Renja Dinas Sosial 2014 BAB I PENDAHULUAN

Renja Dinas Sosial

2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan bidang kesejahteraaan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakatnya. Sebagai pencerminan dari tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan sumber bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Kehidupan sosial pada saat ini dilandaskan pada kurangnya peranan sosial, pengendalian dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial, kurangnya jaminan sosial dan kurangnya penggalian sumber kesejahteraan sosial. Guna mewujudkan sasaran penanganan kehidupan sosial yang dinamis maka program kerja Dinas Sosial Kota Bandung diarahkan kepada pelaksanaan Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat, Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Sosial dan Pembinaan terhadap Rawan Sosial. 1.2 Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 ini adalah : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

1

Renja Dinas Sosial

2014

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial; 19. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial; 20. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 126/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak; 22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak; 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta

2

Renja Dinas Sosial

2014

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009; 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013; 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial; 28. Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung; 29. Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Lima atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2014), dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial Kota Bandung dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2014 adalah : 1.

Menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2014 untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2014.

2.

Menyusun Rencana Kerja tahun 2014 untuk menjadi acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2014

3

Renja Dinas Sosial

2014

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 yakni : BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dip[ahami dengan baik yang menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunaan Renja Dinas Sosial Kota Bandung.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013, mengacu pada APBD Tahun 2013 serta dikaitkan dengan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan realisasi program danm kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kota Bandung

4

Renja Dinas Sosial

2014

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2011 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2012 tidak mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang sebagian besar terpenuhi, bahkan mayoritas realisasi kinerja melampaui target. Namun demikian masih terdapat beberapa target kegiatan yang masih belum dapat dicapai atau tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, adapun target yang tidak tercapai pada tahun 2012 yaitu : a. Pada kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak dimana target sasaran dari kegiatan ini ialah korban tindak kekerasan (trafficking) dengan target 40 orang hanya terealisasi 10 orang yang berhasil ditangani pada tahun 2012. Penyebab dari ketidaktercapaian atas target tersebut ialah kesulitan untuk mencari klien korban trafficking yang akan ditangani, karena klien tersebut harus disertai dengan laporan dari pihak kepolisian. b. Pada Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan target sasaran 70 orang berupa pemberian alat bantu bagi penyandang cacat hanya terealisasi 30 orang, ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh jumlah proposal dari masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan hanya sejumlah 30 orang. Karena untuk penyaluran barang bantuan yang diserahkan kepada masyarakat harus berdasarkan permohonan tertulis berupa proposal. Dengan tidak tercapainya kedua target pada kegiatan di atas tentunya berdampak pada capaian kinerja program Renstra, dimana untuk target kedua kegiatan tersebut juga tidak tercapai. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yakni : a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; b. Mengoptimalkan proses sosialisasi kepada masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang dilaksanakan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

5

Renja Dinas Sosial

2014

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Dinas Sosial Kota Bandung

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2009-2013

2

3

4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2011 5

1 1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2011 Target Renja SKPD tahun 2012

Realisasi Renja SKPD tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan Wajib

1

13

Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

1

13

15

1

13

15

01

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi Keluarga Miskin

2.625 orang

400 KK

300 KK

300 KK

100%

300 KK

4.000 orang

152

1

13

15

02

Pelatihan keterampilan bagi penyandang Masalah Sosial

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

600 orang

200 orang

100 orang

100 orang

100%

150 orang

450 orang

75

1

13

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1

13

16

02

Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak

Pelatihan keterampilan dan penyaluran bantuan usaha bagi koran tindak kekerasan

240 orang

60 orang

40 orang

10 orang

25%

30 orang

100 orang

42

1

13

16

03

Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyebarluasan informasi melalui leaflet, pamflet, brosur, dan banner

30 Kec

30 Kec

100%

30 kec

30 kec

100

Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri

6

Renja Dinas Sosial

1

13

16

07

1

13

16

08

1

13

16

10

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Sosialisasi kebijakan penanganan kesejahteraan sosial

-

-

-

575 orang

-

100

Penyusunan kajian pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1 Dokumen Perda

1 Dokumen Perda

100%

1 dokumen

-

100

35 orang

-

-

-

100 orang

130 orang

-

1. Peningkatan kapasitas serta bantuan perlengkapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 2. Pemberian bantuan sandang pangan bagi korban bencana alam/sosial

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

3, Penyaluran/pemulangan orang terlantar dalam perjalanan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

1 Dokumen Data PMKS

1 Dokumen Data PMKS

100%

-

1 dokumen

-

500 orang

500 orang

100%

150 orang

604 orang

100 orang

100 orang

100%

100 orang

100 orang

60 orang

60 orang

100%

4.500 orang

4.675 orang

Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung

Inventarisasi data PMKS

Program Pembinaan Anak Terlantar

Terselenggaranya pembinaan terhadap anak terlantar

1

13

16

1

13

17

1

13

17

02

Pelatihan keterampilan dan belajar Kerja bagi anak terlantar

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan

1

13

17

04

Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Pembinaan bagi anak terlantar

1

13

18

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan EksTrauma

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan bagi penyandang cacat

18

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan tataboga serta pemberian bantuan paket pelatihan dan peringatan HDI

