1. HUKUM ACARA PIDANA ADALAH hukum yang mempertahankan bagaimana hukum pidana materil dijalankan KUHAP = UU No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana 2. PRAPERADILAN ADALAH (Ps 1 (10)) wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 3. PRAPENUNTUTAN ADALAH tindakan jaksa penuntut umum untuk memeriksa dan meneliti kembali keseluruhan berkas perkara sebagai persiapan dan kelengkapan jaksa penuntut umum sebelum melakukan penuntutan perkara ke sidang pengadilan 4. PENYELIDIKAN ADALAH (Ps 1 (5)) serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pasal 1 angka 4: PENYELIDIK adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 4 : Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. 5. Pasal 1 angka 2: PENYIDIKAN ADALAH serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. PENYIDIK (Ps 6): a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 6. PRA PENUNTUTAN: tindakan JPU untuk memeriksa dan meneliti kembali keseluruhna berkas perkara yang disampaikan, tindakan mempersiapkan surat dakwaan sebagai persiapan dan kelengkapan sebelum melakukan penuntutuan perkara ke sidang pengadilan 7. TUJUAN PRA PENUNTUTAN : o Untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diajukan/dikirm penyidik apakah sudah lengkap atau belum, o Untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan atau belum untuk dilimpahkan ke pengadlan, dan o Untuk menentukan sikap penuntut umum apakah segera menyusun surat dakwaan sebagai kelngkapan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan 8. ASAS2 YANG ADA DI DALAM ACARA PIDANA : o Asas kebenaran materil
o Asas cepat, sederhana dan biaya murah
Asas cepat :diselesaikan dalam waktu sesingkat2nya
Sederhana : simpel dan tidak berbelit2
Biaya murah :terjangkau oleh semua orang
o Asas praduga tidak bersalah dan asas praduga bersalah
Asas praduga tidak bersalah : asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pudana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu
Asas praduga bersalah :setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sudah dapat dianggap bersalah sekalipun belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu
o Asas inquisitor dan accusatoir
Asas inquisitor: bahwa setiap pemeriksaan yang harus rahasia dan tertutup
Asas accusatoir: asas yang menempatkan tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan melainkan sebagai subjek pemeriksaan
9. BAP harus dibuat dengan baik dan sebenar-benarnya karena di dalam BAP dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya jika hal tersebut telah benar-benar dilakukan dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana. 10. KAPAN SUATU PENUNTUTAN ITU DIANGGAP TELAH ADA? KUHAP tidak menjelaskan hal itu. Dalam hal ini, Moeljatno menjelaskan bahwa yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah: a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya untuk mengadili perkara tersebut. b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab kalau sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut, dan c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya. 11. ASAS LEGALITAS: pasal 1 ayat (1) tiada suatu perbuatan dapat di hukum atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 12. PASAL 137 KUHAP: penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili 13. TERJADINYA DELIK : - Kedapatan tertangkap tangan
- Karena laporan - Karena pengaduan - Diketahui sendiri sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik 14. LAPORAN DAPAT DILAKUKAN OLEH SIAPA SAJA, tetapi pengaduan adalah sesuatu yang dilakukan hanya oleh orang yang terlibat dalam tindak pudana dan tidak dapat dilakukan oleh semua orang 15. PENGADUAN ABSOLUT:hanya dapat dilakukan penyelidikan jika telah ada pengaduan PENGADUAN RELATIF: penyidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan tapi hanya pada tingkat pengdilan diperlukan pengaduan 16. PENANGKAPAN ADALAH (KUHP pasal 1 ayat 20) : Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 17. PENAHANAN ADALAH (KUHP pasal 1 ayat 21) : Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 18. MACAM PENAHANAN (pasal 22) a. penahanan rumah tahanan negara; b. penahanan rumah; c. penahanan kota. 19. …
P16: Kejaksaan menunjuk jaksa peneliti
P18: Polisi menyerahkan berkas kepada jaksa untuk meneliti kembali
P19: Petunjuk kepada polisi untuk melengkapi
P20: Penyidikan tambahan
