Terbanding I, semula Tergugat I ;

PUTUSAN NO : 274/PDT/2017/PT.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : H. MIFTAH SUNANDAR, S.Sos.MM, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya DARMADIANTO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Mediator SARIPUDIN AHMAD, SH MM & Rekan yang beralamat di Jalan Kapuk No 04.Pondok Cina Depok 16424 selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1.PT.BPR SWADAYA TUNGGAL, dalam hal ini diwakili oleh Hj. WARTIKA,

SE.MMA,

selaku

Direktur

Utama,

beralamat di Jl. Balikpapan Raya No.3 Lt.l Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut Terbanding I, semula Tergugat I ; 2.PT. BPR NARIBI PERKASA. dalam hal ini diwakili oleh I MADE WINARTA/Ni GUSTI AYU SRI UTAMI , yang diwakili oleh M Arifin Firdaus sebagai Senior Vice President PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk beralamat di Jend Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta, untuk selanjutnya disebut Terbanding II, semula Tergugat II 3. NOTARIS ARSIN EFFENDY, SH, beralamat di Ruko Mall Blok A No.8 jalan Margonda Raya Depok, untuk selanjutnya disebut Terbanding III, semula Turut Tergugat I

Halaman 1 dari 24 hal putusan No :274/Pdt/2017/PT BDG

4. SITI HARIYANI. SH.Mkn selaku Pejabat Lelang SK No.l46/KM.6/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang berkantor pada Kantor Pejabat Lelang kelas II SITI HARIYANI, SH.Mkn beralamat di Jalan Raya Parung No.66 Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV, semula Turut Tergugat II 5. ENDANG WIWIK SUWINDI selaku pembeli lelang beralamat di Kav. Polri Rt.004/06 Kel. Wijayakesuma Kec. Grogol Petamburan

Kotamadya

Jakarta

Barat,

untuk

selanjutnya disebut sebagai Terbanding V, semula Turut Tergugat III

PENGADILAN TINGGI Tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 7 November 2014

dibawah Register

Nomor 176/Pdt.G/2014/PN Dpk telah mengajukan gugatan dengan alasanalasan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah Direktur dari PT.MIFTAH PUTRA MANDIRI, sebuah perseroan yang didirikan pada tanggal 18 Desember 2007 dengan Akta No.31 Notaris ARSSIN EFFENDY, SH dan terakhir dengan Akta Perubahan No.51 Notaris ARSSIN EFFENDY,SH yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06072.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 8 Pebruari 2008 dan UPIT HANDAYANIH, SE selakuKomisaris; 2. Bahwa salah satu bidang usaha dari PT. MIFTAH PUTRA MANDIRI adalah bergerak dalam pengembangan perumahan yang layak dengan harga terjangkau dan; 3. Bahwa sekitar bulan Nopember 2012, Penggugat mengajukan kredit modal kerja kepada Tergugat I, II dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:


Pinjaman

dari

tergugat

I

BPR

Swadaya

Tunggal

sebesar

Rp.500.000.000,Pinjaman

dari

Tergugat

II

BPR

Naribi

Perkasa

sebesar

Rp.300.000.000,Adapun jaminan/agunan yang diberikan kepada Tergugat I dan II adalah sertifikat Hak Milik No.508/tanah baru atas nama Miftah Sunandar dengan luas 300 M2 yang berlokasi di jalan Kahfi dua Kel. Tanah baru Kec. Beji Kota Depok dan sertifikat Hak Milik No.427/Desa Karang Tanjung Kec. Cililin Kabupaten. Bandung Barat atas nama Miftah Sunandar. 4. Bahwa

perjanjian

pinjaman

kerjasama

Sindikasi

No.62/PK-

Sindikasi/V/2012 tertanggal 1 Mei dan perjanjian Kredit No.026-B/SPKBPR/V/2012 tertanggal 1 Mei 2012 serta Addendum perpanjangan kredit No.008/ADD.BPR/XI/2012

tertanggal

01

NOpember

2012

semua

tertuang pokok pinjaman penggugat adalah sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah); 5. Bahwa

sebagaimana

kewajibannya

Tergugat

membayar

cicilan

sebagaimana dalam perjanjian sindikasi telah dilakukan dan berjalan dengan

sebagaimana

mestinya

dan

keterlambatan pembayaran kewajiban

terkandang

namun atas

mengalami keterlambatan

tersebut Penggugat dikenakan bunga keterlambatan dan Penggugat tetap mengikuti apa yang menjadi kewijabannya sebagai debitur; 6. Bahwa dalam surat pemberitahuan Persetujuan perpanjangan kredit sindikasi jenis kreditnya adalah modal kerja tujuan penggunaan modal kerja usaha developer/property jangka waktu kredit adalah 36 bulan/3 tahun sejak addendum perpanjangan, suku bunga adalah 23% flat pertahun, angsuran per bulan Rp.37.555.556 (pokok dan bunga) biaya Provisi 2% dari plafond atau Rp. 16.000.000,- dibayar dimuka, biaya Administrasi 2% atau Rp. 16.000.000,- dibayar dimuka, biaya-biaya sesuai dengan Bank Sindikasi (terlampir); 7. Bahwa

