masyarakat terdidik. Dalam MDGs pendidikan diletakkan pada target ke 2 dan ke‐3 yaitu pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan tidak ada diskriminasi gender dalam mengaksesnya Kemitraan untuk menjaga kesinambungan program. Ketujuh kegiatan di atas akan terjaga keberlanjutannya jika dilaksanakan bermitra dengan berbagai pihak mulai dari level local, regional bahkan global. Dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan yang terpenting adalah bermitra dengan Pemda, Perguruan Tinggi dan swasta. Sebab ketiga kompartemen tersebut yang paling realistis diajak mewujudkan kerjasama jangka panjang di level kota/kab.

2) Pola kegiatan Sebagaimana kegiatan yang lain, Pola Kegiatan Sosial meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi yang dalam pelaksanaannya diwujudkan untuk memenuhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). yaitu : 1. Peningkatan Angka Harapan Hidup melalui pelayanan Kesehatan. 2. Peningkatan Kapasitas SDM, Pelayanan Pendidikan 3. Peningkatan Daya Beli, berkaitan dengan peningkatan pendapatan mata pencaharian Sedangkan jenis kegiatan sosial adalah bentuk‐bentuk kegiatan sebagai realisasi pemenuhan IPM di atas. Jenis‐jenis kegiatan sosial dimaksud antara lain : 1. penyelenggaraan kegiatan sendiri (melalui PNPM Mandiri Perkotaan) bidang kesehatan yang difasilitasi BKM dan KSM seperti; pengobatan gratis, penambahan gizi balita, penimbangan balita, imunisasi, perawatan ibu hamil, 2. fasilitasi dan dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD seperti dukungan pelayanan jamkesmas, pemanfaatan obat generic, vaksinasi, pencegahan penyakit menular (malaria, demam berdarah, HIV), antisipasi pandemi maupun endemi, fogging, dst 3. penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan atas insiatif KSM dan BKM sendiri seperti pemberian bantuan beasiswa berkelanjutan, bantuan seragam sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, penyediaan prasarana sekolah, penyediaan buku‐buku sekolah dsb. 4. fasilitasi dan dukungan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh SKPD seperti, pengendalian dan pengawasan biaya operasional sekolah (BOS), pengawasan bantuan beasiswa, dsb 5. Pelatihan‐pelatihan bagi calon‐calon anggota KSM ekonomi produktif yang belum memiliki ketrampilan dan kemampuan wirausaha atau pengelolaan kegiatan usaha kecil 6. fasilitasi dan dukungan kegiatan santunan berkelanjutan yang didukung swadaya dan pihak ketiga yang membuatnya berkesinambungan. Pihak‐pihak ketiga dimaksud adalah SKPD dan dunia usaha atau swasta. 7. penyelenggaraan Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan sendiri melalui PNPM mandiri Perkotaan 8. fasilitasi dan support Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan oleh SKPD, dunia usaha (CSR) atau Perguruan tinggi melalui PNPM mandiri Perkotaan


19

3)

Sumber pendanaan Sumber pendanaan kegiatan social berasal dari : a. BLM Sosial yang dialokasikan dari dana BLM yang diterima BKM. b. Hasil perguliran kegiatan ekonomi produktif. c. Dana Swadaya dan APBD yang dialokasikan oleh SKPD‐SKPD Teknis d. Dana APBN dari program‐program sector dalam rangka memenuhi program perlindungan sosial 4) Pelaporan hasil kegiatan

Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan progress, maupun laporan final kegiatan. Laporan disampaikan kepada BKM melalui UPS. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atau sumberdana lain. Di dalam Laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah mengcover berapa KK miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauhmana output dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalah konsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasi laporan. c. Kegiatan Ekonomi (Pinjaman Bergulir) Kegiatan ekonomi melalui intervensi pinjaman bergulir dilaksanakan baik dengan pola konvensional maupun pola syariah, dalam perkembangannya disamping bersifat reguler juga diterapkan program lanjutan berupa Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK). Ketentuan umum dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah sbb: 1) Organisasi Pengelola Pinjaman Bergulir Dalam Pengelola kegiatan Pinjaman Bergulir dilaksanakan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang merupakan salah satu Unit Pengelola dari 3 Unit Pengelola di bawah BKM/LKM. Adapun kedudukan UPK dalam struktur organisasi BKM disajikan di Gambar‐1.

20


Gambar 1 : STRUKTUR ORGANISASI LKM/BKM LKM/BKM

Sekretariat

Pengawas

Unit Pengelola Lingkungan

Unit Pengelola Keuangan

Unit Pengelola Sosial

Masyarakat

Unit Pengelola Keuangan (UPK) dikelola secara ideal oleh 4 (empat) personil dengan pembagian tugas sebagai Manajer, Petugas pinjaman, Petugas Pembukuan dan Kasir. Apabila kegiatannya masih relatif kecil UPK minimal dikelola 2 (dua) orang personil dengan tugas Manajer merangkap sebagai petugas pembukuan (Pembuku) dan Kasir merangkap sebagai petugas pinjaman. Adapun struktur organisasi UPK secara lengkap (ideal) dan minimal di sajikan di Gambar 2 dan 3. Gambar 2 :STRUKTUR ORGANISASI UPK (Lengkap) Manajer UPK

Petugas Pinjaman

Pembuku

Kasir

KSM/Masyarakat


21

Gambar 3 :STRUKTUR ORGANISASI UPK (Minimal) Manajer UPK

Pembuku

KSM/Masyarakat

2) Sasaran Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2. Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi: a) Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam Daftar PS2. b) Minimal 30% peminjam adalah perempuan c) Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang dan telah menggalang tabungan kelompok minimal 3 bulan berturut‐turut. d) Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil chanelling dengan kebijakan pinjaman yang jelas e) Tambahan Khusus Sasaran bagi kegiatan PMPK adalah :  Memiliki kegiatan produktif yang berpotensi dikembangkan (prospektif) KSM Ekonomi. Jenis usaha sektor jasa maupun produksi yang prospektif pemasaran tinggi dan melibatkan warga miskin. KSM Lingkungan. Memiliki kegiatan produktif seperti pembuatan batu bata/batako, berpengalaman membangun sarana produksi atau instalasi lingkungan yang mendukung produksi/penghidupan (pasar lokal/kios), prasarana limbah usaha dll. KSM Sosial. Pernah melakukan pelatihan kerja, magang, dan tindaklanjut usahanya berkelanjutan

22


 Bagi KSM yang memiliki kegiatan dana bergulir pernah mendapatkan pinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lain dengan tingkat pengembalian pinjaan >90%.  Bagi KSM bentukan baru dari warga miskin yang berasal dari beberapa KSDM yang memiliki usaha sejenis, aneka usaha atau memiliki potensi untuk membentuk Kelompok Usaha bersama (Kube) 3) Pendekatan Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui: a) Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan ditingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin. b) Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat . c) Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin. d) Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM) e) Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan pembukuan sederhana. f) PPMK fokus pada penguatan KSM dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat 4) Prinsip‐Prinsip Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM/UPK antara lain adalah: a)

Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan;

b)

Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan

c)

Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan‐kegiatan produktif lainnya;


23

d)

Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada LKM;

e)

Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan

f)

Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan;

g)

UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai;

h)

UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK maupun konsultan pelaksana (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek.

i)

