REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN MAJELIS ANT ARP ARLEMEN ASEAN (AIP A) MENGENAI KEISTIMEW AAN DAN KEKEBALAN SEKRET ARIA T AIP A DI JAKARTA
Pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Antarparlemen ASEAN (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); MEMPERHA TIKAN Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Antarparlemen ASEAN (AIPO) mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat AIPO di Jakarta pada 26 Oktober 1991; MENGAKUI transformasi AIPO menjadi Majelis Antarparlemen (AIP A) melalui penandatanganan Statuta AIP A yang menggantikan status dari AIPO pada saat Pertemuan Istimewa Komite Eksekutif AIPA di Kuala Lumpur pada 17 April 2007, yang kemudian disepakati dalam Sidang Majelis Umum AJPA ke-28 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Agustus 2007; BAHWA Majelis Antarparlemen ASEAN telah mengakui peningkatan kegiatankegiatan yang menekankan diperlukannya kantor pusat administrasi untuk memberikan efisiensi yang lebih besar dan pelaksanaan yang lebih efektif dari tujuantujuan dan maksud-maksud dari AIP A; dan MEMPERHATIKAN juga Resolusi No. 28GA/2007 /Org/04 tentang Persetujuan mengenai Pembentukan Sekretariat AIP A sebagaimana disepakati dalam Si dang Majelis Umum AIP A ke-28 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang membentuk Sekretariat AIPA yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut di atas; SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1 Definisi Untuk maksud Persetujuan m1, istilah-istilah berikut wajib memiliki arti sebagai berikut: (I)
"Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
(2)
"Sekretariat" adalah Sekretariat AIP A;
(3)
"Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal Sekretariat AIPA atau wakil yang di berikan kewenangan;
(4)
"Otoritas Indonesia yang Tepat" adalah pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau otoritas-otoritas lain yang dipandang tepat oleh Kementerian Luar Negeri;
(5)
"Peraturan Perundang-undangan Indonesia" adalah undang-undang dan keputusan-keputusan, ketentuan peraturan dan instrumen lainnya yang berdasarkan pada Pemerintah atau otoritas Indonesia yang tepat;
(6)
"Tempat Sekretariat" adalah gedung-gedung atau bagian-bagian dari gedung dan tanah tempat gedung-gedung tersebut berdiri, terlepas dari status kepemilikannya, yang digunakan untuk maksud-maksud Sekretariat;
(7)
"Arsip Sekretariat" adalah catatan-catatan dan korespondensi, dokumendokumen, naskah-naskah, film-film dan rekaman-rekaman yang menjadi milik atau yang disimpan oleh Sekretariat;
(8)
"Staf Sekretariat" adalah seluruh anggota staf Sekretariat pemegang paspor diplomatik, yang sesuai dengan Pasal IV Persetujuan tentang Pendirian Sekretariat AIP A sebagaimana disepakati oleh Resolusi No. 28GA/2007 /Org/04, ditetapkan dalam Sidang Umum AIPA ke-28 serta sesuai dengan struktur organisasi Sekretariat AIPA, yang nama-namanya disampaikan dari waktu ke waktu kepada otoritas Indonesia yang tepat;
(9)
"Kekayaan" merujuk pada seluruh kekayaan, termasuk dana dan aset milik Sekretariat;
(10)
'~Anggota
keluarga" adalah suami, istri, dan anak atau anak-anak yang masih menjadi tanggungan/dibawah umur 21 tahun yang keberadaannya diberitahukan secara berkala kepada otoritas Indonesia yang tepat.
Pasal 2 Kapasitas Hokum dari Sekretariat Sekretariat wajib memiliki kapasitas: ( 1)
untuk membuat kontrak;
I
(2)
I
(3)
untuk memperoleh dan mengalihkan kekayaan baik tidak bergerak maupun bergerak; dan untuk melaksanakan proses hukum.
Pasal 3 Hak Tidak Diganggu Gugat atas Tempat dan Arsip Sekretariat (1)
Tempat Sekretariat wajib tidak dapat diganggu gugat dan wajib di bawah pengendalian dan otoritas Sekretaris Jenderal sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini.
(2)
Arsip yang menjadi milik atau yang disimpan oleh Sekretariat tidak dapat diganggu gugat.