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks-trauma

Pemeriksaan dan pemberian alat bantu aksesibitas

1

1

13

13

18

12

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS

03

04

2014

2.700 orang

194 orang

39

190 orang 300 orang

1.632 141 orang

70 orang

7

30 orang

43%

100 orang

221 orang

Renja Dinas Sosial

Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik

Terlaksananya dan meningkatnya keterampilan Pelatih dan Pendidik bagi Penyandang Cacat

19

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Panti Asuhan/Jompo

1

13

18

1

13

05

75 orang

75 orang

155 orang

155 orang

100%

100 orang

330 orang

440

Pemberian bantuan bagi Panti Sosial Tresna Whreda dan pakaian bagi anak-anak di dalam PSAA serta bantuan pemeliharaan bangunan Panti Sosial Asuhan Anak

47 Panti Sosial

47 Panti Sosial

47 Panti Sosial

47 Panti Sosial

100%

47 panti

47 Panti Sosial

100

20 orang

42 orang

50 orang

50 orang

100%

50 orang lansia terlantar

142 orang

710

60 orang

120 orang

60 orang

60 orang

100%

90 orang

270 orang

450

50%

30%

3 Ha

2,8 Ha

93%

selesai pengurugan

30%

80

Penjangkauan dan penyaluran Gelandangan, Pengemis, dan WTS ke Panti Rehabilitasi Sosial

500 orang

50 orang

500 orang

500 orang

100%

600 orang

1.150 orang

230

Pemberdayaan eks-penyandang penyakit sosial

Pemberian bantuan stimulan bagi Eks Narapidana dan ODHA

400 Gepeng, 200 WTS

500 gepeng, 200 WTS

40 orang

40 orang

100%

70 orang

830 orang gepeng, 740 WTS, 100 anjal

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya partisipasi dan pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh PSKS

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Sosialissai Program Corporate Social Responsibilities (CSR) bagi dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan

120 orang

370 orang

120 perusahaan

120 perusahaan

100%

250 orang

740 orang

1

13

19

03

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pantri asuhan / jompo

1

13

19

04

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi lansia terlantar di luar panti dan anak dalam panti

20

Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial bagi eks-penyandang penyakit sosial

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi Gelandangan, Pengemis, dan Eks napi, pengidap HIV/AIDS

1

13

1

13

20

01

1

13

20

02

13

20

03

1

13

20

04

1

13

21

1

13

21

01

2014

Pembangunan Pusat Bimbinga/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Pematangan lahan untuk pembangunan

8

617

Renja Dinas Sosial

1

13

21

02

Peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Sosialisasi tata cara penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang

1

13

21

03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

Penilaian Orsos, PSM, dan Karang Taruna

1

13

21

05

Penyuluhan Sosial Keliling

Pemberdayaan Karang Taruna, Orsos dan PSM melalui pelatihan manajemen Orsos, pelatihan tingkat dasar bagi PSM dan Karang Taruna Penyuluhan sosial kepada aparatur kewilayahan dan komopnen masyarakat yang ada pada tingkaat kelurahan

2014

100 orang

200 orang

50 orang

130 orang

260%

50 orang

380 orang

380

151 Kel

151 Kel

151 Kel

151 Kel

100%

151 kel

151 kel

100

180 orang

360 orang

210 orang

210 orang

100%

240 orang

810 orang

450

30 Kecamatan

10 Kecamatan

10 kecamatan

10 kecamatan

100%

10 kecamatan

30 kecamatan

100

9

Renja Dinas Sosial

2014

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut : a. Sarana dan prasarana sosial seperti panti yang ada di Kota Bandung sampai dengan tahun 2012 sebanyak 63 Panti Sosial, yang terdiri atas 5 buah PSTW, 1 buah PRSPC, 9 RPSA, dan 47 buah PSAA; b. Prosentase penanganan PMKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2012 sebesar 17,84%, jumlah PMKS yang ditangani pada Tahun 2012 sebanyak 19.722 orang dari jumlah PMKS yang ada di Kota Bandung sebanyak 110.574 orang; c. Prosentase jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2012 sebesar 16,93%, jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2012 sebanyak 18.717 orang dari jumlah PMKS yang berhak mendapatkan bantuan sebanyak 110.574 orang.

10

Renja Dinas Sosial

2014

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung No

Indikator

(1) 1.

(2) Peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial Jumlah penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Tuna Susila untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan anak nakal korban narkotika untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Anak Terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Korban Trafficking dalam Rumah Tangga untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Tahapan pembangunan Sarana Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jumlah penanganan penyandang

Target SPM (3)

Target IKK (4)

Th. 2011 (5)

Target Renstra SKPD Th. 2012 Th. 2013 (6) (7)

Realisasi Capaian Th. 2011 Th. 2012 (9) (10)

Th. 2014 (8)

Proyeksi Th. 2013 Th. 2014 (11) (12)

70%

80%

100%

-

90%

80%

100%

-

1.625 orang

250 KK

300 KK

300 KK

1.920 orang

250 KK

300 KK

300 KK

200 orang

300 orang

360 orang

1.270 orang

1.066 orang

300 orang

360 orang

1.270 orang

80 orang

100 orang

120 orang

90 orang

200 orang

100 orang

120 orang

90 orang

400 orang

125 orang

150 orang

150 orang

440 orang

125 orang

150 orang

150 orang

1.800 orang

200 orang

250 orang

200 orang

3.160 orang

200 orang

250 orang

200 orang

160 orang

25 orang

30 orang

30 orang

145 orang

25 orang

30 orang

30 orang

36%

Selesai Pengurugan

Mulai Konstruksi

1.066 orang

275 orang

325 orang

50%

Selesai Pengurugan

Mulai Konstruksi

8 unit bangunan panti beserta mebeulair peninjang

200 orang

275 orang

325 orang

410 orang

11

8 unit bangunan panti beserta mebeulair peninjang 410 orang

Catatan Analisis (13)

Renja Dinas Sosial

10.

