STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi Pada BMT Al-Munawwarah Pamulang) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh : SUKRON NIM. 206046103886
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M
STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi Pada BMT Al-Munawwarah Pamulang)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
Oleh : SUKRON NIM. 206046103886
Di Bawah Bimbingan : Pembimbing I
Pembimbing II
Drs. H. Zainal Arifin, M.Pd.I NIP. 195911101991031001
Muh. Fudhoil Rahman, Lc.,M.A NIP. 197508102009121001
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 18 Maret 2011
Sukron
KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah, apa yang ada dan tiada adalah kehendak Allah SWT yang Maha Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Hanya Allah yang telah menyusupkan inspirasi ilmu kepada semua hambanya, dan hanya Allah SWT saja yang boleh sombong terhadap IlmuNya. Berkat petunjuk dari yang Maha Pemberi Petunjuk sajalah skripsi ini bisa diselesaikan oleh penulis. Shalawat dan Salam kepada pemimpin peradaban dunia Nabi Besar Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT untuk menyebarkan kitab yang terjaga keasliannya sepanjang zaman yaitu Al-Qur’an nulkarim. Dengan uswatun hasanahmu lah penulis dapat selalu tegar dan pantang putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini, walaupun tidak sedikit hambatan dan kendala yang penulis hadapi dalam menyelesaikan proses skripsi ini. Hanya dengan rencana Allah SWT sajalah skripsi ini selesai dengan tema ”Stategi pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan usaha kecil dan menengah”. Penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada pihak pihak yang terkait. Secara umum dapat memberikan wacana terhadap masyarakat, dan secara khusus pertama kepada kalangan akademis maupun praktisi yang berkosentrasi pada bidang ekonomi Islam atau lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT. Dalam menjalankan proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak dibantu oleh pihak-pihak yang secara langsung maupun secara tidak langsung membantu melancarkannya. Karena kalau tidak ada dukungan dan bantuan yang diberikan i
penulis sangat menyakini skripsi ini tidak akan terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis untuk memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Orang tuaku, Ibunda Hj. Maspuroh dan Ayahanda H. Kiming. Ini mungkin bukan apa-apa bagi ibunda dan ayahanda, Tetapi semua ini adalah karena jasa-jasamu ini semua adalah berkat do’amu dan tanpa ibunda dan ayahanda aku bukanlah siapa-siapa. 2. Bpk. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Ibu Euis Amalia, M.Ag dan Bpk. Ah. Azharuddin Latif, M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Sekertaris Konsentrasi Perbankan Syariah Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Bpk. Drs. H. Zaenal Arifin, M.Pd.I dan Bpk. Muh. Fudhoil Rahman, Lc., M.A selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dan senantiasa meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan-masukannya,
dan
mengarahkan
sehingga
penulis
dapat
meyelesaikan skripsi ini. 5. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebaikannya mendapat balasan di sisi Allah SWT.
ii
6. Pimpinan dan Staf BMT Al-Munawwarah Pamulang, terutama pak Sutanto Samidjan yang telah menerima penulis untuk melakukan riset dan membantu data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi ini. 7. Seluruh staff karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan hukum, staff dan karyawan Perpustakaan Pusat UIN atas kerjasamanya dalam membarikan pelayanan yang terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. 8. PT Bank CIMB NIAGA (Mikrolaju Karawang) dimana tempat sekarang ini penulis bekerja, terimakasih untuk kang Andria Nugraha, kang Nur Roni Gustiana dan kang Eko Fitrian Nugraha yang telah banyak memberi masukan dan kebaikan hati sudah memberikan izin dan keleluasaan dalam menyelesaikan skripsi dan urusan terkait dengan keperluan skripsi penulis. 9. Terimakasih juga buat sahabat-sahabat di Counter: Jamruddin Furqaan, Iis mulyadi Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu terimakasih atas dukungannya saran-saran dan pengalamannya selama ini. Persahabatan kalian sangat berarti walaupun kadang kala ada sedikit amarah, benci, cekcok dan perbuatan yang tidak meynenangkan tapi itu semua adalah bumbu-bumbu dari persahabatan yang akan kita rindukan dimasa depan. Tiada suatu hal pun yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT saja. Oleh karena itu penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat banyak kekurangan-kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi sangat penulis harapkan untuk menuju dan mendekati kesempurnaan. Akhir kalam penulis mengucapkan banyak terima kasih
iii
dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan berguna untuk kebaikan. Semoga karya ini dicatat sebagai amal baik. Amiin
Jakarta,………….
Penulis
iv
ABSTRAK
STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PAMULANG
SUKRON 206046103886 Penelitian ini tentang strategi pembiayaan BMT Al-Munawwarah Pamulang. Alasan mengapa diteliti, karena strategi pembiayaan BMT Al-Munawwarah Pamulang yang menunjukkan perkembangan dan usia BMT yang sudah relatif lama yaitu 15 tahun,,BMT Al-Munawwarah juga memiliki jaringan kerjasama yang luas. Berdasarkan alasan diatas peneliti berasumsi bahwasannya strategi pembiayaan di BMT AlMunawwarah adalah bagus karena itu peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimanakah strategi pembiayaan BMT Al-Munawwarah Pamulang. Metode yang dipakai peneliti adalah metode penelitian lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang bagaimana strategi pembiayaan BMT Al-Munawwarah diantaranya adalah datang langsung ke tempat calon nasabah, rekomendasi mitra lama, promosi dengan brosur-brosur yang disebarkan ke masjid, jenis usaha yang dibiayai. Sedangkan keunggulan BMT Al-Munawwarah dari segi produknya adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah yang lebih maksimal dan kompetitif serta penekanan pelayanan dan kepercayaan kepada mitra BMT AlMunawwarah.
v
This research is about financing strategies BMT Al-Munawwarah Pamulang. The reason why the investigation, because the financing strategy BMT AlMunawwarah Pamulang which shows the development and age BMT was relatively long: 15 years, Al-Munawwarah BMT also has an extensive network of cooperation. Based on the above reasons the researchers assume Praise be to Allaah financing strategies in BMT Al-Munawwarah is good because the researchers wanted to know how the financing strategy of Al-Munawwarah Pamulang BMT. The method is a method researchers used field research by way of interviews and documentation. Results of research on how the financing strategy of BMT AlMunawwarah them are coming directly to the prospective customer, the old partners recommendation, promotion brochures are distributed to the mosques, the type of business being financed. Meanwhile, Al-Munawwarah BMT advantage in terms of financing their products are, the more leverage murabahah competitive and the emphasis of service and trust to the partners of Al-Munawwarah BMT.
vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………..………. i ABSTRAK ……………………………………………………………………. v DAFTAR ISI …………………………………………………………..…….. vii DAFTAR TABEL …………………………………………………..………..
x
DAFTAR GAMBAR …………………………………………..………..….. xi
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah …………………………………………….1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ……………………..….…..…8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………………………..9 D. Tinjauan Pustaka ………………………………………..…………10 E. Metode Penelitian ……………………………………….................12 F. Sistematika Penulisan ………………...………………..………….16
BAB II KAJIAN TEORI A. Strategi pembiayaan …………………………………….……....…17 1. Pengertian Strategi …………………………………………….17 2. Pengertian Pembiayaan ………………………….…………….18 3. Unsur-unsur Pembiayaan .………………………….…..……...19 4. Jenis-jenis Pembiayaan ……………….……….………………21 5. Tujuan Pembiayaan ………………………. ..…………..……..24 6. Prinsip Pembiayaan Syariah ……..…………………………….26 vii
viii
7. Analisis SWOT ………………………………………………..28 B. BMT ( Baitul Maal wat Tamwil) …………..…..……………….…31 1. Pengertian BMT ……………………………………………….31 2. Tujuan dan Fungsi BMT ………………………………………32 3. Badan Hukum BMT …………………………………………..35 C. Usaha Kecil dan Menengah ………...…………………………..…37 1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah ……………………….37 2. Karakteistik Usaha Kecil dan Menengah ……………………...38 3. Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Indonesia ……… ……………………………………………...40 BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL-MUNAWWARAH A. Sejarah singkat dan Latar Belakang BMT Al Munawwarah ……...41 B. Visi dan Misi BMT Al-Munawwarah .……..…………….………..42 C. Struktur Organisasi BMT Al-Munawwarah ..……………………..43 D. Produk dan Jasa BMT Al-Munawwarah .……………………….…50 E. Pola dan Alur Proses Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada BMT Al-Munawwarah…………………………………...………... F. Prosedur dan Persyaratan untuk Mengajukan Pembiayaan pada BMT Al-Munawwarah …...……………………………………………... G. Reputasi ……………………..…………………………………..…56
viii
ix
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Strategi-strategi Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT AlMunawwarah dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan UKM….........................................................................57 B. Perkembangan Pembiayaan BMT Al-Munawwarah terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Daerah Pamulang …….…….…………….72 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………..………………………82 B. Saran ……..…….…………………………...……………………..85 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL 1. Tabel 4.1 Pertumbuhan Aset ……………………………………………………... 2. Tabel 4.2 Pertumbuhan O/S Funding ……………………………………………. 3. Tabel 4.3 Pertumbuhan O/S Financing …………………………………………... 4. Tabel 4.4 Pertumbuhan Saldo Modal ……………………………………………. 5. Tabel 4.5 Pertumbuhan SHU ……………………………………………………. 6. Tabel 4.6 Pertumbuhan Anggota ………………………………………………… 7. Tabel 4.7 Pertumbuhan Mitra-Bina ……………………………………………… 8. Tabel 4.8 Rasio Keuangan ……………………………………………………….