belakangan

pendapatan

yang

ini

usaha

Penggugat

mengakibatkan

sering

mengalami terjadi

penurunan

keterlambatan

pembayaran kewajiban namun Penggugat pada akhirnya dapat kembali melakukan pembayaran beserta denda-denda atas keterlambatan pembayaran: 8. Bahwa Pengugat mengakui adanya keterlambatan dalam pembayaran


kewajiban,

namun

tanpa

pemberitahuan

sebagaimana

laiknya

administrasi dalam perbankan dengan sangat mengejutkan tiba-tiba pada saat Penggugat akan melakukan pelunasan dan pembayaran sesuai kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat penyelesaian kredit nomor 128/Krd/ BPR-sindikasi/VI/2013 sebesar Rp.859.459.637 (delapan ratus lima puluh Sembilan juta

empat ratus lima puluh

Sembilan ribu enam ratus tigapuluh tujuh rupiah) atas pinjamannya namun ternyata Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa agunan tersebut telah dialihkan kepada orang lain. 9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian materi maupun imateriil bagi Penggugat sebagai diuraikan dibawah ini; A. KERUGIAN MATERIL : 1. Biaya-biaya

provisi

yang

timbul

dan

harus dikeluarkan

oleh

Penggugat; 2. Biaya Provisi dan administrasi … …………………. Rp. 24.000.000,3. Angsuran Juni 2012 s/d Nopember 2012 Rp. 18.000.000 X 6 bl……………………………… Rp.108.000.000,4. Biaya administrasi perpanjangan……………………Rp. 16.000.000,5. Biaya Provisi perpanjangan….…………………… Rp. 16.000.000,6. Asuransi jiwa

……………………………………..Rp.

7. Asuransi kebakaran ………………………………. 8. Tabungan

Rp.

……………………………………. Rp.

9. Denda bunga Nopember

1.685.440,1.406.000,8.000.000,-

…………………… Rp.

900.000,-

10. Materai………………………………………..……….Rp.

18.000,-

11. Angsuran Desember 2012 s.d Pebruari 2013,Rp.37.555.556 X 3 bln ………………………………………………………..=Rp.112.666.668,12. Total kerugian materiil …………………

Rp 288.676.108,-

(dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan rupiah); 10.KERUGIAN IMATERIIL ......................................................................... Bahwa Penggugat selaku pengembang sudah tercemar dan merupakan hal yang tidak mudah untuk membangun kembali image tersebut karena kesuksesan seorang pengusaha adalah image yang jujur dan baik dan kepercayaan dimata masyarakat, untuk ini tidak lah terukur oleh materi


baik jumlah dan besarnya namun kerugian imateriil ini untuk kepastian dan ukuran maka Penggugat menuntut atas kerugian imateriil sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) 11. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan fakta-fakta yang tak terbantahkan dan untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia (illusoir) maka adalah sudah sepantasnya bila Pengadilan Negeri Depok/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa yaitu tanah dan bangunan yang terletak setempat dikenal umum jalan Kahfi dua Kel.Tanah baru kec. Beji Kota Depok. 12. Bahwa, untuk kepastian hukum dan agar TERGUGAT I dan II secara suka rela memenuhi amar putusan perkara ini, adalah sangat patut bila kepada para TERGUGAT dikenakan hukuman membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap eterlambatan para Tergugat dalam melaksanakan putusan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht). 13. Bahwa, demi kepastian hukum maupun bagi para Penggugat kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat ditetapkan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorad) terhadap Objek sengketa diatas meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan seterusnya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan serta merta dan provisional. Bahwa berdasarkan dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dikemukkan oleh Penggugat tersebut diatas, adalah sudah memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat, sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (conservatoir beslagh) atas objek tanah dan bangunan SHM No.508 tanggal 11 Agustus 1983 seluas 300 M2 atas nama MIFTAH SUNANDAR terletak dijalan Kahfi dua Kel. Tanah baru Kec. Beji Kota Depok dan SHM No.427 tertanggal 1 maret 2011 seluas 566 M2 yang terletak di Desa karang tanjung Cililin Bandung Jawa barat atas nama MIFTAH SUNANDAR;