P21: Berkas tersebut sudah lengkap
P22: Dasar pelimpahan berkas dan tersangka
20. SURAT DAKWAAN ADALAH surat yang dibuat oleh JPU dari hasil penyelidikan yang berisikan kronologis yang tujuannya mengancam terdakwa 21. UPAYA HUKUM 1. Biasa: Verzet (P 214) Banding (P 233 – 243) Kasasi (P 244 – 258) 2. Luar biasa:
Kasasi demi kepentingan hukum (259-262) peninjauan kembali (herziening) 263-269 22. TUJUAN UTAMA SURAT DAKWAAN merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan; dasar pembuktian/analisis yuridis; dan/atau merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. 23. SYARAT FORMAL SURAT DAKWAAN : Identitas terdakwa, Tanggal, Ditandatangani PU. 24. SYARAT MATERIL SURAT DAKWAAN : Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkaptentang tindak pidana yang didakwakan Menyebutkan waktu terjadinya tindak pidana Menyebutkan tempat terjadinya tindak pidana 25. MACAM-MACAM BENTUK SURAT DAKWAAN (Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan). a. Dakwaan tunggal hanya 1 tindak pidana yang didakwakan b. Dakwaan alternatif dibuat untuk menuntut perkara pidana yang terdapat keragu-raguan mengenai jenis perbuatan pidana nya c. Dakwaan kumulasi/kumulatif Dakwaan ini untuk terdakwa yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana d. Dakwaan subsider Disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana e. Dakwaan kombinasi/gabungan Gabungan antara gugatan kumulatif dengan subsidair 26. ALAT BUKTI YANG SAH (PASAL 184) 1. keterangan saksi 2. keterangan ahli 3. bukti surat 4. petunjuk 5. keterangan terdakwa 27. LAMA PENAHANAN PASAL 24-28 no
pejabat penahan
lama
perpanjangan
jumlah
1
Penyidik
20
40
60
2
P.Umum
20
30
50
3
Hakim PN
30
60
90
4
Hakim PT
30
60
90
5
Hakim MA
50
60
110
Total
400
28. FUNGSI PRAPERADILAN ADALAH sebagai pengawas apakah upaya paksa dilakukan dengan sah atau tidak, maupun melakukan tindakan sebagai eksekutif yaitu berhak untuk memanggil dan mengadakan penahanan 29. ALASAN
JAKSA
MEMBUAT
BANYAK
SURAT
DAKWAAN
merupakan
dasar
pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. 30. PELIMPAHAN PERKARA MELIPUTI surat pelimpahan perkara itu sendiri, berkas perkara, surat dakwaan 31. PENYIDIKAN proses pencarian serta pengumpulan barang bukti agar tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, dan agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya 32. TUGAS HAKIM KOMISARIS berwenang menetapkan dan memutus antara lain: sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan serta pembatalan dan penangguhan penahanan sebelum diajukan ke pengadilan. 33. TUJUAN PENCIPTAAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM KUHAP sebagai pelindung HAM terutama mereka yang terlibat dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. - alat kontrol terhadap penyidik / penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya. 34. YANG DIMINTA DARI PENGGANTIAN RUGI DALAM SUATU PERKARA imbalan sejumlah uang 35. YANG BERWENANG MENGAJUKAN PRAPERADILAN ADALAH: tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya penyidik atau penuntut umum pihak ketiga yang berkepentingan 36. CARA MENGAJUKAN PRA PERADILAN: permohonan ketua PN, disertai alasan, Panitera, KPK tunjuk hakim tunggal, 3 hari setelah diterima permohonan, tetapkan hari sidang. (Ps 82 Ayat (1) B KUHAP) 37. DUA JENIS GANTI RUGI DALAM KUHAP: ganti kerugian karena penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah/tdk sesuai dg UU yg berlaku. ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa alasan UU
38. SAKSI MAHKOTA saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan tersangka tadi (biasanya yang paling ringan tuntutannya) diberikan kesempatan u/ menjadi saksi. 39. PEMISAHAN BERKAS PERKARA Adalah apa yang dilakukan Penuntut Umum terhadap suatu perkara (dipisahkan) karena perkara tadi tidak memenuhi unsur pasal 141 KUHAP (dilakukan orang yang sama, tindak pidana bersangkut paut, dan tindak pidana saling berhubungan satu sama lain). 40. MENGAPA BERKAS PERKARA DAPAT DIGABUNG/DIPISAH? Alasan Berkas Digabung (Pasal 141 KUHAP: 1) Perkara tadi dilakukan orang yang sama 2) Tindak pidana bersangkut paut, 3) Dan ataupun tidak bersangkut paut tapi saling berhubungan Alasan Berkas Dipisah PU memeriksa beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa tersangka tapi tidak masuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP tadi.