x
DAFTAR GAMBAR 1. Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Al-Munawwarah Pamulang ………… 44 2. Gambar 3.1 Alur Proses Pembiayaan BMT Al-Munawwarah Pamulang …… 59 3. Gambar 4.2 Tingkat Hasil Investasi Yang Diperoleh Anggota dan Mitra BMT Al-Munawwarah Pamulang …...……………………………………………….. 75
xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Krisis moneter yang terjadi pertengahan tahun 1997 membuat Indonesia menjadi morat-marit, betapa tidak, karena krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi serta pelbagai krisis lainnya yang berpengaruh pada berbagai aspek hidup dan kehidupan bangsa1. Pada saat krisis moneter melanda, perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana liquid yang cukup untuk operasionalnya karena nilai tukar yang turun tajam. Nasabah peminjam mengalami ketidak mampuan untuk mengembalikan dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga yang diterapkan. Kemacetan pengembalian dana pinjaman dari pihak nasabah keperbankan berimplikasi pada ketidakmampuan pihak perbankan untuk mengembalikan dana pinjaman kepada Bank Indonesia. Selain itu perbankan konvensional juga cenderung kurang dalam pengembangan sektor riil dan lebih bermain pada transaksi yang spekulatif berdasarkan nilai suku bunga. Sistem ekonomi kapitalis dengan jargon mekanisme pasar dan persaingan bebas yang kebanyakan diterima dan di anggap final oleh masyarakat dunia ternyata tidak lepas dari kelemahan-kelemahan vital2
1
Juanita, Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Pelayanan Kesehatan, (Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara Digital Library, 2003) 2 Majalah I-Syariah, Demam Syariah di Dunia, edisi September, (Jakarta : 2009) h. 28
1
2
Sedangkan sistem perbankan syariah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bank konvensiaonal yaitu terletak pada sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah konsep yang lazim dan tidak ada keraguan di dalamnya dan hampir seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil3 Oleh karena itu terpuruknya perbankan konvensional menjadi suatu pelajaran bagi pengambil kebijakan moneter untuk mencoba sistem moneter alternatif. Sistem syariah di yakini dapat membantu menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian Indonesia. Para ulama, ahli fiqih dan Isalamic banker dikalangan dunia Islam menyatakan bahwa bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional adalah riba dan riba itu diharamkan. Pernyataan ini menstimulasi pertumbuhan perbankan syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Seiring dengan waktu, perbankan syariah mengalami peningkatan baik dari sisi pertumbuhan asset maupun kuantitas kelembagaan. Perkembangan perbankan syariah yang sangat cepat dalam lima tahun belakangan ini ditandai pula dengan peningkatan penyaluran pembiayaan. Pembiayaan menjadi sangat penting karena faktor pembiayaan inilah yang menjadi kunci perkembangan bank syariah dimasa datang. Idealnya pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad musyarakah dan murabahah dimana keduanya dijalankan dengan sistem bagi hasil. 3
Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah, (Jakarta :2001) h.10
3
Permasalahan yang selalu dihadapi oleh Usaha kecil dan Menengah (UKM) adalah modal atau biaya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses sumbersumber permodalan, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan dalam mencukupi kebutuhan prosedur atau persyaratan perbankan. Untuk itu ada beberapa pertimbangan yang diperlukan dalam membangun sistem pembiayaan, yang mencakup kepentingan usaha kecil dan menengah dan lembaga keuangan. Mengingat faktor persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan pinjaman merupakan hal yang mendasar yang sangat penting dipenuhi oleh sebagian besar usaha kecil, maka faktor ini
menjadi hal yang sangat penting untuk
dipertimbangkan terutama dalam membangun sistem untuk usaha skala mikro. Selain itu juga perlu adanya segmentasi kebutuhan dari masing-masing usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi yang mendominasi lebih dari 75% struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki peranan yang sangat penting baik secara ekonomi maupun sosial politik. Fungsi sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah dan sedang. Sektor ini menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi serta kontribusi dalam perolehan devisa Negara. Secara sosial politik fungsi sektor ini sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan4. Bukan hanya di Indonesia tetapi di Negara 4
Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang. Tantangan dan Prospek (Jakarta:Alvabet, 1999), h.108
4
paman Sam Usaha Kecil dan Menengah juga berperan penting untuk kesetabilan ekonomi, pada tahun 1953, hanya ada lebih dari empat juta usaha kecil. Di tahun 1983, jumlah usaha kecil di Amerika Serikat diperkirakan hampir empat kali lebih besar dari tahun 1953 hanya dalam 30 tahun yang lalu (The Wall Street Journal. 25 Juli 1983 hal. : 13)5 Potensi usaha mikro di Indonesia yang besar menjadi peluang bagi perbankan syariah. Pengamat ekonomi syariah, Agustianto Mingka, menilai penyaluran usaha mikro bank syariah secara mandiri atau lewat linkage harus tetap dilaksanakan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini ada potensi sekitar 40 juta usaha UMKM. "Pembiayaan langsung dengan pendirian unit mikro juga harus didorong karena sekarang ini banyak juga bank asing yang menyerbu sampai level mikro. Bank syariah juga harus gencar dan memprioritaskan pembiayaan ke mikro," katanya. Ia mengakui, terdapat sejumlah kelebihan dan kekurangan dalam penyaluran pembiayaan mikro. Untuk mendirikan unit mikro diperlukan jaringan yang luas dan banyak sumber daya manusia (SDM). Jika melalui linkage program, rekan lembaga keuangan syariah juga harus diseleksi. Fakta menunjukkan bahwa hampir 90 persen pelaku usaha ekonomi berskala kecil adalah umat Islam. Namun ironisnya, dari keseluruhan usaha mikro yang ada, dapat dikatakan umat Islam masih belum memiliki institusi yang kuat, 5
Hary Darmawan, Cara Sukses Merintis Bisnis, (Jakarta : Progres 2004), h. 29
5
mapan, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Untuk itu, pengembangan usaha mikro umat pun harus mendapat perhatian kita semua. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah memberi pelajaran penting tentang kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya. Perekonomian negeri ini ternyata dikuasai sektor korporasi atau usaha besar yang dikuasai segelintir orang. Sementara itu, di sisi lain, pilar pembangunan ekonomi lainnya seperti usaha kecil dan menengah (UKM) tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Perannya seringkali tidak berarti dalam perekonomian nasional. Ironisnya, ketika terjadi krisis, terbukti sektor korporasi tidak mampu bertahan dengan baik. Justru UKM, yang tadinya dianggap kurang berperan dalam perekonomian nasional, terbukti lebih mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis multidimensi tersebut. Dengan fakta tersebut, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sektor ini dengan melahirkan paradigma pengembangan sektor UKM secara lebih serius. Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, nantinya, benar-benar mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini. Hingga tahun 2002, jumlah LKM dari berbagai jenis yang beroperasi secara aktif di Indonesia mencapai sekitar 53 ribu unit. Namun demikian, dari jumlah tersebut, lembaga yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah masih sangat kecil. Jumlah nasabah yang dilayani LKM melebihi 17 juta orang,
6
sedangkan jumlah kredit mikro yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp 16 triliun. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro, dalam upaya mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah ditumbuhkan oleh prakasa dan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai landasan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.6 Keberadaan BMT sudah sangat berkembang dan tesebar di daerah. Menuut Aslichan Burhan Pimpinan PINBUK center (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) menyatakan, saat ini jumlah BMT di Indonesia 3.037 unit dengan total asset Rp.300 miliar dan dana swadaya masyarakat Rp. 264 miliar. Dari 3.037 BMT yang aktif di Indonesia hanya 107 yang memiliki asset diatas 1 miliar, 223 berasset Rp. 500 juta-Rp1 miliar, 1.202 berasset Rp 250 juta-Rp 500 juta, 1.206 berasset Rp 50 juta-Rp 250 juta, dan 299 berasset Rp 50 juta kurang.7 Sekalipun mengalami pekembangan yang cukup baik, namun faktanya BMT masih banyak kendala yang dialami. Salah satunya adalah belum memiliki status landasan hukum yang kuat. Maka dibutuhkan adanya Undang-undang khusus 6
M. Amin Aziz, Pedoman Pendirian BMT, Jakarta, Pinbuk Press, 2004, h, 1 Aslichan Burhan, BMT KUBE Sejahtera : sebuah Model Pengembangn BMT Berbasis Masyarakat Miskin, Makalah Kongres Nasional BMT, Jakarta, 2005, h, 4 7
7
tentang BMT sehingga aturan mainnya menjadi semakin jelas dan dapat dihindari munculnya kecendrungan persaingan yang tak sehat antar BMT ditengah pangsa sejenis. Berbeda dengan perkembangan syariah yang telah memiliki landasan hukum yaitu UU No.10 Tahun 1998. Dari segi formalitas hukum BMT memiliki beberapa alternatif badan hukum yaitu koperasi dalam kelompok simpan pinjam, Yayasan, Paguyuban, maupun Himpunan. Dalam bentuk koperasi, BMT akan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan-pinjam oleh koperasi. Kegiatan usaha simpan-pinjam oleh koperasi yang diatur dalam peaturan pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 diartikan sebagai kegiatan yang menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain anggotanya. Dalam rangka menghimpun dana tersebut koperasi simpan pinjam akan memberikan imbalan yang ditentukan oleh rapat anggota. Pembagian imbalan tersebut berupa bagi hasil.8 Diantara BMT yang sudah terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat kecil menengah adalah BMT Al- Munawwarah. Kehadiran BMT Al-Munawwarah sangat berpengaruh terhadap kegiatan sektor 8
Baihaqi, Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia, Jakarta, Pinbuk, 2000, h 206
8
riil, khususnya di darerah Pamulang. Hal yang tentunya sangat membantu bagi pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan (termasuk dunia perbankan). Sehingga, bagi kita, membangun perekonomian nasional yang kuat, hanya dapat dilakukan manakala institusi ekonomi mikro negeri ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat lain secara keseluruhan. Inilah paradigma yang harus dibangun dan ditanamkan, agar problematika kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di tanah air tercinta ini dapat diatasi.9 Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul “Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al-Munawwarah Pamulang.)”
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah Dalam penulisan karya tulis ini, agar tidak meluas dan mencapai fokus yang diharapkan, maka penulis perlu membuat batasan. Batasan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah bahwa data yang diambil dalam penelitian ini adalah pada BMT Al-Munawwarah.
9
Pembiayaan Mikro Syariah, artikel ini diakses pada tanggal 25 Januari 2011 dari http://sumeleh99.wordpress.com/ Pembiayaan Mikro Syariah
9
Dari pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana strategi BMT Al-Munawwarah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah? 2. Bagaimana perkembangan pembiayaan mikro syariah yang dilakukan oleh BMT Al-Munawwarah kepada Usaha Kecil dan Menengah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif antara pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan pembiayaan usaha kecil dan menengah, dan mengetahui seberapa besar keberhasilan yang dicapai oleh LKMS dalam mengembangkan pembiayaan usaha kecil dan menengah dengan strategi-strategi yang digunakan yang dalam hal ini dilakukan oleh BMT Al-Munawwarah di daerah Pamulang. Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik, lembaga keuangan, dan khususnya penulis sendiri. Bagi pihak akademik memberikan sumbangsih hasil penelitian dan menambah literature kepustakaan mengenai konsep pembiayaan mikro syariah dan pengembangan usaha kecil menengah; sedangkan bagi dunia perbankan syariah memberikan manfaat yang berarti bagi praktisi perbankan syariah dalam mengambil kebijakan pembiayaan mikro pada usaha kecil dan menengah; dan bagi penulis,
10
memberikan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman langsung mengenai pembiayaan mikro syariah dan pengembangan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
D. Tinjauan Kajian Terdahulu Penelitian tentang pembiayaan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah telah banyak dilakukan di antaranya oleh Muhammad Taufiq (2003) dengan judul “membangun sistem pembiayaan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi” yang diterbitkan oleh Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa usaha kecil, menengah dan koperasi mengharapkan terpenuhinya kebutuhan modal dalam waktu yang tepat, dengan persyaratan dan prosedur yang mudah serta dengan biaya yang murah10 Penelitian lain yang mengkaji tentang usaha kecil dan menengah yaitu dilakukan oleh Rosidah (2005) dengan judul “Analisis SWOT Strategi Baitul Maal wat Tamwil dalam Peningkatan usaha kecil dan menengah”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Baitul Maal wat Tamwil sebagai lembaga ekonomi dan keuangan syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat Islam dari jurang kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan pemerataan pendapatan melalui jalur investasi serta penciptaan peluang dengan 10
memberikan
pembiayaan
kepada
usaha-usaha
yang
produktif
Muhammad Taufiq, Membangun Sistem Pembiyaan Bagi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi,(Jakarta: Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, 2003)
11
berdasarkan prinsip kemiteraan dan terciptanya kemandirian dalam berusaha. Selain itu dijelaskan beberapa lembaga keuangan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lapisan bawah terhadap sistem pendanaan yang dapat memberikan bantuan modal untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka, dan sebagai upaya untuk memenuhi keterbatasan pelayanan lembaga yang selama ini yang belum atau bahkan tidak sama sekali mampu menjangkau kebutuhan masyarakat lapisan bawah terhadap akses permodalan Kemudian Herni Murniasih (2003) melakukan penelitian dengan judul “Peranan Perbankan Syariah dalam Membangun Usaha Kecil dan Menengah”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam penyaluran pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah selain aspek permodalan adalah kurangnya jiwa kewirausahaan, terbelakangnya teknis produksi serta lemahnya kemampuan dan pemasaran. Oleh karenanya pola pembinaan, pengawasan, dan pendampingan secara teknis harus selalu dilaksanakan dalam setiap aktivitas penyaluran pembiayaan. Kesulitan pengusaha kecil untuk mengakses kredit usaha kecil disebabkan karena adanya aturan atau adanya tata cara permohonan kredit yang menurut kebanyakan pengusaha kecil dan menengah dirasakan terlalu panjang dan berbelit-belit. Kesulitan untuk mengakses fasilitas kredit semacam itu terutama sangat dirasakan oleh pengusaha kecil yang berada di sektor informal Dari ketiga hasil penelitian tersebut, ditemukan adanya kesimpulan bahwa terdapat peranan antara pembiayaan mikro syariah yang dilakukan oleh
12
perbankan syariah dan BMT terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun dari ketiga hasil penelitian tersebut tidak dibahas strategi lembaga keuangan mikro syariah untuk mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan dari usaha kecil dan menengah untuk mencapai taraf nasional bahkan merambah pasar Internasional.