Secara khusus prinsip dasar PPMK sebagai berikut:  Kemitraan, semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan PPMK didorong untuk mewujudkan kemitraan dan kerjasama sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi upaya dan manfaat kegiatan bagi warga miskin.  Kewirausahaan, dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat memerlukan jiwa pelaku usaha yang kuat, kukuh, kreatif dan tidak mudah terguncang, dalam menghadapi penghidupannya dapat lebih produktif, tumbuh dan berkelanjutan.  Kelembagaan KSM, menjadi wahana belajar mengukuhkan pranata sosial yang memperteguh kebersamaan dalam memperjuangkan tujuan dan kepentingan anggota‐anggotanya serta memperkokoh kemandirian KSM dalam mengembangkan kapasitas sosial ekonomi anggotanya.  Kearifan lokal, pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat didasarkan optimalisasi sumberdaya setempat yang ada di wilayahnya maupun sekitarnya, baik sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya produksi dan pasar, sumber daya pendanaan dan sumber daya lainnya dalam rangka mendukung usaha yang akan dikembangkan  Keberlanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

5) SKIM Pinjaman Bergulir a) SKIM/ketentuan pinjaman bergulir (Reguler)  Peminjam adalah warga miskin yang tergabung dalam Kelompok KSM dengan anggota minimal 5 orang dan minimal 30 %nya adalah wanita.

24


 Pinjaman untuk mengembangkan usaha yang tidak melanggar ketentuan, bukan untuk menunjang kepentingan militer atau politik  Besar Pinjaman pertama kali maksimal Rp.1.000.000,‐ per orang (disesuaikan dengan usahanya dan kemampuan bayarnya). Besar pinjaman berikutnya tergantung pada pembayaran kembalinya, dan besar pinjaman maksimal Rp 3.000.000.  Jasa pinjaman minimal 1,5% per bulan dihitung dari pokok pinjaman mula‐ mula (besar pinjaman yang diterima), selain dengan sistem jasa dapat dikembangkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan LKM/BKM dengan masyarakat. Jasa pinjaman yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat LKM/BKM minimal harus dapat menutup semua biaya UPK yaitu biaya dana (apabila ada), biaya operasional UPK, biaya resiko pinjaman, memelihara nilai modal awal (inflasi), serta tingkat keuntungan tertentu yang dapat digunakan untuk: pemupukan modal, BOP LKM, Dana Lingkungan dan Dana Sosial, dll.  Jangka waktu pinjaman 3–12 bulan, disesuaikan dengan kegiatan usaha peminjam.  Peminjam hanya bisa meminjam sebanyak‐banyaknya 4 kali pinjaman dengan catatan pengembaliannya lancar.  Angsuran Pinjaman maksimal bulanan tanpa tenggang waktu pembayaran (grace period), namun apabila pinjaman diberikan untuk sektor pertanian yang hasilnya musiman dimungkinkan angsuran secara musiman dengan bunga dibayar secara bulanan. b) SKIM pinjaman Pola PPMK Ketentuan‐ketentuan pelaksanaan pengelolaan pinjaman modal usaha di kegiatan PPMK  Peminjam, penerima manfaat atau peminjam adalah KSM yang telah memenuhi kriteria peserta PPMK sbb: -

KSM Kube (Kelompok Usaha Bersama), yaitu kumpulan para peminjam/wirausahawan yang mempunyai satu usaha dan dikelola secara bersama‐sama

-

KSM Sejenis, yaitu yaitu kumpulan peminjam/wirausahawan yang mempunyai usaha sejenis dan/atau saling terkait.

-

KSM Aneka Usaha, yaitu kumpulan peminjam/wirausahawan yang mempunyai usaha beraneka ragam dalam satu kelompok.


25

 Tabungan, merupakan salah satu kegiatan ekonomi KSM maupun UPK dalam rangka memperkuat modal sendiri menuju keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat maupun lembaga.  Besar Pinjaman/Pembiayaan, mempertimbangkan keterbatasan dana BLM PPMK, UPK dalam memberikan pinjaman bergulir PPMK adalah sesuai kelayakan proposal yang diajukan KSM dengan ketentuan maksimum Rp.30.000.000 untuk setiap KSM dan maksimum Rp.5.000.000 untuk setiap anggota KSM.  Jasa pinjaman, sebesar 1%‐3% per bulan dihitung dari pokok pinjaman mula‐ mula (besar pinjaman yang diterima)  Jangka Waktu Pinjaman dan Frekuensi Pinjaman, disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam berdasarkan kelayakan usaha dan kemampuan membayar kembali.  Angsuran Pinjaman, dapat dilakukan berdasarkan perputaran dan kemampuan usaha KSM, yaitu pembayaran dengan cara harian, mingguan, bulanan, atau musiman seperti peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dll. c) Pinjaman Pola Syariah BKM/LKM menetapkan pelayanan pinjaman pola syariah, apabila masyarakat menghedaki pelayanan pinjaman bergulir dengan pola syariah Adapun jenis jenis pembiayaan dengan pola syariah adalah sbb:  Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Al – Mudharabah. Merupakan perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Al – Musyarakah. Merupakan perjanjian diantara pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.  Pembiayaan dengan prinsip jual beli Al – murabahah. Merupakan perjanjian jual beli antara pemberi pinjaman dan peminjam membeli barang yang diperlukan oleh peminjam dan kemudian menjualnya kepada peminjam yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati pemberi pinjaman dengan peminjam. Bai’as‐salam. Merupakan perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat‐syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

26


Bai’al‐istisna’. Merupakan perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.  Pembiayaan dengan prinsip sewa Al‐ Ijarah. Merupakan perjajian sewa menyewa suatau barang dalam waktu tertentu melalaui pembayaran sewa. Al‐ijarah Muntahiya Biltamlik/wa Iqtina. Merupakan perjajian sewa menyewa suatau barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.  Pembiayaan jasa pelayanan Al‐Wakalah. Merupakan akad perwakilan antara dua pihak, umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (letter Of Credit), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentranfer dana nasabah ke pihak lain. Al – Kafalah. Merupakan jaminan yang diberikan oleh penangguang (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiaban pihak kedua atau yang ditanggung. Al‐Hawalah. Merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Rahn. Merupakan akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gatinya atau menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Al‐Qardh. Merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamakan tanpa mengharapkan imbalan atau penyediaan dana dan/atau tagihan antara pemberi pinjaman syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.


