MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALI NAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SALI NAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menetapkan kembali Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 2 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 3.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

4.

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226)

5. Keputusan Presiden Nomor 41/ P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/ M.EKON / 08/ 2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/ M.EKON / 08/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN

MENTERI

KOORDINATOR

BIDANG

PEREKONOMIAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1 ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3-

Pasal 1 Menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 2 Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku terhitung mulai bulan Juli 2014.

Pasal 3 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan rincian kelas jabatan bagi masingmasing pelaksana se suai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, maka Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 ...


Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd. CHAIRUL TANJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya KepalaB . o Hukum, Persidangan, dan asyarakat, ,ILulz,to us

dr

40,

,

Elen Setiabli, S.H.,M.S.E. 9011996031001 '

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN No.

Nama Jabatan

Kelas Jabatan

Keterangan

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepala Biro Perencanaan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kepala Subbagian Organisasi Kepala Subbagian Tata Laksana Kepala Bagian Program dan Anggaran Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Kepala Subbagian Pengembangan Indikator Kinerj a Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerj a Kepala Bagian Data dan Sistem Informasi Kepala Subbagian Pengumpulan Data Kepala Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data Kepala Subbagian Sistem Informasi Kepala Bagian Pelaporan Kepala Subbagian Pelaporan I Kepala Subbagian Pelaporan II Kepala Subbagian Pelaporan III Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kepala Bagian Hukum Kepala Subbagian Analisis Peraturan Perundang-undangan Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

17 15 13 11 11 13 11 11 11 13 11 11 13 11 11 11 13 11 11 11 15 13 11 11

25. Kepala ...


No. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38. 39. 40. 41.

42. 43. 44.

45.

46. 47.

48.

Nama Jabatan

Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Kepala Bagian Persidangan Kepala Subbagian Penyiapan Persidangan Kepala Subbagian Pelaksanaan Persidangan Kepala Subbagian Dokumentasi Persidangan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Media Kepala Subbagian Pengelolaan Opini Publik Kepala Subbagian Publikasi dan Desiminasi Informasi Kepala Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri - I Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri - II Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri - III Kepala Biro Umum Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kelas Jabatan 11

Keterangan

13 11 11 11 13 11 11 11 13 11 11 11 15 13 11 11

11 11 11 11

11 11

11

49. Kepala ...


No. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Nama Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menko Perekonomian Kepala Subbagian Protokol Kepala Subbagian Tata Persuratan Kepala Subbagian Kearsipan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepala Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia Kepala Subbagian Mutasi Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala Bagian Keuangan Kepala Subbagian Verifikasi - I Kepala Subbagian Verifikasi - II Kepala Subbagian Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Kepala Bagian Rumah Tangga Kepala Subbagian Urusan Dalam Kepala Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai Kepala Subbagian Pemeliharaan Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Kepala Subbagian Penatausahaan Layanan Pengadaan Kepala Subbagian Penatausahaan dan Inventarisasi Baran• Milik Negara Kepala Subbagian Distribusi dan Pengendalian Barang Milik Negara

Kelas Jabatan 11

Keterangan

11 11 11 13 11 11 11 13 11 11 11 13 11 11 11 13 11 11 11

Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Asisten Deputi Fiskal Kepala Bidang Penerimaan Negara Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kepala Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kepala Bidang Pengeluaran Negara dan Pembiayaan Ke • ala Subbidan• Pengeluaran Negara Kepala Subbidang Pembiayaan Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah Kepala Bidang Ekonomi Daerah

17 15 13 11 11 13 11 11 15 13 79. Kepala ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4No.

79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

Nama Jabatan

Kepala Subbidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia Kepala Subbidang Ekonomi Kawasan Timur Indonesia Kepala Bidang Keuangan Daerah Kepala Subbidang Optimalisasi Penerimaan Daerah Kepala Subbidang Optimalisasi Pengeluaran Daerah Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara Kepala Bidang BUMN Industri Kepala Subbidang Analisis Kebijakan BUMN Industri Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan BUMN Industri Kepala Bidang BUMN Non Industri Kepala Subbidang Analisis Kebijakan BUMN Non Industri Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan BUMN Non Industri Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kepala Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Kepala Subbidang Pasar Modal Kepala Subbidang Lembaga Keuangan Bukan Bank Kepala Bidang Perbankan Kepala Subbidang Perbankan Umum Kepala Subbidang Perbankan Syariah Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja Kepala Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran Kepala Subbidang Moneter Kepala Subbidang Neraca Pembayaran Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Kepala Subbidang Penciptaan Lapangan Kerja Kepala Subbidang Pembiayaan Tenaga Kerja

Kelas Jabatan 11

Keterangan

11 13 11 11 15 13 11 11 13 11 11 15 13 11 11 13 11 11 15 13 11 11 13 11 11

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati

105. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati 106. Asisten Deputi Pangan

17 15 106. Kepala ...