E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Kualitatif, 1.
Pendekatan Kualitatif Cirri-ciri
penelitian
yang
menggunakan
pendekatan
kualitatif
diantaranya: a. Sumber data bersifat ilmiah, artinya sehari-hari masyarakat; b.
Penelitian sendiri merupakan instrument yang paling penting didalam pengumpulan data dan penginterpretasikan data;
c.
Penelitian kualitatif bersifat pemerian (deskriptif), artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibaca (via wawancara) atau bukan, catatan lapangan foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memodokumen resmi atau bukan dan lain-lain
dan
penelitian
harus
membanding-bandingkan,
mengkombinasikan, dan menarik kesimpulan;
13
d. Penelitian harus dilakukan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu (shaping) atau kasus (studi kasus)11 Langkah pendekatan kualitatif adalah mencari makna, berawal dari fakta, melakukan observasi, mencatat semua fakta secara holistik dan bersifat alamiah (naturalistik). Memahami interpretasi fakta: membuat deskripsi fenomena yang diamati, perumusan generalisasi bersifat teoritis. Skripsi ini mendeskripsikan kesesuaian antara teori yang ada dengan kondisi riil dilapangan. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini pendekatan empiris dengan kajian politik ekonomi. 2.
Jenis Penelitian Corak penelitian menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu
penelitian yang berusaha menerangkan atau menggambarkan peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian pada masa sekarang kemudian dijelaskan, dianalisa dan disajikan sedemikian rupa sehingga menjadi gambaran yang sistematis.12 Dalam hal ini penulis menggambarkan langsung tentang strategi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan UKM dengan mengumpulkan data-data akurat kemudian dianalisis.
11
Burhan Bungin (Ed), Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004),
12
Irwan soeharto, Metode Penelitian social (Bandung : PT Raja Gravindo, 2004), cet.ke-6,
hal.52 hal.35
14
3.
Data Penelitian a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis atau wawancara, dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pejabat BMT Al-Munawwarah yang berwenang. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam buku dan dokumen. Penulis mengumpulkan informasi berupa buku-buku, contoh: buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
4.
Teknik Pengumpulan Data a. Library Research, yaitu suatu metode dengan mengkaji data-data yang diperoleh dari buku-buku, bahan-bahan presentasi, artikel, brosur dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. b. Field Research (lapangan) dengan wawancara, yaitu teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melakukan proses pemecahan maslalah tertentu sesuai dengan data. Teknik yang digunakan adalah berupa interview bebas terpimpin yaitu penulis mangajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian langsung dijawab oleh informan dengan bebas terbuka.13 Dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber dari masingmasing pihak yang bersangkutan.
13
Ibid, hal. 72
15
c. Studi Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada laporan keterangan pihak BMT Al-Munawwarah dan keterangan dokumen lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. 5.
Subjek-Objek Penelitian Subjek adalah BMT Al-Munawwarah Pamulang. Objek penelitiannya adalah strategi yang dilakukan BMT AlMunawwarah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan UKM.
6.
Teknik Pengelolaan Data Pengelolaan data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam kelompok, kategori, dan kesatuan. Pengelolaan data ini dilakukan terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung maupun setelah data terkumpul.14 Adapun teknik pengolahan data adalah deskriptif kualitatif dan teknik penulisannya menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007”.
14
Ibid, hal 71
16
F.
Sistematika Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, secara keseluruhan kelima bab tersebut merupakan satu rangkaian pembahasan yang saling terintegrasi dan saling berkaitan. Dengan demikian sistematika penyusunannya adalah sebagai barikut : Bab I
merupakan suatu pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan secara singkat latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan teknik penulisan, sistematika penulisan.
Bab II
Kajian teori yang terdiri dari dua sub, sub yang pertama menjelaskan masalah strategi pembiayaan yang tediri dari pengertian strategi, pengertian
pembiayaan,
unsur-unsur
pembiayaan,
jenis-jenis
pembiayaan, tujuan pembiayaan, prinsip pembiayaan syariah. Bab III
Gambaran umum BMT Al-Munawwarah, meliputi segala hal yang berkaitan dengan BMT Al-Munawwarah mulai dari sejarah singkat BMT Al-Munawwarah, latar belakang pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa pembiayaan BMT AlMunawwarah, pola dan alur proses pembiayaan usaha kecil dan menengah pada BMT Al-Munawwarah, prosedur dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan pada BMT Al-Munawwarah, Reputasi.
17
Bab IV
Membahas tentang penelitian terhadap data-data yang dikumpulkan dalam bab ini juga membahas strategi yang digunakan BMT AlMunawwarah
untuk
memngembangkan
dan
meningkatkan
pembiayaan usaha kecil dan menengah. Sub yang pertama menjelaskan mengenai strategi-strategi yang dilakukan BMT AlMunawwarah
dalam
mengembangkan
dan
meningkatkan
pembiayaan usaha kecil dan menengah. Sub yang kedua mengenai perkembangan BMT Al-Munawwarah terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah. Bab V
Merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Bab lima juga berisi saran yang sifatnya membangun dan memberi saran atas permasalahan yang telah ditemukan.
BAB II TINJAUAN TEORITIS
A. Strategi Pembiayaan 1. Pengertian Strategi Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu Strategos. Pada saat itu, strategos ditujukan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Sementara dalam ensiklopedia bebas Wikipedia bahasa Indonesia disebutkan, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.1 Dengan adanya arti penting nilai-nilai dan gaya manajemen, dan juga perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis, kita dapat menegaskan kembali gagasan strategi tingkat usaha untuk lebih erat menghubungkan “ masalahmasalah sosial dan etis” dengan “masalah-masalah bisnis” yang tradisional. Strategi tingkat usaha tidak mengharuskan adanya sekumpulan nilai-nilai tertentu, dan juga tidak mengharuskan agar setiap perusahaan “tanggap secara sosial” dengan cara tertentu.
1
Strategi, Wikipedia bahasa Indonesia, “Stategi” Artikel diakses pada 28 Januari 2011 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi
18
19
2. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan yang dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cara angsuran sesuai dengan perjanjian bisa juga berbentuk barang atau berbentuk uang. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang didesain untuk menyediakan informasi baik bersifat keuangan (pendapatan dan biaya) dan non keuangan (kualitas dan produktivitas) bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategik dan pembuatan keputusan operasional memngenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Manajemen biaya juga merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang menunjukan adanya hubungan dengan sistem lainnya seperti sistem desain dan pengembangan, sistem pembelian dan produksi, sistem pelayanan konsumen serta sistem pemasaran dan distribusi.2
2
Drs. Harnanto, M. Soc., Akt. Zulkifli, SE., MM. Manajemen Biaya, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1987, h. 2
20
3. Unsur-unsur Pembiayaan Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti, jadi dengan menyebutkan kata pembiayaan sudah terkandung beberapa arti, sehingga jika kita bicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang tekandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:3 a. Kreditur Adalah orang atau badan usaha milik modal yang memberikan pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. b. Debitur Adalah orang atau badan usaha pemilik modal yang diberi pinjaman. c. Kepercayaan Yaitu suatu sifat yakin pihak pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada masa tertentu, dimasa datang kepercayaan ini diberikan oleh lembaga keuangan karena sebelum dana diberikan sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu yang mendalam terhadap nasabah
3
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010
21
agar dapat mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar pembiayaan yang telah disalurkan. d. Janji Kesanggupan Bayar/kesepakatan Disamping unsur-unsur kesepakatan antara pihak pemberi pembiayaan dengan pihak penerima pembiayaan kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban
masing-masing.
Kesepakatan
penyaluran
pembiayaan
dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani kedua belah pihak. e. Jangka waktu Dalam pembiayaan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu. Adanya jangka waktu tersebut diakibatkan karena ditakutkan nasabah melakukan wanprestasi yang menyebabkan risiko atau kerugian bagi lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan. f. Risiko Faktor risiko kerugian dapat diketahui dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak membayar pembiayaan padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak sengaja yaitu
22
akibat terjadinya musibah seperti kecelakaan atau bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya diakibatkan karena adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan lembaga keuangan (bank) baik risiko yang disengaja maupun tidak disengaja. g. Balas jasa Akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan lembaga keuangan (bank) tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa dalam bentuk bunga, biaya promosi dan komisi serta biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.4
4. Jenis-jenis Pembiayaan Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan masyarakat sangat beragam apalagi dalam perekonomian serta beragamnya jenis usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis pembiayaannya. Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva non-produktif, yaitu: 4
Kasmir S.E., Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet. Keempat, h. 75
23
a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah atau BMT dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut: 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: a) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya.
Dengan
aplikasi
pembiayaan
modal,
pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor. b) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian antara para pemilik dana modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan diantara pihak pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama sebelumnya.
Dengan
aplikasi
pembiayaan
modal
kerja
dan
pembiayaan ekspor. 2) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
24
a) Pembiayaan Murabahah Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara pihak lembaga keuangan dan nasabah dimana lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Dengan aplikasi pembiayaan aplikasi pembiayaan investasi atau barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor. b) Pembiayaan Salam Pembiayaan salam adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Dengan aplikasi pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing. c) Pembiayaan Istishna Pembiayaan pembiayaan istishna adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dengan aplikasi pembiayaan konstruksi, proyek, produk manufakturing. 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:
25
a) Pembiayaan Ijarah Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dengan aplikasi pembiayaan sewa. b) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik wa Iqtina Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepimilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman adalah: pinjaman qardh atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
5. Tujuan Pembiayaan Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti BMT. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan BMT Al-Munawwarah adalah Meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai
26
dan kaidah-kaidah muamalah syar’iyyah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.5 dan untuk memenuhi stakeholder, yaitu6: a. Pemilik Dari sumber pendapatan tersebut, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada lembaga keuangan tersebut. b. Pegawai Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari lembaga keuangan yang dikelolanya. c. Masyarakat 1) Pemilik dana Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. 2) Debitur yang bersangkutan Dengan penyediaan baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk mengadakan barang produksi (barang konsumtif)
5
Hasil wawancara peneliti kepada Sutanto Samidjan, Operation Manager BMT AlMunawwarah, pada hari kamis tanggal 27 Januari 2011 6
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta, 2004, Cet Pertama, h. 1996
27
3) Masyarakat umumnya-konsumen Mereka akan mendapat barang yang diinginkan dengan adanya pembiayaan yang disalurkan kepada para pengusaha. d. Pemerintah Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh BMT dan juga perusahaanperusahaan) e. Lembaga keuangan (bank atau BMT) Bagi lembaga keuangan yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan BMT dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survive dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.
6. Prinsip Pembiayaan syariah Prinsip pembiayaan syariah yang mendasar adalah:7 1. Keadilan Pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana.
7
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010
28
2. Kepercayaan Merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan maupun dalam menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut. Untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut agar dapat berjalan jauh dari prasangka, manipulasi, korupsi dan kolusi maka dibutuhkan informasi yang memadai. Informasi ini menjadi data pendukung yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang proposional. Jenis informasi yang dimaksud antara lain: a. Informasi data nasabah Menyeleksi calon nasabah yang dapat dipercaya untuk memperoleh pembiayaan dilakukan melalui uji kelayakan nasabah. Uji kelayakan bentuknya berupa form pengisian yang memuat data pribadi dan data usaha calon nasabah. b. Informasi data penjualan / pembelian / penyewaan riil Data riil ini menjadi dasar perhitungan dari akad yang sudah disepakati. Dengan demikian tereliminer kerugian baik yang dirasakan oleh debitur maupun kreditur karena pelaksanaan akad dilandasi dengan data riil. Informasi ini bentuknya berupa form isian, yang diisi secara rutin sesuai dengan siklus usahanya oleh nasabah.