27

28


BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN


29

3.1 Tahapan Pelaksanaan Umum Kegiatan Lingkungan Secara umum mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana, mencakup 3 tahapan utama, yaitu a). Tahap Perencanaan Teknis, b). Tahap Pelaksanaan Pembangunan (Konstruksi/Fisik) dan c). Tahap Pasca Konstruksi (Operasi/Pemanfaatan & Pemeliharaan). Masing‐masing tahapan mencakup lingkup kegiatan sebagai berikut : 1) Tahap Perencanaan Teknis Perencanaan teknis infrastruktur program PNPM Mandiri Perkotaan secara sederhana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun rencana opersional/pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara rinci/detil yang dilakukan oleh masyarakat sebelum melaksanakan tahapan pembangunan fisik/konstruksi. Sasaran perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan infrastruktur ini adalah masyarakat mampu menyusun rencana teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dapat menjamin terwujudnya infrastruktur yang diinginkan sesuai dengan ketentuan, kriteria/standar teknis bangunan (mutu yang dipersyaratkan), dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Adapun ukuran dan standar keluaran yang ingin dicapai adalah :  Jenis Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat





  

  

sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan yang telah disepakati oleh masyarakat secara bersama (Renta/PJM‐ Pronangkis/RTPLP); Luas lahan yang diperoleh/tersedia, sesuai kebutuhan bangunan yang dan tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat (pemilik lahan dan warga sekitarnya); Tersedianya rencana teknis bangunan (Desain/Gambar, Spesifikasi Teknis) yang memenuhi kriteria/standar teknis bangunan yang sudah ditetapkan oleh instansi teknis seperti PU; Tersedianya rencana teknis pengamanan dampak lingkungan dan sosial sesuai ketentuan pembangunan yang berlaku; Tersedianya rencana biaya pembangunan yang efisien (termasuk tidak menimbulkan biaya tinggi atau sesuai dengan kebutuhan kegiatan dilapangan); Tersedianya rencana waktu pelaksanaan pembangunan yang efektif (dapat dicapai, termasuk tidak melampaui batas waktu yang ditentukan oleh program); Tersedianya rencana pengadaan yang sesuai dengan metode pengadaan yang telah ditetapkan program. Adanya Komitmen warga penerima manfaat untuk memelihara bangunan secara bersama‐sama; Tersedianya Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur yang benar dan lengkap sesuai substansi yang dipersyaratkan program;

30


Adapun mekanisme pelaksanaan perencanaan secara umum meliputi 2 tahap kegiatan : a). persiapan dan b). pelaksanaan perencanaan teknis, berikut : A. Persiapan, pada tahap ini dilakukan pengorganisasian Tim yang akan melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, sekaligus pemberian bimbingan/Coaching sehingga dapat melakukan kegiatan perencanaan teknis. B. Pelaksanaan Perencanaan Teknis Pelaksanaan Kegiatan, sekurang‐kurangnya mencakup kegiatan : 1) 2)

3) 4)

Penyediaan Lahan dan perijinan yang dibutuhkan; Perencanaan Teknis, mencakup kegiatan Pembuatan Desain/Gambar‐ gambar perencanaan teknis & Spesifikasi Teknis, Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial, Lingkup Kegiatan Konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, termasuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja & Syarat (RKS) Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pihak ketiga (bila ada). Penyusunan Proposal pelaksanaan kegiatan; Verifikasi Kelayakan Proposal Pelaksanaan kegiatan.

Secara rinci, cakupan, keluaran dan pelaku kegiatan perencanaan tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Tabel. 3.1. Tahap Perencanaan Teknis Kegiatan Lingkungan

No 1

2 3

URAIAN KEGIATAN Penyediaan Lahan

Survey Teknis Prasarana, termasuk photo Kondisi Awal (0%) Survey Swadaya Masyarakat

KELUARAN KEGIATAN

PELAKU UTAMA



Tersedia lahan yang sesuai kebutuhan bangunan yang diinginkan (dan mendukung tercapainya mutu/manfaat bangunan);  Pemilik/warga yang terkena dampak pembangunan termasuk penduduk asli disekitarnya, terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memahami sepenuhnya konsekuensi/akibat-akibat penyediaan lahan tersebut bagi dirinya;  Kepuasan pemilik/warga yang terkena dampak atas terselesaikannya persyaratanpersyaratan atau tuntutan yang diinginkan, seperti kompensasi/ganti rugilainnya (bila ada); Tersedia data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya Adanya kontribusi keswadayaan masyarakat (tenaga kerja/Bahan/Alat, konsumsi) untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan infrastruktur

UPL/TPP/KSM

KSM/TPP

KSM


31

No 4 5 6

7

8

10

11 12

13

32

URAIAN KEGIATAN Survey Harga Satuan Survey Calon Tenaga Kerja Kesepakatan Swadaya

Kesepakatan Harga

Penyusunan Desain, Gambar Teknis & Spesifikasi Teknis. Khusus untuk kegiatan ND, termasuk RKS untuk Pengadaan Pihak Ketiga (bila ada). Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial Menentukan Lingkup kegiatan Pekerjaan Konstruksi Perhitungan RAB

Jadwal Pelaksanaan

KELUARAN KEGIATAN Tersedianya data/informasi harga satuan dasar upah/bahan /alat, minimal pada 3 toko/pemasok setempat/terdekat Tersedianya calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan Disepakatinya rencana/target swadaya masyarakat yang akan dikontribusikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur; Disepakatinya harga satuan tiap jenis tenaga kerja, bahan/alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Adanya Gambar perencanaan Teknis & Spesifikasi Teknis sebagai persyaratan mutu sesuai kriteria dan persyaratan teknis bangunan. Khusus untuk kegiatan PLPBK ditambah produk ”Contoh Bentuk Propsal” untuk acuan KSM, termasuk RKS untuk Pengadaan Pihak Ketiga (bila ada). Tersedianya rencana bangunan yang mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif sosial dan lingkungan Diketahuinya Jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, satuan pengukurannya, Kuantitasnya, termasuk metode pelaksanaannya;  Diperolehnya Lingkup Pekerjaan Konstruksi (Jenis-jenis Pekerjaan, satuan pengukurannya, Kuantaitasnya, Metode Pelaksanaannya dan Urutan Pelaksanaan pekerjaannya)  Diperolehnya Volume/kuantitas kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat termasuk administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan/menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur;  Diperolehnya total nilai RAB proyek/subproyek (baik dari kontribusi swadaya masyarakat, Dinas/APBD dan dana dari BLM/APBN)#.  Terintegrasinya rencana penggunaan dana dari sumber-sumber pembiayaan yang ada; # Khusus untuk kegiatan PLPBK, RAB yang disusun oleh UPL/TPP adalah perhitungan RAB secara teknis (Engineering Estimate/Harga Perhitungan Sendiri) untuk menjadi acuan plafon harga pembangunan sehingga belum mencakup Swadaya Masyarakat. Diketahuinya jangka waktu pelaksanaan proyek/keseluruhan pekerjaan yang paling


PELAKU UTAMA KSM KSM

UPL/TPP/KSM

UPL/TPP/KSM

UPL/TPP/KSM

UPL/TPP/KSM

UPL/TPP/KSM

UPL/TPP/KSM

KSM

No

14

URAIAN KEGIATAN

Rencana Pengadaan

15

Organisasi & Tim Pelaksana Lapangan

16

Pernyataan Kesanggupan O&P

17 18

Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan & Pengajuan ke LKM Verifikasi Kelayakan Dokumen Proposal

KELUARAN KEGIATAN

PELAKU UTAMA

realistis dan tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh program; Diperolehnya rencana pengadaan kebutuhan yang akan dilakukan oleh KSM Pelaksana kegiatan, sesuai dengan persyaratan pengadaan program; Adanya struktur organisasi dan Tim Pelaksana kegiatan dilapangan;

KSM

Adanya komitmen bersama warga untuk melaksanakan Operasi & Pemeliharaan (O&P) prasarana Adanya Dokumen Proposal Pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan oleh Calon Pelaksana Pekerjaan Diperolehnya Pelaksana Kegiatan berikut Rencana Kerjanya yang menjamin terwujudnya bangunan secara, efisiensi, kualitas sesuai ketentuan/standar teknis bangunan dan peraturan yang di persyaratkan;

