Disampaikan oleh Ir. Sri Apriatini Soekardi MM Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Jakarta, 7 Juni 2011
TIM PELAKSANA PENGARUSUTAMAAN GENDER
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM jalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
1
OUTLINE Pendahuluan Masalah Kesenjangan Gender dalam penyelenggaraan
infrastruktur PU dan Permukiman Pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman : sebagai strategi dalam mengatasi masalah kesenjangan gender Penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender : Mandatory Pelaksanaan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender sampai dengan saat ini Penutup 2
Pendahuluan Kesenjangan gender : sebuah keprihatinan global dan nasional Isu gender ---> Isu dunia Kekerasan terhadap perempuan Rendahnya perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan Masih belum memadainya palayanan bagi perempuan korban bencana alam Terabaikannya kesetaraan hak-hak perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pengambilan keputusan, berpartisipasi dan dalam menikmati manfaat pembangunan Kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination against Women ) : kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus didisain untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan) Beijing Platform of Action : teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup) Millenium Development Goals (MDG’s) : persamaan gender dalam pengertian kesetaraan dan keadilan gender ditetapkan sebagai salah satu dari 8 sasaran pembangunan MDG’s 3
UUD 1945 : Hak, Kewajiban dan kesempatan yang sama antara
laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.
Konsep
gender dan Pengarusutamaan pembangunan nasional ---> relatif baru
Gender
(PUG)
dalam
Beberapa Kesepakatan Nasional : UU No. 7/2004 tentang Penghapusan Perlakuan Diskriminasi
terhadap Perempuan (ratifikasi terhadap konvensi CEDAW) : Pemerintah Indonesia mengikatkan diri dalam kewajiban untuk menghapus dikriminasi terhadap perempuan melalui berbagai cara dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender secara berkesinambu Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional : menginstruksikan kepada seluruh K/L untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di seluruh aspek pembangunan Inpres 3/2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan : khususnya yang terkait dengan percepatan pencapaian MDG’s 4
Masalah Kesenjangan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman Infrastruktur PU dan Permukiman ---> pada dasarnya netral gender Ada kebijakan,program, kegiatan pembangunan tertentu yang luput
terhadap adanya kebutuhan, aspirasi, hambatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ---> kesenjangan gender : Kesenjangan bagi perempuan dalam memperoleh informasi tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai Kesenjangan partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur SDA Kurangnya pertimbangan dalam merumuskan manfaat pembangunan bidang jalan dan jembatan yang setara untuk laki-laki dan perempuan ( contoh : Rest Area, Penyeberangan Jalan dikawasan pertanian, base camp) 5
Terabaikannya keterlibatan perempuan dalam penguasaan kepemilikan aset, lahan,rumah, terkait proses pengadaan tanah Kesenjangan Partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur jalan & jembatan Kurangnya penyuluhan pencegahan HIV pada pekerja konstruksi Adanya perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap letak dan pola penggunaan fasilitas permukiman, antara lain air minum dan persampahan Kurang terakomodasi program sarana dan prasarana perempuan dalam bangunan gedung Kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan rencana tata ruang kawasan pada saat konsultasi publik
6
Pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman : sebagai strategi dalam mengatasi masalah kesenjangan gender bidang PU Pengertian PUG-PU : upaya untuk mencapai kesetaraan
dan keadilan gender, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di bidang pembangunan
7
Konsepsi pelaksanaan PUG-PU • Pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pembangunan bidang PU ---> strategi untuk mengurangi kesenjangan antara lakilaki dan perempuan di dalam memperoleh aksesibilitas, kontrol, partisipasi dan manfaat dari penyelenggaraan pembangunan bidang PU. • Pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang PU harus dapat menjawab pertanyaan apakah penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman yang pada dasarnya "netral gender" (tidak memihak salah satu jenis kelamin) telah diselenggarakan dan telah mengakomodasi kepentingan gender secara setara dan adil ---> jika kepentingan gender dalam penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman telah terpenuhi ----> maka telah berbasis/responsif gender
