1
BUPATI SEMARANG
SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA RAPAT KERJA STAF AHLI KEPALA DAERAH SE-JAWA TENGAH TANGGAL 26 PEBRUARI 2015 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Ysh
:
1. Sekda Kabupaten Semarang, 2. Para Staf Ahli Kepala Daerah se- Jawa Tengah, 3. Para Pimpinan Perusahaan yang terkait, serta hadirin, tamu undangan yang saya hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuni-Nya,
sehingga
sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga dapat hadir dan bersilaturachim dumateng panjenengan sedoyo
3
dalam rangka Rapat Kerja Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jawa Tengah,dalam keadaan sehat wal’afiat. Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Staf Ahli Kepala Daerah se-Jawa Tengah, dan kami sampaikan pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya Rapat Kerja ini, guna meningkatkan kemampuan para Staf Ahli kepala Daerah kita, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan serta memberikan manfaat yang positif bagi kepala daerah.
4
Berdasarkan
amanat
Undang-undang
tentang
Pemerintahan
Daerah, bahwa pemberian Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Adapun di Kabupaten Semarang sendiri, upaya tersebut tidak terlepas dari 3 kerangka dasar Visi Misi Kabupaten Semarang 2010 – 2015, yaitu mewujudkan Kabupaten Semarang yang “MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA (MATRA)”. Hadirin yang Saya hormati, Berikut
sekelumit
Semarang, antara lain ;
kondisi
tentang
potensi
wilayah
Kabupaten
5
I. KONDISI GEOGRAFIS :
Kabupaten Semarang dengan luas wilayah 95.020,67 hektar atau sekitar 2,92 % dari luas Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari wilayah dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan dengan tingkat ketinggian di Kecamatan Getasan 3.119 meter dan terendah 310 meter diatas permukaan air laut, di Kecamatan Ungaran.
Secara Administrasi terdiri dari 19 Kecamatan dan 235 desa/ kelurahan dengan batas wilayah; - Sebelah utara Kota Semarang dan Kabupaten Demak - Sebelah timur Kabupaten Grobogan - Sebelah selatan Kabupaten Boyolali dan Magelang
6
- Sebelah barat Kabupaten Kendal dan Temanggung, sedangkan di tengah wilayah Kabupaten Semarang terletak Kota Salatiga. II. KONDISI KEKAYAAN ALAM : Sumber
kekayaan
alam
yang
ada
sangat
mendukung
untuk
mengembangkan Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI). Potensi sumber bahan tambang, bahan galian golongan C yang dapat dimanfaatkan tersebar pada areal seluas 2.892.451 hektar, dengan kandungan berupa batu andesit (64,48 juta ton), basalt (3,12 juta ton) dan pasir batu (9,22 juta ton) sedangkan bahan galian golongan B berupa gambut di Rawapening dengan potensi l0 juta ton.
7
Rawapening dengan luas lebih kurang 2.020 hektar, selain sumber potensi bahan galian golongan B, juga dimanfaatkan sebagai sumber pengairan untuk pertanian di lahan pasang surut. Sekaligus memiliki pemandangan yang indah dan cukup potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata. III. POTENSI UNGGULAN : Lahan budi daya pertanian yang luas dan subur untuk berbagai jenis usaha, terutama untuk kopi, empon-empon, kelengkeng, durian brongkol, ternak sapi dan ikan air tawar.
8
Obyek wisata yang cukup potensial, seperti Candi Gedonsongo, Rawapening, Bandungan, Palagan dan masih banyak lokasi yang belum tergali. Lahan dan lokasi yang cukup strategis, dekat akses ke pelabuhan laut / udara kota Semarang. Hasil Industri yang utama adalah: tekstil, jamu, air minum dalam kemasan, konveksi dan kerajinan. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati. Keberadaan staf ahli kepala daerah memiliki peranan penting dalam menyokong kemajuan suatu pemerintahan dan memiliki kedudukan yang
9
strategis, karena berperan penting dalam memberikan saran dan masukan atas suatu kebijakan pemerintah. Disamping sebagai sarana untuk bersilaturahmi serta bertukar pikiran antar satu daerah/kota satu dengan lainya, adanya rapat kerja staf ahli seperti ini juga diharapkan mampu mempertajam visi staf ahli dalam membantu kepala daerah melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas seorang staf ahli adalah melaksanakan tugas-tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh SKPD, namun demikian tidak bisa langsung mengambil kebijakan tersebut. “Ditunjang pengalaman dari segi keilmuan dan kapasitas mereka dibidangnya, banyak pemikiran, masukan, telaah, serta saran lahir dari para staf ahli. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau ilmu para staf ahli dari
10
berbagai bidang tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak diamalkan untuk memberikan masukan serta arah kebijakan kepala daerah. Rapat Kerja program-program
Daerah ini
yang
telah
diselenggarakan, guna dilaksanakan,
maupun
mengevaluasi merencanakan
program-program mendatang, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, Sebelum mengakhiri sambutan ini, sedikit akan saya sampaikan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Terbitnya undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
11
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Pokok-pokok Kepegawaian. Undang-undang ASN menempatkan PNS Sebagai Tenaga Profesi dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai profesi, tentunya PNS dituntut memiliki kompetensi, kode etik, nilai dasar serta harus ada kompensasi. Dengan demikian ke depan, semua jabatan PNS masuk pada profesi. Jabatan PNS sederhana sekalipun, misalnya sebagai penyaji makanan dan minuman, kurir surat dalam instansi pemerintah, dia harus tetap memiliki nilai, kredit, kompetensi serta dilakukan secara profesional
12
Undang-Undang
ASN
mengedepankan
aspek
kinerja
dan
profesionalisme, mengatur hak dan kewajiban pegawai, serta mengatur jabatan ASN yang terdiri dari jabatan administratif, fungsional dan jabatan eksekutif senior. Aspek manajemennya diselenggarakan berdasarkan sistem merit yakni sistem yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, umur ataupun kondisi kecacatan. Saya menghimbau kepada seluruh aparatur Pemerintah agar bisa mempelajari undang-undang tersebut dengan sungguh-sungguh, Pahami secara utuh, jangan sepotong-potong. Karena dengan undang-undang ini seorang pegawai bisa menunjukkan jati diri serta kompetensi yang dimilikinya
13
Demikian beberapa hal yang dapat Saya sampaikan, semoga Rapat Kerja Staf Ahli Kepala Daerah ini akan membuahkan hasil yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. BUPATI SEMARANG H. MUNDJIRIN
