SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROPINSI DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD KABUPATEN JEMBRANA TA 2013

1

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR

: 15 Tahun 2012

TANGGAL

: 26 Desember 2012

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROPINSI DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD KABUPATEN JEMBRANA TA 2013 APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2

1.

Prioritas 1

PRIORITAS PROVINSI

BELANJA LANGSUNG Prioritas dan Program/ Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

3

8

Prioritas 8

4 Prioritas 4

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Reformasi Birokrasi dan Tata

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas

Tema : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui

Kelola

korupsi : 1. Program pembinaan dan pengembangan

terobosan kinerja secara terpadu,

1.258.187.410,00 1 Belanja Pegawai

transparan. Peningkatan kualitas pe-

2 Belanja Bantuan sosial 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya

pusat dan di daerah, kapasitas pe-

aparatur

3. Program peningkatan kapasitas aparatur peme-

117.989.900,00

rintah desa (Pemdes)

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

560.000.000,00

Belanja bantuan Sosial kepada

60.000.000,00

-

Anggota masyarakat

gawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

560.000.000,00

388.560.000,00

layanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di

377.721.421.855,45

aparatur

penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan

KET

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4. Program terkait dengan administrasi perkantoran

31.978.280.320,00

dan kinerja aparatur

-

Belanja Bantuan Sosial

500.000.000,00

Tidak Terencana 5. Program peningkatan sarana dan prasarana

18.446.103.350,00

aparatur

6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwa-

8.805.730.000,00

kilan rakyat daerah

7. Program peningkatan sistem pengawasan

1.008.503.200,00

internal dan pengendalian kebijakan kepala

3 Belanja Bagi Hasil kepada

daerah

Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa

8. Program pengembangan wawasan kebangsaan

55.465.500,00

7.843.126.799,34

8

2

APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2

PRIORITAS PROVINSI


Jumlah (Rp)

Jenis belanja

4

5

6

3

9. Program penataan daerah otonomi baru

10. Program peningkatan dan pengembangan

139.705.000,00

Jumlah (Rp) 7

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

7.843.126.799,34

Kepada Pemerintah Desa - Belanja Bagi hasil pajak

7.843.126.799,34

daerah kepada Pemerintah

6.835.424.285,00

Desa

pengelolaan keuangan daerah

11. Program pembinaan dan pasilitas pengelolaan

KET


613.320.523,00

keuangan kabupaten/ kota

4 Belanja Bantuan Keuangan kepada

28.845.500.000,00

Provinsi/Kabupaten/kota, pemerintah Desa dan Partai Politik

12. Program peningkatan pelayanan kedinasan

2.862.665.150,00

kepala daerah/ wakil kepala daerah

Belanja Bantuan Keuangan kepada

4.279.600.000,00

Desa 13. Program peningkatan kerjasama antar pemerin-

143.420.000,00

-

tah daerah

14. Program peningkatan pengembangan sistem

Belanja Bantuan Keuangan Kepada

4.279.600.000,00

Desa

531.756.100,00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Belanja Bantuan Keuangan kepada

24.565.900.000,00

Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya

15. Program peningkatan disiplin aparatur

1.418.497.100,00

-

Belanja Bantuan keuangan kepada

10.740.900.000,00

Pemerintah Desa ( TPAPD ) 16. Program pembinaan masyarakat

1.316.070.300,00

-


8.847.000.000,00

Pemerintah Desa ( ADD ) 17. Program penataan administrasi kependudukan

18. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya

4.634.175.400,00

2.382.906.125,00

-


4.978.000.000,00

Pemerintah Desa ( Bantuan Keuangan khusus )

Aparatur

19. Program Pentaan dan Penyempurnaan Kebijakan

-

Sistem dan Prosedur Pengawasn

20. Program Fasilitasi Pelayanan Tamu - tamu

1.360.866.000,00

Daerah

84.297.625.663,00

JUMLAH

2.

Prioritas 2

2 Peningkatan Akses dan Mutu Layan

1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya

414.970.048.654,79

8

3


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2 Pendidikan

PRIORITAS PROVINSI


Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

3 an Pendididkan dan Kesehatan

Tema : Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien menuju terangkatnya