8
TUJUAN UMUM
Memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur bidang PU dan Permukiman telah responsif gender, artinya, kebijakan, perencanaan dan penganggaran, program dan kegiatan pembangunan bidang PU telah setara dan adil bagi laki-laki dan perempuan
1. Memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian PU telah memahami konsep, prinsip dan strategi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan pembangaunan infrastruktur PU dan Permukiman TUJUAN KHUSUS 2. Memastikan bahwa seluruh penyelenggaraaan pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman responsif gender 3. Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman. 9
1
Terintegrasinya perspektif gender ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman sehingga menghasilkan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender: 3.Tahap perencanaan dan penganggaran 4.Tahap pelaksanaan 5.Tahap pemantauan dan evaluasi
2
Terintegrasinya perspektif gender ke dalam internal budaya Kementerian PU (di Pusat dan di Daerah) sehingga menghasilkan budaya lembaga yang peka terhadap isu gender, antara lain: 9.Adanya komitmen dari pimpinan dan staf Kementerian PU untuk melaksanakan PUG dibidang tugasnya 10.Adanya kelembagaan yang mendukung 11.Pembinaan SDM yang responsif gender 12.Penyediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian PU yang responsif gender 10
Penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender : Mandatory
11
Pelaksanaan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender sampai dengan saat ini Dalam Renstra Kementerian PU 2010 – 2014 pengarusutamaan gender telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman
Kebijakan Operasional
Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan pemahaman tentang penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender kepada seluruh jajaran dan Stakeholder Kementerian PU Mengidentifikasi isu kesenjangan gender dalam pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman serta melakukan identifikasi rencana aksinya. Mengkaji NSPK bidang PU dan merumuskan kembali sesuai kebutuhan agar responsif gender. Mendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender serta melanjutkan kegiatan yang sudah dimulai. Mendorong pengembangan IPTEK yang mampu menyediakan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender. 12
Implementasi sampai saat ini Tahap Perencanaan dan penganggaraan : Untuk kepentingan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), Kementerian PU telah menerbitkan buku panduan “Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum”
2) 3) 4) 5)
PPRG telah diterapkan pada 30 kegiatan yang diidentifikasi mempunyai kesenjangan gender, yaitu kegiatan yang terkait dengan : Penyusunan NSPK, Pembinaan SDM (pelatihan, sosialisasi, informasi publik), operasi dan pemeliharaan kualitas air, pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarpras permukiman (a.l. air minum, persampahan, jalan lingkungan,drainase) Output dari PPRG ini adalah daftar rencana aksi yang disusun dengan merujuk pada isu kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender dimaksud 13
Tahap Pelaksanaan
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman umumnya dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai kaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat, pembinaan SDM, regulasi/NSPK untuk memenuhi kebutuhan gender tertentu, dan pemeliharaan. Program/kegiatan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender adalah sebagai berikut :
14
Bidang Sumber Daya Air No
Program
1
Participatory Irrigation Sector Project (PSIP)
2
Institutional Strengthening for Integrated Water Resourches Management (IWRM) in the six cis River basin territory
3
Integrated Citarum Water Reourches Management (ICWRMIP)
Kegiatan Responsif Gender Gender Action Plan Tahun 2010 Implementasi partisipasi petani perempuan anggota P3A dalam PSIP Gender Action Plan Tahun 2010 Pengintegrasian isu-2 gender dalam pemberdayaan masyarakat Gender Action Plan Tahun 2010
15
Bidang Bina Marga No 1
Program Eastern Indonesia National Roads
2
Studi Amdal Rencan Pembangunan Jalan dan Jembatan
3
Penyusunan Studi LARAP (Land Aqusition and Resetlement Action Plan) Pembangunan Jalan dan Jembatan Kampanye pencegahan IMS, HIV/AIDS dikalangan pekerja proyek konstruksi
4
Kegiatan Responsif Gender Kajian dampak pembangunan jalan terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek gender Kajian aspek gender dalam rencana pembangunan jalan dan jembatan (a.l dipersyaratkan oleh lembaga donor) Kajian pembebasan lahan yang mempertimbangkan aspek Gender Pelatihan kesetaraan gender Penyampaian informasi mengenai pencegahan IMS, HIV/AIDS kepada pekerja proyek konstruksi dikaitkan dengan pola kerja dan perilaku para pekerja serta resiko kerja disektor konstruksi. 16
