(RENSTRA) TAHUN

RENSTRA TAHUN 2015-2019

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) TAHUN 2015-2019

DISUSUN BERDASARKAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 2015-2019

Disusun Oleh : Tim Penyusun Renstra Inspektorat

Jalan Arief Rahman Hakim 01 Lumajang

INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

39


KATA PENGANTAR Ba’da Tahmid dan Sholawat kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW jujungan kita sampai akhir jaman. Atas Ridho ALLAH SWT Pada hari ini Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 rampung disusun sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai kelanjutan dari Renstra 2010-2014. Penyusunan Renstra Inspektorat telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa Internal), maupun analisa di luar lingkungan organisasi (Analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehinga ditemukan strategi pencapain tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai kabupaten sesuai RPJMD 2015-2019 dan visi serta misi pengawasan yang menjadi tupoksi Inspektorat Kabupaten Lumajang. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra 2015-2019 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharap kritik atau saran perbaikan demi kesempurnaan Renstra ini kedepan. INSPEKTUR KABUPATEN LUMAJANG

HANIFAH DYAH EKA SIWI,SE Pembina Utama Muda NIP. 19600505 198503 2 005


40


DAFTAR ISI

Daftar Isi

.................................. ............................................................... iii

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang......................................................................................... 1.2 landasan Hukum .................................................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ..................................... 2.2 Sumber Daya SKPD ............................................................................ 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD...................................................................... 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.................

1 2 6 7

9 12 13 14

BAB III Isu isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi pelayanan SKPD...... 18 3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih......................................................................................................... 23 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota............... 24 3.4 Penentuan Isu-isu strategis/ Faktor Kunci Keberhasilan....................... 26 BAB IV Visi,Misi,Tujuan dan Strategi Kebijakan 4.1 Visi dan Misi SKPD ............................................................................. 29 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD...................................... 30 4.3 Strategi dan Kebijakan.......................................................................... 32 BAB V rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 5.1 Program dan Kegiatan ........................................................................ 34 5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ......... 35 BAB VI indikator kinerja skpd yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 6.1 Penentuan Indikator Kinerja ............................................................... 37 6.2 Indikator dan Target Kinerja ............................................................... 37 BAB VII Penutup Penutup ...................................................................................................... 39 LAMPIRAN


41


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

INSPEKTORAT Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp.(0334) 881485 Fax.(0334) 894125

LUMAJANG KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 188.4/

/427.51/2014

TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019 INSPEKTUR KABUPATEN LUMAJANG Menimbang :

Mengingat :

a.bahwa untuk memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khsusnya penyelenggaraan pengawasan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda 1 tahun 2014 dan selaras dengan ketentuan lainya, perlu disusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dengan Keputusan Inspektur.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;


42


5.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); 8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,


43


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan


44


dan Kinerja Intansi Pemerintah 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah; 29. Peraturan

Bersama

Pembangunan

Menteri

Dalam

Nasional/Kepala

Negeri,

Badan

Menteri

Perencanaan

Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M

PPN/04/2010;

Nomor

:

PMK

95/PMK

07/2010

tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD)


45


dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 31. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah; 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

: Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lumajang tahun 20152019 sebagaimana termuat pada Lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lumajang tahun 20152019 sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus digunakan


46


sebagai peroman dalam penyelenggaraan pengawasan sejak perencanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi kinerja dalam mencapai

tujuan

untuk

seluruh

aspek

keuangan,

barang,

kepegawaian maupun tupoksi pengawasan oleh semua pihak di lingkungan Inspektorat. KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : L U M A J A N G Padatanggal : Juni 2014

INSPEKTUR KABUPATEN LUMAJANG

HANIFAH DYAH EKA SIWI, SE Pembina Utama Muda NIP. 19600505 198503 2 005


47


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 merupakan dokumen penting program dan komitmen Bupati untuk masa kerja lima tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut Bupati setiap tahunnya dan pada akhir masa jabatannya berkewajiban untuk

melaksanakan

dan

mempertanggungjawabkan

kepada

masyarakat

dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendukung komitmen Bupati tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Lumajang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP ) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2015-2019. Rencana Strategis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2015-2019 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Lumajang untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lumajang merupakan bagian dari Sistem AKIP. Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Lumajang termasuk penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Inspektorat telah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras yang nantinya akan memberikan sumbangsih dan dukungan secara memadai terhadap pencapaian visi dan

misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Lumajang. Atas dasar

tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran dan program stratejik Inspektorat Kabupaten Lumajang dan nantinya disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

48


1.2 LANDASAN HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2029 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2029 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

49


2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

50


19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 29. Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana


51


Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 31. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah; 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025; 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Lumajang 2015-2019 dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perencanaan dan pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal sesuai komitmen bersama yang selaras dengan RPJMD

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang dengan menggunakan pendekatan Manajemen Strategis (Strategic Management) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. Rencana strategis SKPD Inspektorat diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta


52


memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir (goals) yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berikut ini adalah maksud dan tujuan adanya renstra Inspektorat : 1.

Sebagai bentuk/ perwujudan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja melalui sistem AKIP serta Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah inspektorat;

2.

Menyediakan dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan dan pedoman inspektorat kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik baik keuangan, barang, SDM dan kinerja;

3.

Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memberikan pemahaman arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta Merumuskan kerangka

strategi kebijakan dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs spesifik dan memiliki target terukur yang selaras dengan RPJMD, Sebagai bahan evaluasi bagi setiap tahapan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun guna menilai kinerja Inspektorat ; 4.

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan di bidang pengawasan.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN Bab I.

Bab II.

Bab III.

