INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI PRESIDEN REPUELIK INDONESIA,
Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kabijakan Perbaikan Iklim Investasi : Kepada
: I . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral; 6. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8. Menteri Perindustrian; 9. Menteri Komunikasi dan Informatika; 10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Menteri Kesehatan; 12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 14. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; I 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 16. Menteri Sekretaris Negara; I 7. Sekretaris Kabinet; I
18. Jaksa Agung; 19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
20. Kepala Kepolisisn Republik Indonesia; 2l . Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 22, Kepala Badan Pertahanan Nasional; 23. Para Gubernur; 24. P ara Bupati/Walikota.
53
Untuk PERTAMA
KEDUA
Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim lnvestasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.
KETICA
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
KEEMPAT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden; 2. Membentuk Tim Pemantau, yang diketuai oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Pemantauan Kebijakan Ekonomi dan sebagai wakil ketua adalah Deputi Seketaris Kabinet Bidang Hukum dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri; 3. Mengatur tugas, keanggotaan, susunan organisasi, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.
KELIMA
Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab.
l,
lnstruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebnrari 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
54
LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TANCCAL 27 PEBRUARI
2006
PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI
I.
UMTIM Kebijakan
A.
M€mper*uat
Tindakan
Prog.am
l)
kelembagaan pelayanan investasi
Mengubah UndangUndang (UU)
Keluaran
Finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal.
Penanarnan Modal
Penyampaian
RUU
Modal ke Dervan
Sasaran Waktu
Penanaman
Maret 2006
Penvakilan
Penanggungjawab
Menteri Perdagangan
Rakyat (DPR).
(Mendag)
yang memual prinsip prinsip dasar, antara perluasan lain
definisi
modal,
transparansi,
perlakuan sarna investor domestik dan asing (di luar Lisl) dan Dispute Senlement-
Negative
2)
Men8ubah Peraturan
yang terkait
dengan
penanaman modal.
a.
Men),usun Daffar Bidang Usaha Tertutup (Negative List) dan tertruka dengan syalai, dengan
Peraturan Presiden (Perpres).
Merumuskan pembagian
tugas
dan Pemerintah Daerah
unluk untsan p€nenaman modal sebagai penjabaran UU Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang fraerah-
Pemerintahan
Mendag.
berlakunya
aturan yang jelas, sederhana, tegas dan transparan.
y3ng ielas antara Pemerintah Pusat
Paling lambat bersamaan dengan undang-undang Penanaman Modal.
Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan
K€wenangan Propinsi Daerah Olonom.
Sebagai
Paling lambat bersarnaan dengan UU. Penanaman
Modal.
Menteri Dalatn Negeri (Mendagri)
3)
Revitalisasi Tim Nasional Peningkatan
Keluaran
Tindakan
Program
Kebijakan
a.
Perubahan Keputusan
Penyempumaan Organisasi,
Presiden
Sasaran Waktu
Penanggungiawab
Maret 2006
Menteri Koordinator Bidang
(Keppres) Nomor 87 Tahun 2003
te ang
Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkaian Investssi.
Ekspor dan Peningkatan Investasi
Pe.ekonomian
(Menko Perckonomian).
b.
Mengaktifkan forum dialog dengan
dunia usaha dalam
rangka
pemecahan masalah
bidang
di
Saran Pemecahan masalah.
Maret 2006 dan bcrlanjut.
Mendag.
Maret 2006
Mendag
ekspor dan investasi.
4)
Percepatan perizinan
kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan.
Peninjauan sejumlah ketentuanketentuan perizinan di bidang perdagangan.
Penyedcrhanaan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan
yang menyangkut perizinan bidang perdagangan, yaitu
l)
di
:
Surat lzin Usaha Perdagangan
(SIUP);
o1
2')
Surat lzin
Perusahaan
Penvakilan Perdagangan
(P3A);
l) Surat lzin 4) 5)
6)
Kegiatan
Usaha
Surveyor (SIKUS); Surat tzin Usaha Pasar Modernr Surat lzin Tanda Pendaftaran Usaha Wanlaba (STPUw): Tanda Pendaftaran Keagenan dan Distributor: Surat lzin Usaha Perdagangan
Surat
Minuman Beralkohol (SIUP MB); 8) 9)
lzin
Usaha
Penjualan Berjenjang (IUPB): Tanda DaRar Cudang (TDG).
