KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan No:770/Pid.Sus/2011/PN.Psp; Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan No: 41/Pid.Sus.A/2012/PN.PSP dan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No: 229/Pid.B/2012/PN.Jpr) JURNAL Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : LOWRIA LIVIA NAPITUPULU NIM : 100200237
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan No:770/Pid.Sus/2011/PN.Psp; Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan No: 41/Pid.Sus.A/2012/PN.PSP dan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No: 229/Pid.B/2012/PN.Jpr)
Jurnal Karya Ilmiah Oleh : LOWRIA LIVIA NAPITUPULU NIM : 100200237
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Disetujui Oleh: Penanggung Jawab Jurnal Ketua Departemen Hukum Pidana
Dr. M. Hamdan, S.H., M.H. NIP: 195703261986011001 EDITOR PEMBIMBING I
Dr. Madiasa Ablisar, S.H.,MS. NIP : 197407252002122002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
ABSTRAK Dr. Madiasa Ablisar, SH.,M.S.* Rafiqoh Lubis.,S.H.,M.Hum** Lowria Livia Napitupulu*** Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika sudah menjadi tindak pidana yang sudah sering terjadi di Indonesia. Data yang diperoleh melalui penelitian BNN serta berbagai universitas negeri terkemuka mendapati pada Tahun 2005 terdapat 1,75 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia. Prevalensi itu naik menjadi 1,99 persen dari jumlah penduduk pada 2008. Tiga tahun kemudian, angka sudah mencapai 2,2 persen. Pada 2012, diproyeksikan angka sudah mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,8 juta penduduk. Di Tahun 2013, tercatat sebanyak 22 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar, jumlah tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba. Keadaan di atas yang kemudian memunculkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkat menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak di bawah umur dari perspektif undang-undang no.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan bagaimana penerapan undang-undang No.35 tahun 2009 terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan pengadilan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapannya dalam praktek (studi putusan). Dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dari tahap penyelidikan sampai dengan pembimbingan anak, diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-undang ini juga, memberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak kedalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Hakim dalam memutus kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya.1
*Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Penulis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
A. PENDAHULUAN Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat.2 Karena perkembangan peredaran narkotika yang begitu cepat maka banyak kasus-kasus kejahatan narkotika yang muncul di masyarakat, kasus kejahatan narkotika itu hampir kebanyakan menimpa kalangan remaja.3 Faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika pun berbeda dengan orang dewasa, terlihat dari pemaparan hasil penelitian The National Youth Anti-Drug (USA, 1998) yang menyatakan bahwa anak-anak pemakai narkoba bukan hanya dipaksa oleh teman atau bandar/penjual untuk menggunakan narkoba,
namun
alasan
lainnya
adalah
untuk
mencoba
keluar
dari
kebosanan/kejenuhan, untuk merasa enak, melupakan masalah dan santai, untuk bersenang-senang, memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi hati/kecewa,
mencoba
tantangan,
untuk
merasa
dewasa,
rasa sakit menunjukkan
kemandirian, merasa menjadi anggota kelompok tertentu, supaya terlihat keren, adalah alasan yang mereka pakai untuk mengkonsumsi narkotika.4 Sesuai dengan kharakteristik yang ada pada anak-anak, mereka memerlukan perhatian secara khusus, mengingat anak memiliki kharakteristik di 2
Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan, Jakarta : Yayasan LBH Jakarta,1988, hal.64. 3 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang: UMM Press, 2009, hal.10. 4 http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113 Alasan Menjajal Narkoba, diakses tanggal 17 oktober 2013.
mana kondisi fisik dan mental yang belum matang. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sangat terbatas. Indikasi terhadap hal ini antara lain terlihat semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan narkotika yang dilakukan oleh anak padahal
realitas
menunjukan,
bahwa
peradilan
pidana
sebagai
sarana
penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya menghasilkan “keadilan prosedural”(procedural justice).5 Oleh Karena itu diperlukan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika ini, khususnya anak sebagai terpidana, mengingat sangat rentannya usia anak dan masih dalam usia imitasi. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap pelaku
atas
tindakan
yang
dilakukannya,
sehingga
lebih
baik
untuk
menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.6 Di sisi lainnya anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari
5 6
Kusno Adi., Op.Cit., hal.55-56. Marlina, Hukum Penitensier.Bandung : Refika Aditama, 2011, hal.73.
organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan.7 Hal-hal di ataslah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kebijkan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur dan Penerapan Narkotika(Analisis
Undang-Undang No.35 Tahun 2009
Putusan
No.41/Pid.Sus.A/2012/PN.PSP;
Tentang Putusan
No.770/Pid.Sus/2011/PN.Psp. dan Putusan No. 229/Pid.B/2012/PN.Jpr)
B. PERMASALAHAN Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 1.
Bagaimana Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Di bawah Umur Dari Perspektif UndangUndang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2.
Bagaimana Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Terhadap Anak Pelaku
Penyalahgunaan
No.41/Pid.Sus.A/2012/PN.PSP,
Narkotika Putusan
Dalam
Putusan
No.770/Pid.Sus/2011/PN.Psp.
dan Putusan No. 229/Pid.B/2012/PN.Jpr?
7
Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang : UMM Press, 2009, hal.67.
C.
METODE PENELITIAN
1.
Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian yuridis normatif. Dalam hal penelitian yuridis normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. 2.
Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, data sekunder
diperoleh dari : a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika meliputi kasus dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Pengadilan Negeri Jayapura (Putusan No No.41/Pid.Sus.A/2012/PN.PSP, Putusan
No.770/Pid.Sus/2011/PN.Psp.
dan
Putusan
No.
299/Pid.B/2012/PN.Jpr), buku-buku karya ilmiah dan beberapa sumber ilmiah dan beberapa sumber ilmiah serta sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya. 3.
Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah
ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti, buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teoriteori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 4.
Analisis data Secara umum ada 2 (dua) metode analisis data yaitu metode kualitatif dan
metode kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif, dimana data yang berupa asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum dianalisis secara kualitatif. D. HASIL PENELITIAN 1. Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dari Perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang
sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.8 Kebutuhan untuk mengaitkan usaha-usaha penanggulangan kejahatan (yang nantinya terumuskan dalam suatu kebijakan Kriminal) dengan Politik Sosial adalah wajar karena pada hakikatnya tujuan daripada Kebijakan Kriminal itu adalah Kesejahteraan Masyarakat, dengan kata lain, politik kriminal adalah merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan politik “Politik Kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yakni penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kesejahteraan dan pidana lewat media massa. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu : lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “ non penal ” (bukan / di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.9 a.
Kebijakan Penanggulangan Penyalahguna Narkotika yang Dilakukan Anak dari Perspektif Undang-Undang No.35/09 tentang Narkotika 8
Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997,
hal.72. 9
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung :Alumni, 1981, hal. 118.
Adanya Alasan Penghapus Penuntutan Penyalahguna Narkotika (Pasal 55 dan 128).
Terhadap
Anak
Pelaku
Kebijakan yang diambil berkaitan dengan penanganan pecandu narkotika terhadap anak dibawah umur di dalam Pasal 55 yang mewajibkan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Ketentuan akan pelaporan terhadap pecandu yang belum cukup umur ini di pertegas dalam Pasal 128 dengan unsur-unsur: a. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur b. Sengaja tidak melapor Dalam ketentuan Pasal 128 terlihat bahwa adanya kekhususan yang diberikan
kepada anak pelaku penyalahguna narkotika, yaitu apabila
orangtua/wali mereka(anak pecandu narkotika)
melaporkan
kepada pusat
kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah, bahwa mereka adalah pecandu kepada maka anak pecandu narkotika tidak dapat dituntut pidana (Pasal 128 ayat 2) Rehabilitasi Menjadi Kewajiban yang Dijatuhkan Untuk Para Pecandu ( Pasal 54 ) Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika ini merupakan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui langkah non-yudisial, dalam undang-undang narkotika juga diberikan upaya non-penal lainnya yaitu . Pasal 1 angka 16-17 menyatakan bahwa
rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu Rehabilitasi Medis yang adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu
untuk membebaskan pecandu dari
ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial yang adalah suatu
proses
kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada
penjelasan pasal 58 menegaskan Rehabilitasi sosial dalam
ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Sanksi Yang Diterapkan Berbeda Untuk Setiap Golongan Dan Jenis Narkobanya Perumusan Pidana dan Jenis Pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 200910 • Perbuatan Melawan Kategori Kategori Kategori Kategori Hukum Jenis
I
II
III
IV
4-12 tahun
4-12 tahun
5-15 tahun
5-15 tahun
5-20 tahun
5-20 tahun
5-20 tahun
5-20 tahun
X
3-10 tahun
4-12 tahun
4-12 tahun
5-15 tahun
5-20 tahun
5-15 tahun
2-7 tahun
3-10 tahun
3-10 tahun
5-20 tahun
5-15 tahun
5-15 tahun
Berat
Mengakibat
Mengakibat
Pidana Pidana Penjara Golongan I
Golongan II
Golongan III
Penjara Seumur Hidup/mati
10
X
Berat lebih
H. Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika,. Jakarta: Rineka Cipta, 2012,hal.259.
Narkotika Gol.I
1 kg/ lbih 5 btg pohon
melebihi
kan org lain mati/cacat permanen
kan orang mati/cacat permanen
X
X
Berat melebihi 5 gram
X
X
X
X
X
5 gr
Narkotika Gol.II Narkotika Gol.III
Pidana Denda Narkotika Gol.I
Denda 800 Jt-8 M
Narkotika Gol.II
Denda 800- Denda 1M- Denda 1M10M denda 10M denda 8M max+1/3 Max+1/3 Denda max+1/3
X
Denda 600JT- 5M denda max+1/3
Denda 800JT 8M dendamax+ 1/3
Denda 800JT- 6M
X
Denda 400JT- 3M denda max+1/3
Denda 600JT- 5M denda max+1/3
Denda 600JT- 5M denda max+1/3
Narkotika Gol.III
Ketentuan sanksi pidana di atas juga berlaku untuk anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, karena tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Bila merujuk pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka ketentuan di atas akan dikurangi setengahnya sebagai penerapan sanksi untuk anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Ketentuan ini terlihat dari Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan pidana penjara yang dapat di
jatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. b. Kebijakan Penanggulangan Penyalahguna Narkotika yg dilakukan oleh anak dari perspektif UU No.11/12 Pemidanaan Hamel menyatakan pemidanaan (menjatuhkan pidana) itu dibenarkan, sepanjang tujuannya untuk menertibkan hukum, diputuskan dalam batas-batas yang dibutuhkan, dalam rangka sebagai upaya menginsyafkan terpidana, dilakukan melalui penelitian yang matang tanpa melanggar hak asasi manusia yang hakiki.11 Namun di dalam pasal 70 undang-undang sistem peradilan pidana anak menunjukkan betapa anak harus di hindari dari pada pemidanaan. Dan anak yang dapat dapat dikenai pidana hanya anak yang telah berumur 14 tahun, anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 14 hanya dikenakan sanksi berupa tindakan (Pasal 69). Adapun jenis pidana yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana antara lain terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71). Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.
11
Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal.178.
Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Selain itu undangundang sistem peradilan pidana anak menyajikan adanya upaya pidana diluar lembaga peradilan, diantaranya: (Pasal 75) 1. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; 2. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau 3. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dalam hal ini terlihat adanya upaya pidana yang tidak mempidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika guna pemakaian untuk diri sendiri (ayat 3). Karena pada realitasnya peradilan pidana sebagai sarana penaggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan diriya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural”.12 Pengaturan penjara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun yang disebut sebagai anak nakal dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diatur khusus juga di dalam Pasal 79. Pembatasan kebebasan hanya boleh diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan
12
Kusno Adi,Op.Cit.,hal.56.
terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
Penyelesaian Secara Diversi Undang-undang
Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa
diversi adalah wajib diupayakan oleh para penegak hukum, ini terlihat dari Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Dari uraian pasal tersebut, terllihat bahwa dari tingkat kepolisian sudah diterapkan kebijakan yang bersifat non-penal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) Undangundang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Melalui ketentuan di atas maka dapat dilihat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan oleh anak memenuhi kriteria di atas, karena berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkotika, ancaman tertinggi untuk pelaku tindak pidananya (dewasa) adalah 4 Tahun, dan bila ancaman pidana tersebut dikaitkan dengan Anak sebagai pelaku tindak pidananya, berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang
diancamkan terhadap orang dewasa. Hal ini mengakibatkan ancaman hukuman maksimal yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah 2 tahun. Berdasarkan penjelasan ketentuan pasal diatas maka sebenarnya setiap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bukan merupakan tindak pidana pengulangan, haruslah diselesaikan dengan melalui cara diversi berdasarkan undang-undang ini. Karena diversi ini lebih menekankan kepada mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada
keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dan keberadaan diversi ini
bukan bertujuan untuk mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang menaati hukum.13 Dengan adanya ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini (mulai efektif digunakan juli 2014) khususnya tetang pelaksanaan wajib diversi (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012), maka memberikan peluang lebih besar kepada para penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak melalui proses peradilan pidana namun memberikan kesempatan lebih besar untuk memperhatikan kesejahteraan anak melalui pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
13
Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan..Op.Cit,hal.11.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan No:770/Pid.Sus/2011/PN.Psp; Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan No: 41/Pid.Sus.A/2012/PN.PSP dan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No: 229/Pid.B/2012/PN.Jpr) Tabel Putusan-putusan Pengadilan Negeri yang dianalisis No. Putusan
Pasal yg Didakwakan No.770/Pid.Sus/20 • Psl 115 UU 11/PN.Psp No.35/09 jo 56 KUHP • Psl 111 UU No.35/09 jo 56 KUHP • Psl 127 UU No.35/09 jo 56 KUHP No.41/Pid.Sus.A/2 • Psl 115 jo 132 012/PN. PSP UU No.35/09 • Psl 111 jo 132 UU No.35/09 • Psl 127 UU No.35/09 jo 55 KUHP No.229/Pid.B/201 • Psl 111 No.35/09 2/PN.Jpr • Psl 127 No.35/09
Requisatoir
Putusan dan Sanksi Psl 115 UU Psl 127 UU No.35/09 jo No.35/09 jo 56 56 KUHP KUHP; mengembalikannya pada orang tua
Psl 127 UU Psl 127 UU No.35/09 jo No.35/09 jo 55 55 KUHP KUHP; Penjara 2 bulan
Psl 111 Psl 127 No.35/09; No.35/09 Penjara 8 bulan
Dari 3 kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga kasus tersebut para penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini kerap dilakukan bersama-sama dengan teman-teman sepermainannya. Di sini terlihat para pemakai yang masih duduk dibangku sekolah memperoleh narkotika tersebut dari teman maupun atas petunjuk temannya. Ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan pergaulan sangat berperan vital dalam kasus ini.
Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika dan Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum yang menjunto pasal-pasal dakwaannya dengan Pasal 56 mengakibatkan tuntutannya berkurang hingga sepertiga (Pasal 57 ayat (1) KUHP). Hal ini tentu bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Narkotika sendiri, yang mengatur tentang hal membantu (Pasal 132 Undang-undang Narkotika) menyatakan menghukum sama mereka yang membantu melakukan tindak pidana narkotika dengan pelaku tindak pidana narkotika. Di sini terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan menjunto dakwaannya dengan Pasal 56 KUHP, berakibat meringankan sanksi yang akan diterima oleh terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri dikaitkan dengan Tuntutan Pidana JPU Requisitoir adalah suatu pembuktian tentang terbukti ataupun tidak terbuktinya surat dakwaan. Requisitoir berisikan tuntutan hukuman atas yang telah didakwakan terhadap terdakwa. Requisitoir dibacakan oleh jaksa penuntut umum setelah pemeriksaan alat bukti dan sebelum pembacaan pledoi dalam tahapan persidangan di pengadilan dalam kasus pemeriksaan biasa. Dari ketiga kasus di atas terlihat hakim memutus para terdakwa yang masih di bawah umur dengan pidana yang lebih ringan dibandingakan dengan tuntutan
jaksa
penuntut
umum,
ini
menunjukkan
hakim
masih
mempertimbangkan para pelaku yang masih di bawah umur yang cenderung belum mengerti dan belum dapat bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Hakim masih cenderung menggunakan pidana penjara
sebagai upaya akibat dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
E. PENUTUP 1. KESIMPULAN Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat
ditarik beberapa
kesimpulan yakni: 1. Kebijakan yang diterapkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bila ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahgunaan
narkotika
dari
proses
anak si pelaku tindak pidana penyidikan,
penyelidikan,
penuntutan, ataupun ketika bersidang dipengadilan sampai dengan penerapan sanksi pidananya. Bagi anak di bawah umur yang menggunakan narkotika yang masuk kategori pecandu memiliki kekhususan tersendiri dalam Undang-undang Narkotika (Pasal 128), ini merupakan kewajiban dari orang tua sipencadu agar melapor, agar anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika akhirnya tidak dapat dituntut/hapus tuntutan pidananya. Kebijakan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dari tahap penyelidikan sampai dengan pembimbingan anak setelah proses peradilan berjalan diatur oleh Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (berlaku efektif juli 2014 dan saat ini masih menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, di dalam undang-undang ini sendiri mengatur tentang bagaimana sikap dan perlakuan yang diperbolehkan dilakukan penyelidik dan penyidik kepada anak pelaku tindak pidana, bagai mana sikap penuntut umum, dan bagaimana proses pengadilan yang dilaksanakan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika. Dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bagaimana penerapan sanksi yang sesuai untuk anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika. Kebijakan lain yang ditemukan di dalam Undang-undang
sistem
Peradilan
Pidana
Anak
ini,
memberikan
kesempatan bagi anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diproses secara diversi agar tidak melibatkan anak kedalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit untuk anak di bawah umur. 2. Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dengan nomor register 770/Pid.Sus/2011/PN.Psp; dan 41/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp, serta putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor register 229/Pid.B/2012/PN.Jpr. merupakan bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkotika, namun putusan hakim untuk ketiga putusan tersebut adalah berbeda-beda. Untuk putusan Nomor: 770/Pid.Sus/2011/PN.Psp; hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan mengembalikan
mereka kepada orangtuanya masing-masing; pada putusan dengan nomor register 41/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp hakim menjatuhkan sanksi 2(dua) bulan penjara untuk para terdakwanya, dan pada putusan dengan nomor register
229/Pid.B/2012/PN.Jpr.hakim
memutus
terdakwa
dengan
menjatuhkan sanksi selama 8 (delapan) bulan penjara. Dari ketiga kasus di atas, hakim sama-sama memutus para pelaku penyalahguna narkotika dengan pasal penyalahgunaan narkotika yaitu Pasal 127 Undang-undang Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa hakim masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya. 2.Saran 1. Masih perlu ditingkatkan fungsi peraturan serta penerapan hukum oleh hakim, dan juga sosialisasi terhadap aparat penegak hukum serta masyarakat tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak agar terbentuk kerjasama yang terpadu antara masyarakat dan aparat dalam rangka memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai penerus bangsa. Disamping itu pula diperlukan pendekatan terhadap sistem pertanggungjawaban dilihat dari aspek kejiwaan yang masih labil dari pada anak-anak terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. 2. Terkait
penerapkan
pidana
hendaknya
para
penegak
hukum
memperhatikan anak adalah korban dari pada lingkungan sekitarnya
khususnya orang tua dan pergaulannya, oleh karena itu sistem pemidanaan yang memfokuskan kepada teori pembalasan kurang tepat diterapkan dalam hal ini, karena anak-anak yang masih labil sebenarnya belum mengerti apa yang sedang dan akan terjadi terhadap kegiatan yang sedang mereka kerjakan. Jadi, pemberi hukuman baiknya memberikan rehabilitasi kepada pecandu narkotika yang masih dibawah umur dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. 3. Para orang tua diharapkan pula dapat memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak dan pengawasan yang baik kepada mereka, karena anak mendapatkan semua pengetahuan dan pelatihan diri dari rumah, sehingga dengan adanya campur tangan dari orangtua anak dapat terhindar dari jerat narkotika karena telah merasa nyaman dan tidak perlu mencari kesenangan ditempat lain.
DAFTAR PUSTAKA Buku : Adi, Kusno. 2009. Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang : UMM Press __________. 2009. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang: UMM Press Adisti,Susi. 2002. Belenggu Hitam Pergaulan. Jakarta : Restu Agung Afiatin,Tina. 2008. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI. Yogyakarta :Gajah Mada University Press Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta : Kencana Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Grafindo Persada Dirjosisworo, Soedjono. 1983. Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana. Bandung: Tarsito Hadisuprapto, Paulus. 1997. Juvenile Delinquency. Bandung : PT Citra Aditya Bakti Kansil,CST. 1983. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta :PN Balai Pustaka Kusumah, Mulyana W.1988. Kejahatan dan Penyimpanga. Jakarta : Yayasan LBH Jakarta L, Dwy Yanny. 2001. Narkoba Pencegahan dan Penanggulangannya. Jakarta :PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Lamintang, PAF. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti Mahfud,Moh. 2010. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers Makarao, Moh.Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung : Refika Aditama _______. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Medan : USU Press _______. 2011. Hukum Penitensier. Bandung : Refika Aditama Mulyadi, Lilik. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju ____________. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung : PT Alumni Mulyadi, Mahmud. 2008. Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press Prakoso, Djoko. 1987. Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin. Kejahatn-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara,Jakarta: Bina Aksara Poernomo, Bambang. 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakata.Jogjakarta :Liberty
Purwadadarinta, WJS. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Batavia : Balai Pustaka Ramali, Med. Ahmad dan K. St. Pamoentak. 1996. Kamus Kedokteran. Jakarta : Djambatan Reksodiputra, Mardjono. 1995. Pembaharuan Hukum Pidana Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum. Jakarta : (d/h Lembaga Kriminologi) UI Sadhi Astuti,Made. 2003. Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak. Malang: Universitas Negeri Malang Saherodji, H.Hani. 1980. Pokok-Pokok Kriminologi. Jakarta: Aksara Baru. Siswanto,H. 2012. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika. Jakarta: Rineka Cipta Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung :Alumni Sujono, AR. dan Bony Daniel. 2011. Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika Supramono, Gatot. 2004. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta : Djambatan Soesilo,R. 1988. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia Soetodjo,Wagita. 2005. Hukum Pidana Anak. Bandung :Refika Aditama Wadong, Maulana Hassan. 2000. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Grasindo Waludi. 2003. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Djambatan Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju Sumber Undang-undang : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sumber Internet : http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/1 13 Alasan Menjajal Narkoba. diakses tanggal 17 oktober 201 Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja, diakses tanggal 17 oktober 2013. http://danangkyend.blogspot.com/2013/01/jakarta-kota-pengkonsumsinarkoba.html, diakses tanggal 11 september 2013. http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Jut a.Tahun.2012 Pengguna Narkoba 5,8 Juta Tahun 2012. Nina Susilo., diakses tanggal 17 oktober 2013.
http://nasional.sindonews.com/read/2013/08/21/15/773842/22-persen-penggunanarkoba-adalah-pelajar. 22 persen pengguna narkoba adalah pelajar. Andika Prabowo, diakses pada tanggal 11 september 2013. http://hai-online.com/Hai2013/Skulizm/SkulizmNews/Pelajar-di-Urutan-KeduaPengguna-Narkoba. Pelajar di Urutan Kedua Pengguna Narkoba!.Sumber :Kompas, diakses tanggal 11 oktober 2013. http://www.metrosiantar.com/2013/semester-i-tahun-2013-51-tersangka-narkobaditangkap/,diakses tanggal 11 oktober 2013. http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/181-efektifitaspenerapan-hukum.html, diakses tanggal 17 oktober 2013. http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Fenomena-Diskresi-VS-Korupsi, penulis Drs. Sofyan Lubis S.H., diakses tanggal 25 November 2013.