Adapun Sistematika rencana strategis ini adalah sebagai berikut: PENDAHULUAN Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penyusunan, Rencana Strategis. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bagian ini juga diuraikan gambaran organisasi tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sesuai Perda ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI Pada bagian ini menjabarkan tentang kondisi internal dan external Inspektorat Kab. Lumajang yang mencakup analisa kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman yang dimiliki oleh organisasi, Analisis ini dibuat menggunakan statistik sektoral dan merupakan proyeksi kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan, sehingga kondisi masa kini dapat dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang.


53


Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjabarkan visi dan misi Inspektorat kabupaten Lumajang serta Tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan dan berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Lebih lanjut juga berisi hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target indikator capaian kinerja serta hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja terpilih. Bab V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Lumajang untuk jangka waktu lima tahun ke depan berisi hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta indikasi rencana program prioritas disertai dengan kebutuhan pendanaan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menginformasikan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk menjamin keselarasan perencanaan. Bab VI. PENUTUP Bab ini berisi penutup.


54


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

II.1 TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nmor 20 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Lumajang , diungkapkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas : 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksananaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lumajang

FUNGSIONAL AUDITOR DAN P2UPD

1) Inspektur Adapun tugas dari Inspektur adalah : a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat b. Perencanaan tugas perencanaan c. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan d. Pemeriksaan,pengusutan,pengujian dan penilaian tugas pengawasan


55


e. Pelapor pelaksanaan tugas program kerja f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Bupati g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur pembantu sbb :

2) Sekretaris Sekretaris memimpin sekretariatyang mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; b. Penghimpun,pengelolaan,penilaian dan penyimpanan laporan hasil aparat pengawasan fungsional daerah; c. Penyusunan bahab data dalam rangka pembinan teknis fungsional; d.Penyusunan,penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatauahaaan proses penanganan pengaduan; e. Pelaksanaan urusan kepegawain,keungan,surat menyurat dal rumah tangga; f. Pelapor pelaksanaan tugas dan program kerja; g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Inspektur.

3) Inspektur Pembantu Inspektur

pembantu

teknis,penyusunan

mempunyai

program

kerja

tugas

membantu

pengkoordiner

perumusan pelaksaaan

kebijakan pemeriksaan

pengawasan,pelaporan serta pelaksanaan pemeriksaan,pengusutan,pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh inspektur.Inspektur pembantu mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja pengawasan di wilayah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelengaraan urusan pemerintah daerah; INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

56


d. Pemeriksaan,pengusutan,pengujian dan penilaian tugas pengawaan; e. Pelaporn hasil pengawasan dan pemeriksaan; g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada inspektur; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Inspektur.

4) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional terdiri atas auditor, P2UPD dan pejabat fungsional teknis lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor,P2UPD dan pejabat fungsional teknis lainnya mempunyai fungsi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai keahliannya/ketrampilan yang ditetapkan oleh peraturan oleh perundang-undangan yang berlaku. a. Jabatan fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan sesuai rumpun jabatan akuntansi dan anggaran sesuai perundang-undangan; b. Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksankan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan administrasi umum pemerintahan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tenis pemerintahan di daerah.

II. 2 SUMBER DAYA SKPD Formasi kepegawaian Inspektorat kabupaten Lumajang mempunyai kondisi : a.

b.

Status kepegawaian - Pegawai negeri sipil (PNS) - Tenaga Kontrak Latar belakang pendidikan - Magister (S2) - Sarjana (S1) - Sarjana Muda/Diploma III (D3) - Sarjana Muda/Diploma II (D2) - Sarjana Muda/Diploma I (D1) - SLTA


: :

35 -

orang orang

: : : : : :

6 18 3 ................. ................. 5

orang orang orang orang orang orang 57


C

D

E

- SLTP - SD Pangkat dan Golongan - Pembina Utama Madya (IV/d) - Pembina Utama Muda (IV/c) - Pembina Tingkat I (IV/b) - Pembina (IV/a) - Penata Tingkat I (III/d) - Penata (III/c) - Penata Muda Tingkat I (III/b) - Penata Muda (III/a) - Pengatur Tingkat I (II/d) - Pengatur (II/c) - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) - Pengatur Muda (II/a) - Juru Tingkat I (I/d) - Juru (I/c) - Juru Muda Tingkat I (I/b) - Juru Muda (I/a) Pejabat Stuktural - Eselon II - Eselon III - Eselon IV Pejabat Fungsional - Jabatan Fungsional Auditor - Jabatan Fungsional P2UPD

: :

2 1

orang orang

: : : : : : : : : : : : : : : :

................. 1 2 4 9 3 6 5 ................. ................. 1 1 ................ 1 .................

orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

: : :

1 4 3

orang orang orang

: :

8 12

orang orang

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD Pelayanan SKPD Inspektorat adalah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan diatasnya dalam penyelenggaraan pengawasan internal. Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat meliputi pembinaan dan pengawasan

yang diwujudkan dalam

bentuk : 1. Penyelenggaraan Bintek bagi SKPD; 2. Penyelenggaraan Pemeriksaan Reguler; 3. Penyelenggaraan Pemeriksaan Khusus; 4. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kasus; 5. Penyelenggaraan Reviu; 6. Penyelenggaraan Evaluasi; 7. Penyelenggaraan Monitoring; 8. Penyelenggaraan Tindaklanjut Hasil Pengawasan; 9. Pemberian konsultansi.


