TUGAS HUKUM ACARA PIDANA SURAT DAKWAAN DALAM SIDANG PERTAMA Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Pada Mata Kuliah Hukum Acara Pidana
Oleh : Kelompok 3 Ima Apriliani (09411733000131)-pagi B Ujang Setiawan (09411733000014)-pagi A Sugiman (09411733000024)-pagi A Alfian (09411733000095)-pagi A
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG KARAWANG 2011
1
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT
yang Maha
Menciptakan Ilmu Pengetahuan Maha Memelihara alam semesta. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah ini Makalah
Surat Dakwaan Dalam Sidang Pertama ini di buat untuk
memenuhi nilai tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana. Makalah ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah membantu hingga terselesaikannya makalah ini. Akhirnya kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kepada para pembaca berkenan untuk memberikan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.
Karawang 11 Juni 2010 Penyusun
Kelompok 3
2
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... 2 DAFTAR ISI ................................................................................................. 3 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ............................................................................ 4 B. RUMUSAN MASALAH ......................................................................... 4 C. TUJUAN PEMBAHASAN ..................................................................... 4 BAB II PEMBAHASAN A. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN .................................................... 6 B. SYARAT SYARAT SURAT DAKWAAN ............................................ 7 Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat ....................................... 8 Yang Menentukan Surat Dakwaan Batal................................................. 9 C. MACAM-MACAM SURAT DAKWAAN .............................................. 9 D. RANGKAIAN SIDANG PERTAMA ...................................................... 12 BAB III PENUTUP KESIMPULAN ............................................................................................. 19 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 21 DOKUMENTASI .......................................................................................... 22
3
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Hukum acara pidana mempunyai ruanglingkup yang sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berahir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk huku m acara pidana. Apalagi menyangkut perencanaan undangundang pidana. Dalm ruang lingkup pidana yang luas baik hukum pidana substanstif (materiil), maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substanstif (materiil) sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturang yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Dapat dijabarkan secara jelas bahwa tujuan negara dalam menciptakan hukum pidana yaitu untuk tata tertib dan mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta oemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
4
Dalam batas surat dakwaan itu hakim benar-benar tidak boleh puas dengan kebenaran formal.untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak yaitu terdakwa dan penuntut umum begitu juga saksi-saksi yang diajukan keduabelah pihak.
B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa pengertian dari surat dakwaan? 2. Apakah yang menjadi syarat syarat surat dakwaan? 3. Apa saja Macam macam surat dakwaan? 4. Bagaimanakah rangkaian sidang pertama?
C. TUJUAN PEMBAHASAN 1. Untuk Mengetahui arti dari surat dakwaan 2. Untuk mengetahui syarat syarat surat dakwaan 3. Untuk mengetahui macam macam surat dakwaan 4. Untuk mengetahui bagaiman rangakaian sidang pertama
5
BAB II MATERI PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka siding pengadilan. Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiw dan ketentuan KUHAP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan penyidikan” sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan ”. demikian juga istilah “pemeriksaan permulaan” yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan “pemeriksaan penyidikan” oleh KUHAP.
Prinsip Surat Dakwaan
Membicarakan prinsip surat dakwaan harus disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, sebab prinsip yang diatur dalam HIR dan KUHAP terdapat beberapa perbedaan.terutama yang menyangkut pasal 83 HIR, yang menegaskan surat tolakan jaksa bukan merupakan surat tuduhan dalm arti kata yang sebenarnya. Yang membuat surat tuduhan menurut HIR adalah ketua pengadilan negri, yang mempunyai wewenang untuk mengubah isi surat tolakan jaksa. Ketua pengadilan negri tidak terikat pada isi surat tolakan jaksa. Itu sebabnya, system pembuatan surat dakwaan menurut HIR, jaksa sebagai penuntut umum belum sempurna berdiri sendiri, masih berada di bawah pengawasan ketua pengadilan negri. Barangkali disebabkan anggapan bahwa pada masa pembuatan HIR, sebagian besar penuntut umum belum begitu mahir menyusun perumusan yuridis, jika dibandingkan dengan para hakim/ketua pengadilan negri, pada umumnya terdiri dari sarjana hokum. Kalau diikuti ejarah perkembangan pembuatan surat dakwaan, penuntut umum baru berdiri sendiri sejak berlaku UU pokok kekuasaan kejaksaan, UU No.