Manusia 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

16.496.451.734,00

2. Program pendidikan menengah

-

ngunan bidang pendidikan diarahkan

3. Program peningkatan mutu dan

demi tercapainya pertumbuhan

kesejahteraan pendidik dan

ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik

tenaga pendidikan

dengan kemampuan : 1) mencipta-

4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

kan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

428.900.000,00

6. Program Pendidikan Non Formal

570.896.650,00

7. Program Pendidikan Anak Usia Dini

678.769.000,00

2 Prioritas 2

Kesehatan

Peningkatan Akses dan Mutu Layanan

Tema : Penitikberatan pembangunan

Pendididkan dan Kesehatan

1 Prioritas 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

39.250.000,00

Belanja Hibah dana BOS ke SMA/SMK Swasta SMK Swasta

Belanja Hibah Beasiswa

2.806.454.174,17

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

20.525.000,00

36.588.247.002,00

JUMLAH

Belanja Hibah dana BOS ke SMP

Belanja Hibah Pendanaan Pendidikan -

8. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Prioritas 3

-

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.858.154.174,17

12.450.000,00

Swasta

1.476.185.550,00

-

7.358.154.174,17

Swasta

16.916.519.068,00

karakter bangsa yang kuat. Pemba-

3.

1 Belanja Hibah Belanja Hibah Dana BOS Belanja Hibah dana BOS ke SD

kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan

KET


7.358.154.174,17

8

4


NO.

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS PROVINSI


1

2 bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantara-

3

4 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jumlah (Rp) 5 5.153.301.530,00

hidup dari 70,7 tahun pada tahun

3. Program standarisasi pelayanan kesehatan

59.117.000,00

3.973.652.437,00

Puskesmas

5. Program upaya kesehatan masyarakat

12.300.098.200,00

sasaran millenium development goals (mdgs) tahun 2015.

6. Program obat dan perbekalan kesehatan

7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan

1.160.000.000,00

10.832.400.000,00

prasarana RS/ RS jiwa/ Rs paru-paru/ RS mata

8. Program Peningkatan pelayanan kesehatan

17.431.231.184,00

BLUD Rumah Sakit

9. Program keluarga berencana

658.164.000,00

10. Program pembinaan peran serta masyarakat

266.892.500,00

dalam KB/ KR yang mandiri

11. Program pengembangan kinerja pengelolaan

1.410.620.250,00

air minum dan air limbah

12. Program Lingkungan Sehat Perumahan

2.779.367.000,00

13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

142.577.000,00

14. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

3.000.000,00

Kwalitas Anak dan Perempuan

Jumlah (Rp) 7 7.948.147.762,42

7.948.147.762,42

JKBM -

4. Program Peningkatan Pelayanan BLUD

2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan

6 1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota, pemerintah Desa dan Partai Politik Bantuan Keuangan Program

kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan

Jenis belanja

176.880.000,00

nya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah

KET


Bantuan Keuangan Program JKBM

7.948.147.762,42

8

5


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2

PRIORITAS PROVINSI

BELANJA LANGSUNG

3

Prioritas dan Program/ Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

15. Program Pelayanan Kontrasepsi

Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan

104.750.000,00

56.452.051.101,00

JUMLAH

4.

1 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

KET


7.948.147.762,42

1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tema : Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan per-

1. Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1.650.509.000,00 1 Belanja BantuanSosial

2.850.000.000,00

8

6


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2

PRIORITAS PROVINSI


Jumlah (Rp)

Jenis belanja

4

5

6

3

baikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis

2. Program peningkatan kesempatan kerja

266.740.000,00

keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan

3. Program perlindungan dan pengembangan

KET


Belanja Bantuan Sosial PNPM ‐ Bantuan Sosial PNPM untuk DDUB PNPM‐MPD

Jumlah (Rp) 7

2.850.000.000,00 1.500.000.000,00

kepada lembaga UPK Kec.

23.023.500,00

lembaga ketenagakerjaan

‐

rendah. 4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat

Bantuan Sosial PNPM untuk

1.250.000.000,00

DDUB PNPM‐Integrasi

74.409.100,00

kepada Lembaga UPK

perdesaan

Kecamatan 5. Program pengembangan lembaga ekonomi

78.429.100,00

pedesaan

-

Ruang Belajar Masyarakat ( RBM) PNPM

6. Program peningkatan partisipasi masyarakat

1.090.140.200,00

dalam membangun desa 7. Program perencanaan pembangunan daerah

555.943.863,00

8. Program Perencanaan Pembangunan ekonomi

263.577.536,00

9. Program Transmigrasi regional

10. Program peningkatan kualitas kelembagaan

53.480.000,00

205.000.000,00

koperasi

11. Program pemberdayaan fakir miskin,

1.787.321.250,00

komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya

12. Program Pemberdayaan kelembagaan

382.101.000,00

kesejahteraan sosial

13. Program Peningkatan kualitas dan produktifitas

264.511.000,00

Tenaga Kerja

14. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang kondusif

49.900.000,00

100.000.000,00

8

7


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2

PRIORITAS PROVINSI 3

BELANJA LANGSUNG

KET



Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

15. Program Pengembangan Kewirausahaan dan

55.050.000,00

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

6.800.135.549,00

JUMLAH

5.