11. 12. 13. 14.

cacat untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Lanjut Usia untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah partisipasi sosial dari PSKS dalam menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial Tersedianya bufferstock dan lauk pauk untuk bantuan korban bencana Tingkat partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana

2014

600 orang

200 orang

200 orang

300 orang

1.087 orang

200 orang

200 orang

300 orang

105 PSKS

300 PSKS

300 PSKS

210 PSKS

225 PSKS

300 PSKS

300 PSKS

210 PSKS

30 kecamatan

30 kecamatan

30 kecamatan

12 lokasi

30 kecamatan

30 kecamatan

30 kecamatan

12 lokasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12

Renja Dinas Sosial

2014

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sebagaimana diuraikan pada pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2012 sudah tergolong baik, walaupun apabila dilihat berdasarkan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) masih sangat jauh dari harapan, dimana realisasi dari target tersebut hanya mencapai angka 17%. Tingkat capaian kinerja yang rendah tersebut disebabkan oleh jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung sangat besar jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandung tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang ada di Kota Bandung. Untuk target capaian kinerja per tahun dapat tercapai sesuai target sedangkan dilihat dari pencapaian atas target RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 masih terdapat 2 (dua) indikator yang masih belum tercapai yakni untuk kegiatan penanganan korban trafficking dan pembangunan pusat pelayanan kesejahteraan sosial. Namun demikian ketidaktercapaian tersebut pada hakikatnya tidak mengurangi keberhasilan Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung pada Tahun 2012. Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung tentunya tidak terlepas dari berbagi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya : a.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Sosial Kota Bandung masih belum memiliki panti rehabilitasi atau penampungan sendiri yang digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat bergantung pada daya tampung dari panti sosial dan rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakoptimalan penanganan masalah sosial di Kota Bandung, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.

b.

Belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan apabila SPM Bidang Sosial telah diterapkan di Kota Bandung maka secara anggaran tentunya dapat meningkatkan penanganan permasalahan sosial di Kota Bandung.

13

Renja Dinas Sosial

c.

2014

Posisi Kota Bandung sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat perekonomian Provinsi Jawa Barat menyebabkan tingkat urbanisasi ke Kota Bandung yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, khususnya permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Wanita Tuna Susila), karena kaum urban tersebut sebagian besar tidak memiliki keterampilan dan kualifikasi yang cukup untuk masuk ke dunia kerja di Kota Bandung.

d.

Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibilities) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.

e.

Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai, dimana sampai dengan saat ini jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung hanya sebanyak 45 orang dan tidak memiliki pejabat fungsional kesejahteraan sosial.

f.

Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kota Bandung Tahun 2009-2013, dimana apabila Dinas Sosial Kota Bandung hanya mengandalkan sumber dana APBD Kota Bandung tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bandung, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya. Dinas Sosial Kota Bandung juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut : a.

Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Bandung terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kota Bandung Tahun 2009-2013 dan penanganan PMKS merupakan salah satu priortitas daerah.

b.

Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Bandung terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kota Bandung yang sangat tinggi,

14

Renja Dinas Sosial

2014

diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. c.

Dukungan dari para stakeholders (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.

d.

Tren alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kota Bandung yang terus meningkat setiap tahunnya.

e.

Saat ini Dinas Sosial Kota Bandung sedang membangun Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diperkirakan dapat selesai pada tahun 2015, diharapkan dengan adanya sarana tersebut dapat mempercepat penyelesaian permasalahan atau meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kota Bandung.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Bandung saat ini memang sangat memperihatinkan terutama permasahan-permasalahan yang sifatnya kasat mata seperti permasalahan PMKS Jalanan. Penanggulangan PMKS Jalanan ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana permasalan tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kota Bandung perlu memformulasikan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir ketiga permasalahan tersebut. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2014 bahwa Dinas Sosial Kota Bandung bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung pada Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014. Adapun pagu indikatif untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 21.200.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Urusan Wajib : Sosial) dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (Non-Urusan). Apabila melihat usulan Dinas Sosial Kota Bandung terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPJMD sementara Kota Bandung Tahun 2014 dan usulan Musrenbang Kota Bandung maka anggaran tersebut cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dapat tercapai sesuai RPJMD sementara Kota Bandung Tahun 2014. 15

Renja Dinas Sosial

2014

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kota Bandung terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2013. Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Sosial Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

16

Renja Dinas Sosial

2014

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Dinas Sosial Kota Bandung Rancangan Awal RKPD No

Program dan Kegiatan

(1) A

(2) Administrasi Umum

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi

Indikator Kinerja

(3)

(4)

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja (5)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik

12 bulan

Penyediaan Jasa kebersihan

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan jasa kebutuhan kantor

12 bulan/6 orang

Penyediaan alat tulis kantor

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 paket

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan jasa fotocopy/penggandaan dan barang cetakan