6
15/1961. pasal 12 UU tersebut menentukan, jaksa yang membuat surat dakwaan (menurut ketentuan itu diberi nama “surat tuduhan”) bukan dilakukan oleh ketua pengadilan negri. Ketentuan pasal 12 UU No. 15/1961 tersebut dipertegas lagi dengan surat edaran bersama Mahkamah Agung dan Jaksa Agung tanggal 20 oktober 1962 No. 6 MA/1962/24/SE. surat edaran dimaksud antara lain menegaskan, pembuatan surat tuduhan (dakwaan) baik dalam perkara tolakan maupun dalam perkara sumir adalah jaksa. Dengan ketentuan pasal 12 dan penegasan surat edaran dimaksud, sejak saat itulah penuntut umum ditempatkan dalam posisi yang sempurna berdiri sendiri. Bagaimana dengan kuhap? Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan (pasal 1butir 7 dan pasal 137). Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut umum”berdiri sendiri” dan sempurna (volwaarding) dalm pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 butir 7 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat (1), kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, Hakim akan memeriksa perkara dan pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan. Namun putusan Hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batasan itu saja (tidak keluar dari konteks perkara yang telah disidangkan) . B. SYARAT-SYARAT SURAT DAKWAAN Surat dakwaan juga disebut surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan.
7
Mengenai syarat surat dakwaan dapat di lihat pada pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat daakwaan. a. Harus memuat syarat formal: Syarat formal yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan: Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa, Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, enis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b. Syarat materiil Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu: Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan, Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (tempus delicti dan locus delicti)
Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat
Pada dasarnya, surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materiil, antara lain: a. surat dakwaan tidak terang seperti yang telah dijelaskan, syarat materiil surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau usur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas yang lengkap unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan. Sehubungan dengan syarat surat dakwaan harus terang, syarat tersebut bukan semata-mata tergantung kepada perumusan unsure delik saja. Sekalipun unsure delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun jika gabungan surat dakwaan bersifat membingungkan karena baik mengenai susunan kumulasinya maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain, surat dakwaan seperti itu batal demi hokum. Hal itu dapat
8
dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 november 1983 Reg. No. 600 K/Pid/1982. b. surat dakwaan mengandung pertentangan antara yang satu dengan yang lain pertentangan isi surat dakwaan menimbulkan “keraguan” bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsure tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit). Disamping itu, surat dakwaan harus merinci secara jelas.
Yang Menentukan Surat Dakwaan Batal
Sesuai dengan prinsip proses persidangan, telah meletakan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya pemeriksaan perkara kepada hakim yang memimpin persidangan. Atas dasarprinsip tersebut yang berwenang menyatakann surat dakwaan batal adalah hakim yang memimpin persidangan. Oleh karena itu, penilaian tentang batal tidaknya surat dakwaan dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan. Uuntuk menjaga cara penilaian yang lebih objektif, hakim lebih baik memeriksa lebih dulu perkaranya secara keseluruhan. Berdasarkan pemereiksaan hakim akan lebih objektif menilai, apakah dakwaan ituterang atau tidak, berpatokan pada penilaian apakah surat dakwaan benar-benar merugikan hak terdakwa melakukan dan mempersiapkan pembelaan. Surat Dakwaan Yang Tidak Menyebut Fakta Suarat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan.hal tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 agustus 1969 no. 36 K/Kr/1968. Namun, meskipun demikian sebaiknya surat dakwaan sedapat mungkin memuat fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan. C. MACAM-MACAM SURAT DAKWAAN 1.
Tunggal Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan,
karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan
9
pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP). 2.
Alternatif Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara
berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya didakwakan Pertama
:Pencurian (pasal 362 KUHP). atau
Kedua
:Penadahan(pasal 480KUHP).
3.
Subsidair. Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari
beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan terates sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. misalnya didakwakan : Primair
: Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),
Subsidair : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal 351(3)KUHP).
10
4.
Kumulatif. Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana
sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tigas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masingmasing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Misalnya didakwakan :
5.
