Oleh: Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Disampaikan pada Focus Group Disscussion (FGD) Perspektif Stakeholder terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Jakarta, 5 Juni 2013 1
1
Analisis Situasional: Kondisi Perencanaan dan Penganggaran
2
Tantangan:
3
Inisiatif Sinergitas:
4
Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran
Mengoptimalkan Hasil Pembangunan
Tindak Lanjut: Membangun Komitmen bersama K/L
2
1
Analisis Situasional: Kondisi Perencanaan dan Penganggaran
1.1 Fakta-Fakta Hasil kajian menemukan adanya keterlepas-kaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, hal ini menyebabkan kurang optimalnya efektivitas hasil pembangunan nasional. Kondisi ini dapat ditengarai dengan adanya: “Terputusnya rantai proses” antara perencanaan (Bappenas: Januari-Mei) dan penganggaran (Kemen. Keuangan: Juni-Desember), sehingga terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran
Ilustrasi inkonsistensi: terdapat 29,4% indikator kinerja prioritas RKP 2012 tidak terpetakan dalam RKA K/L tahun 2012;
Ketidakselarasan antara siklus perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, hal ini menyulitkan tercapainya sinergi pembangunan lintas sektor, antarruang, antarwaktu, maupun antara pusat dan daerah Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang mengatur (terkait dengan) perencanaan dan penganggaran, antara lain: UU No 17/2003, UU No. 25/2004, UU 32, 33/2004, dan UU 27 Tahun 2009
1.2 Hasil Kajian Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran
TUJUAN SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KONDISI UNTUK MENCAPAI SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Key element : Kepastian dukungan anggaran pembangunan bagi pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang bersifat wajib untuk dilaksanakan; Driver power : Pencapaian penggunaan anggaran (penyerapan) yang tinggi dengan tingkat efektivitas yang fokus pada tujuan pembangunan.
Key element : Adanya peraturan dan perundangan yang selaras dan atau mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan; Driver power: Keselarasan yang integratif antara siklus perencanaan pusat dan daerah.
1.2 Deviasi Antara Perencanaan dan Penganggaran Januari
Mei
Penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
GAP # 1: Adanya potensi ketidaksinkronan antara perencanaan (Bappenas) dan penganggaran (KemenKeu);
Rancangan awal
Penelaahan kesesuaian RKP dengan Renja K/L
GAP # 1
GAP # 2: Bappenas “kehilangan jejak” Musrenbang untuk menjaga konsistensi (Prov dan Nasional) perancanaan dan dukungan anggaran; GAP # 3: Potensi Oktober “penyimpangan” fokus Pembahasan dengan GAP # 3 alokasi sumber daya pembangunan DPR RI (indikator tidak terpetakan)
GAP # 2 Penyampaian kapasitas fiskal dan pagu indikatif
Februari
Penelaahan RKA K/L
Juli
Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN
Penetapan alokasi belanja dan pengesahan dokumen anggaran
November
Penerbitan DIPA
2
Tantangan: Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran
2.1 SINERGITAS : Tantangan dan Harapan Tantangan Saat Ini
Harapan Pencapaian
1. Kurangnya transparansi dalam proses formulasi anggaran; 2. Ketidakjelasan hubungan antara perencanaan kebijakan dan anggaran; 3. Proses politik dalam perencanaan pembangunan dan formulasi kebijakan anggaran; 4. Keterbatasan informasi berkaitan dengan : a. Kinerja pemerintah dalam kebijakan anggaran; b. Akuntabilitas pengeluaran pemerintah; c. Efisiensi dalam pelaksanaan anggaran; 5. Belanja K/L kurang berkualitas dan tidak terkontrol;
1. Perlunya perbaikan pada proses pengambilan Keputusan dalam alokasi sumber daya (optimum allocation): a. Menumbuhkan kompetisi dalam pendanaan kebijakan b. Transparansi dan Akuntabilitas yang lebih baik dalam alokasi pendanaan 2. Perlu adanya kebijakan anggaran yang kredibel dan berkelanjutan (sustainable & credible budget) yang akan menentukan kinerja optimal ekonomi nasional. 3. Perlu adanya informasi kinerja dalam kebijakan anggaran untuk mengontrol jalannya pembangunan
Catatan: Faktor-faktor di atas selaras dengan riset dilakukan oleh Blondal, JR, Hawkeswothdan, and H-D Choi (2009) atas “Sistem Penganggaran di Indonesia”, serta dipertegas kajian Lembaga Transparansi Anggaran/FITRA (2012) terkait “Disintegrasi antara sistem informasi rencana, anggaran dan realisasi”.
8
2.2 Prasyarat Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Legitimasi dan Dukungan Politik
Proses Politik
SINERGITAS Perencanaan dan Penaganggaran Integrasi dan Keberlanjutan Pembangunan
Penataan Birokrasi
Partisipasi Publik
Akseptasi dan Dukungan Publik
3
Inisiatif Sinergitas: Mengoptimalkan Hasil Pembangunan
3.1 Inisiatif Dalam Proses Politik
Proses Politik
Legitimasi dan Dukungan Politik
Inisiatif yang Harus Dilaksanakan : 1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan; 2. Penataan mekanisme dan lingkup bahasan perencanaan dan penganggaran; 3. Penyelarasan siklus perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah; 4. High level round-table discussion
3.2 Inisiatif Dalam Partisipasi Publik
Partisipasi Publik
Akseptansi dan Dukungan Publik
Inisiatif yang Harus Dilaksanakan : 1. Persepsi positif atas langkah strategis sinergitas perencanaan dan penganggaran; 2. Partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta 3. Pemantauan proses dan hasil pelaksanaan pembangunan; 4. Forum konsultasi publik (OMS, PT, Asosiasi);
3.3 Inisiatif Dalam Penataan Birokrasi
Penataan Birokrasi
Integrasi dan Keberlanjutan Pembangunan
Inisiatif yang Harus Dilaksanakan : 1. Tingkat direktif: pembahasan kabinet, untuk menjaga fokus dan optimalisasi sumberdaya pembangunan melalui koordinasi program dan sinergi anggaran;
2. Tingkat strategik: a.
b. c.