(3)
Sekretariat wajib tidak mengizinkan tempatnya untuk diguoakan sebagai tempat perlindungan bagi setiap orang atau orang-orang yang mungkin dalam pencarian untuk pelaksanaan suatu proses hukum ~.tau mungkin dituntut atas suatu pelanggaran kriminal, atau yang terhadapny~. telah dikeluarkan suatu surat perintah penahanan atau surat pengusiran oleh otoritas setempat yang berwenang.
Pasal 4 Perlindungan Tempat Sekretariat (I)
Kekayaan/Sekretariat dimanapun berlokasi atau siapapun yang menyimpan, wajib menikmati kekebalan dari penggeledahan) penuntutan, penY:taan, pengambilalihan dan setiap bentuk campur tangan lainnya, karena tindakan administrasi eksekutif, yudisial atau legislatif, kecuali sepanjang dalam kasus tertentu ketika Sekretari& Jendera! wajib dengan tegas melepaskan kekebalannya.
(2)
Otoritas Indonesia yang tepat wajib melaksanakan kewajibannya untuk memastikan bahwa ketenargan tempat Sekretariat tidak diganggu oleh masuknya orang atau sekelompok orang yang masuk dari luar atau gangguan lingkungan sekitar dan wajib 1nenyediakan bat8s pengaman di luar tempat Sekretariat seperti perlindungan polisi apabila diperlukan untuk maksudmaksud terse but.
(3)
Apabila diminta demikian oleh Sekretaris Jenderal, otoritas Indonesia yang tepat wajib menyediakan personil polisi untuk menjaga ketertiban dan hukum pada Tempat Sekretariat, dan untuk memindahkan orang atau sekelompok orang sebagaimana diminta oleh otoriras Sekretaris Jenderal.
(4)
Otoritas Indonesia yang tepat wajib menvediakan knrtu identitas bagi Sekretaris J enderal dan staf Sekretariat.
(5)
Sekretaris Jenderal wajib mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan penggunaan Tempat sesuai dengan hukum Indonesia.
Pasal 5 Komunikasi (I)
Sekretariat wajib menikmati, untuk komunikasi resminya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan yang diberikan oleh Pemerintah kepada misi diplomatik asing dan kantor-kantor perwakilan organisasi intemasional lainnya di Indonesia.
(2)
Segala bentuk komunikasi resmi yang dilakukan oleh Sekretariat wajib tidak dapat diganggu gugat.
(3)
Sekretariat wajib memiliki hak untuk mengirim Jan menerima korespondensi resmi baik melalui kurir maupun dalam kantong bersegel yang wajib memiliki keistimewaan dan kekebalan yang sama dengan kurir dan kantong diplomatik.
Pasal 6 Transit dan Tempat Tinggal (I)
Pemerintah wajib memfasilitasi perjalanan dan masuk ke dalam serta transit ke atau dari wilayahnya, dari Tempat bagi pihak-pihak berikut ini: (i)
Perwakilan pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi regional dan intemasi on al;
(ii)
Sekretaris Jenderal dan staf Sekretariat beserta anggota keluarganya yang bertempat tinggal dan mcnjadi tanggungan mereka;
(iii) Pihak-pihak lain yang diundang oleh AIPA dalam tugas-tugas resmi; (iv) Perwakilan pers, radio, film atau badan-hadan informasi lainnya yang telah diakreditasi oleh Sekretariat. (2)
Sekretaris Jenderal wajib memberitahukan mengenai nama pihak-pihak sebagaimana dirujuk pada Ayat I Pasal ini.