58


Terkait penyelenggaraan pelayanan/tupoksi tersebut kinerjanya diwakili oleh indikator yang ada para Renstra 2010-2014. Dimana seluruh target pada Indikator Renstra yang ditetapkan melalui perencanaan untuk 5 tahun kedepan dapat dicapai oleh jajaran Inspektorat Kabupaten lumjang. Semua dapat dicapai dengan usaha optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong,membina dan melaukan pengawasan dan asistensi terhadap SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten lumajang. Pembinaan terhadap SKPD yang berkesinambungan terutama dalam mereview laporan keuangan SKPD maupun LKPD dan upaya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan rekomendasi BPK akan berpengaruh positif terhadap tercapainnya opini yang di harapkan. Adapun gambaran sasaran yang telah dicapai dan indikator kinerja adalah selama tahun 2010-2014 yang diwakili tahun 2013 adalah sebagai berikut : KINERJA SASARAN 1.

2

INDIKATOR SASARAN

Satuan

Satuan

%

66 SKPD

64 SKPD

96.97

92 %

69.99 %

76.08

8 SKPD

8 SKPD

100

66 SKPD

64 SKPD

96.97

2.3 Peningkatan jumlah SKPD 2 SKPD yang memahami dan menerapkan SPIP

2 SKPD

100

Terselesaikannya 3.1 % laporan hasil pemeriksaan 76 LHP penanganan kasus, kasus, pengaduan, dan ijin pengaduan masyarakat , cerai yang diselesaikan dan Ijin Cerain PNS secara dibanding yang masuk tepat Tersedianya sarana dan 4.1 Prosentase peningkatan nilai 4% prasarana pemeriksaan aset sarana dan Prasaraan yang memadai pengawasan

73 LHP

96.05

3.94 %

100

Terselenggaranya Intensitas dan efektifitas 1.2 Prosentase jumlah LHP peleksanaan pemeriksaan dibanding jumlah target di Daerah obrik 1.3 Prosentase jumlah saran yang sudah ditindaklanjuti dibandingkan jumlah saran atas temuan Terwujudnya Akuntabilitas 2.1 Persentase jumlah SKPD Kinerja SKPD yang dilakukan Evaluasi LAKIP 2.2 Persentase jumlah Entitas yang dilakukan Reviu Laporan Keuangan secara berkala

3

4

TARGET REALISASI CAPAIAN


59

RENSTRA TAHUN 2015-2019 5

Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan

5.1 Meningkatnya jumlah aparat 35 pengawasan yang mengikuti Personil diklat

30 Personil

Rata-rata Capaian

85.71

93,79

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dipecahkan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak,teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi dan atau mungkin dihadapi di tahun 2015-2019 bidang pengawasan, yaitu : A. Tantangan 1. Adanya

perkembangan

teknologi

informasi

berupa

sistem

informasi

dan

penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan sistem informasi misalnya eprocurement yang menuntut peningkatan kompetensi pengawas; 2. Meningkatnya tuntutan peran audit internal dalam berbagai hal termasuk sebagai Pembina, pengendalian mutu dan konsultasi oleh APIP kepada SKPD termasuk meningkatnya tugas pengawasan dalam penyelenggaraan SPIP dan Percepatan Pemberantasan Korupsi; 3. Adanya

jumlah obyek pemeriksaan

melebihi kepasitas Inspektorat

dalam

penyelenggaraan pengawasan dan adanya temuan BPK yang harus diselesaikan serta dimitigasi risikonya oleh APIP; 4. Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas Masih Perlu Ditingkatkan Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan.Aparat pegawas pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan. 5. Sistem Pemberian Penghargaan dan Pejatuhan Sanksi Terhadap Aparat Pengawas Perlu Terus Ditingkatkan Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakuka penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal.Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

60


tujuan dan sasaran kegiatan organisai yang ditetapkan,sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal. 6. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian internal termasuk Pengawasan Melekat (Waskat) Oleh Para Pimpinan Satuan Kkerja Perangkat Daerah Masih Perlu Terus ditingkatkan dan Dibudayakan Pengendalian internal SKPD adalah hal yang utama yang ditunjang oleh efektivitas sistem pengendalian internal. Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organiasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan

visi

dan

misi

organisasi

masih

perlu

dioptimalkan

dan

dibudayakan.Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawasan fungsional.Untuk itu,perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok utuk melaksanakan Pengawasan

Melekat

(Waskat).Waskat

harus

lebih

diutamakan

sedngkan

pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat. 7. Belum mantapnya prosedur, mekanisme pengawasan inspektorat kabupaten Lumajang; 8. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pengawasan yang dilakukan inspektorat; 9. Lemahnya kesadaran SKPD dan Obrik dalam melakukan Tindaklajut Hasil Pemeriksaan; 10. Internal Inspektorat : masih terbatasnya SDM dan sarana prasarana inspektor ditambah banyaknya joint audit dan pelimpahan audit (dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), lemahnya Passion dan Motivasi tenaga pemeriksa, sulitnya kenaikan pangkat pejabat fungsional karena belum memadainya infrastruktur. 11. Fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai watch dog tetapi sebagai pembinaan dan sering reformasi birokrasi di segla aspek,fungsi Inspektorat mengarah kepada pinjaman mutu (quality assurance). Inspektorat sebagai aparat intern pemerintah (APIP) harus dapat

memberikan

embinaan

kepada

instansi

pemerintah

daerah

dalam

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undngan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama sumber daya manusia.Oleh karena itu Inspektorat terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksanannya INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

61


fungsi quality assurance terhadap pelaksanaan tugas SKPD/UKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance.

Beberapa hambatan dan upaya untuk mengatasinya dalam rangka pelayanan Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan : No . 1.

2.

3.