KSM UPL/TPP/KSM KSM UPL/TPP bersama Pendamping bidang Teknik

Untuk kegiatan PLPBK/ND, maka kegiatan perencanaan teknis menjadi tanggungjawab dari UPL yang dalam menjalankan tugas‐tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana Pembangunan (TPP). Dan untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis boleh dibantu oleh pihak ketiga Konsultan/Tenaga Ahli Perencana Teknis. Selanjutnya hasil perencanaan teknis tersebut menjadi dasar/acuan bagi KSM untuk menyusun Proposal Pelaksanaan Kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan Reguler/BLM Reguler, proses perencanaan teknis dilakukan secara terintegrasi dengan penyusunan Proposal pelaksanaan kegiatan oleh KSM calon pelaksana pembangunan pekerjaan (fisik). Produk Kegiatan Produk/hasil kegiatan perencanaan infrastruktur pada dasarnya berupa data/informasi kegiatan dan Rencana Kerja hasil perencanaan teknis untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sekurang‐kurangnya mencakup data/dokumen berikut : a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan; Data “Pernyataan Kontribusi Lahan yang telah disetujui oleh pemiliknya, termasuk Persetujuan Pemda terkait perubahan lahan (bila ada); Desain/Gambar‐gambar perencanaan & Spesifikasi Teknis; Daftar Keswadayaan Masyarakat yang telah disepakati berdasarkan hasil survey investigasi; Daftar Harga Upah/Bahan/Alat yang telah disepakati berdasarkan hasil survey minimal 3 Toko/pemasok; Daftar Calon Tenaga kerja yang telah disepakati berdasarkan hasil survey investigasi; Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial; Daftar Kuantitas Pekerjaan; Perhitungan RAB Pelaksanaan Pekerjaan;


33

j) k) l) m)

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; Struktur Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan; Rencana Pengadaan Bahan/Alat; Pernyataan Kesanggupan O&P oleh masyarakat

Untuk kegiatan infrastruktur kelurahan Reguler maka keseluruhan data/dokumen tersebut menjadi satu kesatuan dalam satu buku Dokumen Proposal Usulan Kegiatan KSM sedangkan untuk kegiatan PLPBK maka data/dokumen tersebut boleh disusun dalam buku yang terpisah, sekurang‐kurangnya : Buku Hasil Perencanaan Teknis dan buku Proposal Usulan Kegiatan KSM. 2) Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi) Setelah semua rencana disusun, organisasi telah ditetapkan, orang‐orang telah ditunjuk dan memahami tugas dan tanggungjawabnya, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan. Sasaran proyek pembangunan Infrastruktur adalah mewujudkan infrastruktur yang diinginkan sesuai dengan ketentuan, kriteria/standar teknis bangunan (mutu yang dipersyaratkan) dalam kurun waktu tertentu dan biaya yang telah ditetapkan (direncanakan) serta dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Secara rinci sasaran ini meliputi :  Terwujudnya bangunan yang memenuhi atau sesuai dengan ketentuan/peraturan

   

yang berlaku, standar/persyaratan teknis bangunan yang sudah ditetapkan, yaitu menjamin keselamatan (keamanan/kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang menggunakannya) dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan (Tepat Mutu); Terwujudnya bangunan dalam kurun waktu yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan/direncanakan (Tepat Waktu); Terwujudnya bangunan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan/direncanakan (Tepat Biaya); Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pembangunan (Tertib Administrasi & Keuangan proyek); Berfungsinya Organisasi Pengelola O&P dan atau berjalannya kegiatan Operasi & Pemeliharaan prasarana dari, oleh dan untuk masyarakat sehingga bangunan dapat bermanfaat secara terus menerus bagi masyarakat (berkesinambungan atau berkelanjutan);

Adapun ukuran dan standar keluaran yang ingin dicapai adalah :  Jumlah jenis pekerjaan konstruksi (baik pekerjaan bangunan utama maupun

kelengkapan bangunan) yang dilaksanakan, minimal sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah ditetapkan/direncanakan;  Volume setiap jenis pekerjaan yang dilaksanakan minimal sesuai dengan volume yang telah ditetapkan/direncanakan;  Kualitas setiap jenis pekerjaan yang dilaksanakan minimal sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan sebagaimana yang telah ditetapkan/direncanakan;

34


 Jangka waktu penyelesaiaan keseluruhan pekerjaan (proyek) minimal sesuai dengan  

  



waktu yang telah direncanakan; Jumlah Biaya penyelesaiaan keseluruhan pekerjaan (proyek) sesuai dengan biaya yang telah direncanakan; Jumlah kegiatan pengamanan dampak sosial dan lingkungan yang dilaksanakan minimal sesuai dengan kegiatan pengamanan dampak sosial dan lingkungan yang telah direncanakan; Cara pengadaan barang/Jasa pelaksana pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan cara pengadaan yang telah ditetapkan/direncanakan; Progres pelaksanaan proyek dan pemanfaatan dana telah mencapai 100% (selesai); Jumlah jenis administrasi dan pelaporan kegiatan/keuangan yang dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan standar administrasi yang ditetapkan program dan diarsipkan dengan baik; Berita Acara terbentuknya Organisasi O&P ditingkat masyarakat, termasuk disepakatinya Rencana Kerja & sumber pembiayaan O&P prasarana yang dibangun;

Mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan secara umum meliputi 2 tahap kegiatan : a). persiapan dan b). pelaksanaan pembangunan/Konstruksi, berikut : a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meliputi kegiatan : a) Pembentukan/Pengembangan Organisasi Pengelola O&P prasarana (termasuk rencana kerja dan aturan mainnya); b) Penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana‐ Lingkungan (SPPD‐L); c) Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K); d) Coaching/Pelnguatan Teknis dan Administrasi bagi KSM; e) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek; b. Pelaksanaan Konstruksi : Pada tahap ini, dilaksanakan kegiatan‐kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan‐kegiatan tersebut. Kegiatan‐kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : a) Pencairan Dana; b) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat; c) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat (bila ada), khusus untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat; d) Praktek Kerja Lapangan bagi KSM; e) Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik; f) Supervisi kegiatan Konstruksi; g) Membuat Administrasi/Laporan Harian, Mingguan dan Kemajuan Pekerjaan; h) Membuat Dokumentasi (Photo‐photo) kondisi 50%, 100%; i) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100%; j) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Mingguan Lapangan; k) Pelaksanaan Pemeriksaan/Sertifikasi & Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2) dan SP3; l) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan KSM;


35

m) Serah Terima Prasarana Kepada Pengelola Pemanfaatan/Operasi & Pemeliharaan (O&P) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh phak ketiga (bila ada); Secara rinci, cakupan, keluaran dan pelaku kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Tabel. 3.2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan No 1 2

3

4

5

36

URAIAN KEGIATAN Rembug Organisasi O&P Penajaman Kerja

Penyiapan Pengelola Rencana

Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPD-L) Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)

Coaching KSM (Teknis, Administrasi, Keuangan)