3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht Matigedaad) 4. Menyatakan Pengalihan hak kepemilikan melalui lelang terhadap objek tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No.508 seluas 300 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 427 selus 566 m2 yang domohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum; 5. Menyatakan menurut hukum Penggugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp.859.459.637,- (delapan ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada para Tergugat I dan II; 6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik No.508 atas nama MIFTAH SUNANDAR kepada Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No. 427/desa karang tanjung kec. Cililin Kab. Bandung Barat atas nama MIFTAH SUNANDAR; 7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini; 8. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materiil kepada Pengugat sebsar Rp.288.676.108 (dua ratus delapan puluh delapan enam ratus tujuh puluh enam seratus delapan rupiah) secara seketika dan tunai; 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); 10. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad ) meskipun ada verzet banding ataupun kasasi; 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar setiap

keterlambatan

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari para TERGUGAT bila lalai melaksanakan isi

putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht); 12. Memerintahkan

kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar

biaya perkara ini secara tanggung renteng; SUBSIDAIR: Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon untuk diputus seadil-adilnya(ex aequo et bono);


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ; Jawaban Tergugat I, Tergugat II : DALAM EKSEPSI: Kompetensi Relatif 1. Bahwa

kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu

pengadilan atau berkaitan dengan pertanyaan: kepada pengadilan negeri dimanakah gugatan itu harus diajukan? Dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok; 2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan hutang piutang, dalam hal mana Penggugat selaku “Debitur”, telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan atas permohonan tersebut Tergugat I dan Tergugat II selaku “Kreditur/Bank” telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat, sebagaimana ternyata dalam Perjanjianperjanjian di bawah ini: a) Akta Perjanjian Kerjasama Sindikasi Nomor: 1 tertanggal 1 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok – in casu Turut Tergugat I (”Perjanjian No. 1”); b) Akta Perjanjian Kredit Nomor: 2 tertanggal 1 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok – in casu Turut Tergugat I (”Perjanjian

No. 2”);

c) Perjanjian Kredit Sindikasi yang dibuat dibawah tangan Nomor: 026/PKSindikasi/V/2012 tertanggal 1 Mei 2012, (”Perjanjian No. 026”); Dalam hal mana Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas terbukti telah memenuhi Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, karenanya sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang, sehingga para pihak terikat dengan isi Perjanjian dimaksud; 3. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa ”tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa pemberitahuan sebagaimana laiknya administrasi dalam perbankan dengan sangat mengejutkan tiba-tiba pada saat Penggugat akan melakukan pelunasan ternyata agunan telah dialihkan kepada orang lain, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karenanya


Penggugat menganggap beralasan mengajukan gugatan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Depok”; 4. Berdasarkan Pasal 6 Perjanjian No. 1 dinyatakan bahwa

“mengenai

perjanjian ini segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”; Berdasarkan Pasal 20 Perjanjian No. 2 dinyatakan bahwa “mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta

pelaksanaannya, Debitur serta

Bank memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”; Berdasarkan Pasal 15 Perjanjian No. 026 tentang Hukum Yang Berlaku Dan Pilihan Hukum, dinyatakan bahwa “mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya Bank dan Debitur menyatakan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”; Berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR disebutkan bahwa “apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut”; 5. Dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana pilihan domisili yang dipilih dalam Pasal 6 Perjanjian No. 1, Pasal 20 Perjanjian No. 2 dan Pasal 15 Perjanjian No. 026

jo

Pasal 118 ayat (4) HIR, sehingga jelaslah

Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Perubahan

Tuntutan

Dengan

Menambah

Jumlah

Tuntutan

Tidak

dibenarkan 1. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA

INDONESIA”,

Edisi

Keempat,

1993,

Penerbit

LIBERTY,

Yogyakarta, pada halaman 81, menyatakan “Menurut Pasal 127 Rv perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “onderwerp van den eis” (petitum, pokok tuntutan). Pengertian “onderwerp van den eis” ini dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah adalah dasar tuntutan”;


2. Bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 4 Juni 2015 tentang Revisi gugatan pada angka 2 menyatakan bahwa pada halaman 5 petitum Nomor 4 menjadi “Menyatakan pengalihan hak kepemilikan melalui lelang terhadap obyek tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 508 seluas 300 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor427 seluas 566 m2 yang dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum”; Sedangkan petitum Nomor 4 asal yang berbunyi “Menyatakan menurut hukum Penggugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp 859.459.637 kepada Tergugat I dan II”, berubah menjadi petitum Nomor 5 dan seterusnya pada petitum-petitum selanjutnya; 3. Dengan demikian

terbukti bahwa Penggugat telah menambah jumlah

tuntutan/petitum, karenanya secara hukum tidak dapat dibenarkan, dalam hal mana dari sisi Tergugat I dan Tergugat II selaku Kreditur/Bank jelas penambahan a quo menimbulkan kerugian dalam haknya untuk membela diri, sehingga patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; Gugatan Kabur (obscuur libel) 1. Bahwa Penggugat dalam positanya sama sekali tidak menguraikan kejadian atau peristiwa dan hukumnya sebagai dasar tuntutan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik (“SHM”) No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung, akan tetapi tiba-tiba Penggugat dalam tuntutannya butir 2 telah menuntut “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek tanah dan bangunan SHM No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung”; 2. Bahwa Penggugat dalam positanya juga sama sekali tidak menguraikan kejadian atau peristiwa dan hukumnya sebagai dasar tuntutan untuk menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tiba-tiba Penggugat dalam tuntutannya butir 3 telah menuntut ”Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan

Tergugat

II

telah

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

(onrechtmatigedaad)”; 3. Bahwa di samping itu pula, Penggugat dalam positanya sama sekali tidak menguraikan kejadian atau peristiwa dan hukumnya sebagai dasar tuntutan untuk menuntut pembatalan pengalihan hak kepemilikan melalui lelang terhadap obyek jaminan SHM No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung, apakah dalam pelaksanaan lelang a quo telah melawan


hukum/tidak sah, akan tetapi tiba-tiba Penggugat dalam tuntutan tambahan butir 4 telah menuntut

“Menyatakan pengalihan hak kepemilikan melalui

lelang terhadap obyek tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 508 seluas 300 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 427 seluas 566 m2 yang dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum”; 4. Bahwa selain itu, Penggugat dalam positanya juga ternyata sama sekali tidak menguraikan kejadian atau peristiwa dan hukumnya sebagai dasar tuntutan untuk menuntut pengembalian SHM No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung, apakah dalam pemberian SHM No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung sebagai agunan/jaminan tersebut terdapat cacat yuridis, seperti adanya paksaan, kekeliruan, kekhilafan dan pemalsuan/penipuan. Tetapi tiba-tiba Penggugat dalam tuntutannya butir 6 telah menuntut ”Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan SHM No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung kepada Penggugat”; 5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa antara posita dan tuntutan tidak sinkron, sehingga Gugatan

Penggugat menjadi kabur

(obscuur libel), karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II; 2. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil gugatan dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengakui telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I dan Tergugat II, dan karenanya pengakuan ini merupakan bukti yang sempurna. Untuk lebih jelasnya, proses pemberian fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut: a) Bahwa atas permohonan dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit secara sindikasi kepada Penggugat untuk pembiayaan kredit modal kerja sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan perincian: (i) Tergugat I memberikan fasilitas pinjaman sebesar

Rp 500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah); dan (ii) Tergugat II memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dalam hal mana fasilitas kredit ini wajib dilunasi oleh Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan


terhitung sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2012, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Sindikasi Nomor: 1 tertanggal 1 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok (”Perjanjian No. 1”) jo Akta perjanjian Kredit Nomor: 2 tertanggal 1 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., ---Notaris di Depok (”Perjanjian No. 2”)

jo

Perjanjian Kredit

Sindikasi yang dibuat di bawah tangan Nomor: 026/PK-Sindikasi/V/2012 tertanggal 1 Mei 2012 (”Perjanjian No. 026”); Bahwa kemudian fasilitas kredit ini diperpanjang untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dalam Addendum Perjanjian Kredit

No. 008/ADD.BPR/XI/2012 tertanggal 1

Nopember 2012; b) Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban yang terhutang

berdasarkan

Perjanjian

tersebut

di

atas,

Penggugat

memberikan jaminan kepada Tergugat I dan Tergugat II, berupa: -

sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, sebagaimana SHM No. 508/Tanah Baru, seluas 300 M2, terdaftar atas nama Tuan MIFTAH SUNANDAR; dan

-

sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, sebagaimana SHM No. 427/Karangtanjung, seluas 566 M2, terdaftar atas nama MIFTAH SUNANDAR;

c) Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Perjanjian yang dilakukan diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, karenanya sah secara hukum, sehingga para pihak terikat dengan isi Perjanjian dimaksud. Oleh karena itu pula secara hukum pemberian SHM No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung sebagai jaminan kredit adalah sah. Di samping itu, faktanya Penggugat juga telah menerima/menikmati fasilitas dana (:uang) dari Tergugat I dan Tergugat II atas fasilitas kredit yang diterimanya; Dengan demikian tuntutan butir 6 yang telah menuntut: ”Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan SHM No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung kepada Penggugat”, menjadi tidak relevan lagi dan sudah terbantahkan dengan mutlak, karenanya tuntutan ini haruslah ditolak;