Kesatu
: Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan
Kedua
: Pencurian dengan pernberatan (363 KUHP), dan
Ketiga
: Perkosaan (pasal 285 KUHP).
Kombinasi Disebut
dakwaan
kombinasi,
karena
di
dalam
bentuk
ini
dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan Kesatu. Primair: Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP) Subsidair
: Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP);
Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP); Kedua. Primair: Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP); Subsidair
: Pencurian (pasal 362 KUHP), dan
Ketiga. Perkosaan (pasal 285 KUHP) .
11
D. RANGKAIAN SIDANG PERTAMA
Hakim / majelis hakim memasuki ruang sidang
Tahap pembukaan dan pemeriksaan identitas tersangka : 1.
Yang pertama kali memasuki ruang sidang adalah panitera pengganti, jaksa penuntut umum (perorangan atau tim), penasehat hukum terdakwa dan pengunjung sidang, masing-masing duduk ditempat duduk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2.
Sebagai protokol sidang karena keterbatasan tenaga biasanya dilakukan oleh panitera pengganti, yang mengumumkan bahwa hakim / majelis hakim akan memasuki ruang sidang dengan perkataan kurang lebih sebagai berikut : “ Hakim / Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri “ (Pasal 2 PerMenKeh No.M.06.UM.01.06 Tahun 1983).
3.
Semua yang hadir dalam ruang sidang berdiri untuk menghormati hakim / majelis hakim, termasuk jaksa penuntut umum dan penasehat hukum.
4.
Hakim / Majelis Hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus mulai dari yang terdepan hakim ketua diikuti oleh hakim anggota I (Senior) dan hakim anggota II (Junior).
5.
Hakim / Majelis Hakim duduk ditempat duduknya masing-masing tersebut diatur sebagai berikut : Hakim Ketua ditengah, dan Hakim Anggota I berada disamping kanan dan Hakim Anggota II berada dikiri.
6.
Panitera mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali.
7.
Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut : “Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa perkara pidana
nomor ….(nomor perkara yang bersangkutan)… atas nama terdakwa … pada hari … tanggal …. Dinyatakan dibuka dan TERBUKA UNTUK UMUM “ , diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga).
12
1.
Pemanggilan Tersangka Supaya Masuk Keruang Sidang Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah tersangka telah siap
untuk dihadirkan pada sidang hari ini. Jika penuntut umum tidak dapat menghadirkan tersangka pada sidang hari ini, maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan ditetapkan dengan perintah kepada penuntut umum supaya memanggil dan menghadapkan tersangka. 2.
Jika penuntut umum telah siap untuk menghadirkan tersangka, maka ketua memerinthkan supaya tersangka dipanggil masuk.
3.
Penuntut umum memerintahkan pada petugas agar tersangka dibawa masuk diruang sidang.
4.
Petugas membawa masuk tersangka keruang sidang dan mempersilahkan tersangka untuk duduk dikursi pemeriksaan. Jika tersangka tersebut ditahan, maka biasanya dari ruang tahanan pengadilan keruang sidang dikawal oleh petugas pengawalan, sekalipun demikian tersangka harus dihadapkan dalam keadaan bebas (tidak diborgol). Ini adalah salah satu penghormatan satu asas yaitu Presamtion of Inocence (asas praduga tidak bersalah).
5.
Setelah tersangka duduk dikursi pemeriksaan, hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut :
6.
Apakah tersangka dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa ?
7.
Identitas tersangka (nama,umur,alamat,dan lain-lain) sebagaimana tersebut dalam pasal 155 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya hakim menginggatkan tersangka untuk agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan.
8.
Hakim bertanya apakah tersangka akan didampingi oleh penasehat hukum.
9.
Jika tersangka tidak didampingi penasehat hukum, maka hakim menegaskan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, akhirnya tersangka diberi kesempatan untuk mengambil sikap menyangkut apakah akan maju sendiri, mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasehat hukum yang mendapinginya dengan cuma-cuma (Prodeo). Atau minta waktu untuk menunjuk penasehat hukum sendiri.
13
10. Jika tersangka didampingi oleh penasehat hukum maka selanjutnya hakim menanyakan pada penasehat hukum apakah benar dia bertindak sebagai penasehat hukum tersangka, lalu menanyakan surat kuasa khusus dan ijin praktek advokat, setelah ketua melihat lalu ketua menunjukkan pada hakim anggota perihal dokumen tersebut. 1.