Prioritas 5 Ketahanan Pangan Tema : Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pen-

3 Pemantapan Ketahanan Pangan

2 Peningkatan Daya Saing Daerah 1. Program peningkatan ketahanan pangan 2. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

41.200.000,00 8.010.194.000,00

2.850.000.000,00

8

8


NO.

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS PROVINSI


1

2 dapatan petani,serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan pdb sektor pertanian sebesar 3,7% pertahun dan indeks nilai tukar petani sebesar 115-120 pada 2014.

3

4 3. Program diversifikasi pangan dan gizi 4. Program peningkatan Kesejahteraan petani

194.000.000,00

7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

152.780.000,00

8. Program peningkatan produksi hasil peternakan

525.000.000,00

Infrastruktur

77.290.200,00

13. Program pengembangan perikanan tangkap

1.326.402.873,00 90.000.000,00

15. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

105.405.262,00

16. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan

100.175.693,00

13.745.807.900,20 7 Peningkatan Pembangunan Infrasstrutur

3 Pengembangan Tata Ruang dan

Wilayah

Lingkungan

1. Program penyelenggaran penataan ruang

1. Program perencanaan tata ruang

374.159.800,00

2. Program perancangan tata ruang

500.000.000,00

Tema : Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepen-

7

310.650.000,00

2.073.739.264,00

JUMLAH

Jumlah (Rp)

6

10.000.000,00

12. Program pengembangan budidaya perikanan

14. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Jenis belanja

-

6. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

11. Program pemberdayaan masyarakat dalam pepengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Prioritas 6

5 387.970.000,00

341.000.608,20

10. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

6.

Jumlah (Rp)

5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

KET


‐

8

9


NO. 1

PRIORITAS NASIONAL 2 tingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan republik indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

PRIORITAS PROVINSI 3 2. Program pengelolaan pertanahan nasional 3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 4. Program Survei dan pemetaan nasional 5. Program penyelenggaraan jalan 6. Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat


Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

3. Program Pengendaliaan pemanfaatan Ruang 4. Program pengembangan data/ informasi

87.780.000,00 307.312.900,00

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.838.952.042,00

6. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

3.505.732.000,00

7. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

19.578.313.118,00

8. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

112.890.000,00

9. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

70.200.000,00

10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

690.624.000,00

11. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

156.000.000,00

12. Program peningkatan pelayanan angkutan

870.495.200,00

8. Program pengelolaan dan penyelenggaran transportasi udara

13. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

486.376.000,00

9. Program pengelolaan dan penyelenggaran transportasi laut

14. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

6.303.762.120,00

10. Program pengembangan perumahan dan permukiman

15. Program pembangunan infrastruktur pedesaan

4.732.768.515,00

11. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman

16. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

176.167.000,00

12. Program pengelolaan sumber daya air

17. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

774.417.000,00

13. Program Pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika

18. Program Perencanaan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

230.425.000,00

14. Program penyelenggaraan pos dan informatika

19. Program perencanaan pengembangan kota - kota menengah besar

160.955.000,00

7. Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian

15. Program pengembangan aplikasi informatika

KET


8

10


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2

PRIORITAS PROVINSI 3 16. Program koordinasi kebijakan

BELANJA LANGSUNG

KET



Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

bidang perekonomian.

41.957.329.695,00

JUMLAH

7.

Prioritas 7

4 Peningkatan Daya Saing Pertanian,

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan

Tema : Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK)

Koperasi

2 Peningkatan Daya Saing Daerah

1. Program peningkatan pelayanan umum perijinan

154.047.700,00

2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

41.422.500,00

‐

8

11


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2

PRIORITAS PROVINSI


3

4 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 4. Program pengembangan industri kecil dan menengah

Prioritas 8 Energi

5 11.122.643.500,00

6. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

190.030.000,00

7. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

162.000.000,00

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

211.259.496,00

3 Pengembangan Tata Ruang dan

Hidup dan Pelestarian Kebudayaan

Lingkungan

Nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan

1. Program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

optimasi pemanfaatan energi alter-

2. Program pengelolaan dan penye

Jumlah (Rp)

6

7

52.000.000,00

12.175.568.996,00

5 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan

Jenis belanja

87.947.000,00

154.218.800,00

JUMLAH

8.