Kebijakan
Progmm
Tindakan
b.
Keluaran
waktu
Mcnyederhanakanproses
Berkurangnya
pembentulan pcrusahaan dan izin
pembentukan perusahaan
usaha.
perizinan usaha secara b€rtahap dari rata-rata 150 hari menjadi sekitar l0 hari. antara lain melalui :
untuk
Sasaran waktu
Penanggungjarvab
Marer 2006
Menteri Hukum dan Hak Azasi
dan
Manusia
(lvlenkum &
HAM).
l) Pendelegasian
wewenang pengesahan badan hukum
kepada Kantor
Wilayah
(Kanrvil) Hukum & Hak Azasi Manusia (HAM) di propinsi.
2)
Perpres perubahan
Keppres
Nomor 97 Tahun 1993 tentang
Tata Cara Penanaman Modal
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana
Paling lambat
Mendag.
bersamaan dengan berlakunya ULI Penanaman Modal-
Keppres Nomor I l7 Tahun
\t
1998.
c.
Merealisasikansistempelayanan
Perpres Pelavanan Terpadu.
Paling Iambat bersamaan dengan
terpadu untuk p€nanaman modal dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang jelas.
d.
Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.
Mcndag
berlakunya UU Penanaman Modal-
Penyediaan papan infrrrmasi,
media cetak dan
Berlanjut.
Mcndag
Maret 2006
Mendagri.
rvebsite
(rr rr u.dendas.so.id)
B.
Sinkronisasi
Peraturan Pusat
dan
Peraturan
Daerah (Perda).
Peninjauan Perda-perda yang menghambat investasi
Membentuk
Tim
Bersama untuk
mengawasi penyusunan Rancangan Perda dan mengevaluasi Perda.
l) 2)
Tim rerbentuk. Penolakan Rancangan Perda.
penyempurnaan
pembatalan Perda menghambat investasi.
dan yang
Berlanjut.
Kebijakan
C.
Kejelasan k€tentuan mengenai kewaj iban analisa mengenai dampak
lingkungan
(AMDAL).
Program
Tindakan
Kcluaran
Sasaran Waklu
Pcnanggunga\vab
Pcrubahan keputusan Menteri Negara (Kep-
Mengubah KepmcncS l-inglungan llidup Nomor l7 Tihun 2001 tentang
Peruhahan Kcpmcneg Lingkungan Hidup Nomor l7 Tahun 2001.
Nor cmber 2006
Lingkungan
Rencana Usaha dan/a(au Kcgiatan )ang
Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg
meneg)
Hidup tentang
Jenis
Rencana Usaha dar/atau Kegiaran waiib AMDAL.
Wajib Dilengkapi AMDAT-.
LH).
II.
KEPABEANANDANCUKAI Kebijakan
A.
Percepalan barang.
Program arus
L
Perce;ntan proses
Tindakan
a. Mcnyederhanakan
pemeriksaan
Keluaran prosedur
Sasaran
Penvempurnaan
perundang-
waktu
Penanggungiawab
Juni 2006
Menkeu.
Juni 2006
Menkeu
Desember 2006
Menkeu.
undangan yang berkaitan dengan
pcmeriksaan kepabeanan.
kepabeanan.
pros€dur pemeriksaan kepabeanan.
b.
Pengembangan sistem
EDI
di
Dirjen Bea Cukai.
Hasil Pengembangan sistem EDI di
Dirjen Bea Cukai
sehingga
mengurangi Time Release Target Jalur hijau menjadi 30menit; Jalur merah menjadi I hari.
l) 2) c. Persiapan
penerapan sistem aplikasi impor ekspor dengan
teknologi Webbase
untuk
:
Penambahan sistem aplikasi impor
dan ekspor dengan Webbase
teknologi
.
mendukung pen€rapan National Single Window (NSW) 2008.
\o
d.
Menetapkan kiteria yangjelas dan melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur
dengan peralatan dan tel*nologi
Perubahan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan jalur hijau dan merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai merah
yang tePat.
menjadi
transparan sena
hijau dan jalur merah didukung
Menetapkan kiteria yang jelas dan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur didukung dengan peralaian dan teknologi yang (epat.
transpaf,an
prioritas
Menkeu.
jalur
jalur
t\ 2) 3)
:
2oo/..
