RENSTRA- SKPD BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM

RENSTRASKPD

2016-2021

2016-2021

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM

1

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) JALAN DIPONEGORO NOMOR 52, TELP. (0363) 21013 FAX (0363) 22352 AMLAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR : 050/2024/BAPPEDA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021 KEPALA BADAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

b.

bahwa berdasarkan Pasa 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD sebagai Pedoman Unit Kerja di Lingkungan SKPD dalam menyusun Rancangan Renja SKPD;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;

: 1.

Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2

3.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);

11.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

3

Memperhatikan

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

:

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 485/HK/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

KEDUA

:

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan pedoman dalam menyusun Rancangan Renja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem.

KETIGA

:

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, pelaksanaan Renstra SKPD berpedoman kepada kaidah sebagai berikut : a.

b.

KEEMPAT

:

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dimaksud dengan memastikan indikator kinerja serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra tersebut telah dipedomani dalam penyusunan Renja-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem; Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dimaksud jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem.

Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem ini.

4

KELIMA

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 13 Oktober 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

I KETUT SEDANA MERTA, ST., MT Pembina Tk. I NIP 19670120 199703 1 003

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM

2016-2021

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional , setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki rencana Strategis (Renstra - PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra - PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing masing Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menegaskan bahwa untuk mencapai keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan dengan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra-PD). Rencana Strategis (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber - sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra-PD) disusun dengan tahapan yaitu (1) persiapan penyusunan Renstra - PD; (2) Penyusunan rancangan Renstra - PD; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra - PD; dan (4) Penetapan Renstra – PD. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja perangkat daerah yang disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur penunjang urusan pemerintahan, merupakan lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah.

Bappeda

sebagai

Perangkat

“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti”

Daerah

dalam

upaya

mencapai

Page 1


2016-2021

keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 – 2021 merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah. Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Bappeda Kabupaten Karangasem. 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem 2016-2021

adalah sebagai berikut : 1.

Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


Page 2


7.

2016-2021

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817); 11.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);


Page 3


17.

2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6).

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-

2021 adalah sebagai berikut : 1.

Maksud adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Bappeda Kabupaen Karangasem selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

2.

Tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun 20162021 adalah : a.

Merumuskan

gambaran

umum

kondisi

pelayanan

yang

akan

dilaksanakan/diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Karangasem sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun; b.

Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;

c.

Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan;

d.

Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 disusun

berdasarkan sistematika sebagai berikut : BAB

I

PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas

:

Pengertian Renstra

PD,

Peran

PD dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra PD, Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja PD.


Page 4


2016-2021

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD;Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN PD Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD. Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD ( proses, prosedur, mekanisme). Sumber daya memuat : penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal. Kinerja PD memuat : tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib Layanan Dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

PD

:

Bagian

ini

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra PD, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan “Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti”

Page 5


2016-2021

pelayanan yang dibutuhkan. BAB

III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih : Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat : apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penentuan Isu-isu Strategis : Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari

gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra PD,

dan implikasi RTRW bagi pelayanan PD, implikasi KLHS bagi pelayanan PD. Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang. BAB

IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh PD. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten

Karangasem

2016-2021. Misi disusun untuk

menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak dikenal Visi dan Misi PD, tetapi dalam Pearmen PAN dan RB no. 53 Tahun 2014 dikenal Visi dan Misi PD, dan merupakan penilaian.


Page 6


BAB

V

2016-2021

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan

KINERJA

pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). BAB

VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB

VII

PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.


Page 7


2016-2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004, adalah: a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

penagawasan;

d)

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bappeda Kabupaten Karangasem harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan akuntabel. 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

2.1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Karangasem

dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Dalam pasal 14 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1)

Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah

2)

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah

4)

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

2.1.2 Susunan Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem

Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem terdiri dari :


Page 8


1)

2016-2021

Kepala Badan Kepala Badan memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2)

Sekretariat Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : a.

Sub Bagian Umum

b.

Sub Bagian Keuangan

c.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 3)

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a.

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

b.

Sub Bidang Prasarana Wilayah

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 4)

Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a.

Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal

b.

Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal


Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a.

Sub Bidang Perekonomian

b.

Sub Bidang Pengembangan Agribisnis

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.


Page 9


6)

2016-2021

Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a.

Sub Bidang Pendidikan dan Kesenian

b.

Sub Bidang Adat dan Budaya


Bidang Monitoring dan Penelitian Bidang Monitoring dan Penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a.

Sub Bidang Statistik dan Monitoring

b.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.


Unit Pelaksanan Teknis Badan (UPTB) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Badan disesuaikan dengan kebutuhan.

9)

Kelompok Jabatan Fungsional a.

Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

sebagian

tugas

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. b.

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c.

Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, dan jumlah tenaga ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala bidang adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.1 berikut :


Page 10


2016-2021

Tabel 2.1 Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala bidang Pada Bappeda kabupaten Karangasem 1.

KEPALA BADAN a.

Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b.

Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

c.

Merumuskan kebijakan teknis operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Perekonomian, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Monitoring dan Penelitian;

d.

Memimpin dan membina pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi umum meliputi : ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

e.

Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Organisasi lain berdasarkan kewenangan yang ada;

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);

g.

Mengkoordinasikan atau mengadakan survey dan penelitian untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

h.

Mengkoordinasikan dan atau mengadakan monitoring mengenai persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

i.

Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Daerah;


Page 11


2016-2021

j.

Membina Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

k.

Membina pelaksanaan program waskat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

l.

Memimpin, Mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

2.

n.

Mengevaluasi dan membina penyusunan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

o.

Memberikan saran dan Pertimbangan Teknis kepada atasan;

p.

Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIS a.

Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b.

Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi umum

meliputi : organisasi dan

ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; d.

Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;

e.

Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

f.

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

g.

Mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

h.

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

i.

Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan


Page 12


3.

2016-2021

KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PRASARANA WILAYAH a.

Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;

b.

Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;

c.

Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pengairan, perhubungan, pariwisata, pos dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah, sumber alam serta lingkungan hidup;

d.

Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;

e.

Menetapkan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten;

f.

Menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan dan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;

g.

Mengkoordinasikan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;

h.

Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

i.


j.


k.

Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;

l.


m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. 4.

KEPALA BIDANG MONITORING DAN PENELITIAN a.

Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Monitoring dan Penelitian;

b.

Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Monitoring dan Penelitian;


Page 13


c.

2016-2021

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data, analisa data dan menyusun statistik serta dokumentasi potensi Kabupaten Karangasem;

d.

Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan Kabupaten Karangasem;

e.

Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Monitoring dan Penelitian;

f.

Menkoordinasikan pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

g.

Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan dan pelayanan perkotaan;

h.

Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;

i.


j.


k.


l.

Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Monitoring dan Penelitian, sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;

m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. 5.


KEPALA BIDANG EKONOMI a.

Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Perekonomian;

b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Perekonomian; c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kelautan, perindag, koperasi dan jasa kepariwisataan; d. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan bidang Bidang Perekonomian; “Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti”

Page 14


2016-2021

e. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri; f. Bimbingan, surpervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri; g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; h. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; j. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Perekonomian, sebagai pertanggung jawaban kepada atasan; k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. 6.

KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA a.

Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Sosial Budaya;

b.

Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Sosial Budaya;

c.

Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, Adat dan budaya, agama, kesejahteraan rakyat, kependudukan dan keluarga berencana;

d.

Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya;

e.


f.


g.


h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Sosial Budaya, sebagai pertanggung jawaban kepada atasan; “Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti”

Page 15


7.

2016-2021

i.


j.


KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL a.

Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Penanaman Modal Daerah;

b.

Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Penanaman Modal Daerah;

c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Penanaman Modal Daerah;

d.

Mengkoordinasikan promosi dan analisa pengembangan investasi dan penanaman modal daerah;

e.

Mengkoordinasikan pengendalian pembuangan limbah;

f.

Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal Daerah;

g.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri

h.

Mengkoordinasikan, menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah propinsi;

i.

Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;

j.

Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten dibidang penaman modal;

k.

Mengkoordinasikan dan menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman


Page 16


2016-2021

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l.

Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal ditingkat kabupaten dan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten;

m. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenang kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah dan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten; n.


o.


p.


q.

Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Penanaman Modal Daerah, sebagai pertanggung jawaban

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana bagan 2.1 di bawah ini :


Page 17


2016-2021

BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA BADAN

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG TATA RUANG

SEKRETARIAT

BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAG KEUANGAN

SUB BAG SUNPROG EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PEREKONOMI AN

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG MONITORING DAN PENELITIAN

& PRASARANA WILAYAH

SUB BID TATA RUANG & LINGKUNGAN HIDUP

SUB BID PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

SUB BID PEREKONOMIAN

SUB BID PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

SUB BID STATISTIK DAN MONITORING

SUB BID PRASARANA WILAYAH

SUB BID PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

SUB BID PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

SUB BID

SUB BID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ADAT DAN BUDAYA

UPTB


Page 18


2.2

2016-2021

Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis. Peran dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien akan berjalan optimal apabila ditunjang oleh sumberdaya yang memadai. Salah satu sumberdaya penentu adalah tersedianya sumberdaya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Tabel 2.2 memberikan gambaran tentang profil sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan. Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Jumlah Sumber daya Manusia di Bappeda Kabupaten Karangasem sebanyak 41 Orang yang terdiri dari 29 orang pegawai laki-laki dan 12 orang Perempuan. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 , tingkat pendidikan pegawai

Bappeda Kabupaten Karangasem

yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 17 orang (41,46%), pendidikan S-2 tercatat sebanyak 9 orang (21,95%) dan sisanya berpendidikan Diploma, SMA, dan SMP. Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi Think Tanknya Pemerintah Kabupaten Karangasem, ketersediaan personil ini menjadi modal dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappeda Kabupaten Karangasem adalah mengenai kualitas dan kuantitas SDM Perencana khususnya ketersediaan pejabat fungsional perencana dan peneliti yang berkompeten dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Sampai saat ini Bappeda Kabupaten Karangasem belum memiliki pejabat fungsional perencana.