29
c. Proyeksi laporan keuangan Proyeksi dari laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari proyeksi arus kas, proyeksi laba (rugi). Proyeksi ini dibuat atas dasar asumsiasumsi yang relatif tetap sepanjang umur usaha yang dibiayai. Sedangkan dalam hukum syariah semua transaksi harus riil. Oleh sebab itu dalam menentukan besaran nominal untuk bagi hasil tidak bisa merujuk pada hasil proyeksi (relatif tetap) tetapi harus merujuk pada transaksi riil (relatif berfluktuasi sesuai dinamika usahanya). d. Akad pembiayaan Akad pembiayaan merupakan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib. Akad ini sebagai landasan hukum syariah bagi transaksi pembiayaan. Akad pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan usaha nasabah.
7. Analisis SWOT Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan ( Strengths ) dan peluang ( Opportunities ), namun secara bersamaan dapat meminimkan kelemahan ( Weknesses ) dan ancaman( Threats ). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan pengembangan
dengan
misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan
30
demikian perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan ( kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling popular untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan Internal Strengtht dan Weaknesses serta lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang ( opportunities ) dan Ancaman ( threats ) dengan faktor internal kekuatan
( strengths ) dan Kelemahan (
Weaknesses ).8 Diagram Analisis SWOT Berbagai Peluang
3. Mendukung Strategi Turnaround
1. Mendukung Strategi Agresif
Kelemahan Internal
Kekuatan Internal
4. Mendukung Strategi Devensif
2. Mendukung Strategi Diversifikasi
Berbagai Ancaman
8
Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 18-19
31
Keadaan 1
: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan
sehingga dapat
memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus digunakan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif ( growth oriented strategy ) Keadaan 2 : Meskipun menghadapi berbagai macam ancaman,perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi Internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi ( Produk/pasar ) Keadaan 3
: Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak, menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.
Keadaan 4
: Ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan Internal.
32
B. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) 1. Pengertian BMT Baitul Maal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-maal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma’na lughawi) baitul maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Baitul maal sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah merupakan kepala Negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan Negara di abad ke tujuh, semua hasil perhimpunan kekayaan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai
33
dengan kebutuhan Negara. Tempat inilah yang disebut bait al-maal, yang pada masa Rasulullah SAW sumber pemasukan bait al-maal adalah 9: a. Kharaj, yaitu pajak tanah b. Zakat yang dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian. c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20% d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari Negara Islam. e. Penerimaan lainya separti kaffarah dan harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris.
2. Tujuan dan Fungsi BMT Tujuan umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya sebagi berikut : 1. Mengidentifikasi,
memobilisasi,
mengorganisasi,
mendorong
dan
mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya. 2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. 9
Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h.16
34
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. 4. Menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai shahibul maal dengan dhu’afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya dan untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya. 5. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. Peran ini menegaskan arti penting prinsi-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil. Keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa fungsi : 1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami.
35
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum. 3. Melespaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya. 4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya masalah dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.
36
3. Badan Hukum BMT Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum resmi. BMT berkembang sebagai lembaga swadaya masyarakat atau kelompok simpan-pinjam. Namun mengantisipasi perkembangan ke depan, status hukum menjadi kebutuhan yang mendesak. Pengguna badan hukum kelompok swadaya masyarakat atau koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga formal yang dijelaskan UU no. 7 tahun 1992 dan UU no. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut undang-undang pihak yang berhimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan BPR, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun prinsip bagi hasil. Dalam peraturan per undang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi. Saat ini oleh pembina-pembina BMT yang ada, BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Selain itu dengan terbentuk koperasi, BMT berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil.10 BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap, pertama dapat dimulai sebagai KSM atau LKM dan jika telah
10
Hertanto widodo, Panduan Praktis Operasional BMT, (Bandung : mizan, 19999), h.81.
37
mencapai modal dasar yang telah ditentukan barulah segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi, KSM atau LKM dengan mendapat sertifikat dari PINBUK. Jika mencapai keadaan dimana para anggota dan pengurus telah siap, maka BMT dapat dikembangkan menjadi badan hukum koperasi. BMT yang telah memiliki kekayaan Rp. 75.000.000 atau lebih diminta atau diharuskan untuk mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi koperasi yang sehat dan baik dilihat dari segi pengelolaan koperasi. Dianalisa dari ibadah yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya tidak saja pada anggota dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT, karena seharusnya BMT berbadan hukum koperasi ini dikelola secara syariah Islam yang penuh dengan nilai-nilai etika Islam. Badan hukum BMT yang sesuai dengan kondisi peraturan yang berlaku adalah koperasi syariah, yaitu sebagai salah satu unit usaha yang dikelola koperasi. Secara organisatoris BMT dibawah badan hukum koperasi. Dalam hal ini pengelola BMT bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Sedangkan pengurus koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota tahunan.11 Adapun lebih singkatnya sebagai brikut : a. BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM atau Koperasi : KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
11
Ahmad Sukamatjaya, “Baitul Maal Wat Tamwil”, 26-28 Desember 2008, (Bogor: yayasan Al-Amin Dharma Mulia), h.10.
38
b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah c. Koperasi simpan-pinjam syariah (KSP-S) d. BMT berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme). Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syariah.
C. Usaha Kecil dan Menengah 1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah Pengertian tentang usaha kecil dan menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan Negara tersebut. Mengenai pengertian atau definisi usaha kecil dan menengah ternyata sangat bervariasi, disatu Negara berlainan dengan Negara lainnya. Dalam definisi tersebut mencakup sedikitnya dua aspek, yaitu aspek penyerapan tenaga keja dan aspek pengelompokan perusahaan tersebut (range of the member of employees), misalnya usaha kecil di
39
United Kingdom adalah jumlah karyawannya antara 1-200 orang, di Jepang antara 1-300 orang, di USA antara 1-500 orang. Departemen perindustrian RI pada tahun 1983 membagi sektor industri dalam tiga kelompok.12 Pertama adalah kelompok industri dasar (Basic Industry). Seperti metal dan kimia. Kedua adalah aneka industri yang menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan teknologi yang sifatnya tradisioanl atau sederhana. Ketiga ialah industri yang mempunyai investasi berupa asset tetap (fixed asset) kurang dari Rp. 70 juta di luar nilai tanah yang dikuasainya. Dengan
berkembangnya
perekonomian
nasional,
pada
tahun
1991
Departemen Perindustrian RI melakukan penyesuaian rumusan pengelompokan industri, yaitu untuk industri kecil dan kerajinan didefinisikan sebagai kelompok perusahaan yang dimiliki penduduk Indonesia dengan jumlah nilai asset kurang dari RP. 600 juta diluar nilai tanah dan bangunan yang digunakannya. Sedangkan Bank Indonesia menentukan batas tertinggi dari investasi, diluar tanah dan bangunan, sebesar 600 juta bagi pengertian industri kecil.13
2. Karakteristik UKM INPRES No. 10 Tahun 1999 mendefinisikan usaha kecil menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai maksimal 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) 12
Tiktik Sartika Partomo, Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 51 13 Ibid., h. 54.
40
Adapun kriteria umum UKM dilihat dari cirri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut:14 1.
Struktur organisasi yang sangat sederhana.
2.
Tanpa staf yang berlebihan.
3.
Pembagian kerja yang “kendur.”
4.
Memiliki hirarki manajerial yang pendek.
5. Aktivitas sedikit formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi memilikinya adalah: a.
Memiliki kekayaan bersih paling banyak RP. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau
b.
Memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar/tahun. Sedangkan untuk kriteria usaha menengah:
a.
Untuk sektor industri memiliki total asset paling banyak Rp. 5 miliar.
b.
Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3 miliar.
14
Ibid., h. 72.
41
3. Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Indonesia Keberadaan usaha kecil di tanah air kita memang mewakili hampir seluruh unit usaha di berbagai sektor ekonomi yang hidup dalam perekonomian kita, karena jumlahnya yang amat besar. Sampai saat ini usaha kecil mewakili sekitar 99,85 % dari jumlah unit usaha yang ada, sedangkan usaha menengah sebesar 0,14% saja, sehingga usaha besar hanya merupakan 0,01%. Dengan demikian corak perekonomian kita ditinjau dari subjek hukum pelaku usaha adalah ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha kecil di berbagi sektor, terutama sektor pertanian dan perdagangan maupun jasa serta industri pengolahan.15 Di masa krisis usaha kecil dan menengah dinilai masih mampu bertahan, karena fleksibilitasnya dan ketidak tergantungannnya pada pembiayaan melalui kredit perbankan. Semasa krisis walaupun banyak UKM yang mengalami kesulitan, tetapi juga masih cukup banyak yang berkembang. Hal ini juga terlihat dari adanya perbaikan posisi usaha kecil dan menengah dalam struktur pembentukan PDB pada saat dan setelah krisis dibanding masa sebelum krisis di mana pangsa UKM dalam pembentukan PDB mengalami peningkatan. .
15
Perkembangan Usaha Mikro, artikel ini diakses pada tanggal 25 Januari 2011 dari http://sumeleh99.wordpress.com/
BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL-MUNAWWARAH
A. Sejarah Singkat dan Latar Belakang BMT Al-Munawwarah Ide dan inisiatif pendirian BMT Al-Munawwarah bermula dari keprihatinan bersama beberapa jama’ah dan pengurus Yayasan Al-Munawwarah, ICMI orsat Pamulang dan beberapa tokoh lingkungan sekitar Pamulang terhadap kondisi pengusaha mikro yang seringkali kesulitan mengakses permodalan guna mengembangkan usahanya sehingga mereka mencari alternatif ‘termudah’ dalam mengakses permodalan yaitu rentenir, walaupun pada kenyataan sebenarnya ketika mereka meminta bantuan terhadap rentenir tersebut justru itulah awal dari keterpurukan usaha mereka. Beberapa pertemuan tokoh digagas guna menindaklanjuti keinginan mulia tersebut. Tidak lama berselang sejumlah calon pendiri bersedia menyertakan dana penggerak dalam bentuk SPK (Simpanan Pokok Khusus) sebagai modal awal operasional BMT. Setelah semua sepakat, maka didirikanlah BMT Al Munawwarah dengan mengambil bentuk KSM -Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai legalitas dan status hukum awal operasionalnya. Tepat pada tanggal 26 Mei 1996, BMT Al-Munawwarah yang beralamat di Komp. Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah Blok A Pamulang 15417 Tangerang-Selatan Banten, bersama 16 BMT baru lainnya diwilayah Jakarta Selatan diresmikan operasionalnya oleh ketua PINBUK Jakarta Selatan H. Ali 42
43
Moeis dan Direktur Bank Muamalat H. Zainul Bahar Noor. Sejak itu BMT AlMunawwarah yang didukung oleh para pendiri dari 2 lembaga yaitu Yayasan AlMunawwarah dan ICMI orsat Pamulang serta 39 perorangan lainnya mulai berkiprah dalam komunitas usaha lapisan ‘grass root’ yakni usaha kecil-mikro.1
B. Visi dan Misi BMT Al-Munawwarah Visi BMT Al-Munawwarah adalah untuk kesejahteraan bersama, yaitu : Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi umat. Misi BMT Al-Munawwarah adalah sebagai berikut : a. Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas. b. Mendorong anggota, mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menabung dan investasi c. Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat luas. d. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan e. Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak serta proporsional dan berkelanjutan.
1
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010.
44
C. Struktur Organisasi BMT Al-Munawwarah Struktur organisasi BMT Al-Munawwarah bisa dilihat melalui gambar 3.1 di bawah ini. Dari gambar tersebut terlihat ada pemimpin cabang yang membawahi kepala bidang operasional, kepala bidang marketing.2 Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Al-Munawwarah Pamulang
Sumber : BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010.
2
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010.