(3)
Visa dan ijin tinggal diberikan dengan cara yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 7 Keistimewaan dan Kekebalan (1)
Sekretariat wajib dibebaskan: (i)
dari setiap bentuk perpajakan langsung. Namun demikian, perlu dipahami bahwa Sekretariat tidak akan menuntut pembebasan pajak-pajak yang sebenamya tidak lebih dari pungutan-pungt:tan untuk layanan publik;
(ii)
dari bea masuk, cukai, dan pungutan lainnya serta dari pelarangan dan pembatasan atas impor dan ekspor berkenaan dengan barang-barang yang
diimpor atau diekspor untuk keperluan resminya, dengan pengertian bahwa barang-barang yang diimpor berdasarkan pengecualian dimaksud wajib tidak dialihkan oleh Sekretariat kecuali berdasarkan ketentuanketentuan yang disepakati oleh Pemerintah dan sesuai dengan hukum Indonesia; (iii) dari bea masuk, cukai, dan pungutan lainnya, serta dari pelarangan dan pembatasan importasi dan eksportasi untuk keperluan publikasi Sekretariat. (2)
Tanpa tunduk pada pengendalian, peraturan atau moratorium keuangan dalam segala bentuk: (i)
Sekretariat dapat menyimpan dana atau mata uang dalam segala bentuk, dan membuka rekening dalam mata uang apapun;
(ii)
Sekretariat wajib bebas mengalihkan dana, sekuritas atau mata uangnya dari satu Negara ke Negara lainnya atau di dalam wilayah Indonesia, serta dapat menukarkan mata uang apapun yang disimpannya ke dalam mata uang lainnya;
(iii) Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, Sekretariat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan pelaporan pemindahan dana dan pertukaran mata uang asing. (3)
Sebagai aturan umum, Sekretariat tidak akan menuntut pembebasan dari pembayaran bea masuk, dan cukai serta pajak penjualan kekayaan bergerak dan tidak bergerak yang merupakan bagian bentuk harga yang akan dibayar. Namun demikian, apabila Sekretariat sedang melakukan pembelian penting untuk keperluan resmi terhadap kekayaan yang bea masuk dan pajak tersebut telah dipungut atau dapat dipungut apabila memungkinkan, Pemerintah akan melakukan pengaturan administratif yang sesuai untuk pengurangan atau pengembalianjumlah bea masuk atau pajak tersebut.
(4)
Sekretaris J enderal dan staf Sekretariat apapun kewargane garaannya, di dalam dan berkenaan dengan wilayah Indonesia, wajib menikmati:
(5)
(i)
Kekebalan terhadap proses hukum berkenaaan dengan tindakan-tindakan termasuk pemyataan lisan ataupun tulisan, yang dilakukan dalam kapasitas resminya dan dalam pelaksanaan tugasnya;
(ii)
Kekebalan terhadap penyitaan atas bagasi resminya.
Sekretaris Jenderal termasuk anggota keluarganya dan staf Sekretariat pemegang paspor diplomatik yang tidak berkewarganegaraan Indonesia, wajib menikmati di dalam dan berkenaan dengan wilayah Indonesia keistimewaan dan kekebalan berikut ini yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsinya: (i)
Pembebasan dari perpajakan atas penghasilan dan honorarium yang dibayar kepadanya oleh Sekretariat;
(ii)
Kekebalan dari penangkapan atau penahanan;
(iii) Kekebalan dari penggeledahan/penyitaan bagasi pribadinya;
(6)
(iv)
Kebebasan untuk mempertahankan, di dalam Indonesia atau tempat lainnya, sekuritas asing dan kekayaan bergerak atau tidak bergerak lainnya, selama dipekerjakan oleh Sekretariat di Indonesia dan pada saat pengakhiran masa kerja dimaksud, hak untuk membawa dana dalam setiap mata uang asing apapun dari Indonesia tanpa pernbatasan, dengan syarat para pejabat dimaksud dapat menunjukkan bukti atas kepemilikan yang sah atas dana dimaksud;
(v)
Hak impor yang bebas dari bea masuk, cukai, dan pungutan lainnya, pelarangan dan pembatasan pada impor, perabotan dan barang pindahannya dalam enam bulan setelah menempati pos di Indonesia; Peraturan-peraturan yang sama wajib berlaku dalam hal importasi, pemindahtanganan dan penggantian kendaraan bermotor yang berlaku untuk anggota misi diplomatik dengan tingkat yang setara yang sedang menjalankan tugasnya;
(vi)
Hak untuk membeli dengan mengutamakan kendaraan bermotor buatan atau rakitan lokal (Completely Knocked Down!CKD) dengan fasilitas be bas bea masuk dan paj ak lainnya.
Keistimewaan dan kekebalan yang diberikan berdasarkan Pasal ini wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 8 Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan (1)
Tanpa mengurangi keistimewaan dan kekebalannya, tugas Sekretaris Jenderal dan staf Sekretariat untuk menghormati hukum negara-negara anggota dan menghindari setiap campur tangan dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN.
(2)
Keistimewaan dan kekebalan yang diberikan oleh Persetujuan ini diberikan dalam kepentingan Sekretariat dan bukan untuk kepentingan perseorangan. Sekretaris Jenderal wajib memiliki hak dan tugas untuk melepaskan kekebalan setiap staf Sekretariat apabila dalam pendapatnya, kekebalan dimaksud akan menghambat pelaksanaan keadilan dan dapat dilepaskan tanpa mengurangi kepentingan Sekretariat.