3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan butir 8, yang pada pokoknya menyatakan “Penggugat mengakui adanya keterlambatan

pembayaran

kewajiban,

namun

tanpa

pemberitahuan

sebagaimana laiknya administrasi perbankan dengan sangat mengejutkan tiba-tiba pada saat Penggugat akan melakukan pelunasan dan pembayaran sesuai kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat penyelesaian kredit Nomor 128/krd/BPR-Sindikasi/VI/2013 sebesar Rp 859.459.637,- atas pinjamannya namun ternyata Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa agunan tersebut telah dialihkan kepada orang lain”, dengan alasan sebagai berikut: a) Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Penggugat untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2012, telah diperpanjang untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dalam Addendum Perjanjian Kredit No. 008/ADD.BPR/XI/2012 tertanggal 1 Nopember 2012; Akan tetapi setelah jangka waktu fasilitas kredit diperpanjang, ternyata kemudian Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, sesuai ketentuan dan/atau syarat-syarat yang telah diatur dalam Perjanjian, dan atas hal ini Tergugat I selaku Pemimpin Sindikasi telah mengingatkan melalui Suratsurat Peringatan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang terhutang, tetapi tidak ada tanggapan untuk menyelesaikannya, karenanya terbukti Penggugat telah wanprestasi; Bahwa wanprestasi tersebut juga telah diakui oleh Penggugat sendiri, sebagaimana ternyata dalam dalil gugatan butir 8 pada bagian awal yang menyatakan “Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran kewajiban“, dan karenanya pengakuan ini merupakan bukti yang sempurna; b) Bahwa sehubungan dengan adanya wanprestasi tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan surat kepada Penggugat bernomor: 128/Krd/BPR-Sindikasi/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013, perihal: Penyelesian Kredit. Dalam hal mana penyelesaian kredit tersebut akan dilakukan dengan melakukan pengambilalihan jaminan untuk pelunasan seluruh kewajiban Penggugat dengan cara melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Jual, dan atas usulan


penyelesaian ini Penggugat menyetujuinya, yang kemudian pada tanggal 25 Juni 2013 ditindaklanjuti dengan menuangkannya dalam Kesepakatan Bersama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat; Berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Juni 2013, telah disepakati bahwa: 

Penggugat setuju untuk menyerahkan jaminan kepada Tergugat I dan Tergugat II, berupa (i) tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No. 508/Tanah Baru, seluas 300 M2, yang terletak di Beji – Kota Depok, atas nama Tuan MIFTAH SUNANDAR; dan (ii) tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No. 427/Karangtanjung, seluas 566 M2, yang terletak di Cililin – Bandung, atas nama MIFTAH SUNANDAR;



Penggugat diberikan kesempatan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menebus kembali jaminan tersebut di atas paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukannya tanda tangan PPJB dan Kuasa Jual sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;



Tergugat I dan Tergugat II setuju untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menebus kembali jaminan yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat harus membayar sebesar Rp 1.078.828.411,-



Jika sampai dengan tanggal 25 Desember 2013, Penggugat tidak dapat menebus kembali jaminan tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat

II

berhak

untuk

menjual

sendiri

jaminan

dengan

mempergunakan Kuasa Jual dan PPJB yang telah dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat; Bahwa Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Juni 2013 selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual atas SHM No. 427/Karangtanjung, sebagaimana ternyata dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 26 tertanggal 25 Juni 2013 jo Akta Kuasa Menjual No. 27 tertanggal 25 Juni 2013, yang keduanya dibuat dihadapan Erwin Arifin, S.H., Notaris di Depok; serta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual atas SHM No. 508/Tanah Baru, sebagaimana ternyata dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 28 tertanggal 25 Juni 2013 jo Akta Kuasa Menjual No. 29 tertanggal 25 Juni 2013, yang keduanya dibuat dihadapan Erwin Arifin, S.H., Notaris di Depok; Dengan demikian, dalil gugatan butir 8 selanjutnya yang menyatakan “Penggugat akan melakukan pelunasan dan pembayaran sesuai


kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat penyelesaian kredit Nomor 128/krd/BPR-Sindikasi/VI/2013 sebesar Rp 859.459.637,- atas pinjamannya”,

merupakan

dalil yang

sama

sekali

tidak

terbukti

kebenarannya, karena faktanya sama sekali tidak ada realisasinya; Seandainya benar -quod non- Penggugat akan melunasi kewajibannya setelah diterimanya surat bernomor: 128/Krd/BPR-Sindikasi/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 tentang penyelesaian kredit, maka sudah barang tentu Tergugat I dan Tergugat II akan dengan senang hati menerimanya, sehingga in casu tidak diperlukan lagi membuat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Juni 2013, juga Akta Pengikatan Jual Beli jo Akta Kuasa Menjual. Akan tetapi faktanya rencana penyelesaian a quo hanyalah sekedar janji-janji belaka yang tidak ada realisasinya; c) Bahwa setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, yang terhitung mulai dari tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 terlewati, ternyata Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menebus kembali

jaminan

SHM

No.