12 bulan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Sosial


1 paket

Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Sosial


1 paket

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan koran dan buku-buku bacaan

12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat dinas

12 bulan

Pagu Indikatif (Rp)

Program dan Kegiatan

(6) 3.374.550.000

(7) Administrasi Umum

1.231.630.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

120.000.000

424.500.000 47.000.000 36.000.000

437.630.000 26.500.000 15.000.000

50.000.000

Lokasi

Indikator Kinerja

(8)

(9)

Target Capaian Kinerja (10)

Kebutuhan Dana (Rp) (11) 2.227.000.000 760.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik

12 bulan

Penyediaan Jasa kebersihan

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan jasa kebutuhan kantor

12 bulan/6 orang

Penyediaan alat tulis kantor

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 paket

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan jasa fotocopy/penggandaan dan barang cetakan

12 bulan


Dinas Sosial


1 paket


Dinas Sosial


1 paket

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan koran dan buku-buku bacaan

12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat dinas

12 bulan

17

60.000.000

100.000.000 47.000.000 36.000.000

357.000.000 20.000.000 15.000.000

50.000.000

Catatan Penting (12)

Renja Dinas Sosial Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2

3

Dinas Sosial

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

12 bulan 75.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.676.610.000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Dinas Sosial

Tersedianya kendaraan dinas operasional berupa 1 mobil ambulance

1 unit mobil ambulance dan 1 unit minibus 1 paket

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dinas Sosial

Tersedianya sarana/fasilitas di rumah singgah

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Dinas Sosial

Tersedianya peralatan kantor

1 paket

Dinas Sosial

Terpeliharanya gedung kantor

1 unit bangunan

Dinas Sosial

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan BBM, jasa service dan suku cadang kendaraan operasional dinas Terpeliharanya peralatan kantor

250.000.000

195.000.000

10 unit mobil dan 8 unit motor

139.610.000 500.000.000

12 bulan 42.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

550.000.000

121.310.000 Dinas Sosial

Tersedianya seragam PDH untuk pegawai

50 stel

Dinas Sosial

Tersedianya pakaian olahraga, PDH bebas, dan batik untuk pegawai

150 stel

36.340.000 84.970.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2014 Dinas Sosial

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

12 bulan 75.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.242.000.000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Dinas Sosial

Tersedianya kendaraan dinas operasional berupa 1 mobil ambulance

1 unit mobil ambulance

350.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dinas Sosial

1 paket

250.000.000

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Dinas Sosial

Tersedianya sarana/fasilitas di rumah singgah Tersedianya peralatan kantor

Dinas Sosial

Terpeliharanya gedung kantor

1 unit bangunan

Dinas Sosial

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan BBM, jasa service dan suku cadang kendaraan operasional dinas Terpeliharanya peralatan kantor

1 paket 250.000.000

10 unit mobil dan 8 unit motor

400.000.000

12 bulan 42.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

200.000.000


Tersedianya seragam PDH untuk pegawai

50 stel

Dinas Sosial

Tersedianya pakaian olahraga, PDH bebas, dan batik untuk pegawai

150 stel

18

30.000.000 150.000.000

Renja Dinas Sosial Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

4

Pendidikan dan pelatihan formal

Dinas Sosial

Meningkatnya keahlian pegawai

16 orang

40.000.000

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Dinas Sosial

Meningkatnya kinerja aparatur

50 orang

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

B 1

165.000.000

Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin



Meningkatnya keahlian pegawai

16 orang

40.000.000

125.000.000

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Dinas Sosial

Meningkatnya kinerja aparatur

50 orang

125.000.000

180.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan kinerja & Kuangan per bulan, triwulan, dan semester

17 dokumen

120.000.000

Dinas Sosial

Penyusunan laporan kinerja dan keuangan akhir tahun

2 dokumen

60.000.000

Kota Bandung

Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri Penyelenggaran bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi keluarga miskin berupa bantuan modal usaha UEPKUBE Penyelenggaran bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi PRSE berupa bantuan modal usaha UEP-KUBE

Kota Bandung

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Dinas Sosial

Kota Bandung

2014

20.325.450.000 1.320.000.000

270 kk dan 14.554 RTSM

960.000.000

200 orang

360.000.000

Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin


180.000.000

Dinas Sosial Dinas Sosial

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

19

Penyusunan laporan kinerja & Kuangan per bulan, triwulan, dan semester Penyusunan laporan kinerja dan keuangan akhir tahun

Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri Penyelenggaran bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi keluarga miskin berupa bantuan modal usaha UEP-KUBE Penyelenggaran bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi PRSE berupa bantuan modal usaha UEP-KUBE

17 dokumen

120.000.000

2 dokumen

60.000.000

28.494.400.000 1.320.000.000

270 kk dan 14.554 RTSM

960.000.000

200 orang

360.000.000

Renja Dinas Sosial

2

3


Kota Bandung

Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

2.097.691.000


Kota Bandung

Bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan/trafficking berupa bantuan modal usaha

40 orang


Kota Bandung

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

se-Kota Bandung

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kota Bandung

Tersedianya dokumen Renstra 2014-2018 dan Kajian Naskah Akademik Struktur Organisasi Dinas Sosial, serta Pembahasan Perda PMKS Jalanan, Revisi Perda Penyandang Cacat

5 Dokumen

Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Kota Bandung

Tersalurkannya barang bantuan bagi korban bencana serta pemulangan orang terlantar dalam perjalanan