45
a. Anggota Pendiri dan Pengurus BMT Al-Munawwarah untuk pertama kalinya didirikan oleh sebanyak 42 anggota yang terdiri dari 3 lembaga dan 39 dari perorangan. Sebagian besar anggota tersebut telah menyerahkan modal awal sebagai dana penggerak BMT berupa simpanan pokok sebesar antara Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,-. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, sesuai kesepakatan anggota dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), maka batas minimal dan maksimal simpanan pokok anggota (Pendiri) dirubah menjadi Rp.4 juta sebagai batas minimal dan Rp. 15 juta sebagai batas maksimal. Dan kesempatan menjadi anggota BMT akan tetap dibuka dengan ketentuan jumlah setoran simpanan pokok anggota yang baru tersebut. Sampai tahun 2009, mereka yang tercatat sebagai anggota BMT Al-Munawwarah sebanyak 51 anggota yang sebagian besar merupakan masyarakat asli daerah Pamulang (terlampir). Adapun para pengelola BMT Al-Munawwarah sebagai berikut: 1. Murad (Direktur) 2. Sutanto (Manajer Operasional) 3. Samabiyanto (Manajer Marketing) 4. Rausin (Manajer Cabang 01-Depok) 5. Asep Soufian (Manajer Cabang 02-BSD)
46
Pengurus BMT Al-Munawwarah adalah: 1. Drs. H. Achyar Said Kabasaran (Ketua) 2. H. Sukamdi (Sekretaris) 3. Ir. H. Djoko Prabowo Sastrosatomo (Bendahara) Pengawas BMT Al-Munawwarah adalah: 1. Drs. Nadarsjah Mahdur, MM., Ak., CPA. (Ketua) 2. HM. Arief Ismail, MH., MHuk. (Anggota) 3. Prof. Dr. H. Gatot Suradji, MM., MSc. (Anggota) Dewan Pengawas Syariah: 1. Dr. Hj. Euis Amalia, M.Ag (Ketua) 2. Dr. H. Ali Rahmat, LC, MSc (Anggota) 3. KH. Bahruddin (Anggota)
b. Legalitas dan Badan Hukum 1. Status Hukum : Koperasi Syariah 2. Nomor Akta : No.518/26/BH/Dis KUK 3. Nomor Domisili : No.517/42-Kel.PT/2010 4. Nomor NPWP : No.02.289.745.8-411.000 5. Nomor TDP : No.30.08.2.65.00016 6. Nomor SIUP : No.503/000677-BP2T/30-08/PK/VII/2010
47
c. Budaya Kerja Budaya Kerja BMT Al Munawwarah didasarkan pada keyakinan inti yaitu keyakinan dan semangat individu-individu BMT dalam upaya mencapai visi dan menjalankan misi BMT, sedangkan NILAI DASAR yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh BMT yang menjadi kebanggaan dan selalu dijaga untuk mengawal segala keputusan yang telah, sedang dan akan diambil. Adapun keyakinan inti Al-Munawwarah terangkum dalam kata 'ILAHI' :3 1. ISLAH Kami yakin bahwa keunggulan diperoleh dengan cara perbaikan dan inovasi terus menerus 2. LILLAH Kami yakin bahwa semua aktivitas kerja harus dilandasi semata-mata karena Allah SWT 3. AMANAH Kami yakin bahwa semua pekerjaan harus dilakukan dengan penuh kejujuran, dedikasi dan tanggungjawab 4. HISAB Kami yakin bahwa kita harus selalu melakukan intropeksi (muhasabah) atas segala kekurangan dan kesalahan 5. IBADAH
3
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010
48
Kami yakin bahwa semua aktivitas dan kegiatan kerja yang dilakukan akan bernilai ibadah di mata Allah SWT Sedangkan NILAI DASAR BMT Al Munawwarah terangkum dalam kata 'MANTAP' : 1. MANFAAT Berusaha mengkreasi produk dan layanan BMT yang multi-manfaat untuk semua pihak 2. ANTUSIAS Berusaha melayani semua pihak dengan antusias, kesungguhan, dan tanggungjawab 3. NYAMAN Berusaha membuat situasi dan kondisi kerja dan pelayanan yang nyaman 4. TRANPARAN : Berusaha mencitrakan BMT yang transparan, acountable dan dapat dipercaya 5. ADIL Berusaha adil dan seimbang dalam memperoleh dan berbagi keuntungan financial 6. PATUH Berusaha mematuhi dan mentaati regulasi, aturan-aturan dan undangundang yang berlaku untuk BMT
49
D. Produk-produk dan Jasa BMT Al-Munawwarah Baitul-Maal merupakan bagian dari kegiatan CSR (sosial) nya BMT AlMunawwarah yang meliputi: 4 a. Penghimpunan Dana, terdiri dari: 1. Zakat 2. Infaq 3. Shodaqoh 4. Wakaf b. Penyaluran Dana, terdiri dari : 1. Bea-Pendidikan 2. Sumbangan Kemanusiaan 3. Sumbangan Lembaga Keagamaan 4. Sosial Keagamaan
Produk dan layanan diperuntukan bagi nasabah yang mengutamakan prinsip syariah
disertai
kenyamanan,
keamanan,
keleluasaan
dan
kemudahan
bertransaksi. Berbagai produk BMT Al Munawwarah adalah : a. Penghimpunan Dana b. Penanaman Dana c. Jasa Layanan 1. Penghimpunan Dana (Funding) 4
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Brosur Produk, Profil Perusahaan 2010
50
a. Simpanan INSANI (Investasi Syariah Non-Ribawi). INSANI merupakan tabungan berbagi hasil dengan memberikan keleluasaan berinvestasi dengan transaksi yang mudah, cepat, aman dan insyaAllah menguntungkan. Dengan prinsip mudharabah Al-Mutlaqah, simpanan anda diperlakukan sebagai investasi dengan memberi kebebasan penuh pada BMT untuk mengelola dana dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan investasi akan dibagihasilkan antara Anda dan BMT sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. BMT telah mengemas tabungan INSANI dalam beberapa bentuk yaitu: 5 1) SIMAPAN (Simpanan Amanah untuk Masa Depan) 2) SAHAJA (Simpanan Haji Al Munawwarah) 3) TAFAQUR (Tabungan Fasilitas Qurban) 4) SAPITRI (Simpanan Pendidikan untuk Puter-Puteri) 5) TAFADDAL (Simpanan Fasilitas Debet Al Munawwarah) 6) SAHARA (Simpanan Hari Raya) 7) TAZKIAH (Tabungan Zakat-Infaq-Shadaqah) b. Deposito BERKAH (Berjangka Mudharabah) Deposito bekah merupakan investasi dengan nisbah bagi hasil kompetitif dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah dimana debitur memberi kebebasan penuh kepada BMT untuk
5
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Brosur Produk, Profil Perusahaan 2010
51
mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Adapun manfaat dan kelebihan dari deposito ini adalah: 1) Bagi hasil keuntungan atas pengelolaan dana debitur 2) Jangka waktu yang fleksibel yaitu 2, 3, 6, 9 dan 12 bulan sesuai rencana debitur. 3) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan 4) Hasil investasi debitur dapat diambil secara tunai, otomatis dikreditkan ke rekening tabungan atau ditambahkan ke pokok deposito, sesuai dengan keinginan debitur. c. Pembiayaan/Pinjaman dari Pihak Lain Adalah kewajiban BMT kepada pihak lain dalam bentuk hutang pembiayaan atau investasi dengan jangka waktu tertentu. Investor akan mendapatkan bagi-hasil sesuai kesepakatan nisbah yang dimusyawarahkan diawal. d. Penanaman/Penyertaan Modal Penyertaan modal adalah penyertaan yang bertujuan investasi untuk memupuk penguatan modal BMT. Untuk tahap awal produk ini ditawarkan bagi pendiri BMT yang berminat. Penyerta modal akan mendapatkan imbalan berupa deviden tahunan yang ditentukan oleh RAT-BMT
52
2.
Penanaman Dana (Financing)
a.
Sistem Bagi-Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) 1. Pembiayaan Mudharabah :6 Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, disalurkan untuk berbagai jenis usaha halal seperti industri rumah tangga, perdagangan, jasa dan pertanian. 2. Musyarakah : Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, diperuntukan bagi mitra yang telah memiliki usaha produktif halal dan bermaksud untuk menambah modal usahanya. BMT menempatkan porsi penyertaan/sharing dana terhadap usaha mitra.
b. Sistem Jual-Beli (Murabahah) 1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan keuntungan/margin yang disepakati 2. Pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama 3. Diperuntukan bagi Anda yang memerlukan asset berupa barang dan tidak ingin melunasi sekaligus (angsuran dicicil) c. Sistem Jasa (Ijarah Multijasa, Hiwalah, Pembiayaan Pembayaran Rek.Telepon) Pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkan untuk berbagai jenis kebutuhan yang benar-benar halal:
6
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010
53
1. Ijaroh Multijasa : Untuk pembayaran biaya pendidikan,pengobatan,sewa tempat dan lain-lain 2. Hiwalah : Untuk anjak hutang-piutang, dan 3. Pembiayaan Tagihan Rekening Rekening Telepon d. Sistem Pinjaman (Alqard) Al-Qard adalah penyediaan dana pinjaman berdasarkan kesepakatan antara BMT dan Mitra peminjam yang mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistem ini mitra peminjam diperkenankan memberi imbalan kepada BMT tanpa dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT. 3. Jasa Layanan dan Perdagangan a. Transaksi ONLINE, meliputi : 1. Pembayaran Listrik PLN 2. Pembayaran Telpon TELKOM 3. Pembayaran Air PAM-TPJ 4. Pembayaran Angsuran Kredit Motor FIF 5. Pembayaran Tagihan Kartu Kredir CitiBank 6. Pembayaran Tagihan Ponsel PASCA-BAYAR 7. Transfer Antar BANK 8. Pembelian Isi Ulang PULSA
54
b. Unit Usaha GAS & AIR MINERAL UU-GAM merupakan usaha perdagangan retail yang menyediakan kebutuhan rumah tangga berupa gas elpiji dan air minum mineral baik yang galonan maupun kemasan. Adapun jasa layanan unggulan adalah: 1. Fasilitas mikro CARD BMT yang berpungsi sebagai : a. Kartu Penarikan
tabungan nasabah BMT melalui ATM bersama,
BSM, Mandiri, Prima BCA dan Bankcard Malaysia. b. Kartu Belanja diseluruh super/hyper mart melalui jaringan EDC BSM, Mandiri dan prima BCA c. Fasilitas Transfer ke seluruh bank jaringan ATM bersama dan Prima BCA d. Fasilitas Pembayaran tagihan listrik, telepon dan seluler 2. Jasa Layanan transaksi ONLINE BMT meliputi : a. Pembayaran tagihan PLN, TELKOM, PAM, Seluler Pasca- Bayar, Kartu Kredit, Angsuran Motor. b. Transfer Bank c. Pembelian Pulsa Isi Ulang
55
E. Pola dan Alur Proses Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada BMT Al-Munawwarah Adapun pola dan alur proses Pemberian Pembiayaan calon mitra pada BMT Al-Munawwarah sebagai berikut:7 1. Pembiayaan/Pinjaman dari Pihak Lain Adalah kewajiban BMT kepada pihak lain dalam bentuk hutang pembiayaan atau investasi dengan jangka waktu tertentu. Investor akan mendapatkan bagi-hasil sesuai kesepakatan nisbah yang dimusyawarahkan diawal. BMT menerima pembiayaan dari pihak lain dalam bentuk akad mudharabah mutlaqah maupun muqayyadah 2. Penanaman/Penyertaan Modal Penyertaan modal adalah penyertaan yang bertujuan investasi untuk memupuk penguatan modal BMT. Untuk tahap awal produk ini ditawarkan bagi pendiri BMT yang berminat. Penyerta modal akan mendapatkan imbalan berupa deviden tahunan yang ditentukan oleh RAT-BMT 3.