KELUARAN KEGIATAN  Terbentuknya Struktur Organisasi dan Tim Pengelola O&P  Adanya aturan main Pengelola O&P  Adanya rencana pelaksanaan pembangunan yang lebih rinci/detail atau lebih siap dijalankan dilapangan (realistis), khususnya terkait jadwal pelaksanaan, rencana pengadaan/mobilisasi tenaga kerja/ bahan/alat, rencana tim pelaksana lapangan, rencana Tenaga Kerja yang akan terlibat;  Tersedianya Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB/SPPD-L) yang telah ditandatangani oleh semua pihak terkait;  Diperoleh kepastian adanya Organisasi & Rencana Kerja O&P yang telah disepakati warga;  Diperolehnya kesepakatan rencana pelaksanaan pembangunan yang lebih rinci/detail atau lebih siap dijalankan dilapangan (realistis), khususnya terkait :  Jadwal pelaksanaan Pekerjaan;  Jadwal mobilisasi Lapangan;  Rencana Pengadaan bahan/alat;  Personil/Tim pelaksana lapangan;  Ketersediaan Tenaga Kerja yang akan terlibat;  Meningkatnya pemahaman & komitmen pihak Pelaksana untuk melaksanakan Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati seperti tepat waktu, mutu, biaya dan tertib administrasi;  Meningkatnya pemahaman/ keterampilan para Pelaksana Pekerjaan terhadap manajemen pelaksanaan, prosedur administrasi & pendanaan, persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakannya;  Adanya Tim Pelaksana Kegiatan Yang Paham Tugas/Tanggungjwabnya;


PELAKU UTAMA UPL/TPP/KSM

KSM

LKM/UPL bersama KSM

UPL/TPP, KSM dan Fasilitator Teknik


No 7

URAIAN KEGIATAN Sosialisasi Kegiatan

KELUARAN KEGIATAN  Tersosialisasinya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dokumen Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama/SPPD-L Dana BLM Cair dari LKM kepada pihak Pelaksana Pekerjaan untuk dimanfaatkan;

8

Pencairan Dana

9

Rembug Pengadaan

Diperolehnya pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerja masyarakat dalam rangka penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan yang dibutuhkan. (hanya dilakukan pada setiap ada kegiatan Pengadaan Terbatas);

Mobilisasi

Tersedianya kebutuhan pelaksanaan pekerjaan (Tenaga Kerja/Bahan/Alat) dilapangan/lokasi pekerjaan Meningkatnya keterampilan dan ketelitian kerja dari tenaga kerja/pelaksana pekerjaan dilapangan untuk mencapai kualitas yang sesuai standar teknik pekerjaan konstruksi;  Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi/ bangunan sesuai volume dan kualitas yang dipersyaratkan/ telah direncanakan;  Tepat waktu, sesuai waktu pelaksanaan yang dipersyaratkan/ telah direncanakan;  Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi/bangunan sesuai biaya pelaksanaan yang dipersyaratkan/ telah direncanakan  Kegiatan/Pekerjaan terlaksana secara benar, lancar (terkoordinasi) dan terarah;  Meningkatnya kemampuan dari personil organisasi pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan tugas/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya secara benar dan teliti;  Dilakukan tindakan perbaikan atau penyelesaiaan atas temuan penyimpangan/kesalahan/kekurangan dari setiap pekerjaan sehingga dapat kembali sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan/direncanakan sebelumnya; Diperolehnya informasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Tergali masalah-masalah yang menjadi penghambat dan rumusan tindakan untuk mengatasinya (hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat dalam periode waktu tersebut);  Adanya Keterbukaan, menghindari pertentangan, alat monitoring, bahan penyusunan laporan;  Adanya Tertib administrasi kegiatan, termasuk Pelaporan Kemajuan dan Dokumentasi/Photo 50%, 100%;

10 11

Praktek Kerja Lapangan

12

Pelaksanaan Konstruksi, termasuk kegiatan Pengamanan Dampak

13

14

15

Pengendalian/Supervisi Pelaksanaan, termasuk pemantauan pengamanan Dampak

Rapat Lapangan

Evaluasi

Pembuatan Administrasi Kegiatan, Pelaporan, Dokumentasi/Photo 50%, 100%;

PELAKU UTAMA UPL/TPP dan KSM LKM & KSM Tim Pengadaan KSM KSM UPL/TPP, KSM dan Fasilitator Teknik

KSM Pelaksana



KSM


37

No

URAIAN KEGIATAN

KELUARAN KEGIATAN

PELAKU UTAMA

16

Pemeriksaan/Sertifikasi, termasuk BAP2 & SP3

 Kualitas hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur tercapai sesuai dengan ketentuan/standar teknis yang di persyaratkan/ direncanakan;  Adanya kesepakatan bersama para pihak terkait, tentang penyelesaiaan 100% (keseluruhan) kegiatan pihak pelaksana pekerjaan sesuai SPPB/SPPD-L yang telah disepakati;


17

Penyusunan LPJ Pelaksana Pekerjaan

Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan yang lengkap dan benar dari Pihak Pelaksana;

KSM

18

Rembug Pertanggungjawaban Pelaksana Pekerjaan

Pihak Pelaksana Pekerjaan dapat mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai SPPB/SPPD-L yang telah disepakati;

UPL/TPP, KSM

3)

Tahap Pasca Konstruksi, atau pelaksanaan Operasi/Pemanfaatan & Pemeliharaan sarana & prasarana yang telah dibangun. Pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan, penanggungjawab dan rencana pengelolaan O&P prasarana yang baik sesuai kebutuhan sarana & prasarana yang telah dibangun. Pemanfaatan/Operasi dan Pemeliharaan (O&P) adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Tujuan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan ini adalah :  Untuk memelihara prasarana secara berkelanjutan;  Adanya jaminan terhadap kualitas prasarana;  Adanya keuntungan yang berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana Sedangkan ukuran keberhasilan kerja Pengelolaan O&P, antara lain :  Kegiatan bersama, mampu menumbuhkan kesetiakawanan dalam pemanfaatan & pemeliharaan prasarana agar prasarana tersebut dapat berkesinambungan;  Ketentuan kelompok, tertulis dan menjadi aturan kerja kelompok yang saling ditaati;  Keanggotaan mantap, semua anggota tahu akan hak dan kewajibannya.  Rapat anggota, berjalan rutin dan dihadiri anggota.  Administrasi dan pelaporan, dikerjakan dengan tertib.  Ada usaha kelompok, untuk membiayai pemeliharaan sarana & prasarana;  Pengurus, aktif menggerakkan dan memotivasi anggota agar kegiatan bisa berjalan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu ada Pengelola O&P yang bertindak selaku penggerak utama kegiatan atau Penanggungjawab O&P. Secara umum tugas‐tugasnya adalah : 1) Menyusun rencana pemanfaatan prasarana 2) Menyusun rencana penerimaan dan belanja Pengelola

38


3) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan pembangunan prasarana; 4) Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan pembangunan prasarana; 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelolaan Sarana & Prasarana yang menjadi tanggungjawabnya Selanjutnya Pengelola O&P ini menjalankan Rencana Kerja O&P yang secara umum mencakup kegiatan : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Kegiatan Pendataan Anggota; Penggalian sumber‐sumber pembiayaan; Monitoring dan Inventarisasi kondisi prasarana; Monitoring dan Inventarisasi kondisi prasarana; Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan (termasuk pengembangan bila perlu); Rapat‐rapat Berkala; Pelaporan secara Berkala;

Secara rinci, cakupan, keluaran dan pelaku kegiatan pelaksanaan Pengelolaan O&P tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut Tabel. 3.3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan O&P No