Juni 2006 September 2006 Desember 2006.
tso/o.
l0%.
Perubahan peraturan yang berkaitan
dengan penggunaan
Menkeu.
jalur prioritas
didukung dengan p€ralatan dan t€knologi yang tepat sehingga pemakai jalur prioritas b€nambah dari 7l impo.tir menjadi :
l) 2)
l0O importir; 130
imponir.
Juni 2006Desember 2006.
Kebijakan
Program
I
i
Keluaran
Sasaran Waktu
Penang-eungjarvab
Pcnctapan klasifikasi barang utama le entu
Juni 2006.
Menkeu-
nko
Marel 2006.
indalan
Menyusun pcdoman
proscs
penetapan klasilikasi barang utama
tertentu dalam rangka penetapan tarif ) ang jelas dan transparan. Pcrccpatan
a.
Pemrosesan kargo
dan
pengurangan
Persiapan pencrapan NSW 2006. yang meliputi Trade-N(t drn PonNct.
biaya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara
Kepulusan
Me
Pcrckonr'rmian
tcntang Tim Persiapan NSW dalam
Meko Perekonomian
kerangka Kcppres Nomor 54 Tahun 2002 tenlang K<xtrdinasi Kelancaran Arus Barang Ekspor dan lmpor.
Tim
lntemasional Soekamo llatta.
b.
Percepatan penangdnan kargo dan pengurangan biaya di pelabuhan.
l) Ilcrkurangnya
Naktu
Desember 2006
pcnanganan kargo;
2)
Menteri Perhubungan
Hapusnya biaya-biaya
tidak didasarkan
(Menhub).
) ang
kepada peraturan perundang-undangan.
o\
c.
d. B.
Pengembangan
Peranar Kawasan
Berikal
Perluasan fungsi Tempat Penimbunan
Berikal (TPB) dan p€rubaftan beberapa konsep tentang Kawasan Berikat agar
menarik bagi investor untuk melakukan investasi.
Audit
Audit investigasi tcrhadap kcgiatan
Pclaksanaan
kepelabuhanan.
terhadap kegiatan kepalabuhanan.
inlestigasi
Penertiban tata ruang kepelabuhan-
Tcrrvujudnya rencana peneniban
an.
tata ruang kepelabuhanan.
Mengubah Pasal 44 s/d 47 UU. Nomo. l0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Perubahan Pasal
Nomor
l0
Kepabeanan.
44 sld 17 Ul)
Tahun
l99i
tcntang
Desembcr 2006.
Menhub.
Desembcr 2006.
Menhub.
Segera setelah RI Il J disahkan
Ilenkeu.
Kebijakan
2.
Program
Tindakan
Keluaran
Sasaran Waktu
Penanggungiarvab
Penyempumaan ketentuan TPB
Membuat draft pengganti ket€ntuan TPB (PP, Peraluran Mcnkeu dan
K€ten(uan 'l PB disesuaikan dengan pen bahan tlU Kepabeanan.
2 (dua) bulan
Menkeu.
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai),
3.
Otomasi kegiatan
Persiapan penerapan sistem aplikasi
di TPB
pelayanan di TPB secara mandatory.
Penerapan sistcm aplikasi pelayanan di TPB s€cara
setelah RUU Kepabeanan disahkan. Seplemb€r 2006.
Menkeu.
Peratuaan Menkeu-
Berlanjut.
Menkeu.
Meningkatkan koordinasi dcngan
Mempercepa( proses hukum {indak
Berla'ljut
Jaksa Agung.
inslansi terkait-
pidana penyeluDdupan,
l)esember 2006
Menkeu.
Agustus 2006.
Menkeu-
mandatory.
4,
Menerapkan sistem kepab€anan yang di Baum ke kawasan berikal
Peningkatan pemberian fasilitas
berlaku
kepabeanan di
lainnya.
kawasan b€rikat.
C-
Pembeaaniasan
Penyelundupan.
Peningkatan kegia(an PemberaDtasan
a.
penyelundupan.
o.
b. Mengintensilkan pengawasan Daflar melalui kegiatan audil
di
bidang
kepabeananan dan cukai.
