PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS : PANWASLU KOTA MEDAN)
SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh : FIFI FEBIOLA DAMANIK 110200107 Departemen Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS : PANWASLU KOTA MEDAN) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh : FIFI FEBIOLA DAMANIK NIM : 110200107
Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Pidana
Dr.Muhammad.Hamdan, SH.,M.H. NIP : 195703261986011001
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr.Muhammad.Hamdan, SH.,M.H. Dr. Muhammad.Eka Putra, SH.,M.Hum NIP : 195703261986011001 NIP : 197110051998011001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan dapat menyusun penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG PENYELENGGARAAN
NOMOR
15
PEMILIHAN
TAHUN UMUM
2011 (STUDI
TENTANG KASUS:
PANWASLU KOTA MEDAN)” disusun guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatra Utara, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bentuk tantangan yang harus dihadapi dan akhirnya penulis dapat melewatinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Runtung,SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting,SH, M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syarifuddin,SH.,M.H.D.F.M., sebagai pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK Saidin,SH.,M.Hum, sebagai pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Dr.Muhammad.Hamdan,SH.,M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini. 6. Ibu Liza Erwina,S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana. 7. Bapak Dr. Muhammad.Eka Putra, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini. 8. Bapak Armansyah,S.H.,M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama ini. 9. Seluruh staf pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mencurahkan ilmunya dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan. 10. Teristimewa kepada Orangtua tercinta dan yang terbaik, Ayahanda R.Junjungan Damanik dan Ibunda yang sangat penulis sayangi Yenny Lubis yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan kasih sayang yang tak hentinya memberikan motivasi, semangat dan mendoakan setiap langkah Penulis dalam mencapai cita-cita.
11. Kepada
Adik-adikku
tercinta
Yola
Yohana
Damanik,
Ovi
Olivia
Damanik,Tinneke Anggita Damanik, Jouvan Permana yang telah menjadi penyemangat penulis dan sangat mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 12. Kepada keluarga besar Opung Alm.Abdul Wahid Lubis (terkhusus kepada Opung Nurjannah Nasution, Tulang Johan Lubis, Nantulang Rubiyani Nasution, dan adikku) dan keluarga besar Opung Alm.R.Atam Damanik yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 13. Kepada Ibu Helen N.M Napitupulu selaku Ketua Panwaslu Kota Medan, abangnda Marcel Sinaga,S.H, dan kepada seluruh Staf Panwaslu Kota Medan lainnya yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan riset hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 14. Kepada Saudara penulis Andika Rizky Chaniago, Dwi lana Putri, Dayat Damanik, Maria Sagala, Yohannes Arif Tampubolon, dan Yossi Ketaren yang selalu perhatian kepada penulis dalam memberikan motivasi dan menjadi tempat berbagi susah dan senang. Ingat janji persaudaraan kita Teman!. 15. Kepada Sahabat terbaik penulis Nurul Ayu Rezeki, Giri Rachmad, Meilany Silitonga, Muhammad Fakhri Tri Pratama, Rianda Trigan, Andre Sinaga, Saprizal, Hiskia Pardede, yang selalu setia menemani hari-hari penulis di perpustakaan, kampus, dan menjadi pengganggu utama penulis hingga skripsi ini terlambat dikerjakan.
16. Kepada abangnda Darmawan Syahputra, Johan Tobing, Ade Irawan yang setia mendengarkan keluh-kesah penulis selama perkuliahan dan banyak sabar dalam memberikan motivasi kepada penulis. 17. Kepada para Pengajar dan semua Teman-teman dari Sekolah Dasar Perg.Sultan Agung, SMP Negeri 04, SMA Negeri 3 Pematangsiantar yang masih setia menemani hari-hari penulis . 18. Teman-teman seangkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 19. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua. Amin.
Medan,
Maret 2015 Penulis
FIFI FEBIOLA DAMANIK 1102001017
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i DAFTAR ISI .............................................................................................................................. iv ABSTRAKSI ............................................................................................................................ viii BAB I
: PENDAHULUAN A. Latar Belakang....................................................................................................... 1 B. Permasalahan ......................................................................................................... 8 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .............................................................................. 8 D. Keaslian Penulisan............................................................................................... 10 E. Tinjauan Kepustakaan .......................................................................................... 10 1. Pengertian Peranan .......................................................................................... 10 2. Pengertian Pengawas Pemilihan Umum ........................................................... 11 3. Pengertian Pemilihan Umum ............................................................................ 12 4. Pengertian Tindak Pidana ................................................................................. 13 5. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum .................................................... 14 6. Sejarah Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum ................ 15 a. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia ........................................................ 16 b. Sejarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum ............................................... 20 7. Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Pemilihan Umum ............................. 23 F. Metode Penelitian .................................................................................................. 28 G. Sistematika Penulisan ........................................................................................... 34
BAB II : BENTUK-BENTUK PERBUATAN YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM A. Kejahatan Pemilihan Umum................................................................................ 37 1. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran Peserta, maupun Pendaftaran DPR, DPRD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. .................. 37 2. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Perusahaan Pencetak Surat Suara......................................................................................... 41 3. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Kampanye Pemilu, Dana Kampanye, maupun Larangan-Larangan dalam Berkampanye .................................................................................................. 42
4. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara ................................................................................. 50 5. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pasca Pemungutan Suara, Pencoblosan Suara, dan Penyelenggaraan Pemilu ............................................................................................................ 53 B. Pelanggaran Pemilihan Umum ............................................................................. 61 1. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran Peserta, maupun Pendaftaran DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota ....................... 61 2. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Kampanye Pemilu, Dana Kampanye, maupun Larangan-Larangan dalam Berkampanye......................................................................................... 63 3. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara.................................................................................... 69 4. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pasca Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara..................................................... 72
BAB III :
PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU KOTA MEDAN) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF A. Gambaran Umum Tentang Panwaslu Kota Medan ............................................. 89 B. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ................................................................................................ 93 C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Umum.................................. 98 1. Upaya Penal .................................................................................................... 98 a. Sistematika Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum Legisatif ...................................................................................................... 99 1). Pelaporan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif.......................... 99 2). Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif................... 101 b. Kerjasama Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan Instansi Terkait dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Umum ........................................................................................................ 103
1). Kepolisian ............................................................................................. 103 2). Kejaksaan.............................................................................................. 104 3). Pengadilan ............................................................................................ 105 c. Contoh Kasus Penanggulangan Upaya Penal............................................. 106 1). Kronologi Kasus ................................................................................... 106 2). Dakwaan dan Tuntutan ......................................................................... 107 3). Fakta-Fakta Hakim ............................................................................... 109 4). Dasar Pertimbangan Hakim .................................................................. 110 5). Amar Putusan ....................................................................................... 113 d. Analisis Putusan ........................................................................................ 114 2. Upaya Non Penal .......................................................................................... 122 a. Penyuluhan Hukum .................................................................................. 124 b. Gerakan Relawan Panwaslu ..................................................................... 126 BAB IV : HAMBATAN YANG DIHADAPI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU KOTA MEDAN) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF A. Hambatan yang Dihadapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu Kota Medan) ................................................................................. 128 1. Hambatan Intern (Dari dalam) .................................................................... 128 a. Panwaslu Bersifat Ad Hoc....................................................................... 129 b. Sumber Daya Manusia ............................................................................ 130 c. Segi Anggaran ......................................................................................... 132 2. Hambatan Ekstern (Dari Luar) ................................................................... 132 a. Pihak Kepolisian dan Kejaksaan sulit dihadirkan ................................... 133 b. Pengumpulan Alat-Alat Bukti ................................................................ 134 c. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Panwaslu ..................... 136 d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum ............................ 137 B. Upaya yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU KOTA MEDAN) dalam menghadapi Hambatan terhadap penanggulangan Tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif. ......................................................................................................... 138
BAB V
: PENUTUP A. Kesimpulan ................ .......................................................................................142 B. Saran ............ .....................................................................................................143
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
ABSTRAK Fifi Febiola Damanik* Muhammad Hamdan** Muhammad Eka Putra*** Pemilihan Umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Proses pelaksanaan Pemilihan Umum tidak terlepas dari berbagai permasalahan baik yang timbul dari masyarakat, peserta Pemilu, hingga penyelenggara Pemilu. Uraian dari berbagai permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang dapat berakhir menjadi tindak pidana Pemilu. Dalam penanganan proses ini dibutuhkan sebuah lembaga yang dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran Pemilu tersebut. Salah satunya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki tugas dan dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu guna mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Melalui latar belakang masalah ini untuk membuat karya ilmiah dengan judul “Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus: Panwaslu Kota Medan)”. Bentuk permasalahan yang dibahas adalah perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pemilihan Umum, Bagaimana Peranan hambatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu Kota Medan) dalam menanggulangi tindak pidana Pemilihan Umum Legislatf. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan terhadap data primer yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan di Panwaslu Kota Medan dan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, artikel, serta sebuah contoh kasus dengan menggunakan putusan pengadilan. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, serta menggunakan pendekatan penelitian melalui perundang-undangan dan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian adalah bentuk-bentuk tindak pidana terdiri atas kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam pasal 273-321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,dan DPRD. Peranan Panwaslu Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana Pemilu terdiri dari Upaya Penal yang bersifat represive yang diselesaikan dengan prosedur hingga tingkat pengadilan yang dapat dilihat dari salah satu contoh kasus penanggulangan melalui Putusan No.01/Pid.S/2014/PN.Mdn dan melalui Upaya Non penal yang terdiri atas melakukan penyuluhan hukum dan gerakan relawan Panwaslu. Tugas dan wewenang Panwaslu diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hambatan yang dihadapi hambatan internal dari dalam Panwaslu sendiri dan hambatan yang bersifat eksternal yang berasal dari luar Panwaslu. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana * Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