URAIAN KEGIATAN

KELUARAN KEGIATAN  Adanya Daftar sarana/prasarana

1

Pendataan Anggota

2

Penggalian sumber-  Diperoleh pembiayaan sumber pembiayaan Monitoring Inventarisasi prasarana

dan  kondisi



Penyusunan RAB dan  Jadwal Perbaikan 

Rapat-rapat Berkala

  

Pelaporan Berkala

secara 

warga

pemanfaat

dana/swadaya untuk pemeliharaan sarana/prasarana baik dari masyarakat maupun Pemda/swasta/pihak lainnya. Diketahuinya kondisi terkini penggunaan dan pemeliharaan dari prasarana (baik/rusak), termasuk komponen prasarana yang rusak/perlu penggantian/perbaikan; Diketahui upaya-upaya penanganan untuk perbaikan kerusakan; Diketahui kebutuhan biaya untuk perbaikan prasarana; Diketahui waktu kapan akan dilaksanakan perbaikan; Diketahui perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja Pengelolaan O&P; Tergali masalah-masalah yang menjadi penghambat dan rumusan tindakan untuk mengatasinya; Adanya Daftar Hadir & Notulen Rapat Adanya laporan perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja Pengelola O&P yang lengkap dan benar secara berkala;

PELAKU Sekretaris/ Administrasi bersama Anggota Bendahara/ Keuangan/ Pendanaan bersama Anggota Petugas Lapangan/Teknis bersama Anggota

Petugas Lapangan/Teknis bersama Anggota

Ketua bersama Anggota

Ketua bersama Pengurus


39

3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial a. Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi seluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalam proses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitas sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM, UPS dan KSM Sosial, yaitu : 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2)Bimbingan dan pendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) Pendampingan KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6) Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi penting dalamiat tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen program yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangka mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.

Sosialisasi pengelolaan Kegiatan Sosial

1

Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/ Panitia

9

KSM/Panitia Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

10

8

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pendampingan pada BKM/ LKM + UPS

Pembangunan/penguatan KSM/Panitia Sosial

2

3

1. Diutamakan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan 2. Kemanfaatan langsung kepada PS2 (cek daftar PS2) 3. Jika terkait mata pencaharian diprioritaskan yang menunjang ekonomi,meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis) 4. Keberlanjutan 5. Penggalangan Swadaya 6. Kerjasama Kemitraan 7. Transparansi & Akuntabilitas

Perbaikan usulan kegiatan (Belum Layak)

7

Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak) Pendampingan KSM/ Panitia Sosial untuk Penyusunan Usulan Kegiatan dan Laporan

4 6

Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM

KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan Kegiatan

40


5

Sosialisasi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosial

11

b. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana ke dalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadaya dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapat dicermati sejauhmana kegiatan mampu menggalang mitra strategis yang membuatnya berkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana BLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkan tetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupun tanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapat dicek partisipasi, seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan 9) Tahap Pelaksanaan kegiatan sosial oleh panitia. c. Pengendalian dan Evaluasi Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan progress, maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atau sumberdana lain. Di dalam Laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah mengcover berapa KK miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauhmana output dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalah konsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasi laporan. Selengkapnya proses dan mekanisme pelaksanaan kegiatan sosial tertuang dalam tabel berikut ini. Untuk diketahui, tabel berikut ini juga termuat dalam Pedoman Operasi Baku (POB) Kegiatan Sosial, yaitu : 1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan social no

1

2

Kegiatan/Tujuan Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, seperti menyiapkan bahan sosialisasi, koordinasi dengan Lurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkan peserta yang akan diundang, waktu yang tepat, susunan acara, dll. Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pokok-pokok pesan yang perlu untuk dipahami oleh peserta adalah :  Penjelasan tentang tujuh prinsip-

Pelaku Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Pelaksana : Lurah/Kades Peserta : BKM/LKM+UPS relawan(KBK),

Output

Bahan sosialisasi

Daftar hadir sosialisasi dan catatan proses tanya jawab


41

Catatan : kegiatan ini dilakukan di

tingkat kelurahan, dan dapat dilanjutkan oleh BKM/LKM dan relawan dengan memanfaatkan berbagai kegiatan warga

Aparat Kel/Desa, Warga Miskin PS2 (lk/pr), ormas, lembaga sosial, yayasan, dll. Fasilitator : Fasilitator Kelurahan

3

Buat berita acara hasil sosialisasi yang dilampiri dengan daftar hadir peserta sosialisasi

Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Berita Acara hasil sosialisasi

4

Setelah acara sosialisasi, koordinasikan dengan BKM/LKM tentang rencana pelaksanaan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, tetapkan waktu dan tempatnya


Jadwal definitif kegiatan dan penanggung jawabnya

prinsip pengeloaan kegiatan sosial  Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial  Alur pelaksanaan kegiatan

2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS No 1

2

3

Kegiatan/Tujuan Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, seperti menyiapkan bahan, format, koordinasi dengan BKM/LKM, memilih waktu yang tepat, dll. BKM/LKM mengundang anggotanya berserta personil UPS untuk hadir pada pertemuan bimbingan pengelolaan Kegiatan sosial Pelaksanaan bimbingan, Fasilitator menerangkan tentang pentingnya untuk memahamkan masyarakat khususnya seluruh warga miskin yang ada di PS-2. Menjelaskan detail delapan prinsip pengelolaan kegiatan sosial dan bagaimana penerapannya di masyarakat.

4

42

Membimbing dan simulasi pengisian format-format: usulan kegiatan, laporan hasil kegiatan, RAB dan laporan keuangan. Penugasan kepada peserta untuk pengisian format-format agar semakin terampil. Pendampingan intensif (interpersonal/ group) kepada BKM/LKM dan UPS dalam memahami konsep, dan menggunakan alat kerja


Pelaku Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Output Bahan untuk bimbingan, format usulan kegiatan, format laporan, dll.

Pelaksana : BKM/LKM

Undangan kegiatan

Pelaksana : BKM/LKM

Daftar hadir undangan

Peserta : LKM/BKM, UPS Fasilitator : Fasilitator kelurahan


Berita acara pelaksanaan kegiatan

Format terisi dengan benar, prinsip diterapkan.

3) Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosial No

Kegiatan/Tujuan Identifikasi jenis dan jumlah kegiatan yang sudah masuk program sosial dalam Renta PJM Pronangkis dan kebutuhan akan KSM/Panitia pelaksananya

1

2

Identifikasi KSM sosial yang sudah ada dan pernah menjadi pelaksana kegiatan. Identifikasi lembaga/ organisasi sosial yang petensial untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial Melakukan penguatan terhadap KSM yang sudah ada agar semakin kuat dan mantab sesuai dengan prinsip pembangunan KSM dari sisi kelembagaan, anggota, acuan dan pola kerja yang dikembangkan. Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll. Membangun KSM baru (bila diperlukan) dengan pola:  menggunakan lembaga/ organisasi sosial yang sudah ada dan petensial

3

 KSM yang benar-benar baru untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.