Rcncana Obyek Audit (DROA) dengan sistem p(ofilling dan largefiin8; sena meningkatkan
joint audit dengan Dirjen Pajak
dan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 50 perusahaan akan diaudil.
D.
Debirokratisasi di bidang Cukai.
Mempercepat proses registrasi dan permohonan fasilitas
cukai.
Permohonan registrasi dan fasilitas cukai tidak p€.lu melalui Kanrvil Ditjen Bea & Cukai.
Perubahan Peraturan Menkeu-
III.
PERPAJAKAN Kebijal.n
A.
Tindakrn
Program
lnsentif
Melakukan penyempurnaan atas UtJ tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa dan Paiak Penjualan Atas Barang Mervah.
Perpajakan untuk investasi.
Kcluaran
Menilai kembali usulan perubahan
a. tlU Nomor 16
:
Tahun
2000 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor Tahun 1983 tentang Kclentuan Umum dan TaIa Cara Perpaiakan. UU. No. 17 Tahun 2000 tentang
Sasaran
Wrklu
Pcnanggungi.wab
Keputusan mengenai stalus RtJtJ ;'ane sudah disampaikan k€ DPR.
Marcl 2006
MeDkeu-
Perubahan PP Nomor 148 Tahun
Juni 2006
Mcnkeu-
dengan
Mei 2006.
Mendagri.
Tahun
Juni 2006.
M€nkeu.
6
b.
Perubahan
Nomor
7
Keliga atas
UU.
Tahun 1983 lentang
Pajak Penghasilan.
c. UU. Nomor l8 lahun
2000
lenlang Perubahan ledua alas UUNomor 8 Tahun 1983 tcntang
Paiak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajal Penjualan Atas Barang Mervah.
o..
Pemberian fasititlrs pajak penghasilan kepada bidangbidang usaha
3.
Menetapkan bidang-bidang
usaha
2000 tentang Fasilitas Pajak )ang dapat diberikan fasilitas Penghasilan untuk Penanaman perpalakan sesuai dengan Pasal 3lA Modal di Bidang-bidang Usaha tertcntu dan dacrah-daerah tcrtentu
lcnentu.
UU.
Menurunkan larif pajak daerah 1'ang berpotensi menyebabkan kenaikan harga,/jasa.
a.
Ter(entu dan atau di Dacrah-daerah tenentu.
Pajak Penghasilan.
Menurunkan taril pajak kendaraan bermotor unluk jenis kcndaraat
Pemturan Mendagri usulan/rekomendasi Menkeu
angkutan umum.
b. Menurunkan tarif
pajak
penerangan jalan bagi induslri dan
non industri.
Peiubahan PP Nomor
65
2001 leDtang Pajak Daerah.
Kebijakan
Program
Tindakan
c.
B.
Mengubah
Mengubah rarif PPh.
Melaksanalian sistem ''selfassesment" secara konsisten-
Menyelesaikan masalah pungulan pajavretribusi daerah : l) Torver telekomunikasi; 2) lembatan rimbangr 3) Lalu lintas barang.
tarif pajak
atas
Keluaran
Saseran Wektu
P.nanggungiawab
Peraturan Menteri lerkait dengan
Mci 2006.
Menkeu.
Segera setelah
Menkeu.
rekomendasi Menkeu.
UU Nomor 7 Tahun 1983 tenlang Pajak Penghasilan
Pcrubahan
pendapatan hasil usaha dan tarif tunggal untuk Wajib Pajak
sebagaimana
Badan, diturunkan
dengan UU Nomor l7 l-ahun 2000.
dari
menjadi 28% tahun 2007
l0%
diubah
RtJtl disahkan.
terakhir
dan
menjadi 25% Tahun 2010.
b. o\
2.
3.
Mengubah perki.Mn penghasilan netto sebagai dasar withholding
tentang Perkiraan
tax.
Netlo untuk Withholding Ta\.
Peraturan Direktur Jendcral Paiak
Juni 2006.
Menkeu.
lahun
Scgera setelah
Menkeu.
1983 tentang Pejak Pcnghasilan
RUU disahkan.