(3)
Sekretariat dan stafnya wajib bekerja sama setiap saat dengan otoritas Indonesia yang tepat untuk memfasilitasi proses administrasi peradilan yang tepat dan mencegah timbulnya pelanggaran terkait dengan keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diberikan oleh Persetujuan ini. Apabila Pemerintah menimbang bahwa pelanggaran telah terjadi, Sekretaris Jenderal, atas permintaan, wajib berkonsultasi dengan otoritas Indonesia yang tepat.
Pasal 9 Penyelesaian Sengketa
Setiap sengketa yang timbul mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Pemerintah dan Sekretariat.
Pasal 10 Masa Berlaku, Amandemen dan Pengakhiran
(1)
Persetujuan ini wajib ditandatangani dan wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan mengenai pengesahannya oleh Pemerintah kepada Sekretaris Jenderal.
(2)
Konsultasi berkenaan dengan perubahan-perubahan pada Persetujuan ini wajib dilakukan atas permintaan salah satu pihak dan setiap perubahan-perubahan tersebut wajib diterima berdasarkan kesepakatan tertulis bersama.
(3)
Persetujuan ini waj ib berakhir enam bulan setelah salah satu Pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya mengenai keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan.
Pasal 11 Ketentuan Akhir
(1)
Persetujuan antara Organisasi Antarparlemen ASEAN (AIPO) dan Pemerintah Indonesia mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat AIPO di Jakarta, ditandatangani di Jakarta pada 26 Oktober 1991 wajib diakhiri dan digantikan dengan Persetujuan ini segera setelah berlakunya Persetujuan ini.
(2)
Persetujuan ini wajib ditafsirkan sejalan dengan maksud utamanya masingmasing untuk memungkinkan Sekretariat melaksanakan tanggung jawabnya dan memenuhi tujuan-tujuannya secara penuh dan efisien.
(3)
Apabila Persetujuan ini membebankan kewajiban pada otoritas Indonesia yang tepat, tanggung jawab penuh untuk pemenuhan kewajiban tersebut wajib ditanggung oleh Pemerintah.
SEBAGAI BUKTI, para penandatangan di bawah 1m, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta, dalam rangkap dua, pada tanggal 1-~ bulan ~ t p \.u,,.;.tr pada tahun dua ribu sepuluh, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, masing-masing naskah memiliki keautentikan yang sama. Apabila terjadi perbedaan interpretasi, naskah bahasa Inggris waj ib berlaku.
UNTUK PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MAJELIS ANT ARP ARLEMEN ASEAN (AIPA)
M. NATALEGAWA Menteri
Sekretaris Jenderal AIP A
REPUBLIJ[ INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN INTER-PARLIAMENT ARY ASSEMBLY (AIP A) ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE AIP A SECRETARIAT IN JAKARTA
The Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (hereinafter referred to as the "Parties"); NOTING the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) relating to the Privileges and Immunities of the AIPO Secretariat in Jakarta, signed in Jakarta, on October 26th, 1991; RECOGNISING the transformation of AIPO into the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) through the signing of the Statutes of the AIPA replacing the status of the AIPO during Extraordinary Meeting of the Executive Committee of AIP A in Kuala Lumpur on April 17th, 2007, which was further adopted in the 28th AIPA General Assembly in Kuala Lumpur, Malaysia, on August 20th, 2007; WHEREAS the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) having recognized the increase of its activities in which it has emphasized the need within AIPA for a central administrative office to provide for greater efficiency and for more effective implementation of the aims and purposes of AIP A; NOTING also the Resolution No. 28GA/2007 /Org/04 on Agreement on Establishment of AIPA Secretariat adopted in the 28th AIPA General Assembly in Kuala Lumpur, Malaysia, which established the AIP A Secretariat, to fulfill the above mentioned need, having its seat in Jakarta, Indonesia; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia; HAVE AGREED as follows:
Article 1 Definitions
For the purpose of this Agreement the following expressions shall have the meaning hereunder assigned to them: (1)
"Government" means the Government of the Republic oflndonesia;
(2)
"Secretariat" means the AIP A Secretariat;
(3)
"Secretary General" means the Secretary General of the AIPA Secretariat or his/her authorized representative;
(4)
'~Appropriate
(5)
"Laws and regulations of Indonesia" means legislative acts and decrees, regulations orders, and other instruments issued by or under authority of the Government or appropriate Indonesian authorities;
(6)
"Premises of the Secretariat" means the building or parts of the buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the Secretariat;
(7)
"Archives of the Secretariat" means the records and correspondence, documents, manuscripts, films, and recordings, belongings to or held by the Secretariat;
(8)
"Staff of the Secretariat" means all staff members of the Secretariat bearers of diplomatic passports who, in accordance with Article IV of the Agreement on Establishment of an AIPA Secretariat adopted through Resolution No. 28GA/2007/Org/04, are determined by the 28th AIPA General Assembly, and in accordance with the organizational structure of AIP A Secretariat, whose names are communicated from time to time to the appropriate Indonesian authorities;
(9)
"Property" refers to all property, including funds, and assets belonging to the Secretariat;
Indonesian authorities" means the officials of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia or such other authorities which the Ministry of Foreign Affairs deems appropriate;
(10) "Members of the family" means husband, wife, and dependent child or children under 21 years old who are notified from time to time to the appropriate Indonesian authorities. Article 2 Juridical Capacity of the Secretariat
The Secretariat shall have the capacity: (1) (2) (3)
to conclude contracts; to acquire and dispose of immovable and movable properties; and to institute legal pmceedings.