508/Tanah

Baru

dan

SHM

No.

427/Karangtanjung yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Juni 2013, dan atas hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberitahukan kepada Penggugat. Dengan demikian secara hukum Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menebus kembali jaminan SHM No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung, dan karenanya berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Juni 2013, Tergugat I dan Tergugat II berhak menjual sendiri jaminan tersebut dengan menggunakan Kuasa Menjual dan PPJB; d) Selanjutnya atas dasar hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II dengan perantaraan PT. Balai Lelang Pratama telah mengajukan permohonan Lelang Noneksekusi Sukarela kepada Turut Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas II atas sebidang tanah SHM No. 508/Tanah Baru, seluas 300 M2, atas nama Tuan MIFTAH SUNANDAR, yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan ---Beji, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Dalam hal mana Lelang Noneksekusi Sukarela ini dilakukan berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 29 tertanggal 25 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Erwin Arifin, S.H., Notaris di Depok; Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK 93”),


dinyatakan bahwa “Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela”; Selanjutnya Pasal 1 angka 16 PMK 93 menyatakan bahwa “Pejabat Lelang

Kelas II adalah Pejabat Lelang Swasta yang berwenang

melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela”; e) Bahwa kemudian oleh karena dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang, maka Turut Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas II telah menetapkan Hari dan Tanggal Lelang, yakni pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014, dan atas penetapan lelang ini, PT. Balai Lelang Pratama selaku penjual telah melakukan Pengumuman Lelang Noneksekusi Sukarela pada tanggal 30 Mei 2014 melalui surat kabar harian “Radar Depok”; Bahwa dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela tersebut, telah diperoleh harga penawaran tertinggi terakhir yang diajukan oleh ENDANG WIWIK SUWINDI (in casu Turut Tergugat III) sebesar Rp 601.000.000,- (enam ratus satu juta rupiah), karenanya Turut Tergugat III disahkan sebagai pembeli dalam lelang

a quo, sebagaimana ternyata

dalam Risalah Lelang Nomor: 005/2014 tanggal 6 Juni 2014; f) Dengan demikian Lelang Noneksekusi Sukarela atas Obyek Lelang SHM No. 508/Tanah Baru, telah sah secara hukum, karenanya lelang ini patut dipertahankan; Oleh karenanya petitum butir 4 yang menuntut “Menyatakan pengalihan hak kepemilikan melalui lelang terhadap obyek tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 508 seluas 300 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor427 seluas

566 m2 yang dimohonkan oleh Tergugat I dan

Tergugat II adalah batal demi hukum”, haruslah ditolak, karena petitum ini sama sekali tidak berdasarkan hukum. Selain itu petitum ini juga telah keliru, karena faktanya yang dilelang hanyalah SHM No. 508/Tanah Baru; g) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa tindakan Tergugat I

dan Tergugat II dengan perantaraan PT. Balai Lelang

Pratama yang telah mengajukan permohonan Lelang Noneksekusi Sukarela kepada Turut Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas II atas sebidang tanah SHM No. 508/Tanah Baru, seluas 300 M2, atas nama Tuan MIFTAH SUNANDAR, yang terletak di Kelurahan Tanah Baru,


Kecamatan Beji, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Dalam hal mana Lelang Noneksekusi Sukarela ini dilakukan berdasarkan Akta Kuasa Menjual

No. 29 tertanggal 25 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Erwin

Arifin, S.H., Notaris di Depok adalah merupakan tindakan yang sah secara hukum, tidak melanggar hak subyektif Penggugat, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan sikap kehatihatian yang sepatutnya dalam masyarakat; Oleh karenanya sangat beralasan dan sesuai dengan keadilan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak petitum butir 3 yang ”menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum”; 4. Bahwa dalil posita butir 9 dan petitum butir 8 dan 9 tentang tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil, adalah dalil yang sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah sah secara hukum karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil ”tindakan Tergugat I dan II menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun imateriil”, tidak terbukti kebenarannya, karenanya dalil tersebut haruslah ditolak; 5. Bahwa petitum butir 5 yang menuntut agar Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 859.459.637,haruslah ditolak, karena in casu Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menebus kembali jaminan dengan melakukan pembayaran, sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Juni 2013; 6. Bahwa petitum butir 6 tentang pengembalian SHM No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung haruslah ditolak, karena secara hukum pemberian SHM