Page 19


2016-2021

Tabel 2.2 Profil sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan

NO

GOLONGAN

1

PENDIDIKAN

TOTAL

S2

S1

DIII

DII

DI

SLTA

SLTP

IV/e

-

-

-

-

-

-

-

-

2

IV/d

-

-

-

-

-

-

-

-

3

IV/c

-

-

-

-

-

-

-

-

4

IV/b

1

1

-

-

-

-

2

5

IV/a

3

1

1

-

-

-

-

5

Total Gol. IV

4

2

1

-

-

-

-

7

1

III/d

4

2

-

-

-

-

-

6

2

III/c

1

5

-

-

-

-

-

6

3

III/b

-

2

-

-

-

-

-

2

4

III/a

-

6

-

-

-

-

-

6

Total Gol. III

5

15

-

-

-

-

-

20

1

II/d

-

-

-

-

-

-

-

2

II/c

-

-

-

-

-

5

-

5

3

II/b

-

-

-

-

-

6

-

6

4

II/a

-

-

-

-

-

2

-

2

Total Gol. II

-

-

-

-

-

13

-

13

1

I/d

-

-

-

-

-

-

-

2

I/c

-

-

-

-

-

-

1

3

I/b

-

-

-

-

-

-

-

-

4

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Gol. I

-

-

-

-

-

-

1

1

TOTAL

9

17

1

-

-

13

1

41

-

1

Sumber : Bappeda Kabupaten Karangasem

Selanjutnya, Tabel 2.3 memberikan gambaran tentang keadaan potensi sumberdaya aparatur yang ada di Bappeda kabupaten Karangasem berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan.


Page 20

2016-2021


Tabel 2.3 Profil sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem berdasarkan Jabatan, golongan dan tingkat pendidikan No

Jabatan

Gol

A

STRUKTURAL

1

Kepala Badan (Eselon IIa)

IV/b

2

Sekretaris (Eselon IIIa)

IV/b

3 4 B

Kepala Bidang (Eselon Eselon IIIb) Kasubbid, Kasubbag (Eselon IVa) FUNGSIONAL Total

IV/a III/d III/c

Pendidikan

TOTAL

S2

S1

DIII

1

-

-

1

-

1

-

1

3

1

1

5

4

2

-

6

1

5

-

6

-

-

-

-

9

9

1

19


2.2.2 Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Karangasem menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.312 m2 yang berada di Jl. Diponegoro No. 52 Amlapura, Bali. Ketersediaan peralatan dan mesin sangat dibutuhkan sebagai prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan. Secara umum, kondisi Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel 2.4.


Page 21


2016-2021

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Karangasem No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

1

Kendaraan Roda 4

5 Unit

Baik

2

Kendaraan Roda 2

6 Unit

Baik

3

AC Split

20 Buah

Baik

4

Alat Pemadam Kebakaran

4 Buah

Baik

5

Laptop/Notebook

33 Unit

Baik

6

PC

30 Unit

Baik

7

Printer

30 Buah

Baik

8

Meja komputer

25 Buah

Baik

9

Lemari

26 Buah

Baik

10

Meja Kerja

36 Buah

Baik

11

Meja Rapat

15 Buah

Baik

12

Kursi Kerja

52 Buah

Baik

13

Kursi rapat

250 Buah

Baik

14

Mesin Ketik

2 Buah

Baik

15

Mesin Hitung

9 Buah

Baik

16

Camera/Video

15 Buah

Baik

17

Kipas angin

7 Buah

Baik

18

Filling Kabinet

13 Buah

Baik

19

Telepon

1 Buah

Baik

20

faximilli

1 Buah

Baik


2.2.3 Anggaran Belanja Jika dilihat dari penyerapan anggaran selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan serapan keuangan dari tahun ke tahun walaupun capaiannya masih di bawah 95%. Permasalahan

penyerapan

anggaran

seringkali

disebabkan karena

beberapa

kegiatan

dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannnya. Kecermatan dalam menyusun Rencana “Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti”

Page 22


2016-2021

Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di implementasikannya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan. Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, manjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2015 sebagaimana Lampiran I. 2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem

berkaitan dengan urusan yang

menjadi kewenangannnya yaitu urusan perencanaan

pembangunan daerah, Penataan Ruang, dan penanaman modal. Secara lebih terinci capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem sebagaimana tabel 2.5.


Page 23


2016-2021

Tabel 2.5

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Karangasem

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator lainnya

1 1

2 Persentase program/kegiatan yang terealisasi dengan program kegiatan yang direncanakan

3

4

5

2

3

No

Target Renstra SKPD Tahun ke

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6 75%

7 75%

8 85%

9 85%

10 90%

11

12

13 79,40%

14 100%

15

16

17

18

19

20

93,41

117,65

Persentase programprogram dengan capaian kinerja minimal 90%

75%

75%

85%

85%

90%

75,41%

78,74%

88,72

92,64

Persentase SKPD dengan dokumen perencanaan yang baik

75%

80%

90%

95%

100%

75%

80%

83,33

84,21

4

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

5

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100


Page 24


2016-2021

6

Ada/tidak ada PERDA RTRW

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

7

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

8

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

9

Buku ”kabupaten dalam angka”

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

10

Buku ”PDRB kabupaten”

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100


Page 25


2016-2021

Secara umum, pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Karangasem pada dasarnya adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta penyediaan data/ informasi penunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu informasi mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem termasuk didalamnya pemanfaatan ruang dan pengendaliannya adalah salah satu jenis pelayanan yang dilakukan walaupun bukan merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat. 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen

perencanaan, kebijakan penanaman modal, perencanaan tata ruang dan penyediaan data/informasi perencanaan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem yaitu : A.

Tantangan 1.

Terdapat ketidakserasian antara peraturan perundangan yang mengatur mekanisme perencanaan dengan peraturan perundangan lainnya yang terkait dan berdampak terhadap mekanisme perencanaan

2.

Munculnya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan di daerah sehingga mengakibatkan inkonsistensi perencanaan

3.

Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pembangunan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan selanjutnya

4.

Belum diimplementasikannya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki

dasar

yang

secara

normatif

maupun

akademik

dapat

dipertanggungjawabkan. 5.

Belum optimalnya perencanaan yang berdasarkan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan

6.

Masih lemahnya proses pengolahan dan pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah

7. B.

Koordinasi antar SKPD yang belum optimal

Peluang 1.

Adanya dukungan pemerintah pusat terhadap perencanaan pembangunan di daerah

2.

Adanya kesempatan yang luas dalam meningkatkan mutu SDM perencana melalui penawaran diklat perencanaan gelar maupun non gelar


Page 26


3.

Perkembangan

sistem

informasi

dan

teknologi

2016-2021

yang

mendukung

system

perencanaan pembangunan daerah, sehingga proses perencanaan lebih cepat, transparan dan akuntabel 4.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat meningkatnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya perencanaan

5.

Ketersediaan LSM, Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, yang terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.


Page 27


2016-2021

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya sebagaimana dirangkum dalam tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem Aspek Kajian (1) Kesekretariatan

Perencanaan Daerah

Penataan Ruang

Capaian/Kondisi Saat ini (2)  Peningkatan Kualitas aparatur yang menunjang kinerja PD  Telah tersusun LAKIP , Bahan LPPD, LKPJ, dan Renja SKPD  Ketersediaan data/Informasi  Ketersediaan dokumen perencanaan  Dokumen RTRW

Standar yang Digunakan (3)  PP no. 3 Tahun 2007  PP No 6 Tahun 2008  Permen PAN dan RB No. 29 Th 2010  Undang-Undang statistic  Permendagri

Faktor yang Mempengaruhi Eksternal Internal (Diluar (Kewenangan PD) Kewenangan PD) (4) (5)  Jumlah SDM  Dukungan dari Pimpinan  Ketersediaan anggaran  Dukungan dari SKPD terkait

Permasalahan Pelayanan PD

(6)  Terbatasnya anggaran  Terbatasnya Kualitas SDM

 Jumlah SDM  Ketersediaan anggaran

 Dukungan dari SKPD

 Terbatasnya anggaran

 UU No. 26/2007  Perda RTRW



 Terbatasnya SDM  Terbatasnya anggaran

Data/ Statistik

 Ketersediaan data/Informasi

 UndangUndang statistik



Penanaman Modal

 Berbagai kajian potensi Penanaman Modal 

 UU 25 th 2007 tentang penanaman Modal


 Dukungan dari berbagai pihak

 Promosi Penanaman Modal


 Terbatasnya SDM  Terbatasnya data yang tersedia  Terbatasnya anggaran  Terbatasnya SDM  Terbatasnya investor yang mau menanamkan modal  Terbatasnya anggaran  Terbatasnya SDM

Page 28


2016-2021

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 yaitu : " KARANGASEM CERDAS, BERSIH DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN TRI HITA KARANA" Cerdas mengandung makna terwujudnya masyarakat yang merniliki kemampuan intelektual, emosional dan spiritual yang seimbang. Bersih mengandung makna terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Bermartabat mengandung makna terwujudnya Karangasem yang Bangkit, Berwibawa dan memiliki Daya Saing. Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 kemudian dijabarkan ke dalam 6 misi sebagai berikut : 1.

Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna.

2.

Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap.

3.

Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah.

4.

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan.

5.

Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan.

6.

Mengembangkan

perikehidupan

rakyat

yang

religius,

toleran,

berkarakter

dan

bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan. sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial. Dengan melihat tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem, dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dtetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, maka Bappeda Kabupaten Karangasem mendukung Misi 2 yaitu Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1. “Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti”

Page 29


2016-2021

Gambar 3.1 Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Karangasem terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021

RPJMD KAB. KARANGASEM VISI : " KARANGASEM CERDAS, BERSIH DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"

Misi II : Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap.

RENSTRA BAPPEDA Visi : MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN

Tujuan : Meningkatnyaperan pelayanan aparatur sipil negarayang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.

Sasaran Pemerintah Kab. Karangasem: 1. Meningkatnyaakuntanbilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran Pemerintah Kab. Karangasem: 2. Meningkatnyakinerja laporan keuangan perangkat daerah.

Misi : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem

Tujuan : 1. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Tersedianyadatadan informasi pembangunan daerah yangberkualitas 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan BappedaKabupaten Karangasem

Sasaran : 1. Meningkatnyakeselarasan perencanaan pembangunan daerah 2. Efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah 3. Data dan informasi pembangunan daerah yangaktual dan dapat dipertanggungjawabkan 4. Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem yang optimal

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis A.

Rencana Tata Ruang Wilayah Ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak

terbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. “Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti”

Page 30


2016-2021

Pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sebagai matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Tujuan penataan ruang Kabupaten Karangasem adalah Terwujudnya Wilayah Karangasem yang sejahtera melalui pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang yang menerapkan aspek mitigasi bencana. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi sebagai: a.

penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b.

acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

FTAR ISI

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yaitu sebagai pedoman bagi: a.

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

b.

rencana rinci tata ruang dan rencana sektoral lainnya;

c.

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

d.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

e.

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

f.

penataan ruang kawasan strategis.

Kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas : a.

penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah;

b.

pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana;

c.

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor unggulan agribisnis dan pariwisata;

d.

pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Karangasem yang melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan;

e.

pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian organik dengan minimal 90% dari luas kawasan pertanian ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;

f.

penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir;

g.

penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan

h.

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara


Page 31


2016-2021

Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah, terdiri atas: a.

meningkatkan fungsi dan pelayanan jalan yang menghubungkan wilayah Utara dan wilayah Selatan Karangasem;

b.

mempertegas dan menetapkan pusat-pusat permukiman yang memenuhi kriteria sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan memperhatikan fungsi utamanya;

c.

meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan meningkatkan aksesibilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan;

d.

mengembangkan sistem transportasi laut yang terpadu untuk mendukung rencana pengembangan

Pelabuhan

Amed

dengan

memperhatikan

keberadaan

Pelabuhan

Padangbai; e.

mengembangkan pelabuhan pariwisata di Tanah Ampo untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten;

f.

mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Pelabuhan Amed dan sekitarnya untuk mencegah kerusakan ekosistem perairan laut sekitarnya yang unik dan khas;

g.

mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Labuhan Amuk dan sekitarnya sebagai pelabuhan bahan bakar untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran minyak, limbah cair lainnya dan B3.

h.

mengembangkan

kegiatan

yang

disesuaikan

dengan

potensi

yang

ada

untuk

meningkatkan perekonomian desa; i.

pengembangan PPL dengan memperhatikan karakter desa-desa sekitar yang cenderung menyatu dengan desa pusatnya;

j.

melestarikan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perbatasan antar desa dengan konsep karang bengang;


Page 32


k.

2016-2021

meningkatkan pelayanan listrik terutama pada daerah-daerah yang baru berkembang; mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan bagi cadangan pasokan listrik seperti energi tenaga surya, pembakaran sampah, energi air, dan uap; dan

l.

menyiapkan ruang untuk rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Kubu.

Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana, terdiri atas : a.

mengembangkan kawasan budidaya yang diarahkan untuk mengakomodasikan kegiatan produksi (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan), permukiman, kegiatan pertambangan, pariwisata, industri, serta hankam;

b.

mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mencegah konflik antar kegiatan/sektor;

c.

mengembangkan permukiman eksisting untuk menghindari pola perkembangan linier, serta diarahkan mengikuti pola klaster;

d.

mengembangkan kawasan permukiman baru diarahkan di semua kecamatan, disesuaikan dengan daya dukung lahan masing-masing kecamatan, khusus untuk permukiman di sekitar wilayah pegunungan dan perbukitan (wilayah dengan kemiringan lebih dari 30%) hanya untuk pengembangan permukiman eksisting dan pertumbuhan alami, dengan batas ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 15 m;

e.

memanfaatkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing;

f.

mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan lindung;

g.

menerapkan konsep karang bengang yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau, terutama yang melalui jalur pariwisata dengan tujuan menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;

h.

menerapkan mitigasi bencana untuk mendeliniasi kawasan rawan bencana alam dalam rangka menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut; dan

i.

mengembangkan permukiman untuk menghindari alih fungsi lahan sawah;

j.

pengembangan kawasan budidaya didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor unggulan agribisnis dan pariwisata, terdiri atas : a.

mengintegrasikan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan sektor pariwisata untuk mempercepat peningkatan produktivitas sektor pertanian baik yang bersifat teknis, kelembagaan, dan sosial ekonomi;


Page 33


b.

2016-2021

memprioritaskan peningkatan pendidikan penduduk untuk mengurangi angka buta huruf dan mengurangi angka putus sekolah;

c.

meningkatkan derajat kesehatan penduduk dengan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan maupun tenaga medis dan paramedis; dan

d.

meningkatkan

kesadaran

penduduk

mengenai

lingkungan

hidup

dengan

jalan

memberikan motivasi dan pembinaan mengenai lingkungan hidup. Strategi pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Karangasem yang melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan, terdiri atas: a.

mengembangkan wilayah Utara yang mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan ketersediaan potensi mineral bukan logam dan batuan, potensi untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan kering, kepariwisataan yang cukup spesifik, adanya rencana pengembangan Pelabuhan Amed dan rencana pengembangan listrik tenaga uap dikembangkan sebagai pendorong pemerataan pembangunan;

b.

mengembangkan wilayah Selatan dan Timur yang mempunyai keunggulan komparatif terutama dari kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata dan kegiatan perkotaan, dikembangkan

sebagai pusat

pelayanan

pariwisata

dan

pengembangan

industri

kepariwisataan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor kepariwisataan secara keseluruhan di Kabupaten Karangasem; c.

mengembangkan wilayah Barat yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, terkait dengan ketersediaan air, potensi pertanian yang telah berkembang, kepariwisataan yang telah berkembang dan aksesibilitasnya yang relatif dekat dengan pusat Wilayah Pengembangan

Bali

Timur

(WPBT),

dikembangkan

sebagai

pusat

pendorong

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem secara keseluruhan; d.

memantapkan kawasan-kawasan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Bali;

e.

memantapkan Kawasan Suci Besakih sebagai salah satu kawasan strategis yang skala pelayanannya tidak hanya untuk Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali pada umumnya namun juga untuk wilayah Nasional; dan

f.

mengembangkan kawasan strategis Kabupaten Karangasem harus dapat melestarikan budaya masyarakat yang telah berkembang dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Strategi pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian organik dengan minimal 90% dari luas kawasan pertanian ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan, terdiri atas :


Page 34

2016-2021


a.

mengembangkan sektor pertanian yang menitikberatkan pada upaya menyediakan keanekaragaman jenis bahan pangan untuk memantapkan ketahanan pangan wilayah dan mendukung pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;

b.

mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan serta dukungan prasarana irigasi melalui intensifikasi dan pembatasan secara ketat alih fungsi lahan basah;

c.

mengarahkan kawasan pertanian lahan kering pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sesuai zonasi agroekologi; dan

d.

mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah dalam rangka melestarikan Budaya Bali yang identik dengan budaya agraris.

Strategi penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir, terdiri atas : a.

mewujudkan kesinambungan pemanfaatan ruang antara kawasan pesisir dan daratan;

b.

mengembangkan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;

c.

mengendalikan pembangunan di wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem alamiah pesisir;

d.

meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga dan melestarikan ekosistem wilayah pesisir; dan

e.

mengembalikan kondisi rona lingkungan wilayah pesisir yang rusak agar fungsi ekologisnya dapat berjalan secara optimal.

Strategi penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas : a.

menentukan arahan pengaturan pada masing-masing zona pemanfaatan ruang;

b.

menentukan

ketentuan

tentang

persyaratan pemanfaatan

ruang

dan

ketentuan

pengendaliannya; c.

mengembangkan sistem perizinan dalam pemanfaatan ruang;

d.

mengembangkan

sistem

insentif

dan disinsentif

yang

merupakan acuan

untuk

pengembangan perangkat atau upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; e.

mengarahkan sanksi yang merupakan acuan dalam tindakan penertiban atas pelanggaran terhadap penataan ruang;

f.

menyelaraskan tata ruang dengan sistem dan kelembagaan masyarakat setempat sehingga rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat diimplementasikan sesuai dengan ruang (desa), waktu (kala), dan keadaan setempat (patra);

g.

memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menunjang keajegan Bali dan kesejahteraan masyarakat Karangasem; dan


Page 35


h.

2016-2021

pengembangan struktur tata ruang yang menampilkan identitas budaya Bali.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, terdiri atas: a.

mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

b.

mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya

c.

melestarikan kawasan lindung dan mengembangkan kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun, dan

d.

menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang

sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. B.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bappeda Kabupaten Karangasem disajikan

pada tabel 3.2 berikut : Tabel 3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) HasilKLHSTerkait

Permasalahan Pelayanan PD

SebagaiFaktor Penghambat

Pendorong

No

Tugas danFungsiPD

1

Pertumbuhanekon omi tidak merata.

Pemerataan pembangunan masih belum optimal

Sebaranpenduduk kur angmerata, moda transportasiantarkota yangbelummemadai.

Mobilitas penduduk makintinggi dan komunikasimakin lancar.

2

Perencanan tidak berjalan dengan optimal

Rendahnya SDM bidang perencanaan

Banyak kepentingan yang mempengaruhi realisasi perencanaan

Peningkatan SDM bidang perencanaan

3

Pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai zonasi

Rendahnya penegakan hukum terkait tata ruang

Kepentingan terkait perekonomian selalu menjadi prioritas

Kesadaran hukum aparat dan masyarakat

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah “Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti”

Page 36

2016-2021


dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karangasem dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : Tabel 3.3 Identifikasi Isu-Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

NO 1

ASPEK

Koordinasi Perencanaan

dan

ISU STRATEGIS

Kualitas Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal Optimalisasi perencana

koordinasi dengan

penganggaran,

antara

institusi

pemegang

otoritas

untuk

konsistensi/kontinyuitas

perencanaan

penganggaran,

sehingga

kegiatan

telah

yang

menjaga dan

program

dan

direncanakan

tidak

tereduksi di dalam proses penganggaran 2

Sistem perencanaan/sistem Belum optimalnya pengelolaan data pemanfaatan,

ketersediaan, pengelolaan

validitas, dan

pengintegrasian data yang tersusun secara sistematis

dan

akurat

sebagai

dasar

perencanaan pembangunan daerah Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi yang masih rendah Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berdasarkan perencanaan tata ruang dan


Page 37


2016-2021

lingkungan hidup 3

Sumber daya manusia

Terbatasnya

kuantitas

dan

kualitas

SDM

Perencana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana 4

Investasi dan Penanaman Modal

Realisasi investasi yang belum optimal sebagai akibat informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi belum akurat dan tersedia secara optimal Iklim investasi yang belum kondusif


Page 38


2016-2021

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi Bappeda Kabupaten Karangasem Visi adalah gambaran kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, yang ingin diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi perencana pembangunan dan dengan mengacu kepada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka visi Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Karangasem

adalah

“MEWUJUDKAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN” Berkualitas megandung makna bahwa : a.

Perencanaan pembangunan daerah disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, bottom up dan top down serta dapat dipertanggungjawabkan

b.

Perencanaan pembangunan daerah mampu menjawab permasalahan dan isu yang berkembang di masyarakat

c.

Perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah

Komprehensif

dimaksudkan

yaitu

Perencanaan

pembangunan

daerah

disusun

secara

menyeluruh/holistik dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders pada seluruh aspek pembangunan. Berkelanjutan dimaksudkan yaitu Hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah dapat diterapkan/diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. 4.2 Misi Bappeda Kabupaten Karangasem Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi yaitu : 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

2.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem.

4.3 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Bappeda Kabupaten Karangasem Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( Lima ) tahunan, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti”

Page 39


2016-2021

isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Tujuan dan sasaran jagka menengah Bappeda Kabupaten Karangasem yaitu : 1.

Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah , dengan sasaran :

2.

a.

Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

b.

Efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas, dengan sasaran Data dan informasi pembangunan daerah yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem, dengan sasaran Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem yang optimal.