Article 3 Inviolability of the Premises and the Archives of the Secretariat (1)
The premises of the Secretariat shall be inviolable, and shall be under the control and authority of the Secretary General as provided in this Agreement.
(2)
The archives of the Secretariat belonging to or held by the Secretariat shall be inviolable.
(3)
The Secretariat shall not allow its premises to be used as a refuge by any person or persons who may be wanted for the execution of any legal process or may be pursued for a criminal offence or against whom a warrant of arrest or any expulsion order has b~en issued by the competent local authorities.
Article 4 Protection of the Premises of the Secretariat ( 1)
The property/Secretariat wherever located or by whomsoever held shall enjoy immunity from search, requisition, confiscation, expropriation and any other forms of interference, whether by executive administrative, judicial or legislative action except in so far in any particular case the Secretary General shall have expressly waived its immunity.
(2)
The appropriate Indonesian a11thorities shall exercise due diligence to ensure that the tranquillity of the premises of the Secretariat is not disturbed by unauthorized entry of persons or group of persons from outside or by disturbance in its vicinity and shall cause to be p:·ovided outside the boundaries of the premises of the Secretariat such police protection as is required for these purposes.
(3)
If so requested by the Secretary General, the appropriate Indonesian authorities shall pr0vide a sufficient number of police for th~ preservation of law aud order on the premises of the Secretariat, and for the removal therefrom of persons or group of persons as requested under the authority of the Secretary Gene-ral.
(4)
The appropriate Indonesian authorities shall provide the Secretary General and the staff of the Secretariat with identity cards.
(5)
The Secretary General shall take measures to ensure that the use of the premises complies with the laws of Indonesia.
Article 5 Communications ( 1)
The Secretariat shall enjoy for its official communications, treatment not less favourable than that accorded by the Government to foreign diplomatic missions and representative offices of intemationaJ organizations in Indonesia.
(2)
All forms of official communication of the Secretariat shall be inviolable.
(3)
The Secretariat shall have the right to dispatch and receive official correspondence, either by couriers or in sealed bags which shall have the same immunities and privileges as diplomatic couriers and bags.
Article 6 Transit and Residence
(I)
The Government shall facilitate travel and entry into and the transit to or from its territory, from the premises of the following persons: of
governments
and
international
and
regional
(i)
Representative organizations;
(ii)
Secretary General and the staff of the Se(.;retariat and members of their family residing with and dependent on them;
(iii) Other persons invited by AIP A on official duties; (iv) Representative of press, radio, film or other information agencies, who have been accredited to the Secretariat. (2)
The Secretary General shall notify the Government of the names of persons referred to in Paragraph I of this Article.
(3)
Visas and residence permit are granted in a timely manner subject to the prevailing laws and regulations of Indonesia.
Article 7 Privileges and Immunities (1)
The Secretariat shall be exempt: (i)
from any form of direct taxation. It is understood, however, that the Secretariat will not claim exemptio:..1 from taxes which are, in fact, no more than charges for public services;
(ii)
from customs duties and other levies and from prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the Secretari~t for its official use, on the understanding that articles imported under such exemptions shall not be transferred by the Secretariat within Indonesia except under conditions agreed upon with the Government and in accordance with the laws of Indonesia;
(iii) from customs duties and other levies and from prohibitions and restrictions in respect of importation and exportation of its publications.
