RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

RENCANA STRATEJIK / RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 - 2014

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Probolinggo merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDA

Kota

Probolinggo

membutuhkan

pedoman

dan

acuan

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. Menurut pendapat Allison & Kaye, 1997 yang menyatakan bahwa rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan stakeholders utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa RENSTRA merupakan suatu bentuk perencanaan yang mencoba menjawab pertanyaan dasar tentang siapakah kita? Kemana kita akan pergi ? Bagaimana kita pergi ? Apa makna keberadaan kita ? Dari beberapa pendapat ini dapat disimpulkan bahwa RENSTRA dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Berdasarkan definisi diatas maka RENSTRA BAPPEDA Kota Probolinggo Tahun 20142019 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran BAPPEDA selama tahun 2014-2019 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 20142019 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Probolinggo 2014-2019. Proses Penyusunan RENSTRA BAPPEDA berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi–misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2014 - 2019

1

Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Walikota Probolinggo serta penetapan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dapat dilaksanakan. Keterkaitan Renstra BAPPEDA Kota Probolinggo dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

RENSTRA BAPPEDA Kota Probolinggo tahun 2014-2019 merupakan bagian integral dari RPJMD Kota Probolinggo tahun 2014-2019 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

1.2 LANDASAN HUKUM a.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2014 - 2019

2

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; e.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

g.

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Daerah Kota Probolinggo

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kota Probolinggo; i.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2013 tentang RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2006-2025;

j.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 tahun 2014 tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019.

k.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo;

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo tahun 2014-2019 adalah : a.

Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan di BAPPEDA pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ; b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan; c.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;

d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; e.

Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.


3

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2014-2019 ini adalah : a.

Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi BAPPEDA Kota Probolinggo untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;

b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan BAPPEDA

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut : Bab I

Bab II

: Pendahuluan : 1)

Latar Belakang,

2)

Landasan Hukum,

3)

Maksud dan Tujuan,

4)

Sistematika Penulisan

: Gambaran Pelayanan : 1) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2) Sumber Daya 3) Kinerja Pelayanan 4) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III

: Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi 1) Identifikasi Permasalahan 2) Telaah Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019 3) Isu-isu Strategis

Bab IV

: Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 1) Visi dan Misi 2) Tujuan dan Sasaran Tahun 2015-2019 3) Strategi dan Kebijakan

Bab V

: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI

: Indikator Kinerja

Bab VII

: Penutup


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI a.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis perencanaan; 2) pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.

Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi : a.

perumusan program kerja Badan;

b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah; c.

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah;

d. pelaksanaan pembinaan organisasi Badan; e.

penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga Badan;

f.

pelaksanaan

pengawasan,

pengendalian,

pembinaan

dan

pelaporan

penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah;


5

g.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.

Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan program kerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a.

pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Badan dan SKPD;

b. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Badan; c.

perumusan standar operasional prosedur kerja Badan;

d. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Badan; e.

pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Badan;

f.

pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Badan;

g.

pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Badan;

h. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan; i.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Badan; dan

j.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran, kehumasan, administrasi kepegawaian dan analisis jabatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :


6

a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang administrasi umum dan kepegawaian;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; c.

pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan; e.

penyusunan standar operasional prosedur kerja Badan;

f.

penyusunan

rencana

kebutuhan

dan

pelaksanaan

pengadaan

serta

pemeliharaan sarana dan prasarana kerja; g.

pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;

h. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Badan; i.

pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

j.

pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian, penyusunan database serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Badan;

k.

pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Badan;

l.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Subbagian Program Subbagian Program mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan dan penyajian data-data,

serta penyusunan laporan kinerja Badan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program mempunyai fungsi : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2014 - 2019

7

a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang program;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program; c.


d. pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan dan SKPD; e.

penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;

f.

penghimpunan, pendokumentasian dan penyajian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat Badan;

g.

pengoordinasian dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);

h. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); i.

pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

j.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran subbagian program;

k.

penyusunan laporan kinerja Badan; dan

l.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan penatausahaan keuangan, pengurusan gaji, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang keuangan;


8

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan; c.


d. pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan; e.

pelaksanaan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;

f.