Koordinasi Kemen. Keuangan, Kemen PPN/Bappenas, dalam perencanaan dan penganggaran; Koordinasi Kemen. PPN/Bappenas, Kemen Keu, dan Kemen Dalam Negeri, dalam sinkronisasi siklus perencanaan dan penganggaran; Koordinasi PPN/Bappenas, Kemen Keu, dan Kemen Kemen Koord., dalam skenario sinergi pembangunan oleh lintas K/L dan Daerah
3. Tingkat taktikal: a. b.
Koordinasi lintas K/L/D dalam pelaksanaan prioritas pembangunan nasional; Restrukturisasi organisasi K/L strategik agar link & match dalam sinergitas perencanaan dan penganggaran
4. Tingkat operasional: a. Penguatan kapasitas fungsi/lembaga perencana K/L/D; b. Deployment JF Perencana pada K/L/D;
3.4. Sistem Manajemen Pembangunan yang Terintegrasi Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP)
2 Penganggaran
1 Perencanaan
3
Anggaran Terpadu Anggaran Berbasis Akrual Anggaran Berbasis Kinerja MTEF
Integrasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran
5 Pelaporan
4 Pemantauan (Monev)
Diperlukan sinergi perencanaan dan anggaran
APBN
Non APBN
Pembangunan Nasional Untuk Mencapai Tujuan Bernegara
APBN sebagai instrumen penganggaran harus disusun berdasarkan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi APBN diperlukan sinergi antara perencanaan dan penganggaran.
14
3.5. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran (Pusat & Daerah) Penyusunan. kapasitas fiskal
Pusat
Pengusulan inisiatif baru Penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
Penyampaian pagu indikatif *) dan rancangan awal RKP
Catatan: *) Pagu indikatif memuat Belanja K/L, Belanja Transfer Daerah dan Subsidi Garis penuh (solid line) menggambarkan urutan proses Garis putus-putus (dotted line) menggambarkan referensi (mengacu)
Pertemuan Trilateral (K/L dan Daerah) MUSRENBANG (Provinsi dan Nasional)
Penyusunan Renja K/L
Penyusunan dan Penetapan RKP
Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L
Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN
Pembahasan RUU APBN dan Pemutakhiran RKP
Penetapan Alokasi Belanja dan Pengesahan Dokumen Anggaran
Kebijakan Prioritas Anggaran Daerah
Daerah
Musrenbang (Desa, Kecamatan & Kabupaten)
Peny. Renja SKPD
Penyusunan dan Penetapan RKPD
Penyusunan dan Penelaahan RKA SKPD
Pembahasan RAPBD
Pembahasan Perda RAPBD dan Pemutakhiran RKPD
Penetapan Alokasi Belanja dan Pengesahan Dokumen Anggaran Daerah
4
Tindak Lanjut: Membangun Komitmen bersama K/L
4.1 Lingkup Perencanaan dan Penganggaran Untuk Pembangunan
PERENCANAAN MAKRO Prioritas Kementerian/ Lembaga
* Regulasi * Pendanaan
PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan antarwilayah)
Mobilisasi Sumberdaya Lokal
Spasial, lokasi dan tanah Efektivitas kebijakan Efisiensi sumberdaya Kapasitas Kelembagaan
KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIAN KEADILAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT
Prioritas Wilayah
PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan antarsektor)
4.2 Muatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaraan
RPJP, RPJMN, RKP Target Nasional
Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah
Industri Pendidikan
Perikanan Perdagangan Kesehatan Pertanian Perumahan Infrastruktur
Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah
Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor
Industri Pendidikan
Perikanan Perdagangan Kesehatan Pertanian Perumahan Infrastruktur
Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor
4.3 Koordinasi Inter-Organisasi pada Tingkat Direktif dan Strategik
• •
Penguatan instrumen perencanaan pembangunan melalui koordinasi pada tingkat direktif (tingkat tinggi) antara Kemen PPN/Bappenas, Kemen Keu, dan Kemenko Perekonomian; Koordinasi tingkat strategik (lintas K/L/D untuk membangun integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fugsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah
Pemerintah Propinsi
Kementerian Dalam Negeri
Pemerintah Kab/Kota
BAPPENAS
Kemen. Keuangan
Kementerian Sektoral
Kemenko Perekonomian
4.4 Masukan untuk Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Kedepan Seperti apa? 1. Keinginan untuk membangun kesepahaman Kemen. Keu. dan Kemen. PPN/Bappenas untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran bentuknya seperti apa? Masukan K/L sangat diperlukan. 2. Koordinasi 3 Kementerian: Kemen. Keuangan – Kemen. PPN/Bappenas, dan Kemen. Dalam Negeri, untuk mengintegrasikan siklus perencanaan pusat dan daerah Usulan perwujudannya? 3. Koordinasi Kementerian/ Lembaga dengan Kemen. Keuangan – Kemen. PPN/Bappenas, dan Kemen. Dalam Negeri seperti apa? 4. Apakah perlu birokrasi ditata? Penataan birokrasi (struktur, postur dan budaya kerja) Kementerian/ Lembaga yang selaras dengan reformasi perencanaan dan penganggaran.