UPAYA MENGATASI HAMBATAN SDM secara umum masih terbatas Mengoptimalkan SDM yang ada kualitasnya dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat-diklat, bintek, pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal . Terbatasnya sarana dan prasarana Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan pendukung pengawasan yang memadai, dan pemeliharaan HAMBATAN

Kurangnya jumlah tenaga di Inspektorat dibanding dengan jumlah obrik yang ada sehingga beban kerja lebih berat (kuantitas belum memadai)

-

Mengoptimalkan tenaga yang ada; Mengajukan penambahan personil melalui BKD Melakukan pemeriksaan dengan teknik sampling

4.

Sistem dan Prosedur Pengawasan Pengembangan sistem, prosedur, yang belum memadai kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan dan dikembangkan secara bertahap (try and error) sesuai ketentuan.

5

Adanya temuan pemeriksaan yang Meningkatkan pengendalian terkait berulang dan sulit ditindaklanjuti penyelenggaraan tindaklanjut

B. Peluang Beberapa peluang yang ada dalam penyelenggaraan pengawasan adalah sebagai berikut : 1. Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dan paperless/reduce dengan waktu yang efisien yakni melalui e-audit dan pembangunan database pengawasan eaudit; 2. Adanya peluang penyelenggaraan pengawasan menggunakan pakaian khusus untuk meningkatkan independensi dan integritas; 3. Adanya peluang pengawas diberikan tunjangan khusus untuk meningkatkan independensi dan due professional care pengawas.


62


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka menentukan Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan diperlukan analisis isu-isu strategis yang juga ditujukan untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan tahun 2015-2019, salah satu langkah antisipatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Inspektorat di masa lima tahun ke depan. Bab ini, secara rinci mencoba memetakan dan mengidentifikasi isu-isu strategis penyelenggaraan pengawasan internal yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Lumajang lima tahun ke depan. Isu-isu strategis yang dirumuskan diperoleh dari hasil rapat internal dan masukan dari beberapa stakeholder Inspektorat sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1. politik; 2. teknokratik; 3. partisipatif; 4. atas-bawah (top-down); dan 5. bawah atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

63


dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan

Lima tahun terakhir, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengawasan di Kabupaten Lumajang telah dilakukan beberapa kegiatan meliputi : 1. Meningkatkan intensitas koordinasi

dengan Aparat pengawasan lainnya :

ITJEN, Inspektorat Propinsi,BPKP; 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan; 3. Meningkatkan intensitas pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan; 4. Mengoptimalkan SDM secara terbatas kuantitas dan kualitas; 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; 7. Meningkatkan kompetensi an koordinasi pengawasan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 8. Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 9. Meningkatkan

penguatan

kebijakan

dan

prosedur

penyelenggaraan

pengawasan.

Dewasa ini tuntutan masyarakat dibidang pengawasan semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya intensitas pengaduan masyarakat, perkembangan teknologi, SDM dan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut inspektorat menambah kompleksnya permasalahan bidang pengawasan dan peluang terjadi pelanggaran, sehingga inspektorat dituntut untuk lebih profesional, Secara lebih detail Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Inspektorat baik dari sudut Kekuatan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan exsternal, diantaranya sebagai berikut : INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

64


A. ANALISIS FAKTOR INTERNAL Berbagai faktor internal yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis antara lain terkait SDM, Sarana dan Prasarana serta Keuangan dan Kebijakan di tingkat Internal Inspektorat dibedakan sebagai faktor internal yang nantinya dibedakan dalam kekuatan dan kelemahan dalam analysis SWOT, factor-faktor tersebut diantaranya : 1)

Adanya dukungan dana APBD untuk pengawasan;

2)

Adanya personil Inspektorat dengan latar belakang yang berbeda-beda;

3)

Adanya sarana dan prasarana pengawasan internal;

4)

Adanya kewenangan penyelenggaraan pengawasan yang powerfull.

5)

Adanya orang orang baru dalam pengawasan (<2 tahun) langsung menjalankan fungsi pengawasan baik staf maupun Pejabat Struktural/ Irban/Kasubag;

6)

Personil tidak merasa memiliki rasa memiliki (sense of belonging) terhadap penyelenggaraan pengawasan sehingga memiliki integritas rendah dan sulit dalam kerjasama antar personil secara efektif karena perbedaan tujuan;

7)

Kurang memadainya sarana dan prasarana pengawasan internal khususnya transportasi dan alat ukur pengawasan dan perangkat teknologi informasi serta gedung dan bangunan serta standarisasi sarana dan prasarana pengawasan inspektorat belum ada;

8)

Kompetensi, independensi dan Kecermatan Profesional aparatur pengawasan belum memadai serta masih sedikitnya PNS Inspektorat yang mempunyai sertifikat kompetensi memadai;

9)

Kesejahteraan Aparat Pengawasan kurang memadai khususnya sebagai penghargaan atas risiko dalam bentuk tunjangan khusus;

10) Kualitas pengawasan belum memadai; 11) Kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan baik standar, kode etik maupun kendali mutu perlu ditingkatkan serta kebijakan terkait tindaklanjut, TP/TGR, Reviu, evaluasi, Monitoring, penyelenggaraan konsultansi dan pembinaan oleh APIP, penyelenggaraan SPIP; 12) Belum terintegrasinya arsip penyelenggaraan pengawasan internal dalam bentuk database pengawasan yang berisi dokumen-dokumen SKPD;


65


13) Pengawasan belum didukung dengan Sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi secara memadai; 14) Adanya kasus pelanggaran disiplin dan ijin cerai yang volumenya banyak sehingga mengganggu penyelenggaraan pemeriksaan regular dan khusus.