No. 508/Tanah Baru dan SHM No. 427/Karangtanjung

sebagai jaminan kredit telah sah; 7. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas menolak petitum butir 10 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), karena tuntutan ini sama sekali tidak berdasarkan hukum; 8. Bahwa petitum butir 11 tentang uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak, karena tuntutan tersebut berupa pembayaran sejumlah uang, dalam hal mana secara hukum tidak dibenarkan;


Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon agar dengan segala kewenangan dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memutuskan: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat No. 176/Pdt.G/2014/PN.Dpk.; 3. Menyatakan perubahan tuntutan dengan menambah jumlah tuntutan tidak dibenarkan serta gugatan kabur (obscuur libel), karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Jawaban Turut Tergugat III : 1. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III; 2. Bahwa in casu Turut Tergugat III menyatakan keberatan terhadap perubahan gugatan oleh Penggugat, karena perubahan dengan menambah jumlah tuntutan (petitum) tidak dapat dibenarkan secara hukum, dengan uraian sebagai berikut: a) Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA”, Edisi Keempat, 1993, Penerbit LIBERTY, Yogyakarta, pada halaman 81, menyatakan “Menurut Pasal 127 Rv perubahan

daripada

gugatan

dibolehkan

sepanjang

pemeriksaan

perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “onderwerp van den eis” (petitum, pokok tuntutan). Pengertian “onderwerp van den eis” ini dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa-


peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah adalah dasar tuntutan”; b) Bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 4 Juni 2015 tentang Revisi gugatan pada angka 2 menyatakan bahwa pada halaman 5 petitum Nomor 4 menjadi “Menyatakan pengalihan hak kepemilikan melalui lelang terhadap obyek tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 508 seluas 300 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor427 seluas 566 m2 yang dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum”; Sedangkan petitum Nomor 4 asal yang berbunyi “Menyatakan menurut hukum

Penggugat

untuk

membayar

kewajibannya

sebesar

Rp

859.459.637 kepada Tergugat I dan II”, berubah menjadi petitum Nomor 5 dan seterusnya pada petitum-petitum selanjutnya; c) Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah menambah jumlah tuntutan/petitum, karenanya secara hukum tidak dapat dibenarkan, dalam hal mana dari sisi Turut Tergugat III jelas penambahan a quo menimbulkan kerugian dalam haknya untuk membela diri, sehingga patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Bahwa Turut Tergugat III adalah peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli pada pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela tertanggal 6 Juni 2014, yang dilaksanakan dihadapan Turut Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas II, atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (”SHM”) No. 508/Tanah Baru, seluas 300 M2, atas nama Tuan MIFTAH SUNANDAR, yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Risalah lelang Nomor: 005/2014 tanggal 6 Juni 2014; 4. Bahwa setelah Turut Tergugat III disahkan sebagai pembeli pada pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela tertanggal 6 Juni 2014, yang dilaksanakan dihadapan Turut Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas II, maka Turut Tergugat III telah melaksanakan kewajibannya, yaitu pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan ketentuan lelang; 5. Bahwa pelaksanaan Lelang Non eksekusi Sukarela tertanggal 6 Juni 2014, yang dilaksanakan dihadapan Turut Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas II, atas sebidang tanah SHM No. 508/Tanah Baru, seluas 300 M2, atas nama Tuan MIFTAH SUNANDAR, yang terletak di Kelurahan Tanah Baru,


Kecamatan Beji, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Risalah lelang Nomor: 005/2014 tanggal 6 Juni 2014, terbukti telah sah secara hukum, karenanya Turut Tergugat III sebagai pembeli yang sah dalam pelaksanaan lelang tersebut adalah pemilik yang sah atas obyek lelang a quo, dan sebagai pembeli yang beritikad baik sudah sepatutnya hak-hak Turut Tergugat III mendapat perlindungan hukum; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon agar dengan segala kewenangan dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memutuskan: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang dalam

turunan

resmi

176/Pdt.G/2014/PN Dpk

putusan

Pengadilan

Negeri

tercantum

Depok

Nomor

tanggal 11 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat I,II dan Turut tergugat III untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.090.000,- (Dua juta Sembilan puluh ribu rupiah); Membaca relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2016 atas perintah Majelis Hakim telah melaksanakan pemberitahuan resmi kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat; Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2016, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah


mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok Nomor: 176/Pdt.G/2014/ PN.Dpk

tanggal 11 Pebruari 2016 untuk

diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I ,II dan V, semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, pada tanggal 5 April 2017 permohonan mana telah diberitahukan kepada Terbanding III, semula Turut Tergugat I, tanggal 21 Maret 2017 kepada Terbanding IV, semula Turut Tergugat II disampaikan secara sah dan seksama ; Membaca Memori banding tertanggal 2 November 2016, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, semula Penggugat dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Depok pada tanggal 8 Desember 2016,