UU Nom(tr 7
Peoinjauan ketentuan pembayaran pajak bulanan (prepaymenl./install ment)
Membcrikan kelonggaran \\aktu pembayaran pajak bulanan bagi *ajib
Petubahan
paiak tertentu.
sebagaimana
Perbaikan jasa
a.
pelayanan pajak untuk meningkatkari kesadaran
masyarakat akan Penr ingnya pembayaran pajak.
dengan tJU
Membual Prolek
Percontohan
pembentukan me ja pelayanan kepada mas]arakat di Kantor
Pajak untuk
Penghasilan
diubah
rerakhir
Nomor I ? l ahun 2000.
Tcrbentukn\a rne-ja pelal'anan di
Desember 2006
Menkeu.
Segera setelah
Menkeu.
seluruh Kan*'il Pajak.
memberikan pengisian
informasi mengenai SPT (Tax return).
b. Melaksanakan sosialisasi perubahan UtJ di bidang perpajakan melalui rvebsile, seminar dan berbagai publikasi.
Penerimaan pajak mcningkal.
RUtl disahkan.
Kebijakar C
-Iahun
mempromosikan
Menghapus 29'o penalti adminislrasr Perubahan l,lu Nomor 8 yang ditimbulkan sebagai akibat 1983 lentang Pajak Penambahan penyampaian invoicc pajak tanpa Nilai Barang dan Jasa dan Paiak idcntitas pembeli untuk pengurangan Penjualan Barang atas Barang
eLspor.
biaya usaha.
Perubahan Pajak Pertambahan Nilai
l.
Kehrrrn
Tindrkrn
Program McnBhapus penalli PPN.
(PPN) untuk
2.
Srsaran waktu
Penanggungiawab
Segera setelah RULJ disahkan.
Menkeu.
Menkeu-
Mervah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan tJU Nomor l8 Tahun 2000-
8lahun
Meningkatkan daya
Menerapkan tarif 0o% atas ekspor jasa
Perubahan UU. No.
1983
Scgera setelah
saing ekspor jasa.
tenentu untuk peningkatan ckspor.
renhng Pajak Pcrtambahan Nilai
RUU disahkan.
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali teralihir dengan tJtJ. Nomor l8 Tahun 20(X).
3-
Meningkatkan daya saing produk perlanian (Primer)-
Mengubah status PPN atas produk pertanian (Primer) menjadi barang bukan kena paiak unluk peningkatan
Perubahan PP lang terkait.
Segera setelah RPP terkait
dikonsultasikan dengan DPR.
daya saing.
D.
Melindungi hak wajib pajak.
l.
Menerapkan Kode Etik Petugas/Pejabat Pajak.
Meningkatkan
Menkeu
Good
Govemance,
lerurama terkait dengan auditkeberatan. dan penerapan peraturan
Penerapan Kode Petugas/Pejabat Pajak di
Etik
Descmber 2007
Mcnkeu.
Segera setelah
Menkeu.
scmua
Kanrvil Pajak.
perpajakan secara benar-
2.
Mereformasi Sistem Pembayaran Pajak.
Perbaikan sistem pembayaran pajak
antara lain dalam pcriode
proses
Perubahan UU No. l4 Tahun 2002 tentang Pengadi lan Pajak.
RUU disahkan.
Peraturan Menkeu
2007
Menkeu.
Up Grading SDM DJP-
2007
Menkeu.
keberatan (objection process).
E.
Mempromosikan transparansi dan disclosure-
l-
]'ax Audit,
a.
Men)'usunketentuanpemeriksaan
Investigation dan
dan investigasi perpajakan yang
Disclosure-
baku dan transparan.
b.
Melaksanakan pelatihan vang menyangkut metode tari audil vang bant-
Kebijakan
Program
2.
,(,
o\
Tindak.n
Meningkatkan
Menyusun Data Base dan membangun
pengelahuan masyarakat menAenai Paiak.
knorvledge base ketentuan prerpaiakan.
dari
berbagai
Kelueran
Sas..an Wrktu
P.nrnggungietv.b
Website dan Call Center )ang
Maret 2008
Menkeu.
lengkap dan berfungsi-
IV.
KETENAGAKERJAAN Kebiiakan
A.
Menciptakan
Iklim Hubungan tndustrial yang mendukung perluasan lapangan kerja.
l.