Pelaku Pelaksana : UPS LKM/BKM Fasilitator : Fasilitator kelurahan

Pelaksana : UPS LKM/BKM, Relawan Peserta : Relawan(KBK), Pengurus dan anggota Warga miskin (PS-2) Fasilitator : Fasilitator kelurahan Pelaksana : UPS LKM/BKM/ relawan Peserta : pengurus lembaga, calon anggota KSM (khususnya Miskin PS-2) Fasilitator : Fasilitator kelurahan

Output Didapatkanya data tentang jumlah kegiatan, jumlah KSM sosial yang ada, dan jumlah lembaga/org potensial menjadi KSM

KSM melakukan penguaan lembaga, anggota, acuan dan pola kerja . KSM paham dan mau menerapkan prinsip

KSM paham dan mau menerapkan prinsip

4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporan No

Kegiatan/Tujuan

1

Memberikan pendampingan kepada pengurus KSM/panitia untuk memperkenalkan/meningkatkan kemampuan teknis dalam pengisian format-format:  usulan kegiatan,  RAB  laporan hasil kegiatan,  laporan keuangan.

2

UPS memastikan KSM mampu mengisi format secara mandiri, dan memberikan waktu konsultasi khusus untuk pengisian format.

Pelaku Pelaksana : UPS LKM/BKM/ relawan Peserta : pengurus KSM Sosial Fasilitator : Fasilitator kelurahan Pelaksana : UPS LKM/BKM/ relawan Peserta : pengurus KSM Sosial

Output Pengurus KSM mampu mengisi format-format kegiatan sosial dengan benar

Format usulan KSM tidak perlu revisi perbaikan.


43

5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatan No

1

Kegiatan/Tujuan

Pengurus menyusun usulan kegiatan dan RAB secara mandiri

Pelaku Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Fasilitator : Relawan

Usulan kegiatan juga memuat rencana kerja masing-masing prinsip pengelolaan kegiatan sosial. 2 Rencana kerja harus jelas, terukur, terjadwal, dan ada penanggung jawabnya. KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatan dan RAB kepada BKM/LKM: 3

6)



persyaratan KSM sudah lengkap



persyaratan Usulan kegiatan dan RAB sosial sudah lengkap

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Fasilitator : UPS BKM/LKM dan Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Output Ada usulan kegiatan dan RAB KSM yang terisi benar.

KSM memahami detail kegiatan yang akan dilakukan.

Resi penerimaan usulan kegiatan KSM dari BKM/LKM

Verifikasi & keputusan BKM/LKM No

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Output

UPS menerima usulan dan meregister usulan KSM/panitia sosial dengan buku khusus.

1

UPS melakukan verifikasi usulan KSM berdasarkan format yang ada untuk memastikan:

Pelaksana : UPS BKM/LKM

KSM mendapatkan no register Usulan KSM dinyatakan layak atau belum layak

 Keterpenuhan syarat administrasi yang meliputi beberapa berkas.  Keterpenuhan syarat kelayakan biaya, teknis, dan lingkungan.  Keterpenuhan syarat penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan KSM yang dinyatakan layak oleh UPS maka diusulkan ke tingkat LKM/BKM untuk diambil keputusan pimpinan kolektif. 2

Pelaksana : UPS dan BKM/LKM

KSM yang dinyatakan belum layak oleh UPS maka usulan kegiatan dikembalikan ke KSM dan direkomendasi perihal perbaikannya. 3

44

BKM/LKM mengadakan rapat untuk mengambil keputusan: menentukan skala


Pelaksana : BKM/LKM dan

KSM layak dan belum layak diproses lebih lanjut

Surat keputusan BKM/LKM

prioritas dan alokasi dana untuk masingmasing KSM-KSM Tridaya

UPS

tentang usulan KSM/ BAPPUK

7) Pencairan dana ke KSM No

Kegiatan/Tujuan Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariat mempersiapkan dana untuk pencairan kepada UPS BKM/LKM.

1

2

UPS dibantu sekretariat mempersiapkan administrasi untuk mencairkan dana kepada KSM sosial yang telah direncanakan akan melaksanakan kegiatan. Pencairan dana dilakukan kepada KSM sosial yang besarnya sesuai dengan keputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatan jumlahnya besar (>15 juta), maka bisa dilakukan termin dalam pencairan sebagai pengendalian.

Pelaku

Pelaksana : UPS, sekretariata dan BKM/LKM

Pelaksana : UPS, sekretariat dan BKM/LKM

Output

Dokumen pencairan dana siap

Dana diterima KSM Bukti pencairan lengkap

8). Terminasi dan Keberlanjutan No

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Mengembangkan jaringan kerjasama dengan sumberdaya luar baik LSM, perguruan tinggi, individu, pengusaha, perbankan, dinas dll yang berkompeten dalam pengelolaan kegiatan sosial

OC/OSP, LKM

2.

Membantu akses LKM/UPS, KSM/anggota terhadap berbagai sumber daya luar sesuai kebutuhan

OC/OSP, LKM

3.

Memperkuat asosiasi/forum antar LKM atau UPS atau KSM

OC/OSP, LKM, UPK, KSM

4.

Melakukan evaluasi akhir ti ngkat pelayanan kegiatan sosial berdasarkan indikator yang telah ditetapkan

OC/OSP

5.

Menyiapkan rekomendasi bentuk bantuan teknis lebih lanjut bagi UPS yang berkinerja memuaskan

OC/OSP, KMP

6.

Menyiapkan rekomendasi terhadap UPS yang kinerjanya kurang memuaskan

1.

Output Terinventarisir stakeholders yang memiliki programprogram social yang berpotensi untuk diintegrasikan dengan kegiatan social yang sedang atau akan dilaksanakan Terjadi kerjasama antara LKM/UPS, KSM/anggota dengan sumberdaya yang ada Terdapat berbagaii asosiasi/forum UPS sesuai kebutuhan Teridentifikasi UPS yang berkinerja kurang optimal dan bagaimana menyelesaikannya Ada konsep reward lebih lanjut bagi UPS yang kinerjanya memuaskan


45

7.

46

Mengembangkan jaringan kerjasama dengan sumberdaya luar baik LSM, perguruan tinggi, individu, pengusaha, perbankan, dinas dll yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan kegiatan sosial


3.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Bagi LKM/BKM yang memutuskan untuk mengelola pinjaman bergulir ada beberapa Tahapan kegiatan yang harus dilakukan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap terminasi. Di bawah diuraikan kegiatan strategis yang perlu dilakukan pada setiap tahap. Tahapan pelaksanaan kegiatan ekonomi (pinjaman bergulir) dibagi dalam tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap terminasi. a) Tahap Persiapan Tahap persiapan pada dasarnya adalah menyiapkan para pelaku terkait agar memahami konsep pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM MP. Tahap persiapan ini tidak berdiri sendiri melainkan paralel dan terintegrasi dengan langkah‐langkah persiapan yang dilakukan oleh program (Tabel‐3.3.1). Tabel‐3.3.1.Proses Kegiatan Tahap Persiapan NO. 1.

2. 3. 4.

KEGIATAN Penyampaian konsep pelaksanaan pinjaman bergulir dalam berbagai lokakarya/orientasi, baik di tingkat nasional, propinsi, kab/kota, maupun kecamatan/kelurahan Tim pinjaman bergulir baik di tingkat KMP maupun KMW telah ada dan siap menjalankan tugasnya Identifikasi kebutuhan kegiatan pinjaman bergulir yang tercermin dalam PJM/Pronangkis Pengujian kelayakan untuk LKM/UPK, KSM, dan anggotanya

5.

Pelatihan orientasi program ekonomi (pinjaman bergulir) untuk LKM

6.

Pelatihan dasar kegiatan pinjaman bergulir , pembukuan dan pengawasan untuk Pengawas UPK Pelatihan dasar pengelolaan pinjaman bergulir bagi calon manajer UPK dan petugas UPK Pelatihan dasar pinjaman bergulir dan pembukuan sederhana bagi KSM calon penerima pinjaman.

7. 8.

PELAKU

HASIL YANG DIHARAPKAN

KMP dan KMW

Kesamaan persepsi/ pemahaman dari para pelaku dalam konsep program pinjaman bergulir

PIMPRO

Tersedia tenaga ahli yang kompeten untuk kegiatan pinjaman bergulir Diketahui ada / tidak adanya kebutuhan kegiatan pinjaman bergulir di satu kelurahan LKM/UPK, KSM-KSM, anggota memenuhi kriteria kelayakan

LKM KMW, Relawan, Fasilitator, UPK Askorkot dan atau Fasilitator Askorkot dan atau Fasilitator Fasilitator LKM, Fasilitator, Relawan.

LKM siap melaksanakan program ekonomi (pinjaman bergulir) Pengawas siap melaksanakan tugas pengawasan UPK UPK siap melaksanakan program pinjaman bergulir KSM siap berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan kegiatan ekonomi (pinjaman bergulir).


47

b) Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dapat dimulai setelah berbagai langkah strategis dalam tahap persiapan dilakukan (Tabel‐3.3.2). Tabel‐3.3.2. Proses Kegiatan Tahap Pelaksnaaan NO.

KEGIATAN

PELAKU

Bimbingan anggota-anggota KSM dalam mengindentifikasi dan mengembangkan rencana usaha, Ekonomi Rumah Tangga, kebutuhan modal pinjaman, kemampuan membayar, kesanggupan melaksanakan prinsip tanggung renteng dll Bimbingan penyusunan proposal berdasar rencana Memotivasi dan memobilisasi tabungan anggota sesuai kemampuan dan menempatkannya di bank atau lembaga keuangan terdekat Analisa kelayakan KSM dan proposal pinjaman KSM oleh UPK yang berbasis pada karakter, kelayakan usaha, dan kemampuan bayar, sebelum diteruskan ke Manajer UPK untuk disetujui atau ditolak Realisasi pinjaman ke KSM (bagi yang layak dan disetujui) dengan surat perjanjian pinjaman Melakukan pembukuan dan pelaporan sesuai sisti m akuntansi pinjaman bergulir

Fasilitator, UPK, Relawan

Setiap KSM mempunyai rencana usaha yang berbasis pada rencana usaha anggota

Fasilitator, Relawan Fasilitator, UPK, Relawan

Setiap kelompok dapat menyusun proposal yang realistis Anggota KSM termotivasi memupuk tabungan berdasar kemampuannya

UPK

Proposal yang akan diserahkan kepada Manajer UPK telah disaring UPK sesuai prinsip pinjaman bergulir

UPK, KSM

Ada pengadministrasian pinjaman

UPK, Fasilitator

7.

Melakukan monitoring dan supervisi pemanfaatan pinjaman

8.

Supervisi pasif berdasar laporan keuangan UPK Kunjungan konsultasi sebulan sekali ke UPK

UPK, Fasilitator, Relawan, KSM Fasilitator, OC/OSP TA Manj.Keu OC/OSP/KMP SIM OC/OSP

Laporan keuangan secara periodik dibuat dan diumumkan di tempat strategis Pemanfaatan pinjaman oleh anggotaanggota KSM dilakukan dengan benar

1.

2. 3.

4.

5. 6.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

48

Melakukan monitoring pelaksanaan pinjaman bergulir di wilayahnya berdasar SIM yang ada Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan pinjaman bergulir di wilayahnya setiap bulan dan triwulan untuk KMP Menganalisis laporan KMW dan memberikan umpan balik serta dukungan Melakukan monitoring program pinjaman bergulir secara nasional berdasar SIM yang ada Melakukan pertemuan 3 bulan sekali dengan TA Keuangan Mikro KMW dan untuk membahas issu-issu strategis Menyusun laporan bulanan maupun triwulan mengenai pelaksanaan pinjaman bergulir secara nasional untuk PMU/Proyek Membuat kebijakan yang dianggap perlu guna mendukung pelaksanaan pinjaman bergulir

TA Keuangan Mikro OC/OSP KMP KMP


Kinerja Keuangan UPPK berkembang baik Membantu menyelesaikan masalah yang ada updating data pinjaman bergulir setiap bulan Laporan setiap provinsi tersedia baik bulanan maupun triwulan Laporan sebagai alat pengawasan manajemen Data secara nasional selalu terbarukan (up to date)

KMP

Proses perbaikan lebih terkonsep

KMP

Laporan secara nasional tersedia baik bulanan maupun triwulan

PMU/Proyek

Penyesuaian kebijakan yang mendukung (bila perlu)


c) Tahap Terminasi Tahap terminasi bukan berarti baru dilakukan menjelang program berakhir, melainkan sudah merupakan satu strategi yang inheren dalam setiap langkah mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan menjelang akhir sebuah program. Langkah‐langkah strategis yang perlu dilakukan pada menjelang akhir program agar dapat lebih menunjang kelestarian kegiatan meskipun program telah berakhir disajikan dalam Tabel‐3.3.3 Tabel 3.3.3. Proses Kegiatan Tahap Terminasi NO. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

KEGIATAN Mengembangkan jaringan kerjasama dengan sumberdaya luar baik LSM, perguruan tinggi, individu, pengusaha, perbankan, dinas dll yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam pengembangan usaha mikro, keuangan mikro dan pinjaman bergulir Membantu akses LKM/UPK, KSM/anggota terhadap berbagai sumber daya luar sesuai kebutuhan Memperkuat asosiasi/forum antar LKM atau UPK atau KSM Melakukan evaluasi akhir ti ngkat kesehatan pengelolaan dana bergulir UPK berdasarkan indikator yang telah ditetapkan Menyiapkan rekomendasi bentuk bantuan teknis lebih lanjut bagi UPK yang kinerjanya memuaskan Menyiapkan rekomendasi bentuk ti ndakan yang harus dilakukan oleh proyek terhadap UPK yang kinerjanya inimum atau suspend Mendorong secara bertahap UPK potensial dapat membayar sendiri biaya konsultasi dan supervisi paska proyek

PELAKU


OC/OSP, LKM

Ada “polling resources”

OC/OSP, LKM

Terjadi kerjasama antara LKM/UPK, KSM/anggota dengan sumberdaya yang ada Terdapat berbagaii asosiasi/forum sesuai kebutuhan

OC/OSP, LKM, UPK, KSM OC/OSP OC/OSP, KMP OC/OSP, KMP OC/OSP, LKM/ UPK

Diketahui UPK yang kinerjanya memuaskan, minimum dan suspend Ada konsep bantuan teknis lebih lanjut bagi UPK yang kinerjanya memuaskan Ada rekomendasi untuk UPK yang kinerjanya minimum atau suspend Ada kemandirian fi nancial

Secara operasional pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir diatur dalam Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir, PPMK dan Syariah.


49

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN TRIDAYA (SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN)

Recommend Documents