PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA Hukum Acara Pidana disebut hukum pidana formal, untuk membedakan dgn hukum pidana materiil.
Hukum Pidana Materiil : berisi petunjuk & uraian tentang delik, peraturan tentang syarat2 dptnya dipidana suatu perbuatan dan aturan tentang pemidanaan, serta mengatur kepada siapa & bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Hukum Pidana Formal : mengatur bagaimana negara melalui alat2nya melaksanakan haknya untuk memidana & menjatuhkan pidana. 8/22/2013 2:56 AM
Ngurah Suwarnatha
1
Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana adalah ilmu yang mempelajari peraturan2 yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang2 pidana: 1. Negara mll alat2nya menyidik kebenaran; 2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu; 3. Mengambil tindakan2 yang perlu guna menangkap si pelaku & kalau perlu menahannya; 4. Mengumpulkan bahan2 bukti (bewijsmateriaal) yg telah diperoleh pd penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kpd hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tsb; 5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yg dituduhkan kpd terdakwa & untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. 6. Upaya hk untuk melawan keputusan tsb; 7. Melaksanakan keputusan ttg pidana atau tindakan tata tertib 8/22/2013 2:56 AM
Ngurah Suwarnatha
2
Menurut R Soesilo, Hukum Acara Pidana adl:
Hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilakukan. Hukum acara pidana sebagai bagian dr hk publik, hk acara pidana memiliki arti luas dan sempit. Hukum acara pidana dalam arti luas adl: Hukum acara pidana dipandang dari segi tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak2 dr org2 yg tersangkut paut dengan penyidikan, penuntutan dan mengadili delik. Ngurah Suwarnatha 3
8/22/2013 2:56 AM
Hukum acara pidana dlm arti sempit, adl:
Hukum acara pidana dapat berjalan jika terjadi dugaan adanya pelanggaran undang2 pidana/hukum pidana materiil.
Jadi, hukum acara pidana, adalah hukum yang mengatur bagaiaman tata cara melaksanakan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiil
8/22/2013 2:56 AM
Ngurah Suwarnatha
4
TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA
Hukum
Acara
Pidana
bertujuan
untuk
mencari
kebenaran dan mendapatkan atau se-tdk2-nya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil, adl Kebenaran yg se-lengkap2nya dr suatu perkara pidana dg menerapkan ketentuan hukum acr pidana secara jujur & tepat, dg tujuan u/ mencari siapakah pelaku yg dpt didakwakan melakukan suatu pelanggaran hk.
8/22/2013 2:56 AM
Ngurah Suwarnatha
5
Tiga fungsi hukum acara pidana,
menurut Van
Bemmelen:
1. 2. 3.
Mencari & menemukan kebenaran; Pemberian keputusan oleh hakim; Pelaksanaan keputusan. Fungsi mencari & menemukan kebenaran, merupakan fungsi yang terpenting dalam hukum acara pidana.
8/22/2013 2:56 AM
Ngurah Suwarnatha
6
Tujuan hukum acara pidana mencari & menemukan
kebenaran materiil, menurut Andi Hamzah merupakan tujuan antara.
Artinya ada tujuan akhir, yaitu
Yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, adalah terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.
8/22/2013 2:56 AM
Ngurah Suwarnatha
7
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA
Sebagaimana hukum pidana materiii, hukum pidana formil atau hukum acara pidana juga memiliki asasasas yang menurut Mark Constanzo dengan asasasas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu. Beberapa asas dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut: 1. Asas Legalitas; 2. Asas Difrensiasi Fungsional; 3. Asas Lex Scripta; 4. Asas Lex Stricta
8/22/2013 2:56 AM
Ngurah Suwarnatha
8
Ad. 1. Asas Legalitas
Bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oporlunitas yang berarti: bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. Ad. 2. Asas Difrensiasi Fungsional Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Ad. 3. Asas Lex Scripta bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. 8/22/2013 2:56 AM
Ngurah Suwarnatha
9
Ad. 4. Asas Lex Stricta
bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensinya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Terhadap asas ketiga dan keempat dapatlah dipahami karena karakter dari hukum acara pidana pada hakekatnya adalah mengekang hak asasi manusia.
8/22/2013 2:56 AM
Ngurah Suwarnatha
10
Oleh
karena
itu,
di
satu
sisi
negara
diberi
kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi yang Iain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara expresiv verbis tertuang dalam undang-undang.
8/22/2013 2:56 AM
Ngurah Suwarnatha
11
