M ENTERI KOORDINATBIDANG INDONESIA M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik bagi rakyat secara adil dan merata, serta mendorong
pertumbuhan
percepatan dengan
pembangunan
mengutamakan
ekonomi,
perlu
infrastruktur penggunaan
dilakukan
ketenagalistrikan
energi
baru
dan
terbarukan untuk mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca; b.
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor
Pembangunan ditetapkan
4
Tahun
Infrastruktur
Tim
Koordinasi
2016
tentang
Percepatan
Ketenagalistrikan, Pelaksanaan
perlu
Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Koordinator
Koordinasi
Bidang
Percepatan
Perekonomian Pembangunan
tentang
Tim
Infrastruktur
Ketenagalistrikan;
Mengingat ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA KONOM - 2 -IAN INDONESIA Mengingat
: 1.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan
Infrastruktur
Ketenagalistrikan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8); 4.
Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG
TIM
KOORDINASI
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN. Pasal 1 Membentuk
Tim
Koordinasi
Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi. Pasal 2 Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut: a.
melakukan
koordinasi
dan
pemantauan
pelaksanaan
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; b. melakukan ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA KONOM - 3 -IAN INDONESIA b.
melakukan
koordinasi
nonperizinan
yang
dan
fasilitasi
diperlukan
dalam
perizinan
dan
pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan; c.
melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penetapan tata ruang
dan
penyediaan
tanah
untuk
pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan; d.
melakukan koordinasi pemberian jaminan pemerintah dan perlindungan hukum yang bersifat khusus dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
e.
melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 3
Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: Ketua
:
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota
:
1.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.
Deputi
Bidang
Koordinasi
Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian; 3.
Deputi
Bidang
Kementerian
Koordinasi
Infrastruktur,
Koordinator
Bidang
Kemaritiman; 4.
Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri; 6. Direktur ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA KONOM - 4 -IAN INDONESIA 6.
Direktur
Jenderal
Otonomi
Daerah,
Kementerian Dalam Negeri; 7.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
8.
Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9.
Direktur
Jenderal
Kekayaan
Negara,
Kementerian Keuangan; 10. Direktur
Jenderal
Kementerian
Energi
Ketenagalistrikan, dan
Sumber
Daya
Mineral; 11. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 12. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral; 13. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral; 14. Deputi
Bidang
Kawasan,
dan
Usaha
Energi,
Pariwisata,
Logistik,
Kementerian
Badan Usaha Milik Negara; 15. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian; 16. Direktur
Jenderal
Pengadaan
Tanah,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 17. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 18. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; 19. Deputi ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA KONOM - 5 -IAN INDONESIA 19. Deputi
Bidang
Kemaritiman,
Sekretariat
Kabinet; 20. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 21. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal,
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal; 22. Deputi
Bidang
Pemerintah
Pengawasan
Bidang
Instansi
Perekonomian
dan
Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 23. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 24. Kepala
Badan
Reserse
dan
Kriminal,
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 25. Direktur Utama PT Pertamina (Persero); 26. Direktur
Utama
PT
Perusahaan
Listrik
Negara (Persero); 27. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (Persero); Sekretaris
:
Asisten
Deputi
Infrastruktur
Energi,
Deputi
Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 4 ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA KONOM - 6 -IAN INDONESIA Pasal 4 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim
Koordinasi
dapat
melibatkan
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, serta pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 5 Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 6 Tim Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi. Pasal 7 Masa kerja Tim Koordinasi terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Pasal 8 Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 9 ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA KONOM - 7 -IAN INDONESIA
Pasal 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DARMIN NASUTION
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat,
Elen Setiadi, S.H.,M.S.E NIP 197109011996031001