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 Maret 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I ,II dan V,

semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III,

pada tanggal 5 April 2017 permohonan mana telah diberitahukan kepada Terbanding III, semula Turut Tergugat I, tanggal 21 Maret 2017

kepada

Terbanding IV, semula Turut Tergugat II; Membaca Kontra Memori banding tertanggal 20 April 2017, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan II, semula Tergugat I dan II telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 April 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Mei 2017 kepada Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat; Membaca

risalah

pemberitahuan pemeriksaan

berkas

perkara

(Inzage) Nomor : 176/Pdt.G/2014/PN Dpk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Mei 2017 pada tanggal 6 Maret 2016 diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I ,II dan V, semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, pada tanggal 5 April 2017 permohonan mana telah


diberitahukan kepada Terbanding III, semula Turut Tergugat I, tanggal 21 Maret 2017 kepada Terbanding IV, semula Turut Tergugat II; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undangundang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 176 /Pdt.G/2014/ PN.Dpk tanggal 11 Pebruari 22016; 1. Bahwa Pembanding semula Penggugat

sangat keberatan atas

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo menyetujui dan sependapat tentang jual beli tanah obyek lelang padahal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bahwa jual beli lelang yang dilakukan Tergugat I, II dan Turut

Tergugat III melalui kantor Lelang; 3. Bahwa atas obyek lelang milik Penggugat a quo melawan hukum;

Dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini pada pokoknya : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 176/Pdt.G/2016/PN.Dpk. dengan mengadili sendiri, serta

-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II, semula Tergugat I, II mengajukan kontra memori banding tertanggal

20 April 2017 yang diterima

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :


Bahwa Memori banding yang sekarang ini diajukan oleh Pembanding hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja dari apa yang sudah pernah dikemukakan oleh Pembanding pada saat persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Depok dan semuanya telah dipertimbangkan secara tepat, benar, cermat, adil dan berdasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok.

Bahwa mengenai dasar dan alasan keberatan-keberatan banding dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok, yang keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum adalah :

Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terbanding yang mengajukan permohonan lelang telah melalui Balai Lelang sesuai prosedur Dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya : -

Menerima kontra memori banding;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 176/Pdt.G/2014/PN.Dpk.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding I , II semula Tergugat I, II mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 20 April 2017 pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo tidaklah salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keputusan yang benar dan telah sesuai dengan hukum. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan

Salinan resmi putusan Pengadilan Depok

Nomor: 176/Pdt.G/2014/ PN.Dpk tanggal 11 Pebruari 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat

tertanggal 8 Desember 2016 dan kontra

memori banding tanggal 27 April 2017 berpendapat adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak mengemukakan sesuatu hal-hal yang baru yang dapat


membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya pengulangan dari posita gugatan maupun Repliknya yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar oleh Hakim

Pengadilan

Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak mempertimbangkannya lagi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 176/Pdt.G/2016/PN.Dpk tanggal 11 Pebruari 2016 ,dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding, semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat bandingakan ditetapkan dalam amar putusan; Mengingat,

akan

pasal-pasal

dari

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara banding di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomo49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan: MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ; Menguatkan

Putusan

176/Pdt.G/2016/PN.Dpk

Pengadilan Negeri Depok Nomor: tanggal

11

Pebruari

2016

yang

dimohonkan Banding tersebut ; Menghukum Pembanding semula

Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari ini : Rabu, tanggal 19 Juli 2017 oleh kami : SULAIMAN,S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan

I NYOMAN DIKA S.H. M.H.,dan

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim


Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 6 juni 2017, Nomor : 274/Pen/Pdt/2017/PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tinggkat banding dan putusan tersebut pada hari Jum’at tanggal 21 Juli 2017. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ny. DENI SETIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini. HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

I NYOMAN DIKA, S.H. M.H.,

SULAIMAN,S.H., M.H.

Ttd LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI Ttd Ny.DENI SETIANI.SH

Perincian Biaya Perkara - Materai Putusan

: :

Rp.

6.000,5.000,-

- Redaksi /putusan

:

Rp.

- Pemberkasan

:

Rp. 139.000,-

==========================================================+ J U M L A H

: …………………………………….. Rp.150.000,-


Terbanding I, semula Tergugat I ;

Recommend Documents