Penanaman Dana (Financing) Sistem Bagi-Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) a. Pembiayaan Mudharabah : Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, disalurkan untuk berbagai jenis usaha halal seperti industri
7
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010
56
rumah tangga, perdagangan, jasa dan pertanian. Dalam pembiayaan mudharabah tidak ada porsi penyertaan/sharing dana dari mitra, total dana pembiayaan total dari BMT. b. Musyarakah : Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, diperuntukan bagi mitra yang telah memiliki usaha produktif halal dan bermaksud untuk menambah modal usahanya. BMT menempatkan porsi penyertaan/sharing dana terhadap usaha Mitra. 4. Sistem Jual-Beli (Murabahah) a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan keuntungan/margin yang disepakati b. Pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama c. Diperuntukan bagi yang memerlukan asset berupa barang dan tidak ingin melunasi sekaligus (angsuran dicicil) 5. Sistem Jasa (ijarah multijasa, hiwalah, pembiayaan pembayaran Rek.Telepon) pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkn untuk berbagai jenis kebutuhan yang benar-benar halal: a. Ijarah Multijasa : untuk pembayaran biaya pendidikan, pengobatan, sewa tempat dan lain-lain b. Hiwalah : untuk anjak hutang-piutang, dan c. Pembiayaan Tagihan Rekening Telepon.
57
6. Sistem Pinjaman Al-Qard Al-Qard adalah penyediaan dana pinjaman berdasarkan kesepakatan antara BMT dan mitra peminjam yang mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistem ini mitra peminjam diperkenankan memberi imbalan kepada BMT tanpa dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT. Alur proses pemberian pembiayaan calon mitra pada BMT Al-Munawwarah sebagai adalah: Hari Pertama, calon mitra bertemu dengan marketing atau marketing datang langsung ketempat usaha calon mitra untuk menawarkan pembiayaan. Biasanya hari itu juga marketing tersebut melakukan survey ketempat usaha dan rumah mitra, namun bisa juga keesokan harinya bila yang bersangkutan sudah ada janji dengan calon mitra lain. Hari Kedua, Survey BMT dirumah, dan ditempat usaha mitra. Pada saat itu umumnya marketing menanyakan segala seluk beluk usaha mitra agar ia paham akan bisnisnya. Kecepatan persetujuan pembiayaan tergantung pula atas keyakinan marketing apakah bisnis mitra prospektif dan menguntungkan. Biasanya petugas juga akan mengambil foto usaha dan jaminan bank yang mitra akan berikan. Sepulang dari tempat calon nasabah, marketing membuat report kunjungan dan menyerahkan report tersebut kepada petugas analis pembiayaan disertai surat
58
permohonan kredit, copy dokumen usaha. Selanjutnya analis akan memeriksa dokumen-dokumen apakah sudah sesuai dan membuat nota analisa. Segala hal yang dia tidak paham, akan ditanyakan kembali kepada marketing. Apabila dokumen telah lengkap dan analis yakin akan usaha calon nasabah, selanjutnya disampaikan kepada komite untuk disidangkan apakah layak diberikan atau tidak.8 Hari Ketiga, kepala cabang, manager pembiayaan, analis administrasi pembiayaan dan marketing melakukan komite pembiayaan. Disini pembiayaan mitra dibahas habis, tentunya tidak jauh-jauh dari hal 5 C. Marketing akan membela dan mempertahankan argumennya agar pembiayaan disetujui. Apabila hasil komite pembiayaan disetujui, selanjutnya analis administrasi pembiayaan akan membuat surat persetujuan kredit yang ditandatangani kepala cabang, selanjutnya marketing akan menyampaikan surat tersebut kepada mitra. Hari Keempat dan Lima, apabila disetujui dan mitra sanggup memenuhi syarat-syarat yang ada pada surat persetujuan pembiayaan maka akan segera diadakan pengikatan pembiayaan. Biasanya mitra akan dihubungi oleh petugas BMT.
8
Hasil wawancara peneliti kepada Sutanto Samidjan, Operation Manager BMT AlMunawwaroh, pada hari kamis tanggal 27 Januari 2011
59
Gambar 3.1 Alur Proses Pembiayaan BMT Al-Munawwarah
MITRA
MARKETING
SURVEY
KELENGKAPAN DOKUMEN
YA (disetujui) 1
ANALISA
YA (disetujui) 2
REALISASI
Sumber: BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)
60
F. Prosedur dan Persyaratan untuk Mengajukan Pembiayaan pada BMT AlMunawwarah Pamulang Layanan pembiayaan diberikan kepada anggota yang sudah menjadi anggota dengan prosedur dan syarat sebagai berikut: 9 a. Telah menjadi anggota minimal 3 (tiga) bulan b. Usaha berdomisili di sekitar kawasan Pamulang c. Memenuhi kewajiban sebagai anggota. Antara lain ialah: 1) Membayar simpanan wajib sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga atau diputuskan dalam rapat anggota. 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha BMT 3) Menaati ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota dan ketentuan lainnya yang yang berlaku dalam BMT 4) Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam BMT Disamping itu pula, BMT Al-Munawwarah mempunyai persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan pembiayaan. Tetapi sebelum nasabah memenuhi syarat-syarat pembiayaan, nasabah harus mengisi form permohonan
9
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010
61
pembiayaan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah calon peminjam memenuhi persyaratan-persyaratan seperti dibawah ini, anatra lain:10 a. Sudah bergabung di BMT minimal 3 bulan b. Usahanya telah berjalan minimal 6 bulan c. Foto copy KTP d. Foto copy Kartu Keluarga e. Domisili sekitar Pamulang f. Memiliki tabungan minimal 10% dari plafon yang diajukan. Tapi, sebelum pihak BMT Al-Munawwarah memberikan pembiayaan, pihak BMT akan menganalisa terlebih dahulu terhadap calon nasabahnya, agar nantinya tidak terjadi kredit macet dan pengembalian pembiayaan tersebut lancar dan usaha nasabah berkembang. Sebagaimana analisa perbankan, BMT Al-Munawwarah juga memberikan analisa 5C kepada calon peminjam. Namun karena pihak BMT Al-Munawwarah menggunakan sistem bagi hasil maka lebih tertumpu pada analisa kelayakan usaha. Analisa tersebut adalah: a. Character Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam dengan tujuan untuk menganalisa kejujuran calon peminjam. Dalam hal ini pihak BMT Al-Munawwarah melakukan proses investigasi terhadap
10
Hasil wawancara peneliti kepada Sutanto Samidjan, Operation Manager BMT AlMunawwaroh, pada hari kamis tanggal 27 Januari 2011
62
tetangga, saudaranya, atau orang-orang yang terdekat dengan si peminjam. Dan BMT Al-Munawwarah juga lebih memprioritaskan bagi laki-laki yang tidak merokok, mereka ini mempunyai nilai lebih di mata BMT. Maka bagi laki-laki yang merokok tidak terlalu di prioritaskan. b. Capacity Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan calon peminjam untuk melakukan pembayaran. Dalam hal ini BMT Al-Munawwarah memberi syarat kepada calom peminjam bahwa usahanya minimal sudah berjalan
6
bulan,
dan
juga
mereka
harus
berpotensi
untuk
mengembangkan usahanya. BMT Al-Munawwarah lebih prioritaskan bagi mereka yang berpendidikan, karena biasanya orang-orang yang seperti itu lebih kreatif dan mempunyai konsep dalam membuka usaha. c. Capital Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Dalam hal ini BMT Al-Munawwarah melihat modal dari dua sisi, selain dari segi materi juga dari segi amanah, artinya sejauh mana calon peminjam dalam memegang amanah yang di berikan pihak BMT untuk mengembangkan usaha.
63
d. Condition Yaitu BMT dalam penyaluran pembiayaan tersebut melihat kondisi ekonomi suatu Negara dan lokasi kegiatan usaha dan secara spesifik mengkaitkannya dengan calon peminjam. e. Collateral Yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon peminjam. Dalam hal jaminan, BMT Al-Munawwarah mensyaratkan jaminan sesuai besar kecilnya jumlah pinjaman. Jika jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 ke bawah jaminannya Ijazah SMA, sedangkan jika jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 ke atas minimal jaminan berupa BPKB. f. Analisa kelayakan usaha Yaitu penilaian terhadap kelayakan usaha calon peminjam. Kegiatan analisa kelayakan usaha pada BMT Al-Munawwarah ini dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari analisa di lapangan yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap kegiatan usaha calon peminjam.
G. Reputasi 1. BANK MANDIRI. Pada tahun 2004 BMT Al-Munawwarah menjadi pemenang penghargaan Mandiri Viesta yang di adakan oleh Bank Mandiri. 2. DINAS
KOPERASI
TANGERANG.
BMT
A-Munawwarah
mendapatkan predikat koperasi berprestasi pada tahun 2007
juga
64
3. TVRI – KEMENEGPORA. Pada tahun 2008 TVRI menyelenggarakan acara talk show dan salah satu narasumber acara FORMULA (Forum Pemuda dan Olahraga) adalah dari BMT A-Munawwarah. 4. KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI & UKM RI, Deputi Bidang Kelembagaan Kop.& UKM Kementrian Negara Koperasi juga memberikan Peringkat Koperasi ‘CUKUP BERKUALITAS’ dengan SKOR NILAI: 326, kepada BMT Al-Munawwarah pada tahun 2009.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Strategi yang Dilakukan oleh BMT Al-Munawwarah dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan UKM di Pamulang Adapun strategi yang digunakan oleh BMT Al-Munawwarah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut: a. Datang langsung ketempat calon nasabah Adalah salah satu strategi BMT Al-Munawwarah untuk mendapatkan nasabah dan membantu para pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang memang
membutuhkan
pembiayaan
untuk
mengembangkan
dan
meningkatkan produktivitas usahanya artinya yaitu dengan mendatatangi satupersatu para pedagang atau pelaku usaha kecil dan menengah tersebut dan menawarkan produk-produk BMT Al-Munawwarah khususnya produk pembiayaan. Adapun langkah-langkah dalam strategi ini antara lain: Pertama,
marketing
mempersiapkan
dibutuhkan yaitu;
65
keperluan-keperluan
yang
66
a. Brosur Merupakan hal yang sangat penting karena brosur ini merupakan senjata marketing untuk memberikan informasi kepada calon nasabah yang akan didatanginya, dengan brosur ini maka si calon nasabah dapat mengetahui bahwa benar adanya bahwa orang yang menawarkan pembiayaan kepadanya adalah marketing BMT Al-Munawwarah, kemudian calon nasabah juga dapat mengetahui produk apa yang ditawarkan kepada mereka. b. Alat tulis Alat-alat tulis seperti ballpoint buku catatan dan lain-lain, yang gunanya untuk mencatat alamat, nomor telpon calon nasabah, mencatat alamat calon nasabah, yang kemudian hari akan di hubungi kembali untuk menanyakan berminat atau tidaknya calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Kedua, marketing mempersiapkan tujuan atau daerah mana yang akan di kunjungi, dalam hal ini para marketing biasanya telah membuat jadwal setiap hari kemana mereka akan menawarkan produk pembiayaan, agar dalam kunjungan mereka tidak terjadi kekeliruan dengan marketing yang lainnya. Ketiga, ketika mereka marketing dijalan mereka mengamati dari setiap pedagang/pengusaha yang akan di datanginya. Artinya marketing langsung menganalisis apakah pedagang yang akan ditawarkannya memiliki prospek
67
yang bagus dimasa depannya atau tidak. Jika mereka yakin dengan usaha yang dimiliki oleh calon nasabah maka mereka pun menawarkan produk pembiayaan untuk pengembangan usaha si calon nasabah, dari informasi yang diberikan oleh marketing haruslah jelas penyampaiannya kepada calon nasabah dan disana diharapkan calon nasabah tertarik dengan presentasi dan penjelasan marketing, dalam hal ini kemampuan berkomunikasi sangatlah penting untuk meyakinkan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan di BMT Al-Munawwarah. Keempat, setelah dua hari biasanya marketing mem-follow up calon nasabah, baik menghubunginya lewat telepon atau bahkan dating kembali untuk menanyakan calon nasabah tersebut setuju atau tidak untuk mengajukan pembiayaan di BMT Al-Munawwarah, jika calon nasabah setuju dan telah menentukan bagi hasil dengan BMT Al-Munawwarah biasanya nasabah telah menyiapkan beberapa data untuk di ajukan kepada BMT Al-Munawwarah untuk di rapatkan layak atau tidaknya calon nasabah ini mendapatkan pembiayaan, tentunya dengan berbagai pertimbangan dan kesepakatan bersama. Adapun hasil keputusan rapat di beritahukan kepada calon nasabah, baik disetujui maupun tidak agar calon nasabah mengerti, jika di terima maka marketing akan mendatangi calon nasabah hal-hal yang harus dipersiapkan untuk keprluan administrasi.