100%


Kota Bandung


Kota Bandung

Terselenggaranya pembinaan terhadap anak terlantar Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi anak terlantar

2014


Kota Bandung


Kota Bandung


Kota Bandung

1.044.691.000


Kota Bandung

653.000.000

Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Kota Bandung


Kota Bandung


Kota Bandung

150.000.000

250.000.000

2.560.000.000 100 orang 271.000.000

20

Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan/trafficking berupa bantuan modal usaha Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tersedianya dokumen Renstra 2014-2018 dan Kajian Naskah Akademik Struktur Organisasi Dinas Sosial, serta Pembahasan Perda PMKS Jalanan, Revisi Perda Penyandang Cacat Tersalurkannya barang bantuan bagi korban bencana serta pemulangan orang terlantar dalam perjalanan Terselenggaranya pembinaan terhadap anak terlantar Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi anak terlantar

1.493.000.000 40 orang 150.000.000

se-Kota Bandung

5 Dokumen

100%

250.000.000

1.044.691.000

653.000.000

1.496.400.000 100 orang 275.000.000

Program Prioritas Pembangunan bidang Sosial

Renja Dinas Sosial

4

5


Kota Bandung

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi anak terlantar selama 1 bulan di dalam panti

120 orang

Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

Kota Bandung

Meningkatnya kapasitas (pengetahuan dan Wawasan) para tenaga pembina anak terlantar (Sakti Peksos dan Pengurus RPSA) dan penyebarluasan informasi penanganan anak terlantar

100 orang

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma

Kota Bandung


Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks-trauma

Kota Bandung

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi penyandang cacat

60 orang

Kota Bandung

Rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Internasional Penyandang Cacat (Seminar, Pemberian Bantuan, Gerak Jalan, dan Pameran)

4 kegiatan


Kota Bandung

Pemantapan keahlian tenaga pendidik dan pelatih bagi TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat

100 orang


Kota Bandung


1.772.500.000

516.500.000

795.000.000

220.000.000

350.000.000

225.000.000

1.420.000.000

2014


Kota Bandung


Kota Bandung

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma

Kota Bandung


Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks-trauma

Kota Bandung


Kota Bandung

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi penyandang cacat Rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Internasional Penyandang Cacat (Seminar, Pemberian Bantuan, Gerak Jalan, dan Pameran) Pemantapan keahlian tenaga pendidik dan pelatih bagi TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat


Kota Bandung

Kota Bandung

21

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi anak terlantar selama 1 bulan di dalam panti Meningkatnya kapasitas (pengetahuan dan Wawasan) para tenaga pembina anak terlantar (Sakti Peksos dan Pengurus RPSA) dan penyebarluasan informasi penanganan anak terlantar


60 orang 783.400.000

100 orang 438.000.000

735.000.000 60 orang 160.000.000 4 kegiatan 350.000.000

100 orang 225.000.000

450.000.000

Program Prioritas Pembangunan bidang Sosial Program Prioritas Pembangunan bidang Sosial

Renja Dinas Sosial

6

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pantri asuhan / jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

Kota Bandung

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan pada panti sosial

45 PSAA dan 6 PSTW

Kota Bandung

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan anak dan lansia produktif dalam panti

100 anak dan 50 lansia produktif

310.000.000

Pengadaan Prasarana Panti Persinggahan

Kota Bandung

Tersedianya Panti Persinggahan (Sewa)

1 unit

910.000.000

Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Kota Bandung

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial bagi ekspenyandang penyakit sosial

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pembangunan Pusat Bimbinga/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Kota Bandung

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan usaha bagi Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung Terlaksananya pembangunan konstruksi fisik Puskesos

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Kota Bandung

Pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial

Kota Bandung

Kota Bandung

200.000.000

10.212.759.000

@ 30 orang

627.500.000

2 bangunan kantor

8.032.759.000

Penjangkauan dan penyaluran Gelandangan, Pengemis dan Wanita Tuna Susila

800 orang

1.432.500.000

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi Anak yang Bermasalah dengan Hukum

70 orang 120.000.000

2014

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pantri asuhan / jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

Kota Bandung

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan pada panti sosial

45 PSAA dan 6 PSTW

Kota Bandung

100 anak dan 50 lansia produktif

250.000.000

Pengadaan Prasarana Panti Persinggahan

Kota Bandung

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan anak dan lansia produktif dalam panti Tersedianya Panti Persinggahan (Sewa)

1 unit

910.000.000

Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Kota Bandung


Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pembangunan Pusat Bimbinga/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Kota Bandung

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan usaha bagi Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung Terlaksananya pembangunan konstruksi fisik Puskesos


Kota Bandung


800 orang

Pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial

Kota Bandung

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi Anak yang Bermasalah dengan Hukum

70 orang

Kota Bandung

22

200.000.000

22.120.000.000

@ 30 orang 239.985.000

2 bangunan kantor, 2 kompleks pelayanan, dan sarana penunjang


20.000.000.000

1.760.015.000

120.000.000


Renja Dinas Sosial 7


Kota Bandung


1.820.000.000


Kota Bandung

Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dunia usaha terhadap PMKS

500 orang


Kota Bandung

Sosialisasi di lapangan tentang implementasi tata cara penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang

400 orang


Kota Bandung

Peningkatan peran partisipasi aktif masyarakat dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