B. ANALISIS FAKTOR EKSTENAL Berbagai faktor eksternal terkait kebijakan, perkembangan Ipoleksosbudhankam dan persaingan dibedakan dalam bentuk factor eksternal yang nantinya dipisahkan menjadi peluang dan tantangan dalam analisa SWOT, factor tersebut diantaranya sebagai berikut: 1) Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dan paperless/reduce dengan waktu yang efisien yakni melalui e-audit dan pembangunan database pengawasan e-audit; 2) Adanya peluang penyelenggaraan pengawasan menggunakan pakaian khusus untuk meningkatkan independensi dan integritas; 3) Adanya peluang pengawas diberikan tunjangan khusus untuk meningkatkan independensi dan due professional care pengawas; 4) Adanya Jafung yang mempunyai kesempatan kenaikan pangkat lebih cepat yakni setiap 2 (dua) tahun; 5) Perkembangan peraturan penyelenggaraan pengawasan yang cepat sehingga menuntut pemeriksa lebih up-todate; 6) Adanya pemalsuan temuan dan kebocoran temuan; 7) Adanya perkembangan teknologi informasi berupa sistem informasi dan penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan sistem informasi misalnya eprocurement yang menuntut peningkatan kompetensi pengawas; 8) Adanya jumlah obyek pemeriksaan melebihi kepasitas/ tidak sebanding Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan dan adanya temuan BPK yang harus diselesaikan serta dimitigasi risikonya oleh APIP; 9) Makin banyak peluang terjadinya kasus dan modus operandi pelanggaran; 10) Kurang memadainya dukungan penyelenggaraan pengawasan dari pihak SKPD; 11) Laporan Keuangan Kabupaten tidak berkualitas, Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Tidak efektifnya kinerja SKPD dan Kabupaten; 12) Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti; INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

66


13) Meningkatnya tuntutan peran audit internal dalam berbagai hal termasuk sebagai Pembina, pengendalian mutu dan konsultasi oleh APIP kepada SKPD termasuk meningkatnya tugas pengawasan dalam penyelenggaraan SPIP dan Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih detail sbb : a) Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dengan titik berat terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan pemerintah Kab/Kota; b) Review LKPD dalam rangka menuju dan atau mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). c) Pemeriksaan pengelolaan Keuangan dan asset. d) Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) e) Assistensi terhadap pelaksanaan Perpres Nomor

55 tahun 2012

Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka panjang tahun 2012-2015 dan jangka menengah tahun 20122014. f) Penanganan Pengaduan Masyarakat. g) Pemeriksaan Bersama ( joint audit ) dengan BPKP terhadap program Penanggulangan Kemiskinan PNPM-MP. h) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Mengetahui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(

SAKIP). i) Evaluasi atas peran Inspektorat Kabupaten / Kota sebagai quality Assurance dan consulting. j) Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait k) Assistensi dalam penyusunan neraca asset pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. l) Assistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten. m) Assistensi perencanaan dan penyusunan anggaran. n) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; o) Pembangunan Zona Integritas; p) Penyelenggaraan Evaluasi LPPD dan Reviu LPPD; q) Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa, antara lain : 1) Pemeriksaan reguler pada pemerintahan desa


67


2) Pemeriksaan pelaksanaan tugas perbantuan dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai hasil koordinasi 3) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang Bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah Dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isuIsu aktual untuk tujuan nasional dalam Pemerintahan

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Inspektorat diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengawasan berkualitas, efektif, profesional, dan akuntabel. Sehingga menjadikan inspektorat berwibawa, berakhlak mulia, sejahtera dalam naungan pemerintahan yang bersih dan bermartabat. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Lumajang adalah: “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat” Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja. Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu: Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat; Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

68


pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang; Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin; Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

Lebih lanjut untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara gaeris besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, dan Bermoral melalui

Peningkatan

Kualitas

Layanan

Pendidikan,

Kesehatan

dan

Pembinaan Keagamaan. b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha pendukungnya. c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengejar ketertinggalan Kabupaten Lumajang sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang akan datang. Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 20152019 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah terpencil, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata dan berpihak pada rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang ditempatkan sebagai tujuan yang utama dari seluruh program pembangunan daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian


69


yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.

Dari uraian visi dan misi tersebut diatas, maka untuk serta mendukung terwujudnya masyarakat Lumajang Sejahtera dan Bermartabat, lebih khusus dikaitkan dengan pernyataan misi huruf c yakni : “Mewujudkan pemerintahan yang Efektif, bersih dan demokratis melaui penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif

Partisipatif

dan

Transparan

serta

mendorong

Terciptanya

Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat”, disinilah peran Inspektorat selaku Institusi Pengawasan akan menindaklanjuti

dan

mencapai

visi

dan

misi

tersebut

dengan

mengawal

penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sesuai ketentuan dan didukung informasi berkualitas.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat tidak mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tidak mempunyai menteri secara khusus, namu demikian terdapat kebijakan pengawasan yang disusun setiap tahunnya diantaranya Menteri Dalam Negeri telah menetapkan kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2012. Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Sesuai Permendagri di atas uraian kegiatan Pengawasan adalah sebagai berikut : A. Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota Terdiri dari : 1) Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dengan titik berat terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan pemerintah Kab/Kota; 2) Review LKPD dalam rangka menuju dan atau mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). 3) Pemeriksaan pengelolaan Keuangan dan asset. 4) Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)


70


5) Assistensi terhadap pelaksanaan Perpres Nomor

55 tahun 2012

Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka panjang tahun 2012-2015 dan jangka menengah tahun 20122014. 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat. 7) Pemeriksaan Bersama ( joint audit ) dengan BPKP terhadap program Penanggulangan Kemiskinan PNPM-MP. 8) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Mengetahui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(

SAKIP). 9) Evaluasi atas peran Inspektorat Kabupaten / Kota sebagai quality Assurance dan consulting. 10) Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait 11) Assistensi dalam penyusunan neraca asset pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. 12) Assistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten. 13) Assistensi perencanaan dan penyusunan anggaran. 14) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

B. Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa, antara lain : a) Pemeriksaan reguler pada pemerintahan desa; b) Pemeriksaan

pelaksanaan

tugas

perbantuan

dari

pemerintah

Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai hasil koordinasi; c) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang Bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah Dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu- Isu aktual untuk tujuan nasional dalam Pemerintahan.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis dan Faktor Kunci Keberhasilan Setelah melakukan analisa faktor internal dan eksternal maka penentuan isu-isu strategis adalah membedakannya dalam bentuk Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

71


Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang di bidang pengawasan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni : 1. Kekuatan (Strengths) a. Adanya dukungan dana APBD untuk pengawasan; b. Adanya personil Inspektorat dengan latar belakang yang berbeda-beda; c. Adanya sarana dan prasarana pengawasan internal; d. Adanya kewenangan penyelenggaraan pengawasan yang powerfull.

2. Kelemahan (weakness) a. Adanya orang orang baru dalam pengawasan (<2 tahun) langsung menjalankan fungsi pengawasan baik staf maupun Pejabat Struktural/ Irban/Kasubag; b. Personil tidak merasa memiliki rasa memiliki (sense of belonging) terhadap penyelenggaraan pengawasan sehingga memiliki integritas rendah dan sulit dalam kerjasama antar personil secara efektif karena perbedaan tujuan; c. Kurang memadainya sarana dan prasarana pengawasan internal khususnya transportasi dan alat ukur pengawasan dan perangkat teknologi informasi serta gedung dan bangunan serta standarisasi sarana dan prasarana pengawasan inspektorat belum ada; d. Kompetensi,

independensi

dan

Kecermatan

Profesional

aparatur

pengawasan belum memadai serta masih sedikitnya PNS Inspektorat yang mempunyai sertifikat kompetensi memadai; e. Kesejahteraan Aparat Pengawasan kurang memadai khususnya sebagai penghargaan atas risiko dalam bentuk tunjangan khusus; f. Kualitas pengawasan belum memadai; g. Kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan baik standar, kode etik maupun kendali mutu perlu ditingkatkan serta kebijakan terkait tindaklanjut, TP/TGR, Reviu, evaluasi, Monitoring, penyelenggaraan konsultansi dan pembinaan oleh APIP, penyelenggaraan SPIP; h. Belum terintegrasinya arsip penyelenggaraan pengawasan internal dalam bentuk database pengawasan yang berisi dokumen-dokumen SKPD; i.

Pengawasan belum didukung dengan Sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi secara memadai;


72


j.

Adanya kasus pelanggaran disiplin dan ijin cerai yang volumenya banyak sehingga mengganggu penyelenggaraan pemeriksaan regular dan khusus.

3. Peluang (Opportunities) a. Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dan paperless/reduce dengan waktu yang efisien yakni melalui e-audit dan pembangunan database pengawasan e-audit; b. Adanya peluang penyelenggaraan pengawasan menggunakan pakaian khusus untuk meningkatkan independensi dan integritas; c. Adanya

peluang

pengawas

diberikan

tunjangan

khusus

untuk

meningkatkan independensi dan due professional care pengawas; d. Adanya Jafung yang mempunyai kesempatan kenaikan pangkat lebih cepat yakni setiap 2 (dua) tahun;

4. Ancaman (Threats) a. Perkembangan peraturan penyelenggaraan pengawasan yang cepat sehingga menuntut pemeriksa lebih up-todate; b. Adanya pemalsuan temuan dan kebocoran temuan; c. Adanya perkembangan teknologi informasi berupa sistem informasi dan penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan sistem informasi misalnya

e-procurement

yang

menuntut

peningkatan

kompetensi

pengawas; d. Adanya jumlah obyek pemeriksaan melebihi kepasitas/ tidak sebanding Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan dan adanya temuan BPK yang harus diselesaikan serta dimitigasi risikonya oleh APIP; e. Makin banyak peluang terjadinya kasus dan modus operandi pelanggaran; f. Kurang memadainya dukungan penyelenggaraan pengawasan dari pihak SKPD; g. Laporan Keuangan Kabupaten tidak berkualitas, Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Tidak efektifnya kinerja SKPD dan Kabupaten; h. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti; i.

Meningkatnya tuntutan peran audit internal dalam berbagai hal termasuk sebagai Pembina, pengendalian mutu dan konsultasi oleh APIP kepada


73


SKPD termasuk meningkatnya tugas pengawasan dalam penyelenggaraan SPIP dan Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih detail sbb :

Berdasarkan permasalahan/ isu strategis tersebut untuk mendukung misi Pemerintah Kabupaten:”Mewujudkan pemerintahan yang Efektif, bersih dan demokratis melaui penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif Partisipatif dan Transparan serta mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat”, maka isu

yang

utama

untuk

dipecahkan/

faktor

kunci

keberhasilan

sesuai

Konklusi/kesimpulan dari SWOT Perencanaan Strategi Inspektorat tersebut ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal, antara lain : 1. Tersedianya mekanisme koordinasi dalam tubuh inspektorat yang sesuai dengan sistem kerja yang ada, dan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan Puncak serta seluruh fungsi dalam organisasi secara komprehansif; 2. adanya kerjasama yang intensif dengan sesama APIP ( Inspektorat Provinsi, Inspektur Jendral, BPKP ); 3. Tersedianya Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan memadai, profesional dan sejahtera yakni kompeten, independen, cermat; 4. Tersedianya sarana dan Prasarana/infrastruktur pengawasan yang memadai; 5. Adanya Sistem dan kebijakan Pengawasan serta Pengendalian Intern yang memadai; 6. Adanya reward yang memadai, Peningkatan Kesejahteraan, serta penganggaran yang proporsional bidang Pengawasan; 7. Adanya sistem informasi pengawasan internal yang handal.