68
Strategi ini digunakan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai promosi BMT Al-Munawwarah kepada masyarakat di daerah Pamulang khususnya di Bukit Pamulang Indah dimana keberadaan BMT AlMunawwarah, dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.1 b. Rekomendasi mitra lama Yaitu dengan cara melihat data-data mitra yang memang sudah dikenal lebih dahulu atau melalui mitra ke mitra yang lain dan saling memberi informasi jika ada mitra yang lain membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha mereka. Biasanya cara ini sering digunakan karena untuk mendapatkan nasabah kemungkinannya cukup besar dengan saling mengenal terlebih dahulu, kemudian marketing menghubungi atau langsung mendatangi tempat usaha ataupun juga bisa langsung dating kerumah calon nasabah ini tentunya dengan persetujuan atas kemauan calon nasabah. c. Jenis usaha yang dibiayai Strategi ini di gunakan untuk menyaring jenis usaha apa saja yang boleh dibiayai oleh BMT Al-Munawwarah, tentunya berdasarkan syariat Islam. Adapun beberapa kriterianya yaitu:
1
Hasil wawancara peneliti kepada Sutanto Samidjan, Operation Manager BMT AlMunawwaroh, pada hari kamis tanggal 27 Januari 2011
69
1. Perdagangan yang halal Pengertian perdagangan dalam kamus wikipedia dapat didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Aktivitas perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai
sistem aktivitas manusia yang
berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.2 Dalam pandangan Islam perdangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.
2
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010
70
Dalam Islam kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah.
Dengan demikian, selain mendapatkan
keuntungan-keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.3 Usaha perdagangan yang didalamnya terkandung tujuan-tujuan yang eskatologis seperti ini dengan sendirinya mempunyai watak-watak khusus yang bersumber dari tata nilai samawi. Watak-watak yang khusus itulah merupakan ciri-ciri dari perdagangan yang Islami sifatnya, dan ini tentu saja merupakan pembeda dengan pola-pola perdagangan lainnya yang tidak Islami. Watak ini menjadi karakteristik dasar yang menjadi titik utama pembeda antara kegiatan perdagangan Islam dengan perdagangan lainnya, yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam, dan karenanya didalamnya tidak dikenal apa yang disebut zero sum game, dalam pengertian keuntungan seseorang diperoleh atas kerugian orang lain. Dengan kejujuran dan aspek spiritual
yang senantiasa
melekat
pada
praktek-praktek
pelaksanaannya, usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Perdagangan yang dilakukan 3
Masyhuri, et all., Penelitian Sistem Perdagangan Dalam Islam, Abstrak, LIPI
71
dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan (gharar), yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.4 Tentang perdagangan di dalam Al-Quran dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran seuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Q.S. Surat An-Nisa, ayat 29.
Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah saying kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)
Telah jelas bahwa Allah SWT sangat melarang untuk mendapatkan harta dengan jalan yang bathil, yaitu dengan hal-hal yang penuh dengan ketidak jelasan dan penipuan kemudian Allah SWT menganjurkan untuk melakukan 4
Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Bab IV point 4.2, bagian Muamalah Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy,: ( PT. Bina Ilmu, 1993)
72
perniagaan untuk mendapatkan harta tersebut karena dengan perniagaan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam tidak ada pihak yang terdzalimi antara penjual maupun pembeli.
2. Perdagangan yang produktif dan menguntungkan Berasal dari bahasa Inggris “product” yg berarti hasil, produktif berarti menghasilkan kemudian diadopsikan kedalam bahasa Indonesia yaitu produktif yang berarti kemauan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Produktif dapat juga diartikan degan menghasilkan atau berkarya.5 Usaha yang produktif adalah usaha yang selalu menghasilkan produk-produk yang secara terus-menerus dan bahkan selalu meningkat disetiap perjalanan usahanya dan menghasilkan nilai lebih, usaha yang produktif akan memberikan pendapatan yang sangat baik dalam hal ini usaha kecil dan menengah adalah termasuk usaha yang sangat produktif dan memiliki prospek yang bagus dalam kegiatan dunia perekonomian. Oleh karena itu marketing disini sangat berperan penting dalam menganalisa apakah calon nasabah yang ditawarkannya ini mempunyai prospek yang bagus kedepannya, jangan sampai terjadi kredit macet akibat marketing salah dalam menganalisa calon nasabahnya, selain itu marketing pun memberikan
5
BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010
73
saran-saran yang dapat membantu perkembangan nasabahnya agar tetap produktif dan menguntungkan. d. Promosi Dalam melakukan promosi BMT Al-Munawwarah mengandalkan beberapa jenis promosi, di antaranya: 1. Brosur yaitu dengan menyebarkan atau memberikan brosur-brosur kepada para pedagang disekitar daerah pamulang, yang mana fungsinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk pembiayaan dan untuk menjaring nasabah lebih banyak lagi dan memperluas cakupan. 2. Media lainnya Promosi dilakukan bukan hanya dilakukan dengan cara manual seperti memberikan brosur kepada masyarakat, akan tetapi BMT Al-Munawwarah juga menggunakan media lain seperti, surat kabar, internet, stasiun radio, banner dan lain-lain, yang mana di zaman yang semakin canggih ini BMT AlMunawwarah terus mengembangkan penyediaan informasi melalui teknologi canggih sesuai kebutuhan masyarakat yang kian canggih dan praktis. Dari keempat strategi yang digunakan oleh BMT Al-Munawwarah tersebut di atas adalah saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, yang mana saling melengkapi. Dari mulai mendatangi langsung calon nasabah, rekomendasi mitra lama, jenis usaha yang dibiayai, promosi. Semua strategi yang digunakan sangat
74
efektif dalam menjaring calon nasabah serta menyaingi dan memusnahkan para rentenir yang kian merajalela, menjebak para pengusaha dan pedagang dengan janji dan kata-kata manis mereka padahal para rentenir ini hanyalah memikirkan keuntungan semata tanpa memikirkan kemajuan pedagang itu sendiri.
B. Perkembangan Pembiayaan BMT Al-Munawwarah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah di daerah Pamulang
75
Perkembangan
BMT
Al-Munawwarah
dalam
mengembangkan
dan
meningkatkan pembiayaan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari gambar grafik berikut dibawah ini: Gambar 4.2 Tingkat Hasil Investasi Yang Diperoleh Anggota dan Mitra BMT Tahun 2005-2009 (% pa)
35
31%
31%
30 25
23%
18%
20
17%
15 10
12% 8%
12%
11%
7%
7%
6%
2006
2007
2008
9% 5%
5 -
2005
Deviden Anggota
Bagi Hasil Tabungan
2009
Bagi Hasil Deposito
Sumber: BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)
Tingkat hasil investasi yang diperoleh BMT Al-Munawwarah pada tahun 2005 deviden anggota menunjukan angka 31% dan bagi hasil tabungan sebesar 8% dan bagi hasil deposito masih menunjukan nihil. Sedangkan di tahun 2006 memiliki kesamaan yaitu bertahan di angka 31% pada deviden anggota sedangkan bagi hasil
76
tabungan mengalami penurunan yaitu di angka 7% turun 1%, dan bagi hasil melonjak dari nihil menjadi 12%. Di tahun 2007 mengalami penurunan di deviden anggota yaitu 8% yang di tahun 2005 dan 2006 31% menjadi 23%, sedangkan di tahun 2008 deviden anggota kembali mengalami penurunan sebesar 5% dari 23% menjadi 18%, dan bagi hasil tabungan menurun 1% dari 7% di tahun 2007 menjadi 6% di tahun 2008, begitu juga terjadi penurunan pada bagi hasil deposito yaitu 1% yang di tahun 2006 dan 2007 12% menjadi 11%. Di tahun 2009 kembali mengalami penurunan pada deviden anggota sebesar 1% dari 18% di tahun 2008 menjadi 17% di tahun 2009. Ikhtisar Kinerja Keuangan Tahun 2005 – 2009 Tabel 4.1 PERTUMBUHAN ASSET (Jutaan Rp) 2005
2006
2007
2008
2009
1.295
1.790
2.402
3.248
5.112
Tabel pertumbuhan asset diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan di setiap tahunnya, peningkatan di tahun pertama yaitu sebesar 495 yang semula di tahun 2005 sebesar 1295 menjadi 1790 di tahun 2006, peningkatan kedua sebesar 612 di tahun 2007 menjadi 2402, peningkatan yang ketiga sebesar 846 di tahun 2008 menjadi 3248, dan peningkatan di tahun 2009 yaitu sebesar 1864. Pertumbuhan asset dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan peningkatannya sangat signifikan.
77
Tabel 4.2 PERTUMBUHAN O/S FUNDING (Jutaan Rp) 2005
2006
2007
2008
2009
1.034
1.501
2.039
2.833
4.606
Tabel Pertumbuhan O/S Funding menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya peningkatan di tahun pertama yaitu sebesar 467 yang semula di tahun 2005 sebesar 1034 menjadi 1501 di tahun 2006, peningkatan kedua sebesar 538 di tahun 2007 menjadi 2039, peningkatan yang ketiga sebesar 794 di tahun 2008 menjadi 2833, dan peningkatan di tahun 2009 yaitu sebesar 1773. Pertumbuhan O/S Funding dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan peningkatannya sangat signifikan pula.
Tabel 4.3 PERTUMBUHAN O/S FINANCING (Jutaan Rp)
78
2005
2006
2007
2008
2009
929
1.243
1.538
2.263
3.513
Tabel Pertumbuhan O/S Financing pun menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya peningkatan di tahun pertama yaitu sebesar 314 yang semula di tahun 2005 sebesar 929 menjadi 1243 di tahun 2006, peningkatan kedua sebesar 295 di tahun 2007 menjadi 1538, peningkatan yang ketiga sebesar 725 di tahun 2008 menjadi 2263, dan peningkatan di tahun 2009 yaitu sebesar 1250 menjadi 3513. Pertumbuhan O/S Financing dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan peningkatannya sangat jelas. Tabel 4.4 PERTUMBUHAN SALDO MODAL (Jutaan Rp) 2005
2006
2007
2008
2009
195
205
236
264
362
Tabel Pertumbuhan Saldo Modal yang juga menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya peningkatan di tahun pertama yaitu sebesar 10 yang semula di tahun 2005 sebesar 195 menjadi 205 di tahun 2006, peningkatan kedua sebesar 31 di tahun 2007 menjadi 236, peningkatan yang ketiga sebesar 28 di tahun 2008 menjadi 264, dan peningkatan di tahun 2009
79
yaitu sebesar 98. Pertumbuhan Saldo Modal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tabel 4.5 PERTUMBUHAN SHU (Jutaan Rp) 2005
2006
2007
2008
2009
52
61
105
90
120
Tabel Pertumbuhan SHU juga menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya peningkatan dan penurunan di tahun 2008. di tahun pertama yaitu sebesar 9 yang semula di tahun 2005 sebesar 52 menjadi 61 di tahun 2006, peningkatan kedua sebesar 44 di tahun 2007 menjadi 105, yang ketiga mengalami penurunan sebesar 15 di tahun 2008 menjadi 90, dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2009 yaitu sebesar 30.