(2)
Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria of any kind: (i)
The Secretariat may hold funds or currency of any kind and operate accounts on any currency;
(ii)
The Secretariat shall be free to transfer its funds, securities or currency from one country to another or within Indonesia and to convert any currency held by it into any other currency;
(iii) Notwithstanding the above, the Secretariat shall comply with the laws and regulations of Indonesia relating to the reporting of funds and foreign exchange movement.
I
(3)
While the Secretariat will not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which form part of the price to be paid, nevertheless when the Secretariat is making important purchases for official use of the property on which such duties and taxes have been charged or chargeable, the Government will, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax.
(4)
The Secretary General and the staff of the Secretariat whatever their nationality, shall enjoy within and with respect to the territory of Indonesia:
I
(5)
(i)
immunity from legal process in respect of acts including words spoken or written, performed by them in their official capacity and in the discharge of their duties;
(ii)
immunity from seizure of their official baggage.
The Secretary General including his/her family member and the Secretariat Staff holder of diplomatic passport who do not have Indonesian nationality, shall enjoy within and with respect to the territory of Indonesia the following privileges and immunities, as are necessary for the exercise of their functions: (i)
exemption from taxation on the salary and emoluments paid to them by the Secretariat;
(ii)
immunity from personal arrest or detention;
(iii) immunity from seizure of their personal baggage; (iv) freedom to maintain within Indonesia, or elsewhere, foreign securities, and other movable and immovable property, and while employed by the Secretariat in Indonesia, and at the time of termination of such employment, the right to take out of Indonesia fund in any foreign currency without restrictions or limitations, provided that the said officials can show good cause for their lawful possession of such fund;
(v)
the right to import free of duty and other levies, prohibition and restriction on imports, their furniture and effects within six months after first taking up their post in Indonesia; the same regulations shall apply in the case of importation, transfer and replacement of automobiles as are in force for the resident members of diplomatic missions of comparable rank;
(vi) the right to purchase preferably the local made vehicle/completely knock down (CKD) with facility of free of duty and other taxes. (6)
Privileges and immunities granted under this Article shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of Indonesia.
Article 8 Abuse of Privileges and Immunities
( 1)
Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of the Secretary General and the staff of the Secretariat to respect the laws of member countries and to avoid any interference in the internal affairs of the ASEAN countries.
(2)
The privileges and immunities accorded by this Agreement are granted in the interest of the Secretariat and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary General shall have the right and the duty to waive the immunity of any staff of the Secretariat in any case where, in his opinion, such immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interest of the Secretariat.
(3)
The Secretariat and its staff shall cooperate at all times with the appropriate Indonesian authorities to facilitate the proper administration of justice, and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges and immunities conferred by this Agreement. Should the Government consider that an abuse has occurred, the Secretary General shall upon request, consult with the appropriate Indonesian authorities.
Article 9 Settlement of Disputes
Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Government and the Secretariat.
Article 10 Entry into Force, Amendment and Termination
( 1)
This Agreement shall be signed and shall enter into force on the date of notification to the Secretary G~neral of its ratification by the Government.
(2)
Consultations with respect to amendments to this Agreement shall be entered into upon request of either party and any such amendment shall be adopted by mutual written consent.
(3)
This Agreement shall cease to be in force six months after either Party has given notice in writing to the other of its decision to terminate the Agreement.
Article 11 Final Provisions (1)
The Agreement between the ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) and the Government of Indonesia relating to the Privileges and Immunities of the AIPO Secretariat in Jakarta, signed in Jakarta on October 26th, 1991 shall be terminated and substituted by this Agreement with immediate effect upon the entry into force of this Agreement.
(2)
This Agreement shall be interpreted in the light of each primary purpose to enable the Secretariat fully and efficiently to discharge its responsibilities and fulfil its objectives.
(3)
Wherever this Agreement imposes obligations on appropriate Indonesian authorities, the ultimate responsibility for the fulfilment of such obligations shall rest with the Government.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Agreement. DONE in Jakarta, in duplicate, on the "'~ day of ~ ~ b-v in the year of two thousand and ten, in the Indonesian and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR TH~~VERNMENT OF THE REPUrLIC OF INDONESIA
FOR THE ASEAN INTERPARLIAMENT ARY ASSEMBLY
(AIPA) !
RlY M. NAT ALEGA WA Mini er of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
eral of AIPA