Bidang Cipta Karya No 1
Program
Kegiatan Responsif Gender
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) - al. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)
Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender Petunjuk Teknis Fasilitator yg responsif gender Petunjuk Teknis Partisipasi Perempuan dalam pembangunan dan pengelolaan infrasrtruktur Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender Pertemuan khusus kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan Adanya kuota perempuan dalam kepengurusan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam PNPM 17
Bidang Cipta Karya No
Program
Kegiatan Responsif Gender
2
Neighbourhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP)
3
Regional Infrastruktur and Social Economic Development (RISE) atau Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah (pisew)
Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender Gender Action Plan Tahun 2008 Pertemuan khusus kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam kegiatan NUSSP Panduan Pelaksanaan PISEW yang responsif gender Gender Action Plan 2010 Adanya kuota perempuan dalam kepengurusan terkait dengan pelaksanaan kegiatan
18
Bidang Cipta Karya No 4
Program Program Peningkatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
5
Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)
Kegiatan Responsif Gender Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender Gender Action Plan Tahun 2008 Pertemuan khusus kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam kegiatan Pamsimas Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender Gender Action Plan Tahun 2010 Pertemuan khusus kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan 19 dalam kegiatan PPIP
Bidang Cipta Karya No 6
Program Regional Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat (RIS – PNPM)
Kegiatan Responsif Gender
7
Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender Gender Action Plan Tahun 2010 Pertemuan khusus kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam kegiatan PPIP Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender Gender Action Plan Tahun 2010 Pertemuan khusus kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam kegiatan SANIMAS 20
Bidang Cipta Karya No 8
9
Program Rencana Tata Bangunan dan lingkungan (RTBL)
Studi Evaluasi Kinerja program pemberdayaan masyarakat bidang Cipta Karya
Kegiatan Responsif Gender Adanya buku panduan pengarusutamaan gender untuk kegiataan perbaikan permukiman kumuh perkotaan Community Action Plan yang melibatkan perempuan dan lakilaki dengan cara yang sama Sasaran penelitian pada kelompok laki-laki dan perempuan partisipan yang memperoleh manfaat proyek pemberdayaan Adanya laporan hasil studi yang independen dan proporsional membahas peran laki-laki dan perempuan 21
Bidang Penataan Ruang No 1
Program Kegiatan Responsif Gender Sosialisasi/advokasi/workshop/s Jumlah peserta laki-laki dan eminar Norma Standar Pedoman perempuan dalam kegiatan Kriteria (NSPK) sosialisasi/advokasi/workshop/semi nar
Bidang Konstruksi No Program 1 Pencegahan HIV/AIDS
Kegiatan Responsif Gender TOT dan Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS bagi tenaga kerja konstruksi bidang PU
22
NUSSP Neighborhood Upgrading dan Shelter Sector Project (NUSSP) : dana
bantuan dari Asia Development Bank (ADB) dengan cakupan 32 kabupaten/kota
Strategi gender telah didesain pada awal proyek berupa Gender
Action Plan (GAP)
Fokus Strategi Partisipasi Nominal : jumlah perempuan dan laki-laki yang ikut
dalam siklus proyek
Partisipasi Efektif : cara perempuan dan laki-laki mengikuti
berbagai kegiatan dalam seluruh tahapan proyek, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, kebutuhan dan akses terhadap manfaat proyek, akses dalam pemantauan dan evaluasi.
23
PRINSIP DASAR GAP Mengurangi ketidaksetararaan gender dalam wilayah proyek yang menjamin kesempatan dan partisipasi dan perempuan;
yang sama untuk laki-laki
Target utama adalah perempuan miskin; Pengumpulan data keterlibatan perempuan (disagregat data); Mengorganisir perempuan sebagai bagian dari proses mobilisasi masyarakat;
Meningkatkan
keterwakilan perempuan keputusan pada seluruh tahapan proyek;
dalam
pengambilan
24
NUSSP GENDER ACTION PLAN KOMPONEN UPGRADING AND DEVELOPMENT 1. Konsultasi
spesifik kelompok perempuan
dengan
Konsultasi terpisah dan gabungan antara perempuan dan laki-laki untuk membangun kepercayaan dan memberikan kesempatan kepada semua anggota masyarakat untuk memberikan suaranya dalam proses penyiapan masyarakat;
Mengorganisir pertemuan kelompok perempuan tuntuk menjamin bahwa pendapat mereka didengar;
Melibatkan partisipasi dari perempuan yang dinilai warga adalah termiskin diwilayahnya.