No.

Nama Jabatan

107. Kepala Bidang Produksi dan Konsumsi Pangan 108. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Produksi dan Konsumsi Pangan 109. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Produksi dan Konsumsi Pangan 110. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 111. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan 112. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan 113. Asisten Deputi Kelautan, Perikanan dan Peternakan 114. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan 115. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan 116. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan 117. Kepala Bidang Peternakan 118. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Peternakan 119. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Peternakan 120. Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura 121. Kepala Bidang Perkebunan 122. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Perkebunan 123. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Perkebunan 124. Kepala Bidang Hortikultura 125. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Holtikultura 126. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Holtikultura 127. Asisten Deputi Kehutanan 128. Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan 129. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan 130. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan 131. Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Hutan

Kelas Jabatan 13 11

Keterangan

11 13 11 11

15 13 11 11 13 11 11 15 13 11 11 13 11 11 15 13 11 11 13

131. Kepala ...


No.

Nama Jabatan

132. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Rehabilitasi Hutan 133. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Rehabilitasi Hutan 134. Asisten Deputi Prasaran, Sarana Pangan dan Sumber Daya Hayati 135. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pangan 136. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Prasarana dan Sarana Pangan 137. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Prasaran dan Sarana Pangan 138. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Sumber Daya Hayati 139. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Hayati 140. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Hayati

Kelas Jabatan 11

Keterangan

11

15 13 11 11 13 11 11

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 141. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 142. Asisten Deputi Geologi 143. Kepala Bidang Sumber Daya Geologi 144. Kepala Subbidang Inventarisasi Sumber Daya Geologi 145. Kepala Subbidang Evaluasi Sumber Daya Geologi 146. Kepala Bidang Lingkungan Geologi 147. Kepala Subbidang Mitigasi Bencana Geologi 148. Kepala Subbidang Tata Ruang Geologi 149. Asisten Deputi Minyak dan Gas Bumi 150. Kepala Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi 151. Kepala Subbidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi 152. Kepala Subbidang Pengusahaan Hulu Minyak dan Gas Bumi 153. Kepala Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi 154. Kepala Subbidang Pengolahan Minyak dan Gas Bumi 155. Kepala Subbidang Distribusi Minyak dan Gas Bumi 156. Asisten Deputi Mineral dan Batu Bara 157. Kepala Bidang Mineral 158. Kepala Subbidang Pengusahaan Mineral

17 15 13 11 11 13 11 11 15 13 11 11 13 11 11 15 13 11

159. Kepala ...


No.

Nama Jabatan

159. Kepala Subbidang Eksplorasi dan Produksi Mineral 160. Kepala Bidang Batubara 161. Kepala Subbidang Pengusahaan Batubara 162. Kepala Subbidang Eksplorasi dan Produksi Batubara 163. Asisten Deputi Energi Baru dan Terbarukan 164. Kepala Bidang Energi Baru dan Konservasi Energi 165. Kepala Subbidang Energi Baru 166. Kepala Subbidang Konservasi Energi 167. Kepala Bidang Energi Terbarukan 168. Kepala Subbidang Pengembangan Energi Terbarukan 169. Kepala Subbidang Aplikasi Energi Terbarukan 170. Asisten Deputi Ketenagalistrikan 171. Kepala Bidang Program Ketenagalistrikan 172. Kepala Subbidang Program Pengembangan Pembangkit Ketenagalistrikan 173. Kepala Subbidang Program Pengembangan Jaringan Ketenagalistrikan 174. Kepala Bidang Pengusahaan Ketenagalistrikan 175. Kepala Subbidang Pengaturan Ketenagalistrikan 176. Kepala Subbidang Pelayanan Ketegalistrikan

Kelas Jabatan 11

Keterangan

13 11 11 15 13 11 11 13 11 11 15 13 11 11 13 11 11

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi 177. 178.

179. 180. 181. 182.

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi Asisten Deputi Pengembangan Industri Manufaktur Asisten Deputi Pengembangan Industri Kreatif dan Strategis Asisten Deputi Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi Asisten Deputi Ketenagakerjaan

17 15 15 15 15 15

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan 183. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan 184. Asisten Deputi Pengembangan Iklim Investasi 185. Kepala Bidang Perbaikan Iklim Investasi

17 15 13 186. Kepala ...


No. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196.

197.

Nama Jabatan Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Kepala Bidang Promosi Investasi Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Promosi Investasi Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Promosi Investasi Asisten Deputi Perdagangan Luar Negeri dan Kepariwisataan Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Kepala Bidang Pengembangan Kepariwisataan Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan

Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan 198. Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan 199. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Logistik 200. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik 201. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik 202. Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan 203. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Fasilitasi Perdagangan 204. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan 205. Asisten Deputi Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen 206. Kepala Bidang Persaingan Usaha 207. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Persaingan Usaha 208. Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Persaingan Usaha 209. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen 210. Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Perlindungan Konsumen

Ke las Jabatan 11

Keterangan

11 13 11 11 15 13 11 11 13 11

11 15 13 11 11 13 11 11 15 13 11 11 13 11

211. Kepala ...


No.

Nama Jabatan

211.

Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kepala Bidang Pengembangan Kewirausahaan Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

212. 213. 214. 215. 216. 217. 218.

Kelas Jabatan 11

Keterangan

15 13 11 11 13 11 11

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 219. 220. 221.

222.

223.

224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Kepala Bidang Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air

17

Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kepala Bidang Telematika Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Telematika Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika Kepala Bidang Utilitas Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Utilitas Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Utilitas Asisten Deputi Transportasi

11

15 13

11

13 11 11 15 13 11 11 13 11 11 15 235. Kepala ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -

10 -

No.

Nama Jabatan

235.

Kepala Bidang Transportasi Darat, Multi Moda dan Kereta Api Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi Darat, Multi Moda dan Kereta Api Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Darat, Multi Moda dan Kereta Api Kepala Bidang Transportasi Laut dan Udara Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi Laut dan Udara Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Laut dan Udara Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepala Bidang Penataan Ruang Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Penataan Ruang Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal

236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247.

248. 249. 250. 251. 252. 253. 254.

Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Kerja Sama Pemerintah Swasta Kepala Bidang Perumahan Kepala Subbidang Perumahan Formal Kepala Subbidang Perumahan Swadaya Kepala Bidang Pertanahan dan Kerjasama Pemerintah Swasta Kepala Subbidang Pertanahan Kepala Subbidang Kerja Sama Pemerintah Swasta

Kelas Jabatan 13

Keterangan

11

11 13 11 11 15 13 11 11 13 11 11

15 13 11 11 13 11 11

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 255.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 256. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia 257. Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Timur 258. Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah

17 15 13 11

259. Kepala


No.

Nama Jabatan

259.

Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Timur Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Afrika Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Utara Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Selatan Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Australia Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Selandia Baru dan Oseania Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi APEC Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Internal ASEAN Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN

260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283.

Kelas Jabatan 11

Keterangan

13 11 11 15 13 11 11 13 11 11 15 13 11 11 13 11 11 15 13 11 11 13 11 11

283. Kepala ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 12 -

No.

Nama Jabatan

284. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan 285. Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral 286. Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral PBB 287. Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral Non PBB 288. Kepala Bidang Kerja Sama Pembiayaan 289. Kepala Subbidang Kerja Sama Pembiayaan Multilateral 290. Kepala Subbidang Kerja Sama Pembiayaan Bilateral

Kelas Jabatan 15

Keterangan

13

11 11 13 11 11

Staf Ahli 291. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 292. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan 293. Staf Ahli Bidang SDM, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 294. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah 295. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim 296. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional 297. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi

16 16 16 16 16 16 16

Staf Khusus 298. Staf Khusus

16

Inspektorat 299. Inspektur 300. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat

15 11

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 301. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 302. Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama 303. Kepala Subbagian Perencanaan 304. Kepala Subbagian Kerja Sama 305. Kepala Bagian Pengelolaan Informasi 306. Kepala Subbagian Informasi dan Verifikasi

15 13 11 11 13 11

307. Kepala ...


- 13 No.

Nama Jabatan

307. Kepala Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 308. Kepala Bagian Hukum dan Umum 309. Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat 310. Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Keuangan 311. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Kelas Jabatan 11

Keterangan

13 11 11 11

Jabatan Fungsional Auditor 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318.

Auditor Ahli Utama Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pratama Auditor Terampil Penyelia Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan Auditor Terampil Pelaksana

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 319. Analis Kebijakan Utama 320. Analis Kebijakan Madya 321. Analis Kebijakan Muda 322. Analis Kebijakan Pratama

14 12 10 9 8 7 6 14 12 10 9

Jabatan Fungsional Umum 323. Analis Kebijakan Publik

6

Pangkat/ Gol sekurangkurangnya Penata Muda/ III/b

324. Analis Organisasi

6

325. Analis Tata Laksana

6

Pangkat/Gol sekurangkurangnya Penata Muda/ III/a Pangkat/ Gol sekurangkurangnya Penata Muda/ III / a

326. Kepala ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 14 -

No.

Nama Jabatan

Kelas Jabatan 6

326.

Penatausaha

327.

Penatalaksana

6

328.

Penyaji Data

6

329.

Perumus

6

330.

Penelaah Bahan Telaahan

6

331.

Penanganan Perkara

6

332.

Pemroses Bahan Telaahan

5

333.

Pembuat Daftar Gaji Tk. I

5

Keterangan Pangkat/ Gol sekurangkurangnya Penata Muda/ III/a Pangkat/Gol sekurangkurangnya Penata Muda/ III/a Pangkat/Gol sekurangkurangnya Penata Muda/ III/a Pangkat/Gol sekurangkurangnya Penata Muda/ III/a Pangkat/Gol sekurangkurangnya Penata Muda/ III/a Pangkat/ Gol sekurangkurangnya Penata Muda/ III/a Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur/ II/c s.d. setinggitingginya Pengatur Tingkat I/ II/d Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur/ II/ c s.d. setinggitingginya Pengatur Tingkat I/ II/d 334. Kepala ...


- 15 No.

Nama Jabatan

Kelas Jabatan 5

Keterangan

334.

Protokol Tk. I

335.

Sekretaris Tk. I

5

Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur/ II/c s.d. setinggitingginya Pengatur Tingkat I/ II/d

336.

Verifikator Tk. I

5


337.

Penyaji Bahan Telaahan Tk. I

4

338.

Pembuat Daftar Gaji Tk. II

4

Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur/ II/c s.d. setinggitingginya Pengatur Tingkat I/ II/d Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur Muda/ II/a s.d. setinggitingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/ b


339. Kepala ...


- 16 No.

Nama Jabatan

Kelas Jabatan 4

339.

Protokol Tk. II

340.

Sekretaris Tk. II

4

341.

Verifikator Tk. II

4

342.

Pengelola Arsip Tk. I

4

343.

Caraka Tk. I

4

Keterangan Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur Muda/ II/a s.d. setinggitingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur Muda/ II/a s.d. setinggitingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur Muda/ II/a s.d. setinggitingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur Muda/ II/a s.d. setinggitingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur Muda/ II/a s.d. setinggitingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b

344. Kepala ...


- 17 No.

Nama Jabatan

Kelas Jabatan 4

344.

Pengemudi Tk. I

345.

Penyaji Bahan Telaahan Tk. II

3

346.

Pengelola Arsip Tk. II

3

347.

Caraka Tk. II

3

348.

Pengemudi Tk. II

3

349.

Penata Usaha Tk I

3

Keterangan Pangkat/Gol sekurangkurangnya Pengatur Muda/ II/a s.d. setinggitingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/ b Pangkat/Gol sekurangkurangnya Juru/ I/c s.d. setinggitingginya Juru Tingkat I/ I/ d Pangkat/Gol sekurangkurangnya Juru/ I/c s.d. setinggitingginya Juru Tingkat I/ I/d Pangkat/Gol sekurangkurangnya Juru/ I/c s.d. setinggitingginya Juru Tingkat I/ I/d Pangkat/Gol sekurangkurangnya Juru/ I/c s.d. setinggitingginya Juru Tingkat I/ I/ d Pangkat/Gol sekurangkurangnya Juru/ I/c s.d. setinggitingginya Juru Tingkat I/ I / d 350. Kepala ...


-18 • Nama Jabatan

No.

-

Kelas __j Jabatan

350.

Penata Usaha Tk. II

351.

Caraka Tk. III

2

352.

Pramubakti

1

2

Keterangan

Pangkat/ Gol sekurangkurangnya Juru Muda/ I/a s.d. setinggitingginya Juru Muda Tingkat I/ I./b Pangkat/Gol sekurangkurangnya Juru Muda/ I/a s.d. setinggitingginya Juru Muda Tingkat I/ I/b Pangkat/Gol Juru Muda/ I/a

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd. CHAIRUL TANJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala B'ro Hukum, Persidangan, dan Masyarakat,

adi, S.H.,M.S.E. 09011996031001

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALI NAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG

Recommend Documents