30 Karang Taruna, dan 30 org PSM dan 30 Orsos, 30 org TKSK, dan 77 org Peksos


Kota Bandung

Penyampaian informasi tentang program dan pelayanan Dinas Sosial terhadap Masyarakat

300.000.000

800.293.050

30 lokasi 359.706.950

Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia terlantar luar panti

360.000.000

2014


Kota Bandung

Meningkatnya partisipasi dan pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh PSKS Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dunia usaha terhadap PMKS


Kota Bandung


Kota Bandung


400 orang


Kota Bandung

Peningkatan peran partisipasi aktif masyarakat dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

30 Karang Taruna, dan 30 org PSM dan 30 Orsos, 30 org TKSK, dan 77 org Peksos


Kota Bandung

Penyampaian informasi tentang program dan pelayanan Dinas Sosial terhadap Masyarakat

30 lokasi

1.700.000.000

500 orang 300.000.000

300.000.000

740.293.050

359.706.950

100.000.000 Kota Bandung

Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi lansia terlantar

JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

50 orang 100.000.000

23.700.000.000

-

23

-

-

30.721.400.000

Program Prioritas Pembangunan bidang Sosial Program Prioritas Pembangunan bidang Sosial



Renja Dinas Sosial

2014

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2014 tentunya Dinas Sosial Kota Bandung juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para stekholders seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait rencana pencapaian target RPJMD Kota Bandung dan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2009-2013. Adapun proporsi usulan masyarakat yang harus diakomodir oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kota Bandung yakni sebesar 30% dari keseluruhan Program dan Kegiatan pada SKPD. Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung selama bulan Februari dan Maret 2013. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kota Bandung perlu memperhatikan keseuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kota Bandung serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kota Bandung mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2014. Mengenai daftar usulan dari para stakeholders (masyarakat) terkait pelayanan bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Dinas Sosial Kota Bandung No.

Program/ Kegiatan

Lokasi

1

2

1

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

3 Kec. Babakan Ciparay Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kec. Astana Anyar

2

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Kec. Bojongloa Kaler Kec. Bojongloa Kaler

Indikator Kinerja 4 Terlaksananya penanganan anak jalanan

Besaran/volume

Catatan

5

6

100 orang

Pembinaan anak jalanan

1 paket

Pembinaan anak terlantar

30 orang

Pendataan TKSK untuk tertib administrasi Pembinaan IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat)

5 kelurahan 1 paket

24

Renja Dinas Sosial

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

3

Penyuluhan sosial keliling

Kec. Bojongloa Kaler

Pengadaan sarana fasilitas kegiatan TKSK

1 paket


Pembinaan Karang Taruna (Konsolidasi 7 Temu Karya Karang Taruna)

1 paket


Sosialisasi kegiatan bedah kampung untuk masyarakat miskin

100 rumah

Kel. Campaka Kec. Andir

Keamanan msyarakat Pos Siskamling Pemberian bantuan alat bantu dengar

Kel. Dunguscariang Kec. Andir

Pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat

4 orang

Kel. Dunguscariang dan Kel. Campaka

Pengadaan kursi roda

15 unit

Kel. Ledeng Kec. Cidadap

Pengadaan kursi roda

2 unit

Kel. Cigondewah Kaler

Pemberian bantuan hidup bagi penyandang cacat

50 orang

Kel. Caringin

Pemberian bantuan bagi penyandang cacat

10 orang

Kec. Bandung Kulon

Penyediaan alat bantu penyandang cacat

10 orang

Penyediaan sarana/prasarana bagi penyandang disabilitas/ anak berkebutuhan khusus

20 orang

Kec. Andir

Pembinaan PSM

60 orang

Kec. Andir

Pelatihan Kader RBM

1 paket

Kel. Pasirlayung

4

Pendayagunaan Penyandang Cacat

Kec. Cibeunying Kaler 5

Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS

Kec. Andir Kec. Andir Kec. Cicendo 6

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS

Kec. Cidadap Kec. Cidadap Kel. Panjunan Kec. Astana Anyar Kec. Andir

7

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat

Kec. Andir Kec. Andir Kec. Cicendo

Pemberian bantuan modal bagi lanjut usia terlantar Pengadaan seragam PSM Peberian bantuan sarana dan prasarana bagi Lanjut Usia Terlantar Meningkatnya kepekaan dan klepedulian masyarakat thp lingkungan sosial Bakti sosial kesehatan masyarakat Pemberdayaan masyarakat miskin Pemberdayaan masyarakat Pengadaan kruk Pelatihan wirausaha bagi penyandang cacat Pembinaan KUBE Pembinaan penyandang cacat

2014

1 unit 3 unit

35 orang 60 stel 100 orang

3 kelurahan 3 kelurahan 25 KK 6 kelurahan 3 unit 1 paket 9 paket 180 orang

25

Renja Dinas Sosial Kel. Ledeng Kec. Cidadap Kec. Cidadap Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat

Kec. Cidadap Kec. Bandung Kulon Kec. Bandung Kulon

8

9

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan peremp[uan dan anak

Pelatihan keterampilan bagi PMKS lainnya

Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kec. Sukajadi (Jl. Pasteur) Kel. Cigondewah Kaler Kel. Caringin

10

11

12 13

Peningkatan peran aktif masayarat dan dunia usaha Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Panti Asuhan/Jompo Peningkatan keterampilan tenaga pelatiha dan pendidik

Kec. Cidadap Kel. Tamansari Kel. Cigondewah Kaler Kec. Astana Anyar Kec. Bandung Kulon

Rehabilitasi penyandang cacat mental Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat Kewirausahaan penyandang cacat Pemberdayaan penyandang cacat

30 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang

Pelatihan Karang Taruna

110 orang

Pelatihan sablon

20 orang

Penanganan Gepeng dan Anak Jalanan Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

215 orang

Pelatihan keterampilan bagi Karang Taruna

45 orang

Pengadaan perahu karet (antisipasi banjir) Penanggulangan korban banjir Pengadaan bantuan bagi PSAA dan PSTW Pelatihan kader RBM

2014

1 paket

30 orang

2 buah 125 orang 4 PSAA dan 12 orang Lansia 40 orang

26

Renja Dinas Sosial

2014

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut : 1.

Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

2.

Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

3.

Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

4.

Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

5.

Meningkatkan

kemampuan

dan

kepedulian

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan 6.

Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut : a.

Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;

b.

Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;

c.

Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

27

Renja Dinas Sosial

d.

2014

Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;

e.

Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius,rekereasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;

f.

Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan

mereka

mengalami

hambatan

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

kehidupannya; dan/atau g.

Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi: a.

Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

b.

Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

c.

Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d.

Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

28

Renja Dinas Sosial

2014

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Bandung Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kota Bandung bertanggungjawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, dimana berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2012 bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung ialah : 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat; 2. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat; 3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial; 4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 5. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung tersebut maka sasaran yang ingin dicapai antara lain : a.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

b.

Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin

c.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup anak dan lanjut usia terlantar

d.

Mengurangi populasi PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila)

e.

Meningkatnya kualitas hidup dan aksesibilitas para penyandang cacat/disabilitas

f.

Meningkatnya peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanggulangan permasalahan sosial

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bandung melalui Rencana Kerja Tahun 2014 tersebut dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu 29

Renja Dinas Sosial

2014

menunjang terhadap ketercapaian tujuan dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bandung pada Tahun 2014. 3.3. Program dan Kegiatan Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2014 tetap merujuk pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Lima atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tentunya Dinas Sosial Kota Bandung perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD sementara Kota Bandung Tahun 2014, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 terbagi 2 (dua) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut : A. Program dan Kegiatan Non-Urusan : 1.

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik b. Penyediaan alat tulis kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor e. Penyediaan peralatan rumah tangga f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan g. Penyediaan makanan dan minuman h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan kendaraan dinas operasional b. Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30

Renja Dinas Sosial

3.

2014

Program Peningkatan Displin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib (Sosial) : 5.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin; b. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah sosial.

6.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak; b. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; c. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; d. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; e. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.

7.

Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pelatihan keterampilan dan belajar kerja bagi anak terlantar; b. Pengembangan bakat danm keterampilan anak terlantar.

8.

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-taruma; b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks-trauma; c. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik.

9.

Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo; b. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.

31

Renja Dinas Sosial

2014

10. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya), dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial; b. Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial; c. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial; d. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. 11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha; b. Peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat; c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial; d. Penyuluhan sosial keliling. Mengenai rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

32

Renja Dinas Sosial

2014

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Rencana Tahun 2014

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1 1 1

13 13

Urusan Wajib Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

15

1

13

15

03

1

13

15

02

1

13

16

1

13

16

02


1

13

16

03




Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri

Kota Bandung

300 KK keluarga miskin dan 200 org WRSE

Penyelenggaran bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi keluarga miskin berupa bantuan modal usaha UEP-KUBE Penyelenggaran bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi WRSE berupa bantuan modal usaha UEP-KUBE

Kota Bandung

270 KK

300,000,000

APBD Kota Bandung

Target RPJMD pada Tahun 2013 sebesar 300 KK

300 KK

330,000,000

Kota Bandung

200 orang

200,000,000

APBD Kota Bandung

Target RPJMD pada Tahun 2013 sebesar 150 orang

200 orang

200,000,000

Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan/trafficking berupa bantuan modal usaha Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kota Bandung

1,493,000,000

APBD Kota Bandung

46,685,000,000 500,000,000

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

(8)

(9)

(10)

APBD Kota Bandung

Kota Bandung

40 orang

150,000,000

APBD Kota Bandung

Kota Bandung

151 kelurahan

250,000,000

APBD Kota Bandung

33

Catatan Penting

300 KK keluarga miskin dan 200 org WRSE

50,720,000,000 530,000,000

1.330.000.000 Target RPJMD pada Tahun 2013 sebesar 30 orang

40 orang

150,000,000

151 kelurahan

250,000,000

Renja Dinas Sosial

2014

1

13

16

08


Tersedianya dokumen Renstra 20142018, ISO, PMPRB, Kajian Naskah Akademik ttg SOTK Dinsos, serta Pembahasan Perda Anak Jalanan

Kota Bandung

5 Dokumen

500,000,000

APBD Kota Bandung

4 Dokumen

330.000.000

1

13

16

10

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1. Pemberian bantuan bagi korban bencana 2. Pemulangan Orang Terlantar dalam perjalanan di Kota Bandung ke daerah asal

Kota Bandung

100%

593,000,000

APBD Kota Bandung

100%

600,000,000

1

13

17


Terselenggaranya pembinaan terhadap anak terlantar

Kota Bandung

2.500,000,000

APBD Kota Bandung

1

13

17

02


Kota Bandung

271,000,000

APBD Kota Bandung

120 orang

300,000,000

1

13

17

05


1

13

17

07

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi anak terlantar Meningkatnya kapasitas atau wawasan para tenaga pembina anak terlantar dan anak jalanan (Sakti Peksos & Pengurus RPSA) Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi anak jalanan

320 orang anak terlantar, anak jalanan, dan tenaga pengajar 100 orang

1

13

18

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan EksTrauma

1

13

18

03

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma

1

13

18

04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks-trauma

1

13

18

05


Program Prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial

360 orang anak terlantar dan anak jalanan

2.600,000,000

Kota Bandung

100 orang

516,500,000

APBD Kota Bandung

120 orang

550,000,000

Kota Bandung

120 orang

1.712.500.000

APBD Kota Bandung

150 orang

1.750.000.000


Kota Bandung

375 orang penyandang cacat dan 302 orang aparatur kewilayahan

735,000,000

APBD Kota Bandung

410 orang penyandang cacat dan 370 org aparatur kewilayahan

1,475,000,000

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi penyandang cacat Terselenggaranya rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Onternasional Disabilitas Pemantapan keahlian tenaga pendidik dan pelatih bagi TKSK dan PSM se Kota Bandung

Kota Bandung

60 orang

160,000,000

APBD Kota Bandung

60 orang

165,000,000

Kota Bandung

4 kegiatan

350,000,000

APBD Kota Bandung

4 kegiatan

350,000,000

Kota Bandung

100 orang

225,000,000

APBD Kota Bandung

100 orang

250,000,000

34

Renja Dinas Sosial

1

13

19

1

13

19

1

13

19

1

13

20

1

13

20

1

13

1

2014



Kota Bandung

53 unit LKS dan 200 org Lanjut Usia Terlantar

450,000,000

APBD Kota Bandung

53 unit LKS dan 300 org Lanjut Usia Terlantar

450,000,000

03

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pantri asuhan / jompo

Kota Bandung

53 Panti/LKS

200,000,000

APBD Kota Bandung

53 Panti/LKS

200,000,000

04

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

Pemberian bantuan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berupa sarana prasarana Panti dan operasional Panti Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan bagi lansia dalam panti

Kota Bandung

100 orang anak dan 50 orang Lansia terlantar

250,000,000

APBD Kota Bandung

100 orang anak dan 50 orang Lansia terlantar

250,000,000

Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)


Kota Bandung

11,492,450,000

APBD Kota Bandung

01

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Kota Bandung

90 orang

239,985,000

APBD Kota Bandung

120 orang

20

02

Pembangunan Pusat Bimbinga/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan usaha bagi Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Eks napi Konstruksi fisik bangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kota Bandung

2 bangunan kantor serta pembuatan benteng

9,372,450,000

APBD Kota Bandung

2 kompleks bangunan pelayanan kepada PMKS

20,000,000,000

13

20

03



Kota Bandung

500 orang Gepeng dan 300 orang WTS

1,760,015,000

APBD Kota Bandung

1,000 Tuna Susila

1,800,000,000

1

13

20

04

Pemberdayaan eks-penyandang penyakit sosial

Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi Anak Bermasalah dengan Hukum

Kota Bandung

70 orang

120,000,000

APBD Kota Bandung

70 orang

1

13

21



Kota Bandung

1,700,000,000

APBD Kota Bandung

1

13

21


Terselenggaranya sosialisasi ttg CSR dan meningkatnya kepedulian dunia usaha thp permasalahan sosial

Kota Bandung

300,000,000

APBD Kota Bandung

01

500 orang

35


22,170,000,000


250,000,000

120,000,000

1,700,040,000

500 orang

300,000,000

Renja Dinas Sosial

2014

1

13

21

02



Kota Bandung

400 orang

300,000,000

APBD Kota Bandung

400 orang

330,000,000

1

13

21

03


Meningkatnya peran aktif masyarakat dan PSKS dalam menangani permasalahan sosial

Kota Bandung

740,293,050

APBD Kota Bandung

13

21

05


Penyuluhan sosial keliling

Kota Bandung

359,706,950

APBD Kota Bandung

30 org TKSK, 30 Karang Taruna, 30 org PSM, 30 Orsos, dan 77 orang Sakti Peksos 30 kecamatan

750,000,000

1

30 org TKSK, 30 Karang Taruna, 30 org PSM, 30 Orsos, dan 77 orang Sakti Peksos 30 Kecamatan

1

13

22

Kota Bandung

100 orang

100,000,000

APBD Kota Bandung

100 orang

250,000,000

1

13

22

2 Kecamatan

50 orang/kecamatan

100,000,000

APBD Kota Bandung

100 orang

250,000,000

Peningkatan pelayanan Lanjut Usia 02

Terselenggaranya pelayanan bagi lansia terlantar Terselenggaranya pelatihan Peningkatan pelayanan sosial lanjut keterampilan dan pemberian bantuan usia luar panti bagi Lansia Terlantar Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

18,970,450,000

36

360,000,000

29,835,000,000

Renja Dinas Sosial

2014

BAB IV PENUTUP Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota Bandung dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas. Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut : 1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal; 2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung; 3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharpkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kota Bandung.

Bandung, 19 Mei 2013 KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG

Hj. SITI MASNUN SAMSIATI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 1958 1130 198603 2 001

37

Renja Dinas Sosial 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents