Nama : Dr. Koesnan A. Halim, SH Tpt/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 28 Oktober 1951 Riwayat Jabatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Camat Johar Baru, Jak. Pusat, 1990 Camat Kramat Jati, Jak. Timur, 1993 Ass. Pemerintahan, Kota Jakarta Timur, 1997 Irban Itwilprof DKI Jakarta, 1998 Kep. Biro Pemerintahan, Prov. DKI Jkt., 2000 Walikota Jakarta Timur,, 2000 Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Mei 2008 sd. Sekarang
Riwayat Pendidikan : 1. 2. 3. 4. 5.
APDN Bandung, 1980 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), 1984 Magister Management, 2001 Sarjana Hukum, 2003 Doktor Managemen Pendidikan Univ. Negeri Jakarta, 2005
Di Disampaikan ik oleh l h
Dr. KOESNAN A. HALIM, SH
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan
URUTAN BAHASAN I. Mengapa Kita Perlu Pemerintahan Daerah II K II. Konsep Desentralalisasi D t l li id dan Ot Otonomii D Daerah h III. Distribusi urusan pemerintahan bidang perindustrian g bidang gp perindustrian IV. Penataan kewenangan V. IssueIssue-issue strategis bidang perindustrian
Mengapa Kita Memerlukan Pemerintah Daerah ?? DEKONSENTRASI
(PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL
PEMERINTAH PUSAT
INTEGRATED/UNIFIED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH
POWER SHARING 1. OTONOMI MATERIIL (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI FORMIL (GENERAL COMPETENCE)
DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH)
PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH ADMINISTRATIF
DEKONSENTRASI
• KANWIL/KANDEP • KEPALA WILAYAH • DLL
PRIVATISASI • • • • •
DELEGASI DESENTRALISASI FUNGSIONAL
PEMERINTAH PUSAT
SWASTA MURNI BOT BOO BOL DLL
• • • •
DESENTRALISASI
OTORITA BUMN NUSAKAMBANGAN DLL PEMERINTAH DAERAH OTONOM
PROPINSI KABUPATEN KOTA
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
MPR
DPR
DEKONSENTRASI
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
PRESIDEN
DESENTRALISASI
DAERAH OTONOM
BPK
MA
TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA
MK
DPD DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA
DELEGASI
(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL
KONSEP DESENTRALISASI DAN OTDA 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah ? a. Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban) b. Untuk menciptakan “Welfare” (Kesejahteraan) 2. Kenapa e apa Perlu e u Ada da Pemerintah e e ta Daerah ae a ? a. Wilayah Negara terlalu luas b. Menciptakan b p a a kesejahteraan s ja aa secara s aa demokratis
TUJUAN DESENTRALISASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI
6Tujuan Politis j 6Tujuan Kesejahteraan
PEMERINTAH DAERAH
PELAYANAN PUBLIK Akuntabel Efektif Efisien Ekonomis
APA ITU U OTONOMI O O O LUAS U S? ISI OTONOMI
FILOSOFI 1.PEMDA ADA ADA RAKYAT
PELAYANAN RAKYAT KARENA
2. RAKYAT MEMBERIKAN POLITICAL LEGITIMASI PADA WAKIL RAKYAT
1. PELAYANAN KEBUTUHAN POKOK 2. PELAYANAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN
OUTPUT 1. PUBLIC GOODS 2. PUBLIC REGULATIONS
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM PEMERINTAH PUSAT TERGANTUNG & SUBORDINASI
DAERAH OTONOM PROVINSI
DAERAH OTONOM KAB / KOTA
GUBERNUR (WAKIL PEMERINTAH)
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi Kab/Kota melaksanakan Otda
PELAYANAN OPTIMAL
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
-
Pertahanan
-
Keamanan
-
Moneter
-
Yustisi
-
Politik Luar Negeri
-
g Agama
CONCURRENT (Urusan b (U bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan p perhubungan g
SPM (Standar Pelayanan Minimal)
URUSAN PEMERINTAHAN
Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18 Terminologi baku yang digunakan adalah “urusan “urusan pemerintahan” pemerintahan” bukan b k ““k “kewenangan k kewenangan” ”
DISTRIBUSI URUSAN U US PEMERINTAHAN BD PERINDUSTRIAN US ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : 1. Externalitas (Spill-over) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus 2. Akuntabilitas Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 3. Efisiensi ¾ Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy ¾ Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik ¾ Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal
URUSAN PEMERINTAHAN BD PERINDUSTRIAN YANG DILAKSANAKAN DI TINGKAT PEMERINTAHAN
1.
2.
3 3.
Pusat: Berwenang membuat normanorma-norma, standar, prosedur, prosedur Monev Monev, supervisi supervisi, fasilitasi dan urusanurusan-urusan pemerintahan bidang Perindustrian dengan eksternalitas Nasional. Nasional Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusanurusanurusan pemerintahan bidang Perindustrian dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan--urusan pemerintahan bidang Perindustrian urusan dengan g eksternalitas lokal (dalam ( satu Kab/Kota))
Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan 1. Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya. Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP Æ Kab/Kota Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi
Ada hubungan interrelasi dan interdependensi
Urusan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah Pusat Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota Jalan Prov oleh Pemprov Jalan negara oleh Pem. Pusat
Ada hubungan interrelasi dan interdependensi
PENATAAN KEWENANGAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH PUSAT: S a. MENYUSUN STANDARD, NORMA, PROSEDUR, MONEV, SUPERVISI, DAN FASILITASI TERMASUK CAPACITY BUILDING b. MENYELENGGARAKAN URUSAN PERINDUSTRIAN LINTAS PROVINSI (EXTERNALITIES NASIONAL) PEMDA PROVINSI: MENYELENGGARAKAN URUSAN PERINDUSTRIAN DALAM SKALA PROVINSI DALAM KORIDOR NORMA, NORMA STANDARD DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN PUSAT PEMDA KABUPATEN/KOTA: MENYELENGGARAKAN URUSAN PERINDUSTRIAN DALAM SKALA KABUPATEN/KOTA DALAM KORIDOR NORMA, STANDARD DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN PUSAT
SUB BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN
1. 2. 3. 4 4. 5. 6. 7 7. 8. 9.
Perizinan Usaha Industri Fasilitas Usaha Industri P li d Perlindungan Usaha Us h Industri I d st i Perencanaan dan Program g Pemasaran Teknologi Standarisasi Sumberdaya Manusia (SDM)
10 Permodalan 10. 11. Lingkungan Hidup 12. Kerjasama Industri 13 Kelembagaan 13. 14. Sarana dan Prasarana 15. Informasi Industri 16 Pengawasan 16. P IIndustri d ti 17. Monitoring, g, Evaluasi,, dan Pelaporan p
ELEMEN DASAR PEMERINTAH DAERAH
1. 2. 3. 4 4. 5. 6. 7.
KEWENANGAN KELEMBAGAAN PERSONIL KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN PELAYANAN PUBLIK PENGAWASAN
ISU-ISU STRATEGIS DALAM BIDANG ISUPERINDUSTRIAN 1 Kejelasan urusan masing-masing 1. masing masing tingkatan pemerintahan; 2 Kejelasan kelembagaan di daerah; 2. 3. Kompetensi PNS yg mengelola perindustrian; 4 Kejelasan 4. K j l pembiayaan bi urusan perindustrian i d i di daerah; 5 Kejelasan 5. K j l hubungan h b pusat d dan d daerah hd dan antara prov dan kab/kota; 6 Intensitas 6. I i supervisi, i i monev dan d fasilitasi f ili i terhadap h d daerah dalam bid perindustrian; 7 Pengembangan 7. P b k kapasitas i tenaga kerja. k j
PENATAAN KEWENANGAN
FILOSOFI OTONOMI DAERAH: EKSISTENSI PEMDA ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SECARA DEMOKRATIS SETIAP KEWENANGAN YANG DISERAHKAN KE DAERAH HARUS MAMPU MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DAN DEMOKRASI KESEJAHTERAAN DICAPAI MELALUI PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK ADA YANG BERSIFAT PELAYANAN DASAR (BASIC SERVICES) DAN ADA YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN (CORE COMPETENCE) CORE COMPETENCE MERUPAKAN SINTHESIS DARI PDRB, EMPLOYMENT DAN PEMANFAATAN LAHAN
PENATAAN KEWENANGAN………
PELAYANAN PUBLIK MENGHASILKAN OUTPUTS; PUBLIC GOODS DAN PUBLIC REGULATIONS PUBLIC GOODS; JALAN, JEMBATAN, SEKOLAH, RUMAH SAKIT, PASAR, TERMINAL, IRIGASI DLL PUBLIC REGULATIONS; AKTE PERKAWINAN, AKTE KELAHIRAN, KTP, KK, IMB, HO, SERTIFIKAT TANAH DLL PERTANYAAN:: PERTANYAAN
APAKAH PEMDA SUDAH MENGHASILKAN PUBLIC GOODS DAN PUBLIC REGULATIONS YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN RAKYAT YAITU; PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN ??????
PENATAAN KELEMBAGAAN • • • • • •
KELEMBAGAAN ADALAH UNTUK MENGAKOMODASIKAN KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KELEMBAGAAN UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN RIGHT SIZING DENGAN MEMPERTIMBANGKAN REINVENTING GOVERNMENT; PRIVATISASI (BOO (BOO, BOT BOT, BTO BTO, BOL DLL) SUSUN STRATEGI KELEMBAGAAN MASA TRANSISI AKIBAT TEKANAN BIROKRASI YANG TERLALU BANYAK KEJELASAN TUPOKSI CAMAT, KEPALA DESA, DAN HUBUNGAN KERJANYA KESEIMBANGAN ANTARA STRATEGIC APEX APEX, MIDDLE LINE, LINE OPERATING CORE, SUPPORT STAFF DAN TECHNO STRUCTURE;
PENATAAN PERSONIL
TENTUKAN STANDARD KOMPETENSI UNTUK SETIAP JABATAN LAKUKAN REKRUTMEN, PROMOSI, MUTASI BERBASIS STANDARD KOMPETENSI PENGEMBANGAN PEGAWAI & TRAINING BERBASIS NEED ASSESSMENT UNTUK MEMENUHI STANDARD KOMPETENSI YANG DITETAPKAN TENTUKAN MINIMAL PERFORMANCE YANG HARUS DICAPAI PEGAWAI ADANYA KEJELASAN ANTARA POSISI PEJABAT KARIR DENGAN PEJABAT POLITIK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERPADUAN ANTARA SEPARATED DAN INTEGRATED SYSTEM PNS MASIH DIANGGAP SEBAGAI ALAT PEREKAT BANGSA
PENATAAN KEUANGAN DAERAH PENERAPAN PRINSIP MONEY FOLLOWS FUNCTIONS PENATAAN COST CENTRES DAN REVENUES CENTRES PENATAAN COST CENTRES DENGAN MENENTUKAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN APA YANG DILAKUKAN DAERAH DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN SSA DARI SETIAP PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN AKAN TERDETEKSI BIAYA SETIAP PELAYANAN DENGAN CARA YANG SAMA DAPAT DIHITUNG BIAYA SELURUH PELAYANAN YANG MERUPAKAN “FISCAL NEED DARI DAERAH DAERAH” SELANJUTNYA MENATA REVENUE CENTRES
PENATAAN KEUANGAN DAERAH……. PENATAAN REVENUE CENTRES: CENTRES: 1. DESENTRALISASI FISKAL; PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 2. ADANYA GEJALA HORIZONTAL INEQUALITY KARENA PERBEDAAN TAX BASE ANTARA KOTA DENGAN KABUPATEN DAN PERBEDAAN SDA 3. LAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EXTENSIFIKASI DENGAN MEMPERHATIKAN CANONS OF TAXATIONS 4. LAKUKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH; CIPTAKAN KONDISI MENARIK UNTUK INVESTOR, LAKUKAN KEMITRAAN, GALI POTENSI DAERAH, BUMD, KEMBANGKAN USAHA KECIL 5. AKAN TERDETEKSI FISKAL CAPACITY
PENATAAN KEUANGAN DAERAH……. PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH: DAERAH ► PERBANDINGAN ANTARA FISCAL CAPACITY DENGAN FISCAL NEED AKAN TERDETEKSI S FISCAL SC G GAP ((DEFISIT S FISCAL) SC ) ► FISCAL GAP SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN PERIMBANGAN KEUANGAN MELALUI SUBSIDI ► SUBSIDI (GRANT) BERPERAN SEBAGAI EQUALIZER UNTUK MENCIPTAKAN EQUALIZATION EFFECTS ► DEFISIT SPECIFIC/KHUSUS / AKAN MEMERLUKAN SUBSIDI KHUSUS (SPECIFIC GRANT) ATAU DAK ► DEFISIT UMUM MEMERLUKAN SUBSIDI UMUM (BLOCK GRANT) ATAU DAU
PENATAAN PERWAKILAN z z z z z z z z
HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF POSISI PERANGKAT DAERAH YANG NETRAL RENCANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG HUBUNGAN CHECKS AND BALANCES ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN DPRD KEMUNGKINAN IMPEACHMENT DPRD DAN KEPALA DAERAH ADANYA MEKANISME “RECALL” OLEH PARPOL DAN BADAN KEHORMATAN DPRD PENGGANTIAN LPJ DENGAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN POSISI KEUANGAN DPRD
PENATAAN PELAYANAN PUBLIK • PELAYANAN DASAR MENGACU PADA SPM • DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIAYA PELAYANAN KEBUTUHAN SOTK KEBUTUHAN PERSONIL ANGGARAN KINERJA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMDA KEPADA RAKYAT OBYEKTIVITAS LPJ KEPALA DAERAH KE DPRD FASILITASI PUSAT TERHADAP DAERAH PENGAWASAN DAN SUPERVISI TERHADAP DAERAH PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PENATAAN PENGAWASAN 1.
2.
3.
4.
5.
RANCUNYA PEMBAGIAN PENGAWASAN ANTARA PENGAWASAN INTERNAL DAN EXTERNAL TERLALU BANYAKNYA UNIT PENGAWASAN; EXTERNAL, INTERNAL, PENGAWASAN DPRD LEMAHNYA MEKANISME CHECKS AND BALANCES KARENA BELUM TERBENTUKNYA CIVIL SOCIETY TIDAK ADANYA MEKANISME REWARD AND PUNISHMENT TIDAK JELASNYA S INTERFACE C DEPDAGRI G SEBAGAI PEMBINA UMUM DENGAN DEPARTEMEN/LPND SEBAGAI PEMBINA TEHNIS
TERIMA KASIH
[email protected] m
PERAN PUSAT DALAM PEGEMBANGAN INDUSTRI DI DAERAH (Pendekatan Teoritis Empiris Konsep Otonomi Daerah)
Oleh
Dr. Koesnan A. Halim, SH Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan
