BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PANSUS DPRD KABUPATEN LAMONGAN TANGGAL 21 APRIL 2015 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
Assalamu’alaikum Ysh. :
Wr. Wb.
1. Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lamongan Bapak Debby Kurniawan, S.Kom beserta rombongan, 2. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang terkait, serta hadirin yang saya hormati. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat
Allah SWT, atas limpahan rahmat, inayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan bisa saling silaturahmi dengan Bapak, Ibu semua, dalam keadaan sehat wal’afiat.
Hadirin yang Saya hormati, Perlu diketahui, bahwa Kabupaten Semarang, merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, yang mempunyai kedudukan sangat strategis, yaitu kedekatannya dengan Ibukota Propinsi Jawa Tengah
(Kota
-Semarang),
sehingga,
menjadi
salah
satu
daerah
penyangga Ibu kota Propinsi Jawa Tengah, dan merupakan pintu gerbang masuk dari arah selatan, serta dilintasi oleh jalur utama transportasi Jawa Tengah yaitu Yogyakarta-Solo dan Solo – Semarang
(yang disebut Joglosemar). Dengan demikian tentunya Pemerintah Kabupaten Semarang tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dan berusaha memanfaatkan peluang melalui peningkatkan sumber daya yang ada, guna mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Hadirin yang Saya hormati, Kabupaten Semarang memiliki potensi wilayah, antara lain ; I. KONDISI GEOGRAFIS :
Kabupaten Semarang dengan luas wilayah 95.020,674 hektar, atau sekitar 2,92 % dari luas Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari wilayah dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan, dengan tingkat ketinggian di Kecamatan Getasan 3.119 meter, dan terendah 310 meter, diatas permukaan air laut, di Kecamatan Ungaran.
Secara Administrasi terdiri dari 19 Kecamatan, 235 desa/ kelurahan dan jumlah penduduk sampai akhir juni 2014 berjumlah 988. 708 jiwa, dengan batas wilayah; -
Sebelah utara Kota Semarang dan Kabupaten Demak
-
Sebelah timur Kabupaten Grobogan
-
Sebelah selatan Kabupaten Boyolali dan Magelang
-
Sebelah barat Kabupaten Kendal dan Temanggung, sedangkan di tengah wilayah Kabupaten Semarang terletak Kota Salatiga.
II. KONDISI KEKAYAAN ALAM : Sumber kekayaan alam yang ada sangat mendukung untuk mengembangkan Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI). Potensi sumber bahan tambang, bahan galian golongan C, yang dapat – dimanfaatkan tersebar pada areal seluas 2.892.451 hektar, dengan kandungan berupa batu andesit (64,48 juta ton), basalt (3,12 juta ton), dan pasir batu (9,22 juta ton), sedangkan bahan galian golongan B, berupa gambut di Rawapening dengan potensi l0 juta ton.
Rawapening dengan luas lebih kurang 2.020 hektar, selain sumber potensi bahan galian golongan B, juga dimanfaatkan sebagai sumber pengairan untuk pertanian di lahan pasang surut. Sekaligus pemandangan cukup indah untuk dikembangkan menjadi obyek wisata. III. POTENSI UNGGULAN : Lahan budi daya pertanian yang cukup luas dan subur untuk berbagai
jenis
usaha,
terutama
untuk
kopi,
empon-empon,
kelengkeng, durian brongkol, ternak sapi, dan ikan air tawar. Obyek wisata yang cukup potensial, seperti Museum Kereta Api, Candi Gedonsongo, Rawapening, dan masih banyak lokasi yang belum tergali, seperti
sumber panas bumi yang ada di Gunung
Ungaran. Lahan dan lokasi yang cukup strategis, dekat akses ke pelabuhan laut / udara kota Semarang.
Hasil Industri ; kabupaten Semarang mempunyai 717 pabrik/ industrii. Tetapi yang besar hanya 180 , yang benar-benar besar betul hanya sekitar 24-27 perusahaan, yang lainnya adalah industri kecil & industri rumahan. Yang utama adalah: tekstil, jamu, air minum dalam kemasan, konveksi dan kerajinan.
Hadirin yang Saya hormati, Pangan
merupakan
kebutuhan
dasar
manusia
yang
pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya
suatu
sistem
pangan
yang
memberikan
perlindungan bagi kepentingan kesehatan.
Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Kesmavet ) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan/ produk asal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia (PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan). Pengawasan Kesmavet meliputi melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dari produk hewan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi keamanan dan keyakinan agama. Memenuhi pangan asal hewan dengan kriteria “ASUH”, yaitu: Aman tidak mengandung bibit penyakit (bakteri, kapang, kamir, virus, cacing, parasit), mikotoksin, racun (toksin), residu obat dan hormon, cemaran logam berat, cemaran pestisida, cemaran zat berbahaya serta bahan-bahan lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia.
Sehat diartikan mengandung zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Utuh artinya tidak tercampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau hewan lain dan Halal diartikan perolehan hasil produksi ternak berasal dari ternak yang tidak diharamkan, juga proses pemotongan dan penanganannya sesuai dengan syariat agama Islam.
Ketentuan Hukum : 1. Undang-undang RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pada pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi
pangan
untuk
diperdagangkan
wajib
menyelenggarakan system jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Bab III pasal 4 menyebutkan bahwa Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan & keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan pada Bab VI Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Kesmavet dan Kesrawan). Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan ( Kesmavet dan Kesrawan ). Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Semarang
melalui
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang
Dinas
mempunyai
peran penting dalam hal Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis, Penjaminan Higiene Sanitasi dan Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Kehalalan Produk Hewan ( UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 41 Tahun 2014 BAB VI Kesmavet dan Kesrawan Pasal 56 ), untuk memperoleh pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) di Kabupaten Semarang.
Rumah Potong Hewan Milik Pemerintah Kabupaten Semarang sebanyak 4 Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dan 2 Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U). Dalam kegiatan operasionalnya dibawah
UPTD
RPH/
RPU
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan
Kabupaten Semarang. Di
Kabupaten
Semarang,
telah
ada
Peraturan
Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Bab IV Pasal 16, 17 dan 18 Retribusi Rumah Potong Hewan ). Obyek
Retribusi
penyediaan
Rumah
fasilitasi
potong
rumah
Hewan
pemotongan
adalah ternak
pelayanan termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah. Perhitungan struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut Ternak Sapi berat diatas 400 kg besarnya tarif Rp 18.000,- , Ternak Sapi berat ≤ 400 kg besarnya tarif Rp 15.000,- , Pemotongan kambing dan domba besarnya tarif Rp 3.500,- dan Pemotongan Unggas besarnya tarif Rp 100,-. Demikian selintas gambaran yang perlu Saya sampaikan, sedang-kan data yang lebih rinci dapat saudara peroleh pada Dinas terkait yang sudah Saya hadirkan pada pertemuan kali ini Harapan
Saya,
selama
Saudara-saudara
di
Kabupaten
Semarang, dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk memperoleh bahan - bahan masukan, pengetahuan dan pengalaman yang ada, yang dapat di terapkan sebagai bahan Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
Sebaliknya, Saya sangat mengharap masukan dari saudarasaudara baik saran, pendapat terhadap Perda Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Retribusi RPH) di Kabupaten
Semarang,
dan
berguna
untuk
perkembangan/
pembangunan Peternakan di daerah kami. Demikian beberapa hal yang perlu Saya sampaikan, apabila ada kekurangan didalam penyambutan dan pelayanan selama saudarasaudara di Kabupaten Semarang, kami mohon maaf yang setulustulusnya.
Sekian terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
BUPATI SEMARANG H. MUNDJIRIN