Lokakarya Orientasi dan Konsolidasi NUSSP Tingkat Kecamatan
Sosialisasi NUSSP
25
2. Peningkatan Kapasitas untuk BKM Menjamin keterwakilan perempuan sebesar
Diskusi Gender Anggota BKM
minimum 30% dalam keanggotaan BKM
Minimum 40% dari peserta training adlaah
perempuan
Menyusun program peningkatan kapasitas
khusus untuk perempuan tergantung kepada hasil identifikasi kebutuhan
FGD Perempuan Penerima Manfaat Kegiatan NUSSP
Menyiapkan sub group perempuan untuk
menjamin partisipasi aktif perempuan dalam BKM dan seluruh tahapan proyek
Membentuk
forum perkotaan dengan keterwakilan perempuan di dalamnya
Melaksanakan gender sensitivity training
untuk seluruh anggota BKM
26
3. Keterwakilan dalam Komite Masyarakat Sebanyak
30%
dari
anggota
Komite
Masyarakat
adalah
perempuan; Menunjuk perempuan sebagai salah koordinator perencanaan.
Perempuan Aktif sebagai anggota BKM
Perempuan Terpilih sebagai koordinator
27
4. Melaksanakan survey sosial ekonomi pada target proyek
Identifikasi profil sosial ekonomi dari kelompok kunci dan mengumpulkan disagregasi data berdasarkan gender;
Menganalisis perbedaan gender dalam hal pengetahuan, perilaku, tugas, peran, keterbatasan, kebutuhan dan prioritasserta faktorfaktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut;
Melibatkan perempuan dari target kelompok masyarakat untuk pengumpulan data untuk mendorong partisipasi responden perempuan. Perumusan Hasil Survey Kampung Sendiri (SKS)
Diskusi Hasil survey
28
5. Penyiapan Neighborhood Upgrading Plan (NUP) Melibatkan kelompok perempuan dalam
penyiapan NUP untuk menjamin bahwa keinginan dan kebutuhannya terpenuhi;
Pelatihan DasarTingkat Pendampingan Masyarakat (TPM)
Meningkatkan kapasitas perempuan dalam
manajemen dan perencanaan perkotaan berdasarkan penilaian kebutuhan;
Melibatkan
perempuan dalam perencanaan perkotaan melalui keterwakilam mereka dalam BKM dan Komite proyek;
Pelatihan BKM
Training untuk perempuan dan laki-laiki
dalam OM permukiman;
untuk
infrastruktur
Mengkaji
kemauan dan kemampuan perempuan untuk membayar sub proyek.
29
Komponen Managemen, Pelaksanaan dan Monev: 1. Partisipasi dalam pelaksanaan komponen sub proyek Melibatkan perempuan dalam pengelolaan sub proyek; Menyiapkan peran kepemimpinan perempuan atau kelompok perempuan dalam pelaksanaan sub proyek. PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR SERTA PARTISIPASI PEREMPUAN Lokasi : Desa Lambusango Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton
Kegiatan: 2007
Kegiatan:
Pekerjaan Drainase dan Jalan Lingkungan TA.
Pekerjaan Sarana Air Bersih TA. 2007
30
2. Partisipasi dalam Monev Menjamin partisipasi perempuan dalam monev (PME) berdasarkan data disagregrasi gender; Identifikasi metodologi PME yang memungkinkan untuk disagregrasi data; Pelatihan metodologi PME untuk perempuan; Menyiapkan peran perempuan dalam monev pelaksanaan sub proyek Manfaat Kegiatan NUSSP bagi Perempuan
Manfaat Jalan digunakan tukang Becak untuk mengantar belanja Ibu-ibu di pasar
MCK dikelola dan dipelihara oleh Masyarakat
31
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
P2KP
P4-NAD adalah Program Peningkatan Partisipasi Perempaun-NAD yang menjadi bagian Dari P2KP degan fokus pendampingan pada peningkatatan kualitas partisipatif perempuan untuk memperkuat relasi perempuan dan laki-laki serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
32
Tujuan Program : •
•
• • • •
Tumbuhnya kesadaran dan pola pikir maju, perempuan dan laki-laki, tentang pentingnya partisipasi aktif yang setara, seimbang dan adil antara perempuan dan laki-laki di sektor publik; Terbentuknya kelompok-kelompok belajar “Taman Belajar Keluarga” sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap dan perilaku keluarga (laki-laki dan perempuan) mengenai proses pembangunan partisipatif yang responsif gender; Terlembaganya BKM yang mampu menjembatani penguatan relasi antara laki-laki dan perempuan; Mendorong masyarakat, laki-laki dan perempuan dalam pembangunan partisipatif di sektor publik Tersusunnya PJM Pronangkis yang responsif gender dan berkelanjutan; Terwujudnya kemitraan dan jejaring antara BKM dengan para pihak.
