KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Disampaikan Oleh:
SAUT SITUMORANG Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Medan, 3 April 2013
Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2): Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang‐ undangan. 2
“Memantapkan Perekonomian Nasional j y g Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”
. RKPD Tahun 2014 harus diarahkan untuk mendukung pencapaian 11 (sebelas) prioritas dan 3 (tiga) bidang prioritas lainnya dalam RKP Tahun 2014 Tercapai target pembangunan nasional Tahun 2014
Pertumbuhan Ekonomi 6,8 s.d. 7,2%
Penurunan Angka Pengangguran 5,0 s.d. 6,0%
Penurunan Angka Kemiskinan 8 s.d. 10%
Laju Inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang 1%
3
1. 1
2.
3.
Melaksanakan strategi dan pemberantasan korupsi M l k k t t gi pencegahan g h d b t k i sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012– 2014. Menciptakan suasana tenteram, tertib, dan aman di seluruh wilayah Sumatera Utara sebagai perwujudan dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. 2013 Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Minimal. p Standar Pelayanan y 4
4.
55. 6. 7.
Meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melayani perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha, agar keberadaan P SP dirasakan PTSP di k manfaatnya, f mampu meningkatkan i k k citra i d daya dan d saing i daerah. Memberikan kemudahan bagi g p para p pelaku Usaha Mikro,, Kecil,, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Menyelesaikan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk membuka b k keterisolasian k t i l i serta t konektifitas k ktifit antar t sentra‐sentra t t produksi. d k i Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah untuk mendorong gp porsi belanja j langsung g g lebih besar daripada p belanja j tidak langsung. Pengalokasian belanja daerah dalam APBD yang nilai manfaatnya tidak langsung dinikmati oleh masyarakat supaya dibatasi.
5
1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh penekanan 1 M t k b l h dengan d k pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan pada keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas. berkualitas Upaya ini bertujuan mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan efektif dalam rangka menciptakan lapangan kerja; 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata t t ruang, yang meliputi li ti mantapnya t j i jaringan j l jalan, t terutama t k ke arah kantong-kantong produksi dan daerah-daerah pemasaran, serta terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal setiap hari, dan t tersedianya di air i bersih b ih dan d irigasi; ii i 3. Pembudayaan penggunaan teknologi informasi melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan akses masyarakat k terhadap h d informasi; i f i 4. Penanggulangan dan penanganan dampak bencana alam melalui penguatan kelembagaan penanganan bencana alam; 6
Berakhirnya masa jabatan Gubernur Sumatera Utara Sumatera Utara periode periode 2008‐ 2008‐2013 pada Tahun 2013
Terwujudnya visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005‐2025: “T “Terwujudnya j d masyarakat k t Sumatera S t Utara Ut yang beriman, b i maju, mandiri, mapan dan berkeadilan didalam kebhinekaan”,
7
1.
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan p y p p j p dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tahun 2011 dari 24 LKPD yang di periksa : 2 (dua) LKPD ‐> Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 1 (satu) LKPD ‐> Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP‐DPP); ( t ) LKPD W j T P g li D g P g f P j l (WTP DPP) 18 (delapan belas) LKPD ‐> Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan 3 (tiga) LKPD –> Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
Bagi daerah yang mendapat opini TMP perlu upaya: Peningkatan kualitas SDM aparatur, Penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan pelanggaran ketentuan perundang‐undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah
8
2
Meningkatkan kinerja perencanaan dengan penyelesaian penyusunan dan penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD
HASIL EVALUASI REALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA SKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012
RPJPD 18 (delapan belas) kabupaten/kota (Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, K b Kabupaten Batubara, t B t b Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Padang Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan) Belum menetapkan RPJPD
RPJMD 20 (dua puluh) kabupaten/kota ((Kabupaten Tapanuli Utara, p p , Kabupaten Nias, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang bedagai, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten g , p Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Batubara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, g p ) dan Kota Padang Sidempuan) Belum menetapkan RPJMD
Renstra SKPD 1 (satu) SKPD Provinsi, 10 (sepuluh) SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah, 38 (tiga puluh delapan) SKPD Kabupaten Nias, 67 (enam ) g puluh tujuh) SKPD Kabupaten Simalungun, 35 (tiga puluh lima) SKPD Kabupaten Samosir, 31 (tiga puluh satu) SKPD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 22 (dua puluh dua) SKPD Kabupaten Labuhan Batu Utara, 14 (empat belas) SKPD Kabupaten Tapanuli Selatan, 4 (empat) SKPD Kabupaten Karo, 17 (tujuh belas) SKPD Kabupaten Nias Selatan dan 1 (satu) SKPD Kota Medan yang belum menetapkan Renstra SKPD sudah menyusun dan/menetapkan Renstra SKPD 14 (empat belas) kabupaten/kota (Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Batubara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, K t T j Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing B l i K t Bi j i K t T bi Tinggi, Kota Padang Sidempuan, Kota Gunung Sitoli) belum melaporkan status dokumen Renstra SKPD
RKPD 26 (dua puluh enam) kabupaten/ kota, (Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten PakPak Bharat, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, dan Kota Padangsidempuan) belum melaporkan status dokumen RKPD Tahun 2013
Renja SKPD
Seluruh Kab/Kota di Provinsi Sumut sudah menyusun y dan/menetapkan Renja SKPD
9
DALAM FORUM MUSRENBANG DIBAHAS PENYELARASAN PROGRAM‐PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKAN DIDANAI DARI BERBAGAI SUMBER PENDANAAN
Keserasian Efektifitas Efisiensi
KOORDINASIKAN DENGAN K/L SESUAI KEWENANGAN DALAM MUSRENBANGNAS TAHUN 2013 MINGGU IV APRIL 2013
10
RKPD Tahun 2014
KUA & PPAS TA 2014
RAPBD TA 2014
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