Jumlah (Rp)

5. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

9. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana Daerah

KET


Tema : Pencapaian Ketahanan Energi

59.264.200,00

‐

8

12


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2 natif seluas-luasnya

PRIORITAS PROVINSI 3 diaan minyak dan gas bumi

BELANJA LANGSUNG

KET



Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

3. Program pembinaan dan pengusahaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah 4. Program revitalisasi dan penumbuhan basis industri manufaktur 5. Program peningkatan kemampuan iptek untuk penguatan sistem inovasi nasional 6. Program pengkajian dan penerapan teknologi 7. Program penelitian, Penguasaan, dan pemanfaatan iptek 8. Program penelitian pengembangan dan penerapan energi nuklir, isotop dan radiasi 9. Program pengelolaan pertanahan nasional.

59.264.200,00

JUMLAH

9.

Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Tema : Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko

5 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan

‐

3 Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1.947.653.176,00 1 Belanja Tidak Terduga

599.844.920,00

Belanja Tidak Terduga - Belanja Tidak Terduga

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

8

13


NO. 1

PRIORITAS NASIONAL 2 bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim



Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

51.764.000,00

4. Program pengelolaan ruang tebuka hijau

6.020.097.200,00

5. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

Tema : Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik.

121.603.300,00

6. Program rehabilitasi hutan dan lahan

1.456.483.500,00

7. Program pengendalian banjir

1.050.195.500,00

8. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

21.900.000,00

9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

59.060.000,00

11.328.601.596,00

JUMLAH

10. Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-konflik

6 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Pengelolaan Bencana serta pengamanan Berstandar Internasional

KET


-

‐

500.000.000,00

8

14


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2

PRIORITAS PROVINSI

BELANJA LANGSUNG

3


Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

‐

JUMLAH

11. Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Tema : Pengembangan dan perlin-

5 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan

KET


‐

2 Peningkatan Daya Saing Daerah

1. Program pengembangan nilai budaya

4.622.991.750,00

1

Belanja Hibah

5.052.500.000,00

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/

5.000.000.000,00

dungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapan

2. Program perencanaan pembangunan sosial budaya

108.518.000,00

Organisasi (Hibah kepada Koni )

8

15


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2

PRIORITAS PROVINSI


Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

3

nya jati diri dan kemampuan adaptif

3. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen

kompetitif bangsa yang disertai pe-

12.100.000,00

Belanja Hibah kepada kelompok/

arsip daerah

52.500.000,00

Anggota Masyarakat

ngembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

20.832.900,00

5. Program pengelolaan keragaman budaya

2.474.795.000,00

6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

75.000.000,00

7. Program pengembangan pemasaran pariwisata

( Daftar Penerima Hibah terlampir )

214.860.000,00

8. Program pengembangan Destinasi Pariwisata

1.827.215.000,00

9. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

2.060.096.200,00

10. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

25.000.000,00

10. Program kerjasama informasi dengan media massa

80.648.100,00

11. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

67.326.400,00

11.589.383.350,00

JUMLAH

12. Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan keamanan.

KET


1-8

PRIORITAS DAERAH (RKPD 2013 JO. RPJMD 2008-2013 )

5.052.500.000,00

1-5 PRIORITAS DAERAH (RKPD 2013 JO. RPJMD 2011-2016 )

1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

405.463.000,00

2. Program penegakan peraturan perundangundangan

1.108.822.800,00

1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota, pemerintah Desa dan Partai Politik

590.005.000,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

590.005.000,00

8

16


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2

PRIORITAS PROVINSI


3

Jumlah (Rp)

4 3. Program penataan peraturan perundangundangan

5 679.500.000,00

4. Program pendidikan politik masyarakat

289.145.000,00

5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

399.164.000,00

2.882.094.800,00

13. Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian.

1-8


1-5 PRIORITAS DAERAH (RKPD 2013 JO. RPJMD 2011-2016 ) -

KET


‐

Jenis belanja -

6 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Jumlah (Rp) 7 590.005.000,00

590.005.000,00

8

17


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2



Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

‐

JUMLAH

14. Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1-8


KET


1-5 PRIORITAS DAERAH (RKPD 2013 JO. RPJMD 2011-2016 )

1. Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak

419.189.700,00

2. Program bahan pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

172.187.500,00

‐

8

18


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2



Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

3. Program peningkatan peran serta kepemudaan 4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 5. program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

JUMLAH TOTAL

KET


488.003.500,00 1.680.604.500,00

150.000.000,00

2.909.985.200,00 280.786.095.052,20

‐ 439.268.855.591,38

BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

8

19


NO.

PRIORITAS NASIONAL

1

2


BELANJA LANGSUNG

KET



Jumlah (Rp)

Jenis belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

7

8

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROPINSI DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD KABUPATEN JEMBRANA TA 2013

Recommend Documents