74


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD Visi Inspektorat adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan inspektorat dimasa depan, visi inspektorat adalah visi bersama yang diharapkan mampu menarik, menggerakkan segenap jajaran inspektorat untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi inspektorat secara intensif dikomunikasikan kepada segenap Jajaran Organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut. Visi Inspektorat dalam rangka mendukung dan selaras dengan RPJMD 20152019 diharapkan dan bersifat :  Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin dicapai;  Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi menunjukan kinerja yang baik;  Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan;  Menjembatani masa kini dan masa mendatang;  Gambaran yang realistis dan kridibel, dengan masa depan yang menarik;  Sifatnya tidak statis dan tidak selamanya.

Terkait Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemkab. Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : a) Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah :” Terwujudnya masyarakat Lumajang Sejahtera dan Bermartabat”, b) Misi : “Mewujudkan pemerintahan yang Efektif, bersih dan demokratis melaui penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif Partisipatif dan Transparan serta mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat”, dan c) Tujuan : “Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan”.

d) Sasaran

:

“Meningkatnya

pengawasan

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan”.


75


Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Inspektorat Kabupaten Lumajang adalah : “MENJADI MITRA YANG ANDAL DALAM MEWUJUDKAN SPIP YANG EFEKTIF DAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL“

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada?, apa yang dilakukannya?, dan bagaimana melakukannya?.

Misi adalah sesuatu yang

dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. Dengan Pernyataan misi Inspektorat yang Jelas, diharapkan akan memberikan arahan jangka menengah dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan di bidang pegawasan. Adapun Pernyataan Misi Inspektorat Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas pengawasan Internal Pemerintah Daerah; 2. Meningkatkan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan; 3. Meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan kepada Obrik sebagai Mitra.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang adalah : 1. Meningkatnya

identifikasi

dan

evaluasi

kelemahan

penyelenggaraan

Pemerintahan pada obrik secara tepat dan efektif. 2. Meningkatnya penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 3. Meningkatnya aktivitas pembinaan kepada auditee yang berkualitas dalam Dalam rangka mendukung sistem pengendalian internal yang efektif.


76


Dalam mencapai tujuan terebut, sasaran inspektorat meliputi : 1. Terselenggaranya pengawasan secara berkualitas sesuai standar; 2. Terselenggaranya pemantauan tindaklanjut secara berkualitas dan efektif. 3. Terselenggaranya pembinaan yang berkualitas dan efektif. MISI – TUJUAN

No. 1.

MISI Meningkatkan Kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah

2.

2.

Meningkatkan Penyelesaian Tindaklanjut hasil pengawasan Meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan kepada obrik sebagai mitra

TUJUAN

Indikator Tujuan

Meningkatnya identifikasi dan evaluasi kelemahan penyelenggaraan pemerintahan pada obrik secara tepat dan efektif. Meningkatnya penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan d lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Meningkatnya aktivitas pembinaan kepada auditee yang berkualitas dalam rangka mendukung Sistem Pengendalian Internal yang efektif

Jumlah LHP diterbitkan dibandingkan target Obrik yang dilakukan pengawasan Jumlah rekomendasi selesai dibanding total rekomendasi

Prosentase jumlah pembinaan yang diselenggarakan dibanding target pembinaan

TUJUAN – SASARAN

No.

SASARAN

TUJUAN URAIAN

1

Meningkatnya identifikasi dan evaluasi kelemahan penyelenggaraan pemerintahan pada obrik secara tepat


INDIKATOR

Terselenggaranya - Persentase jumlah pengawasan secara LHP reguler dibanding berkualitas sesuai jumlah target obrik standar - Persentase jumlah LHP dengan tujuan tertentu dibanding jumlah target pemeriksaan dengan tujuan tertentu - Persentase jumlah LHP kasus dibanding jumlah kasus dan pengaduan berkadar pengawasan yang

77


masuk - Persentase jumlah LHP Ijin Cerai dibanding jumlah kasus yang masuk/seharusnya diproses - Persentase jumlah LHR dibanding jumlah target reviu

2

3

- Persentase jumlah LHE dan monitoring dibanding jumlah target evaluasi dan monitoring Meningkatnya penyelesaian Terselenggaranya - Persentase jumlah rekomendasi hasil pemantauan rekomendasi hasil pengawasan di lingkungan tindaklanjut secara pengawasan Pemerintah Kabupaten berkualitas dan efektif Inspektorat yang Lumajang sudah ditindaklanjuti dibandingkan jumlah total rekomendasi - Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lembaga Pemeriksa lainnya yang ditindaklanjuti dibanding jumlah total rekomendasi Meningkatkan aktivitas Terselenggaranya Persentase jumlah pembinaan kepada auditee pembinaan yang pembinaan yang yang berkualitas dalam berkualitas dan efektif diselenggarakan rangka mendukung Sistem dibandingkan target Pengendalian Internal yang pembinaan yang efektif diselenggarakan

4.3. Strategi/Kebijakan Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran dengan kebijakan dan pelaksanaan program. Strategi dan kebijakan untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut pada lampiran Renstra ini. INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

78


Strategi dan arah kebijakan pada dasarnya adalah cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Strategi Meningkatkan Kompetensi, independensi dan kecermatan profesional pengawas meningkatkan pengendalian mutu APIP meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder tekait pengawasan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan meningkatkan kesejahteraan pengawas meningkatkan kuantitas jumlah pengawas Meningkatkan efektivitas prosedur dan sistem pengawasan Meningkatkan integritas APIP melalui penerapan kode etik