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Badan;

g.

pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Badan;

h. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan; i.

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan; dan

j.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam serta Pengembangan Perkotaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a.

perumusan rencana kerja di bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam serta Pengembangan Perkotaan;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam serta Pengembangan Perkotaan; c.

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam serta Pengembangan Perkotaan;

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam serta Pengembangan Perkotaan; dan e.

pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


9

VII. Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Fisik dan Prasarana di bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang tata ruang dan sumber daya alam;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam; c.


d. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota; e.

penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;

f.

pengoordinasian perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan sumber daya alam dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah kota serta lembaga

terkait

lainnya

dalam

rangka

penyusunan

perencanaan

pembangunan di bidang tata ruang dan sumber daya alam; g.

penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan sumber daya alam;

h. pengolahan dan analisis program-program pembangunan di bidang tata ruang dan

sumber

daya

alam

sebagai

bahan

penyusunan

perencanaan

pembangunan; i.

pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang tata ruang dan sumber daya alam serta merumuskan langkah-langkah pemecahan;

j.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam;

k.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.


10

VIII. Subbidang Pengembangan Perkotaan Subbidang Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Fisik dan Prasarana di bidang Pengembangan Perkotaan. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1), Subbidang

Pengembangan Perkotaan mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang pengembangan perkotaan;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Pengembangan Perkotaan; c.


d. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum prasarana jalan, cipta karya, perhubungan, perumahan permukiman, lingkungan hidup dan pengembangan kota; e.

penyiapan

bahan

perencanaan

berbagai

peluang

kerjasama

untuk

pengembangan kawasan perkotaan dan dalam kota; f.

penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian perencanaan pembangunan di bidang prasarana jalan dan jembatan, cipta karya, perhubungan dan telekomunikasi, perumahan permukiman dan lingkungan hidup serta pengembangan kota dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah kota serta lembaga terkait lainnya;

g.

penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang prasarana jalan dan jembatan, cipta karya, perhubungan dan telekomunikasi, perumahan permukiman dan lingkungan hidup serta pengembangan kota;

h. pengolahan dan analisis program-program pembangunan dibidang prasarana jalan dan jembatan, cipta karya, perhubungan dan telekomunikasi, perumahan permukiman dan lingkungan hidup serta pengembangan kota sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan; i.

pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang prasarana jalan dan jembatan, cipta karya, perhubungan dan telekomunikasi, perumahan


11

permukiman dan lingkungan hidup serta pengembangan kota serta merumuskan langkah-langkah pemecahan; j.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Pengembangan Perkotaan; dan

k.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Industri, Jasa dan Investasi serta Pertanian dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a.

perumusan rencana kerja di bidang Industri, Jasa dan Investasi serta Pertanian dan Pariwisata;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Industri, Jasa dan Investasi serta Pertanian dan Pariwisata; c.

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang Industri, Jasa dan Investasi serta Pertanian dan Pariwisata;

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Industri, Jasa dan Investasi serta Pertanian dan Pariwisata; dan e.


X. Subbidang Industri, Jasa dan Investasi Subbidang Industri, Jasa dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi di bidang Industri, Jasa dan Investasi.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Industri, Jasa dan Investasi mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang Industri, Jasa dan Investasi;


12

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Industri, Jasa dan Investasi; c.


d. pengoordinasian perencanaan pembangunan di bidang industri, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan, jasa dan investasi dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah kota serta lembaga terkait lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang industri, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan, jasa dan investasi; e.

penyiapan

bahan

perencanaan

berbagai

peluang

kerjasama

untuk

pengembangan Industri, Jasa dan Investasi ; f.

penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang industri, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan, jasa dan investasi;

g.

pengolahan dan analisis program-program pembangunan di bidang industri, koperasi, usaha mikro kecil menengah,

perdagangan, jasa dan investasi

sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan; h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang industri, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan, jasa dan investasi serta merumuskan langkah-langkah pemecahan; i.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Industri, Jasa dan Investasi; dan

j.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XI. Subbidang Pertanian dan Pariwisata Subbidang Pertanian dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi di bidang Pertanian dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian dan Pariwisata mempunyai fungsi :


13

a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang pertanian dan pariwisata;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Pertanian dan Pariwisata; c.


d. pengoordinasian

perencanaan

pembangunan

di

bidang

pertanian,

peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah kota serta lembaga terkait lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata; e.

penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata;

f.

pengolahan dan analisis program-program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan;

g.

pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata serta merumuskan langkah-langkah pemecahan;

h. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Pertanian dan Pariwisata; dan i.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XII. Bidang Sosial dan Budaya Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat serta Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2014 - 2019

14

a.

perumusan rencana kerja di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat serta Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat serta Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja; c.

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat serta Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja;

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat serta Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja; dan e.


XIII. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat Subbidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Budaya di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat; c.


d. pengoordinasian

perencanaan

pembangunan

di

bidang

pendidikan,

kepemudaan, olah raga, agama, kebudayaan, kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, agama, kebudayaan, kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2014 - 2019

15

e.

penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, agama, kebudayaan, kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

f.

pengolahan dan analisis program-program pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, agama, kebudayaan, kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

g.

pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, agama, kebudayaan, kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta merumuskan langkah-langkah pemecahan;

h. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat; dan i.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XIV. Subbidang Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja Subbidang Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya di bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang pemerintahan, kependudukan dan tenaga kerja;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja; c.


d. pengoordinasian perencanaan pembangunan pemerintahan, kependudukan, keluarga berencana dan ketenagakerjaan dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah kota serta lembaga terkait lainnya dalam rangka penyusunan


16

perencanaan pembangunan pemerintahan, kependudukan, keluarga berencana dan ketenagakerjaan; e.

penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan, kependudukan, keluarga berencana dan ketenagakerjaan;

f.

pengolahan dan analisis program-program pembangunan pemerintahan, kependudukan, keluarga berencana dan ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan;

g.

pelaksanaan

inventarisasi

permasalahan

pemerintahan,

kependudukan,

keluarga berencana dan ketenagakerjaan serta merumuskan langkah-langkah pemecahan; h. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja; dan i.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XV. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Data dan Statistik serta Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a.

perumusan rencana kerja di bidang Data dan Statistik serta Penelitian dan Pengembangan;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Data dan Statistik serta Penelitian dan Pengembangan; c.

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang Data dan Statistik serta Penelitian dan Pengembangan;

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Data dan Statistik serta Penelitian dan Pengembangan; e.



17

XVI. Subbidang Data dan Statistik Subbidang Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di bidang Data dan Statistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Data dan Statistik mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang data dan statistik;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Data dan Statistik; c.


d. pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan bagi pengembangan sistem informasi perencanaan; e.

pelaksanaan

pengumpulan,

analisis,

penyajian

data

dan

informasi

pembangunan untuk kepentingan perencanaan pembangunan; f.

penyusunan data statistik dan dokumentasi Daerah;

g.

penyusunan evaluasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan;

h. pengelolaan data dan statistik secara lengkap, akurat dan aktual, serta optimalisasi pemanfaatan data potensi sumber daya daerah; i.

pengoordinasian dan penyediaan pelayanan di bidang statistik, meliputi Statistik Umum, Statistik Dasar, Statistik Sektoral dan Statistik Khusus memedomani regulasi maupun ketentuan yang berlaku;

j.

pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang data dan statistik serta merumuskan langkah-langkah pemecahan;

k.

penyusunan laporan penyelenggaraan pembangunan daerah;

l.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Data dan Statistik; dan

m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


18

XVII. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang penelitian dan pengembangan;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan; c.


d. penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis dan implementasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Daerah; e.

penyiapan bahan kebutuhan penelitian dan pengembangan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;

f.

pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah dalam rangka penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;

g.

pelaksanaan analisis/penelitian-penelitian aplikatif potensi daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya sebagai perencanaan maupun pedoman dalam pengambilan kebijakan;

h. pelaksanaan kajian, meliputi bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Pekerjaan Umum/KIMPRASWIL,

berkaitan

dengan

sumber

daya/potensi

daerah,

kemasyarakatan serta isu-isu strategis berkenaan, baik yang berskala Lokal/Nasional/Regional yang berdampak terhadap Daerah sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan; i.

pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan Daerah yang dapat dijadikan pedoman/referensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

j.

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi berkaitan dengan riset-riset unggulan daerah agar mampu menghasilkan produk penelitian yang bernilai tambah dan berdaya saing;


19

k.

pelaksanaan upaya pengembangan potensi kreativitas dan inovasi masyarakat serta sinergi unsur-unsurnya dalam suatu wadah/jaringan penelitian guna menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan serta kemajuan IPTEK;

l.

pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan serta merumuskan langkah pemecahannya;

m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan n. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XVIII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Badan di bawah koordinasi Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

2.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari semua pemangku jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3.

Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

4.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.


20

b. Struktur Organsisasi

2.2 SUMBER DAYA a. Sumber Daya Manusia Jumlah karyawan / pegawai Bappeda Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2014 mencapai 82 orang atau bertambah 2 orang dari tahun 2013 (80 orang) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1 Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.

Pegawai

Jumlah (orang)

Prosentase (%)

1.

Laki – Laki

47

58,75

2.

Perempuan

35

41,25

82

100

Jumlah


21

Tabel 2 Data Pegawai berdasarkan Usia No.

Usia Pegawai (tahun)

Jumlah (orang)

Prosentase (%)

1.

< 25

18

20

2.

25 – 40

47

58,75

3.

41 – 50

15

18,75

4.

> 50

2

2,5

Jumlah

82

100

Tabel 3 Data Pegawai berdasarkan Eselonering

No.

Pegawai

Jumlah (orang)

Prosentase (%)

1.

Eselon II

1

1,25

2.

Eselon III

5

6,25

3.

Eselon IV

11

13,75

4.

Non Eselon

65

78,75

Jumlah

82

100

Tabel 4 Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No.

Pendidikan

Jumlah (orang)

Prosentase (%)

1.

Sarjana Strata 2

14

17,5

2.

Sarjana Strata 1

22

27,5

3.

Diploma

10

12,5

4.

Sekolah Menengah Umum / Kejuruan

33

38,75

5.

Sekolah Menengah Pertama

3

3,75

6.

Sekolah Dasar

0

0

82

100

Jumlah RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2014 - 2019

22

Tabel 5 Data Pegawai berdasarkan Golongan

No.

Golongan

Jumlah (orang)

Prosentase (%)

1.

Golongan IV

5

6,25

2.

Golongan III

20

25

3.

Golongan II

12

15

4.

Golongan I

0

0

5.

CPNS

0

0

6.

Tenaga Kontrak

2

2,5

7.

Tenaga Magang

43

51,25

82

100

Jumlah

Tabel 6 Data Pegawai berdasarkan Penjenjangan Diklat

No.

Diklat

Jumlah (orang)

Prosentase (%)

1.

Diklatpim II

1

4,54

2.

Diklatpim III

3

13,64

3.

Diklatpim IV

12

54,54

4.

Diklat Fungsional

6

27,28

5.

Diklat Fungsional Tertentu

0

0

22

100

Jumlah


23

b. Sarana dan Prasarana Tabel Daftar Inventaris Barang (Lt.I) Ruang Bidang Fisik Dan Prasarana

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

NAMA BARANG

JML

KET

AC

3

Baik

Bak Sampah

5

Baik

Brankas Besi

1

Tidak Baik

Cermin

1

Baik

Dispenser

1

Baik

Filling Cabinet

3

Baik

Hiasan Dinding

2

Baik

Jam Dinding

2

Baik

Kamera Digital

2

Baik

Komputer PC

4

Baik

Kursi Kerja

14

Baik

Kursi Tamu

6

Baik

Laptop

7

Baik

Lemari Kayu

15

Baik

Meja Kerja

14

Baik

Meja Tamu

1

Baik

Meja Peralatan

2

Baik

Notebook

1

Baik

Peta

4

Baik

10

Baik

Radio Tape

1

Baik

Speaker

2

Baik

Telepon

3

Baik

Televisi

1

Baik

Printer


24

25. 26.

UPS

3

Baik

Whiteboard

1

Baik

Daftar Inventaris Barang (Lt.I) Ruang Sekretariat BKPRD Bidang Fispras

NO

NAMA BARANG

JML

KET

1.

Lemari Gantung

2

Baik

2.

Lemari Kayu

2

Baik

3.

Kursi

2

Baik

4.

Printer

1

Tidak Baik

5.

Printer HP Designjet 500 Ps

1

Tidak Baik

6.

Monitor

2

Tidak Baik

Tabel Daftar Inventaris Barang (Lt.II) Ruang Bidang Data dan Litbang

NO

NAMA BARANG

JML

KET

1.

AC

5

Baik

2.

Audio Mixer

1

Baik

3.

Blower

2

Baik

4.

Brankas

1

Baik

5.

Camcorder

1

Baik

6.

Dispenser

1

Baik

7.

Filling Cabinet

6

Baik

8.

Handycam

2

Baik

9.

Jam Dinding

3

Baik


25

10.

Kamera Digital

2

Baik

11.

Kipas Angin

2

Baik

12.

Komputer PC

7

Baik

13.

Kursi Kerja

23

Baik

14.

Laptop

10

Baik

15.

LCD Projector

1

baik

16.

Lemari Kayu

5

Baik

17.

Lemari Gantung

2

Baik

18.

Lemari Kaca

1

Baik

19.

Meja Kerja

17

Baik

20.

Modem + HUB

2

Baik

21.

Papan Diagram

1

Baik

22.

Peralatan Audio

1

Baik

23.

PC Desktop

1

Baik

24.

Printer

6

Baik

25.

Rak

1

Baik

26.

Scanner

3

Baik

27.

Server

1

Baik

28.

Speaker Aktif

2

Baik

29.

Telepon

2

Baik

30.

Televisi

2

Baik

31.

Tempat Sampah

4

Baik

32.

Tripod

2

Baik

33.

UPS

3

Baik

34.

Whiteboard

3

Baik


26

Tabel Daftar Inventaris Barang (Lt.II) Ruang Bidang Sosial dan Budaya

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

NAMA BARANG

JML

KET

AC

3

Baik

Cermin

2

Baik

Filling Cabinet

2

Baik

12

baik

Handycam

1

Baik

Jam Dinding

3

Baik

Kamera Digital

1

Baik

Kipas Angin

1

Baik

Komputer PC

3

Baik

Kursi Lipat

4

Baik

Kursi Kayu

8

Baik

Kursi Plastik

4

Baik

Kursi Putar

5

Baik

Laptop

6

Baik

Layar LCD

1

Baik

LCD Projector

1

Baik

Lemari Kayu

5

Baik

Meja Kerja

13

Baik

Mesin Ketik

2

Tidak Baik

Monitor

2

Tidak Baik

Notebook

1

Baik

Pigura

3

Baik

Printer

10

Baik

Radio Tape

1

Baik

Rak Buku

1

Baik

Gorden


27

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Regulator

2

Baik

Sapu

1

Baik

Speaker

1

Baik

Sofa + Meja

1

Baik

Telepon

2

Baik

Televisi

1

Baik

Tempat Galon

1

Baik

UPS

3

Baik

Vas Bunga

3

Baik

White board

5

Baik

Tabel Daftar Inventaris Barang (Lt.II) Ruang Bidang Ekonomi NO

NAMA BARANG

JML

KET

1.

AC

3

Baik

2.

Brankas

1

Baik

3.

Filling Cabinet

1

Baik

4.

Filling Cabinet Kayu

2

Baik

5.

Komputer PC

2

Baik

6.

Kursi Kerja

12

Baik

7.

Kursi Tamu

7

Baik

8.

Laptop / Notebook

8

Baik

9.

Lemari Kayu

3

Baik

10.

Lemari Gantung

3

Baik

11.

Meja Kerja

10

Baik

12.

Meja Tamu

1

Baik

13.

Printer

3

Baik

14.

Tabel Data

1

Baik

15.

Telepon

2

Baik

16.

Televisi

1

Baik


28

Tabel 8 Daftar Inventaris Barang (Lt.I) Ruang Kepala Bappeda

NO

NAMA BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

1

Air Conditioner (AC)

1

Baik

2

Almari Kayu

1

Baik

3

Almari TV

1

Baik

4

Foto Pres/Wakil/Garuda

1

Baik

5

Gordyn

1

Baik

6

Jam dinding

1

Baik

7

Karpet

1

Baik

9

Kulkas kecil

1

Baik

10

Kursi Putar

1

Baik

11

Kursi Tamu

8

Baik

12

Kursi Biasa

2

Baik

13

LCD TV

1

Baik

14

Meja Kerja

1

Baik

15

Meja Tamu

2

Baik

16

Papan Nama

1

Baik

17

Pot Tanaman

2

Baik

19

Printer

1

Baik

22

Radio Tape

1

Baik

23

Telephone

1

Baik

24

Tempat sampah

1

Baik

25

Sketsel

1

Baik

26

Sofa

1

Baik

27

White Board

2

Baik


29

Daftar Inventaris Barang (Lt.I) Ruang Rapat Bappeda

NO

NAMA BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

1

Air Conditioner (AC)

1

Baik

2

Keyboard

1

Baik

3

Kursi Rapat Hitam

18

Baik

4

Kursi Rapat Merah

24

Baik

5

Meja Rapat

5

Baik

6

Microphone

2

Baik

7

Sound System

1

Baik

8

White Board

1

Baik

Tabel 10 Daftar Inventaris Barang (Lt.I) Ruang Tunggu (Hall) NO

NAMA BARANG

JML

KET

1.

Kolam Ikan

2

Baik

2.

Kursi Bar

1

Baik

3.

Kursi Tamu

4

Baik

4.

Meja Tamu

2

Baik

5.

Meja Resepsionis

1

Baik

6.

Laptop

1

Baik

7.

Papan Pengumuman

1

Baik

8.

Pot Bunga

10

Baik

9.

Rak Koran

2

Baik

10.

Sofa

1

Baik

11.

Taman Indoor

1

Baik

12.

Televisi

1

Baik


30

Daftar Inventaris Barang (Lt.I) Ruang Sekretariat Bappeda

NO

NAMA BARANG

JML

KET

1.

Air Conditioner

2

Baik

2.

Brankas

1

Baik

3.

Cermin

1

Baik

4.

Computer Set / PC

5

Baik

5.

Dispenser

1

Baik

6.

Filling Cabinet

3

Baik

7.

Galon

1

Baik

8.

Hiasan Dinding

3

Baik

9.

Jam dinding

2

Baik

10.

Kamera Digital

1

Baik

11.

Kursi Kerja

20

Baik

12.

Kursi Tamu

4

Baik

13.

Laptop

6

Baik

14.

LCD Projector

1

Baik

15.

Lemari Es

1

Baik

16.

Lemari Kaca Alumunium

6

Baik

17.

Lemari Kayu

14

Baik

18.

Lemari Gantung

3

Baik

19.

Meja Kerja

16

Baik

20.

Meja Tamu

1

Baik

21.

Mesin Fotokopi

1

Baik

22.

Mesin Penghancur Kertas

1

Baik

23.

Notebook

3

Baik

24.

Papan struktur organisasi

1

Baik

25.

Pesawat tel+fax

1

Baik

26.

Pot Bunga

2

Baik

27.

Printer

11

Baik

28.

Router Internet

1

Baik

29.

Speaker

4

Baik

30.

Telepon

3

Baik

31.

Televisi

1

Baik

32.

Tempat Sampah

3

Baik

33.

UPS

5

Baik

34.

White Board

3

Baik


31

Daftar Inventaris Barang (Lt.I) Kendaraan Dinas Bappeda

NO 1. 2.

NAMA BARANG

JML

KET

2

Baik

12

Baik

Mobil Sepeda Motor

c. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 – 2014 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2015 – 2019 URAIAN Realisasi

TH 2010

2.216.746.930 TH 2015

Kenaikan

TH 2012

TH 2013

8.306.452.836 10.523.199.766 10.876.476.883 10.297.059.808

Kenaikan

Proyeksi

TH 2011

TH 2016

353.277.117 TH 2017

541.969.869

569.068.363

10.323.235.614

-57.9417.075 TH 2018

10.839.397.395 11.950.435.628 12.547.957.409 12.547.957.409 516.161.780

TH 2014

597.521.781

26.175.806 TH 2019 13.175.35.5280 627.397.870

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA Kota Probolinggo merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat techno structure, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada. Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka BAPPEDA Kota Probolinggo melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui 1) monitoring dan evaluasi, 2) melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan, 3) mengadakan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah dan antar wilayah perbatasan, 4) menyusun dokumen studi perencanaan, 5) menyusun data statistik daerah sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan, 6) melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, 7) menyusun dokumen perencanaan, 8) mengadakan sosialisasi dan diseminasi


32

produk perencanaan (jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang dan teknis) dan 8) menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut : a. Lingkungan internal Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Bappeda, dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi. 1) Faktor Kekuatan Organisasi a) Tersedianya anggaran operasional dan pembangunan; b) Struktur Organisasi yang memadai; c) Kualitas SDM yang memadai; d) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai; e) Tersedia dasar hukum dan konsep perencanaan yang memadai. 2) Faktor Kelemahan Organisasi a) Sistem administrasi data belum memadai; b) Belum sepenuhnya bisa mengimbangi perkembangan teknologi; c) Belum tersedianya sarana prasarana yang spesifik; d) Sarana gedung kantor yang kurang memadai; e) Sumber manusia yang belum mampu mengimbangi kemajuan IPTEK. b. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2014 - 2019

33

1) Faktor Peluang Organisasi a) Partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan cukup tinggi; b) Terbukanya kesempatan untuk mengikuti diklat/studi struktural maupun fungsional c) Pesatnya perkembangan IPTEK dan informasi komunikasi; d) Tersedianya produk hukum unit kerja yang mengatur Tugas Pokok Fungsi e) Adanya unit kerja perencanaan di propinsi dan pusat. 2) Faktor Tantangan Organisasi a) Perubahan paradigma pembangunan b) Tuntutan kebutuhan dan pelayanan masyarakat yang perlu segera mendapat penanganan c) Kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik yang belum stabil d) Peluang investasi masyarakat/swasta yang cukup tinggi; e) Terbukanya otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.


34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Kondisi geografis Kota Probolinggo yang berada di jalur persimpangan lalu lintas utama Jawa Timur yang meghubungkan kota – kota Surabaya, Pasuruan, Lumajang dan Jember serta memiliki dua pelabuhan yaitu pelabuhan niaga dan pelabuhan pendaratan ikan mengakibatkan kompleksitas permasalahan pembangunan yang semakin besar, oleh karena itu BAPPEDA didalam melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif- alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut: a.

Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Probolinggo.

b. Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan yang lebih tinggi untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Probolinggo; c.

Belum

optimalnya pastisipasi dan

kerjasama

stakeholders dengan

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo. Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kota

Probolinggo

harus terus

meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada di Kota Probolinggo seperti masyarakat, DPRD , Perguruan Tinggi, NGO, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo. d. Belum optimalnya pelayanan prima dalam bidang perencanaan. Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang perencanaan, maka sudah tentu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2014 - 2019

35

Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihakpihak yang tekait dengan Badan Perencananaan Kota Probolinggo, terutama masyarakat Kota Probolinggo.

e.

Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana Kota Probolinggo. Keberadaan aparatur perencana baik pada BAPPEDA maupun pada SKPD merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan..

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 sebagaimana Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 tahun 2014 yaitu Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju Sejahtera dan Berkeadilan , maka BAPPEDA Kota Probolinggo sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja SKPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor4 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dalam urusan wajib dan pilihan, ada 40 SKPD termasuk 5 Kecamatan yang akan menggunakan dokumen tersebut . Berkaitan dengan hal tersebut diatas BAPPEDA akan berperan mendukung misi RPJMD Kota Probolinggo yaitu terwujudnya pemerintahan good governance, clean government, berkeadilan dan demokratis, melalui terwujudnya visi dan misi BAPPEDA Kota Probolinggo Tahun 2014-2019.

3.3

ISU – ISU STRATEGIS Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, BAPPEDA dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :


36

a.

Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.

b. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data statistik. c.

Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.


37

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI DAN MISI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan

dan

pembinaan

kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama , maka ditetapkan Visi Bappeda Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 yakni : “ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif dan Inovatif” Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut : Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipastif adalah : Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2014 - 2019

38

diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil – hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan yang inovatif adalah: Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, pelayanan baru dan cara – cara baru yang lebih bermanfaat. Inovasi diartikan penemuan dimaknai sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik berupa penemuan maupun hasil penemuan baru untuk mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah tertentu. Perencanaan pembangunan yang inovatif adalah perencanaan yang mengutamakan ide baru, pelayanan baru dan cara – cara baru yang bermanfaat.

4.2

MISI Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD. Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo tahun 2014 – 2019 sebagai berikut: 1) Meningkatkan pengelolaan penunjang administrasi umum, keuangan dan program perencanaan pembangunan daerah ; 2) Meningkatkan koordinasi dan efektifitas penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial dan budaya; 3) Meningkatkan

penyediaan

kebutuhan

data

perencanaan,

penelitian

dan

pengembangan daerah.

4.3

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :


39

1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ; 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ; 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya

sebagai

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana lampiran.

4.4

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan

secara

operasional

dengan

memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo sebagaimana lampiran.


40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indicator, sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana lampiran.


41

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD, diperlukan penetapan indikator kinerja

dalam bentuk penetapan indikator kinerja sebagai komitmen untuk

mendukung tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Secara rinci, penetapan indikator kinerja yang ditetapkan Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tabel berikut :


42

TABEL INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

Indikator

Penjelasan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

1

25

40

60

80

90

100

100

2

100

100

100

100

100

100

100

3

35

55

75

90

100

100

100

4

50

60

70

85

100

100

100

(2) Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD Persentase konsistensi pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan

(3) Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan dibagi seluruh aspirasi masyarakat dikali 100% Jumlah program dalam RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program dalam RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan x 100% Jumlah program/kegiatan yang konsisten kinerjanya dibagi seluruh program/ kegiatan di tahun bersangkutan x100% Jumlah hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun n dibagi seluruh hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian tahun sebelumnya x 100%


Tahun 5 (8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 1 (4)

Tahun 0 (1)

Target Capaian Setiap Tahun (%)

(9)

43

BAB VII PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2019; 2. Dengan ditetapkannya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 – 2019 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang perencanaan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing - masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ; 3. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 – 2019 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara komulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2019 ; 4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 – 2019 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

KEPALA BAPPEDA KOTA PROBOLINGGO

Ir. IMANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19591231 198903 1 066


44

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Recommend Documents