Tabel 4.6
80
PERTUMBUHAN ANGGOTA (Jiwa) 2005
2006
2007
2008
2009
42
45
45
46
51
Tabel Pertumbuhan Anggota menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya peningkatan di tahun pertama yaitu sebanyak 3 yang semula di tahun 2005 sebesar 42 menjadi 45 di tahun 2006, mengalami stagmatis di tahun 2007 menjadi 45, peningkatan yang dua sebanyak 1 di tahun 2008 menjadi 46, dan peningkatan di tahun 2009 yaitu sebanyak 5. Pertumbuhan Anggota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walau sedikit. Tabel 4.7 PERTUMBUHAN MITRA-BINA (Rekening) 2005
2006
2007
2008
2009
1.958
2.255
2.802
3.366
3.627
Tabel Pertumbuhan Mitra-Bina menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya peningkatan di tahun pertama yaitu sebesar 297 yang semula di tahun 2005 sebesar 1958 menjadi 2255 di tahun 2006, peningkatan kedua sebesar 547 di tahun 2007 menjadi 2802, peningkatan yang ketiga sebesar 564 di tahun 2008 menjadi 3366, dan peningkatan di tahun 2009 yaitu sebesar 261 menjadi 3627. Pertumbuhan
81
Mitra-Bina dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan peningkatannya sangat jelas. Tabel 4.8 RASIO KEUANGAN (Porsen) 2005
2006
2007
2008
2009
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
23%
18%
20%
10%
8%
JENIS
CAR
PROFITABLE 6,1%
5,4% 7,3% 3,7% 3,4%
FDR
105% 94%
87%
88%
82%
ROA
4,6%
3,9
5%
2,8% 2,3%
ROE
20%
21
31%
34%
33%
BOPO
80%
80%
77%
86%
86%
Rasio keuangan BMT Al-Munawwarah dari tahun tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami pasang surut, CAR yang di tahun 2005 sebesar 23% mengalami penurunan ditahun 2006 yaitu sebesar 5%, sedangkan di tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 2%, dan di tahun 2008 mengalami penurunan lagi sebesar 10%, kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2009 yaitu sebesar 2%. Sedangkan Profitable mengalami penurunan ditahun 2006 yaitu sebesar 7% dari 6,1% menjadi 5,4%, ditahun 2007 mengalami kenaikan 2,1%, tahun 2008 kembali
82
mengalami penurunan sebesar 4,4%, ditahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,3%. FDR mengalami penurunan juga di tahun 2006, sebesar 11%, kembali mengalami penurunan di tahun 2007 sebesar 13%, di tahun 2008 turun 1%. Di tahun 2009 turun sebesar 6%. Sedang ROA mengalami penurunan di tahun 2006 sebesar 7%. Di tahun 2007 naik kembali sebesar 2,1%. Turun lagi di tahun 2008 sebesar 2,2%. Turun lagi di tahun 2009 sebesar 0,5%. Dan ROE mengalami kenaikan di tahun 2006 sebesar 1%, kemudian meningkat lagi di tahun 2007 sebesar 10%, dan kembali meningkat 3% di tahun 2008, dan kembali mengalami penurunan sebesar 1% di tahun 2009. Kemudian BOPO mengalami stag di tahun 2006 yaitu 80%, mengalami penurunan di tahun 2007 sebesar 3%, kembali mengalami peningkatan di tahun 2008 yaitu sebesar 9%, dan stag lagi di tahun 2009 yaitu tetap di angka 86%. Dari data-data diatas maka dapat dijelaskan bahwa peluang BMT AlMunawwarah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan UKM ini sangat terbuka lebar itu karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam dan lebih kurang 40 juta UKM yang perlu dilayani dan menbutuhkan pembiayaan permodalan untuk pengembangan usahanya. Di samping itu sistem bunga masih dalam perdebatan khilafiyah, banyak kaum muslim yang tidak menyimpan uangnya di perbankan karena tidak mau dengan sistem bunga. Sementara peluang dalam penyaluran pembiayaan bagi UKM oleh BMT Al-Munawwarah juga terbuka lebar itu dikarenakan banyaknya usaha kecil menengah yang masih menggunakan jasa rentenir dalam memenuhi kebutuhan mereka baik untuk keperluan rumah tangga maupun
83
untuk tambahan modal usaha, padahal sistem yang di gunakan para rentenir ini jelasjelas merugikan masyarakat dengan tingginya tambahan yang di berikan oleh pihak rentenir kepada sipeminjam, apalagi bunga yang di tetapkan bersifat berlipat-lipat apabila peminjam tidak mampu membayar tepat pada waktunya. Oleh karana itu BMT Al-Munawwarah berusaha memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjalankan tujuannya yaitu penyaluran pembiayaan dengan sistem syariah yang diharapkan masyarakat untuk beralih dalam melakukan pinjaman dari rentenir ke BMT AlMunawwarah. Tantangan yang dihadapi oleh BMT Al-Munawwarah adalah merebaknya pembiayaan mikro yang dikelola oleh bank-bank konvensional dan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memahaminya sebab masih ada masyarakat yang menganggap pola syariah identik dengan zakat-infak atau gratis sebab bernuansa keagamaan.
Selain
itu
nasabah dalam memberi
yang
tidak
kalah
data
keuangan
pentingnya atau
adalah
keuntungannya
kejujuran setiap
bulan dalam rangka menentukan bagi hasil keuntungan tersebut. Demi menghindari bagi hasil kadangkala seharusnya untung dilaporkan rugi sehingga dapat membuat BMT Al-Munawwarah mendapat keuntungan yang tidak sebenarnya atau bahkan merugi. Selain itu pelayanan sangat cepat dan mudah para rentenir merupakan tantangan bagi BMT guna memenangkan persaingan. BMT merupakan alternatif sumber permodalan yang harus dikembangkan di tengah-tengah masyarakat muslim
84
pada khususnya guna ketenangan berusaha bagi UKM pada umumnya. Untuk itu perlu langkah-langkah strategis untuk mencapai hal tersebut antara lain: a.
Perlu sosialisasi kepada ummat muslim oleh ustad atau petugas BMT AlMunawwarah melalui majelis taklim atau pengajian secara intensif sehingga sistem bagi hasil benar-benar dipahami masyarakat atau diterima dan dipercaya masyarakat.
b.
Hendaknya setiap masjid, para jamaahnya mampu membentuk BMT guna membiayai UKM yang merupakan jamaahnya, sehingga fungsi masjid tidak hanya untuk ibadah saja tapi berfungsi dalam melayani kepentingan ekonomi ummat.
c.
BMT Al-Muanawwarah perlu melayani nasabah dengan melebihi cara para rentenir memberi pelayanan yaitu mendatangi para UKM di pasar-pasar tradisional dengan memakai identitas BMT Al-Munawwarah yang jelas demi merebut hati para UKM. UKM dikelompok berdasarkan domisili dan diadakan pengajian dan majelis taklim antar nasabah sehingga kepentingan dunia dibarengi dengan kepentingan akhirat
d.
BMT Al-Munawwarah dapat memanfaatkan lulusan madrasah, pondok pesantren, sarjana ekonomi syariah sebagai petugas lapangan
atau
marketing BMT sekaligus sebagai penceramah agama pada majelis taklim atau pengajian nasabah BMT.
85
perkembangan BMT tergantung kepada masyarakat muslim pada khususnya, dengan merubah pola pikir dan tindakan nyata di lapangan dalam melayani kebutuhan UKM sehingga manfaat BMT dirasakan UKM dengan prinsip halal, sederhana, mudah, cepat dan tepat.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah penulis kemukakan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Strategi yang digunakan oleh BMT Al-Munawwarah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) antara lain: a. Datang langsung ketempat calon nasabah Strategi ini digunakan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai promosi BMT Al-Munawwarah kepada masyarakat di daerah Pamulang khususnya di Bukit Pamulang Indah dimana keberadaan BMT AlMunawwarah, dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. b. Rekomendasi mitra lama Yaitu dengan cara melihat data-data mitra yang memang sudah dikenal lebih dahulu atau melalui mitra ke mitra yang lain dan saling memberi informasi jika ada mitra yang lain membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha mereka. 86
87
c. Jenis usaha yang dibiayai Strategi ini di gunakan untuk menyaring jenis usaha apa saja yang boleh dibiayai oleh BMT Al-Munawwarah, tentunya berdasarkan syariat Islam. Adapun beberapa kriterianya yaitu: 1. Perdagangan yang halal 2. Perdagangan yang produktif dan menguntungkan d. Promosi Dalam melakukan promosi BMT Al-Munawwarah mengandalkan beberapa jenis, di antaranya: 1) Brosur 2) Media lainnya, seperti surat kabar, internet, stasiun radio, banner dan lain-lain.
2. perkembangan pembiayaan BMT Al-Munawwarah terhadap UKM., dengan strategi-strategi yang telah dilakukukan oleh BMT Al-Munawwarah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan UKM terbukti berhasil karena rata-rata tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
88
B. Saran-saran Adapun saran-saran untuk BMT Al-Munawwarah dari penulis adalah: a. Tetap mempertahankan strategi-strategi yang telah dilakukan selama ini, bahkan harus dikembangkan dan dikemas sedemikian rupa agar para pelaku UKM dapat lebih mengembangkan dan meningkatkan produktivitasnya. b. Tetap memberikan pelayanan yang lebih profesional dan memberikan yang terbaik sesuai dengan motto yang di usung oleh BMT Al-Munawwarah yaitu “untuk kesejahteraan bersama”. c.
Lebih menggalakkan promosi agar meningkatkan dan kemajuan BMT AlMunawwarah di masa depan.
d. Lebih selektif dalam memberikan pembiayaan, agar dapat meminimalisir kerugian. e. Meningkatkan sumber daya teknologi yang kian canggih untuk kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi.
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an nul al-Karim, Surat An-Nisa ayat 29 Abd. Majid, Baihaqi dan Saifuddin A. Rasyid, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia, Jakarta, Pinbuk, 2000 Amalia, Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005 Arifin, Zainul, Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang. Tantangan dan Prospek Jakarta: Alvabet, 1999 Aziz, M. Amin, Pedoman Pendirian BMT, Jakarta: Pinbuk Press, 2004 BMT Al-Munawwarah Sharia Micro Finance KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Profil Perusahaan 2010 Bungin, Burhan (Ed), Metode Penelitian Kualitatif Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004 Burhan, Aslichan, BMT KUBE Sejahtera : sebuah Model Pengembangn BMT Berbasis Masyarakat Miskin, Makalah Kongres Nasional BMT, Jakarta, 2005 Darmawan, Hary, Cara Sukses Merintis Bisnis, Jakarta : Progres 2004 Harnanto, M. Soc., Akt. Zulkifli, SE., MM. Manajemen Biaya, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1987 Juanita, Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Pelayanan Kesehatan, Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara Digital Library, 2003 Kasmir S.E., Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet. Keempat Kajian Pengembangan Pola Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil, LPM UGM dan Balitbang Departemen Koperasi & PPK, Yogyakarta. BPS. 1999
Majalah I-Syariah, Demam Syariah di Dunia, edisi September, Jakarta : 2009 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Akademi Manajemen PeusahaanYKPN, 2005 Muhammad, Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah, P3EI press, yogyakarta, 2008 Perkembangan Usaha Mikro, artikel ini diakses pada tanggal 25 Januari 2011 dari http://sumeleh99.wordpress.com/ Pembiayaan Mikro Syariah Rangkuti,Freddy Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997 Sartika Partomo. Tiktik, Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004 Soeharto, Irwan, Metode Penelitian social Bandung : PT Raja Gravindo, 2004, cet.ke-6 Sukamatjaya, Ahmad, “Baitul Maal Wat Tamwil”, Bogor: yayasan Al-Amin Dharma Mulia, 2008 Stategi Wikipedia bahasa Indonesia, artikel ini diakses pada tanggal 10 Januari 2011 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi Taufiq, Muhammad, Membangun Sistem Pembiyaan Bagi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Jakarta: Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, 2003 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah, Jakarta : 2001 Widodo, Hertanto, Panduan Praktis Operasional BMT, Bandung : mizan, 1999