Pembacaan Surat Dakwaan Hakim ketua sidang meminta kepada tersangka untuk mendengarkan secara
seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan pada penuntut umum membacakan surat dakwaan. 2.
Mengenal tata cara pembacaan surat dakwaan ada dua cara, cara pertama jaksa membaca dengan berdiri dan kedua dengan cara duduk, namun yang sering dipakai adalah cara pertama alasannya adalah untuk menghormati sidang. Jika dakwaan panjang maka dapat dibaca bergantian (dalam hal penuntut umumnya lebih dari satu).
3.
Setelah selesai pembacaan surat dakwaan, maka status tersangka seketika itu juga berubah menjadi terdakwa.
4.
Selanjutnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah sudah paham / mengerti tentang apa yang telah didakwakan padanya. Apabila terdakwa tidak mengerti maka penuntut umum harus membacakan kembali.
1.
Pengajuan Eksepsi (Keberatan) Setelah terdakwah menyaakan paham dan mengerti tentang maksud dakwaan,
maka terdakwa puya hak untuk mengajukan eksepsi (keberatan yang menyangkut kompetensi pengadilan. 2.
Tata caranya, hakim memberi kesempatan pada terdakwa untuk menanggapi berikutnya kesempatan kedua diberikan kepada penasehat hukumnya.
3.
Apabila ternyata terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi maka sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian.
4.
Apabila terdakwa/penasehat hukumnya akan mengajukan eksepsi, maka ketua menanyakan pada terdakwa dan penasehat hukumnya pakah sudah siap dengan nota eksepsi.
14
5.
Kalau ternyata terdakwa dan penasehat hukumnya belum siap maka hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan pada sidang kedua, dan sidang di tunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa dan penasehat hukumnya.
6.
Kalau
eksepsi
sudah
siap,
hakim
mempersilahkan
kepada
terdakwa/penasehat hukumnya untuk membacakan eksepsinya. 7.
Pengajuan eksepsi dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.
8.
Apabila eksepsi tertulis, setelah dibacakan maka eksepsi tersebut diserahkan kepada hakim dan salinannya diserahkan pada penuntut umum.
9.
Dalam hal pembacaan surat dakwaan berlaku juga bagi terdakwa dalam membacakan eksepsi.
10. Eksepsi dapat diajukan oleh penasehat hukum saja dalam hal terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya pada penasehat Hukumnya, dapat juga kedua-duanya mengajukan eksepsi menurut versinya masing-masing. 11. Apabila kedua-duanya akan mengajukan eksepsi maka kesempatan pertama diberikan pada penasehat hukumnya. 12. Setelah selesai terdakwa/penasehat hukumnya membacakan eksepsi, hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk memberikan tanggapan atas eksepsi (Replik). 13. Atas tanggapan tersebut, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk memberikan tanggapan sekali lagi (Duplik). 14. Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, hakim meminta waktu untuk memeprtimbangkan dan menyusun “putusan sela”. 15. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan eksepsi tersebut mudah/sederhana maka sidang apat diskors selama beberapa waktu untuk menentukan putusan sela. 16. Tatacara skorsing sidang ada dua macam yaitu;
Cara
1:
Mejelis
hakim
meninggalkan
ruang
sidang
untuk
membahas/memeprtimbangkan putusan sela di ruang hakim, sedangkan penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum serta pengunjung tetap berada di ruang sidang.
15
Cara 2 : hakim tetap berada diruang sidang, jaksa penutut umum, penasehat hukum, dan pengunjung di mohon keluar (cara inilah yang sering dipakai). Apabila hakim berpendapat bahwa pertimbangan memerlukan wkatu agak lama,
maka
hakim
ketua
dapat
menunda
sidang
untuk
mempertimbangkan putusan sela dan akan dibacakan pada sidang berikutnya. 17. Apabila hakim berpendapat bahwa pertimbangan memerlukan waktu agak lama, maka hakim ketua dapat menunda sidang untuk mempertimbangkan putusan sela dan akan dibacakan pada sidang berikutnya. 1.
. Pembacaan/pengucapan putusan sela Setelah hakim mencabut, maka sidang dibuka kembali dengan acara
pembacaan/pegucapan putusan sela. 2.
Tata cara pembacaan putusan sela tersebut dibacakan dan diucapkan oleh hakim ketua sambil duduk dikursinya, dalam hal putusan sela tersebut panjang, dimungkinkan putusan sela dibaca secara bergantian dengan hakim anggota pembacaan amar putusan diakhiri dengan ketokan palu sebanyak 1 (satu) kali.
3.
Putusan sela biasanya menyangkut 3 kemungkinan yang secara garis besarnya sebagai berikut; i. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum diterima, sedangkan pemeriksaan
terhadap
perkara
tersebut
tidak
dapat
dilanjutkan/harus dihentikan. ii. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum ditolak maka sidang perkara tersebut dilanjutkan. iii. Eksepsi terakwa/penasehat hukum baru dapat diputus. 4.
Setelah putusan sela selesai dibacakan hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan.
16
E. CONTOH SURAT DAKWAAN
17
Dalam surat dakwaan diatas telah jelas syarat formil yang tertera dimana ada identitas terdakwa dipaparkan secara lengkap yaitu MARDIANIS BINTI ABU ZAMAR Kasus yang terjadi disini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh ibu mardianis terhadap SURENI IDA YUNESTI kejadian nya yaitu di mol cikampek yang beralamat di desa dauwan timur kecamatan cikampek kabupaten karawang, tepat nya di mol cikampek lantai dasar di depan toko sepatu amora sekitar pukul 21.45 wib pada hari rabu tanggal 8 september 2010 antara ibu mardianis dan ibi sureni ida terjadi pertengkaran mulut yang berahir dengan pemukulan yang dilakukan oleh ibu mardianis kepada ibu sureni ida yang mengakibat kan luka di pelipis sebelah kiri ibu sureni ida. Demikian uraian secara singkat syarat materiil yang ada pada surat dakwaam di atas
18
BAB III PENUTUP KESIMPULAN Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka siding pengadilan. Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiw dan ketentuan KUHAP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan penyidikan” sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan ”. demikian juga istilah “pemeriksaan permulaan” yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan “pemeriksaan penyidikan” oleh KUHAP Mengenai syarat surat dakwaan dapat di lihat pada pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat daakwaan. c. Harus memuat syarat formal: Syarat formal yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan: Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa, Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, enis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. d. Syarat materiil Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu: Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan, Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) a. Surat Dakwaan Biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal berisi satu dakwaan dan perumusan dakwaan tunggal dijumpai tindak pidana yang jelas, tidak ada orang lain yang terlibat, sehingga pelaku maupun tindak pidana yang dilanggar sangat jelas dan sederhana b. Surat Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau” c. Surat Dakwaan Subsidair (Pengganti) adalah surat dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan dari dakwaan pidana yang terberat sampai yang teringan. Pemeriksaannyapun dilakukan menurut skala prioritas yang sudah tersusun. Biasanya terdapat kalimat Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih Subsidair lagi d. Surat Dakwaan Kumulasi adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Dakwaan jenis ini bisa merupakan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus atau kumulasi tindak pidana ataupun gabungan dari beberapa
19
terdakwa karena kumulas terdakwanya karena melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Rangkaian sidang pertama dalam acara pidana a. Hakim / majelis hakim memasuki ruang sidang b. Hakim ketua membuka sidang Sidang Dengan menyebutkan Pengadilan yang memeriksa perkara pidana nomor ….(nomor perkara yang bersangkutan)… atas nama terdakwa … pada hari … tanggal ….Dinyatakan dibuka dan TERBUKA UNTUK UMUM “ , diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) c. Pemanggilan Tersangka agar Masuk Keruang Sidang d. Tahap pembukaan dan pemeriksaan identitas tersangka : e. Pembacaan Surat Dakwaan f. Pengajuan Eksepsi (Keberatan) jika ada dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan jika tidak maka sidang pertama selesai dan dilanjutkan kesidang berikutnya yaitu tahap pembuktian
20
DAFTAR PUSTAKA prof.dr.jur,andi hamzah.2008.hukum acara pidana indonesia.jakarta:sinar grafika
21
DOKUMENTASI
22