Sasaran Program : •
• •
Meningkatnya kualitas partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan penguatan relasi laki-laki dan perempuan di sektor publik dalam pembangunan partisipatif; Meningkatnya kualitas pembangunan dan pemanfaatan sarana-prasarana lingkungan permukiman yang sehat (hunian, sanitasi, air bersih, dsb); 33 Meningkatnya pengelolaan program pelayanan untuk kesejahteraan keluarga.
KONSEP DASAR P4-NAD DALAM TRANSFORMASI SOSIAL P2KP :
Masyarakat Masyarakat Miskin Miskin • Partisipasi Relawan, • L-Keswadayaan Masy, • Dukungan Dinas2 Pemda
Keluarga Keluarga Miskin Miskin
Masyarakat Berdaya
Masyarakat Mandiri
Masyarakat Madani/ Sejahtera
Keluarga Sehat dan Berpikiran Maju
Keluarga Maju dan Mandiri
Keluarga Sejahtera
Strategi Intervensi : Pengembangan Kapasitas “keluarga” : • Meningkatkan Pengetahuan
Penguatan Kualitas Partisipasi Perempuan:
• Membangun Kesadaran, dan Pola Pikir Maju,
• Kehadiran
• Miningkatkan Percaya
• Review PJM
Diri,
Stimulan BLM: Fasilitas dan Akses pelayanan Pronangkis
Channeling Pronangkis : Program Responsif Gender Fase 1
Channeling Pronangkis : Program Responsif Gender Fase 2 dst
• Berorganisasi • Review Prog.
Target Tahun Pertama
Target Tahun Kedua & Seterusnya
• Pengambilan keputusan prog • Monev Partisipatif
Keberlanjutan Program
KONSEP TAMAN BELAJAR KELUARGA : • Program Keluarga : Melek Huruf / Pendidikan, Melek Kesehatan, Ekonomi Rmh Tangga, Sanitasi, Air Bersih, dll • Program Anak : Taman Bermain, Taman Belajar • Pelayanan Keluarga : Kesehatan Ibu dan Bayi, Gizi, Dukungan sarana bersekolah
34
Komponen Kegiatan Kegiatan
Lingkungan : Pembangunan/rehabilitasi sarana & prasarana penunjang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air bersih
Kegiatan Sosial :
Program peningkatan kapasitas keluarga, pelayanan kesehatan ibu dan anak, dll
program
Kegiatan Ekonomi :
Pengembangan modal ekonomi keluarga, pelatihan & praktek keterampilan usaha bagi warga/keluarga miskin, dll
35
Suasana Pelaksanaan Sosialisasi Awal P4-NAD di Desa Beurawe, Kec. Syah Kuala, Banda Aceh
36
Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah Di Desa Beurawe & Kuta Alam, Kota Banda Aceh
37
Para Peserta Pelatihan Relawan dari Desa Neusu Aceh, Kec. Baiturrohman dan Kel. Kuta Alam , Kec. Syah Kuala, Banda Aceh
38
Pelaksanaan Review Partisipatif PJM Pronangkis Di Desa Neusu Aceh, Kec. Baiturrahman dan Kel. Kuta Alam, Kec Syah Kuala, Banda Aceh
39
40
41
PENUTUP Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman yang
responsif gender ke depan akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan implementasinya sesuai dengan kebutuhannya.
Peningkatan pemahaman dan pelatihan tentang pelaksanaan
pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender
Penelaahan
terhadap NSPK bidang PU yang dinilai mempunyai kesenjangan gender dan perumusannya kembali agar responsif gender.
42