Program
Tindakar
Mengubah UU Nol3 Tahun 2003 tentang Kelenagakeriaan.
Menl usun draft perubahan I 'l I Nomor
13
Kelenluan mengenai
a. PHK.
e. f. g.
o\
tentang
Ketenagakerjaan lerutama meliputr
b. c. d.
o\
Tahun 200i
Kaluaran
Sasaran Waktu
Pen.nggungiawab
Penyampaian Draft perubahan tJU Tahun 2003 rentang Ketenagakerjaan ke DPR.
April 2006.
Menteri Tenaga Kerja dan
Nomor
l3
Transm igras
Pesangon
i
(Menakenrans).
:
dan
Hak-hak
pekerja./Buruh lainnya: Perjanjian Kerja Bersama: Ketentuan Mengenai Pengupahan:
Perjanjian Kcria Waktu fenenlu
(PKWT); Penyerahan scbagian pekerjaan kepada pihak lain (outsourcing):
ljin
Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (TKA);
Ketenluan mengenai islirahat paniang.
2. Mengubah peraturan pelaksanaan UU No. l3 Tahun 2003 tenlang Ketenagakeriaan.
Penyusunan Draft
Peraturan pendukung (PP, Keppres dan Kepmen) ketentuan mengenai : Perjanjian Kerja; Cuti Panjang; Uang Lembur;
a. b. c. d. e. f.
Outsourcing; Pengupahan;
Proscdur mcmpekerjakan TKA.
Perubahan
PP, Perpres
Peraturan Menakertrans.
dan
Segera setelah
perubahan UU Nomor l3 Tahun 2003 tenrang Ketenagakerjaan disahkan.
Menakeatrans
Perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri.
Mengubah UU Nomor 39 Tahun 2004 lentang
Menvusun draft perubahan tJU. No. 39 Tahun 2004 rentang Penempalan
Penempatan dan
dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
lndonesia
Perlindungan Tenaga Keria di Luar Negeri, terutama
meliputi ketentuan mengenai
a-
:
Penyampaial draft perubahan ULJ
Nomor
i9
Oklober 2006
Menakertrans-
Marct 2006-
Menkum & HAM.
Tahun 2004 tenrang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kcrja Indonesia
di
Luar
Negeri ke DPR.
Menghilangkan syarat Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja
lndonesia Swasb (PPTKtS) rvajib
memiliki unit pelatihan ke.ja untuk mendapatkan Surat lzin
b. C. o.
-t
Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan
lmplemenlasi UU Nomor 2 Tahun 2004
industrial secara
lndustrial.
D.
Pendidikan dan pelatihan.
Melaksanakan p€latihan bagi calon mediator, konsiliato., arbiter dan hakim ad hoc-
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
b.
cepat, murah dan berkeadilan.
PPTKIS.
Membuat Sistem Informasi yang
berisikan berbagai
keputusan lentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Mempercepat
Mcngutrah
proses penerbitan
U
perizinan ketenagakerjaan.
lerkait-
U/Peraturan
/S
u.at
Keputusan/Surat Edat-an
Menyederhanakan prosedur izin tinggal bud investor/TKA; cukup pemberian visa dan
mempunyai dua jenis izin : IMTA Kerja dan Transmigrasi dan KITAS dari Kanror lmigrasi.
dari Dcpanemen Tcnaga
Tersedia informasi teniang penyelesaian persel isihan hubungan industrial.
Perubahan
Uu,/Peiaturary'sural
Keputusan/Surat Edaran terkait.
Kebijakan
Kaluaren
Tindekan
Program b.
Mempercepal proses
l) Sertifikasi
Perubahan
:
Kompet€nsi bulan
Tenaga Kerja : dari menjadi 2 minggu.
2)
Uu/Peraturan/Surat Keputusar/Surat Edaran terkait.
Srsrran Waktu
Pcnlnggungjrwab
Maret 2006.
Menakertrans.
I
Akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri : dari 23 hari menjadi l4 hari;
3)
Akreditasi
lembag
Sertifikasi Profesi (LSP) dari 4)
5)
23 hari menjadi 14 hari; Akeditasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) : dari 3 bulan menjadi 2 bulan. Hubungan lndustrial : Fasilitas pengesahan dari
a)
b)
o\
l0 hari menjadi 7 hari. Fasilitas perjanjian kerja
dari 7 hari menjadi
6
had.