4.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Karangasem Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Perangkat Daerah. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah. PENYUSUNAN STRATEGI Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor internal (kekuatan, kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan tantangan) dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan menyusun strategi melalui :

1.

Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;

2.

Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;

3.

Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;

4.

Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.


Page 40


2016-2021

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.


Page 41


2016-2021

Tabel 4.2 Penentuan Faktor Internal, Eksternal, dan Alternatif Strategi Peluang (O) 1. Adanya

dukungan

Ancaman (T)

pemerintah

pusat

terhadap

perencanaan pembangunan di daerah

yang

2. Adanya kesempatan yang luas dalam meningkatkan mutu SDM perencana melalui penawaran diklat perencanaan gelar maupun non gelar mendukung system perencanaan pembangunan daerah, sehingga proses perencanaan lebih cepat, transparan dan akuntabel

peraturan

perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat pemahaman

mekanisme

perundangan

perencanaan

lainnya

yang

dengan

terkait

dan

berdampak terhadap mekanisme perencanaan perubahan kebijakan di daerah sehingga mengakibatkan inkonsistensi perencanaan 3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pembangunan sebagai

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses meningkatnya

mengatur

2. Munculnya kebijakan nasional yang berdampak pada

3. Perkembangan sistem informasi dan teknologi yang

Faktor Eksternal

1. Terdapat ketidakserasian antara peraturan perundangan

masyarakat

akan

arti

pentingnya perencanaan

dasar

dalam

perencanaan

pembangunan

selanjutnya 4. Belum diimplementasikannya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi

5. Ketersediaan LSM, Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, yang

anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen

terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan

perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan

pembangunan di daerah.

alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan. 5. Belum optimalnya perencanaan yang berdasarkan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan 6. Masih lemahnya proses pengolahan dan pemanfaatan data


Page 42

sebagai

dasar

penyusunan

perencanaan


2016-2021

pembangunan daerah

7. Koordinasi antar SKPD yang belum optimal Faktor Internal Kekuatan (S) 1. UU 25/2004 tentang SPPN dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan daerah, memeberikan kewenangan kepada Bappeda yang semakin kuat sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluas pembangunan 2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten 3. Sistem perencanaan dan monitoring berbasis website 4. Data dan informasi serta dokumen hasil perencanaan dan evaluasi menjadi dasar/acuan dalam perencanaan pembangunan daerah 5. Sarana dan Prasarana penunjang operasional yang memadai 6. Komitmen pimpinan dan staf Bappeda dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Alternatif Strategi S-O 1. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada guna meningkatkan kapasitas kelembagaan bappeda dalam fungsi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perencana melalui pendidikan teknis formal maupun non formal 3. Melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah 4. Mengembangkan system perencanaan dan monitoring evaluasi melalui penguatan system E-Planning dan e monev berbasis teknologi informasi

Kelemahan (W) 1. SDM Perencana terbatas secara kuantitas dan kualitas 2. Ego sektoral antar bidang yang bisa melemahkan team work 3. Belum tergalinya potensi SDM secara optimal 4. Sistem perencanaan yang belum terintegrasi dengan system monitoring dan evaluasi serta system penganggaran 5. Ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaan dan hasil kajian pembangunan yang belum optimal

Alternatif Strategi W-O 1. Mengembangkan jabatan fungsional perencana melalui peningkatan alokasi anggaran untuk mengikuti diklat perencanaan 2. Pengintegrasian system perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dalam upaya menciptakan konsistensi perencanaan dan penganggaran 3. Penyusunan data base perencanaan 4. Melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan pembangunan sebagai dasar perencanaan


Page 43

Alternatif Strategi S-T 1. Memberdayakan SDM Perencana dalam menyingkapi kesalahan pemahaman terhadap mekanisme perencanaan 2. Efisiensi penggunaan anggaran melalui penerapan ASB dalam proses penyusunan anggaran 3. Pemanfaatan tata ruang dan kajian lingkungan sebagai dasar penyusunan perencanaan 4. Mengembangkan pengolahan data dan informasi pembangunan sesuai tugas dan fungsi SKPD sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah 5. Meningkatkan dan menjaga komunikasi yang baik dan intensif dengan SKPD

Alternatif Strategi W-T 1. Mererapkan system award dan punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur


2016-2021

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program disusun berdasarkan strategi dan kebijakan, yang ditetapkan dan akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Rencana Program Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan bagi Bappeda Kabupaten Karangasem dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem, dan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang terkandung di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021, maka rencana program kerja Bappeda Kabupaten Karangasem dapat diuraikan sebagai mana terlampir pada Lampiran II.


Page 44


2016-2021

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bappeda Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana disajikan pada lampiran III.


Page 45


2016-2021

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD Kabupaten Karangasem tahun 2006-2025 dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Karangasem. Dalam mewujudkan dan mencapai target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan, sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta yang tidak kalah penting adalah komitmen pimpinan dan staf Bapppeda Kabupaten Karangasem. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dari Bappeda Kabupaten Karangasem yang mengacu pada RPJMD. Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem.


Page 46

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2012-2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM URAIAN

NO

1

2012

2

2013

2014

2015

ANGGARAN

REALISASI

%

ANGGARAN

REALISASI

%

ANGGARAN

REALISASI

%

ANGGARAN

REALISASI

%

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A PENDAPATAN DAERAH 1 Pendapatan Asli Daerah

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

-

2 Dana Perimbangan

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah

Rp

8.000.000,00 Rp

8.000.000,00

100,00%

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

8.000.000,00 Rp

8.000.000,00

100,00%

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1 Belanja Tidak Langsung

Rp

2.552.953.544,88 Rp

2.311.068.460,00

90,53%

Rp

2.753.756.253,50 Rp

2.454.109.065,00

89,12%

Rp

2.789.570.736,50 Rp

2.544.903.074,00

91,23%

Rp

3.487.474.615,70 Rp

3.293.287.845,00

94,43%

2 Belanja Langsung

Rp

2.681.721.000,00 Rp

2.297.454.160,00

85,67%

Rp

5.377.189.606,50 Rp

4.809.594.184,00

89,44%

Rp

6.221.216.475,50 Rp

5.612.046.254,00

90,21%

Rp

6.669.114.570,00 Rp

5.937.777.742,00

89,03%

a. Belanja Pegawai

Rp

524.650.000,00 Rp

507.824.000,00

96,79%

Rp

782.340.000,50 Rp

692.905.000,00

88,57%

Rp

516.810.000,00 Rp

424.712.000,00

82,18%

Rp

596.732.000,00 Rp

498.497.000,00

83,54%

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp

2.108.601.000,00 Rp

1.744.130.160,00

82,72%

Rp

4.043.577.606,00 Rp

3.577.313.184,00

88,47%

Rp

5.376.395.475,50 Rp

4.879.309.354,00

90,75%

Rp

5.579.629.400,00 Rp

5.023.282.742,00

90,03%

c. Belanja Modal

Rp

48.470.000,00 Rp

45.500.000,00

93,87%

Rp

551.272.000,00 Rp

539.376.000,00

97,84%

Rp

328.011.000,00 Rp

308.024.900,00

93,91%

Rp

492.753.170,00 Rp

415.998.000,00

84,42%

Jumlah Pendapatan B BELANJA DAERAH

Jumlah Belanja

Rp

5.234.674.544,88 Rp

4.608.522.620,00

88,04%

Rp

8.130.945.860,00 Rp

7.263.703.249,00

89,33%

Rp

9.010.787.212,00 Rp

8.156.949.328,00

90,52%

Rp

10.156.589.185,70 Rp

9.231.065.587,00

90,89%

SURPLUS/DEFISIT

Rp

(5.226.674.544,88) Rp

(4.600.522.620,00)

88,02%

Rp

(8.130.945.860,00) Rp

(7.263.703.249,00)

89,33%

Rp

(9.010.787.212,00) Rp

(8.156.949.328,00)

90,52%

Rp

(10.156.589.185,70) Rp

(9.231.065.587,00)

90,89%

Amlapura, 13 Oktober 2016 Kepala Bappeda Kab. Karangasem,

I Ketut Sedana Merta, ST., MT Pembina Tk. I NIP. 19670120 199703 1 003

LAMPIRAN II

LAMPIRAN II Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 . BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

Kode

01

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)

Target

100%

100%

Penyediaan Jasa surat Jumlah Materai yang menyurat diperlukan dalam Penyelenggaran Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Persentase air, listrik, Komunikasi, Sumber telepon yang terbayar Daya Air dan Listrik

800 Lembar

800 Lembar

100%

100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat/berijin

14 Unit

18 Unit

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar

100%

Penyediaan Alat Tulis Persentase alat tulis Kantor kantor yang diadakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Bidang Urusan dan Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

2017

2018 Rp.

1.097,02

4,20

100%

800 Lembar

Rp.

Target

1.108,00

4,20

100%

800 Lembar

2020 Rp.

Target

1.122,60

4,20

100%

800 Lembar

Rp.

Target

1.135,20

4,20

100%

4000 Lembar

135,00

100%

140,00

100%

140,00

100%

14,00

18 Unit

15,00

18 Unit

15,00

18 Unit

17,00

100%

37,44

100%

38,10

100%

38,70

100%

100%

100%

50,80

100%

51,00

100%

51,00

Persentase barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan

100%

100%

40,00

100%

40,00

100%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan

100%

100%

8,82

100%

10,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman

Jenis dan volume bahan bacaan yang tersedia

10 Jenis

10 Jenis

36,00

10 Jenis

700 Orang

925 Orang

40,05

925 Orang

RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021

Perangkat daerah

2021

100%

Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia

132,00

Target

2019

Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2021)

Rp.

Target

1.191,96

4,41

147,00

100%

4000 Lembar

Rp.

5.654,78 BAPPEDA

21,21 Bappeda

100%

694,00 Bappeda

86 Unit

17,85 86 Unit

78,85 Bappeda

39,30

100%

41,27

100%

51,00

100%

53,55

100%

257,35 Bappeda

40,00

100%

45,00

100%

47,25

100%

212,25 Bappeda

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,50

36,00

10 Jenis

40,00

10 Jenis

40,00

10 Jenis

42,00

45,00

950 Orang

50,00

950 Orang

55,00

4662 Orang

100%

100%

10 Jenis

57,75 4662 Orang

194,81 Bappeda

49,32 Bappeda

194,00 Bappeda

247,80 Bappeda

VIII - 372

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

Kode

02




Target

2017

2018 Rp.

Target

2019 Rp.

Target


2020 Rp.

Target

Perangkat daerah

2021 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis/ Keamanan Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan

Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah

30 Kali

25 kali

250,00

25 kali

250,00

25 kali

250,00

25 kali

250,00

125 kali

262,50 125 kali

1.262,50 Bappeda

Volume tenaga kontrak yang terbayar

384 OB

384 OB

386,10

384 OB

386,10

384 OB

386,10

384 OB

386,10

1920 OB

405,41 1920 OB

1.949,81 Bappeda

Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan ke pura sad kahyangan

100%

100%

52,60

100%

52,60

100%

52,60

100%

52,60

100%

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Frekuensi koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

72 kali

75 Kali

45,00

75 Kali

45,00

75 Kali

45,00

75 Kali

45,00

372 Kali

Program Peningkatan Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur

100%

100%

763,11

Pengadaan Jumlah perlengkapan perlengkapan gedung gedung yang diadakan kantor

2 Unit

4 Unit

8,00

-

-

-

-

0

4 Unit

45,32

-

-

-

-

9 Unit

57 Unit

104,79

-

-

-

-

Pengadaan peralatan Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang diadakan Pengadaan mebeleur Jumlah meubeleur yang diadakan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Volume gedung kantor yang dipelihara

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

14 unit

18 unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara

100%

100%

Rehabilitasi Volume gedung kantor sedang/berat gedung yang direhab kantor


100%

380,00

30,00

664,035 m2

275,00

50,00

250,00

100%

410,00

30,00

100%

475,00

-

2 Unit

-

35,00

100%

2.483,11 BAPPEDA

8,00

40,00

-

-

8 Unit

85,32

-

-

-

35,00

-

35,00

18 unit

350,00

18 unit

100%

50,00

100%

50,00

100%

50,00

100%

-

100%

4 Unit

325,00

-

455,00

227,25 Bappeda

-

18 unit

-

47,25 372 Kali

265,63 Bappeda

-

300,00

-

100%

-

18 unit

-

55,23

-

57 Unit

165,00

367,50 86 Unit

52,50

-

-

104,79

1.617,50

100%

252,50

664,035 m2

250,00

VIII - 373


Kode

06


Target

C

B

6,00

B

7,00

A

7,00

A

7,00

A

Jumlah Laporan (LKJIP dan LKPJ/LPPD dan laporan Keuangan) yang tersusun dan disampaikan tepat waktu

70 Buku

70 Buku

6,00

70 Buku

7,00

70 Buku

7,00

70 Buku

7,00

70 Buku

Persentase Dokumen AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) yang ditindaklanjuti

100%

100%

380,00

100%

400,00

100%

605,00

100%

400,00

100%

Jumlah Buku Memorandum program sanitasi

35 Buku

40 Buku

380,00

35 Buku

400,00

35 Buku

605,00

35 Buku

400,00

35 Buku

100%

100%

650,00

100%

900,00

100%

1.000,00

100%

1.020,00

100%


Program Peningkatan Nilai Evaluasi AKIP Pengembangan Bappeda Kabupaten Sistem Pelaporan Karangasem Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

1 03 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1 04 15 Program Pengembangan Perumahan

Monitoring dan evaluasi program perumahan Kabupaten Karangasem



Persentase Dokumen hasil pelaksanaan program pengembangan perumahan (Rumah Sehat) yang ditindaklanjuti

2017

2018 Rp.

Jumlah Laporan 40 Buku 30 Buku semesteran pelaksanaan programBuku perumahan Jumlah Data Base Rumah Tidak Layak Huni -

Jumlah Buku RP2KP yang tersusun

Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Detail Tata Ruang Teknis, Rancangan Kawasan Perda TR yang tersusun


Rp.

Target

30 Buku

650,00

Jumlah Buku data base blacklog perumahan

1 05 15 Program Perencanaan Persentase hasil Tata Ruang perencanaan tata ruang yang ditindaklanjuti

Target

2019

5 Buku

2020 Rp.

Target

30 Buku

900,00 5 Buku

2021 Rp.

Target

30 Buku

1.000,00 5 Buku

Perangkat daerah

Rp.

Target

7,35

7,35 350 Buku

420,00

1.020,00

100%

420,00 180 Buku

1.071,00

30 Buku

5 Buku

A

100%

Rp.

34,35 BAPPEDA

34,35

Bappeda

2.205,00 BAPPEDA

2.205,00

Bappeda

4.641,00 BAPPEDA

150 Buku

1.071,00 5 Buku

4.641,00 25 Buku

10 Buku

10 Buku

100%

100%

1.000,00

100%

1.000,00

2 Dokumen

2 Dokumen

1.000,00

2 Dokumen

1.000,00

100%

0

-

0

-

0

-

4 Dokumen

2.000,00 BAPPEDA

2.000,00

Bappeda

VIII - 374


Kode



1 05 16 Program pemanfaatan Persetase advice planning Ruang yang tertangani

Peningkatan Kelembagaan Tata Ruang

Jumlah Laporan semesteran BKPRD

Target

100%

100%

600,00

100%

650,00

100%

800,00

100%

800,00

100%

50 Buku

50 Buku

600,00

50 Buku

650,00

50 Buku

800,00

50 Buku

800,00

50 Buku

Cakupan Peningkatan Pemahaman Tim BKPRD Tentang Tata Ruang Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah 1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2018 Rp.

Target

2019 Rp.

Target

2020 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

840,00

Target

Rp.

100%

3.690,00 BAPPEDA

840,00 250 Buku

10 Buku

jumlah lahan kritis yang tertangani di Kabupaten Karangasem

5,9 Ha

Persentase terlaksananya hari-hari besar nasional dan daerah

100%

Frekuensi Perayaan harihari besar nasional dan daerah

1 Kali

Persentase Dokumen informasi penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Karangasem yang ditindaklanjuti

100%

10 Ha

20 Orang

1 laporan

420,00

10 Ha

1 laporan

120,00

25

10 Ha

420,00

100%

50,00

525,00

1 laporan

125,00

25

10,00

100%

3.690,00

1

3 laporan

5,9 Ha

Perangkat daerah

2021

1

jumlah Laporan penanganan lahan kritis sumber daya air yang ada di Kabupaten Karangasem


2017

20 Orang

Jumlah Laporan sosialisasi Ranperda Tata Ruang 1 08 17 Program Perlindungan Luasan Lahan kritis dan Konservasi berbasis masyarakat yang sumber daya alam tertangani



10 Ha

1 laporan

125,00

25

120,00 10,00

51 Ha

7 Laporan

131,25

25

125,00 10,00

51 Ha

921,25 BAPPEDA

100

125,00 10,00

BAPPEDA

790,00 40,00

100%

50,00

100%

50,00

100%

50,00

100%

52,50

100%

2 Kali

50,00

2 Kali

50,00

2 Kali

50,00

2 Kali

50,00 10 kali

100%

125,00

100%

150,00

100%

150,00

100%

157,50

100%

252,50 BAPPEDA

200,00

Bappeda

1.107,50 BAPPEDA

VIII - 375


Kode


Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)


Jumlah Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah


Target

60 Buku

60 Buku

2017

2018 Rp.

Target

2019 Rp.

60 Buku

525,00

Target

2020 Rp.

60 Buku

125,00


Target

2021 Rp.

60 Buku

150,00

Target

Rp.

60 Buku

150,00

Target

Rp.

300 Buku

157,50

BAPPEDA

1.107,50

Jumlah Laporan evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan daerah per Jumlah data base keluarga miskin Kabupaten Karangasem Website informasi kemiskinan

0

10 Buku

10 Buku

10 Buku

10 Buku

10 Buku

50 Buku

0

1 Buah

0

0

0

0

1 Buah

0

1 Website

0

0

0

0

1 Website

peta kemiskinan

0

1 Peta

0

0

0

0

1 Peta

100%

100%

705,00

100%

255,00

100%

305,00

100%

305,00

100%

320,25

100%

1 16 15 Program peningkatan Persentase tersebarnya promosi dan informasi tentang potensi kerjasama investasi investasi, informasi pengembangan potensi sumber daya unggulan daerah di Kabupaten Karangasem dan terjalinnya kerjasama investasi

1.865,00 BAPPEDA

peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Frekuensi terselenggaranya koordinasi bidang penanaman modal antara Pemda dan Dunia Usaha

1 Kali

1 Kali

75,00

1 Kali

75,00

1 Kali

75,00

1 Kali

75,00

1 Kali

78,75

5 Kali

378,75

penyelenggaraan pameran investasi

Frekuensi pameran investasi yang diikuti

3 Kali

2 Kali

150,00

2 Kali

100,00

2 Kali

150,00

2 Kali

150,00

2 Kali

157,50

10 Kali

707,50

Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangasem

Frekuensi terselenggaranya monev investasi di Kabupaten Karangasem

2 kali

90 90 Jumlah perusahaan yang dimonitoring dan Perusahaa Perusahaa n n dievaluasi 30 Jumlah laporan 30 Penanaman Modal yang tersusun


2 kali

80,00

90 Perusahaa n

30

2 kali

80,00

90 Perusahaa n

30

2 kali

80,00

90 Perusahaa n

30

Perangkat daerah

2 kali

80,00

90 Perusahaa n

30

Bappeda

10 Kali

84,00

400 Perusahaa n 150

378,75

VIII - 376


Kode


Kajian Strategi Pengembangan Potensi Sumberdaya Unggulan Daerah melalui Destination Branding di Kabupaten Karangasem



2017 Target

Rp.

Dokumen kajian Strategi Pengembangan Potensi Sumber Daya Unggulan Daerah melalui Destination Branding di Kabupaten Karangasem

1 16 16 Program Peningkatan Persentase dokumen hasil iklim investasi dan kajian prospek investasi realisasi investasi unggulan sektor di Kabupaten Karangasem yang ditindaklanjuti

0%

100%

150,00

Jumlah buku hasil kajian tentang prospek investasi unggulan sektor primer di Kabupaten Karangasem Jumlah Buku hasil kajian tentang prospek investasi unggulan sektor sekunder di Kabupaten Karangasem

0

-

0

50 Buku

kajian profil investasi unggulan sektor tersier Kabupaten Karangasem

Jumlah Buku hasil kajian tentang prospek investasi unggulan sektor tersier di Kabupaten Karangasem

0

-

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profile Daerah

Persentase tersusunnya dokumen data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan ditindaklanjuti

100%

100%

220 Buku 260 Buku Jumlah data pembangunan yang tersusun (Karangasem Membangun, buku saku, dan penguatan sistem aplikasi database Kabupaten Karangasem) Profil Daerah Kabupaten 100 Buku 100 Buku Karangasem, SIPD yang tersusun


Target

2019 Rp.

Target

2020 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

400,00

100%

-

150,00

-

-

-

100%

300,00 BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 Buku

150,00

50 Buku

150,00

-

-

-

-

-

-

50 Buku

150,00

525,08

100%

628,59

100%

668,90

100%

284,63

260 Buku

368,00

260 Buku

386,40

260 Buku

150,00

-

Perangkat daerah

2021

400,00

kajian profil investasi unggulan sektor primer Kabupaten Karangasem kajian profil investasi unggulan sektor sekunder Kabupaten Karangasem

1 06 15 Program Pengembangan Data/Informasi

2018


78,50 100 Buku

82,45 100 Buku

86,54 100 Buku

692,95

100%

386,40 260 Buku

91,00 100 Buku

727,60

100%

405,72 1300

-

Bappeda

3.243,12 BAPPEDA

1.831,15

Bappeda

Buku

95,55 500 Buku

434,04

VIII - 377

Bappeda


Kode


Monitoring dan evaluasi program CBD


Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi CBD yang tersusun Cakupan Desa Pekraman yang dimonitoring program CBDnya

1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan

Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembagan ristek

Penetapan RKPD

Target

30 Buku

30 Buku

2017

0

100%

inovasi masyarakat yang masuk nominasi ristek (Buku Ristek dan SIDA)

10 Buku

10 Buku

Jumlah proposal lomba yang tersusun

10 Buku

10 Buku

100%

100%

480 Buku

450 Buku

160 Buku

160 Buku

Target

2019 Rp.

Target

30 Buku

10 Buku

2021 Rp.

30 Buku

-

210,00

-

Target

Rp.

215,55

-

100%

320,05

210,00

100%

231,50

10 Buku

100%

Laporan hasil monitoring 220 Buku 120 Buku dan evaluasi yang tersusun 0 Update program E1 monev KUA/PPAS; KUPA/PPASP; DPA dan DPPA

640 Buku

640 Buku

Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah buku Laporan Akhir DAK

70 Buku

70 Buku

Rp.

226,33 188 Desa Pekraman

243,08

10 Buku

100%

977,93

1.204,63 Bappeda

50 Buku

Bappeda

320,05 231,50

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS

Target

150 Buku

30 Buku

-

10 Buku

10 Buku

10 Buku

10 Buku

1.966,74

100%

2.018,96

100%

1.989,21

100%

260,00

450 Buku

260,00

450 Buku

260,00

450 Buku

243,08 10 Buku

1.783,66

100%

260,00 450 Buku

1.204,63 50 Buku

1.977,84

100%

260,00

2280 Buku

7.264,30 Bappeda

1.300,00

25,00 160 Buku

25,00 160 Buku

25,00 160 Buku

25,00 160 Buku

25,00 800 Buku

125,00

65,00

68,25

71,65

75,30

75,30

355,50

298,90

120 Buku

313,00

120 Buku

328,60

120 Buku

120 Buku 345,00

1

1

1

100,00 640 Buku

100,00 640 Buku

100,00 640 Buku

100,00 640 Buku

70 Buku

70 Buku

150,00

70 Buku

150,00

Perangkat daerah

195,96

100%

Target

30 Buku

-

200,00


2020 Rp.

178,14

200,00

Koordinasi Frekuensi koordinasi Penyusunan dengan TEPPA UKP4 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah


Rp.

188 Desa Pekraman

100%

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah hasil musrenbang yang tersusun Jumlah dokumen RKPD maupun Perubahan RKPD yang tersusun

2018

161,95

Persentase inovasi masyarakat yang tersusun dan masuk nominasi ristek

1 06 21 Program Perencanaan Persentase dokumen Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


70 Buku

155,00

155,00

1

Bappeda

600 Buku

345,00

100,00

5

3200 Buku

1.630,50

500,00

350 Buku

155,00

150,00

VIII - 378


Kode




Jumlah buku Laporan Kemajuan DAK per Triwulan


Target

72 Buku

72 Buku

2017

2018 Rp.

Target

2019 Rp.

Target

72 Buku

Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Penyusunan Program E-Planning

Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem

3 Kali

3 Kali

158,30

Penguatan program EPlanning 2016

1 Kali

1 Kali

50,00

-

Penyusunan Renja SKPD

Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda

20 Buku

20 Buku

5,00

20 Buku

Penyusunan RPJMD Naskah teknokratik RPJMD Kabupaten Karangasem Perda tentang RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 Review RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021

60 Buku

-

0

-

-

Penyusunan Renstra Renstra Bappeda 2016SKPD 2021

10 Buku

-

-

3 Kali

-

-

2020 Rp.

Target

72 Buku

155,00

72 Buku

3 Kali

185,00

3 Kali

175,00

-

1 Kali

75,00

-

5,00

20 Buku

-

20 Buku

-

-

Target

72 Buku

3 Kali

-

5,00

-

Rp.

185,00 15 Kali

-

-

2 Kali

125

-

25

-

-

150 Buku

250

250,00

-

-

-

-

-

-

100 Buku

-

-

-

-

-

-

-

20 Buku

500,00

-

-

-

-

-

-

100 Buku

-

-

-

-

-

-

-

-

30 Buku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 Buku

100

100,00 90 Buku

400

-

0

-

-

Koordinasi dan evaluasi penyusunan matrik RAD SDGs

Jumlah buku hasil Maping awal penyusunan matrik RAD SDGs Tahun 2017-2020

0

-

-

Matrik RAD SDGs Tahun 2017-2021

0

30 Buku

Jumlah Laporan hasil capaian Pelaksanaan SDGs

0

-

-

30 Buku

100,00

30 Buku

100,00

30 Buku

100,00

30 Buku

Jumlah laporan hasil koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan Jumlah buku yang dicetak sebagai hasil Revisi Perda RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021

0

25 Buku

85,00

25 Buku

85,00

25 Buku

90,00

25 Buku

90,00

25 Buku

0

150 Buku

500,00

-

-

-

-

-

-

-


-

150,00

863

5,00 100 Buku

20 Buku

Revisi RPJPD Kabupaten Karangasem tahun 20062025

100,00

Rp.

155,00 360 Buku

Revisi RPJPD

Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan Revisi RPJMD

Target

0

100 Buku

100 Buku

Perangkat daerah

2021 Rp.

160,00

5,00


90,00 125 Buku

-

150 Buku

500

440

500

VIII - 379


Kode



1 06 22 Program Perencanaan Persentase Dokumen hasil Pembangunan koordinasi perencanaan Ekonomi pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti



Target

Rp.

Target

100%

100%

371,44

100%

406,58

100%

444,79

100%

487,77

100%

2017

2018

2019 Rp.

Target

2020 Rp.

Target

2021 Rp.

Target

Rp.

467,77

Target

Rp.

100%

2.178,35 Bappeda

Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

20 Buku Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas yang tersusun

20 Buku

45,06

20 Buku

49,56

20 Buku

54,52

20 Buku

59,98

20 Buku

59,98 100 Buku

269,10

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

Jumlah laporan hasil Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

35 Buku

35 Buku

156,38

35 Buku

172,02

35 Buku

189,22

35 Buku

208,14

35 Buku

208,14 175 Buku

933,90

Perencanaan pembangunaan pertanian berkelanjutan Iptek Bagi Wilayah

hasil Kajian tentang pengembangan pertanian organik

0

20 Buku

150,00

20 Buku

165,00

20 Buku

181,05

20 Buku

199,65

20 Buku

199,65 80 Buku

895,35

Cakupan pelaksanaan Iptek Bagi Wilayah

0

2 Kecamata n

20,00

2 Kecamata n

20,00

2 Kecamata n

20,00

2 Kecamata n

20,00

100%

100%

285,00

100%

290,00

100%

290,00

100%

290,00

100%

Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan bidang kesejahteraan sosial, adat dan budaya

0

60 Buku

85,00

60 Buku

90,00

60 Buku

90,00

60 Buku

90,00

60 Buku

Jumlah desa yang terfasilitasi Pembinaan pembangunan Desa

0

15 Desa

200,00

20 Desa

200,00

20 Desa

200,00

20 Desa

200,00

20 Desa

Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

45 Buku

45 Buku

100,00

45 Buku

200,00

45 Buku

110,00

45 Buku

110,00

45 Buku

110,00 225 Buku

35 Buku

35 Buku

35 Buku

175 Buku

1 06 23 Program Perencanaan Persentase Dokumen hasil Sosial dan Budaya koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya yang ditindaklanjuti

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Adat dan Budaya Koordinasi, pengendalian dan evaluasi 1 06 24 perencanaan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Monitoring, evaluasi Jumlah laporan akhir dan pelaporan kegiatan prasarana wilayah RPIJM 2017-2021


35 Buku

100,00 10 Buku

10 Buku

35 Buku

200,00 10 Buku

35 Buku

110,00 10 Buku

8 Kecamata n

110,00 10 Buku

Perangkat daerah

290,00

100%

90,00 300 Buku

200,00 75 desa

110,00 10 Buku

Bappeda

80,00

1.445,00 Bappeda

445,00

Bappeda

1.000,00

630,00 Bappeda

Bappeda 630,00

50 Buku

VIII - 380


Kode

Target

Persentase dokumen hasil analisis keuangan daerah dan potensi PAD yang ditindaklanjuti

0

70 Buku

325,00

70 Buku

75,00

70 Buku

75,00

70 Buku

75,00

0

10 Buku

250,00

-

-

-

-

-

-

Jumlah Buku ASB yang tersusun

0

70 Buku

75,00

70 Buku

75,00

70 Buku

75,00

70 Buku

75,00

70 Buku

persentase laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tersusun

100%

100%

26,34

100%

27,00

100%

27,00

100%

27,00

100%

28 Buku

32 Buku

26,34

32 Buku

27,00

32 Buku

27,00

32 Buku

27,00

32 Buku


1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Pengkajian/penyusu jumlah Buku Hasil kajian nan potensi terhadap potensi pendapatan asli pendapatan asli daerah daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja Kabupaten Karangasem

1.1.06.0120 Program peningkatan 20 sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah



jumlah Laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tersusun

2017

2018 Rp.

9.825,95

TOTAL

Target

2019 Rp.

Target

9.299,78

2020 Rp.

Target

8.220,07

Perangkat daerah

2021 Rp.

Target

7.968,40

Rp.

70 Buku

Target

78,75 360 Buku

-

-

Rp.

625,00 Bappeda

10 Buku

250,00

Bappeda

75,00

350 Buku

375,00

Bappeda

28,35

100%

135,69

Bappeda

135,69

Bappeda

28,35 160 Buku

8.271,43

42.014,94

`


VIII - 381

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Karangasem Tahun 2016 SASARAN KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1 1.06 1.06 1.06.01 1.06 1.06.01 01

1.06 1.06.01 01 01

PROGRAM/ KEGIATAN

2

3

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

TARGET

PAGU ANGGARAN 2016

4

5

7.940.084.726,00 1.015.282.881,00

Penyediaan Jasa surat menyurat

Terselenggaranya administrasi surat menyurat

12 Bulan

5.200.000,00

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan listrik

12 Bulan

132.000.000,00

06

Terlaksananya samsat kendaraan dinas/operasional

5 Roda 4 dan 8 Roda 2 12 Bulan

10.500.000,00

08

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 Bulan

41.078.900,00

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya surat kabar/majalah serta peraturan perundangan lainnya

12 Bulan

40.000.000,00

12 Bulan

12.067.000,00

12 Bulan

30.000.000,00

12

Terbayarnya upah cleaning service Tersedianya alat tulis kantor

31.937.000,00

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat

12 Bulan

36.900.000,00

18

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

12 Bulan

250.000.000,00

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis/ Keamanan

12 Bulan

351.000.000,00

20

Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan

1 Paket

31.400.000,00

26


Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis/ Keamanan (terbayarnya upah tenaga kontrak) Terselenggaranya upacara keagamaan serta terselengaranya upacara ngersigana Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah

12 Bulan

43.199.981,00

1.06 1.06.01 02

09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor

10

Pengadaan mebeleur

1.06 1.06.01 02 05

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur

794.043.400,00 1 unit

450.000.000,00 6.204.400,00 36.439.000,00

SASARAN KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1 22 24 28

1.06 1.06.01 06

1.06 1.06.01 06

01

1.06 1.06.01 15 1.06 1.06.01 15 02

TARGET

PAGU ANGGARAN 2016

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3 Terpeliharanya gedung kantor

4 1 paket

5 34.000.000,00

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya komputer

1 tahun

232.400.000,00

23 Unit

35.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Berkembangnya data/iformasi Tersedianya data pokok pembangunan berupa buku karangasem membangun tahun 2014, Buku Saku dan sistem Aplikasi Database Kabupaten Karangasem Terlaksananya Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Karangasem Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program CBD

05

Penyusunan Profil Daerah

07


1.04 1.06.01 15

PROGRAM/ KEGIATAN

6.000.000,00

1 paket

6.000.000,00

576.806.650,00 260 Buku

351.080.000,00

90 Buku

78.500.000,00

20 Buku

147.226.650,00

Program Pengembangan Perumahan Monitoring dan evaluasi program perumahan Kabupaten Karangasem

Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan Tersusunnya laporan pelaksanaan program perumahan swadaya dan buku data base rumah tidak layak huni

1.05 1.06.01 15

Program Perencanaan Tata Ruang

599.999.925,00

1.05 1.06.01 15 05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya dokumen rinci kawasan terpadu BAN dan peta citra Kab. Karangasem

1.16 1.06.01 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Meningkatnya kerjasama promosi dan investasi Meningkatnya koordinasi bidang penanaman modal

292.789.400,00

10

Penyelenggaraan pameran investasi

12


Terselenggaranya pameran investasi Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangasem

1.04 1.06.01 15 09

1.16 1.06.01 15 06

216.652.400,00 40 Buku

216.652.400,00

599.999.925,00

8 Kecamata n

73.609.600,00

3 kali

144.597.000,00

35 buku

74.582.800,00

SASARAN KODE

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

PAGU ANGGARAN 2016

1 1.22 1.06.01 15

2 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

3 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

4

5 107.473.900,00

1.22 1.06.01 15 05


Terlaksananya koordinasi kelembagaan TKPK, Monev TPK Kec/Desa/Kel dan LP2KD

8 kali

107.473.900,00

1.06 1.06.01 16

Program kerjasama pembangunan

Terselenggaranya Program kerjasama pembangunan

200.000.000,00

1.06 1.06.01 16 08

Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek

Jumlah Proposal dan Keikut sertaan dalam lomba ristek dan kajian sistem inovasi daerah

200.000.000,00

1.05 1.06.01 16

Program Pemanfaatan Ruang

1.05 1.06.01 16 10


Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Jumlah laporan semesteran

1.16 1.06.01 16

Meningkatnya iklim investasi dan realisasi Tersedianya informasi investasi sektor primer Kab. Karangasem

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya Tertanganinya lahan kritis yang ada di Kab. Karangasem

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah

Meningkatnya wawasan kebangsaan Terselenggaranya perayaan hari-hari nasional dan daerah

2.01 1.06.01 18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2.01 1.06.01 18 04

Penelitian Penggunaan Janggel Jagung sebagai Pakan Basal pada Penggemukan Sapi Potong

Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tersusunnya Buku penilitian Penggunaan Janggel Jagung sebagai Pakan Basal pada Penggemukan Sapi Potong

1.06 1.06.01 20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1.06 1.06.01 20 02

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

1.08 1.06.01 17 1.08 1.06.01 17 14

1.19 1.06.01 17 1.19 1.06.01 17 04

806.105.000,00

sosialisasi produk hukum tentang tata ruang yang berlaku

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Kajian Profil Investasi Unggulan Sektor Primer Kabupaten Karangasem

1.16 1.06.01 16 03

806.105.000,00 50 Buku

150.030.000,00 50 buku

150.030.000,00

106.000.000,00 1 paket

106.000.000,00

40.000.000,00 1 Paket

40.000.000,00

150.000.000,00

10 Buku

150.000.000,00

26.370.000,00

1 Paket

26.370.000,00

SASARAN KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1 1.20 1.06.01 20

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

PAGU ANGGARAN 2016

2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah

3 Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1.06 1.06.01 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 1.06.01 21 09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun 2015

490 Buku

231.257.400,00

10

Penetapan RKPD

100 Buku

21.195.600,00

11

koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

12 Bulan

65.000.000,00

13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Terselenggaranya Penetapan RKPD Tahun 2016 dan penyusunan Renja Bappeda 2016 Frekuensi Asistensi dan Evaluasi pembangunan kab. Karngasem Tersusunnya buku laporan hasli monotoring TA. 2015 dan update Program e-Monev

12 ulan

298.800.000,00

15

Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS

Tersusunnya KUA dan PPAS 2016 serta Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2015

640 Buku

582.200.000,00

16

Koordinasi dan Evaluasi dana Alokasi khusus (DAK) Pengkajian dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem Penyusunan Renja SKDP

Tersusunnya buku laporan Evaluasi DAK Prekuensi Asistensi dan Evaluasi pembangunan kab. Karngasem Tersusunnya Renja SKPD

70 Buku

82.484.720,00

12 Bulan

158.300.000,00

1 paket

5.000.000,00

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya RPJMD Kabupaten Karangasem Tersusunnya Renstra SKPD

1 paket

755.015.000,00

1 paket

20.000.000,00

28


30 buku

98.104.000,00

29

Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan

Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi penyusunan matrik RAD SDGs Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan

25 buku

53.107.050,00

1.20 1.06.01 20 20

17

24 26 27

1.06 1.06.01 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

1.06 1.06.01 22 13

Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

14

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

4

5 25.720.000,00

12 Bulan

25.720.000,00

2.370.463.770,00

183.122.000,00

1 paket

40.958.000,00

142.164.000,00

SASARAN KODE 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

PROGRAM/ KEGIATAN 3

1.06 1.06.01 23

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Terlaksananya Perencanaan Sosial dan Budaya

1.06 1.06.01 23 03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Adat dan Budaya

Tersusunnya buku hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 1.06.01 24

Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1.06 1.06.01 24 03

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Tersusunnya dokumen kegiatan prasarana wilayah dan RPI2-JM

1.03 1.06.01 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya Monitoring, Evaluasi dan elaporan

1.03 1.06.01 24 17

TARGET

PAGU ANGGARAN 2016

4

5 69.000.000,00

1 paket

69.000.000,00

91.709.800,00

45 buku

Terlaksananya Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa tersusunnya buku strategi sanitasi Kab. Karangasem dan memorandum program

91.709.800,00

112.515.600,00

35 buku

Amlapura, 13 Oktober 2016 Kepala Bappeda Kab. Karangasem

I Ketut Sedana Merta, ST, MT Pembina Tk. I NIP. 19670120 199703 1 003

112.515.600,00

LAMPIRAN III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 - 2021 1.

Nama SKPD :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KARANGASEM

2.

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah

3.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah

:

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/ FORMULA

Tingkat kesesuaian antar Rata-rata dari jumlah indikator : dokumen perencanaan RPJPD dengan RPJMD : pembangunan daerah

SUMBER DATA

PENANGGUNGJAWAB

Perda No 7 /2006 tentang Rencana

Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Subbag Sunprog

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) jml indikator sasaran RPJMD yang sesuai dengan RPJPD  100% Daerah Kabupaten Karangasem Tahun jml indikator sasaran RPJMD

RPJMD dengan Renstra :

Jml indikatorsasaran Re nstra SKPD yang mendukung indikatortujuan dan sasaran RPJMD  100% Jml indikatorSasaran Re nstra SKPD

Jml Pr ogram RPJMD yang diako mod ir dalam Re nstra SKPD Jml program dalam RPJMD

 100%

RKPD dengan Renja :

KETERANGAN

2006-2025 Perda No 7 /2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021

Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Renstra SKPD Renja SKPD

Jml programdan kegiatan dalam RKPD yang diakomodir pada Re nja SKPD 100% Jml Pr ogram dan kegiatan pada RKPD Persentase Luas areal Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana Perda 17/2012 tentang Rencana Tata Kepala Bappeda,Kabid pemanfaatan lahan yang sesuai tata ruang dalam rencana pembangunan daerah guna menjaga Ruang Wilayah Kabupaten TR dan Praswil, Kasubid dengan Tata ruang keseimbangan dan pelestarian lingkungan berkelanjutan Karangasem Tahun 2012-2032 TR dan LH

Luas areal pemanfaa tan lahan yang sesuai dengan Tata Ruang  100% Luas areal pemanfaa tan lahan Persentase prioritas Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan RKPD Kabupaten Karangasem, RKPD pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga Provinsi dan NawaCita mendukung prioritas provinsi perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan dan nasional adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan daerah harus mendukung tujuan pembangunan nasional.

Kepala Bappeda,Sekretaris Bappeda, Subbag Sunprog

Jml program prioritas daerah yg mendukung prioritas nasional  100% Jml program prioritas daerah Jml program prioritas daerah yang mendukung prioritas provinsi  100% Jml program prioritas daerah 1

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/ FORMULA

Persentase Target IKU yang ada Penerapan UU 25/2004 menuntut setiap pemerintah daerah di RKA-SKPD untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dengan dukungan penganggaran secara efektif dan efisien. APBD sebagai instrumen penganggaran harus disusun berdasarkan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas APBD diperlukan sinergi antara perencanaan dan penganggaran

SUMBER DATA

PENANGGUNGJAWAB

IKU SKPD dan RKA-SKPD

Kepala Bappeda,Sekretaris, Bidang Tata Ruang dan Praswil, Bidang Monitoring dan Penelitian, Bidang Ekonomi, Bidang Sosbud, Bidang Penanaman Modal

Perda No ………. /2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021

Kepala Bappeda,Kabid Monitoring Penelitian, Kasubid statistik monitoring, dan kasubbid Litbang

Hasil Survey

Kepala Bappeda,Kabid Monitoring Penelitian, Kasubid statistik monitoring, dan kasubbid Litbang

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Bappeda Kabupaten Karangasem

Kepala Bappeda,Sekretaris Bappeda, Subbag Sunprog, subbag keuangan, subbag umum kepegawaian

jml IKU SKPD yang diako mod ir dalam RKA  SKPD  100% jml IKU  SKPD 2

Efektifitas Persentase capaian target pelaksanaan rencana pembangunan daerah pembangunan daerah

Terealisasinya rencana pembangunan daerah merupakan ukuran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Re alisasiindikatorsasaranRPJMD  100% T arg et sasaranRPJMD 3

4

Data dan informasi pembangunan daerah yang aktual dan dapat dipertanggungjawabk an

Persentase responden yang Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan puas dengan kualitas data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal informasi pembangunan daerah 31 UU 25/2004). yang disajikan Bappeda

Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem yang optimal

Nilai Evaluasi AKIP Bappeda kabupaten Karangasem

Jml responden yang puas terhadap data dan inf ormasi Bappeda  100 % jml Re sponden

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban pencapaian target kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

Nilai Evaluasi AKIP Bappeda

KETERANGAN

Amlapura, 13 Oktober 2016 Kepala Bappeda Kab. Karangasem, I Ketut Sedana Merta, ST., MT Pembina Tk. I Nip. 19670120 199703 1 003

2

MATRIKS RENSTRA 2016-2021

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 INSTANSI VISI MISI

: : :

TUGAS POKOK FUNGSI

: :

BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN 1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah 2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah 3 Meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah 2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR TUJUAN

1 1 Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

2 Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

SASARAN STRATEGIS TARGET TUJUAN 3 100%

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)

TARGET

PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELUARAN 13 14 Penyelenggaraan Jumlah dokumen Musrenbang RKPD perencanaan pembangunan daerah hasil musrenbang yang tersusun

URAIAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

2020

KEBIJAKAN

4 Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

5 Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

6 100%

7 100%

8 100%

9 100%

10 100%

11 Menyelaraskan konsep program dengan instansi terkait, menyangkut segala bidang pembangunan

Persentase Luas areal pemanfaatan lahan yang sesuai dengan Tata ruang

80%

85%

90%

90%

95%

Penetapan RKPD

Jumlah dokumen RKPD maupun Perubahan RKPD yang tersusun

Persentase prioritas pembangunan daerah mendukung prioritas provinsi dan nasional

100%

100%

100%

100%

100%

Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS

KUA/PPAS; KUPA/PPASP; DPA dan DPPA

Persentase Target IKU yang ada di RKA-SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

Penyusunan Program EPlanning

Penguatan program EPlanning 2016

Penyusunan Renja SKPD

Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem

Naskah teknokratik RPJMD

12 Perencanaan pembangunan daerah

URAIAN

KET 15

Perda tentang RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021

1

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

URAIAN

INDIKATOR TUJUAN

1

2

TARGET TUJUAN 3


TARGET

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

2020

KEBIJAKAN

PROGRAM

URAIAN

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Penyusunan Renstra SKPD

Renstra Bappeda 2016-2021

Revisi RPJPD

Revisi RPJPD Kabupaten Karangasem tahun Jumlah buku yang dicetak sebagai hasil Revisi Perda RPJMD Kabupaten Jumlah buku yang dicetak sebagai hasil Revisi Perda RPJMD Kabupaten Cakupan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Revisi RPJMD

Revisi RPJMD

Efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Persentase capaian target pembangunan daerah

90%

90%

95%

95%

100%

Mengoptimalkan fungsi koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya Pengembangan Perumahan

INDIKATOR KINERJA KELUARAN 14 Review RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Jumlah Buku Memorandum program sanitasi

Monitoring dan evaluasi program perumahan Kabupaten Karangasem

Jumlah Laporan semesteran pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Karangasem Jumlah Buku Data Base Rumah Tidak Layak Huni

KET 15

Jumlah Buku data base blacklog perumahan Jumlah Buku RP2KP yang tersusun

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

JumlahDokumen Teknis, Rancangan Perda TR yang tersusun

Program pemanfaatan Ruang


Jumlah Laporan semesteran BKPRD Cakupan Peningkatan Pemahaman Tim BKPRD Tentang Tata Ruang Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang

2

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

URAIAN

INDIKATOR TUJUAN

1

2

TARGET TUJUAN 3


TARGET

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

2020

KEBIJAKAN

PROGRAM

URAIAN

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA KELUARAN 14 Jumlah Laporan sosialisasi Ranperda Tata Ruang

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Frekuensi koordinasi dengan TEPPA UKP4

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang tersusun


Jumlah buku Laporan Akhir DAK

KET 15

Update program Emonev

Jumlah buku Laporan Kemajuan DAK per Triwulan Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karangasem

Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem


Jumlah buku hasil Maping awal penyusunan matrik RAD SDGs Tahun 2017-2020 Matrik RAD SDGs Tahun 2017-2021 Jumlah Laporan hasil capaian Pelaksanaan SDGs

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

Jumlah laporan hasil koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas yang tersusun

3

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

URAIAN

INDIKATOR TUJUAN

1

2

TARGET TUJUAN 3


TARGET

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

2020

KEBIJAKAN

PROGRAM

URAIAN

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem Perencanaan pembangunaan pertanian berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA KELUARAN 14 Jumlah laporan hasil Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem hasil Kajian tentang pengembangan pertanian organik

Iptek Bagi Wilayah

Cakupan pelaksanaan Iptek Bagi Wilayah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Adat dan Budaya Koordinasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan desa

Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan bidang kesejahteraan sosial, adat dan budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan akhir kegiatan prasarana wilayah

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

jumlah Laporan penanganan lahan kritis sumber daya air yang ada di Kabupaten Karangasem jumlah lahan kritis yang tertangani di Kabupaten Karangasem

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi penyelenggaraan pameran investasi

Frekuensi terselenggaranya koordinasi bidang penanaman modal antara Pemda dan Dunia Usaha Frekuensi pameran investasi yang diikuti


Frekuensi terselenggaranya monev investasi di Kabupaten Karangasem

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

KET 15

Jumlah desa yang terfasilitasi Pembinaan pembangunan Desa

RPIJM 2017-2021

4

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

URAIAN

INDIKATOR TUJUAN

1

2

TARGET TUJUAN 3


TARGET

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

2020

KEBIJAKAN

PROGRAM

URAIAN

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

INDIKATOR KINERJA KELUARAN 14 Jumlah perusahaan yang dimonitoring dan dievaluasi

KET 15

Jumlah laporan Penanaman Modal yang tersusun Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

kajian profil investasi unggulan sektor primer Kabupaten Karangasem kajian profil investasi unggulan sektor sekunder Kabupaten Karangasem kajian profil investasi unggulan sektor tersier Kabupaten Karangasem Pengkajian/penyus unan potensi pendapatan asli daerah

Jumlah buku hasil kajian tentang prospek investasi unggulan sektor primer di Kabupaten Karangasem Jumlah Buku hasil kajian tentang prospek investasi unggulan sektor sekunder di Kabupaten Karangasem Jumlah Buku hasil kajian tentang prospek investasi unggulan sektor tersier di Kabupaten Karangasem jumlah Buku Hasil kajian terhadap potensi pendapatan asli daerah

Penyusunan Analisa Standar Belanja Kabupaten Karangasem

Jumlah Buku ASB yang tersusun


Jumlah Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah Jumlah Laporan evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan daerah per semester Jumlah data base keluarga miskin Kabupaten Karangasem Website informasi kemiskinan peta kemiskinan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah

jumlah Laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tersusun

5

TUJUAN URAIAN 1 2 Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas

INDIKATOR TUJUAN 2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data informasi pembangunan daerah

SASARAN STRATEGIS TARGET TUJUAN 3 100%


TARGET

URAIAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

2020

4 Data dan informasi pembangunan daerah yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan

5 Persentase responden yang puas dengan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang disajikan Bappeda

6 90%

7 95%

8 100%

9 100%

10 100%

KEBIJAKAN 11 Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah

PROGRAM 12 Program Pengembangan Data/Informasi

KEGIATAN URAIAN 13 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

INDIKATOR KINERJA KELUARAN 14 Jumlah data pembangunan yang tersusun (Karangasem Membangun, buku saku, dan penguatan sistem aplikasi database Kabupaten Karangasem)

Penyusunan Profile Daerah

Profil Daerah Kabupaten Karangasem, SIPD yang tersusun


Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi CBD yang tersusun

KET 15

Cakupan Desa Pekraman yang dimonitoring program CBDnya Program Kerjasama Pembangunan

Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembagan ristek

inovasi masyarakat yang masuk nominasi ristek (Buku Ristek dan SIDA)

Jumlah proposal lomba yang tersusun

3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Bappeda kabupaten Karangasem

A

Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem yang optimal

Nilai Evaluasi AKIP Bappeda kabupaten Karangasem

B

B

A

A

A

Penerapan SOP

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebun an

Penelitian Penggunaan Janggel Jagung sebagai Pakan Basal pada Penggemukan Sapi Potong

Jumlah Buku hasil penelitian Penggunaan Janggel Jagung sebagai Pakan Basal pada Penggemukan Sapi Potong yang tersusun

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa surat menyurat

Jumlah Materai yang diperlukan dalam Penyelenggaran Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase air, listrik, telepon yang terbayar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat/berijin

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar

6

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

URAIAN

INDIKATOR TUJUAN

1

2

TARGET TUJUAN 3


TARGET

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

2020

KEBIJAKAN

PROGRAM

URAIAN

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR KINERJA KELUARAN 14 Persentase alat tulis kantor yang diadakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Persentase barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman

Jenis dan volume bahan bacaan yang tersedia

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis/ Keamanan

Volume tenaga kontrak yang terbayar

Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan

Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan ke pura sad kahyangan


Frekuensi koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diadakan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan

Pengadaan mebeleur

Jumlah meubeleur yang diadakan

KET 15

Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

7

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

URAIAN

INDIKATOR TUJUAN

1

2

TARGET TUJUAN 3


TARGET

URAIAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

2020

KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KEGIATAN URAIAN 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

INDIKATOR KINERJA KELUARAN 14 Volume gedung kantor yang dipelihara

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Volume gedung kantor yang direhab

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah

Jumlah Laporan (LKJIP dan LKPJ/LPPD dan laporan Keuangan) yang tersusun dan disampaikan tepat waktu Frekuensi Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah

KET 15

Amlapura, 13 Oktober 2016 Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem,

I Ketut Sedana Merta, ST., MT Pembina Tk. I NIP. 19670120 199703 1 003

8

RENSTRA- SKPD BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM

Recommend Documents