KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH :
VERAWATY MANALU NIM : 060200059
Departemen Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010 Universitas Sumatera Utara
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH :
VERAWATY MANALU NIM : 060200059
Disetujui Oleh: Ketua Departemen Hukum Pidana
Abul Khair, SH.,M.Hum. NIP : 131842854 Pembimbing I
Pembimbing II
Edi Yunara, SH.,M.Hum. NIP:196012221986031003
Dr. Marlina, SH.,M.Hum. NIP:197503072002122002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010 Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyusun skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dimana hal ini merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bentuk tantangan yang harus dihadapi dan akhirnya penulis dapat melewatinya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Seperti kata pepatah yang menyatakan “Tiada Gading Yang Tak Retak”, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Abet Nego Manalu yang menginginkan kami semua anak-anaknya menjadi orang yang berhasil dan Ibunda Tercinta Renti Sitohang, terimakasih atas kasih sayang, doa-doa, perhatian yang dengan keikhlasan telah memberikan dukungan dan
Universitas Sumatera Utara
didikan kepada penulis, sehingga penulis belajar hidup mandiri, dewasa dan memahami arti kasih sayang yang sesungguhnya. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Edi Yunara, SH.,M.Hum., selaku Dosen pembimbing I berkat pertisipasi dan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus, penulis sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Marlina, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II. Berkat kesabaran dan pengabdian beliau dalam membimbing serta kesediaan waktu beliau untuk mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat bersemangat menyalesaikan skripsi ini dan berjuang dalam hidup ini demi tercapainya cita-cita yang luhur dan mulia. Pengabdian beliau mengingatkan penulis akan semboyan “Guru Adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, yang menjadi pelita dalam kegelapan, laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Semoga baktimu tetap abadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, banyak pihak yang telah berperan penting dalam membantu penulis menyelesaikan kuliah dan penyelesaian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr.Runtung, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH.,M.Hum., sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH,M.Hum., sebagai pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
4. Bapak Muhammad Husni, SH., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Abul Khair, SH.,M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Sumatera Utara. 6. Ibu Maria Kaban, SH.,M.Hum sebagai Dosen Wali yang telah membimbing saya selama ini. 7. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adek-adek penulis yang sangat penulis kasihi dan sayangi, yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, Nelly Syah Putri Manalu, Johannes Rojer Manalu, Ervina Manalu, Epolina Manalu, Maria Folla Manalu. 8. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara . terimakasih atas semua ilmu yang Bapak/Ibu dosen berikan selama ini, semoga ilmu itu dapat menjadi batu loncatan menuju kesuksesan bagi penulis. 9. Seluruh Bapak dan Ibu guru yang telah berjasa mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam mengarungi dunia pendidikan mulai dari SD (SD N 173387 Simamora Nabolak), SMP (SMP N 1 Pagaran), SMA (SMA N 1 Pagaran). 10. Seluruh teman-teman penulis yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang memberikan dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini (Puji, Henny, Adi, Dea, Gishela, Fitri, Titin, Mey, Agnes, Vera Aruan, Verithety, Jupenris, Jenny, Jimmy, Imelda, Albert, David, Iuth, Debora, dan seluruh temen-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu).
Universitas Sumatera Utara
Medan, Februari 2010 Penulis
Verawaty Manalu
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................. v ABSTRAKSI ................................................................................................................ vii BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................... 1 A. B. C. D. E.
Latar Belakang ................................................................................... 1 Perumusan Masalah ........................................................................... 6 Tujuan dan Manfaat Penulisan ........................................................... 7 Keaslian Penulisan ............................................................................. 8 Tinjauan Kepustakaan ....................................................................... 10 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi ............................................... 10 2. Pengertian Gratifikasi .................................................................. 18 3. Subjek Gratifikasi ........................................................................ 21 4. Objek Gratifikasi ......................................................................... 22 F. Metodologi Penelitian ....................................................................... 24 G. Sistematika Penulisan ........................................................................ 25 BAB II
LATAR BELAKANG PENGATURAN GRATIFIKASI SEBAGAI SALAH SATU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .............................................................................................. 28 A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Di Indonesia .................................................................... 28 1. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP ........................................ 28 2. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ............................................................................ 33 3. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ....................................................................................... 40 4. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ................................................................................... 41 B. Landasan Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi di dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ............................................. 44 1. Landasan Filosofi ....................................................................... 44 2. Landasan Sosiologis .................................................................. 45 3. Landasan Yuridis ....................................................................... 48 Universitas Sumatera Utara
BAB III
PENGATURAN TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .............................................................................. 55 A. Bentuk-Bentuk Gratifikasi ................................................................. 55 B. Unsur-Unsur Setiap Delik Gratifikasi ................................................ 56 C. Batasan Gratifikasi ............................................................................ 70
BAB IV
SISTEM PEMBUKTIAN GRATIFIKASI DALAM KUHAP DAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .............................................................................................. 84 A. Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Menerima Gratifikasi .......................................................................................... 84 B. Sistem Pembuktian Tindak pidana Menerima Gratifikasi Dalam KUHAP ............................................................................................ 88 C. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Dalam UU No. 31 TAHUN 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sanksi Terhadap Tindak Pidana Menerima Gratifikasi ............................... 105 D. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Menerima Gratifikasi ..................... 114
BAB V
PENUTUP ............................................................................................. 118 A. Kesimpulan ...................................................................................... 118 B. Saran ................................................................................................ 122
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 124
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAKSI Edi Yunara, SH., M.Hum* Dr. Marlina, SH.,M.Hum** Verawaty Manalu*** Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, Pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti buruk, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih. Melihat kondisi tersebut yang nyata dalam masyarakat, dan telah menjadi masalah sosial, maka dalam UU No. 20 Tahun 2001 ini, dipandang perlu diatur mengenai gratifikasi tersebut. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah apakah latar belakang pengaturan Gratifikasi ini dalam UU No. 20 Tahun 2001, bagaimanakah pengaturannya, dan bagaimana sistem pembuktiannya. Penulisan skripsi ini mengggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum normatif yang dilakukan pada penulisan skripsi ini dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana menerima gratifikasi. Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Sedangkan objek gratifikasi telas disebutkan dalam penjelasan Pasal 12B, yaitu pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Tindak Pidana korupsi gratifikasi ini ditarik dari delik penyuapan yang diatur dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP. Pembuktian terhadap perkara gratifikasi ini menggunakan 2 (dua) ketentuan, yaitu sistem pembuktian biasa yaitu dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sistem pembuktian terbalik yaitu terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya bukan gratifikasi. * Dosen Pembimbing Satu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. **Dosen Pembimbing Dua Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ***Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