E.
Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan
Pengembangan Bursa Kerja dan lnformasi Pasar Kerja.
Pemberdayaan Bursa Kerja Online dan meningkatkan mekanisme p€laksanaan pengelolaan lnformasi Pasar Kerja.
produktif.
F.
Terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.
l) Efehifiras
pelayanan penempatan tena8a kerja.
2)
Berlanjut.
Menakertrans.
Agustus 2006.
Menakertrans.
Tcrsedianya informasi Pasar keri4 seperti lorvongan dan p€ncari kerja yang optimal.
Mengubah UU Nomor l5 Tahun 1997 tentang Ketransm igras ian.
draft perubahan UU Nomo. 15 Tahun 1997 tentang Men,vusun
Penyampaian
draft
penyempumaan
perubahan
UU Nomor l5
1997
Ketransmigrasian. terutama meliputi
Tahun
kelenluan mengenai
Ketransmigrasian ke DPR.
:
a.
hal-hal yang berkaitan
b.
otonomi daerah; Peran serta sektor srvasta dalam program iransmigrasi.
lentang
dengan
I
V.
USAHAKf,CIL,MENENGAH DANKOPERASI
Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK).
Penyempurnaan peratunn yang terkait dengan perijinan bagi
2-
o\
\o
Tindakan
Kcl erln
Sesrrrn Waktu
Pcnarggurgirrvab
Pembuatan pedoman penyempurnaan
Peraturai N,lcndagri.
April 2006.
Mendagri.
Juni 200,6.
Menperin.
Progrrm
Kebijakad
dan
penyederhanaan pemberian pemberian ijin bagi UKMK dan pengembangan sist€m pelayanan
UKMK.
periiinan satu atap satu pintu.
Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi lndustri Kecil dan Menengah (lKM).
Penyusunan Peraturan Menleri t€ntang
Peraturan Mente.i Perindustrian
Pengembangan Jasa Konsultasi bagi
(Menperin)
Peningkatan akses UKMK kepada sumber daya
IKM
a.
Penyusunan kebijakan dan strategr nasional pengembangan keuangan mikJo.
Perpres
Oktoh€r 2006-
Menkeu-
Pengembangan skema kredit investasi bagi UKMK.
Rancangan skema kedit investasi bagi UKMK.
Juni 2006.
Menteri Negara Koperasi dan UKM (Meneg Koperasi dan UKM).
Peraturan Menkeu.
September 2006.
Menkeu.
Septembe. 2006.
Menkeu
Desembe.2006.
Meneg Koperasi dan UKM.
finansialdan sumber daya produklif lainnya.
b.
Penyediaan inisiatif fiskal bagi
UKMK yang
memanfaatkan
teknologi inovatif-
Perubahan peraturan perundang-
undangan yang terkait
Insentif fiskal bagi pengembangan UKMK.
l) 2) d.
Pemberian senillkasi tanah bagi tIKMK untr-rk peningkatan a(ses kepada kredit p€rbankan.
dengan
Rancangan lnsentif Fiskal: Peraturan Menkeu.
10.250 senilikat tanah rnilik UKMK.
Ke bij
K€luerrn
Tindakan
Progrrm
akan
c-
Pengembangan kawasan industri
TIKMK.
Nota kesepahaman (Motj) diantara
instansi
terkait
Sasaren Waktu
Penangguogiaw.b
Maret 2006.
Menperin.
Juni 2006.
Mendag-
Juni 2006
Mendag.
tentang
pengembangan kawasan industri untuk UKMK-
4.
a.
Penguatan Besar dan
Mengubah Keppres Nomor
12?
Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis
Kemitman Usaha
Perubahan Keppres Nomor 127 Tahun 2001.
usaha yang dicadangkan untuk
UKMK-
usaha kecil dan
Bidang/Jenis
usaha yang tert uka untuk usaha
menengah atau besar dengan syaiat kemitraan sesuai dengan
daftar bidang usaha terlutup (Negativc Lis0 dan terbuka dengan syarat-
-l
b-
Mengubah PP Nomor 16 Tahun
Perubahan PP
1997 tentang Waialaba-
1947-
Nomoi 16 Tahun
PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA, trd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