Arah Kebijakan Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan dan monitoring tindak lanjut

Hal tersebut selaras dengan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten dalam Bidang Pengawasan pada RPJMD 2015-2019 sebagai berikut : Strategi 1. Meningkatkan kompetensi, independensi dan kecermatan profesional pengawas 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan 3. Meningkatkan efektivitas prosedur dan sistem pengawasan 4. Meningkatkan pengendalian mutu dan integritas APIP 5. Meningkatkan sosialisasi peraturan, prosedur dan mekanisme pengawasan


Arah Kebijakan Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan dan monitoring tindak lanjut

79


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan Strategi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program pada dasarnya adalah salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi-misi pembangunan sebagaimana telah dirumuskan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui kebijakan umum dan program pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat mampu mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan adanya rumusan kebijakan umum yang tepat, maka pelaksanaan program Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lumajang dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas dan terarah. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan dan sasaran, serta kebijakan umum sebagaimana berikut: Indikasi rencana program prioritas Inspektorat Kabupaten Lumajang berisikan programprogram baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia

untuk pelaksanaan program. Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten

Lumajang dalam RPJMD tahun 2015 – 2019 terdiri dari program dan kegiatan.

Strategi 9. Meningkatkan Kompetensi, independensi dan kecermatan profesional pengawas 10. meningkatkan pengendalian mutu APIP 11. meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder tekait pengawasan 12. meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan 13. meningkatkan kesejahteraan pengawas

Arah Kebijakan Program Meningkatkan mutu dan 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan hasil pengawasan melalui internal dan peningkatan Pengendalian Kebijakan profesionalisme aparatur KDH pengawasan dan monitoring 2. Program Peningkatan tindak lanjut profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4. Program Peningkatan


80


14. meningkatkan kuantitas jumlah pengawas 15. Meningkatkan efektivitas prosedur dan sistem pengawasan 16. Meningkatkan integritas APIP melalui penerapan kode etik

Evaluasi hasil-hasil pembangunan 5. Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi 6. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 8. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif terlampir

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Lumajang 2015-2019 terlampir adalah sebagai berikut :

Sasaran Renstra Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Sasaran Renstra 1 2 3

Prosentase jumlah LHP reguler dibanding jumlah target obyek pemeriksaan Prosentase jumlah LHP dengan tujuan tertentu dibanding jumlah target obyek pemeriksaaan Prosentase jumlah kasus dan pengaduan yang ditangani


81


4 5 6 7 8 9

Prosentase jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang diproses dibanding jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang masuk Prosentase jumlah LHR dibanding jumlah target review prosentase jumlah LHE dan LHM dibanding jumlah target evaluasi dan monitoring Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti Persentase jumlah pembinaan yang diselenggarakan dibandingkan target pembinaan yang diselenggarakan.

Lebih lanjut Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Lumajang 2015-2019 lebih detail terlampir dalam Renstra ini.


82


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Inspektorat. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program Inspektorat setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

6.1. Penentuan Indikator Kinerja Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator-indikator: a. Exact: ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan. b. Proxy: indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut. c. Activity: indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatankegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Sebagian besar indikator kinerja daerah untuk RPJMD merupakan indikator exact dan proxy. Sementara indikator activity lebih banyak dipakai untuk mengukur kinerja SKPD. Namun pada aspek, fokus dan urusan tertentu, indikator kinerja SKPD langsung dijadikan indikator RPJMD.

6.2. Indikator dan Target Kinerja Indikator kinerja Renstra ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan tahun 2013. Sebisa mungkin target kinerja mencoba menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah secara spesifik sesuai urusan wajib Inspektorat Kabupaten Lumajang dengan kriteria : terukur karena memiliki angka pencapaian tertentu, terjangkau

karena telah memperhitungkan

kemampuan dan kondisi daerah, relevan karena telah berusahan menyesuaikan aspirasi


83


dan dinamika masyarakat dan terikat waktu karena memiliki batasan periode tahun 2015 - 2019 serta target tahunannya serta peningkatan yang berkelanjutan karena berusaha melakukan peningkatan secara terus menerus dan bertahap setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Sasaran dan Indikator RPJMD adalah sebagai berikut :

Sasaran RPJMD Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Sasaran RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8

Prosentase jumlah LHP reguler dibanding jumlah target obyek pemeriksaan Prosentase jumlah LHP dengan tujuan tertentu dibanding jumlah target obyek pemeriksaaan Prosentase jumlah kasus dan pengaduan yang ditangani Prosentase jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang diproses dibanding jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang masuk Prosentase jumlah LHR dibanding jumlah target review prosentase jumlah LHE dan LHM dibanding jumlah target evaluasi dan monitoring Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti

Indikator Kinerja dan target kinerja RPJMD tersebut telah terintegrasi dengan Rentra ini sebagaimana terlampir.


84


BAB VII PENUTUP

Dengan ini Inspektorat Kabupaten Lumajang telah menyusun visi, misi dan rencana strategis SKPD yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program sektor / bidang pengawasan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi segenap jajaran inspektorat, Ruang lingkup perencanaan bidang pengawasan oleh inspektorat ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Lumajang di beberapa bidang khususnya bidang pengawasan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:  Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.  Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi serta passion seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.  Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan , pada implemantasi annual maupun global tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.  Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara kontinu (berlanjut) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.  Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu, inspektorat Kabupaten Lumajang akan melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi sebagai bentuk Continuous Improvement. INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

85


Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama, yaitu : “Menjadi Mitra yang Andal Dalam Mewujudkan SPIP Efektif dan Pemerintahan Yang Akuntabel“. Amin.


86

(RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents