KAJIAN KEWENANGAN PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Oleh :
Nopian Andusti, S.E.,M.T Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
MANNA, 23 OKTOBER 2015
I. Latar Belakang Kondisi birokrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang ditemui penjabat Bupati sering jauh dari dugaan sebelumnya yang disebabkan antara lain penempatan pejabat struktural dalam berbagai jenjang tidak sesuai dengan kompetensi jabatan sehingga diperlukan penataan dan pembenahan agar terdapat perbaikan birokrasi pemerintahan. Langkah yang diperlukan untuk melakukan penataan birokrasi yang pertama dilakukan adalah melakukan mutasi pejabat/PNS untuk menuju upaya pembenahan yang didasarkan pada pendekatan kompetensi dengan harapan jalannya penyelengaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik. Upaya pembenahan birokrasi melalui mutasi pejabat/PNS menimbulkan kegamangan bagi para penjabat Bupati karena ada anggapan penjabat Bupati tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri. II. Permasalahan Dapatkah Penjabat Bupati Bengkulu Selatan yang dilantik tanggal 15 Oktober 2015, melakukan mutasi pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ? III. Rujukan Peraturan Perundangan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. IV. Analisis dan Kajian A. Penjabat Bupati Bengkulu Selatan saat ini diangkat karena masa jabatan Bupati sebelumnya telah berakhir, namun Bupati definitif belum terpilih. Jadi terjadi kekosongan Kepala Daerah (Bupati) karena masa jabatan berakhir ;
B. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, berbunyi sebagai berikut : Pasal 132A (1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan /dicalonkan sebagai calon kepala daerah /wakil kepala daerah dilarang : a. melakukan mutasi pegawai; b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. C. Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 132A ayat (1) adalah penjabat kepala daerah sesuai dengan : 1. pasal 130 ayat (1), yang berbunyi : “Apabila Kepala Daerah
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
2. Pasal 130 ayat (3), Apabila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), Presiden menetapkan Penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau Penjabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pasal 131 (3) menjelaskan, dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah. 4. Pasal 131 ayat (4) menyebutkan, dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah. D. Dari uraian pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 131 ayat (4), tersebut di atas, maka kriteria Penjabat atau pelaksana tugas Kepala Daerah yang dilarang melakukan mutasi pegawai adalah : 1. Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari Wakil Kepala Daerah karena Kepala Daerah diberhentikan sementara (oleh Presiden karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 5 tahun atau melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap {Pasal 130 ayat (1)} ; 2. Penjabat Kepala Daerah yang ditetapkan atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD karena Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara (oleh Presiden karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 5 tahun atau melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap {Pasal 130 ayat (2) } ; 3. Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari Sekretaris Daerah karena Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya sehingga terjadi kekosongan kekuasaan berhalangan tetap secara bersamaan. {Pasal 31 ayat (4)} ; 4. Penjabat Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena Kepala Daerah mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah {Pasal 132 A ayat (1)} ; 5. Kepala Daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. {Pasal 132 A ayat (1)}.
V. Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan : 1. Dari 5 (lima) kriteria sebagaimana telah diuraikan pada angka IV huruf D di atas, tidak satupun yang merupakan kriteria Penjabat Bupati Bengkulu Selatan, karena Penjabat Bupati Bengkulu Selatan saat ini diangkat karena habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sedangkan Bupati/Wakil Bupati definitif belum terpilih ; 2. Terhadap klausul persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang disyarakatkan dalan Pasal 132 A ayat (2) juga tidak diperlukan, karena kriteria penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 132 A ayat (1)-nya tidak terpenuhi ; 3. Dengan demikian, Penjabat Bupati Bengkulu Selatan dapat melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan “tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri” , sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. B. Saran : Walaupun Penjabat Bupati dimungkinkan untuk melakukan mutasi pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, disarankan pertimbangannya adalah dalam rangka pembenahan birokrasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian untuk bahan pertimbangan selanjutnya. Manna, 23 Oktober 2015 STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Pembina Utama Muda Nip. 196711071992031004
